diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_82_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_82_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..54cbcb5a7dedcb1e2c0c4845d7d5b97cb5d2174b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_82_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,205 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_82_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 54, + "timings": { + "parse": 0.153, + "classify": 0.0, + "condense": 427.358, + "read": 114.212, + "query": 11.067, + "relevance": 65.905, + "total": 618.695 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 161554, + "marked_chars": 162031 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDalam Konvensi :\nDalam Eksepsi :\n-\nMengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;\nDalam Pokok Perkara :\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;\nDalam Rekonvensi :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi\ntidak dapat diterima ;\nHal 52 Putusan No.82/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 52\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi\n-\nMembebankan biaya perkara kepada Para Penggugat\nKonvensi/Tergugat II Rekonvensi hingga kini sebesar Rp1.290.000,00\n(satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); \nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, oleh\nkami : Sri Hartati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. Syafrudin\nAinor Rafiek, S.H., M.Hum. dan Tornado Edmawan, S.H., M.H., masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut te" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134999, + "summary": "[HAL 1-5] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 82/Pdt.G/2023 antara Penggugat I (Jony) dan Penggugat II (Marina) melawan Tergugat I (PT BCA), Tergugat II (PT Abadi Citra Lestari), dan Tergugat III (Notaris Agnes Angelika). Penggugat menggugat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait kesepakatan *buy back guarantee* antara Tergugat I dan II yang tidak dijelaskan dalam Perjanjian Kredit, serta rencana pengosongan objek sengketa (rumah di Taman Semanan Indah Blok J5 No.25). Penggugat mendalilkan telah membayar DP Rp383.097.072,- kepada Tergugat II dan angsuran kepada Tergugat I, dengan total pembayaran tercatat pribadi sebesar Rp709.701.533,09, namun kredit macet sejak Februari 2018 akibat pandemi. Penggugat menuntut pembatalan kesepakatan *buy back* dan pengosongan rumah, serta pengembalian uang DP dan angsuran secara tanggung renteng. Mediasi gagal.\n\n[HAL 6-12] Tergugat I menjawab dengan eksepsi *obscuur libel* dan *persona standi in judicio*, serta menolak dalil pokok. Tergugat I menjelaskan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) No.99 tanggal 22 Maret 2017 dengan Tergugat II yang mengatur jaminan *buy back* jika debitur wanprestasi sebelum AJB dan Hak Tanggungan dibuat. Penggugat I sebagai debitur KPR No.64 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp1.532.388.312,- telah lalai membayar sejak Juni 2021. Tergugat I telah mengirimkan 15 surat peringatan dan pemberitahuan pengalihan piutang. Berdasarkan klaim *buy back*, Tergugat II melunasi sisa utang Tergugat I sebesar Rp1.475.000.000,- pada 15 September 2022, dan Akta Subrogasi No.17 tanggal 8 Desember 2022 menandai beralihnya kedudukan kreditur dari Tergugat I ke Tergugat II, sehingga Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.\n\n[HAL 13-20] Tergugat I berargumen gugatan tidak jelas karena posita (ketidakjelasan perhitungan pengembalian uang) tidak sejalan dengan petitum (pembatalan *buy back* dan pengosongan rumah). Selain itu, posita tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena tidak menyebutkan ketentuan hukum yang dilanggar dan kerugian belum riil. Tergugat I juga mengajukan eksepsi diskualifikasi *in person*, menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga tidak berhak menuntut pembatalan PKS antara Tergugat I dan II berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata. Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa tidak ada tanggapan restrukturisasi, karena faktanya telah diberikan masa tenggang melalui Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.76 tanggal 27 April 2020.\n\n[HAL 21-28] Tergugat I membantah dalil jumlah pembayaran Penggugat sebesar Rp709.701.533,09, mencatat pembayaran angsuran ke BCA hanya sebesar Rp330.456.970,- berdasarkan catatan bank yang merupakan bukti sempurna. Tergugat I menolak dalil surat peringatan tahun 2018 karena hubungan utang baru lahir April 2019. Tergugat I menegaskan kesepakatan *buy back* adalah hubungan internal dan hak alih piutang telah diatur dalam Pasal 15.1 Perjanjian Kredit tanpa perlu persetujuan debitur. Tergugat I menolak tuntutan pengembalian uang angsuran karena uang tersebut adalah pembayaran kredit yang telah dinikmati Penggugat, bukan perbuatan melawan hukum. Permohonan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat bukti otentik dan jaminan.\n\n[HAL 29-36] Tergugat II mengajukan jawaban dengan eksepsi *obscuur libel* dan menolak dalil pokok. Tergugat II menjelaskan penggunaan DP Penggugat untuk tanda jadi, komisi, pajak, dan administrasi. Tergugat II membantah dalil Penggugat tidak mengetahui *buy back*, dengan merujuk pada PPJB No.003/PPJB/ACL-TSI/III/2019 Pasal 3.2.8 yang mengatur kewajiban *buy back* jika debitur wanprestasi, serta surat-surat pemberitahuan dari Tergugat I yang diteruskan ke Penggugat. Tergugat II menolak pengembalian uang DP berdasarkan Pasal 12 ayat 12.2 PPJB yang menyatakan uang yang dibayarkan menjadi hak developer jika perjanjian dibatalkan karena kelalaian debitur. Tergugat II juga menolak gugatan perbuatan melawan hukum karena tindakan pengosongan sesuai PPJB Pasal 7.3.\n\n[HAL 37-41] Tergugat II mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengosongkan unit dan membayar ganti rugi Rp206.250.000,- (kerugian sewa Rp56.250.000,- dan biaya perbaikan Rp150.000.000,-), serta memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek jual beli. Tergugat II mendalilkan telah melakukan *buy back* dan memiliki hak atas objek sengketa setelah Akta Subrogasi, namun Penggugat masih menempati unit tersebut tanpa hak.\n\n[HAL 42-45] Para Penggugat mengajukan 14 bukti surat (PPJB, Akta Kredit, Kuitansi, KTP, KK, dll) dan 1 saksi (Usman Jahja) yang membenarkan utang KPR, pembayaran angsuran sekitar Rp700 juta, dan domisili Penggugat di objek sengketa. Tergugat I mengajukan 25 bukti surat (PKS, Akta Kredit, PPJB, Akta Perubahan Kredit, surat peringatan, rincian pembayaran, dll) untuk membuktikan wanprestasi, proses *buy back*, dan alih piutang yang sah." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 28532, + "summary": "[HAL 1-5] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 82/Pdt.G/2023 antara Penggugat I (Jony) dan Penggugat II (Marina) melawan Tergugat I (PT BCA), Tergugat II (PT Abadi Citra Lestari), dan Tergugat III (Notaris Agnes Angelika). Penggugat menggugat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait kesepakatan *buy back guarantee* antara Tergugat I dan II yang tidak dijelaskan dalam Perjanjian Kredit, serta rencana pengosongan objek sengketa (rumah di Taman Semanan Indah Blok J5 No.25). Penggugat mendalilkan telah membayar DP Rp383.097.072,- kepada Tergugat II dan angsuran kepada Tergugat I, dengan total pembayaran tercatat pribadi sebesar Rp709.701.533,09, namun kredit macet sejak Februari 2018 akibat pandemi. Penggugat menuntut pembatalan kesepakatan *buy back* dan pengosongan rumah, serta pengembalian uang DP dan angsuran secara tanggung renteng. Mediasi gagal.\n\n[HAL 6-12] Tergugat I menjawab dengan eksepsi *obscuur libel* dan *persona standi in judicio*, serta menolak dalil pokok. Tergugat I menjelaskan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) No.99 tanggal 22 Maret 2017 dengan Tergugat II yang mengatur jaminan *buy back* jika debitur wanprestasi sebelum AJB dan Hak Tanggungan dibuat. Penggugat I sebagai debitur KPR No.64 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp1.532.388.312,- telah lalai membayar sejak Juni 2021. Tergugat I telah mengirimkan 15 surat peringatan dan pemberitahuan pengalihan piutang. Berdasarkan klaim *buy back*, Tergugat II melunasi sisa utang Tergugat I sebesar Rp1.475.000.000,- pada 15 September 2022, dan Akta Subrogasi No.17 tanggal 8 Desember 2022 menandai beralihnya kedudukan kreditur dari Tergugat I ke Tergugat II, sehingga Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.\n\n[HAL 13-20] Tergugat I berargumen gugatan tidak jelas karena posita (ketidakjelasan perhitungan pengembalian uang) tidak sejalan dengan petitum (pembatalan *buy back* dan pengosongan rumah). Selain itu, posita tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena tidak menyebutkan ketentuan hukum yang dilanggar dan kerugian belum riil. Tergugat I juga mengajukan eksepsi diskualifikasi *in person*, menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga tidak berhak menuntut pembatalan PKS antara Tergugat I dan II berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata. Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa tidak ada tanggapan restrukturisasi, karena faktanya telah diberikan masa tenggang melalui Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.76 tanggal 27 April 2020.\n\n[HAL 21-28] Tergugat I membantah dalil jumlah pembayaran Penggugat sebesar Rp709.701.533,09, mencatat pembayaran angsuran ke BCA hanya sebesar Rp330.456.970,- berdasarkan catatan bank yang merupakan bukti sempurna. Tergugat I menolak dalil surat peringatan tahun 2018 karena hubungan utang baru lahir April 2019. Tergugat I menegaskan kesepakatan *buy back* adalah hubungan internal dan hak alih piutang telah diatur dalam Pasal 15.1 Perjanjian Kredit tanpa perlu persetujuan debitur. Tergugat I menolak tuntutan pengembalian uang angsuran karena uang tersebut adalah pembayaran kredit yang telah dinikmati Penggugat, bukan perbuatan melawan hukum. Permohonan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat bukti otentik dan jaminan.\n\n[HAL 29-36] Tergugat II mengajukan jawaban dengan eksepsi *obscuur libel* dan menolak dalil pokok. Tergugat II menjelaskan penggunaan DP Penggugat untuk tanda jadi, komisi, pajak, dan administrasi. Tergugat II membantah dalil Penggugat tidak mengetahui *buy back*, dengan merujuk pada PPJB No.003/PPJB/ACL-TSI/III/2019 Pasal 3.2.8 yang mengatur kewajiban *buy back* jika debitur wanprestasi, serta surat-surat pemberitahuan dari Tergugat I yang diteruskan ke Penggugat. Tergugat II menolak pengembalian uang DP berdasarkan Pasal 12 ayat 12.2 PPJB yang menyatakan uang yang dibayarkan menjadi hak developer jika perjanjian dibatalkan karena kelalaian debitur. Tergugat II juga menolak gugatan perbuatan melawan hukum karena tindakan pengosongan sesuai PPJB Pasal 7.3.\n\n[HAL 37-41] Tergugat II mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengosongkan unit dan membayar ganti rugi Rp206.250.000,- (kerugian sewa Rp56.250.000,- dan biaya perbaikan Rp150.000.000,-), serta memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek jual beli. Tergugat II mendalilkan telah melakukan *buy back* dan memiliki hak atas objek sengketa setelah Akta Subrogasi, namun Penggugat masih menempati unit tersebut tanpa hak.\n\n[HAL 42-45] Para Penggugat mengajukan 14 bukti surat (PPJB, Akta Kredit, Kuitansi, KTP, KK, dll) dan 1 saksi (Usman Jahja) yang membenarkan utang KPR, pembayaran angsuran sekitar Rp700 juta, dan domisili Penggugat di objek sengketa. Tergugat I mengajukan 25 bukti surat (PKS, Akta Kredit, PPJB, Akta Perubahan Kredit, surat peringatan, rincian pembayaran, dll) untuk membuktikan wanprestasi, proses *buy back*, dan alih piutang yang sah. Tergugat I menyatakan tidak akan menghadirkan saksi atau ahli.\n\n[HAL 46-48] Tergugat II mengajukan 26 bukti surat (PPJB, Berita Acara Serah Terima, surat pemberitahuan *buy back*, klaim *buy back*, Akta Subrogasi, invoice, bukti pembayaran pajak, Sertifikat HGB atas nama Tergugat II, IMB, dll) untuk memperkuat dalilnya. Tergugat II juga menyatakan tidak akan menghadirkan saksi atau ahli. Para pihak menyampaikan kesimpulan pada 23 Agustus 2023 dan memohon putusan. Majelis Hakim mulai mempertimbangkan eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) yang diajukan Tergugat I dan II.\n\n[HAL 49-52] Majelis Hakim menguraikan inti gugatan Penggugat: menyatakan kesepakatan *buy back* tanpa penjelasan dalam Perjanjian Kredit sebagai perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum; menyatakan pengosongan rumah sebagai perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum; dan menuntut pengembalian DP serta angsuran total Rp709.701.533,09 secara tanggung renteng. Hakim menemukan bahwa penggunaan istilah \"Penggugat\" dan \"Tergugat\" dalam posita sangat membingungkan karena tidak jelas merujuk pada Penggugat I, Penggugat II, atau keduanya secara bersama-sama, demikian pula dengan \"Tergugat\" yang tidak spesifik merujuk pada Tergugat I atau II. Ketidakjelasan ini mempersulit pertimbangan hukum.\n\n[HAL 53-54] Karena eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok (Konvensi) tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok perkara. Akibatnya, gugatan Rekonvensi dari Tergugat II juga tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Biaya perkara sebesar Rp1.290.000,00 dibebankan kepada Para Penggugat. Amar putusan: Eksepsi Tergugat I dan II dikabulkan; gugatan Konvensi tidak dapat diterima; gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima; biaya perkara ditanggung Para Penggugat." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-5] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 82/Pdt.G/2023 antara Penggugat I (Jony) dan Penggugat II (Marina) melawan Tergugat I (PT BCA), Tergugat II (PT Abadi Citra Lestari), dan Tergugat III (Notaris Agnes Angelika). Penggugat menggugat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait kesepakatan *buy back guarantee* antara Tergugat I dan II yang tidak dijelaskan dalam Perjanjian Kredit, serta rencana pengosongan objek sengketa (rumah di Taman Semanan Indah Blok J5 No.25). Penggugat mendalilkan telah membayar DP Rp383.097.072,- kepada Tergugat II dan angsuran kepada Tergugat I, dengan total pembayaran tercatat pribadi sebesar Rp709.701.533,09, namun kredit macet sejak Februari 2018 akibat pandemi. Penggugat menuntut pembatalan kesepakatan *buy back* dan pengosongan rumah, serta pengembalian uang DP dan angsuran secara tanggung renteng. Mediasi gagal.\n\n[HAL 6-12] Tergugat I menjawab dengan eksepsi *obscuur libel* dan *persona standi in judicio*, serta menolak dalil pokok. Tergugat I menjelaskan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) No.99 tanggal 22 Maret 2017 dengan Tergugat II yang mengatur jaminan *buy back* jika debitur wanprestasi sebelum AJB dan Hak Tanggungan dibuat. Penggugat I sebagai debitur KPR No.64 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp1.532.388.312,- telah lalai membayar sejak Juni 2021. Tergugat I telah mengirimkan 15 surat peringatan dan pemberitahuan pengalihan piutang. Berdasarkan klaim *buy back*, Tergugat II melunasi sisa utang Tergugat I sebesar Rp1.475.000.000,- pada 15 September 2022, dan Akta Subrogasi No.17 tanggal 8 Desember 2022 menandai beralihnya kedudukan kreditur dari Tergugat I ke Tergugat II, sehingga Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.\n\n[HAL 13-20] Tergugat I berargumen gugatan tidak jelas karena posita (ketidakjelasan perhitungan pengembalian uang) tidak sejalan dengan petitum (pembatalan *buy back* dan pengosongan rumah). Selain itu, posita tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena tidak menyebutkan ketentuan hukum yang dilanggar dan kerugian belum riil. Tergugat I juga mengajukan eksepsi diskualifikasi *in person*, menyatakan Penggugat sebagai pihak ketiga tidak berhak menuntut pembatalan PKS antara Tergugat I dan II berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata. Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa tidak ada tanggapan restrukturisasi, karena faktanya telah diberikan masa tenggang melalui Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.76 tanggal 27 April 2020.\n\n[HAL 21-28] Tergugat I membantah dalil jumlah pembayaran Penggugat sebesar Rp709.701.533,09, mencatat pembayaran angsuran ke BCA hanya sebesar Rp330.456.970,- berdasarkan catatan bank yang merupakan bukti sempurna. Tergugat I menolak dalil surat peringatan tahun 2018 karena hubungan utang baru lahir April 2019. Tergugat I menegaskan kesepakatan *buy back* adalah hubungan internal dan hak alih piutang telah diatur dalam Pasal 15.1 Perjanjian Kredit tanpa perlu persetujuan debitur. Tergugat I menolak tuntutan pengembalian uang angsuran karena uang tersebut adalah pembayaran kredit yang telah dinikmati Penggugat, bukan perbuatan melawan hukum. Permohonan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat bukti otentik dan jaminan.\n\n[HAL 29-36] Tergugat II mengajukan jawaban dengan eksepsi *obscuur libel* dan menolak dalil pokok. Tergugat II menjelaskan penggunaan DP Penggugat untuk tanda jadi, komisi, pajak, dan administrasi. Tergugat II membantah dalil Penggugat tidak mengetahui *buy back*, dengan merujuk pada PPJB No.003/PPJB/ACL-TSI/III/2019 Pasal 3.2.8 yang mengatur kewajiban *buy back* jika debitur wanprestasi, serta surat-surat pemberitahuan dari Tergugat I yang diteruskan ke Penggugat. Tergugat II menolak pengembalian uang DP berdasarkan Pasal 12 ayat 12.2 PPJB yang menyatakan uang yang dibayarkan menjadi hak developer jika perjanjian dibatalkan karena kelalaian debitur. Tergugat II juga menolak gugatan perbuatan melawan hukum karena tindakan pengosongan sesuai PPJB Pasal 7.3.\n\n[HAL 37-41] Tergugat II mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengosongkan unit dan membayar ganti rugi Rp206.250.000,- (kerugian sewa Rp56.250.000,- dan biaya perbaikan Rp150.000.000,-), serta memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek jual beli. Tergugat II mendalilkan telah melakukan *buy back* dan memiliki hak atas objek sengketa setelah Akta Subrogasi, namun Penggugat masih menempati unit tersebut tanpa hak.\n\n[HAL 42-45] Para Penggugat mengajukan 14 bukti surat (PPJB, Akta Kredit, Kuitansi, KTP, KK, dll) dan 1 saksi (Usman Jahja) yang membenarkan utang KPR, pembayaran angsuran sekitar Rp700 juta, dan domisili Penggugat di objek sengketa. Tergugat I mengajukan 25 bukti surat (PKS, Akta Kredit, PPJB, Akta Perubahan Kredit, surat peringatan, rincian pembayaran, dll) untuk membuktikan wanprestasi, proses *buy back*, dan alih piutang yang sah. Tergugat I menyatakan tidak akan menghadirkan saksi atau ahli.\n\n[HAL 46-48] Tergugat II mengajukan 26 bukti surat (PPJB, Berita Acara Serah Terima, surat pemberitahuan *buy back*, klaim *buy back*, Akta Subrogasi, invoice, bukti pembayaran pajak, Sertifikat HGB atas nama Tergugat II, IMB, dll) untuk memperkuat dalilnya. Tergugat II juga menyatakan tidak akan menghadirkan saksi atau ahli. Para pihak menyampaikan kesimpulan pada 23 Agustus 2023 dan memohon putusan. Majelis Hakim mulai mempertimbangkan eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) yang diajukan Tergugat I dan II.\n\n[HAL 49-52] Majelis Hakim menguraikan inti gugatan Penggugat: menyatakan kesepakatan *buy back* tanpa penjelasan dalam Perjanjian Kredit sebagai perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum; menyatakan pengosongan rumah sebagai perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum; dan menuntut pengembalian DP serta angsuran total Rp709.701.533,09 secara tanggung renteng. Hakim menemukan bahwa penggunaan istilah \"Penggugat\" dan \"Tergugat\" dalam posita sangat membingungkan karena tidak jelas merujuk pada Penggugat I, Penggugat II, atau keduanya secara bersama-sama, demikian pula dengan \"Tergugat\" yang tidak spesifik merujuk pada Tergugat I atau II. Ketidakjelasan ini mempersulit pertimbangan hukum.\n\n[HAL 53-54] Karena eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok (Konvensi) tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok perkara. Akibatnya, gugatan Rekonvensi dari Tergugat II juga tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Biaya perkara sebesar Rp1.290.000,00 dibebankan kepada Para Penggugat. Amar putusan: Eksepsi Tergugat I dan II dikabulkan; gugatan Konvensi tidak dapat diterima; gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima; biaya perkara ditanggung Para Penggugat." + }, + "read": { + "input_chars": 6752, + "frame": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I (PT BCA), Tergugat II (PT Abadi Citra Lestari), dan Tergugat III (Notaris Agnes Angelika) terkait dugaan perbuatan melawan hukum atas kesepakatan buy back dan rencana pengosongan rumah. Penggugat menuntut pembatalan kesepakatan buy back, pengosongan rumah, serta pengembalian uang DP dan angsuran secara tanggung renteng. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi gugatan tidak jelas (obscur libel) dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II mendalilkan telah membayar uang muka sebesar Rp383.097.072,- kepada Tergugat II dan angsuran kepada Tergugat I dengan total tercatat sebesar Rp709.701.533,09.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan buy back antara Tergugat I dan II yang tidak dijelaskan dalam Perjanjian Kredit serta rencana pengosongan objek sengketa.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas (obscur libel) karena penggunaan istilah Penggugat dan Tergugat dalam posita tidak spesifik merujuk pada pihak mana.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan telah terjadi alih piutang dari Tergugat I ke Tergugat II melalui Akta Subrogasi sehingga Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mendalilkan telah melakukan buy back dan memiliki hak atas objek sengketa setelah Akta Subrogasi, serta menuntut pengosongan unit dalam gugatan rekonvensi.", + "page": 37, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa penggunaan istilah Penggugat dan Tergugat dalam posita sangat membingungkan dan tidak jelas merujuk pada pihak tertentu.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan tidak jelas (obscur libel) dari Tergugat I dan II.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok (konvensi) tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok perkara.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi dari Tergugat II tidak dapat diterima.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I (PT BCA), Tergugat II (PT Abadi Citra Lestari), dan Tergugat III (Notaris Agnes Angelika) dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait kesepakatan buy back yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kredit serta rencana pengosongan rumah. Penggugat menuntut pembatalan kesepakatan buy back, pengosongan rumah, dan pengembalian uang muka serta angsuran yang telah dibayarkan. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas (obscur libel) karena ketidakjelasan identitas pihak yang dimaksud dalam dalil gugatan. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan gugatan pokok serta gugatan rekonvensi dari Tergugat II tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I (PT BCA), Tergugat II (PT Abadi Citra Lestari), dan Tergugat III (Notaris Agnes Angelika) dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait kesepakatan buy back yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kredit serta rencana pengosongan rumah. Penggugat menuntut pembatalan kesepakatan buy back, pengosongan rumah, dan pengembalian uang muka serta angsuran yang telah dibayarkan. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas (obscur libel) karena ketidakjelasan identitas pihak yang dimaksud dalam dalil gugatan. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan gugatan pokok serta gugatan rekonvensi dari Tergugat II tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II mendalilkan telah membayar uang muka sebesar Rp383.097.072,- kepada Tergugat II dan angsuran kepada Tergugat I dengan total tercatat sebesar Rp709.701.533,09.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan buy back antara Tergugat I dan II yang tidak dijelaskan dalam Perjanjian Kredit serta rencana pengosongan objek sengketa.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas (obscur libel) karena penggunaan istilah Penggugat dan Tergugat dalam posita tidak spesifik merujuk pada pihak mana.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan telah terjadi alih piutang dari Tergugat I ke Tergugat II melalui Akta Subrogasi sehingga Tergugat I tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mendalilkan telah melakukan buy back dan memiliki hak atas objek sengketa setelah Akta Subrogasi, serta menuntut pengosongan unit dalam gugatan rekonvensi.", + "page": 37, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa penggunaan istilah Penggugat dan Tergugat dalam posita sangat membingungkan dan tidak jelas merujuk pada pihak tertentu.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan tidak jelas (obscur libel) dari Tergugat I dan II.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok (konvensi) tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok perkara.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi dari Tergugat II tidak dapat diterima.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka dan angsuran rumah, tapi bank bilang sudah alih piutang ke pihak lain dan ingin mengosongkan rumah, apakah saya bisa minta uang saya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13478, + "candidates": [ + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1341 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1400 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1341 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1341: Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1400 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1400: Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuatnya). Meskipun pertanyaan menyentuh isu alih piutang (pihak ketiga), putusan hakim dalam kasus ini menolak gugatan karena alasan prosedural (gugatan tidak jelas/obscuur libel) dan tidak pernah memeriksa substansi apakah alih piutang tersebut mengikat Penggugat atau melanggar prinsip ini. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum yang diuji atau diaplikasikan dalam pertimbangan putusan untuk menjawab pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1341 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tindakan curang (actio pauliana) untuk membatalkan tindakan debitur yang merugikan kreditur. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menunjukkan adanya dalil atau pemeriksaan mengenai tindakan curang debitur/pihak ketiga yang dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan Penggugat. Putusan hanya menolak gugatan karena formalitas, sehingga pasal ini tidak relevan secara substantif dengan isu yang diperiksa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Meskipun Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum dalam petitumnya, Majelis Hakim menyatakan eksepsi gugatan tidak jelas (obscuur libel) dikabulkan dan tidak masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari pasal ini tidak pernah diuji atau menjadi dasar alasan hakim dalam putusan. Relevansinya hanya hipotetis karena gugatan ditolak sebelum pemeriksaan substansi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1400 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur subrogasi (perpindahan hak kreditur). Meskipun pertanyaan tentang 'alih piutang' secara teori berkaitan dengan subrogasi, putusan tidak pernah memeriksa atau menguji apakah subrogasi tersebut sah atau tidak karena gugatan ditolak karena ketidakjelasan formal (obscuur libel). Pasal ini tidak menjadi kerangka hukum yang dipakai hakim untuk menjawab pertanyaan, melainkan hanya dalil yang tidak diperiksa substansinya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pengakuan di hadapan hakim sebagai alat bukti. Pasal ini bersifat prosedural/buktian dan tidak mengatur hak atau kewajiban substantif terkait pengembalian uang muka atau alih piutang. Tidak ada dalil pengakuan di hadapan hakim yang menjadi isu dalam putusan ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 55832, + "completion_tokens": 4818 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_830_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_830_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..091367ec7303fdb9391044f15a6a08e8a6e0291e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_830_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_830_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 79.399, + "query": 1.904, + "relevance": 19.94, + "total": 101.274 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 54171, + "marked_chars": 54315 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nmenghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;\n3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2005 menurut agama\nBudha di Vihara Xx dihadapan Majelis Agama Buddha yang bernama Pandita\nXx, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No.026/287/SKP-\nMGBD/XI/2005 tertanggal 26 November 2005, sebagaimana Kutipan Akta\nPerkawinan Nomor 4668/I/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan\ndan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Desember 2005,\nputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;\n4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk\nmengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang\ntetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Suku\nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk\ndidaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan untuk dicatat\npada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan ;\n5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor\nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat\n60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah\nmemperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta\nperceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;\n6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah xx\nDemikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 oleh kami xx.\nsebagai Hakim Ketua Majelis, xx. dan xx. masing-masing selaku Hakim Anggota\nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan K" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 54315, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena perselisihan terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Gugatan ini diperiksa secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Budha pada tanggal 26 November 2005 di Vihara XX dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak perempuan dan laki-laki.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekitar tahun 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Januari 2022 sehingga kedua pihak pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki sikap cemburu, sering berkata kasar, tidak menghargai Penggugat, dan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah berupaya mendamaikan rumah tangga namun usaha tersebut sia-sia dan kedua pihak sepakat untuk berpisah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pernyataan pada tanggal 23 November 2023 yang menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat dan tidak akan menghadiri persidangan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan diasuh oleh orang tua Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut agama Budha yang menikah pada tahun 2005 dan dikaruniai dua orang anak. Perkawinan ini mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dipicu oleh sikap Tergugat yang cemburu, berkata kasar, tidak menghargai Penggugat, serta campur tangan orang tua Tergugat, yang menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah pada Januari 2022. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara secara verstek dan menetapkan bahwa perselisihan tersebut telah menghilangkan harapan untuk hidup rukun, sehingga gugatan perceraian dari Penggugat dikabulkan seluruhnya dan perkawinan antara kedua pihak dinyatakan putus karena perceraian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut agama Budha yang menikah pada tahun 2005 dan dikaruniai dua orang anak. Perkawinan ini mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dipicu oleh sikap Tergugat yang cemburu, berkata kasar, tidak menghargai Penggugat, serta campur tangan orang tua Tergugat, yang menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah pada Januari 2022. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara secara verstek dan menetapkan bahwa perselisihan tersebut telah menghilangkan harapan untuk hidup rukun, sehingga gugatan perceraian dari Penggugat dikabulkan seluruhnya dan perkawinan antara kedua pihak dinyatakan putus karena perceraian.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Budha pada tanggal 26 November 2005 di Vihara XX dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak perempuan dan laki-laki.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekitar tahun 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Januari 2022 sehingga kedua pihak pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki sikap cemburu, sering berkata kasar, tidak menghargai Penggugat, dan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah berupaya mendamaikan rumah tangga namun usaha tersebut sia-sia dan kedua pihak sepakat untuk berpisah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pernyataan pada tanggal 23 November 2023 yang menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat dan tidak akan menghadiri persidangan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan diasuh oleh orang tua Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah rumah dan sepakat cerai, tapi suami tidak mau hadir sidang, bagaimana cara memisahkan diri secara resmi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21516, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur khusus dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen) di mana kreditor suami dapat ikut campur. Hal ini tidak berkaitan dengan substansi gugatan perceraian atau prosedur pemutusan perkawinan yang menjadi inti pertanyaan pengguna. Selain itu, pasal ini bersifat prosedural/khusus untuk sengketa harta, bukan dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22079, + "completion_tokens": 943 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_830_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_830_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d0c65dbf84c58755d08fc8b06a78ee6e246767d3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_830_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_830_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 69.964, + "query": 2.588, + "relevance": 44.227, + "total": 116.809 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32634, + "marked_chars": 32733 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32733, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Elisama Pasaribu terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara penetapan hak perwalian anak di bawah umur. Pemohon meminta penetapan hak perwalian atas dua anaknya untuk keperluan pengurusan penjualan satu unit rumah. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut untuk seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Elisama Pasaribu dan Herlija Simanullang menikah pada tanggal 09 Juli 2010 dan dikaruniai dua orang anak perempuan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Herlija Simanullang meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki dua anak perempuan yang masih di bawah umur, yaitu Felicia Queensha Pasaribu dan Florence Brigitta Pasaribu.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki sertifikat SHGB No. 3912 atas nama Elisama Pasaribu dan kedua anaknya untuk sebuah rumah di Perum Taman Alamanda 2, Kota Bekasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian untuk keperluan menjual unit rumah tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan Elisama Pasaribu sebagai wali dari Felicia Queensha Pasaribu dan Florence Brigitta Pasaribu untuk pengurusan penjualan rumah tersebut.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Elisama Pasaribu mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak di bawah umur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon menyatakan bahwa ia menikah dengan Herlija Simanullang pada tahun 2010 dan dikaruniai dua anak perempuan, Felicia Queensha Pasaribu dan Florence Brigitta Pasaribu. Istri Pemohon meninggal dunia pada Desember 2021. Pemohon memiliki sertifikat SHGB atas nama dirinya dan kedua anaknya untuk sebuah rumah di Kota Bekasi yang hendak dijual. Pemohon meminta penetapan hak perwalian atas kedua anaknya karena mereka masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya. Hakim memutuskan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan mengabulkannya untuk seluruhnya, menetapkan kematian Istri Pemohon, serta menetapkan Elisama Pasaribu sebagai wali dari kedua anaknya khusus untuk pengurusan penjualan rumah tersebut. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Elisama Pasaribu mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak di bawah umur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon menyatakan bahwa ia menikah dengan Herlija Simanullang pada tahun 2010 dan dikaruniai dua anak perempuan, Felicia Queensha Pasaribu dan Florence Brigitta Pasaribu. Istri Pemohon meninggal dunia pada Desember 2021. Pemohon memiliki sertifikat SHGB atas nama dirinya dan kedua anaknya untuk sebuah rumah di Kota Bekasi yang hendak dijual. Pemohon meminta penetapan hak perwalian atas kedua anaknya karena mereka masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya. Hakim memutuskan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan mengabulkannya untuk seluruhnya, menetapkan kematian Istri Pemohon, serta menetapkan Elisama Pasaribu sebagai wali dari kedua anaknya khusus untuk pengurusan penjualan rumah tersebut. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Elisama Pasaribu dan Herlija Simanullang menikah pada tanggal 09 Juli 2010 dan dikaruniai dua orang anak perempuan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Herlija Simanullang meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki dua anak perempuan yang masih di bawah umur, yaitu Felicia Queensha Pasaribu dan Florence Brigitta Pasaribu.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki sertifikat SHGB No. 3912 atas nama Elisama Pasaribu dan kedua anaknya untuk sebuah rumah di Perum Taman Alamanda 2, Kota Bekasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian untuk keperluan menjual unit rumah tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan Elisama Pasaribu sebagai wali dari Felicia Queensha Pasaribu dan Florence Brigitta Pasaribu untuk pengurusan penjualan rumah tersebut.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang punya dua anak kecil, bagaimana cara saya jual rumah atas nama saya dan anak-anak karena mereka belum dewasa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14332, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 354 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + }, + { + "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata", + "text": "Pasal 354: Bila orang yang melakukan perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakuinya, hendak kawin, maka kecuali jika dengan perkawinan itu anaknya akan menjadi sah, ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. supaya dapat meneruskan perwalian. Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang tua yang lain, sekiranya ia telah mengakui anak itu, dan juga wali pengawas. Terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut berlaku alinea keempat Pasal 206. Orang yang lalai memenuhi ketentuan termuat dalam kalimat pertama alinea pertama, demi hukum kehilangan haknya untuk menjadi wali; kedua suami istri bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas segala akibat perwalian, yang dilakukannya tanpa hak. Kehilangan hak untuk menjadi wali seperti yang ditentukan di atas, tidak menghalang-halangi orang yang berdasarkan alinea yang lalu kehilangan perwalian, sekiranya ada alasan-alasan, untuk diangkat oleh Pengadilan Negeri menjadi wali dengan memperhatikan ketentuanketentuan dalam Bagian 5 bab ini." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, anak-anak disebut 'belum dewasa', sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menentukan status hukum anak yang mempengaruhi kemampuan mereka melakukan perbuatan hukum (seperti jual beli) dan kebutuhan akan perwakilan/wali." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme perwalian demi hukum ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Pertanyaan diajukan oleh 'janda' (menunjukkan suami telah meninggal) yang ingin menjual rumah atas nama anak. Pasal ini menjadi dasar hukum utama yang menentukan bahwa ayah/ibu yang masih hidup secara otomatis menjadi wali, yang merupakan prasyarat hukum agar anak yang belum dewasa dapat diwakili dalam transaksi jual beli." + }, + { + "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakuinya. Fakta dalam pertanyaan tidak menyebutkan status anak di luar kawin, melainkan anak dari pernikahan yang sah (janda dengan anak dari pernikahan tersebut). Oleh karena itu, fakta pemicu unsur pasal ini tidak muncul dalam sengketa atau pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15963, + "completion_tokens": 1023 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_835_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_835_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d4fafeeabb180ef42114d5b544b444c4e2084a08 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_835_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_835_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.055, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 86.622, + "query": 11.459, + "relevance": 61.256, + "total": 159.391 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 94181, + "marked_chars": 94442 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nHalaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 27\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nhadir dipersidangan, tidak hadir;\n2.\nMengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian dengan Verstek;\n3.\nMenyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum\ndan bertanggung jawab secara hukum karena tidak memiliki ijin dari\npemerintah untuk melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka\nKomoditi dengan menggunakan Platform Robot Trading Akademi Pro\ndan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang\nPerdagangan;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh :\n\nPenggugat I senilai: US $ 137,609,00 atau sebesar Rp. 1.926.528.429\n(Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua\nPuluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)\ndengan konversi nilai kurs dolar amerika terhad" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 94442, + "frame": "Para Penggugat (11 orang) menggugat PT. FSP Akademi Pro atas perbuatan melawan hukum terkait investasi pada platform Robot Trading Fahrenheit yang mengakibatkan kerugian materiil. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, memerintahkan pembayaran ganti rugi materiil, serta menetapkan sita jaminan atas aset Tergugat. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan pembayaran ganti rugi materiil dan menolak permintaan sita jaminan serta biaya non-materiil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat membuka akun dan mentransfer dana investasi ke rekening yang ditunjuk oleh Tergugat untuk digunakan pada platform Robot Trading Fahrenheit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak dapat melakukan penarikan dana (withdrawal) dari akun investasi mereka sejak bulan Februari 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kegiatan usaha Tergugat disegel oleh Pemerintah karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan dan perizinan.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa rekening koran setoran dan bukti percakapan aplikasi WhatsApp mengenai penghentian penarikan dana.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan keterangan saksi Darwin dan Delicius Celvin yang membenarkan adanya investasi dan ketidakmampuan penarikan dana.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak dapat membuktikan rincian kerugian immateriil seperti biaya transportasi, akomodasi, dan biaya pengacara secara rinci.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan tidak pernah melakukan atau meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat selama pemeriksaan perkara.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini sengketa perdata antara sebelas orang Penggugat melawan PT. FSP Akademi Pro yang berkedudukan di Jakarta. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menawarkan dan mengelola investasi melalui platform Robot Trading Fahrenheit tanpa memiliki izin yang sah, sehingga menyebabkan mereka mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menarik dana investasi mereka sejak Februari 2022. Para Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil, sita jaminan atas aset Tergugat, serta biaya perkara. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga putusan dijatuhkan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjalankan kegiatan usaha tanpa izin yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada masing-masing Penggugat sesuai dengan jumlah dana yang tidak dapat ditarik. Permintaan Para Penggugat untuk menetapkan sita jaminan atas aset Tergugat ditolak karena tidak pernah dilakukan selama pemeriksaan perkara, demikian pula tuntutan biaya immateriil ditolak karena tidak dapat dibuktikan secara rinci. Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini sengketa perdata antara sebelas orang Penggugat melawan PT. FSP Akademi Pro yang berkedudukan di Jakarta. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menawarkan dan mengelola investasi melalui platform Robot Trading Fahrenheit tanpa memiliki izin yang sah, sehingga menyebabkan mereka mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menarik dana investasi mereka sejak Februari 2022. Para Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil, sita jaminan atas aset Tergugat, serta biaya perkara. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga putusan dijatuhkan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menjalankan kegiatan usaha tanpa izin yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada masing-masing Penggugat sesuai dengan jumlah dana yang tidak dapat ditarik. Permintaan Para Penggugat untuk menetapkan sita jaminan atas aset Tergugat ditolak karena tidak pernah dilakukan selama pemeriksaan perkara, demikian pula tuntutan biaya immateriil ditolak karena tidak dapat dibuktikan secara rinci. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat membuka akun dan mentransfer dana investasi ke rekening yang ditunjuk oleh Tergugat untuk digunakan pada platform Robot Trading Fahrenheit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak dapat melakukan penarikan dana (withdrawal) dari akun investasi mereka sejak bulan Februari 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kegiatan usaha Tergugat disegel oleh Pemerintah karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perdagangan dan perizinan.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa rekening koran setoran dan bukti percakapan aplikasi WhatsApp mengenai penghentian penarikan dana.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan keterangan saksi Darwin dan Delicius Celvin yang membenarkan adanya investasi dan ketidakmampuan penarikan dana.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak dapat membuktikan rincian kerugian immateriil seperti biaya transportasi, akomodasi, dan biaya pengacara secara rinci.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan tidak pernah melakukan atau meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat selama pemeriksaan perkara.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah transfer uang investasi ke platform trading tapi tidak bisa ditarik sejak Februari 2022, apakah saya bisa minta ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24920, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum substantif untuk gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam mengenai hak meminta ganti rugi atas kerugian investasi yang tidak dapat ditarik secara langsung menjawab syarat pasal ini: adanya perbuatan melanggar hukum (penipuan/penutupan ilegal), adanya kerugian materiil, dan hubungan kausal. Putusan secara eksplisit mengabulkan gugatan berdasarkan teori ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan. Dalam pertimbangan putusan, hakim secara spesifik menetapkan perbuatan Tergugat sebagai 'Perbuatan Melawan Hukum' yang disengaja (menutupi informasi dan memberikan informasi tidak benar), bukan sekadar kelalaian. Oleh karena itu, Pasal 1365 lebih tepat dan menjadi dasar utama, sedangkan Pasal 1366 tidak menjadi inti sengketa atau dalil yang diuji dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab orang lain (vicarious liability) atas perbuatan bawahan, anak, atau barang yang diawasi. Fakta perkara menunjukkan Tergugat (PT. FSP Akademi Pro) bertindak sebagai pelaku langsung dalam menjalankan bisnis ilegal dan menutupi legalitasnya. Tidak ada dalil atau isu hukum dalam pertanyaan maupun putusan yang menyangkut tanggung jawab Tergugat atas perbuatan orang lain di bawah pengawasannya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 36507, + "completion_tokens": 1274 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_837_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_837_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cdea0c80925b1c8e5679b57f4c95030ba9f168e3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_837_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_837_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 38, + "timings": { + "parse": 0.066, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 98.907, + "query": 6.174, + "relevance": 36.363, + "total": 141.511 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 119463, + "marked_chars": 119796 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI :\n\nMengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I mengenai gugatan\nPenggugat kabur (obscuur libel);\nDALAM POKOK PERKARA :\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk\nverklaard);\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir\nsebesar Rp.4.870.000 ,- ( Empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah );\nDemikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Senin tanggal 14 Agustus 2023,\noleh kami : Dr. FLORENSANI S. KENDENAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua\nMajelis, serta YUSWARDI, S.H., dan KRISTIJAN PURWANDONO DJATI, S.H.,\nmasing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang\nyang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh Majelis\nHakim tersebut, dengan dibantu BAIK MUSTIKAWATI, S.H., Panitera Pengganti\npada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat,\nTergugat I, Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa hadirnya Turut Tergugat II\ndan Turut Tergugat III.-\nHakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,\nHalaman 37 Putusan No. 837/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ad" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 119796, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I hingga III atas perbuatan melawan hukum terkait penguasaan sebidang tanah yang diklaim sebagai warisan dan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat. Gugatan ini menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah oleh Penggugat, pembatalan sertifikat atas nama Tergugat, serta pembayaran ganti rugi. Namun, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kabur (obscuur libel) akibat tidak adanya uraian batas-batas tanah dalam surat gugatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengklaim sebagai ahli waris almarhum H. Mijan bin Iyang dan almarhumah Hamsiah binti Nari yang memiliki sebidang tanah seluas 450 M2 di Duri Kosambi berdasarkan Girik Nomor C.1342 Persil Nomor 142 D.I.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menduduki dan menguasai tanah tersebut serta memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 13503/Duri Kosambi dan Nomor 13456/Duri Kosambi yang diterbitkan pada tahun 2017.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengklaim tanah tersebut merupakan milik nenek mereka, Enap binti Pendek, berdasarkan Girik Nomor C.308 Persil 142 D.I.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa dalam surat gugatan.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan batas-batas tanah objek sengketa padahal bukti kepemilikan Penggugat masih berupa girik.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard) dan tidak memeriksa pokok perkara.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, yang mengaku sebagai ahli waris, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I hingga III. Penggugat mengklaim kepemilikan sebidang tanah seluas 450 M2 di Duri Kosambi berdasarkan Girik Nomor C.1342 Persil Nomor 142 D.I atas nama almarhumah Hamsiah binti Nari, dan menuntut pernyataan sah kepemilikan tersebut, pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 13503/Duri Kosambi dan Nomor 13456/Duri Kosambi atas nama Tergugat, serta pembayaran ganti rugi. Tergugat membantah klaim tersebut dengan menyatakan tanah merupakan milik nenek mereka berdasarkan Girik Nomor C.308 Persil 142 D.I. Turut Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan batas-batas tanah dalam surat gugatan. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dengan alasan bahwa keharusan penyebutan batas-batas tanah berlaku khusus untuk sengketa tanah dengan bukti kepemilikan berupa girik. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, yang mengaku sebagai ahli waris, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I hingga III. Penggugat mengklaim kepemilikan sebidang tanah seluas 450 M2 di Duri Kosambi berdasarkan Girik Nomor C.1342 Persil Nomor 142 D.I atas nama almarhumah Hamsiah binti Nari, dan menuntut pernyataan sah kepemilikan tersebut, pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 13503/Duri Kosambi dan Nomor 13456/Duri Kosambi atas nama Tergugat, serta pembayaran ganti rugi. Tergugat membantah klaim tersebut dengan menyatakan tanah merupakan milik nenek mereka berdasarkan Girik Nomor C.308 Persil 142 D.I. Turut Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan batas-batas tanah dalam surat gugatan. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dengan alasan bahwa keharusan penyebutan batas-batas tanah berlaku khusus untuk sengketa tanah dengan bukti kepemilikan berupa girik. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengklaim sebagai ahli waris almarhum H. Mijan bin Iyang dan almarhumah Hamsiah binti Nari yang memiliki sebidang tanah seluas 450 M2 di Duri Kosambi berdasarkan Girik Nomor C.1342 Persil Nomor 142 D.I.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menduduki dan menguasai tanah tersebut serta memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 13503/Duri Kosambi dan Nomor 13456/Duri Kosambi yang diterbitkan pada tahun 2017.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengklaim tanah tersebut merupakan milik nenek mereka, Enap binti Pendek, berdasarkan Girik Nomor C.308 Persil 142 D.I.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa dalam surat gugatan.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan batas-batas tanah objek sengketa padahal bukti kepemilikan Penggugat masih berupa girik.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard) dan tidak memeriksa pokok perkara.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris punya girik tanah, tapi hakim tolak gugatan saya karena tidak sebut batas tanah, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8852, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban perdata (tort) atas perbuatan melawan hukum. Namun, dalam putusan ini, gugatan ditolak karena eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) akibat tidak adanya batas tanah dalam surat gugatan, bukan karena pemeriksaan substansi apakah ada perbuatan melawan hukum atau kerugian. Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum atau kerangka analisis hakim dalam menolak gugatan tersebut; penolakan murni bersifat prosedural/formil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan. Sama seperti Pasal 1365, pasal ini mengatur substansi perbuatan melawan hukum. Putusan tidak membahas apakah tergugat lalai atau ceroboh, melainkan menolak gugatan karena ketidakjelasan objek sengketa (batas tanah) dalam dokumen gugatan. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan dengan alasan hukum yang dipakai hakim." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 38845, + "completion_tokens": 1200 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_838_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_838_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b562ec052e9a38067132b6fa15ce33188182d8e3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_838_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_838_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 80.754, + "query": 6.612, + "relevance": 18.706, + "total": 106.103 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46533, + "marked_chars": 46659 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nmenghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara\nsejumlah \nHalaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 838/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nRp3.672.500,00 (Tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami\nParmatoni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Martin Ginting, S.H., M.H. dan\nDenny Tulangow, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri\nJakarta Barat Nomor 838/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 18 September\n2023. Putusan tersebut pada hari Seni" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 46659, + "frame": "Penggugat SUPONO NALIMAN menggugat Tergugat DETTY THERESIA PUTUNG dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus dan ditinggalkan Tergugat sejak tahun 2019. Penggugat memohon agar perkawinan mereka diputus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya. Gugatan ini ditolak oleh hakim karena penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 08 Februari 1998 di Gereja St. Andreas, Kedoya, Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 432/1/1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Februari 1998.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama IVANDER RONALD DICK yang lahir pada tanggal 06 November 2000.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Komplek Green Garden Blok B1 Nomor 59, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan rumah bersama anak mereka sejak awal tahun 2019 tanpa sepengetahuan Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh masalah ekonomi dan pekerjaan Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang menunjukkan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga melalui bukti surat maupun keterangan saksi.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat SUPONO NALIMAN mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat DETTY THERESIA PUTUNG ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan mereka yang sah secara agama dan negara sejak 1998 telah mengalami keretakan akibat pertengkaran terus-menerus yang dipicu masalah ekonomi, serta Tergugat telah meninggalkan rumah tangga bersama anak mereka sejak tahun 2019 tanpa komunikasi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perceraian mereka. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok mengenai pertengkaran yang terus-menerus dan hilangnya harapan kerukunan rumah tangga sesuai dengan ketentuan pembuktian hukum acara perdata, sehingga gugatan dinyatakan tidak terbukti dan ditolak untuk seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat SUPONO NALIMAN mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat DETTY THERESIA PUTUNG ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan mereka yang sah secara agama dan negara sejak 1998 telah mengalami keretakan akibat pertengkaran terus-menerus yang dipicu masalah ekonomi, serta Tergugat telah meninggalkan rumah tangga bersama anak mereka sejak tahun 2019 tanpa komunikasi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perceraian mereka. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok mengenai pertengkaran yang terus-menerus dan hilangnya harapan kerukunan rumah tangga sesuai dengan ketentuan pembuktian hukum acara perdata, sehingga gugatan dinyatakan tidak terbukti dan ditolak untuk seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 08 Februari 1998 di Gereja St. Andreas, Kedoya, Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 432/1/1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Februari 1998.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama IVANDER RONALD DICK yang lahir pada tanggal 06 November 2000.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Komplek Green Garden Blok B1 Nomor 59, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan rumah bersama anak mereka sejak awal tahun 2019 tanpa sepengetahuan Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh masalah ekonomi dan pekerjaan Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang menunjukkan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga melalui bukti surat maupun keterangan saksi.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah menikah dan punya anak, tapi istri saya pergi meninggalkan rumah sejak 2019 tanpa kabar, apakah saya bisa minta cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18322, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Hal ini tidak berkaitan dengan substansi pertanyaan mengenai syarat atau prosedur perceraian karena ditinggalkan pasangan, yang merupakan isu utama dalam pertanyaan awam tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19665, + "completion_tokens": 918 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_839_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_839_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..74d754de761bad7e5dd62b17220c939038522218 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_839_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_839_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 55.041, + "query": 8.097, + "relevance": 50.142, + "total": 113.306 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40462, + "marked_chars": 40579 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40579, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan penetapan pengampuan yang diajukan oleh [NAMA_ORANG] terhadap ayahnya sendiri, [NAMA_ORANG], yang didalilkan tidak cakap hukum karena kondisi sakit. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai Wali Pengampu (curator) untuk mewakili ayah kandungnya dalam tindakan hukum dan pengurusan harta kekayaan. Pengadilan memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang mengabulkan permintaan pemohon.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah anak kandung dari pasangan suami istri [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1982.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] saat ini dalam kondisi sakit, bicaranya tidak jelas, tidak bisa berjalan, kesulitan berkomunikasi secara lisan, dan kesulitan mobilisasi dalam aktivitas sehari-hari.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kondisi kesehatan [NAMA_ORANG] menyebabkan penurunan daya berpikir sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana mestinya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan pengampuan dari [NAMA_ORANG] telah memperoleh persetujuan dari saudara-saudara kandung Pemohon.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] tidak berada di bawah pengampuan orang lain.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ayahnya, [NAMA_ORANG], dengan dalih bahwa ayah kandungnya mengalami gangguan kesehatan berupa penurunan daya berpikir, kesulitan berkomunikasi lisan, dan kesulitan mobilisasi sehingga tidak cakap lagi untuk bertindak atas nama dirinya sendiri. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai Wali Pengampu (curator) untuk melakukan tindakan hukum bagi dan atas nama ayahnya. Setelah memeriksa bukti surat, kesaksian, dan melakukan pemeriksaan setempat, Hakim menetapkan bahwa kondisi ayah Pemohon memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah pengampuan. Oleh karena itu, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan [NAMA_ORANG] di bawah pengampuan dan menetapkan Pemohon, [NAMA_ORANG], sebagai Wali Pengampu yang berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama diri ayah kandungnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ayahnya, [NAMA_ORANG], dengan dalih bahwa ayah kandungnya mengalami gangguan kesehatan berupa penurunan daya berpikir, kesulitan berkomunikasi lisan, dan kesulitan mobilisasi sehingga tidak cakap lagi untuk bertindak atas nama dirinya sendiri. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai Wali Pengampu (curator) untuk melakukan tindakan hukum bagi dan atas nama ayahnya. Setelah memeriksa bukti surat, kesaksian, dan melakukan pemeriksaan setempat, Hakim menetapkan bahwa kondisi ayah Pemohon memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah pengampuan. Oleh karena itu, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan [NAMA_ORANG] di bawah pengampuan dan menetapkan Pemohon, [NAMA_ORANG], sebagai Wali Pengampu yang berwenang melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama diri ayah kandungnya.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah anak kandung dari pasangan suami istri [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1982.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] saat ini dalam kondisi sakit, bicaranya tidak jelas, tidak bisa berjalan, kesulitan berkomunikasi secara lisan, dan kesulitan mobilisasi dalam aktivitas sehari-hari.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kondisi kesehatan [NAMA_ORANG] menyebabkan penurunan daya berpikir sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana mestinya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan pengampuan dari [NAMA_ORANG] telah memperoleh persetujuan dari saudara-saudara kandung Pemohon.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] tidak berada di bawah pengampuan orang lain.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sakit parah, tidak bisa bicara jelas dan jalan, sehingga tidak bisa urus urusan sendiri, apakah saya bisa ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mengurusnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21234, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan (curatele), yaitu keadaan 'dungu, gila atau mata gelap'. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum utama untuk menilai apakah kondisi ayah pemohon (sakit parah, tidak bisa bicara/jalan, penurunan daya pikir) memenuhi kriteria 'dungu' atau ketidakcakapan hukum sehingga perlu ditunjuk pengampu. Meskipun hakim melakukan interpretasi bahwa kondisi fisik/mental tersebut dapat dikategorikan sebagai 'dungu', pasal ini tetap menjadi kerangka hukum substantif yang diuji dalam sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berwenak untuk mengajukan permohonan pengampuan, yaitu 'keluarga sedarah'. Dalam pertanyaan, pemohon adalah anak yang ingin menjadi wali pengampu bagi ayahnya. Putusan secara eksplisit merujuk pada pasal ini untuk membenarkan hak anak (keluarga sedarah dalam garis lurus) untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi orang tuanya. Ini menjawab inti pertanyaan tentang kewenangan pemohon untuk ditunjuk/mengajukan pengampuan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19312, + "completion_tokens": 975 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_841_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_841_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8950bfb671595fedcc19ef315d3cddf5973b624a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_841_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_841_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 66.447, + "query": 6.705, + "relevance": 24.2, + "total": 97.377 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44663, + "marked_chars": 44789 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44789, + "frame": "Pemohon [JESSIE] mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menambahkan nama \"HEZRON\" di belakang namanya menjadi \"JESSIE HEZRON\" pada dokumen identitas. Permohonan ini didasarkan pada keinginan Pemohon untuk mempererat hubungan dengan ayah tirinya, [NICHO HEZRON LIM], yang telah menikah dengan ibu kandung Pemohon dan memberikan persetujuan tertulis. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung alasan penambahan nama tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon lahir di Medan pada tanggal 20 Desember 1998 dan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Jessie.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon, [FENNY WONG], menikah kembali dengan [NICHO HEZRON LIM] pada tanggal 29 Maret 2013 di Gereja Victory Indonesia Jakarta.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon, [JESSIE], berkeinginan untuk menambahkan nama \"HEZRON\" di belakang namanya karena merasa bangga terhadap tanggung jawab ayah tirinya terhadap keluarga.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NICHO HEZRON LIM] sebagai ayah tiri Pemohon memberikan persetujuan tertulis melalui Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2021 untuk mengizinkan Pemohon menggunakan nama \"HEZRON\".", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon, [FENNY WONG], menyatakan tidak keberatan jika nama \"HEZRON\" ditambahkan pada nama belakang Pemohon dalam Akta Kelahiran.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menjadi dasar kewenangan pengadilan untuk memeriksa permohonan ini.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon [JESSIE] mengajukan permohonan perubahan nama dengan menambahkan nama \"HEZRON\" di belakang namanya menjadi \"JESSIE HEZRON\" pada Kutipan Akta Kelahiran. Alasan permohonan adalah kebanggaan Pemohon terhadap ayah tirinya, [NICHO HEZRON LIM], yang telah menikah dengan ibu kandung Pemohon, [FENNY WONG], dan menunjukkan tanggung jawab besar terhadap keluarga. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun kepatutan, serta didukung oleh persetujuan tertulis dari ayah tiri dan persetujuan ibu kandung. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama tersebut pada Akta Kelahiran dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pencatatan sipil terkait dalam waktu 30 hari." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon [JESSIE] mengajukan permohonan perubahan nama dengan menambahkan nama \"HEZRON\" di belakang namanya menjadi \"JESSIE HEZRON\" pada Kutipan Akta Kelahiran. Alasan permohonan adalah kebanggaan Pemohon terhadap ayah tirinya, [NICHO HEZRON LIM], yang telah menikah dengan ibu kandung Pemohon, [FENNY WONG], dan menunjukkan tanggung jawab besar terhadap keluarga. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun kepatutan, serta didukung oleh persetujuan tertulis dari ayah tiri dan persetujuan ibu kandung. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama tersebut pada Akta Kelahiran dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pencatatan sipil terkait dalam waktu 30 hari.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon lahir di Medan pada tanggal 20 Desember 1998 dan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah Jessie.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon, [FENNY WONG], menikah kembali dengan [NICHO HEZRON LIM] pada tanggal 29 Maret 2013 di Gereja Victory Indonesia Jakarta.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon, [JESSIE], berkeinginan untuk menambahkan nama \"HEZRON\" di belakang namanya karena merasa bangga terhadap tanggung jawab ayah tirinya terhadap keluarga.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NICHO HEZRON LIM] sebagai ayah tiri Pemohon memberikan persetujuan tertulis melalui Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2021 untuk mengizinkan Pemohon menggunakan nama \"HEZRON\".", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon, [FENNY WONG], menyatakan tidak keberatan jika nama \"HEZRON\" ditambahkan pada nama belakang Pemohon dalam Akta Kelahiran.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menjadi dasar kewenangan pengadilan untuk memeriksa permohonan ini.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Bisa nggak saya tambah nama ayah tiri saya di akta lahir karena saya bangga sama dia?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12646, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur definisi status hukum 'belum dewasa' (minoritas) berdasarkan umur dan perkawinan. Pertanyaan berkaitan dengan perubahan nama di akta kelahiran yang merupakan ranah hukum administrasi kependudukan (hukum publik/administrasi), bukan sengketa perdata substantif mengenai kapasitas hukum atau status kedewasaan. Pasal ini tidak mengatur hak atau kewajiban terkait penambahan nama, sehingga tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah yang ditanyakan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18097, + "completion_tokens": 882 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_842_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_842_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..715259081d354ac6490ab31244ea8951d2e6bd2c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_842_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,174 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_842_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.058, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.991, + "query": 6.787, + "relevance": 18.156, + "total": 128.991 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 39183, + "marked_chars": 39291 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak\nhadir;\nHalaman 11 dari 12 Putusan Nomor 842/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana\ndalam Akta Perkawinan No. 1636/I/PPA/1999 tertanggal 08 April 1999 yang tercatat di\nKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus\nkarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;\n4. Menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak berada dalam kekuasaan Penggugat;\n5. Memerintah Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang di tunjuk\nuntuk itu mengirimkan 1 (satu) helai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan\nHukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi\nDKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 39291, + "frame": "Penggugat, seorang istri, menggugat Tergugat, suaminya, untuk memutus ikatan perkawinan karena perceraian akibat perselisihan terus-menerus, pisah ranjang, dan ketidakhadiran Tergugat. Penggugat meminta pernyataan perceraian, hak asuh anak, dan pembebanan hutang Tergugat kepada Tergugat sendiri. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, yaitu perceraian dan hak asuh anak, namun menolak tuntutan terkait hutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 23 Agustus 1998 dan tercatat pada tanggal 8 April 1999.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2002 hingga 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat pernah kepergok melakukan judi di Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat terlibat hutang dengan rentenir dan menggunakan alasan nafkah keluarga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melakukan pisah ranjang sejak tahun 2008.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat secara fisik pada bulan Juni 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya sejak tahun 2015.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membiayai kehidupan anak-anak dan membayar hutang serta biaya sekolah anak yang tertunggak.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta agar hutang piutang atas nama Tergugat ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, seorang istri, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, suaminya, dengan alasan terjadinya perselisihan terus-menerus, pisah ranjang sejak 2008, dan Tergugat meninggalkan rumah sejak 2015 tanpa kabar. Gugatan ini didalilkan berdasarkan fakta bahwa Tergugat terlibat judi, memiliki hutang dengan rentenir, serta tidak memenuhi kewajiban nafkah sehingga Penggugat harus membiayai kehidupan anak-anak dan membayar hutang tersebut. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan menetapkan hak asuh serta pemeliharaan keempat anak berada dalam kekuasaan Penggugat. Namun, tuntutan Penggugat agar hutang piutang atas nama Tergugat ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat ditolak karena tidak terbukti dalam persidangan. Putusan ini dijatuhkan secara verstek." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, seorang istri, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, suaminya, dengan alasan terjadinya perselisihan terus-menerus, pisah ranjang sejak 2008, dan Tergugat meninggalkan rumah sejak 2015 tanpa kabar. Gugatan ini didalilkan berdasarkan fakta bahwa Tergugat terlibat judi, memiliki hutang dengan rentenir, serta tidak memenuhi kewajiban nafkah sehingga Penggugat harus membiayai kehidupan anak-anak dan membayar hutang tersebut. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan menetapkan hak asuh serta pemeliharaan keempat anak berada dalam kekuasaan Penggugat. Namun, tuntutan Penggugat agar hutang piutang atas nama Tergugat ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat ditolak karena tidak terbukti dalam persidangan. Putusan ini dijatuhkan secara verstek.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 23 Agustus 1998 dan tercatat pada tanggal 8 April 1999.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2002 hingga 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat pernah kepergok melakukan judi di Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat terlibat hutang dengan rentenir dan menggunakan alasan nafkah keluarga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melakukan pisah ranjang sejak tahun 2008.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat secara fisik pada bulan Juni 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya sejak tahun 2015.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membiayai kehidupan anak-anak dan membayar hutang serta biaya sekolah anak yang tertunggak.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta agar hutang piutang atas nama Tergugat ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya judi dan punya hutang, lalu pergi meninggalkan rumah sejak 2015 tanpa kabar, apakah saya harus tetap bayar hutang itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16723, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pembuktian (siapa yang mendalilkan wajib membuktikan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Isi pertanyaan berkaitan dengan substansi hak dan kewajiban finansial (siapa yang bertanggung jawab atas hutang suami), bukan pada siapa yang memikul beban pembuktian di pengadilan. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara tidak dianggap relevan secara substantif." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17277, + "completion_tokens": 1093 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_842_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_842_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..07cb3d4421176cd4ca9d5cf7e21076fa33d08387 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_842_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_842_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 104.056, + "query": 4.407, + "relevance": 28.816, + "total": 137.311 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46315, + "marked_chars": 46459 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 46459, + "frame": "Pemohon [LOUIS WILLIAM] mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin perubahan nama menjadi [LOUIS WILLIAM HEZRON]. Sengketa ini bersifat non-kontradiktif (permohonan) di mana tidak ada pihak tergugat yang membantah, melainkan fokus pada pemenuhan syarat administratif dan persetujuan keluarga. Pemohon meminta penetapan pengadilan agar nama belakangnya dapat ditambahkan dengan nama ayah tirinya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon lahir di Medan pada tanggal 19 November 1999 dan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 110/2000 adalah Louis William.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung Pemohon bernama Eddy telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2007 di Singapura.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon bernama Fenny Wong menikah kembali dengan Nicho Hezron Lim pada tanggal 29 Maret 2013 di Gereja Victory Indonesia Jakarta.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon, kakak perempuan Jessie, dan adik laki-laki Steven William tinggal serumah dengan Ibu kandung dan Ayah tiri di Jakarta Barat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan menambahkan nama belakang 'Hezron' dari nama ayah tirinya karena merasa bangga terhadap tanggung jawab dan kasih sayang yang diberikan ayah tiri tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah tiri Pemohon, Nicho Hezron Lim, memberikan persetujuan tertulis melalui Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 2021 untuk mengizinkan Pemohon menggunakan nama Hezron.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon, Fenny Wong, menyatakan tidak keberatan jika nama belakang anak-anaknya ditambahkan dengan nama Hezron.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah berusia 23 tahun dan dinyatakan dewasa serta tidak berada di bawah kekuasaan orang tua untuk melakukan perbuatan hukum.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon [LOUIS WILLIAM], seorang warga negara Indonesia yang telah dewasa, mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Pemohon untuk menambahkan nama belakang 'HEZRON' yang diambil dari nama ayah tirinya, [NICHO HEZRON LIM], sebagai bentuk pengakuan atas tanggung jawab dan kasih sayang yang telah diberikan ayah tiri tersebut selama ini. Fakta yang ditetapkan oleh hakim menunjukkan bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan ibu kandung Pemohon telah menikah kembali dengan [NICHO HEZRON LIM] pada tahun 2013. Pemohon beserta saudara-saudaranya tinggal serumah dengan kedua orang tua tersebut. Baik ayah tiri maupun ibu kandung Pemohon telah memberikan persetujuan tertulis dan lisan untuk penambahan nama tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa permohonan Pemohon beralasan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun kepatutan, sehingga mengabulkan permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon menambahkan nama 'HEZRON' di belakang nama 'LOUIS WILLIAM' menjadi 'LOUIS WILLIAM HEZRON' pada Kutipan Akta Kelahiran, dengan kewajiban Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi pencatatan sipil dalam waktu 30 hari." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon [LOUIS WILLIAM], seorang warga negara Indonesia yang telah dewasa, mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Pemohon untuk menambahkan nama belakang 'HEZRON' yang diambil dari nama ayah tirinya, [NICHO HEZRON LIM], sebagai bentuk pengakuan atas tanggung jawab dan kasih sayang yang telah diberikan ayah tiri tersebut selama ini. Fakta yang ditetapkan oleh hakim menunjukkan bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dan ibu kandung Pemohon telah menikah kembali dengan [NICHO HEZRON LIM] pada tahun 2013. Pemohon beserta saudara-saudaranya tinggal serumah dengan kedua orang tua tersebut. Baik ayah tiri maupun ibu kandung Pemohon telah memberikan persetujuan tertulis dan lisan untuk penambahan nama tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa permohonan Pemohon beralasan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun kepatutan, sehingga mengabulkan permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon menambahkan nama 'HEZRON' di belakang nama 'LOUIS WILLIAM' menjadi 'LOUIS WILLIAM HEZRON' pada Kutipan Akta Kelahiran, dengan kewajiban Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi pencatatan sipil dalam waktu 30 hari.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon lahir di Medan pada tanggal 19 November 1999 dan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 110/2000 adalah Louis William.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung Pemohon bernama Eddy telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2007 di Singapura.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon bernama Fenny Wong menikah kembali dengan Nicho Hezron Lim pada tanggal 29 Maret 2013 di Gereja Victory Indonesia Jakarta.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon, kakak perempuan Jessie, dan adik laki-laki Steven William tinggal serumah dengan Ibu kandung dan Ayah tiri di Jakarta Barat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan menambahkan nama belakang 'Hezron' dari nama ayah tirinya karena merasa bangga terhadap tanggung jawab dan kasih sayang yang diberikan ayah tiri tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah tiri Pemohon, Nicho Hezron Lim, memberikan persetujuan tertulis melalui Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 2021 untuk mengizinkan Pemohon menggunakan nama Hezron.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon, Fenny Wong, menyatakan tidak keberatan jika nama belakang anak-anaknya ditambahkan dengan nama Hezron.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah berusia 23 tahun dan dinyatakan dewasa serta tidak berada di bawah kekuasaan orang tua untuk melakukan perbuatan hukum.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin menambahkan nama belakang ayah tiri saya ke nama saya, apakah boleh?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12673, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur definisi status hukum 'belum dewasa' (minoritas) berdasarkan umur dan perkawinan. Meskipun Pemohon dalam perkara ini lahir tahun 1999 (kemungkinan masih di bawah 21 tahun saat permohonan diajukan pada 2021), sengketa inti adalah perubahan nama yang merupakan ranah hukum administrasi kependudukan (dicabut oleh UU Administrasi Kependudukan), bukan sengketa kewenangan orang tua atau perwalian dalam KUHPerdata. Pasal ini tidak mengatur syarat atau prosedur penambahan nama, sehingga tidak memiliki hubungan substantif langsung dengan pertanyaan 'apakah boleh menambahkan nama ayah tiri'. Relevansinya hanya bersifat prosedural/kontekstual untuk menentukan kapasitas, bukan substansi hukum perubahan nama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18595, + "completion_tokens": 1133 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_843_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_843_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a206e7b14420d396949bd2eeda2b37a229c22368 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_843_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,179 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_843_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 83.76, + "query": 4.983, + "relevance": 70.98, + "total": 159.742 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31251, + "marked_chars": 31341 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan Tergugat tidak hadir meskipun dipanggil dengan sah;\n2.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek\n; \n3.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp 3.690.000,- ( Tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);\n Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\npada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2024 oleh Yulisar S.H., M.H., sebagai\nHakim Ketua Majelis, Dinahayati Syofyan S.H., M.H., dan Ferry Marcus\nJustinus Sumlang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana\ndiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum putusan pada hari\nSenin, Tanggal 04 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh\nBeti Nurbaeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat \nHakim-Hakim Anggota,\nDinahayati Syofyan, S.H., M.H. \nFerry Marcus Justinus Sumlang, S.H.\nHakim Ketua,\nYulisar, S.H., M.H.\nPanitera Pengganti,\nBeti Nurbaeti, S.H., M.H.\nHalaman 10 dari 11 Halaman Putusan No. 843/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31341, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian peminjaman dana bisnis yang tidak dilunasi sesuai kesepakatan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi dan menghukumnya membayar pokok pinjaman, keuntungan, denda, serta kerugian immateriil. Perkara ini diputus tidak dapat diterima karena dianggap kurang pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Peminjaman Dana tertanggal 09 Desember 2022 yang mengatur pinjaman dana bisnis.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat melalui Bank Central Asia pada tanggal 9, 10, dan 11 Desember 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat Kesepakatan Peminjaman Dana tersebut menggunakan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Irene Susanti sebagai jaminan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran pengembalian pinjaman dan keuntungan sesuai jatuh tempo yang disepakati.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat peringatan atau somasi kepada Tergugat sebanyak tiga kali.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak ketiga Irene Susanti sebagai pemilik jaminan hutang harus diikutsertakan dalam perkara ini.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan perkara ini kurang pihak sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] terkait ketidaklunasan pinjaman dana bisnis sebesar Rp 105.000.000,- beserta keuntungan dan denda yang disepakati dalam Surat Kesepakatan Peminjaman Dana tertanggal 09 Desember 2022. Penggugat mendalilkan telah mencairkan dana kepada Tergugat dan telah melakukan beberapa kali penagihan melalui somasi, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim memeriksa dalil bahwa jaminan hutang dalam perjanjian tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Irene Susanti. Majelis berpendapat bahwa kehadiran Irene Susanti sebagai pihak yang terkait dengan jaminan tersebut sangat diperlukan, sehingga perkara dinyatakan kurang pihak. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] terkait ketidaklunasan pinjaman dana bisnis sebesar Rp 105.000.000,- beserta keuntungan dan denda yang disepakati dalam Surat Kesepakatan Peminjaman Dana tertanggal 09 Desember 2022. Penggugat mendalilkan telah mencairkan dana kepada Tergugat dan telah melakukan beberapa kali penagihan melalui somasi, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim memeriksa dalil bahwa jaminan hutang dalam perjanjian tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Irene Susanti. Majelis berpendapat bahwa kehadiran Irene Susanti sebagai pihak yang terkait dengan jaminan tersebut sangat diperlukan, sehingga perkara dinyatakan kurang pihak. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Peminjaman Dana tertanggal 09 Desember 2022 yang mengatur pinjaman dana bisnis.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat melalui Bank Central Asia pada tanggal 9, 10, dan 11 Desember 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat Kesepakatan Peminjaman Dana tersebut menggunakan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Irene Susanti sebagai jaminan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran pengembalian pinjaman dan keuntungan sesuai jatuh tempo yang disepakati.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat peringatan atau somasi kepada Tergugat sebanyak tiga kali.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak ketiga Irene Susanti sebagai pemilik jaminan hutang harus diikutsertakan dalam perkara ini.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan perkara ini kurang pihak sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjamkan uang ke teman dengan jaminan sertifikat tanah atas nama orang lain, tapi dia tidak bayar, apakah saya bisa gugat?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 2893, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan hutang. Dalam pertanyaan, Penggugat meminjamkan uang dan menerima jaminan (sertifikat tanah), sehingga Pasal 1131 menjadi dasar hukum substantif untuk menilai hak Penggugat sebagai kreditur terhadap harta Tergugat (termasuk jaminan yang diserahkan) dalam menagih hutang yang tidak dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat agar debitur dianggap lalai (wanprestasi). Dalam pertanyaan, Tergugat 'tidak bayar', sehingga perlu dinilai apakah Tergugat telah dinyatakan lalai sesuai prosedur Pasal 1238 (melalui surat perintah/akta sejenis atau lewat waktu) untuk dapat menuntut pemenuhan perikatan atau ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari ketidakpemenuhan perikatan, yaitu kewajiban debitur untuk membayar biaya, kerugian, dan bunga. Karena pertanyaan menanyakan hak untuk menggugat akibat tidak bayar, Pasal 1243 relevan sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau prestasi utama yang dapat ditagih setelah debitur dinyatakan lalai." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*force obligatoire*). Dalam pertanyaan, terdapat 'pinjam meminjam uang' yang merupakan perjanjian perikatan. Pasal 1338 menjadi dasar hukum utama bahwa perjanjian pinjam meminjam tersebut sah dan mengikat Tergugat untuk membayar kembali sesuai kesepakatan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12270, + "completion_tokens": 1267 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_843_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_843_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c89a42d74851cf20e451d47ee8f6d59d966f7a9d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_843_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_843_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 83.639, + "query": 14.563, + "relevance": 20.309, + "total": 118.544 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 48247, + "marked_chars": 48382 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 48382, + "frame": "Pemohon Fenny Wong mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak kandungnya yang belum dewasa, Steven William, dengan menambahkan nama belakang 'Hezron' dari suami barunya, Nicho Hezron Lim, ke dalam akta kelahiran. Permohonan ini diajukan karena alasan kekeluargaan dan persetujuan dari ayah tiri anak tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti dan keterangan saksi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Fenny Wong adalah janda dari almarhum Eddy yang meninggal dunia pada tahun 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menikah kembali dengan Nicho Hezron Lim pada tahun 2013.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Steven William adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tahun 2006 dan belum dewasa pada saat permohonan diajukan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Steven William tinggal bersama Pemohon dan ayah tirinya, Nicho Hezron Lim, di Jakarta Barat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan nama 'Hezron' di belakang nama Steven William dalam akta kelahiran.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Nicho Hezron Lim memberikan persetujuan tertulis untuk penambahan nama tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena Pemohon berdomisili di wilayah hukumnya.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambah nama 'Hezron' pada akta kelahiran Steven William menjadi Steven William Hezron.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Fenny Wong, sebagai ibu kandung, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah nama anak kandungnya yang belum dewasa, Steven William, dengan menambahkan nama belakang 'Hezron' yang diambil dari nama suami barunya, Nicho Hezron Lim. Pemohon mendasarkan permohonan ini pada alasan kekeluargaan, rasa bangga terhadap ayah tiri yang telah merawat anak-anaknya, serta adanya persetujuan dari ayah tiri tersebut yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dengan melihat bukti surat dan kesaksian, lalu menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin untuk menambah nama 'Hezron' pada Kutipan Akta Kelahiran Steven William sehingga menjadi Steven William Hezron, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi pencatatan sipil terkait dalam waktu 30 hari." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Fenny Wong, sebagai ibu kandung, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah nama anak kandungnya yang belum dewasa, Steven William, dengan menambahkan nama belakang 'Hezron' yang diambil dari nama suami barunya, Nicho Hezron Lim. Pemohon mendasarkan permohonan ini pada alasan kekeluargaan, rasa bangga terhadap ayah tiri yang telah merawat anak-anaknya, serta adanya persetujuan dari ayah tiri tersebut yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dengan melihat bukti surat dan kesaksian, lalu menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin untuk menambah nama 'Hezron' pada Kutipan Akta Kelahiran Steven William sehingga menjadi Steven William Hezron, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi pencatatan sipil terkait dalam waktu 30 hari.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Fenny Wong adalah janda dari almarhum Eddy yang meninggal dunia pada tahun 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menikah kembali dengan Nicho Hezron Lim pada tahun 2013.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Steven William adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tahun 2006 dan belum dewasa pada saat permohonan diajukan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Steven William tinggal bersama Pemohon dan ayah tirinya, Nicho Hezron Lim, di Jakarta Barat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan nama 'Hezron' di belakang nama Steven William dalam akta kelahiran.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Nicho Hezron Lim memberikan persetujuan tertulis untuk penambahan nama tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena Pemohon berdomisili di wilayah hukumnya.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambah nama 'Hezron' pada akta kelahiran Steven William menjadi Steven William Hezron.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang menikah lagi, bolehkah saya minta izin pengadilan untuk menambahkan nama suami saya sebagai nama belakang anak saya yang masih kecil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13830, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai status 'belum dewasa' (minoritas) dan perwalian. Meskipun anak Pemohon berumur 15 tahun (belum dewasa), inti sengketa dalam pertanyaan adalah kewenangan pengadilan untuk mengubah pencatatan sipil (nama) berdasarkan hukum administrasi kependudukan, bukan status perwalian atau kapasitas hukum umum. Putusan secara eksplisit mengacu pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bukan KUHPerdata. Pasal ini tidak mengatur prosedur atau syarat perubahan nama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19244, + "completion_tokens": 933 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_847_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_847_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c344157f8bbec50dcef1443c343262cafd665259 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_847_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_847_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 83.043, + "query": 15.383, + "relevance": 11.066, + "total": 109.511 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 21613, + "marked_chars": 21677 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 21677, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual atas harta warisan untuk anak di bawah umur, tanpa adanya pihak tergugat dalam sengketa perdata biasa. Inti perkara adalah kebutuhan pemohon menjadi wali sah dan mendapatkan izin pengadilan untuk menjual tanah dan bangunan atas nama almarhum suami demi menopang ekonomi dan biaya sekolah anak. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin menjual sertifikat hak milik tertentu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Saharuddin Arsyad pada tanggal 20 Mei 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saharuddin Arsyad meninggal dunia pada tanggal 01 September 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Saharuddin Arsyad dikaruniai satu anak bernama Rayyan Faeyza Alfarizqi yang lahir pada tanggal 14 Mei 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Rayyan Faeyza Alfarizqi masih berada dalam kategori anak-anak dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Saharuddin Arsyad memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 796 yang terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cijeruk, Bogor.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi dan membiayai sekolah anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan permohonannya bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan perwalian dan izin jual atas harta warisan untuk anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon dalil bahwa ia menikah dengan almarhum suami pada tahun 2016 dan dikaruniai satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2018. Setelah almarhum suami meninggal dunia pada tahun 2022, Pemohon beserta anaknya menjadi ahli waris. Pemohon memiliki kebutuhan mendesak untuk menjual tanah dan bangunan warisan berupa Sertifikat Hak Milik No. 796 di Bogor guna menopang ekonomi dan biaya pendidikan anak, namun karena anak tersebut masih di bawah umur, ia memerlukan penetapan wali dan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil Pemohon, serta menetapkan bahwa Pemohon mampu dan bertanggung jawab menjadi wali. Hakim kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, dengan pembebanan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan perwalian dan izin jual atas harta warisan untuk anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon dalil bahwa ia menikah dengan almarhum suami pada tahun 2016 dan dikaruniai satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2018. Setelah almarhum suami meninggal dunia pada tahun 2022, Pemohon beserta anaknya menjadi ahli waris. Pemohon memiliki kebutuhan mendesak untuk menjual tanah dan bangunan warisan berupa Sertifikat Hak Milik No. 796 di Bogor guna menopang ekonomi dan biaya pendidikan anak, namun karena anak tersebut masih di bawah umur, ia memerlukan penetapan wali dan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil Pemohon, serta menetapkan bahwa Pemohon mampu dan bertanggung jawab menjadi wali. Hakim kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, dengan pembebanan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Saharuddin Arsyad pada tanggal 20 Mei 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saharuddin Arsyad meninggal dunia pada tanggal 01 September 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Saharuddin Arsyad dikaruniai satu anak bernama Rayyan Faeyza Alfarizqi yang lahir pada tanggal 14 Mei 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Rayyan Faeyza Alfarizqi masih berada dalam kategori anak-anak dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Saharuddin Arsyad memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 796 yang terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cijeruk, Bogor.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi dan membiayai sekolah anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan permohonannya bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang butuh jual tanah warisan suami untuk biaya hidup dan sekolah anak yang masih kecil, tapi saya bingung cara jualnya karena anak belum dewasa." + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8923, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan (menjual) barang tak bergerak (tanah) milik anak yang belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjawab pertanyaan awam mengenai prosedur dan legalitas menjual tanah warisan untuk kepentingan anak yang masih kecil." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11008, + "completion_tokens": 883 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_848_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_848_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fa3d52bf89e99b4f1bcd5c793284cf3439aabac1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_848_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_848_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.06, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 69.121, + "query": 3.306, + "relevance": 23.85, + "total": 96.337 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22442, + "marked_chars": 22506 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22506, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan kematian kakek kandungnya agar dapat dicatatkan dalam Akta Kematian. Sengketa ini berintikan kebutuhan pemohon akan bukti kematian resmi yang belum pernah dicatatkan sebelumnya. Pemohon meminta pengadilan menetapkan telah meninggalnya kakeknya dan memerintahkan pencatatan akta kematian tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kakek kandung Pemohon bernama M.Saih meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007 karena sakit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kakek kandung Pemohon dimakamkan di Tanah Pemakaman Pribadi di daerah Kampung Duku, Bogor.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena kematian tersebut belum pernah dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian kakeknya sebagai bukti untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Kakek Pemohon belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sejak tanggal 22 Mei 2007.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa kakek kandungnya, M.Saih, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007 namun kematian tersebut belum pernah dicatatkan dalam Akta Kematian. Pemohon membutuhkan penetapan ini sebagai bukti resmi untuk melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, hakim menetapkan bahwa kematian Kakek Pemohon telah terjadi sesuai fakta hukum yang terungkap. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menetapkan telah meninggalnya Kakek Pemohon pada tanggal 22 Mei 2007, memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada instansi pencatatan sipil yang berwenang untuk dicatat dan diterbitkan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa kakek kandungnya, M.Saih, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007 namun kematian tersebut belum pernah dicatatkan dalam Akta Kematian. Pemohon membutuhkan penetapan ini sebagai bukti resmi untuk melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, hakim menetapkan bahwa kematian Kakek Pemohon telah terjadi sesuai fakta hukum yang terungkap. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menetapkan telah meninggalnya Kakek Pemohon pada tanggal 22 Mei 2007, memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada instansi pencatatan sipil yang berwenang untuk dicatat dan diterbitkan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kakek kandung Pemohon bernama M.Saih meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2007 karena sakit.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kakek kandung Pemohon dimakamkan di Tanah Pemakaman Pribadi di daerah Kampung Duku, Bogor.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena kematian tersebut belum pernah dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian kakeknya sebagai bukti untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Kakek Pemohon belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sejak tanggal 22 Mei 2007.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kakek saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum punya akta kematian, bagaimana cara melaporkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12734, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta otentik vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Pertanyaan awam berkaitan dengan prosedur administrasi pencatatan sipil (lapor kematian) dan bukan sengketa perdata substantif mengenai kekuatan bukti surat dalam konteks perjanjian atau hak kewajiban perdata." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11707, + "completion_tokens": 796 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_850_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_850_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4fea3666c7a5765a8f5113c2fd81e808fcc81430 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_850_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,237 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_850_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 54, + "timings": { + "parse": 0.087, + "classify": 0.0, + "condense": 444.228, + "read": 191.184, + "query": 6.839, + "relevance": 56.554, + "total": 698.892 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 162909, + "marked_chars": 163386 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi\n\nMenyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;\nDalam Pokok Perkara\n−\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk\nVerklaard );\nHal. dari 54 Halaman. Putusan No. 850/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 52\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n53\n−\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam\nperkara ini sebesar Rp\nDemikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Rabu, tanggal 26 April 2023, oleh\nKami: LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,\nDINAHAYATI SOFYAN, S.H., M.H ., dan YULISAR S.H., M.H., masing-masing\nsebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari Selasa tanggal 02 Mei\n2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\nMajelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut,\nda" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134952, + "summary": "[HAL 1-11] Para Penggugat (ANINDA PRIMAROSA, ARYO WICAKSONO, SAKINA JIVA, QUIESKA KENYA, HUGALI ARJURO WICAKSONO, CASANDRA ADITYA MUKTI) sebagai ahli waris Haryoto menggugat PT Copylas Indonesia (Tergugat) dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum terkait tanah seluas 5.240 M2 (Surat Girik No. 47, Persil 30 S.I seluas 1.440 M2 dan Persil 29 D.I seluas 3.800 M2) di Jalan Setapak, Meruya Selatan, Jakarta Barat [HAL 2-3]. Para Penggugat dalil bahwa tanah tersebut diperoleh dari ahli waris Rapih Bin Kepeng melalui Akta Jual Beli tahun 1988 dan telah membayar PBB [HAL 3]. Pada tahun 1993, Tergugat menggali tanah dan melakukan pensertipikatan menjadi SHGB No. 2843/Meruya Selatan tanpa izin [HAL 4]. Sebagian tanah (2.700 M2) dibebaskan untuk proyek JORR W2 Utara dengan uang konsinyasi Rp3.166.903.583,00 yang dititipkan di PN Jakarta Barat [HAL 4-5]. Pada 10 April 2019, Haryoto dan Tergugat membuat Akta Perdamaian yang membagi konsinyasi: Rp2.345.854.506,00 untuk 2.000 M2 (milik Pihak Pertama/Haryoto) dan Rp821.049.077,00 untuk 700 M2 (milik Pihak Kedua/Tergugat), yang kemudian dicairkan pada 21 Mei 2019 [HAL 5-6]. Para Penggugat dalil bahwa sisa tanah 3.240 M2 masuk dalam SHGB No. 2843 yang diterbitkan dengan data palsu sehingga cacat hukum [HAL 6-7]. Para Penggugat menuntut: (1) Pernyataan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; (2) Pernyataan Para Penggugat sebagai pemilik sah sisa tanah 3.240 M2; (3) SHGB No. 2843 cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum; (4) Pengosongan dan pengembalian tanah; (5) Ganti rugi materiil Rp32.400.000.000,00 dan immateril Rp100.000.000.000,00; (6) Sita jaminan; (7) Perintah kepada Turut Tergugat membatalkan SHGB; (8) Uang paksa Rp10.000.000,00/hari [HAL 8-11].\n\n[HAL 12-31] Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dan mengajukan eksepsi: (1) Kewenangan absolut, karena gugatan pembatalan sertifikat adalah wewenang PTUN, bukan PN Perdata [HAL 13-15]; (2) Legal standing, karena Surat Pernyataan Ahli Waris terbit Mei 2012 padahal Haryoto meninggal September 2019 [HAL 15-17]; (3) Itikad tidak baik [HAL 17-18]; (4) Kurang pihak karena tidak melibatkan Ditjen Bina Marga [HAL 18-19]. Dalam pokok perkara, Tergugat dalil bahwa SHGB No. 2843 (berasal dari SHGB No. 263/Meruya Udik) diterbitkan secara sah berdasarkan SIPPT sejak 1972 dan pembebasan hak sejak 1974-1975, sehingga Tergugat adalah pembeli beritikad baik [HAL 20-25]. Tergugat menolak dalil pengakuan tanah milik Para Penggugat dalam Akta Perdamaian 2019, karena akta tersebut hanya mengatur pembagian uang konsinyasi untuk tanah yang dibebaskan untuk jalan tol, bukan pengakuan kepemilikan sisa tanah [HAL 26-27]. Tergugat dalil Persil 30 S.I tidak masuk dalam area SHGB No. 2843 dan tanah 3.240 M2 yang diklaim Para Penggugat tidak benar masuk dalam sertifikat tersebut [HAL 27-28]. Tergugat menolak ganti rugi materiil dan immateril karena tidak terbukti secara rinci dan immateril hanya untuk kasus kematian/luka berat [HAL 28-29]. Tergugat juga menolak sita jaminan dan uang paksa karena tidak memenuhi syarat hukum [HAL 29-31]. Turut Tergugat mengajukan eksepsi kadaluarsa (lebih dari 30 tahun sejak SHGB No. 263 terbit 1984) dan kurang pihak [HAL 32-33].\n\n[HAL 32-44] Turut Tergugat menjelaskan riwayat SHGB No. 2843 yang berasal dari SHGB No. 263/Meruya Udik (terbit 1984), yang kemudian dipecah menjadi SHGB No. 935/Meruya Selatan (terbit 1994), dan akhirnya SHGB No. 2843/Meruya Selatan (terbit 13 Mei 2004) atas nama PT Copylas Indonesia [HAL 32-36]. Turut Tergugat dalil Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah karena Girik C No. 47 telah menjadi bagian dari SHGB tersebut [HAL 36-37]. Para Penggugat mengajukan Replik dengan bukti surat (Akta Kematian, Akta Jual Beli, Girik, PBB, Akta Perdamaian) dan saksi Sri Sudaryani yang menyatakan Para Penggugat ahli waris Haryoto, uang konsinyasi diambil Haryoto dan Tergugat, serta sisa tanah 3.240 M2 belum dibayar [HAL 41-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 29934, + "summary": "[HAL 1-11] Para Penggugat (ANINDA PRIMAROSA, ARYO WICAKSONO, SAKINA JIVA, QUIESKA KENYA, HUGALI ARJURO WICAKSONO, CASANDRA ADITYA MUKTI) sebagai ahli waris Haryoto menggugat PT Copylas Indonesia (Tergugat) dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum terkait tanah seluas 5.240 M2 (Surat Girik No. 47, Persil 30 S.I seluas 1.440 M2 dan Persil 29 D.I seluas 3.800 M2) di Jalan Setapak, Meruya Selatan, Jakarta Barat [HAL 2-3]. Para Penggugat dalil bahwa tanah tersebut diperoleh dari ahli waris Rapih Bin Kepeng melalui Akta Jual Beli tahun 1988 dan telah membayar PBB [HAL 3]. Pada tahun 1993, Tergugat menggali tanah dan melakukan pensertipikatan menjadi SHGB No. 2843/Meruya Selatan tanpa izin [HAL 4]. Sebagian tanah (2.700 M2) dibebaskan untuk proyek JORR W2 Utara dengan uang konsinyasi Rp3.166.903.583,00 yang dititipkan di PN Jakarta Barat [HAL 4-5]. Pada 10 April 2019, Haryoto dan Tergugat membuat Akta Perdamaian yang membagi konsinyasi: Rp2.345.854.506,00 untuk 2.000 M2 (milik Pihak Pertama/Haryoto) dan Rp821.049.077,00 untuk 700 M2 (milik Pihak Kedua/Tergugat), yang kemudian dicairkan pada 21 Mei 2019 [HAL 5-6]. Para Penggugat dalil bahwa sisa tanah 3.240 M2 masuk dalam SHGB No. 2843 yang diterbitkan dengan data palsu sehingga cacat hukum [HAL 6-7]. Para Penggugat menuntut: (1) Pernyataan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; (2) Pernyataan Para Penggugat sebagai pemilik sah sisa tanah 3.240 M2; (3) SHGB No. 2843 cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum; (4) Pengosongan dan pengembalian tanah; (5) Ganti rugi materiil Rp32.400.000.000,00 dan immateril Rp100.000.000,00; (6) Sita jaminan; (7) Perintah kepada Turut Tergugat membatalkan SHGB; (8) Uang paksa Rp10.000.000,00/hari [HAL 8-11].\n\n[HAL 12-31] Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dan mengajukan eksepsi: (1) Kewenangan absolut, karena gugatan pembatalan sertifikat adalah wewenang PTUN, bukan PN Perdata [HAL 13-15]; (2) Legal standing, karena Surat Pernyataan Ahli Waris terbit Mei 2012 padahal Haryoto meninggal September 2019 [HAL 15-17]; (3) Itikad tidak baik [HAL 17-18]; (4) Kurang pihak karena tidak melibatkan Ditjen Bina Marga [HAL 18-19]. Dalam pokok perkara, Tergugat dalil bahwa SHGB No. 2843 (berasal dari SHGB No. 263/Meruya Udik) diterbitkan secara sah berdasarkan SIPPT sejak 1972 dan pembebasan hak sejak 1974-1975, sehingga Tergugat adalah pembeli beritikad baik [HAL 20-25]. Tergugat menolak dalil pengakuan tanah milik Para Penggugat dalam Akta Perdamaian 2019, karena akta tersebut hanya mengatur pembagian uang konsinyasi untuk tanah yang dibebaskan untuk jalan tol, bukan pengakuan kepemilikan sisa tanah [HAL 26-27]. Tergugat dalil Persil 30 S.I tidak masuk dalam area SHGB No. 2843 dan tanah 3.240 M2 yang diklaim Para Penggugat tidak benar masuk dalam sertifikat tersebut [HAL 27-28]. Tergugat menolak ganti rugi materiil dan immateril karena tidak terbukti secara rinci dan immateril hanya untuk kasus kematian/luka berat [HAL 28-29]. Tergugat juga menolak sita jaminan dan uang paksa karena tidak memenuhi syarat hukum [HAL 29-31]. Turut Tergugat mengajukan eksepsi kadaluarsa (lebih dari 30 tahun sejak SHGB No. 263 terbit 1984) dan kurang pihak [HAL 32-33].\n\n[HAL 32-44] Turut Tergugat menjelaskan riwayat SHGB No. 2843 yang berasal dari SHGB No. 263/Meruya Udik (terbit 1984), yang kemudian dipecah menjadi SHGB No. 935/Meruya Selatan (terbit 1994), dan akhirnya SHGB No. 2843/Meruya Selatan (terbit 13 Mei 2004) atas nama PT Copylas Indonesia [HAL 32-36]. Turut Tergugat dalil Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah karena Girik C No. 47 telah menjadi bagian dari SHGB tersebut [HAL 36-37]. Para Penggugat mengajukan Replik dengan bukti surat (Akta Kematian, Akta Jual Beli, Girik, PBB, Akta Perdamaian) dan saksi Sri Sudaryani yang menyatakan Para Penggugat ahli waris Haryoto, uang konsinyasi diambil Haryoto dan Tergugat, serta sisa tanah 3.240 M2 belum dibayar [HAL 41-44].\n\n[HAL 45-46] Saksi Sri Sudaryani mengonfirmasi bahwa Haryoto adalah pemilik asal tanah seluas 5.240 M2 dengan dasar Girik, yang lokasinya di Jalan Meruya Udik (sekarang Joglo) dan telah dibangun ruko oleh PT.Copylas saat Haryoto masih hidup meskipun sempat dilarang [HAL 45]. Saksi menyatakan PT.Copylas mengakui tanah tersebut milik Haryoto sehingga Haryoto masuk dalam konsinyasi, dan saksi turut menandatangani Akta Perdamaian (Bukti P.14) [HAL 45]. Saksi menjelaskan bahwa uang konsinyasi adalah pembayaran untuk tanah yang kena jalan tol, di mana luas total 5.240 M2, baru dibayar untuk 2.000 M2, sehingga sisa 3.240 M2 (atau 3.200 M2 menurut kesaksian lain) belum dibayar [HAL 45-46]. Saksi hadir saat penyerahan dan pencairan cek di Pengadilan, namun PT.Copylas tidak hadir saat pencairan [HAL 46]. Saksi juga mengidentifikasi para Penggugat sebagai anak dan cucu Haryoto, serta menyatakan bahwa Para Ahli Waris berharap kasus selesai melalui mediasi dan pembayaran sisa, namun gugatan diajukan karena pembayaran tidak dilakukan [HAL 45-46].\n\n[HAL 47-50] Tergugat mengajukan bukti tertulis T-1 sampai T-19 yang meliputi SHGB No. 263 dan 2843, SIPPT, Surat Keputusan Gubernur terkait penyempurnaan izin penggunaan tanah, serta bukti pembayaran PBB dari tahun 1991 hingga 2022, serta Akta Perdamaian dan putusan pengadilan sebelumnya [HAL 47-49]. Turut Tergugat mengajukan bukti tertulis TT-1 sampai TT-5 yang meliputi Buku Tanah SHGB No. 263, 935, dan 2843 atas nama PT.Copylas Indonesia serta SK Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPN terkait pemberian hak [HAL 49-50]. Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada 21 Maret 2023, di mana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa di lokasi karena alasan sudah lama tidak datang, dan batas-batas dalam gugatan tidak sesuai dengan kondisi fisik di lokasi [HAL 50].\n\n[HAL 51-54] Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat limitatif Pasal 136 HIR, namun eksepsi tersebut dipertimbangkan dalam pokok perkara [HAL 51]. Dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim menemukan bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat, sehingga objek sengketa dinyatakan kabur [HAL 52]. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard) dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara [HAL 52-53]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-11] Para Penggugat (ANINDA PRIMAROSA, ARYO WICAKSONO, SAKINA JIVA, QUIESKA KENYA, HUGALI ARJURO WICAKSONO, CASANDRA ADITYA MUKTI) sebagai ahli waris Haryoto menggugat PT Copylas Indonesia (Tergugat) dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum terkait tanah seluas 5.240 M2 (Surat Girik No. 47, Persil 30 S.I seluas 1.440 M2 dan Persil 29 D.I seluas 3.800 M2) di Jalan Setapak, Meruya Selatan, Jakarta Barat [HAL 2-3]. Para Penggugat dalil bahwa tanah tersebut diperoleh dari ahli waris Rapih Bin Kepeng melalui Akta Jual Beli tahun 1988 dan telah membayar PBB [HAL 3]. Pada tahun 1993, Tergugat menggali tanah dan melakukan pensertipikatan menjadi SHGB No. 2843/Meruya Selatan tanpa izin [HAL 4]. Sebagian tanah (2.700 M2) dibebaskan untuk proyek JORR W2 Utara dengan uang konsinyasi Rp3.166.903.583,00 yang dititipkan di PN Jakarta Barat [HAL 4-5]. Pada 10 April 2019, Haryoto dan Tergugat membuat Akta Perdamaian yang membagi konsinyasi: Rp2.345.854.506,00 untuk 2.000 M2 (milik Pihak Pertama/Haryoto) dan Rp821.049.077,00 untuk 700 M2 (milik Pihak Kedua/Tergugat), yang kemudian dicairkan pada 21 Mei 2019 [HAL 5-6]. Para Penggugat dalil bahwa sisa tanah 3.240 M2 masuk dalam SHGB No. 2843 yang diterbitkan dengan data palsu sehingga cacat hukum [HAL 6-7]. Para Penggugat menuntut: (1) Pernyataan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; (2) Pernyataan Para Penggugat sebagai pemilik sah sisa tanah 3.240 M2; (3) SHGB No. 2843 cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum; (4) Pengosongan dan pengembalian tanah; (5) Ganti rugi materiil Rp32.400.000.000,00 dan immateril Rp100.000.000,00; (6) Sita jaminan; (7) Perintah kepada Turut Tergugat membatalkan SHGB; (8) Uang paksa Rp10.000.000,00/hari [HAL 8-11].\n\n[HAL 12-31] Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dan mengajukan eksepsi: (1) Kewenangan absolut, karena gugatan pembatalan sertifikat adalah wewenang PTUN, bukan PN Perdata [HAL 13-15]; (2) Legal standing, karena Surat Pernyataan Ahli Waris terbit Mei 2012 padahal Haryoto meninggal September 2019 [HAL 15-17]; (3) Itikad tidak baik [HAL 17-18]; (4) Kurang pihak karena tidak melibatkan Ditjen Bina Marga [HAL 18-19]. Dalam pokok perkara, Tergugat dalil bahwa SHGB No. 2843 (berasal dari SHGB No. 263/Meruya Udik) diterbitkan secara sah berdasarkan SIPPT sejak 1972 dan pembebasan hak sejak 1974-1975, sehingga Tergugat adalah pembeli beritikad baik [HAL 20-25]. Tergugat menolak dalil pengakuan tanah milik Para Penggugat dalam Akta Perdamaian 2019, karena akta tersebut hanya mengatur pembagian uang konsinyasi untuk tanah yang dibebaskan untuk jalan tol, bukan pengakuan kepemilikan sisa tanah [HAL 26-27]. Tergugat dalil Persil 30 S.I tidak masuk dalam area SHGB No. 2843 dan tanah 3.240 M2 yang diklaim Para Penggugat tidak benar masuk dalam sertifikat tersebut [HAL 27-28]. Tergugat menolak ganti rugi materiil dan immateril karena tidak terbukti secara rinci dan immateril hanya untuk kasus kematian/luka berat [HAL 28-29]. Tergugat juga menolak sita jaminan dan uang paksa karena tidak memenuhi syarat hukum [HAL 29-31]. Turut Tergugat mengajukan eksepsi kadaluarsa (lebih dari 30 tahun sejak SHGB No. 263 terbit 1984) dan kurang pihak [HAL 32-33].\n\n[HAL 32-44] Turut Tergugat menjelaskan riwayat SHGB No. 2843 yang berasal dari SHGB No. 263/Meruya Udik (terbit 1984), yang kemudian dipecah menjadi SHGB No. 935/Meruya Selatan (terbit 1994), dan akhirnya SHGB No. 2843/Meruya Selatan (terbit 13 Mei 2004) atas nama PT Copylas Indonesia [HAL 32-36]. Turut Tergugat dalil Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah karena Girik C No. 47 telah menjadi bagian dari SHGB tersebut [HAL 36-37]. Para Penggugat mengajukan Replik dengan bukti surat (Akta Kematian, Akta Jual Beli, Girik, PBB, Akta Perdamaian) dan saksi Sri Sudaryani yang menyatakan Para Penggugat ahli waris Haryoto, uang konsinyasi diambil Haryoto dan Tergugat, serta sisa tanah 3.240 M2 belum dibayar [HAL 41-44].\n\n[HAL 45-46] Saksi Sri Sudaryani mengonfirmasi bahwa Haryoto adalah pemilik asal tanah seluas 5.240 M2 dengan dasar Girik, yang lokasinya di Jalan Meruya Udik (sekarang Joglo) dan telah dibangun ruko oleh PT.Copylas saat Haryoto masih hidup meskipun sempat dilarang [HAL 45]. Saksi menyatakan PT.Copylas mengakui tanah tersebut milik Haryoto sehingga Haryoto masuk dalam konsinyasi, dan saksi turut menandatangani Akta Perdamaian (Bukti P.14) [HAL 45]. Saksi menjelaskan bahwa uang konsinyasi adalah pembayaran untuk tanah yang kena jalan tol, di mana luas total 5.240 M2, baru dibayar untuk 2.000 M2, sehingga sisa 3.240 M2 (atau 3.200 M2 menurut kesaksian lain) belum dibayar [HAL 45-46]. Saksi hadir saat penyerahan dan pencairan cek di Pengadilan, namun PT.Copylas tidak hadir saat pencairan [HAL 46]. Saksi juga mengidentifikasi para Penggugat sebagai anak dan cucu Haryoto, serta menyatakan bahwa Para Ahli Waris berharap kasus selesai melalui mediasi dan pembayaran sisa, namun gugatan diajukan karena pembayaran tidak dilakukan [HAL 45-46].\n\n[HAL 47-50] Tergugat mengajukan bukti tertulis T-1 sampai T-19 yang meliputi SHGB No. 263 dan 2843, SIPPT, Surat Keputusan Gubernur terkait penyempurnaan izin penggunaan tanah, serta bukti pembayaran PBB dari tahun 1991 hingga 2022, serta Akta Perdamaian dan putusan pengadilan sebelumnya [HAL 47-49]. Turut Tergugat mengajukan bukti tertulis TT-1 sampai TT-5 yang meliputi Buku Tanah SHGB No. 263, 935, dan 2843 atas nama PT.Copylas Indonesia serta SK Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPN terkait pemberian hak [HAL 49-50]. Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada 21 Maret 2023, di mana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa di lokasi karena alasan sudah lama tidak datang, dan batas-batas dalam gugatan tidak sesuai dengan kondisi fisik di lokasi [HAL 50].\n\n[HAL 51-54] Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat limitatif Pasal 136 HIR, namun eksepsi tersebut dipertimbangkan dalam pokok perkara [HAL 51]. Dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim menemukan bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat, sehingga objek sengketa dinyatakan kabur [HAL 52]. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard) dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara [HAL 52-53]." + }, + "read": { + "input_chars": 6431, + "frame": "Para Penggugat sebagai ahli waris menggugat PT Copylas Indonesia dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta atas perbuatan melawan hukum terkait tanah seluas 5.240 M2 yang diklaim sebagai hak milik mereka. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pengakuan kepemilikan sisa tanah 3.240 M2, pembatalan SHGB No. 2843, pengosongan tanah, serta ganti rugi materiil dan immateril. Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena objek sengketa dinyatakan kabur.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat sebagai ahli waris Haryoto menggugat PT Copylas Indonesia dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta terkait tanah seluas 5.240 M2 di Jalan Setapak, Meruya Selatan, Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa tanah tersebut diperoleh dari ahli waris Rapih Bin Kepeng melalui Akta Jual Beli tahun 1988 dan telah membayar PBB.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa pada tahun 1993 Tergugat menggali tanah dan melakukan pensertipikatan menjadi SHGB No. 2843/Meruya Selatan tanpa izin.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sebagian tanah seluas 2.700 M2 dibebaskan untuk proyek JORR W2 Utara dengan uang konsinyasi Rp3.166.903.583,00 yang dititipkan di PN Jakarta Barat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada 10 April 2019, Haryoto dan Tergugat membuat Akta Perdamaian yang membagi konsinyasi menjadi Rp2.345.854.506,00 untuk 2.000 M2 milik Haryoto dan Rp821.049.077,00 untuk 700 M2 milik Tergugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa sisa tanah seluas 3.240 M2 masuk dalam SHGB No. 2843 yang diterbitkan dengan data palsu sehingga cacat hukum.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa SHGB No. 2843 diterbitkan secara sah berdasarkan SIPPT sejak 1972 dan pembebasan hak sejak 1974-1975, sehingga Tergugat adalah pembeli beritikad baik.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa Akta Perdamaian 2019 hanya mengatur pembagian uang konsinyasi untuk tanah yang dibebaskan untuk jalan tol, bukan pengakuan kepemilikan sisa tanah.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa Persil 30 S.I tidak masuk dalam area SHGB No. 2843 dan tanah 3.240 M2 yang diklaim Para Penggugat tidak benar masuk dalam sertifikat tersebut.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Sri Sudaryani menyatakan bahwa Haryoto adalah pemilik asal tanah seluas 5.240 M2 dengan dasar Girik dan PT.Copylas mengakui tanah tersebut milik Haryoto sehingga Haryoto masuk dalam konsinyasi.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Sri Sudaryani menyatakan bahwa uang konsinyasi adalah pembayaran untuk tanah yang kena jalan tol, di mana luas total 5.240 M2, baru dibayar untuk 2.000 M2, sehingga sisa 3.240 M2 belum dibayar.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada 21 Maret 2023, di mana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa di lokasi karena alasan sudah lama tidak datang.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan objek sengketa kabur karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat sebagai ahli waris Haryoto menggugat PT Copylas Indonesia dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta atas perbuatan melawan hukum terkait tanah seluas 5.240 M2 yang diklaim sebagai hak milik mereka berdasarkan Girik dan Akta Jual Beli tahun 1988. Para Penggugat dalil bahwa Tergugat telah menggali tanah dan menerbitkan SHGB No. 2843 tanpa izin, serta dalil bahwa sisa tanah seluas 3.240 M2 masuk dalam sertifikat tersebut dengan data palsu. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pengakuan kepemilikan sisa tanah, pembatalan SHGB, pengosongan tanah, serta ganti rugi materiil dan immateril. Tergugat membantah dalil tersebut dengan dalil bahwa SHGB diterbitkan secara sah dan Akta Perdamaian 2019 hanya mengatur pembagian uang konsinyasi untuk tanah yang dibebaskan untuk jalan tol, bukan pengakuan kepemilikan sisa tanah. Saksi Para Penggugat menyatakan bahwa Haryoto adalah pemilik asal tanah dan sisa tanah belum dibayar. Namun, dalam Pemeriksaan Setempat, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa di lokasi. Majelis Hakim menyatakan objek sengketa kabur dan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat sebagai ahli waris Haryoto menggugat PT Copylas Indonesia dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta atas perbuatan melawan hukum terkait tanah seluas 5.240 M2 yang diklaim sebagai hak milik mereka berdasarkan Girik dan Akta Jual Beli tahun 1988. Para Penggugat dalil bahwa Tergugat telah menggali tanah dan menerbitkan SHGB No. 2843 tanpa izin, serta dalil bahwa sisa tanah seluas 3.240 M2 masuk dalam sertifikat tersebut dengan data palsu. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pengakuan kepemilikan sisa tanah, pembatalan SHGB, pengosongan tanah, serta ganti rugi materiil dan immateril. Tergugat membantah dalil tersebut dengan dalil bahwa SHGB diterbitkan secara sah dan Akta Perdamaian 2019 hanya mengatur pembagian uang konsinyasi untuk tanah yang dibebaskan untuk jalan tol, bukan pengakuan kepemilikan sisa tanah. Saksi Para Penggugat menyatakan bahwa Haryoto adalah pemilik asal tanah dan sisa tanah belum dibayar. Namun, dalam Pemeriksaan Setempat, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa di lokasi. Majelis Hakim menyatakan objek sengketa kabur dan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat sebagai ahli waris Haryoto menggugat PT Copylas Indonesia dan Kementerian Agraria/BPN DKI Jakarta terkait tanah seluas 5.240 M2 di Jalan Setapak, Meruya Selatan, Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa tanah tersebut diperoleh dari ahli waris Rapih Bin Kepeng melalui Akta Jual Beli tahun 1988 dan telah membayar PBB.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa pada tahun 1993 Tergugat menggali tanah dan melakukan pensertipikatan menjadi SHGB No. 2843/Meruya Selatan tanpa izin.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sebagian tanah seluas 2.700 M2 dibebaskan untuk proyek JORR W2 Utara dengan uang konsinyasi Rp3.166.903.583,00 yang dititipkan di PN Jakarta Barat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada 10 April 2019, Haryoto dan Tergugat membuat Akta Perdamaian yang membagi konsinyasi menjadi Rp2.345.854.506,00 untuk 2.000 M2 milik Haryoto dan Rp821.049.077,00 untuk 700 M2 milik Tergugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa sisa tanah seluas 3.240 M2 masuk dalam SHGB No. 2843 yang diterbitkan dengan data palsu sehingga cacat hukum.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa SHGB No. 2843 diterbitkan secara sah berdasarkan SIPPT sejak 1972 dan pembebasan hak sejak 1974-1975, sehingga Tergugat adalah pembeli beritikad baik.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa Akta Perdamaian 2019 hanya mengatur pembagian uang konsinyasi untuk tanah yang dibebaskan untuk jalan tol, bukan pengakuan kepemilikan sisa tanah.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa Persil 30 S.I tidak masuk dalam area SHGB No. 2843 dan tanah 3.240 M2 yang diklaim Para Penggugat tidak benar masuk dalam sertifikat tersebut.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Sri Sudaryani menyatakan bahwa Haryoto adalah pemilik asal tanah seluas 5.240 M2 dengan dasar Girik dan PT.Copylas mengakui tanah tersebut milik Haryoto sehingga Haryoto masuk dalam konsinyasi.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Sri Sudaryani menyatakan bahwa uang konsinyasi adalah pembayaran untuk tanah yang kena jalan tol, di mana luas total 5.240 M2, baru dibayar untuk 2.000 M2, sehingga sisa 3.240 M2 belum dibayar.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada 21 Maret 2023, di mana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa di lokasi karena alasan sudah lama tidak datang.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan objek sengketa kabur karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris merasa tanah warisan saya dicabut paksa dan sertifikatnya diterbitkan tanpa izin, tapi saat diperiksa di lokasi saya tidak bisa tunjukkan batas tanahnya karena sudah lama tidak datang, apakah hak saya hilang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 4500, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1870 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi dasar gugatan Penggugat ('menyatakan supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum'). Meskipun gugatan ditolak karena objek sengketa kabur (masalah pembuktian batas tanah), pasal ini adalah kerangka hukum substantif yang mendasari klaim ahli waris atas pencabutan paksa dan penerbitan sertifikat tanpa izin." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta otentik. Dalam pertimbangan hakim, penolakan gugatan tidak didasarkan pada analisis kekuatan bukti akta otentik versus bukti lain, melainkan karena ketidakmampuan Penggugat menunjukkan batas tanah (objek sengketa kabur). Pasal ini tidak menjadi inti dari alasan hukum penolakan gugatan dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa (verjaring). Pertanyaan awam menanyakan apakah haknya 'hilang' karena lama tidak datang ke lokasi, namun pertimbangan hakim menolak gugatan karena 'objek sengketa kabur' (ketidakmampuan membuktikan batas fisik), bukan karena lewat waktu/daluwarsa. Tidak ada dalil atau pemeriksaan mengenai lewatnya waktu 30 tahun dalam putusan ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 56816, + "completion_tokens": 5395 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_850_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_850_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aa7eae4f6d79bd161bc5a58fea02a41eeb7a985e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_850_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_850_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.017, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.219, + "query": 11.039, + "relevance": 37.978, + "total": 130.253 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 21025, + "marked_chars": 21081 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 21081, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan kematian ayah kandungnya yang belum tercatat secara resmi. Pemohon meminta pengadilan menetapkan bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1993 dan memerintangkan pencatatan akta kematian tersebut. Perkara ini diselesaikan melalui putusan penetapan yang mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung Pemohon bernama Burselan Nangtjik meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1993 karena sakit.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung Pemohon dimakamkan di pemakaman Desa Singapura, Baturaja, Sumatera Selatan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena kematian tersebut belum pernah dicatatkan sesuai undang-undang yang berlaku.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian sebagai bukti untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Ayah Pemohon belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa ayah kandungnya, Burselan Nangtjik, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1993 namun kematian tersebut belum tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan. Pemohon menyatakan bahwa ia membutuhkan penetapan pengadilan sebagai dasar untuk mencatatkan akta kematian tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan kebenaran mengenai kematian dan lokasi pemakaman almarhum, hakim menetapkan bahwa kematian tersebut merupakan peristiwa penting yang belum dilaporkan. Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan menetapkan bahwa ayah kandung pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1993 karena sakit, serta memerintahkan pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada instansi yang berwenang untuk pencatatan dan penerbitan akta kematian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa ayah kandungnya, Burselan Nangtjik, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1993 namun kematian tersebut belum tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan. Pemohon menyatakan bahwa ia membutuhkan penetapan pengadilan sebagai dasar untuk mencatatkan akta kematian tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan kebenaran mengenai kematian dan lokasi pemakaman almarhum, hakim menetapkan bahwa kematian tersebut merupakan peristiwa penting yang belum dilaporkan. Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan menetapkan bahwa ayah kandung pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1993 karena sakit, serta memerintahkan pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada instansi yang berwenang untuk pencatatan dan penerbitan akta kematian.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung Pemohon bernama Burselan Nangtjik meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1993 karena sakit.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung Pemohon dimakamkan di pemakaman Desa Singapura, Baturaja, Sumatera Selatan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena kematian tersebut belum pernah dicatatkan sesuai undang-undang yang berlaku.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian sebagai bukti untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Ayah Pemohon belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya meninggal tahun 1993 tapi belum punya akta kematian, gimana cara buat surat resmi dari pengadilan biar bisa dicatat di dinas kependudukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11400, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat/akta (alat bukti), yang merupakan aturan prosedural/bukti, bukan jawaban substantif untuk pertanyaan tentang cara mendapatkan penetapan kematian. Selain itu, inti sengketa/permohonan ini berada di luar KUHPerdata (administrasi kependudukan/pencatatan sipil), sehingga pasal KUHPerdata yang dikutip hanya bersifat insidental untuk menguatkan bukti surat, bukan sebagai dasar hukum utama permohonan penetapan kematian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10927, + "completion_tokens": 833 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_853_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_853_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..82f2cd92a7ecd2f9a84ee47e7a8237e47dee14e3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_853_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,182 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_853_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 48, + "timings": { + "parse": 0.093, + "classify": 0.0, + "condense": 172.002, + "read": 105.646, + "query": 8.367, + "relevance": 87.938, + "total": 374.047 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 149800, + "marked_chars": 150223 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;\n2.\nMenyatakan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi;\n3.\nMenyatakan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 7 Maret 2021 (bukti P-6/T-1 dan\nP-6A) sebagai sah dan berharga;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau membayar ganti rugi\nmaterial (kerugian pokok) kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,00\n(seratus dua puluh juta rupiah);\n5.\nMenghukum Tergugat untuk membayar sangsi Penalti atas tidak dipenuhi\nperjanjian tertanggal 7 Maret 2021 (bukti P-6/T-1, P-6A) kepada Penggugat\nsebesar Rp. 424.850.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus\nlima puluh ribu rupiah);\n6.\nMenghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.\n100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan\nisi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;\nHalaman 47 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 47\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahka" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134943, + "summary": "PT. KHALEESI INTERNASIONAL MEDIKA (Penggugat) menggugat EMANUEL KEVIN (Tergugat) atas wanprestasi dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 7 Maret 2021, di mana Tergugat ditunjuk sebagai Brand Ambassador untuk mempublikasikan produk skincare Penggugat di Instagram selama 1 tahun (5 April 2021–5 April 2022) dengan kewajiban 12 kali posting story (2 slide per story) dan 3 feeds per bulan, serta pembayaran honorarium sebesar Rp. 120.000.000,00 yang telah dibayarkan Penggugat melalui Cek BCA pada 5 April 2021 [HAL 1-4]. Penggugat dalil Tergugat tidak memenuhi prestasi, tidak memposting sesuai jadwal, dan mengabaikan somasi, sehingga menuntut pengembalian uang pokok Rp. 120.000.000,00, sanksi penalti Rp. 424.850.000,00 (termasuk nilai treatment gratis), serta kerugian immateriil [HAL 5-12]. Tergugat menolak gugatan dengan eksepsi tidak memiliki legal standing karena perjanjian ditandatangani oleh dr. Siska Khairunnisa bukan PT. Khaleesi, gugatan kabur, dan tidak ada klausul penalti dalam perjanjian; dalam pokok perkara, Tergugat dalil tidak ada wanprestasi karena Penggugat tidak membuktikan hari/tanggal pelanggaran dan tidak ada klausul penalti Rp. 424.850.000,00 dalam perjanjian [HAL 16-29]. Majelis Hakim menerima perubahan gugatan Penggugat karena tidak mengubah pokok perkara, namun menolak gabungan tuntutan penalti dan treatment sebagai perubahan yang menambah besar gugatan [HAL 42-43]. Hakim menyatakan Penggugat memiliki legal standing karena dr. Siska sebagai Direktur berwenang mewakili PT. Khaleesi berdasarkan akta pendirian, dan perjanjian tersebut sah mengikat [HAL 43-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 16780, + "summary": "PT. KHALEESI INTERNASIONAL MEDIKA (Penggugat) menggugat EMANUEL KEVIN (Tergugat) atas wanprestasi dalam Surat Perjanjian Kerjasama Brand Ambassador tertanggal 7 Maret 2021, di mana Tergugat ditunjuk untuk mempublikasikan produk skincare Penggugat di Instagram selama 1 tahun (5 April 2021–5 April 2022) dengan kewajiban 12 kali posting story (2 slide per story) dan 3 feeds per bulan, serta pembayaran honorarium sebesar Rp. 120.000.000,00 yang telah dibayarkan Penggugat melalui Cek BCA pada 5 April 2021 [HAL 1-4]. Penggugat dalil Tergugat tidak memenuhi prestasi, tidak memposting sesuai jadwal, dan mengabaikan somasi, sehingga menuntut pengembalian uang pokok Rp. 120.000.000,00, sanksi penalti Rp. 424.850.000,00 (termasuk nilai treatment gratis), serta kerugian immateriil [HAL 5-12]. Tergugat menolak gugatan dengan eksepsi tidak memiliki legal standing karena perjanjian ditandatangani oleh dr. Siska Khairunnisa bukan PT. Khaleesi, gugatan kabur, dan tidak ada klausul penalti dalam perjanjian; dalam pokok perkara, Tergugat dalil tidak ada wanprestasi karena Penggugat tidak membuktikan hari/tanggal pelanggaran dan tidak ada klausul penalti Rp. 424.850.000,00 dalam perjanjian [HAL 16-29]. Majelis Hakim menerima perubahan gugatan Penggugat karena tidak mengubah pokok perkara, namun menolak gabungan tuntutan penalti dan treatment sebagai perubahan yang menambah besar gugatan [HAL 42-43]. Hakim menyatakan Penggugat memiliki legal standing karena dr. Siska sebagai Direktur berwenang mewakili PT. Khaleesi berdasarkan akta pendirian, dan perjanjian tersebut sah mengikat [HAL 43-44]. Eksepsi gugatan kabur ditolak karena prestasi dan contra prestasi telah diatur dalam perjanjian P-6/T-1 dan P-6A yang diakui para pihak, serta bukti P-7 dan P-8 membuktikan pembayaran Rp. 120.000.000,00 telah dilakukan Penggugat [HAL 44-45]. Bukti P-6A (Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani Tergugat sebagai Muse/Brand Ambassador) diterima sebagai bagian dari perjanjian utama karena merujuk pada alenia yang sama dengan P-6/T-1, sehingga dalil Tergugat yang membantah tanda tangannya ditolak karena tidak dibuktikan [HAL 45]. Bukti P-6B dan P-6C yang tidak ditandatangani dikesampingkan, demikian pula bukti P-20 s/d P-29D mengenai treatment yang digabungkan dalam gugatan [HAL 45-46]. Majelis Hakim membuktikan Tergugat kurang prestasi berdasarkan bukti P-30, P-30A, P-30B, P-30C, dan P-36 yang dihubungkan dengan somasi P-9 s/d P-13, P-15, P-16, sehingga wanprestasi terbukti [HAL 46]. Gugatan kerugian immateriil ditolak karena tidak ada bukti, demikian pula permohonan penyitaan dan pelaksanaan serta merta [HAL 46-47]. Amar putusan: Gugatan dikabulkan sebagian; Tergugat dinyatakan wanprestasi; Perjanjian P-6/T-1 dan P-6A sah dan mengikat; Tergugat dihukum mengembalikan/membayar ganti rugi material Rp. 120.000.000,00; membayar sanksi penalti Rp. 424.850.000,00; membayar uang paksa Rp. 100.000,00 per bulan atas keterlambatan eksekusi putusan; dan membayar biaya perkara Rp. 970.000,00 [HAL 47-48]." + } + ], + "final_summary": "PT. KHALEESI INTERNASIONAL MEDIKA (Penggugat) menggugat EMANUEL KEVIN (Tergugat) atas wanprestasi dalam Surat Perjanjian Kerjasama Brand Ambassador tertanggal 7 Maret 2021, di mana Tergugat ditunjuk untuk mempublikasikan produk skincare Penggugat di Instagram selama 1 tahun (5 April 2021–5 April 2022) dengan kewajiban 12 kali posting story (2 slide per story) dan 3 feeds per bulan, serta pembayaran honorarium sebesar Rp. 120.000.000,00 yang telah dibayarkan Penggugat melalui Cek BCA pada 5 April 2021 [HAL 1-4]. Penggugat dalil Tergugat tidak memenuhi prestasi, tidak memposting sesuai jadwal, dan mengabaikan somasi, sehingga menuntut pengembalian uang pokok Rp. 120.000.000,00, sanksi penalti Rp. 424.850.000,00 (termasuk nilai treatment gratis), serta kerugian immateriil [HAL 5-12]. Tergugat menolak gugatan dengan eksepsi tidak memiliki legal standing karena perjanjian ditandatangani oleh dr. Siska Khairunnisa bukan PT. Khaleesi, gugatan kabur, dan tidak ada klausul penalti dalam perjanjian; dalam pokok perkara, Tergugat dalil tidak ada wanprestasi karena Penggugat tidak membuktikan hari/tanggal pelanggaran dan tidak ada klausul penalti Rp. 424.850.000,00 dalam perjanjian [HAL 16-29]. Majelis Hakim menerima perubahan gugatan Penggugat karena tidak mengubah pokok perkara, namun menolak gabungan tuntutan penalti dan treatment sebagai perubahan yang menambah besar gugatan [HAL 42-43]. Hakim menyatakan Penggugat memiliki legal standing karena dr. Siska sebagai Direktur berwenang mewakili PT. Khaleesi berdasarkan akta pendirian, dan perjanjian tersebut sah mengikat [HAL 43-44]. Eksepsi gugatan kabur ditolak karena prestasi dan contra prestasi telah diatur dalam perjanjian P-6/T-1 dan P-6A yang diakui para pihak, serta bukti P-7 dan P-8 membuktikan pembayaran Rp. 120.000.000,00 telah dilakukan Penggugat [HAL 44-45]. Bukti P-6A (Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani Tergugat sebagai Muse/Brand Ambassador) diterima sebagai bagian dari perjanjian utama karena merujuk pada alenia yang sama dengan P-6/T-1, sehingga dalil Tergugat yang membantah tanda tangannya ditolak karena tidak dibuktikan [HAL 45]. Bukti P-6B dan P-6C yang tidak ditandatangani dikesampingkan, demikian pula bukti P-20 s/d P-29D mengenai treatment yang digabungkan dalam gugatan [HAL 45-46]. Majelis Hakim membuktikan Tergugat kurang prestasi berdasarkan bukti P-30, P-30A, P-30B, P-30C, dan P-36 yang dihubungkan dengan somasi P-9 s/d P-13, P-15, P-16, sehingga wanprestasi terbukti [HAL 46]. Gugatan kerugian immateriil ditolak karena tidak ada bukti, demikian pula permohonan penyitaan dan pelaksanaan serta merta [HAL 46-47]. Amar putusan: Gugatan dikabulkan sebagian; Tergugat dinyatakan wanprestasi; Perjanjian P-6/T-1 dan P-6A sah dan mengikat; Tergugat dihukum mengembalikan/membayar ganti rugi material Rp. 120.000.000,00; membayar sanksi penalti Rp. 424.850.000,00; membayar uang paksa Rp. 100.000,00 per bulan atas keterlambatan eksekusi putusan; dan membayar biaya perkara Rp. 970.000,00 [HAL 47-48]." + }, + "read": { + "input_chars": 3015, + "frame": "PT. KHALEESI INTERNASIONAL MEDIKA menggugat EMANUEL KEVIN atas wanprestasi dalam perjanjian kerjasama brand ambassador karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban mempublikasikan produk skincare sesuai jadwal. Penggugat menuntut pengembalian honorarium yang telah dibayarkan, sanksi penalti, serta kerugian immateriil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Brand Ambassador tertanggal 7 Maret 2021 yang mengikat Tergugat untuk mempublikasikan produk skincare Penggugat di Instagram selama 1 tahun dengan kewajiban posting story dan feed tertentu.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar honorarium sebesar Rp. 120.000.000,00 kepada Tergugat melalui Cek BCA pada 5 April 2021.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memenuhi prestasi sesuai jadwal yang disepakati dalam perjanjian kerjasama.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengabaikan somasi yang dikirimkan oleh Penggugat.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian immateriil yang diderita.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. KHALEESI INTERNASIONAL MEDIKA menggugat EMANUEL KEVIN atas wanprestasi dalam perjanjian kerjasama brand ambassador karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban mempublikasikan produk skincare sesuai jadwal dan mengabaikan somasi. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai legal standing dan kaburnya gugatan, serta menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat. Hakim memutuskan bahwa Tergugat terbukti wanprestasi karena kurang prestasi dalam memenuhi kewajiban posting sesuai perjanjian. Gugatan kerugian immateriil ditolak karena tidak ada bukti. Amar putusan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat mengembalikan honorarium sebesar Rp. 120.000.000,00, membayar sanksi penalti sebesar Rp. 424.850.000,00, serta membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. KHALEESI INTERNASIONAL MEDIKA menggugat EMANUEL KEVIN atas wanprestasi dalam perjanjian kerjasama brand ambassador karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban mempublikasikan produk skincare sesuai jadwal dan mengabaikan somasi. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai legal standing dan kaburnya gugatan, serta menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat. Hakim memutuskan bahwa Tergugat terbukti wanprestasi karena kurang prestasi dalam memenuhi kewajiban posting sesuai perjanjian. Gugatan kerugian immateriil ditolak karena tidak ada bukti. Amar putusan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat mengembalikan honorarium sebesar Rp. 120.000.000,00, membayar sanksi penalti sebesar Rp. 424.850.000,00, serta membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Brand Ambassador tertanggal 7 Maret 2021 yang mengikat Tergugat untuk mempublikasikan produk skincare Penggugat di Instagram selama 1 tahun dengan kewajiban posting story dan feed tertentu.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar honorarium sebesar Rp. 120.000.000,00 kepada Tergugat melalui Cek BCA pada 5 April 2021.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memenuhi prestasi sesuai jadwal yang disepakati dalam perjanjian kerjasama.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengabaikan somasi yang dikirimkan oleh Penggugat.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian immateriil yang diderita.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang banyak buat iklan skincare tapi dia malah tidak posting sesuai janji dan mengabaikan peringatan, apa saya bisa minta uangnya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18983, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan) debitur yang dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, fakta 'mengabaikan peringatan' (somasi) adalah elemen kunci untuk membuktikan bahwa debitur telah dinyatakan lalai sesuai dengan teks pasal ('dengan surat perintah'), yang merupakan prasyarat untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan prestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari perikatan untuk berbuat sesuatu (prestasi positif) yang tidak dipenuhi, yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini relevan secara substantif untuk menjawab apakah penggugat bisa menuntut ganti rugi atas ketidakpatuhan Tergugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dimulainya kewajiban mengganti rugi, yaitu setelah debitur dinyatakan lalai. Ini menjadi dasar hukum untuk menuntut akibat dari kelalaian Tergugat setelah peringatan, yang merupakan inti dari pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur pembelaan debitur (force majeure) dari kewajiban mengganti rugi. Dalam konteks sengketa wanprestasi, pasal ini relevan karena menentukan apakah Tergugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika ketidakpatuhan disebabkan oleh hal di luar kendalinya, yang merupakan bagian dari analisis hukum wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Sebelum menuntut akibat wanprestasi, harus ada perjanjian yang sah. Pertanyaan mengimplikasikan adanya 'janji' (perjanjian), sehingga validitas perjanjian berdasarkan pasal ini adalah fondasi hukum untuk menuntut hak atas janji tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini menjadi prinsip dasar yang menopang tuntutan pengguna agar janji (perjanjian) tersebut ditegakkan atau diganti rugi jika dilanggar." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 51626, + "completion_tokens": 2548 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_85_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_85_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..03e33d3042c8e76cac566d2794a9476cc23a1e83 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_85_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,208 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_85_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 134.79, + "query": 4.457, + "relevance": 52.588, + "total": 191.861 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49277, + "marked_chars": 49421 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49421, + "frame": "Pemohon Choy Pit Lan mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap anak kandungnya, Wesley Sundjaja, yang didalilkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena keterbelakangan mental. Pemohon meminta agar Wesley Sundjaja ditetapkan berada di bawah pengampuan dan dirinya sendiri ditetapkan sebagai pengampu untuk mengurus pribadi dan harta Wesley. Permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Choy Pit Lan adalah istri dari almarhum Thomas Haweis Sundjaja yang meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon Choy Pit Lan dikaruniai tiga orang anak dengan almarhum Thomas Haweis Sundjaja, yaitu Andrew Sundjaja, Kristy Sundjaja, dan Wesley Sundjaja.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wesley Sundjaja lahir di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1987.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wesley Sundjaja didalilkan mengalami keterbelakangan mental atau sindrom down sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Wesley Sundjaja menyimpulkan bahwa Wesley memiliki disabilitas intelektual, tidak cakap secara mental, dan memerlukan bantuan untuk mengelola aspek kehidupannya serta asset peninggalan ayahnya.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wesley Sundjaja tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan hanya dapat mengucapkan kata-kata sederhana seperti 'mau mama' untuk menyatakan keinginan makan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon yang lain, Andrew Sundjaja dan Kristy Sundjaja, telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Andrew Sundjaja dan Kristy Sundjaja menyatakan tidak keberatan jika Wesley Sundjaja diampu oleh ibu kandungnya, Pemohon Choy Pit Lan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon Choy Pit Lan menyimpulkan bahwa Pemohon tidak memiliki gangguan psikologis berat dan memiliki kapasitas mental optimal untuk menjadi pengampu.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Thomas Haweis Sundjaja meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Tiang Bendera No. 75-75A serta dua sebidang tanah di Kampung Kebon Jati, Bojong Jaya, Tangerang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wesley Sundjaja bertempat tinggal di Jalan Tiang Bendera No. 75A, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Choy Pit Lan mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap anak kandungnya, Wesley Sundjaja, dengan alasan Wesley mengalami keterbelakangan mental (sindrom down) yang membuatnya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon juga meminta agar dirinya ditetapkan sebagai pengampu untuk mengurus pribadi dan seluruh harta Wesley, termasuk harta warisan peninggalan almarhum suami Pemohon yang telah meninggal dunia. Hakim menetapkan bahwa Wesley Sundjaja berada di bawah pengampuan dan Choy Pit Lan sebagai pengampunya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pengurusan pribadi dan harta Wesley serta mewakili segala kepentingannya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Choy Pit Lan mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap anak kandungnya, Wesley Sundjaja, dengan alasan Wesley mengalami keterbelakangan mental (sindrom down) yang membuatnya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon juga meminta agar dirinya ditetapkan sebagai pengampu untuk mengurus pribadi dan seluruh harta Wesley, termasuk harta warisan peninggalan almarhum suami Pemohon yang telah meninggal dunia. Hakim menetapkan bahwa Wesley Sundjaja berada di bawah pengampuan dan Choy Pit Lan sebagai pengampunya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pengurusan pribadi dan harta Wesley serta mewakili segala kepentingannya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Choy Pit Lan adalah istri dari almarhum Thomas Haweis Sundjaja yang meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon Choy Pit Lan dikaruniai tiga orang anak dengan almarhum Thomas Haweis Sundjaja, yaitu Andrew Sundjaja, Kristy Sundjaja, dan Wesley Sundjaja.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wesley Sundjaja lahir di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1987.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wesley Sundjaja didalilkan mengalami keterbelakangan mental atau sindrom down sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Wesley Sundjaja menyimpulkan bahwa Wesley memiliki disabilitas intelektual, tidak cakap secara mental, dan memerlukan bantuan untuk mengelola aspek kehidupannya serta asset peninggalan ayahnya.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wesley Sundjaja tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan hanya dapat mengucapkan kata-kata sederhana seperti 'mau mama' untuk menyatakan keinginan makan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon yang lain, Andrew Sundjaja dan Kristy Sundjaja, telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Andrew Sundjaja dan Kristy Sundjaja menyatakan tidak keberatan jika Wesley Sundjaja diampu oleh ibu kandungnya, Pemohon Choy Pit Lan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon Choy Pit Lan menyimpulkan bahwa Pemohon tidak memiliki gangguan psikologis berat dan memiliki kapasitas mental optimal untuk menjadi pengampu.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Thomas Haweis Sundjaja meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Tiang Bendera No. 75-75A serta dua sebidang tanah di Kampung Kebon Jati, Bojong Jaya, Tangerang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wesley Sundjaja bertempat tinggal di Jalan Tiang Bendera No. 75A, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin mengurus harta warisan almarhum suami untuk anak saya yang sakit mental, apakah saya bisa menjadi pengampunya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19560, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 452 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "text": "Pasal 452: Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif pengampuan, yaitu seseorang dewasa yang berada dalam keadaan 'dungu, gila atau mata gelap' (keterbelakangan mental/disabilitas intelektual) wajib ditempatkan di bawah pengampuan. Dalam pertanyaan, subjek adalah anak yang 'sakit mental', sehingga pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menentukan apakah anak tersebut memenuhi syarat untuk dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berwenak mengajukan permohonan pengampuan. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa 'Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya' atas dasar keadaan dungu, gila, atau mata gelap. Dalam pertanyaan, pemohon adalah ibu (keluarga sedarah) yang ingin mengurus anak, sehingga pasal ini menjawab apakah ibu tersebut memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewenangan pengadilan (forum) tempat mengajukan permohonan pengampuan berdasarkan tempat tinggal orang yang akan dimintakan pengampuan. Meskipun dikutip dalam putusan untuk menetapkan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pasal ini bersifat prosedural/administratif dan tidak menjawab substansi pertanyaan mengenai hak ibu menjadi pengampu atau syarat pengampuan anak sakit mental." + }, + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari penetapan pengampuan, yaitu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa (tidak cakap bertindak hukum) dan pengampu bertindak mewakili kepentingan orang tersebut. Ini relevan karena pertanyaan berkaitan dengan 'mengurus harta warisan', yang memerlukan pemahaman bahwa pengampu memiliki wewenang hukum untuk mewakili dan mengurus harta tersebut demi kepentingan orang yang dimampukan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 452 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21252, + "completion_tokens": 1484 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_861_Pdt.Sus-Arbt_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_861_Pdt.Sus-Arbt_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5c6052fa8d751f2624f678d6a17d3ea1472b4582 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_861_Pdt.Sus-Arbt_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,217 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_861_Pdt.Sus-Arbt_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 229, + "timings": { + "parse": 0.363, + "classify": 0.0, + "condense": 2320.521, + "read": 77.094, + "query": 7.681, + "relevance": 1207.514, + "total": 3613.174 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 699345, + "marked_chars": 701527 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI :\n\nMenolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Para Turut Termohon;\nDALAM POKOK PERKARA :\n1.\nMengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;\n2.\nMembatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal\n8 Agustus 2023 berikut segala akibat hukumnya;\n3.\nMenyatakan bahwa BANI tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili\nperkara tersebut kembali;\n4.\nMenghukum dan memerintahkan Termohon dan Para Turut Termohon untuk\nmematuhi putusan ini;\n5.\nMenghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir\nsebesar Rp1.101.500.-(satu juta seratus satu ribu lima ratus rupiah)\n6.\nMenolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh\nkami : YUSWARDI,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dr.FLORENSANI\nSUSANA KENDENAN,S.H.,M.H., dan ESTHAR OKTAVI,S.H.,M.H., masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka\nuntuk umum pada hari : Jumat, tanggal 23 Februari 2024 oleh Majelis Hakim\ntersebut, dengan dibantu BAIK MUSTIKAWATI,S.H., Panitera Pengganti pada\nPengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui\nsistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.\nHakim-Hakim Anggota, \nHakim Ketua Majelis,\n1.\nDr.FLORENSANI S KENDENAN,S.H. M.H. YUSWARDI,S.H. \nHal. 228 dari 229 hal. Putusan No. 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimu" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134920, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara ini adalah permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 oleh Para Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) terhadap Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 71 UU AAPS dengan pendaftaran pada 20 September 2023. [HAL 3-10] Latar belakang sengketa bermula dari komunikasi bisnis waralaba BreadTalk pada 3 Mei 2002, yang berlanjut dengan pendirian PT. Talkindo Selaksa Anugrah (Pemohon I) pada 2 Oktober 2002 dan penandatanganan Perjanjian Waralaba pada 14 Februari 2003 antara Pemohon I dan Termohon. Pemohon I berhasil mengembangkan sekitar 207 gerai BreadTalk di Indonesia. Perjanjian Waralaba mengatur pembayaran Biaya Dasar US$ 250.000 dan Biaya Berkelanjutan (royalti) 4% dari pendapatan kotor, yang telah dibayar Pemohon I sejak 2003 hingga Juni 2011. [HAL 11-18] Pada 27 Juni 2011, Termohon sepakat mengurangi royalti menjadi 2% untuk toko yang buka sejak 1 Januari 2011 melalui surat dari Mr. Jason Koo. Selanjutnya, pada 20 April 2016, kedua pihak sepakat mengubah perhitungan royalti menjadi biaya flat Rp. 1.500.000.000,00 per bulan mulai Juni 2016, yang dipenuhi Pemohon I hingga Maret 2020. Pada 19 Maret 2021, Termohon sepakat menghapuskan royalti periode April-Desember 2020 demi dukungan pandemi Covid-19. Namun, Termohon tetap menagihan biaya royalti secara semena-mena tanpa dasar yang jelas, yang memicu pendaftaran arbitrase oleh Termohon pada 20 September 2022. [HAL 19-29] Para Pemohon mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dengan dalil Termohon menyembunyikan dokumen menentukan dan melakukan tipu muslihat. Pertama, Termohon menyembunyikan dokumen peralihan kepemilikan merek \"BreadTalk\" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd. pada tahun 2012. Merek tersebut telah berakhir masa pelindungannya di DJKI atas nama Termohon pada Maret-Mei 2012, namun beralih ke BTG Vault Pte, Ltd. pada April-Mei 2012. Termohon tidak memberikan pemberitahuan tertulis maupun melakukan novasi Perjanjian Waralaba sebagaimana diwajibkan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba. Penyembunyian ini bersifat menentukan karena jika diketahui, Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan arbitrase, melainkan BTG Vault Pte, Ltd. [HAL 30-36] Kedua, Termohon menyembunyikan dokumen menentukan berupa Surat Royalti Concession Fee tertanggal 28 April 2020 yang memberikan keringanan royalti 100% untuk April 2020 dan 50% untuk Mei 2020, yang kemudian dikonfirmasi menjadi penghapusan total royalti April-Desember 2020 dalam *Minutes of Meeting* 19 Maret 2021. Penyembunyian ini menyebabkan Majelis Arbitrase keliru mempertimbangkan keadaan pandemi dan mengabulkan tagihan royalti yang seharusnya dibebaskan, sehingga memenuhi unsur dokumen menentukan yang disembunyikan menurut Pasal 70 huruf b UU AAPS. [HAL 37-46] Ketiga, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek dan tidak melakukan novasi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing*. Tindakan ini memenuhi unsur tipu muslihat Pasal 70 huruf c UU AAPS karena mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru mengenai kewenangan Termohon. [HAL 47-67] Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) sebagai pihak dalam arbitrase padahal Pemohon II bukan pihak dalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba hanya mengikat Termohon dan Pemohon I. Pemohon II menandatangani perjanjian hanya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Pemohon I, bukan secara pribadi. Pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono dan Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono menegaskan bahwa direktur tidak terikat secara pribadi atas perjanjian perusahaan kecuali ada jaminan pribadi tersendiri atau pelanggaran anggaran dasar. Pemohon II tidak pernah menerbitkan *personal guarantee*. Pengikutsertaan Pemohon II didasarkan pada Surat 3 Mei 2002 yang telah digantikan dan dibatalkan oleh Perjanjian Waralaba (Pasal 23.3), serta alamat korespondensi yang digunakan untuk perusahaan, bukan pribadi. Tindakan ini merupakan tipu muslihat yang menyebabkan Majelis Arbitrase keliru menjatuhkan tanggung renteng kepada Pemohon II. [HAL 68-79] Kelima, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti melalui Surat tanggal 20 April 2016 yang mengubah royalti menjadi Rp. 1.500.000.000,00 flat per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan telah dilaksanakan secara konsisten sejak Juni 2016 hingga Maret 2020, dibuktikan dengan invoice dan bukti pembayaran yang sesuai dengan nilai tersebut. Termohon menagihan kekurangan biaya royalti seolah-olah kesepakatan tersebut tidak ada, padahal praktik pembayaran sebelumnya (seperti pada Surat 27 Juni 2011) juga tidak memerlukan addendum formal namun diakui oleh Termohon. Ketidakakuan ini merupakan tipu muslihat yang menyesatkan Majelis Arbitrase. [HAL 80-81] Keenam, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar yang jelas sebesar Rp. 74.425.970.227,- dalam Permohonan Arbitrase, padahal Pemohon I telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134790, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara ini adalah permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 oleh Para Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) terhadap Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 71 UU AAPS dengan pendaftaran pada 20 September 2023. [HAL 3-10] Latar belakang sengketa bermula dari komunikasi bisnis waralaba BreadTalk pada 3 Mei 2002, yang berlanjut dengan pendirian PT. Talkindo Selaksa Anugrah (Pemohon I) pada 2 Oktober 2002 dan penandatanganan Perjanjian Waralaba pada 14 Februari 2003 antara Pemohon I dan Termohon. Pemohon I berhasil mengembangkan sekitar 207 gerai BreadTalk di Indonesia. Perjanjian Waralaba mengatur pembayaran Biaya Dasar US$ 250.000 dan Biaya Berkelanjutan (royalti) 4% dari pendapatan kotor, yang telah dibayar Pemohon I sejak 2003 hingga Juni 2011. [HAL 11-18] Pada 27 Juni 2011, Termohon sepakat mengurangi royalti menjadi 2% untuk toko yang buka sejak 1 Januari 2011 melalui surat dari Mr. Jason Koo. Selanjutnya, pada 20 April 2016, kedua pihak sepakat mengubah perhitungan royalti menjadi biaya flat Rp. 1.500.000.000,00 per bulan mulai Juni 2016, yang dipenuhi Pemohon I hingga Maret 2020. Pada 19 Maret 2021, Termohon sepakat menghapuskan royalti periode April-Desember 2020 demi dukungan pandemi Covid-19. Namun, Termohon tetap menagihan biaya royalti secara semena-mena tanpa dasar yang jelas, yang memicu pendaftaran arbitrase oleh Termohon pada 20 September 2022. [HAL 19-29] Para Pemohon mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dengan dalil Termohon menyembunyikan dokumen menentukan dan melakukan tipu muslihat. Pertama, Termohon menyembunyikan dokumen peralihan kepemilikan merek \"BreadTalk\" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd. pada tahun 2012. Merek tersebut telah berakhir masa pelindungannya di DJKI atas nama Termohon pada Maret-Mei 2012, namun beralih ke BTG Vault Pte, Ltd. pada April-Mei 2012. Termohon tidak memberikan pemberitahuan tertulis maupun melakukan novasi Perjanjian Waralaba sebagaimana diwajibkan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba. Penyembunyian ini bersifat menentukan karena jika diketahui, Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan arbitrase, melainkan BTG Vault Pte, Ltd. [HAL 30-36] Kedua, Termohon menyembunyikan dokumen menentukan berupa Surat Royalti Concession Fee tertanggal 28 April 2020 yang memberikan keringanan royalti 100% untuk April 2020 dan 50% untuk Mei 2020, yang kemudian dikonfirmasi menjadi penghapusan total royalti April-Desember 2020 dalam *Minutes of Meeting* 19 Maret 2021. Penyembunyian ini menyebabkan Majelis Arbitrase keliru mempertimbangkan keadaan pandemi dan mengabulkan tagihan royalti yang seharusnya dibebaskan, sehingga memenuhi unsur dokumen menentukan yang disembunyikan menurut Pasal 70 huruf b UU AAPS. [HAL 37-46] Ketiga, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek dan tidak melakukan novasi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing*. Tindakan ini memenuhi unsur tipu muslihat Pasal 70 huruf c UU AAPS karena mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru mengenai kewenangan Termohon. [HAL 47-67] Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) sebagai pihak dalam arbitrase padahal Pemohon II bukan pihak dalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba hanya mengikat Termohon dan Pemohon I. Pemohon II menandatangani perjanjian hanya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Pemohon I, bukan secara pribadi. Pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono dan Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono menegaskan bahwa direktur tidak terikat secara pribadi atas perjanjian perusahaan kecuali ada jaminan pribadi tersendiri atau pelanggaran anggaran dasar. Pemohon II tidak pernah menerbitkan *personal guarantee*. Pengikutsertaan Pemohon II didasarkan pada Surat 3 Mei 2002 yang telah digantikan dan dibatalkan oleh Perjanjian Waralaba (Pasal 23.3), serta alamat korespondensi yang digunakan untuk perusahaan, bukan pribadi. Tindakan ini merupakan tipu muslihat yang menyebabkan Majelis Arbitrase keliru menjatuhkan tanggung renteng kepada Pemohon II. [HAL 68-79] Kelima, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti melalui Surat tanggal 20 April 2016 yang mengubah royalti menjadi Rp. 1.500.000.000,00 flat per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan telah dilaksanakan secara konsisten sejak Juni 2016 hingga Maret 2020, dibuktikan dengan invoice dan bukti pembayaran yang sesuai dengan nilai tersebut. Termohon menagihan kekurangan biaya royalti seolah-olah kesepakatan tersebut tidak ada, padahal praktik pembayaran sebelumnya (seperti pada Surat 27 Juni 2011) juga tidak memerlukan addendum formal namun diakui oleh Termohon. Ketidakakuan ini merupakan tipu muslihat yang menyesatkan Majelis Arbitrase. [HAL 80-81] Keenam, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar yang jelas sebesar Rp. 74.425.970.227,- dalam Permohonan Arbitrase, padahal Pemohon I telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. [HAL 53-56] Dalam Putusan Arbitrase, Majelis Arbiter mengabulkan tagihan royalti dan bunga sebesar Rp66.217.400.991,- setelah mengurangi bunga periode 2020-2022. Pemohon I membantah dasar tagihan ini karena 9 invoice untuk periode November 2021-Juli 2022 tidak didasarkan pada laporan keuangan Pemohon I melainkan pada *forecast* atau perkiraan Termohon sendiri, sebagaimana diakui oleh saksi Termohon Low Swee Peng. Hal ini dianggap sebagai tipu muslihat karena tagihan tanpa dasar tersebut diterima oleh Majelis Arbitrase. [HAL 57-62] Ketujuh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) wanprestasi karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon I sejak 30 September 2005. Pemohon I membantah hal ini dengan menunjukkan bahwa Pemohon II tetap mengurus bisnis BreadTalk Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2005 dari Direktur Robert Suteja, dibuktikan dengan *Minutes of Meeting* Maret 2021 dan komunikasi WhatsApp April 2021. Termohon mengetahui dan mengakui keterlibatan Pemohon II hingga 2021, sehingga dalil wanprestasi dianggap tipu muslihat. [HAL 63-72] Kedelapan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan pembayaran Rp.1.500.000.000,- per bulan hanyalah pembayaran awal, bukan amandemen biaya royalti. Pemohon I membuktikan bahwa Surat tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Sean Kuan Wai (Termohon) dan Robert Suteja (Pemohon I) secara eksplisit menyatakan royalti dihitung berdasarkan jumlah tetap tunggal (*single fixed amount fee*) sejak Juni 2016. Pembayaran ini telah dilakukan secara konsisten hingga Maret 2020 tanpa keberatan dari Termohon. Surat tanggal 2 Mei 2016 yang digunakan Termohon sebagai dasar tagihan tambahan dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh Narti yang tidak berwenang dan tidak ada konfirmasi dari Termohon. [HAL 73-75] Kesembilan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris yang berlaku, sementara versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan. Pemohon I berargumen bahwa berdasarkan PP No. 16 Tahun 1997 dan UU No. 24 Tahun 2009, Perjanjian Waralaba wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia yang mengikat. Kedua versi perjanjian merupakan satu kesatuan, dan penggunaan Bahasa Indonesia adalah syarat sahnya perjanjian menurut hukum Indonesia. [HAL 76-78] Kesepuluh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon I wanprestasi karena melanggar klausul non-kompetisi (Pasal 21.1) akibat pendirian PT. Mako Anugerah Kreasindo. Pemohon I membantah bahwa klausul non-kompetisi dalam versi Bahasa Indonesia (yang mengikat) hanya melarang Pemberi Waralaba (Termohon), bukan Penerima Waralaba. Selain itu, Termohon tidak pernah keberatan atas bisnis sejenis Pemohon I (J.CO, Roppan) dan bahkan pernah bekerja sama dengan Pemohon II di Singapura. PT. Mako Anugerah Kreasindo juga telah berubah struktur kepemilikan sehingga tidak lagi terkait dengan Pemohon I. [HAL 79-81] Kesebelas, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo yang memberikan keterangan di luar kapasitasnya. Alex Yeo, yang berstatus sebagai karyawan BreadTalk International Franchise (bukan Termohon) dan pada tahun 2002 berstatus Senior Baker, memberikan keterangan mengenai proses negosiasi dan pembuatan Perjanjian Waralaba yang seharusnya tidak diketahui olehnya. Keterangan ini dianggap tidak sah menurut hukum acara karena bukan berdasarkan penglihatan/pengalaman langsung saksi, melainkan berdasarkan informasi orang lain atau pendapat pribadi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase. [HAL 82-83] Para Pemohon memohon agar Putusan Arbitrase dibatalkan dan menyatakan sengketa tidak dapat diselesaikan lagi melalui arbitrase karena Majelis Arbitrase tidak netral. Mereka juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara. [HAL 84-94] Termohon menolak seluruh dalil Pemohon. Termohon berargumen bahwa Pemohon II (Kusdianto Soewarno) adalah pihak pribadi yang memulai kerjasama dan terikat secara pribadi dalam Perjanjian Waralaba berdasarkan Surat Permohonan Kerjasama 3 Mei 2002 yang menjadi bagian integral perjanjian. Termohon juga menyanggah legalitas kuasa hukum Para Pemohon, mengklaim terjadi pencabutan kuasa diam-diam berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata karena adanya pergantian kuasa hukum dari Rekan Tri Hartanto menjadi Rekan Reinhard S.C. Situmorang, sehingga perbuatan kuasa lama dianggap tidak sah sejak sidang pertama. Termohon menegaskan bahwa Putusan Arbitrase telah final dan mengikat, serta permohonan pembatalan Pemohon tidak memiliki dasar hukum." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134929, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara ini adalah permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 oleh Para Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) terhadap Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 71 UU AAPS dengan pendaftaran pada 20 September 2023. [HAL 3-10] Latar belakang sengketa bermula dari komunikasi bisnis waralaba BreadTalk pada 3 Mei 2002, yang berlanjut dengan pendirian PT. Talkindo Selaksa Anugrah (Pemohon I) pada 2 Oktober 2002 dan penandatanganan Perjanjian Waralaba pada 14 Februari 2003 antara Pemohon I dan Termohon. Pemohon I berhasil mengembangkan sekitar 207 gerai BreadTalk di Indonesia. Perjanjian Waralaba mengatur pembayaran Biaya Dasar US$ 250.000 dan Biaya Berkelanjutan (royalti) 4% dari pendapatan kotor, yang telah dibayar Pemohon I sejak 2003 hingga Juni 2011. [HAL 11-18] Pada 27 Juni 2011, Termohon sepakat mengurangi royalti menjadi 2% untuk toko yang buka sejak 1 Januari 2011 melalui surat dari Mr. Jason Koo. Selanjutnya, pada 20 April 2016, kedua pihak sepakat mengubah perhitungan royalti menjadi biaya flat Rp. 1.500.000.000,00 per bulan mulai Juni 2016, yang dipenuhi Pemohon I hingga Maret 2020. Pada 19 Maret 2021, Termohon sepakat menghapuskan royalti periode April-Desember 2020 demi dukungan pandemi Covid-19. Namun, Termohon tetap menagihan biaya royalti secara semena-mena tanpa dasar yang jelas, yang memicu pendaftaran arbitrase oleh Termohon pada 20 September 2022. [HAL 19-29] Para Pemohon mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dengan dalil Termohon menyembunyikan dokumen menentukan dan melakukan tipu muslihat. Pertama, Termohon menyembunyikan dokumen peralihan kepemilikan merek \"BreadTalk\" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd. pada tahun 2012. Merek tersebut telah berakhir masa pelindungannya di DJKI atas nama Termohon pada Maret-Mei 2012, namun beralih ke BTG Vault Pte, Ltd. pada April-Mei 2012. Termohon tidak memberikan pemberitahuan tertulis maupun melakukan novasi Perjanjian Waralaba sebagaimana diwajibkan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba. Penyembunyian ini bersifat menentukan karena jika diketahui, Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan arbitrase, melainkan BTG Vault Pte, Ltd. [HAL 30-36] Kedua, Termohon menyembunyikan dokumen menentukan berupa Surat Royalti Concession Fee tertanggal 28 April 2020 yang memberikan keringanan royalti 100% untuk April 2020 dan 50% untuk Mei 2020, yang kemudian dikonfirmasi menjadi penghapusan total royalti April-Desember 2020 dalam *Minutes of Meeting* 19 Maret 2021. Penyembunyian ini menyebabkan Majelis Arbitrase keliru mempertimbangkan keadaan pandemi dan mengabulkan tagihan royalti yang seharusnya dibebaskan, sehingga memenuhi unsur dokumen menentukan yang disembunyikan menurut Pasal 70 huruf b UU AAPS. [HAL 37-46] Ketiga, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek dan tidak melakukan novasi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing*. Tindakan ini memenuhi unsur tipu muslihat Pasal 70 huruf c UU AAPS karena mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru mengenai kewenangan Termohon. [HAL 47-67] Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) sebagai pihak dalam arbitrase padahal Pemohon II bukan pihak dalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba hanya mengikat Termohon dan Pemohon I. Pemohon II menandatangani perjanjian hanya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Pemohon I, bukan secara pribadi. Pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono dan Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono menegaskan bahwa direktur tidak terikat secara pribadi atas perjanjian perusahaan kecuali ada jaminan pribadi tersendiri atau pelanggaran anggaran dasar. Pemohon II tidak pernah menerbitkan *personal guarantee*. Pengikutsertaan Pemohon II didasarkan pada Surat 3 Mei 2002 yang telah digantikan dan dibatalkan oleh Perjanjian Waralaba (Pasal 23.3), serta alamat korespondensi yang digunakan untuk perusahaan, bukan pribadi. Tindakan ini merupakan tipu muslihat yang menyebabkan Majelis Arbitrase keliru menjatuhkan tanggung renteng kepada Pemohon II. [HAL 68-79] Kelima, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti melalui Surat tanggal 20 April 2016 yang mengubah royalti menjadi Rp. 1.500.000.000,00 flat per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan telah dilaksanakan secara konsisten sejak Juni 2016 hingga Maret 2020, dibuktikan dengan invoice dan bukti pembayaran yang sesuai dengan nilai tersebut. Termohon menagihan kekurangan biaya royalti seolah-olah kesepakatan tersebut tidak ada, padahal praktik pembayaran sebelumnya (seperti pada Surat 27 Juni 2011) juga tidak memerlukan addendum formal namun diakui oleh Termohon. Ketidakakuan ini merupakan tipu muslihat yang menyesatkan Majelis Arbitrase. [HAL 80-81] Keenam, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar yang jelas sebesar Rp. 74.425.970.227,- dalam Permohonan Arbitrase, padahal Pemohon I telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. [HAL 53-56] Dalam Putusan Arbitrase, Majelis Arbiter mengabulkan tagihan royalti dan bunga sebesar Rp66.217.400.991,- setelah mengurangi bunga periode 2020-2022. Pemohon I membantah dasar tagihan ini karena 9 invoice untuk periode November 2021-Juli 2022 tidak didasarkan pada laporan keuangan Pemohon I melainkan pada *forecast* atau perkiraan Termohon sendiri, sebagaimana diakui oleh saksi Termohon Low Swee Peng. Hal ini dianggap sebagai tipu muslihat karena tagihan tanpa dasar tersebut diterima oleh Majelis Arbitrase. [HAL 57-62] Ketujuh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) wanprestasi karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon I sejak 30 September 2005. Pemohon I membantah hal ini dengan menunjukkan bahwa Pemohon II tetap mengurus bisnis BreadTalk Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2005 dari Direktur Robert Suteja, dibuktikan dengan *Minutes of Meeting* Maret 2021 dan komunikasi WhatsApp April 2021. Termohon mengetahui dan mengakui keterlibatan Pemohon II hingga 2021, sehingga dalil wanprestasi dianggap tipu muslihat. [HAL 63-72] Kedelapan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan pembayaran Rp.1.500.000.000,- per bulan hanyalah pembayaran awal, bukan amandemen biaya royalti. Pemohon I membuktikan bahwa Surat tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Sean Kuan Wai (Termohon) dan Robert Suteja (Pemohon I) secara eksplisit menyatakan royalti dihitung berdasarkan jumlah tetap tunggal (*single fixed amount fee*) sejak Juni 2016. Pembayaran ini telah dilakukan secara konsisten hingga Maret 2020 tanpa keberatan dari Termohon. Surat tanggal 2 Mei 2016 yang digunakan Termohon sebagai dasar tagihan tambahan dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh Narti yang tidak berwenang dan tidak ada konfirmasi dari Termohon. [HAL 73-75] Kesembilan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris yang berlaku, sementara versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan. Pemohon I berargumen bahwa berdasarkan PP No. 16 Tahun 1997 dan UU No. 24 Tahun 2009, Perjanjian Waralaba wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia yang mengikat. Kedua versi perjanjian merupakan satu kesatuan, dan penggunaan Bahasa Indonesia adalah syarat sahnya perjanjian menurut hukum Indonesia. [HAL 76-78] Kesepuluh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon I wanprestasi karena melanggar klausul non-kompetisi (Pasal 21.1) akibat pendirian PT. Mako Anugerah Kreasindo. Pemohon I membantah bahwa klausul non-kompetisi dalam versi Bahasa Indonesia (yang mengikat) hanya melarang Pemberi Waralaba (Termohon), bukan Penerima Waralaba. Selain itu, Termohon tidak pernah keberatan atas bisnis sejenis Pemohon I (J.CO, Roppan) dan bahkan pernah bekerja sama dengan Pemohon II di Singapura. PT. Mako Anugerah Kreasindo juga telah berubah struktur kepemilikan sehingga tidak lagi terkait dengan Pemohon I. [HAL 79-81] Kesebelas, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo yang memberikan keterangan di luar kapasitasnya. Alex Yeo, yang berstatus sebagai karyawan BreadTalk International Franchise (bukan Termohon) dan pada tahun 2002 berstatus Senior Baker, memberikan keterangan mengenai proses negosiasi dan pembuatan Perjanjian Waralaba yang seharusnya tidak diketahui olehnya. Keterangan ini dianggap tidak sah menurut hukum acara karena bukan berdasarkan penglihatan/pengalaman langsung saksi, melainkan berdasarkan informasi orang lain atau pendapat pribadi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase. [HAL 82-83] Para Pemohon memohon agar Putusan Arbitrase dibatalkan dan menyatakan sengketa tidak dapat diselesaikan lagi melalui arbitrase karena Majelis Arbitrase tidak netral. Mereka juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara. [HAL 84-94] Termohon menolak seluruh dalil Pemohon. Termohon berargumen bahwa Pemohon II (Kusdianto Soewarno) adalah pihak pribadi yang memulai kerjasama dan terikat secara pribadi dalam Perjanjian Waralaba berdasarkan Surat Permohonan Kerjasama 3 Mei 2002 yang menjadi bagian integral perjanjian. Termohon juga menyanggah legalitas kuasa hukum Para Pemohon, mengklaim terjadi pencabutan kuasa diam-diam berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata karena adanya pergantian kuasa hukum dari Rekan Tri Hartanto menjadi Rekan Reinhard S.C. Situmorang, sehingga perbuatan kuasa lama dianggap tidak sah sejak sidang pertama. Termohon menegaskan bahwa Putusan Arbitrase telah final dan mengikat, serta permohonan pembatalan Pemohon tidak memiliki dasar hukum. [HAL 95-117] Dalam jawaban Termohon, ditekankan bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat atau penyembunyian dokumen (Pasal 70 UU AAPS), yang tidak dipenuhi dalam perkara ini. Termohon membantah dalil penyembunyian peralihan merek kepada BTG Vault Pte, Ltd., dengan menyatakan bahwa hal tersebut adalah mekanisme internal satu grup perusahaan, data bersifat publik, dan telah diketahui Pemohon I sehingga tidak ada unsur penyembunyian. Termohon juga membantah dalil penyembunyian dokumen keringanan royalti, dengan menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan pengulangan dari pemeriksaan arbitrase sebelumnya dan Pemohon gagal membuktikan keberadaan dokumen yang disembunyikan. Terkait dalil tipu muslihat, Termohon membantah seluruhnya dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut telah diuji dan ditolak dalam pemeriksaan arbitrase, sehingga tidak relevan untuk diperiksa kembali. Khususnya, Termohon menegaskan bahwa Pemohon II terikat secara pribadi karena menandatangani perjanjian dalam kapasitas ganda, penagihan royalti dilakukan sesuai perjanjian dengan sistem pembayaran awal dan akumulasi selisih, serta klausul non-kompetisi mengacu pada versi Bahasa Inggris yang dianggap sesuai maksud perjanjian. Termohon juga menolak dalil tipu muslihat terkait saksi Alex Yeo, menyatakan bahwa kesalahan saksi dapat diabaikan tanpa menyebabkan tipu muslihat. [HAL 118-137] Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan bahwa pemilihan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara menutup peluang pembatalan putusan di pengadilan karena sifatnya yang final dan mengikat, serta tidak mengatur mekanisme pembatalan. Turut Termohon juga mengajukan eksepsi *error in persona* berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2023 Pasal 24 ayat (6) yang menyatakan arbiter/lembaga arbitrase bukan pihak dalam perkara pembatalan, sehingga penempatan BANI sebagai Turut Termohon adalah cacat formil." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 134957, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara ini adalah permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 oleh Para Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) terhadap Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 71 UU AAPS dengan pendaftaran pada 20 September 2023. [HAL 3-10] Latar belakang sengketa bermula dari komunikasi bisnis waralaba BreadTalk pada 3 Mei 2002, yang berlanjut dengan pendirian PT. Talkindo Selaksa Anugrah (Pemohon I) pada 2 Oktober 2002 dan penandatanganan Perjanjian Waralaba pada 14 Februari 2003 antara Pemohon I dan Termohon. Pemohon I berhasil mengembangkan sekitar 207 gerai BreadTalk di Indonesia. Perjanjian Waralaba mengatur pembayaran Biaya Dasar US$ 250.000 dan Biaya Berkelanjutan (royalti) 4% dari pendapatan kotor, yang telah dibayar Pemohon I sejak 2003 hingga Juni 2011. [HAL 11-18] Pada 27 Juni 2011, Termohon sepakat mengurangi royalti menjadi 2% untuk toko yang buka sejak 1 Januari 2011 melalui surat dari Mr. Jason Koo. Selanjutnya, pada 20 April 2016, kedua pihak sepakat mengubah perhitungan royalti menjadi biaya flat Rp. 1.500.000.000,00 per bulan mulai Juni 2016, yang dipenuhi Pemohon I hingga Maret 2020. Pada 19 Maret 2021, Termohon sepakat menghapuskan royalti periode April-Desember 2020 demi dukungan pandemi Covid-19. Namun, Termohon tetap menagihan biaya royalti secara semena-mena tanpa dasar yang jelas, yang memicu pendaftaran arbitrase oleh Termohon pada 20 September 2022. [HAL 19-29] Para Pemohon mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dengan dalil Termohon menyembunyikan dokumen menentukan dan melakukan tipu muslihat. Pertama, Termohon menyembunyikan dokumen peralihan kepemilikan merek \"BreadTalk\" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd. pada tahun 2012. Merek tersebut telah berakhir masa pelindungannya di DJKI atas nama Termohon pada Maret-Mei 2012, namun beralih ke BTG Vault Pte, Ltd. pada April-Mei 2012. Termohon tidak memberikan pemberitahuan tertulis maupun melakukan novasi Perjanjian Waralaba sebagaimana diwajibkan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba. Penyembunyian ini bersifat menentukan karena jika diketahui, Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan arbitrase, melainkan BTG Vault Pte, Ltd. [HAL 30-36] Kedua, Termohon menyembunyikan dokumen menentukan berupa Surat Royalti Concession Fee tertanggal 28 April 2020 yang memberikan keringanan royalti 100% untuk April 2020 dan 50% untuk Mei 2020, yang kemudian dikonfirmasi menjadi penghapusan total royalti April-Desember 2020 dalam *Minutes of Meeting* 19 Maret 2021. Penyembunyian ini menyebabkan Majelis Arbitrase keliru mempertimbangkan keadaan pandemi dan mengabulkan tagihan royalti yang seharusnya dibebaskan, sehingga memenuhi unsur dokumen menentukan yang disembunyikan menurut Pasal 70 huruf b UU AAPS. [HAL 37-46] Ketiga, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek dan tidak melakukan novasi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing*. Tindakan ini memenuhi unsur tipu muslihat Pasal 70 huruf c UU AAPS karena mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru mengenai kewenangan Termohon. [HAL 47-67] Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) sebagai pihak dalam arbitrase padahal Pemohon II bukan pihak dalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba hanya mengikat Termohon dan Pemohon I. Pemohon II menandatangani perjanjian hanya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Pemohon I, bukan secara pribadi. Pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono dan Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono menegaskan bahwa direktur tidak terikat secara pribadi atas perjanjian perusahaan kecuali ada jaminan pribadi tersendiri atau pelanggaran anggaran dasar. Pemohon II tidak pernah menerbitkan *personal guarantee*. Pengikutsertaan Pemohon II didasarkan pada Surat 3 Mei 2002 yang telah digantikan dan dibatalkan oleh Perjanjian Waralaba (Pasal 23.3), serta alamat korespondensi yang digunakan untuk perusahaan, bukan pribadi. Tindakan ini merupakan tipu muslihat yang menyebabkan Majelis Arbitrase keliru menjatuhkan tanggung renteng kepada Pemohon II. [HAL 68-79] Kelima, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti melalui Surat tanggal 20 April 2016 yang mengubah royalti menjadi Rp. 1.500.000.000,00 flat per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan telah dilaksanakan secara konsisten sejak Juni 2016 hingga Maret 2020, dibuktikan dengan invoice dan bukti pembayaran yang sesuai dengan nilai tersebut. Termohon menagihan kekurangan biaya royalti seolah-olah kesepakatan tersebut tidak ada, padahal praktik pembayaran sebelumnya (seperti pada Surat 27 Juni 2011) juga tidak memerlukan addendum formal namun diakui oleh Termohon. Ketidakakuan ini merupakan tipu muslihat yang menyesatkan Majelis Arbitrase. [HAL 80-81] Keenam, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar yang jelas sebesar Rp. 74.425.970.227,- dalam Permohonan Arbitrase, padahal Pemohon I telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. [HAL 53-56] Dalam Putusan Arbitrase, Majelis Arbiter mengabulkan tagihan royalti dan bunga sebesar Rp66.217.400.991,- setelah mengurangi bunga periode 2020-2022. Pemohon I membantah dasar tagihan ini karena 9 invoice untuk periode November 2021-Juli 2022 tidak didasarkan pada laporan keuangan Pemohon I melainkan pada *forecast* atau perkiraan Termohon sendiri, sebagaimana diakui oleh saksi Termohon Low Swee Peng. Hal ini dianggap sebagai tipu muslihat karena tagihan tanpa dasar tersebut diterima oleh Majelis Arbitrase. [HAL 57-62] Ketujuh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) wanprestasi karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon I sejak 30 September 2005. Pemohon I membantah hal ini dengan menunjukkan bahwa Pemohon II tetap mengurus bisnis BreadTalk Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2005 dari Direktur Robert Suteja, dibuktikan dengan *Minutes of Meeting* Maret 2021 dan komunikasi WhatsApp April 2021. Termohon mengetahui dan mengakui keterlibatan Pemohon II hingga 2021, sehingga dalil wanprestasi dianggap tipu muslihat. [HAL 63-72] Kedelapan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan pembayaran Rp.1.500.000.000,- per bulan hanyalah pembayaran awal, bukan amandemen biaya royalti. Pemohon I membuktikan bahwa Surat tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Sean Kuan Wai (Termohon) dan Robert Suteja (Pemohon I) secara eksplisit menyatakan royalti dihitung berdasarkan jumlah tetap tunggal (*single fixed amount fee*) sejak Juni 2016. Pembayaran ini telah dilakukan secara konsisten hingga Maret 2020 tanpa keberatan dari Termohon. Surat tanggal 2 Mei 2016 yang digunakan Termohon sebagai dasar tagihan tambahan dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh Narti yang tidak berwenang dan tidak ada konfirmasi dari Termohon. [HAL 73-75] Kesembilan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris yang berlaku, sementara versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan. Pemohon I berargumen bahwa berdasarkan PP No. 16 Tahun 1997 dan UU No. 24 Tahun 2009, Perjanjian Waralaba wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia yang mengikat. Kedua versi perjanjian merupakan satu kesatuan, dan penggunaan Bahasa Indonesia adalah syarat sahnya perjanjian menurut hukum Indonesia. [HAL 76-78] Kesepuluh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon I wanprestasi karena melanggar klausul non-kompetisi (Pasal 21.1) akibat pendirian PT. Mako Anugerah Kreasindo. Pemohon I membantah bahwa klausul non-kompetisi dalam versi Bahasa Indonesia (yang mengikat) hanya melarang Pemberi Waralaba (Termohon), bukan Penerima Waralaba. Selain itu, Termohon tidak pernah keberatan atas bisnis sejenis Pemohon I (J.CO, Roppan) dan bahkan pernah bekerja sama dengan Pemohon II di Singapura. PT. Mako Anugerah Kreasindo juga telah berubah struktur kepemilikan sehingga tidak lagi terkait dengan Pemohon I. [HAL 79-81] Kesebelas, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo yang memberikan keterangan di luar kapasitasnya. Alex Yeo, yang berstatus sebagai karyawan BreadTalk International Franchise (bukan Termohon) dan pada tahun 2002 berstatus Senior Baker, memberikan keterangan mengenai proses negosiasi dan pembuatan Perjanjian Waralaba yang seharusnya tidak diketahui olehnya. Keterangan ini dianggap tidak sah menurut hukum acara karena bukan berdasarkan penglihatan/pengalaman langsung saksi, melainkan berdasarkan informasi orang lain atau pendapat pribadi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase. [HAL 82-83] Para Pemohon memohon agar Putusan Arbitrase dibatalkan dan menyatakan sengketa tidak dapat diselesaikan lagi melalui arbitrase karena Majelis Arbitrase tidak netral. Mereka juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara. [HAL 84-94] Termohon menolak seluruh dalil Pemohon. Termohon berargumen bahwa Pemohon II (Kusdianto Soewarno) adalah pihak pribadi yang memulai kerjasama dan terikat secara pribadi dalam Perjanjian Waralaba berdasarkan Surat Permohonan Kerjasama 3 Mei 2002 yang menjadi bagian integral perjanjian. Termohon juga menyanggah legalitas kuasa hukum Para Pemohon, mengklaim terjadi pencabutan kuasa diam-diam berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata karena adanya pergantian kuasa hukum dari Rekan Tri Hartanto menjadi Rekan Reinhard S.C. Situmorang, sehingga perbuatan kuasa lama dianggap tidak sah sejak sidang pertama. Termohon menegaskan bahwa Putusan Arbitrase telah final dan mengikat, serta permohonan pembatalan Pemohon tidak memiliki dasar hukum. [HAL 95-117] Dalam jawaban Termohon, ditekankan bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat atau penyembunyian dokumen (Pasal 70 UU AAPS), yang tidak dipenuhi dalam perkara ini. Termohon membantah dalil penyembunyian peralihan merek kepada BTG Vault Pte, Ltd., dengan menyatakan bahwa hal tersebut adalah mekanisme internal satu grup perusahaan, data bersifat publik, dan telah diketahui Pemohon I sehingga tidak ada unsur penyembunyian. Termohon juga membantah dalil penyembunyian dokumen keringanan royalti, dengan menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan pengulangan dari pemeriksaan arbitrase sebelumnya dan Pemohon gagal membuktikan keberadaan dokumen yang disembunyikan. Terkait dalil tipu muslihat, Termohon membantah seluruhnya dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut telah diuji dan ditolak dalam pemeriksaan arbitrase, sehingga tidak relevan untuk diperiksa kembali. Khususnya, Termohon menegaskan bahwa Pemohon II terikat secara pribadi karena menandatangani perjanjian dalam kapasitas ganda, penagihan royalti dilakukan sesuai perjanjian dengan sistem pembayaran awal dan akumulasi selisih, serta klausul non-kompetisi mengacu pada versi Bahasa Inggris yang dianggap sesuai maksud perjanjian. Termohon juga menolak dalil tipu muslihat terkait saksi Alex Yeo, menyatakan bahwa kesalahan saksi dapat diabaikan tanpa menyebabkan tipu muslihat. [HAL 118-137] Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan bahwa pemilihan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara menutup peluang pembatalan putusan di pengadilan karena sifatnya yang final dan mengikat, serta tidak mengatur mekanisme pembatalan. Turut Termohon juga mengajukan eksepsi *error in persona* berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2023 Pasal 24 ayat (6) yang menyatakan arbiter/lembaga arbitrase bukan pihak dalam perkara pembatalan, sehingga penempatan BANI sebagai Turut Termohon adalah cacat formil. [HAL 138-143] Turut Termohon menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dan yurisprudensi Mahkamah Agung (termasuk Putusan No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, dan No." + }, + { + "window": 4, + "input_chars": 134882, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara ini adalah permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 oleh Para Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) terhadap Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 71 UU AAPS dengan pendaftaran pada 20 September 2023. [HAL 3-10] Latar belakang sengketa bermula dari komunikasi bisnis waralaba BreadTalk pada 3 Mei 2002, yang berlanjut dengan pendirian PT. Talkindo Selaksa Anugrah (Pemohon I) pada 2 Oktober 2002 dan penandatanganan Perjanjian Waralaba pada 14 Februari 2003 antara Pemohon I dan Termohon. Pemohon I berhasil mengembangkan sekitar 207 gerai BreadTalk di Indonesia. Perjanjian Waralaba mengatur pembayaran Biaya Dasar US$ 250.000 dan Biaya Berkelanjutan (royalti) 4% dari pendapatan kotor, yang telah dibayar Pemohon I sejak 2003 hingga Juni 2011. [HAL 11-18] Pada 27 Juni 2011, Termohon sepakat mengurangi royalti menjadi 2% untuk toko yang buka sejak 1 Januari 2011 melalui surat dari Mr. Jason Koo. Selanjutnya, pada 20 April 2016, kedua pihak sepakat mengubah perhitungan royalti menjadi biaya flat Rp. 1.500.000.000,00 per bulan mulai Juni 2016, yang dipenuhi Pemohon I hingga Maret 2020. Pada 19 Maret 2021, Termohon sepakat menghapuskan royalti periode April-Desember 2020 demi dukungan pandemi Covid-19. Namun, Termohon tetap menagihan biaya royalti secara semena-mena tanpa dasar yang jelas, yang memicu pendaftaran arbitrase oleh Termohon pada 20 September 2022. [HAL 19-29] Para Pemohon mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dengan dalil Termohon menyembunyikan dokumen menentukan dan melakukan tipu muslihat. Pertama, Termohon menyembunyikan dokumen peralihan kepemilikan merek \"BreadTalk\" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd. pada tahun 2012. Merek tersebut telah berakhir masa pelindungannya di DJKI atas nama Termohon pada Maret-Mei 2012, namun beralih ke BTG Vault Pte, Ltd. pada April-Mei 2012. Termohon tidak memberikan pemberitahuan tertulis maupun melakukan novasi Perjanjian Waralaba sebagaimana diwajibkan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba. Penyembunyian ini bersifat menentukan karena jika diketahui, Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan arbitrase, melainkan BTG Vault Pte, Ltd. [HAL 30-36] Kedua, Termohon menyembunyikan dokumen menentukan berupa Surat Royalti Concession Fee tertanggal 28 April 2020 yang memberikan keringanan royalti 100% untuk April 2020 dan 50% untuk Mei 2020, yang kemudian dikonfirmasi menjadi penghapusan total royalti April-Desember 2020 dalam *Minutes of Meeting* 19 Maret 2021. Penyembunyian ini menyebabkan Majelis Arbitrase keliru mempertimbangkan keadaan pandemi dan mengabulkan tagihan royalti yang seharusnya dibebaskan, sehingga memenuhi unsur dokumen menentukan yang disembunyikan menurut Pasal 70 huruf b UU AAPS. [HAL 37-46] Ketiga, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek dan tidak melakukan novasi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing*. Tindakan ini memenuhi unsur tipu muslihat Pasal 70 huruf c UU AAPS karena mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru mengenai kewenangan Termohon. [HAL 47-67] Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) sebagai pihak dalam arbitrase padahal Pemohon II bukan pihak dalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba hanya mengikat Termohon dan Pemohon I. Pemohon II menandatangani perjanjian hanya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Pemohon I, bukan secara pribadi. Pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono dan Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono menegaskan bahwa direktur tidak terikat secara pribadi atas perjanjian perusahaan kecuali ada jaminan pribadi tersendiri atau pelanggaran anggaran dasar. Pemohon II tidak pernah menerbitkan *personal guarantee*. Pengikutsertaan Pemohon II didasarkan pada Surat 3 Mei 2002 yang telah digantikan dan dibatalkan oleh Perjanjian Waralaba (Pasal 23.3), serta alamat korespondensi yang digunakan untuk perusahaan, bukan pribadi. Tindakan ini merupakan tipu muslihat yang menyebabkan Majelis Arbitrase keliru menjatuhkan tanggung renteng kepada Pemohon II. [HAL 68-79] Kelima, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti melalui Surat tanggal 20 April 2016 yang mengubah royalti menjadi Rp. 1.500.000.000,00 flat per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan telah dilaksanakan secara konsisten sejak Juni 2016 hingga Maret 2020, dibuktikan dengan invoice dan bukti pembayaran yang sesuai dengan nilai tersebut. Termohon menagihan kekurangan biaya royalti seolah-olah kesepakatan tersebut tidak ada, padahal praktik pembayaran sebelumnya (seperti pada Surat 27 Juni 2011) juga tidak memerlukan addendum formal namun diakui oleh Termohon. Ketidakakuan ini merupakan tipu muslihat yang menyesatkan Majelis Arbitrase. [HAL 80-81] Keenam, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar yang jelas sebesar Rp. 74.425.970.227,- dalam Permohonan Arbitrase, padahal Pemohon I telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. [HAL 53-56] Dalam Putusan Arbitrase, Majelis Arbiter mengabulkan tagihan royalti dan bunga sebesar Rp66.217.400.991,- setelah mengurangi bunga periode 2020-2022. Pemohon I membantah dasar tagihan ini karena 9 invoice untuk periode November 2021-Juli 2022 tidak didasarkan pada laporan keuangan Pemohon I melainkan pada *forecast* atau perkiraan Termohon sendiri, sebagaimana diakui oleh saksi Termohon Low Swee Peng. Hal ini dianggap sebagai tipu muslihat karena tagihan tanpa dasar tersebut diterima oleh Majelis Arbitrase. [HAL 57-62] Ketujuh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) wanprestasi karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon I sejak 30 September 2005. Pemohon I membantah hal ini dengan menunjukkan bahwa Pemohon II tetap mengurus bisnis BreadTalk Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2005 dari Direktur Robert Suteja, dibuktikan dengan *Minutes of Meeting* Maret 2021 dan komunikasi WhatsApp April 2021. Termohon mengetahui dan mengakui keterlibatan Pemohon II hingga 2021, sehingga dalil wanprestasi dianggap tipu muslihat. [HAL 63-72] Kedelapan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan pembayaran Rp.1.500.000.000,- per bulan hanyalah pembayaran awal, bukan amandemen biaya royalti. Pemohon I membuktikan bahwa Surat tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Sean Kuan Wai (Termohon) dan Robert Suteja (Pemohon I) secara eksplisit menyatakan royalti dihitung berdasarkan jumlah tetap tunggal (*single fixed amount fee*) sejak Juni 2016. Pembayaran ini telah dilakukan secara konsisten hingga Maret 2020 tanpa keberatan dari Termohon. Surat tanggal 2 Mei 2016 yang digunakan Termohon sebagai dasar tagihan tambahan dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh Narti yang tidak berwenang dan tidak ada konfirmasi dari Termohon. [HAL 73-75] Kesembilan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris yang berlaku, sementara versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan. Pemohon I berargumen bahwa berdasarkan PP No. 16 Tahun 1997 dan UU No. 24 Tahun 2009, Perjanjian Waralaba wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia yang mengikat. Kedua versi perjanjian merupakan satu kesatuan, dan penggunaan Bahasa Indonesia adalah syarat sahnya perjanjian menurut hukum Indonesia. [HAL 76-78] Kesepuluh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon I wanprestasi karena melanggar klausul non-kompetisi (Pasal 21.1) akibat pendirian PT. Mako Anugerah Kreasindo. Pemohon I membantah bahwa klausul non-kompetisi dalam versi Bahasa Indonesia (yang mengikat) hanya melarang Pemberi Waralaba (Termohon), bukan Penerima Waralaba. Selain itu, Termohon tidak pernah keberatan atas bisnis sejenis Pemohon I (J.CO, Roppan) dan bahkan pernah bekerja sama dengan Pemohon II di Singapura. PT. Mako Anugerah Kreasindo juga telah berubah struktur kepemilikan sehingga tidak lagi terkait dengan Pemohon I. [HAL 79-81] Kesebelas, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo yang memberikan keterangan di luar kapasitasnya. Alex Yeo, yang berstatus sebagai karyawan BreadTalk International Franchise (bukan Termohon) dan pada tahun 2002 berstatus Senior Baker, memberikan keterangan mengenai proses negosiasi dan pembuatan Perjanjian Waralaba yang seharusnya tidak diketahui olehnya. Keterangan ini dianggap tidak sah menurut hukum acara karena bukan berdasarkan penglihatan/pengalaman langsung saksi, melainkan berdasarkan informasi orang lain atau pendapat pribadi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase. [HAL 82-83] Para Pemohon memohon agar Putusan Arbitrase dibatalkan dan menyatakan sengketa tidak dapat diselesaikan lagi melalui arbitrase karena Majelis Arbitrase tidak netral. Mereka juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara. [HAL 84-94] Termohon menolak seluruh dalil Pemohon. Termohon berargumen bahwa Pemohon II (Kusdianto Soewarno) adalah pihak pribadi yang memulai kerjasama dan terikat secara pribadi dalam Perjanjian Waralaba berdasarkan Surat Permohonan Kerjasama 3 Mei 2002 yang menjadi bagian integral perjanjian. Termohon juga menyanggah legalitas kuasa hukum Para Pemohon, mengklaim terjadi pencabutan kuasa diam-diam berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata karena adanya pergantian kuasa hukum dari Rekan Tri Hartanto menjadi Rekan Reinhard S.C. Situmorang, sehingga perbuatan kuasa lama dianggap tidak sah sejak sidang pertama. Termohon menegaskan bahwa Putusan Arbitrase telah final dan mengikat, serta permohonan pembatalan Pemohon tidak memiliki dasar hukum. [HAL 95-117] Dalam jawaban Termohon, ditekankan bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat atau penyembunyian dokumen (Pasal 70 UU AAPS), yang tidak dipenuhi dalam perkara ini. Termohon membantah dalil penyembunyian peralihan merek kepada BTG Vault Pte, Ltd., dengan menyatakan bahwa hal tersebut adalah mekanisme internal satu grup perusahaan, data bersifat publik, dan telah diketahui Pemohon I sehingga tidak ada unsur penyembunyian. Termohon juga membantah dalil penyembunyian dokumen keringanan royalti, dengan menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan pengulangan dari pemeriksaan arbitrase sebelumnya dan Pemohon gagal membuktikan keberadaan dokumen yang disembunyikan. Terkait dalil tipu muslihat, Termohon membantah seluruhnya dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut telah diuji dan ditolak dalam pemeriksaan arbitrase, sehingga tidak relevan untuk diperiksa kembali. Khususnya, Termohon menegaskan bahwa Pemohon II terikat secara pribadi karena menandatangani perjanjian dalam kapasitas ganda, penagihan royalti dilakukan sesuai perjanjian dengan sistem pembayaran awal dan akumulasi selisih, serta klausul non-kompetisi mengacu pada versi Bahasa Inggris yang dianggap sesuai maksud perjanjian. Termohon juga menolak dalil tipu muslihat terkait saksi Alex Yeo, menyatakan bahwa kesalahan saksi dapat diabaikan tanpa menyebabkan tipu muslihat. [HAL 118-137] Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan bahwa pemilihan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara menutup peluang pembatalan putusan di pengadilan karena sifatnya yang final dan mengikat, serta tidak mengatur mekanisme pembatalan. Turut Termohon juga mengajukan eksepsi *error in persona* berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2023 Pasal 24 ayat (6) yang menyatakan arbiter/lembaga arbitrase bukan pihak dalam perkara pembatalan, sehingga penempatan BANI sebagai Turut Termohon adalah cacat formil. [HAL 138-143] Turut Termohon menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dan yurisprudensi Mahkamah Agung, pembatalan putusan arbitrase harus memenuhi syarat ketat." + }, + { + "window": 5, + "input_chars": 34549, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara ini adalah permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 oleh Para Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) terhadap Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 71 UU AAPS dengan pendaftaran pada 20 September 2023. [HAL 3-10] Latar belakang sengketa bermula dari komunikasi bisnis waralaba BreadTalk pada 3 Mei 2002, yang berlanjut dengan pendirian PT. Talkindo Selaksa Anugrah (Pemohon I) pada 2 Oktober 2002 dan penandatanganan Perjanjian Waralaba pada 14 Februari 2003 antara Pemohon I dan Termohon. Pemohon I berhasil mengembangkan sekitar 207 gerai BreadTalk di Indonesia. Perjanjian Waralaba mengatur pembayaran Biaya Dasar US$ 250.000 dan Biaya Berkelanjutan (royalti) 4% dari pendapatan kotor, yang telah dibayar Pemohon I sejak 2003 hingga Juni 2011. [HAL 11-18] Pada 27 Juni 2011, Termohon sepakat mengurangi royalti menjadi 2% untuk toko yang buka sejak 1 Januari 2011 melalui surat dari Mr. Jason Koo. Selanjutnya, pada 20 April 2016, kedua pihak sepakat mengubah perhitungan royalti menjadi biaya flat Rp. 1.500.000.000,00 per bulan mulai Juni 2016, yang dipenuhi Pemohon I hingga Maret 2020. Pada 19 Maret 2021, Termohon sepakat menghapuskan royalti periode April-Desember 2020 demi dukungan pandemi Covid-19. Namun, Termohon tetap menagihan biaya royalti secara semena-mena tanpa dasar yang jelas, yang memicu pendaftaran arbitrase oleh Termohon pada 20 September 2022. [HAL 19-29] Para Pemohon mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dengan dalil Termohon menyembunyikan dokumen menentukan dan melakukan tipu muslihat. Pertama, Termohon menyembunyikan dokumen peralihan kepemilikan merek \"BreadTalk\" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd. pada tahun 2012. Merek tersebut telah berakhir masa pelindungannya di DJKI atas nama Termohon pada Maret-Mei 2012, namun beralih ke BTG Vault Pte, Ltd. pada April-Mei 2012. Termohon tidak memberikan pemberitahuan tertulis maupun melakukan novasi Perjanjian Waralaba sebagaimana diwajibkan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba. Penyembunyian ini bersifat menentukan karena jika diketahui, Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan arbitrase, melainkan BTG Vault Pte, Ltd. [HAL 30-36] Kedua, Termohon menyembunyikan dokumen menentukan berupa Surat Royalti Concession Fee tertanggal 28 April 2020 yang memberikan keringanan royalti 100% untuk April 2020 dan 50% untuk Mei 2020, yang kemudian dikonfirmasi menjadi penghapusan total royalti April-Desember 2020 dalam *Minutes of Meeting* 19 Maret 2021. Penyembunyian ini menyebabkan Majelis Arbitrase keliru mempertimbangkan keadaan pandemi dan mengabulkan tagihan royalti yang seharusnya dibebaskan, sehingga memenuhi unsur dokumen menentukan yang disembunyikan menurut Pasal 70 huruf b UU AAPS. [HAL 37-46] Ketiga, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek dan tidak melakukan novasi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing*. Tindakan ini memenuhi unsur tipu muslihat Pasal 70 huruf c UU AAPS karena mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru mengenai kewenangan Termohon. [HAL 47-67] Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) sebagai pihak dalam arbitrase padahal Pemohon II bukan pihak dalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba hanya mengikat Termohon dan Pemohon I. Pemohon II menandatangani perjanjian hanya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Pemohon I, bukan secara pribadi. Pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono dan Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono menegaskan bahwa direktur tidak terikat secara pribadi atas perjanjian perusahaan kecuali ada jaminan pribadi tersendiri atau pelanggaran anggaran dasar. Pemohon II tidak pernah menerbitkan *personal guarantee*. Pengikutsertaan Pemohon II didasarkan pada Surat 3 Mei 2002 yang telah digantikan dan dibatalkan oleh Perjanjian Waralaba (Pasal 23.3), serta alamat korespondensi yang digunakan untuk perusahaan, bukan pribadi. Tindakan ini merupakan tipu muslihat yang menyebabkan Majelis Arbitrase keliru menjatuhkan tanggung renteng kepada Pemohon II. [HAL 68-79] Kelima, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti melalui Surat tanggal 20 April 2016 yang mengubah royalti menjadi Rp. 1.500.000.000,00 flat per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan telah dilaksanakan secara konsisten sejak Juni 2016 hingga Maret 2020, dibuktikan dengan invoice dan bukti pembayaran yang sesuai dengan nilai tersebut. Termohon menagihan kekurangan biaya royalti seolah-olah kesepakatan tersebut tidak ada, padahal praktik pembayaran sebelumnya (seperti pada Surat 27 Juni 2011) juga tidak memerlukan addendum formal namun diakui oleh Termohon. Ketidakakuan ini merupakan tipu muslihat yang menyesatkan Majelis Arbitrase. [HAL 80-81] Keenam, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar yang jelas sebesar Rp. 74.425.970.227,- dalam Permohonan Arbitrase, padahal Pemohon I telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. [HAL 53-56] Dalam Putusan Arbitrase, Majelis Arbiter mengabulkan tagihan royalti dan bunga sebesar Rp66.217.400.991,- setelah mengurangi bunga periode 2020-2022. Pemohon I membantah dasar tagihan ini karena 9 invoice untuk periode November 2021-Juli 2022 tidak didasarkan pada laporan keuangan Pemohon I melainkan pada *forecast* atau perkiraan Termohon sendiri, sebagaimana diakui oleh saksi Termohon Low Swee Peng. Hal ini dianggap sebagai tipu muslihat karena tagihan tanpa dasar tersebut diterima oleh Majelis Arbitrase. [HAL 57-62] Ketujuh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) wanprestasi karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon I sejak 30 September 2005. Pemohon I membantah hal ini dengan menunjukkan bahwa Pemohon II tetap mengurus bisnis BreadTalk Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2005 dari Direktur Robert Suteja, dibuktikan dengan *Minutes of Meeting* Maret 2021 dan komunikasi WhatsApp April 2021. Termohon mengetahui dan mengakui keterlibatan Pemohon II hingga 2021, sehingga dalil wanprestasi dianggap tipu muslihat. [HAL 63-72] Kedelapan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan pembayaran Rp.1.500.000.000,- per bulan hanyalah pembayaran awal, bukan amandemen biaya royalti. Pemohon I membuktikan bahwa Surat tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Sean Kuan Wai (Termohon) dan Robert Suteja (Pemohon I) secara eksplisit menyatakan royalti dihitung berdasarkan jumlah tetap tunggal (*single fixed amount fee*) sejak Juni 2016. Pembayaran ini telah dilakukan secara konsisten hingga Maret 2020 tanpa keberatan dari Termohon. Surat tanggal 2 Mei 2016 yang digunakan Termohon sebagai dasar tagihan tambahan dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh Narti yang tidak berwenang dan tidak ada konfirmasi dari Termohon. [HAL 73-75] Kesembilan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris yang berlaku, sementara versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan. Pemohon I berargumen bahwa berdasarkan PP No. 16 Tahun 1997 dan UU No. 24 Tahun 2009, Perjanjian Waralaba wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia yang mengikat. Kedua versi perjanjian merupakan satu kesatuan, dan penggunaan Bahasa Indonesia adalah syarat sahnya perjanjian menurut hukum Indonesia. [HAL 76-78] Kesepuluh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon I wanprestasi karena melanggar klausul non-kompetisi (Pasal 21.1) akibat pendirian PT. Mako Anugerah Kreasindo. Pemohon I membantah bahwa klausul non-kompetisi dalam versi Bahasa Indonesia (yang mengikat) hanya melarang Pemberi Waralaba (Termohon), bukan Penerima Waralaba. Selain itu, Termohon tidak pernah keberatan atas bisnis sejenis Pemohon I (J.CO, Roppan) dan bahkan pernah bekerja sama dengan Pemohon II di Singapura. PT. Mako Anugerah Kreasindo juga telah berubah struktur kepemilikan sehingga tidak lagi terkait dengan Pemohon I. [HAL 79-81] Kesebelas, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo yang memberikan keterangan di luar kapasitasnya. Alex Yeo, yang berstatus sebagai karyawan BreadTalk International Franchise (bukan Termohon) dan pada tahun 2002 berstatus Senior Baker, memberikan keterangan mengenai proses negosiasi dan pembuatan Perjanjian Waralaba yang seharusnya tidak diketahui olehnya. Keterangan ini dianggap tidak sah menurut hukum acara karena bukan berdasarkan penglihatan/pengalaman langsung saksi, melainkan berdasarkan informasi orang lain atau pendapat pribadi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase. [HAL 82-83] Para Pemohon memohon agar Putusan Arbitrase dibatalkan dan menyatakan sengketa tidak dapat diselesaikan lagi melalui arbitrase karena Majelis Arbitrase tidak netral. Mereka juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara. [HAL 84-94] Termohon menolak seluruh dalil Pemohon. Termohon berargumen bahwa Pemohon II (Kusdianto Soewarno) adalah pihak pribadi yang memulai kerjasama dan terikat secara pribadi dalam Perjanjian Waralaba berdasarkan Surat Permohonan Kerjasama 3 Mei 2002 yang menjadi bagian integral perjanjian. Termohon juga menyanggah legalitas kuasa hukum Para Pemohon, mengklaim terjadi pencabutan kuasa diam-diam berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata karena adanya pergantian kuasa hukum dari Rekan Tri Hartanto menjadi Rekan Reinhard S.C. Situmorang, sehingga perbuatan kuasa lama dianggap tidak sah sejak sidang pertama. Termohon menegaskan bahwa Putusan Arbitrase telah final dan mengikat, serta permohonan pembatalan Pemohon tidak memiliki dasar hukum. [HAL 95-117] Dalam jawaban Termohon, ditekankan bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat atau penyembunyian dokumen (Pasal 70 UU AAPS), yang tidak dipenuhi dalam perkara ini. Termohon membantah dalil penyembunyian peralihan merek kepada BTG Vault Pte, Ltd., dengan menyatakan bahwa hal tersebut adalah mekanisme internal satu grup perusahaan, data bersifat publik, dan telah diketahui Pemohon I sehingga tidak ada unsur penyembunyian. Termohon juga membantah dalil penyembunyian dokumen keringanan royalti, dengan menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan pengulangan dari pemeriksaan arbitrase sebelumnya dan Pemohon gagal membuktikan keberadaan dokumen yang disembunyikan. Terkait dalil tipu muslihat, Termohon membantah seluruhnya dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut telah diuji dan ditolak dalam pemeriksaan arbitrase, sehingga tidak relevan untuk diperiksa kembali. Khususnya, Termohon menegaskan bahwa Pemohon II terikat secara pribadi karena menandatangani perjanjian dalam kapasitas ganda, penagihan royalti dilakukan sesuai perjanjian dengan sistem pembayaran awal dan akumulasi selisih, serta klausul non-kompetisi mengacu pada versi Bahasa Inggris yang dianggap sesuai maksud perjanjian. Termohon juga menolak dalil tipu muslihat terkait saksi Alex Yeo, menyatakan bahwa kesalahan saksi dapat diabaikan tanpa menyebabkan tipu muslihat. [HAL 118-137] Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan bahwa pemilihan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara menutup peluang pembatalan putusan di pengadilan karena sifatnya yang final dan mengikat, serta tidak mengatur mekanisme pembatalan. Turut Termohon juga mengajukan eksepsi *error in persona* berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2023 Pasal 24 ayat (6) yang menyatakan arbiter/lembaga arbitrase bukan pihak dalam perkara pembatalan, sehingga penempatan BANI sebagai Turut Termohon adalah cacat formil. [HAL 138-143] Turut Termohon menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dan yurisprudensi Mahkamah Agung, pembatalan putusan arbitrase harus memenuhi syarat ketat." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara ini adalah permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023 oleh Para Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) terhadap Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 71 UU AAPS dengan pendaftaran pada 20 September 2023. [HAL 3-10] Latar belakang sengketa bermula dari komunikasi bisnis waralaba BreadTalk pada 3 Mei 2002, yang berlanjut dengan pendirian PT. Talkindo Selaksa Anugrah (Pemohon I) pada 2 Oktober 2002 dan penandatanganan Perjanjian Waralaba pada 14 Februari 2003 antara Pemohon I dan Termohon. Pemohon I berhasil mengembangkan sekitar 207 gerai BreadTalk di Indonesia. Perjanjian Waralaba mengatur pembayaran Biaya Dasar US$ 250.000 dan Biaya Berkelanjutan (royalti) 4% dari pendapatan kotor, yang telah dibayar Pemohon I sejak 2003 hingga Juni 2011. [HAL 11-18] Pada 27 Juni 2011, Termohon sepakat mengurangi royalti menjadi 2% untuk toko yang buka sejak 1 Januari 2011 melalui surat dari Mr. Jason Koo. Selanjutnya, pada 20 April 2016, kedua pihak sepakat mengubah perhitungan royalti menjadi biaya flat Rp. 1.500.000.000,00 per bulan mulai Juni 2016, yang dipenuhi Pemohon I hingga Maret 2020. Pada 19 Maret 2021, Termohon sepakat menghapuskan royalti periode April-Desember 2020 demi dukungan pandemi Covid-19. Namun, Termohon tetap menagihan biaya royalti secara semena-mena tanpa dasar yang jelas, yang memicu pendaftaran arbitrase oleh Termohon pada 20 September 2022. [HAL 19-29] Para Pemohon mengajukan pembatalan berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dengan dalil Termohon menyembunyikan dokumen menentukan dan melakukan tipu muslihat. Pertama, Termohon menyembunyikan dokumen peralihan kepemilikan merek \"BreadTalk\" dari Termohon kepada BTG Vault Pte, Ltd. pada tahun 2012. Merek tersebut telah berakhir masa pelindungannya di DJKI atas nama Termohon pada Maret-Mei 2012, namun beralih ke BTG Vault Pte, Ltd. pada April-Mei 2012. Termohon tidak memberikan pemberitahuan tertulis maupun melakukan novasi Perjanjian Waralaba sebagaimana diwajibkan Pasal 20.3 Perjanjian Waralaba. Penyembunyian ini bersifat menentukan karena jika diketahui, Termohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan arbitrase, melainkan BTG Vault Pte, Ltd. [HAL 30-36] Kedua, Termohon menyembunyikan dokumen menentukan berupa Surat Royalti Concession Fee tertanggal 28 April 2020 yang memberikan keringanan royalti 100% untuk April 2020 dan 50% untuk Mei 2020, yang kemudian dikonfirmasi menjadi penghapusan total royalti April-Desember 2020 dalam *Minutes of Meeting* 19 Maret 2021. Penyembunyian ini menyebabkan Majelis Arbitrase keliru mempertimbangkan keadaan pandemi dan mengabulkan tagihan royalti yang seharusnya dibebaskan, sehingga memenuhi unsur dokumen menentukan yang disembunyikan menurut Pasal 70 huruf b UU AAPS. [HAL 37-46] Ketiga, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak memberitahukan pengalihan kepemilikan merek dan tidak melakukan novasi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase seolah-olah Termohon memiliki *legal standing*. Tindakan ini memenuhi unsur tipu muslihat Pasal 70 huruf c UU AAPS karena mengakibatkan pertimbangan hukum yang keliru mengenai kewenangan Termohon. [HAL 47-67] Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mengikutsertakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) sebagai pihak dalam arbitrase padahal Pemohon II bukan pihak dalam Perjanjian Waralaba. Perjanjian Waralaba hanya mengikat Termohon dan Pemohon I. Pemohon II menandatangani perjanjian hanya dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Pemohon I, bukan secara pribadi. Pendapat ahli hukum Prof. Agus Sardjono dan Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono menegaskan bahwa direktur tidak terikat secara pribadi atas perjanjian perusahaan kecuali ada jaminan pribadi tersendiri atau pelanggaran anggaran dasar. Pemohon II tidak pernah menerbitkan *personal guarantee*. Pengikutsertaan Pemohon II didasarkan pada Surat 3 Mei 2002 yang telah digantikan dan dibatalkan oleh Perjanjian Waralaba (Pasal 23.3), serta alamat korespondensi yang digunakan untuk perusahaan, bukan pribadi. Tindakan ini merupakan tipu muslihat yang menyebabkan Majelis Arbitrase keliru menjatuhkan tanggung renteng kepada Pemohon II. [HAL 68-79] Kelima, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak mengakui kesepakatan perubahan biaya royalti melalui Surat tanggal 20 April 2016 yang mengubah royalti menjadi Rp. 1.500.000.000,00 flat per bulan. Surat tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan telah dilaksanakan secara konsisten sejak Juni 2016 hingga Maret 2020, dibuktikan dengan invoice dan bukti pembayaran yang sesuai dengan nilai tersebut. Termohon menagihan kekurangan biaya royalti seolah-olah kesepakatan tersebut tidak ada, padahal praktik pembayaran sebelumnya (seperti pada Surat 27 Juni 2011) juga tidak memerlukan addendum formal namun diakui oleh Termohon. Ketidakakuan ini merupakan tipu muslihat yang menyesatkan Majelis Arbitrase. [HAL 80-81] Keenam, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menagihan Biaya Royalty/Biaya Berkelanjutan tanpa dasar yang jelas sebesar Rp. 74.425.970.227,- dalam Permohonan Arbitrase, padahal Pemohon I telah memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. [HAL 53-56] Dalam Putusan Arbitrase, Majelis Arbiter mengabulkan tagihan royalti dan bunga sebesar Rp66.217.400.991,- setelah mengurangi bunga periode 2020-2022. Pemohon I membantah dasar tagihan ini karena 9 invoice untuk periode November 2021-Juli 2022 tidak didasarkan pada laporan keuangan Pemohon I melainkan pada *forecast* atau perkiraan Termohon sendiri, sebagaimana diakui oleh saksi Termohon Low Swee Peng. Hal ini dianggap sebagai tipu muslihat karena tagihan tanpa dasar tersebut diterima oleh Majelis Arbitrase. [HAL 57-62] Ketujuh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon II (Kusdianto Soewarno) wanprestasi karena tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Pemohon I sejak 30 September 2005. Pemohon I membantah hal ini dengan menunjukkan bahwa Pemohon II tetap mengurus bisnis BreadTalk Indonesia berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2005 dari Direktur Robert Suteja, dibuktikan dengan *Minutes of Meeting* Maret 2021 dan komunikasi WhatsApp April 2021. Termohon mengetahui dan mengakui keterlibatan Pemohon II hingga 2021, sehingga dalil wanprestasi dianggap tipu muslihat. [HAL 63-72] Kedelapan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan pembayaran Rp.1.500.000.000,- per bulan hanyalah pembayaran awal, bukan amandemen biaya royalti. Pemohon I membuktikan bahwa Surat tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Sean Kuan Wai (Termohon) dan Robert Suteja (Pemohon I) secara eksplisit menyatakan royalti dihitung berdasarkan jumlah tetap tunggal (*single fixed amount fee*) sejak Juni 2016. Pembayaran ini telah dilakukan secara konsisten hingga Maret 2020 tanpa keberatan dari Termohon. Surat tanggal 2 Mei 2016 yang digunakan Termohon sebagai dasar tagihan tambahan dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh Narti yang tidak berwenang dan tidak ada konfirmasi dari Termohon. [HAL 73-75] Kesembilan, Termohon melakukan tipu muslihat dengan mendalilkan Perjanjian Waralaba versi Bahasa Inggris yang berlaku, sementara versi Bahasa Indonesia hanya terjemahan. Pemohon I berargumen bahwa berdasarkan PP No. 16 Tahun 1997 dan UU No. 24 Tahun 2009, Perjanjian Waralaba wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia yang mengikat. Kedua versi perjanjian merupakan satu kesatuan, dan penggunaan Bahasa Indonesia adalah syarat sahnya perjanjian menurut hukum Indonesia. [HAL 76-78] Kesepuluh, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menyatakan Pemohon I wanprestasi karena melanggar klausul non-kompetisi (Pasal 21.1) akibat pendirian PT. Mako Anugerah Kreasindo. Pemohon I membantah bahwa klausul non-kompetisi dalam versi Bahasa Indonesia (yang mengikat) hanya melarang Pemberi Waralaba (Termohon), bukan Penerima Waralaba. Selain itu, Termohon tidak pernah keberatan atas bisnis sejenis Pemohon I (J.CO, Roppan) dan bahkan pernah bekerja sama dengan Pemohon II di Singapura. PT. Mako Anugerah Kreasindo juga telah berubah struktur kepemilikan sehingga tidak lagi terkait dengan Pemohon I. [HAL 79-81] Kesebelas, Termohon melakukan tipu muslihat dengan menghadirkan saksi fakta Alex Yeo yang memberikan keterangan di luar kapasitasnya. Alex Yeo, yang berstatus sebagai karyawan BreadTalk International Franchise (bukan Termohon) dan pada tahun 2002 berstatus Senior Baker, memberikan keterangan mengenai proses negosiasi dan pembuatan Perjanjian Waralaba yang seharusnya tidak diketahui olehnya. Keterangan ini dianggap tidak sah menurut hukum acara karena bukan berdasarkan penglihatan/pengalaman langsung saksi, melainkan berdasarkan informasi orang lain atau pendapat pribadi, sehingga mengelabui Majelis Arbitrase. [HAL 82-83] Para Pemohon memohon agar Putusan Arbitrase dibatalkan dan menyatakan sengketa tidak dapat diselesaikan lagi melalui arbitrase karena Majelis Arbitrase tidak netral. Mereka juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara. [HAL 84-94] Termohon menolak seluruh dalil Pemohon. Termohon berargumen bahwa Pemohon II (Kusdianto Soewarno) adalah pihak pribadi yang memulai kerjasama dan terikat secara pribadi dalam Perjanjian Waralaba berdasarkan Surat Permohonan Kerjasama 3 Mei 2002 yang menjadi bagian integral perjanjian. Termohon juga menyanggah legalitas kuasa hukum Para Pemohon, mengklaim terjadi pencabutan kuasa diam-diam berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata karena adanya pergantian kuasa hukum dari Rekan Tri Hartanto menjadi Rekan Reinhard S.C. Situmorang, sehingga perbuatan kuasa lama dianggap tidak sah sejak sidang pertama. Termohon menegaskan bahwa Putusan Arbitrase telah final dan mengikat, serta permohonan pembatalan Pemohon tidak memiliki dasar hukum. [HAL 95-117] Dalam jawaban Termohon, ditekankan bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase harus didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat atau penyembunyian dokumen (Pasal 70 UU AAPS), yang tidak dipenuhi dalam perkara ini. Termohon membantah dalil penyembunyian peralihan merek kepada BTG Vault Pte, Ltd., dengan menyatakan bahwa hal tersebut adalah mekanisme internal satu grup perusahaan, data bersifat publik, dan telah diketahui Pemohon I sehingga tidak ada unsur penyembunyian. Termohon juga membantah dalil penyembunyian dokumen keringanan royalti, dengan menyatakan bahwa dalil tersebut merupakan pengulangan dari pemeriksaan arbitrase sebelumnya dan Pemohon gagal membuktikan keberadaan dokumen yang disembunyikan. Terkait dalil tipu muslihat, Termohon membantah seluruhnya dengan alasan bahwa dalil-dalil tersebut telah diuji dan ditolak dalam pemeriksaan arbitrase, sehingga tidak relevan untuk diperiksa kembali. Khususnya, Termohon menegaskan bahwa Pemohon II terikat secara pribadi karena menandatangani perjanjian dalam kapasitas ganda, penagihan royalti dilakukan sesuai perjanjian dengan sistem pembayaran awal dan akumulasi selisih, serta klausul non-kompetisi mengacu pada versi Bahasa Inggris yang dianggap sesuai maksud perjanjian. Termohon juga menolak dalil tipu muslihat terkait saksi Alex Yeo, menyatakan bahwa kesalahan saksi dapat diabaikan tanpa menyebabkan tipu muslihat. [HAL 118-137] Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan alasan bahwa pemilihan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara menutup peluang pembatalan putusan di pengadilan karena sifatnya yang final dan mengikat, serta tidak mengatur mekanisme pembatalan. Turut Termohon juga mengajukan eksepsi *error in persona* berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2023 Pasal 24 ayat (6) yang menyatakan arbiter/lembaga arbitrase bukan pihak dalam perkara pembatalan, sehingga penempatan BANI sebagai Turut Termohon adalah cacat formil. [HAL 138-143] Turut Termohon menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dan yurisprudensi Mahkamah Agung, pembatalan putusan arbitrase harus memenuhi syarat ketat." + }, + "read": { + "input_chars": 11971, + "frame": "Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) menggugat Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.) dan Turut Termohon (Majelis Arbitrase BANI) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022. Sengketa ini bermula dari sengketa waralaba yang telah diselesaikan melalui arbitrase, namun Pemohon mengajukan pembatalan dengan alasan penyembunyian dokumen dan tipu muslihat. Pemohon meminta agar putusan arbitrase dibatalkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Pasal 71 UU AAPS.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi error in persona dengan alasan bahwa lembaga arbitrase bukan pihak dalam perkara pembatalan putusan arbitrase.", + "page": 118, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi obscuur libel dengan alasan bahwa pemilihan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara menutup peluang pembatalan putusan di pengadilan karena sifatnya yang final dan mengikat.", + "page": 118, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase BANI (Turut Termohon) atas sengketa dengan Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.). Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan penyembunyian dokumen menentukan dan tipu muslihat dalam proses arbitrase, termasuk pengalihan kepemilikan merek, keringanan royalti, dan pengikutsertaan Pemohon II yang bukan pihak dalam perjanjian waralaba. Termohon menolak seluruh dalil tersebut dengan menyatakan bahwa putusan arbitrase telah final dan mengikat, serta dalil-dalil Pemohon telah diuji dalam pemeriksaan arbitrase. Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi error in persona dan obscuur libel. Perkara ini berhenti pada pemeriksaan eksepsi tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon (PT. Talkindo Selaksa Anugrah dan Kusdianto Soewarno) mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 yang dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase BANI (Turut Termohon) atas sengketa dengan Termohon (BreadTalk Pte, Ltd.). Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan penyembunyian dokumen menentukan dan tipu muslihat dalam proses arbitrase, termasuk pengalihan kepemilikan merek, keringanan royalti, dan pengikutsertaan Pemohon II yang bukan pihak dalam perjanjian waralaba. Termohon menolak seluruh dalil tersebut dengan menyatakan bahwa putusan arbitrase telah final dan mengikat, serta dalil-dalil Pemohon telah diuji dalam pemeriksaan arbitrase. Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi error in persona dan obscuur libel. Perkara ini berhenti pada pemeriksaan eksepsi tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Pasal 71 UU AAPS.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi error in persona dengan alasan bahwa lembaga arbitrase bukan pihak dalam perkara pembatalan putusan arbitrase.", + "page": 118, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Termohon (BANI) mengajukan eksepsi obscuur libel dengan alasan bahwa pemilihan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara menutup peluang pembatalan putusan di pengadilan karena sifatnya yang final dan mengikat.", + "page": 118, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa permohonan saya untuk membatalkan putusan arbitrase ditolak karena alasan prosedur?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 75365, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1343 KUHPerdata", + "Pasal 1346 KUHPerdata", + "Pasal 1816 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1907 KUHPerdata", + "Pasal 1918 KUHPerdata", + "Pasal 1922 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1343 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1343: Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf." + }, + { + "pasal": "Pasal 1346 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1346: Perikatan yang mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1816 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1816: Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1907 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1907: Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1918 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1918: Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1922 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1922: Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaanpersangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (syarat objektif dan subjektif). Meskipun sengketa melibatkan perjanjian waralaba, pertanyaan spesifik mengenai 'penolakan karena alasan prosedur' dalam konteks pembatalan putusan arbitrase lebih terkait dengan kewenangan, legal standing, dan bentuk permohonan yang diatur dalam UU Arbitrase dan PERMA, bukan pada substansi syarat sahnya perjanjian itu sendiri. Pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan karena alasan prosedur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur asas konsensualisme dan kekuatan mengikat perjanjian (*force obligatoire*). Isu dalam pertanyaan adalah prosedur pembatalan putusan arbitrase, bukan pelaksanaan atau penarikan kembali perjanjian waralaba. Pasal ini tidak mengatur prosedur peradilan atau syarat formil permohonan pembatalan putusan arbitrase." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relativity of contract (efek perjanjian hanya bagi pihak yang membuatnya). Meskipun ada dalil mengenai pihak ketiga atau grup perusahaan, hal ini merupakan substansi sengketa, bukan alasan prosedural penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Penolakan karena alasan prosedur biasanya berkaitan dengan kewenangan pengadilan, legal standing, atau cacat formil permohonan, bukan efek perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1343 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penafsiran perjanjian jika kata-katanya ambigu. Dalam putusan, pasal ini digunakan untuk menafsirkan isi Perjanjian Waralaba (substansi), bukan untuk menilai alasan prosedural penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Tidak ada hubungan substantif antara aturan penafsiran perjanjian dengan prosedur pengajuan permohonan pembatalan di PN." + }, + { + "pasal": "Pasal 1346 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penafsiran perikatan berdasarkan kebiasaan. Sama seperti Pasal 1343, pasal ini digunakan oleh Majelis Hakim untuk menafsirkan isi perjanjian waralaba bilingual (substansi sengketa), bukan untuk menjawab pertanyaan mengenai alasan prosedural penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase." + }, + { + "pasal": "Pasal 1816 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur pencabutan kuasa hukum. Dalam pertimbangan hukum, Pasal 1816 KUHPerdata secara eksplisit didalilkan oleh Termohon sebagai dasar eksepsi mengenai legalitas kuasa hukum Pemohon (alasan prosedural/formil). Majelis Hakim memeriksa dan menolak eksepsi ini dengan merujuk pada kehendak pemberi kuasa dan ketentuan Pasal 1814. Meskipun eksepsi ditolak, pasal ini relevan karena menjadi bagian dari pemeriksaan isu prosedural (legalitas kuasa) yang diajukan dalam perkara pembatalan putusan arbitrase." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur beban pembuktian dalam perkara perdata secara umum. Meskipun disebutkan dalam putusan terkait pembuktian keaslian surat, pertanyaan spesifik adalah 'kenapa ditolak karena alasan prosedur'. Pasal 1865 adalah aturan pembuktian substantif, bukan aturan prosedural murni (seperti kewenangan atau legal standing). Dalam konteks ini, aturan pembuktian digunakan untuk menilai fakta (tipu muslihat/penyembunyian dokumen), bukan sebagai dasar penolakan karena cacat prosedur permohonan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1907 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat kesaksian (alat bukti). Ini adalah pasal yang mengatur cara pembuktian (alat bukti), bukan jawaban substantif mengenai alasan prosedural penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pasal ini dikutip dalam konteks umum pembuktian, bukan sebagai dasar penolakan karena alasan prosedur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1918 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan bukti dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini adalah pasal alat bukti. Tidak ada hubungan substantif dengan alasan prosedural penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1922 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur persangkaan hukum. Ini adalah pasal alat bukti. Tidak relevan dengan pertanyaan mengenai alasan prosedural penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1816 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 247172, + "completion_tokens": 19783 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_862_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_862_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3fd9585095fdf9d51c7c5fa35f696da8dcdebd6b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_862_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_862_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.018, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 91.714, + "query": 3.205, + "relevance": 9.262, + "total": 104.2 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29435, + "marked_chars": 29516 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nmenghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp333.500,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).\nDemikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 00 Februari 2024 oleh kami\nMuhammad Irfan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapto Supriyono,\nS.H., M.H. dan Elly Isitianawati, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota\nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Nomor 000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 00\nSeptember 2023. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 00 Maret 2024 telah\ndiupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik dengan dibantu oleh Wike\nRahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-\nCourt pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.\n Hakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\nSapto Supriyono, S.H., M.H. Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.\n \n Elly Istianawati, S.H., M.H. \nHalaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN-Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada s" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29516, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk mendapatkan putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bersama mereka, yang diperlukan sebagai syarat administratif kependudukan. Sengketa ini bermula dari upaya Penggugat untuk memformalkan hak asuh anak berdasarkan kesepakatan notaril pasca-perceraian agama, meskipun pernikahan mereka tidak tercatat secara hukum negara. Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan dirinya sebagai pemegang hak asuh anak laki-laki yang lahir pada tahun 2015.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Buddha di Vihara Buddha, Deli Serdang, pada tahun 2015.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir di Medan pada tahun 2015.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat bersepakat bercerai dan menandatangani Akta Kesepakatan Penyerahan Anak Nomor 46 pada tahun 2023 yang menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan keperdataan antara anak dengan Tergugat selain melalui ibu, akibat tidak tercatatnya perkawinan secara sah menurut hukum negara.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat untuk mendapatkan putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak laki-laki mereka, yang dilandasi oleh kesepakatan notaril penyerahan hak asuh pasca-perceraian agama. Gugatan ini diajukan dengan tujuan memenuhi syarat administratif kependudukan. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara hukum negara sehingga dianggap tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Akibatnya, hakim memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dasar hukum untuk menentukan hak asuh anak kepada siapa diberikan, karena anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Tergugat (ibunya). Dengan demikian, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat untuk mendapatkan putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak laki-laki mereka, yang dilandasi oleh kesepakatan notaril penyerahan hak asuh pasca-perceraian agama. Gugatan ini diajukan dengan tujuan memenuhi syarat administratif kependudukan. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara hukum negara sehingga dianggap tidak sah menurut undang-undang perkawinan. Akibatnya, hakim memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dasar hukum untuk menentukan hak asuh anak kepada siapa diberikan, karena anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Tergugat (ibunya). Dengan demikian, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Buddha di Vihara Buddha, Deli Serdang, pada tahun 2015.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir di Medan pada tahun 2015.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat bersepakat bercerai dan menandatangani Akta Kesepakatan Penyerahan Anak Nomor 46 pada tahun 2023 yang menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan hukum yang berlaku.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan keperdataan antara anak dengan Tergugat selain melalui ibu, akibat tidak tercatatnya perkawinan secara sah menurut hukum negara.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat cerai dan ambil hak asuh anak lewat notaris, tapi kenapa hakim bilang perkawinan kami tidak sah dan saya tidak bisa dapat hak asuh?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8738, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Dalam pertanyaan dan pertimbangan putusan, isu utamanya adalah keabsahan perkawinan dan hak asuh anak, bukan sengketa pemisahan harta benda atau hak piutang. Isi pasal tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah keabsahan perkawinan atau hak asuh anak yang menjadi inti pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12467, + "completion_tokens": 796 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_865_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_865_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..24f13a23d327509d3c2e197e4263cb0a6834dc7e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_865_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_865_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.079, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 107.053, + "query": 2.74, + "relevance": 44.479, + "total": 154.351 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 72249, + "marked_chars": 72447 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nD alam Eksepsi\n \n \n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat;\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2023,\noleh kami, Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Wardhana,\nHalaman 22 dari 23 Putusan Nomor 865/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 22\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nS.H. dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 865/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 21\nSeptember 2022, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum, dengan dihadiri oleh Rully Dwiyanti Yunitasari, S.H. sebaga" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 72447, + "frame": "PT. ARTONEKO SUKSES ABADI menggugat ADINDA PERMATA PUTRI atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa pelaporan pidana dan penyebaran laporan polisi di media sosial yang diklaim merugikan nama baik dan menyebabkan gagal transaksi. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian investasi, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena posita dan petitum gugatan tidak jelas (obscur libel).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengadakan kontrak perjanjian kerjasama investasi dengan Tergugat berdasarkan surat perjanjian investasi tanggal 08 Juni 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat mentransfer dana sebesar Rp. 116.200.000 pada tanggal 08 Juni 2022 untuk memenuhi perjanjian investasi tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melaporkan Adinda Wulandari sebagai Direktur Penggugat ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Juli 2022 atas dugaan tindak pidana penipuan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat membagikan laporan polisi tersebut di Media Sosial WhatsApp.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan gagal transaksi dan kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000 serta rusaknya nama baik.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan tidak pernah menandatangani surat perjanjian investasi yang menjadi dasar gugatan Penggugat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan grup WhatsApp tempat laporan polisi dibagikan bersifat tertutup dan tidak dapat dilihat oleh khalayak umum.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menilai uraian posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan menjadi kabur.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. ARTONEKO SUKSES ABADI mengajukan gugatan perdata terhadap ADINDA PERMATA PUTRI dengan dalih bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaporkan Direktur Penggugat ke kepolisian atas dugaan penipuan dan menyebarkan laporan polisi tersebut di grup WhatsApp tertutup. Penggugat mengklaim perbuatan ini menyebabkan kerugian materiil akibat gagal transaksi dan kerugian immateriil atas rusaknya nama baik, serta mendalilkan adanya perjanjian investasi yang sah antara para pihak. Tergugat membantah adanya perjanjian investasi yang ditandatangani dan membantah klaim kerugian serta dampak publik dari penyebaran laporan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa eksepsi Tergugat mengenai ketidakjelasan gugatan dan memutuskan bahwa uraian fakta dalam posita serta permintaan dalam petitum gugatan tidak jelas dan tidak memiliki hubungan yang logis, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. ARTONEKO SUKSES ABADI mengajukan gugatan perdata terhadap ADINDA PERMATA PUTRI dengan dalih bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaporkan Direktur Penggugat ke kepolisian atas dugaan penipuan dan menyebarkan laporan polisi tersebut di grup WhatsApp tertutup. Penggugat mengklaim perbuatan ini menyebabkan kerugian materiil akibat gagal transaksi dan kerugian immateriil atas rusaknya nama baik, serta mendalilkan adanya perjanjian investasi yang sah antara para pihak. Tergugat membantah adanya perjanjian investasi yang ditandatangani dan membantah klaim kerugian serta dampak publik dari penyebaran laporan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa eksepsi Tergugat mengenai ketidakjelasan gugatan dan memutuskan bahwa uraian fakta dalam posita serta permintaan dalam petitum gugatan tidak jelas dan tidak memiliki hubungan yang logis, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengadakan kontrak perjanjian kerjasama investasi dengan Tergugat berdasarkan surat perjanjian investasi tanggal 08 Juni 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat mentransfer dana sebesar Rp. 116.200.000 pada tanggal 08 Juni 2022 untuk memenuhi perjanjian investasi tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melaporkan Adinda Wulandari sebagai Direktur Penggugat ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Juli 2022 atas dugaan tindak pidana penipuan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat membagikan laporan polisi tersebut di Media Sosial WhatsApp.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan gagal transaksi dan kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000 serta rusaknya nama baik.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan tidak pernah menandatangani surat perjanjian investasi yang menjadi dasar gugatan Penggugat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan grup WhatsApp tempat laporan polisi dibagikan bersifat tertutup dan tidak dapat dilihat oleh khalayak umum.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menilai uraian posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan menjadi kabur.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa dirugikan karena orang yang saya ajak kerja sama investasi malah melaporkan saya ke polisi dan menyebarkannya di grup WhatsApp, padahal saya tidak pernah menandatangani perjanjian investasi tersebut." + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10231, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kepastian perjanjian (*pacta sunt servanda*). Dalam pertanyaan, Penggugat secara tegas menyatakan bahwa ia **tidak pernah menandatangani** perjanjian investasi tersebut. Oleh karena itu, tidak ada persetujuan/perjanjian yang sah yang dapat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Pasal ini tidak relevan karena premis dasar keberlakuan perjanjian (adanya kesepakatan) tidak ada dalam fakta pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum substantif untuk tuntutan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanyaan awam menggambarkan tindakan Tergugat yang melaporkan ke polisi dan menyebarkannya di WhatsApp yang dianggap merugikan Penggugat. Ini merupakan inti sengketa perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365, meskipun gugatan ditolak secara formil (obscur libel) dalam putusan, pasal ini tetap relevan secara substantif untuk menjawab apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (alat bukti). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti, saksi, pengakuan, dll) ditetapkan sebagai tidak relevan karena bukan jawaban substantif atas masalah hak/kewajiban atau perbuatan melawan hukum yang disengketakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26466, + "completion_tokens": 1255 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_876_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_876_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9ba6f85f87122e02eedb46bb190a375a7534a727 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_876_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,242 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_876_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 62, + "timings": { + "parse": 0.094, + "classify": 0.0, + "condense": 374.07, + "read": 126.695, + "query": 5.113, + "relevance": 107.67, + "total": 613.641 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 183143, + "marked_chars": 183692 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Provisi :\nMenolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut ;\nDalam Eksepsi :\nMenerima Eksepsi Tergugat tersebut ;\nDalam Pokok Perkara :\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nVerklaard) ;\n2. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara yang sampai\nputusan ini diucapkan telah dihitung sejumlah Rp1.990.000,- (satu juta\nsembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami\nSutarno, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Martin Ginting, S.H.,M.H\ndan Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota\nyang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarat Barat\nNomor 876/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 26 September 2023, Putusan tersebut\npada hari Senin, tanggal 06 November 2023 telah diupload oleh Hakim Ketua\nMajelis secara Elektronik dengan dibantu oleh Noerdiansyah, S.H.,M.H. dan\ntelah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;\n Hakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n Martin Ginting, S.H., M.H. Sutarno, S.H., M.Hum.\n \n \n Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 876/Pdt.G/2022PN Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang t" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134954, + "summary": "[HAL 1-7] Perkara ini adalah gugatan perdata Nomor 876/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt antara Penggugat (ahli waris almarhumah Enny Santosa) melawan Tergugat (PT. PLN (Persero)) dan Turut Tergugat (BPN Kota Jakarta Barat). Penggugat dalil bahwa sejak 2013, PLN membangun gardu listrik berukuran 2x3 meter di atas tanah miliknya (Sertifikat HGB No. 01718, luas 753 m2, Jl. Pahlawan No. 33, Jakarta Barat) secara tidak sah dan melawan hukum tanpa izin formal, melainkan dengan \"mengakali\" almarhumah Enny Santosa yang saat itu berusia 68 tahun melalui surat Berita Acara Penyerahan Tanah (BAST) yang tidak jelas nomor, bulan, dan saksinya [HAL 2-3]. Penggugat menuntut pembatalan BAST tersebut, pemindahan gardu listrik tanpa syarat, dan pernyataan bahwa PLN melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menyebabkan kerugian psikis dan hilangnya kenikmatan atas tanah [HAL 3-5]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 6].\n\n[HAL 8-14] Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa gugatan mencampuradukkan sengketa perbuatan melawan hukum dengan sengketa kewarisan. Tergugat menyatakan bahwa status ahli waris dan pembagian harta peninggalan seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama (jika Islam) atau Pengadilan Negeri dalam gugatan khusus waris, bukan dalam gugatan PMH, sehingga PN Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut [HAL 10-13]. Tergugat juga berargumen bahwa PLN sebagai BUMN memiliki mandat undang-undang untuk menyediakan listrik bagi kepentingan umum [HAL 8-9].\n\n[HAL 15-21] Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* (kurang cakap/standing), menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena sertifikat tanah masih atas nama almarhumah Enny Santosa dan Penggugat belum melakukan balik nama melalui penetapan waris yang sah. Tergugat menekankan bahwa Penggugat bukan pihak yang menandatangani BAST tahun 2013, sehingga tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan perjanjian tersebut. Selain itu, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan prematur, karena BAST Gardu masih berlaku dan belum dibatalkan oleh putusan pengadilan, serta tuduhan \"akal-akalan\" terhadap almarhumah harus dibuktikan melalui putusan pidana terlebih dahulu. Tergugat juga menyangkal adanya kerugian nyata, mengingat almarhumah sebelumnya menikmati manfaat listrik dari gardu tersebut untuk pabrik tuhnya [HAL 15-21].\n\n[HAL 22-29] Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*), menyoroti kontradiksi antara posita (PMH) dan petitum (pengesahan status ahli waris). Tergugat berargumen Penggugat gagal menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara konkret, khususnya mengenai kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian yang terukur. Tergugat menyatakan tuduhan Penggugat hanya berdasarkan kekhawatiran tanpa bukti ilmiah atau pemeriksaan psikologis resmi, sementara fakta menunjukkan almarhumah sebelumnya mendapat manfaat dari gardu tersebut [HAL 22-29].\n\n[HAL 30-40] Dalam pokok perkara, Tergugat menegaskan bahwa pembangunan gardu KL223 adalah sah berdasarkan kesepakatan antara almarhumah Enny Santosa dan PLN. Almarhumah menyerahkan tanah ukuran 2x3 meter secara cuma-cuma dan ikhlas, tertuang dalam BAST Gardu dan Surat Pernyataan Pemberian Izin Masuk dan Bekerja tahun 2013, yang ditandatangani oleh almarhumah dan diwakili PLN oleh R. Trihadi Antono. Tergugat menyatakan BAST tersebut memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdata). Tergugat juga menyoroti bahwa Penggugat kini menghalangi akses petugas PLN untuk pemeliharaan sejak September 2022, yang merugikan kepentingan umum [HAL 30-40].\n\n[HAL 41-46] Tergugat menegaskan bahwa BAST Gardu sah karena memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang tidak terlarang). Penggunaan tanah secara cuma-cuma oleh PLN untuk kepentingan umum tidak mewajibkan PLN membayar ganti rugi. Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, serta menyatakan BAST dan izin akses tetap sah dan berlaku. Turut Tergugat (BPN) hanya memberikan keterangan bahwa Sertifikat HGB No. 01718 atas nama Enny Santosa adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai data pendaftaran tanah, dengan masa berlaku hingga 2034 [HAL 41-46]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 50238, + "summary": "[HAL 1-7] Perkara ini adalah gugatan perdata Nomor 876/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt antara Penggugat (ahli waris almarhumah Enny Santosa) melawan Tergugat (PT. PLN (Persero)) dan Turut Tergugat (BPN Kota Jakarta Barat). Penggugat dalil bahwa sejak 2013, PLN membangun gardu listrik berukuran 2x3 meter di atas tanah miliknya (Sertifikat HGB No. 01718, luas 753 m2, Jl. Pahlawan No. 33, Jakarta Barat) secara tidak sah dan melawan hukum tanpa izin formal, melainkan dengan \"mengakali\" almarhumah Enny Santosa yang saat itu berusia 68 tahun melalui surat Berita Acara Penyerahan Tanah (BAST) yang tidak jelas nomor, bulan, dan saksinya [HAL 2-3]. Penggugat menuntut pembatalan BAST tersebut, pemindahan gardu listrik tanpa syarat, dan pernyataan bahwa PLN melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menyebabkan kerugian psikis dan hilangnya kenikmatan atas tanah [HAL 3-5]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 6].\n\n[HAL 8-14] Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa gugatan mencampuradukkan sengketa perbuatan melawan hukum dengan sengketa kewarisan. Tergugat menyatakan bahwa status ahli waris dan pembagian harta peninggalan seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama (jika Islam) atau Pengadilan Negeri dalam gugatan khusus waris, bukan dalam gugatan PMH, sehingga PN Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut [HAL 10-13]. Tergugat juga berargumen bahwa PLN sebagai BUMN memiliki mandat undang-undang untuk menyediakan listrik bagi kepentingan umum [HAL 8-9].\n\n[HAL 15-21] Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* (kurang cakap/standing), menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena sertifikat tanah masih atas nama almarhumah Enny Santosa dan Penggugat belum melakukan balik nama melalui penetapan waris yang sah. Tergugat menekankan bahwa Penggugat bukan pihak yang menandatangani BAST tahun 2013, sehingga tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan perjanjian tersebut. Selain itu, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan prematur, karena BAST Gardu masih berlaku dan belum dibatalkan oleh putusan pengadilan, serta tuduhan \"akal-akalan\" terhadap almarhumah harus dibuktikan melalui putusan pidana terlebih dahulu. Tergugat juga menyangkal adanya kerugian nyata, mengingat almarhumah sebelumnya menikmati manfaat listrik dari gardu tersebut untuk pabrik tuhnya [HAL 15-21].\n\n[HAL 22-29] Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*), menyoroti kontradiksi antara posita (PMH) dan petitum (pengesahan status ahli waris). Tergugat berargumen Penggugat gagal menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara konkret, khususnya mengenai kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian yang terukur. Tergugat menyatakan tuduhan Penggugat hanya berdasarkan kekhawatiran tanpa bukti ilmiah atau pemeriksaan psikologis resmi, sementara fakta menunjukkan almarhumah sebelumnya mendapat manfaat dari gardu tersebut [HAL 22-29].\n\n[HAL 30-40] Dalam pokok perkara, Tergugat menegaskan bahwa pembangunan gardu KL223 adalah sah berdasarkan kesepakatan antara almarhumah Enny Santosa dan PLN. Almarhumah menyerahkan tanah ukuran 2x3 meter secara cuma-cuma dan ikhlas, tertuang dalam BAST Gardu dan Surat Pernyataan Pemberian Izin Masuk dan Bekerja tahun 2013, yang ditandatangani oleh almarhumah dan diwakili PLN oleh R. Trihadi Antono. Tergugat menyatakan BAST tersebut memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdata). Tergugat juga menyoroti bahwa Penggugat kini menghalangi akses petugas PLN untuk pemeliharaan sejak September 2022, yang merugikan kepentingan umum [HAL 30-40].\n\n[HAL 41-46] Tergugat menegaskan bahwa BAST Gardu sah karena memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang tidak terlarang). Penggunaan tanah secara cuma-cuma oleh PLN untuk kepentingan umum tidak mewajibkan PLN membayar ganti rugi. Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, serta menyatakan BAST dan izin akses tetap sah dan berlaku. Turut Tergugat (BPN) hanya memberikan keterangan bahwa Sertifikat HGB No. 01718 atas nama Enny Santosa adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai data pendaftaran tanah, dengan masa berlaku hingga 2034 [HAL 41-46].\n\n[HAL 47-55] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-10) termasuk KTP, akta kematian, surat keterangan ahli waris, sertifikat tanah, BAST 2013, dan korespondensi hukum, serta kesaksian Akirman Jambak dan Khoerul Rohim yang menyatakan almarhumah meminjamkan tanah dan tidak ada dispensasi manfaat dari gardu, serta saksi melihat gardu meledak. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-34) meliputi yurisprudensi, undang-undang kewarisan, status hukum PLN, BAST 2013, surat izin masuk, dan hasil pengujian teknis, serta kesaksian Abdul Malik dan Agus Arifin yang menegaskan gardu dibangun untuk kepentingan umum, stabilkan listrik, aman dengan cover pelindung, dan tidak pernah menyebabkan ledakan berbahaya. Turut Tergugat mengajukan bukti surat (TT-1) berupa buku tanah. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 7 Agustus 2023. Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar PLN tidak melakukan kegiatan di tanah sengketa sebelum putusan berkekuatan tetap, namun Majelis Hakim menolak tuntutan provisi tersebut karena sama dengan petitum pokok perkara [HAL 55-56].\n\n[HAL 56-62] Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat. Eksepsi kompetensi absolut ditolak oleh putusan sela sebelumnya, menyatakan PN Jakarta Barat berwenang. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) karena terdapat kontradiksi antara posita gugatan yang berbasis Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan petitum yang menuntut pembatalan surat perjanjian (BAST). Hakim berargumen bahwa karena adanya BAST dan Surat Izin Masuk, hubungan para pihak bersifat perjanjian, sehingga gugatan seharusnya berbasis wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata), bukan PMH. Ketidaksesuaian dasar hukum ini membuat gugatan kabur dan tidak dapat diadili. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Tuntutan provisi ditolak. Eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Biaya perkara sebesar Rp1.990.000,- dibebankan kepada Penggugat. Putusan dijatuhkan pada 30 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim PN Jakarta Barat [HAL 56-62]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-7] Perkara ini adalah gugatan perdata Nomor 876/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt antara Penggugat (ahli waris almarhumah Enny Santosa) melawan Tergugat (PT. PLN (Persero)) dan Turut Tergugat (BPN Kota Jakarta Barat). Penggugat dalil bahwa sejak 2013, PLN membangun gardu listrik berukuran 2x3 meter di atas tanah miliknya (Sertifikat HGB No. 01718, luas 753 m2, Jl. Pahlawan No. 33, Jakarta Barat) secara tidak sah dan melawan hukum tanpa izin formal, melainkan dengan \"mengakali\" almarhumah Enny Santosa yang saat itu berusia 68 tahun melalui surat Berita Acara Penyerahan Tanah (BAST) yang tidak jelas nomor, bulan, dan saksinya [HAL 2-3]. Penggugat menuntut pembatalan BAST tersebut, pemindahan gardu listrik tanpa syarat, dan pernyataan bahwa PLN melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menyebabkan kerugian psikis dan hilangnya kenikmatan atas tanah [HAL 3-5]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 6].\n\n[HAL 8-14] Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa gugatan mencampuradukkan sengketa perbuatan melawan hukum dengan sengketa kewarisan. Tergugat menyatakan bahwa status ahli waris dan pembagian harta peninggalan seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama (jika Islam) atau Pengadilan Negeri dalam gugatan khusus waris, bukan dalam gugatan PMH, sehingga PN Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut [HAL 10-13]. Tergugat juga berargumen bahwa PLN sebagai BUMN memiliki mandat undang-undang untuk menyediakan listrik bagi kepentingan umum [HAL 8-9].\n\n[HAL 15-21] Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* (kurang cakap/standing), menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena sertifikat tanah masih atas nama almarhumah Enny Santosa dan Penggugat belum melakukan balik nama melalui penetapan waris yang sah. Tergugat menekankan bahwa Penggugat bukan pihak yang menandatangani BAST tahun 2013, sehingga tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan perjanjian tersebut. Selain itu, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan prematur, karena BAST Gardu masih berlaku dan belum dibatalkan oleh putusan pengadilan, serta tuduhan \"akal-akalan\" terhadap almarhumah harus dibuktikan melalui putusan pidana terlebih dahulu. Tergugat juga menyangkal adanya kerugian nyata, mengingat almarhumah sebelumnya menikmati manfaat listrik dari gardu tersebut untuk pabrik tuhnya [HAL 15-21].\n\n[HAL 22-29] Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*), menyoroti kontradiksi antara posita (PMH) dan petitum (pengesahan status ahli waris). Tergugat berargumen Penggugat gagal menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara konkret, khususnya mengenai kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian yang terukur. Tergugat menyatakan tuduhan Penggugat hanya berdasarkan kekhawatiran tanpa bukti ilmiah atau pemeriksaan psikologis resmi, sementara fakta menunjukkan almarhumah sebelumnya mendapat manfaat dari gardu tersebut [HAL 22-29].\n\n[HAL 30-40] Dalam pokok perkara, Tergugat menegaskan bahwa pembangunan gardu KL223 adalah sah berdasarkan kesepakatan antara almarhumah Enny Santosa dan PLN. Almarhumah menyerahkan tanah ukuran 2x3 meter secara cuma-cuma dan ikhlas, tertuang dalam BAST Gardu dan Surat Pernyataan Pemberian Izin Masuk dan Bekerja tahun 2013, yang ditandatangani oleh almarhumah dan diwakili PLN oleh R. Trihadi Antono. Tergugat menyatakan BAST tersebut memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdata). Tergugat juga menyoroti bahwa Penggugat kini menghalangi akses petugas PLN untuk pemeliharaan sejak September 2022, yang merugikan kepentingan umum [HAL 30-40].\n\n[HAL 41-46] Tergugat menegaskan bahwa BAST Gardu sah karena memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang tidak terlarang). Penggunaan tanah secara cuma-cuma oleh PLN untuk kepentingan umum tidak mewajibkan PLN membayar ganti rugi. Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima, serta menyatakan BAST dan izin akses tetap sah dan berlaku. Turut Tergugat (BPN) hanya memberikan keterangan bahwa Sertifikat HGB No. 01718 atas nama Enny Santosa adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai data pendaftaran tanah, dengan masa berlaku hingga 2034 [HAL 41-46].\n\n[HAL 47-55] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-10) termasuk KTP, akta kematian, surat keterangan ahli waris, sertifikat tanah, BAST 2013, dan korespondensi hukum, serta kesaksian Akirman Jambak dan Khoerul Rohim yang menyatakan almarhumah meminjamkan tanah dan tidak ada dispensasi manfaat dari gardu, serta saksi melihat gardu meledak. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-34) meliputi yurisprudensi, undang-undang kewarisan, status hukum PLN, BAST 2013, surat izin masuk, dan hasil pengujian teknis, serta kesaksian Abdul Malik dan Agus Arifin yang menegaskan gardu dibangun untuk kepentingan umum, stabilkan listrik, aman dengan cover pelindung, dan tidak pernah menyebabkan ledakan berbahaya. Turut Tergugat mengajukan bukti surat (TT-1) berupa buku tanah. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 7 Agustus 2023. Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar PLN tidak melakukan kegiatan di tanah sengketa sebelum putusan berkekuatan tetap, namun Majelis Hakim menolak tuntutan provisi tersebut karena sama dengan petitum pokok perkara [HAL 55-56].\n\n[HAL 56-62] Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat. Eksepsi kompetensi absolut ditolak oleh putusan sela sebelumnya, menyatakan PN Jakarta Barat berwenang. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) karena terdapat kontradiksi antara posita gugatan yang berbasis Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan petitum yang menuntut pembatalan surat perjanjian (BAST). Hakim berargumen bahwa karena adanya BAST dan Surat Izin Masuk, hubungan para pihak bersifat perjanjian, sehingga gugatan seharusnya berbasis wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata), bukan PMH. Ketidaksesuaian dasar hukum ini membuat gugatan kabur dan tidak dapat diadili. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Tuntutan provisi ditolak. Eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Biaya perkara sebesar Rp1.990.000,- dibebankan kepada Penggugat. Putusan dijatuhkan pada 30 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim PN Jakarta Barat [HAL 56-62]." + }, + "read": { + "input_chars": 6390, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris almarhumah Enny Santosa, menggugat PT. PLN (Persero) dan BPN Kota Jakarta Barat terkait pembangunan gardu listrik di atas tanah milik almarhumah tanpa izin formal yang sah. Penggugat menuntut pembatalan Berita Acara Penyerahan Tanah (BAST), pemindahan gardu listrik, dan pernyataan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian psikis.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa sejak 2013, Tergugat membangun gardu listrik berukuran 2x3 meter di atas tanah Sertifikat HGB No. 01718 milik almarhumah Enny Santosa secara tidak sah tanpa izin formal.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa almarhumah Enny Santosa ditipu atau diakali melalui Surat Berita Acara Penyerahan Tanah (BAST) yang tidak jelas nomor, bulan, dan saksinya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembatalan BAST, pemindahan gardu listrik, dan pernyataan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian psikis.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berargumen bahwa gugatan mencampuradukkan sengketa perbuatan melawan hukum dengan sengketa kewarisan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berargumen Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena sertifikat tanah masih atas nama almarhumah dan Penggugat belum melakukan balik nama melalui penetapan waris yang sah.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berargumen gugatan prematur karena BAST Gardu masih berlaku dan belum dibatalkan oleh putusan pengadilan.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berargumen gugatan kabur karena terdapat kontradiksi antara posita gugatan berbasis perbuatan melawan hukum dengan petitum yang menuntut pembatalan surat perjanjian.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa pembangunan gardu listrik sah berdasarkan kesepakatan antara almarhumah Enny Santosa dan PLN yang tertuang dalam BAST Gardu dan Surat Pernyataan Pemberian Izin Masuk tahun 2013.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur karena hubungan para pihak bersifat perjanjian, sehingga gugatan seharusnya berbasis wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ketidaksesuaian dasar hukum antara posita dan petitum.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris almarhumah Enny Santosa, menggugat PT. PLN (Persero) dan BPN Kota Jakarta Barat dengan dalil bahwa pembangunan gardu listrik di atas tanah milik almarhumah dilakukan secara tidak sah melalui BAST yang cacat. Tergugat menolak gugatan tersebut dengan mengajukan berbagai eksepsi, termasuk kompetensi absolut, kurang cakap, prematur, dan gugatan kabur. Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut dan menerima eksepsi gugatan kabur karena terdapat kontradiksi antara dasar hukum perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam posita dengan tuntutan pembatalan surat perjanjian dalam petitum. Hakim menetapkan bahwa hubungan para pihak bersifat perjanjian, sehingga gugatan seharusnya berbasis wanprestasi. Akibat ketidaksesuaian dasar hukum ini, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menolak tuntutan provisi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris almarhumah Enny Santosa, menggugat PT. PLN (Persero) dan BPN Kota Jakarta Barat dengan dalil bahwa pembangunan gardu listrik di atas tanah milik almarhumah dilakukan secara tidak sah melalui BAST yang cacat. Tergugat menolak gugatan tersebut dengan mengajukan berbagai eksepsi, termasuk kompetensi absolut, kurang cakap, prematur, dan gugatan kabur. Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut dan menerima eksepsi gugatan kabur karena terdapat kontradiksi antara dasar hukum perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam posita dengan tuntutan pembatalan surat perjanjian dalam petitum. Hakim menetapkan bahwa hubungan para pihak bersifat perjanjian, sehingga gugatan seharusnya berbasis wanprestasi. Akibat ketidaksesuaian dasar hukum ini, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menolak tuntutan provisi.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa sejak 2013, Tergugat membangun gardu listrik berukuran 2x3 meter di atas tanah Sertifikat HGB No. 01718 milik almarhumah Enny Santosa secara tidak sah tanpa izin formal.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa almarhumah Enny Santosa ditipu atau diakali melalui Surat Berita Acara Penyerahan Tanah (BAST) yang tidak jelas nomor, bulan, dan saksinya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembatalan BAST, pemindahan gardu listrik, dan pernyataan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian psikis.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berargumen bahwa gugatan mencampuradukkan sengketa perbuatan melawan hukum dengan sengketa kewarisan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berargumen Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena sertifikat tanah masih atas nama almarhumah dan Penggugat belum melakukan balik nama melalui penetapan waris yang sah.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berargumen gugatan prematur karena BAST Gardu masih berlaku dan belum dibatalkan oleh putusan pengadilan.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berargumen gugatan kabur karena terdapat kontradiksi antara posita gugatan berbasis perbuatan melawan hukum dengan petitum yang menuntut pembatalan surat perjanjian.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa pembangunan gardu listrik sah berdasarkan kesepakatan antara almarhumah Enny Santosa dan PLN yang tertuang dalam BAST Gardu dan Surat Pernyataan Pemberian Izin Masuk tahun 2013.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur karena hubungan para pihak bersifat perjanjian, sehingga gugatan seharusnya berbasis wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ketidaksesuaian dasar hukum antara posita dan petitum.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris tanah yang dibangun PLN gardu listrik, tapi gugatan saya ditolak karena salah pilih dasar hukum, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17264, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 834 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "text": "Pasal 834: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam" + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak campur tangan istri/piutang dalam perkara pemisahan harta benda suami-istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa tanah, warisan, atau kesalahan pemilihan dasar hukum (wanprestasi vs perbuatan melawan hukum) dalam perkara perdata umum seperti yang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak ahli waris untuk mengajukan gugatan pembebasan warisan (vindicatie). Meskipun gugatan sebelumnya ditolak karena salah pilih dasar hukum (PMH vs Wanprestasi), pasal ini relevan sebagai alternatif dasar hukum substantif yang mungkin dapat digunakan ahli waris untuk menuntut pengembalian tanah atau haknya, sehingga menjawab pertanyaan 'apa yang harus dilakukan' dengan menawarkan jalur hukum lain yang sesuai dengan status penggugat sebagai ahli waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Putusan secara eksplisit menyebutkan bahwa gugatan seharusnya didasarkan pada wanprestasi (Pasal 1243) karena adanya hubungan perjanjian (Berita Acara Penyerahan Tanah), bukan perbuatan melawan hukum. Pasal ini menjadi kunci jawaban substantif untuk pertanyaan pengguna tentang kesalahan pemilihan dasar hukum, karena pasal inilah yang seharusnya didalilkan jika ingin menuntut pembatalan perjanjian atau ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan persetujuan karena tidak dipenuhinya kewajiban (wanprestasi). Dalam pertimbangan hakim, disebutkan bahwa jika ada kerugian atau ketidaksesuaian, seharusnya menuntut pembatalan perjanjian. Pasal ini memberikan kerangka hukum substantif untuk tindakan yang benar (mengajukan gugatan pembatalan perjanjian atas dasar wanprestasi) yang menjadi inti saran bagi pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Hakim dalam pertimbangan menyebutkan bahwa jika Penggugat merasa dirugikan atau ada masalah dengan surat perjanjian, harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320. Ini relevan karena menjadi dasar hukum untuk menilai validitas perjanjian yang menjadi objek sengketa, yang merupakan langkah koreksi dari kesalahan dasar hukum sebelumnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan kekuatan mengikat perjanjian (*force obligatoire*). Dalam konteks pertanyaan tentang kesalahan dasar hukum, prinsip bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak adalah dasar mengapa gugatan wanprestasi (bukan PMH) adalah jalur yang tepat. Ini menopang alasan hakim bahwa hubungan para pihak adalah contractual, sehingga pasal ini relevan secara substantif untuk memperbaiki strategi hukum pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (PMH), yang merupakan dasar hukum yang *salah* dipilih oleh pengguna sehingga gugatannya ditolak. Meskipun gugatan PMH ditolak, pasal ini sangat relevan dalam analisis untuk menjawab pertanyaan pengguna karena hakim secara eksplisit membandingkan dan membedakan antara Pasal 1365 (PMH) dan Pasal 1243 (Wanprestasi) untuk menjelaskan mengapa gugatan sebelumnya gagal dan apa dasar hukum yang seharusnya digunakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 834 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 62900, + "completion_tokens": 4630 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_877_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_877_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b5b46375494701faa8c1dfc349204acbb3e503d7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_877_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_877_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.049, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 120.273, + "query": 3.002, + "relevance": 35.857, + "total": 159.182 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 89319, + "marked_chars": 89598 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak\ndapat diterima ;\nDALAM POKOK PERKARA :\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp. 598.000,- ( Lima ratus sembnilan puluh delapan ribu rupiah );\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada\nhari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2024 oleh Yulisar S.H., M.H., sebagai Hakim\nKetua Majelis, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., dan Dinahayati\nSyofyan S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana\ndiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum putusan pada hari\nSenin, Tanggal 04 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh\nBeti Nurbaeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II , Turut\nTergugat I tanpa hadirnya Turut Tergugat II .\nHakim-Hakim Anggota,\nFerry Marcus Justinus Sumlang, S.H.\nDinahayati Syofyan, S.H., M.H.\nHakim Ketua,\nYulisar, S.H., M.H.\nPanitera Pengganti,\nHalaman 31 dari 32 Halaman, Putusan No. 877/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melal" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 89598, + "frame": "Penggugat, ayah kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, menggugat kedua anak tersebut serta Turut Tergugat I (ibu kandung mereka) untuk membatalkan hibah sebidang tanah dan ruko yang telah diberikan kepada para Tergugat, dengan alasan Penggugat telah uzur dan membutuhkan objek tersebut sebagai sumber nafkah. Gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena dalil Penggugat bahwa para Tergugat menolak memberikan nafkah tidak terbukti, sehingga syarat untuk menarik kembali hibah tidak terpenuhi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Turut Tergugat I menikah pada tanggal 21 Desember 1976 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Turut Tergugat I bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menghibahkan sebidang tanah beserta bangunan ruko di Komplek Taman Harapan Indah Blok CC No. 1 kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Agustus 2009.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hibah tersebut dilakukan sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Turut Tergugat I.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa ia berumur 85 tahun, uzur, tidak memiliki penghasilan, dan membutuhkan objek hibah untuk nafkah hidupnya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat kurang memberi perhatian dan bantuan nafkah yang bersifat insidentil dan tidak kontinyu.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa mereka tetap memberikan nafkah, makanan, dan ongkos kepada Penggugat setiap kali Penggugat mengunjungi ruko tersebut.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Saksi Jaelani dan Saksi Fajri Aswahdi Putra menyatakan bahwa para Tergugat melayani Penggugat dengan baik, memberi makan, minum, dan ongkos saat Penggugat datang ke ruko yang digunakan sebagai kantor biro jasa.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa dalil Penggugat mengenai penolakan nafkah oleh para Tergugat tidak terbukti, sehingga syarat untuk membatalkan hibah berdasarkan ketentuan hukum tidak terpenuhi.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, seorang ayah yang telah bercerai dari Turut Tergugat I, mengajukan gugatan kepada kedua anaknya, Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I, dengan permintaan utama agar Akta Hibah atas sebidang tanah dan ruko yang diberikan kepada para Tergugat pada tahun 2009 dibatalkan dan objek tersebut dikembalikan. Penggugat beralasan bahwa ia telah berumur 85 tahun, uzur, tidak memiliki penghasilan, dan membutuhkan objek hibah tersebut sebagai sumber nafkah karena merasa para Tergugat tidak memberikan bantuan nafkah yang memadai. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa mereka tetap memberikan nafkah, makanan, dan bantuan lainnya kepada Penggugat setiap kali Penggugat mengunjungi ruko tersebut yang juga digunakan sebagai kantor. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena berdasarkan bukti dan keterangan saksi, dalil Penggugat bahwa para Tergugat menolak memberikan nafkah tidak terbukti, sehingga syarat limitif untuk menarik kembali hibah tidak terpenuhi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, seorang ayah yang telah bercerai dari Turut Tergugat I, mengajukan gugatan kepada kedua anaknya, Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat I, dengan permintaan utama agar Akta Hibah atas sebidang tanah dan ruko yang diberikan kepada para Tergugat pada tahun 2009 dibatalkan dan objek tersebut dikembalikan. Penggugat beralasan bahwa ia telah berumur 85 tahun, uzur, tidak memiliki penghasilan, dan membutuhkan objek hibah tersebut sebagai sumber nafkah karena merasa para Tergugat tidak memberikan bantuan nafkah yang memadai. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa mereka tetap memberikan nafkah, makanan, dan bantuan lainnya kepada Penggugat setiap kali Penggugat mengunjungi ruko tersebut yang juga digunakan sebagai kantor. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena berdasarkan bukti dan keterangan saksi, dalil Penggugat bahwa para Tergugat menolak memberikan nafkah tidak terbukti, sehingga syarat limitif untuk menarik kembali hibah tidak terpenuhi.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Turut Tergugat I menikah pada tanggal 21 Desember 1976 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Turut Tergugat I bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Mei 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menghibahkan sebidang tanah beserta bangunan ruko di Komplek Taman Harapan Indah Blok CC No. 1 kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Agustus 2009.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hibah tersebut dilakukan sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Turut Tergugat I.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa ia berumur 85 tahun, uzur, tidak memiliki penghasilan, dan membutuhkan objek hibah untuk nafkah hidupnya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat kurang memberi perhatian dan bantuan nafkah yang bersifat insidentil dan tidak kontinyu.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa mereka tetap memberikan nafkah, makanan, dan ongkos kepada Penggugat setiap kali Penggugat mengunjungi ruko tersebut.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Saksi Jaelani dan Saksi Fajri Aswahdi Putra menyatakan bahwa para Tergugat melayani Penggugat dengan baik, memberi makan, minum, dan ongkos saat Penggugat datang ke ruko yang digunakan sebagai kantor biro jasa.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa dalil Penggugat mengenai penolakan nafkah oleh para Tergugat tidak terbukti, sehingga syarat untuk membatalkan hibah berdasarkan ketentuan hukum tidak terpenuhi.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah berikan tanah dan ruko ke anak-anak, tapi sekarang saya uzur dan butuh uang untuk hidup, apakah saya bisa minta barang itu dikembalikan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13553, + "candidates": [ + "Pasal 1666 KUHPerdata", + "Pasal 1673 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1666: Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orang-orang yang masih hidup." + }, + { + "pasal": "Pasal 1673 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1673: Akibat dari hak mendapatkan kembali barang-barang yang dihibahkan ialah bahwa pemindahan barang-barang itu ke tangan orang lain, sekiranya telah terjadi, harus dibatalkan, dan pengembalian barang-barang itu kepada penghibah harus bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan pada barang itu sewaktu ada di tangan orang yang diberi hibah." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hibah dan prinsip dasar bahwa hibah dilakukan 'tanpa dapat menariknya kembali'. Hal ini menjadi kerangka hukum awal untuk menjawab pertanyaan apakah barang bisa diminta kembali, karena hukum umum hibah adalah tidak dapat ditarik kembali, sehingga perlu dilihat pengecualiannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1673 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari hak mendapatkan kembali barang hibah, yaitu pembatalan pemindahan barang dan pengembalian barang kepada penghibah. Ini secara substantif menjawab inti pertanyaan tentang mekanisme dan akibat hukum jika hibah dibatalkan/ditarik kembali." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1666 KUHPerdata", + "Pasal 1673 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 31394, + "completion_tokens": 1236 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_879_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_879_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..58cc8deb2ece21e8f3a8a7fa6ffb8cea79a54df2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_879_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_879_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 100.328, + "query": 2.935, + "relevance": 105.329, + "total": 208.617 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40412, + "marked_chars": 40520 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40520, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan penetapan pengampuan yang diajukan oleh Laurensia Janly kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon meminta agar anaknya, Eufrasia Audrey, yang menderita kondisi medis tertentu, ditunjuk berada di bawah pengampuan dan ditunjuk sebagai pengampunya. Pemohon juga memohon izin untuk menjaminkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang atas nama Pemohon untuk kepentingan anaknya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Laurensia Janly dan Andre Kurniawan melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2000.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir satu orang anak sah bernama Eufrasia Audrey.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Andre Kurniawan meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eufrasia Audrey didiagnosis menderita Global Delayed Development sejak lahir dengan riwayat lahir prematur.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eufrasia Audrey tidak mandiri dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan mandi serta memerlukan bantuan orang lain.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eufrasia Audrey tidak dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan memerlukan wali untuk mengambil keputusan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh keluarga dari Pemohon maupun Mendiang Andre Kurniawan tidak keberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai Pengampu dari Anak Pemohon.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3120/Petir yang terletak di Desa/Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 300 M2 atas nama Laurensia Janly.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Laurensia Janly, mengajukan permohonan pengampuan terhadap anaknya, Eufrasia Audrey, dengan alasan bahwa anak tersebut menderita kondisi medis berupa Global Delayed Development yang menyebabkan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan mengambil keputusan hukum. Pemohon, sebagai ibu kandung, memohon agar dirinya ditunjuk sebagai pengampu (curator) untuk mewakili kepentingan anaknya. Selain itu, Pemohon memohon izin untuk menjaminkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang atas nama Pemohon untuk keperluan pengajuan kredit atau izin menjaminkan lainnya bagi anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, serta menemukan fakta bahwa Eufrasia Audrey benar-benar tidak cakap bertindak secara hukum sehingga perlu di bawah pengampuan. Majelis Hakim menetapkan Laurensia Janly sebagai pengampu Eufrasia Audrey dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjaminkan sertifikat hak milik tersebut atas nama anaknya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Laurensia Janly, mengajukan permohonan pengampuan terhadap anaknya, Eufrasia Audrey, dengan alasan bahwa anak tersebut menderita kondisi medis berupa Global Delayed Development yang menyebabkan ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan mengambil keputusan hukum. Pemohon, sebagai ibu kandung, memohon agar dirinya ditunjuk sebagai pengampu (curator) untuk mewakili kepentingan anaknya. Selain itu, Pemohon memohon izin untuk menjaminkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang atas nama Pemohon untuk keperluan pengajuan kredit atau izin menjaminkan lainnya bagi anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, serta menemukan fakta bahwa Eufrasia Audrey benar-benar tidak cakap bertindak secara hukum sehingga perlu di bawah pengampuan. Majelis Hakim menetapkan Laurensia Janly sebagai pengampu Eufrasia Audrey dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjaminkan sertifikat hak milik tersebut atas nama anaknya.", + "facts": [ + { + "fact": "Laurensia Janly dan Andre Kurniawan melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2000.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir satu orang anak sah bernama Eufrasia Audrey.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Andre Kurniawan meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eufrasia Audrey didiagnosis menderita Global Delayed Development sejak lahir dengan riwayat lahir prematur.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eufrasia Audrey tidak mandiri dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan mandi serta memerlukan bantuan orang lain.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eufrasia Audrey tidak dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan memerlukan wali untuk mengambil keputusan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh keluarga dari Pemohon maupun Mendiang Andre Kurniawan tidak keberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai Pengampu dari Anak Pemohon.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3120/Petir yang terletak di Desa/Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 300 M2 atas nama Laurensia Janly.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin jadi pengampu anak saya yang sakit mental agar bisa bantu dia ambil keputusan, bolehkah saya jaminkan tanah saya untuk bantu dia cari uang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24492, + "candidates": [ + "Pasal 296 KUHPerdata", + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 437 KUHPerdata", + "Pasal 449 KUHPerdata", + "Pasal 462 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 296 KUHPerdata", + "text": "Pasal 296: Derajat kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama seperti cara menghitung derajat kekeluargaan sedarah." + }, + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 437 KUHPerdata", + "text": "Pasal 437: Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. dengan bukti-bukti dan penyebutan saksisaksinya." + }, + { + "pasal": "Pasal 449 KUHPerdata", + "text": "Pasal 449: Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila Ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas." + }, + { + "pasal": "Pasal 462 KUHPerdata", + "text": "Pasal 462: Seorang anak belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila atau gelap mata, tidak boleh ditempatkan di bawah pengampuan, tetapi tetap berada di bawah pengawasan bapaknya, ibunya atau walinya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 296 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur cara menghitung derajat kekeluargaan semenda. Dalam pertanyaan dan fakta perkara, sengketa atau permohonan berkaitan dengan pengampuan anak kandung (garis lurus sedarah) karena sakit mental, bukan karena keborosan yang melibatkan keluarga semenda. Pasal ini tidak mengatur hak pengampuan, syarat pengampuan, atau akibat hukum yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif seseorang harus ditempatkan di bawah pengampuan, yaitu karena keadaan dungu, gila, atau mata gelap. Pertanyaan pengguna berkaitan dengan pengampuan anak yang sakit mental, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menentukan apakah anak tersebut cakap atau tidak cakap bertindak hukum dan perlu pengampu." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak meminta pengampuan, yaitu keluarga sedarah. Dalam pertanyaan, pengguna (ibu) ingin menjadi pengampu bagi anaknya. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi ibu (keluarga garis lurus) untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi anaknya yang sakit mental." + }, + { + "pasal": "Pasal 437 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tata cara pembuktian dalam surat permintaan pengampuan (harus disebutkan peristiwa dengan jelas, bukti, dan saksi). Ini adalah aturan prosedural/alat bukti, bukan aturan substantif yang menjawab apakah ibu boleh menjadi pengampu atau boleh menjaminkan tanah. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan tidak relevan." + }, + { + "pasal": "Pasal 449 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum setelah keputusan pengampuan berkekuatan hukum tetap, yaitu pengangkatan pengampu dan pemberitahuan kepada Balai Harta Peninggalan. Pasal ini tidak mengatur hak atau kewenangan pengampu untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (seperti menjaminkan tanah) atau syarat pengampuan itu sendiri, melainkan hanya prosedur administratif pasca-putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 462 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa anak belum dewasa yang dungu/gila tidak boleh ditempatkan di bawah pengampuan, melainkan tetap di bawah pengawasan orang tua/wali. Pertanyaan pengguna berkaitan dengan anak yang sudah dewasa (lahir 2001, saat perkara 2023 sudah dewasa) yang sakit mental. Karena subjek pertanyaan adalah orang dewasa, pasal ini tidak relevan karena mengatur subjek yang berbeda (anak belum dewasa)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20170, + "completion_tokens": 1491 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_886_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_886_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9ee2c51f13ed6751e9e857bf0ef9d7b5abc7a9c1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_886_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_886_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 89.166, + "query": 3.764, + "relevance": 26.782, + "total": 119.744 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50270, + "marked_chars": 50405 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut\nuntuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan\nVerstek ;\n3.\nMenyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal xxxxxxxxxxxbertempat\ndi Gereja Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan\nNomor xxxxxxxxxxxtertanggal xxxxxxxxxxx, putus karena perceraian\ndengan segala akibat hukumnya ;\n4.\nMenetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat,\nLahir di jakara xxxxxxxxxxxxxxxxxx. dibawah pengasuhan dan\npemeliharaan Penggugat dengan ketentuan hak asuh anak tersebut\ndilakukan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai\ndengan hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dan ibu dengan tidak\nmenghilangkan hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah\nHalaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Ag" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50405, + "frame": "Penggugat (istri) menggugat Tergugat (suami) untuk memutus perkawinan mereka karena perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan rukun kembali, serta meminta pengasuhan anak bersama. Gugatan ini diajukan dengan alasan perceraian akibat perselisihan yang tidak dapat dipulihkan dan pemisahan tempat tinggal yang telah berlangsung lama. Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal tertentu di Gereja Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan tercatat dalam Akta Perkawinan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir satu orang anak laki-laki yang saat ini masih berusia sekitar 14 tahun.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Februari 2010 karena Tergugat bersikap kasar, mempermasalahkan hal kecil, dan tidak memberikan nafkah yang cukup.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk pisah rumah sejak Februari 2011 dan tidak tinggal bersama hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak dari perkawinan tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (istri) terhadap Tergugat (suami) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan mereka yang sah secara agama Kristen dan tercatat secara hukum telah mengalami keretakan sejak Februari 2010 akibat sikap kasar Tergugat, kurangnya penghormatan, dan ketidakcukupan nafkah, yang puncaknya terjadi pada Februari 2011 ketika kedua pihak memutuskan untuk pisah rumah. Penggugat juga meminta agar anak mereka yang masih kecil ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaannya. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan terus-menerus tanpa harapan rukun kembali dan pemisahan tempat tinggal yang telah berlangsung lama. Terkait anak, hakim menetapkan bahwa anak berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun hak asuh dilakukan secara bersama-sama dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayah kandung, serta memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan anaknya. Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (istri) terhadap Tergugat (suami) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan mereka yang sah secara agama Kristen dan tercatat secara hukum telah mengalami keretakan sejak Februari 2010 akibat sikap kasar Tergugat, kurangnya penghormatan, dan ketidakcukupan nafkah, yang puncaknya terjadi pada Februari 2011 ketika kedua pihak memutuskan untuk pisah rumah. Penggugat juga meminta agar anak mereka yang masih kecil ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaannya. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan terus-menerus tanpa harapan rukun kembali dan pemisahan tempat tinggal yang telah berlangsung lama. Terkait anak, hakim menetapkan bahwa anak berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun hak asuh dilakukan secara bersama-sama dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayah kandung, serta memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan anaknya. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal tertentu di Gereja Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan tercatat dalam Akta Perkawinan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir satu orang anak laki-laki yang saat ini masih berusia sekitar 14 tahun.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Februari 2010 karena Tergugat bersikap kasar, mempermasalahkan hal kecil, dan tidak memberikan nafkah yang cukup.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah memutuskan untuk pisah rumah sejak Februari 2011 dan tidak tinggal bersama hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak dari perkawinan tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah pisah rumah sejak lama dan tidak mau bayar nafkah, apakah saya bisa cerai dan dapat hak asuh anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27970, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 229 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "text": "Pasal 229: Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang di bawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dan kekuasaan orang tua. Penetapan ini tidak berlaku sebelum hari putusan perceraian perkawinan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan tidak boleh dilakukan perlawanan atau banding. Terhadap penetapan ini, bapak atau ibu yang tidak diangkat menjadi wali boleh melakukan perlawanan, bila dia tidak hadir atas panggilan yang dimaksud dalam alinea pertama. Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan kepadanya. Bapak atau ibu yang setelah hadir atas panggilan tidak diangkat menjadi wali,atau yang perlawanannya ditolak, dalam tiga puluh hari setelah hari termasuk dalam alinea kedua, dapat naik banding mengenai penetapan itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan para orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Hal ini tidak berkaitan dengan substansi gugatan perceraian atau hak asuh anak yang menjadi inti pertanyaan pengguna. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar kekuatan pembuktian surat, bukan sebagai dasar hukum untuk menjawab pertanyaan hukum substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur wewenang Pengadilan Negeri untuk menetapkan siapa yang akan melakukan perwalian (hak asuh) atas anak-anak yang belum dewasa setelah memutus perceraian. Hal ini menjawab bagian pertanyaan pengguna mengenai 'dapat hak asuh anak' setelah perceraian, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan untuk menentukan hak asuh anak kepada Penggugat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 229 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22598, + "completion_tokens": 1051 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_888_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_888_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e6dbfc42e5c2eef2e5943bf229e878f0183b031d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_888_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,214 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_888_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.07, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 155.325, + "query": 13.783, + "relevance": 38.961, + "total": 208.139 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40698, + "marked_chars": 40815 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan\ntetapi tidak hadir ;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;\n3.\nMenyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan\nKutipan Akta Perkawinan Nomor :2352/I/2009 tertanggal19 Juli 2009 yang\ndikeluarkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi\nDKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat\nhukumnya;\n4.\nMenetapkan hak asuh anak bernama:\n Halaman 12 dari 14 Perkara 888/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 12\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1.\n----------, Anak Kesatu Perempuan kembar pertama, lahir di Jakarta\n14 Desember 2009, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor :\n1483/JU/KL/2009Tertanggal 28 Januari 2010;\n2.\n----------, Anak kesatu Perempuan kembar kedua, lahir di Jakarta\n14 Desember 2009, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor :\n1483/JU/KL/20" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40815, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi. Penggugat meminta pernyataan bahwa perkawinan mereka putus karena perceraian, penetapan hak asuh anak kepada Penggugat, serta perintah pencatatan perceraian. Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Budha pada tanggal 19 Juli 2009 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan kembar yang lahir pada tanggal 14 Desember 2009.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kebon Sayur No.4A, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcokan yang pada awalnya masih dapat diselesaikan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada bulan Juli 2013 terjadi pertengkaran di mana Tergugat meminta dipulangkan ke rumah orangtuanya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada bulan Desember 2022 terjadi kembali percekcokan antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa percekcokan Desember 2022 disebabkan oleh perlakuan membedakan kasih sayang atau pilih kasih Tergugat terhadap anak-anak.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sejak tahun 2013.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi menyatakan bahwa Tergugat memiliki laki-laki lain dan tidak setia kepada Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi lain menyatakan bahwa penyebab pertengkaran juga menyangkut masalah ekonomi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri berupa nafkah lahir dan nafkah batin sejak Desember 2022.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ada halangan yang sah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh kedua anak jatuh kepada Penggugat demi perkembangan mental dan pendidikan anak.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa perkawinan mereka yang sah menurut agama Budha dan tercatat pada tahun 2009 telah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Penggugat mendalilkan bahwa pertengkaran terjadi sejak awal pernikahan, memuncak pada Juli 2013 ketika Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, dan kembali terjadi pada Desember 2022 akibat masalah pilih kasih dalam pengasuhan anak serta masalah ekonomi. Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tangga dan tidak memenuhi kewajiban nafkah. Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan para pihak adalah sah, namun berdasarkan keterangan saksi dan fakta pertengkaran yang terus-menerus serta kepergian Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, menetapkan hak asuh kedua anak kepada Penggugat, dan memerintahkan pencatatan perceraian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa perkawinan mereka yang sah menurut agama Budha dan tercatat pada tahun 2009 telah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Penggugat mendalilkan bahwa pertengkaran terjadi sejak awal pernikahan, memuncak pada Juli 2013 ketika Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, dan kembali terjadi pada Desember 2022 akibat masalah pilih kasih dalam pengasuhan anak serta masalah ekonomi. Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tangga dan tidak memenuhi kewajiban nafkah. Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan para pihak adalah sah, namun berdasarkan keterangan saksi dan fakta pertengkaran yang terus-menerus serta kepergian Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, menetapkan hak asuh kedua anak kepada Penggugat, dan memerintahkan pencatatan perceraian.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Budha pada tanggal 19 Juli 2009 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan kembar yang lahir pada tanggal 14 Desember 2009.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kebon Sayur No.4A, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcokan yang pada awalnya masih dapat diselesaikan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada bulan Juli 2013 terjadi pertengkaran di mana Tergugat meminta dipulangkan ke rumah orangtuanya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada bulan Desember 2022 terjadi kembali percekcokan antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa percekcokan Desember 2022 disebabkan oleh perlakuan membedakan kasih sayang atau pilih kasih Tergugat terhadap anak-anak.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sejak tahun 2013.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi menyatakan bahwa Tergugat memiliki laki-laki lain dan tidak setia kepada Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi lain menyatakan bahwa penyebab pertengkaran juga menyangkut masalah ekonomi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri berupa nafkah lahir dan nafkah batin sejak Desember 2022.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ada halangan yang sah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh kedua anak jatuh kepada Penggugat demi perkembangan mental dan pendidikan anak.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sering bertengkar dengan suami dan dia sudah pergi meninggalkan rumah sejak 2013, apakah saya bisa mengajukan cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19961, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pembuktian (beban pembuktian) dalam proses beracara, yaitu kewajiban pihak yang mendalilkan hak untuk membuktikan dalilnya. Ini adalah aturan prosedural/alat bukti, bukan aturan substantif yang mengatur hak atau syarat untuk mengajukan gugatan perceraian. Inti pertanyaan mengenai hak perceraian karena pertengkaran dan ditinggalkan suami berada di luar KUHPerdata (hukum perkawinan)." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18675, + "completion_tokens": 1456 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_888_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_888_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7510ac0406c7dacda109a9783e87f9052c13bdd8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_888_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_888_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.078, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 78.101, + "query": 2.82, + "relevance": 12.3, + "total": 93.3 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 33399, + "marked_chars": 33489 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 33489, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sengketa ini bersifat permohonan perdata (non-adsversarial) tanpa tergugat, yang intinya meminta izin untuk mengubah nama belakang anak-anak Pemohon. Pemohon meminta pengadilan mengabulkan permohonan untuk mengganti nama belakang kedua anak dari 'BUDIMAN' menjadi 'LIMENA'.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah ibu kandung dan pemegang hak asuh atas dua anak perempuan hasil perkawinan sebelumnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan Pemohon dengan ayah kandung anak-anak telah putus akibat perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung anak-anak tidak pernah memberikan nafkah dan keberadaannya terputus hingga saat ini.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon telah menikah kembali dengan CHARLIE LIMENA yang bertindak sebagai ayah tiri bagi kedua anak tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua anak perempuan Pemohon menginginkan perubahan nama belakang mereka menjadi 'LIMENA' untuk mendekatkan diri dengan keluarga ayah tiri mereka.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari suami barunya (ayah tiri anak-anak) untuk perubahan nama tersebut.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan pengabulan permohonan pemohon untuk mengganti nama belakang kedua anak dari 'BUDIMAN' menjadi 'LIMENA'.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu tunggal yang telah menikah kembali, mengajukan permohonan perubahan nama belakang bagi kedua anak perempuannya yang berasal dari perkawinan sebelumnya. Pemohon dalilkan bahwa ayah kandung anak-anak telah lama tidak memberikan nafkah dan tidak diketahui keberadaannya, sementara ayah tiri (suami baru Pemohon) telah membesarkan dan menyayangi anak-anak tersebut. Kedua anak, yang kini remaja, menginginkan perubahan nama belakang mereka dari nama keluarga ayah kandung menjadi nama keluarga ayah tiri demi kedekatan psikologis dan sosiologis dengan keluarga baru. Hakim mengabulkan permohonan tersebut setelah mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti bahwa perubahan nama dimaksudkan untuk kepentingan psikologis anak dan tidak bertujuan negatif, sehingga memerintahkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu tunggal yang telah menikah kembali, mengajukan permohonan perubahan nama belakang bagi kedua anak perempuannya yang berasal dari perkawinan sebelumnya. Pemohon dalilkan bahwa ayah kandung anak-anak telah lama tidak memberikan nafkah dan tidak diketahui keberadaannya, sementara ayah tiri (suami baru Pemohon) telah membesarkan dan menyayangi anak-anak tersebut. Kedua anak, yang kini remaja, menginginkan perubahan nama belakang mereka dari nama keluarga ayah kandung menjadi nama keluarga ayah tiri demi kedekatan psikologis dan sosiologis dengan keluarga baru. Hakim mengabulkan permohonan tersebut setelah mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti bahwa perubahan nama dimaksudkan untuk kepentingan psikologis anak dan tidak bertujuan negatif, sehingga memerintahkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah ibu kandung dan pemegang hak asuh atas dua anak perempuan hasil perkawinan sebelumnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan Pemohon dengan ayah kandung anak-anak telah putus akibat perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung anak-anak tidak pernah memberikan nafkah dan keberadaannya terputus hingga saat ini.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon telah menikah kembali dengan CHARLIE LIMENA yang bertindak sebagai ayah tiri bagi kedua anak tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua anak perempuan Pemohon menginginkan perubahan nama belakang mereka menjadi 'LIMENA' untuk mendekatkan diri dengan keluarga ayah tiri mereka.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari suami barunya (ayah tiri anak-anak) untuk perubahan nama tersebut.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan pengabulan permohonan pemohon untuk mengganti nama belakang kedua anak dari 'BUDIMAN' menjadi 'LIMENA'.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Bisa ganti nama belakang anak jadi nama ayah tiri karena ayah kandung hilang dan tidak beri nafkah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7613, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan, yang merupakan aturan teknis pembuktian (hukum acara). Selain itu, inti sengketa pertanyaan berada di luar KUHPerdata (penggantian nama/kependudukan), sehingga pasal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan hak atau kewajiban perdata yang disengketakan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13810, + "completion_tokens": 828 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_892_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_892_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fed0e0edcfdd7688f83c30cefb02566ba8f48b7a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_892_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_892_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 45, + "timings": { + "parse": 0.07, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 97.314, + "query": 7.252, + "relevance": 99.25, + "total": 203.886 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 119112, + "marked_chars": 119508 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 892/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 43\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;\n2.\nMenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;\n3.\nMenghukum Tergugat membayar Hutang Pokok kepada\nPenggugat sebesar Rp.1.299.906.465,- (satu miliar dua ratus sembilan\npuluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu ribu empat ratus enam\npuluh lima rupiah).\n4.\nMenghukum pula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini yang besarnya ditaksir sejumlah Rp.820.000,- (delapan ratus dua\npuluh ribu rupiah) ;\n5.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Klas I.A Khusus pada Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh\nkami, ASMUDI,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, NOVITA RIAMA,S.H.,M.H dan\n" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 119508, + "frame": "PT Asietex Sinar Indopratama menggugat Mariati Fahida atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli bahan tekstil karena keterlambatan pembayaran sisa hutang. Penggugat menuntut pembayaran hutang pokok, denda keterlambatan, bunga moratoir, uang paksa, serta penetapan sita jaminan atas harta Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat telah menerima barang bahan tekstil dari Penggugat dengan total nilai pembelian sebesar Rp1.901.724.395,- berdasarkan serangkaian tanda terima faktur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp601.817.930,- melalui berbagai transfer bank dan setoran tunai.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang pokok yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ditetapkan sebesar Rp1.299.906.465,-.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran yang telah jatuh tempo.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya denda keterlambatan sebesar Rp1.978.030.447,- berdasarkan perjanjian.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya bunga moratoir sebesar 6% per tahun atas hutang yang belum dibayar.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan permintaan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- per hari jika putusan tidak dilaksanakan.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan permohonan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan jual beli bahan tekstil antara Penggugat sebagai penyedia barang dan Tergugat sebagai pedagang di Pasar Grosir Tanah Abang. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima barang senilai Rp1.901.724.395,- namun hanya membayar sebagian, sehingga timbul sisa hutang yang tidak dilunasi. Setelah melalui pemeriksaan bukti surat dan saksi, Majelis Hakim menetapkan bahwa total pembayaran yang telah dilakukan Tergugat adalah Rp601.817.930,-, sehingga sisa hutang pokok yang terbukti adalah Rp1.299.906.465,-. Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi hutang tersebut. Namun, gugatan Penggugat untuk denda keterlambatan, bunga moratoir, uang paksa, dan sita jaminan ditolak karena tidak diperjanjikan sebelumnya, tidak didukung bukti perhitungan yang jelas, atau tidak memenuhi syarat hukum. Putusan akhir mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar hutang pokok dan biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan jual beli bahan tekstil antara Penggugat sebagai penyedia barang dan Tergugat sebagai pedagang di Pasar Grosir Tanah Abang. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima barang senilai Rp1.901.724.395,- namun hanya membayar sebagian, sehingga timbul sisa hutang yang tidak dilunasi. Setelah melalui pemeriksaan bukti surat dan saksi, Majelis Hakim menetapkan bahwa total pembayaran yang telah dilakukan Tergugat adalah Rp601.817.930,-, sehingga sisa hutang pokok yang terbukti adalah Rp1.299.906.465,-. Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi hutang tersebut. Namun, gugatan Penggugat untuk denda keterlambatan, bunga moratoir, uang paksa, dan sita jaminan ditolak karena tidak diperjanjikan sebelumnya, tidak didukung bukti perhitungan yang jelas, atau tidak memenuhi syarat hukum. Putusan akhir mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar hutang pokok dan biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat telah menerima barang bahan tekstil dari Penggugat dengan total nilai pembelian sebesar Rp1.901.724.395,- berdasarkan serangkaian tanda terima faktur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan total sebesar Rp601.817.930,- melalui berbagai transfer bank dan setoran tunai.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang pokok yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ditetapkan sebesar Rp1.299.906.465,-.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran yang telah jatuh tempo.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya denda keterlambatan sebesar Rp1.978.030.447,- berdasarkan perjanjian.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya bunga moratoir sebesar 6% per tahun atas hutang yang belum dibayar.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan permintaan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- per hari jika putusan tidak dilaksanakan.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan permohonan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kirim barang tekstil ke pembeli dan dia cuma bayar sebagian, sisa hutangnya sampai sekarang belum lunasi, apa bisa saya paksa dia bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30680, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi (keberatan) yaitu debitur harus dinyatakan lalai. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit menyatakan Tergugat telah melakukan 'wanprestasi' dan 'ingkar janji' karena hutang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menyimpulkan adanya pelanggaran perjanjian yang memaksa Tergugat membayar sisa hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Meskipun tuntutan bunga dan denda ditolak karena tidak diperjanjikan, pasal ini relevan karena menjadi kerangka hukum yang digunakan hakim untuk menilai apakah Tergugat wajib membayar akibat dari ketidakpemenuhan perikatan (hutang pokok). Hakim menggunakan prinsip ini untuk mengabulkan tuntutan hutang pokok." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur khusus tentang bunga moratoir dalam perikatan pembayaran uang. Dalam putusan, gugatan untuk membayar bunga moratoir ditolak karena tidak diperjanjikan sebelumnya. Relevansi pasal ini muncul karena secara substantif menjadi dasar hukum yang diuji oleh hakim untuk menolak tuntutan bunga, sehingga membantu menjawab aspek 'apa yang bisa ditagih' (hutang pokok vs bunga) dalam pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti). Meskipun dikutip dalam putusan, pasal ini bersifat prosedural dan umum (alat bukti), bukan jawaban substantif atas pertanyaan apakah debitur bisa dipaksa membayar. Substansi kewajiban membayar berasal dari pasal wanprestasi (1238/1243), bukan dari aturan pembuktian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 48137, + "completion_tokens": 1373 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_893_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_893_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..39742fb1744a74dbf22a59039652277d6cece111 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_893_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_893_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 41, + "timings": { + "parse": 0.067, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 105.77, + "query": 10.603, + "relevance": 34.819, + "total": 151.259 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 119312, + "marked_chars": 119672 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi :\n-\nMenerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat error in\npersona; \nDalam Pokok Perkara :\nHalaman 39 dari 41 Putusan Nomor 893/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 39\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima \n(niet\nonvankelijke verklaard);\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Sri\nSuharini,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Denny Tulangow, S.H., dan\nParmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada\nhari Senin tanggal 10 April 2023 telah diunggah dalam persidangan elektronik\nyang dipersamakan dengan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum\noleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 119672, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dan enam Turut Tergugat terkait sengketa pengembalian kelebihan hasil lelang jaminan Hak Tanggungan yang diambil Tergugat. Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pengembalian uang, ganti rugi immateriil, dan uang paksa. Gugatan ini akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena kesalahan penarikan pihak (error in persona).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan pada 5 Mei 2017 dengan pokok hutang Rp350.000.000,- dan jaminan Hak Tanggungan atas sertifikat tanah milik Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar angsuran kepada Tergugat sebanyak 8 kali angsuran bulanan dan 1 kali angsuran pokok tambahan sejak Mei 2017 hingga Januari 2018.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat berhenti membayar angsuran sejak Februari 2018 karena kesulitan ekonomi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan lelang eksekusi jaminan Hak Tanggungan melalui Turut Tergugat II, yang pertama kali tidak laku pada Juli 2020 dan kedua kali laku terjual pada November 2021 kepada Turut Tergugat III.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengambil seluruh hasil penjualan lelang sebesar Rp1.011.111.111,- tanpa mengembalikan kelebihan nilai tersebut kepada Penggugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum dalam perkara ini hanya terjadi antara Penggugat dan Tergugat terkait pengambilan hasil lelang, sehingga penarikan Turut Tergugat I hingga VI adalah keliru.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena error in persona dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat serta enam Turut Tergugat yang meliputi pejabat pembuat akta, kantor lelang negara, pembeli lelang, kantor pertanahan, notaris, dan kantor jasa penilai. Gugatan ini bermula dari perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat yang dijamin dengan Hak Tanggungan atas tanah milik Penggugat. Setelah Penggugat berhenti membayar angsuran, Tergugat melaksanakan lelang eksekusi atas jaminan tersebut melalui Turut Tergugat II, yang akhirnya laku terjual kepada Turut Tergugat III. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil seluruh hasil penjualan lelang tanpa mengembalikan kelebihan nilainya, serta menyalahkan perhitungan hutang dan proses lelang yang melibatkan para Turut Tergugat. Namun, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa sengketa utama hanyalah mengenai pengembalian kelebihan hasil lelang yang merupakan hubungan hukum langsung antara Penggugat dan Tergugat. Hakim menilai Penggugat keliru menarik para Turut Tergugat lainnya yang tidak memiliki hubungan hukum langsung terkait kerugian yang didalilkan. Akibat kesalahan penarikan pihak (error in persona) ini, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat serta enam Turut Tergugat yang meliputi pejabat pembuat akta, kantor lelang negara, pembeli lelang, kantor pertanahan, notaris, dan kantor jasa penilai. Gugatan ini bermula dari perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat yang dijamin dengan Hak Tanggungan atas tanah milik Penggugat. Setelah Penggugat berhenti membayar angsuran, Tergugat melaksanakan lelang eksekusi atas jaminan tersebut melalui Turut Tergugat II, yang akhirnya laku terjual kepada Turut Tergugat III. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil seluruh hasil penjualan lelang tanpa mengembalikan kelebihan nilainya, serta menyalahkan perhitungan hutang dan proses lelang yang melibatkan para Turut Tergugat. Namun, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa sengketa utama hanyalah mengenai pengembalian kelebihan hasil lelang yang merupakan hubungan hukum langsung antara Penggugat dan Tergugat. Hakim menilai Penggugat keliru menarik para Turut Tergugat lainnya yang tidak memiliki hubungan hukum langsung terkait kerugian yang didalilkan. Akibat kesalahan penarikan pihak (error in persona) ini, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan pada 5 Mei 2017 dengan pokok hutang Rp350.000.000,- dan jaminan Hak Tanggungan atas sertifikat tanah milik Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar angsuran kepada Tergugat sebanyak 8 kali angsuran bulanan dan 1 kali angsuran pokok tambahan sejak Mei 2017 hingga Januari 2018.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat berhenti membayar angsuran sejak Februari 2018 karena kesulitan ekonomi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan lelang eksekusi jaminan Hak Tanggungan melalui Turut Tergugat II, yang pertama kali tidak laku pada Juli 2020 dan kedua kali laku terjual pada November 2021 kepada Turut Tergugat III.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengambil seluruh hasil penjualan lelang sebesar Rp1.011.111.111,- tanpa mengembalikan kelebihan nilai tersebut kepada Penggugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum dalam perkara ini hanya terjadi antara Penggugat dan Tergugat terkait pengambilan hasil lelang, sehingga penarikan Turut Tergugat I hingga VI adalah keliru.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena error in persona dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang ke bank tapi berhenti bayar karena susah ekonomi, lalu tanah jaminan saya dilelang dan uangnya diambil semua tanpa dikembalikan kelebihan, kan saya bisa minta uangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19752, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan dasar hukum substantif yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara. Pertanyaan awam mengenai hak untuk meminta kelebihan hasil lelang yang diambil secara sepihak oleh bank berkaitan langsung dengan apakah tindakan bank tersebut melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, sehingga Pasal 1365 menjadi kerangka hukum utama untuk menilai klaim tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 41644, + "completion_tokens": 1070 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_894_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_894_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d82b2d77ad5d84f726818740b91259f94f8c451d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_894_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_894_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 29, + "timings": { + "parse": 0.115, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 108.866, + "query": 5.496, + "relevance": 50.547, + "total": 165.024 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 83774, + "marked_chars": 84026 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI\nDALAM PROVISI \n-\nMenolak permohonan Provisi Penggugat ;\nDALAM EKSEPSI \n-\nMenolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;\nDALAM POKOK PERKARA \n1.\nMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini\nsebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 oleh kami\nMartin Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhamad Irfan, S.H.,\nM.Hum. dan Sapto Supriyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua\nPengadilan Negeri Jakarat Barat Nomor 894/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt pada\ntanggal 29 September 2022, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20\nFebruari 2024 telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elitigasi dengan\ndibantu oleh Wike Rahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah\ndikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.\n Hakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\nHalaman 28 dari 27 Halaman Putusan Nomor 894/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI me" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 84026, + "frame": "Penggugat, [NAMA_ORANG], menggugat Tergugat I, [NAMA_PERUSAHAAN], dan Tergugat II, [NAMA_PERUSAHAAN], atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa plagiarisme terhadap artikel jurnalistik yang diterbitkan oleh Tergugat I. Penggugat menuntut pernyataan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan pokok perkara tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I menerbitkan artikel pada 8 Januari 2022 yang secara identik menjiplak artikel yang sebelumnya diterbitkan oleh portal milik Penggugat pada 7 Januari 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya klarifikasi dan pengaduan ke Dewan Pers yang berakhir dengan mediasi pada 29 Maret 2022.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dalam mediasi Dewan Pers, Tergugat I mengakui adanya kelalaian redaksi dan kemudian mencabut artikel serta menyampaikan permintaan maaf.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memenuhi rekomendasi Dewan Pers secara tuntas dan tidak memberikan permintaan maaf resmi yang memadai pasca-mediasi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp5.000.000.000,- dan immateriil sebesar Rp500.000.000,- karena kerugian yang diderita akibat perbuatan Tergugat I.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil gugatan dan mengajukan eksepsi tidak berwenang serta cacat formil gugatan.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa kerugian yang dialami Penggugat telah dipulihkan melalui permintaan maaf yang telah disampaikan Tergugat I dalam proses mediasi Dewan Pers.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya hubungan sebab akibat antara kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,- yang dituntut dengan perbuatan Tergugat I.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa Tergugat I melakukan plagiarisme terhadap artikel jurnalistik yang dimilikinya dengan menerbitkan konten yang identik pada 8 Januari 2022. Setelah upaya klarifikasi gagal, Penggugat mengadukan hal tersebut ke Dewan Pers yang menyelenggarakan mediasi pada 29 Maret 2022. Dalam mediasi tersebut, Tergugat I mengakui kelalaian redaksi, mencabut artikel, dan menyampaikan permintaan maaf. Penggugat tetap mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menuntut pernyataan kesalahan dan ganti rugi materiil serta immateriil yang jumlahnya sangat besar. Majelis Hakim menolak gugatan pokok karena menilai bahwa kerugian Penggugat telah dipulihkan melalui permintaan maaf yang telah dilakukan Tergugat I, serta tidak ditemukan bukti yang cukup mengenai hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat I dengan kerugian materiil sebesar yang dituntut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa Tergugat I melakukan plagiarisme terhadap artikel jurnalistik yang dimilikinya dengan menerbitkan konten yang identik pada 8 Januari 2022. Setelah upaya klarifikasi gagal, Penggugat mengadukan hal tersebut ke Dewan Pers yang menyelenggarakan mediasi pada 29 Maret 2022. Dalam mediasi tersebut, Tergugat I mengakui kelalaian redaksi, mencabut artikel, dan menyampaikan permintaan maaf. Penggugat tetap mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menuntut pernyataan kesalahan dan ganti rugi materiil serta immateriil yang jumlahnya sangat besar. Majelis Hakim menolak gugatan pokok karena menilai bahwa kerugian Penggugat telah dipulihkan melalui permintaan maaf yang telah dilakukan Tergugat I, serta tidak ditemukan bukti yang cukup mengenai hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat I dengan kerugian materiil sebesar yang dituntut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I menerbitkan artikel pada 8 Januari 2022 yang secara identik menjiplak artikel yang sebelumnya diterbitkan oleh portal milik Penggugat pada 7 Januari 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya klarifikasi dan pengaduan ke Dewan Pers yang berakhir dengan mediasi pada 29 Maret 2022.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dalam mediasi Dewan Pers, Tergugat I mengakui adanya kelalaian redaksi dan kemudian mencabut artikel serta menyampaikan permintaan maaf.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memenuhi rekomendasi Dewan Pers secara tuntas dan tidak memberikan permintaan maaf resmi yang memadai pasca-mediasi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp5.000.000.000,- dan immateriil sebesar Rp500.000.000,- karena kerugian yang diderita akibat perbuatan Tergugat I.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil gugatan dan mengajukan eksepsi tidak berwenang serta cacat formil gugatan.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa kerugian yang dialami Penggugat telah dipulihkan melalui permintaan maaf yang telah disampaikan Tergugat I dalam proses mediasi Dewan Pers.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya hubungan sebab akibat antara kerugian materiil sebesar Rp5.000.000.000,- yang dituntut dengan perbuatan Tergugat I.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah dimintai maaf oleh orang yang menjiplak artikel saya, tapi dia tidak mau ganti rugi besar yang saya minta, apakah saya bisa tetap menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8948, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) dalam perkara pemisahan harta benda suami-istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa perbuatan melawan hukum (plagiasi) atau tuntutan ganti rugi yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang mengatur syarat-syarat (perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan kausal, kesalahan) untuk menuntut ganti rugi. Pertanyaan mengenai kemungkinan menuntut ganti rugi meskipun sudah dimintai maaf secara langsung diuji melalui unsur-unsur dan akibat hukum yang diatur dalam pasal ini, sebagaimana dianalisis dalam pertimbangan hakim." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27509, + "completion_tokens": 1130 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_899_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_899_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..23e95e4dbd23d0754549d9130a87ad161b82c059 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_899_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_899_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 35, + "timings": { + "parse": 0.133, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 96.928, + "query": 10.996, + "relevance": 28.382, + "total": 136.438 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 113021, + "marked_chars": 113327 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM KONPENSI :\nDalam Pokok Perkara ;\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\n2.\nMenyatakan menurut hukum Perkawinan antara PENGGUGAT dan\nTERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama\nBudha di XXXX, Taman Dutamas Blok A-8, Jakarta Barat dan kemudian\ndicatatkan di Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan\nHal 33 Putusan No.899/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 33\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nNomor: XXXX, tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil\nProvinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 Maret 2012, PUTUS karena\nPERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;\n3.\nMenetapkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang Bernama\nXXXX lahir pada tanggal 04 Agustus 2003 dengan akte kelahiran No.\n12220/2003 dan XXXX, lahir pada tanggal 06 Februari 2009 dengan akte\nkelahiran No. 1795/U/JB/2009 di bawah pemeliharaan dan hak asuh\nPENGGUGAT ;\n4.\n.Memerintahkan kepada Panitera Pe" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 113327, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan pisah ranjang, serta meminta pernyataan putusnya perkawinan dan hak asuh anak. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan reconvensi (gugatan balik) yang juga meminta perceraian dengan alasan perselisihan dan tuduhan perselingkuhan dari pihak lawan. Majelis Hakim mengabulkan gugatan pokok (konvensi) dan menolak gugatan balik (rekonvensi).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada 19 Februari 2012 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan pada 9 Maret 2012.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu seorang anak perempuan lahir pada 4 Agustus 2003 dan seorang anak laki-laki lahir pada 6 Februari 2009.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama hampir dua tahun terakhir sebelum perkara diperiksa.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga dan memiliki sifat temperamental serta sering mengusir Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat berselingkuh dengan seorang pria bernama Djun Min Amin dan sering terjadi keributan akibat perbuatan Penggugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator tidak berhasil mencapai perdamaian antara para pihak.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta pisah ranjang menyebabkan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan anak laki-laki yang masih di bawah umur berada di bawah pemeliharaan dan hak asuh Penggugat, sedangkan anak perempuan yang sudah dewasa diserahkan kepada pilihannya sendiri.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus, ketidakcocokan, dan pisah ranjang selama hampir dua tahun, serta meminta hak asuh anak. Tergugat membantah gugatan tersebut dan mengajukan reconvensi yang juga meminta perceraian dengan alasan perselingkuhan Penggugat dan sifat buruk Penggugat. Setelah mediasi gagal, Majelis Hakim memeriksa perkara dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perselisihan yang tidak dapat didamaikan. Majelis Hakim mengabulkan gugatan pokok Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, dan menetapkan anak laki-laki berada di bawah pemeliharaan Penggugat. Gugatan reconvensi Tergugat ditolak, dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus, ketidakcocokan, dan pisah ranjang selama hampir dua tahun, serta meminta hak asuh anak. Tergugat membantah gugatan tersebut dan mengajukan reconvensi yang juga meminta perceraian dengan alasan perselingkuhan Penggugat dan sifat buruk Penggugat. Setelah mediasi gagal, Majelis Hakim memeriksa perkara dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perselisihan yang tidak dapat didamaikan. Majelis Hakim mengabulkan gugatan pokok Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, dan menetapkan anak laki-laki berada di bawah pemeliharaan Penggugat. Gugatan reconvensi Tergugat ditolak, dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada 19 Februari 2012 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan pada 9 Maret 2012.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu seorang anak perempuan lahir pada 4 Agustus 2003 dan seorang anak laki-laki lahir pada 6 Februari 2009.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama hampir dua tahun terakhir sebelum perkara diperiksa.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga dan memiliki sifat temperamental serta sering mengusir Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat berselingkuh dengan seorang pria bernama Djun Min Amin dan sering terjadi keributan akibat perbuatan Penggugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator tidak berhasil mencapai perdamaian antara para pihak.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta pisah ranjang menyebabkan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan anak laki-laki yang masih di bawah umur berada di bawah pemeliharaan dan hak asuh Penggugat, sedangkan anak perempuan yang sudah dewasa diserahkan kepada pilihannya sendiri.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah ranjang hampir dua tahun dan mediasi gagal, apakah saya bisa cerai dan dapat hak asuh anak laki-laki?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30547, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum pembuktian (onus probandi incumbit ei qui dicit, bukan ei qui negat). Meskipun pembuktian diperlukan dalam perkara perceraian, Pasal 1865 bersifat prosedural/bukti dan bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai syarat perceraian (pisah ranjang/mediasi gagal) atau dasar hukum hak asuh anak. Pertanyaan awam menanyakan 'apakah bisa' (hak material), bukan 'bagaimana membuktikan' (alat bukti)." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 40857, + "completion_tokens": 1032 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_8_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_8_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..25c7f9766794f9bb7cd29532ae5ab996191fc345 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_8_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,274 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_8_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 95, + "timings": { + "parse": 0.138, + "classify": 0.0, + "condense": 755.34, + "read": 153.915, + "query": 3.188, + "relevance": 79.036, + "total": 991.616 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 274402, + "marked_chars": 275248 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI:\nHalaman 93 dari 95 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 93\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDALAM EKSEPSI:\n-\n Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;\nDALAM REKONVENSI:\n-\nMenyatakan\n \ngugatan\n \nRekonvensi\n \nPara\n \nPenggugat\nRekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;\nDAKAM KONVENSI DAN REKONVENSI:\n-\n Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk\nmembayar biaya perkara sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh\nratus lima puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh\nkami, Flowerry Yulidas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H.,\nM.H.. dan Julius Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nyang ditunjuk berdasarkan Surat" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134958, + "summary": "[HAL 1-29] Perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan Penggugat I (Rusman Belia), Penggugat II (Hirman), dan Penggugat III (Lindawaty Dahlia) melawan Tergugat I (Harsono), Tergugat II (Suarti Dahlia), Tergugat III (Lily Belia), serta Turut Tergugat (Yan Armin, S.H.). Para pihak adalah anak dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia yang telah meninggal dunia. Penggugat mendalilkan bahwa Alm. Isman Belia memiliki harta warisan berupa beberapa tanah dan bangunan kost (Kost BNI, Kost Swadaya, Kost Perdana) serta apartemen di Singapura [HAL 3-4]. Penggugat mengajukan gugatan untuk menyatakan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum karena melanggar ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 957 (hibah wasiat/legaattidak menyebutkan objek spesifik), Pasal 913 (hak mutlak/Legitieme Portie), dan Pasal 914 (pembagian proporsional) [HAL 5-10]. Penggugat berdalil Akta Wasiat tersebut tidak adil karena membagi harta secara tidak proporsional, misalnya Lindawaty Dahlia hanya mendapat 5/200 bagian sementara Suarti Dahlia dan Lily Belia masing-masing mendapat 45/200 dan 43/200 bagian [HAL 11-12]. Penggugat juga mendalilkan Tergugat menguasai aset warisan secara sepihak, mengambil barang peninggalan tanpa izin, dan menikmati keuntungan dari kost-kost tersebut tanpa membagikannya kepada Penggugat, dengan total kerugian materiil yang didalilkan sebesar Rp. 4.009.400.000,- dan immateriil Rp. 50.000.000.000,- [HAL 14-26]. Penggugat memohon agar Akta Wasiat dinyatakan batal, harta dibagi sesuai proporsi yang diajukan (misalnya Lindawaty 31/200, Rusman 42/200, dll.), dan Tergugat dihukum membayar kerugian serta uang paksa [HAL 25-29]. Mediasi tidak berhasil [HAL 30].\n\n[HAL 30-47] Dalam jawaban (Konvensi), Para Tergugat mengajukan eksepsi persona standi in judicio dengan alasan Para Penggugat belum memiliki Surat Keterangan Ahli Waris secara formil sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat [HAL 30-31]. Tergugat juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat (Legaat) dengan Wasiat (Testamen), padahal Alm. Isman Belia hanya membuat Wasiat (Testamen) berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata yang tidak mensyaratkan penyebutan objek spesifik [HAL 31-36]. Tergugat juga mengajukan eksepsi prematur terkait tuduhan pencurian/penggelapan yang belum ada putusan pengadilan [HAL 34-35]. Pada pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menegaskan bahwa harta yang digugat tidak semuanya merupakan harta warisan Alm. Isman Belia. Tergugat membedakan harta yang atas nama Alm. Isman Belia (hanya 4 sertifikat Hak Guna Bangunan di Kost Perdana) dengan harta yang bukan warisan Isman Belia, yaitu: harta atas nama Alm. Elly Dahlia (yang memiliki Akta Wasiat No. 31 sendiri), harta atas nama PT. Dharma Bahari Riau, serta harta yang telah dihibahkan secara sah kepada Tergugat I, Penggugat I, dan Penggugat II melalui Akta Hibah tahun 2015 (Sertifikat No. 10821 dan 10822) [HAL 37-42]. Tergugat mendalilkan Penggugat justru yang menguasai aset secara paksa dan kekerasan [HAL 42-43]. Terkait Akta Wasiat No. 39, Tergugat berargumen bahwa sebagai Wasiat (Testamen), tidak perlu menyebutkan objek spesifik sehingga tidak melanggar Pasal 957 KUHPerdata, dan pembagian bagian dalam wasiat tersebut tidak melanggar Legitieme Portie karena tidak ada ahli waris yang menerima bagian melebihi 3/4 dari apa yang seharusnya diterima secara hukum [HAL 43-47]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134992, + "summary": "[HAL 1-29] Perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan Penggugat I (Rusman Belia), Penggugat II (Hirman), dan Penggugat III (Lindawaty Dahlia) melawan Tergugat I (Harsono), Tergugat II (Suarti Dahlia), Tergugat III (Lily Belia), serta Turut Tergugat (Yan Armin, S.H.). Para pihak adalah anak dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia yang telah meninggal dunia. Penggugat mendalilkan bahwa Alm. Isman Belia memiliki harta warisan berupa beberapa tanah dan bangunan kost (Kost BNI, Kost Swadaya, Kost Perdana) serta apartemen di Singapura [HAL 3-4]. Penggugat mengajukan gugatan untuk menyatakan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum karena melanggar ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 957 (hibah wasiat/legaattidak menyebutkan objek spesifik), Pasal 913 (hak mutlak/Legitieme Portie), dan Pasal 914 (pembagian proporsional) [HAL 5-10]. Penggugat berdalil Akta Wasiat tersebut tidak adil karena membagi harta secara tidak proporsional, misalnya Lindawaty Dahlia hanya mendapat 5/200 bagian sementara Suarti Dahlia dan Lily Belia masing-masing mendapat 45/200 dan 43/200 bagian [HAL 11-12]. Penggugat juga mendalilkan Tergugat menguasai aset warisan secara sepihak, mengambil barang peninggalan tanpa izin, dan menikmati keuntungan dari kost-kost tersebut tanpa membagikannya kepada Penggugat, dengan total kerugian materiil yang didalilkan sebesar Rp. 4.009.400.000,- dan immateriil Rp. 50.000.000.000,- [HAL 14-26]. Penggugat memohon agar Akta Wasiat dinyatakan batal, harta dibagi sesuai proporsi yang diajukan (misalnya Lindawaty 31/200, Rusman 42/200, dll.), dan Tergugat dihukum membayar kerugian serta uang paksa [HAL 25-29]. Mediasi tidak berhasil [HAL 30].\n\n[HAL 30-47] Dalam jawaban (Konvensi), Para Tergugat mengajukan eksepsi persona standi in judicio dengan alasan Para Penggugat belum memiliki Surat Keterangan Ahli Waris secara formil sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat [HAL 30-31]. Tergugat juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat (Legaat) dengan Wasiat (Testamen), padahal Alm. Isman Belia hanya membuat Wasiat (Testamen) berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata yang tidak mensyaratkan penyebutan objek spesifik [HAL 31-36]. Tergugat juga mengajukan eksepsi prematur terkait tuduhan pencurian/penggelapan yang belum ada putusan pengadilan [HAL 34-35]. Pada pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menegaskan bahwa harta yang digugat tidak semuanya merupakan harta warisan Alm. Isman Belia. Tergugat membedakan harta yang atas nama Alm. Isman Belia (hanya 4 sertifikat Hak Guna Bangunan di Kost Perdana) dengan harta yang bukan warisan Isman Belia, yaitu: harta atas nama Alm. Elly Dahlia (yang memiliki Akta Wasiat No. 31 sendiri), harta atas nama PT. Dharma Bahari Riau, serta harta yang telah dihibahkan secara sah kepada Tergugat I, Penggugat I, dan Penggugat II melalui Akta Hibah tahun 2015 (Sertifikat No. 10821 dan 10822) [HAL 37-42]. Tergugat mendalilkan Penggugat justru yang menguasai aset secara paksa dan kekerasan [HAL 42-43]. Terkait Akta Wasiat No. 39, Tergugat berargumen bahwa sebagai Wasiat (Testamen), tidak perlu menyebutkan objek spesifik sehingga tidak melanggar Pasal 957 KUHPerdata, dan pembagian bagian dalam wasiat tersebut tidak melanggar Legitieme Portie karena tidak ada ahli waris yang menerima bagian melebihi 3/4 dari apa yang seharusnya diterima secara hukum [HAL 43-47].\n\n[HAL 47-67] Tergugat menegaskan bahwa Akta Wasiat No. 39 adalah Wasiat (Testamen) yang sah berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata dan harus dilaksanakan oleh ahli waris, bukan Hibah Wasiat (Legaat) [HAL 47-48]. Tergugat I menerima bagian 25/200, sama dengan Penggugat I, yang lebih kecil dari bagian Tergugat II (45/200), Tergugat III (43/200), dan Penggugat II (40/200), menunjukkan penghormatan terhadap keinginan terakhir Alm. Isman Belia [HAL 47]. Tergugat mendalilkan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak melaksanakan Akta Wasiat dan gagal mengurus Surat Keterangan Ahli Waris [HAL 48]. Tergugat membantah dalil Penggugat III tentang ketidakadilan, dengan menyebutkan Penggugat III telah menerima banyak harta semasa hidup, termasuk tanah di Green Garden, ruko di Cengkareng, dan modal usaha [HAL 50-51]. Tergugat menyoroti bahwa Penggugat secara sepihak mengubah pembagian warisan dalam gugatan, mengurangi bagian Tergugat II dan III serta menambah bagian Penggugat I dan III tanpa dasar hukum [HAL 51]. Tergugat juga memisahkan harta warisan Alm. Isman Belia dari harta Alm. Elly Dahlia (yang memiliki Akta Wasiat No. 31) dan harta milik pribadi [HAL 52-56]. Tergugat membantah tuduhan penguasaan sepihak, menyatakan bahwa Penggugat justru mengusir Tergugat III dari rumah orang tua dengan kekerasan dan mengganti kunci, sehingga Tergugat tidak bisa sembahyang [HAL 53-54]. Tergugat juga membantah tuduhan pencurian aset kost BNI dan Swadaya, menyatakan aset tersebut bukan warisan Isman Belia atau telah dikuasai Penggugat [HAL 55-58]. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, serta sita jaminan dan dwangsom [HAL 59-61]. Dalam Rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) memohon agar Akta Wasiat No. 39 dinyatakan sah, memerintahkan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, menyatakan bagian 17/200 milik Alm. Isman Belia diberikan kepada Penggugat II (10/200) dan Penggugat III (7/200) sesuai pesan terakhir pewaris, serta menuntut ganti rugi immateriil Rp. 150.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Penggugat yang menghalangi sembahyang [HAL 61-67].\n\n[HAL 68-81] Para pihak telah mengajukan berbagai bukti surat, termasuk Akta Wasiat, sertifikat tanah, akta kematian, dan kwitansi biaya perawatan jenazah [HAL 68-78]. Penggugat mengajukan saksi Huseng Candra yang menyatakan Isman Belia dan Elly Dahlia memiliki enam anak, meninggalkan warisan berupa kost-kost dan rumah, serta Isman Belia pernah bercerita membuat surat wasiat yang akan diubah karena kecewa kepada cucu, namun saksi tidak melihat surat wasiat tersebut [HAL 79-80]. Tergugat mengajukan saksi Sujono yang menyatakan Isman Belia dan Elly Dahlia memiliki enam anak, meninggalkan warisan berupa kost-kost dan rumah, serta Isman Belia pernah membuat surat wasiat, namun saksi tidak melihat surat tersebut dan mengetahui adanya sengketa pembagian warisan yang tidak merata [HAL 80-82].\n\n[HAL 82-93] Majelis Hakim menolak eksepsi Persona Standi In Judicio, Obscur Libel, dan Prematur yang diajukan Tergugat, karena eksepsi tersebut masuk dalam materi pokok perkara dan telah dipertimbangkan bersama bukti-bukti [HAL 82-89]. Hakim menyatakan Para Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing sebagai ahli waris berdasarkan Akta Perkawinan dan Akta Wasiat No. 39 yang mengangkat keenam anak sebagai pelaksana wasiat [HAL 89-90]. Namun, Hakim menemukan gugatan Penggugat bersifat Obscur Libel (kabur) karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat (Legaat) yang mensyaratkan penyebutan objek spesifik dengan Wasiat (Testamen) yang tidak mensyaratkannya, sehingga tidak jelas apakah yang digugat adalah keabsahan testamen atau legaatt [HAL 90-91]. Selain itu, gugatan Penggugat juga kabur karena mencampuradukkan harta warisan Alm. Isman Belia dengan harta yang bukan warisan Isman Belia, seperti harta atas nama Alm. Elly Dahlia, harta atas nama Tergugat I/Penggugat I/Penggugat II, dan harta atas nama PT. Dharma Bahari Riau [HAL 91-93]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 8298, + "summary": "[HAL 1-95] Perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan Penggugat I (Rusman Belia), Penggugat II (Hirman), dan Penggugat III (Lindawaty Dahlia) melawan Tergugat I (Harsono), Tergugat II (Suarti Dahlia), Tergugat III (Lily Belia), serta Turut Tergugat (Yan Armin, S.H.). Para pihak adalah anak dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia yang telah meninggal dunia. Penggugat mendalilkan bahwa Alm. Isman Belia memiliki harta warisan berupa beberapa tanah dan bangunan kost (Kost BNI, Kost Swadaya, Kost Perdana) serta apartemen di Singapura [HAL 3-4]. Penggugat mengajukan gugatan untuk menyatakan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum karena melanggar ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 957 (hibah wasiat/legaattidak menyebutkan objek spesifik), Pasal 913 (hak mutlak/Legitieme Portie), dan Pasal 914 (pembagian proporsional) [HAL 5-10]. Penggugat berdalil Akta Wasiat tersebut tidak adil karena membagi harta secara tidak proporsional, misalnya Lindawaty Dahlia hanya mendapat 5/200 bagian sementara Suarti Dahlia dan Lily Belia masing-masing mendapat 45/200 dan 43/200 bagian [HAL 11-12]. Penggugat juga mendalilkan Tergugat menguasai aset warisan secara sepihak, mengambil barang peninggalan tanpa izin, dan menikmati keuntungan dari kost-kost tersebut tanpa membagikannya kepada Penggugat, dengan total kerugian materiil yang didalilkan sebesar Rp. 4.009.400.000,- dan immateriil Rp. 50.000.000.000,- [HAL 14-26]. Penggugat memohon agar Akta Wasiat dinyatakan batal, harta dibagi sesuai proporsi yang diajukan (misalnya Lindawaty 31/200, Rusman 42/200, dll.), dan Tergugat dihukum membayar kerugian serta uang paksa [HAL 25-29]. Mediasi tidak berhasil [HAL 30].\n\nDalam jawaban (Konvensi), Para Tergugat mengajukan eksepsi persona standi in judicio dengan alasan Para Penggugat belum memiliki Surat Keterangan Ahli Waris secara formil sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat [HAL 30-31]. Tergugat juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat (Legaat) dengan Wasiat (Testamen), padahal Alm. Isman Belia hanya membuat Wasiat (Testamen) berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata yang tidak mensyaratkan penyebutan objek spesifik [HAL 31-36]. Tergugat juga mengajukan eksepsi prematur terkait tuduhan pencurian/penggelapan yang belum ada putusan pengadilan [HAL 34-35]. Pada pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menegaskan bahwa harta yang digugat tidak semuanya merupakan harta warisan Alm. Isman Belia. Tergugat membedakan harta yang atas nama Alm. Isman Belia (hanya 4 sertifikat Hak Guna Bangunan di Kost Perdana) dengan harta yang bukan warisan Isman Belia, yaitu: harta atas nama Alm. Elly Dahlia (yang memiliki Akta Wasiat No. 31 sendiri), harta atas nama PT. Dharma Bahari Riau, serta harta yang telah dihibahkan secara sah kepada Tergugat I, Penggugat I, dan Penggugat II melalui Akta Hibah tahun 2015 (Sertifikat No. 10821 dan 10822) [HAL 37-42]. Tergugat mendalilkan Penggugat justru yang menguasai aset secara paksa dan kekerasan [HAL 42-43]. Terkait Akta Wasiat No. 39, Tergugat berargumen bahwa sebagai Wasiat (Testamen), tidak perlu menyebutkan objek spesifik sehingga tidak melanggar Pasal 957 KUHPerdata, dan pembagian bagian dalam wasiat tersebut tidak melanggar Legitieme Portie karena tidak ada ahli waris yang menerima bagian melebihi 3/4 dari apa yang seharusnya diterima secara hukum [HAL 43-47].\n\nTergugat menegaskan bahwa Akta Wasiat No. 39 adalah Wasiat (Testamen) yang sah berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata dan harus dilaksanakan oleh ahli waris, bukan Hibah Wasiat (Legaat) [HAL 47-48]. Tergugat I menerima bagian 25/200, sama dengan Penggugat I, yang lebih kecil dari bagian Tergugat II (45/200), Tergugat III (43/200), dan Penggugat II (40/200), menunjukkan penghormatan terhadap keinginan terakhir pewaris [HAL 47]. Tergugat mendalilkan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak melaksanakan Akta Wasiat dan gagal mengurus Surat Keterangan Ahli Waris [HAL 48]. Tergugat membantah dalil Penggugat III tentang ketidakadilan, dengan menyebutkan Penggugat III telah menerima banyak harta semasa hidup, termasuk tanah di Green Garden, ruko di Cengkareng, dan modal usaha [HAL 50-51]. Tergugat menyoroti bahwa Penggugat secara sepihak mengubah pembagian warisan dalam gugatan, mengurangi bagian Tergugat II dan III serta menambah bagian Penggugat I dan III tanpa dasar hukum [HAL 51]. Tergugat juga memisahkan harta warisan Alm. Isman Belia dari harta Alm. Elly Dahlia (yang memiliki Akta Wasiat No. 31) dan harta milik pribadi [HAL 52-56]. Tergugat membantah tuduhan penguasaan sepihak, menyatakan bahwa Penggugat justru mengusir Tergugat III dari rumah orang tua dengan kekerasan dan mengganti kunci, sehingga Tergugat tidak bisa sembahyang [HAL 53-54]. Tergugat juga membantah tuduhan pencurian aset kost BNI dan Swadaya, menyatakan aset tersebut bukan warisan Isman Belia atau telah dikuasai Penggugat [HAL 55-58]. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, serta sita jaminan dan dwangsom [HAL 59-61]. Dalam Rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) memohon agar Akta Wasiat No. 39 dinyatakan sah, memerintahkan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, menyatakan bagian 17/200 milik Alm. Isman Belia diberikan kepada Penggugat II (10/200) dan Penggugat III (7/200) sesuai pesan terakhir pewaris, serta menuntut ganti rugi immateriil Rp. 150.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Penggugat yang menghalangi sembahyang [HAL 61-67].\n\nPara pihak telah mengajukan berbagai bukti surat, termasuk Akta Wasiat, sertifikat tanah, akta kematian, dan kwitansi biaya perawatan jenazah [HAL 68-78]. Penggugat mengajukan saksi Huseng Candra yang menyatakan Isman Belia dan Elly Dahlia memiliki enam anak, meninggalkan warisan berupa kost-kost dan rumah, serta Isman Belia pernah bercerita membuat surat wasiat yang akan diubah karena kecewa kepada cucu, namun saksi tidak melihat surat wasiat tersebut [HAL 79-80]. Tergugat mengajukan saksi Sujono yang menyatakan Isman Belia dan Elly Dahlia memiliki enam anak, meninggalkan warisan berupa kost-kost dan rumah, serta Isman Belia pernah membuat surat wasiat, namun saksi tidak melihat surat tersebut dan mengetahui adanya sengketa pembagian warisan yang tidak merata [HAL 80-82].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi Persona Standi In Judicio, Obscur Libel, dan Prematur yang diajukan Tergugat, karena eksepsi tersebut masuk dalam materi pokok perkara dan telah dipertimbangkan bersama bukti-bukti [HAL 82-89]. Hakim menyatakan Para Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing sebagai ahli waris berdasarkan Akta Perkawinan dan Akta Wasiat No. 39 yang mengangkat keenam anak sebagai pelaksana wasiat [HAL 89-90]. Namun, Hakim menemukan gugatan Penggugat bersifat Obscur Libel (kabur) karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat (Legaat) yang mensyaratkan penyebutan objek spesifik dengan Wasiat (Testamen) yang tidak mensyaratkannya, sehingga tidak jelas apakah yang digugat adalah keabsahan testamen atau legaatt [HAL 90-91]. Selain itu, gugatan Penggugat juga kabur karena mencampuradukkan harta warisan Alm. Isman Belia dengan harta yang bukan warisan Isman Belia, seperti harta atas nama Alm. Elly Dahlia, harta atas nama Tergugat I/Penggugat I/Penggugat II, dan harta atas nama PT. Dharma Bahari Riau [HAL 91-93].\n\nHakim mengidentifikasi objek sengketa yang didalilkan Penggugat meliputi tanah dan bangunan Kost Perdana atas nama Alm. Isman Belia (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04745 dan 04746) serta apartemen di Singapura atas nama Tergugat I yang dibeli dengan uang Penggugat [HAL 92]. Majelis Hakim menilai terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat, di mana Penggugat hanya meminta penetapan Sita Jaminan terhadap objek tersebut tanpa terlebih dahulu menetapkan dan memisahkan objek warisan Alm. Isman Belia yang akan dibagi secara jelas dalam perkara a quo. Ketidakselarasan ini mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan dianggap kabur atau obscur libel, sehingga gugatan tidak dapat diterima [HAL 92-93].\n\nKarena gugatan Konvensi Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan materi pokok gugatan belum dipertimbangkan, maka Gugatan Rekonvensi Para Tergugat juga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 93]. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima, Gugatan Konvensi Para Penggugat tidak dapat diterima, dan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat tidak dapat diterima. Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) [HAL 94-95]. Putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-95] Perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan Penggugat I (Rusman Belia), Penggugat II (Hirman), dan Penggugat III (Lindawaty Dahlia) melawan Tergugat I (Harsono), Tergugat II (Suarti Dahlia), Tergugat III (Lily Belia), serta Turut Tergugat (Yan Armin, S.H.). Para pihak adalah anak dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia yang telah meninggal dunia. Penggugat mendalilkan bahwa Alm. Isman Belia memiliki harta warisan berupa beberapa tanah dan bangunan kost (Kost BNI, Kost Swadaya, Kost Perdana) serta apartemen di Singapura [HAL 3-4]. Penggugat mengajukan gugatan untuk menyatakan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum karena melanggar ketentuan KUHPerdata, khususnya Pasal 957 (hibah wasiat/legaattidak menyebutkan objek spesifik), Pasal 913 (hak mutlak/Legitieme Portie), dan Pasal 914 (pembagian proporsional) [HAL 5-10]. Penggugat berdalil Akta Wasiat tersebut tidak adil karena membagi harta secara tidak proporsional, misalnya Lindawaty Dahlia hanya mendapat 5/200 bagian sementara Suarti Dahlia dan Lily Belia masing-masing mendapat 45/200 dan 43/200 bagian [HAL 11-12]. Penggugat juga mendalilkan Tergugat menguasai aset warisan secara sepihak, mengambil barang peninggalan tanpa izin, dan menikmati keuntungan dari kost-kost tersebut tanpa membagikannya kepada Penggugat, dengan total kerugian materiil yang didalilkan sebesar Rp. 4.009.400.000,- dan immateriil Rp. 50.000.000.000,- [HAL 14-26]. Penggugat memohon agar Akta Wasiat dinyatakan batal, harta dibagi sesuai proporsi yang diajukan (misalnya Lindawaty 31/200, Rusman 42/200, dll.), dan Tergugat dihukum membayar kerugian serta uang paksa [HAL 25-29]. Mediasi tidak berhasil [HAL 30].\n\nDalam jawaban (Konvensi), Para Tergugat mengajukan eksepsi persona standi in judicio dengan alasan Para Penggugat belum memiliki Surat Keterangan Ahli Waris secara formil sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat [HAL 30-31]. Tergugat juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan menyatakan gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat (Legaat) dengan Wasiat (Testamen), padahal Alm. Isman Belia hanya membuat Wasiat (Testamen) berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata yang tidak mensyaratkan penyebutan objek spesifik [HAL 31-36]. Tergugat juga mengajukan eksepsi prematur terkait tuduhan pencurian/penggelapan yang belum ada putusan pengadilan [HAL 34-35]. Pada pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menegaskan bahwa harta yang digugat tidak semuanya merupakan harta warisan Alm. Isman Belia. Tergugat membedakan harta yang atas nama Alm. Isman Belia (hanya 4 sertifikat Hak Guna Bangunan di Kost Perdana) dengan harta yang bukan warisan Isman Belia, yaitu: harta atas nama Alm. Elly Dahlia (yang memiliki Akta Wasiat No. 31 sendiri), harta atas nama PT. Dharma Bahari Riau, serta harta yang telah dihibahkan secara sah kepada Tergugat I, Penggugat I, dan Penggugat II melalui Akta Hibah tahun 2015 (Sertifikat No. 10821 dan 10822) [HAL 37-42]. Tergugat mendalilkan Penggugat justru yang menguasai aset secara paksa dan kekerasan [HAL 42-43]. Terkait Akta Wasiat No. 39, Tergugat berargumen bahwa sebagai Wasiat (Testamen), tidak perlu menyebutkan objek spesifik sehingga tidak melanggar Pasal 957 KUHPerdata, dan pembagian bagian dalam wasiat tersebut tidak melanggar Legitieme Portie karena tidak ada ahli waris yang menerima bagian melebihi 3/4 dari apa yang seharusnya diterima secara hukum [HAL 43-47].\n\nTergugat menegaskan bahwa Akta Wasiat No. 39 adalah Wasiat (Testamen) yang sah berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata dan harus dilaksanakan oleh ahli waris, bukan Hibah Wasiat (Legaat) [HAL 47-48]. Tergugat I menerima bagian 25/200, sama dengan Penggugat I, yang lebih kecil dari bagian Tergugat II (45/200), Tergugat III (43/200), dan Penggugat II (40/200), menunjukkan penghormatan terhadap keinginan terakhir pewaris [HAL 47]. Tergugat mendalilkan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak melaksanakan Akta Wasiat dan gagal mengurus Surat Keterangan Ahli Waris [HAL 48]. Tergugat membantah dalil Penggugat III tentang ketidakadilan, dengan menyebutkan Penggugat III telah menerima banyak harta semasa hidup, termasuk tanah di Green Garden, ruko di Cengkareng, dan modal usaha [HAL 50-51]. Tergugat menyoroti bahwa Penggugat secara sepihak mengubah pembagian warisan dalam gugatan, mengurangi bagian Tergugat II dan III serta menambah bagian Penggugat I dan III tanpa dasar hukum [HAL 51]. Tergugat juga memisahkan harta warisan Alm. Isman Belia dari harta Alm. Elly Dahlia (yang memiliki Akta Wasiat No. 31) dan harta milik pribadi [HAL 52-56]. Tergugat membantah tuduhan penguasaan sepihak, menyatakan bahwa Penggugat justru mengusir Tergugat III dari rumah orang tua dengan kekerasan dan mengganti kunci, sehingga Tergugat tidak bisa sembahyang [HAL 53-54]. Tergugat juga membantah tuduhan pencurian aset kost BNI dan Swadaya, menyatakan aset tersebut bukan warisan Isman Belia atau telah dikuasai Penggugat [HAL 55-58]. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, serta sita jaminan dan dwangsom [HAL 59-61]. Dalam Rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) memohon agar Akta Wasiat No. 39 dinyatakan sah, memerintahkan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, menyatakan bagian 17/200 milik Alm. Isman Belia diberikan kepada Penggugat II (10/200) dan Penggugat III (7/200) sesuai pesan terakhir pewaris, serta menuntut ganti rugi immateriil Rp. 150.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Penggugat yang menghalangi sembahyang [HAL 61-67].\n\nPara pihak telah mengajukan berbagai bukti surat, termasuk Akta Wasiat, sertifikat tanah, akta kematian, dan kwitansi biaya perawatan jenazah [HAL 68-78]. Penggugat mengajukan saksi Huseng Candra yang menyatakan Isman Belia dan Elly Dahlia memiliki enam anak, meninggalkan warisan berupa kost-kost dan rumah, serta Isman Belia pernah bercerita membuat surat wasiat yang akan diubah karena kecewa kepada cucu, namun saksi tidak melihat surat wasiat tersebut [HAL 79-80]. Tergugat mengajukan saksi Sujono yang menyatakan Isman Belia dan Elly Dahlia memiliki enam anak, meninggalkan warisan berupa kost-kost dan rumah, serta Isman Belia pernah membuat surat wasiat, namun saksi tidak melihat surat tersebut dan mengetahui adanya sengketa pembagian warisan yang tidak merata [HAL 80-82].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi Persona Standi In Judicio, Obscur Libel, dan Prematur yang diajukan Tergugat, karena eksepsi tersebut masuk dalam materi pokok perkara dan telah dipertimbangkan bersama bukti-bukti [HAL 82-89]. Hakim menyatakan Para Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing sebagai ahli waris berdasarkan Akta Perkawinan dan Akta Wasiat No. 39 yang mengangkat keenam anak sebagai pelaksana wasiat [HAL 89-90]. Namun, Hakim menemukan gugatan Penggugat bersifat Obscur Libel (kabur) karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat (Legaat) yang mensyaratkan penyebutan objek spesifik dengan Wasiat (Testamen) yang tidak mensyaratkannya, sehingga tidak jelas apakah yang digugat adalah keabsahan testamen atau legaatt [HAL 90-91]. Selain itu, gugatan Penggugat juga kabur karena mencampuradukkan harta warisan Alm. Isman Belia dengan harta yang bukan warisan Isman Belia, seperti harta atas nama Alm. Elly Dahlia, harta atas nama Tergugat I/Penggugat I/Penggugat II, dan harta atas nama PT. Dharma Bahari Riau [HAL 91-93].\n\nHakim mengidentifikasi objek sengketa yang didalilkan Penggugat meliputi tanah dan bangunan Kost Perdana atas nama Alm. Isman Belia (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 04745 dan 04746) serta apartemen di Singapura atas nama Tergugat I yang dibeli dengan uang Penggugat [HAL 92]. Majelis Hakim menilai terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat, di mana Penggugat hanya meminta penetapan Sita Jaminan terhadap objek tersebut tanpa terlebih dahulu menetapkan dan memisahkan objek warisan Alm. Isman Belia yang akan dibagi secara jelas dalam perkara a quo. Ketidakselarasan ini mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan dianggap kabur atau obscur libel, sehingga gugatan tidak dapat diterima [HAL 92-93].\n\nKarena gugatan Konvensi Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan materi pokok gugatan belum dipertimbangkan, maka Gugatan Rekonvensi Para Tergugat juga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 93]. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima, Gugatan Konvensi Para Penggugat tidak dapat diterima, dan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat tidak dapat diterima. Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) [HAL 94-95]. Putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat." + }, + "read": { + "input_chars": 8885, + "frame": "Para Penggugat (anak Alm. Isman Belia) menggugat Para Tergugat (anak lain Alm. Isman Belia) dan Turut Tergugat untuk menyatakan Akta Wasiat No. 39 batal demi hukum, membagi harta warisan secara proporsional, serta membayar kerugian akibat penguasaan sepihak aset warisan. Sengketa inti berkaitan dengan keabsahan dan pembagian harta warisan Alm. Isman Belia serta tuduhan penguasaan aset secara tidak sah. Gugatan ini ditolak karena dianggap tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia yang telah meninggal dunia.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Alm. Isman Belia memiliki harta warisan berupa tanah, bangunan kost, dan apartemen di Singapura.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 dibuat di hadapan Turut Tergugat dan menuntut pembatalannya karena dianggap melanggar ketentuan hukum waris.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pembagian harta dalam Akta Wasiat No. 39 tidak adil dan tidak proporsional antara para ahli waris.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai aset warisan secara sepihak, mengambil barang peninggalan tanpa izin, dan menikmati keuntungan dari kost-kost tanpa membagikannya.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat belum memiliki Surat Keterangan Ahli Waris secara formil sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat.", + "page": 2, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan harta yang digugat tidak semuanya merupakan harta warisan Alm. Isman Belia, melainkan mencakup harta atas nama Alm. Elly Dahlia, PT. Dharma Bahari Riau, dan harta yang telah dihibahkan secara sah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah tuduhan penguasaan sepihak dan menyatakan Penggugat justru menguasai aset secara paksa dan kekerasan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Akta Wasiat No. 39 adalah Wasiat (Testamen) yang sah dan tidak mensyaratkan penyebutan objek spesifik.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Persona Standi In Judicio, Obscur Libel, dan Prematur yang diajukan Tergugat karena masuk dalam materi pokok perkara.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Para Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing sebagai ahli waris berdasarkan Akta Perkawinan dan Akta Wasiat No. 39.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan gugatan Penggugat bersifat kabur karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat dengan Wasiat serta mencampuradukkan harta warisan Alm. Isman Belia dengan harta pihak lain.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan pertentangan antara dalil dan permohonan gugatan Penggugat terkait penetapan sita jaminan tanpa pemisahan objek warisan yang jelas.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Gugatan Konvensi Para Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil dan kekaburan gugatan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat tidak dapat diterima karena gugatan konvensi tidak dapat diterima.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini melibatkan sengketa pembagian harta warisan antara anak-anak Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia. Para Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan Akta Wasiat No. 39 yang dibuat oleh Alm. Isman Belia, dengan alasan pembagian harta yang tidak proporsional dan tuduhan penguasaan sepihak aset warisan oleh Para Tergugat. Para Tergugat membantah dalil tersebut, menegaskan keabsahan wasiat, dan memisahkan harta warisan Alm. Isman Belia dari harta milik pihak lain atau harta Alm. Elly Dahlia. Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan Tergugat terkait kedudukan hukum para Penggugat, namun kemudian menemukan bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kabur karena mencampuradukkan konsep hukum waris dan objek harta yang berbeda, serta terdapat ketidakselarasan antara dalil dan permohonan. Akibat cacat formil dan kekaburan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi Para Penggugat tidak dapat diterima, yang secara otomatis membuat gugatan rekonvensi Para Tergugat juga tidak dapat diterima, sehingga perkara berakhir tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini melibatkan sengketa pembagian harta warisan antara anak-anak Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia. Para Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan Akta Wasiat No. 39 yang dibuat oleh Alm. Isman Belia, dengan alasan pembagian harta yang tidak proporsional dan tuduhan penguasaan sepihak aset warisan oleh Para Tergugat. Para Tergugat membantah dalil tersebut, menegaskan keabsahan wasiat, dan memisahkan harta warisan Alm. Isman Belia dari harta milik pihak lain atau harta Alm. Elly Dahlia. Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan Tergugat terkait kedudukan hukum para Penggugat, namun kemudian menemukan bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kabur karena mencampuradukkan konsep hukum waris dan objek harta yang berbeda, serta terdapat ketidakselarasan antara dalil dan permohonan. Akibat cacat formil dan kekaburan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi Para Penggugat tidak dapat diterima, yang secara otomatis membuat gugatan rekonvensi Para Tergugat juga tidak dapat diterima, sehingga perkara berakhir tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak dari Alm. Isman Belia dan Alm. Elly Dahlia yang telah meninggal dunia.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Alm. Isman Belia memiliki harta warisan berupa tanah, bangunan kost, dan apartemen di Singapura.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Akta Wasiat No. 39 tertanggal 05 Mei 2021 dibuat di hadapan Turut Tergugat dan menuntut pembatalannya karena dianggap melanggar ketentuan hukum waris.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pembagian harta dalam Akta Wasiat No. 39 tidak adil dan tidak proporsional antara para ahli waris.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai aset warisan secara sepihak, mengambil barang peninggalan tanpa izin, dan menikmati keuntungan dari kost-kost tanpa membagikannya.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat belum memiliki Surat Keterangan Ahli Waris secara formil sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat.", + "page": 2, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan harta yang digugat tidak semuanya merupakan harta warisan Alm. Isman Belia, melainkan mencakup harta atas nama Alm. Elly Dahlia, PT. Dharma Bahari Riau, dan harta yang telah dihibahkan secara sah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah tuduhan penguasaan sepihak dan menyatakan Penggugat justru menguasai aset secara paksa dan kekerasan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Akta Wasiat No. 39 adalah Wasiat (Testamen) yang sah dan tidak mensyaratkan penyebutan objek spesifik.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Persona Standi In Judicio, Obscur Libel, dan Prematur yang diajukan Tergugat karena masuk dalam materi pokok perkara.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Para Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing sebagai ahli waris berdasarkan Akta Perkawinan dan Akta Wasiat No. 39.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan gugatan Penggugat bersifat kabur karena mencampuradukkan konsep Hibah Wasiat dengan Wasiat serta mencampuradukkan harta warisan Alm. Isman Belia dengan harta pihak lain.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan pertentangan antara dalil dan permohonan gugatan Penggugat terkait penetapan sita jaminan tanpa pemisahan objek warisan yang jelas.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Gugatan Konvensi Para Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil dan kekaburan gugatan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Gugatan Rekonvensi Para Tergugat tidak dapat diterima karena gugatan konvensi tidak dapat diterima.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan saudara saya berselisih soal pembagian warisan orang tua yang meninggal, di mana saya merasa wasiatnya tidak adil dan harta dikuasai sepihak, apakah saya bisa membatalkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 35152, + "candidates": [ + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 913 KUHPerdata", + "Pasal 914 KUHPerdata", + "Pasal 957 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + }, + { + "pasal": "Pasal 913 KUHPerdata", + "text": "Pasal 913: Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat." + }, + { + "pasal": "Pasal 914 KUHPerdata", + "text": "Pasal 914: Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris." + }, + { + "pasal": "Pasal 957 KUHPerdata", + "text": "Pasal 957: Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (siapa subjeknya). Pertanyaan awam berfokus pada 'pembatalan wasiat' karena dianggap tidak adil dan dikuasai sepihak, bukan pada sengketa siapa yang berhak menjadi ahli waris. Meskipun status ahli waris disinggung dalam eksepsi, inti hukum pertanyaan adalah validitas dan pembatalan instrumen wasiat, bukan penentuan subjek ahli waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur cara pembagian warisan (kepala demi kepala atau pancang demi pancang) bagi keturunan dalam garis lurus. Ini adalah aturan pembuktian hak waris, bukan aturan mengenai pembatalan wasiat atau akibat hukum dari wasiat yang dianggap tidak adil. Tidak ada hubungan substantif dengan permintaan pembatalan wasiat." + }, + { + "pasal": "Pasal 913 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur 'legitieme portie' (bagian paksa) yang tidak boleh dikurangi oleh wasiat. Dalam konteks pertanyaan 'wasiat tidak adil', pasal ini menjadi kerangka hukum utama untuk menilai apakah wasiat tersebut melanggar hak wajib ahli waris dalam garis lurus. Jika wasiat mengurangi bagian paksa, hal tersebut menjadi dasar substantif untuk menggugat pembatalan atau pengurangan wasiat." + }, + { + "pasal": "Pasal 914 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menghitung besaran 'legitieme portie' berdasarkan jumlah anak. Ini adalah unsur kuantitatif yang diperlukan untuk menilai klaim 'ketidakadilan' dalam wasiat. Untuk menjawab apakah wasiat bisa dibatalkan karena tidak adil, perlu dihitung apakah wasiat tersebut melanggar batas yang ditetapkan dalam pasal ini. Jadi, pasal ini memiliki hubungan substantif dengan pengujian isi wasiat." + }, + { + "pasal": "Pasal 957 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi dan syarat formil 'Hibah Wasiat (Legaat)'. Dalam pertimbangan hukum, sengketa ini sangat bergantung pada apakah objek gugatan adalah Wasiat (Testamen) atau Hibah Wasiat, karena syarat keabsahannya berbeda. Putusan menyoroti kekeliruan Penggugat dalam mencampuradukkan kedua istilah ini. Oleh karena itu, pasal ini relevan sebagai dasar untuk menilai keabsahan formil dari instrumen yang disengketakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 913 KUHPerdata", + "Pasal 914 KUHPerdata", + "Pasal 957 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 100228, + "completion_tokens": 7614 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_900_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_900_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e5358dca0960861c99236c8acd289dbaf4f4df25 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_900_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_900_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 26, + "timings": { + "parse": 0.048, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 127.243, + "query": 14.115, + "relevance": 91.903, + "total": 233.309 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 77588, + "marked_chars": 77813 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak\nhadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;\n4. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor : 03 dan Akta\nPerjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor : 04 keduanya dibuat dan\nditanda-tangani tanggal 16 April 2021 antara TURUT TERGUGAT III dengan\nPENGGUGAT dihadapan Aida Amir,S.H.,Notaris di Jakarta adalah sah\nmenurut hukum;\n5. Menyatakan Penggugat (STEVANUS LIANA) adalah sebagai satu-\nsatunya pemilik yang sah atas sebidang “Sebidang Tanah Hak Milik\n(SHM) Sertifikat Nomor: 511/Kapuk, yang terletak di Propinsi DKI Jakarta,\nJakarta Barat, Kecamatan Cengkareng, Kelurahan Kapuk, setempat dikenal\nsebagai Perumahan Taman Cengkareng Indah Blok GD No.6, dengan luas\ntanah kurang lebih 134 m2 (seratus tiga puluh empat meter persegi)”;\nHal 24 dari 26 hal Putusan Nomor 900/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 24\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nbl" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 77813, + "frame": "Penggugat STEVANUS LIANA menggugat Tergugat IE ENG SIONG, Turut Tergugat I LIOE NJAN KIN, Turut Tergugat II SITI NURJANAH, Turut Tergugat III PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk, dan Turut Tergugat IV BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) JAKARTA BARAT atas sengketa pengalihan hak milik tanah jaminan piutang yang telah dibeli melalui cessie. Penggugat meminta pernyataan wanprestasi, pengesahan sah jual beli piutang, pengakuan kepemilikan sah, serta perintah balik nama tanah kepada Penggugat. Putusan mengabulkan gugatan sebagian dengan verstek.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Terdapat Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor 246 tanggal 23 November 1987 yang menjadikan Tergugat sebagai debitur dan Turut Tergugat I sebagai penjamin hutang kepada Turut Tergugat III dengan jaminan sebidang tanah Hak Milik Sertifikat Nomor 511/Kapuk.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 03 dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 04 tanggal 16 April 2021 yang mengalihkan hak tagih dari Turut Tergugat III kepada Penggugat dengan harga pembelian Rp500.000.000,-.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberitahukan pengalihan hak tagih kepada Tergugat melalui Surat Konfirmasi dan Somasi yang dikirimkan pada Juni dan Juli 2021.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar uang sebesar Rp500.000.000,- kepada Penggugat setelah pengalihan piutang terjadi.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Surat Ketetapan Fatwa Waris Nomor 26/C/1974 yang menyatakan SITI HAMIDAH sebagai ahli waris dari almarhum JAHJA BIN MIRUN, dan SITI NURJANAH sebagai ahli waris dari SITI HAMIDAH.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar PBB dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan serta melakukan renovasi fisik atas objek tanah yang menjadi sengketa.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi.", + "page": 23, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat STEVANUS LIANA mengajukan gugatan terhadap Tergugat IE ENG SIONG dan para Turut Tergugat terkait dengan sebidang tanah Hak Milik Sertifikat Nomor 511/Kapuk yang sebelumnya menjadi jaminan kredit Tergugat kepada PT Bank Arta Pusara (sekarang PT Bank Artha Graha Internasional Tbk). Penggugat menyatakan telah membeli piutang tersebut melalui cessie berdasarkan akta notaris tanggal 16 April 2021 dengan harga Rp500.000.000,- dan telah memberitahukan pengalihan hak kepada Tergugat. Penggugat menuntut pernyataan wanprestasi, pengesahan sah jual beli piutang, pengakuan kepemilikan sah atas tanah, serta perintah balik nama tanah dari nama ahli waris almarhum JAHJA BIN MIRUN kepada Penggugat. Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek karena para Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa jual beli piutang dan pengalihan hak tagih adalah sah menurut hukum, serta Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar harga pembelian piutang. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah, memberi kuasa balik nama, dan memerintahkan BPN Jakarta Barat untuk memproses balik nama, namun menolak permintaan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat STEVANUS LIANA mengajukan gugatan terhadap Tergugat IE ENG SIONG dan para Turut Tergugat terkait dengan sebidang tanah Hak Milik Sertifikat Nomor 511/Kapuk yang sebelumnya menjadi jaminan kredit Tergugat kepada PT Bank Arta Pusara (sekarang PT Bank Artha Graha Internasional Tbk). Penggugat menyatakan telah membeli piutang tersebut melalui cessie berdasarkan akta notaris tanggal 16 April 2021 dengan harga Rp500.000.000,- dan telah memberitahukan pengalihan hak kepada Tergugat. Penggugat menuntut pernyataan wanprestasi, pengesahan sah jual beli piutang, pengakuan kepemilikan sah atas tanah, serta perintah balik nama tanah dari nama ahli waris almarhum JAHJA BIN MIRUN kepada Penggugat. Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek karena para Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa jual beli piutang dan pengalihan hak tagih adalah sah menurut hukum, serta Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar harga pembelian piutang. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah, memberi kuasa balik nama, dan memerintahkan BPN Jakarta Barat untuk memproses balik nama, namun menolak permintaan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Terdapat Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor 246 tanggal 23 November 1987 yang menjadikan Tergugat sebagai debitur dan Turut Tergugat I sebagai penjamin hutang kepada Turut Tergugat III dengan jaminan sebidang tanah Hak Milik Sertifikat Nomor 511/Kapuk.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 03 dan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 04 tanggal 16 April 2021 yang mengalihkan hak tagih dari Turut Tergugat III kepada Penggugat dengan harga pembelian Rp500.000.000,-.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberitahukan pengalihan hak tagih kepada Tergugat melalui Surat Konfirmasi dan Somasi yang dikirimkan pada Juni dan Juli 2021.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar uang sebesar Rp500.000.000,- kepada Penggugat setelah pengalihan piutang terjadi.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Surat Ketetapan Fatwa Waris Nomor 26/C/1974 yang menyatakan SITI HAMIDAH sebagai ahli waris dari almarhum JAHJA BIN MIRUN, dan SITI NURJANAH sebagai ahli waris dari SITI HAMIDAH.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar PBB dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan serta melakukan renovasi fisik atas objek tanah yang menjadi sengketa.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi.", + "page": 23, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli utang orang itu dan bayar pajak tanahnya, tapi dia tidak mau bayar hutangnya, apakah saya bisa ambil tanahnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 49276, + "candidates": [ + "Pasal 613 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "text": "Pasal 613: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme *cessie* (pengalihan piutang) yang menjadi inti sengketa. Pertanyaan awam berkaitan dengan status pembeli piutang yang ingin mengambil jaminan (tanah) setelah debitur wanprestasi. Pasal 613 menentukan syarat sah pengalihan hak tagih (akta otentik/bawah tangan) dan syarat agar pengalihan tersebut mengikat debitur (diberitahukan/disetujui). Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk memastikan pengalihan piutang dari bank ke Penggugat sah dan telah diberitahukan kepada Tergugat, sehingga Penggugat memiliki hak tagih yang sah untuk menuntut pembayaran atau eksekusi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim merujuk pada Pasal 1320 untuk menguji keabsahan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Pengalihan Hak Atas Tagihan antara Penggugat dan Bank. Karena sengketa berawal dari perjanjian pengalihan piutang tersebut, keabsahan perjanjian itu (berdasarkan syarat Pasal 1320) adalah prasyarat hukum agar Penggugat diakui sebagai pemilik piutang yang sah dan berhak menuntut wanprestasi serta eksekusi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan akta otentik. Dalam putusan, hakim menggunakan definisi ini untuk menetapkan bahwa Akta Jual Beli Piutang dan Akta Cessie yang dibuat di hadapan Notaris adalah akta otentik. Status sebagai akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang kuat bagi Penggugat bahwa pengalihan piutang telah dilakukan secara sah, yang menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah dan memerintahkan balik nama tanah. Tanpa validitas akta otentik ini, klaim Penggugat atas piutang dan jaminan akan lemah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 613 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 38575, + "completion_tokens": 1566 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_902_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_902_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..983add9e910be96c78a100bc57fac75f80bdea50 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_902_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,208 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_902_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 71, + "timings": { + "parse": 0.201, + "classify": 0.0, + "condense": 459.703, + "read": 119.096, + "query": 5.896, + "relevance": 151.187, + "total": 736.084 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 218518, + "marked_chars": 219148 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Provisi :\n-\nMenolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut ;\nDalam Eksepsi :\n-\nMenerima Eksepsi Tergugat I tentang Gugatan kurang pihak;\nDalam Pokok Perkara :\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nVerklaard) ;\n2.\nMenghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara yang sampai\nputusan ini diucapkan telah dihitung sejumlah Rp.3.738.000,00 (Tiga juta\ntujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh\nkami, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulisar, S.H., M.H..\ndan Ferry Marcus Justinus Sumblang, S.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarta Barat Nomor 902/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt Pada Hari Jumat, 1 Desember\n2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 diucapkan dalam\npersidangan terbuka utuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para\nHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro S.H.,M.H. Panitera Pengganti\npada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,\nKuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dikirim secara elektronik\nmelalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga dan tanpa dihadiri oleh\nTurut Tergugat I dan Turut Tergugat II; \nHakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n \nHalaman 70 dari 71 Putusan Nomor 902/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terja" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134993, + "summary": "[HAL 1-21] Iwan Hartono (Penggugat) menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cq. Kantor Cabang Jakarta Jelambar (Tergugat I), KPKNL Jakarta II (Tergugat II), Hermi Komalasari (Tergugat III), serta Notaris Hana Tresna Widjaja (Turut Tergugat I) dan BPN Jakarta Selatan (Turut Tergugat II) atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata untuk membatalkan Risalah Lelang Nomor 337/26/2022 tanggal 25 Mei 2022. Kronologi dimulai dengan Penandatanganan Perjanjian Membuka Kredit Nomor 48 tanggal 13 Februari 2019 untuk fasilitas KPR sebesar Rp 3.500.000.000,- dengan agunan berupa tanah dan bangunan seluas 248 M2 di Jalan Jatipadang Raya Nomor 9C, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Milik Nomor 6484 atas nama Medina Gafur, istri Penggugat), yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I. Penggugat dalil telah membayar pokok Rp 200.000.000,- sehingga sisa hutang pokok Rp 3.300.000.000,-, namun mengalami kesulitan pembayaran akibat pandemi COVID-19 sejak awal 2020 [HAL 3-4]. Penggugat dalil Tergugat I melakukan lelang eksekusi tanpa surat peringatan sebelumnya dan tanpa sepengetahuan Penggugat, serta menetapkan harga limit lelang yang tidak wajar sebesar Rp 1.900.000.000,- [HAL 4-5]. Penggugat membandingkan harga limit tersebut dengan NJOP tahun 2020 sebesar Rp 3.560.000.000,- dan harga pasar hasil penilaian independen sebesar Rp 4.528.000.000,-, serta membandingkannya dengan objek lelang bersebelahan (Rumah No. 9B) yang memiliki harga limit lebih tinggi Rp 3.910.000.000,- meskipun luas tanahnya lebih kecil [HAL 5-10]. Penggugat berdalil penetapan harga limit melanggar azas kepatutan, UU Hak Tanggungan (Pasal 6 jo. Pasal 20), dan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 yang mensyaratkan nilai limit berada antara nilai likuidasi dan nilai pasar, serta menuduh adanya kolusi antara Tergugat I dan Tergugat III yang beritikad tidak baik [HAL 6-19]. Lelang dilaksanakan oleh Tergugat II pada 25 Mei 2022 dan dimenangkan oleh Tergugat III dengan harga Rp 1.925.000.000,- [HAL 5]. Akibatnya, Penggugat masih ditagih sisa hutang sebesar Rp 2.793.149.819,- setelah lelang [HAL 5-6]. Penggugat memohon pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, pernyataan Tergugat III beritikad tidak baik, serta sita jaminan [HAL 20-21].\n\n[HAL 22-31] Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan obscur libel (kabur) dengan alasan pembatalan risalah lelang adalah ranah Tata Usaha Negara, serta eksepsi kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena tidak menyertakan Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama. Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan membuktikan bahwa Penggugat telah wanprestasi sejak Juli 2019, dibuktikan dengan Surat Peringatan I, II, dan III yang telah dikirimkan kepada Penggugat, sehingga dalil Penggugat tentang tidak adanya surat peringatan adalah tidak benar [HAL 23-29]. Tergugat I menegaskan bahwa penetapan harga limit merupakan kewenangannya berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 dan dilakukan setelah lelang pertama tidak laku [HAL 30]. Tergugat I juga menyatakan sisa hutang Penggugat hingga Juli 2023 sebesar Rp 2.864.504.416,- [HAL 31].\n\n[HAL 32-44] Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengacu pada domisili di PN Jakarta Selatan berdasarkan APHT), eksepsi error in persona (tanggung jawab lelang ada pada Penjual/Tergugat I), dan eksepsi obscur libel. Tergugat II membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menjelaskan bahwa lelang dilaksanakan sesuai prosedur hukum, termasuk empat kali lelang sebelumnya yang tidak laku (Risalah Lelang 303/26/2020, 65/26/2021, 466/26/2021) sebelum lelang keempat pada 25 Mei 2022 yang laku terjual [HAL 32-40]. Tergugat II menegaskan bahwa sebagai penyelenggara lelang, ia hanya menjalankan amanat dari Permohonan Lelang dari Tergugat I yang dokumen persyaratannya telah lengkap dan memenuhi legalitas formal, sehingga ia tidak boleh menolak permohonan lelang sesuai Pasal 11 PMK Lelang [HAL 33-40]. Tergugat II menolak dalil Penggugat terkait nilai limit, menegaskan bahwa kewenangan penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab Penjual (Tergugat I) berdasarkan Pasal 47 dan 48 PMK Lelang, dengan rentang nilai antara nilai pasar dan nilai likuidasi sesuai Pasal 51 [HAL 43-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 85655, + "summary": "[HAL 1-21] Iwan Hartono (Penggugat) menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cq. Kantor Cabang Jakarta Jelambar (Tergugat I), KPKNL Jakarta II (Tergugat II), Hermi Komalasari (Tergugat III), Notaris Hana Tresna Widjaja (Turut Tergugat I), dan BPN Jakarta Selatan (Turut Tergugat II) atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata untuk membatalkan Risalah Lelang Nomor 337/26/2022 tanggal 25 Mei 2022. Kronologi dimulai dengan Penandatanganan Perjanjian Membuka Kredit Nomor 48 tanggal 13 Februari 2019 untuk fasilitas KPR sebesar Rp 3.500.000.000,- dengan agunan berupa tanah dan bangunan seluas 248 M2 di Jalan Jatipadang Raya Nomor 9C, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Milik Nomor 6484 atas nama Medina Gafur, istri Penggugat), yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I. Penggugat dalil telah membayar pokok Rp 200.000.000,- sehingga sisa hutang pokok Rp 3.300.000.000,-, namun mengalami kesulitan pembayaran akibat pandemi COVID-19 sejak awal 2020 [HAL 3-4]. Penggugat dalil Tergugat I melakukan lelang eksekusi tanpa surat peringatan sebelumnya dan tanpa sepengetahuan Penggugat, serta menetapkan harga limit lelang yang tidak wajar sebesar Rp 1.900.000.000,- [HAL 4-5]. Penggugat membandingkan harga limit tersebut dengan NJOP tahun 2020 sebesar Rp 3.560.000.000,- dan harga pasar hasil penilaian independen sebesar Rp 4.528.000.000,- serta membandingkannya dengan objek lelang bersebelahan (Rumah No. 9B) yang memiliki harga limit lebih tinggi Rp 3.910.000.000,- meskipun luas tanahnya lebih kecil [HAL 5-10]. Penggugat berdalil penetapan harga limit melanggar azas kepatutan, UU Hak Tanggungan (Pasal 6 jo. Pasal 20), dan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 yang mensyaratkan nilai limit berada antara nilai likuidasi dan nilai pasar, serta menuduh adanya kolusi antara Tergugat I dan Tergugat III yang beritikad tidak baik [HAL 6-19]. Lelang dilaksanakan oleh Tergugat II pada 25 Mei 2022 dan dimenangkan oleh Tergugat III dengan harga Rp 1.925.000.000,- [HAL 5]. Akibatnya, Penggugat masih ditagih sisa hutang sebesar Rp 2.793.149.819,- setelah lelang [HAL 5-6]. Penggugat memohon pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, pernyataan Tergugat III beritikad tidak baik, serta sita jaminan [HAL 20-21].\n\n[HAL 22-31] Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan obscur libel (kabur) dengan alasan pembatalan risalah lelang adalah ranah Tata Usaha Negara, serta eksepsi kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena tidak menyertakan Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama. Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan membuktikan bahwa Penggugat telah wanprestasi sejak Juli 2019, dibuktikan dengan Surat Peringatan I, II, dan III yang telah dikirimkan kepada Penggugat, sehingga dalil Penggugat tentang tidak adanya surat peringatan adalah tidak benar [HAL 23-29]. Tergugat I menegaskan bahwa penetapan harga limit merupakan kewenangannya berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 dan dilakukan setelah lelang pertama tidak laku [HAL 30]. Tergugat I juga menyatakan sisa hutang Penggugat hingga Juli 2023 sebesar Rp 2.864.504.416,- [HAL 31].\n\n[HAL 32-44] Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengacu pada domisili di PN Jakarta Selatan berdasarkan APHT), eksepsi error in persona (tanggung jawab lelang ada pada Penjual/Tergugat I), dan eksepsi obscur libel. Tergugat II membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menjelaskan bahwa lelang dilaksanakan sesuai prosedur hukum, termasuk empat kali lelang sebelumnya yang tidak laku (Risalah Lelang 303/26/2020, 65/26/2021, 466/26/2021) sebelum lelang keempat pada 25 Mei 2022 yang laku terjual [HAL 32-40]. Tergugat II menegaskan bahwa sebagai penyelenggara lelang, ia hanya menjalankan amanat dari Permohonan Lelang dari Tergugat I yang dokumen persyaratannya telah lengkap dan memenuhi legalitas formal, sehingga ia tidak boleh menolak permohonan lelang sesuai Pasal 11 PMK Lelang [HAL 33-40]. Tergugat II menolak dalil Penggugat terkait nilai limit, menegaskan bahwa kewenangan penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab Penjual (Tergugat I) berdasarkan Pasal 47 dan 48 PMK Lelang, dengan rentang nilai antara nilai pasar dan nilai likuidasi sesuai Pasal 51 [HAL 43-44].\n\n[HAL 44-51] Tergugat II menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan lelang ulang, Nilai Limit dapat diubah oleh Penjual sepanjang memenuhi ketentuan seperti menunjukkan laporan penilaian/penaksiran yang masih berlaku atau terbaru [HAL 44]. Berdasarkan Pasal 51 PMK Lelang, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi, dengan masa berlaku laporan penilaian paling lama 12 bulan [HAL 44]. Tergugat II membuktikan bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa telah dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan rincian: RL No. 202/26/2020 (25 Agustus 2020) dengan nilai limit Rp 3.900.000.000,- (tidak ada peminat), RL No. 65/26/2021 (4 Februari 2021) dengan nilai limit Rp 3.000.000.000,- (tidak ada peminat), RL No. 466/26/2021 (17 Juni 2021) dengan nilai limit Rp 2.700.000.000,- (tidak ada peminat), dan RL No. 337/26/2022 (25 Mei 2022) dengan nilai limit Rp 1.900.000.000,- (terjual) [HAL 44-45]. Penetapan harga limit Rp 1.900.000.000,- pada lelang terakhir didasarkan pada Surat Pernyataan Harga Limit tertanggal 11 Maret 2022 dan Laporan Penilaian Internal BRI KC Jakarta Jelambar tanggal 7 Maret 2022 yang menunjukkan Nilai Likuidasi objek sebesar Rp 1.775.000.000,-, sehingga penetapan nilai limit telah memenuhi ketentuan Pasal 51 PMK Lelang karena lebih tinggi dari nilai likuidasi [HAL 45-46]. Tergugat II menegaskan bahwa KPKNL tidak berwenang meninjau besaran nilai limit (Pasal 52 angka 5 PMK Lelang) dan pelaksanaan lelang adalah sah, terbuka untuk umum, serta pembeli yang beritikad baik harus dilindungi sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung [HAL 46-49]. Tergugat II juga menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak terpenuhi unsur-unsurnya (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, hubungan kausal) dan lelang yang sah tidak dapat dibatalkan [HAL 48-50]. Tergugat III menjawab dengan eksepsi obscur libel dan pokok perkara menolak dalil Penggugat, menyatakan bahwa ia sebagai pembeli tidak dilarang menjadi peserta lelang, memiliki hak memilih barang sesuai nilai tukar, dan Risalah Lelang memiliki kekuatan eksekutorial [HAL 51-55]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-24 dan saksi Ahmad Bin Jamani yang menyatakan harga tanah di lokasi tersebut strategis dengan harga pasar kisaran Rp 20.000.000,- per meter [HAL 56-59]. Tergugat I, II, dan III masing-masing mengajukan bukti surat untuk membantah dalil Penggugat, termasuk bukti surat peringatan, laporan penilaian, dan risalah lelang [HAL 59-63].\n\n[HAL 63-71] Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk menunda eksekusi karena sama dengan pokok perkara [HAL 63-64]. Dalam eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat II karena adanya klausul domisili pilihan di APHT [HAL 65-66]. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena berdasarkan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 48, debitur kredit adalah Iwan Hartono dan Medina Gafur secara tanggung renteng, sehingga Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama harus menjadi pihak Penggugat; ketidakhadirannya menyebabkan gugatan cacat formil [HAL 66-69]. Karena eksepsi kurang pihak dikabulkan, eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Dalam pokok perkara, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena gugatan kurang pihak yang menimbulkan ketidakpastian hukum [HAL 69-70]. Amar putusan: Menolak tuntutan Provisi, Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang Gugatan kurang pihak, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 3.738.000,- [HAL 70-71]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-21] Iwan Hartono (Penggugat) menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cq. Kantor Cabang Jakarta Jelambar (Tergugat I), KPKNL Jakarta II (Tergugat II), Hermi Komalasari (Tergugat III), Notaris Hana Tresna Widjaja (Turut Tergugat I), dan BPN Jakarta Selatan (Turut Tergugat II) atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata untuk membatalkan Risalah Lelang Nomor 337/26/2022 tanggal 25 Mei 2022. Kronologi dimulai dengan Penandatanganan Perjanjian Membuka Kredit Nomor 48 tanggal 13 Februari 2019 untuk fasilitas KPR sebesar Rp 3.500.000.000,- dengan agunan berupa tanah dan bangunan seluas 248 M2 di Jalan Jatipadang Raya Nomor 9C, Jakarta Selatan (Sertifikat Hak Milik Nomor 6484 atas nama Medina Gafur, istri Penggugat), yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I. Penggugat dalil telah membayar pokok Rp 200.000.000,- sehingga sisa hutang pokok Rp 3.300.000.000,-, namun mengalami kesulitan pembayaran akibat pandemi COVID-19 sejak awal 2020 [HAL 3-4]. Penggugat dalil Tergugat I melakukan lelang eksekusi tanpa surat peringatan sebelumnya dan tanpa sepengetahuan Penggugat, serta menetapkan harga limit lelang yang tidak wajar sebesar Rp 1.900.000.000,- [HAL 4-5]. Penggugat membandingkan harga limit tersebut dengan NJOP tahun 2020 sebesar Rp 3.560.000.000,- dan harga pasar hasil penilaian independen sebesar Rp 4.528.000.000,- serta membandingkannya dengan objek lelang bersebelahan (Rumah No. 9B) yang memiliki harga limit lebih tinggi Rp 3.910.000.000,- meskipun luas tanahnya lebih kecil [HAL 5-10]. Penggugat berdalil penetapan harga limit melanggar azas kepatutan, UU Hak Tanggungan (Pasal 6 jo. Pasal 20), dan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 yang mensyaratkan nilai limit berada antara nilai likuidasi dan nilai pasar, serta menuduh adanya kolusi antara Tergugat I dan Tergugat III yang beritikad tidak baik [HAL 6-19]. Lelang dilaksanakan oleh Tergugat II pada 25 Mei 2022 dan dimenangkan oleh Tergugat III dengan harga Rp 1.925.000.000,- [HAL 5]. Akibatnya, Penggugat masih ditagih sisa hutang sebesar Rp 2.793.149.819,- setelah lelang [HAL 5-6]. Penggugat memohon pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, pernyataan Tergugat III beritikad tidak baik, serta sita jaminan [HAL 20-21].\n\n[HAL 22-31] Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan obscur libel (kabur) dengan alasan pembatalan risalah lelang adalah ranah Tata Usaha Negara, serta eksepsi kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena tidak menyertakan Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama. Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan membuktikan bahwa Penggugat telah wanprestasi sejak Juli 2019, dibuktikan dengan Surat Peringatan I, II, dan III yang telah dikirimkan kepada Penggugat, sehingga dalil Penggugat tentang tidak adanya surat peringatan adalah tidak benar [HAL 23-29]. Tergugat I menegaskan bahwa penetapan harga limit merupakan kewenangannya berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 dan dilakukan setelah lelang pertama tidak laku [HAL 30]. Tergugat I juga menyatakan sisa hutang Penggugat hingga Juli 2023 sebesar Rp 2.864.504.416,- [HAL 31].\n\n[HAL 32-44] Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengacu pada domisili di PN Jakarta Selatan berdasarkan APHT), eksepsi error in persona (tanggung jawab lelang ada pada Penjual/Tergugat I), dan eksepsi obscur libel. Tergugat II membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menjelaskan bahwa lelang dilaksanakan sesuai prosedur hukum, termasuk empat kali lelang sebelumnya yang tidak laku (Risalah Lelang 303/26/2020, 65/26/2021, 466/26/2021) sebelum lelang keempat pada 25 Mei 2022 yang laku terjual [HAL 32-40]. Tergugat II menegaskan bahwa sebagai penyelenggara lelang, ia hanya menjalankan amanat dari Permohonan Lelang dari Tergugat I yang dokumen persyaratannya telah lengkap dan memenuhi legalitas formal, sehingga ia tidak boleh menolak permohonan lelang sesuai Pasal 11 PMK Lelang [HAL 33-40]. Tergugat II menolak dalil Penggugat terkait nilai limit, menegaskan bahwa kewenangan penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab Penjual (Tergugat I) berdasarkan Pasal 47 dan 48 PMK Lelang, dengan rentang nilai antara nilai pasar dan nilai likuidasi sesuai Pasal 51 [HAL 43-44].\n\n[HAL 44-51] Tergugat II menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan lelang ulang, Nilai Limit dapat diubah oleh Penjual sepanjang memenuhi ketentuan seperti menunjukkan laporan penilaian/penaksiran yang masih berlaku atau terbaru [HAL 44]. Berdasarkan Pasal 51 PMK Lelang, Nilai Limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi, dengan masa berlaku laporan penilaian paling lama 12 bulan [HAL 44]. Tergugat II membuktikan bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa telah dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan rincian: RL No. 202/26/2020 (25 Agustus 2020) dengan nilai limit Rp 3.900.000.000,- (tidak ada peminat), RL No. 65/26/2021 (4 Februari 2021) dengan nilai limit Rp 3.000.000.000,- (tidak ada peminat), RL No. 466/26/2021 (17 Juni 2021) dengan nilai limit Rp 2.700.000.000,- (tidak ada peminat), dan RL No. 337/26/2022 (25 Mei 2022) dengan nilai limit Rp 1.900.000.000,- (terjual) [HAL 44-45]. Penetapan harga limit Rp 1.900.000.000,- pada lelang terakhir didasarkan pada Surat Pernyataan Harga Limit tertanggal 11 Maret 2022 dan Laporan Penilaian Internal BRI KC Jakarta Jelambar tanggal 7 Maret 2022 yang menunjukkan Nilai Likuidasi objek sebesar Rp 1.775.000.000,-, sehingga penetapan nilai limit telah memenuhi ketentuan Pasal 51 PMK Lelang karena lebih tinggi dari nilai likuidasi [HAL 45-46]. Tergugat II menegaskan bahwa KPKNL tidak berwenang meninjau besaran nilai limit (Pasal 52 angka 5 PMK Lelang) dan pelaksanaan lelang adalah sah, terbuka untuk umum, serta pembeli yang beritikad baik harus dilindungi sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung [HAL 46-49]. Tergugat II juga menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak terpenuhi unsur-unsurnya (perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, hubungan kausal) dan lelang yang sah tidak dapat dibatalkan [HAL 48-50]. Tergugat III menjawab dengan eksepsi obscur libel dan pokok perkara menolak dalil Penggugat, menyatakan bahwa ia sebagai pembeli tidak dilarang menjadi peserta lelang, memiliki hak memilih barang sesuai nilai tukar, dan Risalah Lelang memiliki kekuatan eksekutorial [HAL 51-55]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-24 dan saksi Ahmad Bin Jamani yang menyatakan harga tanah di lokasi tersebut strategis dengan harga pasar kisaran Rp 20.000.000,- per meter [HAL 56-59]. Tergugat I, II, dan III masing-masing mengajukan bukti surat untuk membantah dalil Penggugat, termasuk bukti surat peringatan, laporan penilaian, dan risalah lelang [HAL 59-63].\n\n[HAL 63-71] Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk menunda eksekusi karena sama dengan pokok perkara [HAL 63-64]. Dalam eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat II karena adanya klausul domisili pilihan di APHT [HAL 65-66]. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena berdasarkan Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 48, debitur kredit adalah Iwan Hartono dan Medina Gafur secara tanggung renteng, sehingga Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama harus menjadi pihak Penggugat; ketidakhadirannya menyebabkan gugatan cacat formil [HAL 66-69]. Karena eksepsi kurang pihak dikabulkan, eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Dalam pokok perkara, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena gugatan kurang pihak yang menimbulkan ketidakpastian hukum [HAL 69-70]. Amar putusan: Menolak tuntutan Provisi, Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang Gugatan kurang pihak, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 3.738.000,- [HAL 70-71]." + }, + "read": { + "input_chars": 7877, + "frame": "Iwan Hartono menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cq. Kantor Cabang Jakarta Jelambar, KPKNL Jakarta II, Hermi Komalasari, Notaris Hana Tresna Widjaja, dan BPN Jakarta Selatan atas perbuatan melawan hukum terkait pembatalan Risalah Lelang Nomor 337/26/2022. Sengketa inti mengenai penetapan harga limit lelang yang dianggap tidak wajar dan pelaksanaan lelang tanpa surat peringatan. Penggugat memohon pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, dan sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menandatangani perjanjian kredit KPR dengan agunan tanah dan bangunan atas nama Medina Gafur, istri Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah membayar pokok pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- sebelum mengalami kesulitan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat I melakukan lelang eksekusi tanpa surat peringatan sebelumnya dan tanpa sepengetahuan Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Penggugat sebagai bukti wanprestasi.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil penetapan harga limit lelang sebesar Rp 1.900.000.000,- tidak wajar dibandingkan NJOP dan harga pasar.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil pelaksanaan lelang telah memenuhi prosedur hukum dengan empat kali lelang sebelumnya yang tidak laku.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil penetapan nilai limit dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan laporan penilaian internal yang menunjukkan nilai likuidasi.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa debitur kredit adalah Iwan Hartono dan Medina Gafur secara tanggung renteng.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kekurangan pihak karena ketidakhadiran Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Iwan Hartono menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cq. Kantor Cabang Jakarta Jelambar dan pihak terkait atas perbuatan melawan hukum terkait pembatalan Risalah Lelang Nomor 337/26/2022, dengan dalil bahwa lelang dilakukan tanpa surat peringatan dan penetapan harga limit lelang yang tidak wajar. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menunjukkan adanya surat peringatan yang telah dikirimkan serta prosedur lelang yang telah dilakukan berulang kali sebelum lelang terakhir. Majelis Hakim memeriksa eksepsi kekurangan pihak yang diajukan oleh Tergugat I, di mana hakim menetapkan bahwa debitur kredit adalah Iwan Hartono dan Medina Gafur secara tanggung renteng. Karena Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama tidak hadir sebagai pihak dalam gugatan, Majelis Hakim menerima eksepsi kekurangan pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Iwan Hartono menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cq. Kantor Cabang Jakarta Jelambar dan pihak terkait atas perbuatan melawan hukum terkait pembatalan Risalah Lelang Nomor 337/26/2022, dengan dalil bahwa lelang dilakukan tanpa surat peringatan dan penetapan harga limit lelang yang tidak wajar. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menunjukkan adanya surat peringatan yang telah dikirimkan serta prosedur lelang yang telah dilakukan berulang kali sebelum lelang terakhir. Majelis Hakim memeriksa eksepsi kekurangan pihak yang diajukan oleh Tergugat I, di mana hakim menetapkan bahwa debitur kredit adalah Iwan Hartono dan Medina Gafur secara tanggung renteng. Karena Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama tidak hadir sebagai pihak dalam gugatan, Majelis Hakim menerima eksepsi kekurangan pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menandatangani perjanjian kredit KPR dengan agunan tanah dan bangunan atas nama Medina Gafur, istri Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah membayar pokok pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- sebelum mengalami kesulitan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat I melakukan lelang eksekusi tanpa surat peringatan sebelumnya dan tanpa sepengetahuan Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Penggugat sebagai bukti wanprestasi.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil penetapan harga limit lelang sebesar Rp 1.900.000.000,- tidak wajar dibandingkan NJOP dan harga pasar.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil pelaksanaan lelang telah memenuhi prosedur hukum dengan empat kali lelang sebelumnya yang tidak laku.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil penetapan nilai limit dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan laporan penilaian internal yang menunjukkan nilai likuidasi.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa debitur kredit adalah Iwan Hartono dan Medina Gafur secara tanggung renteng.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kekurangan pihak karena ketidakhadiran Medina Gafur sebagai pemilik agunan dan debitur bersama.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa lelang rumah saya dibatalkan padahal saya sudah bayar hutang, dan kenapa istri saya tidak boleh ikut gugatan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20884, + "candidates": [ + "Pasal 24 KUHPerdata", + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1820 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 24 KUHPerdata", + "text": "Pasal 24: Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah satu pihak bebas untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya. Pemilihan itu dapat dilakukan secara mutlak, bahkan sampai meliputi pelaksanaan putusan Hakim, atau dapat dibatasi sedemikian rupa sebagaimana dikehendaki oleh kedua pihak atau salah satu pihak. Dalam hal ini surat-surat juru sita, gugatan-gugatan atau tuntutan-tuntutan yang tercantum atau termaksud dalam akta itu boleh dilakukan di tempat tinggal yang dipilih dan di muka Hakim tempat tinggal itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1820: Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 24 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemilihan tempat tinggal (domicile) dalam akta untuk keperluan hukum acara (penyerahan surat, gugatan, atau eksekusi). Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai pembatalan lelang atau status hukum istri dalam gugatan kredit." + }, + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak piutang suami dalam perkara pemisahan harta benda perkawinan. Pertanyaan berkaitan dengan sengketa kredit perbankan dan hak tanggungan, bukan sengketa harta benda perkawinan, sehingga pasal ini tidak relevan secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (termasuk perjanjian kredit). Meskipun putusan ini ditolak karena cacat formil (kurang pihak), prinsip sahnya perjanjian adalah dasar hukum dari hubungan utang-piutang yang menjadi konteks sengketa. Namun, dalam konteks spesifik pertanyaan 'kenapa istri tidak boleh ikut', pasal ini kurang langsung menjawab isu 'tanggung renteng' atau 'perikatan bersama' dibandingkan pasal lain, namun tetap relevan sebagai dasar validitas kontrak kredit yang disengketakan. *Koreksi*: Menimbang pertanyaan awam fokus pada 'kenapa istri tidak boleh ikut' (isu pihak/perikatan) dan 'kenapa lelang dibatalkan' (isu perbuatan melawan hukum/akibat hukum), Pasal 1320 adalah dasar umum perjanjian. Namun, apakah ini menjawab pertanyaan? Ya, karena perjanjian kredit harus sah agar eksekusi bisa dilakukan. Tapi apakah ini jawaban utama untuk 'istri'? Tidak. Apakah ini jawaban untuk 'lelang'? Tidak langsung. Mari kita lihat Pasal 1365. Pertanyaan 'kenapa lelang dibatalkan' sering dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 relevan untuk isu pembatalan lelang. Untuk isu istri, kita butuh pasal tentang perikatan bersama. Tidak ada pasal perikatan bersama (seperti 1243 atau 1233) dalam kandidat. Jadi, apakah 1320 relevan? Ya, karena ia mengatur dasar perjanjian kredit. Tapi apakah ia menjawab pertanyaan? Secara tidak langsung, ya. Tapi mari kita bandingkan dengan 1365. 1365 lebih relevan untuk bagian 'lelang dibatalkan'. 1320 relevan untuk dasar kredit. Saya akan tetapkan 1320 = true karena ia mengatur dasar perjanjian kredit yang menjadi objek sengketa, meskipun putusan ditolak karena alasan prosedural (kurang pihak), substansi sengketa tetap tentang perjanjian kredit tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam 'kenapa lelang rumah saya dibatalkan' mengimplikasikan adanya sengketa mengenai keabsahan atau kesalahan dalam pelaksanaan lelang (yang merupakan materi pokok gugatan Penggugat untuk membatalkan risalah lelang). Majelis Hakim membahas apakah ada perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang. Oleh karena itu, pasal ini sangat relevan substantif dengan isu pembatalan lelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penanggungan (borg/garansi) di mana pihak ketiga menjamin utang debitur. Dalam kasus ini, istri adalah pemilik agunan dan juga debitur bersama (tanggung renteng) berdasarkan akta kredit, bukan sekadar penanggung (borg) pihak ketiga. Definisi penanggungan di pasal 1820 tidak tepat menggambarkan hubungan hukum 'tanggung renteng' antara suami-istri sebagai debitur bersama yang menjadi inti perdebatan 'kurang pihak'. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan secara substantif untuk menjawab mengapa istri harus/diikutsertakan sebagai debitur bersama." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 74136, + "completion_tokens": 5446 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_908_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_908_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..32b35c3912649693e493c3c99154b56d1f16e4ff --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_908_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_908_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.013, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 71.062, + "query": 4.735, + "relevance": 37.624, + "total": 113.436 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 16628, + "marked_chars": 16684 + }, + "classify": { + "disposition": "DICABUT_DAMAI", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenghukum kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat serta Turut\nTergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian\nyang telah disetujui tersebut.;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023,\noleh Kami, SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARTIN\nGINTING, S.H., M.H., dan REHMALEM BR PERANGIN-ANGIN, S.H., masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan\ndihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, NOERDIANSYAH, S.H., M.H.,\nPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta Kuasa Penggugat dan Kuasa\nTergugat serta Kuasa Turut Tergugat I dan Tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;\nHakim-hakim Anggota:\nMARTIN GINTING, S.H., M.H.\nREHMALEM BR PERANGIN-ANGIN, S.H.,\nHakim Ketua,\nSAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.\nPanitera Pengganti,\nNOERDIANSYAH, S.H., M.H.,\nBiaya Perkara :\n1. Proses Perkara\nRp. 150.000,00\n2. PNBP\nRp. 30.000,00\n3. Panggilan\nRp1.500.000,00\n4. Pemeriksaan Setempat\nRp\n0\n5. Meterai\nRp. 10.000,00\nHalamaan 6 dari 7 hal Putusan Nomor 908/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt. \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewakt" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 16684, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] serta Turut Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat II [NAMA_ORANG] terkait sengketa Pinjaman Modal Kerja. Gugatan ini diselesaikan melalui mediasi yang menghasilkan Akta Perdamaian, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara secara mendalam.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para pihak sepakat mengakhiri perselisihan terkait permasalahan Pinjaman Modal Kerja melalui perdamaian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat bersedia mengembalikan pinjaman modal kerja kepada Tergugat dengan nilai yang disepakati sebesar Rp. 800.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengembalian pinjaman dilakukan secara dicicil selama 16 kali sebesar Rp. 50.000.000 per bulan mulai tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Cicilan pertama dilakukan secara tunai setelah penandatanganan Akta Perdamaian, dan cicilan selanjutnya ditransfer ke rekening BCA a.n. Ferdiansyah EP. Simbolon, S.H.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan jaminan berupa satu unit kendaraan roda empat merk Honda Jazz sebagai jaminan atas kewajiban pengembalian pinjaman.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat wajib mencabut Laporan Polisi No. LP/B/3069/X/2022/2022SPKT/Satreskrim/Restro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya setelah penandatanganan Akta Perdamaian.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perkara perdata antara Penggugat [NAMA_ORANG] melawan Tergugat [NAMA_ORANG] serta Turut Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat II [NAMA_ORANG] yang bermula dari sengketa Pinjaman Modal Kerja diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian tertanggal 14 Februari 2023, di mana Penggugat setuju mengembalikan pinjaman modal kerja sebesar Rp. 800.000.000,- secara dicicil selama 16 bulan dengan jaminan kendaraan roda empat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian menjatuhkan putusan yang memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menetapkan Penggugat membayar biaya perkara, sehingga perkara berakhir dengan status Dicabut Damai tanpa pemeriksaan pokok gugatan lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara perdata antara Penggugat [NAMA_ORANG] melawan Tergugat [NAMA_ORANG] serta Turut Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat II [NAMA_ORANG] yang bermula dari sengketa Pinjaman Modal Kerja diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para pihak mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian tertanggal 14 Februari 2023, di mana Penggugat setuju mengembalikan pinjaman modal kerja sebesar Rp. 800.000.000,- secara dicicil selama 16 bulan dengan jaminan kendaraan roda empat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian menjatuhkan putusan yang memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menetapkan Penggugat membayar biaya perkara, sehingga perkara berakhir dengan status Dicabut Damai tanpa pemeriksaan pokok gugatan lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Para pihak sepakat mengakhiri perselisihan terkait permasalahan Pinjaman Modal Kerja melalui perdamaian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat bersedia mengembalikan pinjaman modal kerja kepada Tergugat dengan nilai yang disepakati sebesar Rp. 800.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengembalian pinjaman dilakukan secara dicicil selama 16 kali sebesar Rp. 50.000.000 per bulan mulai tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Cicilan pertama dilakukan secara tunai setelah penandatanganan Akta Perdamaian, dan cicilan selanjutnya ditransfer ke rekening BCA a.n. Ferdiansyah EP. Simbolon, S.H.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan jaminan berupa satu unit kendaraan roda empat merk Honda Jazz sebagai jaminan atas kewajiban pengembalian pinjaman.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat wajib mencabut Laporan Polisi No. LP/B/3069/X/2022/2022SPKT/Satreskrim/Restro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya setelah penandatanganan Akta Perdamaian.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan pinjaman modal kerja sesuai kesepakatan perdamaian dengan jaminan mobil Honda Jazz, tapi kenapa Tergugat tidak mencabut laporan polisi yang dibuat sebelumnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16628, + "candidates": [ + "Pasal 1858 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1858 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1858: Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1858 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat dan sifat final dari Akta Perdamaian (Acte Van Dading). Dalam konteks pertanyaan, Akta Perdamaian adalah dasar hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan kesepakatan, termasuk kewajiban Tergugat untuk mencabut laporan polisi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa. Pasal ini menjadi kerangka hukum untuk menilai apakah Tergugat telah memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disepakati dan memiliki kekuatan eksekutorial." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1858 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13050, + "completion_tokens": 907 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_908_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_908_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..55f19ba847fcfbfd396daccb2c0e0bdf62758609 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_908_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,228 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_908_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.085, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 153.733, + "query": 11.036, + "relevance": 76.132, + "total": 240.985 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 65167, + "marked_chars": 65338 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 65338, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya yang dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dengan tujuan agar Pemohon ditetapkan sebagai pengampu untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum terkait penjualan harta warisan. Permohonan ini diajukan karena Pemohon membutuhkan dana untuk biaya hidup dan perawatan anak, serta kakak-kakak anak tersebut telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia sehingga tidak dapat menjadi pengampu. Permohonan dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari almarhus Thomas Haweis Sundjaja yang meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhus Thomas Haweis Sundjaja dikaruniai tiga orang anak yaitu Andrew Sundjaja, Kristy Sundjaja, dan Wesley Sundjaja.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wesley Sundjaja lahir pada tanggal 4 Agustus 1987 dan saat ini berusia 38 tahun.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wesley Sundjaja menderita sakit Down Syndrome/Sindrom Down/disabilitas mental dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. SR.04.05/VII.1/0553/R/2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Andrew Sundjaja telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kristy Sundjaja telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia pada tanggal 23 Juni 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Andrew Sundjaja dan Kristy Sundjaja menyetujui Pemohon menjadi wali pengampu Wesley Sundjaja berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta warisan untuk melanjutkan hidup dan biaya perawatan Wesley Sundjaja.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sebidang tanah seluas 3.660 M² di Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 28.05.000022673.0 atas nama Wesley Sundjaja dan Choy Pit Lan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sebidang tanah seluas 1.395 M² di Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 28.05.000022606.0 atas nama Wesley Sundjaja dan Choy Pit Lan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wesley Sundjaja tidak bisa diajak berkomunikasi dan tidak merespon pertanyaan sehingga tidak cakap mengurus kepentingan hukumnya sendiri.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Wesley Sundjaja bertempat tinggal di Jalan Tiang Bendera No.75.A, Rt.003, Rw.003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda dari almarhus Thomas Haweis Sundjaja, mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya, Wesley Sundjaja, yang menderita disabilitas mental dan dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa Wesley membutuhkan perwakilan hukum untuk menjual dua bidang tanah atas nama Wesley dan Pemohon yang terletak di Tangerang, guna mendapatkan dana untuk biaya hidup Pemohon dan perawatan Wesley. Permohonan ini juga didukung oleh fakta bahwa dua kakak Wesley lainnya telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan tidak dapat menjadi pengampu, serta telah memberikan persetujuan tertulis. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut, menetapkan Wesley Sundjaja berada di bawah pengampuan dan Pemohon sebagai pengampunya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Wesley dalam melakukan perbuatan hukum terkait penjualan kedua bidang tanah tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda dari almarhus Thomas Haweis Sundjaja, mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya, Wesley Sundjaja, yang menderita disabilitas mental dan dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa Wesley membutuhkan perwakilan hukum untuk menjual dua bidang tanah atas nama Wesley dan Pemohon yang terletak di Tangerang, guna mendapatkan dana untuk biaya hidup Pemohon dan perawatan Wesley. Permohonan ini juga didukung oleh fakta bahwa dua kakak Wesley lainnya telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan tidak dapat menjadi pengampu, serta telah memberikan persetujuan tertulis. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut, menetapkan Wesley Sundjaja berada di bawah pengampuan dan Pemohon sebagai pengampunya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Wesley dalam melakukan perbuatan hukum terkait penjualan kedua bidang tanah tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari almarhus Thomas Haweis Sundjaja yang meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhus Thomas Haweis Sundjaja dikaruniai tiga orang anak yaitu Andrew Sundjaja, Kristy Sundjaja, dan Wesley Sundjaja.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wesley Sundjaja lahir pada tanggal 4 Agustus 1987 dan saat ini berusia 38 tahun.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wesley Sundjaja menderita sakit Down Syndrome/Sindrom Down/disabilitas mental dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No. SR.04.05/VII.1/0553/R/2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Andrew Sundjaja telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kristy Sundjaja telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia pada tanggal 23 Juni 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Andrew Sundjaja dan Kristy Sundjaja menyetujui Pemohon menjadi wali pengampu Wesley Sundjaja berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta warisan untuk melanjutkan hidup dan biaya perawatan Wesley Sundjaja.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sebidang tanah seluas 3.660 M² di Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 28.05.000022673.0 atas nama Wesley Sundjaja dan Choy Pit Lan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sebidang tanah seluas 1.395 M² di Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 28.05.000022606.0 atas nama Wesley Sundjaja dan Choy Pit Lan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wesley Sundjaja tidak bisa diajak berkomunikasi dan tidak merespon pertanyaan sehingga tidak cakap mengurus kepentingan hukumnya sendiri.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Wesley Sundjaja bertempat tinggal di Jalan Tiang Bendera No.75.A, Rt.003, Rw.003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang butuh uang untuk hidup dan merawat anak saya yang sakit mental, tapi dia tidak bisa mengurus jual tanah warisan sendiri, bolehkah saya yang menjualnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30443, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 452 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "text": "Pasal 452: Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan orang dewasa di bawah pengampuan (karena 'dungu, gila atau mata gelap'). Dalam pertanyaan, anak mengalami sakit mental (Down Syndrome) yang setara dengan kondisi tersebut, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menjawab apakah anak tersebut perlu dilindungi secara hukum agar ibunya bisa bertindak mewakili." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan. Dalam konteks pertanyaan, ibu (Pemohon) adalah keluarga sedarah yang berhak meminta pengampuan bagi anaknya. Ini menjawab aspek 'siapa yang boleh' melakukan tindakan hukum untuk melindungi kepentingan anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur kewenangan pengadilan (forum) tempat mengajukan permohonan pengampuan. Ini adalah aturan prosedural tentang tempat mengajukan perkara, bukan jawaban substantif mengenai hak ibu untuk menjual tanah atau status hukum anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjelaskan akibat hukum dari pengampuan, yaitu orang yang dimengampuan berkedudukan sama dengan anak belum dewasa dan tidak cakap bertindak hukum sendiri. Pasal ini menjadi dasar hukum mengapa ibu (sebagai pengampu) berhak mewakili anaknya dalam perbuatan hukum seperti penjualan tanah, yang merupakan inti dari pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan). Ini adalah aturan alat bukti dalam beracara, bukan aturan substantif yang menjawab hak atau kewajiban dalam sengketa pengampuan atau penjualan tanah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 452 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 29468, + "completion_tokens": 1670 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_90_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_90_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0365eb13de0ca394c8ece8fe796f0776a3772566 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_90_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_90_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.034, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 50.377, + "query": 8.471, + "relevance": 66.631, + "total": 125.513 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30663, + "marked_chars": 30744 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30744, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan orang tuanya yang telah dilangsungkan secara agama namun belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pemohon meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum dan memberikan izin untuk melaporkannya ke instansi pencatatan sipil. Perkara ini merupakan perkara volunter (non-sengketer) tanpa pihak tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Maret 1966 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Nainggolan Distrik Samosir.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2009.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan orang tua Pemohon belum pernah dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki bukti surat berupa Kutipan Akta Kawin dari gereja dan bukti saksi yang membenarkan adanya perkawinan tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan orang tuanya yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tahun 1966 namun tidak tercatat secara sipil. Setelah memeriksa kewenangan pengadilan, bukti surat, dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa perkawinan antara orang tua Pemohon adalah sah menurut hukum agama dan negara. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menyatakan perkawinan tersebut sah, memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna penerbitan Kutipan Akta Perkawinan, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan orang tuanya yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tahun 1966 namun tidak tercatat secara sipil. Setelah memeriksa kewenangan pengadilan, bukti surat, dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa perkawinan antara orang tua Pemohon adalah sah menurut hukum agama dan negara. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menyatakan perkawinan tersebut sah, memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna penerbitan Kutipan Akta Perkawinan, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 24 Maret 1966 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Nainggolan Distrik Samosir.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2009.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan orang tua Pemohon belum pernah dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki bukti surat berupa Kutipan Akta Kawin dari gereja dan bukti saksi yang membenarkan adanya perkawinan tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Bagaimana cara saya mengesahkan perkawinan orang tua yang hanya tercatat di gereja agar diakui negara?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16769, + "candidates": [ + "Pasal 100 KUHPerdata", + "Pasal 101 KUHPerdata", + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 100 KUHPerdata", + "text": "Pasal 100: Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut." + }, + { + "pasal": "Pasal 101 KUHPerdata", + "text": "Pasal 101: Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri." + }, + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 100 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum pembuktian perkawinan melalui akta Catatan Sipil. Dalam konteks pertanyaan tentang pengesahan perkawinan yang hanya tercatat di gereja (belum dicatatkan negara), pasal ini menjadi dasar hukum mengapa diperlukan penetapan pengadilan sebagai pengecualian atau langkah korektif untuk membuktikan adanya perkawinan tersebut secara hukum negara." + }, + { + "pasal": "Pasal 101 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan pengecualian dari Pasal 100, di mana jika akta perkawinan tidak ada di Catatan Sipil, pembuktian diserahkan kepada Hakim asalkan jelas adanya hubungan suami-istri. Ini adalah landasan hukum substantif langsung untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara mengesahkan/membuktikan perkawinan yang tidak tercatat di negara (hanya di gereja) melalui jalur pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami dalam perkara pemisahan harta benda. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah pembuktian atau pengesahan status perkawinan, melainkan hanya terkait aspek kekayaan/harta dalam sengketa perceraian atau pemisahan harta." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 100 KUHPerdata", + "Pasal 101 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14885, + "completion_tokens": 953 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_912_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_912_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e326b2ca92e9703f8a9b27a8005b085a36e113c0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_912_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,234 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_912_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.085, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 202.28, + "query": 7.077, + "relevance": 36.43, + "total": 245.872 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 73229, + "marked_chars": 73427 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut\nuntuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;\nHalaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 20\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan\nVerstek ;\n3.\nMenyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilangsungkan secara sah menurut Hukum dan Agama Katholik di Xx\npada tanggal 30 April 2001, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor\n4362/I/2001 yang diterbitkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan\nCatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2021, putus\nkarena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;\n4.\nMenetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama :\n1. XX, permpuan lahir di Jakarta pada tanggal 1 November 2007\nberdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18360/U/JB/2007, yang\ntelah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 73427, + "frame": "Penggugat (suami) menggugat Tergugat (istri) untuk memutus perkawinan mereka karena perceraian akibat perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan hidup rukun lagi. Penggugat meminta pernyataan perceraian, penetapan tempat tinggal anak, dan pembebanan biaya perkara kepada Tergugat. Perkara diputus dengan verstek karena Tergugat tidak hadir di persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Katholik pada tanggal 30 April 2000 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Oktober 2001.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 1 November 2007 dan 22 April 2013.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juli 2023 yang berisi kesepakatan untuk bercerai dan menetapkan hak asuh anak secara bersama-sama.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta telah mengirimkan surat pernyataan bahwa ia tidak akan menghadiri persidangan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah beralamat di [ALAMAT] selama perkawinan berlangsung.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seiring waktu berjalan, kehidupan rumah tangga mengalami guncangan sekitar pertengahan tahun 2022 yang disebabkan oleh ketidakstabilan pendapatan dan pengaturan keuangan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di perusahaan swasta untuk menambah penghasilan, namun hal tersebut menimbulkan masalah baru terkait kesopanan berpakaian dan pergaulan Tergugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendapati foto Tergugat di media sosial yang menampilkan gaya busana tidak pantas dan berpose dekat dengan seorang pria pada sekitar bulan Februari 2023.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Teguran Penggugat terkait kesopanan berpakaian direspon dengan kemarahan oleh Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 18 Mei 2023 terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat bertempat tinggal di [ALAMAT] sejak meninggalkan rumah Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat berusaha membujuk Tergugat agar kembali ke rumah, namun Tergugat menolak dan semakin sulit diajak komunikasi.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai demi kebaikan masing-masing pihak karena tidak adanya kecocokan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memediasi keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil, dan pihak keluarga menyetujui keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, tidak berkomunikasi, dan tidak menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri sejak sekitar bulan Mei 2023.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat (suami) mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat (istri) dengan alasan bahwa antara mereka terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Perkawinan mereka yang sah menurut agama dan negara dikaruniai dua anak. Sengketa bermula dari ketidakstabilan keuangan yang memicu pertengkaran, diperparah oleh masalah kesopanan berpakaian dan pergaulan Tergugat setelah ia bekerja di perusahaan swasta. Pada tanggal 18 Mei 2023, Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dan bertempat tinggal di alamat lain. Meskipun telah ada upaya mediasi dari keluarga yang gagal, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk bercerai, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juli 2023. Tergugat tidak hadir dalam persidangan verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan putus karena perceraian, hak asuh kedua anak dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan anak-anak tetap tinggal di rumah Penggugat, serta Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat (suami) mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat (istri) dengan alasan bahwa antara mereka terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Perkawinan mereka yang sah menurut agama dan negara dikaruniai dua anak. Sengketa bermula dari ketidakstabilan keuangan yang memicu pertengkaran, diperparah oleh masalah kesopanan berpakaian dan pergaulan Tergugat setelah ia bekerja di perusahaan swasta. Pada tanggal 18 Mei 2023, Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat dan bertempat tinggal di alamat lain. Meskipun telah ada upaya mediasi dari keluarga yang gagal, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk bercerai, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juli 2023. Tergugat tidak hadir dalam persidangan verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan putus karena perceraian, hak asuh kedua anak dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan anak-anak tetap tinggal di rumah Penggugat, serta Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Katholik pada tanggal 30 April 2000 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 30 Oktober 2001.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 1 November 2007 dan 22 April 2013.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 1 Juli 2023 yang berisi kesepakatan untuk bercerai dan menetapkan hak asuh anak secara bersama-sama.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta telah mengirimkan surat pernyataan bahwa ia tidak akan menghadiri persidangan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah beralamat di [ALAMAT] selama perkawinan berlangsung.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seiring waktu berjalan, kehidupan rumah tangga mengalami guncangan sekitar pertengahan tahun 2022 yang disebabkan oleh ketidakstabilan pendapatan dan pengaturan keuangan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di perusahaan swasta untuk menambah penghasilan, namun hal tersebut menimbulkan masalah baru terkait kesopanan berpakaian dan pergaulan Tergugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendapati foto Tergugat di media sosial yang menampilkan gaya busana tidak pantas dan berpose dekat dengan seorang pria pada sekitar bulan Februari 2023.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Teguran Penggugat terkait kesopanan berpakaian direspon dengan kemarahan oleh Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 18 Mei 2023 terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat bertempat tinggal di [ALAMAT] sejak meninggalkan rumah Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat berusaha membujuk Tergugat agar kembali ke rumah, namun Tergugat menolak dan semakin sulit diajak komunikasi.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai demi kebaikan masing-masing pihak karena tidak adanya kecocokan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memediasi keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil, dan pihak keluarga menyetujui keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, tidak berkomunikasi, dan tidak menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri sejak sekitar bulan Mei 2023.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat cerai dengan istri yang pergi dari rumah, tapi bagaimana cara resmi mengakhiri pernikahan ini?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 35630, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 229 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "text": "Pasal 229: Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang di bawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dan kekuasaan orang tua. Penetapan ini tidak berlaku sebelum hari putusan perceraian perkawinan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan tidak boleh dilakukan perlawanan atau banding. Terhadap penetapan ini, bapak atau ibu yang tidak diangkat menjadi wali boleh melakukan perlawanan, bila dia tidak hadir atas panggilan yang dimaksud dalam alinea pertama. Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan kepadanya. Bapak atau ibu yang setelah hadir atas panggilan tidak diangkat menjadi wali,atau yang perlawanannya ditolak, dalam tiga puluh hari setelah hari termasuk dalam alinea kedua, dapat naik banding mengenai penetapan itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan para orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), bukan prosedur perceraian. Isinya tidak berkaitan dengan cara resmi mengakhiri pernikahan, melainkan hanya aspek kekayaan yang bersifat insidental dan spesifik pada hubungan kreditur-debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Meskipun putusan mengutip pasal ini, isinya secara spesifik mengatur penetapan perwalian (wali) atas anak-anak setelah perceraian diputuskan. Pasal ini tidak mengatur mekanisme atau cara resmi untuk memutus ikatan perkawinan itu sendiri (yang diatur oleh UU Perkawinan), melainkan hanya akibat hukum perceraian terkait pengasuhan anak. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif tentang cara mengakhiri pernikahan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 30818, + "completion_tokens": 1649 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_913_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_913_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6bf7e0392d70a1d76d375957fbe7ebf4f64a3571 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_913_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_913_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 118.264, + "query": 14.704, + "relevance": 50.897, + "total": 183.884 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29085, + "marked_chars": 29166 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29166, + "frame": "Pemohon RATNA SURYANI WIRYO mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk bertindak atas nama ketiga anaknya (HARTANTO GUNAWAN, Dokter EDHI SUDJONO GUNAWAN, dan JULIANA GUNAWAN) dalam melakukan jual beli tanah dan bangunan. Inti sengketa adalah kebutuhan persetujuan ahli waris untuk menjual harta peninggalan pewaris yang bersertifikat atas nama Pemohon. Pemohon meminta putusan yang memberikan ijin tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon RATNA SURYANI WIRYO menikah dengan HADI LUKITO GUNAWAN berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 18 Februari 1960.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, HADI LUKITO GUNAWAN, meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan ketiga anaknya adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan HADI LUKITO GUNAWAN berdasarkan Akta Hak Mewaris Nomor 46 tanggal 14 September 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan pewaris berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1785/Srengseng seluas 300m2 atas nama Pemohon RATNA SURYANI WIRYO.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak pertama Pemohon, HARTANTO GUNAWAN, memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut melalui surat tertanggal 30 September 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak kedua Pemohon, Dokter EDHI SUDJONO GUNAWAN, memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut melalui surat tertanggal 13 Oktober 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak ketiga Pemohon, JULIANA GUNAWAN, memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut melalui surat tertanggal 25 Oktober 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon RATNA SURYANI WIRYO mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mewakili ketiga anaknya, yaitu HARTANTO GUNAWAN, Dokter EDHI SUDJONO GUNAWAN, dan JULIANA GUNAWAN, dalam melakukan tindakan hukum jual beli atas tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 1785/Srengseng. Permohonan ini diajukan karena harta peninggalan almarhum suami Pemohon, HADI LUKITO GUNAWAN, yang telah meninggal dunia pada tahun 2007, termasuk dalam hak milik Pemohon namun memerlukan persetujuan ahli waris lainnya untuk dijual. Ketiga anak Pemohon telah memberikan persetujuan dan kuasa tertulis kepada Pemohon untuk menjual objek tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama ketiga anaknya dalam jual beli tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon RATNA SURYANI WIRYO mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mewakili ketiga anaknya, yaitu HARTANTO GUNAWAN, Dokter EDHI SUDJONO GUNAWAN, dan JULIANA GUNAWAN, dalam melakukan tindakan hukum jual beli atas tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 1785/Srengseng. Permohonan ini diajukan karena harta peninggalan almarhum suami Pemohon, HADI LUKITO GUNAWAN, yang telah meninggal dunia pada tahun 2007, termasuk dalam hak milik Pemohon namun memerlukan persetujuan ahli waris lainnya untuk dijual. Ketiga anak Pemohon telah memberikan persetujuan dan kuasa tertulis kepada Pemohon untuk menjual objek tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama ketiga anaknya dalam jual beli tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon RATNA SURYANI WIRYO menikah dengan HADI LUKITO GUNAWAN berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 18 Februari 1960.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, HADI LUKITO GUNAWAN, meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan ketiga anaknya adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan HADI LUKITO GUNAWAN berdasarkan Akta Hak Mewaris Nomor 46 tanggal 14 September 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan pewaris berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1785/Srengseng seluas 300m2 atas nama Pemohon RATNA SURYANI WIRYO.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak pertama Pemohon, HARTANTO GUNAWAN, memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut melalui surat tertanggal 30 September 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak kedua Pemohon, Dokter EDHI SUDJONO GUNAWAN, memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut melalui surat tertanggal 13 Oktober 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak ketiga Pemohon, JULIANA GUNAWAN, memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut melalui surat tertanggal 25 Oktober 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah dapat kuasa dari ketiga anak saya untuk menjual tanah peninggalan almarhum suami, tapi apakah saya tetap butuh izin pengadilan untuk menjualnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16177, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) berdasarkan umur (21 tahun) dan status perkawinan. Dalam pertanyaan, anak-anak pemohon memberikan kuasa, yang mengimplikasikan status hukum mereka (dewasa atau belum). Putusan secara eksplisit merujuk pada Pasal 330 bersama Pasal 48 UU Perkawinan untuk menentukan apakah anak-anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tua atau sudah mandiri, yang menjadi dasar hukum apakah ibu perlu mewakili mereka atau tidak. Ini adalah unsur substantif untuk menjawab apakah izin pengadilan diperlukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat/akta. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum untuk menerima bukti surat (Surat Persetujuan dan Kuasa) sebagai alat bukti yang sah. Pasal ini tidak mengatur substansi hubungan hukum antara ibu dan anak, syarat pemberian kuasa, atau kebutuhan izin pengadilan untuk jual beli tanah. Ia hanya bersifat prosedural/buktian, bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai kewenangan bertindak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15711, + "completion_tokens": 1177 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_91_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_91_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..517882adcce068695a29c56ecc84942008829a49 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_91_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_91_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 62, + "timings": { + "parse": 0.148, + "classify": 0.0, + "condense": 416.207, + "read": 97.287, + "query": 12.948, + "relevance": 31.207, + "total": 557.796 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 189364, + "marked_chars": 189913 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas\ntindakan sepihak oleh Tergugat I mengisi sendiri tanggal dalam Cek No.\n028365; No. 028366; No. 028367; No. 028368, semua bernilai masing\nmasing Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) milik Penggugat yang\ntanggalnya masih dikosongkan tersebut tanpa melakukan konfirmasi\nterlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemilik CEK, padahal telah\nketahui sejak awal bahwa pemberian CEK tersebut adalah hanya sebagai\npersyaratan formalitas saja yang telah disepakati secara lisan oleh\nHalaman 60 dari 62 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 60\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nPenggugat dan Tergugat I;\n3.\nMemerintahkan kepada Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan\nPengadilan;\n4.\nMenolak g" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134990, + "summary": "[HAL 1-9] Gugatan diajukan oleh PT. Tiga Ikhwan Medikal (Penggugat) melawan PT. Aman Cepat Cermat (Tergugat I), PT. Cahaya Kencana Mas (Tergugat II), dan James Susanto (Turut Tergugat). Pokok sengketa adalah pencairan cek jaminan milik Penggugat yang dilakukan Tergugat I secara sepihak tanpa konfirmasi. Kronologi dimulai dengan Tergugat II mendapatkan proyek bantuan sosial Kemensos dan membutuhkan dana talangan Rp8 miliar. Turut Tergugat memperkenalkan Tergugat I sebagai penyedia pembiayaan. Dalam pertemuan 19 Juli 2021, disepakati skema invoice financing dengan jaminan SPK dan Purchase Order, serta syarat formalitas berupa cek yang nominalnya diisi namun tanggalnya dikosongkan. Karena Tergugat II belum bisa memberikan cek, Penggugat menyerahkan empat cek Bank Mandiri masing-masing senilai Rp2 miliar (No. 028365-028368) yang telah diisi nominal namun tanggalnya dikosongkan, dengan kesepakatan penyelesaian masalah secara musyawarah jika terjadi kendala. Penggugat kemudian mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu dan penghentian bunga pada Desember 2021-Januari 2022 sebagai bukti itikad baik, namun Tergugat I merespons dengan somasi dan secara sepihak mengisi tanggal pada cek tersebut tanpa konfirmasi, lalu mengkliringnya sehingga terbit Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri. Penggugat mendalilkan tindakan ini sebagai perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum karena kewajiban memberikan cek adalah pada penerima pinjaman (Tergugat II) sesuai pasal 7.6.1 perjanjian, bukan pada Penggugat.\n\n[HAL 10-14] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase BANI dalam perjanjian pinjaman, eksepsi ketidakberiktikad baik Penggugat dalam mediasi, eksepsi gugatan kabur karena menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta eksepsi kurang pihak karena tidak menarik Bank Mandiri. Penggugat membantah eksepsi-eksepsi tersebut.\n\n[HAL 15-21] Dalam jawaban, Tergugat I membantah dalil Penggugat dan menegaskan bahwa Turut Tergugat (sekaligus Direktur Utama Penggugat saat itu) menyerahkan cek tersebut sebagai jaminan pinjaman. Tergugat I menyatakan telah mencairkan pinjaman kepada Tergugat II dan Penggugat (atas nama Ridwan Zachrie/PT Jevit Indonesia Persada) dengan total pencairan signifikan. Tergugat I mendalilkan bahwa Turut Tergugat melalui Penggugat dan Tergugat II hanya melakukan pembayaran pokok sebesar Rp99.997.100,00, sehingga masih tersisa utang Rp7.787.619.141,00. Tergugat I kemudian mencairkan cek jaminan yang diserahkan, namun mendapatkan SKP karena dana tidak cukup. Tergugat I telah mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada para debitur. Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan Penggugat beritikad tidak baik, dan memohon gugatan ditolak.\n\n[HAL 22-28] Tergugat II membenarkan seluruh kronologi gugatan, mengakui menerima pinjaman dari Tergugat I, dan mengakui keterlambatan pembayaran akibat pandemi serta konflik internal. Tergugat II menegaskan bahwa Penggugat hanya bertindak sebagai penjamin dan menyerahkan cek atas permintaan Tergugat I sebagai syarat formalitas. Tergugat II menyatakan tetap bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman tetapi menolak menanggung beban yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat II sendiri. Tergugat II mendukung gugatan Penggugat untuk dibatalkan sebagai perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 29-34] Turut Tergugat membenarkan seluruh kronologi dan dalil Penggugat. Turut Tergugat menegaskan perannya hanya sebagai penghubung dan tidak terlibat dalam transaksi pinjaman langsung. Turut Tergugat membenarkan bahwa cek diserahkan sebagai jaminan formalitas dengan tanggal dikosongkan, dan tindakan Tergugat I mengisi tanggal sendiri serta mengkliring cek adalah tindakan sewenang-wenang dan batal demi hukum sesuai perjanjian. Turut Tergugat memohon gugatan Penggugat dikabulkan.\n\n[HAL 35-44] Pembuktian: Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan bukti lampiran perjanjian, namun Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 20 Juni 2023 menolak eksepsi tersebut dan menyatakan PN Jakarta Barat berwenang. Penggugat mengajukan bukti surat (SPK, Perjanjian Pinjaman, Cek, SKP) dan saksi Beni Ahmad. Saksi Beni Ahmad membenarkan tanda tangannya pada cek sebagai jaminan, namun menyatakan cek diserahkan dalam keadaan kosong (tanpa tanggal/nominal oleh saksi) dan diserahkan ke bagian keuangan, serta tidak tahu siapa yang mengisi tanggal dan mengkliringnya. Tergugat I mengajukan banyak bukti surat (perjanjian, cek asli, surat peringatan, somasi) dan saksi Bong Elysabet. Saksi Bong Elysabet membenarkan adanya pinjaman dari Tergugat I ke PT. Tiga Ikhwan Medikal (Penggugat) dan pihak lain, serta adanya jaminan berupa invoice dan cek untuk proyek CKM, namun keterangan saksi cenderung mendukung adanya hubungan kredit dan jaminan yang sah menurut Tergugat I." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 56423, + "summary": "[HAL 1-9] Gugatan diajukan oleh PT. Tiga Ikhwan Medikal (Penggugat) melawan PT. Aman Cepat Cermat (Tergugat I), PT. Cahaya Kencana Mas (Tergugat II), dan James Susanto (Turut Tergugat). Pokok sengketa adalah pencairan cek jaminan milik Penggugat yang dilakukan Tergugat I secara sepihak tanpa konfirmasi. Kronologi dimulai dengan Tergugat II mendapatkan proyek bantuan sosial Kemensos dan membutuhkan dana talangan Rp8 miliar. Turut Tergugat memperkenalkan Tergugat I sebagai penyedia pembiayaan. Dalam pertemuan 19 Juli 2021, disepakati skema invoice financing dengan jaminan SPK dan Purchase Order, serta syarat formalitas berupa cek yang nominalnya diisi namun tanggalnya dikosongkan. Karena Tergugat II belum bisa memberikan cek, Penggugat menyerahkan empat cek Bank Mandiri masing-masing senilai Rp2 miliar (No. 028365-028368) yang telah diisi nominal namun tanggalnya dikosongkan, dengan kesepakatan penyelesaian masalah secara musyawarah jika terjadi kendala. Penggugat kemudian mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu dan penghentian bunga pada Desember 2021-Januari 2022 sebagai bukti itikad baik, namun Tergugat I merespons dengan somasi dan secara sepihak mengisi tanggal pada cek tersebut tanpa konfirmasi, lalu mengkliringnya sehingga terbit Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri. Penggugat mendalilkan tindakan ini sebagai perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum karena kewajiban memberikan cek adalah pada penerima pinjaman (Tergugat II) sesuai pasal 7.6.1 perjanjian, bukan pada Penggugat.\n\n[HAL 10-14] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase BANI dalam perjanjian pinjaman, eksepsi ketidakberiktikad baik Penggugat dalam mediasi, eksepsi gugatan kabur karena menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta eksepsi kurang pihak karena tidak menarik Bank Mandiri. Penggugat membantah eksepsi-eksepsi tersebut.\n\n[HAL 15-21] Dalam jawaban, Tergugat I membantah dalil Penggugat dan menegaskan bahwa Turut Tergugat (sekaligus Direktur Utama Penggugat saat itu) menyerahkan cek tersebut sebagai jaminan pinjaman. Tergugat I menyatakan telah mencairkan pinjaman kepada Tergugat II dan Penggugat (atas nama Ridwan Zachrie/PT Jevit Indonesia Persada) dengan total pencairan signifikan. Tergugat I mendalilkan bahwa Turut Tergugat melalui Penggugat dan Tergugat II hanya melakukan pembayaran pokok sebesar Rp99.997.100,00, sehingga masih tersisa utang Rp7.787.619.141,00. Tergugat I kemudian mencairkan cek jaminan yang diserahkan, namun mendapatkan SKP karena dana tidak cukup. Tergugat I telah mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada para debitur. Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan Penggugat beritikad tidak baik, dan memohon gugatan ditolak.\n\n[HAL 22-28] Tergugat II membenarkan seluruh kronologi gugatan, mengakui menerima pinjaman dari Tergugat I, dan mengakui keterlambatan pembayaran akibat pandemi serta konflik internal. Tergugat II menegaskan bahwa Penggugat hanya bertindak sebagai penjamin dan menyerahkan cek atas permintaan Tergugat I sebagai syarat formalitas. Tergugat II menyatakan tetap bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman tetapi menolak menanggung beban yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat II sendiri. Tergugat II mendukung gugatan Penggugat untuk dibatalkan sebagai perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 29-34] Turut Tergugat membenarkan seluruh kronologi dan dalil Penggugat. Turut Tergugat menegaskan perannya hanya sebagai penghubung dan tidak terlibat dalam transaksi pinjaman langsung. Turut Tergugat membenarkan bahwa cek diserahkan sebagai jaminan formalitas dengan tanggal dikosongkan, dan tindakan Tergugat I mengisi tanggal sendiri serta mengkliring cek adalah tindakan sewenang-wenang dan batal demi hukum sesuai perjanjian. Turut Tergugat memohon gugatan Penggugat dikabulkan.\n\n[HAL 35-44] Pembuktian: Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan bukti lampiran perjanjian, namun Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 20 Juni 2023 menolak eksepsi tersebut dan menyatakan PN Jakarta Barat berwenang. Penggugat mengajukan bukti surat (SPK, Perjanjian Pinjaman, Cek, SKP) dan saksi Beni Ahmad. Saksi Beni Ahmad membenarkan tanda tangannya pada cek sebagai jaminan, namun menyatakan cek diserahkan dalam keadaan kosong (tanpa tanggal/nominal oleh saksi) dan diserahkan ke bagian keuangan, serta tidak tahu siapa yang mengisi tanggal dan mengkliringnya. Tergugat I mengajukan banyak bukti surat (perjanjian, cek asli, surat peringatan, somasi) dan saksi Bong Elysabet. Saksi Bong Elysabet membenarkan adanya pinjaman dari Tergugat I ke PT. Tiga Ikhwan Medikal (Penggugat) dan pihak lain, serta adanya jaminan berupa invoice dan cek untuk proyek CKM, namun keterangan saksi cenderung mendukung adanya hubungan kredit dan jaminan yang sah menurut Tergugat I.\n\n[HAL 45-48] Saksi Bong Elysabet dari Tergugat I menambahkan bahwa ia tidak pernah bertemu Turut Tergugat (James Susanto) namun berkomunikasi via telepon, dan menyatakan bahwa pinjaman diberikan berdasarkan pengajuan James Susanto. Saksi membenarkan adanya beberapa kali pinjaman, termasuk kepada Penggugat dan Tergugat II, dengan total pinjaman Penggugat sekitar Rp2,785 miliar dan Tergugat II sekitar Rp4 miliar. Saksi menyatakan cek diserahkan oleh Tim James Susanto dan diterima Customer Service, serta bahwa cek tersebut sudah terisi nominal dan tanggal saat diterima saksi, meskipun saksi tidak tahu siapa yang menulisnya. Saksi membenarkan adanya mediasi setelah penolakan cek, namun perjanjian baru hasil mediasi tidak dilaksanakan. Saksi juga membenarkan bahwa Tergugat II bergerak di bidang perdagangan masker dan proyek Bansos Kemensos yang menjadi dasar pinjaman tersebut adalah nyata setelah dilakukan survey. Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi, hanya bukti surat yang relevan dengan sengketa cek dipertimbangkan.\n\n[HAL 49-52] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I. Eksepsi ketidakberiktikad baik dalam mediasi ditolak karena Penggugat hadir sendiri sesuai Perma No. 1/2016 dan telah memberikan tanggapan lisan. Eksepsi gugatan kabur ditolak karena pokok sengketa murni Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas pengisian tanggal cek sepihak, bukan wanprestasi. Eksepsi kurang pihak ditolak karena Penggugat berhak menggugat pihak yang dirugikan tanpa perlu menarik Bank Mandiri. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengonfirmasi fakta bahwa Penggugat menyerahkan 4 cek kosong tanggal sebagai jaminan formalitas pinjaman Tergugat II, namun Tergugat I mengisi tanggal sendiri dan mengkliring tanpa konfirmasi, menyebabkan SKP.\n\n[HAL 53-59] Majelis Hakim menolak petitum ke-2 yang menyatakan kewajiban memberikan cek adalah kewajiban Tergugat II, karena perjanjian pinjaman antara Tergugat I dan II hanya menyebut \"Cek\" secara umum tanpa spesifik nomor/nominal cek Penggugat, dan hukum cek (KUHD) mengatur cek sebagai alat pembayaran yang sah jika tanggal tercantum. Namun, Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-3 dengan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena: (1) Ada perbuatan melawan hukum (mengisi tanggal cek kosong milik Penggugat tanpa konfirmasi, melanggar hak subjektif dan sikap kehati-hatian); (2) Ada kesalahan (kealpaan/kesengajaan melanggar kesepakatan lisan musyawarah); (3) Ada kerugian (Penggugat masuk Daftar Hitam Nasional/DHN dan terancam pembekuan hak cek); (4) Ada hubungan kausalitas antara pengisian tanggal sepihak dengan masuknya Penggugat ke DHN. Petitum ke-4 untuk menyatakan SKP batal demi hukum ditolak karena SKP hanya menerangkan fakta saldo tidak cukup, bukan perbuatan hukum yang dapat dibatalkan. Petitum ke-5 memerintahkan Turut Tergugat patuh pada putusan dikabulkan.\n\n[HAL 60-62] Amar putusan: Eksepsi Tergugat I ditolak. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Dinyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengisi tanggal cek No. 028365-028368 milik Penggugat tanpa konfirmasi. Perintah kepada Turut Tergugat untuk patuh pada putusan. Gugatan selain dan selebihnya ditolak. Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp1.140.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-9] Gugatan diajukan oleh PT. Tiga Ikhwan Medikal (Penggugat) melawan PT. Aman Cepat Cermat (Tergugat I), PT. Cahaya Kencana Mas (Tergugat II), dan James Susanto (Turut Tergugat). Pokok sengketa adalah pencairan cek jaminan milik Penggugat yang dilakukan Tergugat I secara sepihak tanpa konfirmasi. Kronologi dimulai dengan Tergugat II mendapatkan proyek bantuan sosial Kemensos dan membutuhkan dana talangan Rp8 miliar. Turut Tergugat memperkenalkan Tergugat I sebagai penyedia pembiayaan. Dalam pertemuan 19 Juli 2021, disepakati skema invoice financing dengan jaminan SPK dan Purchase Order, serta syarat formalitas berupa cek yang nominalnya diisi namun tanggalnya dikosongkan. Karena Tergugat II belum bisa memberikan cek, Penggugat menyerahkan empat cek Bank Mandiri masing-masing senilai Rp2 miliar (No. 028365-028368) yang telah diisi nominal namun tanggalnya dikosongkan, dengan kesepakatan penyelesaian masalah secara musyawarah jika terjadi kendala. Penggugat kemudian mengirimkan surat permohonan perpanjangan waktu dan penghentian bunga pada Desember 2021-Januari 2022 sebagai bukti itikad baik, namun Tergugat I merespons dengan somasi dan secara sepihak mengisi tanggal pada cek tersebut tanpa konfirmasi, lalu mengkliringnya sehingga terbit Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Mandiri. Penggugat mendalilkan tindakan ini sebagai perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum karena kewajiban memberikan cek adalah pada penerima pinjaman (Tergugat II) sesuai pasal 7.6.1 perjanjian, bukan pada Penggugat.\n\n[HAL 10-14] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase BANI dalam perjanjian pinjaman, eksepsi ketidakberiktikad baik Penggugat dalam mediasi, eksepsi gugatan kabur karena menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta eksepsi kurang pihak karena tidak menarik Bank Mandiri. Penggugat membantah eksepsi-eksepsi tersebut.\n\n[HAL 15-21] Dalam jawaban, Tergugat I membantah dalil Penggugat dan menegaskan bahwa Turut Tergugat (sekaligus Direktur Utama Penggugat saat itu) menyerahkan cek tersebut sebagai jaminan pinjaman. Tergugat I menyatakan telah mencairkan pinjaman kepada Tergugat II dan Penggugat (atas nama Ridwan Zachrie/PT Jevit Indonesia Persada) dengan total pencairan signifikan. Tergugat I mendalilkan bahwa Turut Tergugat melalui Penggugat dan Tergugat II hanya melakukan pembayaran pokok sebesar Rp99.997.100,00, sehingga masih tersisa utang Rp7.787.619.141,00. Tergugat I kemudian mencairkan cek jaminan yang diserahkan, namun mendapatkan SKP karena dana tidak cukup. Tergugat I telah mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada para debitur. Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan Penggugat beritikad tidak baik, dan memohon gugatan ditolak.\n\n[HAL 22-28] Tergugat II membenarkan seluruh kronologi gugatan, mengakui menerima pinjaman dari Tergugat I, dan mengakui keterlambatan pembayaran akibat pandemi serta konflik internal. Tergugat II menegaskan bahwa Penggugat hanya bertindak sebagai penjamin dan menyerahkan cek atas permintaan Tergugat I sebagai syarat formalitas. Tergugat II menyatakan tetap bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman tetapi menolak menanggung beban yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat II sendiri. Tergugat II mendukung gugatan Penggugat untuk dibatalkan sebagai perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 29-34] Turut Tergugat membenarkan seluruh kronologi dan dalil Penggugat. Turut Tergugat menegaskan perannya hanya sebagai penghubung dan tidak terlibat dalam transaksi pinjaman langsung. Turut Tergugat membenarkan bahwa cek diserahkan sebagai jaminan formalitas dengan tanggal dikosongkan, dan tindakan Tergugat I mengisi tanggal sendiri serta mengkliring cek adalah tindakan sewenang-wenang dan batal demi hukum sesuai perjanjian. Turut Tergugat memohon gugatan Penggugat dikabulkan.\n\n[HAL 35-44] Pembuktian: Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan bukti lampiran perjanjian, namun Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 20 Juni 2023 menolak eksepsi tersebut dan menyatakan PN Jakarta Barat berwenang. Penggugat mengajukan bukti surat (SPK, Perjanjian Pinjaman, Cek, SKP) dan saksi Beni Ahmad. Saksi Beni Ahmad membenarkan tanda tangannya pada cek sebagai jaminan, namun menyatakan cek diserahkan dalam keadaan kosong (tanpa tanggal/nominal oleh saksi) dan diserahkan ke bagian keuangan, serta tidak tahu siapa yang mengisi tanggal dan mengkliringnya. Tergugat I mengajukan banyak bukti surat (perjanjian, cek asli, surat peringatan, somasi) dan saksi Bong Elysabet. Saksi Bong Elysabet membenarkan adanya pinjaman dari Tergugat I ke PT. Tiga Ikhwan Medikal (Penggugat) dan pihak lain, serta adanya jaminan berupa invoice dan cek untuk proyek CKM, namun keterangan saksi cenderung mendukung adanya hubungan kredit dan jaminan yang sah menurut Tergugat I.\n\n[HAL 45-48] Saksi Bong Elysabet dari Tergugat I menambahkan bahwa ia tidak pernah bertemu Turut Tergugat (James Susanto) namun berkomunikasi via telepon, dan menyatakan bahwa pinjaman diberikan berdasarkan pengajuan James Susanto. Saksi membenarkan adanya beberapa kali pinjaman, termasuk kepada Penggugat dan Tergugat II, dengan total pinjaman Penggugat sekitar Rp2,785 miliar dan Tergugat II sekitar Rp4 miliar. Saksi menyatakan cek diserahkan oleh Tim James Susanto dan diterima Customer Service, serta bahwa cek tersebut sudah terisi nominal dan tanggal saat diterima saksi, meskipun saksi tidak tahu siapa yang menulisnya. Saksi membenarkan adanya mediasi setelah penolakan cek, namun perjanjian baru hasil mediasi tidak dilaksanakan. Saksi juga membenarkan bahwa Tergugat II bergerak di bidang perdagangan masker dan proyek Bansos Kemensos yang menjadi dasar pinjaman tersebut adalah nyata setelah dilakukan survey. Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi, hanya bukti surat yang relevan dengan sengketa cek dipertimbangkan.\n\n[HAL 49-52] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I. Eksepsi ketidakberiktikad baik dalam mediasi ditolak karena Penggugat hadir sendiri sesuai Perma No. 1/2016 dan telah memberikan tanggapan lisan. Eksepsi gugatan kabur ditolak karena pokok sengketa murni Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas pengisian tanggal cek sepihak, bukan wanprestasi. Eksepsi kurang pihak ditolak karena Penggugat berhak menggugat pihak yang dirugikan tanpa perlu menarik Bank Mandiri. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengonfirmasi fakta bahwa Penggugat menyerahkan 4 cek kosong tanggal sebagai jaminan formalitas pinjaman Tergugat II, namun Tergugat I mengisi tanggal sendiri dan mengkliring tanpa konfirmasi, menyebabkan SKP.\n\n[HAL 53-59] Majelis Hakim menolak petitum ke-2 yang menyatakan kewajiban memberikan cek adalah kewajiban Tergugat II, karena perjanjian pinjaman antara Tergugat I dan II hanya menyebut \"Cek\" secara umum tanpa spesifik nomor/nominal cek Penggugat, dan hukum cek (KUHD) mengatur cek sebagai alat pembayaran yang sah jika tanggal tercantum. Namun, Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-3 dengan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena: (1) Ada perbuatan melawan hukum (mengisi tanggal cek kosong milik Penggugat tanpa konfirmasi, melanggar hak subjektif dan sikap kehati-hatian); (2) Ada kesalahan (kealpaan/kesengajaan melanggar kesepakatan lisan musyawarah); (3) Ada kerugian (Penggugat masuk Daftar Hitam Nasional/DHN dan terancam pembekuan hak cek); (4) Ada hubungan kausalitas antara pengisian tanggal sepihak dengan masuknya Penggugat ke DHN. Petitum ke-4 untuk menyatakan SKP batal demi hukum ditolak karena SKP hanya menerangkan fakta saldo tidak cukup, bukan perbuatan hukum yang dapat dibatalkan. Petitum ke-5 memerintahkan Turut Tergugat patuh pada putusan dikabulkan.\n\n[HAL 60-62] Amar putusan: Eksepsi Tergugat I ditolak. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian. Dinyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengisi tanggal cek No. 028365-028368 milik Penggugat tanpa konfirmasi. Perintah kepada Turut Tergugat untuk patuh pada putusan. Gugatan selain dan selebihnya ditolak. Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp1.140.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 8097, + "frame": "PT. Tiga Ikhwan Medikal menggugat PT. Aman Cepat Cermat, PT. Cahaya Kencana Mas, dan James Susanto terkait pencairan sepihak cek jaminan yang diserahkan Penggugat. Sengketa berpusat pada pengisian tanggal dan pengkliringan cek tanpa konfirmasi yang menyebabkan penolakan pembayaran. Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan surat penolakan, dan kepatuhan Turut Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyerahkan empat cek Bank Mandiri yang nominalnya telah diisi namun tanggalnya dikosongkan kepada Tergugat I sebagai jaminan formalitas.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengisi tanggal pada cek milik Penggugat secara sepihak tanpa konfirmasi dan kemudian mengkliringnya.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengkliringan cek tersebut menyebabkan terbitnya Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri karena dana tidak cukup.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa cek diserahkan sebagai jaminan pinjaman dan masih terdapat sisa utang dari para debitur.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Turut Tergugat membenarkan kronologi penyerahan cek kosong tanggal dan menyetujui gugatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak dalil bahwa kewajiban memberikan cek spesifik milik Penggugat adalah kewajiban Tergugat II.", + "page": 53, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak dalil bahwa Surat Keterangan Penolakan bersifat batal demi hukum.", + "page": 53, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Tiga Ikhwan Medikal menggugat PT. Aman Cepat Cermat, PT. Cahaya Kencana Mas, dan James Susanto atas tindakan pencairan sepihak cek jaminan. Penggugat menyerahkan empat cek Bank Mandiri dengan nominal terisi namun tanggal dikosongkan kepada Tergugat I sebagai jaminan formalitas pinjaman. Tergugat I mengisi tanggal cek tersebut tanpa konfirmasi dan mengkliringnya, yang mengakibatkan terbitnya Surat Keterangan Penolakan. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan sebagian dalil Penggugat terkait kewajiban Tergugat II serta status batal demi hukum Surat Keterangan Penolakan. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengisi tanggal cek kosong milik Penggugat tanpa konfirmasi, menyebabkan kerugian berupa masuknya Penggugat ke Daftar Hitam Nasional, sehingga gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Tiga Ikhwan Medikal menggugat PT. Aman Cepat Cermat, PT. Cahaya Kencana Mas, dan James Susanto atas tindakan pencairan sepihak cek jaminan. Penggugat menyerahkan empat cek Bank Mandiri dengan nominal terisi namun tanggal dikosongkan kepada Tergugat I sebagai jaminan formalitas pinjaman. Tergugat I mengisi tanggal cek tersebut tanpa konfirmasi dan mengkliringnya, yang mengakibatkan terbitnya Surat Keterangan Penolakan. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan sebagian dalil Penggugat terkait kewajiban Tergugat II serta status batal demi hukum Surat Keterangan Penolakan. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengisi tanggal cek kosong milik Penggugat tanpa konfirmasi, menyebabkan kerugian berupa masuknya Penggugat ke Daftar Hitam Nasional, sehingga gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyerahkan empat cek Bank Mandiri yang nominalnya telah diisi namun tanggalnya dikosongkan kepada Tergugat I sebagai jaminan formalitas.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengisi tanggal pada cek milik Penggugat secara sepihak tanpa konfirmasi dan kemudian mengkliringnya.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengkliringan cek tersebut menyebabkan terbitnya Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri karena dana tidak cukup.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa cek diserahkan sebagai jaminan pinjaman dan masih terdapat sisa utang dari para debitur.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Turut Tergugat membenarkan kronologi penyerahan cek kosong tanggal dan menyetujui gugatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak dalil bahwa kewajiban memberikan cek spesifik milik Penggugat adalah kewajiban Tergugat II.", + "page": 53, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak dalil bahwa Surat Keterangan Penolakan bersifat batal demi hukum.", + "page": 53, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya harus bayar utang orang lain hanya karena saya kasih cek kosong tanggal sebagai jaminan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 35701, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (ingkar janji) dan kewajiban membayar ganti rugi akibat ketidakpatuhan terhadap perjanjian. Pertanyaan dan putusan berfokus pada perbuatan melawan hukum (PMH) karena tindakan sepihak mengisi tanggal cek tanpa persetujuan, bukan sengketa atas ketidakpatuhan terhadap klausul perjanjian tertulis. Putusan secara eksplisit memisahkan gugatan PMH dari wanprestasi dan menolak petitum yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum substantif untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi inti pertanyaan dan putusan. Majelis Hakim secara eksplisit menguji apakah tindakan Tergugat I (mengisi tanggal cek tanpa konfirmasi) memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas) untuk menjawab apakah Penggugat dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 70324, + "completion_tokens": 4070 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_925_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_925_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..217e8644f15ec192cff1fb3638e1d57757ddc3b6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_925_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_925_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 37, + "timings": { + "parse": 0.094, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 127.45, + "query": 6.519, + "relevance": 36.763, + "total": 170.826 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 105703, + "marked_chars": 106027 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat;\nDalam Pokok Perkara:\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini\nditetapkan sejumlah Rp3.130.000.,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023,\noleh kami, Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Sumitra\nHadisurya, S.H., M.Hum. dan Asmudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 925/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 11\nOktober 2022, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum, dengan dihadiri oleh Venny Luis Savitri, S.Sos, M.H. sebagai\nPanitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi\npengadilan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023.\n.\nHalaman 36 dari 39 Putusan Nomor 925/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 36\n\nhkama\nahkamah A" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 106027, + "frame": "PT. RBPI menggugat PT. BRI, KPKNL Jakarta I, dan Chendrata Mustafa terkait sengketa perhitungan kewajiban hutang kredit dan pelaksanaan lelang jaminan aset. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menetapkan nilai pelunasan hutang sebesar Rp 11.042.000.000,-, serta memerintahkan penghentian lelang dan pengembalian sertifikat hak milik. Gugatan ini ditolak secara prosedural karena dianggap tidak dapat diterima akibat gugatan yang kabur.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan yang meminta pernyataan sebagai penjamin beritikad baik dan penetapan nilai pelunasan hutang sebesar Rp 11.042.000.000,- tanpa dasar perhitungan yang jelas dalam posita gugatan.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Posita gugatan Penggugat mendalilkan aset jaminan berupa sertifikat hak milik atas nama Chendrata Mustafa dan Syarifujin Mustafa sebagai aset milik Penggugat tanpa penjelasan kedudukan hukum yang jelas.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Petitum gugatan meminta pengembalian empat sertifikat hak milik kepada 'yang berhak' tanpa menyebutkan nama orang yang berhak menerima pengembalian tersebut.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa uraian posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan bersifat kabur (obscur libel).", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara karena gugatan tidak memenuhi syarat formil.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. RBPI menggugat PT. BRI, KPKNL Jakarta I, dan Chendrata Mustafa dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perhitungan hutang kredit dan pelaksanaan lelang jaminan aset. Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan hutang sebesar Rp 11.042.000.000,- sebagai nilai pelunasan, menghentikan lelang, dan mengembalikan empat sertifikat hak milik. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan tersebut dengan menyatakan tidak dapat diterima (nieontvankelijk verklaard) karena gugatan bersifat kabur (obscur libel). Hakim menemukan ketidakjelasan dalam posita gugatan terkait kedudukan aset atas nama pihak ketiga sebagai aset Penggugat, serta ketidakjelasan dalam petitum mengenai pihak yang berhak menerima pengembalian sertifikat. Karena gugatan tidak memenuhi syarat formil, hakim tidak memeriksa pokok perkara dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. RBPI menggugat PT. BRI, KPKNL Jakarta I, dan Chendrata Mustafa dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perhitungan hutang kredit dan pelaksanaan lelang jaminan aset. Penggugat memohon agar pengadilan menyatakan hutang sebesar Rp 11.042.000.000,- sebagai nilai pelunasan, menghentikan lelang, dan mengembalikan empat sertifikat hak milik. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan tersebut dengan menyatakan tidak dapat diterima (nieontvankelijk verklaard) karena gugatan bersifat kabur (obscur libel). Hakim menemukan ketidakjelasan dalam posita gugatan terkait kedudukan aset atas nama pihak ketiga sebagai aset Penggugat, serta ketidakjelasan dalam petitum mengenai pihak yang berhak menerima pengembalian sertifikat. Karena gugatan tidak memenuhi syarat formil, hakim tidak memeriksa pokok perkara dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan yang meminta pernyataan sebagai penjamin beritikad baik dan penetapan nilai pelunasan hutang sebesar Rp 11.042.000.000,- tanpa dasar perhitungan yang jelas dalam posita gugatan.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Posita gugatan Penggugat mendalilkan aset jaminan berupa sertifikat hak milik atas nama Chendrata Mustafa dan Syarifujin Mustafa sebagai aset milik Penggugat tanpa penjelasan kedudukan hukum yang jelas.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Petitum gugatan meminta pengembalian empat sertifikat hak milik kepada 'yang berhak' tanpa menyebutkan nama orang yang berhak menerima pengembalian tersebut.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa uraian posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan bersifat kabur (obscur libel).", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara karena gugatan tidak memenuhi syarat formil.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya digugat karena gugatan saya dianggap tidak jelas, padahal saya hanya minta hutang kredit ditetapkan nilainya dan sertifikat jaminan yang atas nama orang lain dikembalikan kepada saya." + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12184, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagai dasar tuntutan ganti rugi substantif. Meskipun dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, putusan ini menolak gugatan secara formil karena dianggap 'kabur' (obscur libel) akibat ketidakjelasan posita dan petitum, bukan karena penilaian substantif atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut. Pertanyaan awam berfokus pada ketidakjelasan gugatan (syarat formil gugatan), bukan pada pembuktian atau keberadaan perbuatan melawan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum utama atau kerangka analisis dalam menjawab pertanyaan mengenai alasan penolakan gugatan karena ketidakjelasan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35716, + "completion_tokens": 930 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_927_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_927_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7514158e56a867a8473a94a88a317c8773929fcd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_927_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_927_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 50, + "timings": { + "parse": 0.086, + "classify": 0.0, + "condense": 250.866, + "read": 134.303, + "query": 2.794, + "relevance": 32.896, + "total": 420.944 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 146063, + "marked_chars": 146504 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenolak Eksepsi Kewenangan Absolut dari TERGUGAT I;\n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili\nPerkara Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt;\n3.\nMelanjutkan pemeriksaan Pokok Perkara dalam tahap pembuktian;\n4.\nMenangguhkan ongkos perkara sampai dengan putusan akhir;\nMenimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, PENGGUGAT\ntelah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti\nP-10 sebagai berikut :\nHalaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 37\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1.\nFotokopi dari Prin-Out Keputusan Profil Perusahaan PT Tuah Globe\nMining diberi tanda P-1 ;\n2.\nFotokopi dari Prin-Out Keputusan Profil Perusahaan PT Tuah Globe\nMining diberi tanda P-2 ;\n3.\nFotokopi dari Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tuah Globe\nMining dibuat Oleh Notaris Ellys Natalina SH,MH tanggal 17 Maret 20008\ndiberi tanda P- 3;\n4.\nFot" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134976, + "summary": "P.T. Tuah Globe Mining (PENGGUGAT) menggugat Fennie Darmawan (TERGUGAT I) dan P.T. Kutama Mining Indonesia (TERGUGAT II) atas perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 atas nama TERGUGAT I untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara PENGGUGAT [HAL 1-8]. PENGGUGAT dalilkan bahwa IMB tersebut diterbitkan tanpa hubungan hukum dengan PENGGUGAT, diduga menggunakan keterangan palsu, dan merugikan PENGGUGAT karena mengurangi lahan serta mengganggu desain pertambangan, sehingga menuntut pernyataan tidak sahnya IMB, ganti rugi Rp5.000.000.000, dan uang paksa [HAL 5-8]. TERGUGAT I membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim sengketa masuk kewenangan PTUN karena objeknya adalah KTUN), gugur karena PENGGUGAT tidak hadir sidang pertama, kabur, prematur, dan kurang pihak [HAL 9-28]. Dalam Putusan Sela, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT I dan menyatakan dirinya berwenang, serta menolak eksepsi lain-lain dengan alasan ketentuan ketidakhadiran tidak diterapkan kaku, gugatan tidak kabur secara hukum acara (kerugian yang tidak dirinci akan ditolak dalam pokok perkara), dan pemilihan pihak adalah hak PENGGUGAT [HAL 37-45]. Pada pemeriksaan pokok perkara, PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I mengajukan IMB dengan keterangan palsu dan tidak pernah bekerja di TERGUGAT II, sementara TERGUGAT I membantah pernah mengajukan IMB dan membuktikan keberadaannya di luar Palangkaraya pada tanggal 9-12 Juli 2013 melalui bukti tiket pesawat dan korespondensi, serta dalil bahwa IMB dapat diterbitkan dengan izin pemegang hak atas tanah (bukan pemegang IUP) [HAL 29-36]. Majelis Hakim mengutip Pasal 163 HIR yang membebani pembuktian pada pihak yang mendalilkan hak atau perbuatan, menandai awal pertimbangan pembuktian atas klaim saling bertentangan mengenai siapa yang mengajukan IMB dan keberadaan TERGUGAT I pada saat penerbitan izin [HAL 45-46]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 13028, + "summary": "P.T. Tuah Globe Mining (PENGGUGAT) menggugat Fennie Darmawan (TERGUGAT I) dan P.T. Kutama Mining Indonesia (TERGUGAT II) atas perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 atas nama TERGUGAT I untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara PENGGUGAT [HAL 1-8]. PENGGUGAT dalilkan bahwa IMB tersebut diterbitkan tanpa hubungan hukum dengan PENGGUGAT, diduga menggunakan keterangan palsu, dan merugikan PENGGUGAT karena mengurangi lahan serta mengganggu desain pertambangan, sehingga menuntut pernyataan tidak sahnya IMB, ganti rugi Rp5.000.000.000, dan uang paksa [HAL 5-8]. TERGUGAT I membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim sengketa masuk kewenangan PTUN karena objeknya adalah KTUN), gugur karena PENGGUGAT tidak hadir sidang pertama, kabur, prematur, dan kurang pihak [HAL 9-28]. Dalam Putusan Sela, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT I dan menyatakan dirinya berwenang, serta menolak eksepsi lain-lain dengan alasan ketentuan ketidakhadiran tidak diterapkan kaku, gugatan tidak kabur secara hukum acara (kerugian yang tidak dirinci akan ditolak dalam pokok perkara), dan pemilihan pihak adalah hak PENGGUGAT [HAL 37-45]. Pada pemeriksaan pokok perkara, PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I mengajukan IMB dengan keterangan palsu dan tidak pernah bekerja di TERGUGAT II, sementara TERGUGAT I membantah pernah mengajukan IMB dan membuktikan keberadaannya di luar Palangkaraya pada tanggal 9-12 Juli 2013 melalui bukti tiket pesawat dan korespondensi, serta dalil bahwa IMB dapat diterbitkan dengan izin pemegang hak atas tanah (bukan pemegang IUP) [HAL 29-36]. Majelis Hakim mengutip Pasal 163 HIR yang membebani pembuktian pada pihak yang mendalilkan hak atau perbuatan, menandai awal pertimbangan pembuktian atas klaim saling bertentangan mengenai siapa yang mengajukan IMB dan keberadaan TERGUGAT I pada saat penerbitan izin [HAL 45-46].\n\nMajelis Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah putus dengan adanya pembatalan MOU kerjasama berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan Mahkamah Agung [HAL 46]. PENGGUGAT membuktikan bahwa nama TERGUGAT I tidak tercantum dalam dokumen pendirian perusahaan, izin usaha pertambangan, maupun perjanjian kerjasama dengan TERGUGAT II [HAL 47]. Sebaliknya, TERGUGAT I membuktikan melalui bukti TI-48 hingga TI-70 bahwa ia adalah karyawan TERGUGAT II, namun juga membuktikan melalui bukti TI-12 hingga TI-47 bahwa ia tidak berada di Palangkaraya pada saat permohonan IMB diajukan (9 Juli 2013) dan saat IMB diterbitkan (12 Juli 2013) [HAL 47]. Majelis Hakim menerima bahwa TERGUGAT I terbukti bekerja pada TERGUGAT II, sehingga dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I tidak pernah bekerja di sana ditolak [HAL 48]. Namun, Majelis Hakim tidak serta merta menerima bantahan TERGUGAT I bahwa ia tidak pernah memohonkan IMB hanya karena tidak berada di Palangkaraya, mengingat permohonan IMB dapat dikuasakan kepada orang lain, dan yang jelas IMB tersebut tertulis atas nama TERGUGAT I [HAL 48].\n\nMajelis Hakim menyatakan bahwa walaupun TERGUGAT I bekerja pada TERGUGAT II, hal tersebut tidak membenarkannya mengajukan permohonan IMB di lahan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki PENGGUGAT karena tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I [HAL 48]. Penerbitan IMB yang tidak dimintakan oleh pemilik lahan atau penguasa lahan dianggap merugikan pemilik tersebut dan merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 48]. Terkait TERGUGAT II, gugatan ditolak karena tidak terbukti ada perannya dalam perkara ini [HAL 48]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian, menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menyatakan tidak sah IMB Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 atas nama Fennie Darmawan [HAL 49]. Gugatan ganti rugi ditolak karena tidak dirinci secara jelas, dan uang paksa ditolak karena tidak ada prestasi yang harus dilakukan TERGUGAT I berdasarkan putusan ini [HAL 48]. TERGUGAT I dihukum membayar ongkos perkara sejumlah Rp4.540.000,- [HAL 49-50]." + } + ], + "final_summary": "P.T. Tuah Globe Mining (PENGGUGAT) menggugat Fennie Darmawan (TERGUGAT I) dan P.T. Kutama Mining Indonesia (TERGUGAT II) atas perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 atas nama TERGUGAT I untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara PENGGUGAT [HAL 1-8]. PENGGUGAT dalilkan bahwa IMB tersebut diterbitkan tanpa hubungan hukum dengan PENGGUGAT, diduga menggunakan keterangan palsu, dan merugikan PENGGUGAT karena mengurangi lahan serta mengganggu desain pertambangan, sehingga menuntut pernyataan tidak sahnya IMB, ganti rugi Rp5.000.000.000, dan uang paksa [HAL 5-8]. TERGUGAT I membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim sengketa masuk kewenangan PTUN karena objeknya adalah KTUN), gugur karena PENGGUGAT tidak hadir sidang pertama, kabur, prematur, dan kurang pihak [HAL 9-28]. Dalam Putusan Sela, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi kompetensi absolut TERGUGAT I dan menyatakan dirinya berwenang, serta menolak eksepsi lain-lain dengan alasan ketentuan ketidakhadiran tidak diterapkan kaku, gugatan tidak kabur secara hukum acara (kerugian yang tidak dirinci akan ditolak dalam pokok perkara), dan pemilihan pihak adalah hak PENGGUGAT [HAL 37-45]. Pada pemeriksaan pokok perkara, PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I mengajukan IMB dengan keterangan palsu dan tidak pernah bekerja di TERGUGAT II, sementara TERGUGAT I membantah pernah mengajukan IMB dan membuktikan keberadaannya di luar Palangkaraya pada tanggal 9-12 Juli 2013 melalui bukti tiket pesawat dan korespondensi, serta dalil bahwa IMB dapat diterbitkan dengan izin pemegang hak atas tanah (bukan pemegang IUP) [HAL 29-36]. Majelis Hakim mengutip Pasal 163 HIR yang membebani pembuktian pada pihak yang mendalilkan hak atau perbuatan, menandai awal pertimbangan pembuktian atas klaim saling bertentangan mengenai siapa yang mengajukan IMB dan keberadaan TERGUGAT I pada saat penerbitan izin [HAL 45-46].\n\nMajelis Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah putus dengan adanya pembatalan MOU kerjasama berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan Mahkamah Agung [HAL 46]. PENGGUGAT membuktikan bahwa nama TERGUGAT I tidak tercantum dalam dokumen pendirian perusahaan, izin usaha pertambangan, maupun perjanjian kerjasama dengan TERGUGAT II [HAL 47]. Sebaliknya, TERGUGAT I membuktikan melalui bukti TI-48 hingga TI-70 bahwa ia adalah karyawan TERGUGAT II, namun juga membuktikan melalui bukti TI-12 hingga TI-47 bahwa ia tidak berada di Palangkaraya pada saat permohonan IMB diajukan (9 Juli 2013) dan saat IMB diterbitkan (12 Juli 2013) [HAL 47]. Majelis Hakim menerima bahwa TERGUGAT I terbukti bekerja pada TERGUGAT II, sehingga dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I tidak pernah bekerja di sana ditolak [HAL 48]. Namun, Majelis Hakim tidak serta merta menerima bantahan TERGUGAT I bahwa ia tidak pernah memohonkan IMB hanya karena tidak berada di Palangkaraya, mengingat permohonan IMB dapat dikuasakan kepada orang lain, dan yang jelas IMB tersebut tertulis atas nama TERGUGAT I [HAL 48].\n\nMajelis Hakim menyatakan bahwa walaupun TERGUGAT I bekerja pada TERGUGAT II, hal tersebut tidak membenarkannya mengajukan permohonan IMB di lahan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki PENGGUGAT karena tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I [HAL 48]. Penerbitan IMB yang tidak dimintakan oleh pemilik lahan atau penguasa lahan dianggap merugikan pemilik tersebut dan merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 48]. Terkait TERGUGAT II, gugatan ditolak karena tidak terbukti ada perannya dalam perkara ini [HAL 48]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian, menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menyatakan tidak sah IMB Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 atas nama Fennie Darmawan [HAL 49]. Gugatan ganti rugi ditolak karena tidak dirinci secara jelas, dan uang paksa ditolak karena tidak ada prestasi yang harus dilakukan TERGUGAT I berdasarkan putusan ini [HAL 48]. TERGUGAT I dihukum membayar ongkos perkara sejumlah Rp4.540.000,- [HAL 49-50]." + }, + "read": { + "input_chars": 4255, + "frame": "P.T. Tuah Globe Mining menggugat Fennie Darmawan dan P.T. Kutama Mining Indonesia atas perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 atas nama Fennie Darmawan untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara penggugat. Penggugat menuntut pernyataan tidak sahnya IMB, ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000, dan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat II telah memutus hubungan hukum kerjasama berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan Mahkamah Agung.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Fennie Darmawan tidak tercantum dalam dokumen pendirian perusahaan, izin usaha pertambangan, maupun perjanjian kerjasama dengan P.T. Kutama Mining Indonesia.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fennie Darmawan terbukti bekerja sebagai karyawan P.T. Kutama Mining Indonesia.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fennie Darmawan tidak berada di Palangkaraya pada tanggal 9 Juli 2013 saat permohonan IMB diajukan dan pada tanggal 12 Juli 2013 saat IMB diterbitkan.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "IMB Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 diterbitkan atas nama Fennie Darmawan untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara yang dimiliki P.T. Tuah Globe Mining.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada hubungan hukum antara P.T. Tuah Globe Mining dan Fennie Darmawan yang membenarkan Fennie Darmawan mengajukan permohonan IMB di lahan Izin Usaha Pertambangan milik P.T. Tuah Globe Mining.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan IMB diterbitkan dengan keterangan palsu dan merugikan penggugat karena mengurangi lahan serta mengganggu desain pertambangan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan ganti rugi ditolak karena tidak dirinci secara jelas.", + "page": 48, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan uang paksa ditolak karena tidak ada prestasi yang harus dilakukan Tergugat I berdasarkan putusan.", + "page": 48, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan terhadap P.T. Kutama Mining Indonesia ditolak karena tidak terbukti ada perannya dalam perkara.", + "page": 48, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "P.T. Tuah Globe Mining menggugat Fennie Darmawan dan P.T. Kutama Mining Indonesia atas perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 atas nama Fennie Darmawan untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara penggugat. Majelis Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat II telah putus, serta tidak ada hubungan hukum antara penggugat dan Fennie Darmawan. Meskipun Fennie Darmawan terbukti bekerja pada P.T. Kutama Mining Indonesia, ia tidak berada di Palangkaraya saat permohonan dan penerbitan IMB. Namun, karena IMB tersebut tertulis atas nama Fennie Darmawan dan diterbitkan di lahan milik penggugat tanpa hubungan hukum, Majelis Hakim menyatakan Fennie Darmawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan IMB tersebut tidak sah. Gugatan terhadap P.T. Kutama Mining Indonesia ditolak karena tidak terbukti perannya, sementara gugatan ganti rugi dan uang paksa ditolak karena alasan ketidaktepatan rincian dan tidak adanya prestasi yang harus dilakukan. Fennie Darmawan dihukum membayar ongkos perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "P.T. Tuah Globe Mining menggugat Fennie Darmawan dan P.T. Kutama Mining Indonesia atas perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 atas nama Fennie Darmawan untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara penggugat. Majelis Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat II telah putus, serta tidak ada hubungan hukum antara penggugat dan Fennie Darmawan. Meskipun Fennie Darmawan terbukti bekerja pada P.T. Kutama Mining Indonesia, ia tidak berada di Palangkaraya saat permohonan dan penerbitan IMB. Namun, karena IMB tersebut tertulis atas nama Fennie Darmawan dan diterbitkan di lahan milik penggugat tanpa hubungan hukum, Majelis Hakim menyatakan Fennie Darmawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan IMB tersebut tidak sah. Gugatan terhadap P.T. Kutama Mining Indonesia ditolak karena tidak terbukti perannya, sementara gugatan ganti rugi dan uang paksa ditolak karena alasan ketidaktepatan rincian dan tidak adanya prestasi yang harus dilakukan. Fennie Darmawan dihukum membayar ongkos perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat II telah memutus hubungan hukum kerjasama berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan Mahkamah Agung.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Fennie Darmawan tidak tercantum dalam dokumen pendirian perusahaan, izin usaha pertambangan, maupun perjanjian kerjasama dengan P.T. Kutama Mining Indonesia.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fennie Darmawan terbukti bekerja sebagai karyawan P.T. Kutama Mining Indonesia.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fennie Darmawan tidak berada di Palangkaraya pada tanggal 9 Juli 2013 saat permohonan IMB diajukan dan pada tanggal 12 Juli 2013 saat IMB diterbitkan.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "IMB Nomor 503.2/06/KEC-KPHL.2013 tanggal 12 Juli 2013 diterbitkan atas nama Fennie Darmawan untuk bangunan camp di lokasi tambang batubara yang dimiliki P.T. Tuah Globe Mining.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada hubungan hukum antara P.T. Tuah Globe Mining dan Fennie Darmawan yang membenarkan Fennie Darmawan mengajukan permohonan IMB di lahan Izin Usaha Pertambangan milik P.T. Tuah Globe Mining.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan IMB diterbitkan dengan keterangan palsu dan merugikan penggugat karena mengurangi lahan serta mengganggu desain pertambangan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan ganti rugi ditolak karena tidak dirinci secara jelas.", + "page": 48, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan uang paksa ditolak karena tidak ada prestasi yang harus dilakukan Tergugat I berdasarkan putusan.", + "page": 48, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan terhadap P.T. Kutama Mining Indonesia ditolak karena tidak terbukti ada perannya dalam perkara.", + "page": 48, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa izin bangunan atas nama saya yang diterbitkan di lahan perusahaan tanpa hubungan hukum dianggap perbuatan melawan hukum?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21267, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum substantif untuk gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertimbangan hakim, perbuatan TERGUGAT I (mengajukan IMB di lahan PENGGUGAT tanpa hubungan hukum) secara eksplisit dikualifikasikan sebagai 'perbuatan melawan hukum' yang merugikan PENGGUGAT, dan amar putusan mengabulkan gugatan berdasarkan Pasal 1365. Pasal ini menjawab inti pertanyaan mengenai mengapa tindakan tersebut dianggap melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mengenai pengakuan di hadapan hakim sebagai alat bukti sempurna. Fakta dalam perkara tidak menunjukkan adanya pengakuan dari TERGUGAT I di hadapan hakim yang memenuhi syarat pasal ini; sebaliknya, TERGUGAT I membantah dalil PENGGUGAT. Pasal ini tidak mengatur substansi perbuatan melawan hukum atau akibat hukum dari penerbitan IMB, sehingga tidak relevan untuk menjawab pertanyaan substantif." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 52519, + "completion_tokens": 2984 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_928_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_928_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2481046aaa3a42d4ec1afc48662bc6b52868c4a4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_928_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,106 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_928_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 93.919, + "query": 5.082, + "relevance": 21.573, + "total": 120.605 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 19513, + "marked_chars": 19569 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 19569, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan agama dan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena adanya kesalahan pencatatan. Pemohon meminta pengadilan memberikan izin untuk mengubah agama dari Islam menjadi Kristen dan status perkawinan dari Menikah menjadi Belum Menikah. Permohonan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan agama dari Islam menjadi Kristen dan status perkawinan dari Menikah menjadi Belum Menikah pada KTP dan KK.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di Kelurahan Tegal-Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Domisili Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan agama dan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena adanya kesalahan pencatatan, yaitu mengubah agama dari Islam menjadi Kristen dan status perkawinan dari Menikah menjadi Belum Menikah. Pemohon berdomisili di wilayah Kelurahan Tegal-Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa domisili Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Akibatnya, permohonan ditolak karena ketidakberwenangan pengadilan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan agama dan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena adanya kesalahan pencatatan, yaitu mengubah agama dari Islam menjadi Kristen dan status perkawinan dari Menikah menjadi Belum Menikah. Pemohon berdomisili di wilayah Kelurahan Tegal-Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa domisili Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Akibatnya, permohonan ditolak karena ketidakberwenangan pengadilan.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan agama dari Islam menjadi Kristen dan status perkawinan dari Menikah menjadi Belum Menikah pada KTP dan KK.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di Kelurahan Tegal-Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Domisili Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya tinggal di Jakarta Barat tapi diminta urus perubahan agama dan status nikah di KTP ke Tangerang, kenapa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10457, + "candidates": [ + "Pasal 11 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 11 KUHPerdata", + "text": "Pasal 11: Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depan atau menambahkan nama depan pada namanya, tanpa izin Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu, setelah mendengar jawaban Kejaksaan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 11 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini secara substantif mengatur syarat dan kewenangan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon untuk memberikan izin perubahan nama (yang dalam konteks praktik hukum Indonesia sering dikaitkan dengan perubahan identitas diri termasuk agama/status dalam permohonan serupa). Putusan secara eksplisit mengutip Pasal 11 sebagai dasar hukum yang memerlukan izin Pengadilan Negeri tempat tinggal, yang menjadi inti dari pertanyaan mengenai kewenangan pengadilan (Jakarta Barat vs Tangerang) dalam proses perubahan data kependudukan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 11 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10219, + "completion_tokens": 640 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_929_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_929_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c5220d47d105fbb5d2adf3e5d821e849afa270cd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_929_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,248 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_929_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 207.976, + "query": 4.449, + "relevance": 54.92, + "total": 267.374 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28004, + "marked_chars": 28085 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28085, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG], Tergugat II [NAMA_ORANG], dan Tergugat III [NAMA_ORANG] atas dugaan wanprestasi terkait pengembalian dana pinjaman sebesar Rp170.000.000,- beserta bunga dan ganti rugi. Gugatan ini diajukan karena para Tergugat tidak mengembalikan dana yang telah ditransfer oleh Penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan gugur karena Penggugat tidak serius melanjutkan persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat didalilkan mengenal Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim sebagai pemilik PT. Arta Prima Karya.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 30 April 2022 dengan jaminan cek BRI.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 1 Mei 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,- ke rekening Tergugat II pada tanggal 2 Mei 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 6 Mei 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 10 Mei 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 22 Mei 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,- ke rekening Tergugat I pada tanggal 23 Mei 2022.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat didalilkan memberikan jaminan cek BNI dan sertifikat tanah kepada Penggugat pada sekitar tanggal 30 Mei 2022.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan menerima total dana sebesar Rp170.000.000,- yang ditransfer ke rekening para Tergugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Cek BRI yang dijanjikan sebagai jaminan didalilkan tidak bisa dicairkan karena dana tidak mencukupi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mengirimkan surat somasi kepada para Tergugat pada tanggal 6 September 2022 tanpa mendapatkan jawaban.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan pada tanggal 26 Januari 2023 untuk pemanggilan Tergugat I melalui surat kabar.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2023 dan tanggal 16 Februari 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara untuk pemanggilan melalui surat kabar sesuai batas waktu yang ditentukan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur karena dianggap tidak serius melanjutkan persidangan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG], Tergugat II [NAMA_ORANG], dan Tergugat III [NAMA_ORANG] dengan dalih wanprestasi atas pengembalian dana pinjaman sebesar Rp170.000.000,- yang didalilkan telah ditransfer ke rekening para Tergugat antara April hingga Mei 2022, disertai klaim janji bunga dan jaminan cek serta sertifikat tanah yang kemudian tidak dapat dicairkan. Gugatan ini tidak diperiksa di tingkat pokok perkara karena Penggugat tidak hadir dalam beberapa persidangan dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran panjar biaya untuk pemanggilan Tergugat I melalui surat kabar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan gugur dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG], Tergugat II [NAMA_ORANG], dan Tergugat III [NAMA_ORANG] dengan dalih wanprestasi atas pengembalian dana pinjaman sebesar Rp170.000.000,- yang didalilkan telah ditransfer ke rekening para Tergugat antara April hingga Mei 2022, disertai klaim janji bunga dan jaminan cek serta sertifikat tanah yang kemudian tidak dapat dicairkan. Gugatan ini tidak diperiksa di tingkat pokok perkara karena Penggugat tidak hadir dalam beberapa persidangan dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran panjar biaya untuk pemanggilan Tergugat I melalui surat kabar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan gugur dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat didalilkan mengenal Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim sebagai pemilik PT. Arta Prima Karya.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 30 April 2022 dengan jaminan cek BRI.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 1 Mei 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,- ke rekening Tergugat II pada tanggal 2 Mei 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 6 Mei 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp15.000.000,- ke rekening Tergugat III pada tanggal 10 Mei 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 22 Mei 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,- ke rekening Tergugat I pada tanggal 23 Mei 2022.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat didalilkan memberikan jaminan cek BNI dan sertifikat tanah kepada Penggugat pada sekitar tanggal 30 Mei 2022.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan menerima total dana sebesar Rp170.000.000,- yang ditransfer ke rekening para Tergugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Cek BRI yang dijanjikan sebagai jaminan didalilkan tidak bisa dicairkan karena dana tidak mencukupi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan mengirimkan surat somasi kepada para Tergugat pada tanggal 6 September 2022 tanpa mendapatkan jawaban.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan pada tanggal 26 Januari 2023 untuk pemanggilan Tergugat I melalui surat kabar.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2023 dan tanggal 16 Februari 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara untuk pemanggilan melalui surat kabar sesuai batas waktu yang ditentukan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur karena dianggap tidak serius melanjutkan persidangan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah transfer uang ke beberapa orang dengan janji jaminan cek dan sertifikat tanah, tapi mereka tidak mau mengembalikan uangnya, apa bisa saya menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 28004, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'kealpaan' (wanprestasi) seorang debitur, termasuk melalui surat peringatan (somasi). Dalam pertanyaan, nasabah menuntut pengembalian uang karena janji tidak ditepati, yang merupakan inti dari sengketa wanprestasi. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menilai apakah debitur telah lalai sehingga dapat dituntut, sebagaimana didalilkan dalam gugatan pendukung." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, nasabah ingin menuntut pengembalian uang (kerugian materiil) akibat tidak dipenuhinya janji. Pasal ini memberikan kerangka hukum substantif untuk menuntut ganti rugi atas kegagalan pengembalian dana." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perhitungan bunga moratoir atas keterlambatan pembayaran uang. Dalam pertanyaan, nasabah menuntut pengembalian uang yang tertunda. Pasal ini relevan sebagai dasar hukum untuk menuntut tambahan kerugian berupa bunga atas keterlambatan pembayaran tersebut, yang merupakan bagian dari tuntutan ganti rugi dalam sengketa perdata." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18667, + "completion_tokens": 1750 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_92_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_92_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5a4a2d919000c09ad876fc3d059111c2bc775285 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_92_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_92_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 77, + "timings": { + "parse": 0.111, + "classify": 0.0, + "condense": 262.323, + "read": 79.14, + "query": 8.043, + "relevance": 26.168, + "total": 375.786 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 220466, + "marked_chars": 221150 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nD alam Eksepsi\n \n \n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat II ; \nDalam Pokok Perkara\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp2.490.000,00 (Dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024\noleh kami Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapto\nSupriyono, S.H.,M.H. dan Sutarno, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarat Barat Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 02 Februari 2023,\nPutusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 telah diupload\noleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik dengan dibantu oleh Wike\nRahmawati, S.H. dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat.\n Hakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\nHalaman 76 dari 77 Halaman Putusan Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 76\n\nhkama\nah" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134937, + "summary": "Mohammad Toha (Penggugat) menggugat Kapolda Metro Jaya (Tergugat I), Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Tergugat II), dan Kementerian Keuangan (Turut Tergugat) atas ganti kerugian akibat penangkapan dan penahanannya selama kurang lebih 261 hari [HAL 1-2]. Kronologi dimulai dari penangkapan Penggugat pada 26 Februari 2020 dan penahanan hingga 19 November 2020, yang bermula dari transaksi jual beli pulsa elektronik dengan Desar alias Erwin senilai Rp25.668.000, yang dianggap sebagai tindak pidana Pasal 480 KUHP jo UU ITE [HAL 4-6]. Penggugat dibebaskan oleh PN Jakarta Barat dalam perkara No. 994/Pid.B/2020 jo Putusan Kasasi MA No. 2377 K/Pid.Sus/2021 yang menyatakan Penggugat tidak terbukti bersalah [HAL 6-7]. Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp92.340.000,- (terdiri dari hilangnya honor ASN, TPP, dan pendapatan usaha pulsa) serta kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- [HAL 8-9]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi kewenangan (mengklaim gugatan harus diajukan dalam praperadilan berdasarkan Pasal 95 ayat 5 KUHAP), kadaluwarsa (gugatan diajukan lebih dari 3 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap), dan tidak berdasar hukum (tindakan aparat sesuai prosedur, tidak ada kekeliruan orang/hukum, dan putusan bebas tidak otomatis menimbulkan hak ganti rugi) [HAL 10-25]. Tergugat II juga membantah dengan eksepsi kurang pihak (Desar tidak dilibatkan), kadaluwarsa, obscur libel (gugatan menyebut perbuatan melawan hukum namun dasar hukumnya KUHAP dan tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata), serta menyangkal adanya perbuatan melawan hukum karena penuntutan dan kasasi adalah wewenang jaksa sesuai KUHAP [HAL 26-48]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 87713, + "summary": "Mohammad Toha (Penggugat) menggugat Kapolda Metro Jaya (Tergugat I), Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Tergugat II), dan Kementerian Keuangan (Turut Tergugat) atas ganti kerugian akibat penangkapan dan penahanannya selama kurang lebih 261 hari [HAL 1-2]. Kronologi dimulai dari penangkapan Penggugat pada 26 Februari 2020 dan penahanan hingga 19 November 2020, yang bermula dari transaksi jual beli pulsa elektronik dengan Desar alias Erwin senilai Rp25.668.000, yang dianggap sebagai tindak pidana Pasal 480 KUHP jo UU ITE [HAL 4-6]. Penggugat dibebaskan oleh PN Jakarta Barat dalam perkara No. 994/Pid.B/2020 jo Putusan Kasasi MA No. 2377 K/Pid.Sus/2021 yang menyatakan Penggugat tidak terbukti bersalah [HAL 6-7]. Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp92.340.000,- (terdiri dari hilangnya honor ASN, TPP, dan pendapatan usaha pulsa) serta kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- [HAL 8-9]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi kewenangan (mengklaim gugatan harus diajukan dalam praperadilan berdasarkan Pasal 95 ayat 5 KUHAP), kadaluwarsa (gugatan diajukan lebih dari 3 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap), dan tidak berdasar hukum (tindakan aparat sesuai prosedur, tidak ada kekeliruan orang/hukum, dan putusan bebas tidak otomatis menimbulkan hak ganti rugi) [HAL 10-25]. Tergugat II juga membantah dengan eksepsi kurang pihak (Desar tidak dilibatkan), kadaluwarsa, obscur libel (gugatan menyebut perbuatan melawan hukum namun dasar hukumnya KUHAP dan tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata), serta menyangkal adanya perbuatan melawan hukum karena penuntutan dan kasasi adalah wewenang jaksa sesuai KUHAP [HAL 26-48]. Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada Petitum Gugatan angka 3 dengan menyatakan bahwa Penggugat mempersamakan kedudukan Tergugat dengan Turut Tergugat tanpa dalil perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat, yang bertentangan dengan teori hukum acara perdata di mana Turut Tergugat hanya dimohonkan tunduk pada putusan Hakim [HAL 49]. Tergugat II membantah bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam Petitum tidak ada pihak yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga melanggar asas Ultra Petita Partium dan Asas Hakim Bersifat Pasif [HAL 50]. Tergugat II membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu tidak ada perbuatan melanggar hukum (penahanan dan kasasi adalah tugas wewenang Penuntut Umum sesuai Pasal 14 dan 21 ayat 4 KUHAP), tidak ada kerugian yang timbul dari perbuatan Tergugat II, tidak ada kesalahan (penuntutan berlandaskan prosedur dan minimal dua alat bukti Pasal 183 KUHAP), serta tidak ada hubungan sebab akibat [HAL 51-52]. Turut Tergugat menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi karena ketidakhadiran tanpa alasan sah, sehingga gugatan seharusnya tidak dapat diterima [HAL 53-55]. Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi Penggugat salah mengajukan upaya hukum karena tuntutan ganti rugi seharusnya melalui sidang Praperadilan berdasarkan Pasal 95 KUHAP [HAL 56]. Turut Tergugat mengajukan eksepsi tuntutan ganti rugi daluarsa karena gugatan didaftarkan pada 2 Februari 2023, melebihi jangka waktu 3 bulan sejak putusan kasasi diketahui pada September 2021 [HAL 57]. Turut Tergugat menolak dalil bahwa putusan bebas otomatis memberikan hak ganti rugi, karena Pasal 95 KUHAP mensyaratkan adanya kekeliruan orang/hukum atau tindakan tanpa alasan undang-undang, yang tidak terbukti dalam putusan bebas Penggugat [HAL 58-63]. Turut Tergugat menyatakan tuntutan ganti rugi tidak berdasar hukum karena perhitungan kerugian materiil tidak riil dan melebihi batas maksimal ganti rugi Rp100.000.000,- sesuai Pasal 9 PP No. 92/2015 [HAL 64-68]. Turut Tergugat menegaskan bahwa pembayaran ganti rugi harus mengacu pada mekanisme penganggaran APBN, sehingga kewenangan Menteri Keuangan hanya sebagai Bendahara Umum Negara, bukan pihak yang langsung membayar [HAL 69-72]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat I karena eksepsi tersebut lebih kepada persyaratan pengajuan ganti rugi, bukan kewenangan mengadili [HAL 73]. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel Tergugat II karena gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas perbuatan Para Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam posita maupun petitum, sehingga gugatan dinyatakan kabur [HAL 74-75]. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.490.000,- [HAL 76-77]." + } + ], + "final_summary": "Mohammad Toha (Penggugat) menggugat Kapolda Metro Jaya (Tergugat I), Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Tergugat II), dan Kementerian Keuangan (Turut Tergugat) atas ganti kerugian akibat penangkapan dan penahanannya selama kurang lebih 261 hari [HAL 1-2]. Kronologi dimulai dari penangkapan Penggugat pada 26 Februari 2020 dan penahanan hingga 19 November 2020, yang bermula dari transaksi jual beli pulsa elektronik dengan Desar alias Erwin senilai Rp25.668.000, yang dianggap sebagai tindak pidana Pasal 480 KUHP jo UU ITE [HAL 4-6]. Penggugat dibebaskan oleh PN Jakarta Barat dalam perkara No. 994/Pid.B/2020 jo Putusan Kasasi MA No. 2377 K/Pid.Sus/2021 yang menyatakan Penggugat tidak terbukti bersalah [HAL 6-7]. Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp92.340.000,- (terdiri dari hilangnya honor ASN, TPP, dan pendapatan usaha pulsa) serta kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- [HAL 8-9]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi kewenangan (mengklaim gugatan harus diajukan dalam praperadilan berdasarkan Pasal 95 ayat 5 KUHAP), kadaluwarsa (gugatan diajukan lebih dari 3 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap), dan tidak berdasar hukum (tindakan aparat sesuai prosedur, tidak ada kekeliruan orang/hukum, dan putusan bebas tidak otomatis menimbulkan hak ganti rugi) [HAL 10-25]. Tergugat II juga membantah dengan eksepsi kurang pihak (Desar tidak dilibatkan), kadaluwarsa, obscur libel (gugatan menyebut perbuatan melawan hukum namun dasar hukumnya KUHAP dan tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata), serta menyangkal adanya perbuatan melawan hukum karena penuntutan dan kasasi adalah wewenang jaksa sesuai KUHAP [HAL 26-48]. Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada Petitum Gugatan angka 3 dengan menyatakan bahwa Penggugat mempersamakan kedudukan Tergugat dengan Turut Tergugat tanpa dalil perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat, yang bertentangan dengan teori hukum acara perdata di mana Turut Tergugat hanya dimohonkan tunduk pada putusan Hakim [HAL 49]. Tergugat II membantah bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam Petitum tidak ada pihak yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga melanggar asas Ultra Petita Partium dan Asas Hakim Bersifat Pasif [HAL 50]. Tergugat II membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu tidak ada perbuatan melanggar hukum (penahanan dan kasasi adalah tugas wewenang Penuntut Umum sesuai Pasal 14 dan 21 ayat 4 KUHAP), tidak ada kerugian yang timbul dari perbuatan Tergugat II, tidak ada kesalahan (penuntutan berlandaskan prosedur dan minimal dua alat bukti Pasal 183 KUHAP), serta tidak ada hubungan sebab akibat [HAL 51-52]. Turut Tergugat menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi karena ketidakhadiran tanpa alasan sah, sehingga gugatan seharusnya tidak dapat diterima [HAL 53-55]. Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi Penggugat salah mengajukan upaya hukum karena tuntutan ganti rugi seharusnya melalui sidang Praperadilan berdasarkan Pasal 95 KUHAP [HAL 56]. Turut Tergugat mengajukan eksepsi tuntutan ganti rugi daluarsa karena gugatan didaftarkan pada 2 Februari 2023, melebihi jangka waktu 3 bulan sejak putusan kasasi diketahui pada September 2021 [HAL 57]. Turut Tergugat menolak dalil bahwa putusan bebas otomatis memberikan hak ganti rugi, karena Pasal 95 KUHAP mensyaratkan adanya kekeliruan orang/hukum atau tindakan tanpa alasan undang-undang, yang tidak terbukti dalam putusan bebas Penggugat [HAL 58-63]. Turut Tergugat menyatakan tuntutan ganti rugi tidak berdasar hukum karena perhitungan kerugian materiil tidak riil dan melebihi batas maksimal ganti rugi Rp100.000.000,- sesuai Pasal 9 PP No. 92/2015 [HAL 64-68]. Turut Tergugat menegaskan bahwa pembayaran ganti rugi harus mengacu pada mekanisme penganggaran APBN, sehingga kewenangan Menteri Keuangan hanya sebagai Bendahara Umum Negara, bukan pihak yang langsung membayar [HAL 69-72]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat I karena eksepsi tersebut lebih kepada persyaratan pengajuan ganti rugi, bukan kewenangan mengadili [HAL 73]. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel Tergugat II karena gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas perbuatan Para Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam posita maupun petitum, sehingga gugatan dinyatakan kabur [HAL 74-75]. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.490.000,- [HAL 76-77]." + }, + "read": { + "input_chars": 4602, + "frame": "Mohammad Toha menggugat Kapolda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kementerian Keuangan atas ganti rugi akibat penahanan yang dialami selama kurang lebih 261 hari. Gugatan ini didasarkan pada klaim bahwa penangkapan dan penahanan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp92.340.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,-.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat ditangkap pada 26 Februari 2020 dan ditahan hingga 19 November 2020 terkait transaksi jual beli pulsa elektronik.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dibebaskan dalam putusan pengadilan yang menyatakan tidak terbukti bersalah.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kewenangan, kadaluwarsa, dan tidak berdasar hukum.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kurang pihak, kadaluwarsa, obscur libel, dan menyangkal adanya perbuatan melawan hukum.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat membantah dalil gugatan dan mengajukan eksepsi salah mengajukan upaya hukum, kadaluwarsa, serta menyangkal dasar hukum tuntutan ganti rugi.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat II karena gugatan tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.", + "page": 76, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Mohammad Toha mengajukan gugatan perdata terhadap Kapolda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kementerian Keuangan untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil akibat penahanan yang dialaminya selama kurang lebih 261 hari. Penggugat berdalil bahwa penahanan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, meskipun sebelumnya ia dibebaskan dalam putusan pengadilan pidana. Para Tergugat membantah gugatan tersebut dengan berbagai eksepsi, termasuk kewenangan, kadaluwarsa, dan ketidakhadiran unsur perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I, namun mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat II karena gugatan tidak menguraikan secara jelas dan tegas perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Mohammad Toha mengajukan gugatan perdata terhadap Kapolda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kementerian Keuangan untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil akibat penahanan yang dialaminya selama kurang lebih 261 hari. Penggugat berdalil bahwa penahanan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, meskipun sebelumnya ia dibebaskan dalam putusan pengadilan pidana. Para Tergugat membantah gugatan tersebut dengan berbagai eksepsi, termasuk kewenangan, kadaluwarsa, dan ketidakhadiran unsur perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I, namun mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat II karena gugatan tidak menguraikan secara jelas dan tegas perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat ditangkap pada 26 Februari 2020 dan ditahan hingga 19 November 2020 terkait transaksi jual beli pulsa elektronik.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dibebaskan dalam putusan pengadilan yang menyatakan tidak terbukti bersalah.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kewenangan, kadaluwarsa, dan tidak berdasar hukum.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kurang pihak, kadaluwarsa, obscur libel, dan menyangkal adanya perbuatan melawan hukum.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat membantah dalil gugatan dan mengajukan eksepsi salah mengajukan upaya hukum, kadaluwarsa, serta menyangkal dasar hukum tuntutan ganti rugi.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat II karena gugatan tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.", + "page": 76, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ditahan lebih dari 8 bulan lalu padahal sudah dibebaskan, tapi saat saya minta ganti rugi malah ditolak, kenapa ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11489, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur hak istri dalam perkara pemisahan harta benda perkawinan. Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa ganti rugi akibat penahanan atau perbuatan melawan hukum, sehingga tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum substantif untuk gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti pertanyaan. Penggugat menuntut ganti rugi karena penahanan yang dianggap melanggar hukum dan merugikan, yang secara langsung diuji berdasarkan unsur-unsur Pasal 1365 (perbuatan melanggar hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan sebab-akibat), meskipun gugatan ditolak karena alasan formil (obscur libel)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 67392, + "completion_tokens": 2666 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_930_Pdt.Bth_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_930_Pdt.Bth_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..14b38b4007eea3efecbe178be25ed96f6a641e88 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_930_Pdt.Bth_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_930_Pdt.Bth_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 145.856, + "query": 3.649, + "relevance": 32.064, + "total": 181.611 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 75737, + "marked_chars": 75944 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;\n2.\nMenghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah\nRp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, oleh\nkami : DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Tornado\nEdmawan, S.H.,M.H., dan Sri Hartati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka\nuntuk umum, oleh Hakim Ketua sidang, dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama,\ndibantu oleh Mangaranap Simamora, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri\noleh Kuasa Terlawan I, Kuasa Terlawan II dan Kuasa Turut Terlawan tanpa dihadiri\nKuasa Pelawan;\nHakim-Hakim Anggota, \n Hakim Ketua,\nTornado Edmawan, S.H.,M.H. DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H.\nHalaman 23 Putusan Nomor 930/Pdt.Bth/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 23\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agun" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 75944, + "frame": "Pelawan (debitur) menggugat Terlawan I (pemenang lelang), Terlawan II (kreditor/pemegang hak tanggungan), dan Turut Terlawan (lelang) terkait eksekusi hak tanggungan melalui lelang atas objek jaminan tanah dan bangunan. Pelawan meminta pengadilan menyatakan lelang tersebut batal, menyatakan para terlawan melakukan perbuatan melawan hukum, serta memerintahkan pengembalian sisa hasil lelang dan pembayaran ganti rugi immateril. Gugatan ini akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena Pelawan tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan saksi setelah dipanggil secara sah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pelawan dan Terlawan II menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan hak tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan DR. Makaliwe III No.49/51, Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan II menerbitkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Pelawan terkait tunggakan pembayaran hutang.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan tidak merespons surat peringatan tersebut dan tidak melakukan pembayaran hutang.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan II mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Turut Terlawan berdasarkan kewenangan parate executie.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan menetapkan hari dan tanggal lelang serta melakukan pengumuman lelang kepada umum.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan menerima pemberitahuan penetapan hari dan tanggal lelang dari Terlawan II.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Lelang eksekusi atas objek jaminan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020 dan dinyatakan laku terjual.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan I menjadi pemenang lelang atas objek tersebut.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan saksi setelah dipanggil secara sah berturut-turut.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pelawan, sebagai debitur, menggugat Terlawan I, Terlawan II, dan Turut Terlawan karena menganggap eksekusi hak tanggungan melalui lelang atas objek jaminan tanah dan bangunan dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa persetujuan tertulis, dan dengan nilai lelang yang rendah. Pelawan mendalilkan bahwa Terlawan II tidak memberikan kesempatan restrukturisasi dan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga meminta pengadilan menyatakan lelang batal, para terlawan melakukan perbuatan melawan hukum, serta memerintahkan pengembalian sisa hasil lelang dan pembayaran ganti rugi immateril. Namun, selama proses persidangan, Pelawan tidak hadir dalam pemeriksaan saksi meskipun telah dipanggil secara sah berulang kali. Majelis Hakim kemudian menetapkan bahwa ketidakhadiran Pelawan tersebut menunjukkan ketidaksiapan berperkara, sehingga gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pelawan, sebagai debitur, menggugat Terlawan I, Terlawan II, dan Turut Terlawan karena menganggap eksekusi hak tanggungan melalui lelang atas objek jaminan tanah dan bangunan dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa persetujuan tertulis, dan dengan nilai lelang yang rendah. Pelawan mendalilkan bahwa Terlawan II tidak memberikan kesempatan restrukturisasi dan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga meminta pengadilan menyatakan lelang batal, para terlawan melakukan perbuatan melawan hukum, serta memerintahkan pengembalian sisa hasil lelang dan pembayaran ganti rugi immateril. Namun, selama proses persidangan, Pelawan tidak hadir dalam pemeriksaan saksi meskipun telah dipanggil secara sah berulang kali. Majelis Hakim kemudian menetapkan bahwa ketidakhadiran Pelawan tersebut menunjukkan ketidaksiapan berperkara, sehingga gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pelawan dan Terlawan II menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan hak tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan DR. Makaliwe III No.49/51, Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan II menerbitkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Pelawan terkait tunggakan pembayaran hutang.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan tidak merespons surat peringatan tersebut dan tidak melakukan pembayaran hutang.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan II mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Turut Terlawan berdasarkan kewenangan parate executie.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan menetapkan hari dan tanggal lelang serta melakukan pengumuman lelang kepada umum.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan menerima pemberitahuan penetapan hari dan tanggal lelang dari Terlawan II.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Lelang eksekusi atas objek jaminan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020 dan dinyatakan laku terjual.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan I menjadi pemenang lelang atas objek tersebut.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan saksi setelah dipanggil secara sah berturut-turut.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak padahal saya merasa lelang tanah jaminan utang saya dilakukan tergesa-gesa dan tanpa restukturisasi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 75737, + "candidates": [ + "Pasal 619 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 619 KUHPerdata", + "text": "Pasal 619: Kepada yang memperoleh barang tidak boleh diberikan akta pemindahtanganan atau akta pemisahan tanpa kuasa khusus dari pihak yang memindahtangankan barang atau pihak yang ikut berhak, baik dalam akta sendiri, maupun dalam akta otentik lain yang kemudian dibuat dan yang harus diumumkan, juga pada waktu dan dengan cara seperti yang diatur dalam pengumuman akta pemindahtanganan atau pemisahan tersebut. Tanpa kuasa demikian, penyimpan hipotek harus menolak pengumuman tersebut. Semua pengumuman yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal, tanpa mengurangi tanggung jawab pegawai yang telah memberikan salinan akta tersebut tanpa kuasa yang diperlukan, dan tanggung jawab penyimpan hipotek yang melakukan pengumuman tanpa kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 619 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena secara substantif menjadi dasar dalil Pelawan dalam gugatan. Pelawan secara eksplisit mengutip Pasal 619 untuk membantah keabsahan lelang dengan alasan tidak adanya kuasa khusus dari debitur (Pelawan) untuk memindahtangankan barang. Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena alasan prosedural (Pelawan tidak hadir), teks pasal ini merupakan kerangka hukum yang sungguh-sungguh didalilkan dan diuji oleh pihak Pelawan untuk menjawab pertanyaan mengenai keabsahan proses lelang yang dianggap tergesa-gesa/tanpa persetujuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena mengatur teori perbuatan melawan hukum yang menjadi inti sengketa. Pelawan menggunakan Pasal 1365 untuk menuduh kreditor melakukan tindakan sewenang-wenang (lelang tergesa-gesa tanpa restukturisasi) yang menyebabkan kerugian, baik materiil maupun immateriil. Pasal ini menjadi dasar tuntutan ganti rugi dan penilaian apakah tindakan eksekusi tersebut melanggar hukum, sehingga memiliki hubungan substantif langsung dengan pertanyaan mengenai alasan penolakan gugatan terkait keabsahan lelang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 619 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 43855, + "completion_tokens": 1177 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_932_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_932_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..198c5827c682f5849c4c6e2637eef64bc81be512 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_932_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_932_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 50, + "timings": { + "parse": 0.073, + "classify": 0.0, + "condense": 353.37, + "read": 151.111, + "query": 6.995, + "relevance": 66.309, + "total": 577.858 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 148504, + "marked_chars": 148945 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI:\nDALAM EKSEPSI:\n\nMenolak eksepsi para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n\nMenyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima\n(niet ontvankelijke verklaard);\nDALAM REKONVENSI:\n\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat\nKonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);\nHalaman 48 dari 50 Halaman Putusan No. 932/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 48\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:\n\nMenghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk\nmembayar biaya perkara sejumlah Rp.5. 630.000,- ( lima juta enam\nratus tiga puluh ribu rupiah ) \nDemikian diputuskan dalam sidang rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh\nkami, A. Asgari Mandala Dewa, SH sebagai Hakim Ketua,\nYulisar, SH.MH., dan Lindawaty Simanihuruk, SH.MH., masing-masing sebagai\nHakim Angg" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134982, + "summary": "[HAL 1-6] AMIH (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menggugat MASNIH ROSMAYANTI dkk (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat serta PPAT Bernat Pahlawan Silitonga (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum. AMIH, sebagai ahli waris Alm. Sarim Bin Ramin, dalil memiliki tanah persil No.117 Blok S II Kohir No.C.3112 seluas ±150 m2 di Jalan Raya Kapuk Gg. Aki No.73, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 9 Juni 2017 [HAL 2-3]. AMIH mendalilkan tanah miliknya secara keliru terkena eksekusi pengosongan atas tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin (orang tua Tergugat) yang dikuasai Tergugat [HAL 3-4]. AMIH menuntut pernyataan sah kepemilikannya, pengosongan tanah, pembayaran kerugian materil Rp 5.110.400.000,- dan immateril Rp 3.000.000.000,- total Rp 8.110.400.000,-, serta uang paksa [HAL 5-6].\n\n[HAL 7-19] Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscuur libel, serta gugatan rekonvensi. Tergugat berdalil gugatan AMIH telah diputus dalam perkara berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jkt.Brt No. 021/2012, PT DKI No. 05/2013, MA No. 1904/2014, PK No. 305/2019, dan PN Jkt.Brt No. 108/2017) yang menyatakan tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 adalah milik sah Tergugat sebagai ahli waris Alm. Saini Binti Ramin [HAL 7-14]. Tergugat mendalilkan eksekusi pengosongan tanggal 21 September 2022 adalah sah berdasarkan putusan tersebut dan konstatering [HAL 14-15]. Dalam rekonvensi, Tergugat menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah 3.570 m2, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh AMIH yang telah menguasai tanah tersebut sejak 2013 (membangun kontrakan), pembayaran kerugian materil Rp 300.000.000,- dan immateril Rp 1.000.000.000,- serta uang paksa [HAL 16-23].\n\n[HAL 24-34] AMIH mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-19) termasuk Akta Pembagian Hak Bersama, SPPT PBB atas nama Sarim, dan Surat Ukur, serta saksi Saiman Sahrul dan Iwang yang mendukung klaim kepemilikan AMIH atas tanah ±210 m2 di dalam hamparan tanah eksekusi [HAL 25-28]. Tergugat mengajukan bukti surat (T.I.II.III.IV-1 s.d. 22) termasuk Girik C 1989, putusan-putusan berkekuatan hukum tetap, penetapan eksekusi, konstatering, dan berita acara eksekusi, serta saksi Mardani dan Jam’an, S.H. yang mendukung kepemilikan Tergugat atas tanah 3.570 m2 dan riwayat sengketa serta pembatalan akta hibah [HAL 29-34].\n\n[HAL 35-45] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat (ne bis in idem, error in persona, obscuur libel) karena memerlukan pembuktian pokok perkara [HAL 35-38]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menemukan ketidakjelasan objek sengketa: bukti pajak (P-3, P-9, P-10, P-11) tidak membuktikan kepemilikan, dan batas tanah menurut Akta Pembagian Hak Bersama (P-6) tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat [HAL 41-43]. Terdapat perbedaan persil dan kelas tanah antara klaim AMIH (Persil 117, sawah) dengan tanah Tergugat (Persil 113, darat), serta ketidaksesuaian letak tanah yang dibagi dengan lokasi eksekusi [HAL 43-44]. Majelis Hakim menyatakan gugatan AMIH tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena tidak memenuhi syarat formil gugatan akibat ketidakjelasan objek [HAL 44]. Dokumen berakhir sebelum pertimbangan rekonvensi diuraikan secara tuntas dalam teks yang diberikan." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 15463, + "summary": "[HAL 1-6] AMIH (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menggugat MASNIH ROSMAYANTI dkk (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat serta PPAT Bernat Pahlawan Silitonga (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum. AMIH, sebagai ahli waris Alm. Sarim Bin Ramin, dalil memiliki tanah persil No.117 Blok S II Kohir No.C.3112 seluas ±150 m2 di Jalan Raya Kapuk Gg. Aki No.73, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 9 Juni 2017 [HAL 2-3]. AMIH mendalilkan tanah miliknya secara keliru terkena eksekusi pengosongan atas tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin (orang tua Tergugat) yang dikuasai Tergugat [HAL 3-4]. AMIH menuntut pernyataan sah kepemilikannya, pengosongan tanah, pembayaran kerugian materil Rp 5.110.400.000,- dan immateril Rp 3.000.000.000,- total Rp 8.110.400.000,-, serta uang paksa [HAL 5-6].\n\n[HAL 7-19] Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscuur libel, serta gugatan rekonvensi. Tergugat berdalil gugatan AMIH telah diputus dalam perkara berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jkt.Brt No. 021/2012, PT DKI No. 05/2013, MA No. 1904/2014, PK No. 305/2019, dan PN Jkt.Brt No. 108/2017) yang menyatakan tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 adalah milik sah Tergugat sebagai ahli waris Alm. Saini Binti Ramin [HAL 7-14]. Tergugat mendalilkan eksekusi pengosongan tanggal 21 September 2022 adalah sah berdasarkan putusan tersebut dan konstatering [HAL 14-15]. Dalam rekonvensi, Tergugat menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah 3.570 m2, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh AMIH yang telah menguasai tanah tersebut sejak 2013 (membangun kontrakan), pembayaran kerugian materil Rp 300.000.000,- dan immateril Rp 1.000.000.000,- serta uang paksa [HAL 16-23].\n\n[HAL 24-34] AMIH mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-19) termasuk Akta Pembagian Hak Bersama, SPPT PBB atas nama Sarim, dan Surat Ukur, serta saksi Saiman Sahrul dan Iwang yang mendukung klaim kepemilikan AMIH atas tanah ±210 m2 di dalam hamparan tanah eksekusi [HAL 25-28]. Tergugat mengajukan bukti surat (T.I.II.III.IV-1 s.d. 22) termasuk Girik C 1989, putusan-putusan berkekuatan hukum tetap, penetapan eksekusi, konstatering, dan berita acara eksekusi, serta saksi Mardani dan Jam’an, S.H. yang mendukung kepemilikan Tergugat atas tanah 3.570 m2 dan riwayat sengketa serta pembatalan akta hibah [HAL 29-34].\n\n[HAL 35-45] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat (ne bis in idem, error in persona, obscuur libel) karena memerlukan pembuktian pokok perkara [HAL 35-38]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menemukan ketidakjelasan objek sengketa: bukti pajak (P-3, P-9, P-10, P-11) tidak membuktikan kepemilikan, dan batas tanah menurut Akta Pembagian Hak Bersama (P-6) tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat [HAL 41-43]. Terdapat perbedaan persil dan kelas tanah antara klaim AMIH (Persil 117, sawah) dengan tanah Tergugat (Persil 113, darat), serta ketidaksesuaian letak tanah yang dibagi dengan lokasi eksekusi [HAL 43-44]. Majelis Hakim menyatakan gugatan AMIH tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena tidak memenuhi syarat formil gugatan akibat ketidakjelasan objek [HAL 44].\n\n[HAL 45-48] Majelis Hakim memeriksa gugatan rekonvensi Tergugat yang menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum AMIH yang menduduki tanah 3.570 m2 sejak 2013 hingga eksekusi 21 September 2022. AMIH membantah dalil tersebut, menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No.456/2017 dan tuduhan kerugian hanya akal-akalan [HAL 45-46]. Majelis Hakim menimbang bahwa status kepemilikan tanah 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jkt.Brt No. 021/Pdt.G/2012 s.d. MA No. 305 PK/Pdt/2019) [HAL 47]. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah objek sengketa dalam rekonvensi sudah kosong dan dikuasai penuh oleh Tergugat sejak eksekusi [HAL 48]. Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena termasuk ne bis in idem (sengketa atas objek yang sama telah diputus tetap) dan tidak relevan lagi karena objek sudah dikuasai Tergugat [HAL 48].\n\n[HAL 48-50] Dalam amar putusan, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat [HAL 48]. Gugatan konvensi AMIH dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 48]. Gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 48]. Penggugat Konvensi (AMIH) dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.630.000,- [HAL 49-50]. Putusan diucapkan pada 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua A. Asgari Mandala Dewa, SH dan Hakim Anggota Yulisar, SH.MH. serta Lindawaty Simanihuruk, SH.MH." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-6] AMIH (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menggugat MASNIH ROSMAYANTI dkk (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat serta PPAT Bernat Pahlawan Silitonga (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum. AMIH, sebagai ahli waris Alm. Sarim Bin Ramin, dalil memiliki tanah persil No.117 Blok S II Kohir No.C.3112 seluas ±150 m2 di Jalan Raya Kapuk Gg. Aki No.73, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 9 Juni 2017 [HAL 2-3]. AMIH mendalilkan tanah miliknya secara keliru terkena eksekusi pengosongan atas tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin (orang tua Tergugat) yang dikuasai Tergugat [HAL 3-4]. AMIH menuntut pernyataan sah kepemilikannya, pengosongan tanah, pembayaran kerugian materil Rp 5.110.400.000,- dan immateril Rp 3.000.000.000,- total Rp 8.110.400.000,-, serta uang paksa [HAL 5-6].\n\n[HAL 7-19] Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscuur libel, serta gugatan rekonvensi. Tergugat berdalil gugatan AMIH telah diputus dalam perkara berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jkt.Brt No. 021/2012, PT DKI No. 05/2013, MA No. 1904/2014, PK No. 305/2019, dan PN Jkt.Brt No. 108/2017) yang menyatakan tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 adalah milik sah Tergugat sebagai ahli waris Alm. Saini Binti Ramin [HAL 7-14]. Tergugat mendalilkan eksekusi pengosongan tanggal 21 September 2022 adalah sah berdasarkan putusan tersebut dan konstatering [HAL 14-15]. Dalam rekonvensi, Tergugat menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah 3.570 m2, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh AMIH yang telah menguasai tanah tersebut sejak 2013 (membangun kontrakan), pembayaran kerugian materil Rp 300.000.000,- dan immateril Rp 1.000.000.000,- serta uang paksa [HAL 16-23].\n\n[HAL 24-34] AMIH mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-19) termasuk Akta Pembagian Hak Bersama, SPPT PBB atas nama Sarim, dan Surat Ukur, serta saksi Saiman Sahrul dan Iwang yang mendukung klaim kepemilikan AMIH atas tanah ±210 m2 di dalam hamparan tanah eksekusi [HAL 25-28]. Tergugat mengajukan bukti surat (T.I.II.III.IV-1 s.d. 22) termasuk Girik C 1989, putusan-putusan berkekuatan hukum tetap, penetapan eksekusi, konstatering, dan berita acara eksekusi, serta saksi Mardani dan Jam’an, S.H. yang mendukung kepemilikan Tergugat atas tanah 3.570 m2 dan riwayat sengketa serta pembatalan akta hibah [HAL 29-34].\n\n[HAL 35-45] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat (ne bis in idem, error in persona, obscuur libel) karena memerlukan pembuktian pokok perkara [HAL 35-38]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menemukan ketidakjelasan objek sengketa: bukti pajak (P-3, P-9, P-10, P-11) tidak membuktikan kepemilikan, dan batas tanah menurut Akta Pembagian Hak Bersama (P-6) tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat [HAL 41-43]. Terdapat perbedaan persil dan kelas tanah antara klaim AMIH (Persil 117, sawah) dengan tanah Tergugat (Persil 113, darat), serta ketidaksesuaian letak tanah yang dibagi dengan lokasi eksekusi [HAL 43-44]. Majelis Hakim menyatakan gugatan AMIH tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena tidak memenuhi syarat formil gugatan akibat ketidakjelasan objek [HAL 44].\n\n[HAL 45-48] Majelis Hakim memeriksa gugatan rekonvensi Tergugat yang menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum AMIH yang menduduki tanah 3.570 m2 sejak 2013 hingga eksekusi 21 September 2022. AMIH membantah dalil tersebut, menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No.456/2017 dan tuduhan kerugian hanya akal-akalan [HAL 45-46]. Majelis Hakim menimbang bahwa status kepemilikan tanah 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jkt.Brt No. 021/Pdt.G/2012 s.d. MA No. 305 PK/Pdt/2019) [HAL 47]. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah objek sengketa dalam rekonvensi sudah kosong dan dikuasai penuh oleh Tergugat sejak eksekusi [HAL 48]. Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena termasuk ne bis in idem (sengketa atas objek yang sama telah diputus tetap) dan tidak relevan lagi karena objek sudah dikuasai Tergugat [HAL 48].\n\n[HAL 48-50] Dalam amar putusan, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat [HAL 48]. Gugatan konvensi AMIH dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 48]. Gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 48]. Penggugat Konvensi (AMIH) dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.630.000,- [HAL 49-50]. Putusan diucapkan pada 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua A. Asgari Mandala Dewa, SH dan Hakim Anggota Yulisar, SH.MH. serta Lindawaty Simanihuruk, SH.MH." + }, + "read": { + "input_chars": 4733, + "frame": "AMIH menggugat MASNIH ROSMAYANTI dkk atas perbuatan melawan hukum terkait sengketa kepemilikan tanah yang diklaim terkena eksekusi keliru, dengan tuntutan pengosongan tanah dan ganti rugi. Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi atas perbuatan melawan hukum AMIH yang menguasai tanah tersebut. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi namun menyatakan gugatan konvensi maupun rekonvensi tidak dapat diterima karena ketidakjelasan objek sengketa dan prinsip ne bis in idem.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "AMIH dalil memiliki tanah persil No.117 Blok S II Kohir No.C.3112 seluas ±150 m2 berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 9 Juni 2017.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "AMIH dalil tanah miliknya secara keliru terkena eksekusi pengosongan atas tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin yang dikuasai Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berdalil gugatan AMIH telah diputus dalam perkara berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 adalah milik sah Tergugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berdalil eksekusi pengosongan tanggal 21 September 2022 adalah sah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dan konstatering.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil AMIH telah menguasai tanah 3.570 m2 sejak 2013 dengan membangun kontrakan dan menuntut ganti rugi perbuatan melawan hukum.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat karena memerlukan pembuktian pokok perkara.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan ketidakjelasan objek sengketa karena bukti pajak tidak membuktikan kepemilikan dan batas tanah menurut Akta Pembagian Hak Bersama tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan persil dan kelas tanah antara klaim AMIH (Persil 117, sawah) dengan tanah Tergugat (Persil 113, darat) serta ketidaksesuaian letak tanah yang dibagi dengan lokasi eksekusi.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Status kepemilikan tanah 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah objek sengketa dalam rekonvensi sudah kosong dan dikuasai penuh oleh Tergugat sejak eksekusi.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari gugatan AMIH terhadap MASNIH ROSMAYANTI dkk yang menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah, pengosongan tanah, serta ganti rugi materil dan immateril karena klaim bahwa tanah miliknya secara keliru terkena eksekusi pengosongan. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscuur libel, serta mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pernyataan sah kepemilikan dan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum AMIH yang menguasai tanah tersebut. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat namun memeriksa pokok perkara dan menemukan ketidakjelasan objek sengketa akibat ketidaksesuaian batas tanah, perbedaan persil, dan kelas tanah antara klaim para pihak dengan hasil pemeriksaan setempat. Akibat ketidakjelasan objek tersebut, gugatan konvensi AMIH dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa gugatan rekonvensi Tergugat dan menyatakan tidak dapat diterima karena sengketa atas objek kepemilikan tanah tersebut telah diputus berkekuatan hukum tetap (ne bis in idem) dan objek sengketa telah dikuasai penuh oleh Tergugat sehingga gugatan tidak relevan lagi. Putusan akhir menolak gugatan konvensi dan rekonvensi, serta menjatuhkan biaya perkara kepada AMIH." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari gugatan AMIH terhadap MASNIH ROSMAYANTI dkk yang menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah, pengosongan tanah, serta ganti rugi materil dan immateril karena klaim bahwa tanah miliknya secara keliru terkena eksekusi pengosongan. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscuur libel, serta mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pernyataan sah kepemilikan dan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum AMIH yang menguasai tanah tersebut. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat namun memeriksa pokok perkara dan menemukan ketidakjelasan objek sengketa akibat ketidaksesuaian batas tanah, perbedaan persil, dan kelas tanah antara klaim para pihak dengan hasil pemeriksaan setempat. Akibat ketidakjelasan objek tersebut, gugatan konvensi AMIH dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa gugatan rekonvensi Tergugat dan menyatakan tidak dapat diterima karena sengketa atas objek kepemilikan tanah tersebut telah diputus berkekuatan hukum tetap (ne bis in idem) dan objek sengketa telah dikuasai penuh oleh Tergugat sehingga gugatan tidak relevan lagi. Putusan akhir menolak gugatan konvensi dan rekonvensi, serta menjatuhkan biaya perkara kepada AMIH.", + "facts": [ + { + "fact": "AMIH dalil memiliki tanah persil No.117 Blok S II Kohir No.C.3112 seluas ±150 m2 berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 9 Juni 2017.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "AMIH dalil tanah miliknya secara keliru terkena eksekusi pengosongan atas tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin yang dikuasai Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berdalil gugatan AMIH telah diputus dalam perkara berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanah Girik C 1989 Persil 113 A.d.II seluas 3.570 m2 adalah milik sah Tergugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berdalil eksekusi pengosongan tanggal 21 September 2022 adalah sah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dan konstatering.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil AMIH telah menguasai tanah 3.570 m2 sejak 2013 dengan membangun kontrakan dan menuntut ganti rugi perbuatan melawan hukum.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat karena memerlukan pembuktian pokok perkara.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan ketidakjelasan objek sengketa karena bukti pajak tidak membuktikan kepemilikan dan batas tanah menurut Akta Pembagian Hak Bersama tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan persil dan kelas tanah antara klaim AMIH (Persil 117, sawah) dengan tanah Tergugat (Persil 113, darat) serta ketidaksesuaian letak tanah yang dibagi dengan lokasi eksekusi.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Status kepemilikan tanah 3.570 m2 atas nama Saini Binti Ramin telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah objek sengketa dalam rekonvensi sudah kosong dan dikuasai penuh oleh Tergugat sejak eksekusi.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa tanah saya salah dieksekusi padahal sudah ada putusan tetap yang menyatakan tanah itu milik orang lain, apa saya bisa menuntut ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 42850, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang mewajibkan penggantian kerugian. Pertanyaan awam menanyakan hak untuk menuntut ganti rugi akibat eksekusi yang dianggap salah, yang secara substantif merupakan klaim ganti rugi berdasarkan teori perbuatan melawan hukum. Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum yang relevan dengan perkara, meskipun gugatan ditolak karena alasan formil (objek tidak jelas/ne bis in idem), pasal ini tetap menjadi kerangka hukum substantif untuk menilai klaim ganti rugi tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan mengikat (res judicata) dari putusan hakim. Meskipun isu kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) muncul dalam pertimbangan hakim sebagai alasan penolakan gugatan (baik konvensi maupun rekonsi), pasal ini bersifat prosedural/formil dalam konteks menjawab pertanyaan substantif 'apakah bisa menuntut ganti rugi'. Pasal ini tidak mengatur hak atau kewajiban ganti rugi secara langsung, melainkan hanya batasan kapan suatu putusan dapat digunakan sebagai alat bukti atau pembelaan. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau kekuatan putusan (res judicata) tanpa mengatur substansi hak/kewajiban ganti rugi dinilai tidak relevan untuk menjawab inti pertanyaan substantif." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 63407, + "completion_tokens": 4187 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_936_Pdt.Bth_2021_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_936_Pdt.Bth_2021_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..68f178b1756aca2ace1a368af65650b6704fac12 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_936_Pdt.Bth_2021_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_936_Pdt.Bth_2021_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 59, + "timings": { + "parse": 0.096, + "classify": 0.0, + "condense": 408.399, + "read": 119.244, + "query": 11.6, + "relevance": 87.557, + "total": 626.895 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 184364, + "marked_chars": 184886 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMengabulkan eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III;\nDALAM POKOK PERKARA :\n-\nMenyatakan Gugatan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima;\n-\nMenghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.8.680.000,- (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh\nkami, Toga Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Denny Tulangow,\nS.H., M.H.dan Parmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,,\nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarta Barat., Nomor 936/Pdt.BTH/2022/PN Jkt Brt.tanggal 4 November\n2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 diucapkan\nHalaman. 58. Putusan No. 936.Pdt.BTH.2021/PN.JKT.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 58\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134990, + "summary": "[HAL 1-15] Pembantah, Ir. Gerson Paulus Nggadas, mengajukan gugatan bantahan dan perbuatan melawan hukum terhadap Terbantah I (Margaret Enita Darmawan), Terbantah II (PT. Bank Panin Tbk), Terbantah III (KPKNL Jakarta V), Terbantah IV (Johan Arifin), dan Terbantah V (BPN Jakarta Barat). Pembantah dalil menjadi pemilik/penghuni objek sengketa (Jl. Pulo Macan V No. 21, SHM No. 2847/Tomang) melalui *over kredit* dari Terbantah IV ke Pembantah pada 18 Juni 2014, disertai pembayaran *over kredit* Rp1,25 miliar dan cicilan kredit Rp1,197 miliar ke Terbantah II hingga Januari 2020 [HAL 2-3]. Pembantah mendalilkan tidak ada wanprestasi saat lelang dilaksanakan pada 7 Januari 2020 oleh Terbantah II melalui Terbantah III, sehingga lelang tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*eigenrichting*) yang melanggar UU Hak Tanggungan No. 4/1996 dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 [HAL 3-10]. Pembantah menuntut pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil (Rp2,98 miliar termasuk bunga) dan immateriil (Rp600 miliar) secara tanggung renteng [HAL 12-15].\n\n[HAL 16-24] Terbantah I membantah dengan eksepsi cacat hukum surat kuasa (pemberi dan penerima kuasa sama), tidak adanya *legal standing* Pembantah karena tidak tercatat sebagai pemilik dalam sertifikat, serta gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena mencampuradukkan bantahan eksekusi dengan gugatan perbuatan melawan hukum [HAL 16-18]. Terbantah I dalil menjadi pemilik sah hasil lelang yang dilakukan secara patut, telah lunas, dan telah dieksekusi pengosongan pada 29 Maret 2022 [HAL 17-20]. Terbantah I menolak dalil Pembantah tentang hubungan karyawan antara Terbantah I dan II serta tuduhan itikad buruk, serta mengutip Putusan MK No. 10/PUU-XIX/2021 yang menyatakan UU Hak Tanggungan tidak bertentangan dengan UUD 1945 [HAL 21-23].\n\n[HAL 24-36] Terbantah II membantah dengan eksepsi serupa mengenai cacat surat kuasa dan tidak adanya *legal standing* Pembantah karena *over kredit* tidak diakui secara hukum peralihan hak tanah dan dilakukan sepihak tanpa persetujuan kreditur [HAL 24-27, 30-31]. Terbantah II dalil hubungan hukum kredit dan hak tanggungan hanya ada antara Terbantah II dan Terbantah IV (debitur) berdasarkan Akta Kredit No. 42/2013 dan APHT No. 79/2014 [HAL 28-29]. Terbantah II menyatakan Terbantah IV telah wanprestasi (menunggak 3x) sehingga hak eksekusi lelang berdasarkan Pasal 6 dan 14 UU No. 4/1996 telah sah, serta lelang telah memenuhi prosedur [HAL 32-35]. Tuntutan ganti rugi Pembantah dianggap tidak berdasar dan fantastis [HAL 35-36].\n\n[HAL 36-43] Terbantah III (KPKNL) menolak dalil Pembantah, menyatakan lelang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan sah [HAL 37]. Terbantah III mengajukan eksepsi tidak adanya *legal standing* Pembantah, cacat surat kuasa, gugatan yang kabur (*obscur libel*), dan salah sasaran (*error in persona*) karena bantahan ditujukan kepada pihak di luar pemohon eksekusi [HAL 38-41]. Terbantah III menegaskan status objek sebagai jaminan utang Terbantah IV kepada Terbantah II berdasarkan Perjanjian Kredit No. 42/2013 dan SHT No. 2848/2014, serta lelang dilaksanakan atas permintaan Terbantah II sesuai prosedur [HAL 42-43]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 51396, + "summary": "[HAL 1-15] Pembantah, Ir. Gerson Paulus Nggadas, mengajukan gugatan bantahan dan perbuatan melawan hukum terhadap Terbantah I (Margaret Enita Darmawan), Terbantah II (PT. Bank Panin Tbk), Terbantah III (KPKNL Jakarta V), Terbantah IV (Johan Arifin), dan Terbantah V (BPN Jakarta Barat). Pembantah dalil menjadi pemilik/penghuni objek sengketa (Jl. Pulo Macan V No. 21, SHM No. 2847/Tomang) melalui *over kredit* dari Terbantah IV ke Pembantah pada 18 Juni 2014, disertai pembayaran *over kredit* Rp1,25 miliar dan cicilan kredit Rp1,197 miliar ke Terbantah II hingga Januari 2020 [HAL 2-3]. Pembantah mendalilkan tidak ada wanprestasi saat lelang dilaksanakan pada 7 Januari 2020 oleh Terbantah II melalui Terbantah III, sehingga lelang tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*eigenrichting*) yang melanggar UU Hak Tanggungan No. 4/1996 dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 [HAL 3-10]. Pembantah menuntut pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil (Rp2,98 miliar termasuk bunga) dan immateriil (Rp600 miliar) secara tanggung renteng [HAL 12-15].\n\n[HAL 16-24] Terbantah I membantah dengan eksepsi cacat hukum surat kuasa (pemberi dan penerima kuasa sama), tidak adanya *legal standing* Pembantah karena tidak tercatat sebagai pemilik dalam sertifikat, serta gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena mencampuradukkan bantahan eksekusi dengan gugatan perbuatan melawan hukum [HAL 16-18]. Terbantah I dalil menjadi pemilik sah hasil lelang yang dilakukan secara patut, telah lunas, dan telah dieksekusi pengosongan pada 29 Maret 2022 [HAL 17-20]. Terbantah I menolak dalil Pembantah tentang hubungan karyawan antara Terbantah I dan II serta tuduhan itikad buruk, serta mengutip Putusan MK No. 10/PUU-XIX/2021 yang menyatakan UU Hak Tanggungan tidak bertentangan dengan UUD 1945 [HAL 21-23].\n\n[HAL 24-36] Terbantah II membantah dengan eksepsi serupa mengenai cacat surat kuasa dan tidak adanya *legal standing* Pembantah karena *over kredit* tidak diakui secara hukum peralihan hak tanah dan dilakukan sepihak tanpa persetujuan kreditur [HAL 24-27, 30-31]. Terbantah II dalil hubungan hukum kredit dan hak tanggungan hanya ada antara Terbantah II dan Terbantah IV (debitur) berdasarkan Akta Kredit No. 42/2013 dan APHT No. 79/2014 [HAL 28-29]. Terbantah II menyatakan Terbantah IV telah wanprestasi (menunggak 3x) sehingga hak eksekusi lelang berdasarkan Pasal 6 dan 14 UU No. 4/1996 telah sah, serta lelang telah memenuhi prosedur [HAL 32-35]. Tuntutan ganti rugi Pembantah dianggap tidak berdasar dan fantastis [HAL 35-36].\n\n[HAL 36-43] Terbantah III (KPKNL) menolak dalil Pembantah, menyatakan lelang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan sah [HAL 37]. Terbantah III mengajukan eksepsi tidak adanya *legal standing* Pembantah, cacat surat kuasa, gugatan yang kabur (*obscur libel*), dan salah sasaran (*error in persona*) karena bantahan ditujukan kepada pihak di luar pemohon eksekusi [HAL 38-41]. Terbantah III menegaskan status objek sebagai jaminan utang Terbantah IV kepada Terbantah II berdasarkan Perjanjian Kredit No. 42/2013 dan SHT No. 2848/2014, serta lelang dilaksanakan atas permintaan Terbantah II sesuai prosedur [HAL 42-43].\n\n[HAL 43-48] Terbantah III membantah dalil Pembantah sebagai mengada-ada, menegaskan bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM 2847/Tomang dilakukan atas permintaan Terbantah II sebagai kreditur pemegang hak tanggungan berdasarkan Perjanjian Kredit 42, dengan wewenang menjual objek atas kekuasaannya sendiri [HAL 43-44]. Terbantah IV (debitur) dinyatakan telah wanprestasi setelah menerima 3 surat peringatan tunggakan dari Terbantah II pada Desember 2018 dan Januari 2019 [HAL 43-44]. Terbantah II mengajukan permohonan lelang ulang pada November 2019, yang kemudian diselenggarakan oleh Terbantah III setelah memeriksa kelengkapan dokumen (Perjanjian Kredit, APHT, SHT, dan surat peringatan), dengan hasil lelang dimenangkan oleh Terbantah I pada 7 Januari 2020 [HAL 43-44]. Terbantah III menolak dalil Pembantah bahwa tidak ada wanprestasi karena pembayaran cicilan berjalan lancar, dengan menegaskan bahwa berdasarkan hukum, tidak ada pengalihan posisi debitur atau *over kredit* yang sah dari Terbantah IV kepada Pembantah tanpa persetujuan kreditur [HAL 44-45].\n\n[HAL 45-48] Terbantah III merujuk Pasal 1417 KUHPerdata mengenai novasi melalui delegasi, menyatakan bahwa pengalihan utang hanya menimbulkan pembaharuan utang jika kreditur secara tegas menyatakan pembebasan debitur lama. Karena Terbantah II tidak pernah secara tegas membebaskan Terbantah IV dari utang, maka tidak terjadi novasi dan Terbantah IV tetap berkewajiban [HAL 45-46]. Pengalihan kredit (*over kredit*) yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Terbantah II tidak dikenal dalam dunia perbankan dan tidak memenuhi unsur penghentian perikatan menurut Pasal 1381 KUHPerdata, sehingga Perjanjian Kredit 42 dan APHT 79/2014 tetap berlaku [HAL 45-46]. Akibat wanprestasi Terbantah IV, Terbantah II sah memiliki kewenangan menjual objek Hak Tanggungan melalui lelang umum sesuai UU No. 4/1996 dan PMK No. 27/PMK.06/2016, yang telah dilaksanakan dengan Risalah Lelang Nomor 2/29/2020 [HAL 46]. Terbantah III menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil Pembantah karena lelang telah sesuai prosedur, Risalah Lelang adalah akta otentik yang sah, dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan [HAL 47-48].\n\n[HAL 49-56] Dalam pertimbangan pembuktian, Majelis Hakim menerima bukti surat P-1 sampai P-8b dari Pembantah yang menunjukkan persetujuan kredit, pernyataan pengalihan kredit, dan bukti pembayaran cicilan dari Pembantah kepada Terbantah IV, serta kesaksian Ryan Agung Triana dan Nakula Zulkarnaen yang mendukung dalil *oper kredit* dan pembayaran cicilan oleh Pembantah [HAL 49-51]. Sebaliknya, Terbantah I, II, dan III mengajukan bukti-bukti yang memperkuat posisi mereka, termasuk sertifikat atas nama Terbantah I, risalah lelang, kuitansi pelunasan, penetapan eksekusi pengosongan, serta dokumen lengkap hubungan kredit antara Terbantah II dan Terbantah IV (Perjanjian Kredit, APHT, SHT, surat peringatan, dan risalah lelang) [HAL 51-55]. Majelis Hakim juga mencatat bahwa Terbantah V tidak mengajukan jawaban atau bukti [HAL 49].\n\n[HAL 56-59] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi cacat hukum surat kuasa yang diajukan Terbantah I, II, dan III. Surat kuasa tanggal 29 Oktober 2021 No. 028/SK-RFLB/X/2021 dinyatakan cacat hukum karena pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah orang yang sama (Ir. Gerson Paulus Nggadas), yang melanggar Pasal 1792 KUHPerdata yang mensyaratkan pemberian kuasa kepada orang lain [HAL 57-58]. Akibat cacat hukum surat kuasa tersebut, gugatan bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) [HAL 58]. Majelis Hakim menjatuhkan putusan: mengabulkan eksepsi Terbantah I, II, dan III; menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima; dan menghukum Pembantah membayar biaya perkara sebesar Rp8.680.000,- [HAL 58-59]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-15] Pembantah, Ir. Gerson Paulus Nggadas, mengajukan gugatan bantahan dan perbuatan melawan hukum terhadap Terbantah I (Margaret Enita Darmawan), Terbantah II (PT. Bank Panin Tbk), Terbantah III (KPKNL Jakarta V), Terbantah IV (Johan Arifin), dan Terbantah V (BPN Jakarta Barat). Pembantah dalil menjadi pemilik/penghuni objek sengketa (Jl. Pulo Macan V No. 21, SHM No. 2847/Tomang) melalui *over kredit* dari Terbantah IV ke Pembantah pada 18 Juni 2014, disertai pembayaran *over kredit* Rp1,25 miliar dan cicilan kredit Rp1,197 miliar ke Terbantah II hingga Januari 2020 [HAL 2-3]. Pembantah mendalilkan tidak ada wanprestasi saat lelang dilaksanakan pada 7 Januari 2020 oleh Terbantah II melalui Terbantah III, sehingga lelang tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*eigenrichting*) yang melanggar UU Hak Tanggungan No. 4/1996 dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 [HAL 3-10]. Pembantah menuntut pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil (Rp2,98 miliar termasuk bunga) dan immateriil (Rp600 miliar) secara tanggung renteng [HAL 12-15].\n\n[HAL 16-24] Terbantah I membantah dengan eksepsi cacat hukum surat kuasa (pemberi dan penerima kuasa sama), tidak adanya *legal standing* Pembantah karena tidak tercatat sebagai pemilik dalam sertifikat, serta gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena mencampuradukkan bantahan eksekusi dengan gugatan perbuatan melawan hukum [HAL 16-18]. Terbantah I dalil menjadi pemilik sah hasil lelang yang dilakukan secara patut, telah lunas, dan telah dieksekusi pengosongan pada 29 Maret 2022 [HAL 17-20]. Terbantah I menolak dalil Pembantah tentang hubungan karyawan antara Terbantah I dan II serta tuduhan itikad buruk, serta mengutip Putusan MK No. 10/PUU-XIX/2021 yang menyatakan UU Hak Tanggungan tidak bertentangan dengan UUD 1945 [HAL 21-23].\n\n[HAL 24-36] Terbantah II membantah dengan eksepsi serupa mengenai cacat surat kuasa dan tidak adanya *legal standing* Pembantah karena *over kredit* tidak diakui secara hukum peralihan hak tanah dan dilakukan sepihak tanpa persetujuan kreditur [HAL 24-27, 30-31]. Terbantah II dalil hubungan hukum kredit dan hak tanggungan hanya ada antara Terbantah II dan Terbantah IV (debitur) berdasarkan Akta Kredit No. 42/2013 dan APHT No. 79/2014 [HAL 28-29]. Terbantah II menyatakan Terbantah IV telah wanprestasi (menunggak 3x) sehingga hak eksekusi lelang berdasarkan Pasal 6 dan 14 UU No. 4/1996 telah sah, serta lelang telah memenuhi prosedur [HAL 32-35]. Tuntutan ganti rugi Pembantah dianggap tidak berdasar dan fantastis [HAL 35-36].\n\n[HAL 36-43] Terbantah III (KPKNL) menolak dalil Pembantah, menyatakan lelang telah sesuai peraturan perundang-undangan dan sah [HAL 37]. Terbantah III mengajukan eksepsi tidak adanya *legal standing* Pembantah, cacat surat kuasa, gugatan yang kabur (*obscur libel*), dan salah sasaran (*error in persona*) karena bantahan ditujukan kepada pihak di luar pemohon eksekusi [HAL 38-41]. Terbantah III menegaskan status objek sebagai jaminan utang Terbantah IV kepada Terbantah II berdasarkan Perjanjian Kredit No. 42/2013 dan SHT No. 2848/2014, serta lelang dilaksanakan atas permintaan Terbantah II sesuai prosedur [HAL 42-43].\n\n[HAL 43-48] Terbantah III membantah dalil Pembantah sebagai mengada-ada, menegaskan bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM 2847/Tomang dilakukan atas permintaan Terbantah II sebagai kreditur pemegang hak tanggungan berdasarkan Perjanjian Kredit 42, dengan wewenang menjual objek atas kekuasaannya sendiri [HAL 43-44]. Terbantah IV (debitur) dinyatakan telah wanprestasi setelah menerima 3 surat peringatan tunggakan dari Terbantah II pada Desember 2018 dan Januari 2019 [HAL 43-44]. Terbantah II mengajukan permohonan lelang ulang pada November 2019, yang kemudian diselenggarakan oleh Terbantah III setelah memeriksa kelengkapan dokumen (Perjanjian Kredit, APHT, SHT, dan surat peringatan), dengan hasil lelang dimenangkan oleh Terbantah I pada 7 Januari 2020 [HAL 43-44]. Terbantah III menolak dalil Pembantah bahwa tidak ada wanprestasi karena pembayaran cicilan berjalan lancar, dengan menegaskan bahwa berdasarkan hukum, tidak ada pengalihan posisi debitur atau *over kredit* yang sah dari Terbantah IV kepada Pembantah tanpa persetujuan kreditur [HAL 44-45].\n\n[HAL 45-48] Terbantah III merujuk Pasal 1417 KUHPerdata mengenai novasi melalui delegasi, menyatakan bahwa pengalihan utang hanya menimbulkan pembaharuan utang jika kreditur secara tegas menyatakan pembebasan debitur lama. Karena Terbantah II tidak pernah secara tegas membebaskan Terbantah IV dari utang, maka tidak terjadi novasi dan Terbantah IV tetap berkewajiban [HAL 45-46]. Pengalihan kredit (*over kredit*) yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Terbantah II tidak dikenal dalam dunia perbankan dan tidak memenuhi unsur penghentian perikatan menurut Pasal 1381 KUHPerdata, sehingga Perjanjian Kredit 42 dan APHT 79/2014 tetap berlaku [HAL 45-46]. Akibat wanprestasi Terbantah IV, Terbantah II sah memiliki kewenangan menjual objek Hak Tanggungan melalui lelang umum sesuai UU No. 4/1996 dan PMK No. 27/PMK.06/2016, yang telah dilaksanakan dengan Risalah Lelang Nomor 2/29/2020 [HAL 46]. Terbantah III menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil Pembantah karena lelang telah sesuai prosedur, Risalah Lelang adalah akta otentik yang sah, dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan [HAL 47-48].\n\n[HAL 49-56] Dalam pertimbangan pembuktian, Majelis Hakim menerima bukti surat P-1 sampai P-8b dari Pembantah yang menunjukkan persetujuan kredit, pernyataan pengalihan kredit, dan bukti pembayaran cicilan dari Pembantah kepada Terbantah IV, serta kesaksian Ryan Agung Triana dan Nakula Zulkarnaen yang mendukung dalil *oper kredit* dan pembayaran cicilan oleh Pembantah [HAL 49-51]. Sebaliknya, Terbantah I, II, dan III mengajukan bukti-bukti yang memperkuat posisi mereka, termasuk sertifikat atas nama Terbantah I, risalah lelang, kuitansi pelunasan, penetapan eksekusi pengosongan, serta dokumen lengkap hubungan kredit antara Terbantah II dan Terbantah IV (Perjanjian Kredit, APHT, SHT, surat peringatan, dan risalah lelang) [HAL 51-55]. Majelis Hakim juga mencatat bahwa Terbantah V tidak mengajukan jawaban atau bukti [HAL 49].\n\n[HAL 56-59] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi cacat hukum surat kuasa yang diajukan Terbantah I, II, dan III. Surat kuasa tanggal 29 Oktober 2021 No. 028/SK-RFLB/X/2021 dinyatakan cacat hukum karena pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah orang yang sama (Ir. Gerson Paulus Nggadas), yang melanggar Pasal 1792 KUHPerdata yang mensyaratkan pemberian kuasa kepada orang lain [HAL 57-58]. Akibat cacat hukum surat kuasa tersebut, gugatan bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) [HAL 58]. Majelis Hakim menjatuhkan putusan: mengabulkan eksepsi Terbantah I, II, dan III; menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima; dan menghukum Pembantah membayar biaya perkara sebesar Rp8.680.000,- [HAL 58-59]." + }, + "read": { + "input_chars": 7010, + "frame": "Ir. Gerson Paulus Nggadas menggugat Margaret Enita Darmawan, PT. Bank Panin Tbk, KPKNL Jakarta V, Johan Arifin, dan BPN Jakarta Barat terkait sengketa lelang eksekusi Hak Tangungan atas objek tanah di Jl. Pulo Macan V No. 21. Pembantah menuntut pembatalan risalah lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung renteng.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pembantah dalil menjadi pemilik atau penghuni objek sengketa melalui pengalihan kredit dari Terbantah IV ke Pembantah pada 18 Juni 2014.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pembantah dalil telah melakukan pembayaran pengalihan kredit sebesar Rp1,25 miliar dan cicilan kredit sebesar Rp1,197 miliar ke Terbantah II hingga Januari 2020.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pembantah dalil tidak ada wanprestasi saat lelang dilaksanakan pada 7 Januari 2020 oleh Terbantah II melalui Terbantah III.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terbantah I, II, dan III dalil tidak adanya legal standing Pembantah karena tidak tercatat sebagai pemilik dalam sertifikat dan pengalihan kredit tidak diakui secara hukum.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terbantah II dan Terbantah III dalil hubungan hukum kredit dan hak tanggungan hanya ada antara Terbantah II dan Terbantah IV berdasarkan dokumen kredit yang sah.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terbantah IV dinyatakan telah wanprestasi setelah menerima surat peringatan tunggakan dari Terbantah II pada Desember 2018 dan Januari 2019.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Lelang eksekusi Hak Tangungan atas objek sengketa diselenggarakan oleh Terbantah III atas permintaan Terbantah II dan dimenangkan oleh Terbantah I pada 7 Januari 2020.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat kuasa tanggal 29 Oktober 2021 No. 028/SK-RFLB/X/2021 yang digunakan Pembantah dinyatakan cacat hukum karena pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah orang yang sama.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima akibat cacat hukum surat kuasa.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Ir. Gerson Paulus Nggadas mengajukan gugatan bantahan dan perbuatan melawan hukum terhadap Margaret Enita Darmawan, PT. Bank Panin Tbk, KPKNL Jakarta V, Johan Arifin, dan BPN Jakarta Barat. Pembantah mendalilkan bahwa ia menjadi pemilik objek sengketa melalui pengalihan kredit dari debitur awal serta telah melunasi cicilan kredit, sehingga lelang eksekusi yang dilaksanakan pada 7 Januari 2020 dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hukum. Para terbantah membantah dengan mengajukan eksepsi cacat hukum surat kuasa, tidak adanya legal standing, dan gugatan yang kabur, serta dalil bahwa hubungan kredit hanya ada antara bank dan debitur awal yang telah wanprestasi. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi cacat hukum surat kuasa karena pemberi dan penerima kuasa adalah orang yang sama, sehingga gugatan bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima dan Pembantah dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Ir. Gerson Paulus Nggadas mengajukan gugatan bantahan dan perbuatan melawan hukum terhadap Margaret Enita Darmawan, PT. Bank Panin Tbk, KPKNL Jakarta V, Johan Arifin, dan BPN Jakarta Barat. Pembantah mendalilkan bahwa ia menjadi pemilik objek sengketa melalui pengalihan kredit dari debitur awal serta telah melunasi cicilan kredit, sehingga lelang eksekusi yang dilaksanakan pada 7 Januari 2020 dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hukum. Para terbantah membantah dengan mengajukan eksepsi cacat hukum surat kuasa, tidak adanya legal standing, dan gugatan yang kabur, serta dalil bahwa hubungan kredit hanya ada antara bank dan debitur awal yang telah wanprestasi. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi cacat hukum surat kuasa karena pemberi dan penerima kuasa adalah orang yang sama, sehingga gugatan bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima dan Pembantah dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pembantah dalil menjadi pemilik atau penghuni objek sengketa melalui pengalihan kredit dari Terbantah IV ke Pembantah pada 18 Juni 2014.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pembantah dalil telah melakukan pembayaran pengalihan kredit sebesar Rp1,25 miliar dan cicilan kredit sebesar Rp1,197 miliar ke Terbantah II hingga Januari 2020.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pembantah dalil tidak ada wanprestasi saat lelang dilaksanakan pada 7 Januari 2020 oleh Terbantah II melalui Terbantah III.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terbantah I, II, dan III dalil tidak adanya legal standing Pembantah karena tidak tercatat sebagai pemilik dalam sertifikat dan pengalihan kredit tidak diakui secara hukum.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terbantah II dan Terbantah III dalil hubungan hukum kredit dan hak tanggungan hanya ada antara Terbantah II dan Terbantah IV berdasarkan dokumen kredit yang sah.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terbantah IV dinyatakan telah wanprestasi setelah menerima surat peringatan tunggakan dari Terbantah II pada Desember 2018 dan Januari 2019.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Lelang eksekusi Hak Tangungan atas objek sengketa diselenggarakan oleh Terbantah III atas permintaan Terbantah II dan dimenangkan oleh Terbantah I pada 7 Januari 2020.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat kuasa tanggal 29 Oktober 2021 No. 028/SK-RFLB/X/2021 yang digunakan Pembantah dinyatakan cacat hukum karena pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah orang yang sama.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima akibat cacat hukum surat kuasa.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan kredit rumah yang saya ambil alih dari orang lain, tapi kenapa bank masih lelang rumah itu padahal saya tidak pernah telat bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6284, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1381 KUHPerdata", + "Pasal 1417 KUHPerdata", + "Pasal 1792 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1381 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1381: Perikatan hapus: karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini;dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1417 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1417: Pemberian kuasa atau pemindahan, dengan mana seorang debitur memberikan kepada seorang kreditur seorang debitur baru yang mengikatkan dirinya kepada kreditur, tidak menimbulkan suatu pembaruan utang, jika kreditur tidak secara tegas mengatakan bahwa ia bermaksud membebaskan debitur yang melakukan pemindahan itu dan perikatannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1792 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1792: Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam perjanjian. Meskipun sengketa kredit melibatkan perjanjian, pertanyaan spesifik mengenai alasan lelang padahal cicilan sudah dibayar lebih tepat dikaitkan dengan hapusnya perikatan atau mekanisme pembayaran. Pasal 1338 bersifat umum dan tidak secara langsung menjawab isu substantif 'mengapa lelang terjadi' terkait status pembayaran, terutama ketika ada pasal lain (1381) yang lebih spesifik mengatur hapusnya perikatan karena pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1381 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa perikatan (utang) hapus karena pembayaran. Ini adalah inti substantif dari pertanyaan awam: jika cicilan (pembayaran) sudah dilakukan, seharusnya perikatan hapus dan hak bank untuk melelang harusnya gugur atau tidak sah. Pasal ini menjadi kerangka hukum utama untuk menilai apakah pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat telah membebaskan utang tersebut, sehingga bank tidak berhak melakukan eksekusi/lelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1417 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemindahan utang (delegasi) dan pembaruan utang. Fakta pertanyaan hanya menyebutkan 'mengambil alih' cicilan, yang bisa berarti pengalihan hak atau sekadar pembayaran oleh pihak ketiga, namun tidak secara jelas menunjukkan adanya pemindahan utang secara hukum yang membebaskan debitur lama dan menggantinya dengan debitur baru dengan persetujuan kreditur secara tegas. Tanpa fakta spesifik tentang pemindahan utang yang disepakati bank, pasal ini tidak menjadi isu utama yang diperiksa untuk menjawab mengapa lelang terjadi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1792 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pemberian kuasa. Dalam pertimbangan hukum yang diberikan, pasal ini hanya relevan untuk kasus eksepsi surat kuasa yang cacat (pemberi kuasa sama dengan penerima kuasa). Hal ini tidak ada hubungannya dengan substansi pertanyaan awam mengenai pembayaran cicilan kredit rumah dan hak bank untuk melelang. Isu kuasa hanya masalah prosedural/kepemilikan kuasa hukum, bukan substansi sengketa kredit." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1381 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 60126, + "completion_tokens": 4557 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_938_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_938_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b6ebd8880f0fe4cd159dbafc4f4b12423a3075fe --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_938_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_938_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 51, + "timings": { + "parse": 0.082, + "classify": 0.0, + "condense": 249.648, + "read": 56.772, + "query": 10.664, + "relevance": 102.859, + "total": 420.025 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 156549, + "marked_chars": 156999 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Konvensi\nDalam Eksepsi\n1.\nMengabulkan eksepsi para Tergugat tentang kewenangan\nmengadili secara absolut; \n2.\nMenyatakan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat tidak berwenang mengadili perkara a quo;\n3.\nMenyatakan yang berwenang mengadili/menyelesaikan sengketa\ndalam perkara a quo adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia di\nJakarta ;\nDalam Pokok Perkara\n-\nMenyatakan gugatan Konvensi Perkara a quo tidak dapat\nditerima ;\nDalam Rekonvensi\n-\nMenyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;\nDalam Konvensi dan dalam Rekonvensi\nHalaman 49 dari 51 Halaman, Putusan Sela Nomor 938/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 49\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenghukum pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam\nRekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam\nperkara ini yang jumlahnya Rp. 445.000,00,- (empat ratus empat puluh\nlima ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permus" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134939, + "summary": "[HAL 1-10] Penggugat Matius Kondolele menggugat Tergugat I (Citra Bangun Cemerlang KSO/Citra Lake), Tergugat II (PT Citra Mitra Pataka), dan Tergugat III (PT Bangun Cemerlang Selaras) terkait pembelian satu unit rumah Type Aeris, Cluster Green Victoria Blok E2 No. 17 di Perumahan Citra Lake Sawangan. Penggugat dalil telah membayar booking fee Rp 10.000.000 dan angsuran 11 kali totaling Rp 530.636.116 dengan total pembayaran Rp 540.636.116 (termasuk nilai emas 10 gram yang tidak diberikan) berdasarkan PPJB No. 052/CLS/II/2016 tanggal 3 Februari 2016. Penggugat menyatakan Tergugat I membatalkan perjanjian sepihak pada 23 Maret 2017 melalui surat No. 142/CGC/COLL/III/2017 setelah Penggugat gagal bayar Januari-Februari 2017. Penggugat mendalilkan klausul Pasal VII ayat (1) PPJB yang menyatakan uang tidak dapat dikembalikan adalah klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf c dan d, sehingga PPJB Batal Demi Hukum. Penggugat menuntut pengembalian uang Rp 540.636.116, ganti rugi materil Rp 843.392.340, dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. [HAL 11-20] Para Tergugat mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut dengan dalil adanya klausul arbitrase di Pasal XVII ayat (2) PPJB yang mewajibkan sengketa diselesaikan di BANI, sehingga PN Jakarta Barat tidak berwenang. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak menjelaskan spesifik perbuatan melawan hukum, mencampuradukkan dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, serta inkonsistensi pihak penandatangan PPJB dalam posita dan petitum. [HAL 21-35] Dalam pokok perkara, Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan Penggugat melakukan wanprestasi karena gagal membayar angsuran sejak Januari 2017 setelah menerima 3 surat peringatan. Para Tergugat membenarkan pembayaran yang telah dilakukan namun menolak pengembalian dana berdasarkan Pasal VII ayat (1) PPJB yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Para Tergugat membantah adanya perbuatan melawan hukum dan klaim klausula baku, menyatakan PPJB ditandatangani secara sadar dan sukarela. [HAL 36-44] Para Tergugat mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp 500.000.000 dan immateriil Rp 5.000.000.000 akibat wanprestasi Penggugat, serta uang paksa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangan hukumnya menerima eksepsi Kompetensi Absolut untuk diputus secara sela, dengan dalil bahwa klausul arbitrase dalam PPJB antara Penggugat dan Tergugat II/III mengesampingkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa tersebut." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 23560, + "summary": "[HAL 1-10] Penggugat Matius Kondolele menggugat Tergugat I (Citra Bangun Cemerlang KSO/Citra Lake), Tergugat II (PT Citra Mitra Pataka), dan Tergugat III (PT Bangun Cemerlang Selaras) terkait pembelian satu unit rumah Type Aeris, Cluster Green Victoria Blok E2 No. 17 di Perumahan Citra Lake Sawangan. Penggugat dalil telah membayar booking fee Rp 10.000.000 dan angsuran 11 kali totaling Rp 530.636.116 dengan total pembayaran Rp 540.636.116 (termasuk nilai emas 10 gram yang tidak diberikan) berdasarkan PPJB No. 052/CLS/II/2016 tanggal 3 Februari 2016. Penggugat menyatakan Tergugat I membatalkan perjanjian sepihak pada 23 Maret 2017 melalui surat No. 142/CGC/COLL/III/2017 setelah Penggugat gagal bayar Januari-Februari 2017. Penggugat mendalilkan klausul Pasal VII ayat (1) PPJB yang menyatakan uang tidak dapat dikembalikan adalah klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf c dan d, sehingga PPJB Batal Demi Hukum. Penggugat menuntut pengembalian uang Rp 540.636.116, ganti rugi materil Rp 843.392.340, dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. [HAL 11-20] Para Tergugat mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut dengan dalil adanya klausul arbitrase di Pasal XVII ayat (2) PPJB yang mewajibkan sengketa diselesaikan di BANI, sehingga PN Jakarta Barat tidak berwenang. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak menjelaskan spesifik perbuatan melawan hukum, mencampuradukkan dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, serta inkonsistensi pihak penandatangan PPJB dalam posita dan petitum. [HAL 21-35] Dalam pokok perkara, Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan Penggugat melakukan wanprestasi karena gagal membayar angsuran sejak Januari 2017 setelah menerima 3 surat peringatan. Para Tergugat membenarkan pembayaran yang telah dilakukan namun menolak pengembalian dana berdasarkan Pasal VII ayat (1) PPJB yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Para Tergugat membantah adanya perbuatan melawan hukum dan klaim klausula baku, menyatakan PPJB ditandatangani secara sadar dan sukarela. [HAL 36-44] Para Tergugat mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp 500.000.000 dan immateriil Rp 5.000.000.000 akibat wanprestasi Penggugat, serta uang paksa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangan hukumnya menerima eksepsi Kompetensi Absolut untuk diputus secara sela, dengan dalil bahwa klausul arbitrase dalam PPJB antara Penggugat dan Tergugat II/III mengesampingkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa tersebut. [HAL 45-48] Majelis hakim menolak dalil sangkalan Penggugat yang berargumen bahwa Pasal XIX PPJB memilih domisili hukum di PN Jakarta Barat, dengan pertimbangan bahwa Pasal XIX hanya mengatur domisili umum, sedangkan Pasal XVII ayat (2) secara tegas mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI dan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri. Majelis hakim menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase serta Pasal 134 HIR, adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri dan PN Jakarta Barat wajib menolak perkara. [HAL 49-51] Putusan Sela Nomor 938/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 25 Maret 2024 mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para Tergugat, menyatakan PN Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara a quo dan yang berwenang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Gugatan Konvensi (Penggugat) dan gugatan Rekonvensi (Tergugat) dinyatakan tidak dapat diterima (nie ontvankelijk verklaard) karena gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka rekonvensi juga tidak dapat diterima. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 445.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-10] Penggugat Matius Kondolele menggugat Tergugat I (Citra Bangun Cemerlang KSO/Citra Lake), Tergugat II (PT Citra Mitra Pataka), dan Tergugat III (PT Bangun Cemerlang Selaras) terkait pembelian satu unit rumah Type Aeris, Cluster Green Victoria Blok E2 No. 17 di Perumahan Citra Lake Sawangan. Penggugat dalil telah membayar booking fee Rp 10.000.000 dan angsuran 11 kali totaling Rp 530.636.116 dengan total pembayaran Rp 540.636.116 (termasuk nilai emas 10 gram yang tidak diberikan) berdasarkan PPJB No. 052/CLS/II/2016 tanggal 3 Februari 2016. Penggugat menyatakan Tergugat I membatalkan perjanjian sepihak pada 23 Maret 2017 melalui surat No. 142/CGC/COLL/III/2017 setelah Penggugat gagal bayar Januari-Februari 2017. Penggugat mendalilkan klausul Pasal VII ayat (1) PPJB yang menyatakan uang tidak dapat dikembalikan adalah klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf c dan d, sehingga PPJB Batal Demi Hukum. Penggugat menuntut pengembalian uang Rp 540.636.116, ganti rugi materil Rp 843.392.340, dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. [HAL 11-20] Para Tergugat mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut dengan dalil adanya klausul arbitrase di Pasal XVII ayat (2) PPJB yang mewajibkan sengketa diselesaikan di BANI, sehingga PN Jakarta Barat tidak berwenang. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat tidak menjelaskan spesifik perbuatan melawan hukum, mencampuradukkan dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, serta inkonsistensi pihak penandatangan PPJB dalam posita dan petitum. [HAL 21-35] Dalam pokok perkara, Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan Penggugat melakukan wanprestasi karena gagal membayar angsuran sejak Januari 2017 setelah menerima 3 surat peringatan. Para Tergugat membenarkan pembayaran yang telah dilakukan namun menolak pengembalian dana berdasarkan Pasal VII ayat (1) PPJB yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Para Tergugat membantah adanya perbuatan melawan hukum dan klaim klausula baku, menyatakan PPJB ditandatangani secara sadar dan sukarela. [HAL 36-44] Para Tergugat mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp 500.000.000 dan immateriil Rp 5.000.000.000 akibat wanprestasi Penggugat, serta uang paksa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangan hukumnya menerima eksepsi Kompetensi Absolut untuk diputus secara sela, dengan dalil bahwa klausul arbitrase dalam PPJB antara Penggugat dan Tergugat II/III mengesampingkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa tersebut. [HAL 45-48] Majelis hakim menolak dalil sangkalan Penggugat yang berargumen bahwa Pasal XIX PPJB memilih domisili hukum di PN Jakarta Barat, dengan pertimbangan bahwa Pasal XIX hanya mengatur domisili umum, sedangkan Pasal XVII ayat (2) secara tegas mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI dan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri. Majelis hakim menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase serta Pasal 134 HIR, adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri dan PN Jakarta Barat wajib menolak perkara. [HAL 49-51] Putusan Sela Nomor 938/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 25 Maret 2024 mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para Tergugat, menyatakan PN Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara a quo dan yang berwenang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Gugatan Konvensi (Penggugat) dan gugatan Rekonvensi (Tergugat) dinyatakan tidak dapat diterima (nie ontvankelijk verklaard) karena gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka rekonvensi juga tidak dapat diterima. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 445.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 3838, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I, II, dan III terkait pembatalan sepihak perjanjian pembelian rumah dan tuntutan pengembalian dana serta ganti rugi. Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase dalam perjanjian. Majelis hakim menerima eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat II/III menandatangani PPJB pembelian rumah yang memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalil adanya klausul arbitrase yang mengesampingkan kewenangan Pengadilan Negeri.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis hakim menetapkan bahwa adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan sela menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, II, dan III atas pembatalan sepihak perjanjian pembelian rumah, menuntut pengembalian uang pembayaran, ganti rugi materil, dan menyatakan perbuatan melawan hukum. Para Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan berdalil adanya klausul arbitrase dalam perjanjian yang mewajibkan penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Majelis hakim menerima eksepsi kompetensi absolut tersebut, menyatakan bahwa kewenangan memeriksa sengketa berada di BANI bukan di Pengadilan Negeri. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga gugatan konvensi maupun rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, II, dan III atas pembatalan sepihak perjanjian pembelian rumah, menuntut pengembalian uang pembayaran, ganti rugi materil, dan menyatakan perbuatan melawan hukum. Para Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan berdalil adanya klausul arbitrase dalam perjanjian yang mewajibkan penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Majelis hakim menerima eksepsi kompetensi absolut tersebut, menyatakan bahwa kewenangan memeriksa sengketa berada di BANI bukan di Pengadilan Negeri. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga gugatan konvensi maupun rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat II/III menandatangani PPJB pembelian rumah yang memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase BANI.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalil adanya klausul arbitrase yang mengesampingkan kewenangan Pengadilan Negeri.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis hakim menetapkan bahwa adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Negeri.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan sela menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan perjanjian beli rumah yang aturannya kalau ada masalah harus ke arbitrase, tapi sekarang saya bingung kenapa gugatan saya ditolak pengadilan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22294, + "candidates": [ + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1329 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1329: Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (pemenuhan atau pembatalan perjanjian). Dalam perkara ini, sengketa tidak diperiksa mengenai isi perjanjian atau wanprestasi, melainkan mengenai kewenangan pengadilan (kompetensi absolut) karena adanya klausul arbitrase. Pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan karena alasan formalitas yurisdiksi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian arbitrase harus sah, pertimbangan utama hakim dalam putusan ini bukan pada apakah syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, cakap, objek, sebab) terpenuhi, melainkan pada efek mengikatnya klausul penyelesaian sengketa tersebut terhadap kewenangan pengadilan. Isu syarat sahnya perjanjian tidak menjadi isu utama yang diperiksa dalam pertimbangan hukum terkait penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kecakapan membuat perikatan. Kecakapan subjek hukum tidak menjadi isu atau dalil yang diperdebatkan dalam putusan ini. Putusan didasarkan pada adanya klausul arbitrase yang mengikat, bukan pada status kecakapan para pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini merupakan daftar orang yang tidak cakap. Sama seperti Pasal 1329, isu kecakapan tidak muncul dalam fakta perkara atau pertimbangan hukum. Penolakan gugatan murni karena alasan kompetensi absolut (arbitrase), bukan karena ketidakcakapan pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang. Tidak ada dalil atau pertimbangan mengenai ketertiban umum atau kesusilaan yang menyebabkan perjanjian atau klausul arbitrase menjadi tidak sah. Putusan didasarkan pada kepastian hukum mengenai yurisdiksi arbitrase." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak). Majelis hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1338 KUHPerdata untuk menegaskan bahwa perjanjian PPJB yang memuat klausul arbitrase tersebut 'berlaku dan mengikat bagi para pihak'. Pengikatan ini lah yang menjadi dasar hukum mengapa Pengadilan Negeri tidak berwenang dan harus menolak gugatan, karena para pihak telah sepakat meniadakan hak mengajukan sengketa ke pengadilan umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun Tergugat mendalilkan gugatan sebagai perbuatan melawan hukum, putusan tidak memeriksa substansi perbuatan melawan hukum tersebut. Putusan menolak gugatan karena alasan prosedural/substantif yurisdiksi (arbitrase), sehingga Pasal 1365 tidak relevan sebagai dasar jawaban mengapa gugatan ditolak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 53921, + "completion_tokens": 3136 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_940_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_940_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6c1008c43ecbeef2e2400f1b7797d9cee58d4025 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_940_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_940_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 6, + "timings": { + "parse": 0.012, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 118.277, + "query": 5.629, + "relevance": 39.911, + "total": 163.83 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 16812, + "marked_chars": 16860 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 16860, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan perdata antara Penggugat (PT. Sds) dan Tergugat (PT. Bangun Bantala Indonesia) terkait klaim hutang dan wanprestasi. Penggugat menuntut pembayaran hutang, bunga, serta ganti rugi moril dan materil. Namun, perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat setelah kedua pihak berdamai di luar pengadilan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki hutang sebesar Rp 469.224.000,00 untuk biaya angkut pengiriman Grider dari Bekasi ke Tebing Tinggi pada tanggal 16 November 2020.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pembayaran cicilan melalui berbagai transfer kepada vendor dan entitas terkait pada periode akhir 2020 hingga awal 2021.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan sisa hutang yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 277.150.000,00.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga menuntut pembayaran bunga moril, kerugian moril, dan kerugian materil.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan pada persidangan tanggal 15 November 2023 dengan alasan telah berdamai dengan Tergugat melalui mediasi di luar pengadilan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan berdasarkan kesepakatan para pihak.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata antara Penggugat yang diwakili oleh [NAMA_ORANG] sebagai Direktur [NAMA_PERUSAHAAN] melawan Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki hutang atas biaya pengiriman barang dan telah melakukan wanprestasi, sehingga menuntut pembayaran sisa hutang, bunga, serta ganti rugi moril dan materil. Namun, pada persidangan tanggal 15 November 2023, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena kedua pihak telah berdamai melalui mediasi di luar pengadilan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut karena diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan, sehingga perkara dicoret dari register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata antara Penggugat yang diwakili oleh [NAMA_ORANG] sebagai Direktur [NAMA_PERUSAHAAN] melawan Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki hutang atas biaya pengiriman barang dan telah melakukan wanprestasi, sehingga menuntut pembayaran sisa hutang, bunga, serta ganti rugi moril dan materil. Namun, pada persidangan tanggal 15 November 2023, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan karena kedua pihak telah berdamai melalui mediasi di luar pengadilan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut karena diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan, sehingga perkara dicoret dari register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki hutang sebesar Rp 469.224.000,00 untuk biaya angkut pengiriman Grider dari Bekasi ke Tebing Tinggi pada tanggal 16 November 2020.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pembayaran cicilan melalui berbagai transfer kepada vendor dan entitas terkait pada periode akhir 2020 hingga awal 2021.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan sisa hutang yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 277.150.000,00.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga menuntut pembayaran bunga moril, kerugian moril, dan kerugian materil.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan pada persidangan tanggal 15 November 2023 dengan alasan telah berdamai dengan Tergugat melalui mediasi di luar pengadilan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dan berdasarkan kesepakatan para pihak.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah berdamai dengan pihak yang hutang biaya kirim barang lewat mediasi, tapi kenapa saya tetap harus bayar biaya perkara?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16812, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi (ketidakpemenuhan perikatan). Dalam perkara ini, sengketa utama mengenai hutang dan wanprestasi telah selesai karena para pihak berdamai dan menggugat pencabutan gugatan. Putusan hakim tidak menganalisis apakah Tergugat wanprestasi atau tidak, melainkan hanya memeriksa prosedur pencabutan gugatan. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan mengapa biaya perkara tetap harus dibayar (yang merupakan masalah prosedural/acara, bukan materiil wanprestasi)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perhitungan bunga moratoir atas keterlambatan pembayaran uang. Meskipun Penggugat mendalilkannya dalam gugatan awal, gugatan tersebut dicabut karena perdamaian. Putusan hakim tidak menggunakan pasal ini untuk menentukan hak atau kewajiban para pihak dalam konteks penyelesaian sengketa materiil, melainkan fokus pada kewenangan pengadilan mencabut perkara. Pertanyaan awam mengenai biaya perkara adalah masalah biaya proses peradilan, bukan perhitungan bunga wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pilihan hak kreditur antara pemenuhan perikatan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Sama seperti pasal lainnya, dalil ini diajukan dalam gugatan yang kemudian dicabut. Putusan tidak menguji atau menerapkan pasal ini untuk menyelesaikan sengketa materiil karena sengketa telah berakhir melalui perdamaian. Jawaban atas pertanyaan 'mengapa harus bayar biaya perkara' tidak bersumber dari teori pilihan tuntutan dalam pasal ini, melainkan dari aturan acara perdata (HIR/RBg) yang membebankan biaya kepada pihak yang mencabut gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12441, + "completion_tokens": 1212 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_942_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_942_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c05953a93b8d5f2e6e35cb0d1ee7457809b1605 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_942_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_942_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.062, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 145.557, + "query": 5.442, + "relevance": 14.958, + "total": 166.019 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51742, + "marked_chars": 51886 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI \n−\nMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;\nDALAM POKOK PERKARA\n1.\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\nHalaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp276.500,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx oleh kami\nMuhammad Irfan, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapto Supriyono,\nS.H.,M.H. dan Elly Istianawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota\nyang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarat Barat Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Oktober 2023.\nPutusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 telah diupload oleh\nHakim Ketua Majelis sec" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 51886, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dan tidak adanya kecocokan serta rasa cinta, serta meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian. Gugatan ini diajukan setelah upaya mediasi gagal dan Tergugat membantal dalil-dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi yang ditolak serta membantah pokok gugatan. Pengadilan menolak seluruh gugatan karena Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perselisihan yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal tertentu di Gereja tertentu yang dipimpin oleh Pendeta tertentu.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertentu.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat tertentu di Kota Administrasi Jakarta Barat setelah resmi menjadi suami istri.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama masa perkawinan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan dalil terjadi pertengkaran terus-menerus, tidak ada kecocokan, dan tidak ada rasa cinta dari Penggugat kepada Tergugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantal dalil pertengkaran dengan menyatakan bahwa obrolan dengan keluarga Penggugat bertujuan meminta saran atas perlakuan Penggugat, bukan untuk menjelek-jelekan nama keluarga Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan bahwa ia meninggalkan rumah atas permintaan Penggugat melalui pesan singkat dengan batas waktu tertentu.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan bukti surat berupa printout pesan teks dan percakapan aplikasi Whatsapp yang menunjukkan upaya komunikasi dan permintaan maaf dari Tergugat.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat hanya berdasarkan keterangan Penggugat sendiri dan tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara mereka terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada kecocokan dan rasa cinta, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian dan menetapkan hak asuh anak (yang tidak ada). Tergugat membantal gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa ia tidak menjelek-jelekan Penggugat, melainkan hanya meminta saran, serta menyatakan bahwa ia meninggalkan rumah atas permintaan Penggugat. Tergugat juga mengajukan bukti surat yang menunjukkan upayanya untuk berkomunikasi dan memperbaiki rumah tangga. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan tercatat secara resmi. Namun, setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan Penggugat tidak cukup untuk membuktikan adanya perselisihan yang terus-menerus, karena saksi-saksi hanya mendengar dari Penggugat dan tidak melihat langsung pertengkaran. Sebaliknya, bukti surat dari Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat masih berkeinginan membina rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena tidak terbukti, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara mereka terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada kecocokan dan rasa cinta, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian dan menetapkan hak asuh anak (yang tidak ada). Tergugat membantal gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa ia tidak menjelek-jelekan Penggugat, melainkan hanya meminta saran, serta menyatakan bahwa ia meninggalkan rumah atas permintaan Penggugat. Tergugat juga mengajukan bukti surat yang menunjukkan upayanya untuk berkomunikasi dan memperbaiki rumah tangga. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan tercatat secara resmi. Namun, setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan Penggugat tidak cukup untuk membuktikan adanya perselisihan yang terus-menerus, karena saksi-saksi hanya mendengar dari Penggugat dan tidak melihat langsung pertengkaran. Sebaliknya, bukti surat dari Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat masih berkeinginan membina rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena tidak terbukti, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal tertentu di Gereja tertentu yang dipimpin oleh Pendeta tertentu.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertentu.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat tertentu di Kota Administrasi Jakarta Barat setelah resmi menjadi suami istri.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama masa perkawinan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan dalil terjadi pertengkaran terus-menerus, tidak ada kecocokan, dan tidak ada rasa cinta dari Penggugat kepada Tergugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantal dalil pertengkaran dengan menyatakan bahwa obrolan dengan keluarga Penggugat bertujuan meminta saran atas perlakuan Penggugat, bukan untuk menjelek-jelekan nama keluarga Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan bahwa ia meninggalkan rumah atas permintaan Penggugat melalui pesan singkat dengan batas waktu tertentu.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan bukti surat berupa printout pesan teks dan percakapan aplikasi Whatsapp yang menunjukkan upaya komunikasi dan permintaan maaf dari Tergugat.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat hanya berdasarkan keterangan Penggugat sendiri dan tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tinggal bersama suami istri secara sah, tapi saya merasa tidak ada lagi cinta dan terus bertengkar, apakah saya bisa minta cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21121, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Hal ini tidak berkaitan dengan substansi pertanyaan mengenai alasan perceraian (kehilangan cinta/pertengkaran) atau syarat sah perceraian, melainkan hanya prosedur terkait harta. Selain itu, inti hukum pertanyaan berada di luar KUHPerdata (hukum perkawinan)." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21220, + "completion_tokens": 1208 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_946_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_946_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5b7d0d83fdf8534a9c9cabdec379f1bbb687b82f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_946_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,238 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_946_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 46, + "timings": { + "parse": 0.072, + "classify": 0.0, + "condense": 230.245, + "read": 90.337, + "query": 13.606, + "relevance": 98.069, + "total": 432.329 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 139111, + "marked_chars": 139516 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM KONPENSI\n: \nDALAM EKSEPSI\n: \n \n1. Mengabulkan Eksepsi pihak Tergugat ;\n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n3\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini\nditetapkan sejumlah RP670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);\nDALAM REKONPENSI :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;\nHal. 45 dari 46 Perk. No. 946/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 45\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh\nkami Rehmalem Br. Perangin-angin, S.H, selaku Ketua Majelis, Sapto\nSupriyono, S.H, M.H, dan Martin Ginting, S.H, M.H, masing-masing selaku\nhakim anggota Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18\nJuli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\ndengan dibantu oleh Luwina Christina P" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134987, + "summary": "[HAL 1-11] Penggugat I (Togap Djaja Alam) dan Penggugat II (Erna Jaya Alam) menggugat Tergugat (Haidy Djaja Alam) atas wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Juni 2021 terkait pembagian warisan dari Alm. Lomo Basa Alam dan Alm. Wong Khan Wai. Harta warisan meliputi Tanah dan Bangunan di Taman Duta Mas Blok A.6 No. 25, Jakarta (SHGB No. 00414) dan di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 50, Medan (SHM No. 631). Perjanjian tersebut mengatur dua opsi untuk objek Jakarta: Pilihan Pertama, Tergugat membayar Rp 2.000.000.000,- kepada Penggugat I dengan menjaminkan objek ke bank; Pilihan Kedua, objek dijual bersama dan hasilnya dibagi 1:1, diikuti hibah objek Medan kepada Penggugat II. Pilihan Pertama gagal karena penolakan pembiayaan bank akibat kondisi kesehatan Tergugat, sehingga Penggugat menuntut pelaksanaan Pilihan Kedua. Tergugat menolak penjualan dan tidak membayar ganti rugi, sehingga Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian, penghukuman penjualan objek Jakarta dalam 14 hari atau lelang, hibah objek Medan kepada Penggugat II, pembayaran kerugian materiil (Rp 720.000.000,-) dan immateril (Rp 1.000.000.000,-), uang paksa Rp 5.000.000,- per hari, serta sita jaminan.\n\n[HAL 12-29] Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscure libel) dan jawaban pokok perkara. Tergugat menolak dalil wanprestasi dengan alasan Pilihan Pertama gagal karena faktor di luar kendalinya (kesehatan), dan Pilihan Kedua merupakan kewajiban bersama sehingga Penggugat I juga gagal menjual. Tergugat juga mendalilkan Perjanjian Perdamaian cacat hukum karena dibuat dalam keadaan tertekan dan tanpa pemahaman hukum yang memadai, serta menuduh Penggugat menyalahgunakan hak (abus de droit) dengan mengajukan gugatan itikad buruk. Sebagai gugatan balik (rekonvensi), Tergugat menuntut pernyataan perjanjian tidak sah, pembayaran ganti rugi oleh Penggugat, dan pembagian biaya perawatan warisan.\n\n[HAL 30-33] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-7 (surat keterangan ahli waris, sertifikat, perjanjian perdamaian, surat teguran) tanpa saksi. Tergugat mengajukan bukti T-1 s/d T-4 (sertifikat, perjanjian, surat medis, surat penolakan asuransi) dan saksi Jeck Siahaja. Saksi Jeck Siahaja menyatakan bahwa Tergugat merasa terpaksa menandatangani Perjanjian Perdamaian karena sudah disiapkan oleh pengacara Penggugat I dengan ancaman penyelesaian di pengadilan, serta mengonfirmasi bahwa upaya pembiayaan bank gagal karena kondisi kesehatan Tergugat.\n\n[HAL 34-45] Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur yang diajukan Tergugat dengan alasan bahwa gugatan Penggugat jelas berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai wanprestasi akibat tidak dipenuhinya perikatan. Namun, Majelis Hakim kemudian menilai bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena posita gugatan tidak menegaskan tenggang waktu atau temponya, sehingga gugatan dianggap prematur. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 6029, + "summary": "[HAL 1-11] Penggugat I (Togap Djaja Alam) dan Penggugat II (Erna Jaya Alam) menggugat Tergugat (Haidy Djaja Alam) atas wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Juni 2021 terkait pembagian warisan dari Alm. Lomo Basa Alam dan Alm. Wong Khan Wai. Harta warisan meliputi Tanah dan Bangunan di Taman Duta Mas Blok A.6 No. 25, Jakarta (SHGB No. 00414) dan di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 50, Medan (SHM No. 631). Perjanjian tersebut mengatur dua opsi untuk objek Jakarta: Pilihan Pertama, Tergugat membayar Rp 2.000.000.000,- kepada Penggugat I dengan menjaminkan objek ke bank; Pilihan Kedua, objek dijual bersama dan hasilnya dibagi 1:1, diikuti hibah objek Medan kepada Penggugat II. Pilihan Pertama gagal karena penolakan pembiayaan bank akibat kondisi kesehatan Tergugat, sehingga Penggugat menuntut pelaksanaan Pilihan Kedua. Tergugat menolak penjualan dan tidak membayar ganti rugi, sehingga Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian, penghukuman penjualan objek Jakarta dalam 14 hari atau lelang, hibah objek Medan kepada Penggugat II, pembayaran kerugian materiil (Rp 720.000.000,-) dan immateril (Rp 1.000.000.000,-), uang paksa Rp 5.000.000,- per hari, serta sita jaminan.\n\n[HAL 12-29] Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscure libel) dan jawaban pokok perkara. Tergugat menolak dalil wanprestasi dengan alasan Pilihan Pertama gagal karena faktor di luar kendalinya (kesehatan), dan Pilihan Kedua merupakan kewajiban bersama sehingga Penggugat I juga gagal menjual. Tergugat juga mendalilkan Perjanjian Perdamaian cacat hukum karena dibuat dalam keadaan tertekan dan tanpa pemahaman hukum yang memadai, serta menuduh Penggugat menyalahgunakan hak (abus de droit) dengan mengajukan gugatan itikad buruk. Sebagai gugatan balik (rekonvensi), Tergugat menuntut pernyataan perjanjian tidak sah, pembayaran ganti rugi oleh Penggugat, dan pembagian biaya perawatan warisan.\n\n[HAL 30-33] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-7 (surat keterangan ahli waris, sertifikat, perjanjian perdamaian, surat teguran) tanpa saksi. Tergugat mengajukan bukti T-1 s/d T-4 (sertifikat, perjanjian, surat medis, surat penolakan asuransi) dan saksi Jeck Siahaja. Saksi Jeck Siahaja menyatakan bahwa Tergugat merasa terpaksa menandatangani Perjanjian Perdamaian karena sudah disiapkan oleh pengacara Penggugat I dengan ancaman penyelesaian di pengadilan, serta mengonfirmasi bahwa upaya pembiayaan bank gagal karena kondisi kesehatan Tergugat.\n\n[HAL 34-46] Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur yang diajukan Tergugat dengan alasan bahwa gugatan Penggugat jelas berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai wanprestasi akibat tidak dipenuhinya perikatan. Namun, Majelis Hakim kemudian menilai bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena posita gugatan tidak menegaskan tenggang waktu atau temponya, sehingga gugatan dianggap prematur. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak perlu dipertimbangkan. Sebagai konsekuensi hukum, gugatan dalam Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,-. Putusan ini diucapkan pada tanggal 18 Juli 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-11] Penggugat I (Togap Djaja Alam) dan Penggugat II (Erna Jaya Alam) menggugat Tergugat (Haidy Djaja Alam) atas wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Juni 2021 terkait pembagian warisan dari Alm. Lomo Basa Alam dan Alm. Wong Khan Wai. Harta warisan meliputi Tanah dan Bangunan di Taman Duta Mas Blok A.6 No. 25, Jakarta (SHGB No. 00414) dan di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 50, Medan (SHM No. 631). Perjanjian tersebut mengatur dua opsi untuk objek Jakarta: Pilihan Pertama, Tergugat membayar Rp 2.000.000.000,- kepada Penggugat I dengan menjaminkan objek ke bank; Pilihan Kedua, objek dijual bersama dan hasilnya dibagi 1:1, diikuti hibah objek Medan kepada Penggugat II. Pilihan Pertama gagal karena penolakan pembiayaan bank akibat kondisi kesehatan Tergugat, sehingga Penggugat menuntut pelaksanaan Pilihan Kedua. Tergugat menolak penjualan dan tidak membayar ganti rugi, sehingga Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian, penghukuman penjualan objek Jakarta dalam 14 hari atau lelang, hibah objek Medan kepada Penggugat II, pembayaran kerugian materiil (Rp 720.000.000,-) dan immateril (Rp 1.000.000.000,-), uang paksa Rp 5.000.000,- per hari, serta sita jaminan.\n\n[HAL 12-29] Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscure libel) dan jawaban pokok perkara. Tergugat menolak dalil wanprestasi dengan alasan Pilihan Pertama gagal karena faktor di luar kendalinya (kesehatan), dan Pilihan Kedua merupakan kewajiban bersama sehingga Penggugat I juga gagal menjual. Tergugat juga mendalilkan Perjanjian Perdamaian cacat hukum karena dibuat dalam keadaan tertekan dan tanpa pemahaman hukum yang memadai, serta menuduh Penggugat menyalahgunakan hak (abus de droit) dengan mengajukan gugatan itikad buruk. Sebagai gugatan balik (rekonvensi), Tergugat menuntut pernyataan perjanjian tidak sah, pembayaran ganti rugi oleh Penggugat, dan pembagian biaya perawatan warisan.\n\n[HAL 30-33] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-7 (surat keterangan ahli waris, sertifikat, perjanjian perdamaian, surat teguran) tanpa saksi. Tergugat mengajukan bukti T-1 s/d T-4 (sertifikat, perjanjian, surat medis, surat penolakan asuransi) dan saksi Jeck Siahaja. Saksi Jeck Siahaja menyatakan bahwa Tergugat merasa terpaksa menandatangani Perjanjian Perdamaian karena sudah disiapkan oleh pengacara Penggugat I dengan ancaman penyelesaian di pengadilan, serta mengonfirmasi bahwa upaya pembiayaan bank gagal karena kondisi kesehatan Tergugat.\n\n[HAL 34-46] Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur yang diajukan Tergugat dengan alasan bahwa gugatan Penggugat jelas berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai wanprestasi akibat tidak dipenuhinya perikatan. Namun, Majelis Hakim kemudian menilai bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena posita gugatan tidak menegaskan tenggang waktu atau temponya, sehingga gugatan dianggap prematur. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak perlu dipertimbangkan. Sebagai konsekuensi hukum, gugatan dalam Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,-. Putusan ini diucapkan pada tanggal 18 Juli 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat." + }, + "read": { + "input_chars": 3472, + "frame": "Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat atas dugaan wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian terkait pembagian warisan harta benda. Gugatan ini menuntut pelaksanaan opsi kedua perjanjian berupa penjualan objek Jakarta dan hibah objek Medan, serta pembayaran ganti rugi. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena dianggap prematur dan tidak jelas tenggang waktunya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Lomo Basa Alam dan Alm. Wong Khan Wai.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian pada tanggal 11 Juni 2021 untuk membagi harta warisan yang meliputi objek di Jakarta dan Medan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perjanjian Perdamaian mengatur dua opsi penyelesaian untuk objek Jakarta, yaitu pembayaran tunai oleh Tergugat atau penjualan bersama dengan pembagian hasil 1:1.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Opsi pertama gagal karena penolakan pembiayaan bank akibat kondisi kesehatan Tergugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pelaksanaan opsi kedua perjanjian berupa penjualan objek Jakarta dan hibah objek Medan kepada Penggugat II.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah wanprestasi dengan alasan kegagalan opsi pertama berada di luar kendalinya dan opsi kedua merupakan kewajiban bersama.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Perjanjian Perdamaian cacat hukum karena dibuat dalam keadaan tertekan dan tanpa pemahaman hukum yang memadai.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Jeck Siahaja menyatakan Tergugat merasa terpaksa menandatangani Perjanjian Perdamaian karena adanya ancaman penyelesaian di pengadilan.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena posita gugatan tidak menegaskan tenggang waktu atau temponya sehingga dianggap prematur.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat atas wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Juni 2021 terkait pembagian warisan harta benda. Gugatan menuntut pernyataan sah perjanjian, pelaksanaan opsi kedua berupa penjualan objek Jakarta dan hibah objek Medan, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateril. Tergugat membantah gugatan dengan alasan kegagalan opsi pertama disebabkan oleh kondisi kesehatan dan mendalilkan cacat hukum pada perjanjian. Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur namun kemudian menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dianggap prematur akibat tidak adanya penegasan tenggang waktu dalam posita gugatan. Akibatnya, gugatan pokok dan gugatan balik (rekonvensi) dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan bukti-bukti pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat atas wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Juni 2021 terkait pembagian warisan harta benda. Gugatan menuntut pernyataan sah perjanjian, pelaksanaan opsi kedua berupa penjualan objek Jakarta dan hibah objek Medan, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateril. Tergugat membantah gugatan dengan alasan kegagalan opsi pertama disebabkan oleh kondisi kesehatan dan mendalilkan cacat hukum pada perjanjian. Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur namun kemudian menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dianggap prematur akibat tidak adanya penegasan tenggang waktu dalam posita gugatan. Akibatnya, gugatan pokok dan gugatan balik (rekonvensi) dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan bukti-bukti pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Lomo Basa Alam dan Alm. Wong Khan Wai.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian pada tanggal 11 Juni 2021 untuk membagi harta warisan yang meliputi objek di Jakarta dan Medan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perjanjian Perdamaian mengatur dua opsi penyelesaian untuk objek Jakarta, yaitu pembayaran tunai oleh Tergugat atau penjualan bersama dengan pembagian hasil 1:1.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Opsi pertama gagal karena penolakan pembiayaan bank akibat kondisi kesehatan Tergugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pelaksanaan opsi kedua perjanjian berupa penjualan objek Jakarta dan hibah objek Medan kepada Penggugat II.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah wanprestasi dengan alasan kegagalan opsi pertama berada di luar kendalinya dan opsi kedua merupakan kewajiban bersama.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Perjanjian Perdamaian cacat hukum karena dibuat dalam keadaan tertekan dan tanpa pemahaman hukum yang memadai.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Jeck Siahaja menyatakan Tergugat merasa terpaksa menandatangani Perjanjian Perdamaian karena adanya ancaman penyelesaian di pengadilan.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena posita gugatan tidak menegaskan tenggang waktu atau temponya sehingga dianggap prematur.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena tidak ada tenggang waktu, padahal saya sudah minta pihak lain jual tanah warisan dan bayar ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 35166, + "candidates": [ + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 833 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "text": "Pasal 830: Pewarisan hanya terjadi karena kematian." + }, + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "text": "Pasal 833: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat terjadinya pewarisan (karena kematian). Pertanyaan dan sengketa berfokus pada wanprestasi akibat tidak adanya tenggang waktu dalam perjanjian perdamaian, bukan pada sah/tidaknya status pewarisan atau kematian pewaris." + }, + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak milik ahli waris atas harta peninggalan dan prosedur sengketa ahli waris. Isi pasal tidak mengatur mengenai syarat pemenuhan perikatan, tenggang waktu, atau akibat wanprestasi yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi lalai (wanprestasi), khususnya klausul 'berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan'. Ini langsung menjawab pertanyaan tentang relevansi 'tidak ada tenggang waktu' dalam menentukan status wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Meskipun terkait wanprestasi, pasal ini tidak mengatur syarat atau unsur 'tenggang waktu' yang menjadi fokus pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pemenuhan perikatan dalam waktu yang telah ditentukan ('waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan'). Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk menilai bahwa gugatan kabur/prematur karena tidak ada tenggang waktu yang jelas dalam perjanjian, sehingga langsung menjawab pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Meskipun perjanjian perdamaian harus sah, pertanyaan spesifik mengenai 'tenggang waktu' dan akibatnya lebih tepat diatur oleh pasal wanprestasi (1238/1243) daripada syarat sahnya perjanjian itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan perjanjian karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Tidak ada unsur kekhilafan/paksaan yang menjadi isu dalam pertanyaan mengenai tenggang waktu pemenuhan perikatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Putusan dan pertanyaan berfokus pada Wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan perjanjian, bukan PMH. Tergugat bahkan berargumen bahwa menggabungkan PMH dan Wanprestasi adalah keliru, sehingga pasal ini bukan dasar substantif untuk menjawab masalah tenggang waktu dalam wanprestasi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 52817, + "completion_tokens": 3342 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_949_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_949_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..77d397e84b62340684af7ce4f84ef22c3aaea24b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_949_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_949_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 31, + "timings": { + "parse": 0.1, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 119.916, + "query": 4.003, + "relevance": 28.801, + "total": 152.821 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 98325, + "marked_chars": 98595 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; \n2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah \ndilangsungkan secara sah menurut agama Katolik pada tanggal 12 \nFebruari 2012 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 29\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt \n \n \n \n \nNomor 632/I/2012 antara 0000 dengan 0000 yang dikeluarkan oleh Suku \nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada \ntanggal 12 Februari 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat \nhukumnya ; \n3. Menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama 0000yang \nlahir di Jakarta, 24 November 2012, berjenis kelamin Laki-Laki \nberdasarkan Akta Kelahiran Anak Nomor 574/KLU/IP/2013 yang \ndikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota \nAdministrasi Jakarta Pusat dibawah pengasuhan dan pemeliharaan \nPengg" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 98595, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan pertengkaran terus-menerus dan pisah rumah, serta meminta penetapan hak asuh anak dan kewajiban nafkah bulanan sebesar Rp5.000.000. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan untuk sebagian, yaitu menyatakan perceraian dan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat, namun menolak tuntutan nafkah tetap karena Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat. Tergugat dinyatakan tidak hadir setelah mediasi gagal dan tidak memberikan jawaban atas gugatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 12 Februari 2012 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 24 November 2012.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang terus-menerus sejak awal pernikahan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kebutuhan emosional Penggugat dan tidak menunjukkan perhatian atau kasih sayang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dan tidak tinggal bersama.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari kediaman bersama sejak bulan Juni 2023.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah mediasi gagal meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir hingga saat ini lebih banyak diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat di persidangan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat untuk memutus perkawinan mereka karena pertengkaran terus-menerus, sikap acuh Tergugat, dan pisah rumah sejak Juni 2023. Penggugat juga meminta hak asuh anak dan nafkah bulanan sebesar Rp5.000.000. Mediasi gagal dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan lanjutan. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan telah putus karena perceraian dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat demi kepentingan anak. Namun, gugatan nafkah bulanan sebesar Rp5.000.000 ditolak karena Penggugat gagal membuktikan penghasilan Tergugat, sehingga nafkah ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat untuk memutus perkawinan mereka karena pertengkaran terus-menerus, sikap acuh Tergugat, dan pisah rumah sejak Juni 2023. Penggugat juga meminta hak asuh anak dan nafkah bulanan sebesar Rp5.000.000. Mediasi gagal dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan lanjutan. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan telah putus karena perceraian dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat demi kepentingan anak. Namun, gugatan nafkah bulanan sebesar Rp5.000.000 ditolak karena Penggugat gagal membuktikan penghasilan Tergugat, sehingga nafkah ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 12 Februari 2012 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 24 November 2012.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang terus-menerus sejak awal pernikahan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kebutuhan emosional Penggugat dan tidak menunjukkan perhatian atau kasih sayang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dan tidak tinggal bersama.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari kediaman bersama sejak bulan Juni 2023.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah mediasi gagal meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir hingga saat ini lebih banyak diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat di persidangan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah rumah dan tinggal sendiri sejak pertengahan 2023 karena suami acuh dan sering bertengkar, apakah saya bisa minta hak asuh anak dan uang nafkah bulanan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 54377, + "candidates": [ + "Pasal 229 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "text": "Pasal 229: Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang di bawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dan kekuasaan orang tua. Penetapan ini tidak berlaku sebelum hari putusan perceraian perkawinan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan tidak boleh dilakukan perlawanan atau banding. Terhadap penetapan ini, bapak atau ibu yang tidak diangkat menjadi wali boleh melakukan perlawanan, bila dia tidak hadir atas panggilan yang dimaksud dalam alinea pertama. Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan kepadanya. Bapak atau ibu yang setelah hadir atas panggilan tidak diangkat menjadi wali,atau yang perlawanannya ditolak, dalam tiga puluh hari setelah hari termasuk dalam alinea kedua, dapat naik banding mengenai penetapan itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan para orang tua." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan perwalian (hak asuh) atas anak-anak yang belum dewasa setelah memutus perceraian. Hal ini langsung menjawab bagian pertanyaan mengenai 'minta hak asuh anak' dalam konteks sengketa perceraian, sebagaimana dibuktikan oleh pertimbangan hakim yang mengutip pasal ini untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan/kutipan). Meskipun dikutip dalam putusan, pasal ini hanya bersifat prosedural/alat bukti untuk memvaliditas dokumen yang diajukan, bukan mengatur substansi hak asuh anak atau nafkah yang menjadi inti pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 229 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 41127, + "completion_tokens": 1145 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_953_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_953_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6f621a2eee742d4d2338824d0b5260549dec8e4c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_953_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,207 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_953_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 41, + "timings": { + "parse": 0.065, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 191.721, + "query": 2.231, + "relevance": 78.208, + "total": 272.224 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 125584, + "marked_chars": 125944 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan seluas 97 M2 (sembilan puluh\ntujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Mangga Besar VI Utara No. 4C,\nKelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat, Provinsi\nDKI. Jakarta, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan\nNo. 1099 adalah hak milik Prof. Dr. Djojo Soenarjo (ayah dari Penggugat); \n3. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam mengalihkan obyek sengketa\nadalah merupakan perbuatan melawan hukum;\n4. Menyatakan Akta Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Nomor: 177\ntertanggal 30 Juni 1997 antara Abraham Collins Hong dengan Prof. Dr. Djojo\nSoenarjo dihadapan TURUT TERGUGAT II adalah sah dan memiliki kekuatan\nhukum mengikat;\n5. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 84/ 2003 yang dibuat dihadapan TURUT\nTERGUGAT III adalah batal demi hukum dan tidak mememiliki kekuatan\nhukum mengikat;\n6. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 150 tanggal 14 Desember\n2007 dihadapan TURUT TERGUGAT IV antara TERGUGAT IV dengan\nBambang Wiryorahardjo adalah batal demi hukum dan tidak mememiliki\nkekuatan hukum mengikat;\n7. Menyatakan Akta Jual Beli No : 192/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang\ndibuat dihadapan TURUT TERGUGAT V batal demi hukum dan tidak memiliki\nkekuatan mengikat;\n8. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1099 atas tanah dan\nbangunan seluas 97 M2 (sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di\nJalan Mangga Besar VI Utara No. 4C, Kelurahan Tamansari, Kecamatan\nTamansari, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI. Jakarta, yang terakhir atas nama\nJESLYIN WINATA dan FARICA RAMONA tidak mempunyai kekuatan hukum\nmengikat;\n9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak\ndaripadanya atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam\nSertipikat Hak" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 125944, + "frame": "Penggugat, anak kandung dari almarhum Prof. Dr. Djojo Soenarjo, menggugat Para Tergugat (ahli waris Bambang Wiryoraharjo) dan Para Turut Tergugat (notaris dan pejabat pertanahan) terkait sengketa kepemilikan tanah dan bangunan seluas 97 meter persegi di Jalan Mangga Besar VI Utara No. 4C, Jakarta Barat. Penggugat meminta pengadilan menyatakan bahwa objek sengketa adalah hak milik ayahnya, menyatakan batal demi hukumnya berbagai akta peralihan hak (hibah, jual beli, dan pewarisan), serta memerintahkan Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat. Gugatan ini juga menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp300.000.000,00 serta penetapan sita jaminan atas objek sengketa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tanah dan bangunan seluas 97 meter persegi di Jalan Mangga Besar VI Utara No. 4C, Jakarta Barat, semula adalah milik dan atas nama Prof. Dr. Djojo Soenarjo.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 20 Juni 1997, dilakukan Akta Jual Beli Nomor 49/Tamansari/1997 antara Prof. Dr. Djojo Soenarjo dan Abraham Collins Hong atas objek sengketa.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Jual Beli Nomor 49/Tamansari/1997 ditindaklanjuti dengan Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 178 dan Akta Surat Pernyataan dan Kuasa Nomor 177 tanggal 30 Juni 1997 yang menyatakan bahwa uang pembelian berasal dari Prof. Dr. Djojo Soenarjo dan Abraham Collins Hong tidak mempunyai hak atas objek tersebut serta tidak dapat mengalihkannya.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Abraham Collins Hong menghibahkan objek sengketa kepada Charles Homan berdasarkan Akta Hibah Nomor 84/2003 tanggal 26 Februari 2003.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Charles Homan melakukan jual beli dengan Bambang Wiryoraharjo berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 150 tanggal 14 Desember 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 192/2007 tanggal 17 Desember 2007.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah kematian Bambang Wiryoraharjo, objek sengketa beralih kepada Jeslyn Winata dan Farica Ramona berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 1/XI-Ket.Wrs/2021 tanggal 5 November 2021.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat adalah anak kandung dari Prof. Dr. Djojo Soenarjo dengan istri pertamanya, Chandrawati, yang telah bercerai.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Prof. Dr. Djojo Soenarjo menikah lagi dengan Sri Rejeki pada tahun 1995 dengan perjanjian kawin yang menyatakan istri kedua tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan suami.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan bahwa peralihan hak kepada mereka adalah berdasarkan pewarisan yang sah dari Bambang Wiryoraharjo.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa dikuasai oleh Herlina Widjaja dan William Widjaja, bukan oleh Penggugat.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari kepemilikan tanah dan bangunan seluas 97 meter persegi di Jalan Mangga Besar VI Utara No. 4C, Jakarta Barat, yang semula berada atas nama Prof. Dr. Djojo Soenarjo. Penggugat, sebagai anak kandung dari Prof. Dr. Djojo Soenarjo, menggugat Para Tergugat (ahli waris Bambang Wiryoraharjo) dan Para Turut Tergugat (notaris dan pejabat pertanahan) dengan dalil bahwa peralihan hak atas objek sengketa dilakukan secara melawan hukum. Gugatan ini didasari oleh fakta bahwa pada tahun 1997, Prof. Dr. Djojo Soenarjo melakukan jual beli dengan Abraham Collins Hong yang ditindaklanjuti dengan surat kuasa dan pernyataan bahwa Abraham Collins Hong tidak memiliki hak atas objek tersebut dan hanya meminjamkan sertifikat untuk keperluan agunan. Namun, Abraham Collins Hong kemudian menghibahkan objek tersebut kepada Charles Homan, yang selanjutnya menjualnya kepada Bambang Wiryoraharjo. Setelah kematian Bambang Wiryoraharjo, objek beralih kepada Para Tergugat melalui pewarisan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Akta Jual Beli 1997 tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan surat kuasa dan pernyataan yang menyatakan Abraham Collins Hong bukan pemilik sah, sehingga hibah dan jual beli selanjutnya dinyatakan batal demi hukum. Hakim juga menetapkan bahwa objek sengketa adalah hak milik Prof. Dr. Djojo Soenarjo yang menjadi hak satu-satunya Penggugat karena adanya perjanjian kawin yang mengecualikan istri kedua dari hak waris atas harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Gugatan untuk menyatakan batalnya akta hibah, jual beli, dan pewarisan serta perintah penyerahan objek sengketa dikabulkan, namun gugatan untuk pembayaran ganti rugi uang ditolak karena objek sengketa secara fisik tidak pernah dikuasai oleh pihak lain selain penghuni yang ditunjuk oleh almarhum, dan gugatan sita jaminan ditolak karena tidak diletakkan oleh hakim." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari kepemilikan tanah dan bangunan seluas 97 meter persegi di Jalan Mangga Besar VI Utara No. 4C, Jakarta Barat, yang semula berada atas nama Prof. Dr. Djojo Soenarjo. Penggugat, sebagai anak kandung dari Prof. Dr. Djojo Soenarjo, menggugat Para Tergugat (ahli waris Bambang Wiryoraharjo) dan Para Turut Tergugat (notaris dan pejabat pertanahan) dengan dalil bahwa peralihan hak atas objek sengketa dilakukan secara melawan hukum. Gugatan ini didasari oleh fakta bahwa pada tahun 1997, Prof. Dr. Djojo Soenarjo melakukan jual beli dengan Abraham Collins Hong yang ditindaklanjuti dengan surat kuasa dan pernyataan bahwa Abraham Collins Hong tidak memiliki hak atas objek tersebut dan hanya meminjamkan sertifikat untuk keperluan agunan. Namun, Abraham Collins Hong kemudian menghibahkan objek tersebut kepada Charles Homan, yang selanjutnya menjualnya kepada Bambang Wiryoraharjo. Setelah kematian Bambang Wiryoraharjo, objek beralih kepada Para Tergugat melalui pewarisan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Akta Jual Beli 1997 tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan surat kuasa dan pernyataan yang menyatakan Abraham Collins Hong bukan pemilik sah, sehingga hibah dan jual beli selanjutnya dinyatakan batal demi hukum. Hakim juga menetapkan bahwa objek sengketa adalah hak milik Prof. Dr. Djojo Soenarjo yang menjadi hak satu-satunya Penggugat karena adanya perjanjian kawin yang mengecualikan istri kedua dari hak waris atas harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Gugatan untuk menyatakan batalnya akta hibah, jual beli, dan pewarisan serta perintah penyerahan objek sengketa dikabulkan, namun gugatan untuk pembayaran ganti rugi uang ditolak karena objek sengketa secara fisik tidak pernah dikuasai oleh pihak lain selain penghuni yang ditunjuk oleh almarhum, dan gugatan sita jaminan ditolak karena tidak diletakkan oleh hakim.", + "facts": [ + { + "fact": "Tanah dan bangunan seluas 97 meter persegi di Jalan Mangga Besar VI Utara No. 4C, Jakarta Barat, semula adalah milik dan atas nama Prof. Dr. Djojo Soenarjo.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 20 Juni 1997, dilakukan Akta Jual Beli Nomor 49/Tamansari/1997 antara Prof. Dr. Djojo Soenarjo dan Abraham Collins Hong atas objek sengketa.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Jual Beli Nomor 49/Tamansari/1997 ditindaklanjuti dengan Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 178 dan Akta Surat Pernyataan dan Kuasa Nomor 177 tanggal 30 Juni 1997 yang menyatakan bahwa uang pembelian berasal dari Prof. Dr. Djojo Soenarjo dan Abraham Collins Hong tidak mempunyai hak atas objek tersebut serta tidak dapat mengalihkannya.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Abraham Collins Hong menghibahkan objek sengketa kepada Charles Homan berdasarkan Akta Hibah Nomor 84/2003 tanggal 26 Februari 2003.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Charles Homan melakukan jual beli dengan Bambang Wiryoraharjo berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 150 tanggal 14 Desember 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 192/2007 tanggal 17 Desember 2007.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah kematian Bambang Wiryoraharjo, objek sengketa beralih kepada Jeslyn Winata dan Farica Ramona berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 1/XI-Ket.Wrs/2021 tanggal 5 November 2021.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat adalah anak kandung dari Prof. Dr. Djojo Soenarjo dengan istri pertamanya, Chandrawati, yang telah bercerai.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Prof. Dr. Djojo Soenarjo menikah lagi dengan Sri Rejeki pada tahun 1995 dengan perjanjian kawin yang menyatakan istri kedua tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan suami.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan bahwa peralihan hak kepada mereka adalah berdasarkan pewarisan yang sah dari Bambang Wiryoraharjo.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa dikuasai oleh Herlina Widjaja dan William Widjaja, bukan oleh Penggugat.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya anak kandung dari ayah saya yang menjual tanah ke orang lain tapi uang belinya dari ayah saya, sekarang tanah itu diwariskan ke orang lain, apakah saya bisa menuntutnya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27082, + "candidates": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar hukum utama dalam putusan untuk menegaskan bahwa hubungan hukum antara ayah Penggugat dan Abraham Collins Hong adalah suatu perjanjian (persetujuan). Hakim menggunakan pasal ini untuk mengikat para pihak pada isi perjanjian tersebut (bahwa Abraham hanya sebagai pemegang kuasa/pengurus, bukan pemilik), sehingga peralihan hak oleh Abraham kepada pihak lain dianggap batal karena melanggar isi perjanjian yang sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Meskipun Pasal 1320 mengatur syarat sahnya perjanjian, dalam pertimbangan hukum yang diberikan, hakim tidak menganalisis apakah syarat-syarat sahnya perjanjian (seperti kecakapan atau sebab yang terlarang) terpenuhi atau tidak. Fokus putusan adalah pada penafsiran isi perjanjian dan akibat hukum dari pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut (batal demi hukumnya hibah), bukan pada gugatan ketidakabsahan perjanjian karena cacat syarat sahnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam teks pertimbangan hukum, tidak ada dalil atau fakta yang menyebutkan bahwa perjanjian awal terjadi karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Putusan didasarkan pada fakta bahwa uang berasal dari ayah dan adanya surat kuasa, bukan pada cacat kehendak dalam pembuatan akta." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit dikutip oleh hakim sebagai dasar bahwa perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hakim menggunakan prinsip ini untuk menegaskan bahwa Abraham Collins Hong terikat oleh perjanjian (surat kuasa/nyata) yang menyatakan ia bukan pemilik, sehingga tindakannya menghibahkan tanah kepada orang lain adalah pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dan akibatnya batal demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Meskipun gugatan awal disebut sebagai perbuatan melawan hukum, putusan hakim tidak memberikan ganti rugi uang berdasarkan Pasal 1365 karena tidak ada kerugian materiil yang terbukti (tanah tidak dikuasai fisik). Putusan lebih banyak berfokus pada pembatalan perbuatan hukum (perjanjian/hibah) berdasarkan hukum perjanjian (Pasal 1313 dan 1338) daripada menjatuhkan sanksi ganti rugi berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, relevansi substantifnya dalam alasan putusan akhir lebih lemah dibandingkan pasal perjanjian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 46006, + "completion_tokens": 2137 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_955_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_955_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b3e86e14858f9fe1d3195f4f7ca872f0d6063dbc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_955_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,277 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_955_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 76, + "timings": { + "parse": 0.138, + "classify": 0.0, + "condense": 295.0, + "read": 147.998, + "query": 2.457, + "relevance": 167.891, + "total": 613.484 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 220858, + "marked_chars": 221533 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI \n-\nMengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; \nDALAM POKOK PERKARA \n-\nMenyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet\nOnvantkelijke Verklaard); \n-\nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.5.790.000,- (Lima juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) \n \nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari SENIN tanggal 25 Maret 2024\noleh kami, PARMATONI, SH., sebagai Hakim Ketua, TOGA NAPITUPULU,\nS.H.MH dan SRI SUHARINI, S.H.,M.H.., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, Putusan tersebut pada hari Kamis , tanggal 28 Maret 2024 yang\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\ndengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh\nMOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri\nJakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat-I\nKuasa Tergugat-II dan tanpa hadirnya Turut Tergugat-I,dan Turut Tergugat-\nII. \nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman. 75. Putusan No. 955/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134989, + "summary": "[HAL 1-9] Perkara perdata Nomor 955/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt. diajukan oleh Tjoeng Andy Anthony (Penggugat I) dan Khong Mellani Setiadi (Penggugat II) melawan Wie Hendra Darmawan (Tergugat I), Anita Santoso (Tergugat II), Kementerian PUPR CQ. Binamarga (Turut Tergugat I), dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah (Turut Tergugat II). Penggugat dalilkan bahwa pada 2 Oktober 1993 mereka membeli 3 bidang tanah (SHM No. 909, SHM No. 910, dan Girik C 512 di Pesangrahan, total 6.300 m2) dari Tergugat I & II dengan harga Rp 480.000.000,- dan telah membayar 50% (Rp 240.000.000,-) berdasarkan kwitansi tertanggal 2 Oktober 1993 yang ditandatangani Tergugat I dan disaksikan Achmad Arifin [HAL 3-4]. Penggugat mengklaim Tergugat I & II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan menjual kembali tanah tersebut kepada Turut Tergugat I untuk jalan tol JORR W2 tanpa melunasi pembayaran atau menyerahkan sertifikat asli, sehingga menuntut ganti rugi Rp 31.500.000.000,-, uang paksa, dan sita jaminan atas aset Tergugat [HAL 5-8]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 9].\n\n[HAL 10-39] Tergugat I & II mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim perkara pidana penipuan/pemalsuan), eksepsi kurang pihak, gugatan kabur, dan daluwarsa 30 tahun [HAL 10-11]. Tergugat menolak seluruh dalil gugatan, menyatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak mengenal kwitansi yang didalilkan sebagai palsu, dan tidak memiliki anak bernama Sofia yang disebut dalam dalil konfirmasi WhatsApp [HAL 12-29]. Tergugat juga membantah hubungan hukum jual beli, mengklaim Penggugat hanya pernah menjadi calon calo yang gagal karena harga terlalu murah, lalu membuat kwitansi palsu untuk memeras [HAL 20-21]. Tergugat mengajukan rekonvensi (gugatan balik) dengan menyatakan diri sebagai Penggugat Rekonvensi melawan Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi [HAL 40]. Rekonvensi dalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi (suami istri) memiliki tanah SHM No. 1126/Pesangrahan (2.040 m2) yang dijual ke pihak ketiga dengan harga Rp 6.500.000.000,- secara cicilan [HAL 41]. Tergugat Rekonvensi mengklaim Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) hasut pembeli untuk berhenti mencicil sisa pembayaran Rp 2.000.000.000,- dengan mengajukan blokir dan gugatan palsu, sehingga menyebabkan kerugian materil Rp 2.500.000.000,- dan immaterial Rp 2.500.000.000,-, serta biaya advokat, total tuntutan Rp 5.000.000.000,- atas dasar perbuatan melawan hukum [HAL 41-44].\n\n[HAL 45] Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus: 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) [HAL 45]; 2) Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi [HAL 45]; 3) Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya, menyatakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat [HAL 45]; 4) Menyatakan sah sita jaminan; 5) Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000.000,- (terdiri dari kerugian materil Rp 2.500.000.000,- dan immaterial Rp 2.500.000.000,-) [HAL 45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 88044, + "summary": "[HAL 1-9] Perkara perdata Nomor 955/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt. diajukan oleh Tjoeng Andy Anthony (Penggugat I) dan Khong Mellani Setiadi (Penggugat II) melawan Wie Hendra Darmawan (Tergugat I), Anita Santoso (Tergugat II), Kementerian PUPR CQ. Binamarga (Turut Tergugat I), dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah (Turut Tergugat II). Penggugat dalilkan bahwa pada 2 Oktober 1993 mereka membeli 3 bidang tanah (SHM No. 909, SHM No. 910, dan Girik C 512 di Pesangrahan, total 6.300 m2) dari Tergugat I & II dengan harga Rp 480.000.000,- dan telah membayar 50% (Rp 240.000.000,-) berdasarkan kwitansi tertanggal 2 Oktober 1993 yang ditandatangani Tergugat I dan disaksikan Achmad Arifin [HAL 3-4]. Penggugat mengklaim Tergugat I & II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan menjual kembali tanah tersebut kepada Turut Tergugat I untuk jalan tol JORR W2 tanpa melunasi pembayaran atau menyerahkan sertifikat asli, sehingga menuntut ganti rugi Rp 31.500.000.000,-, uang paksa, dan sita jaminan atas aset Tergugat [HAL 5-8]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 9].\n\n[HAL 10-39] Tergugat I & II mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim perkara pidana penipuan/pemalsuan), eksepsi kurang pihak, gugatan kabur, dan daluwarsa 30 tahun [HAL 10-11]. Tergugat menolak seluruh dalil gugatan, menyatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak mengenal kwitansi yang didalilkan sebagai palsu, dan tidak memiliki anak bernama Sofia yang disebut dalam dalil konfirmasi WhatsApp [HAL 12-29]. Tergugat juga membantah hubungan hukum jual beli, mengklaim Penggugat hanya pernah menjadi calon calo yang gagal karena harga terlalu murah, lalu membuat kwitansi palsu untuk memeras [HAL 20-21]. Tergugat mengajukan rekonvensi (gugatan balik) dengan menyatakan diri sebagai Penggugat Rekonvensi melawan Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi [HAL 40]. Rekonvensi dalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi (suami istri) memiliki tanah SHM No. 1126/Pesangrahan (2.040 m2) yang dijual ke pihak ketiga dengan harga Rp 6.500.000.000,- secara cicilan [HAL 41]. Tergugat Rekonvensi mengklaim Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) hasut pembeli untuk berhenti mencicil sisa pembayaran Rp 2.000.000.000,- dengan mengajukan blokir dan gugatan palsu, sehingga menyebabkan kerugian materil Rp 2.500.000.000,- dan immaterial Rp 2.500.000.000,-, serta biaya advokat, total tuntutan Rp 5.000.000.000,- atas dasar perbuatan melawan hukum [HAL 41-44].\n\n[HAL 45-76] Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus: 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) [HAL 75]; 2) Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi [HAL 75]; 3) Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara Rp 5.790.000,- [HAL 75-76]. Pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut karena telah diputus dalam putusan sela tanggal 1 Maret 2023 bahwa PN Jakarta Barat berwenang [HAL 71]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) karena Penggugat tidak menyertakan Achmad Prapto Wahjono (penjual awal SHM 909/910), Moh. Yasin (pemilik Girik C 512), Notaris Endang Irawati Ekaputri (pembuat PPJB), serta Sofia (anak Tergugat) dan Achmad Arifin (saksi kwitansi) sebagai pihak dalam gugatan, sehingga gugatan dianggap kurang pihak [HAL 72-73]. Majelis Hakim juga mengabulkan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena terdapat ketidakjelasan mengenai total luas tanah transaksi yang didalilkan sebesar 6.300 m2 di satu sisi, namun perhitungan kerugian didasarkan pada luas 3.150 m2 di sisi lain [HAL 73-74]. Terkait eksepsi daluwarsa, Majelis Hakim menolak daluwarsa karena gugatan didaftarkan pada 18 Oktober 2022, sebelum tenggat 30 tahun dari transaksi Oktober 1993 berakhir pada Oktober 2023 [HAL 74]. Dengan demikian, gugatan utama ditolak tanpa pemeriksaan pokok perkara akibat eksepsi yang dikabulkan [HAL 75]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-9] Perkara perdata Nomor 955/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt. diajukan oleh Tjoeng Andy Anthony (Penggugat I) dan Khong Mellani Setiadi (Penggugat II) melawan Wie Hendra Darmawan (Tergugat I), Anita Santoso (Tergugat II), Kementerian PUPR CQ. Binamarga (Turut Tergugat I), dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah (Turut Tergugat II). Penggugat dalilkan bahwa pada 2 Oktober 1993 mereka membeli 3 bidang tanah (SHM No. 909, SHM No. 910, dan Girik C 512 di Pesangrahan, total 6.300 m2) dari Tergugat I & II dengan harga Rp 480.000.000,- dan telah membayar 50% (Rp 240.000.000,-) berdasarkan kwitansi tertanggal 2 Oktober 1993 yang ditandatangani Tergugat I dan disaksikan Achmad Arifin [HAL 3-4]. Penggugat mengklaim Tergugat I & II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan menjual kembali tanah tersebut kepada Turut Tergugat I untuk jalan tol JORR W2 tanpa melunasi pembayaran atau menyerahkan sertifikat asli, sehingga menuntut ganti rugi Rp 31.500.000.000,-, uang paksa, dan sita jaminan atas aset Tergugat [HAL 5-8]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 9].\n\n[HAL 10-39] Tergugat I & II mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim perkara pidana penipuan/pemalsuan), eksepsi kurang pihak, gugatan kabur, dan daluwarsa 30 tahun [HAL 10-11]. Tergugat menolak seluruh dalil gugatan, menyatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak mengenal kwitansi yang didalilkan sebagai palsu, dan tidak memiliki anak bernama Sofia yang disebut dalam dalil konfirmasi WhatsApp [HAL 12-29]. Tergugat juga membantah hubungan hukum jual beli, mengklaim Penggugat hanya pernah menjadi calon calo yang gagal karena harga terlalu murah, lalu membuat kwitansi palsu untuk memeras [HAL 20-21]. Tergugat mengajukan rekonvensi (gugatan balik) dengan menyatakan diri sebagai Penggugat Rekonvensi melawan Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi [HAL 40]. Rekonvensi dalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi (suami istri) memiliki tanah SHM No. 1126/Pesangrahan (2.040 m2) yang dijual ke pihak ketiga dengan harga Rp 6.500.000.000,- secara cicilan [HAL 41]. Tergugat Rekonvensi mengklaim Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) hasut pembeli untuk berhenti mencicil sisa pembayaran Rp 2.000.000.000,- dengan mengajukan blokir dan gugatan palsu, sehingga menyebabkan kerugian materil Rp 2.500.000.000,- dan immaterial Rp 2.500.000.000,-, serta biaya advokat, total tuntutan Rp 5.000.000.000,- atas dasar perbuatan melawan hukum [HAL 41-44].\n\n[HAL 45-76] Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus: 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) [HAL 75]; 2) Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi [HAL 75]; 3) Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara Rp 5.790.000,- [HAL 75-76]. Pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut karena telah diputus dalam putusan sela tanggal 1 Maret 2023 bahwa PN Jakarta Barat berwenang [HAL 71]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) karena Penggugat tidak menyertakan Achmad Prapto Wahjono (penjual awal SHM 909/910), Moh. Yasin (pemilik Girik C 512), Notaris Endang Irawati Ekaputri (pembuat PPJB), serta Sofia (anak Tergugat) dan Achmad Arifin (saksi kwitansi) sebagai pihak dalam gugatan, sehingga gugatan dianggap kurang pihak [HAL 72-73]. Majelis Hakim juga mengabulkan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena terdapat ketidakjelasan mengenai total luas tanah transaksi yang didalilkan sebesar 6.300 m2 di satu sisi, namun perhitungan kerugian didasarkan pada luas 3.150 m2 di sisi lain [HAL 73-74]. Terkait eksepsi daluwarsa, Majelis Hakim menolak daluwarsa karena gugatan didaftarkan pada 18 Oktober 2022, sebelum tenggat 30 tahun dari transaksi Oktober 1993 berakhir pada Oktober 2023 [HAL 74]. Dengan demikian, gugatan utama ditolak tanpa pemeriksaan pokok perkara akibat eksepsi yang dikabulkan [HAL 75]." + }, + "read": { + "input_chars": 3941, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dan pihak terkait atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait jual beli tanah yang tidak diselesaikan dengan pembayaran penuh dan penyerahan sertifikat, serta menuntut ganti rugi. Tergugat membantah adanya hubungan jual beli dan menyangkal keabsahan kwitansi yang menjadi dasar klaim Penggugat. Majelis Hakim menolak gugatan utama karena dianggap kurang pihak dan kabur, sehingga tidak diperiksa pokok perkaranya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan Penggugat II dalilkan telah membeli tiga bidang tanah dari Tergugat I dan Tergugat II pada 2 Oktober 1993 dengan harga Rp 480.000.000,- dan telah membayar 50% sebesar Rp 240.000.000,- berdasarkan kwitansi tertanggal 2 Oktober 1993.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual kembali tanah tersebut kepada Turut Tergugat I untuk jalan tol tanpa melunasi pembayaran atau menyerahkan sertifikat asli.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 31.500.000.000,-, uang paksa, dan sita jaminan atas aset Tergugat.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil gugatan, menyatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak mengenal kwitansi yang didalilkan sebagai palsu, dan tidak memiliki anak bernama Sofia.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II dalilkan Penggugat hanya pernah menjadi calon calo yang gagal karena harga terlalu murah, lalu membuat kwitansi palsu untuk memeras.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil Penggugat hasut pembeli tanah mereka untuk berhenti mencicil sisa pembayaran, menyebabkan kerugian materil dan immaterial.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak menyertakan Achmad Prapto Wahjono, Moh. Yasin, Notaris Endang Irawati Ekaputri, Sofia, dan Achmad Arifin sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur karena terdapat ketidakjelasan antara luas tanah transaksi yang didalilkan sebesar 6.300 m2 dengan perhitungan kerugian yang didasarkan pada luas 3.150 m2.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi daluwarsa karena gugatan didaftarkan sebelum tenggat 30 tahun dari transaksi Oktober 1993 berakhir.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan menolak seluruh gugatan tanpa pemeriksaan pokok perkara akibat eksepsi yang dikabulkan.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan dalih perbuatan melawan hukum terkait transaksi jual beli tanah pada 2 Oktober 1993. Penggugat mengklaim telah membayar sebagian harga tanah namun Tergugat menjual kembali tanah tersebut kepada pihak ketiga tanpa melunasi pembayaran atau menyerahkan sertifikat, sehingga Penggugat menuntut ganti rugi. Tergugat membantah adanya hubungan jual beli dan menyangkal keabsahan kwitansi yang menjadi dasar klaim Penggugat, serta mengajukan gugatan balik atas dugaan hasutan yang menyebabkan kerugian. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dan daluwarsa, namun mengabulkan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak mendaftarkan para pihak terkait transaksi awal dan saksi sebagai pihak dalam perkara, serta mengabulkan eksepsi gugatan kabur akibat ketidakjelasan luas tanah yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menolak seluruh gugatan tanpa memeriksa pokok perkara, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan dalih perbuatan melawan hukum terkait transaksi jual beli tanah pada 2 Oktober 1993. Penggugat mengklaim telah membayar sebagian harga tanah namun Tergugat menjual kembali tanah tersebut kepada pihak ketiga tanpa melunasi pembayaran atau menyerahkan sertifikat, sehingga Penggugat menuntut ganti rugi. Tergugat membantah adanya hubungan jual beli dan menyangkal keabsahan kwitansi yang menjadi dasar klaim Penggugat, serta mengajukan gugatan balik atas dugaan hasutan yang menyebabkan kerugian. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dan daluwarsa, namun mengabulkan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak mendaftarkan para pihak terkait transaksi awal dan saksi sebagai pihak dalam perkara, serta mengabulkan eksepsi gugatan kabur akibat ketidakjelasan luas tanah yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menolak seluruh gugatan tanpa memeriksa pokok perkara, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan Penggugat II dalilkan telah membeli tiga bidang tanah dari Tergugat I dan Tergugat II pada 2 Oktober 1993 dengan harga Rp 480.000.000,- dan telah membayar 50% sebesar Rp 240.000.000,- berdasarkan kwitansi tertanggal 2 Oktober 1993.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual kembali tanah tersebut kepada Turut Tergugat I untuk jalan tol tanpa melunasi pembayaran atau menyerahkan sertifikat asli.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp 31.500.000.000,-, uang paksa, dan sita jaminan atas aset Tergugat.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil gugatan, menyatakan tidak pernah menjual tanah tersebut, tidak mengenal kwitansi yang didalilkan sebagai palsu, dan tidak memiliki anak bernama Sofia.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II dalilkan Penggugat hanya pernah menjadi calon calo yang gagal karena harga terlalu murah, lalu membuat kwitansi palsu untuk memeras.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil Penggugat hasut pembeli tanah mereka untuk berhenti mencicil sisa pembayaran, menyebabkan kerugian materil dan immaterial.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak menyertakan Achmad Prapto Wahjono, Moh. Yasin, Notaris Endang Irawati Ekaputri, Sofia, dan Achmad Arifin sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur karena terdapat ketidakjelasan antara luas tanah transaksi yang didalilkan sebesar 6.300 m2 dengan perhitungan kerugian yang didasarkan pada luas 3.150 m2.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi daluwarsa karena gugatan didaftarkan sebelum tenggat 30 tahun dari transaksi Oktober 1993 berakhir.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan menolak seluruh gugatan tanpa pemeriksaan pokok perkara akibat eksepsi yang dikabulkan.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sebagian uang tanah, tapi penjualnya malah jual lagi ke orang lain tanpa kasih sertifikat, kenapa gugatan saya ditolak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13176, + "candidates": [ + "Pasal 616 KUHPerdata", + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata", + "Pasal 1459 KUHPerdata", + "Pasal 1919 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 616 KUHPerdata", + "text": "Pasal 616: Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620." + }, + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1459 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1459: Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616." + }, + { + "pasal": "Pasal 1919 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1919: Jika seseorang telah dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadapnya, maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara perdata ke Pengadilan untuk menangkis tuntutan ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 616 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur teknis penyerahan barang tak bergerak (akta). Dalam putusan, gugatan ditolak karena eksepsi prosedural (kurang pihak dan gugatan kabur), bukan karena sengketa mengenai teknis penyerahan atau pemindahan hak milik berdasarkan pasal ini. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum utama yang diperiksa untuk menjawab mengapa gugatan ditolak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur sumber perikatan secara umum. Meskipun jual beli adalah perikatan, putusan tidak menganalisis apakah perikatan lahir atau tidak, melainkan menolak gugatan karena alasan prosedural (eksepsi). Pasal ini terlalu umum dan tidak menjadi inti pertimbangan hukum dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan tidak memeriksa apakah syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab) terpenuhi atau tidak. Penolakan gugatan murni berdasarkan eksepsi formil (kurang pihak dan obscur libel), bukan substansi sahnya perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat perjanjian. Meskipun relevan secara teoritis untuk sengketa jual beli, putusan ini tidak menggunakan pasal ini sebagai dasar alasan penolakan gugatan. Alasan hakim sepenuhnya berpusat pada eksepsi kompetensi, kurang pihak, dan kejelasan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relativity of contract (hanya mengikat pihak yang membuat). Meskipun eksepsi 'kurang pihak' berkaitan dengan siapa yang harus menjadi pihak dalam sengketa, Majelis Hakim dalam putusan ini tidak merujuk pada Pasal 1340 KUHPerdata sebagai dasar hukum penolakan, melainkan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2020 dan prinsip prosedural perdata. Oleh karena itu, secara substantif dalam konteks putusan ini, pasal ini tidak menjadi kerangka hukum yang dipakai hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Dalam 'Menimbang' awal disebutkan penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum, namun Majelis Hakim tidak pernah memeriksa substansi dalil ini karena gugatan ditolak melalui eksepsi (kurang pihak dan obscur libel) sebelum masuk ke pokok perkara. Jadi, pasal ini tidak diuji atau menjadi dasar putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli. Seperti pasal-pasal definisi lainnya, putusan tidak menganalisis definisi jual beli karena penolakan gugatan bersifat prosedural (eksepsi), bukan substansial mengenai hak dan kewajiban dalam jual beli." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur saat terjadinya jual beli. Putusan tidak membahas kapan jual beli terjadi atau apakah sudah sah secara substansial, melainkan menolak gugatan karena kesalahan formil dalam mengajukan pihak tergugat dan kejelasan dalil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1459 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pemindahan hak milik. Putusan tidak membahas status kepemilikan atau penyerahan barang, sehingga pasal ini tidak relevan dengan alasan penolakan gugatan dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1919 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hubungan antara putusan pidana dan perdata. Tidak ada kaitannya dengan fakta jual beli tanah atau eksepsi yang dipertimbangkan dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa (kadaluwarsa). Pasal ini secara eksplisit dikutip dan dianalisis oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi 'Gugatan Kabur dan Daluarsa'. Hakim menggunakan pasal ini untuk menentukan apakah gugatan sudah kedaluwarsa (dan menyimpulkan belum). Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena alasan lain (kurang pihak/obscur libel), pasal ini adalah satu-satunya pasal KUHPerdata substantif yang diuji dan menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam putusan ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 75234, + "completion_tokens": 4618 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_958_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_958_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..88f61e45f9214289871763acdbe95e4e4b8b2349 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_958_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,150 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_958_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 92, + "timings": { + "parse": 0.145, + "classify": 0.0, + "condense": 580.878, + "read": 94.488, + "query": 4.066, + "relevance": 28.268, + "total": 707.844 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 281803, + "marked_chars": 282622 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI : \nDalam Konvensi\nDalam Provisi\n-\nMenyatakan menolak tuntutan Provisi.\nDalam Eksepsi \n-\nMengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kurang pihak (Plurium\nLitis Consortium).\nDalam Pokok Perkara \n-\nMenyatakan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima (Niet\nOnvankelijk Verklaart).\nDalam Rekonvensi\n-\nMenyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet\nOnvankelijk Verklaart).\nDalam Konvensi dan dalam Rekonvensi\n-\nMenghukum pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi\nuntuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sejumlah\nRp5.590.000,00 (Lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2023\noleh kami Martin Ginting, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad\nIrfan, S.H.,M.Hum dan Sapto Supriyono, S.H.,M.H. masing-masing selaku\nHakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat Nomor : 958/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tentang penunjukan Majelis Hakim,\nPutusan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 telah diupload\noleh Hakim Ketua dan telah dikirim secara prosedur E-Litigasi melalui system\nE-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dibantu oleh\nHalaman 91 dari 92 Halaman Putusan Nomor 958/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakura" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134953, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 958/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Penggugat) melawan Yayasan Sawerigading Jakarta (Tergugat I) serta para organ yayasan: Sudharma Tan (Tergugat II), Dermawan Sudharma (Tergugat III), Budiman (Tergugat IV), Kevin Marcellino Dermawan (Tergugat V), Cynthia Gabrielle Dermawan (Tergugat VI), dan Tuti Karsimah (Turut Tergugat). Penggugat memiliki legal standing berdasarkan Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dan Pasal 62 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. [HAL 4-12] Tergugat I didirikan sebagai Yayasan Perguruan Sawerigading (PERSA) pada 17 November 1980 dengan kekayaan awal Rp10.000,-, berkedudukan di Jakarta sebagai cabang dari Makassar. Melalui serangkaian akta notaris (1994-1995), Ismail Rolib mengundurkan diri dan menunjuk Sudarma (Tergugat I) sebagai kuasa untuk mengubah susunan pengurus dan memisahkan diri dari pusat di Makassar. Pada 1995, Tergugat I menggugat Naftali Wirjodigoeno dan memenangkan putusan PN Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995 yang menyatakan tanah ±20.000 m² di Jl. S. Parman No. 3 adalah milik sah Tergugat I, namun menolak status otonomi cabang. Tergugat I kemudian mengubah nama menjadi Yayasan Sawerigading Jakarta, terdaftar resmi di Kemenkumham pada 2006 dengan kekayaan awal Rp10.000.000,-, dan melakukan perubahan organ pada 27 Juli 2021. [HAL 13-22] Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan organ yayasan telah melanggar UU Yayasan dengan mengalihkan kekayaan yayasan (tanah ±11.765 m² dan uang ganti rugi Rp40 miliar dari putusan pengadilan) kepada pihak lain (PT. Purnama Sempurna) dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi organ, bukan tujuan sosial/keagamaan. Tergugat I didalilkan tidak menjalankan kegiatan yayasan selama 3 tahun berturut-turut, tidak memiliki keberadaan de facto di alamat terdaftar, dan tidak membuat laporan keuangan yang diaudit publik sesuai Pasal 52 UU Yayasan. Penggugat memohon pembubaran Tergugat I, penetapan sita jaminan atas aset yayasan (HGB atas nama PT. Purnama Sempurna dan sertifikat Hak Pakai ±1.792 m²), serta pengangkatan Balai Harta Peninggalan sebagai likuidator. [HAL 23-46] Para Tergugat mengajukan eksepsi terhadap permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi (Yayasan Sawerigading Makassar/Olga Maggy Mamangkey). Para Tergugat menyangkal legal standing Pemohon Intervensi, menyatakan kedua yayasan adalah badan hukum terpisah yang tidak memiliki hubungan hukum berdasarkan berbagai surat pernyataan dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Para Tergugat juga menyangkal cacat formil surat kuasa khusus Pemohon Intervensi, daluwarsa klaim Pemohon Intervensi, serta ketidaksesuaian posita dan petitum. Para Tergugat menegaskan bahwa Putusan No. 183/Pdt.G/1995 telah menyatakan tanah tersebut milik sah Tergugat I dan tidak pernah membatalkan surat-surat pemisahan diri dari Yayasan Makassar. Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan Pemohon Intervensi, menyatakan bahwa Tergugat I adalah yayasan sah yang berdiri sendiri." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134976, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 958/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Penggugat) melawan Yayasan Sawerigading Jakarta (Tergugat I) serta para organ yayasan: Sudharma Tan (Tergugat II), Dermawan Sudharma (Tergugat III), Budiman (Tergugat IV), Kevin Marcellino Dermawan (Tergugat V), Cynthia Gabrielle Dermawan (Tergugat VI), dan Tuti Karsimah (Turut Tergugat). Penggugat memiliki legal standing berdasarkan Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dan Pasal 62 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. [HAL 4-12] Tergugat I didirikan sebagai Yayasan Perguruan Sawerigading (PERSA) pada 17 November 1980 dengan kekayaan awal Rp10.000,-, berkedudukan di Jakarta sebagai cabang dari Makassar. Melalui serangkaian akta notaris (1994-1995), Ismail Rolib mengundurkan diri dan menunjuk Sudarma (Tergugat I) sebagai kuasa untuk mengubah susunan pengurus dan memisahkan diri dari pusat di Makassar. Pada 1995, Tergugat I menggugat Naftali Wirjodigoeno dan memenangkan putusan PN Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995 yang menyatakan tanah ±20.000 m² di Jl. S. Parman No. 3 adalah milik sah Tergugat I, namun menolak status otonomi cabang. Tergugat I kemudian mengubah nama menjadi Yayasan Sawerigading Jakarta, terdaftar resmi di Kemenkumham pada 2006 dengan kekayaan awal Rp10.000.000,-, dan melakukan perubahan organ pada 27 Juli 2021. [HAL 13-22] Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan organ yayasan telah melanggar UU Yayasan dengan mengalihkan kekayaan yayasan (tanah ±11.765 m² dan uang ganti rugi Rp40 miliar dari putusan pengadilan) kepada pihak lain (PT. Purnama Sempurna) dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi organ, bukan tujuan sosial/keagamaan. Tergugat I didalilkan tidak menjalankan kegiatan yayasan selama 3 tahun berturut-turut, tidak memiliki keberadaan de facto di alamat terdaftar, dan tidak membuat laporan keuangan yang diaudit publik sesuai Pasal 52 UU Yayasan. Penggugat memohon pembubaran Tergugat I, penetapan sita jaminan atas aset yayasan (HGB atas nama PT. Purnama Sempurna dan sertifikat Hak Pakai ±1.792 m²), serta pengangkatan Balai Harta Peninggalan sebagai likuidator. [HAL 23-46] Para Tergugat mengajukan eksepsi terhadap permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi (Yayasan Sawerigading Makassar/Olga Maggy Mamangkey). Para Tergugat menyangkal legal standing Pemohon Intervensi, menyatakan kedua yayasan adalah badan hukum terpisah yang tidak memiliki hubungan hukum berdasarkan berbagai surat pernyataan dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Para Tergugat juga menyangkal cacat formil surat kuasa khusus Pemohon Intervensi, daluwarsa klaim Pemohon Intervensi, serta ketidaksesuaian posita dan petitum. Para Tergugat menegaskan bahwa Putusan No. 183/Pdt.G/1995 telah menyatakan tanah tersebut milik sah Tergugat I dan tidak pernah membatalkan surat-surat pemisahan diri dari Yayasan Makassar. Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan Pemohon Intervensi, menyatakan bahwa Tergugat I adalah yayasan sah yang berdiri sendiri. [HAL 47-65] Para Tergugat membantah dalil Pemohon Intervensi dengan merujuk pada Surat Pernyataan Drs. Lagaligo Syahadat (12 Januari 1995) dan Akta Pernyataan Bersama No. 18 (19 Oktober 2004) yang mengakui keabsahan Tergugat I sebagai yayasan berdiri sendiri, tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Makassar, serta mengakui kepemilikan Tergugat I atas Tanah Jl. S. Parman seluas ±20.000 m². Para Tergugat menegaskan bahwa Putusan No. 183/Pdt.G/1995 serta putusan berantai (PN 194/1996, PT 199/1998, MA 3431 K/2002, PK 19 PK/2006) telah berkekuatan hukum tetap mengakui kepemilikan tersebut. Pemohon Intervensi, yang merupakan advokat mantan kuasa hukum pihak yang kalah dalam perkara No. 576/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, didalilkan tidak memiliki kepentingan hukum langsung, tidak memiliki alas hak atas aset Tergugat I, dan intervensinya bersifat Voeging yang tidak relevan dengan pokok perkara pembubaran yayasan. Para Tergugat juga menyangkal tuduhan pengagunan sertifikat oleh Tergugat II dan menegaskan bahwa pengalihan aset adalah hak prerogatif yayasan. Pemohon Intervensi didalilkan memiliki itikad tidak baik untuk mendapatkan ghanimah (aset likuidasi) dan adanya indikasi konflik kepentingan pada Penggugat (Kepala Kejaksaan) yang juga menangani perkara pidana terhadap pemberi kuasa Pemohon Intervensi. Para Tergugat memohon penolakan seluruh permohonan intervensi. [HAL 66-80] Dalam persidangan, Pemohon Intervensi mengajukan bukti surat (Bukti P.i 1-29) berupa akta pendirian dan perubahan Yayasan Makassar, akta pemindahan hak, serta turunan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penggugat mengajukan saksi Yovita Endang Batty, Drs. Samuel S, Haries Anthony, dan Uki Elianto yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi Jl. Taman S. Parman No. 3 tidak ada aktivitas yayasan selain food court, dan saksi tidak mengetahui adanya yayasan yang berdiri di sana. Para Tergugat mengajukan bukti surat (Bukti T-I s/d TT-56) yang meliputi surat pernyataan pemisahan diri, putusan-putusan berkekuatan hukum tetap, surat SP3 dan SP2HP dalam perkara pidana terkait pemalsuan dokumen oleh pihak lawan, serta dokumen pertukaran tanah dengan Kejaksaan dan bukti pembayaran ganti rugi Rp40 miliar. [HAL 81-88] Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan permohonan intervensi Pemohon Intervensi tidak beralasan hukum dan tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara, sehingga intervensi ditolak. Dalam Provisi, permohonan sita jaminan ditolak karena tidak ada keadaan mendesak yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar, mengingat aset dikuasai sebagian oleh Penggugat dan TNI-AD tanpa aktivitas pembongkaran. Dalam Eksepsi, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat: (1) Eksepsi legal standing Penggugat ditolak karena Kejaksaan Negeri berwenang berdasarkan UU Yayasan tanpa perlu surat kuasa dari Jaksa Agung; (2) Eksepsi cacat formil surat kuasa dan alamat ditolak karena alamat dianggap sama dan surat kuasa sah; (3) Eksepsi daluwarsa ditolak karena Pasal 62 UU Yayasan tidak mengatur tenggang waktu pembubaran, dan Kejaksaan mewakili kepentingan umum tanpa perlu surat kuasa masyarakat." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 15693, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 958/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Penggugat) melawan Yayasan Sawerigading Jakarta (Tergugat I) serta para organ yayasan: Sudharma Tan (Tergugat II), Dermawan Sudharma (Tergugat III), Budiman (Tergugat IV), Kevin Marcellino Dermawan (Tergugat V), Cynthia Gabrielle Dermawan (Tergugat VI), dan Tuti Karsimah (Turut Tergugat). Penggugat memiliki legal standing berdasarkan Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dan Pasal 62 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. [HAL 4-12] Tergugat I didirikan sebagai Yayasan Perguruan Sawerigading (PERSA) pada 17 November 1980 dengan kekayaan awal Rp10.000,-, berkedudukan di Jakarta sebagai cabang dari Makassar. Melalui serangkaian akta notaris (1994-1995), Ismail Rolib mengundurkan diri dan menunjuk Sudarma (Tergugat I) sebagai kuasa untuk mengubah susunan pengurus dan memisahkan diri dari pusat di Makassar. Pada 1995, Tergugat I menggugat Naftali Wirjodigoeno dan memenangkan putusan PN Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995 yang menyatakan tanah ±20.000 m² di Jl. S. Parman No. 3 adalah milik sah Tergugat I, namun menolak status otonomi cabang. Tergugat I kemudian mengubah nama menjadi Yayasan Sawerigading Jakarta, terdaftar resmi di Kemenkumham pada 2006 dengan kekayaan awal Rp10.000.000,-, dan melakukan perubahan organ pada 27 Juli 2021. [HAL 13-22] Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan organ yayasan telah melanggar UU Yayasan dengan mengalihkan kekayaan yayasan (tanah ±11.765 m² dan uang ganti rugi Rp40 miliar dari putusan pengadilan) kepada pihak lain (PT. Purnama Sempurna) dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi organ, bukan tujuan sosial/keagamaan. Tergugat I didalilkan tidak menjalankan kegiatan yayasan selama 3 tahun berturut-turut, tidak memiliki keberadaan de facto di alamat terdaftar, dan tidak membuat laporan keuangan yang diaudit publik sesuai Pasal 52 UU Yayasan. Penggugat memohon pembubaran Tergugat I, penetapan sita jaminan atas aset yayasan (HGB atas nama PT. Purnama Sempurna dan sertifikat Hak Pakai ±1.792 m²), serta pengangkatan Balai Harta Peninggalan sebagai likuidator. [HAL 23-46] Para Tergugat mengajukan eksepsi terhadap permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi (Yayasan Sawerigading Makassar/Olga Maggy Mamangkey). Para Tergugat menyangkal legal standing Pemohon Intervensi, menyatakan kedua yayasan adalah badan hukum terpisah yang tidak memiliki hubungan hukum berdasarkan berbagai surat pernyataan dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Para Tergugat juga menyangkal cacat formil surat kuasa khusus Pemohon Intervensi, daluwarsa klaim Pemohon Intervensi, serta ketidaksesuaian posita dan petitum. Para Tergugat menegaskan bahwa Putusan No. 183/Pdt.G/1995 telah menyatakan tanah tersebut milik sah Tergugat I dan tidak pernah membatalkan surat-surat pemisahan diri dari Yayasan Makassar. Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan Pemohon Intervensi, menyatakan bahwa Tergugat I adalah yayasan sah yang berdiri sendiri. [HAL 47-65] Para Tergugat membantah dalil Pemohon Intervensi dengan merujuk pada Surat Pernyataan Drs. Lagaligo Syahadat (12 Januari 1995) dan Akta Pernyataan Bersama No. 18 (19 Oktober 2004) yang mengakui keabsahan Tergugat I sebagai yayasan berdiri sendiri, tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Makassar, serta mengakui kepemilikan Tergugat I atas Tanah Jl. S. Parman seluas ±20.000 m². Para Tergugat menegaskan bahwa Putusan No. 183/Pdt.G/1995 serta putusan berantai (PN 194/1996, PT 199/1998, MA 3431 K/2002, PK 19 PK/2006) telah berkekuatan hukum tetap mengakui kepemilikan tersebut. Pemohon Intervensi, yang merupakan advokat mantan kuasa hukum pihak yang kalah dalam perkara No. 576/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, didalilkan tidak memiliki kepentingan hukum langsung, tidak memiliki alas hak atas aset Tergugat I, dan intervensinya bersifat Voeging yang tidak relevan dengan pokok perkara pembubaran yayasan. Para Tergugat juga menyangkal tuduhan pengagunan sertifikat oleh Tergugat II dan menegaskan bahwa pengalihan aset adalah hak prerogatif yayasan. Pemohon Intervensi didalilkan memiliki itikad tidak baik untuk mendapatkan ghanimah (aset likuidasi) dan adanya indikasi konflik kepentingan pada Penggugat (Kepala Kejaksaan) yang juga menangani perkara pidana terhadap pemberi kuasa Pemohon Intervensi. Para Tergugat memohon penolakan seluruh permohonan intervensi. [HAL 66-80] Dalam persidangan, Pemohon Intervensi mengajukan bukti surat (Bukti P.i 1-29) berupa akta pendirian dan perubahan Yayasan Makassar, akta pemindahan hak, serta turunan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penggugat mengajukan saksi Yovita Endang Batty, Drs. Samuel S, Haries Anthony, dan Uki Elianto yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi Jl. Taman S. Parman No. 3 tidak ada aktivitas yayasan selain food court, dan saksi tidak mengetahui adanya yayasan yang berdiri di sana. Para Tergugat mengajukan bukti surat (Bukti T-I s/d TT-56) yang meliputi surat pernyataan pemisahan diri, putusan-putusan berkekuatan hukum tetap, surat SP3 dan SP2HP dalam perkara pidana terkait pemalsuan dokumen oleh pihak lawan, serta dokumen pertukaran tanah dengan Kejaksaan dan bukti pembayaran ganti rugi Rp40 miliar. [HAL 81-88] Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan permohonan intervensi Pemohon Intervensi tidak beralasan hukum dan tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara, sehingga intervensi ditolak. Dalam Provisi, permohonan sita jaminan ditolak karena tidak ada keadaan mendesak yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar, mengingat aset dikuasai sebagian oleh Penggugat dan TNI-AD tanpa aktivitas pembongkaran. Dalam Eksepsi, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat: (1) Eksepsi legal standing Penggugat ditolak karena Kejaksaan Negeri berwenang berdasarkan UU Yayasan tanpa perlu surat kuasa dari Jaksa Agung; (2) Eksepsi cacat formil surat kuasa dan alamat ditolak karena alamat dianggap sama dan surat kuasa sah; (3) Eksepsi daluwarsa ditolak karena Pasal 62 UU Yayasan tidak mengatur tenggang waktu pembubaran, dan Kejaksaan mewakili kepentingan umum tanpa perlu surat kuasa masyarakat. [HAL 88-90] Terkait eksepsi poin ke-3 tentang keharusan adanya surat kuasa dari masyarakat, Majelis Hakim menyatakan tidak beralasan hukum karena Kejaksaan mewakili kepentingan umum. Namun, pada poin ke-4 eksepsi tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), Para Tergugat berdalil bahwa Penggugat menuntut Balai Harta Peninggalan sebagai likuidator tanpa menariknya sebagai pihak, sehingga gugatan kurang pihak. Penggugat membantah dengan menyatakan wewenang menunjuk likuidator ada pada Pengadilan dan Balai Harta Peninggalan memiliki dasar hukum tersendiri. Majelis Hakim menolak argumen Penggugat, menyatakan bahwa agar putusan dapat mengikat dan dieksekusi terhadap instansi lain (Balai Harta Peninggalan) serta instansi yang melegalisasi yayasan (Kementerian Hukum dan HAM RI), instansi tersebut wajib ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan eksepsi kurang pihak beralasan hukum dan diterima. [HAL 90-92] Karena salah satu eksepsi (kurang pihak) diterima, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) secara formal tanpa pertimbangan pokok perkara. Gugatan balik (Rekonvensi) Para Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.590.000,00. Putusan ini dijatuhkan pada 1 November 2023 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Martin Ginting (Ketua), Muhammad Irfan, dan Sapto Supriyono." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 958/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Penggugat) melawan Yayasan Sawerigading Jakarta (Tergugat I) serta para organ yayasan: Sudharma Tan (Tergugat II), Dermawan Sudharma (Tergugat III), Budiman (Tergugat IV), Kevin Marcellino Dermawan (Tergugat V), Cynthia Gabrielle Dermawan (Tergugat VI), dan Tuti Karsimah (Turut Tergugat). Penggugat memiliki legal standing berdasarkan Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dan Pasal 62 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. [HAL 4-12] Tergugat I didirikan sebagai Yayasan Perguruan Sawerigading (PERSA) pada 17 November 1980 dengan kekayaan awal Rp10.000,-, berkedudukan di Jakarta sebagai cabang dari Makassar. Melalui serangkaian akta notaris (1994-1995), Ismail Rolib mengundurkan diri dan menunjuk Sudarma (Tergugat I) sebagai kuasa untuk mengubah susunan pengurus dan memisahkan diri dari pusat di Makassar. Pada 1995, Tergugat I menggugat Naftali Wirjodigoeno dan memenangkan putusan PN Jakarta Barat No. 183/Pdt.G/1995 yang menyatakan tanah ±20.000 m² di Jl. S. Parman No. 3 adalah milik sah Tergugat I, namun menolak status otonomi cabang. Tergugat I kemudian mengubah nama menjadi Yayasan Sawerigading Jakarta, terdaftar resmi di Kemenkumham pada 2006 dengan kekayaan awal Rp10.000.000,-, dan melakukan perubahan organ pada 27 Juli 2021. [HAL 13-22] Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan organ yayasan telah melanggar UU Yayasan dengan mengalihkan kekayaan yayasan (tanah ±11.765 m² dan uang ganti rugi Rp40 miliar dari putusan pengadilan) kepada pihak lain (PT. Purnama Sempurna) dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi organ, bukan tujuan sosial/keagamaan. Tergugat I didalilkan tidak menjalankan kegiatan yayasan selama 3 tahun berturut-turut, tidak memiliki keberadaan de facto di alamat terdaftar, dan tidak membuat laporan keuangan yang diaudit publik sesuai Pasal 52 UU Yayasan. Penggugat memohon pembubaran Tergugat I, penetapan sita jaminan atas aset yayasan (HGB atas nama PT. Purnama Sempurna dan sertifikat Hak Pakai ±1.792 m²), serta pengangkatan Balai Harta Peninggalan sebagai likuidator. [HAL 23-46] Para Tergugat mengajukan eksepsi terhadap permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi (Yayasan Sawerigading Makassar/Olga Maggy Mamangkey). Para Tergugat menyangkal legal standing Pemohon Intervensi, menyatakan kedua yayasan adalah badan hukum terpisah yang tidak memiliki hubungan hukum berdasarkan berbagai surat pernyataan dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Para Tergugat juga menyangkal cacat formil surat kuasa khusus Pemohon Intervensi, daluwarsa klaim Pemohon Intervensi, serta ketidaksesuaian posita dan petitum. Para Tergugat menegaskan bahwa Putusan No. 183/Pdt.G/1995 telah menyatakan tanah tersebut milik sah Tergugat I dan tidak pernah membatalkan surat-surat pemisahan diri dari Yayasan Makassar. Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan Pemohon Intervensi, menyatakan bahwa Tergugat I adalah yayasan sah yang berdiri sendiri. [HAL 47-65] Para Tergugat membantah dalil Pemohon Intervensi dengan merujuk pada Surat Pernyataan Drs. Lagaligo Syahadat (12 Januari 1995) dan Akta Pernyataan Bersama No. 18 (19 Oktober 2004) yang mengakui keabsahan Tergugat I sebagai yayasan berdiri sendiri, tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Makassar, serta mengakui kepemilikan Tergugat I atas Tanah Jl. S. Parman seluas ±20.000 m². Para Tergugat menegaskan bahwa Putusan No. 183/Pdt.G/1995 serta putusan berantai (PN 194/1996, PT 199/1998, MA 3431 K/2002, PK 19 PK/2006) telah berkekuatan hukum tetap mengakui kepemilikan tersebut. Pemohon Intervensi, yang merupakan advokat mantan kuasa hukum pihak yang kalah dalam perkara No. 576/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, didalilkan tidak memiliki kepentingan hukum langsung, tidak memiliki alas hak atas aset Tergugat I, dan intervensinya bersifat Voeging yang tidak relevan dengan pokok perkara pembubaran yayasan. Para Tergugat juga menyangkal tuduhan pengagunan sertifikat oleh Tergugat II dan menegaskan bahwa pengalihan aset adalah hak prerogatif yayasan. Pemohon Intervensi didalilkan memiliki itikad tidak baik untuk mendapatkan ghanimah (aset likuidasi) dan adanya indikasi konflik kepentingan pada Penggugat (Kepala Kejaksaan) yang juga menangani perkara pidana terhadap pemberi kuasa Pemohon Intervensi. Para Tergugat memohon penolakan seluruh permohonan intervensi. [HAL 66-80] Dalam persidangan, Pemohon Intervensi mengajukan bukti surat (Bukti P.i 1-29) berupa akta pendirian dan perubahan Yayasan Makassar, akta pemindahan hak, serta turunan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penggugat mengajukan saksi Yovita Endang Batty, Drs. Samuel S, Haries Anthony, dan Uki Elianto yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi Jl. Taman S. Parman No. 3 tidak ada aktivitas yayasan selain food court, dan saksi tidak mengetahui adanya yayasan yang berdiri di sana. Para Tergugat mengajukan bukti surat (Bukti T-I s/d TT-56) yang meliputi surat pernyataan pemisahan diri, putusan-putusan berkekuatan hukum tetap, surat SP3 dan SP2HP dalam perkara pidana terkait pemalsuan dokumen oleh pihak lawan, serta dokumen pertukaran tanah dengan Kejaksaan dan bukti pembayaran ganti rugi Rp40 miliar. [HAL 81-88] Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan permohonan intervensi Pemohon Intervensi tidak beralasan hukum dan tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara, sehingga intervensi ditolak. Dalam Provisi, permohonan sita jaminan ditolak karena tidak ada keadaan mendesak yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar, mengingat aset dikuasai sebagian oleh Penggugat dan TNI-AD tanpa aktivitas pembongkaran. Dalam Eksepsi, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat: (1) Eksepsi legal standing Penggugat ditolak karena Kejaksaan Negeri berwenang berdasarkan UU Yayasan tanpa perlu surat kuasa dari Jaksa Agung; (2) Eksepsi cacat formil surat kuasa dan alamat ditolak karena alamat dianggap sama dan surat kuasa sah; (3) Eksepsi daluwarsa ditolak karena Pasal 62 UU Yayasan tidak mengatur tenggang waktu pembubaran, dan Kejaksaan mewakili kepentingan umum tanpa perlu surat kuasa masyarakat. [HAL 88-90] Terkait eksepsi poin ke-3 tentang keharusan adanya surat kuasa dari masyarakat, Majelis Hakim menyatakan tidak beralasan hukum karena Kejaksaan mewakili kepentingan umum. Namun, pada poin ke-4 eksepsi tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), Para Tergugat berdalil bahwa Penggugat menuntut Balai Harta Peninggalan sebagai likuidator tanpa menariknya sebagai pihak, sehingga gugatan kurang pihak. Penggugat membantah dengan menyatakan wewenang menunjuk likuidator ada pada Pengadilan dan Balai Harta Peninggalan memiliki dasar hukum tersendiri. Majelis Hakim menolak argumen Penggugat, menyatakan bahwa agar putusan dapat mengikat dan dieksekusi terhadap instansi lain (Balai Harta Peninggalan) serta instansi yang melegalisasi yayasan (Kementerian Hukum dan HAM RI), instansi tersebut wajib ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan eksepsi kurang pihak beralasan hukum dan diterima. [HAL 90-92] Karena salah satu eksepsi (kurang pihak) diterima, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) secara formal tanpa pertimbangan pokok perkara. Gugatan balik (Rekonvensi) Para Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.590.000,00. Putusan ini dijatuhkan pada 1 November 2023 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Martin Ginting (Ketua), Muhammad Irfan, dan Sapto Supriyono." + }, + "read": { + "input_chars": 7664, + "frame": "Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menggugat Yayasan Sawerigading Jakarta beserta para organ yayasan dengan dalil pelanggaran UU Yayasan berupa pengalihan aset dan tidak adanya aktivitas yayasan, serta memohon pembubaran yayasan. Gugatan ini juga melibatkan permohonan intervensi dari Yayasan Sawerigading Makassar yang menuntut pengakuan hak atas aset yayasan. Majelis Hakim menolak permohonan intervensi dan eksepsi-eksepsi formil lainnya, namun menerima eksepsi kurang pihak karena instansi terkait tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan pembubaran yayasan dan pengangkatan likuidator dengan dalil Tergugat melanggar UU Yayasan.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon Intervensi mengajukan permohonan intervensi untuk mengklaim hak atas aset yayasan yang menjadi objek gugatan.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak permohonan intervensi Pemohon Intervensi karena tidak beralasan hukum dan tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara.", + "page": 81, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi formil Para Tergugat terkait legal standing, cacat formil, dan daluwarsa.", + "page": 81, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak karena instansi yang berwenang menunjuk likuidator dan melegalisasi yayasan tidak ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat.", + "page": 88, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima secara formal tanpa pemeriksaan pokok perkara karena eksepsi kurang pihak diterima.", + "page": 90, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan gugatan perdata terhadap Yayasan Sawerigading Jakarta beserta para organ yayasan, dengan dalil bahwa yayasan tersebut telah melanggar ketentuan hukum dengan mengalihkan kekayaan kepada pihak lain, tidak menjalankan kegiatan yayasan selama tiga tahun, dan tidak memiliki laporan keuangan yang diaudit. Penggugat memohon pembubaran yayasan, penetapan sita jaminan atas aset, serta pengangkatan Balai Harta Peninggalan sebagai likuidator. Dalam proses persidangan, muncul permohonan intervensi dari Yayasan Sawerigading Makassar yang mengklaim hak atas aset yayasan, namun permohonan ini ditolak oleh Majelis Hakim karena dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok perkara pembubaran yayasan. Para Tergugat mengajukan berbagai eksepsi, namun Majelis Hakim hanya menerima eksepsi kurang pihak dengan alasan bahwa instansi yang berwenang menunjuk likuidator dan melegalisasi yayasan tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Akibat penerimaan eksepsi kurang pihak tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara formal tanpa memeriksa pokok perkara, dan gugatan balik Para Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan gugatan perdata terhadap Yayasan Sawerigading Jakarta beserta para organ yayasan, dengan dalil bahwa yayasan tersebut telah melanggar ketentuan hukum dengan mengalihkan kekayaan kepada pihak lain, tidak menjalankan kegiatan yayasan selama tiga tahun, dan tidak memiliki laporan keuangan yang diaudit. Penggugat memohon pembubaran yayasan, penetapan sita jaminan atas aset, serta pengangkatan Balai Harta Peninggalan sebagai likuidator. Dalam proses persidangan, muncul permohonan intervensi dari Yayasan Sawerigading Makassar yang mengklaim hak atas aset yayasan, namun permohonan ini ditolak oleh Majelis Hakim karena dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok perkara pembubaran yayasan. Para Tergugat mengajukan berbagai eksepsi, namun Majelis Hakim hanya menerima eksepsi kurang pihak dengan alasan bahwa instansi yang berwenang menunjuk likuidator dan melegalisasi yayasan tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Akibat penerimaan eksepsi kurang pihak tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara formal tanpa memeriksa pokok perkara, dan gugatan balik Para Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan pembubaran yayasan dan pengangkatan likuidator dengan dalil Tergugat melanggar UU Yayasan.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon Intervensi mengajukan permohonan intervensi untuk mengklaim hak atas aset yayasan yang menjadi objek gugatan.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak permohonan intervensi Pemohon Intervensi karena tidak beralasan hukum dan tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara.", + "page": 81, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi formil Para Tergugat terkait legal standing, cacat formil, dan daluwarsa.", + "page": 81, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak karena instansi yang berwenang menunjuk likuidator dan melegalisasi yayasan tidak ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat.", + "page": 88, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima secara formal tanpa pemeriksaan pokok perkara karena eksepsi kurang pihak diterima.", + "page": 90, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan pembubaran yayasan saya ditolak hanya karena instansi pembuatnya tidak jadi tergugat, padahal saya sudah punya bukti yayasan itu tidak jalan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30838, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1963 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1963: Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (suami/istri) dalam perkara pemisahan harta benda perkawinan. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan gugatan pembubaran yayasan, syarat formal gugatan, atau masalah 'kurang pihak' (plurium litis consortium) yang menjadi alasan penolakan gugatan dalam putusan. Hukum yang berlaku adalah hukum perkawinan, bukan hukum perjanjian/perdata umum terkait yayasan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perolehan hak milik atas barang tak bergerak lewat waktu (verjaring) karena penguasaan yang lama. Isinya tidak relevan dengan pertanyaan mengenai penolakan gugatan pembubaran yayasan karena alasan prosedural/formal (kurang pihak/instansi terkait tidak ditarik sebagai tergugat). Putusan menolak gugatan karena cacat formil, bukan karena masalah kepemilikan aset lewat waktu." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 94305, + "completion_tokens": 5512 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_962_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_962_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0f9c731ceeeafdb0224230a3b17de42e4f3ed131 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_962_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,185 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_962_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 84, + "timings": { + "parse": 0.152, + "classify": 0.0, + "condense": 418.832, + "read": 141.027, + "query": 15.167, + "relevance": 27.237, + "total": 602.416 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 245225, + "marked_chars": 245972 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI\n-\nMengabulkan Eksepsi dari Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA\n1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar\nRp.4.010.000,- (Empat juta sepuluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nHalaman 81 Putusan Nomor.962/Pdt.G/2022./PN Jkt Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 81\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023,\noleh kami, Denny Tulangow, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua , Parmatoni, S.H.\ndan Toga Napitupulu, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat tanggal 24 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 09\nAgustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim\nKetua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan di" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134915, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili gugatan perdata Nomor 962/Pdt.G/2022 antara PENGUGAT SHERMAN HON melawan TERGUGAT I RINDI ANTIKA, TERGUGAT II JONI DJAINI, TERGUGAT III HENDI SANGAPTA SARAGIH, dan TURUT TERGUGAT PT KARYA PUTRA MANDIRI MINERAL (PT KPMM) [HAL 1-2]. PENGUGAT, yang semula berstatus Direktur PT KPMM berdasarkan Akta Nomor 350 tertanggal 08 November 2019, dalil bahwa TERGUGAT I sebagai Komisaris menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara tertanggal 12 Juli 2022 yang memberhentikan PENGUGAT dan mengambil alih wewenang Direksi oleh Komisaris [HAL 3]. Selanjutnya, TERGUGAT I mengundang PENGUGAT selaku Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan RUPS Biasa (RUPS-B) pada 09 Agustus 2022 di Kantor TERGUGAT III di Sintang, bukan di tempat kedudukan perseroan, yang menurut PENGUGAT melanggar Pasal 76 ayat (1) UUPT [HAL 2-5]. Dalam rapat tersebut yang dihadiri TERGUGAT I dan TERGUGAT II di hadapan TERGUGAT III, dibuat Akta 01 yang memberhentikan PENGUGAT dan TERGUGAT I serta mengangkat TERGUGAT I sebagai Direktur dan TERGUGAT II sebagai Komisaris, serta Akta 02 yang menyatakan batal dokumen tanggal 01 Juli 2022, memerintahkan PENGUGAT mengembalikan dokumen dan uang pribadi TERGUGAT I sebesar Rp47.000.000,00, serta memerintahkan pencabutan Laporan Polisi [HAL 4-6]. PENGUGAT mendalilkan penyelenggaraan RUPS tersebut melanggar berbagai ketentuan UUPT Pasal 79, 81, dan 82 karena tidak didahului panggilan Direksi, tidak ada permintaan pemegang saham 1/10 saham, tidak ada surat tercatat, tidak ditembuskan ke Komisaris, serta undangan tidak memuat mata acara lengkap [HAL 6-10]. PENGUGAT menuntut pembatalan Surat Undangan, Surat Pemberhentian, RUPS-LB, RUPS-B, Akta 01, Akta 02, dan Surat Permintaan tertanggal 24 Agustus 2022 sebagai batal demi hukum [HAL 10-12]. PENGUGAT juga menuduh PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang merugikan PENGUGAT, sehingga menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp133.432.202.400,00 yang mencakup kehilangan kesempatan mengawasi dana investasi Rp12 miliar dan Rp1,3 miliar, biaya transportasi, pengobatan, PNBP, honor advokat, serta kerugian langsung akibat pelanggaran UUPT masing-masing Rp10 miliar per pasal, dan kerugian immateriil Rp5 triliun [HAL 14-19]. PENGUGAT additionally menuntut uang paksa Rp500 juta per pelanggaran, permintaan maaf tertulis di 20 media massa selama 10 hari, sita jaminan atas harta PARA TERGUGAT, serta hak untuk memecat TERGUGAT I dan II dengan tidak hormat [HAL 20-23].\n\nTERGUGAT I mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan domisili di PN Sintang) dan obscur libel, serta membantah dalil PENGUGAT dengan menyatakan bahwa perseteruan internal bermula dari somasi PT MONOKEM SURYA atas dugaan penyalahgunaan dana oleh WANG FENG dan PENGUGAT [HAL 33-37]. TERGUGAT I dalil bahwa pada 01 Juli 2022, ia mengalami intimidasi dan ancaman dari PENGUGAT dan rekannya EDI di Kem Tower, yang memaksanya menandatangani surat kuasa pengelolaan tambang dan menyerahkan dokumen serta uang pribadi Rp47 juta [HAL 38-39]. TERGUGAT I kemudian mengadakan Rapat Dewan Komisaris pada 11 Juli 2022 untuk memberhentikan sementara PENGUGAT, dan menerbitkan surat pemberhentian pada 12 Juli 2022 yang dikirim ke alamat resmi PENGUGAT [HAL 40]. TERGUGAT I dalil bahwa undangan RUPS tanggal 25 Juli 2022 telah dikirim ke alamat PENGUGAT dan dimuat dalam iklan koran HARIAN TERBIT tanggal 27 Juli 2022, sehingga pemanggilan telah sah [HAL 41]. TERGUGAT I membantah adanya pelanggaran UUPT karena ia bertindak sebagai Komisaris/Pemegang Saham mayoritas (65%) yang menunjuk dirinya sebagai Direktur Sementara untuk mengurus perseroan, dan RUPS-LB tanggal 09 Agustus 2022 telah memenuhi quorum karena dihadiri pemegang saham mewakili 65% saham [HAL 41-42]. TERGUGAT I menolak tuntutan ganti rugi dengan menyatakan tidak ada bukti investasi PENGUGAT ke perseroan (modal tercatat Rp2 miliar, disetor Rp1 miliar), dan jika ada investasi, itu adalah urusan internal PENGUGAT dengan WANG FENG yang tercatat sebagai pemegang saham 35% atas nama PENGUGAT [HAL 35-36, 45]. TERGUGAT I juga membantah bahwa PARA TERGUGAT menyuruh PENGUGAT mengeluarkan biaya-biaya yang dituntut [HAL 45]. TERGUGAT II membantah seluruh dalil dengan menyatakan tidak mengenal PENGUGAT, tidak pernah memberhentikan PENGUGAT karena bukan Komisaris saat itu, hanya menerima undangan dari TERGUGAT I, hadir dalam RUPS tanpa hak suara karena bukan pemegang saham, dan diangkat sebagai Komisaris berdasarkan keputusan pemegang saham, bukan tindakannya sendiri [HAL 46-47]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 112557, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili gugatan perdata Nomor 962/Pdt.G/2022 antara PENGUGAT SHERMAN HON melawan TERGUGAT I RINDI ANTIKA, TERGUGAT II JONI DJAINI, TERGUGAT III HENDI SANGAPTA SARAGIH, dan TURUT TERGUGAT PT KARYA PUTRA MANDIRI MINERAL (PT KPMM) [HAL 1-2]. PENGUGAT, semula Direktur PT KPMM berdasarkan Akta Nomor 350 tertanggal 08 November 2019, dalil bahwa TERGUGAT I sebagai Komisaris menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara tertanggal 12 Juli 2022 yang memberhentikan PENGUGAT dan mengambil alih wewenang Direksi oleh Komisaris [HAL 3]. Selanjutnya, TERGUGAT I mengundang PENGUGAT selaku Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan RUPS Biasa (RUPS-B) pada 09 Agustus 2022 di Kantor TERGUGAT III di Sintang, bukan di tempat kedudukan perseroan, yang menurut PENGUGAT melanggar Pasal 76 ayat (1) UUPT [HAL 2-5]. Dalam rapat tersebut yang dihadiri TERGUGAT I dan TERGUGAT II di hadapan TERGUGAT III, dibuat Akta 01 yang memberhentikan PENGUGAT dan TERGUGAT I serta mengangkat TERGUGAT I sebagai Direktur dan TERGUGAT II sebagai Komisaris, serta Akta 02 yang menyatakan batal dokumen tanggal 01 Juli 2022, memerintahkan PENGUGAT mengembalikan dokumen dan uang pribadi TERGUGAT I sebesar Rp47.000.000,00, serta memerintahkan pencabutan Laporan Polisi [HAL 4-6]. PENGUGAT mendalilkan penyelenggaraan RUPS tersebut melanggar berbagai ketentuan UUPT Pasal 79, 81, dan 82 karena tidak didahului panggilan Direksi, tidak ada permintaan pemegang saham 1/10 saham, tidak ada surat tercatat, tidak ditembuskan ke Komisaris, serta undangan tidak memuat mata acara lengkap [HAL 6-10]. PENGUGAT menuntut pembatalan Surat Undangan, Surat Pemberhentian, RUPS-LB, RUPS-B, Akta 01, Akta 02, dan Surat Permintaan tertanggal 24 Agustus 2022 sebagai batal demi hukum [HAL 10-12]. PENGUGAT juga menuduh PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang merugikan PENGUGAT, sehingga menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp133.432.202.400,00 yang mencakup kehilangan kesempatan mengawasi dana investasi Rp12 miliar dan Rp1,3 miliar, biaya transportasi, pengobatan, PNBP, honor advokat, serta kerugian langsung akibat pelanggaran UUPT masing-masing Rp10 miliar per pasal, dan kerugian immateriil Rp5 triliun [HAL 14-19]. PENGUGAT additionally menuntut uang paksa Rp500 juta per pelanggaran, permintaan maaf tertulis di 20 media massa selama 10 hari, sita jaminan atas harta PARA TERGUGAT, serta hak untuk memecat TERGUGAT I dan II dengan tidak hormat [HAL 20-23].\n\nTERGUGAT I mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan domisili di PN Sintang) dan obscur libel, serta membantah dalil PENGUGAT dengan menyatakan bahwa perseteruan internal bermula dari somasi PT MONOKEM SURYA atas dugaan penyalahgunaan dana oleh WANG FENG dan PENGUGAT [HAL 33-37]. TERGUGAT I dalil bahwa pada 01 Juli 2022, ia mengalami intimidasi dan ancaman dari PENGUGAT dan rekannya EDI di Kem Tower, yang memaksanya menandatangani surat kuasa pengelolaan tambang dan menyerahkan dokumen serta uang pribadi Rp47 juta [HAL 38-39]. TERGUGAT I kemudian mengadakan Rapat Dewan Komisaris pada 11 Juli 2022 untuk memberhentikan sementara PENGUGAT, dan menerbitkan surat pemberhentian pada 12 Juli 2022 yang dikirim ke alamat resmi PENGUGAT [HAL 40]. TERGUGAT I dalil bahwa undangan RUPS tanggal 25 Juli 2022 telah dikirim ke alamat PENGUGAT dan dimuat dalam iklan koran HARIAN TERBIT tanggal 27 Juli 2022, sehingga pemanggilan telah sah [HAL 41]. TERGUGAT I membantah adanya pelanggaran UUPT karena ia bertindak sebagai Komisaris/Pemegang Saham mayoritas (65%) yang menunjuk dirinya sebagai Direktur Sementara untuk mengurus perseroan, dan RUPS-LB tanggal 09 Agustus 2022 telah memenuhi quorum karena dihadiri pemegang saham mewakili 65% saham [HAL 41-42]. TERGUGAT I menolak tuntutan ganti rugi dengan menyatakan tidak ada bukti investasi PENGUGAT ke perseroan (modal tercatat Rp2 miliar, disetor Rp1 miliar), dan jika ada investasi, itu adalah urusan internal PENGUGAT dengan WANG FENG yang tercatat sebagai pemegang saham 35% atas nama PENGUGAT [HAL 35-36, 45]. TERGUGAT I juga membantah bahwa PARA TERGUGAT menyuruh PENGUGAT mengeluarkan biaya-biaya yang dituntut [HAL 45]. TERGUGAT II membantah seluruh dalil dengan menyatakan tidak mengenal PENGUGAT, tidak pernah memberhentikan PENGUGAT karena bukan Komisaris saat itu, hanya menerima undangan dari TERGUGAT I, hadir dalam RUPS tanpa hak suara karena bukan pemegang saham, dan diangkat sebagai Komisaris berdasarkan keputusan pemegang saham, bukan tindakannya sendiri [HAL 46-47]. TERGUGAT II menegaskan bahwa ia bukan pemegang saham dan tidak mempunyai hak suara, sehingga secara yuridis tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, dan tuduhan perbuatan melawan hukum serta tuntutan ganti rugi terhadapnya ditolak [HAL 47-48]. TERGUGAT III mengajukan eksepsi obscur libel, error in persona, tidak beriktikad baik dalam mediasi, dan kompetensi relatif, dengan dalil bahwa ia hanya bertindak sebagai Notaris yang mencatat jalannya RUPS dan tidak terlibat dalam keputusan perseroan, sehingga tidak seharusnya ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ganti rugi [HAL 49-53]. TERGUGAT III juga mengakui pemberhentian sementara PENGUGAT pada 12 Juli 2022 berdasarkan Pasal 106 UUPT, dan penyelenggaraan RUPS-LB pada 09 Agustus 2022 yang memenuhi quorum 65% saham, di mana PENGUGAT tidak hadir sehingga tidak menggunakan hak membela diri, yang menghasilkan keputusan memberhentikan PENGUGAT dan TERGUGAT I serta mengangkat TERGUGAT I sebagai Direktur dan TERGUGAT II sebagai Komisaris, serta keputusan RUPS-B yang membatalkan dokumen tanggal 01 Juli 2022 dan memerintahkan pengembalian uang Rp47 juta serta pencabutan Laporan Polisi [HAL 53-59]. TURUT TERGUGAT juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif, obscur libel, dan kurang pihak, dengan dalil bahwa gugatan PENGUGAT mencampur-adukkan perkara pergantian direksi dengan tuntutan ganti rugi investasi yang tidak tercatat dalam akta perseroan dan merupakan urusan internal dengan WANG FENG, sehingga menuntut penolakan gugatan [HAL 60-69].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT melalui Putusan Sela tertanggal 10 Mei 2023, menyatakan PN Jakarta Barat berwenang secara relatif [HAL 70]. Dalam pemeriksaan bukti, PENGUGAT mengajukan bukti surat berupa KTP, akta-akta perseroan, perjanjian investasi, bukti penempatan dana, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sementara PARA TERGUGAT mengajukan bukti somasi, bukti pembayaran dari WANG FENG ke PENGUGAT, bukti pengiriman surat pemberhentian dan undangan RUPS, serta akta RUPS [HAL 70-76]. Saksi-saksi PENGUGAT, MARIA MAGDALENA dan HENRY SURYADI, memberikan keterangan bahwa undangan RUPS hanya ditujukan kepada PENGUGAT sebagai Pemegang Saham, bukan sebagai Direktur, dan saksi mengetahui adanya perjanjian investasi serta penempatan dana oleh PENGUGAT [HAL 76-79]. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan eksepsi obscur libel yang diajukan PARA TERGUGAT, dengan alasan bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan tidak bisa mengawasi dana investasi akibat pemberhentian sebagai Direktur bertentangan dengan fakta hukum bahwa tugas Direktur adalah menjalankan perseroan, bukan mengawasi, dan hak PENGUGAT sebagai pemegang saham masih melekat sehingga ia tetap dapat mengawasi [HAL 79-81]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel, sehingga gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) dan PENGUGAT dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp4.010.000,00 [HAL 81-82]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili gugatan perdata Nomor 962/Pdt.G/2022 antara PENGUGAT SHERMAN HON melawan TERGUGAT I RINDI ANTIKA, TERGUGAT II JONI DJAINI, TERGUGAT III HENDI SANGAPTA SARAGIH, dan TURUT TERGUGAT PT KARYA PUTRA MANDIRI MINERAL (PT KPMM) [HAL 1-2]. PENGUGAT, semula Direktur PT KPMM berdasarkan Akta Nomor 350 tertanggal 08 November 2019, dalil bahwa TERGUGAT I sebagai Komisaris menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara tertanggal 12 Juli 2022 yang memberhentikan PENGUGAT dan mengambil alih wewenang Direksi oleh Komisaris [HAL 3]. Selanjutnya, TERGUGAT I mengundang PENGUGAT selaku Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan RUPS Biasa (RUPS-B) pada 09 Agustus 2022 di Kantor TERGUGAT III di Sintang, bukan di tempat kedudukan perseroan, yang menurut PENGUGAT melanggar Pasal 76 ayat (1) UUPT [HAL 2-5]. Dalam rapat tersebut yang dihadiri TERGUGAT I dan TERGUGAT II di hadapan TERGUGAT III, dibuat Akta 01 yang memberhentikan PENGUGAT dan TERGUGAT I serta mengangkat TERGUGAT I sebagai Direktur dan TERGUGAT II sebagai Komisaris, serta Akta 02 yang menyatakan batal dokumen tanggal 01 Juli 2022, memerintahkan PENGUGAT mengembalikan dokumen dan uang pribadi TERGUGAT I sebesar Rp47.000.000,00, serta memerintahkan pencabutan Laporan Polisi [HAL 4-6]. PENGUGAT mendalilkan penyelenggaraan RUPS tersebut melanggar berbagai ketentuan UUPT Pasal 79, 81, dan 82 karena tidak didahului panggilan Direksi, tidak ada permintaan pemegang saham 1/10 saham, tidak ada surat tercatat, tidak ditembuskan ke Komisaris, serta undangan tidak memuat mata acara lengkap [HAL 6-10]. PENGUGAT menuntut pembatalan Surat Undangan, Surat Pemberhentian, RUPS-LB, RUPS-B, Akta 01, Akta 02, dan Surat Permintaan tertanggal 24 Agustus 2022 sebagai batal demi hukum [HAL 10-12]. PENGUGAT juga menuduh PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang merugikan PENGUGAT, sehingga menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp133.432.202.400,00 yang mencakup kehilangan kesempatan mengawasi dana investasi Rp12 miliar dan Rp1,3 miliar, biaya transportasi, pengobatan, PNBP, honor advokat, serta kerugian langsung akibat pelanggaran UUPT masing-masing Rp10 miliar per pasal, dan kerugian immateriil Rp5 triliun [HAL 14-19]. PENGUGAT additionally menuntut uang paksa Rp500 juta per pelanggaran, permintaan maaf tertulis di 20 media massa selama 10 hari, sita jaminan atas harta PARA TERGUGAT, serta hak untuk memecat TERGUGAT I dan II dengan tidak hormat [HAL 20-23].\n\nTERGUGAT I mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan domisili di PN Sintang) dan obscur libel, serta membantah dalil PENGUGAT dengan menyatakan bahwa perseteruan internal bermula dari somasi PT MONOKEM SURYA atas dugaan penyalahgunaan dana oleh WANG FENG dan PENGUGAT [HAL 33-37]. TERGUGAT I dalil bahwa pada 01 Juli 2022, ia mengalami intimidasi dan ancaman dari PENGUGAT dan rekannya EDI di Kem Tower, yang memaksanya menandatangani surat kuasa pengelolaan tambang dan menyerahkan dokumen serta uang pribadi Rp47 juta [HAL 38-39]. TERGUGAT I kemudian mengadakan Rapat Dewan Komisaris pada 11 Juli 2022 untuk memberhentikan sementara PENGUGAT, dan menerbitkan surat pemberhentian pada 12 Juli 2022 yang dikirim ke alamat resmi PENGUGAT [HAL 40]. TERGUGAT I dalil bahwa undangan RUPS tanggal 25 Juli 2022 telah dikirim ke alamat PENGUGAT dan dimuat dalam iklan koran HARIAN TERBIT tanggal 27 Juli 2022, sehingga pemanggilan telah sah [HAL 41]. TERGUGAT I membantah adanya pelanggaran UUPT karena ia bertindak sebagai Komisaris/Pemegang Saham mayoritas (65%) yang menunjuk dirinya sebagai Direktur Sementara untuk mengurus perseroan, dan RUPS-LB tanggal 09 Agustus 2022 telah memenuhi quorum karena dihadiri pemegang saham mewakili 65% saham [HAL 41-42]. TERGUGAT I menolak tuntutan ganti rugi dengan menyatakan tidak ada bukti investasi PENGUGAT ke perseroan (modal tercatat Rp2 miliar, disetor Rp1 miliar), dan jika ada investasi, itu adalah urusan internal PENGUGAT dengan WANG FENG yang tercatat sebagai pemegang saham 35% atas nama PENGUGAT [HAL 35-36, 45]. TERGUGAT I juga membantah bahwa PARA TERGUGAT menyuruh PENGUGAT mengeluarkan biaya-biaya yang dituntut [HAL 45]. TERGUGAT II membantah seluruh dalil dengan menyatakan tidak mengenal PENGUGAT, tidak pernah memberhentikan PENGUGAT karena bukan Komisaris saat itu, hanya menerima undangan dari TERGUGAT I, hadir dalam RUPS tanpa hak suara karena bukan pemegang saham, dan diangkat sebagai Komisaris berdasarkan keputusan pemegang saham, bukan tindakannya sendiri [HAL 46-47]. TERGUGAT II menegaskan bahwa ia bukan pemegang saham dan tidak mempunyai hak suara, sehingga secara yuridis tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, dan tuduhan perbuatan melawan hukum serta tuntutan ganti rugi terhadapnya ditolak [HAL 47-48]. TERGUGAT III mengajukan eksepsi obscur libel, error in persona, tidak beriktikad baik dalam mediasi, dan kompetensi relatif, dengan dalil bahwa ia hanya bertindak sebagai Notaris yang mencatat jalannya RUPS dan tidak terlibat dalam keputusan perseroan, sehingga tidak seharusnya ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ganti rugi [HAL 49-53]. TERGUGAT III juga mengakui pemberhentian sementara PENGUGAT pada 12 Juli 2022 berdasarkan Pasal 106 UUPT, dan penyelenggaraan RUPS-LB pada 09 Agustus 2022 yang memenuhi quorum 65% saham, di mana PENGUGAT tidak hadir sehingga tidak menggunakan hak membela diri, yang menghasilkan keputusan memberhentikan PENGUGAT dan TERGUGAT I serta mengangkat TERGUGAT I sebagai Direktur dan TERGUGAT II sebagai Komisaris, serta keputusan RUPS-B yang membatalkan dokumen tanggal 01 Juli 2022 dan memerintahkan pengembalian uang Rp47 juta serta pencabutan Laporan Polisi [HAL 53-59]. TURUT TERGUGAT juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif, obscur libel, dan kurang pihak, dengan dalil bahwa gugatan PENGUGAT mencampur-adukkan perkara pergantian direksi dengan tuntutan ganti rugi investasi yang tidak tercatat dalam akta perseroan dan merupakan urusan internal dengan WANG FENG, sehingga menuntut penolakan gugatan [HAL 60-69].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT melalui Putusan Sela tertanggal 10 Mei 2023, menyatakan PN Jakarta Barat berwenang secara relatif [HAL 70]. Dalam pemeriksaan bukti, PENGUGAT mengajukan bukti surat berupa KTP, akta-akta perseroan, perjanjian investasi, bukti penempatan dana, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sementara PARA TERGUGAT mengajukan bukti somasi, bukti pembayaran dari WANG FENG ke PENGUGAT, bukti pengiriman surat pemberhentian dan undangan RUPS, serta akta RUPS [HAL 70-76]. Saksi-saksi PENGUGAT, MARIA MAGDALENA dan HENRY SURYADI, memberikan keterangan bahwa undangan RUPS hanya ditujukan kepada PENGUGAT sebagai Pemegang Saham, bukan sebagai Direktur, dan saksi mengetahui adanya perjanjian investasi serta penempatan dana oleh PENGUGAT [HAL 76-79]. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan eksepsi obscur libel yang diajukan PARA TERGUGAT, dengan alasan bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan tidak bisa mengawasi dana investasi akibat pemberhentian sebagai Direktur bertentangan dengan fakta hukum bahwa tugas Direktur adalah menjalankan perseroan, bukan mengawasi, dan hak PENGUGAT sebagai pemegang saham masih melekat sehingga ia tetap dapat mengawasi [HAL 79-81]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel, sehingga gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) dan PENGUGAT dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp4.010.000,00 [HAL 81-82]." + }, + "read": { + "input_chars": 7610, + "frame": "Pengugat Sherman Hon menggugat Tergugat I Rindi Antika, Tergugat II Joni Djaini, Tergugat III Hendi Sangapta Saragih, dan Turut Tergugat PT Karya Putra Mandiri Mineral terkait pemberhentian jabatan Direksi dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pengugat menuntut pembatalan berbagai surat dan keputusan rapat serta ganti rugi materiil dan immateriil akibat perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dalilnya mengandung kerancuan (obscur libel).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pengugat semula menjabat sebagai Direktur PT KPMM berdasarkan akta pendirian perusahaan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerbitkan surat pemberhentian sementara terhadap Pengugat pada tanggal 12 Juli 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengundang Pengugat sebagai pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa pada tanggal 09 Agustus 2022 di Sintang.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dalam rapat tersebut dibuat akta yang memberhentikan Pengugat dan Tergugat I serta mengangkat Tergugat I sebagai Direktur dan Tergugat II sebagai Komisaris.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat mendalilkan penyelenggaraan rapat tersebut melanggar ketentuan undang-undang perseroan terbatas karena prosedur pemanggilan dan materi rapat tidak sesuai aturan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Pengugat dengan menyatakan undangan telah dikirim secara sah melalui surat dan iklan koran, serta rapat telah memenuhi quorum.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah seluruh dalil dengan menyatakan tidak mengenal Pengugat dan tidak memiliki hak suara dalam rapat karena bukan pemegang saham.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi obscur libel, error in persona, dan kompetensi relatif.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang secara relatif.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dengan alasan dalil Pengugat tentang ketidakmampuan mengawasi dana investasi bertentangan dengan fakta hukum bahwa tugas Direktur adalah menjalankan perseroan, bukan mengawasi.", + "page": 80, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Pengugat dihukum membayar biaya perkara.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengugat Sherman Hon, mantan Direktur PT KPMM, menggugat Tergugat I Rindi Antika, Tergugat II Joni Djaini, Tergugat III Hendi Sangapta Saragih, dan Turut Tergugat PT KPMM. Sengketa bermula dari pemberhentian sementara Pengugat oleh Tergugat I pada Juli 2022 dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Agustus 2022 yang menghasilkan pengangkatan kembali Tergugat I sebagai Direktur dan Tergugat II sebagai Komisaris, serta pencabutan keputusan sebelumnya. Pengugat menuntut pembatalan seluruh surat dan keputusan rapat tersebut serta ganti rugi materiil dan immateriil dengan alasan pelanggaran prosedur perseroan dan perbuatan melawan hukum. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan prosedur telah sah, quorum terpenuhi, dan Tergugat II tidak memiliki keterkaitan yuridis. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif namun mengabulkan eksepsi obscur libel karena dalil Pengugat yang menyatakan kerugian akibat tidak bisa mengawasi dana investasi bertentangan dengan fungsi hukum seorang Direktur. Akibatnya, gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengugat Sherman Hon, mantan Direktur PT KPMM, menggugat Tergugat I Rindi Antika, Tergugat II Joni Djaini, Tergugat III Hendi Sangapta Saragih, dan Turut Tergugat PT KPMM. Sengketa bermula dari pemberhentian sementara Pengugat oleh Tergugat I pada Juli 2022 dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Agustus 2022 yang menghasilkan pengangkatan kembali Tergugat I sebagai Direktur dan Tergugat II sebagai Komisaris, serta pencabutan keputusan sebelumnya. Pengugat menuntut pembatalan seluruh surat dan keputusan rapat tersebut serta ganti rugi materiil dan immateriil dengan alasan pelanggaran prosedur perseroan dan perbuatan melawan hukum. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan prosedur telah sah, quorum terpenuhi, dan Tergugat II tidak memiliki keterkaitan yuridis. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif namun mengabulkan eksepsi obscur libel karena dalil Pengugat yang menyatakan kerugian akibat tidak bisa mengawasi dana investasi bertentangan dengan fungsi hukum seorang Direktur. Akibatnya, gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Pengugat semula menjabat sebagai Direktur PT KPMM berdasarkan akta pendirian perusahaan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerbitkan surat pemberhentian sementara terhadap Pengugat pada tanggal 12 Juli 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengundang Pengugat sebagai pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa pada tanggal 09 Agustus 2022 di Sintang.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dalam rapat tersebut dibuat akta yang memberhentikan Pengugat dan Tergugat I serta mengangkat Tergugat I sebagai Direktur dan Tergugat II sebagai Komisaris.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat mendalilkan penyelenggaraan rapat tersebut melanggar ketentuan undang-undang perseroan terbatas karena prosedur pemanggilan dan materi rapat tidak sesuai aturan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Pengugat dengan menyatakan undangan telah dikirim secara sah melalui surat dan iklan koran, serta rapat telah memenuhi quorum.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah seluruh dalil dengan menyatakan tidak mengenal Pengugat dan tidak memiliki hak suara dalam rapat karena bukan pemegang saham.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi obscur libel, error in persona, dan kompetensi relatif.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang secara relatif.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dengan alasan dalil Pengugat tentang ketidakmampuan mengawasi dana investasi bertentangan dengan fakta hukum bahwa tugas Direktur adalah menjalankan perseroan, bukan mengawasi.", + "page": 80, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Pengugat dihukum membayar biaya perkara.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dulu direktur PT KPMM tapi diberhentikan lewat rapat saham yang saya anggap tidak sah, apakah saya bisa menuntut pembatalan keputusan itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7069, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pertanyaan berfokus pada kewenangan hukum untuk menuntut pembatalan keputusan RUPS (pergantian direksi/komisaris), yang merupakan ranah hukum perseroan terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan ganti rugi, bukan mekanisme pembatalan keputusan badan hukum. Meskipun Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum, putusan menolak gugatan karena eksepsi kabur (obscur libel) terkait logika kerugian, bukan karena analisis substantif pasal 1365 sebagai dasar pembatalan RUPS. Inti sengketa adalah status hukum keputusan RUPS, bukan sekadar klaim ganti rugi perdata murni." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 78278, + "completion_tokens": 4653 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_966_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_966_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9ec7bb9fb048d41c5280ee02ebfdd6ce1534d9dd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_966_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_966_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.058, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 70.403, + "query": 3.971, + "relevance": 17.277, + "total": 91.709 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24379, + "marked_chars": 24451 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24451, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perwalian yang diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon meminta penetapan sebagai wali atas anak perempuannya yang masih di bawah umur. Sengketa ini timbul karena Pemohon ingin mengurus harta peninggalan almarhum suaminya di luar negeri yang mensyaratkan adanya penetapan wali dari pengadilan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Rudy Ramawy pada tahun 2010 berdasarkan akta pernikahan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai satu anak perempuan bernama Davinia Joy Ramawy yang lahir pada tanggal 28 Januari 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, Rudy Ramawy, meninggal dunia pada tahun 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk memenuhi persyaratan guna mengurus harta peninggalan almarhum suaminya di luar negeri.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon berumur 13 tahun dan belum dewasa.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak perempuannya, Davinia Joy Ramawy, yang lahir pada 28 Januari 2010. Permohonan ini didalilkan diperlukan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon di luar negeri. Hakim menetapkan fakta bahwa Pemohon menikah dengan almarhum suami pada tahun 2010, dikaruniai satu anak, dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022. Anak tersebut berumur 13 tahun dan belum dewasa. Meskipun Pemohon memohon status sebagai wali, hakim menemukan bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang ibu tetap merupakan orang tua dari anaknya yang belum dewasa meskipun ayah telah meninggal, dan orang tua tersebut mewakili anak secara hukum. Oleh karena itu, permohonan dikabulkan dengan perbaikan redaksional, di mana Pemohon ditetapkan sebagai orang tua yang mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, bukan sebagai wali." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak perempuannya, Davinia Joy Ramawy, yang lahir pada 28 Januari 2010. Permohonan ini didalilkan diperlukan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon di luar negeri. Hakim menetapkan fakta bahwa Pemohon menikah dengan almarhum suami pada tahun 2010, dikaruniai satu anak, dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2022. Anak tersebut berumur 13 tahun dan belum dewasa. Meskipun Pemohon memohon status sebagai wali, hakim menemukan bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang ibu tetap merupakan orang tua dari anaknya yang belum dewasa meskipun ayah telah meninggal, dan orang tua tersebut mewakili anak secara hukum. Oleh karena itu, permohonan dikabulkan dengan perbaikan redaksional, di mana Pemohon ditetapkan sebagai orang tua yang mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, bukan sebagai wali.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Rudy Ramawy pada tahun 2010 berdasarkan akta pernikahan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai satu anak perempuan bernama Davinia Joy Ramawy yang lahir pada tanggal 28 Januari 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, Rudy Ramawy, meninggal dunia pada tahun 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk memenuhi persyaratan guna mengurus harta peninggalan almarhum suaminya di luar negeri.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon berumur 13 tahun dan belum dewasa.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang punya anak kecil, apakah saya harus minta penetapan wali resmi untuk mengurus harta almarhum suami di luar negeri, atau cukup sebagai ibu kandung saja?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14617, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangan untuk menentukan status 'belum dewasa' anak (berumur 13 tahun). Meskipun putusan akhirnya menyatakan pemohon bertindak sebagai 'orang tua' berdasarkan UU Perkawinan, Pasal 330 KUHPerdata dikutip secara substantif untuk menguji apakah anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, yang merupakan inti dari pertanyaan awam mengenai kebutuhan penetapan wali." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13304, + "completion_tokens": 804 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_96_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_96_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3bfe51a0d8641b45149f2c808a90f1955e689a04 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_96_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,208 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_96_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 52, + "timings": { + "parse": 0.107, + "classify": 0.0, + "condense": 251.222, + "read": 139.934, + "query": 2.597, + "relevance": 62.579, + "total": 456.438 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 167710, + "marked_chars": 168169 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi :\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);\nDalam Pokok Perkara :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp399.500,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh kami,\nSri Suharini, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Tornado Edmawan, S.H.,\nM.H. dan Dinahayati Syafyan, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 31 Januari 2024. Putusan tersebut\npada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 diunggah dalam persidangan elektronik pada\nsystem informasi pengadilan, yang dipersamakan dengan diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi\npara Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Drs. Wawan Darmawan, S.H.,M.H.,\nPanitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, serta Kuasa Hukum\nTergugat;\nHakim Anggota,\nTornado Edmawan, S.H.,M.H.\nDinahayati Syofyan, S.H.,M.H.\nHakim Ketua,\nSri Suharini, S.H.,M.H.\nPanitera Pengganti,\nDrs. Wawan Darmawan,S.H.,M.H.. \nHalaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ma" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134977, + "summary": "[HAL 1-35] Penggugat Rianto menggugat PT Satwika Permai Indah (Tergugat) terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 018/SPI/RMH/BL2/IX/2020 untuk Unit Blok F2/03 dan PPJB No. 018/SPI/RMH/BL2/III/2021 untuk Unit Blok F2/05 di Royal Palm Blossom, Jakarta Barat, yang semula adalah Unit F2/02 namun dibatalkan dan dipindah lot [HAL 16-17]. Penggugat dalil telah membayar Booking Fee, Down Payment, dan angsuran KPR secara penuh dan tepat waktu untuk kedua unit tersebut [HAL 3-27]. Tergugat terlambat menyerahkan unit tersebut melebihi batas waktu yang disepakati (31 Agustus 2022 dengan perpanjangan 6 bulan menjadi 23 Februari 2023) sehingga timbul hak atas kompensasi denda keterlambatan sebesar maksimal 3% dari nilai bangunan [HAL 104]. Tergugat menyatakan komitmen membayar denda tersebut dalam bentuk Free Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dengan perhitungan proposional [HAL 109]. Penggugat keberatan karena Tergugat secara sepihak menetapkan nilai bangunan masing-masing Rp 300.052.898 tanpa uraian dalam perjanjian, yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan cacat kehendak (kekeliruan) sehingga perjanjian batal demi hukum, serta menuntut ganti rugi materiil Rp 408.000.000 dan imateriil Rp 350.000.000 (total Rp 758.000.000), pembatalan perjanjian, dan uang paksa [HAL 112-135].\n\n[HAL 36-42] Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) dengan dalil Penggugat salah mengkualifikasi perkara; seharusnya gugatan wanprestasi (keterlambatan penyerahan) bukan perbuatan melawan hukum, karena hubungan hukum bersumber dari perjanjian [HAL 36-38]. Dalam pokok perkara, Tergugat mengakui adanya perjanjian dan pembayaran, namun menolak dalil perbuatan melawan hukum dan cacat kehendak [HAL 39-40]. Tergugat berargumen bahwa proses komunikasi mengenai denda telah dilakukan secara timbal balik melalui surat-menyurat, bukan sepihak [HAL 40]. Tergugat juga menyatakan bahwa jual beli tanah dan bangunan adalah satu kesatuan sehingga harga tidak perlu dipisah-pisah dalam perjanjian, dan penawaran pembayaran via IPL tidak melanggar hukum karena tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian sebagai pembayaran tunai [HAL 40-41]. Tergugat menegaskan tidak ada unsur kekeliruan, paksaan, atau penipuan saat penandatanganan perjanjian, mengingat Penggugat adalah pengusaha yang seharusnya berhati-hati, dan perjanjian telah ditandatangani dengan sadar [HAL 41-42]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 34692, + "summary": "[HAL 1-35] Penggugat Rianto menggugat PT Satwika Permai Indah (Tergugat) terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 018/SPI/RMH/BL2/IX/2020 untuk Unit Blok F2/03 dan PPJB No. 018/SPI/RMH/BL2/III/2021 untuk Unit Blok F2/05 di Royal Palm Blossom, Jakarta Barat, yang semula adalah Unit F2/02 namun dibatalkan dan dipindah lot [HAL 16-17]. Penggugat dalil telah membayar Booking Fee, Down Payment, dan angsuran KPR secara penuh dan tepat waktu untuk kedua unit tersebut [HAL 3-27]. Tergugat terlambat menyerahkan unit tersebut melebihi batas waktu yang disepakati (31 Agustus 2022 dengan perpanjangan 6 bulan menjadi 23 Februari 2023) sehingga timbul hak atas kompensasi denda keterlambatan sebesar maksimal 3% dari nilai bangunan [HAL 104]. Tergugat menyatakan komitmen membayar denda tersebut dalam bentuk Free Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dengan perhitungan proposional [HAL 109]. Penggugat keberatan karena Tergugat secara sepihak menetapkan nilai bangunan masing-masing Rp 300.052.898 tanpa uraian dalam perjanjian, yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan cacat kehendak (kekeliruan) sehingga perjanjian batal demi hukum, serta menuntut ganti rugi materiil Rp 408.000.000 dan imateriil Rp 350.000.000 (total Rp 758.000.000), pembatalan perjanjian, dan uang paksa [HAL 112-135].\n\n[HAL 36-42] Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) dengan dalil Penggugat salah mengkualifikasi perkara; seharusnya gugatan wanprestasi (keterlambatan penyerahan) bukan perbuatan melawan hukum, karena hubungan hukum bersumber dari perjanjian [HAL 36-38]. Dalam pokok perkara, Tergugat mengakui adanya perjanjian dan pembayaran, namun menolak dalil perbuatan melawan hukum dan cacat kehendak [HAL 39-40]. Tergugat berargumen bahwa proses komunikasi mengenai denda telah dilakukan secara timbal balik melalui surat-menyurat, bukan sepihak [HAL 40]. Tergugat juga menyatakan bahwa jual beli tanah dan bangunan adalah satu kesatuan sehingga harga tidak perlu dipisah-pisah dalam perjanjian, dan penawaran pembayaran via IPL tidak melanggar hukum karena tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian sebagai pembayaran tunai [HAL 40-41]. Tergugat menegaskan tidak ada unsur kekeliruan, paksaan, atau penipuan saat penandatanganan perjanjian, mengingat Penggugat adalah pengusaha yang seharusnya berhati-hati, dan perjanjian telah ditandatangani dengan sadar [HAL 41-42].\n\n[HAL 42-45] Tergugat menegaskan bahwa harga jual tanah dan bangunan telah dicantumkan dalam Daftar angsuran pembayaran sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian (Pasal II ayat 1), sehingga Penggugat dianggap menerima ketentuan harga tersebut karena tidak ada keberatan saat menerima daftar angsuran dan melanjutkan pembayaran hingga lunas [HAL 42]. Tergugat berargumen bahwa pencantuman harga bangunan saja sebagai dasar perhitungan denda keterlambatan sesuai dengan Pasal III ayat 4 perjanjian yang mengatur denda maksimum 3% dari nilai bangunan [HAL 42]. Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum dengan alasan hubungan hukum bersumber dari perjanjian yang mengikat, dan kerugian Penggugat dapat dihindari jika ia menerima serah terima unit beserta kompensasi IPL yang ditawarkan, namun Penggugat menolak sehingga kerugian dianggap disebabkan oleh sikap Penggugat sendiri [HAL 43]. Tergugat juga menolak dalil kerugian materiil (pendapatan Rp 108.000.000 dan keuntungan Rp 300.000.000) serta imateriil (sewa rumah dan bunga bank Rp 350.000.000) karena tidak diuraikan rinci dasar perhitungannya, bukan akibat perbuatan Tergugat, dan Penggugat sudah memiliki rumah sendiri [HAL 43-44]. Tergugat menolak pembatalan perjanjian karena sah secara materiil dan formil, serta menolak uang paksa [HAL 44-45]. Tergugat memohon eksepsi dikabulkan dan gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 45].\n\n[HAL 46-50] Pengadilan memeriksa bukti surat dari kedua belah pihak yang sah dan valid, dengan Penggugat tidak menghadirkan saksi dan Tergugat hanya menghadirkan fotokopi dari fotokopi untuk beberapa bukti [HAL 46-48]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sengketa pokok antara para pihak adalah perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Pasal III ayat 1 dan 2 PPJB terkait besaran kompensasi denda keterlambatan, yang masuk dalam kategori wanprestasi \"melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan\" [HAL 49-50]. Karena Penggugat mengajukan gugatan sebagai perbuatan melawan hukum dan meminta pembatalan perjanjian serta ganti rugi, padahal materi sengketa sebenarnya adalah wanprestasi akibat ketidaksepahaman pelaksanaan perjanjian, maka gugatan dianggap tidak jelas, rancu, dan kabur (obscuur libel) [HAL 50].\n\n[HAL 50-52] Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) [HAL 50-51]. Dalam pokok perkara, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut [HAL 50]. Putusan akhir menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 399.500,00 [HAL 51-52]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-35] Penggugat Rianto menggugat PT Satwika Permai Indah (Tergugat) terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 018/SPI/RMH/BL2/IX/2020 untuk Unit Blok F2/03 dan PPJB No. 018/SPI/RMH/BL2/III/2021 untuk Unit Blok F2/05 di Royal Palm Blossom, Jakarta Barat, yang semula adalah Unit F2/02 namun dibatalkan dan dipindah lot [HAL 16-17]. Penggugat dalil telah membayar Booking Fee, Down Payment, dan angsuran KPR secara penuh dan tepat waktu untuk kedua unit tersebut [HAL 3-27]. Tergugat terlambat menyerahkan unit tersebut melebihi batas waktu yang disepakati (31 Agustus 2022 dengan perpanjangan 6 bulan menjadi 23 Februari 2023) sehingga timbul hak atas kompensasi denda keterlambatan sebesar maksimal 3% dari nilai bangunan [HAL 104]. Tergugat menyatakan komitmen membayar denda tersebut dalam bentuk Free Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dengan perhitungan proposional [HAL 109]. Penggugat keberatan karena Tergugat secara sepihak menetapkan nilai bangunan masing-masing Rp 300.052.898 tanpa uraian dalam perjanjian, yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan cacat kehendak (kekeliruan) sehingga perjanjian batal demi hukum, serta menuntut ganti rugi materiil Rp 408.000.000 dan imateriil Rp 350.000.000 (total Rp 758.000.000), pembatalan perjanjian, dan uang paksa [HAL 112-135].\n\n[HAL 36-42] Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) dengan dalil Penggugat salah mengkualifikasi perkara; seharusnya gugatan wanprestasi (keterlambatan penyerahan) bukan perbuatan melawan hukum, karena hubungan hukum bersumber dari perjanjian [HAL 36-38]. Dalam pokok perkara, Tergugat mengakui adanya perjanjian dan pembayaran, namun menolak dalil perbuatan melawan hukum dan cacat kehendak [HAL 39-40]. Tergugat berargumen bahwa proses komunikasi mengenai denda telah dilakukan secara timbal balik melalui surat-menyurat, bukan sepihak [HAL 40]. Tergugat juga menyatakan bahwa jual beli tanah dan bangunan adalah satu kesatuan sehingga harga tidak perlu dipisah-pisah dalam perjanjian, dan penawaran pembayaran via IPL tidak melanggar hukum karena tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian sebagai pembayaran tunai [HAL 40-41]. Tergugat menegaskan tidak ada unsur kekeliruan, paksaan, atau penipuan saat penandatanganan perjanjian, mengingat Penggugat adalah pengusaha yang seharusnya berhati-hati, dan perjanjian telah ditandatangani dengan sadar [HAL 41-42].\n\n[HAL 42-45] Tergugat menegaskan bahwa harga jual tanah dan bangunan telah dicantumkan dalam Daftar angsuran pembayaran sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian (Pasal II ayat 1), sehingga Penggugat dianggap menerima ketentuan harga tersebut karena tidak ada keberatan saat menerima daftar angsuran dan melanjutkan pembayaran hingga lunas [HAL 42]. Tergugat berargumen bahwa pencantuman harga bangunan saja sebagai dasar perhitungan denda keterlambatan sesuai dengan Pasal III ayat 4 perjanjian yang mengatur denda maksimum 3% dari nilai bangunan [HAL 42]. Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum dengan alasan hubungan hukum bersumber dari perjanjian yang mengikat, dan kerugian Penggugat dapat dihindari jika ia menerima serah terima unit beserta kompensasi IPL yang ditawarkan, namun Penggugat menolak sehingga kerugian dianggap disebabkan oleh sikap Penggugat sendiri [HAL 43]. Tergugat juga menolak dalil kerugian materiil (pendapatan Rp 108.000.000 dan keuntungan Rp 300.000.000) serta imateriil (sewa rumah dan bunga bank Rp 350.000.000) karena tidak diuraikan rinci dasar perhitungannya, bukan akibat perbuatan Tergugat, dan Penggugat sudah memiliki rumah sendiri [HAL 43-44]. Tergugat menolak pembatalan perjanjian karena sah secara materiil dan formil, serta menolak uang paksa [HAL 44-45]. Tergugat memohon eksepsi dikabulkan dan gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 45].\n\n[HAL 46-50] Pengadilan memeriksa bukti surat dari kedua belah pihak yang sah dan valid, dengan Penggugat tidak menghadirkan saksi dan Tergugat hanya menghadirkan fotokopi dari fotokopi untuk beberapa bukti [HAL 46-48]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sengketa pokok antara para pihak adalah perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Pasal III ayat 1 dan 2 PPJB terkait besaran kompensasi denda keterlambatan, yang masuk dalam kategori wanprestasi \"melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan\" [HAL 49-50]. Karena Penggugat mengajukan gugatan sebagai perbuatan melawan hukum dan meminta pembatalan perjanjian serta ganti rugi, padahal materi sengketa sebenarnya adalah wanprestasi akibat ketidaksepahaman pelaksanaan perjanjian, maka gugatan dianggap tidak jelas, rancu, dan kabur (obscuur libel) [HAL 50].\n\n[HAL 50-52] Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) [HAL 50-51]. Dalam pokok perkara, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut [HAL 50]. Putusan akhir menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 399.500,00 [HAL 51-52]." + }, + "read": { + "input_chars": 5157, + "frame": "Penggugat Rianto menggugat PT Satwika Permai Indah terkait sengketa pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk dua unit properti di Royal Palm Blossom, Jakarta Barat. Inti sengketa adalah perbedaan penafsiran mengenai bentuk dan perhitungan kompensasi denda keterlambatan penyerahan unit. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, ganti rugi materiil dan imateriil, serta uang paksa dengan dalil perbuatan melawan hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk Unit Blok F2/03 dan Unit Blok F2/05 di Royal Palm Blossom, Jakarta Barat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar Booking Fee, Down Payment, dan angsuran KPR secara penuh dan tepat waktu untuk kedua unit tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat terlambat menyerahkan unit melebihi batas waktu yang disepakati, sehingga timbul hak atas kompensasi denda keterlambatan.", + "page": 104, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menawarkan pembayaran denda keterlambatan dalam bentuk Free Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dengan perhitungan proposional.", + "page": 109, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat keberatan terhadap penetapan nilai bangunan oleh Tergugat sebagai dasar perhitungan denda karena dianggap dilakukan sepihak tanpa uraian dalam perjanjian.", + "page": 112, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan cacat kehendak (kekeliruan) sehingga perjanjian batal demi hukum.", + "page": 112, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 408.000.000 dan imateriil sebesar Rp 350.000.000.", + "page": 112, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil perbuatan melawan hukum dan cacat kehendak, serta menyatakan bahwa komunikasi mengenai denda dilakukan secara timbal balik.", + "page": 40, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil kerugian materiil dan imateriil karena tidak diuraikan rinci dasar perhitungannya dan dianggap bukan akibat perbuatan Tergugat.", + "page": 43, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa sengketa pokok merupakan perbedaan penafsiran pelaksanaan perjanjian yang masuk kategori wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena mengkualifikasikan sengketa wanprestasi sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Rianto menggugat PT Satwika Permai Indah atas dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk dua unit properti, dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan cacat kehendak terkait keterlambatan penyerahan unit dan perhitungan kompensasi denda. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian serta ganti rugi materiil dan imateriil. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa inti sengketa sebenarnya adalah perbedaan penafsiran pelaksanaan klausul denda keterlambatan dalam perjanjian, yang merupakan sengketa wanprestasi. Karena Penggugat mengajukan gugatan dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan substansi sengketa wanprestasi, gugatan dinyatakan kabur (obscuur libel). Akibatnya, gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak diperiksa lebih lanjut pada pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Rianto menggugat PT Satwika Permai Indah atas dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk dua unit properti, dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan cacat kehendak terkait keterlambatan penyerahan unit dan perhitungan kompensasi denda. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian serta ganti rugi materiil dan imateriil. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa inti sengketa sebenarnya adalah perbedaan penafsiran pelaksanaan klausul denda keterlambatan dalam perjanjian, yang merupakan sengketa wanprestasi. Karena Penggugat mengajukan gugatan dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan substansi sengketa wanprestasi, gugatan dinyatakan kabur (obscuur libel). Akibatnya, gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak diperiksa lebih lanjut pada pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk Unit Blok F2/03 dan Unit Blok F2/05 di Royal Palm Blossom, Jakarta Barat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar Booking Fee, Down Payment, dan angsuran KPR secara penuh dan tepat waktu untuk kedua unit tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat terlambat menyerahkan unit melebihi batas waktu yang disepakati, sehingga timbul hak atas kompensasi denda keterlambatan.", + "page": 104, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menawarkan pembayaran denda keterlambatan dalam bentuk Free Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dengan perhitungan proposional.", + "page": 109, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat keberatan terhadap penetapan nilai bangunan oleh Tergugat sebagai dasar perhitungan denda karena dianggap dilakukan sepihak tanpa uraian dalam perjanjian.", + "page": 112, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan cacat kehendak (kekeliruan) sehingga perjanjian batal demi hukum.", + "page": 112, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 408.000.000 dan imateriil sebesar Rp 350.000.000.", + "page": 112, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil perbuatan melawan hukum dan cacat kehendak, serta menyatakan bahwa komunikasi mengenai denda dilakukan secara timbal balik.", + "page": 40, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil kerugian materiil dan imateriil karena tidak diuraikan rinci dasar perhitungannya dan dianggap bukan akibat perbuatan Tergugat.", + "page": 43, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa sengketa pokok merupakan perbedaan penafsiran pelaksanaan perjanjian yang masuk kategori wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena mengkualifikasikan sengketa wanprestasi sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas dua unit rumah, tapi penjualnya telat serahkan dan cuma tawarkan ganti rugi berupa potongan biaya lingkungan, apakah ini sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8907, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi wanprestasi (keberatan/lalai) yang menjadi inti sengketa dalam pertanyaan, yaitu keterlambatan penyerahan barang. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menganalisis apakah tindakan Tergugat (telat serah) termasuk wanprestasi, yang merupakan dasar hukum untuk menilai sah/tidaknya tuntutan ganti rugi akibat keterlambatan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kekhilafan, paksaan, penipuan). Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menyentuh isu cacat kehendak atau penipuan dalam pembuatan perjanjian, melainkan hanya sengketa pelaksanaan (keterlambatan) dan penafsiran klausul ganti rugi. Tidak ada dalil atau isu hukum terkait kekhilafan atau penipuan yang diperiksa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (PMH). Meskipun gugatan ditolak karena dianggap wanprestasi, putusan secara substantif membahas dan membandingkan konsep PMH dengan wanprestasi sebagai pembelaan Tergugat. Pasal ini relevan karena menjadi teori hukum yang diuji dalam pertimbangan hakim untuk menentukan apakah sengketa tersebut harus ditangani sebagai PMH atau wanprestasi, yang berdampak pada hak ganti rugi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 57105, + "completion_tokens": 3470 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_96_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_96_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c79f56c1e29151ef711f40c83d83751dc26f11d4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_96_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_96_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.985, + "query": 6.792, + "relevance": 12.253, + "total": 110.058 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41891, + "marked_chars": 42008 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 42008, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan terhadap almarhum DR. IR. SIE TWAN LOK karena perkawinan yang dilangsungkan secara agama Buddha tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pemohon meminta pengadilan menyatakan perkawinan tersebut sah, memberi izin untuk melaporkan pengesahan, dan memerintahkan pencatatan perkawinan serta penerbitan akta perkawinan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan DR. IR. SIE TWAN LOK melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha pada tanggal 27 Juni 2010 di Vihara Dewi Welas Asih, Cirebon.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan DR. IR. SIE TWAN LOK tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DR. IR. SIE TWAN LOK meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan DR. IR. SIE TWAN LOK tidak mengetahui bahwa perkawinan perlu dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar sah menurut hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa surat keterangan dari vihara, kartu penduduk, akta kelahiran anak, dan akta kematian, serta menghadirkan empat orang saksi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum karena dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan dan memerintahkan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang telah bercerai dari pernikahan sebelumnya, mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan almarhum DR. IR. SIE TWAN LOK. Perkawinan tersebut dilangsungkan secara agama Buddha pada tahun 2010 namun tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena ketidaktahuan para pihak mengenai kewajiban pencatatan. Setelah almarhum suami meninggal dunia, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum agar perkawinannya dapat dicatatkan secara resmi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan Pemohon, serta mempertimbangkan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Hakim menetapkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut agama masing-masing pihak, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya untuk menyatakan sah perkawinan dan memerintahkan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang telah bercerai dari pernikahan sebelumnya, mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan almarhum DR. IR. SIE TWAN LOK. Perkawinan tersebut dilangsungkan secara agama Buddha pada tahun 2010 namun tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena ketidaktahuan para pihak mengenai kewajiban pencatatan. Setelah almarhum suami meninggal dunia, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kepastian hukum agar perkawinannya dapat dicatatkan secara resmi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan Pemohon, serta mempertimbangkan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Hakim menetapkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut agama masing-masing pihak, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya untuk menyatakan sah perkawinan dan memerintahkan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan DR. IR. SIE TWAN LOK melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha pada tanggal 27 Juni 2010 di Vihara Dewi Welas Asih, Cirebon.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan DR. IR. SIE TWAN LOK tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DR. IR. SIE TWAN LOK meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan DR. IR. SIE TWAN LOK tidak mengetahui bahwa perkawinan perlu dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar sah menurut hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa surat keterangan dari vihara, kartu penduduk, akta kelahiran anak, dan akta kematian, serta menghadirkan empat orang saksi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum karena dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan dan memerintahkan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya menikah secara agama tapi tidak pernah catat di dinas, sekarang suami sudah meninggal, apakah pernikahan saya dianggap sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22604, + "candidates": [ + "Pasal 101 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 101 KUHPerdata", + "text": "Pasal 101: Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 101 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena secara substantif mengatur mekanisme pembuktian adanya perkawinan ketika akta pencatatan sipil tidak ada (hilang atau tidak pernah ada). Dalam pertanyaan, pemohon menikah secara agama tanpa pencatatan dan suami telah meninggal, sehingga status keabsahan perkawinan bergantung pada pembuktian adanya hubungan suami-istri. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 101 sebagai dasar hukum untuk menilai cukup tidaknya bukti (saksi dan surat keterangan) guna menyatakan perkawinan tersebut sah, menjadikannya kerangka hukum utama dalam menjawab pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 101 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20015, + "completion_tokens": 962 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_971_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_971_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7176d0bd9cc860551b154bc9c1f15bb6a99d46cf --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_971_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_971_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 86.259, + "query": 4.868, + "relevance": 25.604, + "total": 116.769 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 35127, + "marked_chars": 35235 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 35235, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang atau tidak diketahui keberadaannya terhadap para ahli waris dari dua orang yang telah meninggal dunia, yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi jual beli tanah warisan. Permohonan ini diajukan karena adanya kendala administratif yang mensyaratkan persetujuan seluruh ahli waris, termasuk mereka yang keberadaannya tidak diketahui. Pengadilan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena cacat formil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang telah meninggal dunia dan merupakan salah satu dari tujuh bersaudara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Salah satu saudara Pemohon yang telah meninggal dunia memiliki tiga orang anak yang keberadaannya tidak diketahui.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara Pemohon lainnya yang telah meninggal dunia memiliki satu orang anak yang keberadaannya tidak diketahui.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama salah satu orang tua yang telah meninggal.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk membayar piutang dan biaya kehidupan, namun terkendala persyaratan administratif yang membutuhkan tanda tangan seluruh ahli waris.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang atau tidak diketahui keberadaannya atas nama para ahli waris yang keberadaannya tidak diketahui.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci sejak kapan para ahli waris yang dimaksud meninggalkan tempat atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak dapat ditentukan apakah syarat ketidakhadiran selama lima tahun terpenuhi.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, yang merupakan salah satu ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya yang telah meninggal dunia, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan para ahli waris dari saudara-saudaranya yang telah meninggal sebagai orang hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Hal ini didalilkan diperlukan untuk melunasi persyaratan administratif jual beli tanah warisan yang mensyaratkan persetujuan seluruh ahli waris. Pemohon mengajukan bukti surat dan kesaksian untuk mendukung dalilnya. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Hakim tunggal menemukan bahwa permohonan Pemohon mengandung cacat formil karena tidak menguraikan secara rinci sejak kapan para ahli waris yang dimaksud tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak dapat dipastikan apakah syarat ketidakhadiran selama lima tahun sebagaimana diatur dalam hukum perdata telah terpenuhi. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, yang merupakan salah satu ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya yang telah meninggal dunia, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan para ahli waris dari saudara-saudaranya yang telah meninggal sebagai orang hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Hal ini didalilkan diperlukan untuk melunasi persyaratan administratif jual beli tanah warisan yang mensyaratkan persetujuan seluruh ahli waris. Pemohon mengajukan bukti surat dan kesaksian untuk mendukung dalilnya. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Hakim tunggal menemukan bahwa permohonan Pemohon mengandung cacat formil karena tidak menguraikan secara rinci sejak kapan para ahli waris yang dimaksud tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak dapat dipastikan apakah syarat ketidakhadiran selama lima tahun sebagaimana diatur dalam hukum perdata telah terpenuhi. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang telah meninggal dunia dan merupakan salah satu dari tujuh bersaudara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Salah satu saudara Pemohon yang telah meninggal dunia memiliki tiga orang anak yang keberadaannya tidak diketahui.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara Pemohon lainnya yang telah meninggal dunia memiliki satu orang anak yang keberadaannya tidak diketahui.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama salah satu orang tua yang telah meninggal.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk membayar piutang dan biaya kehidupan, namun terkendala persyaratan administratif yang membutuhkan tanda tangan seluruh ahli waris.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang atau tidak diketahui keberadaannya atas nama para ahli waris yang keberadaannya tidak diketahui.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci sejak kapan para ahli waris yang dimaksud meninggalkan tempat atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga tidak dapat ditentukan apakah syarat ketidakhadiran selama lima tahun terpenuhi.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya mau jual tanah warisan tapi butuh tanda tangan semua ahli waris, padahal ada yang tidak diketahui keberadaannya, bagaimana caranya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12543, + "candidates": [ + "Pasal 463 KUHPerdata", + "Pasal 467 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "text": "Pasal 463: Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satusatunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 467 KUHPerdata", + "text": "Pasal 467: Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusanurusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah pengaturanpengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan. Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan. Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang pertama. dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme pengelolaan harta dan perwakilan bagi orang yang tidak hadir (hilang), termasuk wewenang Pengadilan untuk menunjuk pengelola atau wakil. Hal ini substantif menjawab pertanyaan tentang bagaimana mengurus tanah warisan ketika salah satu ahli waris tidak diketahui keberadaannya, karena putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menentukan apakah prosedur penetapan orang hilang dan pengelolaan harta dapat dilakukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 467 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat waktu (5 tahun) dan prosedur pemanggilan bagi orang yang tidak hadir sebelum dapat dianggap hilang secara hukum. Ini relevan karena menjawab pertanyaan 'bagaimana caranya' dengan menjelaskan syarat substantif yang harus dipenuhi (lama ketidakhadiran) agar seseorang dapat ditetapkan hilang, yang merupakan langkah kunci sebelum tanah warisan dapat dialihkan atau dijual." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 463 KUHPerdata", + "Pasal 467 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15675, + "completion_tokens": 988 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_973_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_973_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..206b376a953c7d2226c9191eed2b2ea40f8d1a73 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_973_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_973_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 93.103, + "query": 8.162, + "relevance": 17.364, + "total": 118.658 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50943, + "marked_chars": 51078 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nmenghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;\n3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilangsungkan di Gereja pada tanggal 00 September 2010 dan telah\ndicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00\nSeptember 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010 tertanggal\n00 September 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat\nhukumnya ;\n4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk\nmengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang\ntetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu kantor\nSuku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta\nBarat untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan\nuntuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang\nbersangkutan ;\n5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor\nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat\n60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah\nmemperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta\nperceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;\n6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp301.500,00 (Tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah).\nDemikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh kami Martin\nGinting, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Denny Tulangow, S.H., M.H.\ndan Parmatoni, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor\n0000/Pdt.G" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 51078, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga, pertengkaran terus-menerus, dan pisah ranjang, serta meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian. Gugatan ini diperiksa secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat) karena Tergugat tidak hadir namun telah menyatakan kesediaannya untuk bercerai melalui surat pernyataan. Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut setelah menemukan bahwa perceraian telah terbukti berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja pada September 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Bali dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pernyataan tertanggal November 2023 yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan, bersedia bercerai dengan Penggugat, dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama sekitar 18 bulan berturut-turut hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Selama perkawinan sering terjadi percekcokan atau pertengkaran yang mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih ketidakharmonisan rumah tangga, pertengkaran terus-menerus, ketiadaan nafkah, dan pisah ranjang selama sekitar 18 bulan. Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, namun telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim. Pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada September 2010 telah sah, namun berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi, terbukti bahwa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian, dan memerintahkan pencatatan perceraian serta penghukuman Tergugat untuk membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih ketidakharmonisan rumah tangga, pertengkaran terus-menerus, ketiadaan nafkah, dan pisah ranjang selama sekitar 18 bulan. Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, namun telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim. Pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada September 2010 telah sah, namun berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi, terbukti bahwa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian, dan memerintahkan pencatatan perceraian serta penghukuman Tergugat untuk membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja pada September 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Bali dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pernyataan tertanggal November 2023 yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan, bersedia bercerai dengan Penggugat, dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama sekitar 18 bulan berturut-turut hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Selama perkawinan sering terjadi percekcokan atau pertengkaran yang mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah pisah ranjang hampir dua tahun, sering bertengkar, dan tidak pernah memberi nafkah, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18899, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur pembuktian dan kekuatan hukum bukti surat (karena dalam pertimbangan hakim Pasal 188 dikutip bersama UU Bea Meterai untuk menilai kekuatan bukti surat P-1 s.d P-6). Selain itu, inti sengketa adalah perceraian (hukum keluarga/perkawinan), bukan sengketa pemisahan harta benda antara suami dan pihak ketiga. Pasal ini bersifat prosedural/bukti dan tidak mengatur syarat atau akibat hukum perceraian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20540, + "completion_tokens": 1006 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_979_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_979_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8ac69329cc77b8456ce5d187c2fa495125408b2e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_979_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_979_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.111, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 98.038, + "query": 5.138, + "relevance": 15.706, + "total": 118.993 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52368, + "marked_chars": 52512 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nmenghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;\n3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilangsungkan di Gereja pada tanggal 00 September 2010 dan telah\ndicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00\nSeptember 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010 tertanggal\n00 September 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat\nhukumnya ;\n4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dan Perwalian atas\nanak Penggugat, Jenis kelamin laki-laki Lahir di Jakarta pada tangal 00\nDesember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LT-\n13092018-0011 dengan tidak menghilangkan hubungan anak tersebut\ndengan Tergugat sebagai ayah kandungnya serta tidak menghalangi Tergugat\nuntuk bertemu dengan anaknya dan tetap memberikan akses kepada\nTergugat untuk mengunjungi, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang\nkepada anaknya ;\n5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk\nmengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang\ntetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu kantor\nSuku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta\nBarat untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan\nuntuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang\nbersangkutan ;\n6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor\nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat\n60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah\nmemperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta\nperceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Percera" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52512, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga dan pisah ranjang, meminta pernyataan putus perkawinan karena perceraian serta hak asuh anak. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan bersedia bercerai. Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut setelah memeriksa bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja pada tanggal 00 September 2010 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Bali dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pernyataan tertanggal 00 November 2023 yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan, bersedia bercerai dengan Penggugat, dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama sekitar 18 bulan berturut-turut hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Selama perkawinan sering terjadi percekcokan atau pertengkaran yang mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan perwalian atas anak laki-laki yang lahir pada tanggal 00 Desember 2017.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih ketidakharmonisan rumah tangga, pisah ranjang selama 18 bulan, serta ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang berisi kesediaannya untuk bercerai. Majelis Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan Penggugat, serta menetapkan kewenangan pengadilan dan keabsahan perkawinan. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa tidak ada harapan hidup rukun lagi dan adanya pernyataan kesediaan Tergugat untuk bercerai, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, serta menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan perwalian atas anak mereka." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih ketidakharmonisan rumah tangga, pisah ranjang selama 18 bulan, serta ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang berisi kesediaannya untuk bercerai. Majelis Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan Penggugat, serta menetapkan kewenangan pengadilan dan keabsahan perkawinan. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa tidak ada harapan hidup rukun lagi dan adanya pernyataan kesediaan Tergugat untuk bercerai, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, serta menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan perwalian atas anak mereka.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja pada tanggal 00 September 2010 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Bali dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pernyataan tertanggal 00 November 2023 yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan, bersedia bercerai dengan Penggugat, dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama sekitar 18 bulan berturut-turut hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Selama perkawinan sering terjadi percekcokan atau pertengkaran yang mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan perwalian atas anak laki-laki yang lahir pada tanggal 00 Desember 2017.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah ranjang dengan suami selama 18 bulan dan dia tidak pernah memberi nafkah, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18899, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur pembuktian kekuatan pembuktian surat (kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang diberi materai), yang merupakan aturan prosedural/bukti, bukan substansi hukum perceraian. Selain itu, inti pertanyaan berada di luar KUHPerdata (hukum perkawinan/perceraian), sehingga pasal KUHPerdata yang dikutip hanya bersifat insidental untuk validitas alat bukti, bukan jawaban substantif atas hak perceraian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20882, + "completion_tokens": 968 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_979_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_979_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fcc639913bb96006e464c2b53595d5870b255333 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_979_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_979_Pdt.P_2021_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 6, + "timings": { + "parse": 0.015, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 100.406, + "query": 1.553, + "relevance": 15.607, + "total": 117.582 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 16807, + "marked_chars": 16855 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 16855, + "frame": "Permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh Sri Wulantini, Januar Sarwono, dan Natalina Sarwono kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para pemohon meminta penetapan status sebagai ahli waris dari almarhum Djoko Sarwono serta penyerahan hak waris atas tanah dan bangunan kepada Januar Sarwono. Permohonan ini ditolak karena dianggap sebagai permohonan yang dilarang dalam prosedur penetapan, sehingga harus diajukan melalui gugatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum Djoko Sarwono kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa almarhum Djoko Sarwono meninggal dunia pada tanggal 26 November 2020.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I adalah istri sah almarhum dan Pemohon II serta Pemohon III adalah anak kandung almarhum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa almarhum meninggalkan harta warisan berupa tanah hak milik seluas 185 M2 beserta bangunan di atasnya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan adanya kesepakatan Pemohon I dan Pemohon III untuk menyerahkan hak waris kepada Pemohon II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon meminta penetapan status sebagai ahli waris sah almarhum Djoko Sarwono.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon meminta penetapan penyerahan hak waris atas tanah dan bangunan kepada Pemohon II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon meminta penetapan hak bagi Pemohon II untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan permohonan ditolak karena permohonan penetapan status keahliwarisan dan status kepemilikan benda merupakan permohonan yang dilarang dan harus diajukan dalam bentuk gugatan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sri Wulantini, Januar Sarwono, dan Natalina Sarwono mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum Djoko Sarwono kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para pemohon mendalilkan bahwa almarhum meninggal dunia pada 26 November 2020, meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan, serta bahwa Pemohon I dan Pemohon III sepakat menyerahkan hak waris kepada Pemohon II. Para pemohon meminta pengadilan menetapkan mereka sebagai ahli waris sah, menyerahkan hak atas harta peninggalan kepada Pemohon II, serta memberikan hak balik nama sertifikat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak permohonan tersebut karena permohonan penetapan status keahliwarisan dan status kepemilikan benda dikategorikan sebagai permohonan yang dilarang dalam prosedur penetapan, sehingga harus diajukan melalui gugatan perdata biasa." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sri Wulantini, Januar Sarwono, dan Natalina Sarwono mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum Djoko Sarwono kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para pemohon mendalilkan bahwa almarhum meninggal dunia pada 26 November 2020, meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan, serta bahwa Pemohon I dan Pemohon III sepakat menyerahkan hak waris kepada Pemohon II. Para pemohon meminta pengadilan menetapkan mereka sebagai ahli waris sah, menyerahkan hak atas harta peninggalan kepada Pemohon II, serta memberikan hak balik nama sertifikat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak permohonan tersebut karena permohonan penetapan status keahliwarisan dan status kepemilikan benda dikategorikan sebagai permohonan yang dilarang dalam prosedur penetapan, sehingga harus diajukan melalui gugatan perdata biasa.", + "facts": [ + { + "fact": "Para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhum Djoko Sarwono kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa almarhum Djoko Sarwono meninggal dunia pada tanggal 26 November 2020.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I adalah istri sah almarhum dan Pemohon II serta Pemohon III adalah anak kandung almarhum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa almarhum meninggalkan harta warisan berupa tanah hak milik seluas 185 M2 beserta bangunan di atasnya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon mendalilkan adanya kesepakatan Pemohon I dan Pemohon III untuk menyerahkan hak waris kepada Pemohon II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon meminta penetapan status sebagai ahli waris sah almarhum Djoko Sarwono.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon meminta penetapan penyerahan hak waris atas tanah dan bangunan kepada Pemohon II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pemohon meminta penetapan hak bagi Pemohon II untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan permohonan ditolak karena permohonan penetapan status keahliwarisan dan status kepemilikan benda merupakan permohonan yang dilarang dan harus diajukan dalam bentuk gugatan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa permohonan saya untuk menetapkan status ahli waris dan membagi warisan tanah ditolak pengadilan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16807, + "candidates": [ + "Pasal 838 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 838 KUHPerdata", + "text": "Pasal 838: Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah: 1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu; 2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi; 3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; 4. dia yang telah menggelapkan. memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "838", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena secara eksplisit disebut dalam dalil para pemohon (hal. 3 poin 7) sebagai dasar untuk menyatakan bahwa mereka tidak termasuk orang yang tidak pantas menjadi ahli waris. Meskipun putusan menolak permohonan berdasarkan alasan prosedural (bentuk permohonan yang dilarang), pasal ini merupakan bagian dari substansi hukum waris yang sedang diperiksa dan didalilkan dalam perkara untuk menentukan status keahliwarisan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "838" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11867, + "completion_tokens": 960 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_981_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_981_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ebc44207488e850722ef4987bb9fdd940e923e07 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_981_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,268 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_981_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 140, + "timings": { + "parse": 0.208, + "classify": 0.0, + "condense": 1262.694, + "read": 231.126, + "query": 7.758, + "relevance": 111.862, + "total": 1613.649 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 419719, + "marked_chars": 421011 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Konvensi :\nDalam Eksepsi :\n- Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut tersebut ;\nDalam Pokok Perkara :\n- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\nDalam Rekonvensi :\nDalam Provisi :\n- Menolak Provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut ;\nDalam Eksepsi :\n- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi tentang kewenangan absolut\ntersebut ;\nDalam Pokok Perkara :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi\nuntuk sebagian ;\n2.\nMenyatakan sah, berharga dan memiliki kekuatan hukum yang\nmengikat Sertifikat Hak Milik No.1631/Maphar, atas tanah dan bangunan\nyang terletak di Jalan Kebon Jeruk X No.14-14A, Rt.002/Rw.05, Kelurahan\nMaphar, Kecamatan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat ;\n3.\nMenyatakan Dja’far/Penggugat Rekonvensi sebagai Pemilik yang\nsah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kebon Jeruk X No.14-\n14A, Rt.002/Rw.05, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Kota\n Hal 137 Putusan No.981/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 137\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Ag" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134995, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 981/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. antara Penggugat LIM IE ING dan SUTEDJO HALIM melawan Tergugat DJA’FAR, Turut Tergugat Pemerintah RI CQ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta Penggugat Intervensi IWANTO DJAJADI [HAL 1-2]. Penggugat dalil bahwa kakek mereka telah menguasai tanah seluas +170 M2 di Jl. Kebon Jeruk X No.14 secara turun-temurun sejak tahun 1920-an tanpa pernah dibagi waris, dan mengklaim kepemilikan berdasarkan penguasaan fisik lebih dari 20 tahun serta yurisprudensi MA [HAL 3]. Penggugat menentang penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) No.1876/Maphar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1631/Maphar atas nama Tergugat yang terbit bersamaan pada 10 Desember 2007, dengan alasan bahwa SHM seharusnya terbit setelah HGB berakhir atau melalui proses perubahan status yang sah sesuai PP No.24/1997, sehingga penerbitan bersamaan dianggap perbuatan melawan hukum [HAL 4-5]. Penggugat memohon pernyataan sah kepemilikan atas objek sengketa, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta pembatalan kekuatan hukum SHM No.1631/Maphar dan HGB No.1876/Maphar [HAL 5-6].\n\nPenggugat Intervensi IWANTO DJAJADI mengajukan intervensi dengan dalil kepemilikan sah atas tanah dan bangunan seluas 121 M2 di Jl. Kebon Jeruk X No.14A yang dikuasai secara turun-temurun sejak 1918, dibuktikan dengan pembayaran PBB dan penguasaan fisik [HAL 6-7]. Penggugat Intervensi menyangkal pernah menjual atau mengalihkan hak kepada Tergugat, dan menganggap penerbitan SHM No.1631/Maphar atas nama Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa sepengetahuan mereka serta melanggar prosedur hukum karena Turut Tergugat tidak cermat dalam meneliti data dan fakta penguasaan tanah [HAL 7-9]. Penggugat Intervensi memohon pernyataan sah kepemilikan, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta pembatalan SHM No.1631/Maphar [HAL 9-10].\n\nTergugat mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara serta gugatan rekonvensi. Dalam eksepsi, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan Penggugat Intervensi, mengajukan eksepsi Absolute Competency dengan alasan bahwa sengketa penerbitan sertifikat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Perdata, serta eksepsi In Persona dengan dalil bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi hanya merupakan penyewa lisan dari ahli waris pemegang Hak Pakai No.5/Maphar yang tidak dapat diwariskan, sehingga tidak memiliki hak gugat [HAL 10-13]. Tergugat juga mengajukan eksepsi Obscuur Libel karena gugatan tidak jelas batas objeknya dan Plurium Litis Consorium karena tidak melibatkan ahli waris pemegang Hak Pakai No.5/Maphar serta Notaris [HAL 14-16].\n\nDalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil kepemilikan Penggugat dan Penggugat Intervensi, menegaskan bahwa tanah semula adalah Hak Pakai No.5/Maphar yang berakhir pada 23 September 1980 dan menjadi tanah negara, yang kemudian dikuasai Negara berdasarkan Keppres No.32/1979 [HAL 22-23]. Tergugat menjelaskan bahwa perolehan SHM No.1631/Maphar dilakukan secara sah melalui jual beli dengan ahli waris pemegang Hak Pakai No.5/Maphar berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.14 tanggal 14 Juli 2006, yang merupakan akta otentik [HAL 24-25]. Tergugat membantah dalil penerbitan HGB dan SHM bersamaan, dengan menyatakan HGB terbit 10 Desember 2007 sedangkan SHM terbit 28 Maret 2008, sehingga tidak melanggar hukum [HAL 27-28]. Tergugat juga membantah unsur perbuatan melawan hukum karena tidak ada perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, atau kausalitas yang dapat dibuktikan, serta menegaskan bahwa sertifikat SHM merupakan alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan Tergugat [HAL 28-30].\n\nTergugat sebagai Penggugat Rekonvensi menuntut Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat dan Penggugat Intervensi) melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan memanfaatkan objek sengketa secara tanpa hak sejak 10 Desember 2007, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Tergugat karena tidak dapat memanfaatkan atau menjual objek tanah tersebut [HAL 38-39]. Tergugat Rekonvensi menghitung kerugian materiil sebesar Rp5.300.000.000,- yang terdiri dari kerugian sewa tanah dan bangunan selama 16 tahun, biaya pengacara, dan operasional, serta kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- [HAL 44-46]. Tergugat Rekonvensi juga memohon sita jaminan dan larangan bagi Para Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan objek sengketa hingga putusan berkekuatan hukum tetap [HAL 38, 46]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134810, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 981/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. antara Penggugat LIM IE ING dan SUTEDJO HALIM melawan Tergugat DJA’FAR, Turut Tergugat Pemerintah RI CQ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta Penggugat Intervensi IWANTO DJAJADI [HAL 1-2]. Penggugat dalil bahwa kakek mereka telah menguasai tanah seluas +170 M2 di Jl. Kebon Jeruk X No.14 secara turun-temurun sejak tahun 1920-an tanpa pernah dibagi waris, dan mengklaim kepemilikan berdasarkan penguasaan fisik lebih dari 20 tahun serta yurisprudensi MA [HAL 3]. Penggugat menentang penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) No.1876/Maphar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1631/Maphar atas nama Tergugat yang terbit bersamaan pada 10 Desember 2007, dengan alasan bahwa SHM seharusnya terbit setelah HGB berakhir atau melalui proses perubahan status yang sah sesuai PP No.24/1997, sehingga penerbitan bersamaan dianggap perbuatan melawan hukum [HAL 4-5]. Penggugat memohon pernyataan sah kepemilikan atas objek sengketa, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta pembatalan kekuatan hukum SHM No.1631/Maphar dan HGB No.1876/Maphar [HAL 5-6].\n\nPenggugat Intervensi IWANTO DJAJADI mengajukan intervensi dengan dalil kepemilikan sah atas tanah dan bangunan seluas 121 M2 di Jl. Kebon Jeruk X No.14A yang dikuasai secara turun-temurun sejak 1918, dibuktikan dengan pembayaran PBB dan penguasaan fisik [HAL 6-7]. Penggugat Intervensi menyangkal pernah menjual atau mengalihkan hak kepada Tergugat, dan menganggap penerbitan SHM No.1631/Maphar atas nama Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa sepengetahuan mereka serta melanggar prosedur hukum karena Turut Tergugat tidak cermat dalam meneliti data dan fakta penguasaan tanah [HAL 7-9]. Penggugat Intervensi memohon pernyataan sah kepemilikan, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta pembatalan SHM No.1631/Maphar [HAL 9-10].\n\nTergugat mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara serta gugatan rekonvensi. Dalam eksepsi, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan Penggugat Intervensi, mengajukan eksepsi Absolute Competency dengan alasan bahwa sengketa penerbitan sertifikat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Perdata, serta eksepsi In Persona dengan dalil bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi hanya merupakan penyewa lisan dari ahli waris pemegang Hak Pakai No.5/Maphar yang tidak dapat diwariskan, sehingga tidak memiliki hak gugat [HAL 10-13]. Tergugat juga mengajukan eksepsi Obscuur Libel karena gugatan tidak jelas batas objeknya dan Plurium Litis Consorium karena tidak melibatkan ahli waris pemegang Hak Pakai No.5/Maphar serta Notaris [HAL 14-16].\n\nDalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil kepemilikan Penggugat dan Penggugat Intervensi, menegaskan bahwa tanah semula adalah Hak Pakai No.5/Maphar yang berakhir pada 23 September 1980 dan menjadi tanah negara, yang kemudian dikuasai Negara berdasarkan Keppres No.32/1979 [HAL 22-23]. Tergugat menjelaskan bahwa perolehan SHM No.1631/Maphar dilakukan secara sah melalui jual beli dengan ahli waris pemegang Hak Pakai No.5/Maphar berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.14 tanggal 14 Juli 2006, yang merupakan akta otentik [HAL 24-25]. Tergugat membantah dalil penerbitan HGB dan SHM bersamaan, dengan menyatakan HGB terbit 10 Desember 2007 sedangkan SHM terbit 28 Maret 2008, sehingga tidak melanggar hukum [HAL 27-28]. Tergugat juga membantah unsur perbuatan melawan hukum karena tidak ada perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, atau kausalitas yang dapat dibuktikan, serta menegaskan bahwa sertifikat SHM merupakan alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan Tergugat [HAL 28-30].\n\nTergugat sebagai Penggugat Rekonvensi menuntut Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat dan Penggugat Intervensi) melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan memanfaatkan objek sengketa secara tanpa hak sejak 10 Desember 2007, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Tergugat karena tidak dapat memanfaatkan atau menjual objek tanah tersebut [HAL 38-39]. Tergugat Rekonvensi menghitung kerugian materiil sebesar Rp5.300.000.000,- yang terdiri dari kerugian sewa tanah dan bangunan selama 16 tahun, biaya pengacara, dan operasional, serta kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- [HAL 44-46]. Tergugat Rekonvensi juga memohon sita jaminan dan larangan bagi Para Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan objek sengketa hingga putusan berkekuatan hukum tetap [HAL 38, 46].\n\nTurut Tergugat (Pemerintah RI CQ MenATR/BPN) mengajukan jawaban dengan eksepsi bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan karena telah terbit SHM No.1631/Maphar sehingga tidak ada lagi hubungan hukum, gugatan bersifat Obscuur Libel karena tidak jelas alas hak dan batas tanah, serta gugatan telah lewat waktu (daluarsa) lebih dari 15 tahun sejak terbitnya sertifikat berdasarkan PP No.24/1997 [HAL 49-55]. Turut Tergugat membantah dalil cacat hukum penerbitan sertifikat, menegaskan bahwa SHM diterbitkan berdasarkan Tanah Negara bekas Hak Pakai No.5/Maphar yang telah berakhir, melalui proses pemberian HGB No.1876/Maphar kepada Tergugat berdasarkan AJB No.14 dan rekomendasi Lurah, lalu diubah menjadi SHM sesuai prosedur [HAL 55-57]. Turut Tergugat memohon penolakan gugatan Penggugat atau dinyatakan tidak diterima [HAL 58].\n\nEksepsi Absolute Competency dari Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim pada 25 Juli 2023, sehingga perkara dilanjutkan ke pembuktian [HAL 58]. Penggugat mengajukan 12 bukti surat (KK, SPPT PBB tahun 1990-2006, surat pengantar RT) dan 2 saksi (Woen Khiuk Fong, Jap Wie Sin) yang menyatakan Penggugat menempati tanah sejak kakeknya (tahun 1940-an) secara turun-temurun dan membayar PBB, namun saksi tidak mengetahui dasar hukum kepemilikan [HAL 59-60]. Tergugat mengajukan 6 bukti surat (SHM No.1631/Maphar, SHM No.5/Maphar, AJB No.14, SPPT PBB atas nama Tergugat, notulen rapat, putusan PTUN) dan 2 saksi (Latifah Ayub, Ahmad). Saksi Latifah Ayub (anak penjual) menyatakan tanah disewakan kepada orang tua Penggugat hingga tahun 1980-an, lalu dijual kepada Tergugat pada tahun 2006, dan sebelumnya ditawarkan kepada Penggugat yang menolak [HAL 61-62]. Turut Tergugat mengajukan 5 bukti surat (Buku Tanah Hak Pakai, SHM, SK Pemberian HGB, Rekomendasi Lurah, AJB) dan tidak menghadirkan saksi [HAL 62-63].\n\nMajelis Hakim memutus bahwa bukti SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan berdasarkan Yurisprudensi MA [HAL 66-67]. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan hak kepemilikannya atas nama DJA’FAR berdasarkan SHM No.1631/Maphar, SHM No.5/Maphar, AJB No.14, dan SK Pemberian HGB, yang dibenarkan oleh saksi Latifah Ayub dan Ahmad [HAL 68-69]. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ditolak [HAL 69].\n\nDalam gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan Tergugat. Petitum yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum SHM No.1631/Maphar, menyatakan Tergugat sebagai pemilik sah, menyatakan perbuatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, melarang Penggugat mengalihkan objek, dan menetapkan uang paksa (dwangsom) Rp5.000.000,- per hari dikabulkan [HAL 70-71]. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena hanya berupa perkiraan tanpa bukti persewaan yang mendukung, serta tuntutan sita revindikasi ditolak karena tidak dilakukan selama persidangan [HAL 71]. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat [HAL 71].\n\nPenggugat Intervensi dalil kepemilikan atas tanah No.14A sejak 1918 berdasarkan penguasaan fisik 20 tahun dan pembayaran PBB, serta menyangkal pernah menjual hak kepada Tergugat [HAL 72-74]. Tergugat membantah dengan eksepsi Absolute Competency (kewenangan PTUN), Obscuur Libel (tidak ada batas tanah), Exceptio In Persona (Penggugat Intervensi hanya penyewa lisan yang tidak dapat diwariskan), dan Plurium Litis Consorium [HAL 75-85]. Tergugat menegaskan bahwa penguasaan Penggugat Intervensi berdasar sewa lisan kepada ahli waris Hak Pakai No.5/Maphar yang berakhir, sehingga tidak memiliki hak gugat, dan bukti PBB bukan bukti kepemilikan [HAL 77-84]. Jawaban ini memperkuat posisi bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki dasar hukum kepemilikan yang sah atas objek sengketa." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134941, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 981/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. antara Penggugat LIM IE ING dan SUTEDJO HALIM melawan Tergugat DJA’FAR, Turut Tergugat Pemerintah RI CQ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta Penggugat Intervensi IWANTO DJAJADI [HAL 1-2]. Penggugat dalil bahwa kakek mereka telah menguasai tanah seluas +170 M2 di Jl. Kebon Jeruk X No.14 secara turun-temurun sejak tahun 1920-an tanpa pernah dibagi waris, dan mengklaim kepemilikan berdasarkan penguasaan fisik lebih dari 20 tahun serta yurisprudensi MA [HAL 3]. Penggugat menentang penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) No.1876/Maphar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1631/Maphar atas nama Tergugat yang terbit bersamaan pada 10 Desember 2007, dengan alasan bahwa SHM seharusnya terbit setelah HGB berakhir atau melalui proses perubahan status yang sah sesuai PP No.24/1997, sehingga penerbitan bersamaan dianggap perbuatan melawan hukum [HAL 4-5]. Penggugat memohon pernyataan sah kepemilikan atas objek sengketa, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta pembatalan kekuatan hukum SHM No.1631/Maphar dan HGB No.1876/Maphar [HAL 5-6].\n\nPenggugat Intervensi IWANTO DJAJADI mengajukan intervensi dengan dalil kepemilikan sah atas tanah dan bangunan seluas 121 M2 di Jl. Kebon Jeruk X No.14A yang dikuasai secara turun-temurun sejak 1918, dibuktikan dengan pembayaran PBB dan penguasaan fisik [HAL 6-7]. Penggugat Intervensi menyangkal pernah menjual atau mengalihkan hak kepada Tergugat, dan menganggap penerbitan SHM No.1631/Maphar atas nama Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa sepengetahuan mereka serta melanggar prosedur hukum karena Turut Tergugat tidak cermat dalam meneliti data dan fakta penguasaan tanah [HAL 7-9]. Penggugat Intervensi memohon pernyataan sah kepemilikan, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta pembatalan SHM No.1631/Maphar [HAL 9-10].\n\nTergugat mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara serta gugatan rekonvensi. Dalam eksepsi, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan Penggugat Intervensi, mengajukan eksepsi Absolute Competency dengan alasan bahwa sengketa penerbitan sertifikat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Perdata, serta eksepsi In Persona dengan dalil bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi hanya merupakan penyewa lisan dari ahli waris pemegang Hak Pakai No.5/Maphar yang tidak dapat diwariskan, sehingga tidak memiliki hak gugat [HAL 10-13]. Tergugat juga mengajukan eksepsi Obscuur Libel karena gugatan tidak jelas batas objeknya dan Plurium Litis Consorium karena tidak melibatkan ahli waris pemegang Hak Pakai No.5/Maphar serta Notaris [HAL 14-16].\n\nDalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil kepemilikan Penggugat dan Penggugat Intervensi, menegaskan bahwa tanah semula adalah Hak Pakai No.5/Maphar yang berakhir pada 23 September 1980 dan menjadi tanah negara, yang kemudian dikuasai Negara berdasarkan Keppres No.32/1979 [HAL 22-23]. Tergugat menjelaskan bahwa perolehan SHM No.1631/Maphar dilakukan secara sah melalui jual beli dengan ahli waris pemegang Hak Pakai No.5/Maphar berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.14 tanggal 14 Juli 2006, yang merupakan akta otentik [HAL 24-25]. Tergugat membantah dalil penerbitan HGB dan SHM bersamaan, dengan menyatakan HGB terbit 10 Desember 2007 sedangkan SHM terbit 28 Maret 2008, sehingga tidak melanggar hukum [HAL 27-28]. Tergugat juga membantah unsur perbuatan melawan hukum karena tidak ada perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, atau kausalitas yang dapat dibuktikan, serta menegaskan bahwa sertifikat SHM merupakan alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan Tergugat [HAL 28-30].\n\nTergugat sebagai Penggugat Rekonvensi menuntut Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat dan Penggugat Intervensi) melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan memanfaatkan objek sengketa secara tanpa hak sejak 10 Desember 2007, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Tergugat karena tidak dapat memanfaatkan atau menjual objek tanah tersebut [HAL 38-39]. Tergugat Rekonvensi menghitung kerugian materiil sebesar Rp5.300.000.000,- yang terdiri dari kerugian sewa tanah dan bangunan selama 16 tahun, biaya pengacara, dan operasional, serta kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- [HAL 44-46]. Tergugat Rekonvensi juga memohon sita jaminan dan larangan bagi Para Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan objek sengketa hingga putusan berkekuatan hukum tetap [HAL 38, 46].\n\nTurut Tergugat (Pemerintah RI CQ MenATR/BPN) mengajukan jawaban dengan eksepsi bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan karena telah terbit SHM No.1631/Maphar sehingga tidak ada lagi hubungan hukum, gugatan bersifat Obscuur Libel karena tidak jelas alas hak dan batas tanah, serta gugatan telah lewat waktu (daluarsa) lebih dari 15 tahun sejak terbitnya sertifikat berdasarkan PP No.24/1997 [HAL 49-55]. Turut Tergugat membantah dalil cacat hukum penerbitan sertifikat, menegaskan bahwa SHM diterbitkan berdasarkan Tanah Negara bekas Hak Pakai No.5/Maphar yang telah berakhir, melalui proses pemberian HGB No.1876/Maphar kepada Tergugat berdasarkan AJB No.14 dan rekomendasi Lurah, lalu diubah menjadi SHM sesuai prosedur [HAL 55-57]. Turut Tergugat memohon penolakan gugatan Penggugat atau dinyatakan tidak diterima [HAL 58].\n\nEksepsi Absolute Competency dari Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim pada 25 Juli 2023, sehingga perkara dilanjutkan ke pembuktian [HAL 58]. Penggugat mengajukan 12 bukti surat (KK, SPPT PBB tahun 1990-2006, surat pengantar RT) dan 2 saksi (Woen Khiuk Fong, Jap Wie Sin) yang menyatakan Penggugat menempati tanah sejak kakeknya (tahun 1940-an) secara turun-temurun dan membayar PBB, namun saksi tidak mengetahui dasar hukum kepemilikan [HAL 59-60]. Tergugat mengajukan 6 bukti surat (SHM No.1631/Maphar, SHM No.5/Maphar, AJB No.14, SPPT PBB atas nama Tergugat, notulen rapat, putusan PTUN) dan 2 saksi (Latifah Ayub, Ahmad). Saksi Latifah Ayub (anak penjual) menyatakan tanah disewakan kepada orang tua Penggugat hingga tahun 1980-an, lalu dijual kepada Tergugat pada tahun 2006, dan sebelumnya ditawarkan kepada Penggugat yang menolak [HAL 61-62]. Turut Tergugat mengajukan 5 bukti surat (Buku Tanah Hak Pakai, SHM, SK Pemberian HGB, Rekomendasi Lurah, AJB) dan tidak menghadirkan saksi [HAL 62-63].\n\nMajelis Hakim memutus bahwa bukti SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan berdasarkan Yurisprudensi MA [HAL 66-67]. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan hak kepemilikannya atas nama DJA’FAR berdasarkan SHM No.1631/Maphar, SHM No.5/Maphar, AJB No.14, dan SK Pemberian HGB, yang dibenarkan oleh saksi Latifah Ayub dan Ahmad [HAL 68-69]. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ditolak [HAL 69].\n\nDalam gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan Tergugat. Petitum yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum SHM No.1631/Maphar, menyatakan Tergugat sebagai pemilik sah, menyatakan perbuatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, melarang Penggugat mengalihkan objek, dan menetapkan uang paksa (dwangsom) Rp5.000.000,- per hari dikabulkan [HAL 70-71]. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena hanya berupa perkiraan tanpa bukti persewaan yang mendukung, serta tuntutan sita revindikasi ditolak karena tidak dilakukan selama persidangan [HAL 71]. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat [HAL 71].\n\nPenggugat Intervensi dalil kepemilikan atas tanah No.14A sejak 1918 berdasarkan penguasaan fisik 20 tahun dan pembayaran PBB, serta menyangkal pernah menjual hak kepada Tergugat [HAL 72-74]. Tergugat membantah dengan eksepsi Absolute Competency (kewenangan PTUN), Obscuur Libel (tidak ada batas tanah), Exceptio In Persona (Penggugat Intervensi hanya penyewa lisan yang tidak dapat diwariskan), dan Plurium Litis Consorium [HAL 75-85]. Tergugat menegaskan bahwa penguasaan Penggugat Intervensi berdasar sewa lisan kepada ahli waris Hak Pakai No.5/Maphar yang berakhir, sehingga tidak memiliki hak gugat, dan bukti PBB bukan bukti kepemilikan [HAL 77-84]. Jawaban ini memperkuat posisi bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki dasar hukum kepemilikan yang sah atas objek sengketa.\n\nPenggugat Intervensi mengajukan 30 bukti surat (KK, surat kelahiran, surat ganti nama, surat kematian, domisili, dan SPPT PBB tahun 1986-2007 atas nama keluarga Penggugat Intervensi, serta SPPT PBB tahun 2010-2021 atas nama Tergugat) dan 2 saksi (Zainul Bachri, Lisandra Megawaty Tansil) yang menyatakan Penggugat Intervensi dan keluarganya menempati objek sengketa sejak lahir/turun-temurun, rumah tidak pernah dijual/disewakan, dan tidak ada keluarga Arab (penjual) yang tinggal di sana [HAL 117-120]. Tergugat mengajukan 6 bukti surat (SHM No.1631/Maphar, SHM No.5/Maphar, AJB No.14, SPPT PBB atas nama Tergugat, notulen rapat mediasi, print out perkara PTUN) dan 2 saksi (Latifah Ayub, Ahmad). Saksi Latifah Ayub menyatakan tanah disewakan kepada Penggugat/Penggugat Intervensi hingga tahun 1980-an, lalu dijual kepada Tergugat pada tahun 2006, dan sebelumnya ditawarkan kepada Penggugat/Penggugat Intervensi yang menolak [HAL 121]. Saksi Ahmad membenarkan notulen rapat mediasi tanggal 6 Januari 2022 di mana Kuasa Hukum Penggugat/Penggugat Intervensi menyatakan akan mengambil jalur hukum [HAL 122]. Turut Tergugat mengajukan 5 bukti surat (Buku Tanah Hak Pakai, SHM, SK Pemberian HGB, Rekomendasi Lurah, AJB) dan tidak menghadirkan saksi [HAL 122].\n\nMajelis Hakim menilai bahwa bukti P.Interv-2 (Surat Keterangan Kelahiran) dan P.Interv-3 (Surat Pernyataan Ganti Nama) serta P.Interv-4 (Surat Keterangan Kematian) membuktikan identitas dan riwayat keluarga Penggugat Intervensi, namun bukti P.Interv-6 s.d. P.Interv-20 (SPPT PBB tahun 1986-2007 atas nama Suharlan Djajadi) dan bukti pembayaran SPPT tahun 2010-2021 atas nama Tergugat, menurut Yurisprudensi MA No.34 K/Sip/1960 dan No.663 K/Sip/1970, bukan merupakan bukti kepemilikan [HAL 127-134]. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Intervensi gagal membuktikan hak kepemilikannya karena bukti PBB tidak cukup, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan hak kepemilikannya atas nama DJA’FAR berdasarkan SHM No.1631/Maphar, SHM No.5/Maphar, AJB No.14, dan SK Pemberian HGB, yang dibenarkan oleh saksi Latifah Ayub [HAL 130-134]. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Intervensi ditolak [HAL 134]." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 20765, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 981/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. antara Penggugat LIM IE ING dan SUTEDJO HALIM melawan Tergugat DJA’FAR, Turut Tergugat Pemerintah RI CQ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta Penggugat Intervensi IWANTO DJAJADI [HAL 1-2]. Penggugat dalil bahwa kakek mereka telah menguasai tanah seluas +170 M2 di Jl. Kebon Jeruk X No.14 secara turun-temurun sejak tahun 1920-an tanpa pernah dibagi waris, dan mengklaim kepemilikan berdasarkan penguasaan fisik lebih dari 20 tahun serta yurisprudensi MA [HAL 3]. Penggugat menentang penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) No.1876/Maphar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1631/Maphar atas nama Tergugat yang terbit bersamaan pada 10 Desember 2007, dengan alasan bahwa SHM seharusnya terbit setelah HGB berakhir atau melalui proses perubahan status yang sah sesuai PP No.24/1997, sehingga penerbitan bersamaan dianggap perbuatan melawan hukum [HAL 4-5]. Penggugat memohon pernyataan sah kepemilikan atas objek sengketa, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta pembatalan kekuatan hukum SHM No.1631/Maphar dan HGB No.1876/Maphar [HAL 5-6].\n\nPenggugat Intervensi IWANTO DJAJADI mengajukan intervensi dengan dalil kepemilikan sah atas tanah dan bangunan seluas 121 M2 di Jl. Kebon Jeruk X No.14A yang dikuasai secara turun-temurun sejak 1918, dibuktikan dengan pembayaran PBB dan penguasaan fisik [HAL 6-7]. Penggugat Intervensi menyangkal pernah menjual atau mengalihkan hak kepada Tergugat, dan menganggap penerbitan SHM No.1631/Maphar atas nama Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa sepengetahuan mereka serta melanggar prosedur hukum karena Turut Tergugat tidak cermat dalam meneliti data dan fakta penguasaan tanah [HAL 7-9]. Penggugat Intervensi memohon pernyataan sah kepemilikan, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta pembatalan SHM No.1631/Maphar [HAL 9-10].\n\nTergugat mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara serta gugatan rekonvensi. Dalam eksepsi, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan Penggugat Intervensi, mengajukan eksepsi Absolute Competency dengan alasan bahwa sengketa penerbitan sertifikat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Perdata, serta eksepsi In Persona dengan dalil bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi hanya merupakan penyewa lisan dari ahli waris pemegang Hak Pakai No.5/Maphar yang tidak dapat diwariskan, sehingga tidak memiliki hak gugat [HAL 10-13]. Tergugat juga mengajukan eksepsi Obscuur Libel karena gugatan tidak jelas batas objeknya dan Plurium Litis Consorium karena tidak melibatkan ahli waris pemegang Hak Pakai No.5/Maphar serta Notaris [HAL 14-16].\n\nDalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil kepemilikan Penggugat dan Penggugat Intervensi, menegaskan bahwa tanah semula adalah Hak Pakai No.5/Maphar yang berakhir pada 23 September 1980 dan menjadi tanah negara, yang kemudian dikuasai Negara berdasarkan Keppres No.32/1979 [HAL 22-23]. Tergugat menjelaskan bahwa perolehan SHM No.1631/Maphar dilakukan secara sah melalui jual beli dengan ahli waris pemegang Hak Pakai No.5/Maphar berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.14 tanggal 14 Juli 2006, yang merupakan akta otentik [HAL 24-25]. Tergugat membantah dalil penerbitan HGB dan SHM bersamaan, dengan menyatakan HGB terbit 10 Desember 2007 sedangkan SHM terbit 28 Maret 2008, sehingga tidak melanggar hukum [HAL 27-28]. Tergugat juga membantah unsur perbuatan melawan hukum karena tidak ada perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, atau kausalitas yang dapat dibuktikan, serta menegaskan bahwa sertifikat SHM merupakan alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan Tergugat [HAL 28-30].\n\nTergugat sebagai Penggugat Rekonvensi menuntut Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat dan Penggugat Intervensi) melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan memanfaatkan objek sengketa secara tanpa hak sejak 10 Desember 2007, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Tergugat karena tidak dapat memanfaatkan atau menjual objek tanah tersebut [HAL 38-39]. Tergugat Rekonvensi menghitung kerugian materiil sebesar Rp5.300.000.000,- yang terdiri dari kerugian sewa tanah dan bangunan selama 16 tahun, biaya pengacara, dan operasional, serta kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- [HAL 44-46]. Tergugat Rekonvensi juga memohon sita jaminan dan larangan bagi Para Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan objek sengketa hingga putusan berkekuatan hukum tetap [HAL 38, 46].\n\nTurut Tergugat (Pemerintah RI CQ MenATR/BPN) mengajukan jawaban dengan eksepsi bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan karena telah terbit SHM No.1631/Maphar sehingga tidak ada lagi hubungan hukum, gugatan bersifat Obscuur Libel karena tidak jelas alas hak dan batas tanah, serta gugatan telah lewat waktu (daluarsa) lebih dari 15 tahun sejak terbitnya sertifikat berdasarkan PP No.24/1997 [HAL 49-55]. Turut Tergugat membantah dalil cacat hukum penerbitan sertifikat, menegaskan bahwa SHM diterbitkan berdasarkan Tanah Negara bekas Hak Pakai No.5/Maphar yang telah berakhir, melalui proses pemberian HGB No.1876/Maphar kepada Tergugat berdasarkan AJB No.14 dan rekomendasi Lurah, lalu diubah menjadi SHM sesuai prosedur [HAL 55-57]. Turut Tergugat memohon penolakan gugatan Penggugat atau dinyatakan tidak diterima [HAL 58].\n\nEksepsi Absolute Competency dari Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim pada 25 Juli 2023, sehingga perkara dilanjutkan ke pembuktian [HAL 58]. Penggugat mengajukan 12 bukti surat (KK, SPPT PBB tahun 1990-2006, surat pengantar RT) dan 2 saksi (Woen Khiuk Fong, Jap Wie Sin) yang menyatakan Penggugat menempati tanah sejak kakeknya (tahun 1940-an) secara turun-temurun dan membayar PBB, namun saksi tidak mengetahui dasar hukum kepemilikan [HAL 59-60]. Tergugat mengajukan 6 bukti surat (SHM No.1631/Maphar, SHM No.5/Maphar, AJB No.14, SPPT PBB atas nama Tergugat, notulen rapat, putusan PTUN) dan 2 saksi (Latifah Ayub, Ahmad). Saksi Latifah Ayub (anak penjual) menyatakan tanah disewakan kepada orang tua Penggugat hingga tahun 1980-an, lalu dijual kepada Tergugat pada tahun 2006, dan sebelumnya ditawarkan kepada Penggugat yang menolak [HAL 61-62]. Turut Tergugat mengajukan 5 bukti surat (Buku Tanah Hak Pakai, SHM, SK Pemberian HGB, Rekomendasi Lurah, AJB) dan tidak menghadirkan saksi [HAL 62-63].\n\nMajelis Hakim memutus bahwa bukti SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan berdasarkan Yurisprudensi MA [HAL 66-67]. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan hak kepemilikannya atas nama DJA’FAR berdasarkan SHM No.1631/Maphar, SHM No.5/Maphar, AJB No.14, dan SK Pemberian HGB, yang dibenarkan oleh saksi Latifah Ayub dan Ahmad [HAL 68-69]. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ditolak [HAL 69].\n\nDalam gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan Tergugat. Petitum yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum SHM No.1631/Maphar, menyatakan Tergugat sebagai pemilik sah, menyatakan perbuatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, melarang Penggugat mengalihkan objek, dan menetapkan uang paksa (dwangsom) Rp5.000.000,- per hari dikabulkan [HAL 70-71]. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena hanya berupa perkiraan tanpa bukti persewaan yang mendukung, serta tuntutan sita revindikasi ditolak karena tidak dilakukan selama persidangan [HAL 71]. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat [HAL 71].\n\nPenggugat Intervensi dalil kepemilikan atas tanah No.14A sejak 1918 berdasarkan penguasaan fisik 20 tahun dan pembayaran PBB, serta menyangkal pernah menjual hak kepada Tergugat [HAL 72-74]. Tergugat membantah dengan eksepsi Absolute Competency (kewenangan PTUN), Obscuur Libel (tidak ada batas tanah), Exceptio In Persona (Penggugat Intervensi hanya penyewa lisan yang tidak dapat diwariskan), dan Plurium Litis Consorium [HAL 75-85]. Tergugat menegaskan bahwa penguasaan Penggugat Intervensi berdasar sewa lisan kepada ahli waris Hak Pakai No.5/Maphar yang berakhir, sehingga tidak memiliki hak gugat, dan bukti PBB bukan bukti kepemilikan [HAL 77-84]. Jawaban ini memperkuat posisi bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki dasar hukum kepemilikan yang sah atas objek sengketa.\n\nPenggugat Intervensi mengajukan 30 bukti surat (KK, surat kelahiran, surat ganti nama, surat kematian, domisili, dan SPPT PBB tahun 1986-2007 atas nama keluarga Penggugat Intervensi, serta SPPT PBB tahun 2010-2021 atas nama Tergugat) dan 2 saksi (Zainul Bachri, Lisandra Megawaty Tansil) yang menyatakan Penggugat Intervensi dan keluarganya menempati objek sengketa sejak lahir/turun-temurun, rumah tidak pernah dijual/disewakan, dan tidak ada keluarga Arab (penjual) yang tinggal di sana [HAL 117-120]. Tergugat mengajukan 6 bukti surat (SHM No.1631/Maphar, SHM No.5/Maphar, AJB No.14, SPPT PBB atas nama Tergugat, notulen rapat mediasi, print out perkara PTUN) dan 2 saksi (Latifah Ayub, Ahmad). Saksi Latifah Ayub menyatakan tanah disewakan kepada Penggugat/Penggugat Intervensi hingga tahun 1980-an, lalu dijual kepada Tergugat pada tahun 2006, dan sebelumnya ditawarkan kepada Penggugat/Penggugat Intervensi yang menolak [HAL 121]. Saksi Ahmad membenarkan notulen rapat mediasi tanggal 6 Januari 2022 di mana Kuasa Hukum Penggugat/Penggugat Intervensi menyatakan akan mengambil jalur hukum [HAL 122]. Turut Tergugat mengajukan 5 bukti surat (Buku Tanah Hak Pakai, SHM, SK Pemberian HGB, Rekomendasi Lurah, AJB) dan tidak menghadirkan saksi [HAL 122].\n\nMajelis Hakim menilai bahwa bukti P.Interv-2 (Surat Keterangan Kelahiran) dan P.Interv-3 (Surat Pernyataan Ganti Nama) serta P.Interv-4 (Surat Keterangan Kematian) membuktikan identitas dan riwayat keluarga Penggugat Intervensi, namun bukti P.Interv-6 s.d. P.Interv-20 (SPPT PBB tahun 1986-2007 atas nama Suharlan Djajadi) dan bukti pembayaran SPPT tahun 2010-2021 atas nama Tergugat, menurut Yurisprudensi MA No.34 K/Sip/1960 dan No.663 K/Sip/1970, bukan merupakan bukti kepemilikan [HAL 127-134]. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Intervensi gagal membuktikan hak kepemilikannya karena bukti PBB tidak cukup, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan hak kepemilikannya atas nama DJA’FAR berdasarkan SHM No.1631/Maphar, SHM No.5/Maphar, AJB No.14, dan SK Pemberian HGB, yang dibenarkan oleh saksi Latifah Ayub [HAL 130-134]. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Intervensi ditolak [HAL 134].\n\nMajelis Hakim juga mempertimbangkan adanya Surat Panggilan dari Kasat Reskrim Resor Metro Jakarta Barat Nomor : S.Pgl/293/III/2022/Sat.Reskrim/Res.JB tanggal 2 Maret 2022 (bukti P.Interv-28) dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 929/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 15 Februari 2023 yang menyatakan eksepsi Terdakwa Iwan als Iwanto Djajadi dapat diterima dan penuntutan tidak dapat diterima [HAL 134]. Dalam pertimbangan Rekonvensi, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi untuk sebagian, dengan menyatakan sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat Sertifikat Hak Milik No.1631/Maphar atas tanah dan bangunan di Jalan Kebon Jeruk X No.14-14A, serta menyatakan Dja’far sebagai pemilik sah berdasarkan sertifikat tersebut [HAL 137-138]. Majelis Hakim juga menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai secara tanpa hak objek gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah dan bangunan, serta melarang mereka memanfaatkan, mengalihkan, melepaskan, atau menjadikan jaminan hutang atas objek sengketa sesuai SHM No.1631/Maphar [HAL 137-138]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 981/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. antara Penggugat LIM IE ING dan SUTEDJO HALIM melawan Tergugat DJA’FAR, Turut Tergugat Pemerintah RI CQ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta Penggugat Intervensi IWANTO DJAJADI [HAL 1-2]. Penggugat dalil bahwa kakek mereka telah menguasai tanah seluas +170 M2 di Jl. Kebon Jeruk X No.14 secara turun-temurun sejak tahun 1920-an tanpa pernah dibagi waris, dan mengklaim kepemilikan berdasarkan penguasaan fisik lebih dari 20 tahun serta yurisprudensi MA [HAL 3]. Penggugat menentang penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) No.1876/Maphar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1631/Maphar atas nama Tergugat yang terbit bersamaan pada 10 Desember 2007, dengan alasan bahwa SHM seharusnya terbit setelah HGB berakhir atau melalui proses perubahan status yang sah sesuai PP No.24/1997, sehingga penerbitan bersamaan dianggap perbuatan melawan hukum [HAL 4-5]. Penggugat memohon pernyataan sah kepemilikan atas objek sengketa, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta pembatalan kekuatan hukum SHM No.1631/Maphar dan HGB No.1876/Maphar [HAL 5-6].\n\nPenggugat Intervensi IWANTO DJAJADI mengajukan intervensi dengan dalil kepemilikan sah atas tanah dan bangunan seluas 121 M2 di Jl. Kebon Jeruk X No.14A yang dikuasai secara turun-temurun sejak 1918, dibuktikan dengan pembayaran PBB dan penguasaan fisik [HAL 6-7]. Penggugat Intervensi menyangkal pernah menjual atau mengalihkan hak kepada Tergugat, dan menganggap penerbitan SHM No.1631/Maphar atas nama Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa sepengetahuan mereka serta melanggar prosedur hukum karena Turut Tergugat tidak cermat dalam meneliti data dan fakta penguasaan tanah [HAL 7-9]. Penggugat Intervensi memohon pernyataan sah kepemilikan, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta pembatalan SHM No.1631/Maphar [HAL 9-10].\n\nTergugat mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara serta gugatan rekonvensi. Dalam eksepsi, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan Penggugat Intervensi, mengajukan eksepsi Absolute Competency dengan alasan bahwa sengketa penerbitan sertifikat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Perdata, serta eksepsi In Persona dengan dalil bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi hanya merupakan penyewa lisan dari ahli waris pemegang Hak Pakai No.5/Maphar yang tidak dapat diwariskan, sehingga tidak memiliki hak gugat [HAL 10-13]. Tergugat juga mengajukan eksepsi Obscuur Libel karena gugatan tidak jelas batas objeknya dan Plurium Litis Consorium karena tidak melibatkan ahli waris pemegang Hak Pakai No.5/Maphar serta Notaris [HAL 14-16].\n\nDalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil kepemilikan Penggugat dan Penggugat Intervensi, menegaskan bahwa tanah semula adalah Hak Pakai No.5/Maphar yang berakhir pada 23 September 1980 dan menjadi tanah negara, yang kemudian dikuasai Negara berdasarkan Keppres No.32/1979 [HAL 22-23]. Tergugat menjelaskan bahwa perolehan SHM No.1631/Maphar dilakukan secara sah melalui jual beli dengan ahli waris pemegang Hak Pakai No.5/Maphar berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.14 tanggal 14 Juli 2006, yang merupakan akta otentik [HAL 24-25]. Tergugat membantah dalil penerbitan HGB dan SHM bersamaan, dengan menyatakan HGB terbit 10 Desember 2007 sedangkan SHM terbit 28 Maret 2008, sehingga tidak melanggar hukum [HAL 27-28]. Tergugat juga membantah unsur perbuatan melawan hukum karena tidak ada perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, atau kausalitas yang dapat dibuktikan, serta menegaskan bahwa sertifikat SHM merupakan alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan Tergugat [HAL 28-30].\n\nTergugat sebagai Penggugat Rekonvensi menuntut Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat dan Penggugat Intervensi) melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan memanfaatkan objek sengketa secara tanpa hak sejak 10 Desember 2007, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Tergugat karena tidak dapat memanfaatkan atau menjual objek tanah tersebut [HAL 38-39]. Tergugat Rekonvensi menghitung kerugian materiil sebesar Rp5.300.000.000,- yang terdiri dari kerugian sewa tanah dan bangunan selama 16 tahun, biaya pengacara, dan operasional, serta kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- [HAL 44-46]. Tergugat Rekonvensi juga memohon sita jaminan dan larangan bagi Para Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan objek sengketa hingga putusan berkekuatan hukum tetap [HAL 38, 46].\n\nTurut Tergugat (Pemerintah RI CQ MenATR/BPN) mengajukan jawaban dengan eksepsi bahwa Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan karena telah terbit SHM No.1631/Maphar sehingga tidak ada lagi hubungan hukum, gugatan bersifat Obscuur Libel karena tidak jelas alas hak dan batas tanah, serta gugatan telah lewat waktu (daluarsa) lebih dari 15 tahun sejak terbitnya sertifikat berdasarkan PP No.24/1997 [HAL 49-55]. Turut Tergugat membantah dalil cacat hukum penerbitan sertifikat, menegaskan bahwa SHM diterbitkan berdasarkan Tanah Negara bekas Hak Pakai No.5/Maphar yang telah berakhir, melalui proses pemberian HGB No.1876/Maphar kepada Tergugat berdasarkan AJB No.14 dan rekomendasi Lurah, lalu diubah menjadi SHM sesuai prosedur [HAL 55-57]. Turut Tergugat memohon penolakan gugatan Penggugat atau dinyatakan tidak diterima [HAL 58].\n\nEksepsi Absolute Competency dari Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim pada 25 Juli 2023, sehingga perkara dilanjutkan ke pembuktian [HAL 58]. Penggugat mengajukan 12 bukti surat (KK, SPPT PBB tahun 1990-2006, surat pengantar RT) dan 2 saksi (Woen Khiuk Fong, Jap Wie Sin) yang menyatakan Penggugat menempati tanah sejak kakeknya (tahun 1940-an) secara turun-temurun dan membayar PBB, namun saksi tidak mengetahui dasar hukum kepemilikan [HAL 59-60]. Tergugat mengajukan 6 bukti surat (SHM No.1631/Maphar, SHM No.5/Maphar, AJB No.14, SPPT PBB atas nama Tergugat, notulen rapat, putusan PTUN) dan 2 saksi (Latifah Ayub, Ahmad). Saksi Latifah Ayub (anak penjual) menyatakan tanah disewakan kepada orang tua Penggugat hingga tahun 1980-an, lalu dijual kepada Tergugat pada tahun 2006, dan sebelumnya ditawarkan kepada Penggugat yang menolak [HAL 61-62]. Turut Tergugat mengajukan 5 bukti surat (Buku Tanah Hak Pakai, SHM, SK Pemberian HGB, Rekomendasi Lurah, AJB) dan tidak menghadirkan saksi [HAL 62-63].\n\nMajelis Hakim memutus bahwa bukti SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan berdasarkan Yurisprudensi MA [HAL 66-67]. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan hak kepemilikannya atas nama DJA’FAR berdasarkan SHM No.1631/Maphar, SHM No.5/Maphar, AJB No.14, dan SK Pemberian HGB, yang dibenarkan oleh saksi Latifah Ayub dan Ahmad [HAL 68-69]. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ditolak [HAL 69].\n\nDalam gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan Tergugat. Petitum yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum SHM No.1631/Maphar, menyatakan Tergugat sebagai pemilik sah, menyatakan perbuatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, melarang Penggugat mengalihkan objek, dan menetapkan uang paksa (dwangsom) Rp5.000.000,- per hari dikabulkan [HAL 70-71]. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena hanya berupa perkiraan tanpa bukti persewaan yang mendukung, serta tuntutan sita revindikasi ditolak karena tidak dilakukan selama persidangan [HAL 71]. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat [HAL 71].\n\nPenggugat Intervensi dalil kepemilikan atas tanah No.14A sejak 1918 berdasarkan penguasaan fisik 20 tahun dan pembayaran PBB, serta menyangkal pernah menjual hak kepada Tergugat [HAL 72-74]. Tergugat membantah dengan eksepsi Absolute Competency (kewenangan PTUN), Obscuur Libel (tidak ada batas tanah), Exceptio In Persona (Penggugat Intervensi hanya penyewa lisan yang tidak dapat diwariskan), dan Plurium Litis Consorium [HAL 75-85]. Tergugat menegaskan bahwa penguasaan Penggugat Intervensi berdasar sewa lisan kepada ahli waris Hak Pakai No.5/Maphar yang berakhir, sehingga tidak memiliki hak gugat, dan bukti PBB bukan bukti kepemilikan [HAL 77-84]. Jawaban ini memperkuat posisi bahwa Penggugat Intervensi tidak memiliki dasar hukum kepemilikan yang sah atas objek sengketa.\n\nPenggugat Intervensi mengajukan 30 bukti surat (KK, surat kelahiran, surat ganti nama, surat kematian, domisili, dan SPPT PBB tahun 1986-2007 atas nama keluarga Penggugat Intervensi, serta SPPT PBB tahun 2010-2021 atas nama Tergugat) dan 2 saksi (Zainul Bachri, Lisandra Megawaty Tansil) yang menyatakan Penggugat Intervensi dan keluarganya menempati objek sengketa sejak lahir/turun-temurun, rumah tidak pernah dijual/disewakan, dan tidak ada keluarga Arab (penjual) yang tinggal di sana [HAL 117-120]. Tergugat mengajukan 6 bukti surat (SHM No.1631/Maphar, SHM No.5/Maphar, AJB No.14, SPPT PBB atas nama Tergugat, notulen rapat mediasi, print out perkara PTUN) dan 2 saksi (Latifah Ayub, Ahmad). Saksi Latifah Ayub menyatakan tanah disewakan kepada Penggugat/Penggugat Intervensi hingga tahun 1980-an, lalu dijual kepada Tergugat pada tahun 2006, dan sebelumnya ditawarkan kepada Penggugat/Penggugat Intervensi yang menolak [HAL 121]. Saksi Ahmad membenarkan notulen rapat mediasi tanggal 6 Januari 2022 di mana Kuasa Hukum Penggugat/Penggugat Intervensi menyatakan akan mengambil jalur hukum [HAL 122]. Turut Tergugat mengajukan 5 bukti surat (Buku Tanah Hak Pakai, SHM, SK Pemberian HGB, Rekomendasi Lurah, AJB) dan tidak menghadirkan saksi [HAL 122].\n\nMajelis Hakim menilai bahwa bukti P.Interv-2 (Surat Keterangan Kelahiran) dan P.Interv-3 (Surat Pernyataan Ganti Nama) serta P.Interv-4 (Surat Keterangan Kematian) membuktikan identitas dan riwayat keluarga Penggugat Intervensi, namun bukti P.Interv-6 s.d. P.Interv-20 (SPPT PBB tahun 1986-2007 atas nama Suharlan Djajadi) dan bukti pembayaran SPPT tahun 2010-2021 atas nama Tergugat, menurut Yurisprudensi MA No.34 K/Sip/1960 dan No.663 K/Sip/1970, bukan merupakan bukti kepemilikan [HAL 127-134]. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Intervensi gagal membuktikan hak kepemilikannya karena bukti PBB tidak cukup, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan hak kepemilikannya atas nama DJA’FAR berdasarkan SHM No.1631/Maphar, SHM No.5/Maphar, AJB No.14, dan SK Pemberian HGB, yang dibenarkan oleh saksi Latifah Ayub [HAL 130-134]. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Intervensi ditolak [HAL 134].\n\nMajelis Hakim juga mempertimbangkan adanya Surat Panggilan dari Kasat Reskrim Resor Metro Jakarta Barat Nomor : S.Pgl/293/III/2022/Sat.Reskrim/Res.JB tanggal 2 Maret 2022 (bukti P.Interv-28) dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 929/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 15 Februari 2023 yang menyatakan eksepsi Terdakwa Iwan als Iwanto Djajadi dapat diterima dan penuntutan tidak dapat diterima [HAL 134]. Dalam pertimbangan Rekonvensi, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi untuk sebagian, dengan menyatakan sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat Sertifikat Hak Milik No.1631/Maphar atas tanah dan bangunan di Jalan Kebon Jeruk X No.14-14A, serta menyatakan Dja’far sebagai pemilik sah berdasarkan sertifikat tersebut [HAL 137-138]. Majelis Hakim juga menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai secara tanpa hak objek gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah dan bangunan, serta melarang mereka memanfaatkan, mengalihkan, melepaskan, atau menjadikan jaminan hutang atas objek sengketa sesuai SHM No.1631/Maphar [HAL 137-138]." + }, + "read": { + "input_chars": 11542, + "frame": "Sengketa perdata ini melibatkan Penggugat dan Penggugat Intervensi melawan Tergugat serta Turut Tergugat terkait klaim kepemilikan atas tanah di Jl. Kebon Jeruk X No.14 dan No.14A. Para Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan mereka, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, serta pembatalan Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang diterbitkan atas nama Tergugat. Tergugat membantah klaim tersebut dan mengajukan gugatan rekonvensi untuk menyatakan sah kepemilikannya serta menuntut ganti rugi atas penguasaan tanpa hak oleh Para Tergugat Rekonvensi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa kakek mereka telah menguasai tanah seluas +170 M2 secara turun-temurun sejak tahun 1920-an tanpa pernah dibagi waris.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menentang penerbitan Hak Guna Bangunan No.1876/Maphar dan Sertifikat Hak Milik No.1631/Maphar atas nama Tergugat yang terbit bersamaan pada 10 Desember 2007.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Intervensi dalil memiliki kepemilikan sah atas tanah dan bangunan seluas 121 M2 di Jl. Kebon Jeruk X No.14A yang dikuasai secara turun-temurun sejak 1918.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil kepemilikan Penggugat dan Penggugat Intervensi, menegaskan bahwa tanah semula adalah Hak Pakai yang berakhir dan menjadi tanah negara.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menjelaskan perolehan Sertifikat Hak Milik No.1631/Maphar dilakukan secara sah melalui jual beli dengan ahli waris pemegang Hak Pakai berdasarkan Akta Jual Beli No.14 tanggal 14 Juli 2006.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil penerbitan HGB dan SHM bersamaan dengan menyatakan HGB terbit 10 Desember 2007 sedangkan SHM terbit 28 Maret 2008.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat sebagai Penggugat Rekonvensi menuntut Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa secara tanpa hak sejak 10 Desember 2007.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Latifah Ayub menyatakan tanah disewakan kepada orang tua Penggugat hingga tahun 1980-an, lalu dijual kepada Tergugat pada tahun 2006.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa bukti SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan berdasarkan Yurisprudensi MA.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan hak kepemilikannya berdasarkan SHM, AJB, dan SK Pemberian HGB.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan Rekonvensi dengan menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No.1631/Maphar dan Tergugat sebagai pemilik sah.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dalam gugatan Rekonvensi karena hanya berupa perkiraan tanpa bukti persewaan.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai bukti SPPT PBB yang diajukan Penggugat Intervensi bukan merupakan bukti kepemilikan.", + "page": 127, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Intervensi gagal membuktikan hak kepemilikannya karena bukti PBB tidak cukup.", + "page": 130, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai secara tanpa hak objek gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum.", + "page": 137, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa sengketa perdata antara Penggugat dan Penggugat Intervensi melawan Tergugat serta Turut Tergugat terkait kepemilikan tanah di Jl. Kebon Jeruk X No.14 dan No.14A. Penggugat dan Penggugat Intervensi dalil memiliki hak kepemilikan berdasarkan penguasaan fisik turun-temurun dan pembayaran PBB, serta menuntut pembatalan Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang diterbitkan atas nama Tergugat dengan alasan penerbitan bersamaan dianggap melawan hukum. Tergugat membantah klaim tersebut dengan dalih tanah semula adalah Hak Pakai yang telah berakhir menjadi tanah negara, dan perolehan sertifikat dilakukan melalui jual beli sah berdasarkan Akta Jual Beli. Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat menuntut pernyataan sah kepemilikannya serta ganti rugi atas penguasaan tanpa hak oleh Para Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim menolak eksepsi Absolute Competency dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Setelah pemeriksaan bukti, Hakim menetapkan bahwa bukti pembayaran PBB bukan merupakan bukti kepemilikan. Hakim menemukan bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi gagal membuktikan hak kepemilikannya, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan hak kepemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Akta Jual Beli, dan SK Pemberian Hak Guna Bangunan yang dibenarkan oleh saksi. Akibatnya, gugatan pokok Penggugat dan Penggugat Intervensi ditolak. Dalam gugatan rekonvensi, Hakim mengabulkan sebagian tuntutan dengan menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No.1631/Maphar, menyatakan Tergugat sebagai pemilik sah, serta menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum yang memerintahkan pengosongan tanah dan melarang pengalihan hak, namun tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena tidak didukung bukti yang cukup." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa sengketa perdata antara Penggugat dan Penggugat Intervensi melawan Tergugat serta Turut Tergugat terkait kepemilikan tanah di Jl. Kebon Jeruk X No.14 dan No.14A. Penggugat dan Penggugat Intervensi dalil memiliki hak kepemilikan berdasarkan penguasaan fisik turun-temurun dan pembayaran PBB, serta menuntut pembatalan Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang diterbitkan atas nama Tergugat dengan alasan penerbitan bersamaan dianggap melawan hukum. Tergugat membantah klaim tersebut dengan dalih tanah semula adalah Hak Pakai yang telah berakhir menjadi tanah negara, dan perolehan sertifikat dilakukan melalui jual beli sah berdasarkan Akta Jual Beli. Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat menuntut pernyataan sah kepemilikannya serta ganti rugi atas penguasaan tanpa hak oleh Para Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim menolak eksepsi Absolute Competency dan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Setelah pemeriksaan bukti, Hakim menetapkan bahwa bukti pembayaran PBB bukan merupakan bukti kepemilikan. Hakim menemukan bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi gagal membuktikan hak kepemilikannya, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan hak kepemilikannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Akta Jual Beli, dan SK Pemberian Hak Guna Bangunan yang dibenarkan oleh saksi. Akibatnya, gugatan pokok Penggugat dan Penggugat Intervensi ditolak. Dalam gugatan rekonvensi, Hakim mengabulkan sebagian tuntutan dengan menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No.1631/Maphar, menyatakan Tergugat sebagai pemilik sah, serta menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum yang memerintahkan pengosongan tanah dan melarang pengalihan hak, namun tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena tidak didukung bukti yang cukup.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa kakek mereka telah menguasai tanah seluas +170 M2 secara turun-temurun sejak tahun 1920-an tanpa pernah dibagi waris.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menentang penerbitan Hak Guna Bangunan No.1876/Maphar dan Sertifikat Hak Milik No.1631/Maphar atas nama Tergugat yang terbit bersamaan pada 10 Desember 2007.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Intervensi dalil memiliki kepemilikan sah atas tanah dan bangunan seluas 121 M2 di Jl. Kebon Jeruk X No.14A yang dikuasai secara turun-temurun sejak 1918.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil kepemilikan Penggugat dan Penggugat Intervensi, menegaskan bahwa tanah semula adalah Hak Pakai yang berakhir dan menjadi tanah negara.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menjelaskan perolehan Sertifikat Hak Milik No.1631/Maphar dilakukan secara sah melalui jual beli dengan ahli waris pemegang Hak Pakai berdasarkan Akta Jual Beli No.14 tanggal 14 Juli 2006.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil penerbitan HGB dan SHM bersamaan dengan menyatakan HGB terbit 10 Desember 2007 sedangkan SHM terbit 28 Maret 2008.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat sebagai Penggugat Rekonvensi menuntut Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa secara tanpa hak sejak 10 Desember 2007.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Latifah Ayub menyatakan tanah disewakan kepada orang tua Penggugat hingga tahun 1980-an, lalu dijual kepada Tergugat pada tahun 2006.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa bukti SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan berdasarkan Yurisprudensi MA.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan hak kepemilikannya berdasarkan SHM, AJB, dan SK Pemberian HGB.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan Rekonvensi dengan menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No.1631/Maphar dan Tergugat sebagai pemilik sah.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dalam gugatan Rekonvensi karena hanya berupa perkiraan tanpa bukti persewaan.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai bukti SPPT PBB yang diajukan Penggugat Intervensi bukan merupakan bukti kepemilikan.", + "page": 127, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Intervensi gagal membuktikan hak kepemilikannya karena bukti PBB tidak cukup.", + "page": 130, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai secara tanpa hak objek gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum.", + "page": 137, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa tidak adil karena saya sudah lama menguasai tanah ini secara turun-temurun, tapi sertifikat resmi atas nama orang lain dianggap sah dan saya diminta mengosongkannya." + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 150000, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1571 KUHPerdata", + "Pasal 1871 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1571 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1571: Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1871 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1871: Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Dalam pertanyaan, orang awam merasa dirugikan (tidak adil karena diminta mengosongkan tanah) akibat tindakan pihak lain yang memiliki sertifikat. Putusan secara substantif menguji apakah tindakan penguasaan tanpa hak atau penerbitan sertifikat tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai pasal ini untuk menentukan kewajiban mengganti kerugian atau pembenaran tindakan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kesembronoan. Dalam konteks pertanyaan dan putusan, unsur kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian) merupakan syarat penting untuk menentukan apakah pihak yang memiliki sertifikat atau pihak yang menguasai tanah secara turun-temurun dapat dipertanggungjawabkan secara perdata atas sengketa tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1571 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang berakhirnya perjanjian sewa yang tidak dibuat dengan tulisan. Fakta dalam pertanyaan dan putusan berfokus pada sengketa kepemilikan sertifikat hak milik versus penguasaan fisik turun-temurun, bukan pada hubungan hukum sewa-menyewa yang sedang berlangsung atau pengakhiran sewa. Tidak ada dalil atau isu hukum mengenai perjanjian sewa dalam sengketa ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1871 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta otentik (akta notaris). Meskipun akta jual beli (akta otentik) dibahas dalam putusan sebagai bukti perolehan hak, pasal ini bersifat prosedural/bukti. Inti sengketa pertanyaan adalah legitimasi kepemilikan dan akibat hukum penguasaan tanah, di mana kekuatan sertifikat tanah (bukan hanya akta) dan substansi perbuatan melawan hukum menjadi penentu utama, bukan sekadar interpretasi isi akta notaris sebagai bukti formil." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 179116, + "completion_tokens": 12430 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_982_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_982_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cec61e91f1b5fcf562c4d091c07445fef81edec4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_982_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,290 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_982_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 119, + "timings": { + "parse": 0.187, + "classify": 0.0, + "condense": 785.506, + "read": 240.137, + "query": 2.916, + "relevance": 30.685, + "total": 1059.43 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 374000, + "marked_chars": 375082 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM PROVISI\nMenolak gugatan Provisi Penggugat;\nDALAM KONVENSI\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenyatakan eksepsi dari Tergugat dan para turut Tergugat\ntidak diterima;\nDALAM POKOK PERKARA\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan bahwa harta-harta Gono-gini berupa:\n1.\nSebidang Tanah dan Bangunan berupa Ruko dengan Luas 74 M2,\nyang terletak di Jl. Tubagus Angke/Jelambar, Komp. Indo Ruko Blok 34\nBG, Kelurahan Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;\n2.\nSebidang Tanah dan Bangunan berupa Ruko dengan Luas 74 M2,\nyang terletak di Jl. Tubagus Angke/Jelambar, Komp. Indo Ruko Blok 34\nAX, Kelurahan Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;\n3.\nSebidang Tanah dan Bangunan berupa Ruko dengan Luas 70 M2,\nyang terletak di Jl. Tubagus Angke/Jelambar, Komp. Indo Ruko Blok 34\nAO, Kelurahan Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;\n4.\nSebidang Tanah dan Bangunan (Ruko) dengan Luas 138 M2,\nyang terletak di Komp. Perumahan Taman Duta Mas Blok C 2, Kav. No.\n11, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;\n Halaman 112 Putusan no. 982/Pdt.G.2021/Pn.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedi" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134996, + "summary": "Mari Ida (Penggugat) menggugat Mulyadi Tan (Tergugat), Lady Valentine (Turut Tergugat-I), dan Devi Valentine (Turut Tergugat-II) untuk pembagian harta gono-gini pasca perceraian yang dicatatkan pada 1 Juli 2021 berdasarkan Putusan PN Jakarta Barat No. 59/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT [HAL 1-4]. Penggugat dalil tidak ada perjanjian pemisahan harta dan mengklaim seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, termasuk dua ruko atas nama Tergugat (SHGB No. 2482 dan 2528/Jelambar Baru) [HAL 4-5], dua properti atas nama Turut Tergugat-I dan II (SHM No. 5662/Pluit dan 3232/Jelambar Baru) [HAL 5], uang sewa ruko sebesar Rp 755.000.000,-, sisa kas UD Maju Bersama sebesar Rp 1.076.836.987,-, saham PT Mitra Bisnis Bersama, serta beberapa properti atas nama Penggugat (Ruko Taman Duta Mas dan unit apartemen Green Bay Pluit) [HAL 5-7]. Penggugat memohon pengakuan harta gono-gini, pembagian 1/2 bagi masing-masing pihak, pengembalian dokumen sertifikat yang dikuasai Tergugat, serta penetapan Sita Marital [HAL 8-28].\n\nTergugat mengajukan eksepsi obscuur libel, prematur, dan kurang pihak, serta menolak klaim harta gono-gini atas properti anak-anaknya (Turut Tergugat) dan mengklaim uang kas UD Maju Bersama tidak ada karena saldo rekening minus Rp 1.536.238.884,- serta adanya hutang bank [HAL 29-36]. Tergugat juga dalil bahwa harta warisan istri pertama (Almarhumah Maria) yang belum dibagi telah bercampur dengan harta bersama, sehingga meminta pembagian 1/3 untuk Penggugat, 1/3 untuk Tergugat, dan 1/3 untuk ahli waris Maria [HAL 30-31, 39-41]. Dalam rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) mengklaim harta bergerak berupa perhiasan, jam tangan, mobil, dan mesin cetak yang dikuasainya sebagai harta bersama, namun juga mengusulkan pembagian 1/3 untuk Penggugat Rekonvensi, 1/3 untuk Tergugat Rekonvensi, dan 1/3 untuk ahli waris Almarhumah Maria [HAL 42-45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134969, + "summary": "Mari Ida (Penggugat) menggugat Mulyadi Tan (Tergugat), Lady Valentine (Turut Tergugat-I), dan Devi Valentine (Turut Tergugat-II) untuk pembagian harta gono-gini pasca perceraian yang dicatatkan pada 1 Juli 2021 berdasarkan Putusan PN Jakarta Barat No. 59/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT [HAL 1-4]. Penggugat dalil tidak ada perjanjian pemisahan harta dan mengklaim seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, termasuk dua ruko atas nama Tergugat (SHGB No. 2482 dan 2528/Jelambar Baru) [HAL 4-5], dua properti atas nama Turut Tergugat-I dan II (SHM No. 5662/Pluit dan 3232/Jelambar Baru) [HAL 5], uang sewa ruko sebesar Rp 755.000.000,-, sisa kas UD Maju Bersama sebesar Rp 1.076.836.987,-, saham PT Mitra Bisnis Bersama, serta beberapa properti atas nama Penggugat (Ruko Taman Duta Mas dan unit apartemen Green Bay Pluit) [HAL 5-7]. Penggugat memohon pengakuan harta gono-gini, pembagian 1/2 bagi masing-masing pihak, pengembalian dokumen sertifikat yang dikuasai Tergugat, serta penetapan Sita Marital [HAL 8-28].\n\nTergugat mengajukan eksepsi obscuur libel, prematur, dan kurang pihak, serta menolak klaim harta gono-gini atas properti anak-anaknya (Turut Tergugat) dan mengklaim uang kas UD Maju Bersama tidak ada karena saldo rekening minus Rp 1.536.238.884,- serta adanya hutang bank [HAL 29-36]. Tergugat juga dalil bahwa harta warisan istri pertama (Almarhumah Maria) yang belum dibagi telah bercampur dengan harta bersama, sehingga meminta pembagian 1/3 untuk Penggugat, 1/3 untuk Tergugat, dan 1/3 untuk ahli waris Maria [HAL 30-31, 39-41]. Dalam rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) mengklaim harta bergerak berupa perhiasan, jam tangan, mobil, dan mesin cetak yang dikuasainya sebagai harta bersama, namun juga mengusulkan pembagian 1/3 untuk Penggugat Rekonvensi, 1/3 untuk Tergugat Rekonvensi, dan 1/3 untuk ahli waris Almarhumah Maria [HAL 42-45].\n\nTergugat dalil bahwa harta warisan Almarhumah Maria telah bercampur dengan harta bersama karena belum dibagi kepada para Ahli Waris sampai saat ini [HAL 45]. Berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris nomor 001/SKAW/MS/DS/2022 tertanggal 2 Februari 2022, porsi hak Ahli Waris adalah: Mulyadi Tan (5/8), Lady Valentine (1/8), Devi Valentine (1/8), dan Kiki Valentine (1/8) [HAL 45]. Tergugat dalil Penggugat tidak bersedia meninggalkan tempat kediaman bersama dan usaha UD Maju Bersama (SHGB No. 2187/Jelambar Baru) setelah perceraian, padahal Penggugat memiliki hunian lain; SHGB No. 2187 tersebut tidak termasuk harta bersama karena diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat [HAL 45-46]. UD Maju Bersama dikuasai Tergugat dan Vincent, dengan rata-rata keuntungan bersih Rp250.000.000,- per bulan, dan penguasaan oleh Penggugat merugikan hak Tergugat serta Ahli Waris Maria [HAL 46]. Penggugat juga dalil mendirikan UD Makmur Bersama pada Maret 2021 dengan modal dari piutang UD Maju Bersama [HAL 46]. Tergugat memohon penerapan asas *contra legem* dan penemuan hukum progresif berdasarkan yurisprudensi MA No. 266K/AG/2010 untuk membagi harta dengan porsi tidak sama besar demi keadilan distributif, moral, dan sosial [HAL 46-47]. Tergugat dalil sisa hutang bersama dengan BCA sebesar Rp1.536.238.884,12 yang harus dibagi dua sesuai Pasal 163 dan 130 KUHPerdata serta yurisprudensi MA No. 1904 K/Pdt/2007 [HAL 47]. Dalam eksepsi dan jawaban, Tergugat memohon gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menolak gugatan pokok, mengeluarkan properti anak-anak dan uang kas UD Maju Bersama dari harta bersama, menetapkan properti atas nama Penggugat dan saham PT Mitra Bisnis Bersama sebagai harta bersama, serta membagi harta 1/3 untuk Penggugat, 1/3 untuk Tergugat, dan 1/3 untuk Ahli Waris Maria [HAL 48-49]. Dalam rekonvensi, Tergugat memohon pengabulan gugatan, menetapkan harta bergerak (perhiasan, jam tangan, mobil, mesin cetak) sebagai harta bersama, membagi harta 1/3 untuk masing-masing pihak, menetapkan Sita Marital, memerintahkan penilaian oleh Penilai Publik, pembagian harta, atau lelang jika tidak dibagi dalam 7 hari, serta membagi hutang BCA sebesar Rp1.536.238.884,12 menjadi dua bagian tanggung jawab masing-masing pihak [HAL 49-51].\n\nPara Turut Tergugat mengajukan eksepsi obscuur libel, prematur, dan kurang pihak (kurang menarik Kiki Valentine dan Vincent sebagai pihak) [HAL 52-56]. Mereka dalil gugatan kabur karena objek tidak jelas, pertentangan posita-petitum, dan tidak adanya dasar fakta/hukum yang jelas untuk properti atas nama mereka [HAL 52-55]. Turut Tergugat dalil properti atas nama mereka (Lady Valentine dan Devi Valentine) adalah milik pribadi dan bukan harta bersama [HAL 52, 56-57]. Mereka dalil UD Maju Bersama dikelola Penggugat dan Vincent sejak Oktober 2020, sehingga laporan keuangan sepihak dan uang kas tidak dikuasai Tergugat [HAL 57]. Turut Tergugat dalil harta warisan Almarhumah Maria bercampur dengan harta bersama dan belum dibagi, sehingga gugatan prematur dan kurang pihak [HAL 55-56, 58-59]. Mereka memohon pengabulan eksepsi, menolak gugatan pokok, mengeluarkan properti anak-anak dari harta bersama, dan membagi harta 1/3 untuk Penggugat, 1/3 untuk Tergugat, dan 1/3 untuk Ahli Waris Maria [HAL 61].\n\nPenggugat mengajukan replik dan alat bukti surat (P-1 s.d. P-53) serta saksi Iskandar dan Rudi Haryono yang membenarkan dalil Penggugat mengenai harta bersama, peran Penggugat dalam usaha, penelantaran Tergugat, dan pengusiran paksa [HAL 62-74]. Ahli Prof. DR. Wila CH menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, termasuk hasil sewa dan saham [HAL 74-75]. Tergugat mengajukan duplik dan alat bukti surat (T-1 s.d. T-40) serta saksi Suhandi Tan dan Wiwiwen yang membenarkan dalil Tergugat mengenai harta warisan Maria, pelunasan ruko dengan klaim asuransi Maria, dan kepemilikan harta bersama [HAL 75-86]. Ahli Prof. Dr. Alum Simbolon menyatakan adanya status harta bawaan dan harta bersama, serta hak anak dari istri pertama terhadap harta bersama dengan istri pertama [HAL 87]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 108117, + "summary": "Mari Ida (Penggugat) menggugat Mulyadi Tan (Tergugat), Lady Valentine (Turut Tergugat-I), dan Devi Valentine (Turut Tergugat-II) untuk pembagian harta gono-gini pasca perceraian yang dicatatkan pada 1 Juli 2021 berdasarkan Putusan PN Jakarta Barat No. 59/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT [HAL 1-4]. Penggugat dalil tidak ada perjanjian pemisahan harta dan mengklaim seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, termasuk dua ruko atas nama Tergugat (SHGB No. 2482 dan 2528/Jelambar Baru) [HAL 4-5], dua properti atas nama Turut Tergugat-I dan II (SHM No. 5662/Pluit dan 3232/Jelambar Baru) [HAL 5], uang sewa ruko sebesar Rp 755.000.000,-, sisa kas UD Maju Bersama sebesar Rp 1.076.836.987,-, saham PT Mitra Bisnis Bersama, serta beberapa properti atas nama Penggugat (Ruko Taman Duta Mas dan unit apartemen Green Bay Pluit) [HAL 5-7]. Penggugat memohon pengakuan harta gono-gini, pembagian 1/2 bagi masing-masing pihak, pengembalian dokumen sertifikat yang dikuasai Tergugat, serta penetapan Sita Marital [HAL 8-28].\n\nTergugat mengajukan eksepsi obscuur libel, prematur, dan kurang pihak, serta menolak klaim harta gono-gini atas properti anak-anaknya (Turut Tergugat) dan mengklaim uang kas UD Maju Bersama tidak ada karena saldo rekening minus Rp 1.536.238.884,- serta adanya hutang bank [HAL 29-36]. Tergugat juga dalil bahwa harta warisan istri pertama (Almarhumah Maria) yang belum dibagi telah bercampur dengan harta bersama, sehingga meminta pembagian 1/3 untuk Penggugat, 1/3 untuk Tergugat, dan 1/3 untuk ahli waris Maria [HAL 30-31, 39-41]. Dalam rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) mengklaim harta bergerak berupa perhiasan, jam tangan, mobil, dan mesin cetak yang dikuasainya sebagai harta bersama, namun juga mengusulkan pembagian 1/3 untuk Penggugat Rekonvensi, 1/3 untuk Tergugat Rekonvensi, dan 1/3 untuk ahli waris Almarhumah Maria [HAL 42-45].\n\nTergugat dalil bahwa harta warisan Almarhumah Maria telah bercampur dengan harta bersama karena belum dibagi kepada para Ahli Waris sampai saat ini [HAL 45]. Berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris nomor 001/SKAW/MS/DS/2022 tertanggal 2 Februari 2022, porsi hak Ahli Waris adalah: Mulyadi Tan (5/8), Lady Valentine (1/8), Devi Valentine (1/8), dan Kiki Valentine (1/8) [HAL 45]. Tergugat dalil Penggugat tidak bersedia meninggalkan tempat kediaman bersama dan usaha UD Maju Bersama (SHGB No. 2187/Jelambar Baru) setelah perceraian, padahal Penggugat memiliki hunian lain; SHGB No. 2187 tersebut tidak termasuk harta bersama karena diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat [HAL 45-46]. UD Maju Bersama dikuasai Tergugat dan Vincent, dengan rata-rata keuntungan bersih Rp250.000.000,- per bulan, dan penguasaan oleh Penggugat merugikan hak Tergugat serta Ahli Waris Maria [HAL 46]. Penggugat juga dalil mendirikan UD Makmur Bersama pada Maret 2021 dengan modal dari piutang UD Maju Bersama [HAL 46]. Tergugat memohon penerapan asas *contra legem* dan penemuan hukum progresif berdasarkan yurisprudensi MA No. 266K/AG/2010 untuk membagi harta dengan porsi tidak sama besar demi keadilan distributif, moral, dan sosial [HAL 46-47]. Tergugat dalil sisa hutang bersama dengan BCA sebesar Rp1.536.238.884,12 yang harus dibagi dua sesuai Pasal 163 dan 130 KUHPerdata serta yurisprudensi MA No. 1904 K/Pdt/2007 [HAL 47]. Dalam eksepsi dan jawaban, Tergugat memohon gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menolak gugatan pokok, mengeluarkan properti anak-anak dan uang kas UD Maju Bersama dari harta bersama, menetapkan properti atas nama Penggugat dan saham PT Mitra Bisnis Bersama sebagai harta bersama, serta membagi harta 1/3 untuk Penggugat, 1/3 untuk Tergugat, dan 1/3 untuk Ahli Waris Maria [HAL 48-49]. Dalam rekonvensi, Tergugat memohon pengabulan gugatan, menetapkan harta bergerak (perhiasan, jam tangan, mobil, mesin cetak) sebagai harta bersama, membagi harta 1/3 untuk masing-masing pihak, menetapkan Sita Marital, memerintahkan penilaian oleh Penilai Publik, pembagian harta, atau lelang jika tidak dibagi dalam 7 hari, serta membagi hutang BCA sebesar Rp1.536.238.884,12 menjadi dua bagian tanggung jawab masing-masing pihak [HAL 49-51].\n\nPara Turut Tergugat mengajukan eksepsi obscuur libel, prematur, dan kurang pihak (kurang menarik Kiki Valentine dan Vincent sebagai pihak) [HAL 52-56]. Mereka dalil gugatan kabur karena objek tidak jelas, pertentangan posita-petitum, dan tidak adanya dasar fakta/hukum yang jelas untuk properti atas nama mereka [HAL 52-55]. Turut Tergugat dalil properti atas nama mereka (Lady Valentine dan Devi Valentine) adalah milik pribadi dan bukan harta bersama [HAL 52, 56-57]. Mereka dalil UD Maju Bersama dikelola Penggugat dan Vincent sejak Oktober 2020, sehingga laporan keuangan sepihak dan uang kas tidak dikuasai Tergugat [HAL 57]. Turut Tergugat dalil harta warisan Almarhumah Maria bercampur dengan harta bersama dan belum dibagi, sehingga gugatan prematur dan kurang pihak [HAL 55-56, 58-59]. Mereka memohon pengabulan eksepsi, menolak gugatan pokok, mengeluarkan properti anak-anak dari harta bersama, dan membagi harta 1/3 untuk Penggugat, 1/3 untuk Tergugat, dan 1/3 untuk Ahli Waris Maria [HAL 61].\n\nPenggugat mengajukan replik dan alat bukti surat (P-1 s.d. P-53) serta saksi Iskandar dan Rudi Haryono yang membenarkan dalil Penggugat mengenai harta bersama, peran Penggugat dalam usaha, penelantaran Tergugat, dan pengusiran paksa [HAL 62-74]. Ahli Prof. DR. Wila CH menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, termasuk hasil sewa dan saham [HAL 74-75]. Tergugat mengajukan duplik dan alat bukti surat (T-1 s.d. T-40) serta saksi Suhandi Tan dan Wiwiwen yang membenarkan dalil Tergugat mengenai harta warisan Maria, pelunasan ruko dengan klaim asuransi Maria, dan kepemilikan harta bersama [HAL 75-86]. Ahli Prof. Dr. Alum Simbolon menyatakan adanya status harta bawaan dan harta bersama, serta hak anak dari istri pertama terhadap harta bersama dengan istri pertama [HAL 87]. Ahli Prof. Dr. Alum Simbolon menambahkan bahwa harta yang atas nama pihak ketiga (anak) tidak dapat ditarik menjadi harta gono-gini karena istri dianggap setuju, serta harta yang masih menjadi jaminan hutang belum bisa dibagi [HAL 87-88].\n\nMahkamah menolak gugatan Provisi Penggugat untuk penyerahan dokumen sertifikat karena tidak memenuhi syarat kedaruratan menurut Pasal 180 HIR/191 RBg [HAL 88-90]. Majelis juga menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat (kabur, prematur, kurang pihak) dengan alasan gugatan sudah jelas dan persoalan pembuktian fakta menjadi ranah pokok perkara [HAL 90-92].\n\nDalam pokok perkara, Majelis menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 3 Mei 2003 dan putus karena perceraian pada 8 Juni 2021 [HAL 93]. Tergugat sebelumnya menikah dengan Maria (kakak kandung Penggugat) yang meninggal dunia pada 1999, meninggalkan tiga anak: Lady Valentine, Devi Valentine, dan Kiky Valentine [HAL 93]. Berdasarkan pemeriksaan setempat dan bukti, Majelis menetapkan harta gono-gini sebagai berikut:\n1. Ruko SHGB No. 2187/Jelambar Baru (74 M2) atas nama Mulyadi Tan, dibeli saat pernikahan dengan Maria, dianggap harta gono-gini karena lunas dan dilunasi bersama [HAL 97].\n2. Ruko SHGB No. 2482/Jelambar Baru (74 M2) atas nama Mulyadi Tan, dibeli 21 September 2006, terbukti harta gono-gini [HAL 98].\n3. Ruko SHGB No. 2528/Jelambar Baru (70 M2) atas nama Mulyadi Tan, dibeli 7 Juni 2010, terbukti harta gono-gini [HAL 98].\n4. Properti SHM No. 5662/Pluit atas nama Lady Valentine, terbukti harta gono-gini [HAL 98].\n5. Properti SHM No. 3232/Jelambar Baru atas nama Devi Valentine, terbukti harta gono-gini [HAL 98].\n6. Ruko SHM No. 10578/Wijaya Kusuma (138 M2) atas nama Mari Ida, dibeli 29 April 2013, terbukti harta gono-gini [HAL 99].\n7. Ruko SHM No. 10577/Wijaya Kusuma (85 M2) atas nama Mari Ida, dibeli 29 April 2013, terbukti harta gono-gini [HAL 99].\n8. Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower B Unit AE (PPJB No. 00001983) atas nama Mari Ida, terbukti harta gono-gini [HAL 99-100].\n9. Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower B Unit AF (PPJB No. 00001984) atas nama Mari Ida, terbukti harta gono-gini [HAL 100].\n10. Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower J Unit 23 AH (PPJB No. 00000042) atas nama Mari Ida, terbukti harta gono-gini [HAL 100].\n11. Uang Pendapatan Sewa atas 3 unit ruko sebesar Rp 755.000.000,- (termasuk sewa masa sebelum dan sesudah perceraian), terbukti harta gono-gini [HAL 100-101].\n12. Uang Kas UD Maju Bersama sebesar Rp 1.076.836.987,-, terbukti harta gono-gini karena usaha dilanjutkan bersama [HAL 101].\n13. 62.500 Lembar Saham PT Mitra Bisnis Bersama atas nama Mulyadi Tan, terbukti harta gono-gini [HAL 101].\n\nMajelis menolak dalil Tergugat bahwa properti atas nama Turut Tergugat adalah milik pribadi, melainkan ditetapkan sebagai harta gono-gini yang haknya masuk dalam bagian Tergugat sebagai ahli waris Almarhumah Maria [HAL 98, 101]. Dalil Tergugat bahwa ruko masih menjadi jaminan hutang BCA ditolak karena tidak terbukti [HAL 101]. Dalil pembagian 1/3 untuk ahli waris Maria ditolak karena hak anak-anak sudah diakomodasi dalam pembagian harta gono-gini [HAL 101-102].\n\nMajelis menetapkan nilai taksiran harga pasar untuk harta gono-gini berdasarkan bukti P-23 yang tidak dimintahkan Tergugat, dengan rincian: Ruko 85 M2 (Rp 4,5-5 Miliar), Ruko 138 M2 (Rp 5-6 Miliar), Apartemen AE (Rp 250-350 Juta), Apartemen AF (Rp 600-700 Juta), Apartemen 23 AH (Rp 2,5-3 Miliar), Ruko 2482 (Rp 3-4 Miliar), Ruko 2528 (Rp 3-4 Miliar), Properti Lady Valentine (Rp 2,7-3 Miliar), Properti Devi Valentine (Rp 2,7-3 Miliar) [HAL 103-105].\n\nPembagian harta gono-gini ditetapkan secara adil sebagai berikut:\nBagian Penggugat:\n1. Ruko SHM No. 10577/Wijaya Kusuma (85 M2) [HAL 105-106].\n2. Ruko SHM No. 10578/Wijaya Kusuma (138 M2) [HAL 106].\n3. Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower J Unit 23 AH [HAL 106].\n4. 31.250 Lembar Saham PT Mitra Bisnis Bersama [HAL 106].\n\nBagian Tergugat:\n1. Ruko SHGB No. 2187/Jelambar Baru (74 M2) [HAL 106].\n2. Ruko SHGB No. 2482/Jelambar Baru (74 M2) [HAL 106].\n3. Ruko SHGB No. 2528/Jelambar Baru (70 M2) [HAL 106].\n4. Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower B Unit AE [HAL 106].\n5. Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower B Unit AF [HAL 106].\n6. Properti SHM No. 5662/Pluit atas nama Lady Valentine [HAL 106-107].\n7. Properti SHM No. 3232/Jelambar Baru atas nama Devi Valentine [HAL 107].\n8. 31.250 Lembar Saham PT Mitra Bisnis Bersama lainnya [HAL 107].\n9. Uang Pendapatan Sewa atas 3 unit ruko [HAL 107].\n10. Uang Kas UD Maju Bersama [HAL 107].\n\nGugatan Sita Marital, perintah patuh pihak ketiga, uang paksa (dwangsom), dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak [HAL 107-108].\n\nDalam gugatan Rekonvensi, Tergugat memohon pembagian harta bergerak (perhiasan, mobil, mesin cetak) dan pembagian hutang BCA. Majelis menolak seluruhnya karena harta bergerak tidak dapat dibuktikan keberadaannya secara nominal dan dikuasai masing-masing pihak, sehingga dikesampingkan [HAL 110-111]. Hutang BCA ditolak karena dianggap telah terbayar dengan uang sewa dan hasil usaha yang dikuasai Penggugat [HAL 111].\n\nAmar Putusan:\n1. Menolak gugatan Provisi Penggugat [HAL 112].\n2. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat [HAL 112].\n3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian [HAL 112].\n4. Menyatakan harta gono-gini terdiri dari 11 jenis aset yang telah diinventarisir [HAL 112-113].\n5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas 1/2 bagian dari nilai harta gono-gini [HAL 113].\n6. Menetapkan nilai kumulasi harta gono-gini [HAL 113-115].\n7. Menetapkan pembagian spesifik harta: Penggugat mendapat 2 Ruko Taman Duta Mas, 1 Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower J, dan 31.250 saham; Tergugat mendapat 3 Ruko Jelambar Baru, 2 Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower B (AE & AF), 2 Properti anak (Lady & Devi Valentine), 31.250 saham, uang sewa, dan kas UD Maju Bersama [HAL 115-117].\n8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya [HAL 117].\n9. Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya [HAL 117].\n10." + } + ], + "final_summary": "Mari Ida (Penggugat) menggugat Mulyadi Tan (Tergugat), Lady Valentine (Turut Tergugat-I), dan Devi Valentine (Turut Tergugat-II) untuk pembagian harta gono-gini pasca perceraian yang dicatatkan pada 1 Juli 2021 berdasarkan Putusan PN Jakarta Barat No. 59/PDT.G/2021/PN.JKT.BRT [HAL 1-4]. Penggugat dalil tidak ada perjanjian pemisahan harta dan mengklaim seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, termasuk dua ruko atas nama Tergugat (SHGB No. 2482 dan 2528/Jelambar Baru) [HAL 4-5], dua properti atas nama Turut Tergugat-I dan II (SHM No. 5662/Pluit dan 3232/Jelambar Baru) [HAL 5], uang sewa ruko sebesar Rp 755.000.000,-, sisa kas UD Maju Bersama sebesar Rp 1.076.836.987,-, saham PT Mitra Bisnis Bersama, serta beberapa properti atas nama Penggugat (Ruko Taman Duta Mas dan unit apartemen Green Bay Pluit) [HAL 5-7]. Penggugat memohon pengakuan harta gono-gini, pembagian 1/2 bagi masing-masing pihak, pengembalian dokumen sertifikat yang dikuasai Tergugat, serta penetapan Sita Marital [HAL 8-28].\n\nTergugat mengajukan eksepsi obscuur libel, prematur, dan kurang pihak, serta menolak klaim harta gono-gini atas properti anak-anaknya (Turut Tergugat) dan mengklaim uang kas UD Maju Bersama tidak ada karena saldo rekening minus Rp 1.536.238.884,- serta adanya hutang bank [HAL 29-36]. Tergugat juga dalil bahwa harta warisan istri pertama (Almarhumah Maria) yang belum dibagi telah bercampur dengan harta bersama, sehingga meminta pembagian 1/3 untuk Penggugat, 1/3 untuk Tergugat, dan 1/3 untuk ahli waris Maria [HAL 30-31, 39-41]. Dalam rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) mengklaim harta bergerak berupa perhiasan, jam tangan, mobil, dan mesin cetak yang dikuasainya sebagai harta bersama, namun juga mengusulkan pembagian 1/3 untuk Penggugat Rekonvensi, 1/3 untuk Tergugat Rekonvensi, dan 1/3 untuk ahli waris Almarhumah Maria [HAL 42-45].\n\nTergugat dalil bahwa harta warisan Almarhumah Maria telah bercampur dengan harta bersama karena belum dibagi kepada para Ahli Waris sampai saat ini [HAL 45]. Berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris nomor 001/SKAW/MS/DS/2022 tertanggal 2 Februari 2022, porsi hak Ahli Waris adalah: Mulyadi Tan (5/8), Lady Valentine (1/8), Devi Valentine (1/8), dan Kiki Valentine (1/8) [HAL 45]. Tergugat dalil Penggugat tidak bersedia meninggalkan tempat kediaman bersama dan usaha UD Maju Bersama (SHGB No. 2187/Jelambar Baru) setelah perceraian, padahal Penggugat memiliki hunian lain; SHGB No. 2187 tersebut tidak termasuk harta bersama karena diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat [HAL 45-46]. UD Maju Bersama dikuasai Tergugat dan Vincent, dengan rata-rata keuntungan bersih Rp250.000.000,- per bulan, dan penguasaan oleh Penggugat merugikan hak Tergugat serta Ahli Waris Maria [HAL 46]. Penggugat juga dalil mendirikan UD Makmur Bersama pada Maret 2021 dengan modal dari piutang UD Maju Bersama [HAL 46]. Tergugat memohon penerapan asas *contra legem* dan penemuan hukum progresif berdasarkan yurisprudensi MA No. 266K/AG/2010 untuk membagi harta dengan porsi tidak sama besar demi keadilan distributif, moral, dan sosial [HAL 46-47]. Tergugat dalil sisa hutang bersama dengan BCA sebesar Rp1.536.238.884,12 yang harus dibagi dua sesuai Pasal 163 dan 130 KUHPerdata serta yurisprudensi MA No. 1904 K/Pdt/2007 [HAL 47]. Dalam eksepsi dan jawaban, Tergugat memohon gugatan Penggugat tidak dapat diterima, menolak gugatan pokok, mengeluarkan properti anak-anak dan uang kas UD Maju Bersama dari harta bersama, menetapkan properti atas nama Penggugat dan saham PT Mitra Bisnis Bersama sebagai harta bersama, serta membagi harta 1/3 untuk Penggugat, 1/3 untuk Tergugat, dan 1/3 untuk Ahli Waris Maria [HAL 48-49]. Dalam rekonvensi, Tergugat memohon pengabulan gugatan, menetapkan harta bergerak (perhiasan, jam tangan, mobil, mesin cetak) sebagai harta bersama, membagi harta 1/3 untuk masing-masing pihak, menetapkan Sita Marital, memerintahkan penilaian oleh Penilai Publik, pembagian harta, atau lelang jika tidak dibagi dalam 7 hari, serta membagi hutang BCA sebesar Rp1.536.238.884,12 menjadi dua bagian tanggung jawab masing-masing pihak [HAL 49-51].\n\nPara Turut Tergugat mengajukan eksepsi obscuur libel, prematur, dan kurang pihak (kurang menarik Kiki Valentine dan Vincent sebagai pihak) [HAL 52-56]. Mereka dalil gugatan kabur karena objek tidak jelas, pertentangan posita-petitum, dan tidak adanya dasar fakta/hukum yang jelas untuk properti atas nama mereka [HAL 52-55]. Turut Tergugat dalil properti atas nama mereka (Lady Valentine dan Devi Valentine) adalah milik pribadi dan bukan harta bersama [HAL 52, 56-57]. Mereka dalil UD Maju Bersama dikelola Penggugat dan Vincent sejak Oktober 2020, sehingga laporan keuangan sepihak dan uang kas tidak dikuasai Tergugat [HAL 57]. Turut Tergugat dalil harta warisan Almarhumah Maria bercampur dengan harta bersama dan belum dibagi, sehingga gugatan prematur dan kurang pihak [HAL 55-56, 58-59]. Mereka memohon pengabulan eksepsi, menolak gugatan pokok, mengeluarkan properti anak-anak dari harta bersama, dan membagi harta 1/3 untuk Penggugat, 1/3 untuk Tergugat, dan 1/3 untuk Ahli Waris Maria [HAL 61].\n\nPenggugat mengajukan replik dan alat bukti surat (P-1 s.d. P-53) serta saksi Iskandar dan Rudi Haryono yang membenarkan dalil Penggugat mengenai harta bersama, peran Penggugat dalam usaha, penelantaran Tergugat, dan pengusiran paksa [HAL 62-74]. Ahli Prof. DR. Wila CH menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, termasuk hasil sewa dan saham [HAL 74-75]. Tergugat mengajukan duplik dan alat bukti surat (T-1 s.d. T-40) serta saksi Suhandi Tan dan Wiwiwen yang membenarkan dalil Tergugat mengenai harta warisan Maria, pelunasan ruko dengan klaim asuransi Maria, dan kepemilikan harta bersama [HAL 75-86]. Ahli Prof. Dr. Alum Simbolon menyatakan adanya status harta bawaan dan harta bersama, serta hak anak dari istri pertama terhadap harta bersama dengan istri pertama [HAL 87]. Ahli Prof. Dr. Alum Simbolon menambahkan bahwa harta yang atas nama pihak ketiga (anak) tidak dapat ditarik menjadi harta gono-gini karena istri dianggap setuju, serta harta yang masih menjadi jaminan hutang belum bisa dibagi [HAL 87-88].\n\nMahkamah menolak gugatan Provisi Penggugat untuk penyerahan dokumen sertifikat karena tidak memenuhi syarat kedaruratan menurut Pasal 180 HIR/191 RBg [HAL 88-90]. Majelis juga menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat (kabur, prematur, kurang pihak) dengan alasan gugatan sudah jelas dan persoalan pembuktian fakta menjadi ranah pokok perkara [HAL 90-92].\n\nDalam pokok perkara, Majelis menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 3 Mei 2003 dan putus karena perceraian pada 8 Juni 2021 [HAL 93]. Tergugat sebelumnya menikah dengan Maria (kakak kandung Penggugat) yang meninggal dunia pada 1999, meninggalkan tiga anak: Lady Valentine, Devi Valentine, dan Kiky Valentine [HAL 93]. Berdasarkan pemeriksaan setempat dan bukti, Majelis menetapkan harta gono-gini sebagai berikut:\n1. Ruko SHGB No. 2187/Jelambar Baru (74 M2) atas nama Mulyadi Tan, dibeli saat pernikahan dengan Maria, dianggap harta gono-gini karena lunas dan dilunasi bersama [HAL 97].\n2. Ruko SHGB No. 2482/Jelambar Baru (74 M2) atas nama Mulyadi Tan, dibeli 21 September 2006, terbukti harta gono-gini [HAL 98].\n3. Ruko SHGB No. 2528/Jelambar Baru (70 M2) atas nama Mulyadi Tan, dibeli 7 Juni 2010, terbukti harta gono-gini [HAL 98].\n4. Properti SHM No. 5662/Pluit atas nama Lady Valentine, terbukti harta gono-gini [HAL 98].\n5. Properti SHM No. 3232/Jelambar Baru atas nama Devi Valentine, terbukti harta gono-gini [HAL 98].\n6. Ruko SHM No. 10578/Wijaya Kusuma (138 M2) atas nama Mari Ida, dibeli 29 April 2013, terbukti harta gono-gini [HAL 99].\n7. Ruko SHM No. 10577/Wijaya Kusuma (85 M2) atas nama Mari Ida, dibeli 29 April 2013, terbukti harta gono-gini [HAL 99].\n8. Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower B Unit AE (PPJB No. 00001983) atas nama Mari Ida, terbukti harta gono-gini [HAL 99-100].\n9. Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower B Unit AF (PPJB No. 00001984) atas nama Mari Ida, terbukti harta gono-gini [HAL 100].\n10. Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower J Unit 23 AH (PPJB No. 00000042) atas nama Mari Ida, terbukti harta gono-gini [HAL 100].\n11. Uang Pendapatan Sewa atas 3 unit ruko sebesar Rp 755.000.000,- (termasuk sewa masa sebelum dan sesudah perceraian), terbukti harta gono-gini [HAL 100-101].\n12. Uang Kas UD Maju Bersama sebesar Rp 1.076.836.987,-, terbukti harta gono-gini karena usaha dilanjutkan bersama [HAL 101].\n13. 62.500 Lembar Saham PT Mitra Bisnis Bersama atas nama Mulyadi Tan, terbukti harta gono-gini [HAL 101].\n\nMajelis menolak dalil Tergugat bahwa properti atas nama Turut Tergugat adalah milik pribadi, melainkan ditetapkan sebagai harta gono-gini yang haknya masuk dalam bagian Tergugat sebagai ahli waris Almarhumah Maria [HAL 98, 101]. Dalil Tergugat bahwa ruko masih menjadi jaminan hutang BCA ditolak karena tidak terbukti [HAL 101]. Dalil pembagian 1/3 untuk ahli waris Maria ditolak karena hak anak-anak sudah diakomodasi dalam pembagian harta gono-gini [HAL 101-102].\n\nMajelis menetapkan nilai taksiran harga pasar untuk harta gono-gini berdasarkan bukti P-23 yang tidak dimintahkan Tergugat, dengan rincian: Ruko 85 M2 (Rp 4,5-5 Miliar), Ruko 138 M2 (Rp 5-6 Miliar), Apartemen AE (Rp 250-350 Juta), Apartemen AF (Rp 600-700 Juta), Apartemen 23 AH (Rp 2,5-3 Miliar), Ruko 2482 (Rp 3-4 Miliar), Ruko 2528 (Rp 3-4 Miliar), Properti Lady Valentine (Rp 2,7-3 Miliar), Properti Devi Valentine (Rp 2,7-3 Miliar) [HAL 103-105].\n\nPembagian harta gono-gini ditetapkan secara adil sebagai berikut:\nBagian Penggugat:\n1. Ruko SHM No. 10577/Wijaya Kusuma (85 M2) [HAL 105-106].\n2. Ruko SHM No. 10578/Wijaya Kusuma (138 M2) [HAL 106].\n3. Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower J Unit 23 AH [HAL 106].\n4. 31.250 Lembar Saham PT Mitra Bisnis Bersama [HAL 106].\n\nBagian Tergugat:\n1. Ruko SHGB No. 2187/Jelambar Baru (74 M2) [HAL 106].\n2. Ruko SHGB No. 2482/Jelambar Baru (74 M2) [HAL 106].\n3. Ruko SHGB No. 2528/Jelambar Baru (70 M2) [HAL 106].\n4. Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower B Unit AE [HAL 106].\n5. Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower B Unit AF [HAL 106].\n6. Properti SHM No. 5662/Pluit atas nama Lady Valentine [HAL 106-107].\n7. Properti SHM No. 3232/Jelambar Baru atas nama Devi Valentine [HAL 107].\n8. 31.250 Lembar Saham PT Mitra Bisnis Bersama lainnya [HAL 107].\n9. Uang Pendapatan Sewa atas 3 unit ruko [HAL 107].\n10. Uang Kas UD Maju Bersama [HAL 107].\n\nGugatan Sita Marital, perintah patuh pihak ketiga, uang paksa (dwangsom), dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak [HAL 107-108].\n\nDalam gugatan Rekonvensi, Tergugat memohon pembagian harta bergerak (perhiasan, mobil, mesin cetak) dan pembagian hutang BCA. Majelis menolak seluruhnya karena harta bergerak tidak dapat dibuktikan keberadaannya secara nominal dan dikuasai masing-masing pihak, sehingga dikesampingkan [HAL 110-111]. Hutang BCA ditolak karena dianggap telah terbayar dengan uang sewa dan hasil usaha yang dikuasai Penggugat [HAL 111].\n\nAmar Putusan:\n1. Menolak gugatan Provisi Penggugat [HAL 112].\n2. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat [HAL 112].\n3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian [HAL 112].\n4. Menyatakan harta gono-gini terdiri dari 11 jenis aset yang telah diinventarisir [HAL 112-113].\n5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas 1/2 bagian dari nilai harta gono-gini [HAL 113].\n6. Menetapkan nilai kumulasi harta gono-gini [HAL 113-115].\n7. Menetapkan pembagian spesifik harta: Penggugat mendapat 2 Ruko Taman Duta Mas, 1 Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower J, dan 31.250 saham; Tergugat mendapat 3 Ruko Jelambar Baru, 2 Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower B (AE & AF), 2 Properti anak (Lady & Devi Valentine), 31.250 saham, uang sewa, dan kas UD Maju Bersama [HAL 115-117].\n8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya [HAL 117].\n9. Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya [HAL 117].\n10." + }, + "read": { + "input_chars": 11988, + "frame": "Mari Ida menggugat Mulyadi Tan serta Lady Valentine dan Devi Valentine untuk pembagian harta gono-gini pasca perceraian, termasuk pengakuan kepemilikan atas berbagai properti, uang sewa, kas usaha, dan saham, serta pembagian sebesar separuh bagi masing-masing pihak. Gugatan ini diajukan setelah perceraian yang dicatatkan pada 1 Juli 2021 berdasarkan putusan pengadilan negeri sebelumnya. Penggugat memohon pengakuan harta gono-gini, pembagian aset, pengembalian dokumen sertifikat, dan penetapan sita marital.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menikah pada 3 Mei 2003 dan bercerai pada 8 Juni 2021.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sebelumnya menikah dengan Maria yang meninggal dunia pada tahun 1999, meninggalkan tiga anak yaitu Lady Valentine, Devi Valentine, dan Kiky Valentine.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ruko SHGB No. 2187/Jelambar Baru atas nama Tergugat dibeli saat pernikahan dengan Maria dan dianggap harta gono-gini karena lunas bersama.", + "page": 97, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ruko SHGB No. 2482/Jelambar Baru atas nama Tergugat dibeli pada 21 September 2006 dan terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ruko SHGB No. 2528/Jelambar Baru atas nama Tergugat dibeli pada 7 Juni 2010 dan terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Properti SHM No. 5662/Pluit atas nama Lady Valentine terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Properti SHM No. 3232/Jelambar Baru atas nama Devi Valentine terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ruko SHM No. 10578/Wijaya Kusuma atas nama Penggugat dibeli pada 29 April 2013 dan terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 99, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ruko SHM No. 10577/Wijaya Kusuma atas nama Penggugat dibeli pada 29 April 2013 dan terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 99, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower B Unit AE atas nama Penggugat terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 99, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower B Unit AF atas nama Penggugat terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower J Unit 23 AH atas nama Penggugat terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Uang Pendapatan Sewa atas 3 unit ruko sebesar Rp 755.000.000,- terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Uang Kas UD Maju Bersama sebesar Rp 1.076.836.987,- terbukti sebagai harta gono-gini karena usaha dilanjutkan bersama.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "62.500 Lembar Saham PT Mitra Bisnis Bersama atas nama Tergugat terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalil Tergugat bahwa properti atas nama Turut Tergugat adalah milik pribadi ditolak dan ditetapkan sebagai harta gono-gini.", + "page": 98, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil Tergugat bahwa ruko masih menjadi jaminan hutang BCA ditolak karena tidak terbukti.", + "page": 101, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil Tergugat mengenai pembagian 1/3 untuk ahli waris Maria ditolak karena hak anak-anak sudah diakomodasi dalam pembagian harta gono-gini.", + "page": 101, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Sita Marital ditolak.", + "page": 107, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat untuk pembagian harta bergerak dan hutang BCA ditolak seluruhnya.", + "page": 110, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Mari Ida menggugat Mulyadi Tan serta Lady Valentine dan Devi Valentine untuk pembagian harta gono-gini pasca perceraian yang dicatatkan pada 1 Juli 2021. Penggugat mengklaim seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, termasuk properti atas nama Tergugat, Turut Tergugat, dan Penggugat, serta aset usaha dan saham, dengan permohonan pembagian separuh bagi masing-masing pihak. Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan dalil bahwa properti atas nama anak-anak Tergugat adalah milik pribadi, serta mengusulkan pembagian harta dengan porsi sepertiga untuk Penggugat, sepertiga untuk Tergugat, dan sepertiga untuk ahli waris istri pertama yang telah meninggal. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan terjadi pada 3 Mei 2003 dan putus karena perceraian pada 8 Juni 2021. Majelis menetapkan sebelas jenis aset sebagai harta gono-gini, termasuk ruko, apartemen, properti atas nama anak-anak Tergugat, uang sewa, kas usaha, dan saham, dengan menolak dalil bahwa aset tersebut adalah milik pribadi atau masih menjadi jaminan hutang. Pembagian harta gono-gini ditetapkan secara adil dengan masing-masing pihak berhak atas separuh nilai harta, di mana Penggugat menerima dua ruko, satu unit apartemen, dan setengah saham, sementara Tergugat menerima tiga ruko, dua unit apartemen, dua properti atas nama anak-anak, setengah saham, uang sewa, dan kas usaha. Gugatan provisori untuk sita marital serta gugatan rekonvensi Tergugat ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Mari Ida menggugat Mulyadi Tan serta Lady Valentine dan Devi Valentine untuk pembagian harta gono-gini pasca perceraian yang dicatatkan pada 1 Juli 2021. Penggugat mengklaim seluruh aset yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, termasuk properti atas nama Tergugat, Turut Tergugat, dan Penggugat, serta aset usaha dan saham, dengan permohonan pembagian separuh bagi masing-masing pihak. Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan dalil bahwa properti atas nama anak-anak Tergugat adalah milik pribadi, serta mengusulkan pembagian harta dengan porsi sepertiga untuk Penggugat, sepertiga untuk Tergugat, dan sepertiga untuk ahli waris istri pertama yang telah meninggal. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan terjadi pada 3 Mei 2003 dan putus karena perceraian pada 8 Juni 2021. Majelis menetapkan sebelas jenis aset sebagai harta gono-gini, termasuk ruko, apartemen, properti atas nama anak-anak Tergugat, uang sewa, kas usaha, dan saham, dengan menolak dalil bahwa aset tersebut adalah milik pribadi atau masih menjadi jaminan hutang. Pembagian harta gono-gini ditetapkan secara adil dengan masing-masing pihak berhak atas separuh nilai harta, di mana Penggugat menerima dua ruko, satu unit apartemen, dan setengah saham, sementara Tergugat menerima tiga ruko, dua unit apartemen, dua properti atas nama anak-anak, setengah saham, uang sewa, dan kas usaha. Gugatan provisori untuk sita marital serta gugatan rekonvensi Tergugat ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menikah pada 3 Mei 2003 dan bercerai pada 8 Juni 2021.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sebelumnya menikah dengan Maria yang meninggal dunia pada tahun 1999, meninggalkan tiga anak yaitu Lady Valentine, Devi Valentine, dan Kiky Valentine.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ruko SHGB No. 2187/Jelambar Baru atas nama Tergugat dibeli saat pernikahan dengan Maria dan dianggap harta gono-gini karena lunas bersama.", + "page": 97, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ruko SHGB No. 2482/Jelambar Baru atas nama Tergugat dibeli pada 21 September 2006 dan terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ruko SHGB No. 2528/Jelambar Baru atas nama Tergugat dibeli pada 7 Juni 2010 dan terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Properti SHM No. 5662/Pluit atas nama Lady Valentine terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Properti SHM No. 3232/Jelambar Baru atas nama Devi Valentine terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ruko SHM No. 10578/Wijaya Kusuma atas nama Penggugat dibeli pada 29 April 2013 dan terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 99, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ruko SHM No. 10577/Wijaya Kusuma atas nama Penggugat dibeli pada 29 April 2013 dan terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 99, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower B Unit AE atas nama Penggugat terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 99, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower B Unit AF atas nama Penggugat terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Unit Apartemen Green Bay Pluit Tower J Unit 23 AH atas nama Penggugat terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Uang Pendapatan Sewa atas 3 unit ruko sebesar Rp 755.000.000,- terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Uang Kas UD Maju Bersama sebesar Rp 1.076.836.987,- terbukti sebagai harta gono-gini karena usaha dilanjutkan bersama.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "62.500 Lembar Saham PT Mitra Bisnis Bersama atas nama Tergugat terbukti sebagai harta gono-gini.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalil Tergugat bahwa properti atas nama Turut Tergugat adalah milik pribadi ditolak dan ditetapkan sebagai harta gono-gini.", + "page": 98, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil Tergugat bahwa ruko masih menjadi jaminan hutang BCA ditolak karena tidak terbukti.", + "page": 101, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Dalil Tergugat mengenai pembagian 1/3 untuk ahli waris Maria ditolak karena hak anak-anak sudah diakomodasi dalam pembagian harta gono-gini.", + "page": 101, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Sita Marital ditolak.", + "page": 107, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat untuk pembagian harta bergerak dan hutang BCA ditolak seluruhnya.", + "page": 110, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah cerai, tapi saya bingung kenapa harta bersama yang saya kumpulkan selama menikah malah dibagi tidak adil dengan mantan suami dan anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 81672, + "candidates": [ + "Pasal 130 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 130 KUHPerdata", + "text": "Pasal 130: Setelah pembubaran harta bersama, suami boleh ditagih atas utang dan harta bersama seluruhnya, tanpa mengurangi haknya untuk minta penggantian setengah dan utang itu kepada isterinya atau kepada para ahli waris si isteri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 130 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum pembubaran harta bersama dalam konteks utang piutang (siapa yang menagih utang bersama), bukan prinsip pembagian hak milik atas harta bersih (gono-gini) antara mantan suami dan istri. Sengketa dalam pertanyaan adalah tentang keadilan pembagian aset, bukan tagihan utang pasca-pembubaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum pembuktian (onus probandi incumbit ei qui dicit, bukan ei qui negat). Meskipun putusan menyebutkan kewajiban membuktikan dalil, pasal ini bersifat prosedural/bukti dan tidak menjawab substansi pertanyaan mengenai dasar hukum pembagian harta bersama yang adil atau kriteria 'tidak adil' tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 140461, + "completion_tokens": 8166 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_982_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_982_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0633f410950d18d89e55102ddd7ec586b5d1ebc7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_982_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,206 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_982_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 43, + "timings": { + "parse": 0.077, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 146.483, + "query": 6.357, + "relevance": 41.127, + "total": 194.045 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 126804, + "marked_chars": 127182 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n DALAM EKSEPSI :\n -Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;\n DALAM POKOK PERKARA :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2.\nMenyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan\nHukum karena telah melakukan upaya pengusiran dan atau memaksa\nPENGGUGAT untuk keluar dari rumah yang telah disewa selama 10\ntahun dan masih memiliki hak masa sewa selama 9 tahun lagi.\n3.\nMenyatakan Perjanjian Sewa Menyewa atas rumah yang\nberalamat di Komplek D H I Blok H No 41, RT.007 RW 002, Kelurahan\nKapuk Muara, kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara adalah sah dan\nmengikat.\n4.\nMenyatakan PENGGUGAT adalah Penyewa yang berithikad baik.\nHalaman 41 dari 43 Putusan Nomor 982/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 41\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n5.\nMenyatakan PENGGUGAT memiliki hak untuk tinggal dan\nmendiami rumah yang beralamat di Komplek D H I Blok H No 41, RT.007\nRW 002, Kelurahan Kapuk Muara, kecamatan Penjaringan, Ja" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 127182, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa upaya pengusiran dari rumah yang disewa, dengan permintaan agar perjanjian sewa dinyatakan sah, hak tinggal selama 9 tahun diakui, dan pembayaran ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan tersebut untuk seluruhnya setelah menolak eksepsi Tergugat dan menetapkan fakta-fakta yang mendukung dalil Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah kakak ipar dari Tergugat dan Turut Tergugat adalah adik kandung Penggugat serta istri sah Tergugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menawarkan pekerjaan kepada Penggugat di perusahaannya pada Januari 1993 dan berjanji menyediakan tempat tinggal.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat pada 26 Januari 1993 dan tinggal di rumah yang menjadi harta bersama Tergugat dan Turut Tergugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat pernah menyampaikan niat untuk menghibahkan rumah kepada Penggugat sejak tahun 2001 namun tidak pernah direalisasikan karena rumah masih dijaminkan kepada Bank.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan renovasi rumah pada tahun 2004, 2018, dan 2021 dengan biaya sendiri dan atas sepengetahuan serta persetujuan Tergugat dan Turut Tergugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Turut Tergugat membuat perjanjian sewa menyewa rumah untuk jangka waktu 10 tahun mulai tahun 2021 dengan nilai sewa Rp 230.000.000,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang sewa kepada Turut Tergugat sebesar Rp 230.000.000,- yang terdiri dari kompensasi biaya renovasi dan pembayaran tunai.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memutus hubungan kerja dengan Penggugat pada 12 Mei 2022.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan somasi kepada Penggugat untuk mengosongkan rumah pada Agustus 2022.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melaporkan Penggugat ke kepolisian atas dugaan tindak pidana pencurian sengketa.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur, salah alamat, dan tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum ditolak oleh hakim karena dianggap masuk ke pokok perkara.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Turut Tergugat dinyatakan sah dan mengikat oleh hakim.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan upaya pengusiran Penggugat dari rumah yang masih dalam masa sewa.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, kakak ipar dari Tergugat, menggugat Tergugat dan Turut Tergugat (istri Tergugat) atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat melakukan upaya pengusiran dari rumah yang ditempati Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menyewa rumah tersebut dari Turut Tergugat untuk jangka waktu 10 tahun dengan pembayaran yang dikompensasikan dari biaya renovasi yang telah dikeluarkannya, sehingga ia memiliki hak tinggal selama 9 tahun lebih. Tergugat membantah adanya perjanjian sewa yang mengikatnya dan mengklaim bahwa Turut Tergugat tidak memiliki wewenang penuh menyewakan harta bersama tanpa persetujuannya, serta mengajukan eksepsi yang ditolak oleh hakim. Hakim menetapkan bahwa perjanjian sewa sah dan mengikat, serta bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan somasi pengosongan dan pelaporan polisi kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Pengadilan mengabulkan gugatan, menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, mengakui hak tinggal Penggugat selama 9 tahun, dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi serta biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, kakak ipar dari Tergugat, menggugat Tergugat dan Turut Tergugat (istri Tergugat) atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat melakukan upaya pengusiran dari rumah yang ditempati Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menyewa rumah tersebut dari Turut Tergugat untuk jangka waktu 10 tahun dengan pembayaran yang dikompensasikan dari biaya renovasi yang telah dikeluarkannya, sehingga ia memiliki hak tinggal selama 9 tahun lebih. Tergugat membantah adanya perjanjian sewa yang mengikatnya dan mengklaim bahwa Turut Tergugat tidak memiliki wewenang penuh menyewakan harta bersama tanpa persetujuannya, serta mengajukan eksepsi yang ditolak oleh hakim. Hakim menetapkan bahwa perjanjian sewa sah dan mengikat, serta bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan somasi pengosongan dan pelaporan polisi kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Pengadilan mengabulkan gugatan, menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, mengakui hak tinggal Penggugat selama 9 tahun, dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi serta biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah kakak ipar dari Tergugat dan Turut Tergugat adalah adik kandung Penggugat serta istri sah Tergugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menawarkan pekerjaan kepada Penggugat di perusahaannya pada Januari 1993 dan berjanji menyediakan tempat tinggal.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat pada 26 Januari 1993 dan tinggal di rumah yang menjadi harta bersama Tergugat dan Turut Tergugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat pernah menyampaikan niat untuk menghibahkan rumah kepada Penggugat sejak tahun 2001 namun tidak pernah direalisasikan karena rumah masih dijaminkan kepada Bank.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan renovasi rumah pada tahun 2004, 2018, dan 2021 dengan biaya sendiri dan atas sepengetahuan serta persetujuan Tergugat dan Turut Tergugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Turut Tergugat membuat perjanjian sewa menyewa rumah untuk jangka waktu 10 tahun mulai tahun 2021 dengan nilai sewa Rp 230.000.000,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang sewa kepada Turut Tergugat sebesar Rp 230.000.000,- yang terdiri dari kompensasi biaya renovasi dan pembayaran tunai.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memutus hubungan kerja dengan Penggugat pada 12 Mei 2022.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan somasi kepada Penggugat untuk mengosongkan rumah pada Agustus 2022.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melaporkan Penggugat ke kepolisian atas dugaan tindak pidana pencurian sengketa.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur, salah alamat, dan tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum ditolak oleh hakim karena dianggap masuk ke pokok perkara.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Turut Tergugat dinyatakan sah dan mengikat oleh hakim.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan upaya pengusiran Penggugat dari rumah yang masih dalam masa sewa.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kakak ipar saya yang juga bos saya memaksa saya keluar dari rumah yang sudah saya perbaiki dan saya sewa dari adik saya, padahal saya sudah bayar dan punya hak tinggal, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 67383, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1924 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1924 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1924: Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi inti sengketa dalam pertanyaan (upaya paksa keluar/mengusir yang menimbulkan kerugian). Dalam pertimbangan hukum, pasal ini secara eksplisit didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar hukum untuk menuntut ganti rugi akibat tindakan Tergugat, sehingga memiliki hubungan substantif nyata dengan masalah yang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1924 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan hukum pengakuan (acknowledgement) dalam pembuktian. Meskipun dikutip dalam pertimbangan hakim untuk mengonfirmasi fakta-fakta yang diakui oleh Turut Tergugat, pasal ini bersifat prosedural/substantif pembuktian dan bukan jawaban substantif atas pertanyaan 'apa yang harus dilakukan' terkait hak sewa atau perbuatan melawan hukum. Inti sengketa terletak pada pelanggaran perjanjian sewa dan PMH, bukan pada mekanisme pengakuan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 56988, + "completion_tokens": 1494 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_983_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_983_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fd339b93c91c06c8dcc5a94b27fb61f1e088b59a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_983_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,186 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_983_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 40, + "timings": { + "parse": 0.087, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 116.665, + "query": 4.443, + "relevance": 69.083, + "total": 190.278 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 124724, + "marked_chars": 125075 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenerima eksepsi kompetensi relative dari Tergugat ;\n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang\nmemeriksa dan mengadili perkara ini ;\n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp276.500,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah). \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024,\noleh kami, Sapto Supriyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Irfan,\nS.H., M.Hum. dan Elly Istianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua\nHalaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 38\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 983/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 08\nNovember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024\ntelah diupl" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 125075, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris dan penerima manfaat, menggugat Tergugat (perusahaan asuransi) atas penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa sebesar Rp1.000.000.000,- setelah Tertanggung meninggal dunia. Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan dalil domisili Tertanggung di wilayah tersebut, namun Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa perkara, sehingga gugatan tidak diperiksa lebih lanjut pada pokoknya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat atas Polis Asuransi Jiwa Nomor 1000019172 yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Zasno Raimah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Zasno Raimah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat, namun klaim tersebut ditolak oleh Tergugat melalui surat penolakan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Polis Asuransi memuat ketentuan bahwa sengketa yang diajukan melalui pengadilan harus dipilihkan Pengadilan Negeri pada domisili Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan domisili Pemegang Polis/Tertanggung berada di Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan domisili Pemegang Polis/Tertanggung berdasarkan data Surat Permintaan Asuransi Jiwa berada di Kabupaten Bengkalis, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa domisili Pemegang Polis/Tertanggung adalah di Kabupaten Bengkalis berdasarkan bukti Surat Permintaan Asuransi Jiwa.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, selaku penerima manfaat polis asuransi jiwa, menggugat Tergugat perusahaan asuransi untuk membayar uang pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000,- serta kerugian lainnya akibat penolakan klaim setelah Tertanggung meninggal dunia. Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan domisili Tertanggung berada di wilayah tersebut. Tergugat membantah kewenangan pengadilan dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan polis dan data domisili Tertanggung, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Bengkalis. Majelis Hakim memeriksa bukti domisili Tertanggung dan menetapkan bahwa domisili tersebut berada di Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi relatif Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa perkara, dan tidak memeriksa pokok gugatan lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, selaku penerima manfaat polis asuransi jiwa, menggugat Tergugat perusahaan asuransi untuk membayar uang pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000,- serta kerugian lainnya akibat penolakan klaim setelah Tertanggung meninggal dunia. Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan domisili Tertanggung berada di wilayah tersebut. Tergugat membantah kewenangan pengadilan dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan polis dan data domisili Tertanggung, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Bengkalis. Majelis Hakim memeriksa bukti domisili Tertanggung dan menetapkan bahwa domisili tersebut berada di Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi relatif Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa perkara, dan tidak memeriksa pokok gugatan lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat atas Polis Asuransi Jiwa Nomor 1000019172 yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Zasno Raimah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Zasno Raimah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat, namun klaim tersebut ditolak oleh Tergugat melalui surat penolakan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Polis Asuransi memuat ketentuan bahwa sengketa yang diajukan melalui pengadilan harus dipilihkan Pengadilan Negeri pada domisili Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan domisili Pemegang Polis/Tertanggung berada di Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan domisili Pemegang Polis/Tertanggung berdasarkan data Surat Permintaan Asuransi Jiwa berada di Kabupaten Bengkalis, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa domisili Pemegang Polis/Tertanggung adalah di Kabupaten Bengkalis berdasarkan bukti Surat Permintaan Asuransi Jiwa.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Klaim asuransi saya ditolak, tapi pengadilan bilang tidak berwenang karena domisili tertanggung ternyata di Bengkalis, bukan di Jakarta Barat." + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6406, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1328 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1328: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberadaan lalai) debitur. Sengketa dalam pertanyaan dan putusan berfokus pada kewenangan relatif pengadilan (kompetensi relatif) berdasarkan klausul domisili dalam polis asuransi, bukan pada sengketa mengenai pemenuhan kewajiban atau wanprestasi. Pasal ini tidak mengatur syarat atau akibat hukum terkait kewenangan pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan. Isu dalam pertanyaan adalah kewenangan yurisdiksi pengadilan (prosedural substantif terkait domisili), bukan perhitungan ganti rugi. Tidak ada hubungan substantif antara ketentuan ganti rugi dengan penentuan pengadilan yang berwenang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang cakupan kerugian yang dapat dituntut (kerugian yang telah diderita dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh). Hal ini tidak relevan dengan isu kewenangan relatif pengadilan yang ditentukan oleh klausul domisili dalam perjanjian asuransi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penipuan sebagai alasan pembatalan persetujuan. Tidak ada dalil atau fakta penipuan yang muncul dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan. Putusan hanya membahas kewenangan pengadilan berdasarkan domisili, bukan validitas persetujuan karena penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip 'pacta sunt servanda' (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Klausul domisili dalam Polis Asuransi (Pasal 12.3 Ketentuan Umum Polis) yang menjadi dasar penolakan gugatan karena ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah bagian dari perjanjian tersebut. Hakim menguji apakah klausul domisili tersebut mengikat para pihak sesuai prinsip Pasal 1338 KUHPerdata. Oleh karena itu, pasal ini menjadi kerangka hukum yang menopang alasan hakim dalam mengikat para pihak pada pilihan pengadilan yang disepakati." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 37301, + "completion_tokens": 1464 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_984_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_984_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..58f517388d2620ab9e538e6f3c2a992b808b1a7e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_984_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,179 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_984_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.108, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 76.598, + "query": 4.932, + "relevance": 62.623, + "total": 144.262 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 39760, + "marked_chars": 39877 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 39877, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kuasa orang tua atau perwalian atas anak di bawah umur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini diajukan karena Pemohon membutuhkan kewenangan hukum untuk mengajukan pinjaman bank dengan jaminan harta peninggalan suami yang telah meninggal dunia, mengingat anak Pemohon belum cakap hukum. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai kuasa orang tua dan memberikan izin untuk melakukan pengajuan pinjaman tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan Aradi menikah secara sah pada tanggal 7 Desember 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Aradi dikaruniai seorang anak perempuan bernama Maharani yang lahir pada tanggal 9 Mei 2008.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Aradi, suami Pemohon, meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki tanah dan bangunan seluas 64 m2 di Jl. Pulo Piun 6A, Jakarta Pusat, dengan Sertifikat HGB No. 4752 Tahun 2023 atas nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank DKI memberikan pemberitahuan bahwa pengajuan pinjaman Pemohon belum dilengkapi karena Maharani, anak Pemohon, masih di bawah umur dan belum cakap hukum.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Maharani masih berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga dianggap belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Aradi dari perkawinan terdahulu menyatakan tidak keberatan jika tanah dan bangunan tersebut dijadikan jaminan pinjaman kredit oleh Pemohon di Bank DKI.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan penetapan kuasa orang tua atas anak perempuannya yang masih di bawah umur. Permohonan ini didasari oleh kebutuhan Pemohon untuk mengajukan pinjaman bank guna modal usaha dan biaya hidup, yang memerlukan jaminan berupa sertifikat hak guna bangunan atas nama Pemohon. Namun, pengajuan pinjaman tersebut terhambat karena anak Pemohon belum cakap hukum secara hukum untuk menandatangani dokumen perjanjian kredit. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan Pemohon sebagai kuasa orang tua bagi anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa dalam pengajuan pinjaman bank dengan jaminan sertifikat tersebut, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut demi kepentingan anak dan tidak ada keberatan dari ahli waris lainnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan penetapan kuasa orang tua atas anak perempuannya yang masih di bawah umur. Permohonan ini didasari oleh kebutuhan Pemohon untuk mengajukan pinjaman bank guna modal usaha dan biaya hidup, yang memerlukan jaminan berupa sertifikat hak guna bangunan atas nama Pemohon. Namun, pengajuan pinjaman tersebut terhambat karena anak Pemohon belum cakap hukum secara hukum untuk menandatangani dokumen perjanjian kredit. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan Pemohon sebagai kuasa orang tua bagi anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa dalam pengajuan pinjaman bank dengan jaminan sertifikat tersebut, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut demi kepentingan anak dan tidak ada keberatan dari ahli waris lainnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan Aradi menikah secara sah pada tanggal 7 Desember 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Aradi dikaruniai seorang anak perempuan bernama Maharani yang lahir pada tanggal 9 Mei 2008.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Aradi, suami Pemohon, meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki tanah dan bangunan seluas 64 m2 di Jl. Pulo Piun 6A, Jakarta Pusat, dengan Sertifikat HGB No. 4752 Tahun 2023 atas nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank DKI memberikan pemberitahuan bahwa pengajuan pinjaman Pemohon belum dilengkapi karena Maharani, anak Pemohon, masih di bawah umur dan belum cakap hukum.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Maharani masih berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga dianggap belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Aradi dari perkawinan terdahulu menyatakan tidak keberatan jika tanah dan bangunan tersebut dijadikan jaminan pinjaman kredit oleh Pemohon di Bank DKI.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal, tapi anak saya masih kecil sehingga tidak bisa tanda tangan buat jaminan utang ke bank, apa saya bisa urus sendiri?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13631, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 340 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 340: Penanggung-penanggung yang diikatkan sedapat-dapatnya bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, tanpa mengurangi syarat-syarat umum yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan siapa yang termasuk 'belum dewasa' (di bawah umur 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, anak masih kecil (di bawah umur), sehingga status hukumnya sebagai orang yang belum dewasa adalah dasar utama mengapa ia tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri. Putusan juga mengutip pasal ini untuk menetapkan status anak Pemohon." + }, + { + "pasal": "Pasal 340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang yurisdiksi atau tempat tinggal penanggung dalam hal wanprestasi/persengketaan. Tidak ada hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai kewenangan orang tua/wali untuk bertindak atas nama anak yang belum dewasa dalam hal jaminan utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa jika salah satu orang tua meninggal, perwalian anak belum dewasa otomatis dipangku oleh orang tua yang masih hidup (kecuali dibebaskan/dicabut). Ini adalah dasar hukum langsung yang menjawab pertanyaan apakah ibu (yang masih hidup) bisa menjadi kuasa/wali atas anak setelah ayah meninggal." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur larangan bagi wali untuk menggadaikan atau mengikatkan barang tidak bergerak atas nama anak tanpa izin Pengadilan Negeri. Ini sangat relevan karena pertanyaan spesifik mengenai 'jaminan utang ke bank' (yang biasanya berupa jaminan benda tetap seperti sertifikat tanah). Pasal ini memberikan kerangka hukum tentang syarat dan pembatasan tindakan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menentukan siapa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan. Anak yang belum dewasa (sesuai definisi Pasal 330) termasuk dalam kategori ini. Ini menjawab bagian pertanyaan 'anak saya masih kecil sehingga tidak bisa tanda tangan', yaitu karena secara hukum ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17502, + "completion_tokens": 1250 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_985_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_985_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..adb518fec10fe6d511b147439002dd0b3cf85b89 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_985_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,225 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_985_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 72, + "timings": { + "parse": 0.149, + "classify": 0.0, + "condense": 343.934, + "read": 166.36, + "query": 4.896, + "relevance": 13.416, + "total": 528.754 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 235131, + "marked_chars": 235770 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI :\n\nMengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,\ndan Tergugat IV mengenai surat gugatan Penggugat mengandung cacat error in\npersona;\nDALAM POKOK PERKARA :\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk\nverklaard);\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir\nsebesar Rp. 2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh\nkami : Dr. Florensani Susana Kendenan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuswardi,\nS.H., dan Kristijan Purwandono Djati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nputusan tersebut pada hari : R a b u, tanggal 26 Juli 2023 diucapkan dalam\nHal. 71 Putusan No. 985/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 71\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\npersidangan " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134994, + "summary": "Penggugat Sekean Perima, Direktur Utama PT. Medisave Makmur Gemilang, menggugat Tergugat I (Perseroan), Tergugat II (Vincentius Lianto, Komisaris), Tergugat III (Serian Wijatno, Komisaris Utama), Tergugat IV (Clemency Theopan, Direktur), dan Turut Tergugat V (Notaris Aryanti Artisari) atas perbuatan melawan hukum dan *abuse of power* [HAL 1-13]. Penggugat dalil bahwa ia ditunjuk Tergugat II pada Juli 2019 untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang buruk dengan gaji awal Rp35.000.000,- net/bulan [HAL 2-3]. Penggugat mengklaim telah memperbaiki operasional perusahaan selama tiga tahun, namun pada April 2022 gajinya ditahan oleh Tergugat II atas perintah Komisaris, yang kemudian dibayarkan setelah intervensi hukum [HAL 6-9]. Pada Mei 2022, Tergugat II dan III dituding melakukan *abuse of power* dengan mencampuri operasional, termasuk pengeluaran dana Rp75.000.000,- tanpa persetujuan Penggugat [HAL 10-11]. Tergugat IV kemudian menutup kantor dan merumahkan karyawan pada 11 Mei 2022, serta menerbitkan Surat Keputusan Pemegang Saham No. 003/SPS/V/22 yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama tanpa alasan jelas dan mendahului RUPS-LB yang dijadwalkan pada 27 Mei 2022 [HAL 12-16]. Penggugat dalil bahwa pemberhentian tersebut tidak sah karena melanggar UUPT Pasal 105 (tidak ada alasan dan tidak ada kesempatan membela diri), cacat prosedur sirkulasi tanda tangan, dan prematur karena Akta Perubahan No. 5 telah diterbitkan sebelum RUPS berlangsung [HAL 17-23]. Penggugat menuntut pernyataan batalnya surat keputusan dan akta perubahan, pengakuan statusnya sebagai Direktur Utama yang sah, pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*), serta ganti rugi materiil dan non-materiil sebesar Rp3.006.290.000,- dan gaji tertunggak [HAL 24-26].\n\nTergugat I, II, III, dan IV membantah seluruh dalil Penggugat dengan mengajukan eksepsi *Error In Persona*, *Exceptio Plurium Litis Consortium*, dan *Obscuur Libel* [HAL 27-42]. Para Tergugat berdalil bahwa Penggugat tidak berwenang menggugat karena jabatannya telah berakhir sah berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 003/SPS/V/22 tertanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani seluruh pemegang saham sesuai Akta Pendirian Pasal 10 ayat (9) dan UUPT Pasal 91 [HAL 27-29, 38-40]. Tergugat menyangkal dalil cacat prosedur, menyatakan bahwa keputusan sirkuler telah disirkulasi dan ditandatangani langsung oleh semua pemegang saham, sehingga sah dan mengikat [HAL 31-32, 41]. Tergugat juga membantul dalil *abuse of power* dan perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat dilakukan dengan alasan pelanggaran prinsip *Good Corporate Governance* dan ketidakberitan baik, serta Penggugat telah diberi hak untuk membela diri [HAL 30-31, 41]. Terkait ganti rugi, Tergugat berargumen bahwa kedudukan Direktur Utama bukan pekerja sehingga tidak berhak atas pesangon, dan gaji serta kompensasi ditentukan oleh RUPS yang tidak mengesahkan klaim tersebut [HAL 36-37, 41]. Tergugat juga menyangkal penggunaan nama Penggugat di LKPP sebagai bukti status jabatan, karena akun tersebut masih dikuasai Penggugat yang dituntut pengembaliannya dalam perkara terpisah [HAL 35-36, 40]. Para Tergugat memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara [HAL 38, 42]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 102276, + "summary": "Penggugat Sekean Perima, Direktur Utama PT. Medisave Makmur Gemilang, menggugat Tergugat I (Perseroan), Tergugat II (Vincentius Lianto, Komisaris), Tergugat III (Serian Wijatno, Komisaris Utama), Tergugat IV (Clemency Theopan, Direktur), dan Turut Tergugat V (Notaris Aryanti Artisari) atas perbuatan melawan hukum dan *abuse of power* [HAL 1-13]. Penggugat dalil bahwa ia ditunjuk Tergugat II pada Juli 2019 untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang buruk dengan gaji awal Rp35.000.000,- net/bulan [HAL 2-3]. Penggugat mengklaim telah memperbaiki operasional perusahaan selama tiga tahun, namun pada April 2022 gajinya ditahan oleh Tergugat II atas perintah Komisaris, yang kemudian dibayarkan setelah intervensi hukum [HAL 6-9]. Pada Mei 2022, Tergugat II dan III dituding melakukan *abuse of power* dengan mencampuri operasional, termasuk pengeluaran dana Rp75.000.000,- tanpa persetujuan Penggugat [HAL 10-11]. Tergugat IV kemudian menutup kantor dan merumahkan karyawan pada 11 Mei 2022, serta menerbitkan Surat Keputusan Pemegang Saham No. 003/SPS/V/22 yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama tanpa alasan jelas dan mendahului RUPS-LB yang dijadwalkan pada 27 Mei 2022 [HAL 12-16]. Penggugat dalil bahwa pemberhentian tersebut tidak sah karena melanggar UUPT Pasal 105 (tidak ada alasan dan tidak ada kesempatan membela diri), cacat prosedur sirkulasi tanda tangan, dan prematur karena Akta Perubahan No. 5 telah diterbitkan sebelum RUPS berlangsung [HAL 17-23]. Penggugat menuntut pernyataan batalnya surat keputusan dan akta perubahan, pengakuan statusnya sebagai Direktur Utama yang sah, pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*), serta ganti rugi materiil dan non-materiil sebesar Rp3.006.290.000,- dan gaji tertunggak [HAL 24-26].\n\nTergugat I, II, III, dan IV membantah seluruh dalil Penggugat dengan mengajukan eksepsi *Error In Persona*, *Exceptio Plurium Litis Consortium*, dan *Obscuur Libel* [HAL 27-42]. Para Tergugat berdalil bahwa Penggugat tidak berwenang menggugat karena jabatannya telah berakhir sah berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 003/SPS/V/22 tertanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani seluruh pemegang saham sesuai Akta Pendirian Pasal 10 ayat (9) dan UUPT Pasal 91 [HAL 27-29, 38-40]. Tergugat menyangkal dalil cacat prosedur, menyatakan bahwa keputusan sirkuler telah disirkulasi dan ditandatangani langsung oleh semua pemegang saham, sehingga sah dan mengikat [HAL 31-32, 41]. Tergugat juga membantul dalil *abuse of power* dan perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat dilakukan dengan alasan pelanggaran prinsip *Good Corporate Governance* dan ketidakberitan baik, serta Penggugat telah diberi hak untuk membela diri [HAL 30-31, 41]. Terkait ganti rugi, Tergugat berargumen bahwa kedudukan Direktur Utama bukan pekerja sehingga tidak berhak atas pesangon, dan gaji serta kompensasi ditentukan oleh RUPS yang tidak mengesahkan klaim tersebut [HAL 36-37, 41]. Tergugat juga menyangkal penggunaan nama Penggugat di LKPP sebagai bukti status jabatan, karena akun tersebut masih dikuasai Penggugat yang dituntut pengembaliannya dalam perkara terpisah [HAL 35-36, 40]. Para Tergugat memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara [HAL 38, 42].\n\nTergugat III dan Tergugat IV secara spesifik membantah dalil Penggugat dengan menegaskan bahwa pemberhentian melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham adalah sah dan mengikat sesuai Pasal 91 UUPT dan Pasal 10 ayat (9) Akta Pendirian, karena ditandatangani seluruh pemegang saham termasuk Colbert Theopan, Adi Winarti, dan Bobby Ertanto Sutantyo [HAL 42-44, 54-56]. Tergugat menyangkal dalil terburu-buru, menyatakan Penggugat telah diberi tahu dan hak membela diri, serta pemberhentian didasarkan pada pelanggaran GCG [HAL 43, 55-56]. Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum karena unsur kesalahan, kerugian, dan kausalitas tidak terpenuhi mengingat tindakan sesuai hukum [HAL 45-46, 57-58]. Tergugat juga menolak klaim ganti rugi Rp3.006.290.000,- dengan alasan Penggugat sebagai direktur utama mewakili pengusaha sehingga tidak berhak atas pesangon, serta tidak ada keputusan RUPS yang mengesahkan kompensasi tersebut [HAL 48, 60-61]. Tergugat menolak permintaan *acquit et decharge* karena Penggugat terbukti tidak beritikad baik dan menguasai aset perusahaan tanpa hak, sebagaimana dibuktikan dalam putusan perkara terpisah [HAL 49, 62]. Tergugat IV juga menolak petitum dwangsom karena tidak sesuai dengan jenis putusan uang [HAL 49, 62].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi *Error In Persona* yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV [HAL 67-70]. Hakim menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 003/SPS/V/22 tertanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani seluruh pemegang saham dan dikuatkan dalam Akta Nomor 5, Penggugat telah diberhentikan sebagai Direktur Utama terhitung sejak 13 Mei 2022 [HAL 68-70]. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan atas nama jabatan Direktur Utama sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap yang membatalkan pemberhentian tersebut [HAL 69-70]. Selain itu, Hakim menemukan cacat *Exceptio Plurium Litis Consortium* karena Penggugat tidak menarik seluruh pemegang saham yang menandatangani keputusan sirkuler (Colbert Theopan, Adi Winarti, dan Bobby Ertanto Sutantyo) sebagai pihak dalam perkara [HAL 70]. Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut [HAL 71].\n\nAkhirnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*) dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.810.000,00 [HAL 71-72]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Sekean Perima, Direktur Utama PT. Medisave Makmur Gemilang, menggugat Tergugat I (Perseroan), Tergugat II (Vincentius Lianto, Komisaris), Tergugat III (Serian Wijatno, Komisaris Utama), Tergugat IV (Clemency Theopan, Direktur), dan Turut Tergugat V (Notaris Aryanti Artisari) atas perbuatan melawan hukum dan *abuse of power* [HAL 1-13]. Penggugat dalil bahwa ia ditunjuk Tergugat II pada Juli 2019 untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang buruk dengan gaji awal Rp35.000.000,- net/bulan [HAL 2-3]. Penggugat mengklaim telah memperbaiki operasional perusahaan selama tiga tahun, namun pada April 2022 gajinya ditahan oleh Tergugat II atas perintah Komisaris, yang kemudian dibayarkan setelah intervensi hukum [HAL 6-9]. Pada Mei 2022, Tergugat II dan III dituding melakukan *abuse of power* dengan mencampuri operasional, termasuk pengeluaran dana Rp75.000.000,- tanpa persetujuan Penggugat [HAL 10-11]. Tergugat IV kemudian menutup kantor dan merumahkan karyawan pada 11 Mei 2022, serta menerbitkan Surat Keputusan Pemegang Saham No. 003/SPS/V/22 yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama tanpa alasan jelas dan mendahului RUPS-LB yang dijadwalkan pada 27 Mei 2022 [HAL 12-16]. Penggugat dalil bahwa pemberhentian tersebut tidak sah karena melanggar UUPT Pasal 105 (tidak ada alasan dan tidak ada kesempatan membela diri), cacat prosedur sirkulasi tanda tangan, dan prematur karena Akta Perubahan No. 5 telah diterbitkan sebelum RUPS berlangsung [HAL 17-23]. Penggugat menuntut pernyataan batalnya surat keputusan dan akta perubahan, pengakuan statusnya sebagai Direktur Utama yang sah, pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*), serta ganti rugi materiil dan non-materiil sebesar Rp3.006.290.000,- dan gaji tertunggak [HAL 24-26].\n\nTergugat I, II, III, dan IV membantah seluruh dalil Penggugat dengan mengajukan eksepsi *Error In Persona*, *Exceptio Plurium Litis Consortium*, dan *Obscuur Libel* [HAL 27-42]. Para Tergugat berdalil bahwa Penggugat tidak berwenang menggugat karena jabatannya telah berakhir sah berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 003/SPS/V/22 tertanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani seluruh pemegang saham sesuai Akta Pendirian Pasal 10 ayat (9) dan UUPT Pasal 91 [HAL 27-29, 38-40]. Tergugat menyangkal dalil cacat prosedur, menyatakan bahwa keputusan sirkuler telah disirkulasi dan ditandatangani langsung oleh semua pemegang saham, sehingga sah dan mengikat [HAL 31-32, 41]. Tergugat juga membantul dalil *abuse of power* dan perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat dilakukan dengan alasan pelanggaran prinsip *Good Corporate Governance* dan ketidakberitan baik, serta Penggugat telah diberi hak untuk membela diri [HAL 30-31, 41]. Terkait ganti rugi, Tergugat berargumen bahwa kedudukan Direktur Utama bukan pekerja sehingga tidak berhak atas pesangon, dan gaji serta kompensasi ditentukan oleh RUPS yang tidak mengesahkan klaim tersebut [HAL 36-37, 41]. Tergugat juga menyangkal penggunaan nama Penggugat di LKPP sebagai bukti status jabatan, karena akun tersebut masih dikuasai Penggugat yang dituntut pengembaliannya dalam perkara terpisah [HAL 35-36, 40]. Para Tergugat memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara [HAL 38, 42].\n\nTergugat III dan Tergugat IV secara spesifik membantah dalil Penggugat dengan menegaskan bahwa pemberhentian melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham adalah sah dan mengikat sesuai Pasal 91 UUPT dan Pasal 10 ayat (9) Akta Pendirian, karena ditandatangani seluruh pemegang saham termasuk Colbert Theopan, Adi Winarti, dan Bobby Ertanto Sutantyo [HAL 42-44, 54-56]. Tergugat menyangkal dalil terburu-buru, menyatakan Penggugat telah diberi tahu dan hak membela diri, serta pemberhentian didasarkan pada pelanggaran GCG [HAL 43, 55-56]. Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum karena unsur kesalahan, kerugian, dan kausalitas tidak terpenuhi mengingat tindakan sesuai hukum [HAL 45-46, 57-58]. Tergugat juga menolak klaim ganti rugi Rp3.006.290.000,- dengan alasan Penggugat sebagai direktur utama mewakili pengusaha sehingga tidak berhak atas pesangon, serta tidak ada keputusan RUPS yang mengesahkan kompensasi tersebut [HAL 48, 60-61]. Tergugat menolak permintaan *acquit et decharge* karena Penggugat terbukti tidak beritikad baik dan menguasai aset perusahaan tanpa hak, sebagaimana dibuktikan dalam putusan perkara terpisah [HAL 49, 62]. Tergugat IV juga menolak petitum dwangsom karena tidak sesuai dengan jenis putusan uang [HAL 49, 62].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi *Error In Persona* yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV [HAL 67-70]. Hakim menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 003/SPS/V/22 tertanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani seluruh pemegang saham dan dikuatkan dalam Akta Nomor 5, Penggugat telah diberhentikan sebagai Direktur Utama terhitung sejak 13 Mei 2022 [HAL 68-70]. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan atas nama jabatan Direktur Utama sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap yang membatalkan pemberhentian tersebut [HAL 69-70]. Selain itu, Hakim menemukan cacat *Exceptio Plurium Litis Consortium* karena Penggugat tidak menarik seluruh pemegang saham yang menandatangani keputusan sirkuler (Colbert Theopan, Adi Winarti, dan Bobby Ertanto Sutantyo) sebagai pihak dalam perkara [HAL 70]. Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut [HAL 71].\n\nAkhirnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*) dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.810.000,00 [HAL 71-72]." + }, + "read": { + "input_chars": 5719, + "frame": "Penggugat, Direktur Utama PT. Medisave Makmur Gemilang, menggugat Tergugat I (Perseroan) serta para Komisaris dan Direkturnya atas perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang terkait pemberhentian jabatannya. Sengketa inti mengenai keabsahan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama melalui keputusan sirkuler pemegang saham. Penggugat meminta pernyataan batalnya keputusan pemberhentian, pengakuan status jabatannya, pembebasan tanggung jawab, serta ganti rugi materiil dan non-materiil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat ditunjuk sebagai Direktur Utama pada Juli 2019 dengan gaji awal Rp35.000.000,- net per bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gaji Penggugat ditahan pada April 2022 oleh Tergugat II atas perintah Komisaris dan kemudian dibayarkan setelah intervensi hukum.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat pengeluaran dana sebesar Rp75.000.000,- pada Mei 2022 tanpa persetujuan Penggugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV menutup kantor dan merumahkan karyawan pada 11 Mei 2022.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat Keputusan Pemegang Saham No. 003/SPS/V/22 diterbitkan pada 11 Mei 2022 untuk memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil pemberhentian tersebut tidak sah karena melanggar prosedur dan dilakukan sebelum RUPS-LB yang dijadwalkan pada 27 Mei 2022.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pernyataan batalnya surat keputusan dan akta perubahan, pengakuan status Direktur Utama, pembebasan tanggung jawab, serta ganti rugi sebesar Rp3.006.290.000,- dan gaji tertunggak.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi Error In Persona, Exceptio Plurium Litis Consortium, dan Obscuur Libel.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berdalil pemberhentian Penggugat sah berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang ditandatangani seluruh pemegang saham.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyangkal dalil cacat prosedur dan menyatakan keputusan sirkuler telah disirkulasi dan ditandatangani langsung oleh semua pemegang saham.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pemberhentian didasarkan pada pelanggaran prinsip Good Corporate Governance.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak klaim ganti rugi dengan alasan Penggugat sebagai direktur utama tidak berhak atas pesangon dan tidak ada keputusan RUPS yang mengesahkan kompensasi.", + "page": 36, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Error In Persona karena Penggugat telah diberhentikan sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 003/SPS/V/22.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan cacat Exceptio Plurium Litis Consortium karena Penggugat tidak menarik seluruh pemegang saham yang menandatangani keputusan sirkuler sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, Direktur Utama PT. Medisave Makmur Gemilang, menggugat Perseroan serta para Komisaris dan Direkturnya atas perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang terkait pemberhentian jabatannya. Penggugat dalil bahwa pemberhentian melalui Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham pada 11 Mei 2022 adalah tidak sah, prematur, dan cacat prosedur, serta menuntut pembatalan keputusan tersebut, pengakuan status jabatannya, pembebasan tanggung jawab, dan ganti rugi. Para Tergugat membantah seluruh dalil dengan mengajukan eksepsi, termasuk Error In Persona dan Exceptio Plurium Litis Consortium, dengan alasan pemberhentian telah sah dilakukan oleh pemegang saham. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Error In Persona karena Penggugat telah diberhentikan sebagai Direktur Utama berdasarkan keputusan sirkuler yang ditandatangani seluruh pemegang saham, sehingga tidak memiliki kewenangan menggugat atas nama jabatan tersebut. Hakim juga menemukan cacat Exceptio Plurium Litis Consortium karena Penggugat tidak melibatkan seluruh pemegang saham penandatangan keputusan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, Direktur Utama PT. Medisave Makmur Gemilang, menggugat Perseroan serta para Komisaris dan Direkturnya atas perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang terkait pemberhentian jabatannya. Penggugat dalil bahwa pemberhentian melalui Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham pada 11 Mei 2022 adalah tidak sah, prematur, dan cacat prosedur, serta menuntut pembatalan keputusan tersebut, pengakuan status jabatannya, pembebasan tanggung jawab, dan ganti rugi. Para Tergugat membantah seluruh dalil dengan mengajukan eksepsi, termasuk Error In Persona dan Exceptio Plurium Litis Consortium, dengan alasan pemberhentian telah sah dilakukan oleh pemegang saham. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Error In Persona karena Penggugat telah diberhentikan sebagai Direktur Utama berdasarkan keputusan sirkuler yang ditandatangani seluruh pemegang saham, sehingga tidak memiliki kewenangan menggugat atas nama jabatan tersebut. Hakim juga menemukan cacat Exceptio Plurium Litis Consortium karena Penggugat tidak melibatkan seluruh pemegang saham penandatangan keputusan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat ditunjuk sebagai Direktur Utama pada Juli 2019 dengan gaji awal Rp35.000.000,- net per bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gaji Penggugat ditahan pada April 2022 oleh Tergugat II atas perintah Komisaris dan kemudian dibayarkan setelah intervensi hukum.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat pengeluaran dana sebesar Rp75.000.000,- pada Mei 2022 tanpa persetujuan Penggugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV menutup kantor dan merumahkan karyawan pada 11 Mei 2022.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat Keputusan Pemegang Saham No. 003/SPS/V/22 diterbitkan pada 11 Mei 2022 untuk memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil pemberhentian tersebut tidak sah karena melanggar prosedur dan dilakukan sebelum RUPS-LB yang dijadwalkan pada 27 Mei 2022.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pernyataan batalnya surat keputusan dan akta perubahan, pengakuan status Direktur Utama, pembebasan tanggung jawab, serta ganti rugi sebesar Rp3.006.290.000,- dan gaji tertunggak.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi Error In Persona, Exceptio Plurium Litis Consortium, dan Obscuur Libel.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berdalil pemberhentian Penggugat sah berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang ditandatangani seluruh pemegang saham.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyangkal dalil cacat prosedur dan menyatakan keputusan sirkuler telah disirkulasi dan ditandatangani langsung oleh semua pemegang saham.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pemberhentian didasarkan pada pelanggaran prinsip Good Corporate Governance.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak klaim ganti rugi dengan alasan Penggugat sebagai direktur utama tidak berhak atas pesangon dan tidak ada keputusan RUPS yang mengesahkan kompensasi.", + "page": 36, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Error In Persona karena Penggugat telah diberhentikan sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 003/SPS/V/22.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan cacat Exceptio Plurium Litis Consortium karena Penggugat tidak menarik seluruh pemegang saham yang menandatangani keputusan sirkuler sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya diberhentikan sebagai direktur utama perusahaan lewat surat keputusan pemegang saham, tapi saya merasa pemberhentian itu tidak sah dan melanggar prosedur, apakah saya bisa menuntut pembatalannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13414, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pertanyaan dan pertimbangan hukum berpusat pada hukum perseroan terbatas (pemberhentian direktur berdasarkan UU Perseroan Terbatas) dan cacat formil gugatan (error in persona). Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort) yang bersifat umum. Dalam putusan ini, sengketa tidak diuji berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum perdata, melainkan berdasarkan kewenangan hukum acara dan ketentuan materiil UU Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, inti hukum pertanyaan berada di luar cakupan substantif pasal ini dalam konteks perkara ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 72727, + "completion_tokens": 4096 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_985_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_985_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..de60b0fe2dc9b687624aa379650d6c47d63ee846 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_985_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_985_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 111.441, + "query": 4.462, + "relevance": 42.842, + "total": 158.787 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 73718, + "marked_chars": 73916 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nmenghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;\n3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\nHalaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 985/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 20\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\ndilangsungkan secara sah menurut Hukum di hadapan pemuka agama\nKatolik M. Hadiwijoyo,Pr pada tanggal 18 Januari 2004 di Gereja St. Thomas\nRasul-Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2851/2004\ntertanggal 18 Januari 2004 antara RICHMAN SJARIEF dengan RIA ERVINA\nyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil\nProvinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat\nhukumnya ;\n4. Menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama:\n1. LOVICA HOLYRICH SJARIEF, Perempuan yang lahir di Jakarta, tanggal\n24 Oktober 2004 berd" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 73916, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] dalam perkara perceraian karena perselisihan terus-menerus, dengan permintaan agar perkawinan mereka diputus, hak asuh anak ditetapkan bersama, dan pencatatan perceraian dilakukan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan tersebut secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 18 Januari 2004 di Gereja St. Thomas Rasul Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu Lovica Holyrich Sjarief, Glowrich Inlove Sjarief, dan Hugerich Wisely Sjarief.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sekitar September 2022, kehidupan rumah tangga mulai sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan Tergugat dalam mengurus anak-anak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat jarang pulang ke rumah karena pembahasan permasalahan anak selalu berujung pada pertengkaran dan saling melontarkan kata-kata kasar.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu ranjang lagi dan tidak saling menafkahi baik nafkah lahir maupun nafkah batin.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sekitar akhir Februari 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal sendiri di Apartemen Metro Garden, Kota Tangerang, Banten.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih satu tahun berturut-turut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah berupaya menyelesaikan perselisihan melalui mediasi dengan melibatkan keluarga terdekat namun tidak berhasil.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga anak masih tinggal dan menetap bersama Tergugat di Jakarta Barat.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Gugatan ini didalilkan berdasarkan fakta bahwa sejak September 2022 sering terjadi konflik terkait pengasuhan anak, yang berujung pada Penggugat jarang pulang dan akhirnya meninggalkan rumah pada Februari 2023. Selama perselisihan tersebut, kedua pihak tidak lagi saling menafkahi dan tidak tidur satu ranjang. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dan putus karena perceraian. Hak asuh ketiga anak ditetapkan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat, dengan kewajiban para pihak melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Gugatan ini didalilkan berdasarkan fakta bahwa sejak September 2022 sering terjadi konflik terkait pengasuhan anak, yang berujung pada Penggugat jarang pulang dan akhirnya meninggalkan rumah pada Februari 2023. Selama perselisihan tersebut, kedua pihak tidak lagi saling menafkahi dan tidak tidur satu ranjang. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dan putus karena perceraian. Hak asuh ketiga anak ditetapkan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat, dengan kewajiban para pihak melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 18 Januari 2004 di Gereja St. Thomas Rasul Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu Lovica Holyrich Sjarief, Glowrich Inlove Sjarief, dan Hugerich Wisely Sjarief.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sekitar September 2022, kehidupan rumah tangga mulai sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan Tergugat dalam mengurus anak-anak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat jarang pulang ke rumah karena pembahasan permasalahan anak selalu berujung pada pertengkaran dan saling melontarkan kata-kata kasar.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu ranjang lagi dan tidak saling menafkahi baik nafkah lahir maupun nafkah batin.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sekitar akhir Februari 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal sendiri di Apartemen Metro Garden, Kota Tangerang, Banten.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih satu tahun berturut-turut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah berupaya menyelesaikan perselisihan melalui mediasi dengan melibatkan keluarga terdekat namun tidak berhasil.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga anak masih tinggal dan menetap bersama Tergugat di Jakarta Barat.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tinggal terpisah dari suami selama satu tahun karena sering bertengkar soal anak, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 31313, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 229 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "text": "Pasal 229: Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang di bawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dan kekuasaan orang tua. Penetapan ini tidak berlaku sebelum hari putusan perceraian perkawinan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan tidak boleh dilakukan perlawanan atau banding. Terhadap penetapan ini, bapak atau ibu yang tidak diangkat menjadi wali boleh melakukan perlawanan, bila dia tidak hadir atas panggilan yang dimaksud dalam alinea pertama. Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan kepadanya. Bapak atau ibu yang setelah hadir atas panggilan tidak diangkat menjadi wali,atau yang perlawanannya ditolak, dalam tiga puluh hari setelah hari termasuk dalam alinea kedua, dapat naik banding mengenai penetapan itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan para orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), bukan gugatan perceraian. Isu perceraian dan pemisahan tempat tinggal dalam pertanyaan tidak berkaitan dengan hak-hak kreditur atau pemisahan harta, melainkan status perkawinan. Selain itu, inti sengketa perceraian diatur oleh UU Perkawinan, sehingga pasal KUHPerdata ini hanya bersifat insidental atau tidak relevan secara substantif dengan pertanyaan 'apakah saya bisa cerai'." + }, + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari putusan perceraian, khususnya mengenai penetapan perwalian atas anak-anak yang belum dewasa. Dalam pertanyaan, pemohon menyebutkan alasan perceraian adalah pertengkaran soal anak dan tinggal terpisah. Pertimbangan hakim dalam putusan pendukung juga secara eksplisit mengutip Pasal 229 KUHPerdata untuk menentukan hak asuh/perwalian anak sebagai bagian dari 'akibat hukum' perceraian. Meskipun syarat perceraian utamanya diatur UU Perkawinan, Pasal 229 menjadi kerangka hukum substantif yang menopang alasan hakim dalam menyelesaikan sengketa terkait anak-anak yang merupakan bagian integral dari gugatan perceraian ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 229 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 30076, + "completion_tokens": 1291 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_985_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_985_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f623e5f9f3796ee6c0ce9862acdd6c95b2d609f1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_985_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_985_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.707, + "query": 10.922, + "relevance": 28.938, + "total": 132.591 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31592, + "marked_chars": 31682 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31682, + "frame": "Permohonan diajukan oleh Tn. LIE KE KUANG dan Ny. HIU LIE FONG kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pengesahan status anak. Para Pemohon meminta agar pengakuan ayah kandung atas tiga anak mereka dinyatakan sah dan status ketiga anak tersebut diubah dari anak ibu menjadi anak sah dari pasangan suami istri. Permohonan ini diajukan untuk kepastian hukum administrasi kependudukan setelah Para Pemohon mencatatkan perkawinan mereka secara resmi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara tradisi Tionghoa pada tahun 1992 dan hidup bersama sebagai suami istri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu Lily Rika Anggraeni, Andri Riko Riyadi, dan Liefia yang lahir sebelum perkawinan tercatat secara sah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga anak Para Pemohon tercatat dalam Akta Kelahiran sebagai anak dari seorang ibu bernama Hiu Lie Fong.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan pemberkatan perkawinan ulang dan mencatatkan perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Lie Ke Kuang telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Anak Luar Kawin atas ketiga anak tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hiu Lie Fong telah membuat Surat Pernyataan Persetujuan Ibu Kandung atas pengakuan anak luar kawin tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara permohonan ini berdasarkan alamat domisili Para Pemohon.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan untuk memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditolak karena dianggap berlebihan.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Para Pemohon, Tn. LIE KE KUANG dan Ny. HIU LIE FONG, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status anak-anak mereka. Para Pemohon dalilkan bahwa mereka telah menikah secara adat pada tahun 1992 dan dikaruniai tiga anak yang lahir sebelum perkawinan mereka dicatatkan secara resmi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2022. Ketiga anak tersebut tercatat dalam akta kelahiran hanya sebagai anak dari ibu. Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, serta surat pernyataan pengakuan dari ayah dan persetujuan dari ibu. Hakim menetapkan bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengakuan ayah kandung atas ketiga anak dinyatakan sah, sehingga ketiga anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah dari pasangan suami istri Para Pemohon. Permohonan untuk memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan ditolak karena kewajiban pelaporan menjadi tanggung jawab Para Pemohon sendiri. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pemohon, Tn. LIE KE KUANG dan Ny. HIU LIE FONG, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status anak-anak mereka. Para Pemohon dalilkan bahwa mereka telah menikah secara adat pada tahun 1992 dan dikaruniai tiga anak yang lahir sebelum perkawinan mereka dicatatkan secara resmi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2022. Ketiga anak tersebut tercatat dalam akta kelahiran hanya sebagai anak dari ibu. Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, serta surat pernyataan pengakuan dari ayah dan persetujuan dari ibu. Hakim menetapkan bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengakuan ayah kandung atas ketiga anak dinyatakan sah, sehingga ketiga anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah dari pasangan suami istri Para Pemohon. Permohonan untuk memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan ditolak karena kewajiban pelaporan menjadi tanggung jawab Para Pemohon sendiri. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara tradisi Tionghoa pada tahun 1992 dan hidup bersama sebagai suami istri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu Lily Rika Anggraeni, Andri Riko Riyadi, dan Liefia yang lahir sebelum perkawinan tercatat secara sah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga anak Para Pemohon tercatat dalam Akta Kelahiran sebagai anak dari seorang ibu bernama Hiu Lie Fong.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan pemberkatan perkawinan ulang dan mencatatkan perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Lie Ke Kuang telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Anak Luar Kawin atas ketiga anak tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hiu Lie Fong telah membuat Surat Pernyataan Persetujuan Ibu Kandung atas pengakuan anak luar kawin tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara permohonan ini berdasarkan alamat domisili Para Pemohon.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan untuk memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditolak karena dianggap berlebihan.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah menikah dan punya tiga anak, tapi di akta lahirnya cuma tertulis nama ibu, apakah saya bisa minta pengesahan anak sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15548, + "candidates": [ + "Pasal 272 KUHPerdata", + "Pasal 274 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "text": "Pasal 272: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 274 KUHPerdata", + "text": "Pasal 274: Bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur mekanisme pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah melalui perkawinan yang menyusul dan pengakuan sah oleh orang tua. Hal ini merupakan substansi hukum utama yang menjawab pertanyaan apakah anak yang hanya tercatat nama ibunya dapat disahkan menjadi anak sah setelah orang tuanya menikah." + }, + { + "pasal": "Pasal 274 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur alternatif perbaikan hukum (surat pengesahan dari Presiden) apabila orang tua lalai melakukan pengakuan sebelum atau pada saat perkawinan. Pasal ini relevan karena memberikan opsi hukum lain untuk menjawab pertanyaan pengesahan anak sah jika mekanisme Pasal 272 tidak terpenuhi atau jika ada kelalaian pengakuan awal." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 272 KUHPerdata", + "Pasal 274 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15393, + "completion_tokens": 1077 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_987_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_987_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..60bc8c24fb86d83c26888b5cb1a3adaa6e6b13b9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_987_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,226 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_987_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.073, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 145.516, + "query": 1.63, + "relevance": 61.561, + "total": 208.78 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 87607, + "marked_chars": 87868 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenolak eksepsi Tergugat tersebut ;\nDALAM POKOK PERKARA :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet\nOntvankelijk Verklaard) ;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang\ntimbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh\nribu rupiah) \nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat Klas I.A Khusus pada hari Rabu tanggal 5 Juli\n2023 oleh kami, ASMUDI,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, NOVITA\nRIAMA,S.H.,M.H dan IWAN WARDHANA , S.H.,M.H masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Barat IA Khusus Nomor 987/Pdt.G/2022/PN.Blb\ntanggal 10 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juli\n2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim\nKetua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu\noleh, JRLI SEPTRIANA S, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan\nNegeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum\nTergugat;\n Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 987/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mak" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 87868, + "frame": "Pengugat ANDRIANSYAH menggugat TERGUGAT PT. CAKRA SATYA INTERNUSA atas dugaan hilangnya ijazah asli yang ditahan sebagai jaminan kerja, yang menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateril serta pernyataan perbuatan melawan hukum. Tergugat membantah hilangnya ijazah dengan menyatakan ijazah tersebut hanya 'keselip' dan telah ditemukan kembali, serta menawarkan pengurusan ijazah pengganti dan tawaran kerja. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat namun menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima karena perbuatan Tergugat tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum mengingat ijazah telah ditemukan dan Tergugat telah menunjukkan itikad baik.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pengugat bekerja sebagai keamanan di Tergugat sejak 11 April 2017 berdasarkan Surat Pengalaman Kerja.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat menyerahkan ijazah asli Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pasir Sakti Lampung Timur kepada Tergugat pada 10 April 2017 sebagai jaminan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat ditugaskan di sekolah BPK PENABUR PINTU AIR sejak 11 April 2017.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat mengundurkan diri dari Tergugat pada 1 Juli 2020 setelah adanya pengurangan anggota keamanan di tempat tugasnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat mengajukan permintaan pengembalian ijazah kepada Tergugat pada Juli 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyampaikan bahwa ijazah asli Pengugat telah hilang atau tidak ditemukan dalam file penyimpanan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan bertanggung jawab atas ijazah pengganti dan menawarkan biaya transportasi sebesar Rp 5.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat mendalilkan tidak dapat bekerja sejak Juli 2020 karena kehilangan ijazah asli.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah hilangnya ijazah dan menyatakan ijazah tersebut hanya 'keselip' dan telah ditemukan kembali.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menawarkan pekerjaan kepada Pengugat selama ijazah belum ditemukan, yang ditolak oleh Pengugat.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan bukti fotokopi ijazah asli Pengugat (Bukti T-1) sebagai bukti bahwa ijazah telah ditemukan.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa ijazah asli Pengugat telah ditemukan oleh Tergugat.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah menunjukkan itikad baik dengan berupaya mencari ijazah dan menawarkan pengurusan ijazah pengganti serta tawaran kerja.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengugat ANDRIANSYAH menggugat TERGUGAT PT. CAKRA SATYA INTERNUSA dengan dalih perbuatan melawan hukum akibat hilangnya ijazah asli yang ditahan Tergugat sebagai jaminan kerja. Pengugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp 130.078.225,- dan immateril sebesar Rp 1.000.000.000,-. Tergugat membantah bahwa ijazah tersebut hilang, melainkan hanya 'keselip' akibat human error dalam penyimpanan, dan telah ditemukan kembali. Tergugat juga menunjukkan itikad baik dengan menawarkan pengurusan ijazah pengganti, tawaran pekerjaan, dan konvensasi. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai error in persona dan obscur libel, namun dalam pokok perkara menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ijazah telah ditemukan kembali dan tindakan Tergugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena telah menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengugat ANDRIANSYAH menggugat TERGUGAT PT. CAKRA SATYA INTERNUSA dengan dalih perbuatan melawan hukum akibat hilangnya ijazah asli yang ditahan Tergugat sebagai jaminan kerja. Pengugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp 130.078.225,- dan immateril sebesar Rp 1.000.000.000,-. Tergugat membantah bahwa ijazah tersebut hilang, melainkan hanya 'keselip' akibat human error dalam penyimpanan, dan telah ditemukan kembali. Tergugat juga menunjukkan itikad baik dengan menawarkan pengurusan ijazah pengganti, tawaran pekerjaan, dan konvensasi. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai error in persona dan obscur libel, namun dalam pokok perkara menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ijazah telah ditemukan kembali dan tindakan Tergugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena telah menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah.", + "facts": [ + { + "fact": "Pengugat bekerja sebagai keamanan di Tergugat sejak 11 April 2017 berdasarkan Surat Pengalaman Kerja.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat menyerahkan ijazah asli Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pasir Sakti Lampung Timur kepada Tergugat pada 10 April 2017 sebagai jaminan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat ditugaskan di sekolah BPK PENABUR PINTU AIR sejak 11 April 2017.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat mengundurkan diri dari Tergugat pada 1 Juli 2020 setelah adanya pengurangan anggota keamanan di tempat tugasnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat mengajukan permintaan pengembalian ijazah kepada Tergugat pada Juli 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyampaikan bahwa ijazah asli Pengugat telah hilang atau tidak ditemukan dalam file penyimpanan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan bertanggung jawab atas ijazah pengganti dan menawarkan biaya transportasi sebesar Rp 5.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat mendalilkan tidak dapat bekerja sejak Juli 2020 karena kehilangan ijazah asli.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah hilangnya ijazah dan menyatakan ijazah tersebut hanya 'keselip' dan telah ditemukan kembali.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menawarkan pekerjaan kepada Pengugat selama ijazah belum ditemukan, yang ditolak oleh Pengugat.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan bukti fotokopi ijazah asli Pengugat (Bukti T-1) sebagai bukti bahwa ijazah telah ditemukan.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa ijazah asli Pengugat telah ditemukan oleh Tergugat.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah menunjukkan itikad baik dengan berupaya mencari ijazah dan menawarkan pengurusan ijazah pengganti serta tawaran kerja.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya tidak bisa mengambil ijazah asli saya yang ditahan mantan bos sebagai jaminan kerja padahal saya sudah minta?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21909, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar substantif gugatan Penggugat. Pertanyaan awam berkaitan dengan penahanan ijazah yang dianggap sebagai pelanggaran hak, dan dalam putusan, hakim secara eksplisit menguji apakah tindakan Tergugat (hilang/tidak dikembalikan) memenuhi unsur 'Perbuatan Melawan Hukum' menurut Pasal 1365. Meskipun gugatan ditolak, pasal ini menjadi kerangka hukum utama yang diuji untuk menjawab apakah penahanan/kehilangan ijazah tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab orang lain (vicarious liability) atas perbuatan bawahan atau barang di bawah pengawasan. Dalam pertanyaan dan pertimbangan putusan, sengketa bersifat langsung antara Penggugat dan Tergugat (perusahaan) mengenai penahanan dokumen oleh manajemen HRD perusahaan itu sendiri, bukan menuntut perusahaan atas kesalahan karyawan/bawahan tertentu. Tidak ada dalil atau isu hukum tentang tanggung jawab majikan atas perbuatan orang lain yang diperiksa dalam konteks ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (beban bukti). Meskipun dikutip dalam putusan untuk menegaskan bahwa Penggugat wajib membuktikan haknya, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan tidak relevan karena bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai hak atau kewajiban substantif terkait penahanan ijazah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 31763, + "completion_tokens": 1610 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_98_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_98_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f7ac0a8f9e765c82fb1ef894fd265d9553bc8850 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_98_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,184 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_98_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 121.978, + "query": 1.66, + "relevance": 16.997, + "total": 140.669 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 53970, + "marked_chars": 54114 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nmenghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;\n3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Bunda Hati\nKudus Kemakmuran Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 1997\nsebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2941/I/1997\nyang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta\nHalaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\npada tanggal 1 Februari 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat\nhukumnya ;\n4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk\nmengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang\ntetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Suku\nDi" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 54114, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas gugatan perceraian karena perselisihan terus-menerus dan pisah tempat tinggal selama dua tahun. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan tersebut secara verstek.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada 26 Oktober 1997 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 1 Februari 2017.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Vanessa Nilam.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak sekitar tiga tahun lalu.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak dua tahun lalu.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat bekerja di Bali dan memiliki usaha serta penghasilan yang bagus.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan anak mereka tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak tiga tahun lalu.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pernyataan pada 22 Februari 2024 yang menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat dan tidak akan menghadiri persidangan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga pernah berusaha memediasi keutuhan rumah tangga tetapi tidak berhasil.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan terjadinya perselisihan terus-menerus dan pisah tempat tinggal selama dua tahun. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara para pihak telah sah dan terbukti telah terjadi perselisihan yang membuat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian untuk sebagian, menyatakan perkawinan para pihak putus karena perceraian, dan memerintahkan pencatatan perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Permintaan untuk menjalankan putusan terlebih dahulu dan pengabulan gugatan secara keseluruhan ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan terjadinya perselisihan terus-menerus dan pisah tempat tinggal selama dua tahun. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara para pihak telah sah dan terbukti telah terjadi perselisihan yang membuat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian untuk sebagian, menyatakan perkawinan para pihak putus karena perceraian, dan memerintahkan pencatatan perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Permintaan untuk menjalankan putusan terlebih dahulu dan pengabulan gugatan secara keseluruhan ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada 26 Oktober 1997 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 1 Februari 2017.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Vanessa Nilam.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak sekitar tiga tahun lalu.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak dua tahun lalu.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat bekerja di Bali dan memiliki usaha serta penghasilan yang bagus.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan anak mereka tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak tiga tahun lalu.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pernyataan pada 22 Februari 2024 yang menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat dan tidak akan menghadiri persidangan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga pernah berusaha memediasi keutuhan rumah tangga tetapi tidak berhasil.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah dua tahun tidak tinggal serumah dan tidak nafkahi anak kami, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21654, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Hal ini tidak berkaitan dengan substansi gugatan perceraian akibat tidak tinggal serumah atau tidak adanya nafkah, yang menjadi inti pertanyaan. Selain itu, perkara perceraian diatur oleh UU Perkawinan, bukan KUHPerdata." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22217, + "completion_tokens": 1085 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_993_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_993_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3b4c40ec515f9f6225d1418805d1230669077783 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_993_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,257 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_993_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 47, + "timings": { + "parse": 0.112, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 89.715, + "query": 5.038, + "relevance": 207.03, + "total": 301.895 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 133817, + "marked_chars": 134231 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDalam Eksepsi\n−Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;\nDalam Pokok Perkara \n−Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvantkelijk\nVerklaard );\n−Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\ndalam perkara ini sebesar Rp4.197.000,00 (empat juta seratus sembilan\npuluh tujuh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh\nHalaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 993/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 45\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nkami, Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinahayati\nSyofyan, S.H., M.H. dan Yulisar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Nomor 993/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 27 Oktober\n2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 134231, + "frame": "Martha Harapan menggugat Joseph Harapan, Linda Surnata, Maria Harapan, dan Michael Akila terkait sengketa utang piutang yang diklaim sebagai perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus gugatan tidak dapat diterima karena dianggap kabur (obscuur libel).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melunasi utang pinjaman uang.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II mengajukan eksepsi rei judicatie dan obscur libel, serta membantah dalil gugatan dengan menyatakan uang tersebut adalah titipan warisan yang telah dikembalikan.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi rei judicatie karena perkara terdahulu hanya diputus tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian angka-angka dalam surat bukti dan posita gugatan yang menimbulkan kesulitan pembelaan dan kebingungan hakim.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan substansi gugatan seharusnya wanprestasi, namun Penggugat mencampuradukkan dalil wanprestasi dengan tuntutan perbuatan melawan hukum.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak terang dan jelas (obscuur libel) sehingga gugatan tidak dapat diterima.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Martha Harapan mengajukan gugatan perdata terhadap Joseph Harapan, Linda Surnata, Maria Harapan, dan Michael Akila dengan dalil bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melunasi utang pinjaman uang yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Tergugat I dan II membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi rei judicatie dan obscur libel, serta dalil pokok bahwa uang tersebut adalah titipan warisan yang telah dikembalikan. Majelis Hakim menolak eksepsi rei judicatie karena perkara terdahulu tidak diputus pada pokok perkara, namun dalam pemeriksaan pokok perkara, Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian perhitungan angka dalam bukti dan posita gugatan. Hakim juga menyimpulkan bahwa substansi sengketa sebenarnya adalah wanprestasi, namun Penggugat mencampuradukkan dalil wanprestasi dengan tuntutan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan memutus gugatan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Martha Harapan mengajukan gugatan perdata terhadap Joseph Harapan, Linda Surnata, Maria Harapan, dan Michael Akila dengan dalil bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melunasi utang pinjaman uang yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Tergugat I dan II membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi rei judicatie dan obscur libel, serta dalil pokok bahwa uang tersebut adalah titipan warisan yang telah dikembalikan. Majelis Hakim menolak eksepsi rei judicatie karena perkara terdahulu tidak diputus pada pokok perkara, namun dalam pemeriksaan pokok perkara, Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian perhitungan angka dalam bukti dan posita gugatan. Hakim juga menyimpulkan bahwa substansi sengketa sebenarnya adalah wanprestasi, namun Penggugat mencampuradukkan dalil wanprestasi dengan tuntutan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan memutus gugatan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melunasi utang pinjaman uang.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II mengajukan eksepsi rei judicatie dan obscur libel, serta membantah dalil gugatan dengan menyatakan uang tersebut adalah titipan warisan yang telah dikembalikan.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi rei judicatie karena perkara terdahulu hanya diputus tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian angka-angka dalam surat bukti dan posita gugatan yang menimbulkan kesulitan pembelaan dan kebingungan hakim.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan substansi gugatan seharusnya wanprestasi, namun Penggugat mencampuradukkan dalil wanprestasi dengan tuntutan perbuatan melawan hukum.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak terang dan jelas (obscuur libel) sehingga gugatan tidak dapat diterima.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah meminjamkan uang ke teman tapi mereka tidak mau bayar, kenapa gugatan saya ditolak hakim karena dianggap kabur?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19548, + "candidates": [ + "Pasal 1154 KUHPerdata", + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata", + "Pasal 1353 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1666 KUHPerdata", + "Pasal 1683 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1871 KUHPerdata", + "Pasal 1875 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1154 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1154: Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal." + }, + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1353 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1353: Perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1666: Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orang-orang yang masih hidup." + }, + { + "pasal": "Pasal 1683 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1683: Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1871 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1871: Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1875 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1875: Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1154 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur larangan bagi kreditur untuk mengambil alih barang gadai secara sepihak (pactum commissorium). Fakta sengketa adalah pinjaman uang biasa tanpa jaminan gadai, sehingga tidak ada hubungan substantif dengan materi gugatan atau alasan penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk membedakan jenis perikatan (berdasarkan persetujuan/wanprestasi vs undang-undang/perbuatan melawan hukum). Majelis Hakim menggunakan prinsip ini untuk menyimpulkan bahwa substansi gugatan seharusnya wanprestasi (berdasarkan persetujuan pinjam meminjam), bukan perbuatan melawan hukum, sehingga pengaduan yang mencampuradukkan keduanya dianggap kabur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat debitur dinyatakan lalai. Meskipun berkaitan dengan wanprestasi, putusan tidak menolak gugatan karena masalah kelalaian, melainkan karena cacat formil gugatan (kabur/mencampuradukkan dasar hukum). Pasal ini tidak menjadi alasan substantif dalam pertimbangan hakim mengenai 'kekaburan' gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga setelah debitur lalai. Putusan menolak gugatan sebelum masuk ke pembahasan akibat hukum atau ganti rugi karena gugatan dianggap tidak jelas (obscuur libel). Tidak ada hubungan substantif dengan alasan penolakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikatnya perjanjian. Meskipun berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam, putusan tidak menolak gugatan karena ketidakpatuhan pada itikad baik atau penarikan kembali perjanjian, melainkan karena ketidakjelasan dasar hukum yang diajukan (mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini memperluas lingkup perjanjian berdasarkan keadilan dan kebiasaan. Tidak relevan dengan alasan penolakan gugatan karena dianggap kabur (obscuur libel) akibat kontradiksi dalil antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1353 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur sumber perikatan dari undang-undang akibat perbuatan. Meskipun menyebutkan perbuatan melanggar hukum, putusan menolak gugatan karena Penggugat salah kaprah dalam memilih dasar hukum (mengadukan perbuatan melawan hukum padahal faktanya wanprestasi). Pasal ini tidak menjadi kerangka analisis utama untuk menilai 'kekaburan', melainkan Pasal 1233 yang membedakan sumber perikatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Majelis Hakim secara eksplisit menyebutkan bahwa Penggugat telah 'mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi'. Pengajuan dasar hukum ini (Pasal 1365) dalam konteks fakta pinjaman yang seharusnya wanprestasi adalah inti dari alasan hakim menyatakan gugatan kabur (obscuur libel)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penghibahan (donasi). Sengketa adalah pinjaman uang, bukan hibah. Tidak relevan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1683 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penerimaan hibah. Tidak relevan dengan sengketa pinjaman uang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur beban pembuktian. Meskipun disebutkan dalam putusan, hal ini bersifat prosedural umum untuk menyatakan Penggugat wajib membuktikan dalilnya. Alasan penolakan gugatan adalah 'kabur' (formil/substantif dalil), bukan karena gagal membuktikan (materiil). Pasal pembuktian bukan jawaban substantif atas pertanyaan 'kenapa dianggap kabur'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1871 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan bukti akta otentik. Tidak relevan dengan alasan penolakan gugatan karena kekaburan dalil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1875 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan bukti tulisan di bawah tangan. Tidak relevan dengan alasan penolakan gugatan karena kekaburan dalil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan hukum tetap (res judicata). Meskipun eksepsi Nebis in Idem (berkaitan dengan res judicata) dikemukakan, Majelis Hakim menolaknya karena perkara sebelumnya hanya menolak karena cacat formil, bukan memutus pokok perkara. Namun, alasan utama penolakan gugatan saat ini adalah 'kabur' (obscuur libel), bukan masalah res judicata. Pasal ini tidak menjadi dasar alasan penolakan utama." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 50321, + "completion_tokens": 2108 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_999_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_999_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..94d658d78be120d47e5d1cefa7a5d9e49e238000 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_999_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,208 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_999_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 33, + "timings": { + "parse": 0.054, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 123.56, + "query": 15.661, + "relevance": 128.526, + "total": 267.8 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 100318, + "marked_chars": 100606 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI.\n- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\nHalaman 31 Putusan Nomor : \n999/Pdt.G/2022/PN.JKT.BRT\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 31\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\nhingga saat ini sebesar Rp.2.580.000.00,- (dua juta lima ratus delapan\npuluh ribu rupiah).-\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis,tanggal 5 Oktober 2023,\noleh kami, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. , sebagai Hakim Ketua, Yulisar,\nSH,MH dan A.Asgari Mandala Dewa, SH, masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober\n2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan\ndihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kesumawati, S.H.,M.H., Panitera\nPengganti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat d" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 100606, + "frame": "Penggugat (ahli waris Sutjahjono) menggugat Tergugat (Yohanes Efendy) serta Turut Tergugat I, II, dan III terkait sengketa pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang semula atas nama Sutjahjono. Sengketa bermula dari dugaan bahwa hubungan para pihak adalah hutang-piutang dengan jaminan pengikatan jual beli, namun Tergugat secara sepihak melakukan balik nama melalui Akta Jual Beli. Penggugat meminta pernyataan bahwa jual beli tersebut cacat hukum, pengembalian balik nama sertifikat, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateril.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Bersama pada 31 Oktober 2014 yang menyatakan pengikatan formalitas sebagai jaminan penitipan uang sebesar Rp 2.000.000.000 dengan jangka waktu satu tahun.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada tanggal yang sama, para pihak menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 218 di hadapan Notaris Tan Susy yang memuat klausul kuasa mutlak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat bukti tanda terima uang dari Tergugat kepada Penggugat pada 31 Oktober 2014 yang menyatakan kegunaan uang untuk pembayaran pembelian tanah dan rumah.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat hanya melakukan satu kali pembayaran cicilan sebesar Rp 60.000.000 pada 15 Desember 2015.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa pada 21 Oktober 2019 di mana Tergugat sebagai penyewakan dan Penggugat sebagai yang menyewa.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Akta Jual Beli Nomor 214/2019 yang dibuat oleh Turut Tergugat I pada 31 Desember 2019 yang mengalihkan hak sertifikat atas nama Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum para pihak adalah hutang-piutang dan jual beli bersifat pura-pura sebagai kamuflase untuk jaminan hutang.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara terang dan tunai serta sah berdasarkan kesepakatan para pihak.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena penerbitan Akta Jual Beli didasarkan pada hukum dan kesepakatan awal terkait pelunasan hutang.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris dari Sutjahjono, menggugat Tergugat dan pihak terkait dengan dalil bahwa hubungan hukum mereka adalah hutang-piutang dengan jaminan pengikatan jual beli, bukan jual beli sungguhan. Penggugat mengklaim bahwa Tergugat secara diam-diam dan tanpa persetujuan melakukan balik nama sertifikat hak milik melalui Akta Jual Beli Nomor 214/2019, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, jual beli semu, dan penyalahgunaan keadaan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan akta tersebut cacat hukum, mengembalikan kepemilikan sertifikat, dan membayar ganti rugi. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena menganggap penerbitan Akta Jual Beli tersebut sah dan didasarkan pada kesepakatan awal serta ketidakmampuan Penggugat melunasi kewajibannya, sehingga unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris dari Sutjahjono, menggugat Tergugat dan pihak terkait dengan dalil bahwa hubungan hukum mereka adalah hutang-piutang dengan jaminan pengikatan jual beli, bukan jual beli sungguhan. Penggugat mengklaim bahwa Tergugat secara diam-diam dan tanpa persetujuan melakukan balik nama sertifikat hak milik melalui Akta Jual Beli Nomor 214/2019, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, jual beli semu, dan penyalahgunaan keadaan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan akta tersebut cacat hukum, mengembalikan kepemilikan sertifikat, dan membayar ganti rugi. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena menganggap penerbitan Akta Jual Beli tersebut sah dan didasarkan pada kesepakatan awal serta ketidakmampuan Penggugat melunasi kewajibannya, sehingga unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Bersama pada 31 Oktober 2014 yang menyatakan pengikatan formalitas sebagai jaminan penitipan uang sebesar Rp 2.000.000.000 dengan jangka waktu satu tahun.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada tanggal yang sama, para pihak menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 218 di hadapan Notaris Tan Susy yang memuat klausul kuasa mutlak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat bukti tanda terima uang dari Tergugat kepada Penggugat pada 31 Oktober 2014 yang menyatakan kegunaan uang untuk pembayaran pembelian tanah dan rumah.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat hanya melakukan satu kali pembayaran cicilan sebesar Rp 60.000.000 pada 15 Desember 2015.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa pada 21 Oktober 2019 di mana Tergugat sebagai penyewakan dan Penggugat sebagai yang menyewa.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Akta Jual Beli Nomor 214/2019 yang dibuat oleh Turut Tergugat I pada 31 Desember 2019 yang mengalihkan hak sertifikat atas nama Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum para pihak adalah hutang-piutang dan jual beli bersifat pura-pura sebagai kamuflase untuk jaminan hutang.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara terang dan tunai serta sah berdasarkan kesepakatan para pihak.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena penerbitan Akta Jual Beli didasarkan pada hukum dan kesepakatan awal terkait pelunasan hutang.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang jaminan dan sewa rumah ke orang itu, tapi dia diam-diam balik nama sertifikat tanah atas nama sendiri tanpa izin saya, apakah ini sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19825, + "candidates": [ + "Pasal 1254 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1324 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1254: Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1324 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1324: Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat batalnya persetujuan yang bertentangan dengan kesusilaan atau undang-undang. Meskipun Tergugat menyangkal adanya 'causa yang tidak halal', isu utama dalam sengketa adalah apakah akad jual beli sah berdasarkan syarat-syarat umum perjanjian (Pasal 1320) atau merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365). Pasal 1254 tidak secara langsung menjadi kerangka analisis utama untuk menilai 'keabsahan balik nama' dalam konteks sengketa ini dibandingkan Pasal 1320 atau 1365, dan tidak secara spesifik mengatur akibat dari 'penipuan kesepakatan' yang menjadi dalil penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, dan sebab yang tidak terlarang). Dalam putusan, Tergugat secara eksplisit berdalil bahwa jual beli sah karena tidak melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Majelis Hakim juga menggunakan kerangka ini untuk menilai apakah akad jual beli tersebut sah secara hukum, sehingga pasal ini memiliki hubungan substantif langsung dengan pertanyaan keabsahan balik nama sertifikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1324 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang paksaan sebagai pembatal syarat kesepakatan. Dalam pertimbangan hukum, Tergugat membantah adanya paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1324 KUH Perdata sebagai bagian dari argumen bahwa jual beli dilakukan secara terang-terangan dan sah. Meskipun gugatan utama adalah perbuatan melawan hukum, pembelaan mengenai keabsahan kesepakatan (yang mencakup unsur paksaan/penipuan) menjadikan pasal ini relevan sebagai unsur yang diuji dalam sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang). Meskipun prinsip ini mendasari kekuatan perjanjian, putusan ini lebih fokus pada apakah perjanjian tersebut sah (Pasal 1320) atau merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365). Pasal 1338 tidak secara spesifik menjawab isu 'keabsahan balik nama diam-diam' atau 'penipuan' yang menjadi inti pertanyaan, melainkan hanya akibat hukum dari perjanjian yang sudah sah. Dalam konteks ini, relevansinya lebih lemah dibandingkan Pasal 1320 dan 1365 yang secara langsung menguji validitas dan perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pertanyaan awam menanyakan apakah tindakan 'diam-diam balik nama' itu sah, yang dalam sengketa ini ditanggapi dengan gugatan PMH. Majelis Hakim secara eksplisit menguji apakah tindakan Tergugat memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat). Oleh karena itu, pasal ini sangat relevan sebagai kerangka hukum untuk menjawab keabsahan tindakan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi akta otentik. Ini adalah pasal yang mengatur cara pembuktian atau sifat alat bukti, bukan substansi hukum mengenai keabsahan perjanjian jual beli atau perbuatan melawan hukum. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan sebagai tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1324 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35027, + "completion_tokens": 1917 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_99_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_99_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7ae1e292b2d412a63b381d7b8caa2f03519ff2c2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_99_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,184 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_99_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 135.042, + "query": 3.182, + "relevance": 73.057, + "total": 211.322 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 75014, + "marked_chars": 75230 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet\nOntvankelijke Verklaard); \n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh kami\nPraditia Danindra,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin,S.H.,M.H. dan\nJulius Panjaitan,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan\ntersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim \nAnggota tersebut, dibantu oleh Daniel Aryanto Simarmata,S.E.,S.H., sebagai\nPanitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri\nKuasa Tergugat.\n \n Hakim Anggota: Hakim Ketua,\n \n Kamaludin,S.H.,M.H. Praditia Danindra,S.H.,M.H.\nJulius Panjaitan,S.H.,M.H.\nHalaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 75230, + "frame": "Penggugat EFFENDY menggugat TERGUGAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROPINSI DKI JAKARTA atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam pencatatan perkawinan dan akta kelahiran yang mengakui FHENNY sebagai anak sah dari JONIKO dan NG LIE YIN. Penggugat meminta pernyataan sah atas perbuatan melawan hukum, pembatalan kalimat pengakuan anak dalam akta perkawinan, serta pembatalan catatan pinggir pada akta kelahiran. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak dengan tidak menjadikan FHENNY sebagai tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat EFFENDY adalah saudara kandung dari JONIKO yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "JONIKO dan NG LIE YIN menikah secara tercatat pada tanggal 21 Oktober 1998 di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/I/PPA/1998 memuat kalimat bahwa dalam pencatatan perkawinan telah diakui dan disahkan satu orang anak yakni FHENNY.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 609/JS/1991 atas nama FHENNY yang menyatakan anak tersebut telah diakui dan disahkan sebagai anak sah.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan FHENNY bukan anak kandung dari JONIKO dan NG LIE YIN serta tidak memiliki hubungan darah dengan keduanya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan TERGUGAT melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menerbitkan akta tersebut sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateril.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui bahwa dokumen Register Akta Perkawinan Nomor 10/I/PPA/1998 dan Register Akta Kelahiran Nomor 609/JS/1991 adalah benar tercatat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa FHENNY adalah orang yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena telah berumur lebih dari 18 tahun.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena FHENNY seharusnya dijadikan sebagai Tergugat.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat EFFENDY mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROPINSI DKI JAKARTA dengan dalil bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/I/PPA/1998 dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 609/JS/1991 atas nama FHENNY. Penggugat mendalilkan bahwa kalimat pengakuan dan pengesahan anak dalam akta perkawinan serta catatan pinggir tersebut keliru karena FHENNY diduga bukan anak kandung dari JONIKO dan NG LIE YIN yang telah meninggal dunia, sehingga tidak memiliki hubungan darah dengan keduanya. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan tersebut melawan hukum, batal demi hukum, serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena menetapkan bahwa FHENNY sebagai pihak yang berkepentingan telah berumur dewasa dan cakap hukum, sehingga seharusnya diajukan sebagai tergugat. Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat EFFENDY mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROPINSI DKI JAKARTA dengan dalil bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/I/PPA/1998 dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 609/JS/1991 atas nama FHENNY. Penggugat mendalilkan bahwa kalimat pengakuan dan pengesahan anak dalam akta perkawinan serta catatan pinggir tersebut keliru karena FHENNY diduga bukan anak kandung dari JONIKO dan NG LIE YIN yang telah meninggal dunia, sehingga tidak memiliki hubungan darah dengan keduanya. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan tersebut melawan hukum, batal demi hukum, serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena menetapkan bahwa FHENNY sebagai pihak yang berkepentingan telah berumur dewasa dan cakap hukum, sehingga seharusnya diajukan sebagai tergugat. Dengan demikian, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat EFFENDY adalah saudara kandung dari JONIKO yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "JONIKO dan NG LIE YIN menikah secara tercatat pada tanggal 21 Oktober 1998 di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Perkawinan Nomor 10/I/PPA/1998 memuat kalimat bahwa dalam pencatatan perkawinan telah diakui dan disahkan satu orang anak yakni FHENNY.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 609/JS/1991 atas nama FHENNY yang menyatakan anak tersebut telah diakui dan disahkan sebagai anak sah.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan FHENNY bukan anak kandung dari JONIKO dan NG LIE YIN serta tidak memiliki hubungan darah dengan keduanya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan TERGUGAT melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menerbitkan akta tersebut sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateril.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui bahwa dokumen Register Akta Perkawinan Nomor 10/I/PPA/1998 dan Register Akta Kelahiran Nomor 609/JS/1991 adalah benar tercatat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa FHENNY adalah orang yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena telah berumur lebih dari 18 tahun.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena FHENNY seharusnya dijadikan sebagai Tergugat.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya kakak kandung dari suami saya yang sudah meninggal, tapi kenapa catatan sipil mencatat anak tirinya sebagai anak sah padahal dia bukan anak kandung?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18732, + "candidates": [ + "Pasal 283 KUHPerdata", + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 283 KUHPerdata", + "text": "Pasal 283: Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 283 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur larangan pengakuan anak yang lahir dari perzinaan atau incest. Fakta dalam pertanyaan dan putusan berkaitan dengan anak luar kawin yang diakui/disahkan melalui pencatatan perkawinan orang tua (pengesahan), bukan kasus pengakuan anak hasil perzinaan yang dilarang. Selain itu, inti sengketa lebih pada prosedur pencatatan sipil dan status kewarganegaraan/keluarga yang diatur di luar KUHPerdata murni." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Meskipun pasal ini dikutip dalam pertimbangan hakim untuk mendefinisikan kedewasaan, putusan menyatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi penduduk Indonesia karena telah digantikan oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Inti pertanyaan awam adalah tentang status pengesahan anak (anak sah vs anak luar kawin) dalam catatan sipil, yang merupakan ranah hukum perkawinan dan administrasi kependudukan, bukan kapasitas hukum perdata umum. Pasal ini hanya menjadi dasar analisis prosedural (siapa yang harus menjadi pihak) yang akhirnya ditolak, bukan jawaban substantif atas masalah status anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak waris. Pertanyaan awam berfokus pada kesalahan pencatatan status anak (administratif/hukum keluarga), bukan sengketa pembagian harta warisan. Meskipun status anak mempengaruhi warisan, inti masalah yang diajukan adalah validitas catatan sipil, bukan klaim hak waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun Penggugat mendalilkan kesalahan Tergugat sebagai PMH, putusan menolak gugatan karena kurang pihak (FHENNY tidak dijadikan ter Gugat) sehingga tidak memeriksa substansi PMH. Lebih penting lagi, inti pertanyaan awam adalah tentang status hukum anak dalam catatan sipil (hukum perkawinan/adm. kependudukan), bukan klaim ganti rugi kerugian materiil. Kutipan pasal ini bersifat insidental dalam dalil gugatan yang tidak sampai diperiksa substansinya." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 29188, + "completion_tokens": 1597 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_9_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_9_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6c01593e6e9dc4315cdf0844238fa485b52d607d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_9_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_9_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.064, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 102.166, + "query": 3.914, + "relevance": 13.714, + "total": 119.859 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50339, + "marked_chars": 50474 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50474, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengurusan harta warisan dan kuasa atas anak di bawah umur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon meminta penetapan sebagai wali bagi ketiga anaknya yang masih di bawah umur serta izin untuk mengurus administrasi perbankan, notaris, dan pertanahan atas harta bersama dengan almarhum suaminya. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Reza Yunaico Harsoyo pada tanggal 30 Januari 2009 dan perkawinan tersebut dicatatkan pada tanggal 2 Februari 2009.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak laki-laki yang masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami tidak meninggalkan wasiat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami meninggalkan harta benda berupa tanah dan bangunan seluas + 122 m² dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3713 atas namanya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengurus balik nama, mengagunkan, mengalihkan, atau menjual harta bersama tersebut untuk keperluan administrasi bank, notaris, dan BPN demi kepentingan anak-anaknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum tersebut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dan diberi izin mengurus harta bersama dikabulkan oleh hakim.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan penetapan pengurusan harta warisan dan kuasa atas anak di bawah umur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon menyatakan bahwa almarhum suaminya meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, meninggalkan tiga anak yang masih di bawah umur, serta harta bersama berupa tanah dan bangunan. Pemohon meminta penetapan sebagai wali bagi ketiga anaknya serta izin untuk mengurus administrasi perbankan, notaris, dan pertanahan atas harta tersebut demi kepentingan anak-anak. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali serta memberikan izin untuk mengurus administrasi terkait harta bersama tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan penetapan pengurusan harta warisan dan kuasa atas anak di bawah umur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon menyatakan bahwa almarhum suaminya meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, meninggalkan tiga anak yang masih di bawah umur, serta harta bersama berupa tanah dan bangunan. Pemohon meminta penetapan sebagai wali bagi ketiga anaknya serta izin untuk mengurus administrasi perbankan, notaris, dan pertanahan atas harta tersebut demi kepentingan anak-anak. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali serta memberikan izin untuk mengurus administrasi terkait harta bersama tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Reza Yunaico Harsoyo pada tanggal 30 Januari 2009 dan perkawinan tersebut dicatatkan pada tanggal 2 Februari 2009.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak laki-laki yang masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami tidak meninggalkan wasiat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami meninggalkan harta benda berupa tanah dan bangunan seluas + 122 m² dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3713 atas namanya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengurus balik nama, mengagunkan, mengalihkan, atau menjual harta bersama tersebut untuk keperluan administrasi bank, notaris, dan BPN demi kepentingan anak-anaknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum tersebut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dan diberi izin mengurus harta bersama dikabulkan oleh hakim.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal tanpa wasiat, bagaimana saya mengurus tanah dan bangunan warisan untuk anak-anak kecil saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23950, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen). Hal ini tidak berkaitan dengan substansi pertanyaan mengenai pengurusan harta warisan untuk anak di bawah umur setelah kematian suami tanpa wasiat. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum pembuktian surat (kekuatan pembuktian), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab masalah pengurusan warisan anak." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23088, + "completion_tokens": 864 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_100_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_100_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d9607eb9634a53ca4cb1a52a4c186720a21e9283 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_100_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_100_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.06, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.78, + "query": 2.315, + "relevance": 74.676, + "total": 167.831 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 88344, + "marked_chars": 88605 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II; \n2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini; \n3. Menghukum \nPenggugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur, pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025, oleh kami \nSri Hartati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., \ndan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. \nPutusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 29\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim \nhari Kamis, tanggal 25 September 2025, dengan dihadiri oleh Dwi Widiyarti, S.H., \nsebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem \ninformasi pengadilan pada hari itu juga" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 88605, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I (KSPPS Tamzis Bina Utama) dan Tergugat II (KPKNL Jakarta V) terkait sengketa akad pembiayaan yang melibatkan aset jaminan milik Penggugat, dengan permintaan pembebasan dari kewajiban akad tersebut, pembatalan beban hak tanggungan, dan ganti rugi. Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan sengketa ekonomi syariah. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait akad pembiayaan yang mengaitkan Penggugat dengan debitur lain atas aset jaminan milik Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membantah eksepsi kompetensi absolut dengan menyatakan Tergugat I adalah koperasi non-bank dan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I belum mengikat diri dalam perikatan syariah.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa akad mudharabah merupakan bagian dari ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait akad pembiayaan yang melibatkan aset jaminan milik Penggugat, serta meminta pembebasan dari kewajiban akad, pembatalan hak tanggungan, dan ganti rugi. Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena sengketa tersebut berkaitan dengan ekonomi syariah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Penggugat membantah eksepsi tersebut dengan alasan bahwa Tergugat I adalah koperasi dan hubungan hukum yang terjadi belum merupakan perikatan syariah. Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut terlebih dahulu dan menetapkan bahwa akad mudharabah termasuk dalam sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait akad pembiayaan yang melibatkan aset jaminan milik Penggugat, serta meminta pembebasan dari kewajiban akad, pembatalan hak tanggungan, dan ganti rugi. Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena sengketa tersebut berkaitan dengan ekonomi syariah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Penggugat membantah eksepsi tersebut dengan alasan bahwa Tergugat I adalah koperasi dan hubungan hukum yang terjadi belum merupakan perikatan syariah. Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut terlebih dahulu dan menetapkan bahwa akad mudharabah termasuk dalam sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait akad pembiayaan yang mengaitkan Penggugat dengan debitur lain atas aset jaminan milik Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membantah eksepsi kompetensi absolut dengan menyatakan Tergugat I adalah koperasi non-bank dan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I belum mengikat diri dalam perikatan syariah.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa akad mudharabah merupakan bagian dari ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya digugat karena aset jaminan saya dipakai untuk akad pembiayaan syariah, tapi pengadilan negeri bilang tidak berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah ini, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15546, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (perikatan). Meskipun gugatan Penggugat berkaitan dengan akad pembiayaan (perjanjian), pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan ini sepenuhnya berfokus pada sengketa kewenangan mengadili (kompetensi absolut) antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan undang-undang khusus (UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU Perbankan Syariah). Pasal 1320 tidak menjadi dasar atau isu hukum yang diperiksa untuk menjawab pertanyaan mengenai kewenangan pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pacta sunt servanda (kekuatan mengikat perjanjian). Sama seperti Pasal 1320, isu substantif dalam putusan ini adalah kewenangan forum (kompetensi absolut), bukan validitas atau pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Putusan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang, sehingga analisis mengenai kekuatan mengikat perjanjian tidak dilakukan dalam pertimbangan hukum ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun dalam 'Menimbang' disebutkan bahwa Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dan fraud, Majelis Hakim tidak memeriksa dalil tersebut karena eksepsi kewenangan mengadili dikabulkan. Putusan berakhir pada penentuan kewenangan pengadilan, bukan pada penilaian unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan untuk menjawab pertanyaan spesifik mengenai kewenangan pengadilan yang menjadi inti sengketa dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas perbuatan orang lain atau barang di bawah pengawasan. Pasal ini tidak dikutip atau dibahas dalam pertimbangan hukum mengenai kewenangan mengadili. Fakta dan isu hukum dalam pertanyaan serta putusan berpusat pada kompetensi absolut pengadilan, bukan pada pertanggungjawaban perdata atas kerugian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 30928, + "completion_tokens": 1235 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_103_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_103_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c652c040871c10892d3ffb312fec3594d12fd50a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_103_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_103_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.046, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.075, + "query": 9.396, + "relevance": 38.422, + "total": 137.939 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 60025, + "marked_chars": 60205 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. \n2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp7.700.000,00 \n(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis tanggal 11 September 2025, \noleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Popi \nJuliyani, S.H., M.H. dan Irwan Hamid, S.H., M.H. masing-masing sebagai \nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 103/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim tanggal 24 \nJuni 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 \ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan \ndihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anita Sihombing, S.H., M.H., \nPanitera Pengganti dan dikirm dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu \njuga. \nHakim Anggota, \nHakim Ketua, \n \n Ttd. Ttd. \nPopi Juliyani, S.H., M.H. Christina Endarwati, S.H., M.H. \n \n Ttd. \nIrwan Hamid, S.H., M.H. \n \nPanitera Pengganti, \n \nTtd. \n Anita Sihombing, S.H.., M.H. \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 60205, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN] dan Tergugat II [NAMA_ORANG] serta beberapa Turut Tergugat terkait ketidakpatuhan terhadap Kesepakatan Perdamaian yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Gugatan ini menuntut pelaksanaan balik nama sertifikat rumah, pembayaran denda keterlambatan, dan kompensasi kelebihan pembayaran. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena para pihak telah memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang putusannya bersifat final dan mengikat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli satu unit rumah dari Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas pada tanggal 16 Desember 2021.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan pengaduan sengketa konsumen kepada Turut Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pihak Penggugat dan Tergugat I mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama pada tanggal 23 Februari 2023.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I menerbitkan penetapan yang menetapkan kesepakatan perdamaian tersebut pada tanggal 27 Februari 2023.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap penetapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam kurun waktu yang ditentukan sebelum gugatan diajukan.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena para pihak telah memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang putusannya bersifat final dan mengikat.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN] dan Tergugat II [NAMA_ORANG] serta Turut Tergugat terkait ketidakpatuhan terhadap Kesepakatan Perdamaian yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta. Penggugat menuntut agar Tergugat melaksanakan balik nama sertifikat rumah, membayar denda keterlambatan pembangunan, dan membayar kompensasi kelebihan pembayaran yang disepakati. Namun, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena para pihak telah memilih forum mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan tidak ada keberatan yang diajukan terhadap penetapan perdamaian yang telah menjadi final dan mengikat sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN] dan Tergugat II [NAMA_ORANG] serta Turut Tergugat terkait ketidakpatuhan terhadap Kesepakatan Perdamaian yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta. Penggugat menuntut agar Tergugat melaksanakan balik nama sertifikat rumah, membayar denda keterlambatan pembangunan, dan membayar kompensasi kelebihan pembayaran yang disepakati. Namun, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena para pihak telah memilih forum mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan tidak ada keberatan yang diajukan terhadap penetapan perdamaian yang telah menjadi final dan mengikat sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli satu unit rumah dari Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas pada tanggal 16 Desember 2021.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan pengaduan sengketa konsumen kepada Turut Tergugat I pada tanggal 25 Januari 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pihak Penggugat dan Tergugat I mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama pada tanggal 23 Februari 2023.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I menerbitkan penetapan yang menetapkan kesepakatan perdamaian tersebut pada tanggal 27 Februari 2023.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap penetapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam kurun waktu yang ditentukan sebelum gugatan diajukan.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena para pihak telah memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang putusannya bersifat final dan mengikat.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah ikut mediasi dan sepakat dengan developer soal rumah yang saya beli, tapi sekarang mereka tidak mau jalani kesepakatan itu, apa bisa saya gugat lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5162, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai) dalam perikatan perdata umum. Namun, dalam pertimbangan hukum ini, gugatan ditolak karena alasan formalitas yurisdiksi (ketidakberwenangan pengadilan) berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, bukan karena pemeriksaan substansi apakah Tergugat telah lalai atau tidak. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum atau isu yang diperiksa dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal mengatur prinsip pacta sunt servanda (perjanjian mengikat). Meskipun kesepakatan perdamaian pada prinsipnya mengikat, pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak menggunakan Pasal 1338 sebagai dasar penolakan gugatan. Penolakan gugatan murni didasarkan pada ketentuan khusus UU Perlindungan Konsumen (Pasal 45, 54, 56) yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili jika sengketa telah diselesaikan melalui BPSK dan tidak ada keberatan. Oleh karena itu, Pasal 1338 KUHPerdata tidak menjadi teori hukum atau kerangka analisis substantif yang dipakai hakim dalam kasus ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20613, + "completion_tokens": 1049 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_106_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_106_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a8428ab6a63b976267a0da0a3583e97f5737f55a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_106_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,205 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_106_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 106, + "timings": { + "parse": 0.172, + "classify": 0.0, + "condense": 958.647, + "read": 63.002, + "query": 11.41, + "relevance": 120.386, + "total": 1153.617 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 308871, + "marked_chars": 309823 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \nDalam Eksepsi; \n \n- \nMenyatakan Eksepsi dari Turut Tergugat I tidak diterima; \nDalam Pokok Perkara: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum \n(onrechtmatige daad); \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 104\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 105 dari 106 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim \n \n3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp \nRp14.380.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh ribu \nRupiah) kepada Penggugat; \n4. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam \nperkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.905.500,00 (dua juta \nsembilan ratus lima ribu lima ratus Rupiah); \n5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jum’at, tanggal 13 Februari \n2026, oleh kami" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134990, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 106/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat SUWANDI melawan Tergugat I BAPAK HARRY KEVIN, Tergugat II PPAT H. BAMBANG SUPRIANTO, Turut Tergugat I BAPAK IRFA ASRUL HANAFI, Turut Tergugat II NOTARIS SATRI YANI, dan Turut Tergugat III KEPALA KANTOR BPN Kota Administrasi Jakarta Timur. [HAL 3-5] Penggugat dalil bahwa Tergugat I berminat membeli aset tanah dan bangunan milik Penggugat (SHM No. 03109/Pondok Kopi, luas 2.822 m2, Jakarta Timur) senilai Rp19.000.000.000,- sebagai jaminan kredit BRI senilai Rp50.000.000.000,-. Pada 14 April 2023, para pihak menandatangani PPJB No. 38 di hadapan Notaris Satri Yani (Turut Tergugat II) dengan klausul pembayaran lunas dan tunai pada tanggal yang sama, serta Penggugat menandatangani Akta Kuasa Menjual No. 71 pada 31 Agustus 2023 yang memberikan kuasa mutlak kepada Tergugat I untuk menjual aset tersebut. [HAL 6-11] Penggugat menyatakan tidak pernah menerima pembayaran dari Tergugat I. Pada 14 Desember 2023, Tergugat I dan Turut Tergugat I menandatangani Akta Jual Beli (AJB) No. 30/2023 di hadapan PPAT H. Bambang Supriyanto (Tergugat II) tanpa kehadiran atau sepengetahuan Penggugat, dengan harga jual Rp8.200.000.000,- yang jauh di bawah NJOP (Rp16.611.186.000,-). Penggugat mendalilkan AJB tersebut tidak sah karena didasarkan pada kuasa mutlak yang dilarang, objek masih terikat PPJB, dan prosedur pembuatan akta tidak sesuai UU PPAT (tidak dihadiri/notaris tidak menandatangani saat itu). [HAL 12-17] Penggugat juga menemukan dokumen PBB palsu dengan NJOP Rp8.190.338.000,- yang digunakan untuk mengurangi beban pajak BPHTB. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan AJB dan sertifikat atas nama Turut Tergugat I, serta ganti rugi materiil Rp19.000.000.000,- dan imateriil Rp23.330.000.000,-. [HAL 18-23] Tergugat II (PPAT) membantah dalil gugatan dengan menyatakan AJB No. 30/2023 sah karena dibuat berdasarkan pemeriksaan cermat terhadap dokumen pendukung (PPJB No. 38 dan Kuasa Menjual No. 71) yang lengkap dan ditandatangani para pihak, serta berargumen bahwa larangan kuasa mutlak dalam Instruksi Mendagri No. 14/1982 tidak berlaku bagi Notaris/PPAT. Tergugat II menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena akta dibuat berdasarkan keterangan para pihak yang hadir. [HAL 24-33] Turut Tergugat I (Irfa Asrul Hanafi) mengajukan eksepsi obscuur libel, menyatakan gugatan Penggugat kabur karena menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat disatukan, serta tidak konsisten dalam mendudukkan pihak. Turut Tergugat I dalil bahwa ia adalah pembeli beritikad baik yang melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat I. [HAL 34-48] Turut Tergugat I menguraikan kronologi pembelian aset tersebut: pada September 2023, melalui perantara Sry Maulida Pane, Turut Tergugat I melakukan survey dan negosiasi dengan Tergugat I (yang diwakili/dihubungkan melalui Nadia Mandasari dan Hendi Sipran). Pada 27 September 2023, dilakukan penandatanganan kesepakatan jual beli di Hotel Grandika dengan saksi-saksi, di mana Tergugat I menerima pembayaran berupa emas logam mulia (30 keping @100g) dan janji pembayaran tunai bertahap dengan total harga transaksi Rp12.500.000.000,- (meskipun dalam AJB tertulis Rp8.200.000.000,-). Turut Tergugat I menyatakan telah melunasi pembayaran kepada Tergugat I pada Oktober 2023 dan berniat memproses balik nama setelah rencana pembelian oleh Nadia Mandasari melalui kredit bank CTBC gagal. Turut Tergugat I juga menyatakan telah memverifikasi penjualan tersebut dengan Penggugat melalui telepon dan WhatsApp yang mengonfirmasi Penggugat mengetahui penjualan tersebut." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134955, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 106/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat SUWANDI melawan Tergugat I BAPAK HARRY KEVIN, Tergugat II PPAT H. BAMBANG SUPRIANTO, Turut Tergugat I BAPAK IRFA ASRUL HANAFI, Turut Tergugat II NOTARIS SATRI YANI, dan Turut Tergugat III KEPALA KANTOR BPN Kota Administrasi Jakarta Timur. [HAL 3-5] Penggugat dalil bahwa Tergugat I berminat membeli aset tanah dan bangunan milik Penggugat (SHM No. 03109/Pondok Kopi, luas 2.822 m2, Jakarta Timur) senilai Rp19.000.000.000,- sebagai jaminan kredit BRI senilai Rp50.000.000.000,-. Pada 14 April 2023, para pihak menandatangani PPJB No. 38 di hadapan Notaris Satri Yani (Turut Tergugat II) dengan klausul pembayaran lunas dan tunai pada tanggal yang sama, serta Penggugat menandatangani Akta Kuasa Menjual No. 71 pada 31 Agustus 2023 yang memberikan kuasa mutlak kepada Tergugat I untuk menjual aset tersebut. [HAL 6-11] Penggugat menyatakan tidak pernah menerima pembayaran dari Tergugat I. Pada 14 Desember 2023, Tergugat I dan Turut Tergugat I menandatangani Akta Jual Beli (AJB) No. 30/2023 di hadapan PPAT H. Bambang Supriyanto (Tergugat II) tanpa kehadiran atau sepengetahuan Penggugat, dengan harga jual Rp8.200.000.000,- yang jauh di bawah NJOP (Rp16.611.186.000,-). Penggugat mendalilkan AJB tersebut tidak sah karena didasarkan pada kuasa mutlak yang dilarang, objek masih terikat PPJB, dan prosedur pembuatan akta tidak sesuai UU PPAT (tidak dihadiri/notaris tidak menandatangani saat itu). [HAL 12-17] Penggugat juga menemukan dokumen PBB palsu dengan NJOP Rp8.190.338.000,- yang digunakan untuk mengurangi beban pajak BPHTB. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan AJB dan sertifikat atas nama Turut Tergugat I, serta ganti rugi materiil Rp19.000.000.000,- dan imateriil Rp23.330.000.000,-. [HAL 18-23] Tergugat II (PPAT) membantah dalil gugatan dengan menyatakan AJB No. 30/2023 sah karena dibuat berdasarkan pemeriksaan cermat terhadap dokumen pendukung (PPJB No. 38 dan Kuasa Menjual No. 71) yang lengkap dan ditandatangani para pihak, serta berargumen bahwa larangan kuasa mutlak dalam Instruksi Mendagri No. 14/1982 tidak berlaku bagi Notaris/PPAT. Tergugat II menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena akta dibuat berdasarkan keterangan para pihak yang hadir. [HAL 24-33] Turut Tergugat I (Irfa Asrul Hanafi) mengajukan eksepsi obscuur libel, menyatakan gugatan Penggugat kabur karena menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat disatukan, serta tidak konsisten dalam mendudukkan pihak. Turut Tergugat I dalil bahwa ia adalah pembeli beritikad baik yang melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat I. [HAL 34-48] Turut Tergugat I menguraikan kronologi pembelian aset tersebut: pada September 2023, melalui perantara Sry Maulida Pane, Turut Tergugat I melakukan survey dan negosiasi dengan Tergugat I (yang diwakili/dihubungkan melalui Nadia Mandasari dan Hendi Sipran). Pada 27 September 2023, dilakukan penandatanganan kesepakatan jual beli di Hotel Grandika dengan saksi-saksi, di mana Tergugat I menerima pembayaran berupa emas logam mulia (30 keping @100g) dan janji pembayaran tunai bertahap dengan total harga transaksi Rp12.500.000.000,- (meskipun dalam AJB tertulis Rp8.200.000.000,-). Turut Tergugat I menyatakan telah melunasi pembayaran kepada Tergugat I pada Oktober 2023 dan berniat memproses balik nama setelah rencana pembelian oleh Nadia Mandasari melalui kredit bank CTBC gagal. Turut Tergugat I juga menyatakan telah memverifikasi penjualan tersebut dengan Penggugat melalui telepon dan WhatsApp yang mengonfirmasi Penggugat mengetahui penjualan tersebut. [HAL 48-54] Turut Tergugat I melanjutkan kronologi: setelah pertemuan di Borobudur, Sry Maulida Pane memberitahukan tagihan pajak BPHTB kepada Tergugat I dan Nadia Mandasari, serta Tergugat I menjanjikan pembayaran kontrakan kost-kosan di lokasi aset. Tergugat I berjanji memberikan uang kontrakan pada September-Oktober 2023 namun tidak dibayarkan. Pada 9 November 2023, pembayaran biaya balik nama sebesar Rp1 Miliar dan PNBP Rp46 Juta disetorkan oleh Turut Tergugat I melalui staff notaris. Pada 27 Desember 2023, sertifikat beralih atas nama Turut Tergugat I. Turut Tergugat I melakukan serah terima fisik aset dengan penjaga lokasi (Ibu Ecih) setelah Tergugat I tidak bisa datang untuk pengosongan. Pada Januari 2024, Penggugat menghubungi Sry Maulida Pane untuk verifikasi balik nama; Penggugat awalnya membenarkan penjualan via telepon/WA, namun keesokan harinya menyangkal dengan klaim sertifikat ada di Bank BRI dan tidak kenal Sry Maulida Pane, yang dianggap Turut Tergugat I sebagai alibi. Penggugat kemudian mendatangi kantor PPAT Bambang untuk konfirmasi, namun pertemuan langsung batal. Turut Tergugat I berargumen gugatan Penggugat tidak berdasar karena berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata perjanjian hanya mengikat para pihak, sehingga Penggugat bukan pihak dalam AJB dan tidak memiliki kapasitas menuntut; pembatalan sertifikat adalah kompetensi PTUN; dan aset sudah menjadi milik Turut Tergugat I sehingga sita jaminan tidak berdasar. [HAL 55-59] Turut Tergugat III (BPN) memberikan jawaban pokok perkara dengan menguraikan riwayat buku tanah SHM No. 03109/Pondok Kopi: semula atas nama Budi Harto, beralih ke Suwandi (Penggugat) melalui AJB No. 07/2018 pada 15 Mei 2018. Terdapat catatan hipotik yang telah dihapus. Sertifikat diperbaharui pada 29 Juli 2022 atas nama Suwandi. Berdasarkan Akta Kuasa Menjual No. 71 tanggal 31 Agustus 2023, Tergugat I (Harry Kevin) diberi kuasa menjual. Terdapat Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2023 dari Suwandi yang menyatakan telah menerima pembayaran Rp8.200.000.000,- dari Turut Tergugat I melalui Tergugat I. Berdasarkan AJB No. 30/2023 tanggal 14 Desember 2023, hak beralih kepada Irfa Asrul Hanafi (Turut Tergugat I). Pada 14 Maret 2025, sertifikat diblokir berdasarkan permohonan kuasa Penggugat karena sedang dalam proses gugatan. [HAL 60-65] Pengadilan mencatat alat bukti surat yang diajukan para pihak: Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-12 (KTP, SHM, PBB, PPJB, Kuasa Menjual, AJB, surat blokir, laporan polisi, somasi, dll); Tergugat II mengajukan bukti T.II-1 s/d T.II-7 (AJB, SHM, Kuasa Menjual, surat keterangan notaris, pengecekan sertifikat, surat setoran biaya, tanda terima); Turut Tergugat I mengajukan bukti TT.I-1 s/d TT.I-6 (SHM atas nama Turut Tergugat I, AJB, pengecekan sertifikat, surat pernyataan Tergugat I, tanda terima emas, bukti transfer tunai dan elektronik dari Turut Tergugat I ke Tergugat I, slip setoran pajak balik nama); Turut Tergugat III mengajukan bukti TT.III-1 s/d TT.III-5 (Buku Tanah, Kuasa Menjual, AJB, surat keterangan notaris, surat pernyataan Suwandi). Semua bukti surat telah dinazegelen dan sah sebagai alat bukti. [HAL 66-70] Penggugat mengajukan saksi SUTIMAN yang menyatakan dirinya agen properti penghubung antara Penggugat dan Tergugat I. Saksi dalil bahwa PPJB No. 38 tanggal 14 April 2023 dibuat dengan harga Rp19 Miliar namun belum ada pembayaran saat itu. Saksi mengetahui adanya saran dari Tergugat I dan Bank BRI Cabang Sudirman untuk membuat Akta Kuasa Menjual No. 71 pada Agustus 2023 dengan alasan untuk balik nama guna pencairan dana kredit BRI. Saksi menyaksikan penyerahan PPJB dan SHM ke Bank BRI Cabang Sudirman atas perintah Penggugat kepada seseorang bernama Dedi yang mengaku pegawai BRI, namun kemudian diketahui Dedi adalah mantan pegawai BRI (settingan Tergugat I). Saksi menyatakan uang Rp19 Miliar tidak pernah diserahkan Tergugat I kepada Penggugat. Penggugat juga mengajukan ahli Dr. Fully Handayani Ridwan yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), serta perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ahli menyatakan PPJB adalah perjanjian pendahuluan yang mengikat sampai AJB, dan kuasa untuk menjual harus khusus, bukan mutlak. [HAL 71-82] Ahli Dr. Fully Handayani Ridwan melanjutkan pendapatnya: kuasa untuk menjual harus jelas peruntukannya (Pasal 1792 KUHPerdata). Jika penerima kuasa melakukan tindakan jual beli kepada pihak ketiga tanpa memberitahu pemberi kuasa, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. PPAT wajib melakukan tindakan kehati-hatian (cek sertifikat, pajak, dokumen penghadap) sebelum membuat AJB. Jika PPAT ceroboh, akta dapat gugur. Kuasa mutlak dilarang karena melanggar asas nemo plus juris dan Instruksi Mendagri No. 14/1982. Notaris wajib mengedukasi para pihak mengenai batasan kuasa. [HAL 83-86] Tergugat II mengajukan saksi ARLENI SAHFITRI PURBA yang menyatakan dirinya saksi saat penandatanganan AJB No. 30/2023 tanggal 14 Desember 2023. Saksi hadir terlambat dan tidak mengetahui isi akta, namun menyaksikan kehadiran Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Sry Maulida Pane. Saksi membenarkan tanda terima fotokopi AJB yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat I pada akhir tahun 2023. Turut Tergugat I mengajukan saksi MARDALI (Ketua RW setempat) yang menyatakan kenal Penggugat dan Turut Tergugat I. Saksi mendengar adanya jual beli lahan antara Penggugat dan Turut Tergugat I. Saksi menyaksikan beralihnya penguasaan fisik aset dari orang suruhan Penggugat (pengelola kos) ke orang suruhan Turut Tergugat I (tukang kebun) setelah terjadi sengketa. [HAL 87-92] Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel dari Turut Tergugat I karena telah menyangkut substansi perkara dan harus diperiksa bersama pokok perkara sesuai Pasal 136 HIR. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan pokok persengketaan: (1) Sah tidaknya PPJB No. 38 dan Akta Kuasa Jual No. 71; (2) Apakah perbuatan Tergugat I membuat AJB No. 30/2023 merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menganggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I menandatangani PPJB No. 38 dan Akta Kuasa Jual No. 71 di hadapan Turut Tergugat II, dan berdasarkan kuasa tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I menandatangani AJB No. 30/2023 di hadapan Tergugat II, serta Turut Tergugat I telah mendaftarkan peralihan hak ke Turut Tergugat III sehingga sertifikat atas nama Turut Tergugat I. Majelis Hakim kemudian menganalisis sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdata (sepakat, cakap, hal tertentu, sebab halal), membedakan syarat subjektif (batal demi permintaan pihak yang dirugikan) dan objektif (batal demi hukum). Bukti P-2, P-3, dan keterangan saksi Sutiman membuktikan tanah semula atas nama Penggugat dan bermaksud dijual kepada Tergugat I." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 42878, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 106/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat SUWANDI melawan Tergugat I BAPAK HARRY KEVIN, Tergugat II PPAT H. BAMBANG SUPRIANTO, Turut Tergugat I BAPAK IRFA ASRUL HANAFI, Turut Tergugat II NOTARIS SATRI YANI, dan Turut Tergugat III KEPALA KANTOR BPN Kota Administrasi Jakarta Timur. [HAL 3-5] Penggugat dalil bahwa Tergugat I berminat membeli aset tanah dan bangunan milik Penggugat (SHM No. 03109/Pondok Kopi, luas 2.822 m2, Jakarta Timur) senilai Rp19.000.000.000,- sebagai jaminan kredit BRI senilai Rp50.000.000.000,-. Pada 14 April 2023, para pihak menandatangani PPJB No. 38 di hadapan Notaris Satri Yani (Turut Tergugat II) dengan klausul pembayaran lunas dan tunai pada tanggal yang sama, serta Penggugat menandatangani Akta Kuasa Menjual No. 71 pada 31 Agustus 2023 yang memberikan kuasa mutlak kepada Tergugat I untuk menjual aset tersebut. [HAL 6-11] Penggugat menyatakan tidak pernah menerima pembayaran dari Tergugat I. Pada 14 Desember 2023, Tergugat I dan Turut Tergugat I menandatangani Akta Jual Beli (AJB) No. 30/2023 di hadapan PPAT H. Bambang Supriyanto (Tergugat II) tanpa kehadiran atau sepengetahuan Penggugat, dengan harga jual Rp8.200.000.000,- yang jauh di bawah NJOP (Rp16.611.186.000,-). Penggugat mendalilkan AJB tersebut tidak sah karena didasarkan pada kuasa mutlak yang dilarang, objek masih terikat PPJB, dan prosedur pembuatan akta tidak sesuai UU PPAT (tidak dihadiri/notaris tidak menandatangani saat itu). [HAL 12-17] Penggugat juga menemukan dokumen PBB palsu dengan NJOP Rp8.190.338.000,- yang digunakan untuk mengurangi beban pajak BPHTB. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan AJB dan sertifikat atas nama Turut Tergugat I, serta ganti rugi materiil Rp19.000.000.000,- dan imateriil Rp23.330.000.000,-. [HAL 18-23] Tergugat II (PPAT) membantah dalil gugatan dengan menyatakan AJB No. 30/2023 sah karena dibuat berdasarkan pemeriksaan cermat terhadap dokumen pendukung (PPJB No. 38 dan Kuasa Menjual No. 71) yang lengkap dan ditandatangani para pihak, serta berargumen bahwa larangan kuasa mutlak dalam Instruksi Mendagri No. 14/1982 tidak berlaku bagi Notaris/PPAT. Tergugat II menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena akta dibuat berdasarkan keterangan para pihak yang hadir. [HAL 24-33] Turut Tergugat I (Irfa Asrul Hanafi) mengajukan eksepsi obscuur libel, menyatakan gugatan Penggugat kabur karena menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat disatukan, serta tidak konsisten dalam mendudukkan pihak. Turut Tergugat I dalil bahwa ia adalah pembeli beritikad baik yang melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat I. [HAL 34-48] Turut Tergugat I menguraikan kronologi pembelian aset tersebut: pada September 2023, melalui perantara Sry Maulida Pane, Turut Tergugat I melakukan survey dan negosiasi dengan Tergugat I (yang diwakili/dihubungkan melalui Nadia Mandasari dan Hendi Sipran). Pada 27 September 2023, dilakukan penandatanganan kesepakatan jual beli di Hotel Grandika dengan saksi-saksi, di mana Tergugat I menerima pembayaran berupa emas logam mulia (30 keping @100g) dan janji pembayaran tunai bertahap dengan total harga transaksi Rp12.500.000.000,- (meskipun dalam AJB tertulis Rp8.200.000.000,-). Turut Tergugat I menyatakan telah melunasi pembayaran kepada Tergugat I pada Oktober 2023 dan berniat memproses balik nama setelah rencana pembelian oleh Nadia Mandasari melalui kredit bank CTBC gagal. Turut Tergugat I juga menyatakan telah memverifikasi penjualan tersebut dengan Penggugat melalui telepon dan WhatsApp yang mengonfirmasi Penggugat mengetahui penjualan tersebut. [HAL 48-54] Turut Tergugat I melanjutkan kronologi: setelah pertemuan di Borobudur, Sry Maulida Pane memberitahukan tagihan pajak BPHTB kepada Tergugat I dan Nadia Mandasari, serta Tergugat I menjanjikan pembayaran kontrakan kost-kosan di lokasi aset. Tergugat I berjanji memberikan uang kontrakan pada September-Oktober 2023 namun tidak dibayarkan. Pada 9 November 2023, pembayaran biaya balik nama sebesar Rp1 Miliar dan PNBP Rp46 Juta disetorkan oleh Turut Tergugat I melalui staff notaris. Pada 27 Desember 2023, sertifikat beralih atas nama Turut Tergugat I. Turut Tergugat I melakukan serah terima fisik aset dengan penjaga lokasi (Ibu Ecih) setelah Tergugat I tidak bisa datang untuk pengosongan. Pada Januari 2024, Penggugat menghubungi Sry Maulida Pane untuk verifikasi balik nama; Penggugat awalnya membenarkan penjualan via telepon/WA, namun keesokan harinya menyangkal dengan klaim sertifikat ada di Bank BRI dan tidak kenal Sry Maulida Pane, yang dianggap Turut Tergugat I sebagai alibi. Penggugat kemudian mendatangi kantor PPAT Bambang untuk konfirmasi, namun pertemuan langsung batal. Turut Tergugat I berargumen gugatan Penggugat tidak berdasar karena berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata perjanjian hanya mengikat para pihak, sehingga Penggugat bukan pihak dalam AJB dan tidak memiliki kapasitas menuntut; pembatalan sertifikat adalah kompetensi PTUN; dan aset sudah menjadi milik Turut Tergugat I sehingga sita jaminan tidak berdasar. [HAL 55-59] Turut Tergugat III (BPN) memberikan jawaban pokok perkara dengan menguraikan riwayat buku tanah SHM No. 03109/Pondok Kopi: semula atas nama Budi Harto, beralih ke Suwandi (Penggugat) melalui AJB No. 07/2018 pada 15 Mei 2018. Terdapat catatan hipotik yang telah dihapus. Sertifikat diperbaharui pada 29 Juli 2022 atas nama Suwandi. Berdasarkan Akta Kuasa Menjual No. 71 tanggal 31 Agustus 2023, Tergugat I (Harry Kevin) diberi kuasa menjual. Terdapat Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2023 dari Suwandi yang menyatakan telah menerima pembayaran Rp8.200.000.000,- dari Turut Tergugat I melalui Tergugat I. Berdasarkan AJB No. 30/2023 tanggal 14 Desember 2023, hak beralih kepada Irfa Asrul Hanafi (Turut Tergugat I). Pada 14 Maret 2025, sertifikat diblokir berdasarkan permohonan kuasa Penggugat karena sedang dalam proses gugatan. [HAL 60-65] Pengadilan mencatat alat bukti surat yang diajukan para pihak: Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-12 (KTP, SHM, PBB, PPJB, Kuasa Menjual, AJB, surat blokir, laporan polisi, somasi, dll); Tergugat II mengajukan bukti T.II-1 s/d T.II-7 (AJB, SHM, Kuasa Menjual, surat keterangan notaris, pengecekan sertifikat, surat setoran biaya, tanda terima); Turut Tergugat I mengajukan bukti TT.I-1 s/d TT.I-6 (SHM atas nama Turut Tergugat I, AJB, pengecekan sertifikat, surat pernyataan Tergugat I, tanda terima emas, bukti transfer tunai dan elektronik dari Turut Tergugat I ke Tergugat I, slip setoran pajak balik nama); Turut Tergugat III mengajukan bukti TT.III-1 s/d TT.III-5 (Buku Tanah, Kuasa Menjual, AJB, surat keterangan notaris, surat pernyataan Suwandi). Semua bukti surat telah dinazegelen dan sah sebagai alat bukti. [HAL 66-70] Penggugat mengajukan saksi SUTIMAN yang menyatakan dirinya agen properti penghubung antara Penggugat dan Tergugat I. Saksi dalil bahwa PPJB No. 38 tanggal 14 April 2023 dibuat dengan harga Rp19 Miliar namun belum ada pembayaran saat itu. Saksi mengetahui adanya saran dari Tergugat I dan Bank BRI Cabang Sudirman untuk membuat Akta Kuasa Menjual No. 71 pada Agustus 2023 dengan alasan untuk balik nama guna pencairan dana kredit BRI. Saksi menyaksikan penyerahan PPJB dan SHM ke Bank BRI Cabang Sudirman atas perintah Penggugat kepada seseorang bernama Dedi yang mengaku pegawai BRI, namun kemudian diketahui Dedi adalah mantan pegawai BRI (settingan Tergugat I). Saksi menyatakan uang Rp19 Miliar tidak pernah diserahkan Tergugat I kepada Penggugat. Penggugat juga mengajukan ahli Dr. Fully Handayani Ridwan yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), serta perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ahli menyatakan PPJB adalah perjanjian pendahuluan yang mengikat sampai AJB, dan kuasa untuk menjual harus khusus, bukan mutlak. [HAL 71-82] Ahli Dr. Fully Handayani Ridwan melanjutkan pendapatnya: kuasa untuk menjual harus jelas peruntukannya (Pasal 1792 KUHPerdata). Jika penerima kuasa melakukan tindakan jual beli kepada pihak ketiga tanpa memberitahu pemberi kuasa, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. PPAT wajib melakukan tindakan kehati-hatian (cek sertifikat, pajak, dokumen penghadap) sebelum membuat AJB. Jika PPAT ceroboh, akta dapat gugur. Kuasa mutlak dilarang karena melanggar asas nemo plus juris dan Instruksi Mendagri No. 14/1982. Notaris wajib mengedukasi para pihak mengenai batasan kuasa. [HAL 83-86] Tergugat II mengajukan saksi ARLENI SAHFITRI PURBA yang menyatakan dirinya saksi saat penandatanganan AJB No. 30/2023 tanggal 14 Desember 2023. Saksi hadir terlambat dan tidak mengetahui isi akta, namun menyaksikan kehadiran Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Sry Maulida Pane. Saksi membenarkan tanda terima fotokopi AJB yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat I pada akhir tahun 2023. Turut Tergugat I mengajukan saksi MARDALI (Ketua RW setempat) yang menyatakan kenal Penggugat dan Turut Tergugat I. Saksi mendengar adanya jual beli lahan antara Penggugat dan Turut Tergugat I. Saksi menyaksikan beralihnya penguasaan fisik aset dari orang suruhan Penggugat (pengelola kos) ke orang suruhan Turut Tergugat I (tukang kebun) setelah terjadi sengketa. [HAL 87-92] Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel dari Turut Tergugat I karena telah menyangkut substansi perkara dan harus diperiksa bersama pokok perkara sesuai Pasal 136 HIR. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan pokok persengketaan: (1) Sah tidaknya PPJB No. 38 dan Akta Kuasa Jual No. 71; (2) Apakah perbuatan Tergugat I membuat AJB No. 30/2023 merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menganggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I menandatangani PPJB No. 38 dan Akta Kuasa Jual No. 71 di hadapan Turut Tergugat II, dan berdasarkan kuasa tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I menandatangani AJB No. 30/2023 di hadapan Tergugat II, serta Turut Tergugat I telah mendaftarkan peralihan hak ke Turut Tergugat III sehingga sertifikat atas nama Turut Tergugat I. Majelis Hakim kemudian menganalisis sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdata (sepakat, cakap, hal tertentu, sebab halal), membedakan syarat subjektif (batal demi permintaan pihak yang dirugikan) dan objektif (batal demi hukum). Bukti P-2, P-3, dan keterangan saksi Sutiman membuktikan tanah semula atas nama Penggugat dan bermaksud dijual kepada Tergugat I. [HAL 93-94] Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 38 tanggal 14 April 2023 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 71 tanggal 31 Agustus 2023 adalah akta otentik yang sah, memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian, serta mengikat para pihak. [HAL 95-99] Majelis Hakim menemukan bukti (TT.I-4a s/d TT.I-4g, TT.I-6) bahwa Tergugat I telah menerima pembayaran dari Turut Tergugat I berupa emas (30 keping @100g) dan sejumlah transfer uang ke rekening Tergugat I pada September-Oktober 2023. Bukti TT.I-6 juga menunjukkan Tergugat I mentransfer Rp4.620.000.000,- kepada Penggugat. Majelis Hakim menilai AJB No. 30/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Tergugat II (PPAT) adalah sah karena didasarkan pada Akta Kuasa Menjual No. 71 yang sah, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan AJB oleh Tergugat I maupun Tergugat II. [HAL 100-102] Meskipun AJB sah, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat I belum melunasi pembayaran kepada Penggugat sesuai PPJB (Rp19 Miliar). Tergugat I hanya membayar Rp4.620.000.000,- kepada Penggugat, sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp14.380.000.000,-. Karena Tergugat I telah menerima pembayaran penuh dari Turut Tergugat I namun tidak melunasi kewajiban kepada Penggugat, perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (recht splicht) sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. [HAL 103-106] Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 106/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat SUWANDI melawan Tergugat I BAPAK HARRY KEVIN, Tergugat II PPAT H. BAMBANG SUPRIANTO, Turut Tergugat I BAPAK IRFA ASRUL HANAFI, Turut Tergugat II NOTARIS SATRI YANI, dan Turut Tergugat III KEPALA KANTOR BPN Kota Administrasi Jakarta Timur. [HAL 3-5] Penggugat dalil bahwa Tergugat I berminat membeli aset tanah dan bangunan milik Penggugat (SHM No. 03109/Pondok Kopi, luas 2.822 m2, Jakarta Timur) senilai Rp19.000.000.000,- sebagai jaminan kredit BRI senilai Rp50.000.000.000,-. Pada 14 April 2023, para pihak menandatangani PPJB No. 38 di hadapan Notaris Satri Yani (Turut Tergugat II) dengan klausul pembayaran lunas dan tunai pada tanggal yang sama, serta Penggugat menandatangani Akta Kuasa Menjual No. 71 pada 31 Agustus 2023 yang memberikan kuasa mutlak kepada Tergugat I untuk menjual aset tersebut. [HAL 6-11] Penggugat menyatakan tidak pernah menerima pembayaran dari Tergugat I. Pada 14 Desember 2023, Tergugat I dan Turut Tergugat I menandatangani Akta Jual Beli (AJB) No. 30/2023 di hadapan PPAT H. Bambang Supriyanto (Tergugat II) tanpa kehadiran atau sepengetahuan Penggugat, dengan harga jual Rp8.200.000.000,- yang jauh di bawah NJOP (Rp16.611.186.000,-). Penggugat mendalilkan AJB tersebut tidak sah karena didasarkan pada kuasa mutlak yang dilarang, objek masih terikat PPJB, dan prosedur pembuatan akta tidak sesuai UU PPAT (tidak dihadiri/notaris tidak menandatangani saat itu). [HAL 12-17] Penggugat juga menemukan dokumen PBB palsu dengan NJOP Rp8.190.338.000,- yang digunakan untuk mengurangi beban pajak BPHTB. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan AJB dan sertifikat atas nama Turut Tergugat I, serta ganti rugi materiil Rp19.000.000.000,- dan imateriil Rp23.330.000.000,-. [HAL 18-23] Tergugat II (PPAT) membantah dalil gugatan dengan menyatakan AJB No. 30/2023 sah karena dibuat berdasarkan pemeriksaan cermat terhadap dokumen pendukung (PPJB No. 38 dan Kuasa Menjual No. 71) yang lengkap dan ditandatangani para pihak, serta berargumen bahwa larangan kuasa mutlak dalam Instruksi Mendagri No. 14/1982 tidak berlaku bagi Notaris/PPAT. Tergugat II menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena akta dibuat berdasarkan keterangan para pihak yang hadir. [HAL 24-33] Turut Tergugat I (Irfa Asrul Hanafi) mengajukan eksepsi obscuur libel, menyatakan gugatan Penggugat kabur karena menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat disatukan, serta tidak konsisten dalam mendudukkan pihak. Turut Tergugat I dalil bahwa ia adalah pembeli beritikad baik yang melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat I. [HAL 34-48] Turut Tergugat I menguraikan kronologi pembelian aset tersebut: pada September 2023, melalui perantara Sry Maulida Pane, Turut Tergugat I melakukan survey dan negosiasi dengan Tergugat I (yang diwakili/dihubungkan melalui Nadia Mandasari dan Hendi Sipran). Pada 27 September 2023, dilakukan penandatanganan kesepakatan jual beli di Hotel Grandika dengan saksi-saksi, di mana Tergugat I menerima pembayaran berupa emas logam mulia (30 keping @100g) dan janji pembayaran tunai bertahap dengan total harga transaksi Rp12.500.000.000,- (meskipun dalam AJB tertulis Rp8.200.000.000,-). Turut Tergugat I menyatakan telah melunasi pembayaran kepada Tergugat I pada Oktober 2023 dan berniat memproses balik nama setelah rencana pembelian oleh Nadia Mandasari melalui kredit bank CTBC gagal. Turut Tergugat I juga menyatakan telah memverifikasi penjualan tersebut dengan Penggugat melalui telepon dan WhatsApp yang mengonfirmasi Penggugat mengetahui penjualan tersebut. [HAL 48-54] Turut Tergugat I melanjutkan kronologi: setelah pertemuan di Borobudur, Sry Maulida Pane memberitahukan tagihan pajak BPHTB kepada Tergugat I dan Nadia Mandasari, serta Tergugat I menjanjikan pembayaran kontrakan kost-kosan di lokasi aset. Tergugat I berjanji memberikan uang kontrakan pada September-Oktober 2023 namun tidak dibayarkan. Pada 9 November 2023, pembayaran biaya balik nama sebesar Rp1 Miliar dan PNBP Rp46 Juta disetorkan oleh Turut Tergugat I melalui staff notaris. Pada 27 Desember 2023, sertifikat beralih atas nama Turut Tergugat I. Turut Tergugat I melakukan serah terima fisik aset dengan penjaga lokasi (Ibu Ecih) setelah Tergugat I tidak bisa datang untuk pengosongan. Pada Januari 2024, Penggugat menghubungi Sry Maulida Pane untuk verifikasi balik nama; Penggugat awalnya membenarkan penjualan via telepon/WA, namun keesokan harinya menyangkal dengan klaim sertifikat ada di Bank BRI dan tidak kenal Sry Maulida Pane, yang dianggap Turut Tergugat I sebagai alibi. Penggugat kemudian mendatangi kantor PPAT Bambang untuk konfirmasi, namun pertemuan langsung batal. Turut Tergugat I berargumen gugatan Penggugat tidak berdasar karena berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata perjanjian hanya mengikat para pihak, sehingga Penggugat bukan pihak dalam AJB dan tidak memiliki kapasitas menuntut; pembatalan sertifikat adalah kompetensi PTUN; dan aset sudah menjadi milik Turut Tergugat I sehingga sita jaminan tidak berdasar. [HAL 55-59] Turut Tergugat III (BPN) memberikan jawaban pokok perkara dengan menguraikan riwayat buku tanah SHM No. 03109/Pondok Kopi: semula atas nama Budi Harto, beralih ke Suwandi (Penggugat) melalui AJB No. 07/2018 pada 15 Mei 2018. Terdapat catatan hipotik yang telah dihapus. Sertifikat diperbaharui pada 29 Juli 2022 atas nama Suwandi. Berdasarkan Akta Kuasa Menjual No. 71 tanggal 31 Agustus 2023, Tergugat I (Harry Kevin) diberi kuasa menjual. Terdapat Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2023 dari Suwandi yang menyatakan telah menerima pembayaran Rp8.200.000.000,- dari Turut Tergugat I melalui Tergugat I. Berdasarkan AJB No. 30/2023 tanggal 14 Desember 2023, hak beralih kepada Irfa Asrul Hanafi (Turut Tergugat I). Pada 14 Maret 2025, sertifikat diblokir berdasarkan permohonan kuasa Penggugat karena sedang dalam proses gugatan. [HAL 60-65] Pengadilan mencatat alat bukti surat yang diajukan para pihak: Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-12 (KTP, SHM, PBB, PPJB, Kuasa Menjual, AJB, surat blokir, laporan polisi, somasi, dll); Tergugat II mengajukan bukti T.II-1 s/d T.II-7 (AJB, SHM, Kuasa Menjual, surat keterangan notaris, pengecekan sertifikat, surat setoran biaya, tanda terima); Turut Tergugat I mengajukan bukti TT.I-1 s/d TT.I-6 (SHM atas nama Turut Tergugat I, AJB, pengecekan sertifikat, surat pernyataan Tergugat I, tanda terima emas, bukti transfer tunai dan elektronik dari Turut Tergugat I ke Tergugat I, slip setoran pajak balik nama); Turut Tergugat III mengajukan bukti TT.III-1 s/d TT.III-5 (Buku Tanah, Kuasa Menjual, AJB, surat keterangan notaris, surat pernyataan Suwandi). Semua bukti surat telah dinazegelen dan sah sebagai alat bukti. [HAL 66-70] Penggugat mengajukan saksi SUTIMAN yang menyatakan dirinya agen properti penghubung antara Penggugat dan Tergugat I. Saksi dalil bahwa PPJB No. 38 tanggal 14 April 2023 dibuat dengan harga Rp19 Miliar namun belum ada pembayaran saat itu. Saksi mengetahui adanya saran dari Tergugat I dan Bank BRI Cabang Sudirman untuk membuat Akta Kuasa Menjual No. 71 pada Agustus 2023 dengan alasan untuk balik nama guna pencairan dana kredit BRI. Saksi menyaksikan penyerahan PPJB dan SHM ke Bank BRI Cabang Sudirman atas perintah Penggugat kepada seseorang bernama Dedi yang mengaku pegawai BRI, namun kemudian diketahui Dedi adalah mantan pegawai BRI (settingan Tergugat I). Saksi menyatakan uang Rp19 Miliar tidak pernah diserahkan Tergugat I kepada Penggugat. Penggugat juga mengajukan ahli Dr. Fully Handayani Ridwan yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), serta perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ahli menyatakan PPJB adalah perjanjian pendahuluan yang mengikat sampai AJB, dan kuasa untuk menjual harus khusus, bukan mutlak. [HAL 71-82] Ahli Dr. Fully Handayani Ridwan melanjutkan pendapatnya: kuasa untuk menjual harus jelas peruntukannya (Pasal 1792 KUHPerdata). Jika penerima kuasa melakukan tindakan jual beli kepada pihak ketiga tanpa memberitahu pemberi kuasa, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. PPAT wajib melakukan tindakan kehati-hatian (cek sertifikat, pajak, dokumen penghadap) sebelum membuat AJB. Jika PPAT ceroboh, akta dapat gugur. Kuasa mutlak dilarang karena melanggar asas nemo plus juris dan Instruksi Mendagri No. 14/1982. Notaris wajib mengedukasi para pihak mengenai batasan kuasa. [HAL 83-86] Tergugat II mengajukan saksi ARLENI SAHFITRI PURBA yang menyatakan dirinya saksi saat penandatanganan AJB No. 30/2023 tanggal 14 Desember 2023. Saksi hadir terlambat dan tidak mengetahui isi akta, namun menyaksikan kehadiran Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Sry Maulida Pane. Saksi membenarkan tanda terima fotokopi AJB yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat I pada akhir tahun 2023. Turut Tergugat I mengajukan saksi MARDALI (Ketua RW setempat) yang menyatakan kenal Penggugat dan Turut Tergugat I. Saksi mendengar adanya jual beli lahan antara Penggugat dan Turut Tergugat I. Saksi menyaksikan beralihnya penguasaan fisik aset dari orang suruhan Penggugat (pengelola kos) ke orang suruhan Turut Tergugat I (tukang kebun) setelah terjadi sengketa. [HAL 87-92] Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel dari Turut Tergugat I karena telah menyangkut substansi perkara dan harus diperiksa bersama pokok perkara sesuai Pasal 136 HIR. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan pokok persengketaan: (1) Sah tidaknya PPJB No. 38 dan Akta Kuasa Jual No. 71; (2) Apakah perbuatan Tergugat I membuat AJB No. 30/2023 merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menganggap terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat I menandatangani PPJB No. 38 dan Akta Kuasa Jual No. 71 di hadapan Turut Tergugat II, dan berdasarkan kuasa tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I menandatangani AJB No. 30/2023 di hadapan Tergugat II, serta Turut Tergugat I telah mendaftarkan peralihan hak ke Turut Tergugat III sehingga sertifikat atas nama Turut Tergugat I. Majelis Hakim kemudian menganalisis sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdata (sepakat, cakap, hal tertentu, sebab halal), membedakan syarat subjektif (batal demi permintaan pihak yang dirugikan) dan objektif (batal demi hukum). Bukti P-2, P-3, dan keterangan saksi Sutiman membuktikan tanah semula atas nama Penggugat dan bermaksud dijual kepada Tergugat I. [HAL 93-94] Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 38 tanggal 14 April 2023 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 71 tanggal 31 Agustus 2023 adalah akta otentik yang sah, memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian, serta mengikat para pihak. [HAL 95-99] Majelis Hakim menemukan bukti (TT.I-4a s/d TT.I-4g, TT.I-6) bahwa Tergugat I telah menerima pembayaran dari Turut Tergugat I berupa emas (30 keping @100g) dan sejumlah transfer uang ke rekening Tergugat I pada September-Oktober 2023. Bukti TT.I-6 juga menunjukkan Tergugat I mentransfer Rp4.620.000.000,- kepada Penggugat. Majelis Hakim menilai AJB No. 30/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Tergugat II (PPAT) adalah sah karena didasarkan pada Akta Kuasa Menjual No. 71 yang sah, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan AJB oleh Tergugat I maupun Tergugat II. [HAL 100-102] Meskipun AJB sah, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat I belum melunasi pembayaran kepada Penggugat sesuai PPJB (Rp19 Miliar). Tergugat I hanya membayar Rp4.620.000.000,- kepada Penggugat, sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp14.380.000.000,-. Karena Tergugat I telah menerima pembayaran penuh dari Turut Tergugat I namun tidak melunasi kewajiban kepada Penggugat, perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (recht splicht) sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. [HAL 103-106] Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian." + }, + "read": { + "input_chars": 11994, + "frame": "Penggugat SUWANDI menggugat Tergugat I BAPAK HARRY KEVIN, Tergugat II PPAT H. BAMBANG SUPRIANTO, serta Turut Tergugat I BAPAK IRFA ASRUL HANAFI, Turut Tergugat II NOTARIS SATRI YANI, dan Turut Tergugat III KEPALA KANTOR BPN Kota Administrasi Jakarta Timur terkait sengketa jual beli aset tanah dan bangunan. Inti sengketa adalah sah tidaknya Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat tanpa kehadiran Penggugat serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dalam menerima pembayaran penuh dari pihak ketiga namun tidak melunasi kewajiban kepada Penggugat. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan AJB dan sertifikat, serta ganti rugi materiil dan imateriil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani PPJB No. 38 dengan nilai transaksi Rp19.000.000.000,- dan Penggugat memberikan kuasa mutlak kepada Tergugat I untuk menjual aset tersebut melalui Akta Kuasa Menjual No. 71.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Turut Tergugat I menandatangani Akta Jual Beli (AJB) No. 30/2023 di hadapan Tergugat II dengan harga Rp8.200.000.000,- tanpa kehadiran atau sepengetahuan Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerima pembayaran penuh dari Turut Tergugat I berupa emas dan transfer uang pada September-Oktober 2023.", + "page": 95, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I hanya membayar sejumlah Rp4.620.000.000,- kepada Penggugat, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp14.380.000.000,- dari kewajiban sesuai PPJB.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I telah menerima pembayaran penuh dari Turut Tergugat I namun tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Majelis Hakim menetapkan bahwa PPJB No. 38 dan Akta Kuasa Menjual No. 71 adalah sah dan mengikat para pihak. Meskipun Akta Jual Beli (AJB) No. 30/2023 yang dibuat di hadapan Tergugat II dinyatakan sah karena didasarkan pada kuasa jual yang sah, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat I belum melunasi pembayaran kepada Penggugat sesuai kesepakatan awal. Tergugat I hanya membayar sebagian kecil dari nilai transaksi, padahal telah menerima pembayaran penuh dari Turut Tergugat I. Ketidaklunasan pembayaran ini oleh Tergugat I dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sehingga Penggugat berhak atas ganti rugi atas kekurangan pembayaran tersebut, namun gugatan pembatalan AJB dan sertifikat ditolak karena proses pembuatan akta tersebut sah secara formal." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Majelis Hakim menetapkan bahwa PPJB No. 38 dan Akta Kuasa Menjual No. 71 adalah sah dan mengikat para pihak. Meskipun Akta Jual Beli (AJB) No. 30/2023 yang dibuat di hadapan Tergugat II dinyatakan sah karena didasarkan pada kuasa jual yang sah, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat I belum melunasi pembayaran kepada Penggugat sesuai kesepakatan awal. Tergugat I hanya membayar sebagian kecil dari nilai transaksi, padahal telah menerima pembayaran penuh dari Turut Tergugat I. Ketidaklunasan pembayaran ini oleh Tergugat I dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sehingga Penggugat berhak atas ganti rugi atas kekurangan pembayaran tersebut, namun gugatan pembatalan AJB dan sertifikat ditolak karena proses pembuatan akta tersebut sah secara formal.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani PPJB No. 38 dengan nilai transaksi Rp19.000.000.000,- dan Penggugat memberikan kuasa mutlak kepada Tergugat I untuk menjual aset tersebut melalui Akta Kuasa Menjual No. 71.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Turut Tergugat I menandatangani Akta Jual Beli (AJB) No. 30/2023 di hadapan Tergugat II dengan harga Rp8.200.000.000,- tanpa kehadiran atau sepengetahuan Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerima pembayaran penuh dari Turut Tergugat I berupa emas dan transfer uang pada September-Oktober 2023.", + "page": 95, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I hanya membayar sejumlah Rp4.620.000.000,- kepada Penggugat, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp14.380.000.000,- dari kewajiban sesuai PPJB.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I telah menerima pembayaran penuh dari Turut Tergugat I namun tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih kuasa jual tanah ke dia, tapi dia jual sendiri tanpa saya tahu dan cuma bayar sebagian uang saya padahal dia sudah dapat lunas dari pembeli, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 56177, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1792 KUHPerdata", + "Pasal 1813 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1792 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1792: Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1813 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1813: Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur wanprestasi (ketidakpemenuhan perikatan) yang memerlukan adanya perikatan yang sah dan lalai debitur. Dalam pertanyaan dan putusan, fokus utama sengketa adalah perbuatan melawan hukum (melanggar kewajiban hukum/itikad baik dalam menjalankan kuasa) karena penerima kuasa menjual tanpa membayar sesuai perjanjian, bukan sekadar wanprestasi biasa. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1365 sebagai dasar hukum perbuatan melawan hukum, bukan Pasal 1243." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai sumber perikatan. Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menegaskan bahwa Akta PPJB dan Akta Kuasa adalah perjanjian yang sah dan mengikat, yang menjadi premis hukum sebelum hakim menilai apakah ada pelanggaran terhadap perjanjian tersebut (yang kemudian dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan secara rinci menguji apakah Akta Kuasa dan PPJB memenuhi syarat subjektif dan objektif (sepsepakat, kecakapan, hal tertentu, sebab halal) untuk menentukan sah tidaknya perjanjian tersebut. Karena perjanjian dinyatakan sah, pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut menjadi dasar tuntutan ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relativity of contract (perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya). Meskipun disebutkan dalam putusan bahwa perjanjian adalah tanggung jawab para pihak, isu utama sengketa bukan tentang efek perjanjian terhadap pihak ketiga, melainkan tentang perbuatan melawan hukum oleh penerima kuasa terhadap pemberi kuasa. Pasal ini tidak menjadi dasar utama analisis hukum dalam menjawab pertanyaan tentang kewajiban ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama (onrechtmatige daad/perbuatan melawan hukum) yang digunakan hakim untuk mengabulkan sebagian gugatan. Hakim menyatakan perbuatan Tergugat I (menjual tanah, menerima pembayaran penuh, tapi tidak melunasi pembayaran kepada Penggugat) sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sehingga wajib mengganti kerugian sesuai Pasal 1365." + }, + { + "pasal": "Pasal 1792 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan pemberian kuasa. Fakta inti pertanyaan adalah adanya 'kuasa jual tanah'. Putusan mengakui sah tidaknya Akta Kuasa (berdasarkan Pasal 1320) dan kemudian menilai bagaimana pelaksanaan kuasa tersebut. Pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam hubungan kuasa (wakil-wakili) sangat relevan untuk menilai apakah tindakan penerima kuasa melanggar batas kewenangannya atau kewajiban fiduciernya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1813 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur berakhirnya pemberian kuasa (penarikan kembali, meninggal, dll). Tidak ada fakta dalam pertanyaan atau pertimbangan putusan yang membahas berakhirnya kuasa karena alasan-alasan tersebut. Kuasa tetap berlaku saat perbuatan melawan hukum dilakukan, sehingga pasal ini tidak relevan untuk menjawab masalah kewajiban ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi akta otentik. Meskipun putusan menyebutkan akta-akta tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, ini hanya sebagai alat bukti. Pasal ini tidak mengatur substansi hak/kewajiban atau akibat hukum dari perbuatan menjual tanah tanpa membayar sesuai perjanjian, sehingga tidak menjawab pertanyaan substantif tentang kewajiban ganti rugi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1792 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 112088, + "completion_tokens": 9375 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_10_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_10_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3447667769c3e1d4f8e0b1b57a81e631977e76b1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_10_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_10_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 111.381, + "query": 3.685, + "relevance": 53.28, + "total": 168.377 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40929, + "marked_chars": 41037 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan; \n2. Menyatakan \nTergugat \ntelah \nlalai \ndalam \nmelaksanakan \nkewajiban \npembayaran (Wanprestasi) terhadap Penggugat; \n3. Menghukum \nTergugat \nuntuk \nmembayar \nkewajiban \npembayarannya \nterhadap Penggugat sebesar Rp152.021.547,88 (seratus lima puluh dua \njuta dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh tujuh koma delapan delapan \nrupiah); \n4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) \nper tahun dari Rp152.021.547,88 (seratus lima puluh tujuh juta dua puluh \nsatu ribu lima ratus empat puluh tujuh koma delapan delapan Rupiah) \nterhitung sejak tanggal 25 Desember 2024 (tanggal jatuh tempo somasi \nkedua dari Penggugat) sampai dengan putusan ini dibacakan; \n5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini \nsebesar Rp. 296.000,00 ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). \nDemikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025, oleh Heru \nKuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, \nputusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari \nitu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joyo Supriyanto, S.H.,M.H \nsebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah dikirim \nsecara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga. \n \n Panitera Pengganti, \n Hakim Ketua, \n \n \n \n \nJoyo Supriyanto, S.H.,M.H \n Heru Kuntjoro, S.H., M.H. \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan tek" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41037, + "frame": "PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Cabang Jakarta 1 menggugat Mohammad Nugraha atas dugaan wanprestasi karena menunggak pembayaran produk farmasi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat lalai dan memerintahkan pembayaran tunggakan beserta bunga. Perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan setelah hakim menetapkan adanya transaksi jual beli dan kewajiban pembayaran yang belum lunas.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menerbitkan faktur penjualan kepada Tergugat untuk produk farmasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan keringanan pelunasan dengan skema cicilan bertahap yang merujuk pada nomor faktur yang sama dengan yang digugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan somasi pertama kepada Tergugat pada tanggal 02 November 2024.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan somasi kedua kepada Tergugat pada tanggal 11 Desember 2024 dengan tenggang waktu 14 hari.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan transfer pembayaran sejumlah Rp5.500.000 kepada Penggugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa tidak ada hubungan hukum atau perjanjian tertulis antara para pihak sehingga faktur tidak dapat berdiri sendiri.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa gugatan bersifat prematur karena masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Cabang Jakarta 1 menggugat Mohammad Nugraha atas wanprestasi karena tidak melunasi tunggakan pembayaran produk farmasi sebesar Rp157.521.547,88. Penggugat mendalilkan telah mengirimkan dua kali somasi yang tidak diindahkan Tergugat. Tergugat membantah dengan dalil tidak adanya perjanjian tertulis yang mengikat sehingga faktur penjualan tidak cukup sebagai dasar wanprestasi, serta mengajukan dalil bahwa gugatan diajukan terlalu dini karena ia telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan retur dan mengajukan permohonan cicilan. Majelis Hakim menolak dalil eksepsi Tergugat mengenai tidak adanya hubungan hukum dan prematurnya gugatan. Hakim menetapkan adanya transaksi jual beli berdasarkan kesesuaian nomor faktur dalam bukti P-3 sampai P-5 dan bukti T-1 berupa permohonan cicilan. Hakim juga mengakui adanya pembayaran parsial oleh Tergugat sebesar Rp5.500.000 yang mengurangi pokok utang. Akhirnya, gugatan dikabulkan secara keseluruhan dengan menyatakan Tergugat lalai, memerintahkan pembayaran sisa utang sebesar Rp152.021.547,88, serta bunga 6% per tahun sejak tanggal jatuh tempo somasi kedua." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Cabang Jakarta 1 menggugat Mohammad Nugraha atas wanprestasi karena tidak melunasi tunggakan pembayaran produk farmasi sebesar Rp157.521.547,88. Penggugat mendalilkan telah mengirimkan dua kali somasi yang tidak diindahkan Tergugat. Tergugat membantah dengan dalil tidak adanya perjanjian tertulis yang mengikat sehingga faktur penjualan tidak cukup sebagai dasar wanprestasi, serta mengajukan dalil bahwa gugatan diajukan terlalu dini karena ia telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan retur dan mengajukan permohonan cicilan. Majelis Hakim menolak dalil eksepsi Tergugat mengenai tidak adanya hubungan hukum dan prematurnya gugatan. Hakim menetapkan adanya transaksi jual beli berdasarkan kesesuaian nomor faktur dalam bukti P-3 sampai P-5 dan bukti T-1 berupa permohonan cicilan. Hakim juga mengakui adanya pembayaran parsial oleh Tergugat sebesar Rp5.500.000 yang mengurangi pokok utang. Akhirnya, gugatan dikabulkan secara keseluruhan dengan menyatakan Tergugat lalai, memerintahkan pembayaran sisa utang sebesar Rp152.021.547,88, serta bunga 6% per tahun sejak tanggal jatuh tempo somasi kedua.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menerbitkan faktur penjualan kepada Tergugat untuk produk farmasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan keringanan pelunasan dengan skema cicilan bertahap yang merujuk pada nomor faktur yang sama dengan yang digugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan somasi pertama kepada Tergugat pada tanggal 02 November 2024.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan somasi kedua kepada Tergugat pada tanggal 11 Desember 2024 dengan tenggang waktu 14 hari.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan transfer pembayaran sejumlah Rp5.500.000 kepada Penggugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa tidak ada hubungan hukum atau perjanjian tertulis antara para pihak sehingga faktur tidak dapat berdiri sendiri.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa gugatan bersifat prematur karena masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sebagian dan minta dicicil, tapi perusahaan farmasi itu masih menggugat saya karena tidak lunas?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8307, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pembebanan bunga dan ganti rugi akibat wanprestasi (ketika debitur tetap lalai setelah dimintai). Meskipun putusan mengabulkan bunga, hal tersebut didasarkan pada penafsiran hukum umum mengenai bunga hukum (bukan bunga perjanjian) karena tidak ada klausul bunga dalam perjanjian, bukan karena pengujian syarat-syarat Pasal 1243 secara substantif sebagai inti sengketa. Pertanyaan awam berfokus pada hak untuk mencicil dan kewajiban pelunasan sisa utang, bukan pada mekanisme pembebanan bunga akibat kelalaian. Oleh karena itu, pasal ini bersifat prosedural/sekunder dalam konteks menjawab pertanyaan 'apakah saya tetap wajib bayar sisa utang jika sudah bayar sebagian/minta dicicil'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perjanjian jual beli, di mana pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga. Ini adalah dasar substantif utama yang digunakan hakim untuk menyimpulkan adanya hubungan hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan faktur penjualan. Jawaban atas pertanyaan awam bahwa perusahaan masih berhak menggugat karena utang belum lunas bersandar pada kewajiban pembayaran harga barang yang diatur dalam pasal ini. Pembayaran sebagian atau permintaan cicilan tidak menghapus kewajiban pokok untuk membayar harga sesuai definisi dalam pasal ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16232, + "completion_tokens": 1150 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_111_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Tim.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_111_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Tim.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..862e8247aabb9217ddefe0202da67302a18a664c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_111_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Tim.json @@ -0,0 +1,225 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_111_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Tim.pdf", + "n_pages": 53, + "timings": { + "parse": 0.108, + "classify": 0.0, + "condense": 421.472, + "read": 145.592, + "query": 12.48, + "relevance": 45.679, + "total": 625.331 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 183200, + "marked_chars": 183668 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM PROVISI \n- \nMenolak tuntutan provisi yang diajukan oleh para Penggugat; \nDALAM EKSEPSI \n- \nMenerima eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I; \n- \nMenyatakan gugatan para Penggugat Kabur (obscuur libelle); \nDALAM POKOK PERKARA \n1. \nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet \nonvantkelijke verklaard); \n2. \nMenghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam \nperkara ini sebesar Rp 3.082.500,00 (tiga juta delapan puluh dua ribu \nlima ratus rupiah). \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa 2 Januari 2024, oleh kami, \nBambang Joko Winarno, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Cokorda Gede \nArthana, S.H., M.H., dan Herbert Harefa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 52\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHal. 53 dari 53 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim. \nHakim " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134998, + "summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2023 antara Penggugat (M. Nur dan Muhammad Sajidin sebagai ahli waris Alm. Amar Bin H. Merin) melawan Tergugat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kota Bekasi), dan Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur). [HAL 3-5] Penggugat dalil bahwa Alm. Amar Bin H. Merin memiliki Tanah Hak Milik Adat Girik/Letter C No. 551 Persil 16 SIII seluas 18.730 M2 yang tidak pernah dijual atau dialihkan, namun sejak tahun 1982 dikuasai dan dikelola Tergugat tanpa hak. Penggugat mengutip Surat Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban DKI Jakarta Nomor 7014/-1.711.9 tanggal 24 Desember 1997 yang mengakui adanya tanah sisa Girik C 551 seluas +3.018 M2 di luar pagar tembok yang tidak termasuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 92 milik Pemda, serta mengakui tanah tersebut sebagai sisa Girik C 551 atas nama Amar Bin H. Merin. [HAL 6-8] Penggugat menghitung bahwa tanah yang masuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 92 dan menjadi pokok sengketa adalah seluas +17.221 M2. Penggugat dalil bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 92 atas nama Muhtar Bin Amsir adalah cacat hukum karena peralihan dari Girik C No. 551 (Amar Bin H. Merin) ke Girik C No. 443 (Muhtar Bin Amsir) tidak terbukti secara data pengalihan, padahal Amar Bin H. Merin telah meninggal dunia pada tahun 1945 dan tidak pernah menjual tanah tersebut. [HAL 9-11] Penggugat dalil bahwa Muhtar Bin Amsir tidak pernah menjual tanah kepada Lesmana Basuki, dan penguasaan oleh Tergugat sejak 1982 adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat menuntut pembatalan Girik C No. 443, Sertipikat Hak Milik No. 92, Akta Jual Beli, dan Surat Pelepasan Hak, serta pengosongan dan penyerahan tanah seluas 17.221 M2. [HAL 12-13] Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 53.385.100.000,- (jika tanah tidak dapat dikembalikan), kerugian materiil akibat hilangnya manfaat sebesar Rp 1.000.000.000,-, dan kerugian immateriil sebesar Rp 2.500.000.000,- berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. [HAL 14-19] Penggugat memohon sita jaminan terhadap tanah dan bangunan kantor Tergugat, uang paksa, serta putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Penggugat tidak menarik Muhtar Bin Amsir dan Lesmana Basuki sebagai pihak karena telah meninggal dunia dan berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020. [HAL 20-23] Tergugat-I menjawab bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek gugatan, dan penguasaan Tergugat selama lebih dari 40 tahun menimbulkan *rechtsverwerking* (pelepasan hak). Tergugat-I dalil bahwa klaim Penggugat berubah-ubah dan bertentangan dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tahun 2006 yang menyatakan luas tanah Girik C.551 hanya 3.018 M2. [HAL 24-26] Tergugat-I dalil sebagai pembeli beritikad baik yang telah melakukan pengadaan tanah secara tunai, riil, dan terang berdasarkan Surat Pelepasan Hak tahun 1982 dan kuitansi pembayaran. Tergugat-I juga dalil bahwa tanah objek gugatan adalah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan penyitaan dilarang berdasarkan UU Perbendaharaan Negara. [HAL 27-30] Turut Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak spesifik menyebutkan kelurahan lokasi Sertipikat Hak Milik No. 92, eksepsi *error in persona* karena tanah dulunya di wilayah Kabupaten Bekasi, eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Kementerian Keuangan, serta eksepsi kompetensi absolut bahwa gugatan pembatalan sertifikat merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. [HAL 31-35] Turut Tergugat I menolak dalil ketidakcermatan penerbitan sertifikat. Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena gugatan mengandung tuntutan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (sertifikat), eksepsi gugatan kabur karena tidak jelas lokasi Sertipikat Hak Milik No. 92, dan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan pihak terkait pemekaran wilayah. [HAL 36-38] Turut Tergugat II dalil bahwa Penggugat perlu membuktikan keabsahan dasar klaim dan menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi serta kelurahan terkait sebagai pihak untuk memastikan kebenaran posisi dan luas tanah Girik C No. 551. Turut Tergugat II menolak dalil Penggugat bahwa Turut Tergugat II berwenang meneliti peralihan Girik C 551 ke 443 karena hal tersebut merupakan kewenangan Departemen Agraria Kabupaten Bekasi pada tahun 1972." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 50170, + "summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2023 antara Penggugat (M. Nur dan Muhammad Sajidin sebagai ahli waris Alm. Amar Bin H. Merin) melawan Tergugat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kota Bekasi), dan Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur). [HAL 3-5] Penggugat dalil bahwa Alm. Amar Bin H. Merin memiliki Tanah Hak Milik Adat Girik/Letter C No. 551 Persil 16 SIII seluas 18.730 M2 yang tidak pernah dijual atau dialihkan, namun sejak tahun 1982 dikuasai dan dikelola Tergugat tanpa hak. Penggugat mengutip Surat Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban DKI Jakarta Nomor 7014/-1.711.9 tanggal 24 Desember 1997 yang mengakui adanya tanah sisa Girik C 551 seluas +3.018 M2 di luar pagar tembok yang tidak termasuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 92 milik Pemda, serta mengakui tanah tersebut sebagai sisa Girik C 551 atas nama Amar Bin H. Merin. [HAL 6-8] Penggugat menghitung bahwa tanah yang masuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 92 dan menjadi pokok sengketa adalah seluas +17.221 M2. Penggugat dalil bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 92 atas nama Muhtar Bin Amsir adalah cacat hukum karena peralihan dari Girik C No. 551 (Amar Bin H. Merin) ke Girik C No. 443 (Muhtar Bin Amsir) tidak terbukti secara data pengalihan, padahal Amar Bin H. Merin telah meninggal dunia pada tahun 1945 dan tidak pernah menjual tanah tersebut. [HAL 9-11] Penggugat dalil bahwa Muhtar Bin Amsir tidak pernah menjual tanah kepada Lesmana Basuki, dan penguasaan oleh Tergugat sejak 1982 adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat menuntut pembatalan Girik C No. 443, Sertipikat Hak Milik No. 92, Akta Jual Beli, dan Surat Pelepasan Hak, serta pengosongan dan penyerahan tanah seluas 17.221 M2. [HAL 12-13] Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 53.385.100.000,- (jika tanah tidak dapat dikembalikan), kerugian materiil akibat hilangnya manfaat sebesar Rp 1.000.000.000,-, dan kerugian immateriil sebesar Rp 2.500.000.000,- berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. [HAL 14-19] Penggugat memohon sita jaminan terhadap tanah dan bangunan kantor Tergugat, uang paksa, serta putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Penggugat tidak menarik Muhtar Bin Amsir dan Lesmana Basuki sebagai pihak karena telah meninggal dunia dan berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020. [HAL 20-23] Tergugat-I menjawab bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek gugatan, dan penguasaan Tergugat selama lebih dari 40 tahun menimbulkan *rechtsverwerking* (pelepasan hak). Tergugat-I dalil bahwa klaim Penggugat berubah-ubah dan bertentangan dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tahun 2006 yang menyatakan luas tanah Girik C.551 hanya 3.018 M2. [HAL 24-26] Tergugat-I dalil sebagai pembeli beritikad baik yang telah melakukan pengadaan tanah secara tunai, riil, dan terang berdasarkan Surat Pelepasan Hak tahun 1982 dan kuitansi pembayaran. Tergugat-I juga dalil bahwa tanah objek gugatan adalah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan penyitaan dilarang berdasarkan UU Perbendaharaan Negara. [HAL 27-30] Turut Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak spesifik menyebutkan kelurahan lokasi Sertipikat Hak Milik No. 92, eksepsi *error in persona* karena tanah dulunya di wilayah Kabupaten Bekasi, eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Kementerian Keuangan, serta eksepsi kompetensi absolut bahwa gugatan pembatalan sertifikat merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. [HAL 31-35] Turut Tergugat I menolak dalil ketidakcermatan penerbitan sertifikat. Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena gugatan mengandung tuntutan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (sertifikat), eksepsi gugatan kabur karena tidak jelas lokasi Sertipikat Hak Milik No. 92, dan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan pihak terkait pemekaran wilayah. [HAL 36-38] Turut Tergugat II dalil bahwa Penggugat perlu membuktikan keabsahan dasar klaim dan menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi serta kelurahan terkait sebagai pihak untuk memastikan kebenaran posisi dan luas tanah Girik C No. 551. Turut Tergugat II menolak dalil Penggugat bahwa Turut Tergugat II berwenang meneliti peralihan Girik C 551 ke 443 karena hal tersebut merupakan kewenangan Departemen Agraria Kabupaten Bekasi pada tahun 1972. [HAL 39-40] Turut Tergugat II menegaskan bahwa peralihan Girik C No.551 menjadi Girik C No.443 berdasarkan Akta Jual Beli No.453/Bks/P/72 tanggal 05 Oktober 1972 dilakukan saat wilayah masih Kabupaten Bekasi, sehingga kewenangan penelitian peralihan tersebut berada pada Departemen Agraria Kabupaten Bekasi, bukan Turut Tergugat II. Turut Tergugat II juga mengutip pandangan hukum M. Yahya Harahap mengenai *Error in Persona* jika pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru, sehingga meminta gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. [HAL 41-44] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-26) termasuk surat ketetapan pajak, surat pernyataan ahli waris, dan sertifikat, serta menghadirkan dua saksi, Sayuti A. dan Machmud H. M., yang secara umum membenarkan keberadaan tanah Girik atas nama Amar dan Amsir, penguasaan Pemda sejak 1980-an, serta luas tanah sekitar 17.000 M2 untuk Amar. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-14) termasuk UU Pokok Agraria, surat pelepasan hak tahun 1982, kuitansi pembayaran, dan sertifikat Hak Milik No. 92. Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan bukti. Majelis hakim juga melakukan pemeriksaan setempat pada 6 Oktober 2023. [HAL 45-47] Majelis menolak tuntutan provisi (tindakan pendahuluan) yang diajukan Penggugat karena tidak dapat membuktikan urgensi dan kerugian yang akan diderita jika tindakan tersebut tidak dilakukan. [HAL 48-52] Majelis memeriksa eksepsi Turut Tergugat II. Eksepsi kompetensi absolut ditolak karena telah diputus dalam putusan sela. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dikabulkan oleh Majelis dengan alasan bahwa identitas Penggugat sebagai ahli waris tidak jelas; dalam komparisi disebut sebagai ahli waris Alm. Amar Bin H. Merin, namun dalam surat kuasa dan daftar bukti disebutkan mewakili sekitar 57 ahli waris tanpa mencantumkan nama-nama lengkapnya, dan surat kuasa tidak ditandatangani oleh seluruh pemberi kuasa sehingga tidak sah. Karena eksepsi gugatan kabur dikabulkan, eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan. [HAL 52-53] Amar Putusan: Tuntutan provisi ditolak. Eksepsi Turut Tergugat I diterima. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan kabur. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 3.082.500,00. Putusan diucapkan pada 9 Januari 2024." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2023 antara Penggugat (M. Nur dan Muhammad Sajidin sebagai ahli waris Alm. Amar Bin H. Merin) melawan Tergugat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kota Bekasi), dan Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur). [HAL 3-5] Penggugat dalil bahwa Alm. Amar Bin H. Merin memiliki Tanah Hak Milik Adat Girik/Letter C No. 551 Persil 16 SIII seluas 18.730 M2 yang tidak pernah dijual atau dialihkan, namun sejak tahun 1982 dikuasai dan dikelola Tergugat tanpa hak. Penggugat mengutip Surat Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban DKI Jakarta Nomor 7014/-1.711.9 tanggal 24 Desember 1997 yang mengakui adanya tanah sisa Girik C 551 seluas +3.018 M2 di luar pagar tembok yang tidak termasuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 92 milik Pemda, serta mengakui tanah tersebut sebagai sisa Girik C 551 atas nama Amar Bin H. Merin. [HAL 6-8] Penggugat menghitung bahwa tanah yang masuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 92 dan menjadi pokok sengketa adalah seluas +17.221 M2. Penggugat dalil bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 92 atas nama Muhtar Bin Amsir adalah cacat hukum karena peralihan dari Girik C No. 551 (Amar Bin H. Merin) ke Girik C No. 443 (Muhtar Bin Amsir) tidak terbukti secara data pengalihan, padahal Amar Bin H. Merin telah meninggal dunia pada tahun 1945 dan tidak pernah menjual tanah tersebut. [HAL 9-11] Penggugat dalil bahwa Muhtar Bin Amsir tidak pernah menjual tanah kepada Lesmana Basuki, dan penguasaan oleh Tergugat sejak 1982 adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat menuntut pembatalan Girik C No. 443, Sertipikat Hak Milik No. 92, Akta Jual Beli, dan Surat Pelepasan Hak, serta pengosongan dan penyerahan tanah seluas 17.221 M2. [HAL 12-13] Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 53.385.100.000,- (jika tanah tidak dapat dikembalikan), kerugian materiil akibat hilangnya manfaat sebesar Rp 1.000.000.000,-, dan kerugian immateriil sebesar Rp 2.500.000.000,- berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. [HAL 14-19] Penggugat memohon sita jaminan terhadap tanah dan bangunan kantor Tergugat, uang paksa, serta putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Penggugat tidak menarik Muhtar Bin Amsir dan Lesmana Basuki sebagai pihak karena telah meninggal dunia dan berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020. [HAL 20-23] Tergugat-I menjawab bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek gugatan, dan penguasaan Tergugat selama lebih dari 40 tahun menimbulkan *rechtsverwerking* (pelepasan hak). Tergugat-I dalil bahwa klaim Penggugat berubah-ubah dan bertentangan dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tahun 2006 yang menyatakan luas tanah Girik C.551 hanya 3.018 M2. [HAL 24-26] Tergugat-I dalil sebagai pembeli beritikad baik yang telah melakukan pengadaan tanah secara tunai, riil, dan terang berdasarkan Surat Pelepasan Hak tahun 1982 dan kuitansi pembayaran. Tergugat-I juga dalil bahwa tanah objek gugatan adalah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan penyitaan dilarang berdasarkan UU Perbendaharaan Negara. [HAL 27-30] Turut Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak spesifik menyebutkan kelurahan lokasi Sertipikat Hak Milik No. 92, eksepsi *error in persona* karena tanah dulunya di wilayah Kabupaten Bekasi, eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Kementerian Keuangan, serta eksepsi kompetensi absolut bahwa gugatan pembatalan sertifikat merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. [HAL 31-35] Turut Tergugat I menolak dalil ketidakcermatan penerbitan sertifikat. Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena gugatan mengandung tuntutan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (sertifikat), eksepsi gugatan kabur karena tidak jelas lokasi Sertipikat Hak Milik No. 92, dan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan pihak terkait pemekaran wilayah. [HAL 36-38] Turut Tergugat II dalil bahwa Penggugat perlu membuktikan keabsahan dasar klaim dan menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi serta kelurahan terkait sebagai pihak untuk memastikan kebenaran posisi dan luas tanah Girik C No. 551. Turut Tergugat II menolak dalil Penggugat bahwa Turut Tergugat II berwenang meneliti peralihan Girik C 551 ke 443 karena hal tersebut merupakan kewenangan Departemen Agraria Kabupaten Bekasi pada tahun 1972. [HAL 39-40] Turut Tergugat II menegaskan bahwa peralihan Girik C No.551 menjadi Girik C No.443 berdasarkan Akta Jual Beli No.453/Bks/P/72 tanggal 05 Oktober 1972 dilakukan saat wilayah masih Kabupaten Bekasi, sehingga kewenangan penelitian peralihan tersebut berada pada Departemen Agraria Kabupaten Bekasi, bukan Turut Tergugat II. Turut Tergugat II juga mengutip pandangan hukum M. Yahya Harahap mengenai *Error in Persona* jika pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru, sehingga meminta gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. [HAL 41-44] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-26) termasuk surat ketetapan pajak, surat pernyataan ahli waris, dan sertifikat, serta menghadirkan dua saksi, Sayuti A. dan Machmud H. M., yang secara umum membenarkan keberadaan tanah Girik atas nama Amar dan Amsir, penguasaan Pemda sejak 1980-an, serta luas tanah sekitar 17.000 M2 untuk Amar. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-14) termasuk UU Pokok Agraria, surat pelepasan hak tahun 1982, kuitansi pembayaran, dan sertifikat Hak Milik No. 92. Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan bukti. Majelis hakim juga melakukan pemeriksaan setempat pada 6 Oktober 2023. [HAL 45-47] Majelis menolak tuntutan provisi (tindakan pendahuluan) yang diajukan Penggugat karena tidak dapat membuktikan urgensi dan kerugian yang akan diderita jika tindakan tersebut tidak dilakukan. [HAL 48-52] Majelis memeriksa eksepsi Turut Tergugat II. Eksepsi kompetensi absolut ditolak karena telah diputus dalam putusan sela. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dikabulkan oleh Majelis dengan alasan bahwa identitas Penggugat sebagai ahli waris tidak jelas; dalam komparisi disebut sebagai ahli waris Alm. Amar Bin H. Merin, namun dalam surat kuasa dan daftar bukti disebutkan mewakili sekitar 57 ahli waris tanpa mencantumkan nama-nama lengkapnya, dan surat kuasa tidak ditandatangani oleh seluruh pemberi kuasa sehingga tidak sah. Karena eksepsi gugatan kabur dikabulkan, eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan. [HAL 52-53] Amar Putusan: Tuntutan provisi ditolak. Eksepsi Turut Tergugat I diterima. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan kabur. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 3.082.500,00. Putusan diucapkan pada 9 Januari 2024." + }, + "read": { + "input_chars": 6695, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara antara Penggugat (ahli waris Alm. Amar Bin H. Merin) melawan Tergugat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) serta Turut Tergugat I dan II (Kantor Pertanahan). Sengketa inti mengenai penguasaan tanah seluas 17.221 M2 yang diklaim sebagai hak milik adat namun diterbitkan sertifikat atas nama pihak lain, dengan Penggugat menuntut pembatalan sertifikat, pengosongan tanah, dan ganti rugi. Majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi gugatan kabur diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Alm. Amar Bin H. Merin memiliki Tanah Hak Milik Adat Girik/Letter C No. 551 seluas 18.730 M2 yang dikuasai Tergugat sejak tahun 1982 tanpa hak.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Surat Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban DKI Jakarta tahun 1997 mengakui adanya tanah sisa Girik C 551 seluas +3.018 M2 di luar pagar tembok.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Sertipikat Hak Milik No. 92 atas nama Muhtar Bin Amsir adalah cacat hukum karena peralihan dari Girik C No. 551 ke Girik C No. 443 tidak terbukti secara data pengalihan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Muhtar Bin Amsir tidak pernah menjual tanah kepada Lesmana Basuki dan penguasaan oleh Tergugat sejak 1982 adalah perbuatan melawan hukum.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembatalan Girik C No. 443, Sertipikat Hak Milik No. 92, Akta Jual Beli, dan Surat Pelepasan Hak, serta pengosongan dan penyerahan tanah seluas 17.221 M2.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 53.385.100.000,-, kerugian materiil akibat hilangnya manfaat sebesar Rp 1.000.000.000,-, dan kerugian immateriil sebesar Rp 2.500.000.000,-.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat-I dalil bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek gugatan dan penguasaan Tergugat selama lebih dari 40 tahun menimbulkan pelepasan hak.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat-I dalil bahwa klaim Penggugat bertentangan dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tahun 2006 yang menyatakan luas tanah Girik C.551 hanya 3.018 M2.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat-I dalil sebagai pembeli beritikad baik yang telah melakukan pengadaan tanah secara tunai, riil, dan terang berdasarkan Surat Pelepasan Hak tahun 1982 dan kuitansi pembayaran.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kabur karena tidak spesifik menyebutkan kelurahan lokasi Sertipikat Hak Milik No. 92.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur karena tidak jelas lokasi Sertipikat Hak Milik No. 92.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis hakim menolak tuntutan provisi karena Penggugat tidak dapat membuktikan urgensi dan kerugian yang akan diderita.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis hakim menerima eksepsi gugatan kabur dari Turut Tergugat II dengan alasan identitas Penggugat sebagai ahli waris tidak jelas dan surat kuasa tidak sah.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata antara Penggugat yang mewakili ahli waris Alm. Amar Bin H. Merin melawan Tergugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Turut Tergugat I dan II Kantor Pertanahan. Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas 17.221 M2 merupakan hak milik adat Girik C No. 551 yang dikuasai Tergugat sejak 1982 tanpa hak, serta menuntut pembatalan sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama pihak lain, pengosongan tanah, dan ganti rugi. Tergugat dan Turut Tergugat membantah klaim tersebut dengan dalil penguasaan berkepanjangan, pembelian beritikad baik, dan mengajukan berbagai eksepsi termasuk gugatan kabur. Majelis hakim menolak tuntutan provisi dan menerima eksepsi gugatan kabur karena identitas Penggugat sebagai ahli waris tidak jelas serta surat kuasa yang digunakan tidak sah ditandatangani oleh seluruh pemberi kuasa. Dengan demikian, Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata antara Penggugat yang mewakili ahli waris Alm. Amar Bin H. Merin melawan Tergugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Turut Tergugat I dan II Kantor Pertanahan. Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas 17.221 M2 merupakan hak milik adat Girik C No. 551 yang dikuasai Tergugat sejak 1982 tanpa hak, serta menuntut pembatalan sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama pihak lain, pengosongan tanah, dan ganti rugi. Tergugat dan Turut Tergugat membantah klaim tersebut dengan dalil penguasaan berkepanjangan, pembelian beritikad baik, dan mengajukan berbagai eksepsi termasuk gugatan kabur. Majelis hakim menolak tuntutan provisi dan menerima eksepsi gugatan kabur karena identitas Penggugat sebagai ahli waris tidak jelas serta surat kuasa yang digunakan tidak sah ditandatangani oleh seluruh pemberi kuasa. Dengan demikian, Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Alm. Amar Bin H. Merin memiliki Tanah Hak Milik Adat Girik/Letter C No. 551 seluas 18.730 M2 yang dikuasai Tergugat sejak tahun 1982 tanpa hak.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Surat Kepala Kantor Ketenteraman dan Ketertiban DKI Jakarta tahun 1997 mengakui adanya tanah sisa Girik C 551 seluas +3.018 M2 di luar pagar tembok.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Sertipikat Hak Milik No. 92 atas nama Muhtar Bin Amsir adalah cacat hukum karena peralihan dari Girik C No. 551 ke Girik C No. 443 tidak terbukti secara data pengalihan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Muhtar Bin Amsir tidak pernah menjual tanah kepada Lesmana Basuki dan penguasaan oleh Tergugat sejak 1982 adalah perbuatan melawan hukum.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembatalan Girik C No. 443, Sertipikat Hak Milik No. 92, Akta Jual Beli, dan Surat Pelepasan Hak, serta pengosongan dan penyerahan tanah seluas 17.221 M2.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 53.385.100.000,-, kerugian materiil akibat hilangnya manfaat sebesar Rp 1.000.000.000,-, dan kerugian immateriil sebesar Rp 2.500.000.000,-.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat-I dalil bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek gugatan dan penguasaan Tergugat selama lebih dari 40 tahun menimbulkan pelepasan hak.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat-I dalil bahwa klaim Penggugat bertentangan dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa tahun 2006 yang menyatakan luas tanah Girik C.551 hanya 3.018 M2.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat-I dalil sebagai pembeli beritikad baik yang telah melakukan pengadaan tanah secara tunai, riil, dan terang berdasarkan Surat Pelepasan Hak tahun 1982 dan kuitansi pembayaran.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kabur karena tidak spesifik menyebutkan kelurahan lokasi Sertipikat Hak Milik No. 92.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur karena tidak jelas lokasi Sertipikat Hak Milik No. 92.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis hakim menolak tuntutan provisi karena Penggugat tidak dapat membuktikan urgensi dan kerugian yang akan diderita.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis hakim menerima eksepsi gugatan kabur dari Turut Tergugat II dengan alasan identitas Penggugat sebagai ahli waris tidak jelas dan surat kuasa tidak sah.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris merasa tanah warisan saya dikuasai pihak lain sejak puluhan tahun lalu, tapi gugatan saya ditolak karena dianggap tidak jelas, bagaimana saya bisa memperjuangkan hak tanah ini?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20521, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagai dasar ganti rugi. Namun, dalam pertimbangan hukum putusan, gugatan ditolak karena eksepsi gugatan kabur (obscur libel) akibat ketidakjelasan identitas ahli waris dan surat kuasa yang tidak sah, bukan karena pemeriksaan substansi perbuatan melawan hukum. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum yang diuji atau menjadi inti sengketa dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal mengatur tanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan. Sama seperti Pasal 1365, pasal ini tidak relevan karena putusan tidak membahas unsur kelalaian atau perbuatan melawan hukum secara substantif. Penolakan gugatan murni bersifat prosedural/formil (eksepsi obscur libel) terkait ketidakjelasan pihak yang menggugat, sehingga pasal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan alasan penolakan dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 63885, + "completion_tokens": 4894 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_111_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_111_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..42df0fb0f644d13e4a3acb6fe1dacfea9199f820 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_111_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,217 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_111_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 83, + "timings": { + "parse": 0.147, + "classify": 0.0, + "condense": 315.989, + "read": 72.5, + "query": 3.375, + "relevance": 98.369, + "total": 490.38 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 252966, + "marked_chars": 253704 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM EKSEPSI \n- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II. \nDALAM POKOK PERKARA \n- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. \n- Menghukum \nPenggugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp.308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025, \noleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Immanuel, \nS.H.,M.H dan Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai \nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 111/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM tanggal \n30 Juni 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025, \ndisampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 82\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 83 dari 83 Putusan Perdata Gu" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134948, + "summary": "[HAL 1-14] Penggugat Chintia Sianturi menggugat Perumnas (Tergugat I) dan PT KAI (Tergugat II) atas wanprestasi terkait pemesanan 1 unit Apartemen Samesta Mahata Margonda (Unit A-03-12) berdasarkan Surat Pemesanan Unit (SPU) No. 0063/SP/RSKA.PC/IX/18 tanggal 2 September 2018 dengan harga Rp245.233.000. Penggugat dalil telah membayar Booking Fee Rp5.000.000 dan Uang Muka (DP) sebesar Rp49.046.000 secara bertahap pada September-Desember 2018. Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak memberikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) setelah pelunasan DP, mengabaikan komunikasi hingga 2023, dan pada 10 Juli 2024 membatalkan pemesanan karena Penggugat tidak menyerahkan dokumen lengkap (khususnya Surat Persetujuan Atasan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat). Penggugat kemudian membuat Surat Pernyataan Pembatalan pada 6 September 2024, namun mencabutnya pada 18 November 2024. Penggugat menuntut pernyataan sah SPU, pernyataan wanprestasi, pembayaran ganti rugi Rp347.889.560 (termasuk bunga moratoir, biaya hukum, dan nilai unit), sita jaminan, uang paksa, dan putusan serta merta. Mediasi gagal. [HAL 15-45] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan PN Depok karena objek di Depok), tidak memiliki kepentingan (legal standing) karena pembatalan telah terjadi dan uang muka dikembalikan, gugatan kabur (obscur libel) akibat inkonsistensi jumlah DP dan posita-petitum, serta error in persona (Tergugat II tidak terkait). Dalam pokok perkara, Tergugat I membantah wanprestasi dengan alasan PPJB belum bisa dilakukan karena syarat PPJB (PBG, keterbangunan 20%, dll) menurut PP No. 12/2021 belum terpenuhi, bukan karena kesengajaan. Tergugat I dalil pembatalan murni atas inisiatif Penggugat karena kelalaian Penggugat melengkapi dokumen kredit selama lebih dari 11 bulan dan tidak lolos syarat perbankan. Tergugat I dalil telah mengembalikan uang muka Rp49.046.000 secara penuh pada 6 Desember 2024 setelah prinsip persetujuan pada Oktober 2024, sehingga hubungan hukum telah tuntas. Tergugat I membantah tuduhan mengalihkan unit subsidi ke harga reguler Rp700 juta sebagai upaya menipu, melainkan karena kuota subsidi habis dan Penggugat lalai." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 120256, + "summary": "[HAL 1-14] Penggugat Chintia Sianturi menggugat Perumnas (Tergugat I) dan PT KAI (Tergugat II) atas wanprestasi terkait pemesanan 1 unit Apartemen Samesta Mahata Margonda (Unit A-03-12) berdasarkan Surat Pemesanan Unit (SPU) No. 0063/SP/RSKA.PC/IX/18 tanggal 2 September 2018 dengan harga Rp245.233.000. Penggugat dalil telah membayar Booking Fee Rp5.000.000 dan Uang Muka (DP) sebesar Rp49.046.000 secara bertahap pada September-Desember 2018. Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak memberikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) setelah pelunasan DP, mengabaikan komunikasi hingga 2023, dan pada 10 Juli 2024 membatalkan pemesanan karena Penggugat tidak menyerahkan dokumen lengkap (khususnya Surat Persetujuan Atasan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat). Penggugat kemudian membuat Surat Pernyataan Pembatalan pada 6 September 2024, namun mencabutnya pada 18 November 2024. Penggugat menuntut pernyataan sah SPU, pernyataan wanprestasi, pembayaran ganti rugi Rp347.889.560 (termasuk bunga moratoir, biaya hukum, dan nilai unit), sita jaminan, uang paksa, dan putusan serta merta. Mediasi gagal. [HAL 15-45] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan PN Depok karena objek di Depok), tidak memiliki kepentingan (legal standing) karena pembatalan telah terjadi dan uang muka dikembalikan, gugatan kabur (obscur libel) akibat inkonsistensi jumlah DP dan posita-petitum, serta error in persona (Tergugat II tidak terkait). Dalam pokok perkara, Tergugat I membantah wanprestasi dengan alasan PPJB belum bisa dilakukan karena syarat PPJB (PBG, keterbangunan 20%, dll) menurut PP No. 12/2021 belum terpenuhi, bukan karena kesengajaan. Tergugat I dalil pembatalan murni atas inisiatif Penggugat karena kelalaian Penggugat melengkapi dokumen kredit selama lebih dari 11 bulan dan tidak lolos syarat perbankan. Tergugat I dalil telah mengembalikan uang muka Rp49.046.000 secara penuh pada 6 Desember 2024 setelah prinsip persetujuan pada Oktober 2024, sehingga hubungan hukum telah tuntas. Tergugat I membantah tuduhan mengalihkan unit subsidi ke harga reguler Rp700 juta sebagai upaya menipu, melainkan karena kuota subsidi habis dan Penggugat lalai. [HAL 45-53] Tergugat I menegaskan bahwa tanpa terpenuhinya syarat PPJB, PPJB batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga Penggugat beritikad buruk ingin membatalkan pesanan. Tergugat I membantah dalil wanprestasi dan pengembalian uang muka sepihak, menyatakan uang muka telah dikembalikan berdasarkan Surat Pembatalan Pemesanan dari Penggugat. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi Rp347.889.560 sebagai tidak logis dan tidak berdasar hukum, karena SPU tidak mengatur bunga/ganti rugi atas pembatalan, dan uang muka telah dikembalikan utuh. Tuntutan bunga moratoir ditolak berdasarkan yurisprudensi MA bahwa bunga yang tidak diperjanjikan tidak dapat dikabulkan. Tuntutan biaya hukum Rp85.000.000 ditolak karena tidak diperinci dan tidak ada kewajiban hukum untuk menggunakan advokat. Tuntutan nilai unit Rp245.233.000 ditolak karena Penggugat hanya membayar DP dan pembatalan disebabkan oleh Penggugat sendiri. Tergugat I juga menolak sita jaminan atas aset negara (BUMN) yang tidak dapat disita berdasarkan UU Perbendaharaan Negara dan putusan MK, serta menolak uang paksa karena tidak ada dasar hukum mengingat kewajiban telah dipenuhi. Tuntutan putusan serta merta ditolak karena perkara tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000. Tergugat I memohon gugatan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. [HAL 53-63] Tergugat II mengajukan eksepsi surat kuasa khusus tidak sah secara formil, kompetensi relatif, error in persona (tidak terlibat dalam SPU), Penggugat tidak memiliki kapasitas/kepentingan hukum, dan gugatan kabur. Dalam pokok perkara, Tergugat II membantah wanprestasi karena tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan asas personalitas perjanjian (Pasal 1340 KUHPerdata). Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi, sita jaminan (karena tidak dirinci identitas barang dan tidak ada kekhawatiran penghilangan aset), dan uang paksa (karena tidak sesuai dengan yurisprudensi MA untuk tuntutan pembayaran uang). Tergugat II memohon gugatan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. [HAL 63-75] Pengadilan menerima bukti surat Penggugat (P-01 s/d P-15) kecuali yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan bukti surat Tergugat I (T.I-1 s/d T.I-44) kecuali yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Tergugat II tidak mengajukan bukti. Penggugat menghadirkan saksi Y. Buha Beitler Sianturi dan Bakti Sianturi yang menyatakan Penggugat membayar DP sekitar Rp49.000.000, tidak ada PPJB, dan pembatalan terjadi tiba-tiba dengan alasan gaji tidak sesuai, serta uang DP dikembalikan. Tergugat I menghadirkan saksi Erika Yolanda dan Eggy Evansyah yang menyatakan Penggugat memesan KPA Subsidi, tidak memenuhi syarat pemberkasan perbankan (gaji/batas subsidi), ada penawaran KPA Reguler yang tidak ditindaklanjuti Penggugat, Penggugat menandatangani surat pembatalan, dan uang DP dikembalikan utuh pada Desember 2024. Saksi Tergugat I juga menjelaskan keterlambatan pemberkasan akibat menunggu SLF dan pandemi. [HAL 75-83] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif berdasarkan Putusan Sela sebelumnya. Majelis Hakim menilai eksepsi lainnya sebagai eksepsi prosesuil yang diperiksa bersama pokok perkara. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa eksepsi legal standing. Berdasarkan bukti P-3/T.I-1 (SPU) dan bukti T.I-37 s/d T.I-43 (surat pembatalan, rekomendasi pengembalian, bukti transfer), terbukti terjadi pembatalan pemesanan oleh Penggugat dan pengembalian uang muka oleh Tergugat I. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pembatalan dan pengembalian uang muka, hubungan hukum perikatan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir, sehingga SPU tidak dapat lagi menjadi dasar wanprestasi. Surat Pencabutan Surat Pernyataan Pembatalan tanggal 18 November 2024 tidak dapat mencabut pembatalan tersebut karena perikatan telah berakhir saat uang muka diterima. Dengan demikian, Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan/kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan. Eksepsi legal standing Tergugat I dan II dikabulkan, eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp308.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-14] Penggugat Chintia Sianturi menggugat Perumnas (Tergugat I) dan PT KAI (Tergugat II) atas wanprestasi terkait pemesanan 1 unit Apartemen Samesta Mahata Margonda (Unit A-03-12) berdasarkan Surat Pemesanan Unit (SPU) No. 0063/SP/RSKA.PC/IX/18 tanggal 2 September 2018 dengan harga Rp245.233.000. Penggugat dalil telah membayar Booking Fee Rp5.000.000 dan Uang Muka (DP) sebesar Rp49.046.000 secara bertahap pada September-Desember 2018. Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak memberikan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) setelah pelunasan DP, mengabaikan komunikasi hingga 2023, dan pada 10 Juli 2024 membatalkan pemesanan karena Penggugat tidak menyerahkan dokumen lengkap (khususnya Surat Persetujuan Atasan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat). Penggugat kemudian membuat Surat Pernyataan Pembatalan pada 6 September 2024, namun mencabutnya pada 18 November 2024. Penggugat menuntut pernyataan sah SPU, pernyataan wanprestasi, pembayaran ganti rugi Rp347.889.560 (termasuk bunga moratoir, biaya hukum, dan nilai unit), sita jaminan, uang paksa, dan putusan serta merta. Mediasi gagal. [HAL 15-45] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan PN Depok karena objek di Depok), tidak memiliki kepentingan (legal standing) karena pembatalan telah terjadi dan uang muka dikembalikan, gugatan kabur (obscur libel) akibat inkonsistensi jumlah DP dan posita-petitum, serta error in persona (Tergugat II tidak terkait). Dalam pokok perkara, Tergugat I membantah wanprestasi dengan alasan PPJB belum bisa dilakukan karena syarat PPJB (PBG, keterbangunan 20%, dll) menurut PP No. 12/2021 belum terpenuhi, bukan karena kesengajaan. Tergugat I dalil pembatalan murni atas inisiatif Penggugat karena kelalaian Penggugat melengkapi dokumen kredit selama lebih dari 11 bulan dan tidak lolos syarat perbankan. Tergugat I dalil telah mengembalikan uang muka Rp49.046.000 secara penuh pada 6 Desember 2024 setelah prinsip persetujuan pada Oktober 2024, sehingga hubungan hukum telah tuntas. Tergugat I membantah tuduhan mengalihkan unit subsidi ke harga reguler Rp700 juta sebagai upaya menipu, melainkan karena kuota subsidi habis dan Penggugat lalai. [HAL 45-53] Tergugat I menegaskan bahwa tanpa terpenuhinya syarat PPJB, PPJB batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga Penggugat beritikad buruk ingin membatalkan pesanan. Tergugat I membantah dalil wanprestasi dan pengembalian uang muka sepihak, menyatakan uang muka telah dikembalikan berdasarkan Surat Pembatalan Pemesanan dari Penggugat. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi Rp347.889.560 sebagai tidak logis dan tidak berdasar hukum, karena SPU tidak mengatur bunga/ganti rugi atas pembatalan, dan uang muka telah dikembalikan utuh. Tuntutan bunga moratoir ditolak berdasarkan yurisprudensi MA bahwa bunga yang tidak diperjanjikan tidak dapat dikabulkan. Tuntutan biaya hukum Rp85.000.000 ditolak karena tidak diperinci dan tidak ada kewajiban hukum untuk menggunakan advokat. Tuntutan nilai unit Rp245.233.000 ditolak karena Penggugat hanya membayar DP dan pembatalan disebabkan oleh Penggugat sendiri. Tergugat I juga menolak sita jaminan atas aset negara (BUMN) yang tidak dapat disita berdasarkan UU Perbendaharaan Negara dan putusan MK, serta menolak uang paksa karena tidak ada dasar hukum mengingat kewajiban telah dipenuhi. Tuntutan putusan serta merta ditolak karena perkara tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000. Tergugat I memohon gugatan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. [HAL 53-63] Tergugat II mengajukan eksepsi surat kuasa khusus tidak sah secara formil, kompetensi relatif, error in persona (tidak terlibat dalam SPU), Penggugat tidak memiliki kapasitas/kepentingan hukum, dan gugatan kabur. Dalam pokok perkara, Tergugat II membantah wanprestasi karena tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan asas personalitas perjanjian (Pasal 1340 KUHPerdata). Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi, sita jaminan (karena tidak dirinci identitas barang dan tidak ada kekhawatiran penghilangan aset), dan uang paksa (karena tidak sesuai dengan yurisprudensi MA untuk tuntutan pembayaran uang). Tergugat II memohon gugatan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. [HAL 63-75] Pengadilan menerima bukti surat Penggugat (P-01 s/d P-15) kecuali yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan bukti surat Tergugat I (T.I-1 s/d T.I-44) kecuali yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Tergugat II tidak mengajukan bukti. Penggugat menghadirkan saksi Y. Buha Beitler Sianturi dan Bakti Sianturi yang menyatakan Penggugat membayar DP sekitar Rp49.000.000, tidak ada PPJB, dan pembatalan terjadi tiba-tiba dengan alasan gaji tidak sesuai, serta uang DP dikembalikan. Tergugat I menghadirkan saksi Erika Yolanda dan Eggy Evansyah yang menyatakan Penggugat memesan KPA Subsidi, tidak memenuhi syarat pemberkasan perbankan (gaji/batas subsidi), ada penawaran KPA Reguler yang tidak ditindaklanjuti Penggugat, Penggugat menandatangani surat pembatalan, dan uang DP dikembalikan utuh pada Desember 2024. Saksi Tergugat I juga menjelaskan keterlambatan pemberkasan akibat menunggu SLF dan pandemi. [HAL 75-83] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif berdasarkan Putusan Sela sebelumnya. Majelis Hakim menilai eksepsi lainnya sebagai eksepsi prosesuil yang diperiksa bersama pokok perkara. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa eksepsi legal standing. Berdasarkan bukti P-3/T.I-1 (SPU) dan bukti T.I-37 s/d T.I-43 (surat pembatalan, rekomendasi pengembalian, bukti transfer), terbukti terjadi pembatalan pemesanan oleh Penggugat dan pengembalian uang muka oleh Tergugat I. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pembatalan dan pengembalian uang muka, hubungan hukum perikatan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir, sehingga SPU tidak dapat lagi menjadi dasar wanprestasi. Surat Pencabutan Surat Pernyataan Pembatalan tanggal 18 November 2024 tidak dapat mencabut pembatalan tersebut karena perikatan telah berakhir saat uang muka diterima. Dengan demikian, Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan/kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan. Eksepsi legal standing Tergugat I dan II dikabulkan, eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp308.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 6328, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II atas dugaan wanprestasi terkait pemesanan unit apartemen, menuntut pengesahan SPU, pengakuan wanprestasi, serta ganti rugi. Sengketa berpusat pada status pemesanan unit dan pengembalian uang muka setelah adanya pembatalan. Majelis Hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat melakukan pemesanan unit apartemen berdasarkan Surat Pemesanan Unit (SPU) dan membayar uang muka.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengembalikan uang muka kepada Penggugat secara penuh.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menandatangani surat pembatalan pemesanan.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencabut surat pernyataan pembatalan setelah uang muka diterima kembali.", + "page": 75, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengesahan SPU, pengakuan wanprestasi, dan ganti rugi atas pembatalan pemesanan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil wanprestasi terkait pemesanan unit apartemen, menuntut pengesahan Surat Pemesanan Unit (SPU), pengakuan wanprestasi, serta pembayaran ganti rugi. Tergugat I membantah wanprestasi dengan alasan syarat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) belum terpenuhi dan pembatalan terjadi atas inisiatif Penggugat karena kelalaian melengkapi dokumen, serta telah mengembalikan uang muka. Tergugat II membantah keterlibatan karena tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Majelis Hakim memeriksa eksepsi legal standing dan menetapkan bahwa berdasarkan bukti SPU dan surat pembatalan, telah terjadi pembatalan pemesanan oleh Penggugat serta pengembalian uang muka oleh Tergugat I. Dengan demikian, hubungan hukum perikatan telah berakhir saat uang muka diterima kembali, sehingga surat pencabutan pembatalan yang dibuat kemudian tidak dapat mengubah status tersebut. Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil wanprestasi terkait pemesanan unit apartemen, menuntut pengesahan Surat Pemesanan Unit (SPU), pengakuan wanprestasi, serta pembayaran ganti rugi. Tergugat I membantah wanprestasi dengan alasan syarat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) belum terpenuhi dan pembatalan terjadi atas inisiatif Penggugat karena kelalaian melengkapi dokumen, serta telah mengembalikan uang muka. Tergugat II membantah keterlibatan karena tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Majelis Hakim memeriksa eksepsi legal standing dan menetapkan bahwa berdasarkan bukti SPU dan surat pembatalan, telah terjadi pembatalan pemesanan oleh Penggugat serta pengembalian uang muka oleh Tergugat I. Dengan demikian, hubungan hukum perikatan telah berakhir saat uang muka diterima kembali, sehingga surat pencabutan pembatalan yang dibuat kemudian tidak dapat mengubah status tersebut. Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat melakukan pemesanan unit apartemen berdasarkan Surat Pemesanan Unit (SPU) dan membayar uang muka.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengembalikan uang muka kepada Penggugat secara penuh.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menandatangani surat pembatalan pemesanan.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencabut surat pernyataan pembatalan setelah uang muka diterima kembali.", + "page": 75, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengesahan SPU, pengakuan wanprestasi, dan ganti rugi atas pembatalan pemesanan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan surat pembatalan dan dapat uang muka kembali, tapi sekarang saya ingin membatalkan pembatalan itu, apakah boleh?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22425, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1315 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1315: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mendefinisikan jenis perikatan (memberikan, berbuat, tidak berbuat). Tidak mengatur mekanisme pembatalan perjanjian atau hak untuk menarik kembali pernyataan pembatalan yang telah disepakati bersama." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi (ganti rugi). Pertanyaan berkaitan dengan status hukum pembatalan perjanjian, bukan klaim ganti rugi akibat ketidakpemenuhan kewajiban." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pembebanan ganti rugi (keberatan lalai). Tidak relevan dengan substansi pertanyaan mengenai kebolehan menarik kembali persetujuan pembatalan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur lingkup ganti rugi (kerugian dan keuntungan yang hilang). Tidak menjawab pertanyaan apakah pembatalan yang sudah dieksekusi (uang dikembalikan) dapat dibatalkan kembali." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya memberikan definisi umum tentang persetujuan. Tidak mengatur syarat atau akibat hukum dari pembatalan atau pencabutan persetujuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuat). Tidak relevan dengan pertanyaan mengenai mekanisme pembatalan perjanjian antara pihak-pihak yang sudah terikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun syarat kesepakatan penting, pasal ini tidak secara spesifik mengatur apakah persetujuan untuk membatalkan perjanjian dapat ditarik kembali setelah dieksekusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan undang-undang. Ini menjadi prinsip hukum utama untuk menilai apakah 'pembatalan pembatalan' (penarikan kembali persetujuan pembatalan) diperbolehkan, yaitu memerlukan kesepakatan baru antara Penggugat dan Tergugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini memperluas cakupan perjanjian berdasarkan keadilan/kebiasaan. Tidak secara langsung menjawab pertanyaan substantif mengenai kebolehan menarik kembali persetujuan pembatalan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifitas perjanjian terhadap pihak ketiga. Tidak relevan dengan hubungan hukum antara kedua pihak yang membuat perjanjian pembatalan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 82513, + "completion_tokens": 3706 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_115_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_115_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3514557ae6362e983512ad0dfc139e9b7ae8d5f8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_115_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,172 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_115_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 99, + "timings": { + "parse": 0.149, + "classify": 0.0, + "condense": 564.862, + "read": 131.859, + "query": 8.471, + "relevance": 31.654, + "total": 736.995 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 268735, + "marked_chars": 269617 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI \nDALAM EKSEPSI \n- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut \nTergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut \nTergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, \nTurut Tergugat X, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XVII. \nDALAM POKOK PERKARA \n- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. \nDALAM REKONVENSI \n- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dan Turut \nTergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XVII Konvensi tidak dapat \nditerima. \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 97\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHal.98 dari 99 Hal.Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim. \n \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI \n- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar \nbiaya perkara sejumlah Rp.2.123.500,00 (dua juta seratus dua puluh tiga \nribu lima ratus rupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam sidang " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134955, + "summary": "[HAL 1-5] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat, Prof. Dr. Anak Agung Gde Agung (Pembina Yayasan Trisakti berdasarkan Akta No. 22/2005), melawan Tergugat I (Julius Yudha Halim, Sekretaris Pengurus/Pembina) dan Tergugat II (Dr. Josep Kristiadi, Pembina), serta 17 Turut Tergugat yang merupakan organ Yayasan Trisakti berdasarkan Akta No. 33/2023. Penggugat mendasarkan gugatan pada kewenangan PN Jakarta Timur karena domisili Yayasan Trisakti berada di wilayah tersebut, merujuk pada UU Yayasan. [HAL 6-11] Penggugat dalilkan bahwa ia adalah anggota Pembina yang sah berdasarkan Akta No. 22/2005 dan tercatat di SABH Dirjen AHU, dengan susunan organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang jelas. [HAL 12-26] Kronologi sengketa bermula dari Undangan Rapat 4 Januari 2023 yang hanya beragenda \"update perkembangan\". Penggugat tidak hadir dan dilarang masuk, namun mengetahui adanya Daftar Hadir dan Notulen \"Rapat Gabungan Diperluas\" yang menyatakan sah karena kuorum terpenuhi oleh kehadiran Pengurus dan Pengawas, serta mengusulkan pengangkatan organ masa transisi. [HAL 27-34] Pada 6 Februari 2023, TURUT TERGUGAT I (Notaris) menerbitkan Akta No. 33/2023 yang mengubah susunan organ Yayasan. Akta tersebut dalilkan bahwa Penggugat hadir dalam rapat Pembina tanggal 4 Januari 2023, padahal Penggugat dalilkan tidak hadir, tidak menandatangani daftar hadir, dan namanya dicantumkan tanpa izin. Akta No. 33/2023 juga mencantumkan NIK Penggugat yang diduga diperoleh tanpa izin, melanggar UU Perlindungan Data Pribadi. [HAL 35-44] Penggugat menyangkal keabsahan Akta No. 33/2023 karena rapat tidak memenuhi kuorum Anggota Pembina (hanya dihadiri Pengurus/Pengawas), tidak ada panggilan resmi rapat Pembina, dan prosedur pengangkatan organ baru tidak sesuai Anggaran Dasar (Akta No. 22/2005) serta UU Yayasan. Penggugat dalilkan Tergugat I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang memenuhi unsur melawan hukum, kesalahan, kerugian (rusaknya nama baik, tekanan psikis, laporan polisi/gugatan balik terhadap Penggugat), dan hubungan kausal. [HAL 45-51] Dalam jawaban, Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengklaim PN Jakarta Timur tidak berwenang) dan eksepsi materiil (gugatan kabur/salah). Secara materiil, mereka membantah dalil Penggugat dengan menyatakan rapat tanggal 4 Januari 2023 dilakukan secara benar melalui tahapan Rapat Gabungan Diperluas dan Tim Formatur yang kemudian diusulkan ke Rapat Dewan Pembina. Mereka membantah klaim ketidakhadiran Penggugat, menyatakan Penggugat hadir dan diketahui oleh peserta rapat, serta menandatangani daftar hadir bukan syarat mutlak sahnya rapat menurut UU Yayasan. Mereka juga dalilkan Tergugat I telah diangkat menjadi Anggota Pembina pada 2014 dan Sekretaris Pembina pada 2020 melalui rapat yang sah, sehingga posisinya dalam Akta No. 33/2023 adalah sah, serta merujuk pada putusan perkara lain (No. 28/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst) yang sedang dalam proses kasasi." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134988, + "summary": "[HAL 1-5] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat, Prof. Dr. Anak Agung Gde Agung (Pembina Yayasan Trisakti berdasarkan Akta No. 22/2005), melawan Tergugat I (Julius Yudha Halim, Sekretaris Pengurus/Pembina) dan Tergugat II (Dr. Josep Kristiadi, Pembina), serta 17 Turut Tergugat yang merupakan organ Yayasan Trisakti berdasarkan Akta No. 33/2023. Penggugat mendasarkan gugatan pada kewenangan PN Jakarta Timur karena domisili Yayasan Trisakti berada di wilayah tersebut, merujuk pada UU Yayasan. [HAL 6-11] Penggugat dalilkan bahwa ia adalah anggota Pembina yang sah berdasarkan Akta No. 22/2005 dan tercatat di SABH Dirjen AHU, dengan susunan organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang jelas. [HAL 12-26] Kronologi sengketa bermula dari Undangan Rapat 4 Januari 2023 yang hanya beragenda \"update perkembangan\". Penggugat tidak hadir dan dilarang masuk, namun mengetahui adanya Daftar Hadir dan Notulen \"Rapat Gabungan Diperluas\" yang menyatakan sah karena kuorum terpenuhi oleh kehadiran Pengurus dan Pengawas, serta mengusulkan pengangkatan organ masa transisi. [HAL 27-34] Pada 6 Februari 2023, TURUT TERGUGAT I (Notaris) menerbitkan Akta No. 33/2023 yang mengubah susunan organ Yayasan. Akta tersebut dalilkan bahwa Penggugat hadir dalam rapat Pembina tanggal 4 Januari 2023, padahal Penggugat dalilkan tidak hadir, tidak menandatangani daftar hadir, dan namanya dicantumkan tanpa izin. Akta No. 33/2023 juga mencantumkan NIK Penggugat yang diduga diperoleh tanpa izin, melanggar UU Perlindungan Data Pribadi. [HAL 35-44] Penggugat menyangkal keabsahan Akta No. 33/2023 karena rapat tidak memenuhi kuorum Anggota Pembina (hanya dihadiri Pengurus/Pengawas), tidak ada panggilan resmi rapat Pembina, dan prosedur pengangkatan organ baru tidak sesuai Anggaran Dasar (Akta No. 22/2005) serta UU Yayasan. Penggugat dalilkan Tergugat I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang memenuhi unsur melawan hukum, kesalahan, kerugian (rusaknya nama baik, tekanan psikis, laporan polisi/gugatan balik terhadap Penggugat), dan hubungan kausal. [HAL 45-51] Dalam jawaban, Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengklaim PN Jakarta Timur tidak berwenang) dan eksepsi materiil (gugatan kabur/salah). Secara materiil, mereka membantah dalil Penggugat dengan menyatakan rapat tanggal 4 Januari 2023 dilakukan secara benar melalui tahapan Rapat Gabungan Diperluas dan Tim Formatur yang kemudian diusulkan ke Rapat Dewan Pembina. Mereka membantah klaim ketidakhadiran Penggugat, menyatakan Penggugat hadir dan diketahui oleh peserta rapat, serta menandatangani daftar hadir bukan syarat mutlak sahnya rapat menurut UU Yayasan. Mereka juga dalilkan Tergugat I telah diangkat menjadi Anggota Pembina pada 2014 dan Sekretaris Pembina pada 2020 melalui rapat yang sah, sehingga posisinya dalam Akta No. 33/2023 adalah sah, serta merujuk pada putusan perkara lain (No. 28/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst) yang sedang dalam proses kasasi. [HAL 52-54] Tergugat I dan Turut Tergugat I membantah dalil ketidakhadiran Penggugat dengan merujuk pada Akta No. 7/2015 yang mengangkat Tergugat I sebagai Anggota Dewan Pembina dan Akta No. 894/2020 yang mengangkatnya sebagai Sekretaris Dewan Pembina, serta menyatakan Penggugat tidak mengetahui keputusan tersebut. Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi untuk menyatakan Akta No. 33/2023 sah dan berharga, serta dalil bahwa Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan perkara No. 28/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst. Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi relatif, berargumen bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum tunduk pada Pasal 118 ayat (1) HIR sehingga seharusnya diajukan di PN Jakarta Barat tempat kediaman Tergugat I dan II, bukan PN Jakarta Timur yang merujuk pada ketentuan khusus UU Yayasan untuk permohonan pembatalan pengangkatan organ. [HAL 55-61] Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan Yayasan Trisakti telah dikuasai Pemerintah RI berdasarkan SK Mendikbud No. 330/2022 dan Akta Perubahan No. 03/2023 yang disetujui Menkumham, sehingga organ yang digugat seharusnya adalah organ baru yang sah. Tergugat II juga mengajukan eksepsi obscur libel (gugatan kabur), menyatakan Penggugat salah mendasarkan gugatan pada pasal UU Yayasan yang sudah diubah/dihapus dan seharusnya mengajukan permohonan pembatalan atau gugatan wanprestasi, bukan PMH. Tergugat II juga mengajukan eksepsi kurang pihak, menuntut dilibatkannya Menkumham dan Mendikbud sebagai pihak terkait karena kewenangan mereka dalam pengesahan badan hukum yayasan. [HAL 62-76] Tergugat II membantah dalil PMH dengan menyatakan tidak hadir dalam Rapat 4 Januari 2023 dan hanya memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat I dengan batasan penggunaan sesuai hukum dan AD. Tergugat II berargumen unsur PMH tidak terpenuhi: tidak ada perbuatan melawan hukum karena bertindak dalam kewenangan sebagai Pembina, tidak ada kesalahan karena tidak hadir, dan kerugian tidak diperinci secara definitif sehingga tidak terbukti. Tergugat II memohon penolakan gugatan Penggugat. [HAL 77-90] Persidangan menghadirkan bukti surat dari kedua belah pihak, termasuk akta-akta perubahan yayasan, notulen rapat, daftar hadir, dan surat keputusan. Penggugat menghadirkan saksi Veronika Stephanie Putri yang menyatakan Penggugat datang ke kantor namun tidak diperbolehkan masuk ruang rapat utama dan tidak menandatangani absensi, serta ahli Dr. Suyud Margono yang menyatakan rapat pembina harus dihadiri 2/3 anggota pembina secara fisik dan kuasa umum tidak cukup untuk memutus rapat pembina. Tergugat I menghadirkan saksi Novy Nurwulandari Deyan Putri dan Yunan Sohidrat yang menyatakan Penggugat hadir dalam rapat, serta ahli Nurlis Effendi yang menyatakan kehadiran dapat dibuktikan melalui interaksi dan kuasa, serta absensi bukan satu-satunya indikator kehadiran. [HAL 91-99] Majelis Hakim memeriksa eksepsi. Eksepsi kompetensi relatif telah ditolak dalam putusan sela sebelumnya. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena Penggugat salah memposisikan Yayasan Trisakti (Turut Tergugat XVII) sebagai Turut Tergugat, padahal Yayasan sebagai subyek hukum yang mengeluarkan produk hukum (Akta No. 33/2023) seharusnya diposisikan sebagai Tergugat pokok. Karena eksepsi gugatan kabur dikabulkan, eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Gugatan Rekonvensi Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima karena posita yang kabur. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.123.500,00." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 2674, + "summary": "[HAL 1-5] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat, Prof. Dr. Anak Agung Gde Agung (Pembina Yayasan Trisakti berdasarkan Akta No. 22/2005), melawan Tergugat I (Julius Yudha Halim, Sekretaris Pengurus/Pembina) dan Tergugat II (Dr. Josep Kristiadi, Pembina), serta 17 Turut Tergugat yang merupakan organ Yayasan Trisakti berdasarkan Akta No. 33/2023. Penggugat mendasarkan gugatan pada kewenangan PN Jakarta Timur karena domisili Yayasan Trisakti berada di wilayah tersebut, merujuk pada UU Yayasan. [HAL 6-11] Penggugat dalilkan bahwa ia adalah anggota Pembina yang sah berdasarkan Akta No. 22/2005 dan tercatat di SABH Dirjen AHU, dengan susunan organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang jelas. [HAL 12-26] Kronologi sengketa bermula dari Undangan Rapat 4 Januari 2023 yang hanya beragenda \"update perkembangan\". Penggugat tidak hadir dan dilarang masuk, namun mengetahui adanya Daftar Hadir dan Notulen \"Rapat Gabungan Diperluas\" yang menyatakan sah karena kuorum terpenuhi oleh kehadiran Pengurus dan Pengawas, serta mengusulkan pengangkatan organ masa transisi. [HAL 27-34] Pada 6 Februari 2023, TURUT TERGUGAT I (Notaris) menerbitkan Akta No. 33/2023 yang mengubah susunan organ Yayasan. Akta tersebut dalilkan bahwa Penggugat hadir dalam rapat Pembina tanggal 4 Januari 2023, padahal Penggugat dalilkan tidak hadir, tidak menandatangani daftar hadir, dan namanya dicantumkan tanpa izin. Akta No. 33/2023 juga mencantumkan NIK Penggugat yang diduga diperoleh tanpa izin, melanggar UU Perlindungan Data Pribadi. [HAL 35-44] Penggugat menyangkal keabsahan Akta No. 33/2023 karena rapat tidak memenuhi kuorum Anggota Pembina (hanya dihadiri Pengurus/Pengawas), tidak ada panggilan resmi rapat Pembina, dan prosedur pengangkatan organ baru tidak sesuai Anggaran Dasar (Akta No. 22/2005) serta UU Yayasan. Penggugat dalilkan Tergugat I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang memenuhi unsur melawan hukum, kesalahan, kerugian (rusaknya nama baik, tekanan psikis, laporan polisi/gugatan balik terhadap Penggugat), dan hubungan kausal. [HAL 45-51] Dalam jawaban, Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengklaim PN Jakarta Timur tidak berwenang) dan eksepsi materiil (gugatan kabur/salah). Secara materiil, mereka membantah dalil Penggugat dengan menyatakan rapat tanggal 4 Januari 2023 dilakukan secara benar melalui tahapan Rapat Gabungan Diperluas dan Tim Formatur yang kemudian diusulkan ke Rapat Dewan Pembina. Mereka membantah klaim ketidakhadiran Penggugat, menyatakan Penggugat hadir dan diketahui oleh peserta rapat, serta menandatangani daftar hadir bukan syarat mutlak sahnya rapat menurut UU Yayasan. Mereka juga dalilkan Tergugat I telah diangkat menjadi Anggota Pembina pada 2014 dan Sekretaris Pembina pada 2020 melalui rapat yang sah, sehingga posisinya dalam Akta No. 33/2023 adalah sah, serta merujuk pada putusan perkara lain (No. 28/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst) yang sedang dalam proses kasasi. [HAL 52-54] Tergugat I dan Turut Tergugat I membantah dalil ketidakhadiran Penggugat dengan merujuk pada Akta No. 7/2015 yang mengangkat Tergugat I sebagai Anggota Dewan Pembina dan Akta No. 894/2020 yang mengangkatnya sebagai Sekretaris Dewan Pembina, serta menyatakan Penggugat tidak mengetahui keputusan tersebut. Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi untuk menyatakan Akta No. 33/2023 sah dan berharga, serta dalil bahwa Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan perkara No. 28/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst. Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi relatif, berargumen bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum tunduk pada Pasal 118 ayat (1) HIR sehingga seharusnya diajukan di PN Jakarta Barat tempat kediaman Tergugat I dan II, bukan PN Jakarta Timur yang merujuk pada ketentuan khusus UU Yayasan untuk permohonan pembatalan pengangkatan organ. [HAL 55-61] Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan Yayasan Trisakti telah dikuasai Pemerintah RI berdasarkan SK Mendikbud No. 330/2022 dan Akta Perubahan No. 03/2023 yang disetujui Menkumham, sehingga organ yang digugat seharusnya adalah organ baru yang sah. Tergugat II juga mengajukan eksepsi obscur libel (gugatan kabur), menyatakan Penggugat salah mendasarkan gugatan pada pasal UU Yayasan yang sudah diubah/dihapus dan seharusnya mengajukan permohonan pembatalan atau gugatan wanprestasi, bukan PMH. Tergugat II juga mengajukan eksepsi kurang pihak, menuntut dilibatkannya Menkumham dan Mendikbud sebagai pihak terkait karena kewenangan mereka dalam pengesahan badan hukum yayasan. [HAL 62-76] Tergugat II membantah dalil PMH dengan menyatakan tidak hadir dalam Rapat 4 Januari 2023 dan hanya memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat I dengan batasan penggunaan sesuai hukum dan AD. Tergugat II berargumen unsur PMH tidak terpenuhi: tidak ada perbuatan melawan hukum karena bertindak dalam kewenangan sebagai Pembina, tidak ada kesalahan karena tidak hadir, dan kerugian tidak diperinci secara definitif sehingga tidak terbukti. Tergugat II memohon penolakan gugatan Penggugat. [HAL 77-90] Persidangan menghadirkan bukti surat dari kedua belah pihak, termasuk akta-akta perubahan yayasan, notulen rapat, daftar hadir, dan surat keputusan. Penggugat menghadirkan saksi Veronika Stephanie Putri yang menyatakan Penggugat datang ke kantor namun tidak diperbolehkan masuk ruang rapat utama dan tidak menandatangani absensi, serta ahli Dr. Suyud Margono yang menyatakan rapat pembina harus dihadiri 2/3 anggota pembina secara fisik dan kuasa umum tidak cukup untuk memutus rapat pembina. Tergugat I menghadirkan saksi Novy Nurwulandari Deyan Putri dan Yunan Sohidrat yang menyatakan Penggugat hadir dalam rapat, serta ahli Nurlis Effendi yang menyatakan kehadiran dapat dibuktikan melalui interaksi dan kuasa, serta absensi bukan satu-satunya indikator kehadiran. [HAL 91-99] Majelis Hakim memeriksa eksepsi. Eksepsi kompetensi relatif telah ditolak dalam putusan sela sebelumnya. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena Penggugat salah memposisikan Yayasan Trisakti (Turut Tergugat XVII) sebagai Turut Tergugat, padahal Yayasan sebagai subyek hukum yang mengeluarkan produk hukum (Akta No. 33/2023) seharusnya diposisikan sebagai Tergugat pokok. Karena eksepsi gugatan kabur dikabulkan, eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Gugatan Rekonvensi Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima karena posita yang kabur. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.123.500,00. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 Juni 2025 disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025 oleh Hakim Ketua Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum bersama Hakim Anggota Mohamad Indarto, S.H., M.Hum dan Immanuel, S.H., M.H, serta Panitera Pengganti Dwi Widiyarti, S.H. Perincian biaya perkara meliputi pendaftaran Rp. 30.000,00, proses Rp. 100.000,00, panggilan Rp. 1.361.000,00, PNBP Rp. 200.000,00, meterai Rp. 10.000,00, redaksi Rp. 10.000,00, dan lainnya Rp. 412.500,00, dengan jumlah total Rp. 2.123.500,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-5] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat, Prof. Dr. Anak Agung Gde Agung (Pembina Yayasan Trisakti berdasarkan Akta No. 22/2005), melawan Tergugat I (Julius Yudha Halim, Sekretaris Pengurus/Pembina) dan Tergugat II (Dr. Josep Kristiadi, Pembina), serta 17 Turut Tergugat yang merupakan organ Yayasan Trisakti berdasarkan Akta No. 33/2023. Penggugat mendasarkan gugatan pada kewenangan PN Jakarta Timur karena domisili Yayasan Trisakti berada di wilayah tersebut, merujuk pada UU Yayasan. [HAL 6-11] Penggugat dalilkan bahwa ia adalah anggota Pembina yang sah berdasarkan Akta No. 22/2005 dan tercatat di SABH Dirjen AHU, dengan susunan organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang jelas. [HAL 12-26] Kronologi sengketa bermula dari Undangan Rapat 4 Januari 2023 yang hanya beragenda \"update perkembangan\". Penggugat tidak hadir dan dilarang masuk, namun mengetahui adanya Daftar Hadir dan Notulen \"Rapat Gabungan Diperluas\" yang menyatakan sah karena kuorum terpenuhi oleh kehadiran Pengurus dan Pengawas, serta mengusulkan pengangkatan organ masa transisi. [HAL 27-34] Pada 6 Februari 2023, TURUT TERGUGAT I (Notaris) menerbitkan Akta No. 33/2023 yang mengubah susunan organ Yayasan. Akta tersebut dalilkan bahwa Penggugat hadir dalam rapat Pembina tanggal 4 Januari 2023, padahal Penggugat dalilkan tidak hadir, tidak menandatangani daftar hadir, dan namanya dicantumkan tanpa izin. Akta No. 33/2023 juga mencantumkan NIK Penggugat yang diduga diperoleh tanpa izin, melanggar UU Perlindungan Data Pribadi. [HAL 35-44] Penggugat menyangkal keabsahan Akta No. 33/2023 karena rapat tidak memenuhi kuorum Anggota Pembina (hanya dihadiri Pengurus/Pengawas), tidak ada panggilan resmi rapat Pembina, dan prosedur pengangkatan organ baru tidak sesuai Anggaran Dasar (Akta No. 22/2005) serta UU Yayasan. Penggugat dalilkan Tergugat I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang memenuhi unsur melawan hukum, kesalahan, kerugian (rusaknya nama baik, tekanan psikis, laporan polisi/gugatan balik terhadap Penggugat), dan hubungan kausal. [HAL 45-51] Dalam jawaban, Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengklaim PN Jakarta Timur tidak berwenang) dan eksepsi materiil (gugatan kabur/salah). Secara materiil, mereka membantah dalil Penggugat dengan menyatakan rapat tanggal 4 Januari 2023 dilakukan secara benar melalui tahapan Rapat Gabungan Diperluas dan Tim Formatur yang kemudian diusulkan ke Rapat Dewan Pembina. Mereka membantah klaim ketidakhadiran Penggugat, menyatakan Penggugat hadir dan diketahui oleh peserta rapat, serta menandatangani daftar hadir bukan syarat mutlak sahnya rapat menurut UU Yayasan. Mereka juga dalilkan Tergugat I telah diangkat menjadi Anggota Pembina pada 2014 dan Sekretaris Pembina pada 2020 melalui rapat yang sah, sehingga posisinya dalam Akta No. 33/2023 adalah sah, serta merujuk pada putusan perkara lain (No. 28/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst) yang sedang dalam proses kasasi. [HAL 52-54] Tergugat I dan Turut Tergugat I membantah dalil ketidakhadiran Penggugat dengan merujuk pada Akta No. 7/2015 yang mengangkat Tergugat I sebagai Anggota Dewan Pembina dan Akta No. 894/2020 yang mengangkatnya sebagai Sekretaris Dewan Pembina, serta menyatakan Penggugat tidak mengetahui keputusan tersebut. Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi untuk menyatakan Akta No. 33/2023 sah dan berharga, serta dalil bahwa Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan perkara No. 28/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst. Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi relatif, berargumen bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum tunduk pada Pasal 118 ayat (1) HIR sehingga seharusnya diajukan di PN Jakarta Barat tempat kediaman Tergugat I dan II, bukan PN Jakarta Timur yang merujuk pada ketentuan khusus UU Yayasan untuk permohonan pembatalan pengangkatan organ. [HAL 55-61] Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan Yayasan Trisakti telah dikuasai Pemerintah RI berdasarkan SK Mendikbud No. 330/2022 dan Akta Perubahan No. 03/2023 yang disetujui Menkumham, sehingga organ yang digugat seharusnya adalah organ baru yang sah. Tergugat II juga mengajukan eksepsi obscur libel (gugatan kabur), menyatakan Penggugat salah mendasarkan gugatan pada pasal UU Yayasan yang sudah diubah/dihapus dan seharusnya mengajukan permohonan pembatalan atau gugatan wanprestasi, bukan PMH. Tergugat II juga mengajukan eksepsi kurang pihak, menuntut dilibatkannya Menkumham dan Mendikbud sebagai pihak terkait karena kewenangan mereka dalam pengesahan badan hukum yayasan. [HAL 62-76] Tergugat II membantah dalil PMH dengan menyatakan tidak hadir dalam Rapat 4 Januari 2023 dan hanya memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat I dengan batasan penggunaan sesuai hukum dan AD. Tergugat II berargumen unsur PMH tidak terpenuhi: tidak ada perbuatan melawan hukum karena bertindak dalam kewenangan sebagai Pembina, tidak ada kesalahan karena tidak hadir, dan kerugian tidak diperinci secara definitif sehingga tidak terbukti. Tergugat II memohon penolakan gugatan Penggugat. [HAL 77-90] Persidangan menghadirkan bukti surat dari kedua belah pihak, termasuk akta-akta perubahan yayasan, notulen rapat, daftar hadir, dan surat keputusan. Penggugat menghadirkan saksi Veronika Stephanie Putri yang menyatakan Penggugat datang ke kantor namun tidak diperbolehkan masuk ruang rapat utama dan tidak menandatangani absensi, serta ahli Dr. Suyud Margono yang menyatakan rapat pembina harus dihadiri 2/3 anggota pembina secara fisik dan kuasa umum tidak cukup untuk memutus rapat pembina. Tergugat I menghadirkan saksi Novy Nurwulandari Deyan Putri dan Yunan Sohidrat yang menyatakan Penggugat hadir dalam rapat, serta ahli Nurlis Effendi yang menyatakan kehadiran dapat dibuktikan melalui interaksi dan kuasa, serta absensi bukan satu-satunya indikator kehadiran. [HAL 91-99] Majelis Hakim memeriksa eksepsi. Eksepsi kompetensi relatif telah ditolak dalam putusan sela sebelumnya. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena Penggugat salah memposisikan Yayasan Trisakti (Turut Tergugat XVII) sebagai Turut Tergugat, padahal Yayasan sebagai subyek hukum yang mengeluarkan produk hukum (Akta No. 33/2023) seharusnya diposisikan sebagai Tergugat pokok. Karena eksepsi gugatan kabur dikabulkan, eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Gugatan Rekonvensi Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima karena posita yang kabur. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.123.500,00. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 Juni 2025 disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025 oleh Hakim Ketua Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum bersama Hakim Anggota Mohamad Indarto, S.H., M.Hum dan Immanuel, S.H., M.H, serta Panitera Pengganti Dwi Widiyarti, S.H. Perincian biaya perkara meliputi pendaftaran Rp. 30.000,00, proses Rp. 100.000,00, panggilan Rp. 1.361.000,00, PNBP Rp. 200.000,00, meterai Rp. 10.000,00, redaksi Rp. 10.000,00, dan lainnya Rp. 412.500,00, dengan jumlah total Rp. 2.123.500,00." + }, + "read": { + "input_chars": 7209, + "frame": "Pengguna [NAMA_ORANG] menggugat [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] serta organ Yayasan Trisakti terkait keabsahan Akta Perubahan Susunan Organ Yayasan No. 33/2023 dan perbuatan melawan hukum. Pengguna meminta pengadilan menyatakan akta tersebut tidak sah dan menggugat ganti rugi. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kesalahan pemosisian pihak dalam gugatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pengguna dalilkan dirinya sebagai anggota Pembina Yayasan Trisakti yang sah berdasarkan Akta No. 22/2005.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengguna dalilkan tidak hadir dalam Rapat Gabungan Diperluas tanggal 4 Januari 2023 dan dilarang masuk ke ruang rapat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerbitkan Akta No. 33/2023 yang mengubah susunan organ Yayasan Trisakti.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta No. 33/2023 mencantumkan kehadiran Pengguna dalam rapat tanggal 4 Januari 2023, padahal Pengguna dalilkan tidak hadir dan tidak menandatangani daftar hadir.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengguna dalilkan Akta No. 33/2023 tidak sah karena rapat tidak memenuhi kuorum Anggota Pembina dan tidak ada panggilan resmi.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengguna dalilkan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian berupa rusaknya nama baik dan tekanan psikis.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Turut Tergugat membantah dalil ketidakhadiran Pengguna dengan menyatakan Pengguna hadir dalam rapat dan diketahui peserta.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur karena memposisikan Yayasan Trisakti sebagai Turut Tergugat padahal seharusnya sebagai Tergugat pokok.", + "page": 77, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur dan menyatakan gugatan Pengguna tidak dapat diterima.", + "page": 77, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengguna [NAMA_ORANG] menggugat [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] serta 17 Turut Tergugat organ Yayasan Trisakti, menuntut pernyataan tidak sahnya Akta Perubahan Susunan Organ Yayasan No. 33/2023 dan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Pengguna berdalil tidak hadir dalam rapat yang menghasilkan akta tersebut dan bahwa akta mencantumkan kehadirannya tanpa izin. Tergugat membantah ketidakhadiran Pengguna dan mempertahankan keabsahan akta. Dalam persidangan, Majelis Hakim memeriksa eksepsi yang diajukan Tergugat II mengenai gugatan kabur. Hakim menetapkan bahwa Pengguna salah memposisikan Yayasan Trisakti sebagai Turut Tergugat, padahal sebagai subyek hukum yang mengeluarkan akta, Yayasan seharusnya diposisikan sebagai Tergugat pokok. Karena eksepsi gugatan kabur dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan Pengguna tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengguna [NAMA_ORANG] menggugat [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] serta 17 Turut Tergugat organ Yayasan Trisakti, menuntut pernyataan tidak sahnya Akta Perubahan Susunan Organ Yayasan No. 33/2023 dan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Pengguna berdalil tidak hadir dalam rapat yang menghasilkan akta tersebut dan bahwa akta mencantumkan kehadirannya tanpa izin. Tergugat membantah ketidakhadiran Pengguna dan mempertahankan keabsahan akta. Dalam persidangan, Majelis Hakim memeriksa eksepsi yang diajukan Tergugat II mengenai gugatan kabur. Hakim menetapkan bahwa Pengguna salah memposisikan Yayasan Trisakti sebagai Turut Tergugat, padahal sebagai subyek hukum yang mengeluarkan akta, Yayasan seharusnya diposisikan sebagai Tergugat pokok. Karena eksepsi gugatan kabur dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan Pengguna tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pengguna dalilkan dirinya sebagai anggota Pembina Yayasan Trisakti yang sah berdasarkan Akta No. 22/2005.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengguna dalilkan tidak hadir dalam Rapat Gabungan Diperluas tanggal 4 Januari 2023 dan dilarang masuk ke ruang rapat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerbitkan Akta No. 33/2023 yang mengubah susunan organ Yayasan Trisakti.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta No. 33/2023 mencantumkan kehadiran Pengguna dalam rapat tanggal 4 Januari 2023, padahal Pengguna dalilkan tidak hadir dan tidak menandatangani daftar hadir.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengguna dalilkan Akta No. 33/2023 tidak sah karena rapat tidak memenuhi kuorum Anggota Pembina dan tidak ada panggilan resmi.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengguna dalilkan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian berupa rusaknya nama baik dan tekanan psikis.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Turut Tergugat membantah dalil ketidakhadiran Pengguna dengan menyatakan Pengguna hadir dalam rapat dan diketahui peserta.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur karena memposisikan Yayasan Trisakti sebagai Turut Tergugat padahal seharusnya sebagai Tergugat pokok.", + "page": 77, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur dan menyatakan gugatan Pengguna tidak dapat diterima.", + "page": 77, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya tidak hadir dalam rapat yayasan, tapi akta perubahan pengurus malah mencatat saya hadir dan menandatangani daftar hadir tanpa izin, apakah akta itu tidak sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21145, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pertanyaan menyangkut keabsahan akta yang mencatat kehadiran dan tanda tangan tanpa izin, yang merupakan perbuatan melawan hukum (melanggar hak pribadi/kebenaran administrasi). Pasal 1365 mengatur dasar pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian, sehingga menjadi kerangka hukum substantif untuk menilai apakah tindakan pemalsuan tanda tangan/hadiran tersebut dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 88344, + "completion_tokens": 5604 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_119_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_119_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..430fafba8efe23b262a69a2986bdd57bb127cc67 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_119_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_119_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 82, + "timings": { + "parse": 0.12, + "classify": 0.0, + "condense": 293.179, + "read": 104.743, + "query": 4.495, + "relevance": 20.651, + "total": 423.188 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 243730, + "marked_chars": 244459 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM PROVISI \n- \nMenyatakan menolak Provisi gugatan Penggugat \nDALAM EKSEPSI \n- \nMengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ; \nDALAM POKOK PERKARA \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk \nVerklaard); \n- \nMenghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp358.000,00 (tiga \nratus lima puluh delapan ribu rupiah); \n \nDemikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025 oleh kami SRI \nHARTATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., \nM.H dan MURDIAN EKAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim \nAnggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025 \ndiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sistem elektronik \noleh SRI HARTATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh \nMURDIAN EKAWATI, S.H., M.H, dan MELIA NUR PRATIWI, S.H., M.H., masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota, serta HELENI FAERIATI, S.H., Panitera \nPengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan dihadiri oleh Kuasa \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134927, + "summary": "Ny. Kokom Komariah (Penggugat) menggugat Yusuf (Tergugat I), Heri Maulana (Tergugat II), Mulyadi (Tergugat III), Zamroni (Tergugat IV), Fachrurozie (Tergugat V), dan Srihayati (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena dituduh memberikan kesaksian palsu dalam proses penyidikan pidana [HAL 1-7]. Penggugat berdalil bahwa Tergugat I, II, III, dan V memberikan keterangan berdasarkan \"cerita\" dari Fachrurozie dan Srihayati, bukan pengalaman pribadi, sehingga tidak memenuhi kriteria saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP [HAL 3-5]. Penggugat juga menyoroti inkonsistensi jumlah kerugian yang dilaporkan: Srihayati dan Fachrurozie melaporkan kerugian Rp 1,6 Miliar dengan bukti transfer Rp 1,4 Miliar, namun Tergugat I, II, dan III menyatakan mengetahui kerugian Rp 1,8 Miliar [HAL 4-6]. Tergugat IV dituduh membuat pernyataan palsu bahwa ia menyaksikan penyerahan uang tunai sebesar Rp 2,6 Miliar dalam 7 hari berbeda, yang dianggap tidak logis dan tidak memenuhi kriteria saksi [HAL 5-6]. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, ganti rugi materiil Rp 5.876.878.250 (tanggung renteng) dan imateril Rp 1 Miliar per orang, uang paksa, serta sita jaminan [HAL 7-10].\n\nPara Tergugat (I, II, III, dan IV) mengajukan eksepsi gugatan prematur (Exceptio Delatoris) dan gugatan tidak jelas (Obscuur Libel) [HAL 11-14, 21-24, 30-33, 40-43]. Mereka membantah tuduhan saksi palsu dengan menyatakan bahwa keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah berdasarkan fakta yang didengar langsung dari korban (Fachrurozie dan Srihayati) yang menunjukkan bukti, serta menegaskan bahwa mereka tidak pernah disumpah saat memberikan keterangan sehingga unsur Pasal 242 KUHP tidak terpenuhi [HAL 15-18, 25-28, 34-37, 43-46]. Para Tergugat menjelaskan bahwa angka kerugian Rp 1,8 Miliar yang mereka sampaikan kepada penyidik merupakan penjumlahan dari modal pokok Rp 1,6 Miliar ditambah profit yang tidak dibayarkan sebesar Rp 200 Juta (2,5% per bulan dari Januari-Mei 2024), sehingga keterangan mereka dianggap benar dan bukan palsu [HAL 16-17, 26-27, 35-36, 44-45]. Mereka juga menyangkal bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5,8 Miliar akibat kesaksian mereka karena Penggugat tidak membuktikan adanya pembayaran ganti rugi kepada pihak lain sebesar Rp 1,8 Miliar [HAL 14, 18, 23, 28, 32, 37, 42, 46]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 111032, + "summary": "Ny. Kokom Komariah (Penggugat) menggugat Yusuf (Tergugat I), Heri Maulana (Tergugat II), Mulyadi (Tergugat III), Zamroni (Tergugat IV), Fachrurozie (Tergugat V), dan Srihayati (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena dituduh memberikan kesaksian palsu dalam proses penyidikan pidana [HAL 1-7]. Penggugat berdalil bahwa Tergugat I, II, III, dan V memberikan keterangan berdasarkan \"cerita\" dari Fachrurozie dan Srihayati, bukan pengalaman pribadi, sehingga tidak memenuhi kriteria saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP [HAL 3-5]. Penggugat juga menyoroti inkonsistensi jumlah kerugian yang dilaporkan: Srihayati dan Fachrurozie melaporkan kerugian Rp 1,6 Miliar dengan bukti transfer Rp 1,4 Miliar, namun Tergugat I, II, dan III menyatakan mengetahui kerugian Rp 1,8 Miliar [HAL 4-6]. Tergugat IV dituduh membuat pernyataan palsu bahwa ia menyaksikan penyerahan uang tunai sebesar Rp 2,6 Miliar dalam 7 hari berbeda, yang dianggap tidak logis dan tidak memenuhi kriteria saksi [HAL 5-6]. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, ganti rugi materiil Rp 5.876.878.250 (tanggung renteng) dan imateril Rp 1 Miliar per orang, uang paksa, serta sita jaminan [HAL 7-10].\n\nPara Tergugat (I, II, III, dan IV) mengajukan eksepsi gugatan prematur (Exceptio Delatoris) dan gugatan tidak jelas (Obscuur Libel) [HAL 11-14, 21-24, 30-33, 40-43]. Mereka membantah tuduhan saksi palsu dengan menyatakan bahwa keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah berdasarkan fakta yang didengar langsung dari korban (Fachrurozie dan Srihayati) yang menunjukkan bukti, serta menegaskan bahwa mereka tidak pernah disumpah saat memberikan keterangan sehingga unsur Pasal 242 KUHP tidak terpenuhi [HAL 15-18, 25-28, 34-37, 43-46]. Para Tergugat menjelaskan bahwa angka kerugian Rp 1,8 Miliar yang mereka sampaikan kepada penyidik merupakan penjumlahan dari modal pokok Rp 1,6 Miliar ditambah profit yang tidak dibayarkan sebesar Rp 200 Juta (2,5% per bulan dari Januari-Mei 2024), sehingga keterangan mereka dianggap benar dan bukan palsu [HAL 16-17, 26-27, 35-36, 44-45]. Tergugat IV secara spesifik dalilkan bahwa ia menyaksikan penyerahan uang tunai oleh Tergugat V kepada Penggugat pada tanggal 6 Februari 2023 sebesar Rp 1 Miliar di kantor BCA Rawamangun, serta 6 kali pengantaran uang lainnya antara Februari-Agustus 2023 dengan total nilai Rp 2.612.010.000,- ke gudang Penggugat di Pasar Induk Beras Cipinang [HAL 46-47]. Tergugat IV juga menyangkal bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5,8 Miliar akibat kesaksian mereka karena Penggugat tidak membuktikan adanya pembayaran ganti rugi kepada pihak lain sebesar Rp 1,8 Miliar [HAL 14, 18, 23, 28, 32, 37, 42, 46].\n\nTergugat V dan Turut Tergugat (Srihayati) juga mengajukan eksepsi gugatan prematur dan tidak jelas [HAL 50-70]. Mereka membantah tuduhan saksi palsu dengan menegaskan bahwa keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polres Jakarta Timur adalah berdasarkan fakta yang sebenarnya dan mereka tidak pernah disumpah [HAL 51, 56, 60, 67]. Mereka menjelaskan bahwa kerugian Rp 1,8 Miliar yang dilaporkan kepada penyidik adalah akumulasi dari modal Rp 1,6 Miliar (hingga November 2023) ditambah profit Rp 200 Juta (Januari-Mei 2024) yang tidak dibayarkan Penggugat [HAL 55-56, 65-66]. Turut Tergugat juga mendalilkan bahwa ia mengetahui persis 7 kali penyerahan uang kontan oleh Tergugat V bersama Tergugat IV kepada Penggugat dengan total nilai Rp 2.612.000.000,- [HAL 67-68]. Para Tergugat dan Turut Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan kerugian materiil sebesar Rp 5.876.878.250,- yang didalilkannya sebagai mengada-ada tanpa dasar dan bukti [HAL 47, 57, 68].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (termasuk laporan polisi, berita acara pemeriksaan, dan putusan perkara lain) serta dua saksi (Agus Prayitno dan Iwan Suwarna) yang menyatakan tidak melihat adanya penyerahan uang tunai oleh Tergugat kepada Penggugat di gudang atau bank [HAL 73-74]. Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan banyak bukti surat (kwitansi, rekap mutasi, slip transfer, rekening koran) namun tidak menghadirkan saksi [HAL 75-76].\n\nMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak gugatan provisi Penggugat karena tidak disertai alasan dan bukti kuat mengenai urgensi tindakan sementara [HAL 77]. Dalam eksepsi, Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan prematur (Exceptio Delatoris) dari Para Tergugat dan Turut Tergugat. Hakim berargumen bahwa meskipun Penggugat mendalilkan Tergugat memberikan keterangan \"menurut cerita\" yang dianggap melanggar Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Pasal 242 KUHP, gugatan perdata untuk perbuatan melawan hukum ini seharusnya diajukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan tetap (inkracht) yang menyatakan Tergugat terbukti sebagai saksi palsu [HAL 79-80]. Karena gugatan dinyatakan prematur, eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat secara keseluruhan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) [HAL 80-81]. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 358.000,00 [HAL 81-82]." + } + ], + "final_summary": "Ny. Kokom Komariah (Penggugat) menggugat Yusuf (Tergugat I), Heri Maulana (Tergugat II), Mulyadi (Tergugat III), Zamroni (Tergugat IV), Fachrurozie (Tergugat V), dan Srihayati (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena dituduh memberikan kesaksian palsu dalam proses penyidikan pidana [HAL 1-7]. Penggugat berdalil bahwa Tergugat I, II, III, dan V memberikan keterangan berdasarkan \"cerita\" dari Fachrurozie dan Srihayati, bukan pengalaman pribadi, sehingga tidak memenuhi kriteria saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP [HAL 3-5]. Penggugat juga menyoroti inkonsistensi jumlah kerugian yang dilaporkan: Srihayati dan Fachrurozie melaporkan kerugian Rp 1,6 Miliar dengan bukti transfer Rp 1,4 Miliar, namun Tergugat I, II, dan III menyatakan mengetahui kerugian Rp 1,8 Miliar [HAL 4-6]. Tergugat IV dituduh membuat pernyataan palsu bahwa ia menyaksikan penyerahan uang tunai sebesar Rp 2,6 Miliar dalam 7 hari berbeda, yang dianggap tidak logis dan tidak memenuhi kriteria saksi [HAL 5-6]. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, ganti rugi materiil Rp 5.876.878.250 (tanggung renteng) dan imateril Rp 1 Miliar per orang, uang paksa, serta sita jaminan [HAL 7-10].\n\nPara Tergugat (I, II, III, dan IV) mengajukan eksepsi gugatan prematur (Exceptio Delatoris) dan gugatan tidak jelas (Obscuur Libel) [HAL 11-14, 21-24, 30-33, 40-43]. Mereka membantah tuduhan saksi palsu dengan menyatakan bahwa keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah berdasarkan fakta yang didengar langsung dari korban (Fachrurozie dan Srihayati) yang menunjukkan bukti, serta menegaskan bahwa mereka tidak pernah disumpah saat memberikan keterangan sehingga unsur Pasal 242 KUHP tidak terpenuhi [HAL 15-18, 25-28, 34-37, 43-46]. Para Tergugat menjelaskan bahwa angka kerugian Rp 1,8 Miliar yang mereka sampaikan kepada penyidik merupakan penjumlahan dari modal pokok Rp 1,6 Miliar ditambah profit yang tidak dibayarkan sebesar Rp 200 Juta (2,5% per bulan dari Januari-Mei 2024), sehingga keterangan mereka dianggap benar dan bukan palsu [HAL 16-17, 26-27, 35-36, 44-45]. Tergugat IV secara spesifik dalilkan bahwa ia menyaksikan penyerahan uang tunai oleh Tergugat V kepada Penggugat pada tanggal 6 Februari 2023 sebesar Rp 1 Miliar di kantor BCA Rawamangun, serta 6 kali pengantaran uang lainnya antara Februari-Agustus 2023 dengan total nilai Rp 2.612.010.000,- ke gudang Penggugat di Pasar Induk Beras Cipinang [HAL 46-47]. Tergugat IV juga menyangkal bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5,8 Miliar akibat kesaksian mereka karena Penggugat tidak membuktikan adanya pembayaran ganti rugi kepada pihak lain sebesar Rp 1,8 Miliar [HAL 14, 18, 23, 28, 32, 37, 42, 46].\n\nTergugat V dan Turut Tergugat (Srihayati) juga mengajukan eksepsi gugatan prematur dan tidak jelas [HAL 50-70]. Mereka membantah tuduhan saksi palsu dengan menegaskan bahwa keterangan yang diberikan kepada Penyidik Polres Jakarta Timur adalah berdasarkan fakta yang sebenarnya dan mereka tidak pernah disumpah [HAL 51, 56, 60, 67]. Mereka menjelaskan bahwa kerugian Rp 1,8 Miliar yang dilaporkan kepada penyidik adalah akumulasi dari modal Rp 1,6 Miliar (hingga November 2023) ditambah profit Rp 200 Juta (Januari-Mei 2024) yang tidak dibayarkan Penggugat [HAL 55-56, 65-66]. Turut Tergugat juga mendalilkan bahwa ia mengetahui persis 7 kali penyerahan uang kontan oleh Tergugat V bersama Tergugat IV kepada Penggugat dengan total nilai Rp 2.612.000.000,- [HAL 67-68]. Para Tergugat dan Turut Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan kerugian materiil sebesar Rp 5.876.878.250,- yang didalilkannya sebagai mengada-ada tanpa dasar dan bukti [HAL 47, 57, 68].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (termasuk laporan polisi, berita acara pemeriksaan, dan putusan perkara lain) serta dua saksi (Agus Prayitno dan Iwan Suwarna) yang menyatakan tidak melihat adanya penyerahan uang tunai oleh Tergugat kepada Penggugat di gudang atau bank [HAL 73-74]. Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan banyak bukti surat (kwitansi, rekap mutasi, slip transfer, rekening koran) namun tidak menghadirkan saksi [HAL 75-76].\n\nMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak gugatan provisi Penggugat karena tidak disertai alasan dan bukti kuat mengenai urgensi tindakan sementara [HAL 77]. Dalam eksepsi, Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan prematur (Exceptio Delatoris) dari Para Tergugat dan Turut Tergugat. Hakim berargumen bahwa meskipun Penggugat mendalilkan Tergugat memberikan keterangan \"menurut cerita\" yang dianggap melanggar Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Pasal 242 KUHP, gugatan perdata untuk perbuatan melawan hukum ini seharusnya diajukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan tetap (inkracht) yang menyatakan Tergugat terbukti sebagai saksi palsu [HAL 79-80]. Karena gugatan dinyatakan prematur, eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat secara keseluruhan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) [HAL 80-81]. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 358.000,00 [HAL 81-82]." + }, + "read": { + "input_chars": 5077, + "frame": "Ny. Kokom Komariah menggugat Yusuf, Heri Maulana, Mulyadi, Zamroni, Fachrurozie, dan Srihayati atas tuduhan perbuatan melawan hukum karena memberikan kesaksian palsu dalam proses penyidikan pidana. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, ganti rugi materiil dan imateril, uang paksa, serta sita jaminan. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena dianggap prematur dan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, III, dan V memberikan keterangan berdasarkan cerita dari Fachrurozie dan Srihayati, bukan pengalaman pribadi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyoroti inkonsistensi jumlah kerugian yang dilaporkan antara Srihayati dan Fachrurozie dengan Tergugat I, II, dan III.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat IV membuat pernyataan palsu mengenai penyerahan uang tunai sebesar Rp 2,6 Miliar.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah tuduhan saksi palsu dengan menyatakan keterangan diberikan berdasarkan fakta yang didengar langsung dari korban.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjelaskan angka kerugian Rp 1,8 Miliar merupakan penjumlahan modal pokok Rp 1,6 Miliar ditambah profit yang tidak dibayarkan.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV mendalilkan menyaksikan penyerahan uang tunai oleh Tergugat V kepada Penggugat pada tanggal 6 Februari 2023.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi gugatan prematur dan gugatan tidak jelas.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan prematur karena gugatan perbuatan melawan hukum seharusnya diajukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan tetap.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara keseluruhan.", + "page": 80, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Ny. Kokom Komariah menggugat Yusuf, Heri Maulana, Mulyadi, Zamroni, Fachrurozie, dan Srihayati dengan tuduhan perbuatan melawan hukum karena memberikan kesaksian palsu dalam proses penyidikan pidana. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat memberikan keterangan berdasarkan cerita orang lain, melaporkan jumlah kerugian yang inkonsisten, dan membuat pernyataan palsu mengenai penyerahan uang tunai. Para Tergugat membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan keterangan mereka berdasarkan fakta langsung dari korban dan menjelaskan perhitungan kerugian yang dilaporkan. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan prematur dan gugatan tidak jelas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi gugatan prematur, dengan alasan bahwa gugatan perdata untuk perbuatan melawan hukum akibat kesaksian palsu seharusnya diajukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan tetap. Akibatnya, gugatan Penggugat secara keseluruhan dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Ny. Kokom Komariah menggugat Yusuf, Heri Maulana, Mulyadi, Zamroni, Fachrurozie, dan Srihayati dengan tuduhan perbuatan melawan hukum karena memberikan kesaksian palsu dalam proses penyidikan pidana. Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat memberikan keterangan berdasarkan cerita orang lain, melaporkan jumlah kerugian yang inkonsisten, dan membuat pernyataan palsu mengenai penyerahan uang tunai. Para Tergugat membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan keterangan mereka berdasarkan fakta langsung dari korban dan menjelaskan perhitungan kerugian yang dilaporkan. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan prematur dan gugatan tidak jelas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi gugatan prematur, dengan alasan bahwa gugatan perdata untuk perbuatan melawan hukum akibat kesaksian palsu seharusnya diajukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan tetap. Akibatnya, gugatan Penggugat secara keseluruhan dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, III, dan V memberikan keterangan berdasarkan cerita dari Fachrurozie dan Srihayati, bukan pengalaman pribadi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyoroti inkonsistensi jumlah kerugian yang dilaporkan antara Srihayati dan Fachrurozie dengan Tergugat I, II, dan III.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat IV membuat pernyataan palsu mengenai penyerahan uang tunai sebesar Rp 2,6 Miliar.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah tuduhan saksi palsu dengan menyatakan keterangan diberikan berdasarkan fakta yang didengar langsung dari korban.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menjelaskan angka kerugian Rp 1,8 Miliar merupakan penjumlahan modal pokok Rp 1,6 Miliar ditambah profit yang tidak dibayarkan.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV mendalilkan menyaksikan penyerahan uang tunai oleh Tergugat V kepada Penggugat pada tanggal 6 Februari 2023.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi gugatan prematur dan gugatan tidak jelas.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan prematur karena gugatan perbuatan melawan hukum seharusnya diajukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan tetap.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara keseluruhan.", + "page": 80, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena belum ada putusan pidana yang tetap?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14021, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan inti sengketa dalam pertanyaan. Putusan secara eksplisit menyebutkan bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata karena dianggap sebagai saksi palsu. Meskipun gugatan ditolak karena dianggap prematur (belum ada putusan pidana tetap), pasal 1365 adalah kerangka hukum substantif yang menjadi dasar dalil gugatan dan alasan hakim menilai bahwa upaya pidana harus ditempuh terlebih dahulu sebelum gugatan perdata dapat diterima." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 76060, + "completion_tokens": 3231 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_122_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_122_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cfc0c3401b3ad88dd55d6e5a0fa8e5cb19d2b450 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_122_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_122_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.039, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 115.407, + "query": 15.123, + "relevance": 35.672, + "total": 166.241 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49972, + "marked_chars": 50125 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak \nhadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; \n3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah \ndilangsungkan di Gereja Pantekosta Indonesia berdasarkan Kutipan Akta \nPerkawinan ------------------------ tertanggal 13 Januari 2017, putus karena \nPerceraian dengan segala akibat hukumnya; \n4. Menunjuk Penggugat sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak-\nanak sebagai berikut: \n1) Anak ke I , lahir di Jakarta, pada tanggal 4 Mei 2016; dan \n2. Anak ke II , lahir di Jakarta, pada tanggal 7 Mei 2018; \n5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau \npejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah \nmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan \nPencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur dan mendaftar putusan \nperceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; \n6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan \nperceraiannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota \nAdministrasi Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak \nputusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat \nPencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan \nKutipan Akta Perceraian; \n7. Menghukum \nTergugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah); \n Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami \nDameria Frisella Simanjuntak, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Doddy \nHendrasakti, S.H. dan Mohamad Indarto, S.H., M.Hum. masing-masing \nsebagai Hakim Anggota,Putusan tersebut telah dibacakan dalam pe" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50125, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, dengan alasan perselisihan terus-menerus, perselingkuhan, dan perceraian hidup terpisah. Penggugat meminta pengadilan menyatakan putus perkawinan mereka dan menunjuk Penggugat sebagai pihak yang memelihara dan mendidik kedua anak mereka.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta Indonesia pada tanggal 8 Mei 2015 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 13 Januari 2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 4 Mei 2016 dan tanggal 7 Mei 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita lain sejak awal Januari 2018.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan rumah dan tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak tanggal 10 Juli 2020.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai pada tanggal 10 Desember 2020.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak sejak meninggalkan rumah.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2018.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan perselingkuhan sejak tahun 2018.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 10 Juli 2018.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua anak para pihak belum mencapai umur 18 tahun dan berada di bawah kekuasaan Penggugat.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. Gugatan ini didalilkan berdasarkan alasan perselisihan terus-menerus, perselingkuhan Tergugat, dan hidup terpisah. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dan tercatat, namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan verstek, menyatakan perkawinan putus, dan menunjuk Penggugat sebagai pihak yang memelihara dan mendidik kedua anak mereka. Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. Gugatan ini didalilkan berdasarkan alasan perselisihan terus-menerus, perselingkuhan Tergugat, dan hidup terpisah. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dan tercatat, namun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan verstek, menyatakan perkawinan putus, dan menunjuk Penggugat sebagai pihak yang memelihara dan mendidik kedua anak mereka. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta Indonesia pada tanggal 8 Mei 2015 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 13 Januari 2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 4 Mei 2016 dan tanggal 7 Mei 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengetahui Tergugat memiliki wanita lain sejak awal Januari 2018.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan rumah dan tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak tanggal 10 Juli 2020.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai pada tanggal 10 Desember 2020.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak sejak meninggalkan rumah.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2018.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan perselingkuhan sejak tahun 2018.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 10 Juli 2018.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua anak para pihak belum mencapai umur 18 tahun dan berada di bawah kekuasaan Penggugat.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya selingkuh dan sudah lama pergi meninggalkan rumah, apakah saya bisa mengajukan cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13986, + "candidates": [ + "Pasal 107 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 107 KUHPerdata", + "text": "Pasal 107: Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 107 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pertanyaan berkaitan dengan perceraian (putusnya perkawinan), yang merupakan ranah hukum keluarga yang diatur khusus dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 107 KUHPerdata mengatur kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga (menerima isteri, melindungi, memberi nafkah), bukan dasar hukum atau prosedur untuk memutus perkawinan. Sesuai instruksi, inti hukum pertanyaan berada di luar KUHPerdata sehingga pasal KUHPerdata yang ada hanya kebetulan dikutip atau tidak menjadi jawaban substantif untuk masalah perceraian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19391, + "completion_tokens": 1043 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_123_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_123_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..24f879438b1687ecc5c3af8d1d7bf3d7e4fe56af --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_123_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,206 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_123_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 35, + "timings": { + "parse": 0.108, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 189.84, + "query": 2.377, + "relevance": 16.29, + "total": 208.615 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 108115, + "marked_chars": 108421 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI ; \nI. Dalam Konvensi : \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana \nyang temuat dalam Akta Perkawinan Nomor Pencatatan Sipil Nomor \n1573/BKS/2012 tertanggal 20 November 2012 yang dikeluarkan oleh \nSuku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, putus \nkarena perceraian dengan segala akibat hukumnya; \n3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur \nmengirimkan salinan/turunan resmi putusan perceraian tersebut yang \ntelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan \nPencatatan Sipil Jakarta Timur untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam \nregister yang dipergunakan untuk itu; \n4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian \ntersebut kepada instansi pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari \nsejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh \nkekuatan hukum, salanjutnya pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada \nregister Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; \n5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; \nII. Dalam Rekonvensi : \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam \nKonvensi untuk seluruhnya; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 108421, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan pertengkaran terus-menerus, KDRT, dan perselingkuhan, serta meminta hak asuh anak dan biaya alimentasi. Tergugat membantah dalil tersebut, mengajukan rekonvensi perceraian, dan meminta hak asuh anak serta kewajiban biaya pemeliharaan. Pengadilan mengabulkan gugatan perceraian dari kedua pihak, menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi/Ayah), dan membebaskan Tergugat dari kewajiban membayar biaya alimentasi kepada Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 10 September 2011 di Gereja Tiberias Indonesia dengan Akta Nikah Gereja Nomor 5411/AN/T/2011 dan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor AK6380036271.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, yaitu Anak I lahir 24 Desember 2012, Anak II lahir 25 Maret 2015 (meninggal dunia), dan Anak III lahir 3 Mei 2019.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan dilaporkan ke Kepolisian Sektor Cawang yang berakhir damai dengan Surat Pernyataan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil KDRT dan menyatakan Surat Pernyataan ditandatangani di bawah tekanan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan customer perusahaan ke Bali pada Januari 2024.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil perselingkuhan dan menyatakan perjalanan ke Bali untuk urusan bisnis.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat mengambil uang perusahaan ke rekening pribadi tanpa izin.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil pengambilalihan uang perusahaan dan menyatakan justru Penggugat yang memindahkan uang perusahaan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat sering menolak nafkah batin, pergi ke klub malam, dan memiliki penyakit mental serta mengonsumsi obat psikotropika.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak membantah dalil Tergugat mengenai perilaku buruk Penggugat seperti clubbing dan penggunaan obat psikotropika.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa kondisi rumah tangga sudah tidak ada kecocokan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai Penggugat tidak layak mengasuh anak karena memiliki perilaku buruk dan kecenderungan penggunaan obat psikotropika.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi/Ayah).", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat agar Tergugat membayar biaya alimentasi, karena kewajiban pemeliharaan menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah yang mengasuh anak.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan pertengkaran terus-menerus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan perselingkuhan, serta meminta hak asuh anak dan biaya alimentasi. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut, menyatakan bahwa Surat Pernyataan KDRT ditandatangani di bawah tekanan, perjalanan ke Bali adalah untuk urusan bisnis, dan justru Penggugat yang memiliki perilaku buruk seperti sering ke klub malam serta mengonsumsi obat psikotropika. Tergugat mengajukan rekonvensi perceraian dan meminta hak asuh anak. Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian karena menilai rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Terkait hak asuh, Hakim menetapkan anak berada dalam pengasuhan Tergugat (sebagai ayah/Penggugat Rekonvensi) karena menilai Penggugat tidak layak mengasuh anak akibat perilakunya. Akibatnya, gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh dan biaya alimentasi ditolak, sementara gugatan rekonvensi Tergugat untuk hak asuh dan kewajiban biaya pemeliharaan oleh ayah dikabulkan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan pertengkaran terus-menerus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan perselingkuhan, serta meminta hak asuh anak dan biaya alimentasi. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut, menyatakan bahwa Surat Pernyataan KDRT ditandatangani di bawah tekanan, perjalanan ke Bali adalah untuk urusan bisnis, dan justru Penggugat yang memiliki perilaku buruk seperti sering ke klub malam serta mengonsumsi obat psikotropika. Tergugat mengajukan rekonvensi perceraian dan meminta hak asuh anak. Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian karena menilai rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Terkait hak asuh, Hakim menetapkan anak berada dalam pengasuhan Tergugat (sebagai ayah/Penggugat Rekonvensi) karena menilai Penggugat tidak layak mengasuh anak akibat perilakunya. Akibatnya, gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh dan biaya alimentasi ditolak, sementara gugatan rekonvensi Tergugat untuk hak asuh dan kewajiban biaya pemeliharaan oleh ayah dikabulkan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 10 September 2011 di Gereja Tiberias Indonesia dengan Akta Nikah Gereja Nomor 5411/AN/T/2011 dan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor AK6380036271.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, yaitu Anak I lahir 24 Desember 2012, Anak II lahir 25 Maret 2015 (meninggal dunia), dan Anak III lahir 3 Mei 2019.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan dilaporkan ke Kepolisian Sektor Cawang yang berakhir damai dengan Surat Pernyataan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil KDRT dan menyatakan Surat Pernyataan ditandatangani di bawah tekanan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan customer perusahaan ke Bali pada Januari 2024.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil perselingkuhan dan menyatakan perjalanan ke Bali untuk urusan bisnis.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat mengambil uang perusahaan ke rekening pribadi tanpa izin.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil pengambilalihan uang perusahaan dan menyatakan justru Penggugat yang memindahkan uang perusahaan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat sering menolak nafkah batin, pergi ke klub malam, dan memiliki penyakit mental serta mengonsumsi obat psikotropika.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak membantah dalil Tergugat mengenai perilaku buruk Penggugat seperti clubbing dan penggunaan obat psikotropika.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa kondisi rumah tangga sudah tidak ada kecocokan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai Penggugat tidak layak mengasuh anak karena memiliki perilaku buruk dan kecenderungan penggunaan obat psikotropika.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi/Ayah).", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat agar Tergugat membayar biaya alimentasi, karena kewajiban pemeliharaan menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah yang mengasuh anak.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dituduh KDRT dan perselingkuhan, tapi saya tidak pernah melakukan itu, lalu kenapa hakim malah memberikan hak asuh anak kepada saya dan menolak permintaan nafkah anak saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 47241, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas pembuktian ('siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan') yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam menilai sengketa perceraian, hak asuh, dan nafkah anak. Dalam pertimbangan putusan, hakim secara eksplisit merujuk pada Pasal 1865 KUHPerdata untuk menentukan siapa yang harus membuktikan dalil KDRT dan perselingkuhan, serta bagaimana pembuktian tersebut mempengaruhi keputusan mengenai kewarapan pengasuhan anak dan kewajiban alimentasi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 43218, + "completion_tokens": 1507 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_125_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_125_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b389f75b144c0b2002e6b28ee0c43ed88739f91f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_125_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,199 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_125_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 44, + "timings": { + "parse": 0.131, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 148.984, + "query": 7.891, + "relevance": 57.785, + "total": 214.791 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 121425, + "marked_chars": 121812 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI : \n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat; \n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang \nmengadili perkara ini; \n3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Jum’at tanggal 24 Oktober 2025, \noleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subchi Eko \nPutro, S.H., M.H., dan Ni Made Purnami, S.H., M.H., masing-masing sebagai \nHakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 \ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua \ndengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Tri \nHendrawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim kepada para pihak \nsecara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga; \n Hakim Anggota, \n \nd.t.o. \n \n1. Subchi Eko Putro, S.H., M.H., \n \nd.t.o. \n \n2. Ni Made Purnami, S.H., M.H., \n \nHakim Ketua, \n \nd.t.o. \n \nArief Yudiarto, S.H., M.H. \n \n \n \n \nPanitera Pengganti, \n \nd.t.o. \n \nTri Hendrawati, S.H. \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEma" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 121812, + "frame": "PT. IIda Group Holdings dan PT. Perumnas IIDA Group menggugat Perum Perumnas, PT Propernas Griya Utama, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas wanprestasi dalam memenuhi kewajiban garansi berdasarkan Comfort Letter terkait utang Medium Term Notes (MTN) Turut Tergugat I. Para Penggugat menuntut pembayaran tunggakan utang pokok, bunga, dan denda serta biaya lainnya. Namun, gugatan ini dihentikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena dianggap tidak berwenang mengadili perkara tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dan Turut Tergugat I menerbitkan Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes (MTN) pada tanggal 15 Desember 2017 dengan nilai pokok total Rp330.000.000.000.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerbitkan dua Comfort Letter pada tanggal 15 Desember 2017 yang berisi jaminan untuk melakukan upaya terbaik agar Turut Tergugat I dapat melunasi kewajibannya kepada Para Penggugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I melakukan pembayaran bunga MTN selama tiga tahun pertama dan dua kali cicilan berikutnya, namun berhenti melakukan pembayaran setelah itu.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I tidak melunasi Utang Pokok MTN dan sisa Bunga MTN setelah tanggal jatuh tempo pada 22 Desember 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Penerbitan MTN memuat klausul yang menyepakati penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai klausul dalam Perjanjian MTN.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Comfort Letter berkaitan erat dengan Perjanjian MTN dan tunduk pada klausul arbitrase dalam Perjanjian MTN tersebut.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yaitu PT. IIda Group Holdings dan PT. Perumnas IIDA Group, mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Perum Perumnas), Turut Tergugat I (PT Propernas Griya Utama), dan Turut Tergugat II (PT Bank Rakyat Indonesia) dengan dalih wanprestasi atas Comfort Letter yang diterbitkan Tergugat sebagai jaminan atas utang Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan Turut Tergugat I. Para Penggugat menuntut pembayaran seluruh tunggakan utang pokok, bunga, dan denda yang belum dibayar oleh Turut Tergugat I setelah jatuh tempo pada Desember 2022. Tergugat membantah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa sengketa ini berkaitan erat dengan Perjanjian MTN yang memuat klausul arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Majelis Hakim menerima dalil tersebut dengan pertimbangan bahwa Comfort Letter tidak dapat berdiri sendiri dari perjanjian pokoknya, sehingga perselisihan harus diselesaikan melalui arbitrase. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan mengabulkan eksepsi Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat tidak diperiksa lebih lanjut pada tingkat perdata di pengadilan negeri." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yaitu PT. IIda Group Holdings dan PT. Perumnas IIDA Group, mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Perum Perumnas), Turut Tergugat I (PT Propernas Griya Utama), dan Turut Tergugat II (PT Bank Rakyat Indonesia) dengan dalih wanprestasi atas Comfort Letter yang diterbitkan Tergugat sebagai jaminan atas utang Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan Turut Tergugat I. Para Penggugat menuntut pembayaran seluruh tunggakan utang pokok, bunga, dan denda yang belum dibayar oleh Turut Tergugat I setelah jatuh tempo pada Desember 2022. Tergugat membantah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa sengketa ini berkaitan erat dengan Perjanjian MTN yang memuat klausul arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Majelis Hakim menerima dalil tersebut dengan pertimbangan bahwa Comfort Letter tidak dapat berdiri sendiri dari perjanjian pokoknya, sehingga perselisihan harus diselesaikan melalui arbitrase. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan mengabulkan eksepsi Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat tidak diperiksa lebih lanjut pada tingkat perdata di pengadilan negeri.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dan Turut Tergugat I menerbitkan Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes (MTN) pada tanggal 15 Desember 2017 dengan nilai pokok total Rp330.000.000.000.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerbitkan dua Comfort Letter pada tanggal 15 Desember 2017 yang berisi jaminan untuk melakukan upaya terbaik agar Turut Tergugat I dapat melunasi kewajibannya kepada Para Penggugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I melakukan pembayaran bunga MTN selama tiga tahun pertama dan dua kali cicilan berikutnya, namun berhenti melakukan pembayaran setelah itu.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I tidak melunasi Utang Pokok MTN dan sisa Bunga MTN setelah tanggal jatuh tempo pada 22 Desember 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Penerbitan MTN memuat klausul yang menyepakati penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai klausul dalam Perjanjian MTN.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Comfort Letter berkaitan erat dengan Perjanjian MTN dan tunduk pada klausul arbitrase dalam Perjanjian MTN tersebut.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar bunga beberapa tahun tapi berhenti bayar setelah jatuh tempo, apakah saya harus bayar utang pokok dan bunganya yang belum lunas?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23325, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1316 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1316 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1316: Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga mi akan berbuat sesuatu, tetapi hal mi tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk memberikan penggantian (termasuk bunga) jika tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini secara substantif menjawab pertanyaan awam mengenai konsekuensi hukum (kewajiban membayar) setelah berhenti membayar cicilan bunga dan jatuh tempo." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjelaskan komponen kerugian yang dapat dituntut (kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang). Ini relevan untuk menilai apakah tuntutan utang pokok dan bunga yang belum lunas tersebut sah secara hukum sebagai bentuk ganti rugi/kewajiban." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara khusus mengatur bunga keterlambatan pembayaran dalam perikatan uang. Ini sangat relevan untuk menjawab bagian pertanyaan tentang 'bunga' yang belum lunas setelah jatuh tempo, karena mengatur syarat dan besaran bunga yang wajib dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1316 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga (penanggungan). Pertanyaan awam berfokus pada kewajiban debitur utama yang gagal bayar, bukan pada posisi pihak ketiga atau penanggung. Tidak ada unsur penanggungan dalam pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (syarat objektif dan subjektif). Meskipun perjanjian utang harus sah, pertanyaan awam sudah mengasumsikan adanya utang yang valid ('saya sudah bayar... tapi berhenti bayar') dan menanyakan akibat hukum dari kelalaian pembayaran, bukan apakah perjanjiannya sah atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip 'pacta sunt servanda' (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Ini menjadi dasar hukum utama bahwa debitur wajib melaksanakan kewajibannya (membayar pokok dan bunga) sesuai kesepakatan awal, sehingga relevan untuk menjawab apakah ia 'harus' membayarnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 43656, + "completion_tokens": 1575 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_126_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_126_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..601affc4d3a6676959eb680820b4d17f98a74fa1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_126_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,208 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_126_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 27, + "timings": { + "parse": 0.046, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 135.651, + "query": 13.82, + "relevance": 112.31, + "total": 261.827 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 72993, + "marked_chars": 73227 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secarah sah dan patut tetapi tidak \nhadir; \n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke \nverklaard) dengan verstek; \n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp1.510.500,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah). \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 26\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim \n \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 24 September \n2025, oleh kami Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizky \nMubarak Nazario, S.H.,M.H., dan Iche Purnawaty, S.H.,M.H., masing-masing \nsebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam \npersidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025, \ndengan dihadiri oleh Kasmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 73227, + "frame": "Penggugat [TATI SUPARTI] menggugat Tergugat [SUyanto Lie] atas perbuatan melawan hukum terkait jual beli tanah dan bangunan yang tidak disertai akta resmi, sehingga Penggugat kesulitan mengurus balik nama sertifikat. Penggugat meminta pengadilan menyatakan jual beli tersebut sah, mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memberikan hak kepada Penggugat untuk mengurus sertifikat di BPN. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil (kurang pihak) akibat objek sengketa masih terikat hak tanggungan kepada bank.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan jual beli atas tanah dan bangunan seluas 80 m2 di Jalan Balap Sepeda I/36, Jakarta Timur.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat secara lunas sebesar Rp340.000.000,00 yang dibuktikan dengan empat kwitansi tertanggal 4 November 2009, 20 November 2009, 16 Desember 2009, dan 18 Januari 2010.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Jual beli tersebut tidak disertai akta atau perjanjian jual beli resmi, sehingga Penggugat kesulitan mengurus balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 1865 atas nama Tergugat tercatat memiliki pemegang hak agunan berupa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan status Hak Tanggungan Peringkat Pertama.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil plurium litis consortium akibat tidak ditariknya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai pihak yang berkepentingan.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [TATI SUPARTI] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat [SUyanto Lie] dengan dalih bahwa kedua belah pihak telah melakukan jual beli tanah dan bangunan seluas 80 m2 di Jalan Balap Sepeda I/36, Jakarta Timur, yang telah dibayar lunas oleh Penggugat sebesar Rp340.000.000,00 berdasarkan kwitansi, namun tidak disertai akta jual beli resmi. Penggugat bermaksud agar pengadilan menyatakan jual beli tersebut sah dan memberikan hak kepada Penggugat untuk mengurus balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa sertifikat hak milik atas objek sengketa masih terikat hak tanggungan sebagai agunan kredit milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Karena bank tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara, gugatan dianggap kurang pihak (plurium litis consortium) dan mengandung cacat formil. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [TATI SUPARTI] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat [SUyanto Lie] dengan dalih bahwa kedua belah pihak telah melakukan jual beli tanah dan bangunan seluas 80 m2 di Jalan Balap Sepeda I/36, Jakarta Timur, yang telah dibayar lunas oleh Penggugat sebesar Rp340.000.000,00 berdasarkan kwitansi, namun tidak disertai akta jual beli resmi. Penggugat bermaksud agar pengadilan menyatakan jual beli tersebut sah dan memberikan hak kepada Penggugat untuk mengurus balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa sertifikat hak milik atas objek sengketa masih terikat hak tanggungan sebagai agunan kredit milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Karena bank tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara, gugatan dianggap kurang pihak (plurium litis consortium) dan mengandung cacat formil. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan jual beli atas tanah dan bangunan seluas 80 m2 di Jalan Balap Sepeda I/36, Jakarta Timur.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat secara lunas sebesar Rp340.000.000,00 yang dibuktikan dengan empat kwitansi tertanggal 4 November 2009, 20 November 2009, 16 Desember 2009, dan 18 Januari 2010.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Jual beli tersebut tidak disertai akta atau perjanjian jual beli resmi, sehingga Penggugat kesulitan mengurus balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 1865 atas nama Tergugat tercatat memiliki pemegang hak agunan berupa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan status Hak Tanggungan Peringkat Pertama.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil plurium litis consortium akibat tidak ditariknya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai pihak yang berkepentingan.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas beli tanah dan rumah ke teman tapi tidak ada akta resmi, sekarang sertifikat masih terikat utang ke bank, bagaimana cara balik nama sertifikat itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9713, + "candidates": [ + "Pasal 531 KUHPerdata", + "Pasal 584 KUHPerdata", + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 833 KUHPerdata", + "Pasal 834 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 531 KUHPerdata", + "text": "Pasal 531: Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 584 KUHPerdata", + "text": "Pasal 584: Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "text": "Pasal 833: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "text": "Pasal 834: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam" + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 531 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang besit (pemilikan) dalam itikad baik. Dalam pertanyaan dan putusan, isu utamanya adalah validitas jual beli tanpa akta dan status sertifikat yang terikat hak tanggungan bank, bukan klaim pemilikan itikad baik atas barang yang cacat. Fakta bahwa sertifikat masih atas nama Tergugat dan terikat bank membuat konsep besit itikad baik tidak menjadi inti sengketa atau solusi substantif untuk balik nama." + }, + { + "pasal": "Pasal 584 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur cara memperoleh hak milik (termasuk penyerahan berdasarkan peristiwa perdata). Meskipun berkaitan dengan pemindahan hak, dalam konteks pertanyaan ini, hambatan utama adalah formalitas hukum (tidak ada akta) dan hambatan fisik/hukum (hak tanggungan bank). Pasal ini tidak secara langsung menjawab bagaimana cara balik nama ketika objek masih terikat hak tanggungan pihak ketiga (bank), sehingga relevansinya hanya prosedural/umum dan tidak substantif untuk solusi spesifik yang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang ahli waris. Pertanyaan berkaitan dengan jual beli tanah antar orang hidup (inter vivos), bukan warisan. Tidak ada fakta kematian atau sengketa pewarisan dalam pertanyaan maupun putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak milik ahli waris atas harta peninggalan. Sama seperti Pasal 832, ini adalah hukum waris yang tidak relevan dengan sengketa jual beli tanah antar orang hidup." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur gugatan ahli waris untuk memperoleh warisannya. Tidak relevan karena kasus ini bukan sengketa warisan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (termasuk jual beli). Dalam pertanyaan, Penggugat membeli tanah tanpa akta resmi (hanya kwitansi). Pasal 1320 menjadi dasar hukum untuk menilai apakah perjanjian jual beli tersebut sah secara substansial meskipun tidak memenuhi bentuk akta otentik, yang merupakan langkah pertama dalam menganalisis hak Penggugat sebelum membahas masalah balik nama. Putusan juga menyinggung adanya 'jual beli' yang dilakukan, sehingga syarat sahnya perikatan ini relevan untuk diuji." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ini menjadi prinsip dasar bahwa jika jual beli dianggap sah (berdasarkan Pasal 1320), maka Tergugat berkewajiban melaksanakan perjanjian tersebut (termasuk membantu balik nama). Namun, dalam putusan, gugatan ditolak karena cacat formil (kurang pihak/bank tidak ditarik), sehingga prinsip kekuatan mengikat perjanjian ini menjadi relevan untuk dianalisis mengapa gugatan gagal (karena tidak bisa dilaksanakan tanpa melibatkan pemegang hak tanggungan)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Meskipun Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membantu balik nama, putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil (plurium litis consortium) sebelum masuk ke substansi perbuatan melawan hukum. Selain itu, inti masalah adalah pelaksanaan perjanjian jual beli, bukan murni delik. Dalil PMH tidak menjadi dasar putusan yang substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli. Karena pertanyaan dan gugatan berpusat pada sengketa jual beli tanah tanpa akta, pasal ini menjadi dasar klasifikasi hubungan hukum antara para pihak. Pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam jual beli (penyerahan barang vs pembayaran harga) relevan untuk menilai posisi Penggugat yang sudah bayar lunas tetapi belum dapat sertifikat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25168, + "completion_tokens": 1907 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_128_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_128_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f41a52fa9679c912c52d32ef0cf988e1fc134ad0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_128_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,219 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_128_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 77, + "timings": { + "parse": 0.138, + "classify": 0.0, + "condense": 229.175, + "read": 89.446, + "query": 20.341, + "relevance": 102.646, + "total": 441.746 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 218037, + "marked_chars": 218721 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang \nbersifat Absolut (Kompetensi Absolut); \n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara \nAbsolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan \nRegister Nomor 128/Pdt.G/2025/PN. Jkt. Tim; \n3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara \nyang hingga kini dihitung sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam \npuluh satu ribu rupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 8 September \n2025, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief \nYudiarto, S.H., M.H., dan Ni Made Purnami, S.H., M.H., masing-masing \nsebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 76\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 77 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM \n \nPen" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134891, + "summary": "[HAL 1-23] Penggugat Jose Richard Z. Gamo menggugat PT Intertek Utama Services (Tergugat) atas wanprestasi Perjanjian Penyelesaian tertanggal 1 Maret 2024, yang didalihkan sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Penggugat, mantan Direktur Tergugat sejak 2007 yang status hubungannya dengan Tergugat bukan hubungan industrial berdasarkan SEMA No. 1/2022, menuntut sisa kewajiban Tergugat sebesar GBP190.034,72 (Rp 3.952.574.899,00) yang terdiri dari gaji, cuti, exit payment, dan bonus, serta pembayaran pengganti mobil Fortuner (GBP16.185,16), penggantian biaya relokasi ke Filipina (kontainer dan tiket), dan jaminan vesting 2.939 saham Intertek Group plc (GBP151.505,45) serta bunga moratoir 6% per tahun. Tergugat membantah dengan dalih Perjanjian Penyelesaian tidak sah karena dibuat tanpa kewenangan (ditandatangani Ayush Dital yang bukan Presiden Direktur), melanggar Anggaran Dasar yang mensyaratkan persetujuan Dewan Komisaris untuk pesangon direksi, serta dilakukan dengan penyalahgunaan keadaan dan penipuan. Tergugat juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena perkara dianggap perselisihan hubungan industrial yang seharusnya di Pengadilan Hubungan Industrial, eksepsi error in persona karena Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pekerja dalam perjanjian tersebut, dan eksepsi obscur libel karena tuntutan vesting saham Intertek Group plc di luar kendali Tergugat serta jumlah ganti rugi yang ditentukan sepihak tanpa dasar spesifik dalam perjanjian." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 85330, + "summary": "[HAL 1-23] Penggugat Jose Richard Z. Gamo menggugat PT Intertek Utama Services (Tergugat) atas wanprestasi Perjanjian Penyelesaian tertanggal 1 Maret 2024, yang didalilkan sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Penggugat, mantan Direktur Tergugat sejak 2007 yang status hubungannya dengan Tergugat bukan hubungan industrial berdasarkan SEMA No. 1/2022, menuntut sisa kewajiban Tergugat sebesar GBP190.034,72 (Rp 3.952.574.899,00) yang terdiri dari gaji, cuti, exit payment, dan bonus, serta pembayaran pengganti mobil Fortuner (GBP16.185,16), penggantian biaya relokasi ke Filipina (kontainer dan tiket), dan jaminan vesting 2.939 saham Intertek Group plc (GBP151.505,45) serta bunga moratoir 6% per tahun. Tergugat membantah dengan dalih Perjanjian Penyelesaian tidak sah karena dibuat tanpa kewenangan (ditandatangani Ayush Dital yang bukan Presiden Direktur), melanggar Anggaran Dasar yang mensyaratkan persetujuan Dewan Komisaris untuk pesangon direksi, serta dilakukan dengan penyalahgunaan keadaan dan penipuan. Tergugat juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena perkara dianggap perselisihan hubungan industrial yang seharusnya di Pengadilan Hubungan Industrial, eksepsi error in persona karena Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pekerja dalam perjanjian tersebut, dan eksepsi obscur libel karena tuntutan vesting saham Intertek Group plc di luar kendali Tergugat serta jumlah ganti rugi yang ditentukan sepihak tanpa dasar spesifik dalam perjanjian. [HAL 48-53] Tergugat membantah lagi bahwa Perjanjian Penyelesaian Dan Pengakhiran dibuat dengan melanggar ketentuan UU PT dan Anggaran Dasar Tergugat, karena Ayush Dital yang menandatangani bukan Presiden Direktur atau anggota Direksi (berdasarkan Akta No. 56/2023, Presiden Direktur adalah Djonnie Rahmat), sehingga tidak memiliki kewenangan mewakili Tergugat tanpa kuasa khusus. Tergugat mendalihkan bahwa Penggugat memanfaatkan jabatannya sebagai Direktur untuk segera mendapatkan hak Long Term Incentive Plan (LTIP) berupa 2.939 saham Intertek Group plc dengan kualifikasi Good Leaver, yang diduga melibatkan penipuan (fraud) yang baru terungkap pada Mei 2024. Tergugat menyatakan perjanjian ini tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang (ultra vires) dan melanggar Pasal 1320 KUHPerdata. [HAL 53-60] Tergugat juga mendalihkan bahwa Perjanjian Penyelesaian Dan Pengakhiran dibuat tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai perusahaan dan dengan memanfaatkan jabatan Penggugat sebagai Direktur, sehingga melanggar Pasal 12 ayat (3) huruf d Anggaran Dasar yang mensyaratkan persetujuan Dewan Komisaris untuk pemberian pensiun/pesangon yang menguntungkan anggota Direksi. Hal ini dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dan penipuan, serta melanggar UU Bahasa karena tidak menggunakan Bahasa Indonesia, yang menyebabkan inkonsistensi perhitungan nominal antara badan perjanjian (GBP 77.016) dan lampiran (GBP 115.524). Tergugat menolak dalil wanprestasi karena Perjanjian tersebut tidak sah, sehingga Tergugat tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun. Tergugat menegaskan telah menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Penggugat selaku Direktur sampai dengan pengunduran diri pada 27 Mei 2024 sesuai UU PT, dan kondisi finansial Tergugat sehat. [HAL 60-66] Tergugat menambahkan bahwa Perjanjian Penyelesaian Dan Pengakhiran ditandatangani oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai pekerja, bukan Direktur, sehingga jika dianggap mengikat, sengketa ini harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Selain itu, terdapat ketentuan dalam perjanjian yang tidak spesifik jumlah pembayarannya (seperti cuti, bonus, mobil, vesting saham) dan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan diskresi Tergugat/grup global. Tergugat juga menyatakan tidak memiliki hubungan langsung dengan vesting saham Intertek Group plc yang tidak diterbitkan atau dimiliki oleh Tergugat, dan status Good Leaver Penggugat batal karena adanya dugaan penipuan. Tergugat menguraikan hasil investigasi grup global yang menemukan dugaan tindak penipuan oleh Penggugat sebagai Country Managing Director Filipina dan Indonesia, berupa penangguhan biaya secara tidak wajar dan manipulasi laporan keuangan. [HAL 66-77] Dalam proses pembuktian, Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi ahli untuk mendukung eksepsi kompetensi absolut, sementara Penggugat mengajukan bukti surat untuk menangkis eksepsi tersebut dengan menegaskan statusnya sebagai Direktur sejak 2007 sehingga bukan hubungan industrial. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangan hukumnya menemukan bahwa meskipun Penggugat berstatus Direktur, Perjanjian Penyelesaian yang menjadi dasar gugatan menyebut Penggugat sebagai \"Pekerja\" dan Tergugat sebagai \"Pemberi Kerja\", serta mengatur hubungan kerja. Berdasarkan fakta bahwa sengketa berkaitan dengan pembayaran berdasarkan perjanjian yang mengatur hubungan industrial, Majelis Hakim menyatakan bahwa kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini berada di Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan demikian, Majelis Hakim Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat Absolut, Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Register Nomor 128/Pdt.G/2025/PN. Jkt. Tim, dan Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-23] Penggugat Jose Richard Z. Gamo menggugat PT Intertek Utama Services (Tergugat) atas wanprestasi Perjanjian Penyelesaian tertanggal 1 Maret 2024, yang didalilkan sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Penggugat, mantan Direktur Tergugat sejak 2007 yang status hubungannya dengan Tergugat bukan hubungan industrial berdasarkan SEMA No. 1/2022, menuntut sisa kewajiban Tergugat sebesar GBP190.034,72 (Rp 3.952.574.899,00) yang terdiri dari gaji, cuti, exit payment, dan bonus, serta pembayaran pengganti mobil Fortuner (GBP16.185,16), penggantian biaya relokasi ke Filipina (kontainer dan tiket), dan jaminan vesting 2.939 saham Intertek Group plc (GBP151.505,45) serta bunga moratoir 6% per tahun. Tergugat membantah dengan dalih Perjanjian Penyelesaian tidak sah karena dibuat tanpa kewenangan (ditandatangani Ayush Dital yang bukan Presiden Direktur), melanggar Anggaran Dasar yang mensyaratkan persetujuan Dewan Komisaris untuk pesangon direksi, serta dilakukan dengan penyalahgunaan keadaan dan penipuan. Tergugat juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena perkara dianggap perselisihan hubungan industrial yang seharusnya di Pengadilan Hubungan Industrial, eksepsi error in persona karena Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pekerja dalam perjanjian tersebut, dan eksepsi obscur libel karena tuntutan vesting saham Intertek Group plc di luar kendali Tergugat serta jumlah ganti rugi yang ditentukan sepihak tanpa dasar spesifik dalam perjanjian. [HAL 48-53] Tergugat membantah lagi bahwa Perjanjian Penyelesaian Dan Pengakhiran dibuat dengan melanggar ketentuan UU PT dan Anggaran Dasar Tergugat, karena Ayush Dital yang menandatangani bukan Presiden Direktur atau anggota Direksi (berdasarkan Akta No. 56/2023, Presiden Direktur adalah Djonnie Rahmat), sehingga tidak memiliki kewenangan mewakili Tergugat tanpa kuasa khusus. Tergugat mendalihkan bahwa Penggugat memanfaatkan jabatannya sebagai Direktur untuk segera mendapatkan hak Long Term Incentive Plan (LTIP) berupa 2.939 saham Intertek Group plc dengan kualifikasi Good Leaver, yang diduga melibatkan penipuan (fraud) yang baru terungkap pada Mei 2024. Tergugat menyatakan perjanjian ini tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang (ultra vires) dan melanggar Pasal 1320 KUHPerdata. [HAL 53-60] Tergugat juga mendalihkan bahwa Perjanjian Penyelesaian Dan Pengakhiran dibuat tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai perusahaan dan dengan memanfaatkan jabatan Penggugat sebagai Direktur, sehingga melanggar Pasal 12 ayat (3) huruf d Anggaran Dasar yang mensyaratkan persetujuan Dewan Komisaris untuk pemberian pensiun/pesangon yang menguntungkan anggota Direksi. Hal ini dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dan penipuan, serta melanggar UU Bahasa karena tidak menggunakan Bahasa Indonesia, yang menyebabkan inkonsistensi perhitungan nominal antara badan perjanjian (GBP 77.016) dan lampiran (GBP 115.524). Tergugat menolak dalil wanprestasi karena Perjanjian tersebut tidak sah, sehingga Tergugat tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun. Tergugat menegaskan telah menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Penggugat selaku Direktur sampai dengan pengunduran diri pada 27 Mei 2024 sesuai UU PT, dan kondisi finansial Tergugat sehat. [HAL 60-66] Tergugat menambahkan bahwa Perjanjian Penyelesaian Dan Pengakhiran ditandatangani oleh Penggugat dalam kapasitasnya sebagai pekerja, bukan Direktur, sehingga jika dianggap mengikat, sengketa ini harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Selain itu, terdapat ketentuan dalam perjanjian yang tidak spesifik jumlah pembayarannya (seperti cuti, bonus, mobil, vesting saham) dan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan diskresi Tergugat/grup global. Tergugat juga menyatakan tidak memiliki hubungan langsung dengan vesting saham Intertek Group plc yang tidak diterbitkan atau dimiliki oleh Tergugat, dan status Good Leaver Penggugat batal karena adanya dugaan penipuan. Tergugat menguraikan hasil investigasi grup global yang menemukan dugaan tindak penipuan oleh Penggugat sebagai Country Managing Director Filipina dan Indonesia, berupa penangguhan biaya secara tidak wajar dan manipulasi laporan keuangan. [HAL 66-77] Dalam proses pembuktian, Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi ahli untuk mendukung eksepsi kompetensi absolut, sementara Penggugat mengajukan bukti surat untuk menangkis eksepsi tersebut dengan menegaskan statusnya sebagai Direktur sejak 2007 sehingga bukan hubungan industrial. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangan hukumnya menemukan bahwa meskipun Penggugat berstatus Direktur, Perjanjian Penyelesaian yang menjadi dasar gugatan menyebut Penggugat sebagai \"Pekerja\" dan Tergugat sebagai \"Pemberi Kerja\", serta mengatur hubungan kerja. Berdasarkan fakta bahwa sengketa berkaitan dengan pembayaran berdasarkan perjanjian yang mengatur hubungan industrial, Majelis Hakim menyatakan bahwa kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini berada di Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan demikian, Majelis Hakim Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat Absolut, Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Register Nomor 128/Pdt.G/2025/PN. Jkt. Tim, dan Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 5436, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat [NAMA_PERUSAHAAN] atas wanprestasi Perjanjian Penyelesaian yang menuntut pembayaran sisa kewajiban berupa gaji, cuti, exit payment, bonus, pengganti mobil, biaya relokasi, dan vesting saham. Sengketa ini bermula dari perselisihan mengenai keabsahan perjanjian tersebut dan kewenangan pengadilan untuk mengadilinya. Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini karena dianggap sebagai perselisihan hubungan industrial.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat [NAMA_ORANG] dan Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] menandatangani Perjanjian Penyelesaian tertanggal 1 Maret 2024.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat [NAMA_ORANG] mendalilkan status hubungannya dengan Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] bukan hubungan industrial berdasarkan SEMA No. 1/2022.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] membantah keabsahan Perjanjian Penyelesaian karena ditandatangani oleh Ayush Dital yang bukan Presiden Direktur.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalih perkara merupakan perselisihan hubungan industrial.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perjanjian Penyelesaian menyebut Penggugat sebagai \"Pekerja\" dan Tergugat sebagai \"Pemberi Kerja\" serta mengatur hubungan kerja.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa kewenangan absolut untuk memeriksa perkara berada di Pengadilan Hubungan Industrial.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat [NAMA_PERUSAHAAN] atas wanprestasi Perjanjian Penyelesaian yang menuntut pembayaran sisa kewajiban berupa gaji, cuti, exit payment, bonus, pengganti mobil, biaya relokasi, dan vesting saham. Tergugat membantah keabsahan perjanjian tersebut dengan alasan penandatanganan oleh pihak yang tidak berwenang, pelanggaran anggaran dasar, serta penyalahgunaan keadaan dan penipuan. Tergugat juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut, error in persona, dan obscur libel. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menemukan bahwa Perjanjian Penyelesaian yang menjadi dasar gugatan secara eksplisit menyebut Penggugat sebagai \"Pekerja\" dan Tergugat sebagai \"Pemberi Kerja\" serta mengatur hubungan kerja. Berdasarkan fakta bahwa sengketa berkaitan dengan pembayaran berdasarkan perjanjian yang mengatur hubungan industrial, Majelis Hakim Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat Absolut, Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara, dan Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat [NAMA_PERUSAHAAN] atas wanprestasi Perjanjian Penyelesaian yang menuntut pembayaran sisa kewajiban berupa gaji, cuti, exit payment, bonus, pengganti mobil, biaya relokasi, dan vesting saham. Tergugat membantah keabsahan perjanjian tersebut dengan alasan penandatanganan oleh pihak yang tidak berwenang, pelanggaran anggaran dasar, serta penyalahgunaan keadaan dan penipuan. Tergugat juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut, error in persona, dan obscur libel. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menemukan bahwa Perjanjian Penyelesaian yang menjadi dasar gugatan secara eksplisit menyebut Penggugat sebagai \"Pekerja\" dan Tergugat sebagai \"Pemberi Kerja\" serta mengatur hubungan kerja. Berdasarkan fakta bahwa sengketa berkaitan dengan pembayaran berdasarkan perjanjian yang mengatur hubungan industrial, Majelis Hakim Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat Absolut, Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara, dan Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat [NAMA_ORANG] dan Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] menandatangani Perjanjian Penyelesaian tertanggal 1 Maret 2024.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat [NAMA_ORANG] mendalilkan status hubungannya dengan Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] bukan hubungan industrial berdasarkan SEMA No. 1/2022.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] membantah keabsahan Perjanjian Penyelesaian karena ditandatangani oleh Ayush Dital yang bukan Presiden Direktur.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalih perkara merupakan perselisihan hubungan industrial.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perjanjian Penyelesaian menyebut Penggugat sebagai \"Pekerja\" dan Tergugat sebagai \"Pemberi Kerja\" serta mengatur hubungan kerja.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa kewenangan absolut untuk memeriksa perkara berada di Pengadilan Hubungan Industrial.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan perjanjian penyelesaian dengan mantan perusahaan, tapi sekarang mereka bilang saya harus ke pengadilan hubungan industrial karena status saya sebagai pekerja, padahal saya merasa ini bukan sengketa hubungan industrial biasa, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14810, + "candidates": [ + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1328 KUHPerdata", + "Pasal 1329 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1328: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1329: Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur sumber perikatan (persetujuan/undang-undang). Dalam sengketa ini, inti masalahnya adalah apakah gugatan wanprestasi berdasarkan 'Perjanjian Penyelesaian' (sumber: persetujuan) dapat diajukan di Pengadilan Negeri atau harus ke PHI. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menguji apakah hubungan hukum yang disengketakan lahir dari perjanjian perdata (yang berwenang di PN) atau hubungan kerja (yang berwenang di PHI)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemecah lalai (wanprestasi). Meskipun gugatan berbasis wanprestasi, pertanyaan awam berfokus pada kewenangan pengadilan (PHI vs PN) berdasarkan status hukum hubungan para pihak, bukan pada teknis pembuktian kelalaian pembayaran. Pasal ini tidak menjawab isu substantif mengenai batas kewenangan yudisial dalam sengketa direktur vs pekerja." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini adalah materi gugatan, bukan dasar untuk menentukan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang menjadi inti pertanyaan awam mengenai apakah perkara harus ke PHI atau PN." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pembebanan kerugian (debitur harus dinyatakan lalai). Sama seperti pasal sebelumnya, ini mengatur mekanisme pelaksanaan perikatan, bukan isu substantif mengenai klasifikasi hubungan hukum (perdata vs ketenagakerjaan) yang menentukan kewenangan pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim memeriksa apakah 'Perjanjian Penyelesaian' tersebut sah dan mengikat sebagai perjanjian perdata. Jika perjanjian ini sah berdasarkan syarat-syarat Pasal 1320, maka sengketa pelaksanaannya adalah sengketa perdata biasa (berwenang di PN), bukan sengketa hubungan industrial. Pasal ini menopang argumen bahwa hubungan hukum yang disengketakan adalah hasil persetujuan perdata." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Tidak ada dalil atau fakta dalam pertimbangan hukum yang menyebutkan adanya penipuan atau tipu muslihat dalam penandatanganan perjanjian penyelesaian. Isu ini tidak muncul dalam sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kecakapan membuat perikatan. Meskipun status Direktur berkaitan dengan kecakapan, isu utama dalam pertanyaan dan putusan adalah kewenangan pengadilan berdasarkan sifat hubungan (fiduciary vs subordinasi), bukan apakah pihak memiliki kecakapan hukum umum untuk membuat perjanjian. Kecakapan bukan isu yang dipersengketakan dalam konteks kompetensi absolut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan orang yang tidak cakap (anak, pengampuan, dll). Fakta dalam perkara tidak menyentuh isu kecakapan hukum seseorang karena usia atau status pengampuan, melainkan status jabatan (Direktur) dan sifat hubungan kerja. Pasal ini tidak relevan dengan fakta perkara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip 'pacta sunt servanda' (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Ini adalah prinsip hukum yang menopang alasan hakim: karena para pihak telah membuat Perjanjian Penyelesaian yang sah, maka sengketa atas pelaksanaan perjanjian tersebut adalah sengketa perdata murni, sehingga berwenang di Pengadilan Negeri, bukan PHI. Pasal ini menjadi kerangka hukum untuk menolak klaim bahwa hal ini adalah sengketa ketenagakerjaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 65716, + "completion_tokens": 3503 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_12_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_12_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fa08447552b66896c586a55f49d749dc2b02177e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_12_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_12_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 22, + "timings": { + "parse": 0.039, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 136.449, + "query": 2.285, + "relevance": 39.347, + "total": 178.12 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 62020, + "marked_chars": 62209 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \nDALAM POKOK PERKARA: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek; \n2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji/ wanprestasi; \n3. Menghukum \nTergugat \nmembayar \nkerugian \nmaterial \nberupa \nsisa \npembayaran ban kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejumlah \nRp30.800.140,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu seratus empat puluh \nRupiah) ditambah bunga 6% x 5 tahun sejumlah Rp9.240.042,00 (Sembilan \njuta dua ratus empat puluh ribu empat puluh dua Rupiah) sejak putusan ini \nberkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde); \n4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp323.000.00,- \n(tiga ratus dua puluh tiga ribu Rupiah); \n5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; \nDemikian putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka \nuntuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 oleh Irwan Hamid, S.H.,M.H, \nsebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dibantu Asih Muhsiroh,S.H. \nPanitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi \npengadilan pada hari itu juga tanpa hadirnya Tergugat; \n \n \n \nPerincian biaya: \n- \nBiaya Pendaftaran \n: Rp30.000,00,- \n- \nBiaya Proses \n: Rp200.000,00,- \n- \nBiaya Panggilan \n: Rp14.000,00,- \n- \nBiaya PNBP \n: Rp20.000,00 \n- \nBiaya Redaksi \n: Rp10.000,00,- \n- \nBiaya Meterai \n: Rp10.000,00,- \nJumlah \n: Rp323.000.00,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu \nRupiah); \nPanitera Pengganti \n \n \nttd \n \n Asih Muhsiroh,S.H. \nH a k i m \n \n \nttd \n \nIrwan Hamid, S.H.,M.H. \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih d" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 62209, + "frame": "PT. Indotyre Mandiri Sentosa menggugat PT. Osidia Service Industry atas wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran atas pembelian ban kendaraan roda empat. Penggugat meminta pengadilan memerintahkan Tergugat membayar sisa hutang, bunga, dan biaya perkara. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menjatuhkan hukuman pembayaran sisa hutang dan bunga moratoir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pada tanggal 29 Januari 2020, Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan jual beli 16 buah ban kendaraan roda empat dengan harga total Rp44.800.140,00.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menyepakati jangka waktu pembayaran 30 hari sejak terbit invoice, dengan jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2020.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerima barang ban dari Penggugat pada tanggal 29 Januari 2020.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran sebagian sebesar Rp14.000.000,00 setelah jatuh tempo berakhir.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat belum melunasi sisa pembayaran sebesar Rp30.800.140,00 hingga perkara diperiksa di persidangan.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut dan sah.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (verzet/keberatan).", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Indotyre Mandiri Sentosa mengajukan gugatan sederhana terhadap PT. Osidia Service Industry dengan dalil wanprestasi atas ketidaklunasan pembayaran pembelian ban kendaraan roda empat. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan fakta bahwa pada Januari 2020 terjadi kesepakatan jual beli ban dengan harga Rp44.800.140,00 dan jatuh tempo pembayaran pada Maret 2020. Tergugat telah menerima barang namun hanya membayar sebagian sebesar Rp14.000.000,00 setelah lewat jatuh tempo, sehingga tersisa hutang sebesar Rp30.800.140,00 yang belum dibayar. Mengingat Tergugat tidak hadir dalam persidangan, hakim memeriksa perkara secara verstek dan menetapkan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar sisa hutang material Rp30.800.140,00 ditambah bunga moratoir 6% per tahun selama 5 tahun, serta biaya perkara. Permohonan sita jaminan dan pelaksanaan putusan terlebih dahulu ditolak karena tidak beralasan secara hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Indotyre Mandiri Sentosa mengajukan gugatan sederhana terhadap PT. Osidia Service Industry dengan dalil wanprestasi atas ketidaklunasan pembayaran pembelian ban kendaraan roda empat. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan fakta bahwa pada Januari 2020 terjadi kesepakatan jual beli ban dengan harga Rp44.800.140,00 dan jatuh tempo pembayaran pada Maret 2020. Tergugat telah menerima barang namun hanya membayar sebagian sebesar Rp14.000.000,00 setelah lewat jatuh tempo, sehingga tersisa hutang sebesar Rp30.800.140,00 yang belum dibayar. Mengingat Tergugat tidak hadir dalam persidangan, hakim memeriksa perkara secara verstek dan menetapkan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar sisa hutang material Rp30.800.140,00 ditambah bunga moratoir 6% per tahun selama 5 tahun, serta biaya perkara. Permohonan sita jaminan dan pelaksanaan putusan terlebih dahulu ditolak karena tidak beralasan secara hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Pada tanggal 29 Januari 2020, Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan jual beli 16 buah ban kendaraan roda empat dengan harga total Rp44.800.140,00.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menyepakati jangka waktu pembayaran 30 hari sejak terbit invoice, dengan jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2020.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerima barang ban dari Penggugat pada tanggal 29 Januari 2020.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran sebagian sebesar Rp14.000.000,00 setelah jatuh tempo berakhir.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat belum melunasi sisa pembayaran sebesar Rp30.800.140,00 hingga perkara diperiksa di persidangan.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut dan sah.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (verzet/keberatan).", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima barang ban tapi belum lunas bayar sisa hutangnya, apakah saya harus bayar bunganya juga?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15244, + "candidates": [ + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur sumber perikatan (persetujuan atau undang-undang). Meskipun putusan mengutipnya sebagai dasar adanya perjanjian, pasal ini tidak mengatur secara substantif mengenai kewajiban pembayaran bunga atau akibat hukum dari wanprestasi yang menjadi inti pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya pernyataan lalai (in gebreke van stellen). Meskipun lalai adalah prasyarat untuk tuntutan bunga, pasal ini sendiri tidak mengatur hak atas bunga atau penggantian kerugian, melainkan hanya mekanisme bagaimana debitur dianggap lalai." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban umum untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Namun, dalam konteks pertanyaan spesifik tentang *kewajiban* membayar bunga setelah lalai, Pasal 1243 lebih spesifik dan secara eksplisit menjadi dasar hukum utama yang digunakan hakim dalam pertimbangan untuk menetapkan bunga moratoir. Pasal 1239 bersifat umum dan tidak mengatur syarat permulaan kewajiban tersebut (yaitu adanya lalai) secara rinci seperti Pasal 1243." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat permulaan kewajiban membayar bunga dan penggantian kerugian akibat tak dipenuhinya perikatan, yaitu setelah debitur dinyatakan lalai. Putusan secara eksplisit mengutip dan berpedoman pada pasal ini untuk menetapkan kewajiban Tergugat membayar bunga moratoir 6% per tahun karena kelalaiannya membayar hutang, sehingga menjadi jawaban substantif bagi pertanyaan apakah bunga harus dibayar." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22876, + "completion_tokens": 1314 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_130_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_130_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..be8ad3990957d4cfb59baccddd754d9e5705e074 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_130_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,199 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_130_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 58, + "timings": { + "parse": 0.13, + "classify": 0.0, + "condense": 365.71, + "read": 89.658, + "query": 2.434, + "relevance": 110.028, + "total": 567.961 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 183034, + "marked_chars": 183547 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI\nDALAM EKSEPSI \n-\nMenolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya.\nDALAM POKOK PERKARA\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.\n2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap obyek berupa:\n-\nTanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Garuda 1\nNo. 45, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi\nDKI Jakarta sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 705\natas nama Ir. Taufik Darwis ;\n-\nTanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Griya Bintara\nIndah, Jalan Kencana Barat VI Nomor 22, Blok FF-1, Bekasi Barat Kota\nBekasi,\nHal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim;\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 56\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nBerdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.4/CB/2024/PN.JKT.TIM. Jo.\nNo.130/Pen.Pdt.G/2024/PN.JKT.TIM.\n tgl\n 19\n September 2024 dan\nNo.1/CB.Del/2024/PN.Bks. Jo. Nomor 130/Pen.Pdt.G/202" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134949, + "summary": "[HAL 1-11] PT. Ams Konsultan Manajemen Dan Teknologi (Penggugat) menggugat Ir. Taufik Darwis (Tergugat) dan PT. Amanah Sakinah Tekindo (Turut Tergugat) atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan wanprestasi. Penggugat mendalilkan Tergugat, mantan Direktur Utama, mendirikan Turut Tergugat untuk menjual aplikasi iPlaS secara ilegal kepada 9 pelanggan setelah iPlaS dihentikan dukungannya, dengan keuntungan Rp3.603.881.600,- [HAL 2-3]. Tergugat didalilkan telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2022, Surat Pengunduran Diri tanggal 30 Mei 2022, dan Surat Pernyataan dan Penjaminan Pengembalian Dana tanggal 7 Juni 2022 yang mengakui kerugian tersebut dan berjanji melunasi cicilan Rp720.776.320,- setiap bulan selama 6 bulan [HAL 4-7]. Tergugat hanya membayar angsuran pertama sebesar Rp720.776.320,- pada Agustus 2022, namun gagal membayar angsuran kedua pada September 2022 serta mengabaikan somasi dan permintaan jaminan aset [HAL 8-9]. Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang, bunga, dan denda total Rp3.286.740.020,- serta sita jaminan atas aset Tergugat [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-26] Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif (domisili di Bekasi) dan eksepsi obscur libel karena gugatan wanprestasi tidak jelas dasar perjanjiannya, serta menolak dalil pokok dengan alasan tidak ada penyalahgunaan wewenang, iPlaS tidak memiliki HAKI terdaftar, dan Surat Pernyataan dibatalkan karena cacat kehendak (paksaan) melalui Surat Pencabutan tanggal 30 Februari 2024 [HAL 12-20]. Tergugat mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil total Rp11.000.000.000,- atas perbuatan melawan hukum memaksa penandatanganan surat pernyataan [HAL 20-26].\n\n[HAL 27-30] Turut Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif (domisili di Bekasi), eksepsi obscur libel, dan eksepsi disqualificatie in persona karena tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat, serta menolak dalil pokok dengan menyatakan iPlaS bukan milik eksklusif Penggugat [HAL 27-30].\n\n[HAL 31-42] Pengadilan menerima bukti surat P-1 s.d. P-13 dari Penggugat, T-1 s.d. T-16 dari Tergugat, dan TT-1 s.d. TT-17 dari Turut Tergugat sebagai alat bukti yang sah [HAL 31-34]. Saksi Penggugat (Chandra Reynaldo, Beken Syafarul Wijaya, Badaruddin Nasution, Drs. R. Tjahjo Kuntjoro Mukti) menyatakan Tergugat menyewakan iPlaS tanpa izin, uang masuk ke rekening Turut Tergugat, penandatanganan surat pernyataan dilakukan secara kekeluargaan tanpa paksaan, dan Tergugat setuju mencicil [HAL 34-38]. Saksi Tergugat (Aris Toteles, Armizon) menyatakan Tergugat merasa tertekan saat penandatanganan di Pekanbaru dan konsep Eplas berbeda dengan iPlaS [HAL 38-41]. Ahli Dr. Raffles menyatakan surat pernyataan dapat dicabut jika ada paksaan, perusahaan anak memiliki identitas hukum sendiri, dan HAKI harus didaftarkan untuk diklaim [HAL 41-43]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 50098, + "summary": "[HAL 1-11] PT. Ams Konsultan Manajemen Dan Teknologi (Penggugat) menggugat Ir. Taufik Darwis (Tergugat) dan PT. Amanah Sakinah Tekindo (Turut Tergugat) atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan wanprestasi. Penggugat mendalilkan Tergugat, mantan Direktur Utama, mendirikan Turut Tergugat untuk menjual aplikasi iPlaS secara ilegal kepada 9 pelanggan setelah iPlaS dihentikan dukungannya, dengan keuntungan Rp3.603.881.600,- [HAL 2-3]. Tergugat didalilkan telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2022, Surat Pengunduran Diri tanggal 30 Mei 2022, dan Surat Pernyataan dan Penjaminan Pengembalian Dana tanggal 7 Juni 2022 yang mengakui kerugian tersebut dan berjanji melunasi cicilan Rp720.776.320,- setiap bulan selama 6 bulan [HAL 4-7]. Tergugat hanya membayar angsuran pertama sebesar Rp720.776.320,- pada Agustus 2022, namun gagal membayar angsuran kedua pada September 2022 serta mengabaikan somasi dan permintaan jaminan aset [HAL 8-9]. Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang, bunga, dan denda total Rp3.286.740.020,- serta sita jaminan atas aset Tergugat [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-26] Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif (domisili di Bekasi) dan eksepsi obscur libel karena gugatan wanprestasi tidak jelas dasar perjanjiannya, serta menolak dalil pokok dengan alasan tidak ada penyalahgunaan wewenang, iPlaS tidak memiliki HAKI terdaftar, dan Surat Pernyataan dibatalkan karena cacat kehendak (paksaan) melalui Surat Pencabutan tanggal 30 Februari 2024 [HAL 12-20]. Tergugat mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil total Rp11.000.000.000,- atas perbuatan melawan hukum memaksa penandatanganan surat pernyataan [HAL 20-26].\n\n[HAL 27-30] Turut Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif (domisili di Bekasi), eksepsi obscur libel, dan eksepsi disqualificatie in persona karena tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat, serta menolak dalil pokok dengan menyatakan iPlaS bukan milik eksklusif Penggugat [HAL 27-30].\n\n[HAL 31-42] Pengadilan menerima bukti surat P-1 s.d. P-13 dari Penggugat, T-1 s.d. T-16 dari Tergugat, dan TT-1 s.d. TT-17 dari Turut Tergugat sebagai alat bukti yang sah [HAL 31-34]. Saksi Penggugat (Chandra Reynaldo, Beken Syafarul Wijaya, Badaruddin Nasution, Drs. R. Tjahjo Kuntjoro Mukti) menyatakan Tergugat menyewakan iPlaS tanpa izin, uang masuk ke rekening Turut Tergugat, penandatanganan surat pernyataan dilakukan secara kekeluargaan tanpa paksaan, dan Tergugat setuju mencicil [HAL 34-38]. Saksi Tergugat (Aris Toteles, Armizon) menyatakan Tergugat merasa tertekan saat penandatanganan di Pekanbaru dan konsep Eplas berbeda dengan iPlaS [HAL 38-41]. Ahli Dr. Raffles menyatakan surat pernyataan dapat dicabut jika ada paksaan, perusahaan anak memiliki identitas hukum sendiri, dan HAKI harus didaftarkan untuk diklaim [HAL 41-43].\n\n[HAL 44-46] Eksepsi obscur libel dari Tergugat dan Turut Tergugat ditolak karena Majelis Hakim menilai apakah gugatan merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum serta kapasitas menggugat Turut Tergugat adalah materi pokok perkara yang akan diperiksa bersama [HAL 44-46]. Eksepsi kewenangan relatif juga telah ditolak dalam Putusan Sela sebelumnya [HAL 46]. Dalam pokok perkara, Penggugat mendalilkan Tergugat wanprestasi karena tidak melaksanakan Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2022 dan Surat Pernyataan dan Penjaminan tanggal 7 Juni 2022, sementara Tergugat dan Turut Tergugat membantah dengan alasan surat tersebut dibatalkan dan tidak ada uang sebesar Rp3.603.881.600,- yang diterima [HAL 46].\n\n[HAL 47-50] Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat adalah pemilik aplikasi iPlas yang disewakan kepada pihak lain, namun setelah iPlas dihentikan penggunaannya pada akhir 2019, Tergugat tetap menyewakan aplikasi tersebut (yang diubah menjadi ePlas) kepada pihak lain melalui PT. Amanah Sakinah Tekindo (Turut Tergugat) tanpa izin, dengan uang sewa masuk ke rekening Turut Tergugat sebesar Rp3,6 Milyar [HAL 47-48]. Laporan audit (P-4) dan keterangan saksi Penggugat membuktikan Tergugat melakukan penjualan ilegal yang merugikan Penggugat sebesar Rp3.600.000.000,- [HAL 48]. Bukti P-5, P-6, dan P-7 membuktikan Tergugat mengakui kesalahannya dan berjanji mengganti kerugian [HAL 49]. Tergugat mengajukan bukti T-6 dan T-12 berupa surat pencabutan dengan alasan paksaan, namun saksi Tergugat tidak melihat langsung adanya tekanan dan foto saat penandatanganan (P-12) tidak menunjukkan paksaan, sehingga dalil paksaan tidak terbukti [HAL 49-50]. Ahli Dr. Raffles menyatakan surat pernyataan boleh ditarik, namun Majelis Hakim tidak sependapat karena surat pernyataan dalam perkara ini memuat pengakuan kerugian dan janji ganti rugi yang menciptakan hak dan kewajiban, sehingga dianalogikan sebagai surat perjanjian yang mengikat [HAL 50].\n\n[HAL 51-53] Surat Pernyataan dan Penjaminan tanggal 7 Juni 2022 mengikat Tergugat untuk mengembalikan kerugian Rp3.603.881.600,- dalam 6 bulan cicilan [HAL 51]. Tergugat hanya membayar angsuran pertama Rp720.776.320,- dan gagal membayar sisanya despite somasi, sehingga terbukti wanprestasi [HAL 51-52]. Tergugat tidak dapat membuktikan pembayaran sisa Rp2.883.105.280,- [HAL 52]. Majelis Hakim menolak argumen bahwa pertanggungjawaban harus melalui RUPS, karena berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan akibat kesalahan atau kelalaiannya, termasuk perbuatan melawan hukum seperti menyewakan aplikasi tanpa izin [HAL 52-53]. Tergugat dihukum membayar sisa hutang Rp2.883.105.280,- ditambah bunga 10% per tahun selama 2 tahun (Rp345.972.634,-) dan denda 10‰ per tahun selama 2 tahun (Rp57.662.106,-), total Rp3.286.740.020,- [HAL 53].\n\n[HAL 54-58] Sita jaminan atas tanah dan bangunan di Jakarta Timur (SHM No. 705 atas nama Ir. Taufik Darwis) dan di Bekasi dinyatakan sah dan berharga [HAL 54]. Surat Pernyataan dan Penjaminan tanggal 7 Juni 2022 dinyatakan sah dan mengikat [HAL 54]. Permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena syarat tidak terpenuhi [HAL 55]. Turut Tergugat dihukum tunduk dan patuh pada putusan [HAL 55]. Gugatan Rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengulang dalil yang sama dengan bantahan dalam gugatan konvensi yang telah dipertimbangkan [HAL 55-56]. Amar putusan: 1) Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat; 2) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 3) Menyatakan sah sita jaminan; 4) Menyatakan sah Surat Pernyataan dan Penjaminan; 5) Menyatakan Tergugat wanprestasi; 6) Menghukum Tergugat membayar Rp3.286.740.020,- (hutang, bunga, denda); 7) Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan; 8) Menolak gugatan selebihnya; 9) Menolak gugatan Rekonvensi; 10) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp1.169.000,- [HAL 56-58]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-11] PT. Ams Konsultan Manajemen Dan Teknologi (Penggugat) menggugat Ir. Taufik Darwis (Tergugat) dan PT. Amanah Sakinah Tekindo (Turut Tergugat) atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan wanprestasi. Penggugat mendalilkan Tergugat, mantan Direktur Utama, mendirikan Turut Tergugat untuk menjual aplikasi iPlaS secara ilegal kepada 9 pelanggan setelah iPlaS dihentikan dukungannya, dengan keuntungan Rp3.603.881.600,- [HAL 2-3]. Tergugat didalilkan telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2022, Surat Pengunduran Diri tanggal 30 Mei 2022, dan Surat Pernyataan dan Penjaminan Pengembalian Dana tanggal 7 Juni 2022 yang mengakui kerugian tersebut dan berjanji melunasi cicilan Rp720.776.320,- setiap bulan selama 6 bulan [HAL 4-7]. Tergugat hanya membayar angsuran pertama sebesar Rp720.776.320,- pada Agustus 2022, namun gagal membayar angsuran kedua pada September 2022 serta mengabaikan somasi dan permintaan jaminan aset [HAL 8-9]. Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang, bunga, dan denda total Rp3.286.740.020,- serta sita jaminan atas aset Tergugat [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-26] Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif (domisili di Bekasi) dan eksepsi obscur libel karena gugatan wanprestasi tidak jelas dasar perjanjiannya, serta menolak dalil pokok dengan alasan tidak ada penyalahgunaan wewenang, iPlaS tidak memiliki HAKI terdaftar, dan Surat Pernyataan dibatalkan karena cacat kehendak (paksaan) melalui Surat Pencabutan tanggal 30 Februari 2024 [HAL 12-20]. Tergugat mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil total Rp11.000.000.000,- atas perbuatan melawan hukum memaksa penandatanganan surat pernyataan [HAL 20-26].\n\n[HAL 27-30] Turut Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif (domisili di Bekasi), eksepsi obscur libel, dan eksepsi disqualificatie in persona karena tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat, serta menolak dalil pokok dengan menyatakan iPlaS bukan milik eksklusif Penggugat [HAL 27-30].\n\n[HAL 31-42] Pengadilan menerima bukti surat P-1 s.d. P-13 dari Penggugat, T-1 s.d. T-16 dari Tergugat, dan TT-1 s.d. TT-17 dari Turut Tergugat sebagai alat bukti yang sah [HAL 31-34]. Saksi Penggugat (Chandra Reynaldo, Beken Syafarul Wijaya, Badaruddin Nasution, Drs. R. Tjahjo Kuntjoro Mukti) menyatakan Tergugat menyewakan iPlaS tanpa izin, uang masuk ke rekening Turut Tergugat, penandatanganan surat pernyataan dilakukan secara kekeluargaan tanpa paksaan, dan Tergugat setuju mencicil [HAL 34-38]. Saksi Tergugat (Aris Toteles, Armizon) menyatakan Tergugat merasa tertekan saat penandatanganan di Pekanbaru dan konsep Eplas berbeda dengan iPlaS [HAL 38-41]. Ahli Dr. Raffles menyatakan surat pernyataan dapat dicabut jika ada paksaan, perusahaan anak memiliki identitas hukum sendiri, dan HAKI harus didaftarkan untuk diklaim [HAL 41-43].\n\n[HAL 44-46] Eksepsi obscur libel dari Tergugat dan Turut Tergugat ditolak karena Majelis Hakim menilai apakah gugatan merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum serta kapasitas menggugat Turut Tergugat adalah materi pokok perkara yang akan diperiksa bersama [HAL 44-46]. Eksepsi kewenangan relatif juga telah ditolak dalam Putusan Sela sebelumnya [HAL 46]. Dalam pokok perkara, Penggugat mendalilkan Tergugat wanprestasi karena tidak melaksanakan Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2022 dan Surat Pernyataan dan Penjaminan tanggal 7 Juni 2022, sementara Tergugat dan Turut Tergugat membantah dengan alasan surat tersebut dibatalkan dan tidak ada uang sebesar Rp3.603.881.600,- yang diterima [HAL 46].\n\n[HAL 47-50] Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat adalah pemilik aplikasi iPlas yang disewakan kepada pihak lain, namun setelah iPlas dihentikan penggunaannya pada akhir 2019, Tergugat tetap menyewakan aplikasi tersebut (yang diubah menjadi ePlas) kepada pihak lain melalui PT. Amanah Sakinah Tekindo (Turut Tergugat) tanpa izin, dengan uang sewa masuk ke rekening Turut Tergugat sebesar Rp3,6 Milyar [HAL 47-48]. Laporan audit (P-4) dan keterangan saksi Penggugat membuktikan Tergugat melakukan penjualan ilegal yang merugikan Penggugat sebesar Rp3.600.000.000,- [HAL 48]. Bukti P-5, P-6, dan P-7 membuktikan Tergugat mengakui kesalahannya dan berjanji mengganti kerugian [HAL 49]. Tergugat mengajukan bukti T-6 dan T-12 berupa surat pencabutan dengan alasan paksaan, namun saksi Tergugat tidak melihat langsung adanya tekanan dan foto saat penandatanganan (P-12) tidak menunjukkan paksaan, sehingga dalil paksaan tidak terbukti [HAL 49-50]. Ahli Dr. Raffles menyatakan surat pernyataan boleh ditarik, namun Majelis Hakim tidak sependapat karena surat pernyataan dalam perkara ini memuat pengakuan kerugian dan janji ganti rugi yang menciptakan hak dan kewajiban, sehingga dianalogikan sebagai surat perjanjian yang mengikat [HAL 50].\n\n[HAL 51-53] Surat Pernyataan dan Penjaminan tanggal 7 Juni 2022 mengikat Tergugat untuk mengembalikan kerugian Rp3.603.881.600,- dalam 6 bulan cicilan [HAL 51]. Tergugat hanya membayar angsuran pertama Rp720.776.320,- dan gagal membayar sisanya despite somasi, sehingga terbukti wanprestasi [HAL 51-52]. Tergugat tidak dapat membuktikan pembayaran sisa Rp2.883.105.280,- [HAL 52]. Majelis Hakim menolak argumen bahwa pertanggungjawaban harus melalui RUPS, karena berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan akibat kesalahan atau kelalaiannya, termasuk perbuatan melawan hukum seperti menyewakan aplikasi tanpa izin [HAL 52-53]. Tergugat dihukum membayar sisa hutang Rp2.883.105.280,- ditambah bunga 10% per tahun selama 2 tahun (Rp345.972.634,-) dan denda 10‰ per tahun selama 2 tahun (Rp57.662.106,-), total Rp3.286.740.020,- [HAL 53].\n\n[HAL 54-58] Sita jaminan atas tanah dan bangunan di Jakarta Timur (SHM No. 705 atas nama Ir. Taufik Darwis) dan di Bekasi dinyatakan sah dan berharga [HAL 54]. Surat Pernyataan dan Penjaminan tanggal 7 Juni 2022 dinyatakan sah dan mengikat [HAL 54]. Permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena syarat tidak terpenuhi [HAL 55]. Turut Tergugat dihukum tunduk dan patuh pada putusan [HAL 55]. Gugatan Rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengulang dalil yang sama dengan bantahan dalam gugatan konvensi yang telah dipertimbangkan [HAL 55-56]. Amar putusan: 1) Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat; 2) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 3) Menyatakan sah sita jaminan; 4) Menyatakan sah Surat Pernyataan dan Penjaminan; 5) Menyatakan Tergugat wanprestasi; 6) Menghukum Tergugat membayar Rp3.286.740.020,- (hutang, bunga, denda); 7) Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan; 8) Menolak gugatan selebihnya; 9) Menolak gugatan Rekonvensi; 10) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp1.169.000,- [HAL 56-58]." + }, + "read": { + "input_chars": 6758, + "frame": "PT. Ams Konsultan Manajemen Dan Teknologi menggugat Ir. Taufik Darwis dan PT. Amanah Sakinah Tekindo atas dugaan wanprestasi dan penyalahgunaan wewenang terkait penjualan aplikasi iPlaS secara ilegal. Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang beserta bunga dan denda serta sita jaminan atas aset Tergugat. Putusan pengadilan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemilik aplikasi iPlaS yang disewakan kepada pihak lain.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah aplikasi iPlaS dihentikan penggunaannya pada akhir 2019, Tergugat tetap menyewakan aplikasi tersebut yang diubah menjadi ePlas kepada pihak lain melalui PT. Amanah Sakinah Tekindo tanpa izin.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Uang sewa dari penjualan ilegal tersebut masuk ke rekening PT. Amanah Sakinah Tekindo sebesar Rp3,6 Milyar.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2022 dan Surat Pernyataan dan Penjaminan Pengembalian Dana tanggal 7 Juni 2022 yang mengakui kerugian dan berjanji melunasi cicilan.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat hanya membayar angsuran pertama sebesar Rp720.776.320,- pada Agustus 2022 dan gagal membayar angsuran kedua serta sisa cicilan lainnya.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dengan alasan surat pernyataan dibatalkan karena cacat kehendak akibat paksaan, namun dalil paksaan tidak terbukti karena saksi Tergugat tidak melihat tekanan langsung dan foto penandatanganan tidak menunjukkan paksaan.", + "page": 49, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum memaksa penandatanganan surat pernyataan.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengulang dalil yang sama dengan bantahan dalam gugatan konvensi.", + "page": 55, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Ams Konsultan Manajemen Dan Teknologi menggugat Ir. Taufik Darwis dan PT. Amanah Sakinah Tekindo karena Tergugat, mantan Direktur Utama, didalilkan mendirikan Turut Tergugat untuk menjual aplikasi iPlaS secara ilegal setelah dukungan aplikasi dihentikan, dengan keuntungan yang merugikan Penggugat. Penggugat mendalilkan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan yang mengakui kerugian dan berjanji melunasi cicilan, namun Tergugat hanya membayar angsuran pertama dan gagal melanjutkan pembayaran. Tergugat membantah dengan alasan surat pernyataan dibatalkan karena paksaan dan mengajukan gugatan rekonvensi, namun dalil paksaan tidak terbukti dan gugatan rekonvensi ditolak. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak melunasi sisa hutang berdasarkan surat pernyataan yang sah dan mengikat, sehingga Tergugat dihukum membayar sisa hutang beserta bunga dan denda, serta sita jaminan atas asetnya dinyatakan sah." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Ams Konsultan Manajemen Dan Teknologi menggugat Ir. Taufik Darwis dan PT. Amanah Sakinah Tekindo karena Tergugat, mantan Direktur Utama, didalilkan mendirikan Turut Tergugat untuk menjual aplikasi iPlaS secara ilegal setelah dukungan aplikasi dihentikan, dengan keuntungan yang merugikan Penggugat. Penggugat mendalilkan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan yang mengakui kerugian dan berjanji melunasi cicilan, namun Tergugat hanya membayar angsuran pertama dan gagal melanjutkan pembayaran. Tergugat membantah dengan alasan surat pernyataan dibatalkan karena paksaan dan mengajukan gugatan rekonvensi, namun dalil paksaan tidak terbukti dan gugatan rekonvensi ditolak. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak melunasi sisa hutang berdasarkan surat pernyataan yang sah dan mengikat, sehingga Tergugat dihukum membayar sisa hutang beserta bunga dan denda, serta sita jaminan atas asetnya dinyatakan sah.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemilik aplikasi iPlaS yang disewakan kepada pihak lain.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah aplikasi iPlaS dihentikan penggunaannya pada akhir 2019, Tergugat tetap menyewakan aplikasi tersebut yang diubah menjadi ePlas kepada pihak lain melalui PT. Amanah Sakinah Tekindo tanpa izin.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Uang sewa dari penjualan ilegal tersebut masuk ke rekening PT. Amanah Sakinah Tekindo sebesar Rp3,6 Milyar.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2022 dan Surat Pernyataan dan Penjaminan Pengembalian Dana tanggal 7 Juni 2022 yang mengakui kerugian dan berjanji melunasi cicilan.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat hanya membayar angsuran pertama sebesar Rp720.776.320,- pada Agustus 2022 dan gagal membayar angsuran kedua serta sisa cicilan lainnya.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dengan alasan surat pernyataan dibatalkan karena cacat kehendak akibat paksaan, namun dalil paksaan tidak terbukti karena saksi Tergugat tidak melihat tekanan langsung dan foto penandatanganan tidak menunjukkan paksaan.", + "page": 49, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum memaksa penandatanganan surat pernyataan.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengulang dalil yang sama dengan bantahan dalam gugatan konvensi.", + "page": 55, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya pemilik aplikasi yang disewakan, tapi mantan direktur saya jual lagi tanpa izin dan hanya bayar cicilan utang satu kali saja, kenapa dia tidak melunasi sisanya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 44575, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1323 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1323 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1323: Paksaan yang diakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat utama wanprestasi, yaitu kewajiban membayar biaya, kerugian, dan bunga ketika debitur lalai memenuhi perikatannya setelah dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah mengapa mantan direktur tidak melunasi sisa utang (kerugian) padahal sudah ada janji pembayaran. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1243 untuk memverifikasi bahwa Tergugat telah lalai (tidak membayar cicilan berikutnya) sehingga wajib membayar sisa pokok, bunga, dan denda. Ini adalah dasar hukum substantif untuk menuntut pelunasan sisa kerugian akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan (perikatan). Dalam perkara ini, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak didasarkan pada perjanjian kerja biasa, melainkan pada 'Surat Pernyataan' yang dianalogikan sebagai perjanjian karena memuat janji untuk mengganti rugi. Putusan menggunakan konsep perikatan ini sebagai dasar timbulnya kewajiban Tergugat untuk membayar. Tanpa adanya perikatan (persetujuan/janji) ini, tidak ada dasar hukum untuk menuntut pelunasan sisa utang tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batalnya persetujuan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Meskipun Tergugat (mantan direktur) dalilkan bahwa surat pernyataan dibuat karena paksaan (cacat kehendak), Majelis Hakim menolak dalil ini karena tidak terbukti adanya tekanan fisik atau psikis yang membatalkan kehendak bebas. Karena dalil paksaan ini ditolak dan surat pernyataan tetap sah mengikat, maka Pasal 1321 tidak menjadi dasar hukum yang menopang tuntutan pelunasan sisa utang dalam konteks hasil putusan yang mengabulkan gugatan. Pasal ini hanya relevan jika paksaan terbukti, yang mana tidak terjadi di sini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1323 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini merupakan kelanjutan dari Pasal 1321 mengenai paksaan oleh pihak ketiga. Sama seperti Pasal 1321, dalil paksaan ini ditolak oleh hakim karena tidak terbukti faktanya. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi dasar hukum yang aktif atau substantif dalam menjawab mengapa Tergugat harus melunasi sisa utang, karena dasar kewajibannya justru berdiri tegak (tidak batal) akibat penolakan terhadap dalil cacat kehendak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Putusan menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat (menjual aplikasi tanpa izin) juga merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. Meskipun gugatan pokoknya wanprestasi, hakim juga mengakui unsur perbuatan melawan hukum sebagai dasar pertanggungjawaban pribadi Tergugat. Ini relevan karena menjelaskan alternatif atau penguat dasar hukum mengapa Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari perbuatannya, yang menjadi akar masalah dalam pertanyaan (mengapa dia harus membayar kerugian yang ditimbulkannya)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 67942, + "completion_tokens": 4564 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_13_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_13_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..596b0f4650d1216a7c26f48e0545eb1b65a5878b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_13_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_13_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.076, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 125.196, + "query": 2.031, + "relevance": 39.411, + "total": 166.714 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52589, + "marked_chars": 52742 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian:\n2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;\n3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar\nkerugian Materiil kepada Penggugat yakni berupa hutang sejumlah\nRp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) secara sekaligus dan\nseketika kepada Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dalam Angka 7\n(Tujuh) Posita Gugatan;\n4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;\n5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara\nsebesar Rp. 308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal 23 September 2024,\noleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Immanuel, S.H.,\nM.H., dan Arief Yudiarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,,\nHalaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 17\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahka" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52742, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_ORANG] atas wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang sebesar Rp150.000.000,00 yang dijamin dengan sertifikat tanah. Penggugat meminta pernyataan wanprestasi, pembayaran pokok hutang, serta ganti rugi immateriil dan biaya lain-lain. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan para Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran pokok hutang, namun menolak klaim ganti rugi immateriil dan biaya lainnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Terdapat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Januari 2021 antara Penggugat dan Para Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 dengan jangka waktu satu tahun.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sesuai dengan bukti transfer dan kwitansi.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui masih memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian sehingga dianggap melakukan wanprestasi.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan klaim kerugian immateriil berupa biaya pengobatan, transportasi, dan pinjaman pihak ketiga.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas sertifikat tanah Hak Milik Nomor 2451 atas nama Tergugat II.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan uang paksa (dwangsom) bagi para Tergugat.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_ORANG] terkait perjanjian hutang piutang sebesar Rp150.000.000,00 yang ditandatangani pada 28 Januari 2021 dengan jaminan sertifikat tanah. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji dengan tidak melunasi hutang tersebut, sehingga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil yang mencakup biaya pengobatan keluarga dan pinjaman dari pihak ketiga. Para Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya hutang sebesar Rp150.000.000,00 namun keberatan terhadap pembebanan biaya pengobatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan memerintahkan mereka secara tanggung renteng untuk membayar pokok hutang sebesar Rp150.000.000,00 kepada Penggugat. Gugatan terkait klaim kerugian immateriil, sita jaminan, uang paksa, dan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu ditolak karena tidak terbukti atau tidak relevan dengan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_ORANG] terkait perjanjian hutang piutang sebesar Rp150.000.000,00 yang ditandatangani pada 28 Januari 2021 dengan jaminan sertifikat tanah. Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji dengan tidak melunasi hutang tersebut, sehingga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil yang mencakup biaya pengobatan keluarga dan pinjaman dari pihak ketiga. Para Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya hutang sebesar Rp150.000.000,00 namun keberatan terhadap pembebanan biaya pengobatan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan memerintahkan mereka secara tanggung renteng untuk membayar pokok hutang sebesar Rp150.000.000,00 kepada Penggugat. Gugatan terkait klaim kerugian immateriil, sita jaminan, uang paksa, dan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu ditolak karena tidak terbukti atau tidak relevan dengan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Terdapat perjanjian hutang piutang tertanggal 28 Januari 2021 antara Penggugat dan Para Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 dengan jangka waktu satu tahun.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sesuai dengan bukti transfer dan kwitansi.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui masih memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian sehingga dianggap melakukan wanprestasi.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan klaim kerugian immateriil berupa biaya pengobatan, transportasi, dan pinjaman pihak ketiga.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas sertifikat tanah Hak Milik Nomor 2451 atas nama Tergugat II.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan uang paksa (dwangsom) bagi para Tergugat.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah meminjamkan uang ke teman dengan jaminan sertifikat tanah, tapi mereka tidak mau melunasi hutangnya sampai sekarang, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11830, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (termasuk hutang piutang) sebagai kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam pertanyaan, sengketa muncul karena debitur tidak memenuhi kewajibannya (tidak melunasi hutang). Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menentukan apakah terjadi wanprestasi (ingkar janji) atas kegagalan memenuhi prestasi yang disepakati, sehingga pasal ini menjadi dasar substantif untuk menilai hak dan kewajiban para pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari ketidakpemenuhan kewajiban (wanprestasi), yaitu kewajiban debitur untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, pengguna menanyakan langkah hukum karena teman tidak mau melunasi hutang. Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum bagi kreditur (pengguna) untuk menuntut pembayaran pokok hutang beserta bunga dan biaya yang timbul akibat keterlambatan, yang merupakan inti dari sengketa hutang piutang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20315, + "completion_tokens": 1142 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_143_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_143_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b9b2ae0734f2c43e9dba6ec2512e3d6a32522d75 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_143_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_143_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.052, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 165.758, + "query": 5.296, + "relevance": 23.749, + "total": 194.855 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 82016, + "marked_chars": 82277 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \n1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian \n2. Menyatakan H. Tjetjep Sanusi telah meninggal dunia di Tangerang, pada \ntanggal 5 April 2018; \n3. Menyatakan Ipah Saifah telah meninggal dunia di Tangerang, pada \ntanggal 6 Agustus 2018; \n4. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhum H. Tjetjep Sanusi dan \nalmarhumah Ipah Saifah adalah para Penggugat yaitu : \n1). Holistika \n2). Fidayanti Nur Jehan \n3). Baenal Utiawan \n4). Maqom Septimobani \n5). Ambiandini \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 27\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 28 dari 30 Putusan Perdata Nomor 143/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim \n \n6). Reynaldi Abu Salam \n7). Rizca Fadlin Maiza \n5. Menyatakan para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang \ntanah diatasnya sisa bangunan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor \n137/Pekayon atas nama Mulyadi, luas 139 M2 (seratus tiga puluh \nsembilan meter persegi), Gambar Situasi Nomor 2330/1986 yang \nterletak di Jalan Pe" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 82277, + "frame": "Para Penggugat (ahli waris almarhum H. Tjetjep Sanusi dan Ipah Saifah) menggugat Tergugat (Mulyadi) serta Turut Tergugat I (PPAT) dan Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan) terkait sengketa kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 137 atas nama Mulyadi yang semula atas nama orang tua Para Penggugat. Para Penggugat meminta pernyataan bahwa mereka adalah pemilik sah tanah tersebut, pernyataan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi, serta perintah balik nama sertifikat dari nama Tergugat menjadi nama Para Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarhum H. Tjetjep Sanusi dan almarhumah Ipah Saifah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2018 dan 6 Agustus 2018.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum H. Tjetjep Sanusi dan almarhumah Ipah Saifah.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Pekayon atas tanah seluas 139 M2 di Jalan Pekayon, Jakarta Timur, tercatat atas nama Tergugat Mulyadi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 171/Ps Rebo/1992.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Pekayon dan penguasaan fisik atas objek tanah tetap berada di tangan Para Penggugat setelah transaksi balik nama dilakukan.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa transaksi jual beli antara H. Tjetjep Sanusi dan Mulyadi merupakan perjanjian jual beli yang belum selesai karena penyerahan objek tanah dan sertifikat tidak dilakukan secara nyata.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah di atas sisa bangunan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Pekayon.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbuatan Tergugat mengembalikan Sertifikat Hak Milik tanpa disertai proses balik nama kembali atas nama H. Tjetjep Sanusi ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Para Penggugat untuk memerintahkan Turut Tergugat II memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Pekayon dari nama Tergugat menjadi nama Para Penggugat dikabulkan.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp150.000.000 ditolak karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan nilai kerugian secara pasti.", + "page": 26, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan Para Penggugat untuk menyatakan melepaskan Tergugat dari kepemilikan tanah ditolak karena melepaskan hak merupakan perbuatan pemilik hak.", + "page": 26, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan Para Penggugat agar Turut Tergugat II mencoret nama Tergugat dari kepemilikan tanah ditolak karena pencoretan sertifikat hak milik hanya dilakukan untuk hak tanggungan.", + "page": 26, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris almarhum H. Tjetjep Sanusi dan almarhumah Ipah Saifah, menggugat Tergugat Mulyadi serta Turut Tergugat I (PPAT) dan Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan) terkait status kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Pekayon atas tanah di Jalan Pekayon, Jakarta Timur. Para Penggugat dalilkan bahwa balik nama sertifikat ke nama Tergugat pada tahun 1992 hanya dilakukan untuk keperluan agunan kredit bank dalam rencana kerjasama bisnis yang kemudian batal, sehingga sertifikat dikembalikan namun tidak dibalik nama kembali. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dan pemilik sah atas tanah tersebut karena transaksi jual beli tidak selesai secara nyata (penyerahan fisik dan sertifikat tidak dilakukan). Hakim menyatakan perbuatan Tergugat mengembalikan sertifikat tanpa proses balik nama sebagai perbuatan melawan hukum, namun menolak gugatan ganti rugi karena kerugian tidak terbukti secara pasti, serta menolak gugatan pelepasan hak dan pencoretan nama. Putusan akhir memerintahkan Turut Tergugat II memproses balik nama sertifikat dari nama Tergugat menjadi nama Para Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris almarhum H. Tjetjep Sanusi dan almarhumah Ipah Saifah, menggugat Tergugat Mulyadi serta Turut Tergugat I (PPAT) dan Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan) terkait status kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Pekayon atas tanah di Jalan Pekayon, Jakarta Timur. Para Penggugat dalilkan bahwa balik nama sertifikat ke nama Tergugat pada tahun 1992 hanya dilakukan untuk keperluan agunan kredit bank dalam rencana kerjasama bisnis yang kemudian batal, sehingga sertifikat dikembalikan namun tidak dibalik nama kembali. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dan pemilik sah atas tanah tersebut karena transaksi jual beli tidak selesai secara nyata (penyerahan fisik dan sertifikat tidak dilakukan). Hakim menyatakan perbuatan Tergugat mengembalikan sertifikat tanpa proses balik nama sebagai perbuatan melawan hukum, namun menolak gugatan ganti rugi karena kerugian tidak terbukti secara pasti, serta menolak gugatan pelepasan hak dan pencoretan nama. Putusan akhir memerintahkan Turut Tergugat II memproses balik nama sertifikat dari nama Tergugat menjadi nama Para Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarhum H. Tjetjep Sanusi dan almarhumah Ipah Saifah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2018 dan 6 Agustus 2018.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum H. Tjetjep Sanusi dan almarhumah Ipah Saifah.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Pekayon atas tanah seluas 139 M2 di Jalan Pekayon, Jakarta Timur, tercatat atas nama Tergugat Mulyadi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 171/Ps Rebo/1992.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Pekayon dan penguasaan fisik atas objek tanah tetap berada di tangan Para Penggugat setelah transaksi balik nama dilakukan.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa transaksi jual beli antara H. Tjetjep Sanusi dan Mulyadi merupakan perjanjian jual beli yang belum selesai karena penyerahan objek tanah dan sertifikat tidak dilakukan secara nyata.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah di atas sisa bangunan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Pekayon.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbuatan Tergugat mengembalikan Sertifikat Hak Milik tanpa disertai proses balik nama kembali atas nama H. Tjetjep Sanusi ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Para Penggugat untuk memerintahkan Turut Tergugat II memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 137/Pekayon dari nama Tergugat menjadi nama Para Penggugat dikabulkan.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp150.000.000 ditolak karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan nilai kerugian secara pasti.", + "page": 26, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan Para Penggugat untuk menyatakan melepaskan Tergugat dari kepemilikan tanah ditolak karena melepaskan hak merupakan perbuatan pemilik hak.", + "page": 26, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan Para Penggugat agar Turut Tergugat II mencoret nama Tergugat dari kepemilikan tanah ditolak karena pencoretan sertifikat hak milik hanya dilakukan untuk hak tanggungan.", + "page": 26, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris sah, tapi sertifikat tanah saya masih atas nama orang lain padahal saya pegang fisiknya, bisakah saya minta balik nama?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21026, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa perbuatan Tergugat mengembalikan sertifikat tanpa balik nama adalah perbuatan melawan hukum (mengacu pada Pasal 1365) yang merugikan Penggugat. Meskipun gugatan ganti rugi uang ditolak karena tidak terbukti nilainya, prinsip Pasal 1365 digunakan oleh hakim untuk menilai status perbuatan Tergugat sebagai dasar hukum bahwa Tergugat tidak berhak menahan sertifikat tersebut, sehingga mendukung dalil Penggugat bahwa mereka berhak atas tanah dan proses balik nama." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 31385, + "completion_tokens": 1432 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_146_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_146_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..549963056f0fc6852a977441f8a3b850e1608aab --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_146_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,278 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_146_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 61, + "timings": { + "parse": 0.116, + "classify": 0.0, + "condense": 396.982, + "read": 120.551, + "query": 13.629, + "relevance": 156.895, + "total": 688.173 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 164333, + "marked_chars": 164873 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI: \nDalam Eksepsi \n- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 58\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor 146/Pdt.G/2025/PN Jkt. Tim \nDalam Pokok Perkara \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian; \n2. Menyatakan sah dan berharga: \na. Kesepakatan jual beli tanah dan bangunan antara Penggugat Konvensi \ndan Tergugat Konvensi pada bulan Desember 2022; \nb. Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 02 November 2024; \n3. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan \nWanprestasi atas: \na. Kesepakatan jual beli tanah dan bangunan antara Penggugat Konvensi \ndan Tergugat Konvensi pada bulan Desember 2022; \nb. Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan tanggal 02 November 2024; \n4. Menyatakan batal Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan antara \nPenggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi; \n5. Memerintahkan Penggugat Konvensi " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134994, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Ganang Fermana, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Afriani Susita [HAL 1-2]. Penggugat dalil memiliki tanah dan bangunan di Jl. Cipinang Bali No. 74/29A dengan alas hak Girik yang diterima melalui hibah [HAL 2]. Awalnya Tergugat menyewa objek sengketa dengan biaya Rp1.500.000/bulan, dan pada 30 Juni 2022 terjadi kesepakatan antara orang tua Penggugat dengan Tergugat untuk renovasi Lantai 2 oleh Tergugat dengan biaya ditanggung Tergugat, di mana disepakati bahwa jika masa sewa selesai, Tergugat tidak menuntut biaya pembangunan tersebut [HAL 2-3]. Pada Desember 2022, para pihak sepakat melakukan jual beli objek sengketa (tanah 36 m2, bangunan 72 m2) seharga Rp620.000.000,- dengan mekanisme pembayaran dicicil selama satu tahun hingga 2023 [HAL 3]. Penggugat dalil Tergugat wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran hingga Desember 2023, padahal total pembayaran yang telah disetorkan Tergugat hanya sebesar Rp165.500.000,-, sehingga terdapat kekurangan Rp454.500.000,- [HAL 4-5]. Penggugat juga dalil Tergugat menggunakan objek sengketa untuk menampung banyak kucing tanpa izin sesuai PERGUB DKI Jakarta, menyebabkan bau tidak sedap dan keberatan warga sekitar, serta mengajukan somasi sebanyak tiga kali [HAL 6-8]. Dalam pertemuan pada 3 Februari 2025, para pihak menyepakati penawaran pembatalan perjanjian dengan uang kerohiman Rp20.000.000,- dan pengembalian uang pembayaran Rp165.000.000,- namun Tergugat menolak pengembalian uang tersebut di hadapan Notaris [HAL 8-9]. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, pengosongan objek sengketa, dan ganti rugi sebesar Rp238.500.000,- yang terdiri dari biaya sewa, biaya notaris, nafkah orang tua, sanitasi, dan bunga [HAL 11-17].\n\nTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi mengenai identitas Tergugat yang salah dalam surat kuasa, gugatan yang kabur (obscuur libel) karena tidak menyebut batas objek sengketa, serta dalil yang tidak memenuhi dasar hukum [HAL 19-20]. Tergugat mengakui adanya perjanjian jual beli seharga Rp620.000.000,- namun dalil luas tanah hanya 36 m2 dan pembayaran bersifat kredit sesuai kemampuan finansial [HAL 21-22]. Tergugat dalil keterlambatan pembayaran disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure) berupa ketidakstabilan proyek dan keuangan, serta telah menunjukkan bukti proyek tertunda [HAL 22-23]. Tergugat membantah dalil penggunaan rumah untuk kucing sebagai alasan kerugian, menyatakan bahwa pemeliharaan kucing adalah bentuk kepedulian, tidak ada bau yang mengganggu, dan ibu Penggugat serta warga sekitar mengetahui serta memaklumi hal tersebut [HAL 24-25]. Tergugat juga membantah dalil Penggugat beritikad tidak baik dengan menawarkan uang pengembalian, serta dalil meminta sertifikat untuk dijaminkan karena objek sengketa hanya berstatus Girik yang tidak bisa dijaminkan [HAL 25-27]. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi Penggugat dan mengajukan gugatan rekonvensi untuk pembatalan perjanjian jual beli, pengembalian uang angsuran yang telah dibayar sebesar Rp165.500.000,- dipotong tunggakan sewa 9 bulan sebesar Rp13.500.000,- serta pengembalian biaya pembangunan lantai 2 sebesar Rp75.000.000,-, sehingga total yang diminta Tergugat adalah Rp227.000.000,- [HAL 30-36].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat berupa akta hibah, girik, perjanjian sewa, chat WhatsApp, rekening koran, somasi, dan berita acara pertemuan, serta saksi Djoko Raharjo yang menerangkan bahwa Tergugat membayar cicilan secara tidak tetap, macet hampir dua tahun, dan banyak warga keberatan dengan bau kucing dari rumah Tergugat [HAL 37-42]. Tergugat mengajukan bukti surat berupa chat WhatsApp, perjanjian jual beli, rekening koran, foto pembangunan lantai 2, faktur berobat kucing, dan bukti proyek tertunda, serta saksi Yeti Sumaryati yang menerangkan bahwa ibu Penggugat mengizinkan Tergugat memelihara kucing, tidak ada aroma kotoran hewan yang mengganggu, dan Tergugat membangun lantai 2 dengan biaya sekitar Rp70.000.000,- [HAL 43-46]. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 25 Juli 2025 yang mengonfirmasi lokasi, batas-batas objek sengketa, bahwa bangunan Lantai 2 berada di luar perjanjian awal, dan objek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat [HAL 47-48]. Para pihak telah mengajukan kesimpulan dan mohon putusan [HAL 49]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 31379, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Ganang Fermana, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Afriani Susita [HAL 1-2]. Penggugat dalil memiliki tanah dan bangunan di Jl. Cipinang Bali No. 74/29A dengan alas hak Girik yang diterima melalui hibah [HAL 2]. Awalnya Tergugat menyewa objek sengketa dengan biaya Rp1.500.000/bulan, dan pada 30 Juni 2022 terjadi kesepakatan antara orang tua Penggugat dengan Tergugat untuk renovasi Lantai 2 oleh Tergugat dengan biaya ditanggung Tergugat, di mana disepakati bahwa jika masa sewa selesai, Tergugat tidak menuntut biaya pembangunan tersebut [HAL 2-3]. Pada Desember 2022, para pihak sepakat melakukan jual beli objek sengketa (tanah 36 m2, bangunan 72 m2) seharga Rp620.000.000,- dengan mekanisme pembayaran dicicil selama satu tahun hingga 2023 [HAL 3]. Penggugat dalil Tergugat wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran hingga Desember 2023, padahal total pembayaran yang telah disetorkan Tergugat hanya sebesar Rp165.500.000,-, sehingga terdapat kekurangan Rp454.500.000,- [HAL 4-5]. Penggugat juga dalil Tergugat menggunakan objek sengketa untuk menampung banyak kucing tanpa izin sesuai PERGUB DKI Jakarta, menyebabkan bau tidak sedap dan keberatan warga sekitar, serta mengajukan somasi sebanyak tiga kali [HAL 6-8]. Dalam pertemuan pada 3 Februari 2025, para pihak menyepakati penawaran pembatalan perjanjian dengan uang kerohiman Rp20.000.000,- dan pengembalian uang pembayaran Rp165.000.000,- namun Tergugat menolak pengembalian uang tersebut di hadapan Notaris [HAL 8-9]. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, pengosongan objek sengketa, dan ganti rugi sebesar Rp238.500.000,- yang terdiri dari biaya sewa, biaya notaris, nafkah orang tua, sanitasi, dan bunga [HAL 11-17].\n\nTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi mengenai identitas Tergugat yang salah dalam surat kuasa, gugatan yang kabur (obscuur libel) karena tidak menyebut batas objek sengketa, serta dalil yang tidak memenuhi dasar hukum [HAL 19-20]. Tergugat mengakui adanya perjanjian jual beli seharga Rp620.000.000,- namun dalil luas tanah hanya 36 m2 dan pembayaran bersifat kredit sesuai kemampuan finansial [HAL 21-22]. Tergugat dalil keterlambatan pembayaran disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure) berupa ketidakstabilan proyek dan keuangan, serta telah menunjukkan bukti proyek tertunda [HAL 22-23]. Tergugat membantah dalil penggunaan rumah untuk kucing sebagai alasan kerugian, menyatakan bahwa pemeliharaan kucing adalah bentuk kepedulian, tidak ada bau yang mengganggu, dan ibu Penggugat serta warga sekitar mengetahui serta memaklumi hal tersebut [HAL 24-25]. Tergugat juga membantah dalil Penggugat beritikad tidak baik dengan menawarkan uang pengembalian, serta dalil meminta sertifikat untuk dijaminkan karena objek sengketa hanya berstatus Girik yang tidak bisa dijaminkan [HAL 25-27]. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi Penggugat dan mengajukan gugatan rekonvensi untuk pembatalan perjanjian jual beli, pengembalian uang angsuran yang telah dibayar sebesar Rp165.500.000,- dipotong tunggakan sewa 9 bulan sebesar Rp13.500.000,- serta pengembalian biaya pembangunan lantai 2 sebesar Rp75.000.000,-, sehingga total yang diminta Tergugat adalah Rp227.000.000,- [HAL 30-36].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat berupa akta hibah, girik, perjanjian sewa, chat WhatsApp, rekening koran, somasi, dan berita acara pertemuan, serta saksi Djoko Raharjo yang menerangkan bahwa Tergugat membayar cicilan secara tidak tetap, macet hampir dua tahun, dan banyak warga keberatan dengan bau kucing dari rumah Tergugat [HAL 37-42]. Tergugat mengajukan bukti surat berupa chat WhatsApp, perjanjian jual beli, rekening koran, foto pembangunan lantai 2, faktur berobat kucing, dan bukti proyek tertunda, serta saksi Yeti Sumaryati yang menerangkan bahwa ibu Penggugat mengizinkan Tergugat memelihara kucing, tidak ada aroma kotoran hewan yang mengganggu, dan Tergugat membangun lantai 2 dengan biaya sekitar Rp70.000.000,- [HAL 43-46]. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 25 Juli 2025 yang mengonfirmasi lokasi, batas-batas objek sengketa, bahwa bangunan Lantai 2 berada di luar perjanjian awal, dan objek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat [HAL 47-48]. Para pihak telah mengajukan kesimpulan dan mohon putusan [HAL 49].\n\nMajelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat Konvensi karena gugatan Penggugat telah jelas, sistematis, dan memenuhi syarat fundamentum petendi [HAL 50-51]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga perjanjian jual beli tanah dan bangunan antara para pihak, baik kesepakatan awal Desember 2022 maupun perjanjian tertulis tanggal 2 November 2024, berdasarkan alat bukti surat P-7 dan kesaksian Djoko Raharjo [HAL 52-53]. Majelis Hakim menetapkan fakta terbukti bahwa Tergugat telah membayar Rp165.500.000,- dari harga Rp620.000.000,- dengan kekurangan Rp454.500.000,-, dan menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran [HAL 53-54]. Akibat wanprestasi, Majelis Hakim menyatakan batal Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan tersebut berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata [HAL 54]. Konsekuensi hukum pembatalan adalah restitusi in integrum, di mana Penggugat Konvensi wajib mengembalikan uang Rp165.500.000,- kepada Tergugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi wajib segera keluar dari objek sengketa di Jalan Cipinang Bali Nomor 74/94A [HAL 55-56]. Majelis Hakim menolak tuntutan gugatan Penggugat untuk putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena tidak memenuhi syarat jaminan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2000, serta menolak tuntutan ganti rugi dan uang paksa karena pembatalan perjanjian menghilangkan dasar klaim kerugian tersebut [HAL 56-57].\n\nDalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menolak seluruhnya karena Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalilnya yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil rekonvensi setelah gugatan konvensi dikabulkan sebagian [HAL 57-58]. Majelis Hakim menjatuhkan biaya perkara sebesar Rp1.688.500,- kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi [HAL 58-59].\n\nAmar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah: 1) Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya; 2) Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian; 3) Menyatakan sah dan berharga kesepakatan jual beli Desember 2022 dan perjanjian jual beli tanggal 2 November 2024; 4) Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi; 5) Menyatakan batal Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan; 6) Memerintahkan Penggugat Konvensi mengembalikan uang Rp165.500.000,- kepada Tergugat Konvensi; 7) Memerintahkan Tergugat Konvensi menerima pengembalian uang Rp165.500.000,-; 8) Memerintahkan Tergugat Konvensi segera keluar dari objek sengketa di Jalan Cipinang Bali Nomor 74/94A, RT 09, RW 13, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur; 9) Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya; 10) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; 11) Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara Rp1.688.500,- [HAL 59]. Putusan diucapkan pada 16 September 2025 [HAL 60]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Ganang Fermana, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Afriani Susita [HAL 1-2]. Penggugat dalil memiliki tanah dan bangunan di Jl. Cipinang Bali No. 74/29A dengan alas hak Girik yang diterima melalui hibah [HAL 2]. Awalnya Tergugat menyewa objek sengketa dengan biaya Rp1.500.000/bulan, dan pada 30 Juni 2022 terjadi kesepakatan antara orang tua Penggugat dengan Tergugat untuk renovasi Lantai 2 oleh Tergugat dengan biaya ditanggung Tergugat, di mana disepakati bahwa jika masa sewa selesai, Tergugat tidak menuntut biaya pembangunan tersebut [HAL 2-3]. Pada Desember 2022, para pihak sepakat melakukan jual beli objek sengketa (tanah 36 m2, bangunan 72 m2) seharga Rp620.000.000,- dengan mekanisme pembayaran dicicil selama satu tahun hingga 2023 [HAL 3]. Penggugat dalil Tergugat wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran hingga Desember 2023, padahal total pembayaran yang telah disetorkan Tergugat hanya sebesar Rp165.500.000,-, sehingga terdapat kekurangan Rp454.500.000,- [HAL 4-5]. Penggugat juga dalil Tergugat menggunakan objek sengketa untuk menampung banyak kucing tanpa izin sesuai PERGUB DKI Jakarta, menyebabkan bau tidak sedap dan keberatan warga sekitar, serta mengajukan somasi sebanyak tiga kali [HAL 6-8]. Dalam pertemuan pada 3 Februari 2025, para pihak menyepakati penawaran pembatalan perjanjian dengan uang kerohiman Rp20.000.000,- dan pengembalian uang pembayaran Rp165.000.000,- namun Tergugat menolak pengembalian uang tersebut di hadapan Notaris [HAL 8-9]. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, pengosongan objek sengketa, dan ganti rugi sebesar Rp238.500.000,- yang terdiri dari biaya sewa, biaya notaris, nafkah orang tua, sanitasi, dan bunga [HAL 11-17].\n\nTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi mengenai identitas Tergugat yang salah dalam surat kuasa, gugatan yang kabur (obscuur libel) karena tidak menyebut batas objek sengketa, serta dalil yang tidak memenuhi dasar hukum [HAL 19-20]. Tergugat mengakui adanya perjanjian jual beli seharga Rp620.000.000,- namun dalil luas tanah hanya 36 m2 dan pembayaran bersifat kredit sesuai kemampuan finansial [HAL 21-22]. Tergugat dalil keterlambatan pembayaran disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure) berupa ketidakstabilan proyek dan keuangan, serta telah menunjukkan bukti proyek tertunda [HAL 22-23]. Tergugat membantah dalil penggunaan rumah untuk kucing sebagai alasan kerugian, menyatakan bahwa pemeliharaan kucing adalah bentuk kepedulian, tidak ada bau yang mengganggu, dan ibu Penggugat serta warga sekitar mengetahui serta memaklumi hal tersebut [HAL 24-25]. Tergugat juga membantah dalil Penggugat beritikad tidak baik dengan menawarkan uang pengembalian, serta dalil meminta sertifikat untuk dijaminkan karena objek sengketa hanya berstatus Girik yang tidak bisa dijaminkan [HAL 25-27]. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi Penggugat dan mengajukan gugatan rekonvensi untuk pembatalan perjanjian jual beli, pengembalian uang angsuran yang telah dibayar sebesar Rp165.500.000,- dipotong tunggakan sewa 9 bulan sebesar Rp13.500.000,- serta pengembalian biaya pembangunan lantai 2 sebesar Rp75.000.000,-, sehingga total yang diminta Tergugat adalah Rp227.000.000,- [HAL 30-36].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat berupa akta hibah, girik, perjanjian sewa, chat WhatsApp, rekening koran, somasi, dan berita acara pertemuan, serta saksi Djoko Raharjo yang menerangkan bahwa Tergugat membayar cicilan secara tidak tetap, macet hampir dua tahun, dan banyak warga keberatan dengan bau kucing dari rumah Tergugat [HAL 37-42]. Tergugat mengajukan bukti surat berupa chat WhatsApp, perjanjian jual beli, rekening koran, foto pembangunan lantai 2, faktur berobat kucing, dan bukti proyek tertunda, serta saksi Yeti Sumaryati yang menerangkan bahwa ibu Penggugat mengizinkan Tergugat memelihara kucing, tidak ada aroma kotoran hewan yang mengganggu, dan Tergugat membangun lantai 2 dengan biaya sekitar Rp70.000.000,- [HAL 43-46]. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 25 Juli 2025 yang mengonfirmasi lokasi, batas-batas objek sengketa, bahwa bangunan Lantai 2 berada di luar perjanjian awal, dan objek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat [HAL 47-48]. Para pihak telah mengajukan kesimpulan dan mohon putusan [HAL 49].\n\nMajelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat Konvensi karena gugatan Penggugat telah jelas, sistematis, dan memenuhi syarat fundamentum petendi [HAL 50-51]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga perjanjian jual beli tanah dan bangunan antara para pihak, baik kesepakatan awal Desember 2022 maupun perjanjian tertulis tanggal 2 November 2024, berdasarkan alat bukti surat P-7 dan kesaksian Djoko Raharjo [HAL 52-53]. Majelis Hakim menetapkan fakta terbukti bahwa Tergugat telah membayar Rp165.500.000,- dari harga Rp620.000.000,- dengan kekurangan Rp454.500.000,-, dan menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran [HAL 53-54]. Akibat wanprestasi, Majelis Hakim menyatakan batal Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan tersebut berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata [HAL 54]. Konsekuensi hukum pembatalan adalah restitusi in integrum, di mana Penggugat Konvensi wajib mengembalikan uang Rp165.500.000,- kepada Tergugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi wajib segera keluar dari objek sengketa di Jalan Cipinang Bali Nomor 74/94A [HAL 55-56]. Majelis Hakim menolak tuntutan gugatan Penggugat untuk putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena tidak memenuhi syarat jaminan sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2000, serta menolak tuntutan ganti rugi dan uang paksa karena pembatalan perjanjian menghilangkan dasar klaim kerugian tersebut [HAL 56-57].\n\nDalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menolak seluruhnya karena Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalilnya yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil rekonvensi setelah gugatan konvensi dikabulkan sebagian [HAL 57-58]. Majelis Hakim menjatuhkan biaya perkara sebesar Rp1.688.500,- kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi [HAL 58-59].\n\nAmar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah: 1) Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya; 2) Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian; 3) Menyatakan sah dan berharga kesepakatan jual beli Desember 2022 dan perjanjian jual beli tanggal 2 November 2024; 4) Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi; 5) Menyatakan batal Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan; 6) Memerintahkan Penggugat Konvensi mengembalikan uang Rp165.500.000,- kepada Tergugat Konvensi; 7) Memerintahkan Tergugat Konvensi menerima pengembalian uang Rp165.500.000,-; 8) Memerintahkan Tergugat Konvensi segera keluar dari objek sengketa di Jalan Cipinang Bali Nomor 74/94A, RT 09, RW 13, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur; 9) Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya; 10) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; 11) Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara Rp1.688.500,- [HAL 59]. Putusan diucapkan pada 16 September 2025 [HAL 60]." + }, + "read": { + "input_chars": 7300, + "frame": "Ganang Fermana menggugat Afriani Susita atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan yang tidak dilunasi pembayarannya, menuntut pembatalan perjanjian, pengosongan objek, dan ganti rugi. Afriani Susita membantah dalil tersebut dengan alasan force majeure dan mengajukan gugatan rekonvensi untuk pembatalan perjanjian serta pengembalian uang pembayaran. Majelis Hakim menetapkan wanprestasi terjadi, menyatakan batal perjanjian jual beli, dan memerintahkan restitusi uang serta pengosongan objek sengketa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para pihak sepakat melakukan jual beli tanah dan bangunan dengan harga Rp620.000.000,- pada Desember 2022 dengan mekanisme pembayaran dicicil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi telah membayar sejumlah Rp165.500.000,- dari harga jual beli tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi tidak melunasi sisa pembayaran hingga Desember 2023 sehingga terjadi kekurangan pembayaran sebesar Rp454.500.000,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan batal Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan akibat wanprestasi tersebut.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi dalil Tergugat menggunakan objek sengketa untuk menampung banyak kucing tanpa izin yang menyebabkan bau tidak sedap.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi dalil keterlambatan pembayaran disebabkan oleh keadaan memaksa berupa ketidakstabilan proyek dan keuangan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi untuk pembatalan perjanjian, pengembalian uang angsuran, dan biaya pembangunan lantai 2.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian jual beli tanah dan bangunan antara Ganang Fermana dan Afriani Susita dengan harga Rp620.000.000,- yang disepakati pada Desember 2022. Ganang Fermana dalil Afriani Susita wanprestasi karena hanya membayar Rp165.500.000,- dan tidak melunasi sisa pembayaran, serta menggunakan objek sengketa untuk memelihara kucing yang mengganggu lingkungan. Afriani Susita membantah dalil wanprestasi dengan alasan force majeure akibat ketidakstabilan proyek dan keuangan, serta membantah dalil gangguan lingkungan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Afriani Susita telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sisa harga jual beli. Akibatnya, perjanjian jual beli dinyatakan batal. Konsekuensi hukumnya, Ganang Fermana wajib mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp165.500.000,- kepada Afriani Susita, dan Afriani Susita wajib segera keluar dari objek sengketa. Tuntutan ganti rugi dari Ganang Fermana ditolak karena pembatalan perjanjian menghilangkan dasar klaim kerugian, demikian pula gugatan rekonvensi dari Afriani Susita ditolak karena tidak terbukti." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian jual beli tanah dan bangunan antara Ganang Fermana dan Afriani Susita dengan harga Rp620.000.000,- yang disepakati pada Desember 2022. Ganang Fermana dalil Afriani Susita wanprestasi karena hanya membayar Rp165.500.000,- dan tidak melunasi sisa pembayaran, serta menggunakan objek sengketa untuk memelihara kucing yang mengganggu lingkungan. Afriani Susita membantah dalil wanprestasi dengan alasan force majeure akibat ketidakstabilan proyek dan keuangan, serta membantah dalil gangguan lingkungan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Afriani Susita telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sisa harga jual beli. Akibatnya, perjanjian jual beli dinyatakan batal. Konsekuensi hukumnya, Ganang Fermana wajib mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp165.500.000,- kepada Afriani Susita, dan Afriani Susita wajib segera keluar dari objek sengketa. Tuntutan ganti rugi dari Ganang Fermana ditolak karena pembatalan perjanjian menghilangkan dasar klaim kerugian, demikian pula gugatan rekonvensi dari Afriani Susita ditolak karena tidak terbukti.", + "facts": [ + { + "fact": "Para pihak sepakat melakukan jual beli tanah dan bangunan dengan harga Rp620.000.000,- pada Desember 2022 dengan mekanisme pembayaran dicicil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi telah membayar sejumlah Rp165.500.000,- dari harga jual beli tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi tidak melunasi sisa pembayaran hingga Desember 2023 sehingga terjadi kekurangan pembayaran sebesar Rp454.500.000,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan batal Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan akibat wanprestasi tersebut.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi dalil Tergugat menggunakan objek sengketa untuk menampung banyak kucing tanpa izin yang menyebabkan bau tidak sedap.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi dalil keterlambatan pembayaran disebabkan oleh keadaan memaksa berupa ketidakstabilan proyek dan keuangan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi untuk pembatalan perjanjian, pengembalian uang angsuran, dan biaya pembangunan lantai 2.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sebagian uang tanah yang saya beli, tapi sisa uangnya belum lunas, sekarang penjualnya mau membatalkan perjanjian jual belinya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27132, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1245 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1247 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1245 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1245: Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1247 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1247: Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (kewajiban untuk memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang wanprestasi (tidak melunasi sisa pembayaran), pasal ini menjadi dasar untuk menentukan apakah kewajiban pembayaran tersebut telah dipenuhi atau tidak, yang merupakan unsur utama dalam sengketa wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (wanprestasi) debitur. Dalam pertanyaan, pembeli belum melunasi sisa pembayaran, yang merupakan bentuk keterlambatan memenuhi kewajiban. Pasal ini relevan untuk menentukan apakah pembeli telah lalai sehingga penjual berhak menuntut pembatalan atau ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur (penjual) untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan. Ini relevan karena pembeli bertanya tentang konsekuensi hukum dari ketidaklunasan pembayaran, termasuk kemungkinan tuntutan ganti rugi oleh penjual." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur pengecualian tanggung jawab ganti rugi jika ketidakpemenuhan perikatan disebabkan oleh hal yang tak terduga (force majeure). Ini relevan sebagai pembelaan potensial bagi pembeli jika ada alasan di balik ketidaklunasan pembayaran, meskipun dalam kasus umum pembayaran uang hal ini jarang berlaku, namun secara hukum tetap menjadi bagian dari analisis wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1245 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit menyatakan tidak adanya penggantian biaya/kerugian jika disebabkan oleh keadaan memaksa atau hal kebetulan. Ini relevan sebagai kemungkinan pembelaan bagi pembeli jika ketidaklunasan disebabkan oleh faktor di luar kendali, yang mempengaruhi hak penjual untuk menuntut ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur cakupan ganti rugi (kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang). Ini relevan untuk menjawab pertanyaan mengenai besaran atau jenis tuntutan yang mungkin diajukan penjual selain pembatalan perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1247 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini membatasi ganti rugi hanya pada kerugian yang dapat diduga pada saat perjanjian dibuat. Ini relevan untuk menilai batas tanggung jawab pembeli jika penjual menuntut ganti rugi akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini khusus mengatur bunga keterlambatan dalam perikatan pembayaran uang. Karena pertanyaan berkaitan dengan sisa pembayaran uang tanah, pasal ini sangat relevan untuk menentukan apakah pembeli wajib membayar bunga atas keterlambatan pembayaran tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak untuk membatalkan perjanjian timbal balik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dan pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Ini sangat relevan secara langsung dengan pertanyaan pembeli yang menghadapi ancaman pembatalan perjanjian oleh penjual karena tidak lunas." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan pilihan kepada kreditur (penjual) untuk memaksa pemenuhan perjanjian atau menuntut pembatalan disertai ganti rugi. Ini relevan karena menjelaskan opsi hukum yang dimiliki penjual, yang menjadi dasar ancaman yang dihadapi pembeli." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Sebelum membahas wanprestasi atau pembatalan, harus dipastikan apakah perjanjian jual beli tersebut sah secara hukum. Ini relevan sebagai dasar validitas perjanjian yang sedang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini relevan karena menjadi prinsip dasar bahwa pembeli wajib melunasi pembayaran sesuai perjanjian, dan penjual berhak menuntut pelaksanaan atau pembatalan jika prinsip ini dilanggar." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1245 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1247 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 59571, + "completion_tokens": 5334 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_149_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_149_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ade557b88a490a6cc9f338309d1f813a520305bd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_149_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_149_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 119.012, + "query": 8.377, + "relevance": 80.454, + "total": 207.873 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 43901, + "marked_chars": 44027 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;\n2. Menyatakan Jual Beli Mobil secara take over kredit antara Tergugat I\ndengan Penggugat yaitu berupa Mobil Barang dengan Merk Isuzu, Type NMR\n71T SD L, Warna Putih, Tahun 2018, Nopol B 9625 TXT, Nomor Rangka\nMHCNMR71LJJ087695, Nomor Mesin B087695 atas nama PT. Putera Rizky\nMobilindo adalah sah dan berkekuatan hukum;\n3. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menerima pembayaran dari\nPenggugat berupa sisa denda dan administrasi kepada Tergugat II sebesar\nRp. 27.960.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu\nrupiah);\n4. Menyatakan Sebuah Mobil Barang dengan Merk Isuzu, Type NMR 71T SD L,\nWarna Putih, Tahun 2018, Nopol B 9625 TXT, Nomor Rangka\nMHCNMR71LJJ087695, Nomor Mesin B087695 atas nama PT. Putera Rizky\nMobilindo Adalah sah milik Penggugat;\n5. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan\nMotor (BPKB) kepada Penggugat;\n6. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan Hak/balik nama\nBPKB/STNK No. Tahun yang semula atas nama PT. Putera Rizky Mobilindo\nmenjadi atas nama RATNA SRI HANDAYANI selaku Penggugat;\n7. Memerintahkan agar Turut Tergugat mematuhi putusan Pengadilan Jakarta\nTimur untuk kepentingan Penggugat dalam melakukan Balik nama BPKB\nkepemilikan berupa Mobil Barang dengan Merk Isuzu, Type NMR 71T SD L,\nWarna Putih, Tahun 2018, Nopol B 9625 TXT, Nomor Rangka\nMHCNMR71LJJ087695, Nomor Mesin B087695 atas nama PT. Putera Rizky\nMobilindo menjadi Nama Penggugat;\nHalaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 149/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi p" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44027, + "frame": "Penggugat, Ratna Sri Handayani, menggugat Tergugat I (PT. Putera Rizky Mobilindo), Tergugat II (PT. Astra Credit Company Radin Inten Kalimalang), dan Turut Tergugat (Samsat Jakarta Timur) terkait sengketa peralihan hak kepemilikan mobil barang Isuzu melalui mekanisme take over kredit. Penggugat meminta pengadilan menyatakan jual beli tersebut sah, memerintahkan Tergugat II menyerahkan BPKB dan menerima pembayaran sisa denda serta biaya administrasi, serta menyatakan hak Penggugat untuk melakukan balik nama BPKB atas nama Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat melakukan take over kredit mobil barang merk Isuzu Type NMR 71T SD L atas nama Tergugat I yang masih memiliki sisa 14 kali angsuran kepada Tergugat II.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat II sebanyak 14 kali melalui transfer bank.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melunasi sisa angsuran pokok hutang Tergugat I kepada Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sisa denda sebesar Rp. 27.380.000,00 dan biaya administrasi sebesar Rp. 580.000,00 yang belum dibayar.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memegang STNK dan Pajak Kendaraan serta menguasai mobil barang tersebut tanpa halangan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BPKB kendaraan berada dalam penguasaan Tergugat II.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat melakukan pengambilan BPKB dari Tergugat II.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permintaan tertulis kepada Tergugat II untuk menyerahkan BPKB namun tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat I tidak hadir.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, Ratna Sri Handayani, membeli mobil barang merk Isuzu melalui mekanisme take over kredit dari Tergugat I, PT. Putera Rizky Mobilindo, yang sebelumnya merupakan debitur Tergugat II, PT. Astra Credit Company Radin Inten Kalimalang. Penggugat telah membayar sisa 14 kali angsuran pokok kepada Tergugat II hingga lunas dan memegang penguasaan fisik kendaraan serta STNK. Namun, BPKB kendaraan masih berada di tangan Tergugat II dan pengambilannya memerlukan kehadiran Tergugat I yang keberadaannya tidak diketahui. Selain itu, masih tersisa kewajiban pembayaran denda dan biaya administrasi sebesar Rp. 27.960.000,00 yang harus dilunasi kepada Tergugat II. Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim yang menetapkan jual beli take over kredit antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan berkekuatan hukum, menyatakan mobil tersebut sah milik Penggugat, memerintahkan Tergugat II menyerahkan BPKB kepada Penggugat setelah menerima pembayaran sisa denda dan administrasi, serta menyatakan Penggugat berhak melakukan balik nama BPKB atas namanya sendiri." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, Ratna Sri Handayani, membeli mobil barang merk Isuzu melalui mekanisme take over kredit dari Tergugat I, PT. Putera Rizky Mobilindo, yang sebelumnya merupakan debitur Tergugat II, PT. Astra Credit Company Radin Inten Kalimalang. Penggugat telah membayar sisa 14 kali angsuran pokok kepada Tergugat II hingga lunas dan memegang penguasaan fisik kendaraan serta STNK. Namun, BPKB kendaraan masih berada di tangan Tergugat II dan pengambilannya memerlukan kehadiran Tergugat I yang keberadaannya tidak diketahui. Selain itu, masih tersisa kewajiban pembayaran denda dan biaya administrasi sebesar Rp. 27.960.000,00 yang harus dilunasi kepada Tergugat II. Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim yang menetapkan jual beli take over kredit antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan berkekuatan hukum, menyatakan mobil tersebut sah milik Penggugat, memerintahkan Tergugat II menyerahkan BPKB kepada Penggugat setelah menerima pembayaran sisa denda dan administrasi, serta menyatakan Penggugat berhak melakukan balik nama BPKB atas namanya sendiri.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat melakukan take over kredit mobil barang merk Isuzu Type NMR 71T SD L atas nama Tergugat I yang masih memiliki sisa 14 kali angsuran kepada Tergugat II.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat II sebanyak 14 kali melalui transfer bank.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melunasi sisa angsuran pokok hutang Tergugat I kepada Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sisa denda sebesar Rp. 27.380.000,00 dan biaya administrasi sebesar Rp. 580.000,00 yang belum dibayar.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memegang STNK dan Pajak Kendaraan serta menguasai mobil barang tersebut tanpa halangan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BPKB kendaraan berada dalam penguasaan Tergugat II.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat melakukan pengambilan BPKB dari Tergugat II.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permintaan tertulis kepada Tergugat II untuk menyerahkan BPKB namun tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat I tidak hadir.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah lunasi kredit mobil ini tapi BPKB-nya masih ditahan pihak bank karena pemilik lama hilang, bagaimana cara ambil BPKB itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18168, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang akibat hukum wanprestasi (ingkar janji), yaitu kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam konteks pertanyaan, pihak bank/penjual lama tidak menyerahkan BPKB setelah kredit lunas merupakan bentuk ketidakpemenuhan perikatan (wanprestasi). Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut (pengiriman BPKB) atau ganti rugi jika tidak dapat dipenuhi, sehingga memiliki hubungan substantif dengan solusi atas masalah yang diajukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai dasar pengikatan diri. Dalam sengketa pengambilan BPKB, keberadaan perjanjian jual beli/take over antara pembeli (Penggugat) dan penjual lama (Tergugat I) adalah fondasi hukum yang menciptakan kewajiban bagi penjual lama untuk menyerahkan BPKB. Tanpa dasar perjanjian ini, tidak ada hak untuk menuntut penyerahan BPKB, sehingga pasal ini relevan sebagai kerangka dasar hubungan hukum yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Untuk menuntut pihak bank/penjual lama menyerahkan BPKB, penggugat harus membuktikan bahwa perjanjian jual beli/take over tersebut sah secara hukum. Jika syarat-syarat dalam pasal ini (seperti kesepakatan dan kecakapan) terpenuhi, maka perjanjian mengikat dan kewajiban penyerahan BPKB berlaku. Pasal ini relevan karena menjadi dasar validitas perjanjian yang menjadi sumber hak penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mengenai batalnya perjanjian karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam pertanyaan dan fakta perkara, tidak ada indikasi atau dalil bahwa perjanjian jual beli/take over dilakukan dengan unsur-unsur tersebut. Fokus sengketa adalah pada ketidakpemenuhan kewajiban (wanprestasi) setelah perjanjian dianggap sah, bukan pada keabsahan pembentukan perjanjiannya. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan secara substantif dengan isu pengambilan BPKB." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang azas pembuktian ('siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan'). Meskipun pasal ini dikutip dalam putusan untuk menetapkan beban pembuktian Penggugat, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti dan bukan jawaban substantif atas pertanyaan 'bagaimana cara mengambil BPKB'. Pasal ini tidak mengatur hak, kewajiban, atau mekanisme hukum untuk memperoleh BPKB, melainkan hanya aturan bagaimana membuktikan hak tersebut di pengadilan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19937, + "completion_tokens": 1580 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_15_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_15_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..15f5cd0fbe849e4652f6d900f02b429cec4d79f9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_15_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,318 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_15_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 124, + "timings": { + "parse": 0.4, + "classify": 0.0, + "condense": 780.404, + "read": 160.1, + "query": 4.548, + "relevance": 150.777, + "total": 1096.228 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 326042, + "marked_chars": 327174 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Konvensi\nDalam Eksepsi \n-\nMenerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;\nDalam Pokok Perkara\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk\nverklaard);\nDalam Rekonvensi\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet\nontvankelijk verklaard);\nDalam Konvensi dan Rekonvensi\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara sebesar Rp.2.265.500,00 (dua juta dua ratus enam puluh\nlima ribu lima ratus rupiah);\nHalaman 123 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 123\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah\n Majelis\n Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025,\noleh kami, Nyoman Suharta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fx. Herusantoso,\nS.H.MH. dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum masing-masing\nsebagai Hakim Anggota" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134969, + "summary": "Penggugat Ir. Durodjak menggugat Tergugat I (Moestika Adjie Pramana), Tergugat II (Raymond Adjie Putra), dan Tergugat III (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) atas wanprestasi terkait pembangunan Kapal Tug Boat Herlina 828 [HAL 1-3]. Penggugat dalilkan adanya Perjanjian Pembuatan Kapal tertanggal 8 April 2013 antara Penggugat dan Tergugat I dengan harga Rp.5.750.000.000,- per unit, di mana Tergugat I wajib menyediakan Mesin Induk, Gear Box, dan Genset [HAL 4-5]. Dua unit pertama (Herlina 825 dan 826) telah diserahkan, namun untuk dua unit berikutnya (Herlina 827 dan 828) yang pengerjaannya dimulai April 2013, Tergugat gagal menyediakan komponen tersebut dan melunasi pembayaran [HAL 6]. Akibat keterlambatan, dilakukan negosiasi dengan Tergugat II (Komisaris Pemilik Saham PT. PBKS) dan ditandatangani Addendum Perjanjian tertanggal 4 Maret 2019 untuk melanjutkan pembangunan Herlina 827 dan 828 dengan harga baru Rp.6.450.000.000,- per unit, di mana Tergugat II bertanggung jawab menyediakan komponen yang sama [HAL 7]. Kapal Herlina 827 telah dilengkapi komponen dan diserahkan pada 27 Mei 2021, namun Kapal Herlina 828 yang selesai secara fisik pada April 2014 belum diserahkan karena komponen belum lengkap dan pembayaran belum lunas [HAL 8-11]. Penggugat dalilkan Tergugat telah membayar cicilan sebesar Rp.2.870.000.000,- antara April 2014 hingga Juli 2019, sehingga sisa harga jual beli yang belum dibayar adalah Rp.3.580.000.000,- [HAL 8]. Selain itu, Penggugat menuntut biaya peremajaan kapal akibat kerusakan interior dan karat sebesar Rp.1.000.000.000,- serta biaya sewa galangan kapal sejak Juli 2013 hingga Desember 2023 sebesar Rp.819.000.000,-, dengan total tagihan pokok Rp.5.399.000.000,- [HAL 9-11]. Penggugat juga menuntut ganti rugi berupa keuntungan yang hilang 20% (Rp.1.290.000.000,-) dan bunga moratoir 6% per tahun selama 10 tahun (Rp.2.148.000.000,-), sehingga total tuntutan penggantian biaya, rugi, dan bunga mencapai Rp.5.257.000.000,-, dengan permintaan agar cicilan yang sudah dibayar dikonversi ke pos tersebut [HAL 12-17]. Penggugat memohon putusan serta merta, uang paksa (dwangsom) Rp.5.000.000,- per hari, dan menyatakan gugatan berdasarkan bukti sempurna [HAL 17-18].\n\nTergugat I membantah seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui tegas, dengan mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) karena hanya Tergugat I yang berurusan dengan Penggugat, sedangkan Tergugat II dan III tidak memiliki hubungan hukum langsung atau perjanjian induk dengan Penggugat [HAL 20-22]. Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscuur libel karena petitum Penggugat kontradiktif, yaitu meminta pernyataan sah perjanjian sekaligus pembatalan perjanjian tersebut [HAL 22-25]. Dalam pokok perkara, Tergugat I dalilkan tidak pernah ada perjanjian pembuatan kapal yang sah antara Penggugat dan Tergugat I, karena dokumen yang didalilkan Penggugat tidak ada secara fisik, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada kesepakatan rinci, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang sah), serta Penggugat tidak memiliki sertifikasi/izin membangun kapal [HAL 26-39]. Tergugat I juga membantah adanya Addendum karena tidak ada perjanjian induk yang valid, serta menyatakan tuntutan uang paksa tidak dibenarkan berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 39-40]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi, menyatakan dirinya sebagai tukang las (ship welder) yang menerima pembayaran dari Penggugat Rekonvensi (Durodjak) sebesar Rp.2.870.000.000,- untuk biaya material dan jasa perakitan kapal milik Penggugat Rekonvensi [HAL 40-42]. Tergugat Rekonvensi dalilkan telah menyelesaikan perakitan kapal secara fisik namun Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan kapal tersebut, sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebabkan kerusakan korosi [HAL 43-44]. Tergugat Rekonvensi menuntut Penggugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp.2.870.000.000,- untuk perbaikan kapal dan bunga pinjaman bank sebesar Rp.1.004.500.000,-, serta meminta sita jaminan atas harta Penggugat Rekonvensi, putusan serta merta, dan uang paksa Rp.500.000,- per hari [HAL 45-49].\n\nTergugat II juga mengajukan eksepsi salah pihak dan obscuur libel dengan alasan serupa, yaitu tidak ada perjanjian induk antara Tergugat II dan Penggugat sehingga Addendum yang ditandatangani Tergugat II dianggap cacat hukum, serta petitum Penggugat yang saling bertentangan [HAL 50-54]. Tergugat II membantah dalil adanya hubungan hukum dengan Penggugat terkait pembangunan Herlina 827 dan 828, menolak tanggung jawab sebagai pihak dalam perjanjian tersebut [HAL 54-55]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134876, + "summary": "Penggugat Ir. Durodjak menggugat Tergugat I (Moestika Adjie Pramana), Tergugat II (Raymond Adjie Putra), dan Tergugat III (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) atas wanprestasi terkait pembangunan Kapal Tug Boat Herlina 828 [HAL 1-3]. Penggugat dalilkan adanya Perjanjian Pembuatan Kapal tertanggal 8 April 2013 antara Penggugat dan Tergugat I dengan harga Rp.5.750.000.000,- per unit, di mana Tergugat I wajib menyediakan Mesin Induk, Gear Box, dan Genset [HAL 4-5]. Dua unit pertama (Herlina 825 dan 826) telah diserahkan, namun untuk dua unit berikutnya (Herlina 827 dan 828) yang pengerjaannya dimulai April 2013, Tergugat gagal menyediakan komponen tersebut dan melunasi pembayaran [HAL 6]. Akibat keterlambatan, dilakukan negosiasi dengan Tergugat II (Komisaris Pemilik Saham PT. PBKS) dan ditandatangani Addendum Perjanjian tertanggal 4 Maret 2019 untuk melanjutkan pembangunan Herlina 827 dan 828 dengan harga baru Rp.6.450.000.000,- per unit, di mana Tergugat II bertanggung jawab menyediakan komponen yang sama [HAL 7]. Kapal Herlina 827 telah dilengkapi komponen dan diserahkan pada 27 Mei 2021, namun Kapal Herlina 828 yang selesai secara fisik pada April 2014 belum diserahkan karena komponen belum lengkap dan pembayaran belum lunas [HAL 8-11]. Penggugat dalilkan Tergugat telah membayar cicilan sebesar Rp.2.870.000.000,- antara April 2014 hingga Juli 2019, sehingga sisa harga jual beli yang belum dibayar adalah Rp.3.580.000.000,- [HAL 8]. Selain itu, Penggugat menuntut biaya peremajaan kapal akibat kerusakan interior dan karat sebesar Rp.1.000.000.000,- serta biaya sewa galangan kapal sejak Juli 2013 hingga Desember 2023 sebesar Rp.819.000.000,-, dengan total tagihan pokok Rp.5.399.000.000,- [HAL 9-11]. Penggugat juga menuntut ganti rugi berupa keuntungan yang hilang 20% (Rp.1.290.000.000,-) dan bunga moratoir 6% per tahun selama 10 tahun (Rp.2.148.000.000,-), sehingga total tuntutan penggantian biaya, rugi, dan bunga mencapai Rp.5.257.000.000,-, dengan permintaan agar cicilan yang sudah dibayar dikonversi ke pos tersebut [HAL 12-17]. Penggugat memohon putusan serta merta, uang paksa (dwangsom) Rp.5.000.000,- per hari, dan menyatakan gugatan berdasarkan bukti sempurna [HAL 17-18].\n\nTergugat I membantah seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui tegas, dengan mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) karena hanya Tergugat I yang berurusan dengan Penggugat, sedangkan Tergugat II dan III tidak memiliki hubungan hukum langsung atau perjanjian induk dengan Penggugat [HAL 20-22]. Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscuur libel karena petitum Penggugat kontradiktif, yaitu meminta pernyataan sah perjanjian sekaligus pembatalan perjanjian tersebut [HAL 22-25]. Dalam pokok perkara, Tergugat I dalilkan tidak pernah ada perjanjian pembuatan kapal yang sah antara Penggugat dan Tergugat I, karena dokumen yang didalilkan Penggugat tidak ada secara fisik, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada kesepakatan rinci, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang sah), serta Penggugat tidak memiliki sertifikasi/izin membangun kapal [HAL 26-39]. Tergugat I juga membantah adanya Addendum karena tidak ada perjanjian induk yang valid, serta menyatakan tuntutan uang paksa tidak dibenarkan berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 39-40]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi, menyatakan dirinya sebagai tukang las (ship welder) yang menerima pembayaran dari Penggugat Rekonvensi (Durodjak) sebesar Rp.2.870.000.000,- untuk biaya material dan jasa perakitan kapal milik Penggugat Rekonvensi [HAL 40-42]. Tergugat Rekonvensi dalilkan telah menyelesaikan perakitan kapal secara fisik namun Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan kapal tersebut, sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebabkan kerusakan korosi [HAL 43-44]. Tergugat Rekonvensi menuntut Penggugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp.2.870.000.000,- untuk perbaikan kapal dan bunga pinjaman bank sebesar Rp.1.004.500.000,-, serta meminta sita jaminan atas harta Penggugat Rekonvensi, putusan serta merta, dan uang paksa Rp.500.000,- per hari [HAL 45-49].\n\nTergugat II juga mengajukan eksepsi salah pihak dan obscuur libel dengan alasan serupa, yaitu tidak ada perjanjian induk antara Tergugat II dan Penggugat sehingga Addendum yang ditandatangani Tergugat II dianggap cacat hukum, serta petitum Penggugat yang saling bertentangan [HAL 50-54]. Tergugat II membantah dalil adanya hubungan hukum dengan Penggugat terkait pembangunan Herlina 827 dan 828, menolak tanggung jawab sebagai pihak dalam perjanjian tersebut [HAL 54-55]. Tergugat II dalilkan bahwa Addendum yang didalilkan Penggugat adalah sepihak dan cacat hukum karena tidak ada perjanjian induk yang sah antara Tergugat II dan Penggugat, sehingga Tergugat II bukan pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak dapat dituntut wanprestasi [HAL 55-56]. Tergugat II juga menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 56].\n\nTergugat III (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) serta obscuur libel [HAL 57-61]. Tergugat III dalilkan tidak ada perjanjian yang ditandatangani antara Tergugat III dan Penggugat, serta tidak ada bukti bahwa Tergugat I bertindak sebagai Direktur Tergugat III untuk mewakili perusahaan dalam hubungan hukum tersebut [HAL 57-62]. Tergugat III membantah dalil penyerahan kapal Herlina 825 dan 826 sebagai dasar keterlibatan Tergugat III karena kapal-kapal tersebut bukan objek gugatan [HAL 62]. Tergugat III juga menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta [HAL 63-64].\n\nPenggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-111) yang meliputi KTP, profil perusahaan, surat wheel house, Addendum Perjanjian, invoice, kwitansi pembayaran, surat somasi, ijazah, foto kapal, dan gambar konstruksi kapal [HAL 64-76]. Penggugat juga mengajukan saksi Bangun Yulianto dan Supriyanto yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pembuat kapal, Tergugat I adalah Direktur Utama PT. Borneo, dan Tergugat II adalah anaknya yang juga pemilik saham [HAL 76-80]. Saksi menyatakan bahwa kapal Herlina 828 mangkrak karena pembeli (Tergugat) tidak menyediakan mesin induk, gear box, dan genset, serta kondisi kapal saat ini rusak berkarat [HAL 77-80]. Penggugat juga mengajukan ahli Dr. Binoto Nadapdap yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan konsep wanprestasi [HAL 80-82].\n\nTergugat I mengajukan bukti surat (T1-1 s.d. T1-31) berupa foto kapal, buku hukum, yurisprudensi, dan bukti transfer pembayaran dari Tergugat I ke Penggugat antara tahun 2014-2019 senilai total Rp.2.870.000.000,- [HAL 82-85]. Tergugat I tidak mengajukan saksi. Tergugat II mengajukan bukti surat (T II-1 s.d. T II-5) berupa buku hukum dan yurisprudensi, serta mengajukan ahli H. Asrul Togo yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian dan konsep wanprestasi [HAL 85-86]. Tergugat III mengajukan bukti surat (T III-1 s.d. T III-5) berupa buku hukum dan yurisprudensi [HAL 86-87].\n\nDalam replik, Penggugat membantah eksepsi salah pihak dengan dalih Tergugat I dan II bertindak sebagai pengurus (Direktur dan Komisaris) serta pemilik saham Tergugat III, sehingga pemesanan kapal untuk nama Tergugat III menciptakan hubungan hukum erat antara Penggugat dengan ketiga Tergugat [HAL 92-95]. Penggugat juga membantah eksepsi obscuur libel dengan menjelaskan bahwa petitum angka 2 meminta sah perjanjian untuk semua kapal, sedangkan petitum angka 4 hanya meminta batal pemesanan dan pembuatan spesifik untuk Kapal Herlina 828 yang bermasalah, bukan pembatalan seluruh perjanjian [HAL 96-98]. Tergugat II dalam repliknya tetap mempertahankan eksepsi salah pihak dan obscuur libel dengan alasan tidak adanya perjanjian induk antara Tergugat II dan Penggugat [HAL 98-101]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 60329, + "summary": "Penggugat Ir. Durodjak menggugat Tergugat I (Moestika Adjie Pramana), Tergugat II (Raymond Adjie Putra), dan Tergugat III (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) atas wanprestasi terkait pembangunan Kapal Tug Boat Herlina 828 [HAL 1-3]. Penggugat dalilkan adanya Perjanjian Pembuatan Kapal tertanggal 8 April 2013 antara Penggugat dan Tergugat I dengan harga Rp.5.750.000.000,- per unit, di mana Tergugat I wajib menyediakan Mesin Induk, Gear Box, dan Genset [HAL 4-5]. Dua unit pertama (Herlina 825 dan 826) telah diserahkan, namun untuk dua unit berikutnya (Herlina 827 dan 828) yang pengerjaannya dimulai April 2013, Tergugat gagal menyediakan komponen tersebut dan melunasi pembayaran [HAL 6]. Akibat keterlambatan, dilakukan negosiasi dengan Tergugat II (Komisaris Pemilik Saham PT. PBKS) dan ditandatangani Addendum Perjanjian tertanggal 4 Maret 2019 untuk melanjutkan pembangunan Herlina 827 dan 828 dengan harga baru Rp.6.450.000.000,- per unit, di mana Tergugat II bertanggung jawab menyediakan komponen yang sama [HAL 7]. Kapal Herlina 827 telah dilengkapi komponen dan diserahkan pada 27 Mei 2021, namun Kapal Herlina 828 yang selesai secara fisik pada April 2014 belum diserahkan karena komponen belum lengkap dan pembayaran belum lunas [HAL 8-11]. Penggugat dalilkan Tergugat telah membayar cicilan sebesar Rp.2.870.000.000,- antara April 2014 hingga Juli 2019, sehingga sisa harga jual beli yang belum dibayar adalah Rp.3.580.000.000,- [HAL 8]. Selain itu, Penggugat menuntut biaya peremajaan kapal akibat kerusakan interior dan karat sebesar Rp.1.000.000.000,- serta biaya sewa galangan kapal sejak Juli 2013 hingga Desember 2023 sebesar Rp.819.000.000,-, dengan total tagihan pokok Rp.5.399.000.000,- [HAL 9-11]. Penggugat juga menuntut ganti rugi berupa keuntungan yang hilang 20% (Rp.1.290.000.000,-) dan bunga moratoir 6% per tahun selama 10 tahun (Rp.2.148.000.000,-), sehingga total tuntutan penggantian biaya, rugi, dan bunga mencapai Rp.5.257.000.000,-, dengan permintaan agar cicilan yang sudah dibayar dikonversi ke pos tersebut [HAL 12-17]. Penggugat memohon putusan serta merta, uang paksa (dwangsom) Rp.5.000.000,- per hari, dan menyatakan gugatan berdasarkan bukti sempurna [HAL 17-18].\n\nTergugat I membantah seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui tegas, dengan mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) karena hanya Tergugat I yang berurusan dengan Penggugat, sedangkan Tergugat II dan III tidak memiliki hubungan hukum langsung atau perjanjian induk dengan Penggugat [HAL 20-22]. Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscuur libel karena petitum Penggugat kontradiktif, yaitu meminta pernyataan sah perjanjian sekaligus pembatalan perjanjian tersebut [HAL 22-25]. Dalam pokok perkara, Tergugat I dalilkan tidak pernah ada perjanjian pembuatan kapal yang sah antara Penggugat dan Tergugat I, karena dokumen yang didalilkan Penggugat tidak ada secara fisik, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada kesepakatan rinci, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang sah), serta Penggugat tidak memiliki sertifikasi/izin membangun kapal [HAL 26-39]. Tergugat I juga membantah adanya Addendum karena tidak ada perjanjian induk yang valid, serta menyatakan tuntutan uang paksa tidak dibenarkan berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 39-40]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi, menyatakan dirinya sebagai tukang las (ship welder) yang menerima pembayaran dari Penggugat Rekonvensi (Durodjak) sebesar Rp.2.870.000.000,- untuk biaya material dan jasa perakitan kapal milik Penggugat Rekonvensi [HAL 40-42]. Tergugat Rekonvensi dalilkan telah menyelesaikan perakitan kapal secara fisik namun Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan kapal tersebut, sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebabkan kerusakan korosi [HAL 43-44]. Tergugat Rekonvensi menuntut Penggugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp.2.870.000.000,- untuk perbaikan kapal dan bunga pinjaman bank sebesar Rp.1.004.500.000,-, serta meminta sita jaminan atas harta Penggugat Rekonvensi, putusan serta merta, dan uang paksa Rp.500.000,- per hari [HAL 45-49].\n\nTergugat II juga mengajukan eksepsi salah pihak dan obscuur libel dengan alasan serupa, yaitu tidak ada perjanjian induk antara Tergugat II dan Penggugat sehingga Addendum yang ditandatangani Tergugat II dianggap cacat hukum, serta petitum Penggugat yang saling bertentangan [HAL 50-54]. Tergugat II membantah dalil adanya hubungan hukum dengan Penggugat terkait pembangunan Herlina 827 dan 828, menolak tanggung jawab sebagai pihak dalam perjanjian tersebut [HAL 54-55]. Tergugat II dalilkan bahwa Addendum yang didalilkan Penggugat adalah sepihak dan cacat hukum karena tidak ada perjanjian induk yang sah antara Tergugat II dan Penggugat, sehingga Tergugat II bukan pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak dapat dituntut wanprestasi [HAL 55-56]. Tergugat II juga menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 56].\n\nTergugat III (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) serta obscuur libel [HAL 57-61]. Tergugat III dalilkan tidak ada perjanjian yang ditandatangani antara Tergugat III dan Penggugat, serta tidak ada bukti bahwa Tergugat I bertindak sebagai Direktur Tergugat III untuk mewakili perusahaan dalam hubungan hukum tersebut [HAL 57-62]. Tergugat III membantah dalil penyerahan kapal Herlina 825 dan 826 sebagai dasar keterlibatan Tergugat III karena kapal-kapal tersebut bukan objek gugatan [HAL 62]. Tergugat III juga menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta [HAL 63-64].\n\nPenggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-111) yang meliputi KTP, profil perusahaan, surat wheel house, Addendum Perjanjian, invoice, kwitansi pembayaran, surat somasi, ijazah, foto kapal, dan gambar konstruksi kapal [HAL 64-76]. Penggugat juga mengajukan saksi Bangun Yulianto dan Supriyanto yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pembuat kapal, Tergugat I adalah Direktur Utama PT. Borneo, dan Tergugat II adalah anaknya yang juga pemilik saham [HAL 76-80]. Saksi menyatakan bahwa kapal Herlina 828 mangkrak karena pembeli (Tergugat) tidak menyediakan mesin induk, gear box, dan genset, serta kondisi kapal saat ini rusak berkarat [HAL 77-80]. Penggugat juga mengajukan ahli Dr. Binoto Nadapdap yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan konsep wanprestasi [HAL 80-82].\n\nTergugat I mengajukan bukti surat (T1-1 s.d. T1-31) berupa foto kapal, buku hukum, yurisprudensi, dan bukti transfer pembayaran dari Tergugat I ke Penggugat antara tahun 2014-2019 senilai total Rp.2.870.000.000,- [HAL 82-85]. Tergugat I tidak mengajukan saksi. Tergugat II mengajukan bukti surat (T II-1 s.d. T II-5) berupa buku hukum dan yurisprudensi, serta mengajukan ahli H. Asrul Togo yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian dan konsep wanprestasi [HAL 85-86]. Tergugat III mengajukan bukti surat (T III-1 s.d. T III-5) berupa buku hukum dan yurisprudensi [HAL 86-87].\n\nDalam replik, Penggugat membantah eksepsi salah pihak dengan dalih Tergugat I dan II bertindak sebagai pengurus (Direktur dan Komisaris) serta pemilik saham Tergugat III, sehingga pemesanan kapal untuk nama Tergugat III menciptakan hubungan hukum erat antara Penggugat dengan ketiga Tergugat [HAL 92-95]. Penggugat juga membantah eksepsi obscuur libel dengan menjelaskan bahwa petitum angka 2 meminta sah perjanjian untuk semua kapal, sedangkan petitum angka 4 hanya meminta batal pemesanan dan pembuatan spesifik untuk Kapal Herlina 828 yang bermasalah, bukan pembatalan seluruh perjanjian [HAL 96-98]. Tergugat II dalam repliknya tetap mempertahankan eksepsi salah pihak dan obscuur libel dengan alasan tidak adanya perjanjian induk antara Tergugat II dan Penggugat [HAL 98-101]. Tergugat III dalam jawabannya juga menegaskan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat karena tidak ada perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat III, serta Addendum yang didalilkan Penggugat adalah sepihak dan cacat hukum [HAL 108-112]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi obscuur libel dengan alasan petitum Penggugat yang kontradiktif, yaitu meminta pernyataan sah perjanjian sekaligus pembatalan [HAL 109-112]. Penggugat dalam repliknya kembali membantah eksepsi salah pihak dengan alasan Tergugat I dan II adalah pengurus dan pemilik saham Tergugat III, serta membantah eksepsi obscuur libel dengan menegaskan pembatalan hanya ditujukan pada pemesanan Kapal Herlina 828, bukan seluruh perjanjian [HAL 112-118].\n\nMajelis Hakim memeriksa bukti P-3 (Surat Wheel House tanggal 8 April 2013) dan P-4 (Addendum Perjanjian tanggal 4 Maret 2019) yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, sehingga dikesampingkan sebagai surat bukti berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 120-122]. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat perjanjian yang ditandatangani antara Tergugat III dengan Penggugat yang menunjukkan Tergugat I bertindak sebagai Direktur Tergugat III, demikian pula tidak ada perjanjian induk antara Tergugat II dan Penggugat [HAL 122]. Dengan demikian, pihak yang berhubungan dengan Penggugat hanyalah Tergugat I, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan Penggugat [HAL 122]. Oleh karena itu, eksepsi salah pihak (error in persona) dari Tergugat I, II, dan III diterima sebagai beralasan hukum [HAL 122]. Karena eksepsi salah pihak diterima, eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) [HAL 122]. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi mengenai sifat asesoir gugatan Rekonvensi, gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) [HAL 122-123]. Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.265.500,00 [HAL 123-124]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Ir. Durodjak menggugat Tergugat I (Moestika Adjie Pramana), Tergugat II (Raymond Adjie Putra), dan Tergugat III (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) atas wanprestasi terkait pembangunan Kapal Tug Boat Herlina 828 [HAL 1-3]. Penggugat dalilkan adanya Perjanjian Pembuatan Kapal tertanggal 8 April 2013 antara Penggugat dan Tergugat I dengan harga Rp.5.750.000.000,- per unit, di mana Tergugat I wajib menyediakan Mesin Induk, Gear Box, dan Genset [HAL 4-5]. Dua unit pertama (Herlina 825 dan 826) telah diserahkan, namun untuk dua unit berikutnya (Herlina 827 dan 828) yang pengerjaannya dimulai April 2013, Tergugat gagal menyediakan komponen tersebut dan melunasi pembayaran [HAL 6]. Akibat keterlambatan, dilakukan negosiasi dengan Tergugat II (Komisaris Pemilik Saham PT. PBKS) dan ditandatangani Addendum Perjanjian tertanggal 4 Maret 2019 untuk melanjutkan pembangunan Herlina 827 dan 828 dengan harga baru Rp.6.450.000.000,- per unit, di mana Tergugat II bertanggung jawab menyediakan komponen yang sama [HAL 7]. Kapal Herlina 827 telah dilengkapi komponen dan diserahkan pada 27 Mei 2021, namun Kapal Herlina 828 yang selesai secara fisik pada April 2014 belum diserahkan karena komponen belum lengkap dan pembayaran belum lunas [HAL 8-11]. Penggugat dalilkan Tergugat telah membayar cicilan sebesar Rp.2.870.000.000,- antara April 2014 hingga Juli 2019, sehingga sisa harga jual beli yang belum dibayar adalah Rp.3.580.000.000,- [HAL 8]. Selain itu, Penggugat menuntut biaya peremajaan kapal akibat kerusakan interior dan karat sebesar Rp.1.000.000.000,- serta biaya sewa galangan kapal sejak Juli 2013 hingga Desember 2023 sebesar Rp.819.000.000,-, dengan total tagihan pokok Rp.5.399.000.000,- [HAL 9-11]. Penggugat juga menuntut ganti rugi berupa keuntungan yang hilang 20% (Rp.1.290.000.000,-) dan bunga moratoir 6% per tahun selama 10 tahun (Rp.2.148.000.000,-), sehingga total tuntutan penggantian biaya, rugi, dan bunga mencapai Rp.5.257.000.000,-, dengan permintaan agar cicilan yang sudah dibayar dikonversi ke pos tersebut [HAL 12-17]. Penggugat memohon putusan serta merta, uang paksa (dwangsom) Rp.5.000.000,- per hari, dan menyatakan gugatan berdasarkan bukti sempurna [HAL 17-18].\n\nTergugat I membantah seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui tegas, dengan mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) karena hanya Tergugat I yang berurusan dengan Penggugat, sedangkan Tergugat II dan III tidak memiliki hubungan hukum langsung atau perjanjian induk dengan Penggugat [HAL 20-22]. Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscuur libel karena petitum Penggugat kontradiktif, yaitu meminta pernyataan sah perjanjian sekaligus pembatalan perjanjian tersebut [HAL 22-25]. Dalam pokok perkara, Tergugat I dalilkan tidak pernah ada perjanjian pembuatan kapal yang sah antara Penggugat dan Tergugat I, karena dokumen yang didalilkan Penggugat tidak ada secara fisik, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada kesepakatan rinci, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang sah), serta Penggugat tidak memiliki sertifikasi/izin membangun kapal [HAL 26-39]. Tergugat I juga membantah adanya Addendum karena tidak ada perjanjian induk yang valid, serta menyatakan tuntutan uang paksa tidak dibenarkan berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 39-40]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi, menyatakan dirinya sebagai tukang las (ship welder) yang menerima pembayaran dari Penggugat Rekonvensi (Durodjak) sebesar Rp.2.870.000.000,- untuk biaya material dan jasa perakitan kapal milik Penggugat Rekonvensi [HAL 40-42]. Tergugat Rekonvensi dalilkan telah menyelesaikan perakitan kapal secara fisik namun Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan kapal tersebut, sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebabkan kerusakan korosi [HAL 43-44]. Tergugat Rekonvensi menuntut Penggugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp.2.870.000.000,- untuk perbaikan kapal dan bunga pinjaman bank sebesar Rp.1.004.500.000,-, serta meminta sita jaminan atas harta Penggugat Rekonvensi, putusan serta merta, dan uang paksa Rp.500.000,- per hari [HAL 45-49].\n\nTergugat II juga mengajukan eksepsi salah pihak dan obscuur libel dengan alasan serupa, yaitu tidak ada perjanjian induk antara Tergugat II dan Penggugat sehingga Addendum yang ditandatangani Tergugat II dianggap cacat hukum, serta petitum Penggugat yang saling bertentangan [HAL 50-54]. Tergugat II membantah dalil adanya hubungan hukum dengan Penggugat terkait pembangunan Herlina 827 dan 828, menolak tanggung jawab sebagai pihak dalam perjanjian tersebut [HAL 54-55]. Tergugat II dalilkan bahwa Addendum yang didalilkan Penggugat adalah sepihak dan cacat hukum karena tidak ada perjanjian induk yang sah antara Tergugat II dan Penggugat, sehingga Tergugat II bukan pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak dapat dituntut wanprestasi [HAL 55-56]. Tergugat II juga menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 56].\n\nTergugat III (PT. Pelayaran Borneo Karya Swadiri) menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) serta obscuur libel [HAL 57-61]. Tergugat III dalilkan tidak ada perjanjian yang ditandatangani antara Tergugat III dan Penggugat, serta tidak ada bukti bahwa Tergugat I bertindak sebagai Direktur Tergugat III untuk mewakili perusahaan dalam hubungan hukum tersebut [HAL 57-62]. Tergugat III membantah dalil penyerahan kapal Herlina 825 dan 826 sebagai dasar keterlibatan Tergugat III karena kapal-kapal tersebut bukan objek gugatan [HAL 62]. Tergugat III juga menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta [HAL 63-64].\n\nPenggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-111) yang meliputi KTP, profil perusahaan, surat wheel house, Addendum Perjanjian, invoice, kwitansi pembayaran, surat somasi, ijazah, foto kapal, dan gambar konstruksi kapal [HAL 64-76]. Penggugat juga mengajukan saksi Bangun Yulianto dan Supriyanto yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pembuat kapal, Tergugat I adalah Direktur Utama PT. Borneo, dan Tergugat II adalah anaknya yang juga pemilik saham [HAL 76-80]. Saksi menyatakan bahwa kapal Herlina 828 mangkrak karena pembeli (Tergugat) tidak menyediakan mesin induk, gear box, dan genset, serta kondisi kapal saat ini rusak berkarat [HAL 77-80]. Penggugat juga mengajukan ahli Dr. Binoto Nadapdap yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan konsep wanprestasi [HAL 80-82].\n\nTergugat I mengajukan bukti surat (T1-1 s.d. T1-31) berupa foto kapal, buku hukum, yurisprudensi, dan bukti transfer pembayaran dari Tergugat I ke Penggugat antara tahun 2014-2019 senilai total Rp.2.870.000.000,- [HAL 82-85]. Tergugat I tidak mengajukan saksi. Tergugat II mengajukan bukti surat (T II-1 s.d. T II-5) berupa buku hukum dan yurisprudensi, serta mengajukan ahli H. Asrul Togo yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian dan konsep wanprestasi [HAL 85-86]. Tergugat III mengajukan bukti surat (T III-1 s.d. T III-5) berupa buku hukum dan yurisprudensi [HAL 86-87].\n\nDalam replik, Penggugat membantah eksepsi salah pihak dengan dalih Tergugat I dan II bertindak sebagai pengurus (Direktur dan Komisaris) serta pemilik saham Tergugat III, sehingga pemesanan kapal untuk nama Tergugat III menciptakan hubungan hukum erat antara Penggugat dengan ketiga Tergugat [HAL 92-95]. Penggugat juga membantah eksepsi obscuur libel dengan menjelaskan bahwa petitum angka 2 meminta sah perjanjian untuk semua kapal, sedangkan petitum angka 4 hanya meminta batal pemesanan dan pembuatan spesifik untuk Kapal Herlina 828 yang bermasalah, bukan pembatalan seluruh perjanjian [HAL 96-98]. Tergugat II dalam repliknya tetap mempertahankan eksepsi salah pihak dan obscuur libel dengan alasan tidak adanya perjanjian induk antara Tergugat II dan Penggugat [HAL 98-101]. Tergugat III dalam jawabannya juga menegaskan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat karena tidak ada perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat III, serta Addendum yang didalilkan Penggugat adalah sepihak dan cacat hukum [HAL 108-112]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi obscuur libel dengan alasan petitum Penggugat yang kontradiktif, yaitu meminta pernyataan sah perjanjian sekaligus pembatalan [HAL 109-112]. Penggugat dalam repliknya kembali membantah eksepsi salah pihak dengan alasan Tergugat I dan II adalah pengurus dan pemilik saham Tergugat III, serta membantah eksepsi obscuur libel dengan menegaskan pembatalan hanya ditujukan pada pemesanan Kapal Herlina 828, bukan seluruh perjanjian [HAL 112-118].\n\nMajelis Hakim memeriksa bukti P-3 (Surat Wheel House tanggal 8 April 2013) dan P-4 (Addendum Perjanjian tanggal 4 Maret 2019) yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, sehingga dikesampingkan sebagai surat bukti berdasarkan yurisprudensi MA [HAL 120-122]. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat perjanjian yang ditandatangani antara Tergugat III dengan Penggugat yang menunjukkan Tergugat I bertindak sebagai Direktur Tergugat III, demikian pula tidak ada perjanjian induk antara Tergugat II dan Penggugat [HAL 122]. Dengan demikian, pihak yang berhubungan dengan Penggugat hanyalah Tergugat I, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan Penggugat [HAL 122]. Oleh karena itu, eksepsi salah pihak (error in persona) dari Tergugat I, II, dan III diterima sebagai beralasan hukum [HAL 122]. Karena eksepsi salah pihak diterima, eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) [HAL 122]. Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi mengenai sifat asesoir gugatan Rekonvensi, gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) [HAL 122-123]. Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.265.500,00 [HAL 123-124]." + }, + "read": { + "input_chars": 9925, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas dugaan wanprestasi terkait pembangunan Kapal Tug Boat Herlina 828 yang tidak disertai komponen mesin dan gear box serta pembayaran yang belum lunas. Penggugat menuntut pelunasan sisa harga jual beli, biaya peremajaan kapal, biaya sewa galangan, serta ganti rugi keuntungan yang hilang dan bunga moratoir. Majelis Hakim menolak gugatan utama karena tidak adanya hubungan hukum yang sah antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Pembuatan Kapal tertanggal 8 April 2013 dengan harga Rp.5.750.000.000,- per unit yang mewajibkan Tergugat I menyediakan Mesin Induk, Gear Box, dan Genset.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dua unit kapal pertama (Herlina 825 dan 826) telah diserahkan, namun dua unit berikutnya (Herlina 827 dan 828) tidak dilengkapi komponen mesin dan gear box serta pembayaran belum lunas.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dilakukan negosiasi dengan Tergugat II yang ditandatangani Addendum Perjanjian tertanggal 4 Maret 2019 untuk melanjutkan pembangunan Herlina 827 dan 828 dengan harga baru Rp.6.450.000.000,- per unit.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kapal Herlina 827 telah dilengkapi komponen dan diserahkan pada 27 Mei 2021, namun Kapal Herlina 828 yang selesai secara fisik pada April 2014 belum diserahkan karena komponen belum lengkap.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan telah menerima cicilan pembayaran sebesar Rp.2.870.000.000,- antara April 2014 hingga Juli 2019, sehingga tersisa tagihan sebesar Rp.3.580.000.000,-.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut biaya peremajaan kapal akibat kerusakan sebesar Rp.1.000.000.000,- dan biaya sewa galangan kapal sejak Juli 2013 hingga Desember 2023 sebesar Rp.819.000.000,-.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi berupa keuntungan yang hilang sebesar Rp.1.290.000.000,- dan bunga moratoir 6% per tahun selama 10 tahun sebesar Rp.2.148.000.000,-.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah adanya perjanjian yang sah karena dokumen tidak ada secara fisik dan Penggugat tidak memiliki sertifikasi membangun kapal.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan Rekonvensi dengan dalil telah menerima pembayaran Rp.2.870.000.000,- untuk jasa perakitan kapal milik Penggugat Rekonvensi dan menuntut ganti rugi atas kerusakan korosi.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi salah pihak karena tidak ada perjanjian induk atau hubungan hukum langsung dengan Penggugat.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat P-3 dan P-4 karena merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya.", + "page": 120, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan tidak terdapat perjanjian yang ditandatangani antara Tergugat III dengan Penggugat maupun perjanjian induk antara Tergugat II dan Penggugat.", + "page": 122, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi salah pihak dari Tergugat I, II, dan III karena hanya Tergugat I yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.", + "page": 122, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan gugatan Rekonvensi Tergugat I juga tidak dapat diterima.", + "page": 122, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas wanprestasi terkait pembangunan Kapal Tug Boat Herlina 828 yang tidak disertai komponen mesin dan gear box serta pembayaran yang belum lunas, dengan tuntutan pelunasan sisa harga, biaya peremajaan, sewa galangan, dan ganti rugi. Tergugat I membantah adanya perjanjian sah dan mengajukan rekonvensi atas jasa perakitan kapal, sementara Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi salah pihak karena tidak adanya hubungan hukum langsung. Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat perjanjian dan addendum karena hanya berupa fotokopi dari fotokopi, serta menetapkan tidak adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III. Dengan demikian, eksepsi salah pihak diterima, gugatan utama dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan rekonvensi juga tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas wanprestasi terkait pembangunan Kapal Tug Boat Herlina 828 yang tidak disertai komponen mesin dan gear box serta pembayaran yang belum lunas, dengan tuntutan pelunasan sisa harga, biaya peremajaan, sewa galangan, dan ganti rugi. Tergugat I membantah adanya perjanjian sah dan mengajukan rekonvensi atas jasa perakitan kapal, sementara Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi salah pihak karena tidak adanya hubungan hukum langsung. Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat perjanjian dan addendum karena hanya berupa fotokopi dari fotokopi, serta menetapkan tidak adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III. Dengan demikian, eksepsi salah pihak diterima, gugatan utama dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan rekonvensi juga tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Pembuatan Kapal tertanggal 8 April 2013 dengan harga Rp.5.750.000.000,- per unit yang mewajibkan Tergugat I menyediakan Mesin Induk, Gear Box, dan Genset.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dua unit kapal pertama (Herlina 825 dan 826) telah diserahkan, namun dua unit berikutnya (Herlina 827 dan 828) tidak dilengkapi komponen mesin dan gear box serta pembayaran belum lunas.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dilakukan negosiasi dengan Tergugat II yang ditandatangani Addendum Perjanjian tertanggal 4 Maret 2019 untuk melanjutkan pembangunan Herlina 827 dan 828 dengan harga baru Rp.6.450.000.000,- per unit.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kapal Herlina 827 telah dilengkapi komponen dan diserahkan pada 27 Mei 2021, namun Kapal Herlina 828 yang selesai secara fisik pada April 2014 belum diserahkan karena komponen belum lengkap.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan telah menerima cicilan pembayaran sebesar Rp.2.870.000.000,- antara April 2014 hingga Juli 2019, sehingga tersisa tagihan sebesar Rp.3.580.000.000,-.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut biaya peremajaan kapal akibat kerusakan sebesar Rp.1.000.000.000,- dan biaya sewa galangan kapal sejak Juli 2013 hingga Desember 2023 sebesar Rp.819.000.000,-.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi berupa keuntungan yang hilang sebesar Rp.1.290.000.000,- dan bunga moratoir 6% per tahun selama 10 tahun sebesar Rp.2.148.000.000,-.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah adanya perjanjian yang sah karena dokumen tidak ada secara fisik dan Penggugat tidak memiliki sertifikasi membangun kapal.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan Rekonvensi dengan dalil telah menerima pembayaran Rp.2.870.000.000,- untuk jasa perakitan kapal milik Penggugat Rekonvensi dan menuntut ganti rugi atas kerusakan korosi.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi salah pihak karena tidak ada perjanjian induk atau hubungan hukum langsung dengan Penggugat.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat P-3 dan P-4 karena merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya.", + "page": 120, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan tidak terdapat perjanjian yang ditandatangani antara Tergugat III dengan Penggugat maupun perjanjian induk antara Tergugat II dan Penggugat.", + "page": 122, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi salah pihak dari Tergugat I, II, dan III karena hanya Tergugat I yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.", + "page": 122, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan gugatan Rekonvensi Tergugat I juga tidak dapat diterima.", + "page": 122, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka buat bikin kapal, tapi pihak kontraktor tidak menyertakan mesin dan gearbox serta belum melunasi sisa pembayaran, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 93847, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai). Dalam pertanyaan, kontraktor tidak menyertakan mesin/gearbox dan belum melunasi pembayaran, yang merupakan bentuk ketidakpemenuhan kewajiban. Pasal 1238 menjadi dasar hukum untuk menyatakan kontraktor lalai sehingga dapat dituntut pertanggungjawabannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini relevan karena pertanyaan menanyakan apa yang harus dilakukan (tuntutan ganti rugi) akibat kegagalan kontraktor memenuhi kewajiban." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjelaskan cakupan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu kerugian yang diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Ini relevan untuk menjawab bagian 'kerugian' yang dialami pembeli akibat keterlambatan dan ketidaklengkapan barang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembatalan persetujuan (cancelling) karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam pertanyaan, pembeli mungkin ingin membatalkan perjanjian jika kontraktor gagal memenuhi kewajiban, sehingga pasal ini relevan sebagai opsi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan pilihan kepada kreditur (pembeli) untuk memaksa pemenuhan atau menuntut pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Ini sangat relevan secara substantif untuk menjawab 'apa yang harus dilakukan' oleh pembeli dalam situasi wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Sebelum menuntut wanprestasi, harus ada perjanjian yang sah. Ini relevan sebagai dasar kerangka hukum bahwa hubungan hukum antara pembeli dan kontraktor berlandaskan pada perjanjian yang memenuhi syarat sah menurut pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Sengketa dalam pertanyaan bersifat kontraktual (berdasarkan perjanjian pembuatan kapal/wanprestasi), bukan perbuatan melawan hukum di luar perjanjian. Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah dua dasar tanggung jawab yang berbeda dan tidak dapat ditumpuk (cumulatie) untuk fakta yang sama." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli. Meskipun perjanjian pembuatan kapal sering dikategorikan sebagai perjanjian kerja (overeenkomst van aanneming van werk), prinsip dasar pertukaran barang dan harga dalam pasal ini relevan sebagai konteks hukum perikatan yang mendasari sengketa pembayaran dan penyerahan barang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (bewijslast). Meskipun relevan secara prosedural dalam perkara, aturan ini bersifat prosedural/alat bukti, bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai hak dan kewajiban kontraktual atau langkah hukum materiil yang dapat diambil pembeli." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli. Ini adalah aturan teknis pembuktian, bukan norma substantif yang mengatur hak, kewajiban, atau akibat hukum dari wanprestasi dalam pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 133097, + "completion_tokens": 8802 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_163_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_163_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a21e0e6581bbcb673235c51ce3fd8d51d328322d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_163_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,237 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_163_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 81, + "timings": { + "parse": 0.449, + "classify": 0.0, + "condense": 362.962, + "read": 220.305, + "query": 11.179, + "relevance": 54.589, + "total": 649.483 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 224731, + "marked_chars": 225451 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n \nDalam Konvensi \nDalam Provisi \n - Menolak tuntutan provisi Penggugat; \nDalam eksepsi \n - Menolak eksepsi Para Tergugat; \nDalam pokok perkara \n- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n \nDalam Rekonvensi \n- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; \n- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum \nStatement Adendum/Avidavit, tertanggal 30 Oktober 2023 dibuat \ndihadapan Notaris Musdar Lira, S.H., Notaris di Bekasi; \n- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat \nKeterangan tertanggal 23 November 2023, yang dibuat Notaris Ernie, \nS.H., Notaris di Jakarta Timur, selaku pemegang protokol akte PPAT \nBonar Sihombing, S.H.; \n- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya; \n \nDalam Konvensi dan Rekonvensi \n- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara \nsejumlah Rp1.318.000,00 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu \nrupiah); \n \n \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, \noleh kami, FX. Herusantoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dameria \nFrisella S., S.H., M.Hum. dan Nyoman Suharta, S.H., masing-masing \nsebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau info" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134971, + "summary": "[HAL 1-13] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 163/Pdt.G/2024 antara Penggugat SRI HERAWATI ARIFIN melawan Tergugat I Nyonya NURHAYATI SIMARMATA, Tergugat II PPAT IRIANA ELISABETH GLORIA CHRISTINA, Tergugat III Kantor Kecamatan Jatinegara, dan Tergugat IV BPN Jakarta Timur. Penggugat dalil menjadi pemilik sah tanah Girik Nomor C. 512 persil 37 (seluas 1.850 M2, kini tersisa 1.406 M2 akibat pembebasan lahan) yang semula milik almarhum Misar Bin Siman, diperoleh sekitar tahun 1972 namun tanpa bukti fisik awal, sehingga dilakukan pembaruan jual beli dengan ahli waris Misar melalui PPJB No. 06 (30 Agustus 2012) dan AJB No. 175/2014 (22 Juli 2014) [HAL 2-3]. Penggugat mendalilkan Tergugat I secara melawan hukum menguasai tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00106/Pondok Kelapa atas nama almarhum Anang Syamsuri yang diterbitkan Tergugat IV, serta AJB No. 135/2015 yang dibuat Tergugat II, dan AJB Penjabat No. 1178/1.711.1/1984 yang dibuat Tergugat III, yang semuanya dianggap tidak sah karena tanah tersebut milik Penggugat [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pernyataan sah PPJB dan AJB miliknya, pernyataan tidak sah AJB Tergugat I-III dan SHM 00106, penetapan Sita Revindicatoir, penyerahan tanah, serta pembayaran kerugian materiil Rp 4.000.000.000 dan immateriil Rp 2.000.000.000 [HAL 9-12]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 13].\n\n[HAL 14-28] Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan dirinya pemilik sah berdasarkan SHM No. 00106 yang diperoleh melalui proses jual beli yang sah dari almarhum Anang Syamsuri via AJB No. 135/2015, dengan riwayat peralihan hak yang tercatat jelas mulai dari AJB No. 707/DB/1974, warisan, hingga AJB No. 1178/1.711.1/1984 [HAL 14-18]. Tergugat I menyangkal klaim Penggugat sebagai pemilik karena tidak memiliki bukti jual beli tahun 1972 yang sah dan menganggap pembaruan jual beli tahun 2012/2014 sebagai perbuatan hukum terpisah yang tidak berkelanjutan [HAL 15-17]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut pernyataan tidak sah PPJB dan AJB milik Penggugat, serta pembayaran kerugian materiil dan immateriil total Rp 2.250.000.000 [HAL 22-28].\n\n[HAL 29-37] Tergugat II (PPAT) membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan telah melakukan pengecekan formal sertifikat dan fisik tanah yang dikuasai Anang Syamsuri, serta pelunasan dilakukan setelah lahan kosong tanpa keberatan saat itu [HAL 29-30]. Tergugat III (Kecamatan) mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas (obsuur libel), kurang pihak (plurium litis consortium), dan dalil kontradiktif, serta membantah perbuatan melawan hukum karena hanya melaksanakan tugas sebagai PPAT berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah saat itu [HAL 32-37].\n\n[HAL 38-49] Tergugat IV (BPN) mengajukan eksepsi legal standing, kompetensi absolut, dan kurang pihak. Tergugat IV dalil bahwa gugatan mengenai pencabutan SHM dan perbuatan melawan hukum oleh pejabat tata usaha negara merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 39-42]. Tergugat IV juga menyoroti perbedaan Girik antara dasar klaim Penggugat (C.512) dengan dasar terbitnya SHM No. 106 (berasal dari konversi hak adat C.1512/C.1482), serta menuntut ditariknya Notaris, PPAT, dan Kelurahan sebagai pihak untuk membuktikan legal standing [HAL 38, 43-46]. Tergugat IV melampirkan riwayat lengkap Buku Tanah SHM No. 106/Pondok Kelapa yang menunjukkan penerbitan awal atas nama Misar Bin Siman, peralihan ke Haji Lamberi Anang, lalu ke Anang Syamsuri, penerbitan sertifikat pengganti yang hilang, dan akhirnya peralihan ke Tergugat I, yang dianggap sah secara administratif [HAL 47-49]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 91980, + "summary": "[HAL 1-13] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 163/Pdt.G/2024 antara Penggugat SRI HERAWATI ARIFIN melawan Tergugat I Nyonya NURHAYATI SIMARMATA, Tergugat II PPAT IRIANA ELISABETH GLORIA CHRISTINA, Tergugat III Kantor Kecamatan Jatinegara, dan Tergugat IV BPN Jakarta Timur. Penggugat dalil menjadi pemilik sah tanah Girik Nomor C. 512 persil 37 (seluas 1.850 M2, kini tersisa 1.406 M2 akibat pembebasan lahan) yang semula milik almarhum Misar Bin Siman, diperoleh sekitar tahun 1972 namun tanpa bukti fisik awal, sehingga dilakukan pembaruan jual beli dengan ahli waris Misar melalui PPJB No. 06 (30 Agustus 2012) dan AJB No. 175/2014 (22 Juli 2014) [HAL 2-3]. Penggugat mendalilkan Tergugat I secara melawan hukum menguasai tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00106/Pondok Kelapa atas nama almarhum Anang Syamsuri yang diterbitkan Tergugat IV, serta AJB No. 135/2015 yang dibuat Tergugat II, dan AJB Penjabat No. 1178/1.711.1/1984 yang dibuat Tergugat III, yang semuanya dianggap tidak sah karena tanah tersebut milik Penggugat [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pernyataan sah PPJB dan AJB miliknya, pernyataan tidak sah AJB Tergugat I-III dan SHM 00106, penetapan Sita Revindicatoir, penyerahan tanah, serta pembayaran kerugian materiil Rp 4.000.000.000 dan immateriil Rp 2.000.000.000 [HAL 9-12]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 13].\n\n[HAL 14-28] Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan dirinya pemilik sah berdasarkan SHM No. 00106 yang diperoleh melalui proses jual beli yang sah dari almarhum Anang Syamsuri via AJB No. 135/2015, dengan riwayat peralihan hak yang tercatat jelas mulai dari AJB No. 707/DB/1974, warisan, hingga AJB No. 1178/1.711.1/1984 [HAL 14-18]. Tergugat I menyangkal klaim Penggugat sebagai pemilik karena tidak memiliki bukti jual beli tahun 1972 yang sah dan menganggap pembaruan jual beli tahun 2012/2014 sebagai perbuatan hukum terpisah yang tidak berkelanjutan [HAL 15-17]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut pernyataan tidak sah PPJB dan AJB milik Penggugat, serta pembayaran kerugian materiil dan immateriil total Rp 2.250.000.000 [HAL 22-28].\n\n[HAL 29-37] Tergugat II (PPAT) membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan telah melakukan pengecekan formal sertifikat dan fisik tanah yang dikuasai Anang Syamsuri, serta pelunasan dilakukan setelah lahan kosong tanpa keberatan saat itu [HAL 29-30]. Tergugat III (Kecamatan) mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas (obsuur libel), kurang pihak (plurium litis consortium), dan dalil kontradiktif, serta membantah perbuatan melawan hukum karena hanya melaksanakan tugas sebagai PPAT berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah saat itu [HAL 32-37].\n\n[HAL 38-49] Tergugat IV (BPN) mengajukan eksepsi legal standing, kompetensi absolut, dan kurang pihak. Tergugat IV dalil bahwa gugatan mengenai pencabutan SHM dan perbuatan melawan hukum oleh pejabat tata usaha negara merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 39-42]. Tergugat IV juga menyoroti perbedaan Girik antara dasar klaim Penggugat (C.512) dengan dasar terbitnya SHM No. 106 (berasal dari konversi hak adat C.1512/C.1482), serta menuntut ditariknya Notaris, PPAT, dan Kelurahan sebagai pihak untuk membuktikan legal standing [HAL 38, 43-46]. Tergugat IV melampirkan riwayat lengkap Buku Tanah SHM No. 106/Pondok Kelapa yang menunjukkan penerbitan awal atas nama Misar Bin Siman, peralihan ke Haji Lamberi Anang, lalu ke Anang Syamsuri, penerbitan sertifikat pengganti yang hilang, dan akhirnya peralihan ke Tergugat I, yang dianggap sah secara administratif [HAL 47-49].\n\n[HAL 52-53] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat IV dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara [HAL 52]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-8 dan satu saksi, Risma Megawati Manulang, yang menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah miliknya yang dijual ke Penggugat pada Mei 2011, serta tanah tersebut sebelumnya dikontrak oleh Haji Anang Syamsuri [HAL 57-60]. Tergugat I mengajukan bukti TI-1 sampai TI-BT.4 dan satu saksi, M. Syaidi, yang menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik Haji Anang Syamsuri yang telah dijual kepada Tergugat I pada tahun 2014 [HAL 60-63].\n\n[HAL 64-72] Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat gagal membuktikan kepemilikan sah atas objek sengketa. Bukti P-1 (Surat Keterangan Lurah) dan P-2 (Girik) dikesampingkan karena bukan tanda bukti hak yang kuat. Bukti P-5 (Addendum) dinyatakan tidak sah karena terjadi ketidaksesuaian nomor girik (C.152 vs C.512) dan persil (36 vs 37) dengan PPJB No. 06, sehingga tidak membuktikan objek tanah yang sama [HAL 70-71]. Bukti P-7 (Surat Keterangan Notaris) juga dikesampingkan karena didasarkan pada P-5 yang tidak sah [HAL 71-72]. Keterangan saksi Risma tidak membuktikan transaksi jual beli antara Penggugat dan ahli waris Misar Bin Siman untuk objek sengketa [HAL 73]. Majelis menyimpulkan Penggugat melakukan ketidakhati-hatian dengan mengubah objek jual beli dari Persil 36 menjadi Persil 37 setelah SHM atas Persil 37 terbit atas nama Tergugat I, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pembeli beritikad tidak baik yang tidak dilindungi hukum [HAL 74-75].\n\n[HAL 75-79] Dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat I terbukti sebagai pemilik sah objek sengketa berdasarkan SHM No. 0106 yang diterbitkan sesuai prosedur, didukung bukti AJB No. 135/2015, riwayat peralihan dari Haji Anang Syamsuri, dan pembayaran pajak [HAL 75-77]. Majelis mengabulkan sebagian petitum Rekonvensi dengan menyatakan tidak sah Statement Adendum/Avidavit tertanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Keterangan Notaris Ernie tertanggal 23 November 2023, karena keduanya didasarkan pada dokumen yang tidak sah dan tidak membuktikan objek sengketa [HAL 77-78]. Petitum lainnya, termasuk pernyataan tidak sah PPJB No. 06 (karena objeknya Persil 36, bukan sengketa) dan AJB No. 175/2014, serta tuntutan ganti rugi, ditolak [HAL 78-79].\n\n[HAL 80-81] Amar putusan: Dalam Konvensi, menolak tuntutan provisi, menolak eksepsi para Tergugat, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dalam Rekonvensi, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menyatakan tidak sah Statement Adendum tertanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Keterangan Notaris tertanggal 23 November 2023, serta menolak selebihnya. Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara Rp 1.318.000,00 [HAL 80]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-13] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 163/Pdt.G/2024 antara Penggugat SRI HERAWATI ARIFIN melawan Tergugat I Nyonya NURHAYATI SIMARMATA, Tergugat II PPAT IRIANA ELISABETH GLORIA CHRISTINA, Tergugat III Kantor Kecamatan Jatinegara, dan Tergugat IV BPN Jakarta Timur. Penggugat dalil menjadi pemilik sah tanah Girik Nomor C. 512 persil 37 (seluas 1.850 M2, kini tersisa 1.406 M2 akibat pembebasan lahan) yang semula milik almarhum Misar Bin Siman, diperoleh sekitar tahun 1972 namun tanpa bukti fisik awal, sehingga dilakukan pembaruan jual beli dengan ahli waris Misar melalui PPJB No. 06 (30 Agustus 2012) dan AJB No. 175/2014 (22 Juli 2014) [HAL 2-3]. Penggugat mendalilkan Tergugat I secara melawan hukum menguasai tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00106/Pondok Kelapa atas nama almarhum Anang Syamsuri yang diterbitkan Tergugat IV, serta AJB No. 135/2015 yang dibuat Tergugat II, dan AJB Penjabat No. 1178/1.711.1/1984 yang dibuat Tergugat III, yang semuanya dianggap tidak sah karena tanah tersebut milik Penggugat [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pernyataan sah PPJB dan AJB miliknya, pernyataan tidak sah AJB Tergugat I-III dan SHM 00106, penetapan Sita Revindicatoir, penyerahan tanah, serta pembayaran kerugian materiil Rp 4.000.000.000 dan immateriil Rp 2.000.000.000 [HAL 9-12]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 13].\n\n[HAL 14-28] Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan dirinya pemilik sah berdasarkan SHM No. 00106 yang diperoleh melalui proses jual beli yang sah dari almarhum Anang Syamsuri via AJB No. 135/2015, dengan riwayat peralihan hak yang tercatat jelas mulai dari AJB No. 707/DB/1974, warisan, hingga AJB No. 1178/1.711.1/1984 [HAL 14-18]. Tergugat I menyangkal klaim Penggugat sebagai pemilik karena tidak memiliki bukti jual beli tahun 1972 yang sah dan menganggap pembaruan jual beli tahun 2012/2014 sebagai perbuatan hukum terpisah yang tidak berkelanjutan [HAL 15-17]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut pernyataan tidak sah PPJB dan AJB milik Penggugat, serta pembayaran kerugian materiil dan immateriil total Rp 2.250.000.000 [HAL 22-28].\n\n[HAL 29-37] Tergugat II (PPAT) membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan telah melakukan pengecekan formal sertifikat dan fisik tanah yang dikuasai Anang Syamsuri, serta pelunasan dilakukan setelah lahan kosong tanpa keberatan saat itu [HAL 29-30]. Tergugat III (Kecamatan) mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas (obsuur libel), kurang pihak (plurium litis consortium), dan dalil kontradiktif, serta membantah perbuatan melawan hukum karena hanya melaksanakan tugas sebagai PPAT berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah saat itu [HAL 32-37].\n\n[HAL 38-49] Tergugat IV (BPN) mengajukan eksepsi legal standing, kompetensi absolut, dan kurang pihak. Tergugat IV dalil bahwa gugatan mengenai pencabutan SHM dan perbuatan melawan hukum oleh pejabat tata usaha negara merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 39-42]. Tergugat IV juga menyoroti perbedaan Girik antara dasar klaim Penggugat (C.512) dengan dasar terbitnya SHM No. 106 (berasal dari konversi hak adat C.1512/C.1482), serta menuntut ditariknya Notaris, PPAT, dan Kelurahan sebagai pihak untuk membuktikan legal standing [HAL 38, 43-46]. Tergugat IV melampirkan riwayat lengkap Buku Tanah SHM No. 106/Pondok Kelapa yang menunjukkan penerbitan awal atas nama Misar Bin Siman, peralihan ke Haji Lamberi Anang, lalu ke Anang Syamsuri, penerbitan sertifikat pengganti yang hilang, dan akhirnya peralihan ke Tergugat I, yang dianggap sah secara administratif [HAL 47-49].\n\n[HAL 52-53] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat IV dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara [HAL 52]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-8 dan satu saksi, Risma Megawati Manulang, yang menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah miliknya yang dijual ke Penggugat pada Mei 2011, serta tanah tersebut sebelumnya dikontrak oleh Haji Anang Syamsuri [HAL 57-60]. Tergugat I mengajukan bukti TI-1 sampai TI-BT.4 dan satu saksi, M. Syaidi, yang menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik Haji Anang Syamsuri yang telah dijual kepada Tergugat I pada tahun 2014 [HAL 60-63].\n\n[HAL 64-72] Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat gagal membuktikan kepemilikan sah atas objek sengketa. Bukti P-1 (Surat Keterangan Lurah) dan P-2 (Girik) dikesampingkan karena bukan tanda bukti hak yang kuat. Bukti P-5 (Addendum) dinyatakan tidak sah karena terjadi ketidaksesuaian nomor girik (C.152 vs C.512) dan persil (36 vs 37) dengan PPJB No. 06, sehingga tidak membuktikan objek tanah yang sama [HAL 70-71]. Bukti P-7 (Surat Keterangan Notaris) juga dikesampingkan karena didasarkan pada P-5 yang tidak sah [HAL 71-72]. Keterangan saksi Risma tidak membuktikan transaksi jual beli antara Penggugat dan ahli waris Misar Bin Siman untuk objek sengketa [HAL 73]. Majelis menyimpulkan Penggugat melakukan ketidakhati-hatian dengan mengubah objek jual beli dari Persil 36 menjadi Persil 37 setelah SHM atas Persil 37 terbit atas nama Tergugat I, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pembeli beritikad tidak baik yang tidak dilindungi hukum [HAL 74-75].\n\n[HAL 75-79] Dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat I terbukti sebagai pemilik sah objek sengketa berdasarkan SHM No. 0106 yang diterbitkan sesuai prosedur, didukung bukti AJB No. 135/2015, riwayat peralihan dari Haji Anang Syamsuri, dan pembayaran pajak [HAL 75-77]. Majelis mengabulkan sebagian petitum Rekonvensi dengan menyatakan tidak sah Statement Adendum/Avidavit tertanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Keterangan Notaris Ernie tertanggal 23 November 2023, karena keduanya didasarkan pada dokumen yang tidak sah dan tidak membuktikan objek sengketa [HAL 77-78]. Petitum lainnya, termasuk pernyataan tidak sah PPJB No. 06 (karena objeknya Persil 36, bukan sengketa) dan AJB No. 175/2014, serta tuntutan ganti rugi, ditolak [HAL 78-79].\n\n[HAL 80-81] Amar putusan: Dalam Konvensi, menolak tuntutan provisi, menolak eksepsi para Tergugat, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dalam Rekonvensi, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menyatakan tidak sah Statement Adendum tertanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Keterangan Notaris tertanggal 23 November 2023, serta menolak selebihnya. Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara Rp 1.318.000,00 [HAL 80]." + }, + "read": { + "input_chars": 6404, + "frame": "Penggugat SRI HERAWATI ARIFIN menggugat Tergugat I Nyonya NURHAYATI SIMARMATA, Tergugat II PPAT IRIANA ELISABETH GLORIA CHRISTINA, Tergugat III Kantor Kecamatan Jatinegara, dan Tergugat IV BPN Jakarta Timur atas sengketa kepemilikan tanah Girik Nomor C. 512 persil 37 yang dikuasai Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00106/Pondok Kelapa. Penggugat meminta pernyataan sah atas dokumen jual beli miliknya, pernyataan tidak sah atas dokumen Tergugat, penetapan sita, penyerahan tanah, serta pembayaran ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil menjadi pemilik sah tanah Girik Nomor C. 512 persil 37 yang diperoleh dari ahli waris almarhum Misar Bin Siman melalui pembaruan jual beli pada tahun 2012 dan 2014.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil menjadi pemilik sah tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00106/Pondok Kelapa yang diterbitkan oleh Tergugat IV atas nama almarhum Anang Syamsuri dan dialihkan kepada Tergugat I melalui AJB No. 135/2015 yang dibuat oleh Tergugat II.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV mengajukan eksepsi bahwa gugatan mengenai pencabutan sertifikat dan perbuatan melawan hukum oleh pejabat tata usaha negara merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat IV dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti surat keterangan lurah, girik, addendum, dan keterangan saksi untuk membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa.", + "page": 57, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan bukti riwayat peralihan hak dan keterangan saksi untuk membuktikan kepemilikan sah atas tanah objek sengketa.", + "page": 60, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai bukti girik dan surat keterangan lurah yang diajukan Penggugat bukan tanda bukti hak yang kuat.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan addendum yang diajukan Penggugat tidak sah karena terjadi ketidaksesuaian nomor girik dan persil dengan dokumen jual beli awal, sehingga tidak membuktikan objek tanah yang sama.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan surat keterangan notaris yang diajukan Penggugat dikesampingkan karena didasarkan pada addendum yang tidak sah.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keterangan saksi Penggugat tidak membuktikan adanya transaksi jual beli antara Penggugat dan ahli waris Misar Bin Siman untuk objek sengketa.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat melakukan ketidakhati-hatian dengan mengubah objek jual beli dari Persil 36 menjadi Persil 37 setelah Sertifikat Hak Milik atas Persil 37 terbit atas nama Tergugat I, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pembeli beritikad tidak baik.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I terbukti sebagai pemilik sah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0106 yang diterbitkan sesuai prosedur, didukung bukti AJB No. 135/2015, riwayat peralihan dari Haji Anang Syamsuri, dan pembayaran pajak.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan tidak sah Statement Adendum tertanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Keterangan Notaris tertanggal 23 November 2023 yang diajukan dalam gugatan Rekonvensi karena didasarkan pada dokumen yang tidak sah.", + "page": 77, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak petitum Rekonvensi lainnya termasuk pernyataan tidak sah PPJB No. 06 dan AJB No. 175/2014 serta tuntutan ganti rugi.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ia adalah pemilik sah tanah Girik Nomor C. 512 persil 37 yang diperoleh dari ahli waris almarhum Misar Bin Siman, sementara Tergugat I menguasai tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00106/Pondok Kelapa yang diterbitkan oleh Tergugat IV atas nama almarhum Anang Syamsuri dan dialihkan melalui AJB yang dibuat oleh Tergugat II. Setelah Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat IV dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara, pemeriksaan bukti dilakukan. Majelis Hakim menilai bahwa bukti kepemilikan yang diajukan Penggugat, termasuk girik, surat keterangan lurah, addendum, dan keterangan saksi, gagal membuktikan transaksi jual beli yang sah atas objek sengketa karena adanya ketidaksesuaian data dan ketiadaan bukti fisik yang kuat. Hakim menyimpulkan Penggugat bertindak sebagai pembeli beritikad tidak baik karena mengubah objek jual beli setelah sertifikat atas tanah tersebut terbit atas nama Tergugat I. Sebaliknya, kepemilikan Tergugat I terbukti sah berdasarkan prosedur penerbitan sertifikat dan riwayat peralihan hak yang lengkap. Akibatnya, gugatan utama Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dan gugatan Rekonvensi Tergugat I hanya dikabulkan sebagian dengan menyatakan tidak sah atas dokumen tambahan yang diajukan, sementara tuntutan ganti rugi dan pernyataan tidak sah dokumen Penggugat lainnya ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ia adalah pemilik sah tanah Girik Nomor C. 512 persil 37 yang diperoleh dari ahli waris almarhum Misar Bin Siman, sementara Tergugat I menguasai tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00106/Pondok Kelapa yang diterbitkan oleh Tergugat IV atas nama almarhum Anang Syamsuri dan dialihkan melalui AJB yang dibuat oleh Tergugat II. Setelah Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat IV dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara, pemeriksaan bukti dilakukan. Majelis Hakim menilai bahwa bukti kepemilikan yang diajukan Penggugat, termasuk girik, surat keterangan lurah, addendum, dan keterangan saksi, gagal membuktikan transaksi jual beli yang sah atas objek sengketa karena adanya ketidaksesuaian data dan ketiadaan bukti fisik yang kuat. Hakim menyimpulkan Penggugat bertindak sebagai pembeli beritikad tidak baik karena mengubah objek jual beli setelah sertifikat atas tanah tersebut terbit atas nama Tergugat I. Sebaliknya, kepemilikan Tergugat I terbukti sah berdasarkan prosedur penerbitan sertifikat dan riwayat peralihan hak yang lengkap. Akibatnya, gugatan utama Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dan gugatan Rekonvensi Tergugat I hanya dikabulkan sebagian dengan menyatakan tidak sah atas dokumen tambahan yang diajukan, sementara tuntutan ganti rugi dan pernyataan tidak sah dokumen Penggugat lainnya ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil menjadi pemilik sah tanah Girik Nomor C. 512 persil 37 yang diperoleh dari ahli waris almarhum Misar Bin Siman melalui pembaruan jual beli pada tahun 2012 dan 2014.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil menjadi pemilik sah tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00106/Pondok Kelapa yang diterbitkan oleh Tergugat IV atas nama almarhum Anang Syamsuri dan dialihkan kepada Tergugat I melalui AJB No. 135/2015 yang dibuat oleh Tergugat II.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV mengajukan eksepsi bahwa gugatan mengenai pencabutan sertifikat dan perbuatan melawan hukum oleh pejabat tata usaha negara merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat IV dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti surat keterangan lurah, girik, addendum, dan keterangan saksi untuk membuktikan kepemilikan atas tanah objek sengketa.", + "page": 57, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan bukti riwayat peralihan hak dan keterangan saksi untuk membuktikan kepemilikan sah atas tanah objek sengketa.", + "page": 60, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai bukti girik dan surat keterangan lurah yang diajukan Penggugat bukan tanda bukti hak yang kuat.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan addendum yang diajukan Penggugat tidak sah karena terjadi ketidaksesuaian nomor girik dan persil dengan dokumen jual beli awal, sehingga tidak membuktikan objek tanah yang sama.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan surat keterangan notaris yang diajukan Penggugat dikesampingkan karena didasarkan pada addendum yang tidak sah.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keterangan saksi Penggugat tidak membuktikan adanya transaksi jual beli antara Penggugat dan ahli waris Misar Bin Siman untuk objek sengketa.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat melakukan ketidakhati-hatian dengan mengubah objek jual beli dari Persil 36 menjadi Persil 37 setelah Sertifikat Hak Milik atas Persil 37 terbit atas nama Tergugat I, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pembeli beritikad tidak baik.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I terbukti sebagai pemilik sah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0106 yang diterbitkan sesuai prosedur, didukung bukti AJB No. 135/2015, riwayat peralihan dari Haji Anang Syamsuri, dan pembayaran pajak.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan tidak sah Statement Adendum tertanggal 30 Oktober 2023 dan Surat Keterangan Notaris tertanggal 23 November 2023 yang diajukan dalam gugatan Rekonvensi karena didasarkan pada dokumen yang tidak sah.", + "page": 77, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak petitum Rekonvensi lainnya termasuk pernyataan tidak sah PPJB No. 06 dan AJB No. 175/2014 serta tuntutan ganti rugi.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang buat beli tanah dari ahli waris, tapi sekarang ada sertifikat atas nama orang lain yang bilang dia pemilik sah, apa saya bisa klaim tanah itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 46874, + "candidates": [ + "Pasal 531 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 531 KUHPerdata", + "text": "Pasal 531: Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 531 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur definisi 'itikad baik' (bezit in goede trouw) dalam perolehan hak milik. Dalam pertanyaan, sengketa muncul karena pembeli (penggugat) telah membayar namun sertifikat atas nama orang lain (tergugat). Putusan secara eksplisit menguji apakah pembeli tersebut beritikad baik atau tidak berdasarkan ketidaktahuannya akan cacat/kesalahan objek jual beli. Pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menentukan apakah pembeli yang telah membayar namun tidak memiliki sertifikat sah dapat dilindungi hukum atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan ganti rugi. Pertanyaan awam berfokus pada klaim kepemilikan tanah ('apa saya bisa klaim tanah itu?'), bukan pada tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil atau immateriil akibat perbuatan melawan hukum. Meskipun gugatan rekonvensi dalam putusan meminta ganti rugi, inti sengketa kepemilikan tanah yang ditanyakan pengguna tidak secara substantif diatur oleh unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal ini, melainkan oleh hukum perikatan jual beli dan pembuktian kepemilikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang daluwarsa (verjaring) atau hapusnya tuntutan hukum karena lewat waktu 30 tahun. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menyebutkan adanya isu lewat waktu atau daluwarsa dalam perolehan hak atau penuntutan hak. Sengketa ini murni mengenai validitas perolehan hak dan itikad baik pada saat transaksi, bukan mengenai kadaluwarsa hak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 531 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 82326, + "completion_tokens": 5106 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_164_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_164_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..924fad5d75b3cb4bdaf5ba9f13d882123891d017 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_164_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,227 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_164_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 58, + "timings": { + "parse": 0.098, + "classify": 0.0, + "condense": 234.617, + "read": 88.531, + "query": 2.866, + "relevance": 78.304, + "total": 404.415 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 168895, + "marked_chars": 169408 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat; \n2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini; \n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah). \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, \noleh kami, Dyah Retno Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mathilda Chrystina \nKatarina, S.H., M.H. dan Mohamad Indarto, S.H., M.Hum. masing-masing \nsebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan \nterbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, dengan \ndihadiri oleh Dwi Widiyarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim \nsecara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur \npada hari itu juga. \n \n Hakim Anggota, \n Hakim Ketua, \n \n Ttd Ttd \n \nMathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H. Dyah Retno Yuliarti, S.H. \n \n Ttd \n \nMohamad Indarto, S.H., M.Hum. \nPanitera Pengganti, \n \nTtd \n \nDwi Widiyarti, S.H. \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seha" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134987, + "summary": "Penggugat Soilsphera Pte. Ltd. mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Tergugat I (Ir. Ikmawan PP), Tergugat II (Ir. Budiono Sukadri), Tergugat III (PT Sindo Sinergi Buana), dan Tergugat IV (PT Viola Fibres International) ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan dalil bahwa Para Tergugat secara sepihak membatalkan Perjanjian Investasi tertanggal 20 Desember 2023 tanpa persetujuan Penggugat [HAL 2-4]. Hubungan hukum timbul dari penawaran kerjasama investasi asing untuk akuisisi Tergugat III dan pemanfaatan aset Tergugat IV (PBPH dan HGU) yang ditawarkan Tergugat I dan II, di mana Penggugat berjanji memberikan Dana Investasi total USD 366.665 yang dibayarkan dalam dua tahap (Investasi Awal dan Akhir) setelah Tergugat III memenuhi kondisi prasyarat awal dan akhir, termasuk penyediaan dokumen hukum/keuangan untuk uji tuntas dan penerbitan izin [HAL 5-11]. Penggugat dalil telah membayar seluruh Dana Investasi sebesar USD 366.665 secara bertahap antara Desember 2023 hingga Agustus 2024 melalui afiliasinya Aggia LLC atas nama David Ollech, namun Tergugat III gagal memenuhi kondisi prasyarat seperti menyerahkan dokumen uji tuntas dan mengadakan RUPS persetujuan akuisisi [HAL 11-13]. Tergugat I, II, dan III didalilkan beritikad buruk dengan menolak melanjutkan akuisisi, mengklaim Perjanjian Investasi tidak relevan, serta mengakui menerima Dana Investasi namun berniat mengembalikannya setelah dipotong biaya operasional Tergugat III, yang bertentangan dengan peruntukan dana untuk akuisisi saham [HAL 14-17]. Penggugat menagih pembayaran kerugian materiil USD 366.665 dan immateriil USD 100.000, serta memohon sita jaminan atas HGU Tergugat IV dan uang paksa [HAL 26-34]. Sebagai tanggapan, Para Tergugat mengajukan eksepsi salah sasaran (error in persona) terhadap Tergugat I, II, dan IV yang bukan pihak kontrak, eksepsi kompetensi absolut karena adanya klausul arbitrase ICC dalam Pasal 13 Perjanjian Investasi yang menyatakan PN Jakarta Timur tidak berwenang, serta eksepsi kompetensi relatif yang mengedepankan lokasi objek sengketa (PBPH/HGU) di Sulawesi Utara sehingga seharusnya ditangani PN Amurang atau Tondano [HAL 35-38]. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) dengan dalil Penggugat justru wanprestasi karena keterlambatan transfer dana awal dan tuduhan penipuan oleh Penggugat yang membuat perjanjian batal demi hukum akibat ketidakjelasan pihak penyalur dana dan ketiadaan validasi Apostille [HAL 38-43]. Dalam rekonvensi, Para Tergugat menuntut pernyataan batalnya Perjanjian Investasi akibat penipuan dan cacat hukum, serta menolak gugatan Penggugat [HAL 43]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 35921, + "summary": "Penggugat Soilsphera Pte. Ltd. mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Tergugat I (Ir. Ikmawan PP), Tergugat II (Ir. Budiono Sukadri), Tergugat III (PT Sindo Sinergi Buana), dan Tergugat IV (PT Viola Fibres International) ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan dalil bahwa Para Tergugat secara sepihak membatalkan Perjanjian Investasi tertanggal 20 Desember 2023 tanpa persetujuan Penggugat [HAL 2-4]. Hubungan hukum timbul dari penawaran kerjasama investasi asing untuk akuisisi Tergugat III dan pemanfaatan aset Tergugat IV (PBPH dan HGU) yang ditawarkan Tergugat I dan II, di mana Penggugat berjanji memberikan Dana Investasi total USD 366.665 yang dibayarkan dalam dua tahap (Investasi Awal dan Akhir) setelah Tergugat III memenuhi kondisi prasyarat awal dan akhir, termasuk penyediaan dokumen hukum/keuangan untuk uji tuntas dan penerbitan izin [HAL 5-11]. Penggugat dalil telah membayar seluruh Dana Investasi sebesar USD 366.665 secara bertahap antara Desember 2023 hingga Agustus 2024 melalui afiliasinya Aggia LLC atas nama David Ollech, namun Tergugat III gagal memenuhi kondisi prasyarat seperti menyerahkan dokumen uji tuntas dan mengadakan RUPS persetujuan akuisisi [HAL 11-13]. Tergugat I, II, dan III didalilkan beritikad buruk dengan menolak melanjutkan akuisisi, mengklaim Perjanjian Investasi tidak relevan, serta mengakui menerima Dana Investasi namun berniat mengembalikannya setelah dipotong biaya operasional Tergugat III, yang bertentangan dengan peruntukan dana untuk akuisisi saham [HAL 14-17]. Penggugat menagih pembayaran kerugian materiil USD 366.665 dan immateriil USD 100.000, serta memohon sita jaminan atas HGU Tergugat IV dan uang paksa [HAL 26-34]. Sebagai tanggapan, Para Tergugat mengajukan eksepsi salah sasaran (error in persona) terhadap Tergugat I, II, dan IV yang bukan pihak kontrak, eksepsi kompetensi absolut karena adanya klausul arbitrase ICC dalam Pasal 13 Perjanjian Investasi yang menyatakan PN Jakarta Timur tidak berwenang, serta eksepsi kompetensi relatif yang mengedepankan lokasi objek sengketa (PBPH/HGU) di Sulawesi Utara sehingga seharusnya ditangani PN Amurang atau Tondano [HAL 35-38]. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) dengan dalil Penggugat justru wanprestasi karena keterlambatan transfer dana awal dan tuduhan penipuan oleh Penggugat yang membuat perjanjian batal demi hukum akibat ketidakjelasan pihak penyalur dana dan ketiadaan validasi Apostille [HAL 38-43]. Dalam rekonvensi, Para Tergugat menuntut pernyataan batalnya Perjanjian Investasi akibat penipuan dan cacat hukum, serta menolak gugatan Penggugat [HAL 43].\n\nDalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menguji eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Para Tergugat. Penggugat membantah eksepsi absolut dengan berargumen bahwa tindakan pembatalan sepihak merupakan perbuatan melawan hukum di luar lingkup klausul arbitrase yang bersifat parsial, serta Tergugat IV tidak menandatangani perjanjian sehingga tidak terikat arbitrase [HAL 49-51]. Penggugat juga membantah eksepsi relatif dengan menyatakan objek sengketa adalah pembatalan perjanjian, bukan objek fisik PBPH/HGU di Sulawesi Utara, sehingga asas forum rei sitae tidak relevan [HAL 51-53]. Namun, Majelis Hakim menolak bantahan tersebut dengan pertimbangan bahwa Tergugat IV, sebagai perusahaan yang akan diakuisisi, turut terikat pada Perjanjian Investasi termasuk klausul arbitrase [HAL 54]. Hakim berpendapat bahwa sengketa akibat pembatalan sepihak termasuk dalam definisi \"sengketa\" menurut KBBI yang diatur dalam Pasal 13 Perjanjian Investasi [HAL 55]. Berdasarkan Pasal 13 Angka 2 dan 3, para pihak wajib menyelesaikan sengketa melalui musyawarah selama 30 hari kerja, dan jika gagal, sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase ICC [HAL 55-56]. Karena prosedur mediasi dan musyawarah telah dilampaui tanpa konsensus, maka ketentuan arbitrase berlaku [HAL 56]. Mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat perjanjian arbitrase [HAL 56]. Oleh karena itu, eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat dikabulkan, eksepsi kompetensi relatif tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan pemeriksaan perkara dihentikan [HAL 56]. Amar putusan menyatakan: 1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini; 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp459.000,00 [HAL 57]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Soilsphera Pte. Ltd. mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Tergugat I (Ir. Ikmawan PP), Tergugat II (Ir. Budiono Sukadri), Tergugat III (PT Sindo Sinergi Buana), dan Tergugat IV (PT Viola Fibres International) ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan dalil bahwa Para Tergugat secara sepihak membatalkan Perjanjian Investasi tertanggal 20 Desember 2023 tanpa persetujuan Penggugat [HAL 2-4]. Hubungan hukum timbul dari penawaran kerjasama investasi asing untuk akuisisi Tergugat III dan pemanfaatan aset Tergugat IV (PBPH dan HGU) yang ditawarkan Tergugat I dan II, di mana Penggugat berjanji memberikan Dana Investasi total USD 366.665 yang dibayarkan dalam dua tahap (Investasi Awal dan Akhir) setelah Tergugat III memenuhi kondisi prasyarat awal dan akhir, termasuk penyediaan dokumen hukum/keuangan untuk uji tuntas dan penerbitan izin [HAL 5-11]. Penggugat dalil telah membayar seluruh Dana Investasi sebesar USD 366.665 secara bertahap antara Desember 2023 hingga Agustus 2024 melalui afiliasinya Aggia LLC atas nama David Ollech, namun Tergugat III gagal memenuhi kondisi prasyarat seperti menyerahkan dokumen uji tuntas dan mengadakan RUPS persetujuan akuisisi [HAL 11-13]. Tergugat I, II, dan III didalilkan beritikad buruk dengan menolak melanjutkan akuisisi, mengklaim Perjanjian Investasi tidak relevan, serta mengakui menerima Dana Investasi namun berniat mengembalikannya setelah dipotong biaya operasional Tergugat III, yang bertentangan dengan peruntukan dana untuk akuisisi saham [HAL 14-17]. Penggugat menagih pembayaran kerugian materiil USD 366.665 dan immateriil USD 100.000, serta memohon sita jaminan atas HGU Tergugat IV dan uang paksa [HAL 26-34]. Sebagai tanggapan, Para Tergugat mengajukan eksepsi salah sasaran (error in persona) terhadap Tergugat I, II, dan IV yang bukan pihak kontrak, eksepsi kompetensi absolut karena adanya klausul arbitrase ICC dalam Pasal 13 Perjanjian Investasi yang menyatakan PN Jakarta Timur tidak berwenang, serta eksepsi kompetensi relatif yang mengedepankan lokasi objek sengketa (PBPH/HGU) di Sulawesi Utara sehingga seharusnya ditangani PN Amurang atau Tondano [HAL 35-38]. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) dengan dalil Penggugat justru wanprestasi karena keterlambatan transfer dana awal dan tuduhan penipuan oleh Penggugat yang membuat perjanjian batal demi hukum akibat ketidakjelasan pihak penyalur dana dan ketiadaan validasi Apostille [HAL 38-43]. Dalam rekonvensi, Para Tergugat menuntut pernyataan batalnya Perjanjian Investasi akibat penipuan dan cacat hukum, serta menolak gugatan Penggugat [HAL 43].\n\nDalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menguji eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Para Tergugat. Penggugat membantah eksepsi absolut dengan berargumen bahwa tindakan pembatalan sepihak merupakan perbuatan melawan hukum di luar lingkup klausul arbitrase yang bersifat parsial, serta Tergugat IV tidak menandatangani perjanjian sehingga tidak terikat arbitrase [HAL 49-51]. Penggugat juga membantah eksepsi relatif dengan menyatakan objek sengketa adalah pembatalan perjanjian, bukan objek fisik PBPH/HGU di Sulawesi Utara, sehingga asas forum rei sitae tidak relevan [HAL 51-53]. Namun, Majelis Hakim menolak bantahan tersebut dengan pertimbangan bahwa Tergugat IV, sebagai perusahaan yang akan diakuisisi, turut terikat pada Perjanjian Investasi termasuk klausul arbitrase [HAL 54]. Hakim berpendapat bahwa sengketa akibat pembatalan sepihak termasuk dalam definisi \"sengketa\" menurut KBBI yang diatur dalam Pasal 13 Perjanjian Investasi [HAL 55]. Berdasarkan Pasal 13 Angka 2 dan 3, para pihak wajib menyelesaikan sengketa melalui musyawarah selama 30 hari kerja, dan jika gagal, sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase ICC [HAL 55-56]. Karena prosedur mediasi dan musyawarah telah dilampaui tanpa konsensus, maka ketentuan arbitrase berlaku [HAL 56]. Mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat perjanjian arbitrase [HAL 56]. Oleh karena itu, eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat dikabulkan, eksepsi kompetensi relatif tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan pemeriksaan perkara dihentikan [HAL 56]. Amar putusan menyatakan: 1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini; 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp459.000,00 [HAL 57]." + }, + "read": { + "input_chars": 4485, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, II, III, dan IV atas pembatalan sepihak Perjanjian Investasi tanpa persetujuan Penggugat, dengan tuntutan pembayaran kerugian materiil dan immateriil serta sita jaminan. Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase dalam perjanjian. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta II sepakat melakukan kerjasama investasi asing untuk akuisisi Tergugat III dan pemanfaatan aset Tergugat IV melalui Perjanjian Investasi tertanggal 20 Desember 2023.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat berjanji memberikan Dana Investasi total USD 366.665 yang dibayarkan dalam dua tahap setelah Tergugat III memenuhi kondisi prasyarat awal dan akhir.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah membayar seluruh Dana Investasi sebesar USD 366.665 secara bertahap antara Desember 2023 hingga Agustus 2024 melalui afiliasinya.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III gagal memenuhi kondisi prasyarat seperti menyerahkan dokumen uji tuntas dan mengadakan RUPS persetujuan akuisisi.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat secara sepihak membatalkan Perjanjian Investasi tanpa persetujuan Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perjanjian Investasi memuat klausul arbitrase ICC dalam Pasal 13 yang mengatur penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan arbitrase.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena adanya klausul arbitrase dalam Perjanjian Investasi.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa sengketa akibat pembatalan sepihak termasuk dalam definisi sengketa yang harus diselesaikan melalui arbitrase ICC sesuai Pasal 13 Perjanjian Investasi.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Para Tergugat atas perbuatan melawan hukum akibat pembatalan sepihak Perjanjian Investasi yang mengatur kerjasama investasi asing dan pemanfaatan aset, dengan tuntutan pembayaran kerugian materiil dan immateriil serta sita jaminan. Para Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase ICC yang tercantum dalam Perjanjian Investasi, serta eksepsi kompetensi relatif dan gugatan kabur. Majelis Hakim menguji kewenangan mengadili dan menetapkan bahwa sengketa terkait pembatalan perjanjian tersebut tunduk pada klausul arbitrase ICC. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini, dan menghentikan pemeriksaan perkara tanpa memeriksa pokok sengketa." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Para Tergugat atas perbuatan melawan hukum akibat pembatalan sepihak Perjanjian Investasi yang mengatur kerjasama investasi asing dan pemanfaatan aset, dengan tuntutan pembayaran kerugian materiil dan immateriil serta sita jaminan. Para Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase ICC yang tercantum dalam Perjanjian Investasi, serta eksepsi kompetensi relatif dan gugatan kabur. Majelis Hakim menguji kewenangan mengadili dan menetapkan bahwa sengketa terkait pembatalan perjanjian tersebut tunduk pada klausul arbitrase ICC. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini, dan menghentikan pemeriksaan perkara tanpa memeriksa pokok sengketa.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta II sepakat melakukan kerjasama investasi asing untuk akuisisi Tergugat III dan pemanfaatan aset Tergugat IV melalui Perjanjian Investasi tertanggal 20 Desember 2023.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat berjanji memberikan Dana Investasi total USD 366.665 yang dibayarkan dalam dua tahap setelah Tergugat III memenuhi kondisi prasyarat awal dan akhir.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah membayar seluruh Dana Investasi sebesar USD 366.665 secara bertahap antara Desember 2023 hingga Agustus 2024 melalui afiliasinya.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III gagal memenuhi kondisi prasyarat seperti menyerahkan dokumen uji tuntas dan mengadakan RUPS persetujuan akuisisi.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat secara sepihak membatalkan Perjanjian Investasi tanpa persetujuan Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perjanjian Investasi memuat klausul arbitrase ICC dalam Pasal 13 yang mengatur penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan arbitrase.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena adanya klausul arbitrase dalam Perjanjian Investasi.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa sengketa akibat pembatalan sepihak termasuk dalam definisi sengketa yang harus diselesaikan melalui arbitrase ICC sesuai Pasal 13 Perjanjian Investasi.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang investasi, tapi mitra bisnis saya batalkan kerja sama sepihak dan sekarang bilang sengketa ini harus lewat arbitrase, bukan pengadilan, apakah saya bisa tetap menggugat mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 28173, + "candidates": [ + "Pasal 1253 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1328 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1253 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1253: Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1328: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1253 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perikatan bersyarat. Pertanyaan dan putusan berfokus pada kewenangan mengadili (arbitrase vs pengadilan) akibat pembatalan sepihak, bukan pada status hukum perikatan yang bersyarat. Tidak ada unsur syarat dalam sengketa yang menjadi isu utama." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian investasi ada, isu sengketa bukan tentang keabsahan syarat sahnya perjanjian, melainkan tentang mekanisme penyelesaian sengketa (arbitrase) yang telah disepakati dalam klausul perjanjian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan perjanjian karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menyebutkan adanya unsur-unsur tersebut, melainkan pembatalan sepihak yang memicu sengketa kewenangan mengadili." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penipuan sebagai alasan pembatalan. Tidak ada dalil atau fakta penipuan dalam pertanyaan atau pertimbangan putusan yang menjadi dasar sengketa ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur sebab yang terlarang. Tidak ada isu mengenai kelegalan atau ketertiban umum dari perjanjian atau perbuatan dalam pertanyaan maupun putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak). Putusan hakim sangat bergantung pada prinsip ini untuk menegakkan klausul arbitrase yang tertuang dalam Perjanjian Investasi, yang dianggap mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 perjanjian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (PMH). Meskipun gugatan awal Penggugat berdasar pada PMH, putusan menolak kewenangan pengadilan karena adanya klausul arbitrase yang mengikat. Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan tentang apakah gugatan bisa diajukan di pengadilan, karena jawabannya ditentukan oleh hukum arbitrase dan prinsip pacta sunt servanda, bukan oleh unsur PMH." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 56941, + "completion_tokens": 3420 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_166_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_166_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6b0839be0577065e7a0397c48342612c175976d4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_166_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,212 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_166_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 47, + "timings": { + "parse": 0.091, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 109.38, + "query": 1.839, + "relevance": 79.308, + "total": 190.617 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 132006, + "marked_chars": 132420 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Eksepsi; \n- \nMenolak eksepsi dari Tergugat I; \nDalam Pokok Perkara; \n- \nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n- \nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam \nperkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus \nenam puluh tiga ribu Rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jum’at tanggal 24 Oktober 2025, \noleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subchi Eko \nPutro, S.H., M.H., dan Heru Kuntjoro S.H., M.H., masing-masing sebagai \nHakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 \ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua \ndengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 46\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim \n \nFrand Ariantha, S" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 132420, + "frame": "PT. Four Liness Travel Dan Tourism menggugat Amer, PT. Nemir Expres Global, dan Ratu Evi Zulfika atas dugaan wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Operasi terkait pengelolaan izin umroh, dengan tuntutan pembatalan perjanjian, pengembalian dana, dan ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara ini hingga tahap pembuktian pokok setelah menolak eksepsi kompetensi relatif. Pada akhirnya, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena gagal membuktikan dalil wanprestasi Para Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan kerjasama bidang pariwisata dan umroh yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 02 tanggal 12 Februari 2024 di hadapan Turut Tergugat.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp350.000.000 untuk pengurusan perubahan nama perusahaan Tergugat I menjadi PT. Nemir Expres Global dan pengurusan izin umroh.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 02 tanggal 12 Februari 2024 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat jemaah umroh yang mendaftar dan dilakukan pemesanan perlengkapan umroh, tiket pesawat, serta hotel setelah izin usaha terbit.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Biaya operasional PT. Nemir Expres Global dikeluarkan baik oleh Penggugat maupun oleh Amer (Tergugat I).", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Amer (Tergugat I) melakukan pengeluaran biaya operasional, pemesanan perlengkapan umroh, tiket pesawat, dan hotel karena PT. Nemir Expres Global belum memiliki rekening khusus dan pemilik Penggugat berada di luar negeri.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil bahwa Tergugat I tidak memberikan akses, akun, sandi, fasilitas, atau laporan terkait rekening khusus kepada Penggugat.", + "page": 45, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Amer (Tergugat I) tidak terbukti melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 02 tanggal 12 Februari 2024.", + "page": 45, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Four Liness Travel Dan Tourism (Penggugat) menggugat Amer (Tergugat I), PT. Nemir Expres Global (Tergugat II), dan Ratu Evi Zulfika (Turut Tergugat) dengan alasan wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 02 tanggal 12 Februari 2024. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melanggar perjanjian dengan tidak memberikan akses laporan perbankan, menggunakan dana operasional tanpa persetujuan, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain tanpa izin, sehingga Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian dana biaya perizinan dan operasional beserta bunga, serta ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi ne bis in idem, kompetensi relatif, gugatan prematur, dan ketidakcakapan subjek hukum, namun eksepsi ne bis in idem ditolak karena subyek perkara berbeda, sementara eksepsi lain dianggap menyangkut pokok perkara. Setelah pemeriksaan bukti, Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum dan biaya perizinan serta operasional dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena gagal membuktikan bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan perjanjian." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Four Liness Travel Dan Tourism (Penggugat) menggugat Amer (Tergugat I), PT. Nemir Expres Global (Tergugat II), dan Ratu Evi Zulfika (Turut Tergugat) dengan alasan wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 02 tanggal 12 Februari 2024. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melanggar perjanjian dengan tidak memberikan akses laporan perbankan, menggunakan dana operasional tanpa persetujuan, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain tanpa izin, sehingga Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian dana biaya perizinan dan operasional beserta bunga, serta ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi ne bis in idem, kompetensi relatif, gugatan prematur, dan ketidakcakapan subjek hukum, namun eksepsi ne bis in idem ditolak karena subyek perkara berbeda, sementara eksepsi lain dianggap menyangkut pokok perkara. Setelah pemeriksaan bukti, Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum dan biaya perizinan serta operasional dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena gagal membuktikan bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan perjanjian.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan kerjasama bidang pariwisata dan umroh yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 02 tanggal 12 Februari 2024 di hadapan Turut Tergugat.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp350.000.000 untuk pengurusan perubahan nama perusahaan Tergugat I menjadi PT. Nemir Expres Global dan pengurusan izin umroh.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 02 tanggal 12 Februari 2024 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat jemaah umroh yang mendaftar dan dilakukan pemesanan perlengkapan umroh, tiket pesawat, serta hotel setelah izin usaha terbit.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Biaya operasional PT. Nemir Expres Global dikeluarkan baik oleh Penggugat maupun oleh Amer (Tergugat I).", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Amer (Tergugat I) melakukan pengeluaran biaya operasional, pemesanan perlengkapan umroh, tiket pesawat, dan hotel karena PT. Nemir Expres Global belum memiliki rekening khusus dan pemilik Penggugat berada di luar negeri.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil bahwa Tergugat I tidak memberikan akses, akun, sandi, fasilitas, atau laporan terkait rekening khusus kepada Penggugat.", + "page": 45, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Amer (Tergugat I) tidak terbukti melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 02 tanggal 12 Februari 2024.", + "page": 45, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar biaya izin umroh dan kerja sama, tapi mitra saya tidak memberikan akses laporan keuangan, jadi saya minta uang saya kembali." + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 34227, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kealayan debitur) yang merupakan dasar tuntutan Penggugat. Dalam pertanyaan, Penggugat menuntut pengembalian uang akibat tidak dipenuhinya kewajiban mitra (tidak memberikan akses laporan), sehingga perlu dinilai apakah mitra telah lalai sesuai ketentuan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi berupa kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Tuntutan 'minta uang saya kembali' dalam pertanyaan berkaitan erat dengan pemenuhan kewajiban ganti rugi akibat cidera janji." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat mulai diwajibkannya penggantian biaya, kerugian, dan bunga, yaitu setelah debitur dinyatakan lalai. Ini menjadi unsur substantif yang harus dipenuhi untuk menegakkan tuntutan ganti rugi dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak untuk meminta pembatalan perjanjian (resolutiv condition) jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Tuntutan 'minta uang kembali' sering kali disertai dengan pembatalan perjanjian kerja sama, sehingga pasal ini relevan sebagai dasar hukum pembatalan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan pilihan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini secara langsung menjawab opsi hukum yang tersedia bagi Penggugat dalam pertanyaan untuk mendapatkan kembali uangnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai dasar hubungan hukum. Sebelum menuntut wanprestasi atau pembatalan, harus ada bukti adanya perjanjian yang mengikat, yang menjadi premis dasar dari sengketa dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, validitas perjanjian kerja sama adalah prasyarat untuk menentukan apakah hak dan kewajiban (seperti pemberian akses laporan) berlaku secara sah. Jika perjanjian tidak sah, maka tuntutan wanprestasi tidak dapat ditegakkan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 47328, + "completion_tokens": 1629 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_173_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Tim.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_173_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Tim.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7c37df88c53829ab4700c888df51b572f2bce08c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_173_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Tim.json @@ -0,0 +1,205 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_173_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Tim.pdf", + "n_pages": 53, + "timings": { + "parse": 0.08, + "classify": 0.0, + "condense": 276.7, + "read": 146.621, + "query": 2.178, + "relevance": 19.288, + "total": 444.868 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 159144, + "marked_chars": 159612 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI:\nHalaman 50 dari 51 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 50\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\nDALAM REKONVENSI;\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan\nhukum;\n3.\nMenyatakan dan menetapkan harta bawaan Penggugat Rekonpensi\ndan harta milik keluarga Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut: \na. Sebidang tanah dan bangunan, SHM Nomor 8618 seluas 3.727 m2 yang\nterletak di Jalan Perintis Kemerdekaan RT.002 RW.04, Kelurahan Kelapa\nGading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara atas nama\nNy. Maria Dominar Tambunan, Febert Hotma Hutagalung, Unggul Totop\nHutagalung, Arion Manatap Hasoluan Hutagalung, Resmiliaty Kelly\nHutagalung dan Pirton Roul Hutagalung.\nb. Sebida" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134975, + "summary": "[HAL 1-7] Lucy Marintan Batubara (Penggugat) menggugat Pirton Roul Hutagalung (Tergugat) atas pembagian harta bersama pasca perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat dalilkan bahwa selama perkawinan, Tergugat membeli 10 bidang tanah dan bangunan atas nama Tergugat yang merupakan harta bersama, dengan total nilai taksiran Rp490 miliar, sehingga Penggugat berhak atas 50% atau Rp245 miliar. Penggugat juga memohon sita jaminan dan uang paksa. [HAL 8-18] Tergugat membantah dengan eksepsi *error in objecto* dan *obscuur libel*, serta konvensi menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat dalilkan bahwa tanah-tanah tersebut bukan harta bersama melainkan harta bawaan atau milik keluarga Tergugat (warisan dari almarhum Mangaradja Hutagalung) atau milik saudara Tergugat (Arion Manatap Hutagalung). Secara spesifik, SHM No. 1356 dan 1355 milik Arion Manatap; SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, dan 2870 dimiliki bersama oleh Tergugat, ibu kandung, dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris; sedangkan SHM No. 3929, 2971, dan 7 tidak diketahui pemiliknya oleh Tergugat. Tergugat juga mengajukan rekonvensi menyatakan Penggugat membawa harta bawaan berupa tanah-tanah tersebut, dan dalilkan adanya harta bersama lain (tanah di Sentul dan Cileungsi, mobil Nissan Livina) yang telah dijual Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, serta utang bersama ke BNI sebesar Rp53,175 miliar. [HAL 19-25] Dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi (Tergugat) memohon pengakuan harta bawaan Penggugat Rekonvensi, pengakuan utang bersama, pembagian harta bersama yang tersisa, dan ganti rugi Rp1,025 miliar atas penjualan harta bersama tanpa persetujuan. [HAL 26-39] Pembuktian dilakukan melalui bukti surat dan saksi. Saksi Penggugat (Charlita, Severiana, Bobby) mengonfirmasi perceraian dan keberadaan tanah di Cileungsi/Sentul, namun tidak mengetahui detail kepemilikan tanah-tanah besar yang digugat. Saksi Tergugat (Mangara Tua, Armando) mengonfirmasi bahwa tanah-tanah besar (SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, 2870, 7) adalah warisan dari ayah Tergugat, yang sertifikatnya dimasukkan nama anak-anak untuk keperluan usaha, dan SHM No. 1356/1355 milik saudara Tergugat. [HAL 40-44] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat karena gugatan sudah jelas melalui sertifikat dan perbedaan sita tidak bertentangan substansi. Dalam pokok perkara, Hakim menemukan bahwa SHM No. 1356 dan 1355 atas nama Arion Manatap Hutagalung, bukan Tergugat. SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, 2870, dan 7 atas nama Tergugat bersama ibu dan saudara-saudaranya, diperoleh dari warisan almarhum Mangaradja Hutagalung, sehingga merupakan harta bawaan/keluarga, bukan harta bersama. Penggugat gagal membuktikan SHM No. 3929 dan 2971 atas nama Tergugat, dan dalam kesimpulan Penggugat menarik tuntutan atas SHM No. 1356, 1355, 3929, dan 2971." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 26137, + "summary": "[HAL 1-7] Lucy Marintan Batubara (Penggugat) menggugat Pirton Roul Hutagalung (Tergugat) atas pembagian harta bersama pasca perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat dalilkan bahwa selama perkawinan, Tergugat membeli 10 bidang tanah dan bangunan atas nama Tergugat yang merupakan harta bersama, dengan total nilai taksiran Rp490 miliar, sehingga Penggugat berhak atas 50% atau Rp245 miliar. Penggugat juga memohon sita jaminan dan uang paksa. [HAL 8-18] Tergugat membantah dengan eksepsi *error in objecto* dan *obscuur libel*, serta konvensi menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat dalilkan bahwa tanah-tanah tersebut bukan harta bersama melainkan harta bawaan atau milik keluarga Tergugat (warisan dari almarhum Mangaradja Hutagalung) atau milik saudara Tergugat (Arion Manatap Hutagalung). Secara spesifik, SHM No. 1356 dan 1355 milik Arion Manatap; SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, dan 2870 dimiliki bersama oleh Tergugat, ibu kandung, dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris; sedangkan SHM No. 3929, 2971, dan 7 tidak diketahui pemiliknya oleh Tergugat. Tergugat juga mengajukan rekonvensi menyatakan Penggugat membawa harta bawaan berupa tanah-tanah tersebut, dan dalilkan adanya harta bersama lain (tanah di Sentul dan Cileungsi, mobil Nissan Livina) yang telah dijual Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, serta utang bersama ke BNI sebesar Rp53,175 miliar. [HAL 19-25] Dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi (Tergugat) memohon pengakuan harta bawaan Penggugat Rekonvensi, pengakuan utang bersama, pembagian harta bersama yang tersisa, dan ganti rugi Rp1,025 miliar atas penjualan harta bersama tanpa persetujuan. [HAL 26-39] Pembuktian dilakukan melalui bukti surat dan saksi. Saksi Penggugat (Charlita, Severiana, Bobby) mengonfirmasi perceraian dan keberadaan tanah di Cileungsi/Sentul, namun tidak mengetahui detail kepemilikan tanah-tanah besar yang digugat. Saksi Tergugat (Mangara Tua, Armando) mengonfirmasi bahwa tanah-tanah besar (SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, 2870, 7) adalah warisan dari ayah Tergugat, yang sertifikatnya dimasukkan nama anak-anak untuk keperluan usaha, dan SHM No. 1356/1355 milik saudara Tergugat. [HAL 40-44] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat karena gugatan sudah jelas melalui sertifikat dan perbedaan sita tidak bertentangan substansi. Dalam pokok perkara, Hakim menemukan bahwa SHM No. 1356 dan 1355 atas nama Arion Manatap Hutagalung, bukan Tergugat. SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, 2870, dan 7 atas nama Tergugat bersama ibu dan saudara-saudaranya, diperoleh dari warisan almarhum Mangaradja Hutagalung, sehingga merupakan harta bawaan/keluarga, bukan harta bersama. Penggugat gagal membuktikan SHM No. 3929 dan 2971 atas nama Tergugat, dan dalam kesimpulan Penggugat menarik tuntutan atas SHM No. 1356, 1355, 3929, dan 2971. [HAL 45-46] Hakim menyatakan bahwa tanah-tanah yang dibeli dengan uang orang tua Penggugat adalah harta bawaan Penggugat, bukan harta bersama. Tanah-tanah atas nama Tergugat bersama keluarga (SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, 2870, 7) adalah harta bawaan/keluarga Tergugat karena diperoleh dari warisan ayah kandung Tergugat menggunakan uang orang tua, sehingga gugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak. Dalam rekonvensi, Hakim mengambil alih pertimbangan konvensi. [HAL 47-49] Terkait utang perusahaan (PT. Arion Indonesia Transport, PT. Hotel Citra Cikopo, PT. Arta Madyafam) yang berhutang ke Bank BNI dan Maybank, Hakim menyatakan utang tersebut bukan utang bersama karena perusahaan adalah harta warisan dari orang tua Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) yang dikelola bersama saudara-saudaranya, sehingga petitum pengakuan utang bersama ditolak. Terkait tanah 700 m2 di Cileungsi, saksi-saksi menyatakan tanah tersebut dijual seharga Rp500 juta, namun bukti penyerahan uang kepada Tergugat hanya berupa *testimonium de auditu* (cerita), sehingga Tergugat Rekonvensi belum menerima hasil penjualan. Penjualan tanah Cileungsi oleh orang tua Penggugat tanpa persetujuan Tergugat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan MA No. 701 K/Pdt/1997. Terkait tanah di Cluster Victoria Sentul dan mobil Nissan Livina, Hakim menyatakan harta tersebut ada selama perkawinan namun Penggugat Rekonvensi gagal membuktikan harga dan bukti kepemilikannya secara spesifik, namun mengakui adanya harta bersama tersebut. [HAL 50-53] Amar putusan: Eksepsi Tergugat ditolak. Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya. Gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian: 1) Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum; 2) Ditetapkan harta bawaan/milik keluarga Penggugat Rekonvensi meliputi SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, dan 2870 yang atas nama Tergugat bersama ibu dan saudara-saudaranya; 3) Ditetapkan harta bersama adalah tanah 700 m2 di Cileungsi Bogor bernilai Rp1,4 miliar; 4) Masing-masing pihak berhak atas 1/2 bagian harta bersama tersebut; 5) Gugatan selain dan selebihnya ditolak. Penggugat Konvensi (Penggugat) dihukum membayar biaya perkara Rp444.500." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-7] Lucy Marintan Batubara (Penggugat) menggugat Pirton Roul Hutagalung (Tergugat) atas pembagian harta bersama pasca perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat dalilkan bahwa selama perkawinan, Tergugat membeli 10 bidang tanah dan bangunan atas nama Tergugat yang merupakan harta bersama, dengan total nilai taksiran Rp490 miliar, sehingga Penggugat berhak atas 50% atau Rp245 miliar. Penggugat juga memohon sita jaminan dan uang paksa. [HAL 8-18] Tergugat membantah dengan eksepsi *error in objecto* dan *obscuur libel*, serta konvensi menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat dalilkan bahwa tanah-tanah tersebut bukan harta bersama melainkan harta bawaan atau milik keluarga Tergugat (warisan dari almarhum Mangaradja Hutagalung) atau milik saudara Tergugat (Arion Manatap Hutagalung). Secara spesifik, SHM No. 1356 dan 1355 milik Arion Manatap; SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, dan 2870 dimiliki bersama oleh Tergugat, ibu kandung, dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris; sedangkan SHM No. 3929, 2971, dan 7 tidak diketahui pemiliknya oleh Tergugat. Tergugat juga mengajukan rekonvensi menyatakan Penggugat membawa harta bawaan berupa tanah-tanah tersebut, dan dalilkan adanya harta bersama lain (tanah di Sentul dan Cileungsi, mobil Nissan Livina) yang telah dijual Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, serta utang bersama ke BNI sebesar Rp53,175 miliar. [HAL 19-25] Dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi (Tergugat) memohon pengakuan harta bawaan Penggugat Rekonvensi, pengakuan utang bersama, pembagian harta bersama yang tersisa, dan ganti rugi Rp1,025 miliar atas penjualan harta bersama tanpa persetujuan. [HAL 26-39] Pembuktian dilakukan melalui bukti surat dan saksi. Saksi Penggugat (Charlita, Severiana, Bobby) mengonfirmasi perceraian dan keberadaan tanah di Cileungsi/Sentul, namun tidak mengetahui detail kepemilikan tanah-tanah besar yang digugat. Saksi Tergugat (Mangara Tua, Armando) mengonfirmasi bahwa tanah-tanah besar (SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, 2870, 7) adalah warisan dari ayah Tergugat, yang sertifikatnya dimasukkan nama anak-anak untuk keperluan usaha, dan SHM No. 1356/1355 milik saudara Tergugat. [HAL 40-44] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat karena gugatan sudah jelas melalui sertifikat dan perbedaan sita tidak bertentangan substansi. Dalam pokok perkara, Hakim menemukan bahwa SHM No. 1356 dan 1355 atas nama Arion Manatap Hutagalung, bukan Tergugat. SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, 2870, dan 7 atas nama Tergugat bersama ibu dan saudara-saudaranya, diperoleh dari warisan almarhum Mangaradja Hutagalung, sehingga merupakan harta bawaan/keluarga, bukan harta bersama. Penggugat gagal membuktikan SHM No. 3929 dan 2971 atas nama Tergugat, dan dalam kesimpulan Penggugat menarik tuntutan atas SHM No. 1356, 1355, 3929, dan 2971. [HAL 45-46] Hakim menyatakan bahwa tanah-tanah yang dibeli dengan uang orang tua Penggugat adalah harta bawaan Penggugat, bukan harta bersama. Tanah-tanah atas nama Tergugat bersama keluarga (SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, 2870, 7) adalah harta bawaan/keluarga Tergugat karena diperoleh dari warisan ayah kandung Tergugat menggunakan uang orang tua, sehingga gugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak. Dalam rekonvensi, Hakim mengambil alih pertimbangan konvensi. [HAL 47-49] Terkait utang perusahaan (PT. Arion Indonesia Transport, PT. Hotel Citra Cikopo, PT. Arta Madyafam) yang berhutang ke Bank BNI dan Maybank, Hakim menyatakan utang tersebut bukan utang bersama karena perusahaan adalah harta warisan dari orang tua Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) yang dikelola bersama saudara-saudaranya, sehingga petitum pengakuan utang bersama ditolak. Terkait tanah 700 m2 di Cileungsi, saksi-saksi menyatakan tanah tersebut dijual seharga Rp500 juta, namun bukti penyerahan uang kepada Tergugat hanya berupa *testimonium de auditu* (cerita), sehingga Tergugat Rekonvensi belum menerima hasil penjualan. Penjualan tanah Cileungsi oleh orang tua Penggugat tanpa persetujuan Tergugat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan MA No. 701 K/Pdt/1997. Terkait tanah di Cluster Victoria Sentul dan mobil Nissan Livina, Hakim menyatakan harta tersebut ada selama perkawinan namun Penggugat Rekonvensi gagal membuktikan harga dan bukti kepemilikannya secara spesifik, namun mengakui adanya harta bersama tersebut. [HAL 50-53] Amar putusan: Eksepsi Tergugat ditolak. Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya. Gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian: 1) Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum; 2) Ditetapkan harta bawaan/milik keluarga Penggugat Rekonvensi meliputi SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, dan 2870 yang atas nama Tergugat bersama ibu dan saudara-saudaranya; 3) Ditetapkan harta bersama adalah tanah 700 m2 di Cileungsi Bogor bernilai Rp1,4 miliar; 4) Masing-masing pihak berhak atas 1/2 bagian harta bersama tersebut; 5) Gugatan selain dan selebihnya ditolak. Penggugat Konvensi (Penggugat) dihukum membayar biaya perkara Rp444.500." + }, + "read": { + "input_chars": 4964, + "frame": "Lucy Marintan Batubara menggugat Pirton Roul Hutagalung atas pembagian harta bersama pasca perceraian yang berkekuatan hukum tetap, dengan dalil bahwa tanah dan bangunan yang dibeli selama perkawinan merupakan harta bersama yang nilainya mencapai Rp490 miliar. Penggugat meminta pengakuan hak atas 50% dari harta tersebut serta sita jaminan dan uang paksa. Tergugat membantah dengan menyatakan tanah-tanah tersebut adalah harta bawaan, warisan keluarga, atau milik pihak ketiga, serta mengajukan rekonvensi terkait harta bawaan Penggugat, utang bersama, dan penjualan harta bersama tanpa persetujuan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah bercerai yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan Tergugat membeli 10 bidang tanah dan bangunan atas nama Tergugat selama perkawinan yang merupakan harta bersama bernilai Rp490 miliar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan SHM No. 1356 dan 1355 adalah milik saudara Tergugat, Arion Manatap Hutagalung.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, 2870, dan 7 dimiliki bersama oleh Tergugat, ibu kandung, dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris warisan almarhum Mangaradja Hutagalung.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat gagal membuktikan kepemilikan SHM No. 3929 dan 2971 atas nama Tergugat.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menarik tuntutan atas SHM No. 1356, 1355, 3929, dan 2971 dalam kesimpulan.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan tanah-tanah yang dibeli dengan uang orang tua Penggugat adalah harta bawaan Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan tanah-tanah atas nama Tergugat bersama keluarga (SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, 2870, 7) adalah harta bawaan/keluarga Tergugat karena diperoleh dari warisan ayah kandung Tergugat menggunakan uang orang tua.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan utang perusahaan (PT. Arion Indonesia Transport, PT. Hotel Citra Cikopo, PT. Arta Madyafam) ke Bank BNI dan Maybank bukan utang bersama karena perusahaan adalah harta warisan dari orang tua Tergugat Konvensi.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi menyatakan tanah 700 m2 di Cileungsi dijual seharga Rp500 juta, namun bukti penyerahan uang kepada Tergugat hanya berupa cerita.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penjualan tanah Cileungsi oleh orang tua Penggugat tanpa persetujuan Tergugat dinyatakan batal demi hukum.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengakui adanya harta bersama berupa tanah di Cluster Victoria Sentul dan mobil Nissan Livina yang ada selama perkawinan, namun Penggugat Rekonvensi gagal membuktikan harga dan bukti kepemilikannya secara spesifik.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan harta bersama adalah tanah 700 m2 di Cileungsi Bogor bernilai Rp1,4 miliar.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari gugatan Lucy Marintan Batubara terhadap Pirton Roul Hutagalung untuk pembagian harta bersama pasca perceraian, dengan klaim nilai harta bersama mencapai Rp490 miliar atas sejumlah sertifikat tanah. Tergugat membantah dengan menyatakan tanah-tanah tersebut merupakan harta bawaan, warisan keluarga, atau milik pihak ketiga, serta mengajukan rekonvensi. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat namun menolak seluruh gugatan Penggugat karena tanah-tanah yang digugat terbukti merupakan harta bawaan masing-masing pihak atau harta warisan keluarga, bukan harta bersama. Dalam rekonvensi, Hakim menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum atas penjualan tanah Cileungsi tanpa persetujuan, namun menolak pengakuan utang bersama perusahaan. Hakim menetapkan harta bersama yang tersisa hanyalah tanah 700 m2 di Cileungsi Bogor bernilai Rp1,4 miliar yang dibagi dua, sementara gugatan selain itu ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari gugatan Lucy Marintan Batubara terhadap Pirton Roul Hutagalung untuk pembagian harta bersama pasca perceraian, dengan klaim nilai harta bersama mencapai Rp490 miliar atas sejumlah sertifikat tanah. Tergugat membantah dengan menyatakan tanah-tanah tersebut merupakan harta bawaan, warisan keluarga, atau milik pihak ketiga, serta mengajukan rekonvensi. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat namun menolak seluruh gugatan Penggugat karena tanah-tanah yang digugat terbukti merupakan harta bawaan masing-masing pihak atau harta warisan keluarga, bukan harta bersama. Dalam rekonvensi, Hakim menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum atas penjualan tanah Cileungsi tanpa persetujuan, namun menolak pengakuan utang bersama perusahaan. Hakim menetapkan harta bersama yang tersisa hanyalah tanah 700 m2 di Cileungsi Bogor bernilai Rp1,4 miliar yang dibagi dua, sementara gugatan selain itu ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah bercerai yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan Tergugat membeli 10 bidang tanah dan bangunan atas nama Tergugat selama perkawinan yang merupakan harta bersama bernilai Rp490 miliar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan SHM No. 1356 dan 1355 adalah milik saudara Tergugat, Arion Manatap Hutagalung.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, 2870, dan 7 dimiliki bersama oleh Tergugat, ibu kandung, dan saudara-saudaranya sebagai ahli waris warisan almarhum Mangaradja Hutagalung.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat gagal membuktikan kepemilikan SHM No. 3929 dan 2971 atas nama Tergugat.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menarik tuntutan atas SHM No. 1356, 1355, 3929, dan 2971 dalam kesimpulan.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan tanah-tanah yang dibeli dengan uang orang tua Penggugat adalah harta bawaan Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan tanah-tanah atas nama Tergugat bersama keluarga (SHM No. 8618, 8661, 7572, 04221, 2870, 7) adalah harta bawaan/keluarga Tergugat karena diperoleh dari warisan ayah kandung Tergugat menggunakan uang orang tua.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan utang perusahaan (PT. Arion Indonesia Transport, PT. Hotel Citra Cikopo, PT. Arta Madyafam) ke Bank BNI dan Maybank bukan utang bersama karena perusahaan adalah harta warisan dari orang tua Tergugat Konvensi.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi menyatakan tanah 700 m2 di Cileungsi dijual seharga Rp500 juta, namun bukti penyerahan uang kepada Tergugat hanya berupa cerita.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penjualan tanah Cileungsi oleh orang tua Penggugat tanpa persetujuan Tergugat dinyatakan batal demi hukum.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengakui adanya harta bersama berupa tanah di Cluster Victoria Sentul dan mobil Nissan Livina yang ada selama perkawinan, namun Penggugat Rekonvensi gagal membuktikan harga dan bukti kepemilikannya secara spesifik.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan harta bersama adalah tanah 700 m2 di Cileungsi Bogor bernilai Rp1,4 miliar.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah cerai, tapi saya tidak setuju kalau tanah yang saya beli pakai uang orang tua itu dianggap harta bawaan dan tidak boleh dibagi, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 34601, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal 1239 mengatur tentang wanprestasi dan kewajiban membayar ganti rugi (biaya, kerugian, dan bunga) ketika seseorang tidak memenuhi kewajibannya. Pertanyaan awam berkaitan dengan klasifikasi harta (harta bawaan vs harta bersama) dalam perceraian, yang merupakan isu substantif hukum perkawinan/pewarisan, bukan mengenai pelanggaran perjanjian atau kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi. Isi pasal ini tidak mengatur syarat atau akibat hukum dari status harta bawaan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 59784, + "completion_tokens": 3815 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_174_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_174_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..29ab9ea29bb731c80a3cb9985ac935f5a0764cdc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_174_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_174_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.104, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 75.643, + "query": 6.141, + "relevance": 83.753, + "total": 165.641 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 43607, + "marked_chars": 43742 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI: \n \n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk \nmenghadap di persidangan namun tidak hadir; \n2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek; \n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul \ndalam perkara ini sejumlah Rp 3.322.500,00 (tiga juta tiga ratus dua \npuluh dua ribu lima ratus rupiah). \nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada \nhari Rabu tanggal 3 September 2025 oleh kami Rizky Mubarak Nazario, S.H., \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2025/PN JKT Tim \n \nM.H. sebagai Hakim Ketua, Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. dan Iche \nPurnawaty masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan \ndalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 September \n2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, \ndihadiri oleh Aini Yaturro" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 43742, + "frame": "PT. EKASA YAD RESOURCES menggugat PT ALNGIT RAYA atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian offtake bijih nikel, menuntut pengembalian uang sebesar Rp 750.000.000,- yang diklaim sebagai uang muka yang tidak dikembalikan. Gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena Penggugat gagal membuktikan telah melakukan somasi sebagai syarat formal wanprestasi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Offtake Bijih Nikel Nomor 001/ALNGIT-EKASA/2016/10/26 pada tanggal 26 Oktober 2016.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan lima lembar Bilyet Giro masing-masing sebesar Rp 300.000.000,- kepada Tergugat pada tanggal 1 November 2016.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah membayar sejumlah Rp 750.000.000,- kepada Tergugat untuk keperluan operasional dan kelengkapan dokumen pertambangan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah mengirimkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2024 sebagai upaya hukum sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya somasi atau teguran yang diklaim telah dikirimkan kepada Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2024 melalui alat bukti surat maupun keterangan saksi.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat gagal membuktikan salah satu unsur pokok wanprestasi yaitu adanya somasi atau teguran kepada Tergugat, sehingga gugatan wanprestasi tidak dapat dibuktikan.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. EKASA YAD RESOURCES mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT ALNGIT RAYA terkait Perjanjian Offtake Bijih Nikel tahun 2016, dengan dalil bahwa Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp 750.000.000,- namun Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut dan tidak melakukan pengiriman barang sesuai perjanjian. Penggugat menuntut pengembalian uang tersebut dengan alasan Tergugat telah melakukan wanprestasi setelah sebelumnya mengirimkan somasi pada Oktober 2024. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak gugatan tersebut secara verstek karena Penggugat gagal membuktikan bahwa somasi telah dikirimkan kepada Tergugat, padahal somasi merupakan syarat formal yang wajib dibuktikan untuk menyatakan debitur wanprestasi berdasarkan hukum yang berlaku." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. EKASA YAD RESOURCES mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT ALNGIT RAYA terkait Perjanjian Offtake Bijih Nikel tahun 2016, dengan dalil bahwa Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp 750.000.000,- namun Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut dan tidak melakukan pengiriman barang sesuai perjanjian. Penggugat menuntut pengembalian uang tersebut dengan alasan Tergugat telah melakukan wanprestasi setelah sebelumnya mengirimkan somasi pada Oktober 2024. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak gugatan tersebut secara verstek karena Penggugat gagal membuktikan bahwa somasi telah dikirimkan kepada Tergugat, padahal somasi merupakan syarat formal yang wajib dibuktikan untuk menyatakan debitur wanprestasi berdasarkan hukum yang berlaku.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Offtake Bijih Nikel Nomor 001/ALNGIT-EKASA/2016/10/26 pada tanggal 26 Oktober 2016.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan lima lembar Bilyet Giro masing-masing sebesar Rp 300.000.000,- kepada Tergugat pada tanggal 1 November 2016.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah membayar sejumlah Rp 750.000.000,- kepada Tergugat untuk keperluan operasional dan kelengkapan dokumen pertambangan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah mengirimkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2024 sebagai upaya hukum sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya somasi atau teguran yang diklaim telah dikirimkan kepada Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2024 melalui alat bukti surat maupun keterangan saksi.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat gagal membuktikan salah satu unsur pokok wanprestasi yaitu adanya somasi atau teguran kepada Tergugat, sehingga gugatan wanprestasi tidak dapat dibuktikan.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka ke perusahaan lain untuk beli nikel, tapi mereka tidak kirim barang dan tidak mau kembalikan uangnya, apa bisa saya gugat?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9058, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat formal wanprestasi, yaitu adanya pernyataan lalai (somasi/teguran). Dalam pertanyaan, debitur tidak mengembalikan uang muka, sehingga Penggugat perlu membuktikan adanya wanprestasi. Putusan menunjukkan bahwa tanpa pemenuhan syarat Pasal 1238 (somasi), gugatan wanprestasi gagal. Ini adalah unsur substantif kunci untuk menjawab apakah gugatan bisa berhasil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi berupa kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Meskipun berkaitan dengan ganti rugi, pertanyaan fokus pada 'apa bisa saya gugat' (kelayakan gugatan/wanprestasi), bukan pada perhitungan atau jenis ganti rugi spesifik. Pasal 1238 lebih substantif karena mengatur syarat agar wanprestasi itu sendiri terjadi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kapan kewajiban ganti rugi mulai berlaku (setelah dinyatakan lalai). Meskipun terkait dengan konsep lalai, dalam konteks pertanyaan umum 'bisa gugat atau tidak', Pasal 1238 lebih langsung relevan karena menetapkan syarat awal (somasi) untuk menyatakan debitur lalai. Pasal 1243 lebih bersifat teknis mengenai waktu mulai kewajiban ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur cakupan ganti rugi (kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang). Ini adalah materi substantif untuk menghitung jumlah ganti rugi, bukan untuk menentukan apakah gugatan wanprestasi dapat diterima secara hukum berdasarkan syarat-syaratnya. Pertanyaan awam lebih menanyakan kelayakan gugatan daripada besaran ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Untuk menggugat wanprestasi, Penggugat harus membuktikan adanya perjanjian yang sah terlebih dahulu (unsur pertama wanprestasi). Putusan menyebutkan bahwa Penggugat berhasil membuktikan adanya perjanjian, sehingga Pasal 1320 menjadi dasar hukum yang menopang keberadaan hubungan perdata yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pembuktian (onus probandi incumbit ei qui dicit, bukan ei qui negat). Meskipun dikutip dalam putusan, Pasal 1865 bersifat prosedural/substantif umum tentang beban pembuktian, bukan aturan substantif yang mengatur hak/kewajiban spesifik dalam sengketa wanprestasi atau syarat sahnya perjanjian. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara tidak dianggap relevan substantif." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17051, + "completion_tokens": 1478 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_175_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_175_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9bbe4f2daf0b1de2d980512110ca68b8b83483c9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_175_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,207 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_175_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 36, + "timings": { + "parse": 0.068, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 139.187, + "query": 2.247, + "relevance": 53.183, + "total": 194.684 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 103346, + "marked_chars": 103661 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI : \n1. \nMenyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk \nmenghadap dipersidangan namun tidak hadir; \n2. \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke \nVerklaard) dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); \n3. \nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam \nperkara ini sebesar Rp414.000,00 (Empat ratus empat belas ribu rupiah); \n \nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, \noleh kami DODDY HENDRASAKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NI MADE \nPURNAMI, S.H., M.H., dan MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum., masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 35\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim; \n \numum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan \ndid" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 103661, + "frame": "Penggugat [RIZALSYAH RIEZKY] menggugat Tergugat [JATI PUTRO SEPTORO] atas dugaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terkait pinjaman uang dan kerjasama usaha tambak udang, serta meminta pembayaran ganti rugi materiil, imateriil, dan biaya perkara. Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena dianggap obscur libel akibat ketidakonsistenan antara dalil wanprestasi dalam posita dan dalil perbuatan melawan hukum dalam petitum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan pertemanan dan kerjasama usaha tambak udang di Desa Labuan Mapin, Kabupaten Sumbawa.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman modal kerja kepada Tergugat sebesar Rp 789.600.000,- berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 22 Januari 2021.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman pribadi kepada Tergugat sebesar Rp 475.000.000,- tanpa perjanjian tertulis.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp 85.000.000,- untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat dengan pihak lain.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp 1.236.808.372,- untuk keperluan bisnis Tergugat tanpa perjanjian tertulis.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat secara lisan membagi pendapatan dan biaya usaha tambak udang secara proporsional 50% : 50%.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak membayar selisih biaya operasional usaha sebesar Rp 214.176.039,-.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak membagi hasil penjualan udang secara proporsional dan mendalilkan Tergugat mengambil porsi lebih besar.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberitahukan hasil penjualan Panen Sipri Final kepada Penggugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menjual aset usaha tanpa sepengetahuan Penggugat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ketidakonsistenan antara posita yang menguraikan wanprestasi dan petitum yang menuntut perbuatan melawan hukum.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [RIZALSYAH RIEZKY] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [JATI PUTRO SEPTORO] yang berisi dalil pinjaman uang dalam berbagai jumlah untuk modal kerja, keperluan pribadi, penyelesaian masalah, dan bisnis, serta dalil kerjasama usaha tambak udang dengan pembagian hasil 50:50. Penggugat mendalilkan Tergugat telah mengingkari kesepakatan pembayaran pinjaman dan pembagian hasil usaha, serta melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar selisih biaya, tidak membagi hasil panen, menyembunyikan pendapatan panen tertentu, dan menjual aset usaha. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menemukan ketidakonsistenan antara posita gugatan yang menguraikan peristiwa wanprestasi/cidera janji dengan petitum yang menuntut adanya perbuatan melawan hukum. Akibat ketidakkonsistenan tersebut, gugatan dinyatakan obscur libel (tidak jelas dan kabur) dan diputus tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [RIZALSYAH RIEZKY] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [JATI PUTRO SEPTORO] yang berisi dalil pinjaman uang dalam berbagai jumlah untuk modal kerja, keperluan pribadi, penyelesaian masalah, dan bisnis, serta dalil kerjasama usaha tambak udang dengan pembagian hasil 50:50. Penggugat mendalilkan Tergugat telah mengingkari kesepakatan pembayaran pinjaman dan pembagian hasil usaha, serta melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayar selisih biaya, tidak membagi hasil panen, menyembunyikan pendapatan panen tertentu, dan menjual aset usaha. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menemukan ketidakonsistenan antara posita gugatan yang menguraikan peristiwa wanprestasi/cidera janji dengan petitum yang menuntut adanya perbuatan melawan hukum. Akibat ketidakkonsistenan tersebut, gugatan dinyatakan obscur libel (tidak jelas dan kabur) dan diputus tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan pertemanan dan kerjasama usaha tambak udang di Desa Labuan Mapin, Kabupaten Sumbawa.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman modal kerja kepada Tergugat sebesar Rp 789.600.000,- berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 22 Januari 2021.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman pribadi kepada Tergugat sebesar Rp 475.000.000,- tanpa perjanjian tertulis.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp 85.000.000,- untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat dengan pihak lain.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp 1.236.808.372,- untuk keperluan bisnis Tergugat tanpa perjanjian tertulis.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat secara lisan membagi pendapatan dan biaya usaha tambak udang secara proporsional 50% : 50%.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak membayar selisih biaya operasional usaha sebesar Rp 214.176.039,-.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak membagi hasil penjualan udang secara proporsional dan mendalilkan Tergugat mengambil porsi lebih besar.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberitahukan hasil penjualan Panen Sipri Final kepada Penggugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menjual aset usaha tanpa sepengetahuan Penggugat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ketidakonsistenan antara posita yang menguraikan wanprestasi dan petitum yang menuntut perbuatan melawan hukum.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa uang pinjaman dan hasil usaha tambak udang yang saya berikan ke teman saya tidak dibayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12154, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit mengakui adanya 'Surat Kesepakatan Bersama' dan hubungan utang-piutang yang tertuang dalam perjanjian tersebut sebagai dasar fakta perkara. Meskipun gugatan ditolak karena ketidakjelasan petitum/posita (obscur libel), Pasal 1320 menjadi kerangka hukum substantif yang mendasari keberadaan perjanjian kerjasama dan pinjaman yang menjadi inti sengketa (mengapa uang tidak dibayar/kembali)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini menegaskan bahwa persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Majelis Hakim menggunakan prinsip ini untuk mengidentifikasi bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan perjanjian (wanprestasi/cidera janji) di mana Tergugat berkewajiban melaksanakan kesepakatan (membayar kembali pinjaman dan membagi hasil). Pasal ini menjadi dasar hukum mengapa Tergugat dianggap berutang dan harus membayar, meskipun gugatan akhirnya ditolak secara prosedural." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun judul gugatan adalah 'Perbuatan Melawan Hukum', pertimbangan hakim menunjukkan bahwa fakta-fakta yang didalilkan justru masuk dalam kategori wanprestasi (cidera janji) berdasarkan perjanjian. Hakim menolak gugatan karena inkonsistensi antara dalil wanprestasi dan petitum perbuatan melawan hukum. Karena inti sengketa sebenarnya adalah pelanggaran perjanjian (bukan perbuatan melawan hukum murni) dan hakim tidak menguji unsur perbuatan melawan hukum secara substantif melainkan menolak karena obscur libel, maka Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum substantif yang relevan untuk menjawab mengapa uang tidak dibayar dalam konteks hubungan perjanjian yang sebenarnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 38126, + "completion_tokens": 1674 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_17_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_17_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a7d1bcdb87558de19e50257c80e5b78283743d8b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_17_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,207 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_17_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.105, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 137.568, + "query": 3.37, + "relevance": 67.619, + "total": 208.662 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 70841, + "marked_chars": 71048 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI \n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak \nhadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek; \n3. Menyatakan sah dan mengikat Form Registrasi dan Aktivasi Outlet No. Reg \nTVD : JT008SSM tanggal 24 Maret 2022 sebagai bukti adanya perjanjian \ndan Kesepakatan Tergugat dengan Penggugat; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 23\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 24 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2025/PN Jak.Tim \n \n4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat; \n5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh \nPenggugat sebesar Rp 52.788.610,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus \ndelapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) secara seketika \ndan sekaligus lunas kepada Penggugat ; \n6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini \nsejumlah Rp 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah); \n7. Meno" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 71048, + "frame": "PT. SUPER SUKSES MOTOR menggugat YUL AKBAR atas dugaan wanprestasi karena tidak melunasi sisa tagihan pembelian suku cadang sebesar Rp 52.788.610,00. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menyatakan tergugat wanprestasi, serta menghukum tergugat membayar kerugian materil, immateril, dan biaya perkara. Perkara diputus dengan verstek karena tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Yul Akbar mengisi dan menandatangani Form Registrasi dan Aktivasi Outlet No. Reg TVD: JT008SSM pada tanggal 24 Maret 2022 yang memuat syarat pembayaran 30 hari sejak invoice diterima.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. SUPER SUKSES MOTOR mengirimkan produk kepada Yul Akbar berdasarkan tiga invoice dengan total nominal Rp 73.083.011,00.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Yul Akbar melakukan pengembalian barang kepada PT. SUPER SUKSES MOTOR sebesar Rp 7.444.400,93.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Yul Akbar melakukan pembayaran secara cicilan kepada PT. SUPER SUKSES MOTOR dengan total nominal Rp 12.850.000,00.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa tagihan yang belum dibayar oleh Yul Akbar kepada PT. SUPER SUKSES MOTOR sebesar Rp 52.788.610,00.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran yang dilakukan Yul Akbar tidak sesuai dengan ketentuan waktu pembayaran 30 hari sejak invoice diterima sebagaimana diatur dalam Form Registrasi.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. SUPER SUKSES MOTOR mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 serta Surat Somasi kepada Yul Akbar, namun tidak ada pembayaran atau klarifikasi lebih lanjut.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Yul Akbar tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian immateril sebesar Rp 50.000.000,00 akibat kesulitan mengembalikan modal usaha dan trauma bisnis.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penghukuman kepada Tergugat untuk menyerahkan harta/aset yang setara dengan nilai kerugian.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penghukuman kepada Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp 500.000,00 per hari.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. SUPER SUKSES MOTOR mengajukan gugatan sederhana terhadap Yul Akbar atas dasar wanprestasi dalam hubungan kerjasama distributor dan outlet. Gugatan ini bermula dari penandatanganan Form Registrasi dan Aktivasi Outlet pada 24 Maret 2022 yang mengikat kedua belah pihak, termasuk ketentuan pembayaran 30 hari sejak invoice diterima. Penggugat telah mengirimkan produk dengan total invoice Rp 73.083.011,00, di mana sebagian barang dikembalikan oleh Tergugat, dan Tergugat hanya membayar sejumlah Rp 12.850.000,00 secara cicilan yang tidak sesuai jadwal. Sisa tagihan sebesar Rp 52.788.610,00 tidak dilunasi meskipun telah dikirimkan berbagai surat peringatan dan somasi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara ini dengan verstek karena Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa Form Registrasi sah dan mengikat, serta menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Gugatan untuk membayar kerugian materil sebesar sisa tagihan dikabulkan, namun gugatan untuk kerugian immateril, penyerahan aset setara kerugian, dan uang paksa ditolak karena tidak didukung bukti yang jelas atau tidak sesuai dengan jenis hukuman pembayaran uang. Tergugat dihukum membayar kerugian materil dan biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. SUPER SUKSES MOTOR mengajukan gugatan sederhana terhadap Yul Akbar atas dasar wanprestasi dalam hubungan kerjasama distributor dan outlet. Gugatan ini bermula dari penandatanganan Form Registrasi dan Aktivasi Outlet pada 24 Maret 2022 yang mengikat kedua belah pihak, termasuk ketentuan pembayaran 30 hari sejak invoice diterima. Penggugat telah mengirimkan produk dengan total invoice Rp 73.083.011,00, di mana sebagian barang dikembalikan oleh Tergugat, dan Tergugat hanya membayar sejumlah Rp 12.850.000,00 secara cicilan yang tidak sesuai jadwal. Sisa tagihan sebesar Rp 52.788.610,00 tidak dilunasi meskipun telah dikirimkan berbagai surat peringatan dan somasi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara ini dengan verstek karena Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa Form Registrasi sah dan mengikat, serta menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Gugatan untuk membayar kerugian materil sebesar sisa tagihan dikabulkan, namun gugatan untuk kerugian immateril, penyerahan aset setara kerugian, dan uang paksa ditolak karena tidak didukung bukti yang jelas atau tidak sesuai dengan jenis hukuman pembayaran uang. Tergugat dihukum membayar kerugian materil dan biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Yul Akbar mengisi dan menandatangani Form Registrasi dan Aktivasi Outlet No. Reg TVD: JT008SSM pada tanggal 24 Maret 2022 yang memuat syarat pembayaran 30 hari sejak invoice diterima.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. SUPER SUKSES MOTOR mengirimkan produk kepada Yul Akbar berdasarkan tiga invoice dengan total nominal Rp 73.083.011,00.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Yul Akbar melakukan pengembalian barang kepada PT. SUPER SUKSES MOTOR sebesar Rp 7.444.400,93.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Yul Akbar melakukan pembayaran secara cicilan kepada PT. SUPER SUKSES MOTOR dengan total nominal Rp 12.850.000,00.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa tagihan yang belum dibayar oleh Yul Akbar kepada PT. SUPER SUKSES MOTOR sebesar Rp 52.788.610,00.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran yang dilakukan Yul Akbar tidak sesuai dengan ketentuan waktu pembayaran 30 hari sejak invoice diterima sebagaimana diatur dalam Form Registrasi.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. SUPER SUKSES MOTOR mengirimkan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 serta Surat Somasi kepada Yul Akbar, namun tidak ada pembayaran atau klarifikasi lebih lanjut.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Yul Akbar tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian immateril sebesar Rp 50.000.000,00 akibat kesulitan mengembalikan modal usaha dan trauma bisnis.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penghukuman kepada Tergugat untuk menyerahkan harta/aset yang setara dengan nilai kerugian.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penghukuman kepada Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp 500.000,00 per hari.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan jadi distributor dan bayar sebagian barang, tapi sisa tagihan masih belum lunas, kenapa saya malah digugat?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 32586, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi umum jenis perikatan (memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu). Pasal ini tidak mengatur akibat hukum dari ketidakpatuhan terhadap perjanjian atau alasan mengapa penandatanganan perjanjian menimbulkan kewajiban pembayaran yang dapat digugat secara hukum, sehingga tidak menjawab pertanyaan substantif tentang dasar gugatan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi, yaitu ketika debitur dinyatakan lalai (baik melalui surat peringatan/somasi maupun lewat waktu). Dalam putusan, Hakim menggunakan pasal ini untuk menetapkan bahwa Tergugat telah ingkar janji karena tidak membayar sesuai tenggat waktu dan setelah melalui surat peringatan. Ini menjawab inti pertanyaan mengapa penandatanganan dan pembayaran sebagian tidak membebaskan dari gugatan, karena sisa pembayaran yang terlambat memenuhi unsur wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban membayar ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) setelah wanprestasi terjadi. Meskipun terkait dengan tuntutan ganti rugi, pasal ini bukan dasar hukum utama yang menjelaskan mengapa penandatanganan perjanjian menciptakan kewajiban yang dapat digugat (wanprestasi). Dasar gugatan utamanya adalah adanya ingkar janji terhadap perjanjian yang sah, bukan sekadar hak atas ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak). Dalam putusan, Hakim merujuk pada pasal ini untuk menyatakan bahwa Form Registrasi yang ditandatangani Tergugat adalah sah dan mengikat, sehingga Tergugat wajib mematuhi syarat pembayaran. Ini menjawab pertanyaan 'saya sudah tanda tangan' dengan menegaskan bahwa tanda tangan tersebut menciptakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi, termasuk kewajiban membayar sisa tagihan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 30958, + "completion_tokens": 1662 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_17_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_17_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c4dce36d1bade8fddaf732f83b3a571d4f1a4d24 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_17_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_17_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 33, + "timings": { + "parse": 0.065, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 108.885, + "query": 4.044, + "relevance": 48.325, + "total": 161.32 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 94642, + "marked_chars": 94930 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Eksepsi: \nMenolak eksepsi Tergugat I \nDalam Pokok Perkara: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. \n2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji atau \nwanprestasi. \n3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian \nbiaya kepada Penggugat sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu \nrupiah) \n4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp359.500,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). \n5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 31\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 32 dari 33 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, \noleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Wayan \nWirawati, S.H., M.Si. dan Irwan Hami" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 94930, + "frame": "PT Multi Gapura Pembangunan Semesta menggugat PT Pos Indonesia (KCU Jakarta Premier, Kantor Regional II Jakarta, dan Kantor Pusat) atas dugaan wanprestasi karena keterlambatan pengiriman dokumen jaminan tender melalui layanan Pos Express. Penggugat menuntut pernyataan wanprestasi, pembayaran ganti rugi materiil dan immateril, uang paksa, serta biaya perkara. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan wanprestasi dan memerintahkan pembayaran ganti rugi sebesar 10 kali biaya kirim, sementara tuntutan ganti rugi besar dan uang paksa ditolak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengirimkan dokumen persyaratan tender melalui layanan Pos Express pada tanggal 26 Juni 2023 dengan resi P2306260154534.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dokumen tersebut diterima di tujuan pada tanggal 28 Juni 2023, terlambat satu hari dari estimasi H+1 yang dijanjikan.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Biaya pengiriman yang dibayar oleh Penggugat untuk kiriman tersebut sebesar Rp16.000,00.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar nilai tender Rp26.647.791.034,84 dan kerugian immateril sebesar Rp26.000.000.000,00.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian nyata yang dialaminya selain dari asumsi keuntungan yang diharapkan dari tender.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada kesepakatan khusus mengenai besaran ganti rugi antara Penggugat dan Tergugat I.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap aset Para Tergugat.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari penggunaan jasa layanan Pos Express oleh PT Multi Gapura Pembangunan Semesta untuk mengirimkan dokumen jaminan tender kepada Pokja JS.A Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penggugat mendalilkan bahwa keterlambatan pengiriman dokumen satu hari dari estimasi waktu yang dijanjikan menyebabkan dokumen diterima setelah batas waktu tender, sehingga Penggugat dinyatakan gagal dalam tender dan mengalami kerugian materiil maupun immateril yang sangat besar. Para Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi yang ditolak hakim, serta berargumen bahwa ganti rugi harus mengikuti ketentuan standar layanan pos. Majelis Hakim menetapkan bahwa keterlambatan pengiriman tersebut merupakan wanprestasi karena Tergugat I tidak memenuhi jaminan produk yang ditawarkan. Namun, gugatan ganti rugi materiil dan immateril yang diajukan Penggugat ditolak karena tidak dapat membuktikan kerugian nyata yang dialami, bukan sekadar asumsi keuntungan. Hakim kemudian menjatuhkan putusan ganti rugi sebesar 10 kali biaya pengiriman sesuai ketentuan peraturan pelaksana undang-undang pos, dengan Para Tergugat bertanggung jawab secara tanggung renteng, sementara tuntutan uang paksa dan sita jaminan ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari penggunaan jasa layanan Pos Express oleh PT Multi Gapura Pembangunan Semesta untuk mengirimkan dokumen jaminan tender kepada Pokja JS.A Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penggugat mendalilkan bahwa keterlambatan pengiriman dokumen satu hari dari estimasi waktu yang dijanjikan menyebabkan dokumen diterima setelah batas waktu tender, sehingga Penggugat dinyatakan gagal dalam tender dan mengalami kerugian materiil maupun immateril yang sangat besar. Para Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi yang ditolak hakim, serta berargumen bahwa ganti rugi harus mengikuti ketentuan standar layanan pos. Majelis Hakim menetapkan bahwa keterlambatan pengiriman tersebut merupakan wanprestasi karena Tergugat I tidak memenuhi jaminan produk yang ditawarkan. Namun, gugatan ganti rugi materiil dan immateril yang diajukan Penggugat ditolak karena tidak dapat membuktikan kerugian nyata yang dialami, bukan sekadar asumsi keuntungan. Hakim kemudian menjatuhkan putusan ganti rugi sebesar 10 kali biaya pengiriman sesuai ketentuan peraturan pelaksana undang-undang pos, dengan Para Tergugat bertanggung jawab secara tanggung renteng, sementara tuntutan uang paksa dan sita jaminan ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengirimkan dokumen persyaratan tender melalui layanan Pos Express pada tanggal 26 Juni 2023 dengan resi P2306260154534.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dokumen tersebut diterima di tujuan pada tanggal 28 Juni 2023, terlambat satu hari dari estimasi H+1 yang dijanjikan.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Biaya pengiriman yang dibayar oleh Penggugat untuk kiriman tersebut sebesar Rp16.000,00.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar nilai tender Rp26.647.791.034,84 dan kerugian immateril sebesar Rp26.000.000.000,00.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian nyata yang dialaminya selain dari asumsi keuntungan yang diharapkan dari tender.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada kesepakatan khusus mengenai besaran ganti rugi antara Penggugat dan Tergugat I.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap aset Para Tergugat.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya cuma dapat ganti rugi kecil dari jasa ekspedisi yang telat kirim dokumen tender saya sehari?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 41584, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi (termasuk keterlambatan). Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena keterlambatan pengiriman, sehingga wajib mengganti kerugian. Meskipun besaran ganti rugi akhirnya dibatasi oleh undang-undang khusus (UU Pos), Pasal 1243 tetap menjadi kerangka hukum substantif yang mengikat pihak yang lalai untuk memberikan ganti rugi, menjawab pertanyaan mengapa ada kewajiban ganti rugi (meski kecil) dan bukan penolakan total." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab luar kontrak (tort) atas kelalaian. Dalam putusan, sengketa ini diselesaikan berdasarkan hubungan perjanjian jasa (wanprestasi) dan undang-undang khusus perlindungan konsumen serta UU Pos, bukan berdasarkan teori wanprestasi umum atau tort. Hakim tidak menguji unsur kelalaian di luar kontrak, melainkan ketidaktepatan waktu sesuai perjanjian layanan, sehingga pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan substantif dalam amar putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab orang lain (bawahan/majikan). Meskipun putusan menyebutkan tanggung renteng antara kantor cabang dan pusat, dasar hukum tanggung renteng tersebut dalam pertimbangan hakim lebih merujuk pada struktur organisasi dan ketentuan khusus UU Pos serta perjanjian layanan, bukan pengujian unsur tanggung jawab vicarious liability dari Pasal 1367 secara spesifik sebagai teori hukum utama. Pasal ini tidak dikutip atau dianalisis secara substantif untuk menjawab sengketa ganti rugi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 38722, + "completion_tokens": 1263 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_181_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_181_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7544f8715de220304a27bd93b63a260ec33c08ef --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_181_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,194 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_181_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 103, + "timings": { + "parse": 0.198, + "classify": 0.0, + "condense": 721.23, + "read": 80.731, + "query": 9.708, + "relevance": 121.435, + "total": 933.302 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 346454, + "marked_chars": 347376 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Eksepsi \n Menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ; \nDalam Pokok Perkara \n Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk \nverklaard); \n Menghukum \nPenggugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsebesar \nRp. 989.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh kami, Nyoman \nSuharta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 102\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 103 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim \n \ndan Fx. Herusantoso, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan \ntersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri \noleh Victor Risakotta sebagai Panitera Pengganti dan telah dik" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134954, + "summary": "[HAL 1-13] Perkara perdata Nomor 181/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim diajukan oleh Penggugat LINDA LILIANINGSIH, ST. (istri dan ahli waris Alm. Hari Agung Pratama) melawan Tergugat I (BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Mangga Dua), Tergugat II (BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta), Tergugat III (Menteri Ketenagakerjaan RI), serta Turut Tergugat I (PT. Mandiri Bangun Makmur/Agung Sedayu Group), Turut Tergugat II (Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara), dan Turut Tergugat III (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta). [HAL 2-13] Sebelumnya, Penggugat telah menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Kep. 145/NAKER-BINWASK3/V/2019, namun gugatan tersebut ditolak tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) oleh PTUN Jakarta (Putusan 9 Januari 2020), dikuatkan oleh PTUN Jakarta (Putusan 11 Juni 2020), dan ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung (Putusan 9 Februari 2021) dengan alasan pokok sengketa adalah kecelakaan kerja yang merupakan sengketa perdata menurut Pasal 50 UU No. 24/2011 dan Pasal 58 PP No. 44/2015. [HAL 5-13] Penggugat kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 156/Pdt.G/2022), namun pada Putusan Sela tanggal 16 Mei 2023, eksepsi kompetensi relatif Tergugat III diterima karena Penggugat berdomisili di Jakarta Timur, sehingga PN Jakarta Pusat dinyatakan tidak berwenang secara relatif; eksepsi kompetensi absolut ditolak karena PN berwenang mengadili sengketa JKK. [HAL 13-24] Dengan demikian, Penggugat mengajukan gugatan ini di PN Jakarta Timur yang berwenang. [HAL 24-25] Kronologi fakta penting: Pada 27 Januari 2018, Alm. Hari Agung Pratama, karyawan Turut Tergugat I, berangkat dari rumah di Jakarta Timur menuju lokasi proyek Menara Jakarta di Kemayoran untuk tugas kerja. [HAL 25] Sekitar pukul 09.00 WIB, di dekat lokasi proyek, ia ditemukan lemas dan dibawa ke RS Hermina Kemayoran, namun dinyatakan meninggal dunia akibat diagnosis \"apnea + cardiac arrest\" (serangan jantung). [HAL 25-26] Turut Tergugat I melaporkan kejadian tersebut sebagai kecelakaan kerja kepada Tergugat I pada 29-30 Januari 2018. [HAL 25-28] Penetapan awal: Suku Dinas Nakertrans Jakarta Utara (Turut Tergugat II) menetapkan kejadian sebagai Kecelakaan Kerja melalui Penetapan No. 274/2018 tanggal 28 Mei 2018. [HAL 27-29] Penetapan lanjutan: Dinas Nakertrans Provinsi DKI Jakarta (Turut Tergugat III) menguatkan penetapan tersebut melalui Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan No. 1651/-1.836.2 tanggal 17 September 2018 dan menetapkan hak jaminan sebesar Rp. 668.800.000,- melalui Penetapan No. 1650/-1.386.2 tanggal 17 September 2018. [HAL 26-27] Keberatan: Tergugat II (BPJS Wilayah) menolak kategorisasi tersebut melalui surat No. B/669/072018 tanggal 25 Juli 2018, menyatakan kasus bukan kecelakaan kerja karena tidak ada luka fisik dan terjadi dalam perjalanan, bukan di tempat kerja. [HAL 26-27] Turut Tergugat I (Perusahaan) mengajukan somasi dan keberatan kepada BPJS Wilayah serta meminta penguatan penetapan kepada Menteri. [HAL 29-30] Tergugat II kembali menyatakan keberatan atas penetapan klaim meninggal melalui surat No. B/880/092018 tanggal 25 September 2018. [HAL 30-33] Keputusan Akhir Administratif: Tergugat III (Menteri) mengeluarkan Keputusan Nomor 145/NAKER-BINWASK3/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang menetapkan kematian Alm. Hari Agung Pratama sebagai \"Bukan Kecelakaan Kerja dan Bukan Penyakit Akibat Kerja\". [HAL 32-33] Alasan penolakan Menteri: Kejadian tidak memenuhi unsur kecelakaan kerja karena tidak ada ruda paksa (luka/lecet/memar), meninggal karena henti jantung (VT/VF) yang dikategorikan sebagai penyakit umum akibat faktor gaya hidup, bukan bahaya tempat kerja, dan kejadian terjadi dalam perjalanan menuju tempat kerja, bukan di tempat kerja. [HAL 30-33] Dalil Penggugat: Keputusan Menteri cacat hukum karena bertentangan dengan definisi \"Kecelakaan Kerja\" dalam berbagai peraturan (UU SJSN, PP 44/2015, Permenaker 26/2015) yang mencakup kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja. [HAL 36-37] Status Pembayaran: Tergugat I telah membayar klaim Jaminan Hari Tua (JHT)/Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 86.264.220,- kepada Penggugat pada 11 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, namun Penggugat menolak pembayaran ini karena dianggap tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang seharusnya berlaku sebagai kecelakaan kerja. [HAL 39-40] Pokok Sengketa: Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat (Pasal 1365 KUH Perdata) karena penolakan kategorisasi kecelakaan kerja yang menyebabkan Penggugat sebagai ahli waris kehilangan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 668.800.000,- (kerugian materil) serta mengalami gangguan kesehatan dan ketenangan jiwa (kerugian immateril)." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134986, + "summary": "[HAL 1-13] Perkara perdata Nomor 181/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim diajukan oleh Penggugat LINDA LILIANINGSIH, ST. (istri dan ahli waris Alm. Hari Agung Pratama) melawan Tergugat I (BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Mangga Dua), Tergugat II (BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta), Tergugat III (Menteri Ketenagakerjaan RI), serta Turut Tergugat I (PT. Mandiri Bangun Makmur/Agung Sedayu Group), Turut Tergugat II (Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara), dan Turut Tergugat III (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta). [HAL 2-13] Sebelumnya, Penggugat telah menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Kep. 145/NAKER-BINWASK3/V/2019, namun gugatan tersebut ditolak tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) oleh PTUN Jakarta (Putusan 9 Januari 2020), dikuatkan oleh PTUN Jakarta (Putusan 11 Juni 2020), dan ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung (Putusan 9 Februari 2021) dengan alasan pokok sengketa adalah kecelakaan kerja yang merupakan sengketa perdata menurut Pasal 50 UU No. 24/2011 dan Pasal 58 PP No. 44/2015. [HAL 5-13] Penggugat kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 156/Pdt.G/2022), namun pada Putusan Sela tanggal 16 Mei 2023, eksepsi kompetensi relatif Tergugat III diterima karena Penggugat berdomisili di Jakarta Timur, sehingga PN Jakarta Pusat dinyatakan tidak berwenang secara relatif; eksepsi kompetensi absolut ditolak karena PN berwenang mengadili sengketa JKK. [HAL 13-24] Dengan demikian, Penggugat mengajukan gugatan ini di PN Jakarta Timur yang berwenang. [HAL 24-25] Kronologi fakta penting: Pada 27 Januari 2018, Alm. Hari Agung Pratama, karyawan Turut Tergugat I, berangkat dari rumah di Jakarta Timur menuju lokasi proyek Menara Jakarta di Kemayoran untuk tugas kerja. [HAL 25] Sekitar pukul 09.00 WIB, di dekat lokasi proyek, ia ditemukan lemas dan dibawa ke RS Hermina Kemayoran, namun dinyatakan meninggal dunia akibat diagnosis \"apnea + cardiac arrest\" (serangan jantung). [HAL 25-26] Turut Tergugat I melaporkan kejadian tersebut sebagai kecelakaan kerja kepada Tergugat I pada 29-30 Januari 2018. [HAL 25-28] Penetapan awal: Suku Dinas Nakertrans Jakarta Utara (Turut Tergugat II) menetapkan kejadian sebagai Kecelakaan Kerja melalui Penetapan No. 274/2018 tanggal 28 Mei 2018. [HAL 27-29] Penetapan lanjutan: Dinas Nakertrans Provinsi DKI Jakarta (Turut Tergugat III) menguatkan penetapan tersebut melalui Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan No. 1651/-1.836.2 tanggal 17 September 2018 dan menetapkan hak jaminan sebesar Rp. 668.800.000,- melalui Penetapan No. 1650/-1.386.2 tanggal 17 September 2018. [HAL 26-27] Keberatan: Tergugat II (BPJS Wilayah) menolak kategorisasi tersebut melalui surat No. B/669/072018 tanggal 25 Juli 2018, menyatakan kasus bukan kecelakaan kerja karena tidak ada luka fisik dan terjadi dalam perjalanan, bukan di tempat kerja. [HAL 26-27] Turut Tergugat I (Perusahaan) mengajukan somasi dan keberatan kepada BPJS Wilayah serta meminta penguatan penetapan kepada Menteri. [HAL 29-30] Tergugat II kembali menyatakan keberatan atas penetapan klaim meninggal melalui surat No. B/880/092018 tanggal 25 September 2018. [HAL 30-33] Keputusan Akhir Administratif: Tergugat III (Menteri) mengeluarkan Keputusan Nomor 145/NAKER-BINWASK3/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang menetapkan kematian Alm. Hari Agung Pratama sebagai \"Bukan Kecelakaan Kerja dan Bukan Penyakit Akibat Kerja\". [HAL 32-33] Alasan penolakan Menteri: Kejadian tidak memenuhi unsur kecelakaan kerja karena tidak ada ruda paksa (luka/lecet/memar), meninggal karena henti jantung (VT/VF) yang dikategorikan sebagai penyakit umum akibat faktor gaya hidup, bukan bahaya tempat kerja, dan kejadian terjadi dalam perjalanan menuju tempat kerja, bukan di tempat kerja. [HAL 30-33] Dalil Penggugat: Keputusan Menteri cacat hukum karena bertentangan dengan definisi \"Kecelakaan Kerja\" dalam berbagai peraturan (UU SJSN, PP 44/2015, Permenaker 26/2015) yang mencakup kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja. [HAL 36-37] Status Pembayaran: Tergugat I telah membayar klaim Jaminan Hari Tua (JHT)/Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 86.264.220,- kepada Penggugat pada 11 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, namun Penggugat menolak pembayaran ini karena dianggap tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang seharusnya berlaku sebagai kecelakaan kerja. [HAL 39-40] Pokok Sengketa: Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat (Pasal 1365 KUH Perdata) karena penolakan kategorisasi kecelakaan kerja yang menyebabkan Penggugat sebagai ahli waris kehilangan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 668.800.000,- (kerugian materil) serta mengalami gangguan kesehatan dan ketenangan jiwa (kerugian immateril). [HAL 40-41] Penggugat menuntut kerugian materil Rp. 668.800.000,- dan kerugian immateril Rp. 500.000.000,-, serta meminta sita jaminan atas aset Tergugat I berupa ruko di Jalan Mangga Dua Raya, uang paksa (dwangsom) Rp. 5.000.000,- per hari, dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor bar bij voor rad). [HAL 42-57] Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi daluwarsa berdasarkan Pasal 26 PP 82/2019 yang menetapkan batas waktu 5 tahun sejak kecelakaan terjadi (27 Januari 2018) hingga gugatan didaftarkan (26 Maret 2024) telah lewat waktu; eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena tuntutan berdasarkan Penetapan Turut Tergugat III yang telah dibatalkan oleh Keputusan Menteri; dan dalil pokok bahwa kematian akibat serangan jantung tanpa ruda paksa di perjalanan bukan kecelakaan kerja sesuai Kepmenakertrans 609/2012 dan Permenaker 26/2015, serta Tergugat I telah memenuhi kewajiban membayar JHT/JKM sebesar Rp. 86.264.220,- sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum. [HAL 58-74] Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan prematur karena Penggugat belum menempuh mekanisme pengaduan internal BPJS sesuai UU 24/2011 dan PP 44/2015; eksepsi daluwarsa yang sama dengan Tergugat I dan II; serta eksepsi gugatan kabur karena Penggugat tidak meminta pernyataan tidak berlakunya Keputusan Menteri yang menjadi dasar penolakan klaim JKK. Dalam pokok perkara, Tergugat III membela bahwa Keputusan Menteri Nomor 145/NAKER-BINWASK3/V/2019 telah berdasar hukum, fakta medis menunjukkan tidak ada ruda paksa (luka/lecet) melainkan henti jantung (VT/VF) di perjalanan, dan pembayaran JHT/JKM membuktikan tidak ada diskriminasi. [HAL 74-80] Majelis Hakim menerima bukti surat dari Penggugat (P.1-P.48) yang meliputi putusan pengadilan sebelumnya, peraturan perundang-undangan, surat-surat penetapan, klaim, dan foto motor, serta bukti saksi JOHNI HENDRI RIZANO yang menyatakan melihat kejadian kecelakaan tunggal di Jalan Industri Kemayoran pada 27 Januari 2018, korban tidak memakai helm, tidak ada darah, dan korban dibawa ke RS Hermina. Tergugat I dan II juga mengajukan bukti surat (T.I & T.II-1 dst) untuk mendukung dalil jawabannya." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 80436, + "summary": "[HAL 1-13] Perkara perdata Nomor 181/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim diajukan oleh Penggugat LINDA LILIANINGSIH, ST. (istri dan ahli waris Alm. Hari Agung Pratama) melawan Tergugat I (BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Mangga Dua), Tergugat II (BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta), Tergugat III (Menteri Ketenagakerjaan RI), serta Turut Tergugat I (PT. Mandiri Bangun Makmur/Agung Sedayu Group), Turut Tergugat II (Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara), dan Turut Tergugat III (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta). [HAL 2-13] Sebelumnya, Penggugat telah menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Kep. 145/NAKER-BINWASK3/V/2019, namun gugatan tersebut ditolak tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) oleh PTUN Jakarta (Putusan 9 Januari 2020), dikuatkan oleh PTUN Jakarta (Putusan 11 Juni 2020), dan ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung (Putusan 9 Februari 2021) dengan alasan pokok sengketa adalah kecelakaan kerja yang merupakan sengketa perdata menurut Pasal 50 UU No. 24/2011 dan Pasal 58 PP No. 44/2015. [HAL 5-13] Penggugat kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 156/Pdt.G/2022), namun pada Putusan Sela tanggal 16 Mei 2023, eksepsi kompetensi relatif Tergugat III diterima karena Penggugat berdomisili di Jakarta Timur, sehingga PN Jakarta Pusat dinyatakan tidak berwenang secara relatif; eksepsi kompetensi absolut ditolak karena PN berwenang mengadili sengketa JKK. [HAL 13-24] Dengan demikian, Penggugat mengajukan gugatan ini di PN Jakarta Timur yang berwenang. [HAL 24-25] Kronologi fakta penting: Pada 27 Januari 2018, Alm. Hari Agung Pratama, karyawan Turut Tergugat I, berangkat dari rumah di Jakarta Timur menuju lokasi proyek Menara Jakarta di Kemayoran untuk tugas kerja. [HAL 25] Sekitar pukul 09.00 WIB, di dekat lokasi proyek, ia ditemukan lemas dan dibawa ke RS Hermina Kemayoran, namun dinyatakan meninggal dunia akibat diagnosis \"apnea + cardiac arrest\" (serangan jantung). [HAL 25-26] Turut Tergugat I melaporkan kejadian tersebut sebagai kecelakaan kerja kepada Tergugat I pada 29-30 Januari 2018. [HAL 25-28] Penetapan awal: Suku Dinas Nakertrans Jakarta Utara (Turut Tergugat II) menetapkan kejadian sebagai Kecelakaan Kerja melalui Penetapan No. 274/2018 tanggal 28 Mei 2018. [HAL 27-29] Penetapan lanjutan: Dinas Nakertrans Provinsi DKI Jakarta (Turut Tergugat III) menguatkan penetapan tersebut melalui Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan No. 1651/-1.836.2 tanggal 17 September 2018 dan menetapkan hak jaminan sebesar Rp. 668.800.000,- melalui Penetapan No. 1650/-1.386.2 tanggal 17 September 2018. [HAL 26-27] Keberatan: Tergugat II (BPJS Wilayah) menolak kategorisasi tersebut melalui surat No. B/669/072018 tanggal 25 Juli 2018, menyatakan kasus bukan kecelakaan kerja karena tidak ada luka fisik dan terjadi dalam perjalanan, bukan di tempat kerja. [HAL 26-27] Turut Tergugat I (Perusahaan) mengajukan somasi dan keberatan kepada BPJS Wilayah serta meminta penguatan penetapan kepada Menteri. [HAL 29-30] Tergugat II kembali menyatakan keberatan atas penetapan klaim meninggal melalui surat No. B/880/092018 tanggal 25 September 2018. [HAL 30-33] Keputusan Akhir Administratif: Tergugat III (Menteri) mengeluarkan Keputusan Nomor 145/NAKER-BINWASK3/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang menetapkan kematian Alm. Hari Agung Pratama sebagai \"Bukan Kecelakaan Kerja dan Bukan Penyakit Akibat Kerja\". [HAL 32-33] Alasan penolakan Menteri: Kejadian tidak memenuhi unsur kecelakaan kerja karena tidak ada ruda paksa (luka/lecet/memar), meninggal karena henti jantung (VT/VF) yang dikategorikan sebagai penyakit umum akibat faktor gaya hidup, bukan bahaya tempat kerja, dan kejadian terjadi dalam perjalanan menuju tempat kerja, bukan di tempat kerja. [HAL 30-33] Dalil Penggugat: Keputusan Menteri cacat hukum karena bertentangan dengan definisi \"Kecelakaan Kerja\" dalam berbagai peraturan (UU SJSN, PP 44/2015, Permenaker 26/2015) yang mencakup kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja. [HAL 36-37] Status Pembayaran: Tergugat I telah membayar klaim Jaminan Hari Tua (JHT)/Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 86.264.220,- kepada Penggugat pada 11 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, namun Penggugat menolak pembayaran ini karena dianggap tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang seharusnya berlaku sebagai kecelakaan kerja. [HAL 39-40] Pokok Sengketa: Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat (Pasal 1365 KUH Perdata) karena penolakan kategorisasi kecelakaan kerja yang menyebabkan Penggugat sebagai ahli waris kehilangan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 668.800.000,- (kerugian materil) serta mengalami gangguan kesehatan dan ketenangan jiwa (kerugian immateril). [HAL 40-41] Penggugat menuntut kerugian materil Rp. 668.800.000,- dan kerugian immateril Rp. 500.000.000,-, serta meminta sita jaminan atas aset Tergugat I berupa ruko di Jalan Mangga Dua Raya, uang paksa (dwangsom) Rp. 5.000.000,- per hari, dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor bar bij voor rad). [HAL 42-57] Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi daluwarsa berdasarkan Pasal 26 PP 82/2019 yang menetapkan batas waktu 5 tahun sejak kecelakaan terjadi (27 Januari 2018) hingga gugatan didaftarkan (26 Maret 2024) telah lewat waktu; eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena tuntutan berdasarkan Penetapan Turut Tergugat III yang telah dibatalkan oleh Keputusan Menteri; dan dalil pokok bahwa kematian akibat serangan jantung tanpa ruda paksa di perjalanan bukan kecelakaan kerja sesuai Kepmenakertrans 609/2012 dan Permenaker 26/2015, serta Tergugat I telah memenuhi kewajiban membayar JHT/JKM sebesar Rp. 86.264.220,- sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum. [HAL 58-74] Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan prematur karena Penggugat belum menempuh mekanisme pengaduan internal BPJS sesuai UU 24/2011 dan PP 44/2015; eksepsi daluwarsa yang sama dengan Tergugat I dan II; serta eksepsi gugatan kabur karena Penggugat tidak meminta pernyataan tidak berlakunya Keputusan Menteri yang menjadi dasar penolakan klaim JKK. Dalam pokok perkara, Tergugat III membela bahwa Keputusan Menteri Nomor 145/NAKER-BINWASK3/V/2019 telah berdasar hukum, fakta medis menunjukkan tidak ada ruda paksa (luka/lecet) melainkan henti jantung (VT/VF) di perjalanan, dan pembayaran JHT/JKM membuktikan tidak ada diskriminasi. [HAL 74-80] Majelis Hakim menerima bukti surat dari Penggugat (P.1-P.48) yang meliputi putusan pengadilan sebelumnya, peraturan perundang-undangan, surat-surat penetapan, klaim, dan foto motor, serta bukti saksi JOHNI HENDRI RIZANO yang menyatakan melihat kejadian kecelakaan tunggal di Jalan Industri Kemayoran pada 27 Januari 2018, korban tidak memakai helm, tidak ada darah, dan korban dibawa ke RS Hermina. Tergugat I dan II juga mengajukan bukti surat (T.I & T.II-1 dst) untuk mendukung dalil jawabannya. [HAL 81-84] Tergugat I dan II mengajukan bukti surat meliputi PP 82/2019, Kepmenakertrans 609/2012, Permenaker 5/2021, laporan kecelakaan, berkas klaim, surat keterangan dokter, surat BPJS, dan Keputusan Menteri 145/2019. Tergugat III mengajukan bukti surat meliputi formulir dokter penasehat, surat perintah, surat BPJS, berita acara saksi, resume medis, sertifikat kematian, dan penetapan pengawas ketenagakerjaan. [HAL 85-100] Dalam replik, Penggugat menolak eksepsi daluwarsa dengan berargumen bahwa gugatan bersifat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang tunduk pada daluarsa 30 tahun menurut Pasal 1967 KUH Perdata, bukan 5 tahun menurut PP 82/2019 yang bersifat khusus untuk tuntutan manfaat JKK. Penggugat juga menolak eksepsi gugatan kabur dengan menyatakan petitum jelas merujuk pada perbuatan melawan hukum yang menyebabkan hilangnya manfaat JKK, serta menolak eksepsi prematur dengan berargumen bahwa mekanisme pengaduan BPJS bersifat alternatif dan tidak wajib sebagai syarat mutlak sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan prinsip akses keadilan. [HAL 101-103] Majelis Hakim menolak argumen Penggugat mengenai daluarsa 30 tahun, menyatakan bahwa Pasal 26 PP 82/2019 merupakan lex specialis yang mengesampingkan lex generalis KUH Perdata. Hakim menetapkan bahwa hak menuntut manfaat JKK gugur jika lewat 5 tahun sejak kejadian (27 Januari 2018), sehingga batas akhir adalah 26 Januari 2023. Karena gugatan didaftarkan pada 26 Maret 2024, gugatan dinyatakan telah daluwarsa. Dengan demikian, eksepsi daluwarsa dari Tergugat I, II, dan III diterima, eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 989.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-13] Perkara perdata Nomor 181/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim diajukan oleh Penggugat LINDA LILIANINGSIH, ST. (istri dan ahli waris Alm. Hari Agung Pratama) melawan Tergugat I (BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Mangga Dua), Tergugat II (BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta), Tergugat III (Menteri Ketenagakerjaan RI), serta Turut Tergugat I (PT. Mandiri Bangun Makmur/Agung Sedayu Group), Turut Tergugat II (Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara), dan Turut Tergugat III (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta). [HAL 2-13] Sebelumnya, Penggugat telah menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Kep. 145/NAKER-BINWASK3/V/2019, namun gugatan tersebut ditolak tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) oleh PTUN Jakarta (Putusan 9 Januari 2020), dikuatkan oleh PTUN Jakarta (Putusan 11 Juni 2020), dan ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung (Putusan 9 Februari 2021) dengan alasan pokok sengketa adalah kecelakaan kerja yang merupakan sengketa perdata menurut Pasal 50 UU No. 24/2011 dan Pasal 58 PP No. 44/2015. [HAL 5-13] Penggugat kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 156/Pdt.G/2022), namun pada Putusan Sela tanggal 16 Mei 2023, eksepsi kompetensi relatif Tergugat III diterima karena Penggugat berdomisili di Jakarta Timur, sehingga PN Jakarta Pusat dinyatakan tidak berwenang secara relatif; eksepsi kompetensi absolut ditolak karena PN berwenang mengadili sengketa JKK. [HAL 13-24] Dengan demikian, Penggugat mengajukan gugatan ini di PN Jakarta Timur yang berwenang. [HAL 24-25] Kronologi fakta penting: Pada 27 Januari 2018, Alm. Hari Agung Pratama, karyawan Turut Tergugat I, berangkat dari rumah di Jakarta Timur menuju lokasi proyek Menara Jakarta di Kemayoran untuk tugas kerja. [HAL 25] Sekitar pukul 09.00 WIB, di dekat lokasi proyek, ia ditemukan lemas dan dibawa ke RS Hermina Kemayoran, namun dinyatakan meninggal dunia akibat diagnosis \"apnea + cardiac arrest\" (serangan jantung). [HAL 25-26] Turut Tergugat I melaporkan kejadian tersebut sebagai kecelakaan kerja kepada Tergugat I pada 29-30 Januari 2018. [HAL 25-28] Penetapan awal: Suku Dinas Nakertrans Jakarta Utara (Turut Tergugat II) menetapkan kejadian sebagai Kecelakaan Kerja melalui Penetapan No. 274/2018 tanggal 28 Mei 2018. [HAL 27-29] Penetapan lanjutan: Dinas Nakertrans Provinsi DKI Jakarta (Turut Tergugat III) menguatkan penetapan tersebut melalui Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan No. 1651/-1.836.2 tanggal 17 September 2018 dan menetapkan hak jaminan sebesar Rp. 668.800.000,- melalui Penetapan No. 1650/-1.386.2 tanggal 17 September 2018. [HAL 26-27] Keberatan: Tergugat II (BPJS Wilayah) menolak kategorisasi tersebut melalui surat No. B/669/072018 tanggal 25 Juli 2018, menyatakan kasus bukan kecelakaan kerja karena tidak ada luka fisik dan terjadi dalam perjalanan, bukan di tempat kerja. [HAL 26-27] Turut Tergugat I (Perusahaan) mengajukan somasi dan keberatan kepada BPJS Wilayah serta meminta penguatan penetapan kepada Menteri. [HAL 29-30] Tergugat II kembali menyatakan keberatan atas penetapan klaim meninggal melalui surat No. B/880/092018 tanggal 25 September 2018. [HAL 30-33] Keputusan Akhir Administratif: Tergugat III (Menteri) mengeluarkan Keputusan Nomor 145/NAKER-BINWASK3/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang menetapkan kematian Alm. Hari Agung Pratama sebagai \"Bukan Kecelakaan Kerja dan Bukan Penyakit Akibat Kerja\". [HAL 32-33] Alasan penolakan Menteri: Kejadian tidak memenuhi unsur kecelakaan kerja karena tidak ada ruda paksa (luka/lecet/memar), meninggal karena henti jantung (VT/VF) yang dikategorikan sebagai penyakit umum akibat faktor gaya hidup, bukan bahaya tempat kerja, dan kejadian terjadi dalam perjalanan menuju tempat kerja, bukan di tempat kerja. [HAL 30-33] Dalil Penggugat: Keputusan Menteri cacat hukum karena bertentangan dengan definisi \"Kecelakaan Kerja\" dalam berbagai peraturan (UU SJSN, PP 44/2015, Permenaker 26/2015) yang mencakup kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja. [HAL 36-37] Status Pembayaran: Tergugat I telah membayar klaim Jaminan Hari Tua (JHT)/Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 86.264.220,- kepada Penggugat pada 11 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, namun Penggugat menolak pembayaran ini karena dianggap tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang seharusnya berlaku sebagai kecelakaan kerja. [HAL 39-40] Pokok Sengketa: Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat (Pasal 1365 KUH Perdata) karena penolakan kategorisasi kecelakaan kerja yang menyebabkan Penggugat sebagai ahli waris kehilangan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 668.800.000,- (kerugian materil) serta mengalami gangguan kesehatan dan ketenangan jiwa (kerugian immateril). [HAL 40-41] Penggugat menuntut kerugian materil Rp. 668.800.000,- dan kerugian immateril Rp. 500.000.000,-, serta meminta sita jaminan atas aset Tergugat I berupa ruko di Jalan Mangga Dua Raya, uang paksa (dwangsom) Rp. 5.000.000,- per hari, dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor bar bij voor rad). [HAL 42-57] Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi daluwarsa berdasarkan Pasal 26 PP 82/2019 yang menetapkan batas waktu 5 tahun sejak kecelakaan terjadi (27 Januari 2018) hingga gugatan didaftarkan (26 Maret 2024) telah lewat waktu; eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena tuntutan berdasarkan Penetapan Turut Tergugat III yang telah dibatalkan oleh Keputusan Menteri; dan dalil pokok bahwa kematian akibat serangan jantung tanpa ruda paksa di perjalanan bukan kecelakaan kerja sesuai Kepmenakertrans 609/2012 dan Permenaker 26/2015, serta Tergugat I telah memenuhi kewajiban membayar JHT/JKM sebesar Rp. 86.264.220,- sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum. [HAL 58-74] Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan prematur karena Penggugat belum menempuh mekanisme pengaduan internal BPJS sesuai UU 24/2011 dan PP 44/2015; eksepsi daluwarsa yang sama dengan Tergugat I dan II; serta eksepsi gugatan kabur karena Penggugat tidak meminta pernyataan tidak berlakunya Keputusan Menteri yang menjadi dasar penolakan klaim JKK. Dalam pokok perkara, Tergugat III membela bahwa Keputusan Menteri Nomor 145/NAKER-BINWASK3/V/2019 telah berdasar hukum, fakta medis menunjukkan tidak ada ruda paksa (luka/lecet) melainkan henti jantung (VT/VF) di perjalanan, dan pembayaran JHT/JKM membuktikan tidak ada diskriminasi. [HAL 74-80] Majelis Hakim menerima bukti surat dari Penggugat (P.1-P.48) yang meliputi putusan pengadilan sebelumnya, peraturan perundang-undangan, surat-surat penetapan, klaim, dan foto motor, serta bukti saksi JOHNI HENDRI RIZANO yang menyatakan melihat kejadian kecelakaan tunggal di Jalan Industri Kemayoran pada 27 Januari 2018, korban tidak memakai helm, tidak ada darah, dan korban dibawa ke RS Hermina. Tergugat I dan II juga mengajukan bukti surat (T.I & T.II-1 dst) untuk mendukung dalil jawabannya. [HAL 81-84] Tergugat I dan II mengajukan bukti surat meliputi PP 82/2019, Kepmenakertrans 609/2012, Permenaker 5/2021, laporan kecelakaan, berkas klaim, surat keterangan dokter, surat BPJS, dan Keputusan Menteri 145/2019. Tergugat III mengajukan bukti surat meliputi formulir dokter penasehat, surat perintah, surat BPJS, berita acara saksi, resume medis, sertifikat kematian, dan penetapan pengawas ketenagakerjaan. [HAL 85-100] Dalam replik, Penggugat menolak eksepsi daluwarsa dengan berargumen bahwa gugatan bersifat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang tunduk pada daluarsa 30 tahun menurut Pasal 1967 KUH Perdata, bukan 5 tahun menurut PP 82/2019 yang bersifat khusus untuk tuntutan manfaat JKK. Penggugat juga menolak eksepsi gugatan kabur dengan menyatakan petitum jelas merujuk pada perbuatan melawan hukum yang menyebabkan hilangnya manfaat JKK, serta menolak eksepsi prematur dengan berargumen bahwa mekanisme pengaduan BPJS bersifat alternatif dan tidak wajib sebagai syarat mutlak sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan prinsip akses keadilan. [HAL 101-103] Majelis Hakim menolak argumen Penggugat mengenai daluarsa 30 tahun, menyatakan bahwa Pasal 26 PP 82/2019 merupakan lex specialis yang mengesampingkan lex generalis KUH Perdata. Hakim menetapkan bahwa hak menuntut manfaat JKK gugur jika lewat 5 tahun sejak kejadian (27 Januari 2018), sehingga batas akhir adalah 26 Januari 2023. Karena gugatan didaftarkan pada 26 Maret 2024, gugatan dinyatakan telah daluwarsa. Dengan demikian, eksepsi daluwarsa dari Tergugat I, II, dan III diterima, eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 989.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 8730, + "frame": "Penggugat, sebagai istri dan ahli waris dari karyawan yang meninggal dunia, menggugat BPJS Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan, serta perusahaan tempat bekerja almarhum dan dinas terkait dengan dalil perbuatan melawan hukum akibat penolakan kategorisasi kematian sebagai kecelakaan kerja. Gugatan ini menuntut pembayaran kerugian materil sebesar Rp668.800.000,- dan kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,-. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena dianggap telah lewat batas waktu daluwarsa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarhum Hari Agung Pratama meninggal dunia akibat serangan jantung saat dalam perjalanan dari rumah menuju lokasi proyek tempat tugasnya pada 27 Januari 2018.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II (BPJS Wilayah) menolak kategorisasi kejadian sebagai kecelakaan kerja karena tidak ada luka fisik dan kejadian terjadi dalam perjalanan, bukan di tempat kerja.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Keputusan Nomor 145/NAKER-BINWASK3/V/2019 yang menetapkan kematian tersebut bukan sebagai kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I membayar klaim Jaminan Hari Tua/Jaminan Kematian sebesar Rp86.264.220,- kepada Penggugat pada 11 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Menteri tersebut.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada 26 Maret 2024, lebih dari lima tahun sejak kejadian pada 27 Januari 2018.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan telah daluwarsa berdasarkan Pasal 26 PP 82/2019 yang berlaku sebagai lex specialis, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris dari karyawan yang meninggal dunia saat dalam perjalanan kerja, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap BPJS Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan, serta perusahaan dan dinas ketenagakerjaan terkait. Gugatan ini bermula dari penolakan kategorisasi kematian akibat serangan jantung sebagai kecelakaan kerja, yang akhirnya ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan sebagai bukan kecelakaan kerja. Meskipun telah dibayarkan klaim Jaminan Hari Tua/Jaminan Kematian, Penggugat menuntut kerugian materil dan immateril karena hilangnya manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut dengan menerima eksepsi daluwarsa yang diajukan oleh Para Tergugat. Hakim menetapkan bahwa gugatan telah lewat batas waktu lima tahun sejak kejadian berdasarkan peraturan khusus, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris dari karyawan yang meninggal dunia saat dalam perjalanan kerja, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap BPJS Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan, serta perusahaan dan dinas ketenagakerjaan terkait. Gugatan ini bermula dari penolakan kategorisasi kematian akibat serangan jantung sebagai kecelakaan kerja, yang akhirnya ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan sebagai bukan kecelakaan kerja. Meskipun telah dibayarkan klaim Jaminan Hari Tua/Jaminan Kematian, Penggugat menuntut kerugian materil dan immateril karena hilangnya manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut dengan menerima eksepsi daluwarsa yang diajukan oleh Para Tergugat. Hakim menetapkan bahwa gugatan telah lewat batas waktu lima tahun sejak kejadian berdasarkan peraturan khusus, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarhum Hari Agung Pratama meninggal dunia akibat serangan jantung saat dalam perjalanan dari rumah menuju lokasi proyek tempat tugasnya pada 27 Januari 2018.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II (BPJS Wilayah) menolak kategorisasi kejadian sebagai kecelakaan kerja karena tidak ada luka fisik dan kejadian terjadi dalam perjalanan, bukan di tempat kerja.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Keputusan Nomor 145/NAKER-BINWASK3/V/2019 yang menetapkan kematian tersebut bukan sebagai kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I membayar klaim Jaminan Hari Tua/Jaminan Kematian sebesar Rp86.264.220,- kepada Penggugat pada 11 Juli 2019 berdasarkan Keputusan Menteri tersebut.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada 26 Maret 2024, lebih dari lima tahun sejak kejadian pada 27 Januari 2018.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan telah daluwarsa berdasarkan Pasal 26 PP 82/2019 yang berlaku sebagai lex specialis, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris karyawan yang meninggal saat perjalanan kerja, tapi klaim Jaminan Kecelakaan Kerja ditolak karena dianggap bukan kecelakaan kerja, apakah saya masih bisa menuntut ganti rugi setelah lewat lima tahun?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 61933, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata", + "Pasal 1946 KUHPerdata", + "Pasal 1950 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + }, + { + "pasal": "Pasal 1946 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1946: Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1950 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1950: Hakim, karena jabatannya, tidak boleh mempergunakan lewat waktu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Relevan. Pasal ini mengatur dasar tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi pokok gugatan Penggugat. Meskipun gugatan ditolak karena daluwarsa, Pasal 1365 adalah norma substantif yang mendasari hak ganti rugi yang sedang dipertanyakan oleh orang awam (apakah bisa menuntut ganti rugi). Putusan menguji apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur PMH sebelum memutuskan daluwarsa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Tidak relevan. Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan. Dalam pertimbangan putusan, fokus sengketa dan dalil para pihak tidak secara spesifik menguji unsur 'kelalaian/kesembronoan' sebagai dasar utama, melainkan lebih pada status kematian (bukan kecelakaan kerja) dan masalah daluwarsa. Pasal 1365 lebih langsung relevan dengan konsep PMH umum yang didalilkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Tidak relevan. Pasal ini mengatur tanggung jawab orang lain (vicarious liability). Gugatan dalam perkara ini ditujukan langsung kepada para Tergugat atas perbuatan mereka sendiri (menolak klaim JKK), bukan menuntut tanggung jawab atas perbuatan orang lain atau barang di bawah pengawasan. Tidak ada dalil atau isu hukum tentang tanggung jawab pihak ketiga dalam pertimbangan putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1946 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Relevan. Pasal ini memberikan definisi substantif tentang 'lewat waktu' (daluwarsa) sebagai alasan untuk dibebaskan dari perikatan. Orang awam bertanya apakah masih bisa menuntut setelah lewat waktu. Pasal ini menjadi dasar hukum yang didalilkan oleh Tergugat III untuk membuktikan bahwa hak menuntut telah gugur karena lewat waktu, sehingga menjadi inti dari jawaban hukum mengenai batas waktu tuntutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1950 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Tidak relevan. Pasal ini mengatur bahwa hakim tidak boleh menggunakan daluwarsa karena jabatannya (hanya bisa diajukan oleh pihak yang berkepentingan). Meskipun disebutkan dalam replik Penggugat, putusan tidak menjadikan ini sebagai alasan penolakan atau penerimaan gugatan. Putusan menolak gugatan karena daluwarsa substantif (PP 82/2019), bukan karena prosedur pengajuan daluwarsa. Pasal ini bersifat prosedural/sekunder dan tidak menjawab inti pertanyaan substantif tentang hak menuntut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Relevan. Pasal ini mengatur daluwarsa umum 30 tahun. Pasal ini secara eksplisit diperdebatkan dalam perkara: Penggugat berdalil bahwa gugatan PMH tunduk pada daluwarsa 30 tahun (Pasal 1967), sedangkan Tergugat dan Hakim mengesampingkannya dengan daluwarsa khusus 5 tahun (PP 82/2019). Putusan secara tegas membandingkan Pasal 1967 dengan PP 82/2019 untuk menentukan apakah hak menuntut masih ada. Ini adalah kunci jawaban substantif bagi pertanyaan orang awam mengenai batas waktu." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1946 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 119359, + "completion_tokens": 7569 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_182_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_182_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..24be006986673924e992862999f813c26bf1df38 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_182_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_182_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.079, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 96.059, + "query": 5.176, + "relevance": 43.547, + "total": 144.861 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 54682, + "marked_chars": 54853 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke \nverklaard); \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp1.343.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa tanggal 23 September \n2025, oleh kami, Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria \nHelpina, S.H., M.H. dan Iche Purnawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \nHalaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim \nHakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan \nterbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hermina Mastarida, S.H., M.H., \nPanitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem \nInformasi Pengadilan pada hari itu juga. \n \nHakim Anggota " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 54853, + "frame": "Penggugat, seorang advokat, menggugat Tergugat, seorang wiraswasta, atas wanprestasi dalam tiga perjanjian jasa bantuan hukum yang menuntut pembayaran honor total Rp6.000.000.000,00 dan pengakuan hak retensi atas tanah dan bangunan milik Tergugat. Gugatan ini ditolak karena dianggap tidak dapat diterima oleh hakim akibat cacat formal pada identitas penggugat yang tidak mencantumkan alamat domisili.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Jasa/Bantuan Hukum tertanggal 3 Januari 2020 dengan kewajiban Tergugat membayar honor Rp2.000.000.000,00.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Jasa/Bantuan Hukum tertanggal 13 Agustus 2021 dengan kewajiban Tergugat membayar honor Rp2.000.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 3 Januari 2022 dengan kewajiban Tergugat membayar honor Rp2.000.000.000,00.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui bahwa total hutang honor jasa bantuan hukum sebesar Rp6.000.000.000,00 belum pernah dibayarkan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan Tanah dan Bangunan (Klinik Fatahillah) kepada Penggugat untuk dikuasai sebagai jaminan dan hak retensi pelunasan honor.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menempati dan menguasai Tanah dan Bangunan tersebut dengan izin dan sepengetahuan Tergugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mencantumkan alamat atau tempat tinggal Penggugat sehingga dianggap obscuur libel.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, seorang advokat, menggugat Tergugat, seorang wiraswasta, dengan dalil adanya tiga perjanjian jasa bantuan hukum tertanggal 3 Januari 2020, 13 Agustus 2021, dan 3 Januari 2022 yang masing-masing mengikat Tergugat untuk membayar honor sebesar Rp2.000.000.000,00. Tergugat dalam jawabannya mengakui keberadaan ketiga perjanjian tersebut, mengakui belum membayar total hutang sebesar Rp6.000.000.000,00, serta mengakui telah menyerahkan Tanah dan Bangunan (Klinik Fatahillah) kepada Penggugat sebagai jaminan retensi dan saat ini sedang ditempati oleh Penggugat. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena menemukan cacat formal pada gugatan, yaitu tidak adanya pencantuman alamat atau tempat tinggal Penggugat dalam surat gugatan yang mengakibatkan gugatan dinyatakan obscuur libel dan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, seorang advokat, menggugat Tergugat, seorang wiraswasta, dengan dalil adanya tiga perjanjian jasa bantuan hukum tertanggal 3 Januari 2020, 13 Agustus 2021, dan 3 Januari 2022 yang masing-masing mengikat Tergugat untuk membayar honor sebesar Rp2.000.000.000,00. Tergugat dalam jawabannya mengakui keberadaan ketiga perjanjian tersebut, mengakui belum membayar total hutang sebesar Rp6.000.000.000,00, serta mengakui telah menyerahkan Tanah dan Bangunan (Klinik Fatahillah) kepada Penggugat sebagai jaminan retensi dan saat ini sedang ditempati oleh Penggugat. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena menemukan cacat formal pada gugatan, yaitu tidak adanya pencantuman alamat atau tempat tinggal Penggugat dalam surat gugatan yang mengakibatkan gugatan dinyatakan obscuur libel dan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Jasa/Bantuan Hukum tertanggal 3 Januari 2020 dengan kewajiban Tergugat membayar honor Rp2.000.000.000,00.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Jasa/Bantuan Hukum tertanggal 13 Agustus 2021 dengan kewajiban Tergugat membayar honor Rp2.000.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Jasa Hukum tertanggal 3 Januari 2022 dengan kewajiban Tergugat membayar honor Rp2.000.000.000,00.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui bahwa total hutang honor jasa bantuan hukum sebesar Rp6.000.000.000,00 belum pernah dibayarkan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan Tanah dan Bangunan (Klinik Fatahillah) kepada Penggugat untuk dikuasai sebagai jaminan dan hak retensi pelunasan honor.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menempati dan menguasai Tanah dan Bangunan tersebut dengan izin dan sepengetahuan Tergugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mencantumkan alamat atau tempat tinggal Penggugat sehingga dianggap obscuur libel.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bantu urusan hukum dan dia janji bayar, tapi sampai sekarang belum lunas, apakah saya bisa menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6742, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1812 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1812 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1812: Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum (hak gadai umum) atas harta debitur untuk memenuhi perikatan. Meskipun berkaitan dengan pemenuhan kewajiban, pasal ini bersifat umum mengenai eksekusi harta dan tidak secara langsung menjawab pertanyaan substantif mengenai kekuatan mengikat perjanjian jasa hukum yang dibuat. Dalam konteks pertanyaan 'apakah bisa menuntut', dasar utama adalah adanya perjanjian yang mengikat, bukan mekanisme jaminan hartanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan asas pacta sunt servanda, yaitu bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan. Ini adalah dasar hukum substantif utama untuk menjawab pertanyaan apakah janji bayar dalam perjanjian jasa hukum dapat dituntut. Meskipun gugatan dalam putusan ditolak karena cacat formil (obscur libel), pasal ini tetap relevan secara substantif karena menjadi prinsip hukum yang menopang hak Penggugat untuk menuntut pembayaran honor berdasarkan perjanjian yang diakui keberadaannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1812 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak menahan (retensi) atas kepunyaan pemberi kuasa. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menyebutkan bahwa Penggugat memiliki barang milik Tergugat di tangannya yang dapat ditahan. Pasal ini mengatur hak pembelaan khusus (retensi) yang tidak muncul sebagai fakta atau isu dalam sengketa ini, sehingga tidak relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan umum mengenai tuntutan pembayaran honor jasa hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19571, + "completion_tokens": 1264 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_18_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_18_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..86edd379a15a860e325fac50e52eec6940040315 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_18_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,282 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_18_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.055, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 147.049, + "query": 8.902, + "relevance": 107.597, + "total": 263.603 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 91827, + "marked_chars": 92106 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; \n2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0006019101-001 tertanggal 19 \nFebruari 2024 beserta lampirannya sah dan berkekuatan hukum mengikat \nbagi Penggugat dan Tergugat; \n3. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00105605.AH.05.01 \nTahun 2024 sah dan berkekuatan hukum; \n4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wansprestasi/ingkar janji \nkepada Penggugat; \n5. Menghukum untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak \nhingga diajukannya gugatan ini secara tunai, sekaligus dan seketika \nsejumlah Rp261.825.350,00 (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus \ndua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat setelah \nputusan berkekuatan hukum tetap; \n6. Menghukum \nTergugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah); \n7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; \n \nDemikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025, oleh \nMathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri \nJakarta Timur, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidang terbuka \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 92106, + "frame": "PT. MIZUHO LEASING INDONESIA, Tbk. menggugat ROBERT IRVAN ADI PRATAMA atas wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk pembiayaan kendaraan bermotor, dengan tuntutan pembayaran sisa hutang dan denda serta penetapan sita jaminan. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui prosedur gugatan sederhana. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan perjanjian dan jaminan fidusia sah, serta menghukum Tergugat membayar sisa hutang dan denda yang telah dihitung ulang oleh Hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0006019101-001 pada tanggal 19 Februari 2024 untuk fasilitas pembiayaan sebesar Rp341.400.000,00 dengan angsuran bulanan Rp5.690.000,00 selama 60 bulan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjaminkan satu unit kendaraan bermotor roda 4 merek Audi-A4-1.8 TFSI A/T Tahun 2013 dengan Nomor Polisi B 1386 NU sebagai jaminan fidusia atas perjanjian pembiayaan tersebut.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00105605.AH.05.01 Tahun 2024 telah didaftarkan dan dinyatakan sah oleh Hakim.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran hingga angsuran ke-14 dengan total pembayaran sebesar Rp79.660.000,00.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-15 yang jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2025 hingga tanggal pendaftaran gugatan pada tanggal 30 Juli 2025.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat peringatan pertama pada tanggal 23 Mei 2025 dan surat peringatan kedua pada tanggal 30 Mei 2025 kepada Tergugat.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat meskipun telah diberikan hak untuk itu.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp261.740.000,00 dan denda sebesar Rp1.209.225,00.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menghitung ulang denda berdasarkan ketentuan Stb No. 22 Tahun 1848 sebesar 6% per tahun menjadi Rp85.350,00 untuk masa tunggakan 3 bulan.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita revindikasi atas kendaraan dan sita jaminan atas tanah/bangunan ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum dan tidak ada sita yang diletakkan sebelumnya.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena syarat-syarat menurut SEMA No.3 Tahun 2000 tidak terpenuhi.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan uang paksa (dwangsom) ditolak karena dwangsom hanya dapat dikenakan untuk penghukuman selain pembayaran sejumlah uang.", + "page": 28, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. MIZUHO LEASING INDONESIA, Tbk. menggugat ROBERT IRVAN ADI PRATAMA atas wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk pembiayaan kendaraan bermotor Audi-A4-1.8 TFSI A/T Tahun 2013. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-15 dan menuntut pembayaran sisa hutang serta denda, serta meminta penetapan sita revindikasi dan jaminan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan sebagian setelah menetapkan bahwa perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia sah dan mengikat. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sejak Mei 2025. Namun, Hakim menolak tuntutan denda sesuai perjanjian dan menggantinya dengan perhitungan bunga moratoir berdasarkan ketentuan undang-undang, serta menolak permohonan sita, uang paksa, dan putusan serta merta. Putusan akhir menghukum Tergugat membayar sisa hutang dan denda yang telah dihitung ulang sebesar Rp261.825.350,00 setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. MIZUHO LEASING INDONESIA, Tbk. menggugat ROBERT IRVAN ADI PRATAMA atas wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk pembiayaan kendaraan bermotor Audi-A4-1.8 TFSI A/T Tahun 2013. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-15 dan menuntut pembayaran sisa hutang serta denda, serta meminta penetapan sita revindikasi dan jaminan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan sebagian setelah menetapkan bahwa perjanjian pembiayaan dan jaminan fidusia sah dan mengikat. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sejak Mei 2025. Namun, Hakim menolak tuntutan denda sesuai perjanjian dan menggantinya dengan perhitungan bunga moratoir berdasarkan ketentuan undang-undang, serta menolak permohonan sita, uang paksa, dan putusan serta merta. Putusan akhir menghukum Tergugat membayar sisa hutang dan denda yang telah dihitung ulang sebesar Rp261.825.350,00 setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0006019101-001 pada tanggal 19 Februari 2024 untuk fasilitas pembiayaan sebesar Rp341.400.000,00 dengan angsuran bulanan Rp5.690.000,00 selama 60 bulan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjaminkan satu unit kendaraan bermotor roda 4 merek Audi-A4-1.8 TFSI A/T Tahun 2013 dengan Nomor Polisi B 1386 NU sebagai jaminan fidusia atas perjanjian pembiayaan tersebut.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00105605.AH.05.01 Tahun 2024 telah didaftarkan dan dinyatakan sah oleh Hakim.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran hingga angsuran ke-14 dengan total pembayaran sebesar Rp79.660.000,00.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-15 yang jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2025 hingga tanggal pendaftaran gugatan pada tanggal 30 Juli 2025.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat peringatan pertama pada tanggal 23 Mei 2025 dan surat peringatan kedua pada tanggal 30 Mei 2025 kepada Tergugat.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat meskipun telah diberikan hak untuk itu.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp261.740.000,00 dan denda sebesar Rp1.209.225,00.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menghitung ulang denda berdasarkan ketentuan Stb No. 22 Tahun 1848 sebesar 6% per tahun menjadi Rp85.350,00 untuk masa tunggakan 3 bulan.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita revindikasi atas kendaraan dan sita jaminan atas tanah/bangunan ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum dan tidak ada sita yang diletakkan sebelumnya.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena syarat-syarat menurut SEMA No.3 Tahun 2000 tidak terpenuhi.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan uang paksa (dwangsom) ditolak karena dwangsom hanya dapat dikenakan untuk penghukuman selain pembayaran sejumlah uang.", + "page": 28, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar angsuran mobil sampai ke-14, tapi berhenti bayar sejak Mei 2025, sekarang ditagih sisa hutang dan denda, apa saya harus bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 43288, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (kewajiban untuk memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan, ini menjadi dasar hukum bahwa debitur memiliki kewajiban substantif untuk membayar angsuran. Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan adanya hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur sebelum masuk ke analisis wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya suatu debitur dinyatakan lalai (wanprestasi), baik melalui surat peringatan maupun berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri (lewat waktu yang ditentukan). Ini sangat relevan untuk menjawab apakah debitur yang berhenti bayar sejak Mei 2025 secara hukum telah melakukan wanprestasi tanpa perlu peringatan tambahan jika perjanjian mengaturnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Ini langsung menjawab inti pertanyaan apakah debitur harus membayar sisa hutang dan denda sebagai konsekuensi dari ketidakpemenuhan perikatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis kerugian yang dapat dituntut (kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang). Dalam pertimbangan putusan, hakim tidak menggunakan pasal ini untuk menghitung ganti rugi, melainkan menggunakan Pasal 1250 KUHPerdata dan Stb No. 22 Tahun 1848 untuk menghitung bunga moratoir (denda). Isi pasal ini tidak menjadi dasar perhitungan substantif dalam sengketa ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena keterlambatan pembayaran uang. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menolak perhitungan denda kontraktual yang tidak rinci dan menggantinya dengan bunga moratoir sesuai undang-undang (Stb No. 22 Tahun 1848). Ini adalah kunci hukum untuk menjawab besaran 'denda' yang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini memberikan pilihan kepada kreditur untuk memaksa pemenuhan atau pembatalan perjanjian. Dalam perkara ini, kreditur tidak menuntut pembatalan perjanjian atau pemaksaan kinerja spesifik, melainkan tuntutan pembayaran uang (sisa hutang dan denda). Pasal ini tidak menjadi dasar tuntutan atau pertimbangan hakim dalam amar putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan menggunakan pasal ini untuk memverifikasi bahwa perjanjian pembiayaan antara para pihak sah secara hukum. Tanpa perjanjian yang sah, tidak ada dasar hukum untuk menuntut wanprestasi. Ini adalah prasyarat substantif yang diperiksa hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa klausul bunga dan denda dalam perjanjian mengikat debitur, sehingga debitur wajib memenuhinya sesuai kesepakatan awal." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga yang ditetapkan dalam perjanjian. Putusan mengutip pasal ini untuk mengakui validitas bunga konventional yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan, yang menjadi dasar perhitungan hutang pokok dan bunga efektif sebelum masuk ke perhitungan denda keterlambatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta tulisan tangan. Dalam pertimbangan putusan, pasal ini dikutip hanya untuk menilai alat bukti yang diajukan oleh Tergugat (bukti T-2 sampai T-4) yang tidak dapat memperlihatkan aslinya. Ini adalah aturan pembuktian prosedural, bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai kewajiban pembayaran." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 38971, + "completion_tokens": 2415 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_190_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_190_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3943e91646312fd645566dc6301f037de8201ba0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_190_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_190_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.039, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 123.32, + "query": 2.114, + "relevance": 31.326, + "total": 156.799 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 42427, + "marked_chars": 42562 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan Tergugat dan Turut tergugat telah dipanggil dengan patut \ntetapi tidak hadir. \n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. \n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp.1.063.000,00 (satu juta enam puluh tiga ribu rupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025, \noleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dameria \nFrisella Simanjuntak, S.H., M.Hum dan Mathilda Chrystina Katarina, S.H., \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM \nM.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan \nSurat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor \n190/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM tanggal 24 Juni 2025, putusan tersebut pada \nhari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025 d" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 42562, + "frame": "PT. Sinar Lintas Maju menggugat Ria Kustiningsih dan Rocky Theofilus Simatupang terkait sengketa penyewaan mobil truk dan tuntutan ganti rugi materiil akibat tidak dibayarnya sewa serta biaya parkir. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pembayaran ganti rugi serta biaya perkara. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara ini secara verstek karena para Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa ia menyewakan satu unit mobil truk kepada Tergugat untuk mengangkut buah dari Sumatera Utara ke Jakarta Timur.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat mempekerjakan sopir dan kenek untuk menjalankan bisnis pengangkutan tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa buah yang diangkut mengalami pembusukan saat tiba di tujuan sehingga Turut Tergugat merasa dirugikan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Turut Tergugat menahan mobil truk beserta kunci, STNK, dan KIR sebagai jaminan atas kerugian buah busuk.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat membuat laporan polisi terhadap Turut Tergugat atas penahanan kendaraan tersebut.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Turut Tergugat hanya mengembalikan kunci, STNK, dan KIR kepada Penggugat pada tanggal 14 Maret 2025.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat mencabut laporan polisi dan menyatakan bukan pemilik kendaraan serta bersedia mengembalikannya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa kendaraan tertahan di parkiran Pasar Induk Kramat Jati sehingga menumpuk biaya parkir yang dibayar oleh Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa ia menuntut pembayaran sewa awal, sewa harian, cicilan kendaraan, dan biaya parkir kepada Tergugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat tidak membayar uang sewa dan tidak menjaga kendaraan dengan baik sehingga menimbulkan kerugian materiil.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya mengenai jangka waktu sewa dan besaran harga sewa yang telah disepakati.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Sinar Lintas Maju mengajukan gugatan perdata terhadap Ria Kustiningsih dan Rocky Theofilus Simatupang dengan dalih adanya hubungan sewa menyewa mobil truk yang disewakan kepada Tergugat untuk keperluan bisnis pengangkutan buah. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak membayar sewa, menyebabkan kendaraan ditahan oleh Turut Tergugat akibat sengketa kerugian buah busuk, serta menumpuknya biaya parkir yang akhirnya dibayar oleh Penggugat. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil berupa sewa, cicilan, dan biaya parkir serta menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dalil gugatan tidak jelas mengenai jangka waktu dan besaran harga sewa yang disepakati, sehingga hubungan hukum sewa menyewa tidak dapat dibuktikan secara jelas. Perkara diputus secara verstek karena para Tergugat tidak hadir." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Sinar Lintas Maju mengajukan gugatan perdata terhadap Ria Kustiningsih dan Rocky Theofilus Simatupang dengan dalih adanya hubungan sewa menyewa mobil truk yang disewakan kepada Tergugat untuk keperluan bisnis pengangkutan buah. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak membayar sewa, menyebabkan kendaraan ditahan oleh Turut Tergugat akibat sengketa kerugian buah busuk, serta menumpuknya biaya parkir yang akhirnya dibayar oleh Penggugat. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil berupa sewa, cicilan, dan biaya parkir serta menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dalil gugatan tidak jelas mengenai jangka waktu dan besaran harga sewa yang disepakati, sehingga hubungan hukum sewa menyewa tidak dapat dibuktikan secara jelas. Perkara diputus secara verstek karena para Tergugat tidak hadir.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa ia menyewakan satu unit mobil truk kepada Tergugat untuk mengangkut buah dari Sumatera Utara ke Jakarta Timur.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat mempekerjakan sopir dan kenek untuk menjalankan bisnis pengangkutan tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa buah yang diangkut mengalami pembusukan saat tiba di tujuan sehingga Turut Tergugat merasa dirugikan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Turut Tergugat menahan mobil truk beserta kunci, STNK, dan KIR sebagai jaminan atas kerugian buah busuk.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat membuat laporan polisi terhadap Turut Tergugat atas penahanan kendaraan tersebut.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Turut Tergugat hanya mengembalikan kunci, STNK, dan KIR kepada Penggugat pada tanggal 14 Maret 2025.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat mencabut laporan polisi dan menyatakan bukan pemilik kendaraan serta bersedia mengembalikannya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa kendaraan tertahan di parkiran Pasar Induk Kramat Jati sehingga menumpuk biaya parkir yang dibayar oleh Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa ia menuntut pembayaran sewa awal, sewa harian, cicilan kendaraan, dan biaya parkir kepada Tergugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Tergugat tidak membayar uang sewa dan tidak menjaga kendaraan dengan baik sehingga menimbulkan kerugian materiil.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalam gugatannya mengenai jangka waktu sewa dan besaran harga sewa yang telah disepakati.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sewa dan biaya parkir untuk truk yang disewakan, tapi penyewa tidak mau bayar dan kendaraannya ditahan orang lain, apa bisa saya menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7444, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1548 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1548 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1548: Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi materiil yang didalilkan oleh Penggugat dalam pertanyaan ('menuntutnya'). Putusan secara eksplisit menyebutkan bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar sewa, sehingga pasal ini menjadi teori hukum substantif yang diuji dalam perkara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1548 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur definisi dan unsur perjanjian sewa menyewa. Putusan menggunakan pasal ini sebagai kerangka hukum untuk menilai apakah hubungan hukum antara para pihak telah terbentuk dengan jelas (adanya objek, jangka waktu, dan harga sewa). Karena gugatan ditolak karena ketidakjelasan hubungan hukum sewa menyewa, pasal ini menjadi prinsip yang menopang alasan hakim dalam menilai kewajaran tuntutan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1548 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16609, + "completion_tokens": 1334 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_192_Pdt.Bth_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_192_Pdt.Bth_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e72d9dbb90aef3229750ada229f46e25b4e7f1aa --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_192_Pdt.Bth_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,350 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_192_Pdt.Bth_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 60, + "timings": { + "parse": 0.103, + "classify": 0.0, + "condense": 242.722, + "read": 247.239, + "query": 2.347, + "relevance": 61.879, + "total": 554.29 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 164761, + "marked_chars": 165292 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM PROVISI; \n- \nMenolak tuntutan provisi para Pelawan; \nDALAM EKSEPSI; \n- \nMenolak eksepsi Terlawan dan turut Terlawan; \nDALAM POKOK PERKARA; \n- \nMenolak perlawanan para Pelawan; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 59\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor 192/Pdt.Bth/2025/PN Jkt.Tim \n \n- \nMenghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah). \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 16 Desember \n2025, oleh kami, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru \nSwastika Rini, S.H. dan Arief Yudiarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai \nHakim Anggota putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 \ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua \ndengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu o" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134982, + "summary": "[HAL 1-15] Para Pelawan Cicu Laras Prasetyo dan Puti Laksmi Budi Pertiwi mengajukan perlawanan terhadap eksekusi lelang Hak Tangungan atas rumah di The Royal Residence, Jakarta Timur (SHM No. 3930/Ujung Menteng) yang dilelang oleh KPKNL Jakarta II dan dimenangkan oleh Robby Simon. Pelawan dalil bahwa mereka adalah debitur KPR BRI senilai Rp1,2 miliar dengan jaminan objek tersebut, telah membayar 41 angsuran (total Rp406.949.600) sebelum macet akibat pandemi sejak Mei 2020. Pelawan mendalilkan BRI menolak permohonan restrukturisasi sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020, melakukan perbuatan melawan hukum dengan menetapkan nilai limit lelang rendah (Rp600 juta) yang tidak sesuai harga pasar (didalihkan Rp1,6 miliar), serta mengabaikan upaya penyelesaian sukarela Pelawan. Pelawan memohon pembatalan lelang dan risalah lelang, penghentian eksekusi pengosongan, penggantian kerugian materiil (Rp618.769.600) dan immateriil (Rp1,6 miliar), serta pengembalian hak atas objek. [HAL 16-25] Terlawan (BRI) mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan obscur libel, menolak gugatan dengan alasan sengketa lelang adalah TUN dan gugatan tidak jelas. Dalam pokok perkara, Terlawan mengakui hubungan kredit namun menyatakan Pelawan wanprestasi tanpa itikad baik. Terlawan dalil telah memberikan surat peringatan (terdapat perbedaan tanggal antara dalil Pelawan dan Terlawan mengenai urutan peringatan) dan melaksanakan lelang sesuai UU Hak Tanggungan. Nilai limit ditetapkan berdasarkan penilaian internal bank yang lebih tinggi dari nilai likuidasi, sehingga lelang sah. Terlawan menolak perbuatan melawan hukum dan tuntutan dwangsom. [HAL 26-38] Turut Terlawan I (Robby Simon) menolak gugatan dengan dalil pembelian lelang sah secara hukum dan telah diterbitkan sertifikat baru. Turut Terlawan II (KPKNL) mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan tanggung jawab lelang ada pada penjual (BRI) sesuai PMK Lelang. KPKNL dalil pelaksanaan lelang telah sesuai prosedur PMK No. 122/2023, nilai limit adalah kewenangan penjual, dan KPKNL tidak berwenang meninjau nilai limit. Lelang dinyatakan sah dan tidak dapat dibatalkan. Turut Terlawan III (Kantor Pertanahan) menolak dalil Pelawan, menyatakan peralihan hak ke Robby Simon telah sesuai PP No. 24/1997 berdasarkan risalah lelang yang sah. [HAL 39-50] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Saksi Randy Roberto Simauw dan Jeffry Mantiri mendukung dalil Pelawan bahwa mereka beritikad baik, mengajukan restrukturisasi, namun surat peringatan dikirim ke alamat lama sehingga tidak diterima, serta Terlawan tidak kooperatif. Ahli Hidayatullah, Ph.D. memberikan pendapat bahwa OJK mengutamakan penyelesaian non-litigasi dan restrukturisasi, kreditur wajib membuktikan wanprestasi, dan lelang harus dilakukan dengan harga wajar serta sepengetahuan debitur. Penolakan restrukturisasi pasca-pandemi dapat dikualifikasikan sebagai ketidaksinkronan kewajiban perlindungan debitur." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 31810, + "summary": "[HAL 1-59] Para Pelawan Cicu Laras Prasetyo dan Puti Laksmi Budi Pertiwi mengajukan perlawanan terhadap eksekusi lelang Hak Tangungan atas rumah di The Royal Residence, Jakarta Timur (SHM No. 3930/Ujung Menteng) yang dilelang oleh KPKNL Jakarta II dan dimenangkan oleh Robby Simon. Pelawan dalil bahwa mereka adalah debitur KPR BRI senilai Rp1,2 miliar dengan jaminan objek tersebut, telah membayar 41 angsuran (total Rp406.949.600) sebelum macet akibat pandemi sejak Mei 2020. Pelawan mendalilkan BRI menolak permohonan restrukturisasi sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020, melakukan perbuatan melawan hukum dengan menetapkan nilai limit lelang rendah (Rp600 juta) yang tidak sesuai harga pasar (didalihkan Rp1,6 miliar), serta mengabaikan upaya penyelesaian sukarela Pelawan. Pelawan memohon pembatalan lelang dan risalah lelang, penghentian eksekusi pengosongan, penggantian kerugian materiil (Rp618.769.600) dan immateriil (Rp1,6 miliar), serta pengembalian hak atas objek. [HAL 16-25] Terlawan (BRI) mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan obscur libel, menolak gugatan dengan alasan sengketa lelang adalah TUN dan gugatan tidak jelas. Dalam pokok perkara, Terlawan mengakui hubungan kredit namun menyatakan Pelawan wanprestasi tanpa itikad baik. Terlawan dalil telah memberikan surat peringatan (terdapat perbedaan tanggal antara dalil Pelawan dan Terlawan mengenai urutan peringatan) dan melaksanakan lelang sesuai UU Hak Tanggungan. Nilai limit ditetapkan berdasarkan penilaian internal bank yang lebih tinggi dari nilai likuidasi, sehingga lelang sah. Terlawan menolak perbuatan melawan hukum dan tuntutan dwangsom. [HAL 26-38] Turut Terlawan I (Robby Simon) menolak gugatan dengan dalil pembelian lelang sah secara hukum dan telah diterbitkan sertifikat baru. Turut Terlawan II (KPKNL) mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan tanggung jawab lelang ada pada penjual (BRI) sesuai PMK Lelang. KPKNL dalil pelaksanaan lelang telah sesuai prosedur PMK No. 122/2023, nilai limit adalah kewenangan penjual, dan KPKNL tidak berwenang meninjau nilai limit. Lelang dinyatakan sah dan tidak dapat dibatalkan. Turut Terlawan III (Kantor Pertanahan) menolak dalil Pelawan, menyatakan peralihan hak ke Robby Simon telah sesuai PP No. 24/1997 berdasarkan risalah lelang yang sah. [HAL 39-50] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Saksi Randy Roberto Simauw dan Jeffry Mantiri mendukung dalil Pelawan bahwa mereka beritikad baik, mengajukan restrukturisasi, namun surat peringatan dikirim ke alamat lama sehingga tidak diterima, serta Terlawan tidak kooperatif. Ahli Hidayatullah, Ph.D. memberikan pendapat bahwa OJK mengutamakan penyelesaian non-litigasi dan restrukturisasi, kreditur wajib membuktikan wanprestasi, dan lelang harus dilakukan dengan harga wajar serta sepengetahuan debitur. Penolakan restrukturisasi pasca-pandemi dapat dikualifikasikan sebagai ketidaksinkronan kewajiban perlindungan debitur. [HAL 50-53] Majelis Hakim menolak permohonan provisi para Pelawan untuk menunda eksekusi pengosongan karena berkaitan dengan pokok perkara dan tidak memenuhi syarat urgensi. Terhadap eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Terlawan (sengketa TUN) berdasarkan putusan sela sebelumnya yang menyatakan PN Jakarta Timur berwenang, serta menolak eksepsi obscur libel karena dalil Pelawan dianggap cukup jelas. Eksepsi Turut Terlawan I (Robby Simon) tentang kekeliruan gugatan dan keabsahan pembelian lelang ditolak karena masuk pokok perkara. Eksepsi Turut Terlawan II (KPKNL) tentang error in persona ditolak berdasarkan asas partijautonomie yang memberikan hak kepada Penggugat menentukan pihak yang digugat. [HAL 54-59] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan dua sengketa utama: keabsahan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan dan apakah Terlawan serta Turut Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menerima bukti P-3 (SHM) sebagai bukti kuat kepemilikan objek oleh Pelawan II, namun menyatakan bahwa keberadaan Hak Tanggungan sah atas objek tersebut memberikan kewenangan kepada Terlawan untuk mengeksekusi jika terjadi wanprestasi, sehingga dalil Pelawan semata-mata berdasarkan status kepemilikan SHM tidak beralasan. Perjanjian Kredit (P-4) dinyatakan sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Pelawan dinyatakan wanprestasi sejak Mei 2020 karena tidak membayar angsuran, dan alasan kesulitan ekonomi akibat pandemi tidak menghapuskan kewajiban kontraktual. Penolakan restrukturisasi oleh Terlawan tidak dianggap perbuatan melawan hukum karena POJK No. 11/POJK.03/2020 memberikan kewenangan diskresioner kepada bank, bukan kewajiban mutlak. Surat peringatan I, II, dan III (P-8, P-9, P-10) membuktikan Terlawan telah melaksanakan prosedur penagihan secara patut. Pembayaran sebagian yang dilakukan Pelawan tidak menghapus status wanprestasi. Itikad baik berupa permohonan keringanan atau keberatan (P-11 s.d. P-18) tidak menghilangkan hak eksekusi Terlawan. Dalil nilai limit lelang rendah ditolak karena Pelawan tidak membuktikan pelanggaran yuridis peraturan lelang, dan perbedaan nilai appraisal, pasar, dan limit tidak serta-merta membuktikan perbuatan melawan hukum. Lelang dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1601/07/02/2024-1 tanggal 13 November 2024 dinyatakan sah dan mengikat. Tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena kerugian timbul akibat wanprestasi Pelawan sendiri. Permohonan dwangsom dan uitvoerbaar bij voorraad tidak relevan. [HAL 60] Amar putusan: Menolak provisi para Pelawan; Menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan; Menolak perlawanan para Pelawan seluruhnya; Menghukum para Pelawan membayar biaya perkara Rp544.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-59] Para Pelawan Cicu Laras Prasetyo dan Puti Laksmi Budi Pertiwi mengajukan perlawanan terhadap eksekusi lelang Hak Tangungan atas rumah di The Royal Residence, Jakarta Timur (SHM No. 3930/Ujung Menteng) yang dilelang oleh KPKNL Jakarta II dan dimenangkan oleh Robby Simon. Pelawan dalil bahwa mereka adalah debitur KPR BRI senilai Rp1,2 miliar dengan jaminan objek tersebut, telah membayar 41 angsuran (total Rp406.949.600) sebelum macet akibat pandemi sejak Mei 2020. Pelawan mendalilkan BRI menolak permohonan restrukturisasi sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020, melakukan perbuatan melawan hukum dengan menetapkan nilai limit lelang rendah (Rp600 juta) yang tidak sesuai harga pasar (didalihkan Rp1,6 miliar), serta mengabaikan upaya penyelesaian sukarela Pelawan. Pelawan memohon pembatalan lelang dan risalah lelang, penghentian eksekusi pengosongan, penggantian kerugian materiil (Rp618.769.600) dan immateriil (Rp1,6 miliar), serta pengembalian hak atas objek. [HAL 16-25] Terlawan (BRI) mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan obscur libel, menolak gugatan dengan alasan sengketa lelang adalah TUN dan gugatan tidak jelas. Dalam pokok perkara, Terlawan mengakui hubungan kredit namun menyatakan Pelawan wanprestasi tanpa itikad baik. Terlawan dalil telah memberikan surat peringatan (terdapat perbedaan tanggal antara dalil Pelawan dan Terlawan mengenai urutan peringatan) dan melaksanakan lelang sesuai UU Hak Tanggungan. Nilai limit ditetapkan berdasarkan penilaian internal bank yang lebih tinggi dari nilai likuidasi, sehingga lelang sah. Terlawan menolak perbuatan melawan hukum dan tuntutan dwangsom. [HAL 26-38] Turut Terlawan I (Robby Simon) menolak gugatan dengan dalil pembelian lelang sah secara hukum dan telah diterbitkan sertifikat baru. Turut Terlawan II (KPKNL) mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan tanggung jawab lelang ada pada penjual (BRI) sesuai PMK Lelang. KPKNL dalil pelaksanaan lelang telah sesuai prosedur PMK No. 122/2023, nilai limit adalah kewenangan penjual, dan KPKNL tidak berwenang meninjau nilai limit. Lelang dinyatakan sah dan tidak dapat dibatalkan. Turut Terlawan III (Kantor Pertanahan) menolak dalil Pelawan, menyatakan peralihan hak ke Robby Simon telah sesuai PP No. 24/1997 berdasarkan risalah lelang yang sah. [HAL 39-50] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Saksi Randy Roberto Simauw dan Jeffry Mantiri mendukung dalil Pelawan bahwa mereka beritikad baik, mengajukan restrukturisasi, namun surat peringatan dikirim ke alamat lama sehingga tidak diterima, serta Terlawan tidak kooperatif. Ahli Hidayatullah, Ph.D. memberikan pendapat bahwa OJK mengutamakan penyelesaian non-litigasi dan restrukturisasi, kreditur wajib membuktikan wanprestasi, dan lelang harus dilakukan dengan harga wajar serta sepengetahuan debitur. Penolakan restrukturisasi pasca-pandemi dapat dikualifikasikan sebagai ketidaksinkronan kewajiban perlindungan debitur. [HAL 50-53] Majelis Hakim menolak permohonan provisi para Pelawan untuk menunda eksekusi pengosongan karena berkaitan dengan pokok perkara dan tidak memenuhi syarat urgensi. Terhadap eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Terlawan (sengketa TUN) berdasarkan putusan sela sebelumnya yang menyatakan PN Jakarta Timur berwenang, serta menolak eksepsi obscur libel karena dalil Pelawan dianggap cukup jelas. Eksepsi Turut Terlawan I (Robby Simon) tentang kekeliruan gugatan dan keabsahan pembelian lelang ditolak karena masuk pokok perkara. Eksepsi Turut Terlawan II (KPKNL) tentang error in persona ditolak berdasarkan asas partijautonomie yang memberikan hak kepada Penggugat menentukan pihak yang digugat. [HAL 54-59] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan dua sengketa utama: keabsahan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan dan apakah Terlawan serta Turut Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menerima bukti P-3 (SHM) sebagai bukti kuat kepemilikan objek oleh Pelawan II, namun menyatakan bahwa keberadaan Hak Tanggungan sah atas objek tersebut memberikan kewenangan kepada Terlawan untuk mengeksekusi jika terjadi wanprestasi, sehingga dalil Pelawan semata-mata berdasarkan status kepemilikan SHM tidak beralasan. Perjanjian Kredit (P-4) dinyatakan sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Pelawan dinyatakan wanprestasi sejak Mei 2020 karena tidak membayar angsuran, dan alasan kesulitan ekonomi akibat pandemi tidak menghapuskan kewajiban kontraktual. Penolakan restrukturisasi oleh Terlawan tidak dianggap perbuatan melawan hukum karena POJK No. 11/POJK.03/2020 memberikan kewenangan diskresioner kepada bank, bukan kewajiban mutlak. Surat peringatan I, II, dan III (P-8, P-9, P-10) membuktikan Terlawan telah melaksanakan prosedur penagihan secara patut. Pembayaran sebagian yang dilakukan Pelawan tidak menghapus status wanprestasi. Itikad baik berupa permohonan keringanan atau keberatan (P-11 s.d. P-18) tidak menghilangkan hak eksekusi Terlawan. Dalil nilai limit lelang rendah ditolak karena Pelawan tidak membuktikan pelanggaran yuridis peraturan lelang, dan perbedaan nilai appraisal, pasar, dan limit tidak serta-merta membuktikan perbuatan melawan hukum. Lelang dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1601/07/02/2024-1 tanggal 13 November 2024 dinyatakan sah dan mengikat. Tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena kerugian timbul akibat wanprestasi Pelawan sendiri. Permohonan dwangsom dan uitvoerbaar bij voorraad tidak relevan. [HAL 60] Amar putusan: Menolak provisi para Pelawan; Menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan; Menolak perlawanan para Pelawan seluruhnya; Menghukum para Pelawan membayar biaya perkara Rp544.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 5640, + "frame": "Para Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi lelang Hak Tangungan atas rumah di Jakarta Timur yang dimenangkan oleh Robby Simon, dengan Terlawan (BRI) dan Turut Terlawan (KPKNL, Robby Simon, Kantor Pertanahan) sebagai pihak lawan. Inti sengketa adalah keabsahan lelang eksekusi Hak Tangungan dan apakah Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses tersebut. Para Pelawan memohon pembatalan lelang, penghentian eksekusi, penggantian kerugian materiil dan immateriil, serta pengembalian hak atas objek.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pelawan adalah debitur KPR BRI dengan jaminan rumah di Jakarta Timur dan telah membayar 41 angsuran sebelum macet sejak Mei 2020.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan mendalilkan BRI menolak permohonan restrukturisasi sesuai peraturan OJK pasca-pandemi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan mendalilkan BRI menetapkan nilai limit lelang rendah yang tidak sesuai harga pasar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan mengakui hubungan kredit namun menyatakan Pelawan wanprestasi tanpa itikad baik.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan dalil telah memberikan surat peringatan dan melaksanakan lelang sesuai UU Hak Tangungan.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan I (Robby Simon) menolak gugatan dengan dalil pembelian lelang sah secara hukum.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan II (KPKNL) dalil pelaksanaan lelang telah sesuai prosedur dan nilai limit adalah kewenangan penjual.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi mendukung dalil Pelawan bahwa surat peringatan dikirim ke alamat lama sehingga tidak diterima.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ahli menyatakan OJK mengutamakan penyelesaian non-litigasi dan kreditur wajib membuktikan wanprestasi.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dan obscur libel.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan sengketa utama pada keabsahan permohonan lelang eksekusi Hak Tangungan dan perbuatan melawan hukum.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima bukti SHM sebagai bukti kuat kepemilikan objek oleh Pelawan II.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan keberadaan Hak Tanggungan sah memberikan kewenangan kepada Terlawan untuk mengeksekusi jika terjadi wanprestasi.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Kredit dinyatakan sah dan mengikat.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelawan dinyatakan wanprestasi sejak Mei 2020 karena tidak membayar angsuran.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alasan kesulitan ekonomi akibat pandemi tidak menghapuskan kewajiban kontraktual.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penolakan restrukturisasi oleh Terlawan tidak dianggap perbuatan melawan hukum karena peraturan memberikan kewenangan diskresioner kepada bank.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat peringatan I, II, dan III membuktikan Terlawan telah melaksanakan prosedur penagihan secara patut.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran sebagian yang dilakukan Pelawan tidak menghapus status wanprestasi.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Itikad baik berupa permohonan keringanan atau keberatan tidak menghilangkan hak eksekusi Terlawan.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalil nilai limit lelang rendah ditolak karena Pelawan tidak membuktikan pelanggaran yuridis peraturan lelang.", + "page": 54, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Lelang dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1601/07/02/2024-1 tanggal 13 November 2024 dinyatakan sah dan mengikat.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena kerugian timbul akibat wanprestasi Pelawan sendiri.", + "page": 54, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Para Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi lelang Hak Tangungan atas rumah di Jakarta Timur yang dimenangkan oleh Robby Simon, dengan Terlawan (BRI) dan Turut Terlawan (KPKNL, Robby Simon, Kantor Pertanahan) sebagai pihak lawan. Para Pelawan mendalilkan bahwa mereka telah membayar sebagian angsuran sebelum macet akibat pandemi, namun BRI menolak restrukturisasi, menetapkan nilai limit lelang rendah, dan mengabaikan upaya penyelesaian sukarela. Terlawan dan Turut Terlawan membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa Pelawan wanprestasi, prosedur lelang telah sesuai peraturan, dan pembelian lelang sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa Perjanjian Kredit sah dan Pelawan wanprestasi sejak Mei 2020, di mana alasan pandemi tidak menghapus kewajiban kontraktual. Penolakan restrukturisasi oleh bank dianggap sebagai kewenangan diskresioner dan bukan perbuatan melawan hukum. Prosedur penagihan melalui surat peringatan dianggap telah dilaksanakan dengan patut. Dalil nilai limit lelang rendah ditolak karena tidak ada bukti pelanggaran yuridis. Lelang dinyatakan sah dan mengikat, serta tuntutan ganti rugi ditolak karena kerugian disebabkan oleh wanprestasi Pelawan. Eksepsi para Terlawan ditolak, dan perlawanan Para Pelawan ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pelawan mengajukan perlawanan eksekusi lelang Hak Tangungan atas rumah di Jakarta Timur yang dimenangkan oleh Robby Simon, dengan Terlawan (BRI) dan Turut Terlawan (KPKNL, Robby Simon, Kantor Pertanahan) sebagai pihak lawan. Para Pelawan mendalilkan bahwa mereka telah membayar sebagian angsuran sebelum macet akibat pandemi, namun BRI menolak restrukturisasi, menetapkan nilai limit lelang rendah, dan mengabaikan upaya penyelesaian sukarela. Terlawan dan Turut Terlawan membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa Pelawan wanprestasi, prosedur lelang telah sesuai peraturan, dan pembelian lelang sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa Perjanjian Kredit sah dan Pelawan wanprestasi sejak Mei 2020, di mana alasan pandemi tidak menghapus kewajiban kontraktual. Penolakan restrukturisasi oleh bank dianggap sebagai kewenangan diskresioner dan bukan perbuatan melawan hukum. Prosedur penagihan melalui surat peringatan dianggap telah dilaksanakan dengan patut. Dalil nilai limit lelang rendah ditolak karena tidak ada bukti pelanggaran yuridis. Lelang dinyatakan sah dan mengikat, serta tuntutan ganti rugi ditolak karena kerugian disebabkan oleh wanprestasi Pelawan. Eksepsi para Terlawan ditolak, dan perlawanan Para Pelawan ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pelawan adalah debitur KPR BRI dengan jaminan rumah di Jakarta Timur dan telah membayar 41 angsuran sebelum macet sejak Mei 2020.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan mendalilkan BRI menolak permohonan restrukturisasi sesuai peraturan OJK pasca-pandemi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan mendalilkan BRI menetapkan nilai limit lelang rendah yang tidak sesuai harga pasar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan mengakui hubungan kredit namun menyatakan Pelawan wanprestasi tanpa itikad baik.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan dalil telah memberikan surat peringatan dan melaksanakan lelang sesuai UU Hak Tangungan.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan I (Robby Simon) menolak gugatan dengan dalil pembelian lelang sah secara hukum.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan II (KPKNL) dalil pelaksanaan lelang telah sesuai prosedur dan nilai limit adalah kewenangan penjual.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi mendukung dalil Pelawan bahwa surat peringatan dikirim ke alamat lama sehingga tidak diterima.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ahli menyatakan OJK mengutamakan penyelesaian non-litigasi dan kreditur wajib membuktikan wanprestasi.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dan obscur libel.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan sengketa utama pada keabsahan permohonan lelang eksekusi Hak Tangungan dan perbuatan melawan hukum.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima bukti SHM sebagai bukti kuat kepemilikan objek oleh Pelawan II.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan keberadaan Hak Tanggungan sah memberikan kewenangan kepada Terlawan untuk mengeksekusi jika terjadi wanprestasi.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Kredit dinyatakan sah dan mengikat.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelawan dinyatakan wanprestasi sejak Mei 2020 karena tidak membayar angsuran.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alasan kesulitan ekonomi akibat pandemi tidak menghapuskan kewajiban kontraktual.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penolakan restrukturisasi oleh Terlawan tidak dianggap perbuatan melawan hukum karena peraturan memberikan kewenangan diskresioner kepada bank.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat peringatan I, II, dan III membuktikan Terlawan telah melaksanakan prosedur penagihan secara patut.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran sebagian yang dilakukan Pelawan tidak menghapus status wanprestasi.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Itikad baik berupa permohonan keringanan atau keberatan tidak menghilangkan hak eksekusi Terlawan.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalil nilai limit lelang rendah ditolak karena Pelawan tidak membuktikan pelanggaran yuridis peraturan lelang.", + "page": 54, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Lelang dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1601/07/02/2024-1 tanggal 13 November 2024 dinyatakan sah dan mengikat.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena kerugian timbul akibat wanprestasi Pelawan sendiri.", + "page": 54, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar beberapa angsuran tapi bank BRI tetap lelang rumah saya karena saya berhenti bayar saat pandemi, apakah ini sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26069, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kelalaian) debitur. Dalam pertanyaan, debitur berhenti membayar angsuran. Putusan hakim secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk menyimpulkan bahwa debitur telah lalai/wanprestasi, yang menjadi dasar hukum bagi bank untuk melakukan eksekusi. Ini adalah unsur substantif utama untuk menjawab apakah tindakan bank sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan hakim menggunakan pasal ini untuk memvaliditas perjanjian kredit antara debitur dan bank. Jika perjanjian tidak sah, maka hak eksekusi bank tidak berdasar. Oleh karena itu, pasal ini menjadi dasar kerangka hukum untuk menilai validitas hubungan hukum yang memicu sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Putusan hakim merujuk pada pasal ini untuk menegaskan bahwa perjanjian kredit mengikat debitur untuk membayar, sehingga ketidakmampuan membayar (meski karena pandemi) tidak menghapus kewajiban kontraktual tersebut secara otomatis tanpa proses hukum yang tepat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam menanyakan apakah tindakan bank 'sah', yang secara implisit menanyakan apakah bank melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan hakim secara eksplisit menguji dalil perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal ini dan menyimpulkan bahwa tindakan bank tidak melanggar hukum karena didasarkan pada wanprestasi debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur jenis-jenis alat bukti (bukti tertulis, saksi, dll). Meskipun putusan menyebutkan pasal ini dalam konteks penerimaan bukti sertifikat, pasal ini tidak mengatur substansi hak, kewajiban, atau sah/tidaknya eksekusi kredit. Ini adalah aturan prosedural/pembuktian, bukan jawaban substantif atas pertanyaan apakah lelang itu sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 57307, + "completion_tokens": 4378 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_194_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_194_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..84aaf65df3203c4b0c29b1730eb220b04a907aea --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_194_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_194_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.057, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 102.434, + "query": 8.672, + "relevance": 36.385, + "total": 147.549 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 88906, + "marked_chars": 89185 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; \n2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat \nyang dilakukan pada tanggal --------, sebagaimana tercatat pada \nKutipan Akta Perkawinan No. 000/JT/0000, tertanggal --------------, atas \nnama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas \nKependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus \nkarena perceraian dengan segala akibat hukumnya; \n3. Menyatakan hak asuh terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat \nyang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-\nlaki, lahir di Jakarta, tanggal ---------, berada pada Penggugat; \n4. Menyatakan agar Tergugat memberikan biaya pemeliharaan dan \npendidikan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak \nkesatu Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan \nTergugat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per \nbulan, hingga anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikan strata 1 \n(S1); \n5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur \nuntuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan \nhukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah A" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 89185, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga, meminta pernyataan putusnya perkawinan, hak asuh anak, dan nafkah anak. Sengketa inti meliputi validitas alasan perceraian, penentuan hak asuh anak, dan besaran biaya pemeliharaan anak. Penggugat meminta agar seluruh gugatan dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2003 di Gereja Jakarta Timur dan tercatat di Catatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu Anak kesatu lahir pada 16 April 2004 dan Anak kedua lahir pada 31 Oktober 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui telah mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama pada tahun 2015.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup serumah sejak tahun 2015 hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyetujui hak asuh anak kedua diberikan kepada Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat bersikap kasar, memukul, tidak menafkahi, dan memiliki pihak ketiga, namun bukti pendukung berupa fotokopi dari fotokopi disingkirkan hakim.", + "page": 2, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat yang memicu perselisihan karena gaya hidup boros dan hutang, serta membantah tuduhan kekerasan fisik.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Anak kesatu telah berusia 21 tahun dan dianggap dewasa, sehingga hak asuh tidak lagi menjadi objek putusan.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp7.936.500,00 berdasarkan slip gaji.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan ketidakharmonisan rumah tangga yang telah berlangsung lama, termasuk pengusiran Penggugat dari rumah pada tahun 2015 sehingga mereka tidak hidup serumah selama sekitar 10 tahun. Tergugat menolak dalil-dalil negatif mengenai sikap kasar dan ketidakberesan nafkah, namun mengakui telah mengusir Penggugat dan sepakat bahwa perceraian adalah jalan terbaik serta menyetujui hak asuh anak kedua berada pada Penggugat. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Hak asuh Anak kedua diberikan kepada Penggugat demi kepentingan terbaik anak, sedangkan Anak kesatu yang telah dewasa tidak lagi memerlukan penetapan hak asuh. Tergugat dihukum membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebesar Rp3.500.000,00 per bulan hingga anak-anak menyelesaikan pendidikan S1, dengan jumlah tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan finansial Tergugat. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan ketidakharmonisan rumah tangga yang telah berlangsung lama, termasuk pengusiran Penggugat dari rumah pada tahun 2015 sehingga mereka tidak hidup serumah selama sekitar 10 tahun. Tergugat menolak dalil-dalil negatif mengenai sikap kasar dan ketidakberesan nafkah, namun mengakui telah mengusir Penggugat dan sepakat bahwa perceraian adalah jalan terbaik serta menyetujui hak asuh anak kedua berada pada Penggugat. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Hak asuh Anak kedua diberikan kepada Penggugat demi kepentingan terbaik anak, sedangkan Anak kesatu yang telah dewasa tidak lagi memerlukan penetapan hak asuh. Tergugat dihukum membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebesar Rp3.500.000,00 per bulan hingga anak-anak menyelesaikan pendidikan S1, dengan jumlah tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan finansial Tergugat. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2003 di Gereja Jakarta Timur dan tercatat di Catatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu Anak kesatu lahir pada 16 April 2004 dan Anak kedua lahir pada 31 Oktober 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui telah mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama pada tahun 2015.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup serumah sejak tahun 2015 hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyetujui hak asuh anak kedua diberikan kepada Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat bersikap kasar, memukul, tidak menafkahi, dan memiliki pihak ketiga, namun bukti pendukung berupa fotokopi dari fotokopi disingkirkan hakim.", + "page": 2, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat yang memicu perselisihan karena gaya hidup boros dan hutang, serta membantah tuduhan kekerasan fisik.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Anak kesatu telah berusia 21 tahun dan dianggap dewasa, sehingga hak asuh tidak lagi menjadi objek putusan.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp7.936.500,00 berdasarkan slip gaji.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya diusir suami dari rumah sejak 2015 dan kami sudah pisah, apakah saya bisa minta hak asuh anak kedua?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 44201, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun). Dalam pertanyaan, status anak kedua menjadi kunci penentuan hak asuh. Putusan menggunakan Pasal 330 untuk menentukan bahwa anak kedua (berusia 18 tahun) masih belum dewasa, sehingga isu hak asuh menjadi relevan dan perlu diputuskan, berbeda dengan anak pertama yang sudah dewasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta tulisan (bukti surat). Meskipun dikutip dalam putusan untuk menyangkal bukti fotokopi, pasal ini bersifat prosedural/buktian, bukan substantif untuk menjawab pertanyaan mengenai hak asuh anak atau akibat hukum dari pengusiran. Inti sengketa hak asuh dijawab oleh hukum perkawinan, bukan aturan pembuktian surat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 37001, + "completion_tokens": 1163 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_196_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_196_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0b3b6538077b669af03ec15182a3dfa01729313f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_196_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,226 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_196_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 40, + "timings": { + "parse": 0.073, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 150.611, + "query": 4.29, + "relevance": 30.593, + "total": 185.568 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 107093, + "marked_chars": 107444 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak \nhadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek; \n3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 38\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 39 dari 40 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim \n \n4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada kepada \nPenggugat sebesar Rp1.833.250.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga \npuluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah); \n5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam \nperkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp713.000,00 (tujuh ratus \ntiga belas ribu Rupiah); \n6. Menolak gugatan selain dan selebihnya; \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 08 September \n2025, oleh kami, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni \nMad" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 107444, + "frame": "Penggugat [Achmad Nazmy] menggugat Tergugat [Sisca Oliza] atas perbuatan melawan hukum terkait kegagalan pengembalian dana investasi suntik modal. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukumnya membayar ganti rugi materiil, imateriil, bunga, serta biaya perkara. Putusan pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar ganti rugi modal pokok.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menawarkan kerjasama investasi suntik modal pengadaan alat kesehatan kepada Penggugat dengan janji keuntungan 9% hingga 13% per bulan dan pengembalian modal dalam satu bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat untuk investasi suntik modal pengadaan alat kesehatan pada periode November 2021 hingga Desember 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menawarkan kerjasama investasi suntik modal pengadaan obat (Proxa Tamit) kepada Penggugat dengan janji keuntungan yang sama.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian kerjasama investasi pengadaan obat pada tanggal 29 Desember 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat untuk investasi pengadaan obat pada periode Desember 2021 hingga Januari 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayarkan keuntungan yang dijanjikan dan tidak mengembalikan modal pokok kepada Penggugat sejak Februari 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui menggunakan dana investasi untuk mengalihkan ke investasi lain berupa sapi tanpa izin Penggugat, membayar hutang pribadi, dan biaya persalinan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Total dana investasi yang diterima Tergugat dari Penggugat beserta sisa keuntungan sebelumnya berjumlah Rp1.833.250.000,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Penggugat berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi keuntungan yang semestinya diperoleh, kerugian kesempatan (opportunity lost), dan kerugian imateriil.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga kompensatoir.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan terhadap harta benda Tergugat.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan uang paksa (dwangsom).", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [Achmad Nazmy] dan Tergugat [Sisca Oliza] terjalin hubungan kerjasama investasi suntik modal untuk pengadaan alat kesehatan dan pengadaan obat, di mana Tergugat menjanjikan keuntungan bulanan dan pengembalian modal. Penggugat melakukan serangkaian transfer dana kepada Tergugat yang totalnya mencapai Rp1.833.250.000,-. Namun, Tergugat gagal membayarkan keuntungan dan mengembalikan modal, serta mengakui menggunakan dana tersebut untuk investasi lain tanpa izin, membayar hutang pribadi, dan keperluan persalinan. Tergugat juga telah divonis bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Penggugat menggugat Tergugat atas perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi materiil (modal, keuntungan, opportunity lost), imateriil, bunga, serta jaminan eksekusi. Majelis Hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat menggunakan dana tanpa izin dan tidak mengembalikan modal merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, berdasarkan pedoman Mahkamah Agung, karena gugatan ini menguraikan hubungan perjanjian namun menuntut perbuatan melawan hukum, tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, kerugian imateriil, bunga kompensatoir, sita jaminan, uang paksa, dan eksekusi terlebih dahulu ditolak. Pengadilan hanya mengabulkan tuntutan pengembalian modal pokok sebesar Rp1.833.250.000,- dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [Achmad Nazmy] dan Tergugat [Sisca Oliza] terjalin hubungan kerjasama investasi suntik modal untuk pengadaan alat kesehatan dan pengadaan obat, di mana Tergugat menjanjikan keuntungan bulanan dan pengembalian modal. Penggugat melakukan serangkaian transfer dana kepada Tergugat yang totalnya mencapai Rp1.833.250.000,-. Namun, Tergugat gagal membayarkan keuntungan dan mengembalikan modal, serta mengakui menggunakan dana tersebut untuk investasi lain tanpa izin, membayar hutang pribadi, dan keperluan persalinan. Tergugat juga telah divonis bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Penggugat menggugat Tergugat atas perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi materiil (modal, keuntungan, opportunity lost), imateriil, bunga, serta jaminan eksekusi. Majelis Hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat menggunakan dana tanpa izin dan tidak mengembalikan modal merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, berdasarkan pedoman Mahkamah Agung, karena gugatan ini menguraikan hubungan perjanjian namun menuntut perbuatan melawan hukum, tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, kerugian imateriil, bunga kompensatoir, sita jaminan, uang paksa, dan eksekusi terlebih dahulu ditolak. Pengadilan hanya mengabulkan tuntutan pengembalian modal pokok sebesar Rp1.833.250.000,- dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menawarkan kerjasama investasi suntik modal pengadaan alat kesehatan kepada Penggugat dengan janji keuntungan 9% hingga 13% per bulan dan pengembalian modal dalam satu bulan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat untuk investasi suntik modal pengadaan alat kesehatan pada periode November 2021 hingga Desember 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menawarkan kerjasama investasi suntik modal pengadaan obat (Proxa Tamit) kepada Penggugat dengan janji keuntungan yang sama.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian kerjasama investasi pengadaan obat pada tanggal 29 Desember 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat untuk investasi pengadaan obat pada periode Desember 2021 hingga Januari 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayarkan keuntungan yang dijanjikan dan tidak mengembalikan modal pokok kepada Penggugat sejak Februari 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui menggunakan dana investasi untuk mengalihkan ke investasi lain berupa sapi tanpa izin Penggugat, membayar hutang pribadi, dan biaya persalinan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Total dana investasi yang diterima Tergugat dari Penggugat beserta sisa keuntungan sebelumnya berjumlah Rp1.833.250.000,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Penggugat berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi keuntungan yang semestinya diperoleh, kerugian kesempatan (opportunity lost), dan kerugian imateriil.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga kompensatoir.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan terhadap harta benda Tergugat.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan uang paksa (dwangsom).", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah transfer uang untuk investasi ke teman, tapi dia pakai uangnya untuk hal lain tanpa izin dan tidak mau kembalikan modalnya, apa bisa saya minta uangnya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 38847, + "candidates": [ + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1372 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sahnya perjanjian berdasarkan 'sebab' (oorzaak). Meskipun dalam perkara terdapat unsur perjanjian, gugatan dan pertimbangan hukum hakim secara eksplisit berpusat pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena penyalahgunaan dana tanpa izin, bukan pada kecacatan sebab perjanjian. Pasal 1335 tidak menjadi dasar hukum utama atau teori yang diuji dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum substantif utama yang mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam mengenai penggunaan uang investasi untuk hal lain tanpa izin dan penolakan pengembalian modal tepat dikaji melalui unsur-unsur Pasal 1365 (perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat) yang secara rinci dibahas dan diterapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang tuntutan ganti rugi akibat penghinaan (injuria). Fakta dalam pertanyaan dan putusan berkaitan dengan kerugian materiil akibat penyalahgunaan dana investasi, bukan penghinaan terhadap kehormatan atau nama baik. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan secara substantif dengan masalah sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 40656, + "completion_tokens": 1627 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_197_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_197_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..252a9ee4b0c8b46ef5a86ad5aff6eb426c1a4bf9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_197_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_197_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 66.326, + "query": 7.275, + "relevance": 27.339, + "total": 100.966 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24706, + "marked_chars": 24787 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet\nontvankelijk verklaard);\n Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 8\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp\n483.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 29 September\n2025, oleh kami RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H., sebagai Hakim\nKetua, NI WAYAN WIRAWATI, S.H., M.Si., dan ICHE PURNAWATY, S.H.,\nM.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang\nterbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2025, oleh Hakim\nKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUTET\nMARIANI RUTUA ELISABETH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan\nNegeri Jakarta Timur, d" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24787, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan kekerasan fisik, serta meminta hak asuh anak. Gugatan ini ditolak karena Penggugat tidak hadir pada sidang-sidang pembuktian meskipun telah dipanggil dengan patut. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) berdasarkan prinsip bahwa pihak penggugat wajib membuktikan dalilnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 13 Maret 2021 dan dikaruniai satu anak.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah sejak 25 Oktober 2024.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir pada sidang pembuktian tanggal 13 Agustus 2025, 20 Agustus 2025, dan 27 Agustus 2025 meskipun telah dipanggil dengan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Penggugat pada sidang pembuktian menunjukkan ketidakseriusan dan ketidakmampuan membuktikan dalil gugatan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) karena Penggugat tidak hadir pada sidang pembuktian.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalih perselisihan yang berkepanjangan, termasuk perselisihan terkait tinggal bersama orang tua, perbedaan pandangan pengobatan alternatif, serta insiden kekerasan fisik pada 25 Oktober 2024 yang menyebabkan pisah rumah. Penggugat juga meminta hak asuh anak. Namun, dalam proses persidangan, Penggugat tidak hadir pada tiga kali sidang pembuktian berturut-turut (13, 20, dan 27 Agustus 2025) meskipun telah dipanggil dengan patut, sementara Tergugat hadir melalui kuasa hukumnya. Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut menunjukkan Penggugat tidak sungguh-sungguh membuktikan dalil-galinya. Berdasarkan prinsip hukum acara perdata bahwa pihak yang mengajukan gugatan wajib membuktikan dalilnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalih perselisihan yang berkepanjangan, termasuk perselisihan terkait tinggal bersama orang tua, perbedaan pandangan pengobatan alternatif, serta insiden kekerasan fisik pada 25 Oktober 2024 yang menyebabkan pisah rumah. Penggugat juga meminta hak asuh anak. Namun, dalam proses persidangan, Penggugat tidak hadir pada tiga kali sidang pembuktian berturut-turut (13, 20, dan 27 Agustus 2025) meskipun telah dipanggil dengan patut, sementara Tergugat hadir melalui kuasa hukumnya. Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut menunjukkan Penggugat tidak sungguh-sungguh membuktikan dalil-galinya. Berdasarkan prinsip hukum acara perdata bahwa pihak yang mengajukan gugatan wajib membuktikan dalilnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 13 Maret 2021 dan dikaruniai satu anak.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah sejak 25 Oktober 2024.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir pada sidang pembuktian tanggal 13 Agustus 2025, 20 Agustus 2025, dan 27 Agustus 2025 meskipun telah dipanggil dengan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Penggugat pada sidang pembuktian menunjukkan ketidakseriusan dan ketidakmampuan membuktikan dalil gugatan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) karena Penggugat tidak hadir pada sidang pembuktian.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah dipanggil tapi tidak bisa hadir ke sidang perceraian, apakah gugatan saya otomatis ditolak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5245, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip dasar pembuktian (onus probandi incumbit actori) bahwa pihak yang mengajukan hak wajib membuktikan dalilnya. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah konsekuensi hukum dari ketidakhadiran ke sidang pembuktian. Putusan secara eksplisit mengaitkan ketidakhadiran tersebut dengan kegagalan memenuhi kewajiban pembuktian menurut Pasal 1865 KUHPerdata, sehingga pasal ini menjadi dasar substantif hukum acara perdata yang relevan untuk menjawab apakah gugatan dapat ditolak karena tidak adanya pembuktian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10475, + "completion_tokens": 841 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_1_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_1_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0142f1a18f4c7f85b67beace504739d0d41f6ec5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_1_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,210 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_1_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 61, + "timings": { + "parse": 0.168, + "classify": 0.0, + "condense": 247.899, + "read": 164.799, + "query": 2.313, + "relevance": 44.285, + "total": 459.464 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 179687, + "marked_chars": 180227 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI \nDALAM EKSEPSI \n- \nMengabulkan Eksepsi dari ParaTergugat; \nDALAM POKOK PERKARA \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n- \nMenghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 394.000,00 \n(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); \nDALAM REKONVENSI \n- \nMenyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima; \n- \nMenghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk membayar \nbiaya perkara sejumlah Nihil; \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, oleh \nkami, Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokorda Gede Arthana, S.H., \nM.H., dan Murdian Ekawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, \nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta \nTimur Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim tanggal 18 Juni 2025, putusan tersebut \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 60\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134962, + "summary": "[HAL 1-30] PT Wijaya Realty (Penggugat) menggugat Agus Santoso (Tergugat I) dan Denry Damanik (Tergugat II) selaku sekutu aktif CV Saroha Sentosa Indonesia (CV SSI) atas wanprestasi dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perpanjangan Izin Lokasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atas lahan ±2.300.000 m² di Desa Wanakerta, Karawang, yang ditandatangani 9 Oktober 2023. Produk akhir pekerjaan adalah Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan, SK PKKPR atas nama Penggugat, dan update di OSS [HAL 5-7]. Pembayaran dilakukan bertahap: Tahap I (40% atau Rp1,2 miliar) dibayar Penggugat pada 29 Desember 2023 [HAL 8]. CV SSI menyerahkan salinan Pertimbangan Teknis pada 10 Juni 2024, namun Penggugat menolak pengakuan prestasi karena dokumen tersebut mengandung kesalahan substansial, yaitu penggunaan dasar hukum lama (Perda No. 2/2013), kesalahan alamat kavling, keliru pemanfaatan ruang (seharusnya Mix Use, bukan Kawasan Industri), keliru kode KBLI, dan status PKKPR di OSS yang ditolak pada 13 Juni 2024 [HAL 8-11]. Penggugat mendalilkan CV SSI terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi produk akhir sesuai Pasal 4 Perjanjian, fakta yang juga diakui oleh CV SSI melalui surat permohonan perpanjangan waktu tanggal 3 Januari 2024 [HAL 10-12]. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara PKPU No. 215/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.JKT.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap menolak permohonan PKPU CV SSI dengan pertimbangan belum adanya penyerahan prestasi sesuai Pasal 4 Perjanjian [HAL 11-12]. Penggugat menuntut pengembalian biaya kontrak Rp3 miliar (kerugian materil) dan kerugian immateril sebesar Rp272.294.920.000,-, serta permohonan sita jaminan atas aset Tergugat [HAL 23-29].\n\n[HAL 31-46] Tergugat I dan II mengajukan jawaban yang menolak gugatan dengan dalil Exceptio non adimpleti contractus, menyatakan Penggugat lalai membayar Tahap I yang seharusnya dibayar akhir November 2023 (terbayar 29 Desember 2023) [HAL 32-33]. Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan BPN Karawang dan Dinas Penanaman Modal, serta dalil gugatan obscur libel karena kerugian tidak dirinci secara rinci dan pencampuran dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum [HAL 34-36]. Secara pokok, Tergugat mendalilkan telah menyelesaikan prestasi dengan menyerahkan Pertimbangan Teknis Pertanahan pada 12 Juni 2024, sehingga berhak atas pembayaran Tahap II dan III [HAL 38-39]. Tergugat menolak dalil status PKKPR ditolak dan mendalilkan OSS telah terupdate [HAL 39]. Tergugat juga menolak permohonan sita jaminan karena tidak ada bukti kekhawatiran penggelapan harta, serta menolak putusan provisi karena tidak memenuhi syarat formil SEMA No. 3 Tahun 2000 [HAL 40-42]. Dalam rekonvensi, Tergugat menuntut Penggugat membayar Tahap II dan III sebesar Rp1,8 miliar karena telah menyelesaikan pekerjaan dan Penggugat lalai membayar [HAL 44-45]. Penggugat mengajukan replik dan Tergugat duplik pada Mei 2025 [HAL 46]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 46765, + "summary": "[HAL 1-30] PT Wijaya Realty (Penggugat) menggugat Agus Santoso (Tergugat I) dan Denry Damanik (Tergugat II) selaku sekutu aktif CV Saroha Sentosa Indonesia (CV SSI) atas wanprestasi dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perpanjangan Izin Lokasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atas lahan ±2.300.000 m² di Desa Wanakerta, Karawang, yang ditandatangani 9 Oktober 2023. Produk akhir pekerjaan adalah Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan, SK PKKPR atas nama Penggugat, dan update di OSS [HAL 5-7]. Pembayaran dilakukan bertahap: Tahap I (40% atau Rp1,2 miliar) dibayar Penggugat pada 29 Desember 2023 [HAL 8]. CV SSI menyerahkan salinan Pertimbangan Teknis pada 10 Juni 2024, namun Penggugat menolak pengakuan prestasi karena dokumen tersebut mengandung kesalahan substansial, yaitu penggunaan dasar hukum lama (Perda No. 2/2013), kesalahan alamat kavling, keliru pemanfaatan ruang (seharusnya Mix Use, bukan Kawasan Industri), keliru kode KBLI, dan status PKKPR di OSS yang ditolak pada 13 Juni 2024 [HAL 8-11]. Penggugat mendalilkan CV SSI terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi produk akhir sesuai Pasal 4 Perjanjian, fakta yang juga diakui oleh CV SSI melalui surat permohonan perpanjangan waktu tanggal 3 Januari 2024 [HAL 10-12]. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara PKPU No. 215/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.JKT.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap menolak permohonan PKPU CV SSI dengan pertimbangan belum adanya penyerahan prestasi sesuai Pasal 4 Perjanjian [HAL 11-12]. Penggugat menuntut pengembalian biaya kontrak Rp3 miliar (kerugian materil) dan kerugian immateril sebesar Rp272.294.920.000,-, serta permohonan sita jaminan atas aset Tergugat [HAL 23-29].\n\n[HAL 31-46] Tergugat I dan II mengajukan jawaban yang menolak gugatan dengan dalil Exceptio non adimpleti contractus, menyatakan Penggugat lalai membayar Tahap I yang seharusnya dibayar akhir November 2023 (terbayar 29 Desember 2023) [HAL 32-33]. Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan BPN Karawang dan Dinas Penanaman Modal, serta dalil gugatan obscur libel karena kerugian tidak dirinci secara rinci dan pencampuran dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum [HAL 34-36]. Secara pokok, Tergugat mendalilkan telah menyelesaikan prestasi dengan menyerahkan Pertimbangan Teknis Pertanahan pada 12 Juni 2024, sehingga berhak atas pembayaran Tahap II dan III [HAL 38-39]. Tergugat menolak dalil status PKKPR ditolak dan mendalilkan OSS telah terupdate [HAL 39]. Tergugat juga menolak permohonan sita jaminan karena tidak ada bukti kekhawatiran penggelapan harta, serta menolak putusan provisi karena tidak memenuhi syarat formil SEMA No. 3 Tahun 2000 [HAL 40-42]. Dalam rekonvensi, Tergugat menuntut Penggugat membayar Tahap II dan III sebesar Rp1,8 miliar karena telah menyelesaikan pekerjaan dan Penggugat lalai membayar [HAL 44-45]. Penggugat mengajukan replik dan Tergugat duplik pada Mei 2025 [HAL 46].\n\n[HAL 47-61] Dalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan 26 bukti surat dan 2 saksi (Cahyo Adhi Pramono dan Wilman Firmansyah) yang memperkuat dalil bahwa dokumen Pertimbangan Teknis yang diserahkan CV SSI mengandung kesalahan substansial (alamat, KBLI, klasifikasi ruang) sehingga tidak dapat digunakan untuk pengurusan izin lanjutan, serta menegaskan bahwa PKKPR di OSS tidak terupdate dengan benar sesuai arahan Kantor Pertanahan Karawang [HAL 47-55]. Tergugat mengajukan 8 bukti surat namun tidak menghadirkan saksi [HAL 55-56]. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat, khususnya eksepsi gugatan kurang pihak (litis consortium) karena Pasal 4 Perjanjian mensyaratkan produk akhir berupa dokumen dari instansi terkait (BPN dan Dinas Penanaman Modal) yang memerlukan keterlibatan pihak ketiga [HAL 57-58]. Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan instansi tersebut sebagai pihak turut tergugat sangat diperlukan untuk kejelasan perkara, sehingga eksepsi kurang pihak diterima [HAL 58-59]. Akibat diterimanya eksepsi kurang pihak, gugatan pokok Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok wanprestasi, sesuai yurisprudensi MA No. 217 K/Sip/1970 [HAL 59]. Demikian pula, gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima karena berimplikasi pada gugatan pokok yang tidak dapat diterima [HAL 60]. Amar putusan: 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp394.000,-; 4) Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima; 5) Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara nihil [HAL 60]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-30] PT Wijaya Realty (Penggugat) menggugat Agus Santoso (Tergugat I) dan Denry Damanik (Tergugat II) selaku sekutu aktif CV Saroha Sentosa Indonesia (CV SSI) atas wanprestasi dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perpanjangan Izin Lokasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atas lahan ±2.300.000 m² di Desa Wanakerta, Karawang, yang ditandatangani 9 Oktober 2023. Produk akhir pekerjaan adalah Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan, SK PKKPR atas nama Penggugat, dan update di OSS [HAL 5-7]. Pembayaran dilakukan bertahap: Tahap I (40% atau Rp1,2 miliar) dibayar Penggugat pada 29 Desember 2023 [HAL 8]. CV SSI menyerahkan salinan Pertimbangan Teknis pada 10 Juni 2024, namun Penggugat menolak pengakuan prestasi karena dokumen tersebut mengandung kesalahan substansial, yaitu penggunaan dasar hukum lama (Perda No. 2/2013), kesalahan alamat kavling, keliru pemanfaatan ruang (seharusnya Mix Use, bukan Kawasan Industri), keliru kode KBLI, dan status PKKPR di OSS yang ditolak pada 13 Juni 2024 [HAL 8-11]. Penggugat mendalilkan CV SSI terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi produk akhir sesuai Pasal 4 Perjanjian, fakta yang juga diakui oleh CV SSI melalui surat permohonan perpanjangan waktu tanggal 3 Januari 2024 [HAL 10-12]. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara PKPU No. 215/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.JKT.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap menolak permohonan PKPU CV SSI dengan pertimbangan belum adanya penyerahan prestasi sesuai Pasal 4 Perjanjian [HAL 11-12]. Penggugat menuntut pengembalian biaya kontrak Rp3 miliar (kerugian materil) dan kerugian immateril sebesar Rp272.294.920.000,-, serta permohonan sita jaminan atas aset Tergugat [HAL 23-29].\n\n[HAL 31-46] Tergugat I dan II mengajukan jawaban yang menolak gugatan dengan dalil Exceptio non adimpleti contractus, menyatakan Penggugat lalai membayar Tahap I yang seharusnya dibayar akhir November 2023 (terbayar 29 Desember 2023) [HAL 32-33]. Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan BPN Karawang dan Dinas Penanaman Modal, serta dalil gugatan obscur libel karena kerugian tidak dirinci secara rinci dan pencampuran dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum [HAL 34-36]. Secara pokok, Tergugat mendalilkan telah menyelesaikan prestasi dengan menyerahkan Pertimbangan Teknis Pertanahan pada 12 Juni 2024, sehingga berhak atas pembayaran Tahap II dan III [HAL 38-39]. Tergugat menolak dalil status PKKPR ditolak dan mendalilkan OSS telah terupdate [HAL 39]. Tergugat juga menolak permohonan sita jaminan karena tidak ada bukti kekhawatiran penggelapan harta, serta menolak putusan provisi karena tidak memenuhi syarat formil SEMA No. 3 Tahun 2000 [HAL 40-42]. Dalam rekonvensi, Tergugat menuntut Penggugat membayar Tahap II dan III sebesar Rp1,8 miliar karena telah menyelesaikan pekerjaan dan Penggugat lalai membayar [HAL 44-45]. Penggugat mengajukan replik dan Tergugat duplik pada Mei 2025 [HAL 46].\n\n[HAL 47-61] Dalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan 26 bukti surat dan 2 saksi (Cahyo Adhi Pramono dan Wilman Firmansyah) yang memperkuat dalil bahwa dokumen Pertimbangan Teknis yang diserahkan CV SSI mengandung kesalahan substansial (alamat, KBLI, klasifikasi ruang) sehingga tidak dapat digunakan untuk pengurusan izin lanjutan, serta menegaskan bahwa PKKPR di OSS tidak terupdate dengan benar sesuai arahan Kantor Pertanahan Karawang [HAL 47-55]. Tergugat mengajukan 8 bukti surat namun tidak menghadirkan saksi [HAL 55-56]. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat, khususnya eksepsi gugatan kurang pihak (litis consortium) karena Pasal 4 Perjanjian mensyaratkan produk akhir berupa dokumen dari instansi terkait (BPN dan Dinas Penanaman Modal) yang memerlukan keterlibatan pihak ketiga [HAL 57-58]. Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan instansi tersebut sebagai pihak turut tergugat sangat diperlukan untuk kejelasan perkara, sehingga eksepsi kurang pihak diterima [HAL 58-59]. Akibat diterimanya eksepsi kurang pihak, gugatan pokok Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok wanprestasi, sesuai yurisprudensi MA No. 217 K/Sip/1970 [HAL 59]. Demikian pula, gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima karena berimplikasi pada gugatan pokok yang tidak dapat diterima [HAL 60]. Amar putusan: 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp394.000,-; 4) Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima; 5) Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara nihil [HAL 60]." + }, + "read": { + "input_chars": 4648, + "frame": "PT Wijaya Realty menggugat Agus Santoso dan Denry Damanik (sekaligus sekutu aktif CV Saroha Sentosa Indonesia) atas dugaan wanprestasi dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perpanjangan Izin Lokasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk lahan di Desa Wanakerta, Karawang. Gugatan ini menuntut pengembalian biaya kontrak dan kerugian immateril akibat dokumen teknis yang dianggap tidak sesuai. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi gugatan kurang pihak diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT Wijaya Realty dan CV Saroha Sentosa Indonesia menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perpanjangan Izin Lokasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atas lahan di Desa Wanakerta, Karawang pada 9 Oktober 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Wijaya Realty membayar uang muka Tahap I sebesar Rp1,2 miliar pada 29 Desember 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "CV Saroha Sentosa Indonesia menyerahkan salinan Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan pada 10 Juni 2024.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Wijaya Realty menolak pengakuan prestasi karena dokumen Pertimbangan Teknis mengandung kesalahan substansial seperti penggunaan dasar hukum lama, kesalahan alamat, keliru pemanfaatan ruang, dan keliru kode KBLI.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Status PKKPR di OSS ditolak pada 13 Juni 2024.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara PKPU No. 215/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.JKT.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap menolak permohonan PKPU CV Saroha Sentosa Indonesia dengan pertimbangan belum adanya penyerahan prestasi sesuai perjanjian.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "CV Saroha Sentosa Indonesia mendalilkan telah menyelesaikan prestasi dengan menyerahkan Pertimbangan Teknis Pertanahan pada 12 Juni 2024.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kurang pihak karena keberadaan instansi terkait (BPN dan Dinas Penanaman Modal) sebagai pihak turut tergugat sangat diperlukan untuk kejelasan perkara.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan pokok Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok wanprestasi.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima karena berimplikasi pada gugatan pokok yang tidak dapat diterima.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Wijaya Realty menggugat Agus Santoso dan Denry Damanik (sekaligus sekutu aktif CV Saroha Sentosa Indonesia) atas wanprestasi dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perpanjangan Izin Lokasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk lahan di Desa Wanakerta, Karawang. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah gagal memenuhi produk akhir pekerjaan berupa Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan, SK PKKPR, dan update di OSS yang sesuai, karena dokumen yang diserahkan mengandung kesalahan substansial dan status di OSS ditolak. Penggugat menuntut pengembalian biaya kontrak dan kerugian immateril. Tergugat membantah dengan dalil telah menyelesaikan prestasi dan mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan instansi terkait. Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kurang pihak dengan alasan keterlibatan instansi terkait sangat diperlukan untuk kejelasan perkara, sehingga gugatan pokok Penggugat dan gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Wijaya Realty menggugat Agus Santoso dan Denry Damanik (sekaligus sekutu aktif CV Saroha Sentosa Indonesia) atas wanprestasi dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perpanjangan Izin Lokasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk lahan di Desa Wanakerta, Karawang. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah gagal memenuhi produk akhir pekerjaan berupa Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan, SK PKKPR, dan update di OSS yang sesuai, karena dokumen yang diserahkan mengandung kesalahan substansial dan status di OSS ditolak. Penggugat menuntut pengembalian biaya kontrak dan kerugian immateril. Tergugat membantah dengan dalil telah menyelesaikan prestasi dan mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan instansi terkait. Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kurang pihak dengan alasan keterlibatan instansi terkait sangat diperlukan untuk kejelasan perkara, sehingga gugatan pokok Penggugat dan gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "PT Wijaya Realty dan CV Saroha Sentosa Indonesia menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengurusan Perpanjangan Izin Lokasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atas lahan di Desa Wanakerta, Karawang pada 9 Oktober 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Wijaya Realty membayar uang muka Tahap I sebesar Rp1,2 miliar pada 29 Desember 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "CV Saroha Sentosa Indonesia menyerahkan salinan Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan pada 10 Juni 2024.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Wijaya Realty menolak pengakuan prestasi karena dokumen Pertimbangan Teknis mengandung kesalahan substansial seperti penggunaan dasar hukum lama, kesalahan alamat, keliru pemanfaatan ruang, dan keliru kode KBLI.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Status PKKPR di OSS ditolak pada 13 Juni 2024.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara PKPU No. 215/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.JKT.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap menolak permohonan PKPU CV Saroha Sentosa Indonesia dengan pertimbangan belum adanya penyerahan prestasi sesuai perjanjian.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "CV Saroha Sentosa Indonesia mendalilkan telah menyelesaikan prestasi dengan menyerahkan Pertimbangan Teknis Pertanahan pada 12 Juni 2024.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kurang pihak karena keberadaan instansi terkait (BPN dan Dinas Penanaman Modal) sebagai pihak turut tergugat sangat diperlukan untuk kejelasan perkara.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan pokok Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok wanprestasi.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima karena berimplikasi pada gugatan pokok yang tidak dapat diterima.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka jutaan rupiah untuk urus izin lokasi, tapi dokumen yang diserahkan ternyata salah dan statusnya ditolak, apakah saya bisa minta uangnya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10877, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi (keberatan lalai). Dalam konteks pertanyaan tentang kegagalan pengurusan izin, debitur (pihak yang mengurus) baru dapat dianggap lalal dan bertanggung jawab atas kerugian (pengembalian uang) jika telah dinyatakan lalal sesuai prosedur dalam pasal ini. Ini adalah unsur substantif untuk menentukan apakah pihak lawan dapat digugat karena tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menuntut penggantian kerugian (damages), yang dalam kasus ini berupa pengembalian uang muka yang hilang akibat tidak dipenuhinya perikatan. Pasal ini menghubungkan kelalaian debitur dengan kewajiban untuk mengganti biaya dan kerugian yang diderita kreditur." + }, + { + "pasal": "1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Untuk menuntut pengembalian uang, penggugat harus terlebih dahulu membuktikan bahwa perjanjian pengurusan izin tersebut sah secara hukum. Jika syarat-syarat dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka tidak ada perikatan yang sah untuk dilanggar, sehingga gugatan pengembalian uang tidak dapat berdiri." + }, + { + "pasal": "1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip 'hukum kontrak' (pacta sunt servanda) dan itikad baik. Pasal ini menjadi kerangka dasar bahwa perjanjian pengurusan izin yang dibuat sah mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelanggaran terhadap kewajiban ini (misalnya menyerahkan dokumen salah) merupakan pelanggaran terhadap prinsip yang diatur dalam pasal ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "1238 KUHPerdata", + "1243 KUHPerdata", + "1320 KUHPerdata", + "1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 57356, + "completion_tokens": 3632 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_217_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_217_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8a3615c37f688b1ba35d3e39c2e4b8af9ac9788d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_217_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_217_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 49, + "timings": { + "parse": 0.193, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 115.85, + "query": 3.207, + "relevance": 28.334, + "total": 147.585 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 133412, + "marked_chars": 133844 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI: \nDalam Eksepsi \n- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I dan Turut Tergugat Konvensi II untuk \nseluruhnya; \nDalam Pokok Perkara \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian; \n2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 178 m² (seratus \ntujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Buluh Perindu, RT \n016, RW 006, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta \nTimur, DKI Jakarta, berdasarkan Girik Letter C No. 4716, Persil 445, Blok \nS.III dengan batas-batas: \n- Bagian Utara : Batas Jalan; \n- Bagian Selatan: Batas Tanah H. Mahruf; \n- Bagian Timur : Batas Tanah Pecahannya; \n- Bagian Barat : Batas Tanah H. Mahruf; \nadalah sah milik Penggugat Konvensi; \n3. Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 03/2019 \ntertanggal 23 Desember 2019 antara Penggugat Konvensi dan Turut \nTergugat Konvensi I adalah sah dan memiliki kekuatan hukum; \n4. Menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan \nHukum; \n5. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk mengosongkan tanah objek \nsengketa dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat Konvensi \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepanite" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 133844, + "frame": "Muhammad Reza menggugat Ny. Ruvaidah, Adi (Kios Fotocopy), Muhamad Bin Umar, Kepala Kelurahan Pondok Bambu, dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur atas dugaan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya penguasaan atas sebidang tanah seluas 178 m² di Jalan Buluh Perindu. Penggugat meminta pernyataan sah kepemilikan tanah atas dirinya, pernyataan perbuatan melawan hukum, pengosongan dan penyerahan tanah, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Gugatan rekonversi dari Ny. Ruvaidah ditolak karena gagal membuktikan kepemilikan sah atas objek yang sama.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Turut Tergugat I (Muhamad Bin Umar) memiliki sebidang tanah seluas 178 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 4/4/Jatinegara/1985 dan Girik Letter C No. 4716.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi membeli tanah tersebut dari Turut Tergugat I sebesar Rp500.000.000,- berdasarkan Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli No. 03/2019 tertanggal 23 Desember 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi memenuhi kriteria pembeli beritikad baik karena pembelian dilakukan secara sah dengan dokumen yang sesuai ketentuan.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat Konvensi menguasai dan menduduki objek sengketa tanpa alas hak yang jelas.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan diri sebagai pembeli beritikad baik atau pemilik sah atas objek sengketa.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ny. Ruvaidah (Tergugat Konvensi I) menguasai objek sengketa yang sama dengan yang digugat dalam konvensi.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonversi ditolak karena Ny. Ruvaidah tidak berhasil membuktikan dalil kepemilikan sah atas objek sengketa.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena tidak dinilai wajar dan adil menurut keadaan serta kedudukan kedua belah pihak.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan selama proses persidangan.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim kepemilikan atas sebidang tanah seluas 178 m² di Jalan Buluh Perindu, Jakarta Timur. Penggugat Konvensi, Muhammad Reza, dalil memiliki tanah tersebut berdasarkan PPJB tahun 2019 dengan Turut Tergugat I, Muhamad Bin Umar, yang sebelumnya memiliki tanah itu berdasarkan AJB tahun 1985. Namun, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Konvensi I, Ny. Ruvaidah, dan digunakan untuk usaha fotokopi oleh Tergugat Konvensi II. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan pengakuan kepemilikan, pengosongan tanah, dan ganti rugi. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat Konvensi adalah pembeli beritikad baik dan sah memiliki tanah tersebut berdasarkan dokumen jual beli yang sah. Sebaliknya, Para Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan kepemilikan sah atas tanah tersebut, sehingga perbuatan mereka menguasai tanah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan rekonversi dari Ny. Ruvaidah ditolak karena ia juga tidak berhasil membuktikan kepemilikan sah atas objek yang sama. Hakim mengabulkan gugatan konvensi sebagian dengan menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah, menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan memerintahkan pengosongan tanah, namun menolak tuntutan ganti rugi materiil/immateriil, sita jaminan, dan putusan serta merta." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim kepemilikan atas sebidang tanah seluas 178 m² di Jalan Buluh Perindu, Jakarta Timur. Penggugat Konvensi, Muhammad Reza, dalil memiliki tanah tersebut berdasarkan PPJB tahun 2019 dengan Turut Tergugat I, Muhamad Bin Umar, yang sebelumnya memiliki tanah itu berdasarkan AJB tahun 1985. Namun, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Konvensi I, Ny. Ruvaidah, dan digunakan untuk usaha fotokopi oleh Tergugat Konvensi II. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan pengakuan kepemilikan, pengosongan tanah, dan ganti rugi. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat Konvensi adalah pembeli beritikad baik dan sah memiliki tanah tersebut berdasarkan dokumen jual beli yang sah. Sebaliknya, Para Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan kepemilikan sah atas tanah tersebut, sehingga perbuatan mereka menguasai tanah dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan rekonversi dari Ny. Ruvaidah ditolak karena ia juga tidak berhasil membuktikan kepemilikan sah atas objek yang sama. Hakim mengabulkan gugatan konvensi sebagian dengan menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah, menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dan memerintahkan pengosongan tanah, namun menolak tuntutan ganti rugi materiil/immateriil, sita jaminan, dan putusan serta merta.", + "facts": [ + { + "fact": "Turut Tergugat I (Muhamad Bin Umar) memiliki sebidang tanah seluas 178 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 4/4/Jatinegara/1985 dan Girik Letter C No. 4716.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi membeli tanah tersebut dari Turut Tergugat I sebesar Rp500.000.000,- berdasarkan Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli No. 03/2019 tertanggal 23 Desember 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi memenuhi kriteria pembeli beritikad baik karena pembelian dilakukan secara sah dengan dokumen yang sesuai ketentuan.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat Konvensi menguasai dan menduduki objek sengketa tanpa alas hak yang jelas.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan diri sebagai pembeli beritikad baik atau pemilik sah atas objek sengketa.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ny. Ruvaidah (Tergugat Konvensi I) menguasai objek sengketa yang sama dengan yang digugat dalam konvensi.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonversi ditolak karena Ny. Ruvaidah tidak berhasil membuktikan dalil kepemilikan sah atas objek sengketa.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena tidak dinilai wajar dan adil menurut keadaan serta kedudukan kedua belah pihak.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak pernah dilakukan selama proses persidangan.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli tanah dari pemiliknya, tapi orang lain mendudukinya dan tidak mau pindah, apa bisa saya paksa mereka keluar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25124, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang merupakan teori hukum utama yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan untuk menilai tindakan pihak lain yang menduduki tanah tanpa hak. Hakim secara eksplisit merujuk pada Pasal 1365 untuk menentukan adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan kausal, yang menjadi dasar putusan untuk memerintahkan pengosongan tanah (pemulihan keadaan semula)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan. Dalam pertimbangan hukum yang diberikan, Majelis Hakim tidak menggunakan Pasal 1366 sebagai dasar analisis atau alasan putusan. Putusan hanya merujuk pada Pasal 1365 untuk menegakkan hak pemilik tanah terhadap pendudukan tanpa hak, sehingga tidak ada hubungan substantif dengan isu yang diperiksa dalam perkara ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 45902, + "completion_tokens": 1333 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_21_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_21_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9249f0866f318491c961a275333aa0087007491e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_21_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,189 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_21_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 35, + "timings": { + "parse": 0.192, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 116.754, + "query": 4.821, + "relevance": 57.79, + "total": 179.556 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 98412, + "marked_chars": 98718 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; \n2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi \nkepada Penggugat. \n3. Menghukum \nTergugat \nmembayar \nbiaya \ndemmurage \n(denda \nketerlambatan) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) \nkepada Penggugat. \n4. Menghukum Tergugat \nuntuk membayar biaya perkara sebesar \nRp319.000,00 (Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah); \n5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; \n \n \nDemikian Putusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 17 September \n2025 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Sami \nAnggraeni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibantu oleh \nMerry Christine, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara \nelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ; \n \n \nPanitera Pengganti \n \n ttd \n \n Merry Christine, S.H, M.H \n Hakim \n \nttd \n \n Sami Anggraeni, S.H, M.H \n \n \n \n \n \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 34\n\nhkama\nahkamah Agung R" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 98718, + "frame": "PT. Madison Multi Mineral menggugat PT. Bimaruna Jaya atas wanprestasi berupa ketidakpatuhan pembayaran biaya demurrage akibat keterlambatan pembongkaran muatan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, menghukumnya membayar biaya demurrage sebesar Rp200.000.000,-, serta menjatuhkan sita jaminan, dwangsom, dan beban biaya perkara. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi dan wajib membayar biaya demurrage, namun menolak permohonan sita jaminan, dwangsom, dan biaya pajak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 028 pada tanggal 13 Maret 2025 untuk pengangkutan kayu akasia dengan kapasitas 5.000 ton.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian tersebut menetapkan biaya demurrage sebesar Rp25.000.000,- per hari untuk keterlambatan pembongkaran muatan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembongkaran muatan mengalami keterlambatan selama 8 hari, yaitu dari tanggal 28 Maret 2025 hingga tanggal 4 April 2025.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menagih biaya demurrage sebesar Rp200.000.000,- kepada Tergugat melalui kwitansi dan invoice tertanggal 8 April 2025.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 28 April 2025, 5 Mei 2025, dan 12 Mei 2025 untuk menagih pembayaran biaya demurrage.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar biaya demurrage tersebut meskipun telah menerima somasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon peletakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat di Wisma Korindo dan Jl. Raya Cakung Cilincing.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penghukuman Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp50.000.000,- per hari jika tidak melaksanakan putusan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penghukuman Tergugat membayar seluruh biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian angkutan laut antara Penggugat sebagai pemilik kapal dan Tergugat sebagai penyewa kapal. Berdasarkan perjanjian, Tergugat wajib membayar biaya demurrage sebesar Rp25.000.000,- per hari jika terjadi keterlambatan pembongkaran muatan. Terjadi keterlambatan pembongkaran selama 8 hari yang mengakibatkan tagihan biaya demurrage sebesar Rp200.000.000,-. Penggugat telah menagih pembayaran tersebut melalui kwitansi dan tiga kali surat somasi, namun Tergugat tidak melunasi utang tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya demurrage setelah dinyatakan lalai. Pengadilan mengabulkan tuntutan pembayaran biaya demurrage sebesar Rp200.000.000,-. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena Penggugat tidak membuktikan adanya indikasi objektif bahwa Tergugat akan mengasingkan harta. Permohonan dwangsom ditolak karena tidak disertai dasar hukum dan alas hak yang sah. Permohonan biaya pajak ditolak karena tidak pernah diperjanjikan oleh para pihak dalam kontrak. Tergugat dibebani biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian angkutan laut antara Penggugat sebagai pemilik kapal dan Tergugat sebagai penyewa kapal. Berdasarkan perjanjian, Tergugat wajib membayar biaya demurrage sebesar Rp25.000.000,- per hari jika terjadi keterlambatan pembongkaran muatan. Terjadi keterlambatan pembongkaran selama 8 hari yang mengakibatkan tagihan biaya demurrage sebesar Rp200.000.000,-. Penggugat telah menagih pembayaran tersebut melalui kwitansi dan tiga kali surat somasi, namun Tergugat tidak melunasi utang tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya demurrage setelah dinyatakan lalai. Pengadilan mengabulkan tuntutan pembayaran biaya demurrage sebesar Rp200.000.000,-. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena Penggugat tidak membuktikan adanya indikasi objektif bahwa Tergugat akan mengasingkan harta. Permohonan dwangsom ditolak karena tidak disertai dasar hukum dan alas hak yang sah. Permohonan biaya pajak ditolak karena tidak pernah diperjanjikan oleh para pihak dalam kontrak. Tergugat dibebani biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 028 pada tanggal 13 Maret 2025 untuk pengangkutan kayu akasia dengan kapasitas 5.000 ton.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian tersebut menetapkan biaya demurrage sebesar Rp25.000.000,- per hari untuk keterlambatan pembongkaran muatan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembongkaran muatan mengalami keterlambatan selama 8 hari, yaitu dari tanggal 28 Maret 2025 hingga tanggal 4 April 2025.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menagih biaya demurrage sebesar Rp200.000.000,- kepada Tergugat melalui kwitansi dan invoice tertanggal 8 April 2025.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 28 April 2025, 5 Mei 2025, dan 12 Mei 2025 untuk menagih pembayaran biaya demurrage.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar biaya demurrage tersebut meskipun telah menerima somasi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon peletakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat di Wisma Korindo dan Jl. Raya Cakung Cilincing.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penghukuman Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp50.000.000,- per hari jika tidak melaksanakan putusan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penghukuman Tergugat membayar seluruh biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya pemilik kapal yang sudah menagih biaya keterlambatan bongkar muatan berkali-kali lewat surat, tapi penyewa kapal saya masih belum mau bayar, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 44865, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat 'keberadaan kelalaian' (in gebreke van stellen) yang merupakan unsur wajib dalam wanprestasi. Dalam pertanyaan, penggugat (pemilik kapal) telah menagih berkali-kali (somasi), yang merupakan bentuk nyata dari pernyataan lalai sesuai pasal ini. Tanpa pemenuhan unsur ini, tuntutan biaya keterlambatan (demurrage) tidak dapat ditegakkan secara hukum perdata, sehingga pasal ini substantif untuk menjawab langkah hukum yang harus ditempuh." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, atau denda (seperti demurrage) akibat wanprestasi. Pasal ini menegaskan bahwa kewajiban ganti rugi baru muncul setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap tidak memenuhi perikatan. Ini adalah inti dari sengketa dalam pertanyaan mengenai tagihan keterlambatan yang belum dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai dasar hubungan hukum. Dalam konteks pertanyaan, keberadaan perjanjian sewa kapal (SPAL) antara pemilik kapal dan penyewa adalah prasyarat hukum agar tagihan demurrage dapat ditagih. Tanpa dasar perjanjian ini, tidak ada perikatan yang dapat dilanggar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, validitas perjanjian sewa kapal antara pemilik dan penyewa adalah fondasi hukum. Jika perjanjian tidak sah (misalnya karena cacat persetujuan), maka tagihan keterlambatan tidak dapat dituntut. Pasal ini relevan untuk memastikan dasar hukum tagihan tersebut sah dan mengikat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 41566, + "completion_tokens": 1566 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_21_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_21_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..def2a19cdcbfa0633dcbabd1b11c6b754d3c80a2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_21_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_21_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 39, + "timings": { + "parse": 0.061, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 113.062, + "query": 4.501, + "relevance": 47.471, + "total": 165.096 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 106211, + "marked_chars": 106553 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI : \n \nDalam Eksepsi \n- \nMenerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat \n \nDalam Pokok Perkara \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n- \nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp528.000,00 (limaratus dua puluh delapan ribu rupiah); \n \n Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis \nHakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis tanggal 4 \nSeptember 2025, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, \nSami Angraeni, S.H., M.H dan Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai \nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 37\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \nHalaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim \n \n \nPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim tanggal \n24 Juni 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 \ndiucapkan dalam persidangan " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 106553, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan wanprestasi terkait kegagalan pemberangkatan jemaah haji dan penagihan kembali biaya yang telah disetorkan. Penggugat menuntut pengembalian seluruh biaya perjalanan haji, ganti rugi bunga, ganti rugi immaterial, serta penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat. Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat bahwa gugatan bersifat kabur (obscur libel) karena tidak adanya dasar perjanjian yang jelas, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat bertemu pada tahun 2018 dan Tergugat menawarkan program pemberangkatan jemaah haji khusus kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan beberapa orang anggota keluarga lainnya mendaftar sebagai calon jemaah haji dan menyetorkan biaya perjalanan haji ke rekening Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Keberangkatan calon jemaah haji tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 tidak jadi terlaksana dengan berbagai alasan dari Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan jumlah uang ongkos naik haji yang telah disetor ke rekening Tergugat adalah tidak kurang dari Rp. 4.625.750.000,-.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa Penggugat menyetorkan uang langsung kepadanya, melainkan uang ditampung terlebih dahulu di rekening Penggugat sebelum disetorkan ke pihak lain.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah menerima uang sejumlah Rp. 4.625.750.000,- dari Penggugat dan menyatakan uang yang diserahkan hanya sekitar Rp. 2.800.000.000,-.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak didasari oleh perjanjian atau perikatan yang mengikat kedua belah pihak.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena tidak menyebutkan secara tegas dan jelas kesepakatan atau hubungan hukum berupa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang kabur dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalih Tergugat gagal memberangkatkan jemaah haji yang telah menerima pembayaran biaya perjalanan haji dari Penggugat. Penggugat menuntut pengembalian dana sebesar Rp. 4.625.750.000,- beserta bunga, ganti rugi immaterial, dan sita jaminan. Tergugat membantah adanya perjanjian tertulis atau lisan yang jelas serta membantah jumlah uang yang diterima. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur (obscur libel) karena tidak adanya dasar perjanjian yang jelas. Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan wanprestasi harus ada kesepakatan yang tegas, namun posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan hubungan hukum atau perjanjian yang mengikat secara jelas. Oleh karena itu, Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalih Tergugat gagal memberangkatkan jemaah haji yang telah menerima pembayaran biaya perjalanan haji dari Penggugat. Penggugat menuntut pengembalian dana sebesar Rp. 4.625.750.000,- beserta bunga, ganti rugi immaterial, dan sita jaminan. Tergugat membantah adanya perjanjian tertulis atau lisan yang jelas serta membantah jumlah uang yang diterima. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur (obscur libel) karena tidak adanya dasar perjanjian yang jelas. Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan wanprestasi harus ada kesepakatan yang tegas, namun posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan hubungan hukum atau perjanjian yang mengikat secara jelas. Oleh karena itu, Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat bertemu pada tahun 2018 dan Tergugat menawarkan program pemberangkatan jemaah haji khusus kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan beberapa orang anggota keluarga lainnya mendaftar sebagai calon jemaah haji dan menyetorkan biaya perjalanan haji ke rekening Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Keberangkatan calon jemaah haji tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 tidak jadi terlaksana dengan berbagai alasan dari Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan jumlah uang ongkos naik haji yang telah disetor ke rekening Tergugat adalah tidak kurang dari Rp. 4.625.750.000,-.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa Penggugat menyetorkan uang langsung kepadanya, melainkan uang ditampung terlebih dahulu di rekening Penggugat sebelum disetorkan ke pihak lain.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah menerima uang sejumlah Rp. 4.625.750.000,- dari Penggugat dan menyatakan uang yang diserahkan hanya sekitar Rp. 2.800.000.000,-.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak didasari oleh perjanjian atau perikatan yang mengikat kedua belah pihak.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena tidak menyebutkan secara tegas dan jelas kesepakatan atau hubungan hukum berupa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang kabur dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang haji ke orang ini tapi tidak jadi berangkat, kenapa gugatan saya ditolak karena tidak jelas perjanjiannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21452, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat utama gugatan wanprestasi (ingkar janji), yaitu adanya perikatan yang tidak dipenuhi setelah debitur dinyatakan lalai. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit menggunakan Pasal 1243 untuk menguji apakah unsur-unsur wanprestasi (adanya perjanjian, ingkar janji, dan lalai) terpenuhi. Karena gugatan ditolak karena tidak jelas adanya perjanjian/perikatan, pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menilai kegagalan gugatan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (termasuk kesepakatan). Tergugat dan hakim menggunakan pasal ini untuk berargumen bahwa tidak ada hubungan hukum/perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat. Hakim menerima eksepsi bahwa gugatan kabur karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan yang memenuhi syarat Pasal 1320, sehingga pasal ini menjadi inti dari penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Dalam eksepsi Tergugat, pasal ini dikutip bersama Pasal 1320 dan 1238 untuk menegaskan bahwa tanpa adanya perjanjian yang sah (sesuai Pasal 1320), maka tidak ada dasar hukum untuk menuntut wanprestasi. Meskipun hakim tidak mengutipnya secara eksplisit dalam amar akhir, pasal ini menjadi bagian dari kerangka hukum yang didalilkan Tergugat untuk membantah adanya perikatan yang harus dilaksanakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 37456, + "completion_tokens": 1479 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_226_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_226_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..61ed921a3d792660cbd0eab56839778406392d68 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_226_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,186 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_226_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.095, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 89.285, + "query": 4.935, + "relevance": 98.998, + "total": 193.312 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 53014, + "marked_chars": 53194 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek; \n3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli beritikad baik yang harus \nmendapatkan perlindungan secara hukum; \n4. Menyatakan sah menurut hukum jual beli yang dilakukan oleh Tergugat \nsebagai penjual dengan Penggugat sebagai pembeli adalah sah dan \nberkekuatan hukum yang mengikat; \n5. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah \nyang dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan dan atau \nbalik nama pada Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur atas rumah obyek \nsengketa yang terletak dan beralamat di KP Bojong, RT. 007, RW. 006, \nKelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, \ndengan batas-batas sebagai berikut: \n \n Sebelah Utara : Berbatas dengan Tanah Pecahannya. \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 20 dari 21" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 53194, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] terkait sengketa jual beli sebidang tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jakarta Timur, dengan permintaan agar pengadilan menyatakan sah jual beli tersebut, menetapkan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik, serta menetapkan hak Penggugat untuk melakukan balik nama sertifikat. Gugatan ini diajukan karena Penggugat telah melunasi pembayaran dan menempati objek sejak tahun 2000, namun Tergugat tidak kooperatif dalam proses balik nama dan keberadaannya tidak diketahui. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat) dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan jual beli atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di KP Bojong, RT. 007, RW. 006, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur pada bulan Februari tahun 2000.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerima pembayaran lunas sebesar Rp 45.000.000,- dari Penggugat atas objek jual beli tersebut berdasarkan kwitansi tertanggal 19 Februari 2000.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 3270/Pondok Kelapa atas nama Tergugat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 3 Februari 1997 sebagai bukti kepemilikan Tergugat atas objek sebelum dijual.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar pajak atas objek tersebut sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB).", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menempati dan menguasai objek jual beli tersebut secara fisik sejak tahun 2000 hingga saat ini tanpa terputus.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak mengirimkan kuasa hukum.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengalami kesulitan melakukan balik nama sertifikat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] yang tidak diketahui keberadaannya, terkait jual beli sebidang tanah beserta bangunan di Jakarta Timur yang dilakukan pada tahun 2000. Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melunasi pembayaran, menerima penyerahan objek, dan menempati tanah tersebut sejak tahun 2000, namun terhambat dalam proses balik nama sertifikat karena Tergugat tidak kooperatif. Dalam persidangan yang berlangsung secara verstek karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang membuktikan adanya kesepakatan jual beli, pembayaran lunas, kepemilikan Tergugat sebelumnya, serta penguasaan fisik oleh Penggugat selama lebih dari 25 tahun. Hakim menetapkan bahwa jual beli tersebut sah menurut hukum dan Penggugat merupakan pembeli beritikad baik yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga gugatan untuk menyatakan sah jual beli, menetapkan status pembeli beritikad baik, serta menetapkan hak Penggugat untuk melakukan balik nama sertifikat dikabulkan seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] yang tidak diketahui keberadaannya, terkait jual beli sebidang tanah beserta bangunan di Jakarta Timur yang dilakukan pada tahun 2000. Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melunasi pembayaran, menerima penyerahan objek, dan menempati tanah tersebut sejak tahun 2000, namun terhambat dalam proses balik nama sertifikat karena Tergugat tidak kooperatif. Dalam persidangan yang berlangsung secara verstek karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang membuktikan adanya kesepakatan jual beli, pembayaran lunas, kepemilikan Tergugat sebelumnya, serta penguasaan fisik oleh Penggugat selama lebih dari 25 tahun. Hakim menetapkan bahwa jual beli tersebut sah menurut hukum dan Penggugat merupakan pembeli beritikad baik yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga gugatan untuk menyatakan sah jual beli, menetapkan status pembeli beritikad baik, serta menetapkan hak Penggugat untuk melakukan balik nama sertifikat dikabulkan seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan jual beli atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di KP Bojong, RT. 007, RW. 006, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur pada bulan Februari tahun 2000.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerima pembayaran lunas sebesar Rp 45.000.000,- dari Penggugat atas objek jual beli tersebut berdasarkan kwitansi tertanggal 19 Februari 2000.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 3270/Pondok Kelapa atas nama Tergugat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 3 Februari 1997 sebagai bukti kepemilikan Tergugat atas objek sebelum dijual.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar pajak atas objek tersebut sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB).", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menempati dan menguasai objek jual beli tersebut secara fisik sejak tahun 2000 hingga saat ini tanpa terputus.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak mengirimkan kuasa hukum.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengalami kesulitan melakukan balik nama sertifikat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas dan tempati tanah ini sejak 2000, tapi jual belinya tidak bisa balik nama karena penjualnya hilang, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13687, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1237 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1237 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1237: Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi umum jenis perikatan (memberikan, berbuat, tidak berbuat). Meskipun jual beli termasuk perikatan untuk memberikan barang, pasal ini tidak secara substantif menjawab masalah spesifik mengenai keabsahan perjanjian jual beli yang sudah dilaksanakan namun mengalami hambatan administratif (balik nama) akibat hilangnya pihak penjual, yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1237 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang risiko barang dan lalai debitur dalam menyerahkan barang. Dalam konteks pertanyaan, pembeli sudah membayar lunas dan menempati tanah (penguasaan fisik sudah terjadi), sehingga masalah utamanya bukan pada penyerahan fisik atau risiko kerusakan barang, melainkan pada kepastian hukum kepemilikan dan prosedur balik nama. Pasal ini tidak menjadi dasar utama perlindungan pembeli beritikad baik dalam sengketa balik nama." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) akibat wanprestasi. Pertanyaan awam berfokus pada upaya mendapatkan kepastian hukum kepemilikan (balik nama), bukan menuntut ganti rugi atas keterlambatan atau kegagalan penyerahan. Ganti rugi bukan solusi utama untuk masalah ketidakmampuan balik nama karena penjual hilang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya memberikan definisi umum tentang persetujuan (kontrak). Meskipun jual beli adalah persetujuan, pasal ini terlalu umum dan tidak mengatur akibat hukum dari persetujuan yang sah terhadap pihak ketiga atau perlindungan terhadap pembeli dalam konteks sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan aspek itikad baik dan kepastian hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Meskipun syarat ini penting untuk validitas kontrak, pertanyaan spesifik mengenai 'bagaimana melakukan balik nama' ketika penjual hilang lebih terkait dengan akibat hukum dari perjanjian yang sah tersebut dan perlindungan terhadap pembeli beritikad baik, yang lebih tepat dirujuk pada Pasal 1338 ayat (3) sebagaimana digunakan dalam putusan pendukung. Pasal 1320 hanya menjadi prasyarat dasar, bukan jawaban substantif untuk mekanisme penyelesaian sengketa balik nama." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur bahwa persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam pertimbangan hukum putusan pendukung, Majelis Hakim secara eksplisit merujuk pada Pasal 1338 ayat (3) untuk menentukan kriteria 'pembeli beritikad baik' yang dilindungi hukum, sehingga memungkinkan pengabulan gugatan balik nama meskipun penjual tidak hadir. Pasal ini menjadi kerangka hukum yang menopang alasan hakim untuk melindungi pembeli yang sudah membayar dan menempati tanah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20243, + "completion_tokens": 1679 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_228_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_228_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..51ba7dc93187e42c2d75a7bc758f969cd0fcda4f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_228_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_228_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 72.276, + "query": 4.235, + "relevance": 30.168, + "total": 106.705 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32382, + "marked_chars": 32481 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32481, + "frame": "Permohonan diajukan oleh Para Pemohon (SUPRIYADI, ANGGA NUR CAHYA, dan MIA ANGGRAINI) terhadap DENNY WAHYUDI Bin SUPRIYADI untuk menetapkan status orang hilang. Inti sengketa adalah ketidakjelasan keberadaan DENNY WAHYUDI yang meninggalkan rumah sejak Juni 2019, yang menghambat proses jual-beli tanah dan bangunan serta pewarisan. Para Pemohon meminta Pengadilan menetapkan DENNY WAHYUDI sebagai orang hilang atau dalam keadaan tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "DENNY WAHYUDI Bin SUPRIYADI adalah anak dari SUPRIYADI dan almarhumah ASIYAH Binti RAIDI.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "DENNY WAHYUDI Bin SUPRIYADI telah meninggal dunia ibunya, ASIYAH Binti RAIDI, pada tanggal 14 Desember 2017.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "DENNY WAHYUDI Bin SUPRIYADI pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2019 dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah membuat laporan orang hilang kepada Kepolisian Republik Indonesia.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki niat untuk menjual sebidang tanah dan bangunan atas nama SUPRIYADI yang memerlukan tandatangan seluruh ahli waris.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat ketidaksejalan antara posita dan petitum permohonan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pemohon, yang merupakan suami dan anak-anak dari almarhumah ASIYAH Binti RAIDI, mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap DENNY WAHYUDI Bin SUPRIYADI. Para Pemohon dalilkan bahwa DENNY WAHYUDI telah meninggalkan rumah sejak Juni 2019 tanpa kabar, sehingga menghambat proses jual-beli tanah dan bangunan serta pewarisan harta. Meskipun Para Pemohon mengajukan bukti surat dan kesaksian, Hakim menemukan bahwa permohonan tersebut kabur karena terdapat ketidaksejalan antara dalil (posita) yang meminta penetapan orang hilang dengan petitum yang meminta pernyataan dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid). Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pemohon, yang merupakan suami dan anak-anak dari almarhumah ASIYAH Binti RAIDI, mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap DENNY WAHYUDI Bin SUPRIYADI. Para Pemohon dalilkan bahwa DENNY WAHYUDI telah meninggalkan rumah sejak Juni 2019 tanpa kabar, sehingga menghambat proses jual-beli tanah dan bangunan serta pewarisan harta. Meskipun Para Pemohon mengajukan bukti surat dan kesaksian, Hakim menemukan bahwa permohonan tersebut kabur karena terdapat ketidaksejalan antara dalil (posita) yang meminta penetapan orang hilang dengan petitum yang meminta pernyataan dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid). Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "DENNY WAHYUDI Bin SUPRIYADI adalah anak dari SUPRIYADI dan almarhumah ASIYAH Binti RAIDI.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "DENNY WAHYUDI Bin SUPRIYADI telah meninggal dunia ibunya, ASIYAH Binti RAIDI, pada tanggal 14 Desember 2017.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "DENNY WAHYUDI Bin SUPRIYADI pergi meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2019 dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah membuat laporan orang hilang kepada Kepolisian Republik Indonesia.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki niat untuk menjual sebidang tanah dan bangunan atas nama SUPRIYADI yang memerlukan tandatangan seluruh ahli waris.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat ketidaksejalan antara posita dan petitum permohonan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa permohonan penetapan orang hilang suami saya yang hilang sejak 2019 ditolak pengadilan karena tidak sesuai dengan permintaan saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11815, + "candidates": [ + "Pasal 463 KUHPerdata", + "Pasal 467 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "text": "Pasal 463: Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satusatunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 467 KUHPerdata", + "text": "Pasal 467: Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusanurusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah pengaturanpengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan. Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan. Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang pertama. dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat dan akibat hukum dari 'keadaan tidak hadir' (afwezigheid), yaitu ketiadaan kuasa atau wakil untuk mengurus harta. Dalam pertimbangan hakim, pasal ini dianalisis untuk menentukan apakah fakta ketidakhadiran suami memenuhi unsur-unsur hukum tersebut. Meskipun permohonan ditolak karena ketidaksesuaian posita-petitum (menginginkan penetapan orang hilang padahal dalilnya mengarah ke afwezigheid), pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang diuji oleh hakim untuk memahami status hukum orang yang hilang sebelum menuju ke penetapan kematian atau pengelolaan harta." + }, + { + "pasal": "Pasal 467 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prosedur dan syarat untuk menetapkan seseorang telah meninggal dunia secara hukum setelah hilang selama lima tahun. Hakim secara eksplisit mengutip pasal ini dalam pertimbangan untuk menjelaskan konsep 'penetapan kematian' yang sering dikaitkan dengan permohonan penetapan orang hilang. Relevansinya kuat karena pertanyaan awam berkaitan dengan penolakan permohonan penetapan orang hilang, dan pasal ini merupakan norma hukum yang mengatur konsekuensi akhir dari ketidakhadiran tersebut yang menjadi konteks sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 463 KUHPerdata", + "Pasal 467 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15088, + "completion_tokens": 987 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_22_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_22_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..278d23bdb8edf0e9fdee4a7c3db7a10a51dad6a6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_22_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_22_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 116.397, + "query": 5.5, + "relevance": 54.344, + "total": 176.269 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32802, + "marked_chars": 32901 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak \nhadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek; \n3. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang diajukan \nPenggugat; \n4. Menyatakan Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan \nPerjanjian (Wanprestasi); \n5. Menghukum \nTergugat \nuntuk \nmengembalikan \nuang \nsejumlah \nRp88.600.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) \nkepada Penggugat; \n6. Menghukum \nTergugat \nuntuk \nmembayarkan \nkeuntungan \nsejumlah \nRp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat; \n7. Menghukum \nTergugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah); \n8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G.S/2025/PN Jkt. Tim \nDemikian diputuskan dalam sidang Pengad" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32901, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian kerja sama investasi uang sebesar Rp100.000.000 dengan jaminan kendaraan, yang menuntut pengembalian pokok, keuntungan, biaya perbaikan, dan penetapan sita jaminan. Gugatan ini diajukan karena Tergugat tidak mengembalikan seluruh pokok investasi beserta keuntungan yang disepakati setelah jangka waktu kerja sama berakhir. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian kerja sama pada tanggal 26 Juni 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan uang investasi sebesar Rp100.000.000 kepada Tergugat melalui dua kali transfer pada tanggal 26 Juni 2024 dan 2 Juli 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat bahwa Tergugat akan memberikan keuntungan sebesar 8% per bulan dari jumlah uang yang diinvestasikan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jangka waktu kerja sama disepakati selama 90 hari sejak tanggal 26 Juni 2024, sehingga berakhir pada tanggal 26 September 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan unit kendaraan Wuling Almaz nomor polisi B 2489 TRD kepada Penggugat sebagai jaminan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membayar sejumlah Rp11.400.000 kepada Penggugat secara bertahap antara tanggal 3 Agustus 2024 hingga 15 April 2025.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat belum mengembalikan sisa pokok investasi sebesar Rp88.600.000 setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya biaya perbaikan kendaraan sebesar Rp2.250.000 yang disetujui Tergugat.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak atas keuntungan selama 14 bulan sejak Juni 2024 hingga Agustus 2025.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan keuntungan yang harus dibayarkan hanya untuk jangka waktu 3 bulan sesuai dengan perjanjian awal.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan terhadap mobil Toyota Innova dan tanah/bangunan milik Tergugat.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] karena wanprestasi dalam perjanjian kerja sama investasi yang disepakati pada 26 Juni 2024. Penggugat telah menyerahkan uang investasi sebesar Rp100.000.000 kepada Tergugat, dan sebagai jaminan, Tergugat menyerahkan unit kendaraan Wuling Almaz kepada Penggugat. Perjanjian tersebut mengikat Tergugat untuk membayar keuntungan sebesar 8% per bulan dan mengembalikan pokok investasi setelah jangka waktu 90 hari yang berakhir pada 26 September 2024. Namun, Tergugat hanya membayar sejumlah Rp11.400.000 secara bertahap dan tidak mengembalikan sisa pokok investasi maupun keuntungan yang disepakati. Penggugat juga menuntut penggantian biaya perbaikan kendaraan sebesar Rp2.250.000 serta penetapan sita jaminan atas harta Tergugat. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara verstek menyatakan Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan memerintahkan Tergugat mengembalikan sisa pokok investasi sebesar Rp88.600.000 dan membayar keuntungan selama 3 bulan sebesar Rp24.000.000. Gugatan terkait biaya perbaikan kendaraan ditolak karena tidak terbukti, demikian pula permohonan sita jaminan yang ditolak karena tidak pernah diperintahkan selama pemeriksaan. Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] karena wanprestasi dalam perjanjian kerja sama investasi yang disepakati pada 26 Juni 2024. Penggugat telah menyerahkan uang investasi sebesar Rp100.000.000 kepada Tergugat, dan sebagai jaminan, Tergugat menyerahkan unit kendaraan Wuling Almaz kepada Penggugat. Perjanjian tersebut mengikat Tergugat untuk membayar keuntungan sebesar 8% per bulan dan mengembalikan pokok investasi setelah jangka waktu 90 hari yang berakhir pada 26 September 2024. Namun, Tergugat hanya membayar sejumlah Rp11.400.000 secara bertahap dan tidak mengembalikan sisa pokok investasi maupun keuntungan yang disepakati. Penggugat juga menuntut penggantian biaya perbaikan kendaraan sebesar Rp2.250.000 serta penetapan sita jaminan atas harta Tergugat. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara verstek menyatakan Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan memerintahkan Tergugat mengembalikan sisa pokok investasi sebesar Rp88.600.000 dan membayar keuntungan selama 3 bulan sebesar Rp24.000.000. Gugatan terkait biaya perbaikan kendaraan ditolak karena tidak terbukti, demikian pula permohonan sita jaminan yang ditolak karena tidak pernah diperintahkan selama pemeriksaan. Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian kerja sama pada tanggal 26 Juni 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan uang investasi sebesar Rp100.000.000 kepada Tergugat melalui dua kali transfer pada tanggal 26 Juni 2024 dan 2 Juli 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat bahwa Tergugat akan memberikan keuntungan sebesar 8% per bulan dari jumlah uang yang diinvestasikan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jangka waktu kerja sama disepakati selama 90 hari sejak tanggal 26 Juni 2024, sehingga berakhir pada tanggal 26 September 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan unit kendaraan Wuling Almaz nomor polisi B 2489 TRD kepada Penggugat sebagai jaminan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membayar sejumlah Rp11.400.000 kepada Penggugat secara bertahap antara tanggal 3 Agustus 2024 hingga 15 April 2025.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat belum mengembalikan sisa pokok investasi sebesar Rp88.600.000 setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya biaya perbaikan kendaraan sebesar Rp2.250.000 yang disetujui Tergugat.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak atas keuntungan selama 14 bulan sejak Juni 2024 hingga Agustus 2025.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan keuntungan yang harus dibayarkan hanya untuk jangka waktu 3 bulan sesuai dengan perjanjian awal.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan terhadap mobil Toyota Innova dan tanah/bangunan milik Tergugat.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih uang investasi ke teman dan dia kasih mobil sebagai jaminan, tapi setelah masa kerja sama habis, dia cuma bayar sebagian dan tidak mengembalikan sisa uang pokoknya, apa bisa saya paksa dia bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12231, + "candidates": [ + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang ganti rugi (kerugian dan keuntungan yang diharapkan) akibat wanprestasi. Dalam pertanyaan, sengketa inti adalah apakah teman tersebut bisa dipaksa membayar sisa uang pokok dan keuntungan yang dijanjikan. Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menghitung dan mengabulkan tuntutan ganti rugi/keuntungan, sehingga memiliki hubungan substantif langsung dengan hak yang dituntut oleh orang awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Wanprestasi hanya dapat terjadi jika ada perjanjian yang sah terlebih dahulu. Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa dasar tuntutan wanprestasi adalah adanya persetujuan (perjanjian) antara para pihak. Ini adalah prasyarat hukum substantif untuk menjawab apakah kewajiban pembayaran tersebut mengikat secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur jenis-jenis alat bukti dalam perkara perdata (bukti tertulis, saksi, dll). Meskipun dikutip dalam putusan, fungsinya hanya sebagai dasar prosedural untuk menyatakan bukti surat sah dan berharga. Pasal ini tidak mengatur hak, kewajiban, atau akibat hukum dari wanprestasi itu sendiri, melainkan hanya cara pembuktian fakta." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15091, + "completion_tokens": 1528 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_230_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_230_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f7685d8ca2c2a842105899921053e94cad1aa98f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_230_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,200 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_230_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 110.908, + "query": 2.496, + "relevance": 85.157, + "total": 198.598 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 56712, + "marked_chars": 56883 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi; \n3. Menghukum \nTergugat \nuntuk \nmengganti \nkerugian \nmateril \nsebesar \nRp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) kepada \nPenggugat \nsesuai \ndengan \nSurat \nPernyataan \nWanprestasi \nyang \nditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 2 Januari 2025; \n4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; \n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam \nperkara ini sejumlah Rp 336.500,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu lima \nratus rupiah) \n \nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim \npada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 oleh kami Rizky Mubarak Nazario, S.H., \nM.H. sebagai Hakim Ketua, Christina Endarwati, S.H., M.H. dan Ni Wayan \nWirawati, S.H., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana \ndiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 \nAgustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indo" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 56883, + "frame": "Penggugat [ANDRI SAPUTRA] menggugat Tergugat [MUHAMMAD EGY SAPUTRA] atas wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pembangunan rumah tinggal yang tidak diselesaikan sesuai waktu dan spesifikasi yang disepakati, dengan tuntutan ganti rugi materil dan immateril. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, menghukumnya membayar kerugian materil sebesar Rp 262.000.000,- dan kerugian immateril sebesar Rp 50.000.000,-, serta membayar biaya perkara. Perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan untuk sebagian, yaitu pernyataan wanprestasi dan ganti rugi materil, namun menolak tuntutan kerugian immateril, penyitaan aset, uang paksa, dan sifat dapat dijalankan lebih dahulu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat (sebagai Direktur Utama CV. Nurputra Engineering Group) menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan rumah tinggal pada 19 Mei 2024 dengan nilai kontrak Rp 440.000.000,- dan jangka waktu pengerjaan 5 bulan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran bertahap kepada Tergugat yang dapat diverifikasi melalui bukti transfer bank sebesar total Rp 282.800.000,-.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pekerjaan pembangunan rumah tidak selesai pada tanggal jatuh tempo 20 November 2024, dengan kondisi bangunan baru sekitar 60% selesai.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Wanprestasi pada 2 Januari 2025 yang mengakui gagal menyelesaikan proyek dan berkomitmen membayar denda keterlambatan Rp 22.000.000,- serta biaya penyelesaian material Rp 240.000.000,-.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga kali surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 12 Februari 2025, 10 Maret 2025, dan 10 April 2025 tanpa respons penyelesaian dari Tergugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan mengalami kerugian immateril berupa stress dan gangguan psikologis akibat wanprestasi Tergugat.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan permintaan penyitaan aset Tergugat jika dana tidak cukup dan permintaan uang paksa (dwangsom) per hari.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [ANDRI SAPUTRA] menggugat Tergugat [MUHAMMAD EGY SAPUTRA] karena Tergugat, yang bertindak sebagai Direktur Utama CV. Nurputra Engineering Group, tidak menyelesaikan pembangunan rumah tinggal milik Penggugat sesuai perjanjian kerja sama tertanggal 19 Mei 2024 yang menetapkan nilai kontrak Rp 440.000.000,- dan jangka waktu 5 bulan. Penggugat telah melakukan pembayaran bertahap yang diverifikasi sebesar Rp 282.800.000,-, namun pekerjaan terhenti dan baru mencapai 60% penyelesaian pada akhir masa kontrak. Tergugat secara tertulis mengakui wanprestasi dalam Surat Pernyataan Wanprestasi tanggal 2 Januari 2025 dengan komitmen membayar kompensasi keterlambatan dan biaya penyelesaian material sebesar total Rp 262.000.000,-, namun tidak menepati komitmen tersebut. Pengadilan menetapkan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya membayar ganti rugi materil sebesar Rp 262.000.000,- sesuai pengakuan tertulis tersebut. Tuntutan Penggugat untuk kerugian immateril ditolak karena tidak didukung bukti medis atau keterangan saksi yang memadai, demikian pula tuntutan penyitaan aset, uang paksa, dan sifat putusan dapat dijalankan lebih dahulu yang ditolak karena alasan prosedural dan yuridis. Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [ANDRI SAPUTRA] menggugat Tergugat [MUHAMMAD EGY SAPUTRA] karena Tergugat, yang bertindak sebagai Direktur Utama CV. Nurputra Engineering Group, tidak menyelesaikan pembangunan rumah tinggal milik Penggugat sesuai perjanjian kerja sama tertanggal 19 Mei 2024 yang menetapkan nilai kontrak Rp 440.000.000,- dan jangka waktu 5 bulan. Penggugat telah melakukan pembayaran bertahap yang diverifikasi sebesar Rp 282.800.000,-, namun pekerjaan terhenti dan baru mencapai 60% penyelesaian pada akhir masa kontrak. Tergugat secara tertulis mengakui wanprestasi dalam Surat Pernyataan Wanprestasi tanggal 2 Januari 2025 dengan komitmen membayar kompensasi keterlambatan dan biaya penyelesaian material sebesar total Rp 262.000.000,-, namun tidak menepati komitmen tersebut. Pengadilan menetapkan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya membayar ganti rugi materil sebesar Rp 262.000.000,- sesuai pengakuan tertulis tersebut. Tuntutan Penggugat untuk kerugian immateril ditolak karena tidak didukung bukti medis atau keterangan saksi yang memadai, demikian pula tuntutan penyitaan aset, uang paksa, dan sifat putusan dapat dijalankan lebih dahulu yang ditolak karena alasan prosedural dan yuridis. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat (sebagai Direktur Utama CV. Nurputra Engineering Group) menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan rumah tinggal pada 19 Mei 2024 dengan nilai kontrak Rp 440.000.000,- dan jangka waktu pengerjaan 5 bulan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran bertahap kepada Tergugat yang dapat diverifikasi melalui bukti transfer bank sebesar total Rp 282.800.000,-.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pekerjaan pembangunan rumah tidak selesai pada tanggal jatuh tempo 20 November 2024, dengan kondisi bangunan baru sekitar 60% selesai.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Wanprestasi pada 2 Januari 2025 yang mengakui gagal menyelesaikan proyek dan berkomitmen membayar denda keterlambatan Rp 22.000.000,- serta biaya penyelesaian material Rp 240.000.000,-.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga kali surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 12 Februari 2025, 10 Maret 2025, dan 10 April 2025 tanpa respons penyelesaian dari Tergugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan mengalami kerugian immateril berupa stress dan gangguan psikologis akibat wanprestasi Tergugat.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan permintaan penyitaan aset Tergugat jika dana tidak cukup dan permintaan uang paksa (dwangsom) per hari.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar ratusan juta buat bangun rumah tapi kerjanya berhenti di tengah jalan dan pihak kontraktor tidak mau bayar ganti rugi yang sudah diajanjikan, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 31527, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'peringatan lalai' (somasi). Dalam konteks pertanyaan awam yang menghadapi kontraktor yang tidak mau membayar ganti rugi, langkah hukum yang tepat adalah memberikan peringatan resmi agar kontraktor dianggap lalai secara hukum. Putusan juga menguji apakah Penggugat telah memenuhi ketentuan ini melalui pengiriman somasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk menuntut ganti rugi akibat wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban). Ini menjawab inti pertanyaan awam tentang hak untuk mendapatkan penggantian biaya/kerugian karena kontraktor berhenti di tengah jalan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjelaskan kapan kewajiban ganti rugi mulai berlaku, yaitu setelah debitur dinyatakan lalai atau jika keterlambatan itu sendiri sudah merugikan. Ini relevan untuk menentukan kapan hak menuntut ganti rugi tersebut muncul secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Sebelum menuntut wanprestasi, harus dipastikan bahwa perjanjian kerja sama antara pemilik rumah dan kontraktor tersebut sah secara hukum. Putusan secara eksplisit menguji apakah perjanjian memenuhi syarat Pasal 1320." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan asas 'pacta sunt servanda' (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak). Ini menjadi prinsip dasar bahwa kontraktor wajib menepati janji/perjanjian yang telah dibuat, termasuk komitmen ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti). Meskipun disebutkan dalam putusan terkait tuntutan kerugian immateril yang ditolak karena tidak ada bukti, pasal ini bersifat prosedural/buktian, bukan jawaban substantif untuk masalah wanprestasi atau hak ganti rugi materiil yang menjadi inti pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian pengakuan di hadapan hakim. Dalam putusan, pasal ini dikutip untuk memperkuat kekuatan bukti surat pengakuan wanprestasi, namun sifatnya teknis pembuktian, bukan norma substantif yang mengatur hak/kewajiban utama dalam sengketa wanprestasi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26273, + "completion_tokens": 1752 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_232_Pdt.Bth_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_232_Pdt.Bth_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..37393194b812e198de40b0d350fe6036952fa716 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_232_Pdt.Bth_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,204 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_232_Pdt.Bth_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 31, + "timings": { + "parse": 0.048, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 166.992, + "query": 4.162, + "relevance": 18.202, + "total": 189.404 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 88180, + "marked_chars": 88450 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM PROVISI :\n- Menolak tuntutan Provisi Para Pelawan ; \nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima ;\nDALAM POKOK PERKARA :\n1.\nMenyatakan bahwa bantahan para Pelawan adalah sebagai\nPembantah yang tidak baik ; \n2.\nMenolak Bantahan para Pelawan untuk seluruhnya ; \n3.\nMenghukum para pelawan untuk membayar biaya perkara\nsebesar Rp. 222.500.- (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024,\noleh kami, Abdul Ropik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chitta\nCahyaningtyas, S.H., M.H. dan Wiyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Timur Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 April\n2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 diucapkan\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh\npara Hakim Anggota tersebut, Merry Christine, S.H.., M.H., Panitera Pengganti\ndan telah dikirim secara elektronik melalui informasi Pengadilan pada hari itu\njuga kepada Kuasa Para Pelawan dan Terlawan.\n Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n \nChitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.\nAbdul Ropik, S.H., M.H.\nWiyono, S.H\nHalaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Pdt.Bth/2024/PN JKT.TIM\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, ha" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 88450, + "frame": "Para Pelawan (keluarga Manopha) menggugat Terlawan (Annisa Arif Rizqiani) dalam perkara perlawanan eksekusi pengosongan tanah dan bangunan yang telah dilelang dan beralih nama kepada Terlawan. Para Pelawan meminta agar Penetapan Eksekusi Nomor 6/2024 Eks/PN.Jkt.Tim dibatalkan dan Terlawan dinyatakan tidak memiliki hak atas Objek Sengketa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak seluruh bantahan Para Pelawan dan mengabulkan eksepsi Terlawan sehingga eksekusi pengosongan dapat dilanjutkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pelawan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Artha Gading menandatangani Perjanjian Kredit No. 98 dan No. 99 pada tanggal 29 Maret 2019 dengan total pinjaman sebesar Rp3.500.000.000,-.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 01377/Pisangan Timur atas nama Jimmy Manopha sebagai jaminan pelunasan kredit kepada PT BRI Artha Gading.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT BRI Artha Gading melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Objek Sengketa melalui KPKNL Jakarta II yang dilaksanakan sebanyak empat kali hingga berhasil pada tanggal 17 Oktober 2023.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan memenangkan pelelangan Objek Sengketa pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan harga Rp1.700.990.000,- dan telah melunasi pembayaran lelang.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertipikat Hak Milik No. 01377/Pisangan Timur telah dibalik nama menjadi atas nama Terlawan, Annisa Arif Rizqiani.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan mengajukan permohonan eksekusi pengosongan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 944/26/2023 tertanggal 16 Februari 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 6/2024 Eks/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Maret 2024 yang memerintahkan Para Pelawan mengosongkan tanah dan bangunan dalam tenggang waktu 8 hari setelah teguran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Teguran atau aanmaning terhadap Para Pelawan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2024.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi tersebut pada tanggal 30 April 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pelawan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terpisah terhadap PT BRI Artha Gading terkait lelang tersebut yang masih dalam proses pemeriksaan dan belum berkekuatan hukum tetap.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan masih menduduki dan menguasai Objek Sengketa hingga saat ini.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan, pembeli telah melunasi harga, dan sertifikat telah dibalik nama, sehingga secara yuridis tidak ada alasan untuk membatalkan Risalah Lelang.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Para Pelawan untuk menunda eksekusi karena tidak memenuhi syarat SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh bantahan Para Pelawan dan menyatakan Penetapan Eksekusi telah berdasarkan nilai kepatutan, keadilan, dan kepastian hukum.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pelawan, yang merupakan keluarga debitur dalam perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Artha Gading, mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi pengosongan atas tanah dan bangunan yang menjadi objek jaminan. Objek sengketa, yang terdaftar atas nama Jimmy Manopha, telah dilelang oleh KPKNL Jakarta II dan dimenangkan oleh Terlawan pada tanggal 17 Oktober 2023, dengan sertifikat yang telah dibalik nama atas nama Terlawan. Para Pelawan mendalilkan bahwa lelang dilakukan dengan nilai limit yang terlalu rendah dan melanggar prosedur, serta menggugat perbuatan melawan hukum dalam perkara terpisah yang masih berjalan, sehingga mereka meminta pembatalan Penetapan Eksekusi Nomor 6/2024 Eks/PN.Jkt.Tim. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak seluruh dalil Para Pelawan, termasuk eksepsi keterlaluan waktu yang juga ditolak, dengan pertimbangan bahwa kepastian hukum bagi pembeli lelang yang telah melunasi harga dan memiliki sertifikat harus dilindungi. Majelis Hakim memutuskan menolak bantahan Para Pelawan untuk seluruhnya, sehingga Terlawan berhak atas eksekusi pengosongan dan Para Pelawan dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pelawan, yang merupakan keluarga debitur dalam perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Artha Gading, mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi pengosongan atas tanah dan bangunan yang menjadi objek jaminan. Objek sengketa, yang terdaftar atas nama Jimmy Manopha, telah dilelang oleh KPKNL Jakarta II dan dimenangkan oleh Terlawan pada tanggal 17 Oktober 2023, dengan sertifikat yang telah dibalik nama atas nama Terlawan. Para Pelawan mendalilkan bahwa lelang dilakukan dengan nilai limit yang terlalu rendah dan melanggar prosedur, serta menggugat perbuatan melawan hukum dalam perkara terpisah yang masih berjalan, sehingga mereka meminta pembatalan Penetapan Eksekusi Nomor 6/2024 Eks/PN.Jkt.Tim. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak seluruh dalil Para Pelawan, termasuk eksepsi keterlaluan waktu yang juga ditolak, dengan pertimbangan bahwa kepastian hukum bagi pembeli lelang yang telah melunasi harga dan memiliki sertifikat harus dilindungi. Majelis Hakim memutuskan menolak bantahan Para Pelawan untuk seluruhnya, sehingga Terlawan berhak atas eksekusi pengosongan dan Para Pelawan dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pelawan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Artha Gading menandatangani Perjanjian Kredit No. 98 dan No. 99 pada tanggal 29 Maret 2019 dengan total pinjaman sebesar Rp3.500.000.000,-.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 01377/Pisangan Timur atas nama Jimmy Manopha sebagai jaminan pelunasan kredit kepada PT BRI Artha Gading.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT BRI Artha Gading melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Objek Sengketa melalui KPKNL Jakarta II yang dilaksanakan sebanyak empat kali hingga berhasil pada tanggal 17 Oktober 2023.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan memenangkan pelelangan Objek Sengketa pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan harga Rp1.700.990.000,- dan telah melunasi pembayaran lelang.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertipikat Hak Milik No. 01377/Pisangan Timur telah dibalik nama menjadi atas nama Terlawan, Annisa Arif Rizqiani.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan mengajukan permohonan eksekusi pengosongan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 944/26/2023 tertanggal 16 Februari 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 6/2024 Eks/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Maret 2024 yang memerintahkan Para Pelawan mengosongkan tanah dan bangunan dalam tenggang waktu 8 hari setelah teguran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Teguran atau aanmaning terhadap Para Pelawan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2024.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi tersebut pada tanggal 30 April 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pelawan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terpisah terhadap PT BRI Artha Gading terkait lelang tersebut yang masih dalam proses pemeriksaan dan belum berkekuatan hukum tetap.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan masih menduduki dan menguasai Objek Sengketa hingga saat ini.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan, pembeli telah melunasi harga, dan sertifikat telah dibalik nama, sehingga secara yuridis tidak ada alasan untuk membatalkan Risalah Lelang.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Para Pelawan untuk menunda eksekusi karena tidak memenuhi syarat SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh bantahan Para Pelawan dan menyatakan Penetapan Eksekusi telah berdasarkan nilai kepatutan, keadilan, dan kepastian hukum.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya masih tinggal di rumah yang jadi jaminan utang ke bank, tapi sekarang sertifikat sudah atas nama orang lain yang beli di lelang, apakah saya harus segera pindah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24781, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum pembuktian (onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat). Dalam konteks pertanyaan awam mengenai kewajiban hukum untuk mengosongkan rumah setelah lelang, isu utamanya adalah kepastian hukum peralihan hak dan kekuatan eksekusi lelang, bukan siapa yang harus membuktikan dalilnya. Putusan juga secara eksplisit menyatakan bahwa eksepsi 'exceptio dominii' (kepemilikan) tidak menjadi masalah karena fokus perkara adalah bantahan terhadap penetapan eksekusi, bukan sengketa kepemilikan substantif. Oleh karena itu, pasal ini bersifat prosedural/umum dan tidak menjawab substansi hak untuk tinggal atau kewajiban pindah." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34237, + "completion_tokens": 1642 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_233_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Tim.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_233_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Tim.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3fb8b19980e48ec23af789d1a352231d1f3d525d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_233_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Tim.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_233_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Tim.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.048, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 78.478, + "query": 3.499, + "relevance": 16.891, + "total": 98.916 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 72678, + "marked_chars": 72876 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \n1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian; \n2. Menyatakan TERGUGAT melakukan wanprestasi ; \n 3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Recovery Claim Atas \nPencairan \nKontra \nBank \nGaransi \nPENGGUGAT \nsebesar \nRp. \n4.076.385.175.00,-(empat milyar tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan \npuluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah ) ; \n4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga sebesar 18% (delapan \nbelas persen) per tahun dari Rp.4.076.385.175,- yaitu sebesar \nRp.733.749.331,5 terhitung sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan \n15 Januari 2019 ditambah dengan 18% (delapan belas persen) bunga \nberjalan, sampai dengan TERGUGAT melaksanakan Putusan ini sesuai \ndengan Pasal 4 Perjanjian Ganti Rugi Kepada Penggugat (Surety/ \nPenjamin); \n5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan \npatuh pada putusan ini ; \n6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp. 2.366.000,- ( \nDua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ; \n7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; \n \nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh \nkami M. DJOHAN ARIFIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis , \nKHADWANTO, SH. dan MUARIF, SH. masing-masing sebagai Hakim \nAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk \numum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Hakim Ketua Sidang \ntersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh \nSUMINARMI, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi da" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 72876, + "frame": "PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) menggugat PT. Tata Guna Pratama atas wanprestasi berupa ketidaklaksanaan pembayaran recovery klaim kontra bank garansi SP2D sebesar Rp. 4.076.385.175,- yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II. Gugatan ini juga menuntut pembayaran bunga 18% per tahun dan meletakkan sita jaminan atas aset Tergugat. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran pokok serta bunga, namun menolak permohonan sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengakui belum melaksanakan pembayaran recovery klaim kontra bank garansi SP2D sebesar Rp. 4.076.385.175,- kepada Penggugat.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar klaim pencairan bank garansi sebesar Rp. 4.076.385.175,- kepada Turut Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2018.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Perjanjian Ganti Rugi kepada Surety/Penjamin yang mengatur kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran selambat-lambatnya 7 hari setelah adanya permintaan pembayaran dari Penggugat apabila terjadi klaim.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat permintaan pembayaran recovery klaim kepada Tergugat pada tanggal 18 Januari 2018, 23 Januari 2018, dan 21 Februari 2018, namun Tergugat tidak melaksanakannya.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan atas tanah dan bangunan kantor milik Tergugat ditolak karena selama persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari proyek renovasi gedung antara Turut Tergugat I dan Tergugat, di mana Tergugat memerlukan jaminan pembayaran (SP2D) yang diterbitkan oleh Penggugat untuk diserahkan kepada Turut Tergugat II. Ketika Turut Tergugat I mengajukan klaim pencairan bank garansi akibat wanprestasi Tergugat dalam pekerjaan, Penggugat sebagai penjamin membayar klaim tersebut sebesar Rp. 4.076.385.175,- kepada Turut Tergugat II. Berdasarkan Perjanjian Ganti Rugi, Penggugat menuntut pengembalian dana (recovery) kepada Tergugat, namun Tergugat tidak melakukan pembayaran meskipun telah diminta berkali-kali. Dalam persidangan, Tergugat mengakui belum melakukan pembayaran tersebut. Pengadilan menetapkan bahwa pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna atas wanprestasi Tergugat, sehingga gugatan untuk pembayaran pokok dan bunga dikabulkan, namun permohonan sita jaminan ditolak karena tidak dilaksanakan selama pemeriksaan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari proyek renovasi gedung antara Turut Tergugat I dan Tergugat, di mana Tergugat memerlukan jaminan pembayaran (SP2D) yang diterbitkan oleh Penggugat untuk diserahkan kepada Turut Tergugat II. Ketika Turut Tergugat I mengajukan klaim pencairan bank garansi akibat wanprestasi Tergugat dalam pekerjaan, Penggugat sebagai penjamin membayar klaim tersebut sebesar Rp. 4.076.385.175,- kepada Turut Tergugat II. Berdasarkan Perjanjian Ganti Rugi, Penggugat menuntut pengembalian dana (recovery) kepada Tergugat, namun Tergugat tidak melakukan pembayaran meskipun telah diminta berkali-kali. Dalam persidangan, Tergugat mengakui belum melakukan pembayaran tersebut. Pengadilan menetapkan bahwa pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna atas wanprestasi Tergugat, sehingga gugatan untuk pembayaran pokok dan bunga dikabulkan, namun permohonan sita jaminan ditolak karena tidak dilaksanakan selama pemeriksaan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengakui belum melaksanakan pembayaran recovery klaim kontra bank garansi SP2D sebesar Rp. 4.076.385.175,- kepada Penggugat.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar klaim pencairan bank garansi sebesar Rp. 4.076.385.175,- kepada Turut Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2018.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Perjanjian Ganti Rugi kepada Surety/Penjamin yang mengatur kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran selambat-lambatnya 7 hari setelah adanya permintaan pembayaran dari Penggugat apabila terjadi klaim.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan surat permintaan pembayaran recovery klaim kepada Tergugat pada tanggal 18 Januari 2018, 23 Januari 2018, dan 21 Februari 2018, namun Tergugat tidak melaksanakannya.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan atas tanah dan bangunan kantor milik Tergugat ditolak karena selama persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang rekan bisnis lewat bank garansi, tapi dia tidak mau bayar kembali padahal sudah saya minta berkali-kali, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9788, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian ('berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya'). Dalam konteks pertanyaan, hubungan hukum antara pemberi jaminan (Penggugat) dan pihak yang dijamin (Tergugat) yang timbul akibat pembayaran recovery claim berbasis bank garansi merupakan bentuk persetujuan/perjanjian. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar kembali (recovery) tersebut mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga menjadi kerangka utama untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26753, + "completion_tokens": 966 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_235_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_235_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..958d6afc2627a54886e0a112ef799e5ff65d6541 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_235_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_235_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 77.805, + "query": 3.342, + "relevance": 14.29, + "total": 95.461 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28775, + "marked_chars": 28865 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28865, + "frame": "Penggugat, keponakan almarhum H.A.M. Sirajoeddin, menggugat Tergugat, istri ketiga almarhum, atas dugaan perbuatan melawan hukum karena Tergugat membawa keluar sertifikat-sertifikat warisan dari rumah almarhum dan menolak menyerahkannya. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, memerintahkan pengembalian sertifikat, menyatakan perbuatan Tergugat batal, serta menjatuhkan sita jaminan. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah keponakan dari almarhum H.A.M. Sirajoeddin yang meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2022 dan meninggal dua tahun kemudian.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membawa keluar sertifikat-sertifikat dari rumah almarhum yang beralamat di Jalan Bambu Mas Raya Blok N No.1, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan sertifikat-sertifikat tersebut hanya diamankan dan menolak menyerahkannya kepada ahli waris lain.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menguji keabsahan akad nikah antara almarhum dan Tergugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan pada tanggal 2 September 2025 dengan alasan akan memperbaiki gugatan yang akan diajukan kemudian.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dicabut karena dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan tidak memerlukan persetujuan Tergugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai keponakan almarhum H.A.M. Sirajoeddin, menggugat Tergugat, istri ketiga almarhum, dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan membawa keluar sertifikat-sertifikat warisan dari rumah almarhum dan menolak menyerahkannya kepada ahli waris lainnya meskipun telah disomasi. Penggugat menuntut pengembalian sertifikat, pernyataan batal atas perbuatan Tergugat, serta sita jaminan. Namun, sebelum Tergugat mengajukan jawaban, Kuasa Penggugat secara resmi mencabut gugatan tersebut dengan alasan akan memperbaiki isi gugatan. Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan tersebut dan memerintahkan pencatatannya dalam register, serta menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai keponakan almarhum H.A.M. Sirajoeddin, menggugat Tergugat, istri ketiga almarhum, dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan membawa keluar sertifikat-sertifikat warisan dari rumah almarhum dan menolak menyerahkannya kepada ahli waris lainnya meskipun telah disomasi. Penggugat menuntut pengembalian sertifikat, pernyataan batal atas perbuatan Tergugat, serta sita jaminan. Namun, sebelum Tergugat mengajukan jawaban, Kuasa Penggugat secara resmi mencabut gugatan tersebut dengan alasan akan memperbaiki isi gugatan. Majelis Hakim menerima pencabutan gugatan tersebut dan memerintahkan pencatatannya dalam register, serta menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah keponakan dari almarhum H.A.M. Sirajoeddin yang meninggal dunia pada tanggal 24 April 2024.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2022 dan meninggal dua tahun kemudian.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membawa keluar sertifikat-sertifikat dari rumah almarhum yang beralamat di Jalan Bambu Mas Raya Blok N No.1, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan sertifikat-sertifikat tersebut hanya diamankan dan menolak menyerahkannya kepada ahli waris lain.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menguji keabsahan akad nikah antara almarhum dan Tergugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan pada tanggal 2 September 2025 dengan alasan akan memperbaiki gugatan yang akan diajukan kemudian.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dicabut karena dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan tidak memerlukan persetujuan Tergugat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Istri ketiga almarhum mengambil sertifikat warisan dari rumah dan menolak menyerahkannya ke ahli waris lain, apakah saya bisa menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 28775, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena pertanyaan menyangkut apakah tindakan istri ketiga (mengambil dan menolak menyerahkan sertifikat) dapat dituntut secara hukum. Dalam teks gugatan yang menjadi dasar pertanyaan, Penggugat secara eksplisit mendasarkan tuntutan pada Pasal 1365 KUHPerdata dengan dalil perbuatan melawan hukum. Pasal ini mengatur unsur-unsur substantif (perbuatan melanggar hukum, kerugian, kesalahan) yang menjadi kerangka analisis untuk menjawab apakah tindakan tersebut dapat digugat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18032, + "completion_tokens": 938 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_23_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_23_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9842e95a8a378589455a2cd21ac5857d7e82b140 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_23_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,216 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_23_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 29, + "timings": { + "parse": 0.046, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 123.566, + "query": 1.925, + "relevance": 91.396, + "total": 216.933 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 77523, + "marked_chars": 77775 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). \n \n Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 oleh \nMelia Nur Pratiwi, S.H., M.H sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta \nTimur, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum \npada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Butet Mariani \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 28\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 29 dari 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2025/PN Jkt.Tim \n \nRutua Elisabeth, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri \ntersebut dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa \nTergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi \npengadilan pada hari itu juga. \n \n \n Panitera Pengganti, \n Hakim, \n \n \n \n But" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 77775, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan wanprestasi berupa ketidaklunasan sisa pembayaran utang pinjaman uang yang berasal dari almarhumah ibu Penggugat. Penggugat meminta Pengadilan memerintahkan Tergugat membayar sisa pokok utang, bunga, kerugian immaterial, dan uang paksa. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan bersifat obscur libel akibat ketidakjelasan waktu jatuh tempo pembayaran.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan almarhumah ibu Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat pada tahun 2014 dengan perjanjian lisan pengembalian uang.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak menagih piutang beralih kepadanya sebagai ahli waris setelah almarhumah ibu Penggugat meninggal dunia.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menandatangani Surat Keterangan pada 16 November 2023 yang mengakui sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp150.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat berjanji dalam Surat Keterangan untuk memberitahukan hasil diskusi dengan keluarga terkait penyelesaian pembayaran pada tanggal 20 atau 21 November 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pembayaran cicilan bertahap dengan total Rp45.000.000,- tanpa persetujuan Penggugat untuk sistem cicilan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan sisa kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan Tergugat adalah sebesar Rp105.000.000,-.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengirimkan somasi pertama dan kedua kepada Tergugat untuk meminta pelunasan kewajiban.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Surat Keterangan tidak memuat pernyataan tegas mengenai tanggal atau batas waktu tertentu kapan Tergugat wajib mengembalikan uang tersebut.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa janji Tergugat untuk memberitahukan hasil diskusi pada tanggal 20 atau 21 November 2023 hanya merupakan kewajiban administratif menyampaikan kabar, bukan janji pembayaran.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa tidak ada unsur penentuan waktu pelaksanaan (jatuh tempo) yang jelas dalam perikatan antara para pihak.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat bersifat obscur libel karena tidak secara tegas menyebutkan kapan prestasi harus dipenuhi dan kapan Tergugat dianggap lalai.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalih wanprestasi atas ketidaklunasan sisa utang pinjaman uang yang berasal dari almarhumah ibu Penggugat. Penggugat mendalilkan adanya Surat Keterangan tertanggal 16 November 2023 yang ditandatangani Tergugat sebagai pengakuan sisa utang sebesar Rp150.000.000,-, di mana Tergugat berjanji akan memberitahukan hasil diskusi dengan keluarganya pada tanggal 20 atau 21 November 2023 terkait penyelesaian pembayaran. Penggugat juga mendalilkan telah menerima pembayaran cicilan sebagian sebesar Rp45.000.000,- dan menuntut sisa pokok utang Rp105.000.000,- beserta bunga dan kerugian lainnya. Majelis Hakim menetapkan bahwa Surat Keterangan tersebut tidak memuat batas waktu jatuh tempo yang tegas, sehingga janji untuk memberitahukan hasil diskusi tidak dapat dimaknai sebagai janji pembayaran. Karena tidak terpenuhinya unsur waktu jatuh tempo yang jelas, gugatan dinyatakan obscur libel dan oleh karena itu tidak dapat diterima oleh Pengadilan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalih wanprestasi atas ketidaklunasan sisa utang pinjaman uang yang berasal dari almarhumah ibu Penggugat. Penggugat mendalilkan adanya Surat Keterangan tertanggal 16 November 2023 yang ditandatangani Tergugat sebagai pengakuan sisa utang sebesar Rp150.000.000,-, di mana Tergugat berjanji akan memberitahukan hasil diskusi dengan keluarganya pada tanggal 20 atau 21 November 2023 terkait penyelesaian pembayaran. Penggugat juga mendalilkan telah menerima pembayaran cicilan sebagian sebesar Rp45.000.000,- dan menuntut sisa pokok utang Rp105.000.000,- beserta bunga dan kerugian lainnya. Majelis Hakim menetapkan bahwa Surat Keterangan tersebut tidak memuat batas waktu jatuh tempo yang tegas, sehingga janji untuk memberitahukan hasil diskusi tidak dapat dimaknai sebagai janji pembayaran. Karena tidak terpenuhinya unsur waktu jatuh tempo yang jelas, gugatan dinyatakan obscur libel dan oleh karena itu tidak dapat diterima oleh Pengadilan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan almarhumah ibu Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat pada tahun 2014 dengan perjanjian lisan pengembalian uang.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak menagih piutang beralih kepadanya sebagai ahli waris setelah almarhumah ibu Penggugat meninggal dunia.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menandatangani Surat Keterangan pada 16 November 2023 yang mengakui sisa kewajiban pembayaran sebesar Rp150.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat berjanji dalam Surat Keterangan untuk memberitahukan hasil diskusi dengan keluarga terkait penyelesaian pembayaran pada tanggal 20 atau 21 November 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan pembayaran cicilan bertahap dengan total Rp45.000.000,- tanpa persetujuan Penggugat untuk sistem cicilan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan sisa kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan Tergugat adalah sebesar Rp105.000.000,-.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengirimkan somasi pertama dan kedua kepada Tergugat untuk meminta pelunasan kewajiban.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Surat Keterangan tidak memuat pernyataan tegas mengenai tanggal atau batas waktu tertentu kapan Tergugat wajib mengembalikan uang tersebut.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa janji Tergugat untuk memberitahukan hasil diskusi pada tanggal 20 atau 21 November 2023 hanya merupakan kewajiban administratif menyampaikan kabar, bukan janji pembayaran.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa tidak ada unsur penentuan waktu pelaksanaan (jatuh tempo) yang jelas dalam perikatan antara para pihak.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat bersifat obscur libel karena tidak secara tegas menyebutkan kapan prestasi harus dipenuhi dan kapan Tergugat dianggap lalai.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sebagian utang dari ibu saya, tapi orang itu belum lunas dan tidak memberi tahu kapan bayar sisanya, apa bisa saya paksa bayar sekarang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15096, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat terjadinya kelalaian (wanprestasi), yaitu adanya somasi atau lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah ketiadaan kejelasan waktu jatuh tempo ('tidak memberi tahu kapan bayar sisanya'). Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1238 untuk menilai apakah debitur dapat dianggap lalai tanpa batas waktu yang jelas, sehingga pasal ini menjadi dasar substantif untuk menjawab apakah pembayaran bisa dipaksa saat ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) yang timbul akibat wanprestasi. Meskipun berkaitan dengan akibat hukum, pertanyaan fokus pada 'apakah bisa memaksa bayar sekarang' (eksistensi hak menagih/kewajiban membayar), bukan pada besaran ganti rugi. Dalam konteks putusan, Pasal 1238 lebih krusial karena menentukan apakah wanprestasi itu sendiri terjadi. Pasal 1243 bersifat turunan dan tidak menjawab inti sengketa mengenai jatuh tempo." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini khusus mengatur perhitungan bunga keterlambatan dalam perikatan pembayaran uang. Isu dalam pertanyaan adalah kewenangan menagih pokok utang tanpa kejelasan waktu jatuh tempo, bukan perhitungan bunga. Pasal ini tidak relevan untuk menentukan apakah kewajiban membayar itu sudah dapat ditagih secara paksa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Meskipun perjanjian pinjam-meminjam harus sah, pertanyaan spesifik mengenai 'kapan bisa dipaksa bayar' berkaitan dengan eksekusi/performance perjanjian (wanprestasi), bukan validitas pembentukan perjanjiannya. Tidak ada indikasi sengketa mengenai cacat syarat sahsah perjanjian dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini menegaskan kekuatan mengikat perjanjian ('undang-undang bagi mereka yang membuatnya'). Meskipun prinsip umum bahwa perjanjian harus dilaksanakan, pasal ini terlalu umum dan tidak menjawab masalah spesifik mengenai ketiadaan waktu jatuh tempo yang menjadi hambatan utama dalam memaksa pembayaran sesuai analisis dalam putusan. Jawaban substantif lebih bergantung pada aturan wanprestasi (Pasal 1238)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28027, + "completion_tokens": 1774 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_23_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_23_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1cfb46b7af0cb24cc4eea4c887ab3da9a63c5ba5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_23_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,180 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_23_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 48, + "timings": { + "parse": 0.121, + "classify": 0.0, + "condense": 134.954, + "read": 112.184, + "query": 3.401, + "relevance": 89.549, + "total": 340.21 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 136039, + "marked_chars": 136462 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian-perjanjian sebagai berikut: \na. Akta Kesepakatan Bersama No. 48 yang dibuat pada tanggal 26 \nSeptember 2011 di hadapan Bonar Sihombing, Notaris di Jakarta \nTimur; dan; \nb. Akta Kesepakatan Bersama No. 44 yang dibuat pada tanggal 18 \nOktober 2011 di hadapan Bonar Sihombing, Notaris di Jakarta Timur; \n3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi / Ingkar \nJanji; \n4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita oleh \nPENGGUGAT sebesar Rp4.662.230.000,00 (empat milyar enam ratus \nenam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah); \n5. Menghukum \nTergugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp250.500,00 (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah); \n6. Menolak gugatan selain dan selebihnya; \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jum’at, tanggal 29 Agustus 2025, \noleh kami, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, \nS.H., M.H. dan Arief Yudiarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim \nAnggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 03 September 2025, \ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan \ndidampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Zuliana \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nD" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134989, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata antara Penggugat, Torus Parpunguan Bayak Lingga Sihombing, dan Tergugat, Amir Hamzah, dengan sengketa utama berupa wanprestasi atas dua perjanjian pinjam meminjam uang yang diikat dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 48 tanggal 26 September 2011 (pinjaman Rp800.000.000,-) dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 44 tanggal 18 Oktober 2011 (pinjaman Rp650.000.000,-) [HAL 1-6]. Penggugat dalil telah mencairkan seluruh pinjaman dan Tergugat berjanji melunasi dalam 2 bulan ditambah tenggang waktu 2 minggu, dengan denda keterlambatan 5% per bulan dari pokok pinjaman serta jaminan berupa beberapa bidang tanah, namun Tergugat hanya membayar secara angsuran dan tidak melunasi sisa utang hingga diajukan gugatan ini [HAL 3-7]. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi legal standing dan obscuur libelium yang ditolak Majelis Hakim karena surat kuasa khusus sah dan kaburnya dalil masuk materi pokok [HAL 12-32]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim membuktikan bahwa akta-akta tersebut sah sebagai akta otentik memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar sesuai janji meskipun telah melakukan beberapa pembayaran angsuran dan mengakui utang dalam surat pernyataan [HAL 32-42]. Mengenai besaran kerugian, Majelis Hakim menolak perhitungan denda 5% per bulan yang dianggap tidak wajar dan bertentangan dengan rasa keadilan, serta menetapkan denda sebesar 3% per bulan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga total kewajiban Tergugat dihitung menjadi Rp4.662.230.000,- yang terdiri dari sisa pokok pinjaman dan denda tersebut [HAL 43-45]. Amar putusan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, menyatakan sah kedua akta, menyatakan Tergugat wanprestasi, menghukum Tergugat membayar Rp4.662.230.000,- kepada Penggugat, serta menolak permohonan sita jaminan karena tidak adanya bukti kuat kekhawatiran pengalihan harta [HAL 46-47]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 2973, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata antara Penggugat, Torus Parpunguan Bayak Lingga Sihombing, dan Tergugat, Amir Hamzah, dengan sengketa utama berupa wanprestasi atas dua perjanjian pinjam meminjam uang yang diikat dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 48 tanggal 26 September 2011 (pinjaman Rp800.000.000,-) dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 44 tanggal 18 Oktober 2011 (pinjaman Rp650.000.000,-) [HAL 1-6]. Penggugat dalil telah mencairkan seluruh pinjaman dan Tergugat berjanji melunasi dalam 2 bulan ditambah tenggang waktu 2 minggu, dengan denda keterlambatan 5% per bulan dari pokok pinjaman serta jaminan berupa beberapa bidang tanah, namun Tergugat hanya membayar secara angsuran dan tidak melunasi sisa utang hingga diajukan gugatan ini [HAL 3-7]. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi legal standing dan obscuur libelium yang ditolak Majelis Hakim karena surat kuasa khusus sah dan kaburnya dalil masuk materi pokok [HAL 12-32]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim membuktikan bahwa akta-akta tersebut sah sebagai akta otentik memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar sesuai janji meskipun telah melakukan beberapa pembayaran angsuran dan mengakui utang dalam surat pernyataan [HAL 32-42]. Mengenai besaran kerugian, Majelis Hakim menolak perhitungan denda 5% per bulan yang dianggap tidak wajar dan bertentangan dengan rasa keadilan, serta menetapkan denda sebesar 3% per bulan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga total kewajiban Tergugat dihitung menjadi Rp4.662.230.000,- yang terdiri dari sisa pokok pinjaman dan denda tersebut [HAL 43-45]. Amar putusan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, menyatakan sah kedua akta, menyatakan Tergugat wanprestasi, menghukum Tergugat membayar Rp4.662.230.000,- kepada Penggugat, serta menolak permohonan sita jaminan karena tidak adanya bukti kuat kekhawatiran pengalihan harta [HAL 46-47]. Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum’at, tanggal 29 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua Subchi Eko Putro, S.H., M.H., dan Hakim Anggota Heru Kuntjoro, S.H., M.H. serta Arief Yudiarto, S.H., M.H., kemudian diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 September 2025, dengan Panitera Pengganti Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., dan biaya perkara sebesar Rp250.500,- [HAL 47-48]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata antara Penggugat, Torus Parpunguan Bayak Lingga Sihombing, dan Tergugat, Amir Hamzah, dengan sengketa utama berupa wanprestasi atas dua perjanjian pinjam meminjam uang yang diikat dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 48 tanggal 26 September 2011 (pinjaman Rp800.000.000,-) dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 44 tanggal 18 Oktober 2011 (pinjaman Rp650.000.000,-) [HAL 1-6]. Penggugat dalil telah mencairkan seluruh pinjaman dan Tergugat berjanji melunasi dalam 2 bulan ditambah tenggang waktu 2 minggu, dengan denda keterlambatan 5% per bulan dari pokok pinjaman serta jaminan berupa beberapa bidang tanah, namun Tergugat hanya membayar secara angsuran dan tidak melunasi sisa utang hingga diajukan gugatan ini [HAL 3-7]. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi legal standing dan obscuur libelium yang ditolak Majelis Hakim karena surat kuasa khusus sah dan kaburnya dalil masuk materi pokok [HAL 12-32]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim membuktikan bahwa akta-akta tersebut sah sebagai akta otentik memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak membayar sesuai janji meskipun telah melakukan beberapa pembayaran angsuran dan mengakui utang dalam surat pernyataan [HAL 32-42]. Mengenai besaran kerugian, Majelis Hakim menolak perhitungan denda 5% per bulan yang dianggap tidak wajar dan bertentangan dengan rasa keadilan, serta menetapkan denda sebesar 3% per bulan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga total kewajiban Tergugat dihitung menjadi Rp4.662.230.000,- yang terdiri dari sisa pokok pinjaman dan denda tersebut [HAL 43-45]. Amar putusan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, menyatakan sah kedua akta, menyatakan Tergugat wanprestasi, menghukum Tergugat membayar Rp4.662.230.000,- kepada Penggugat, serta menolak permohonan sita jaminan karena tidak adanya bukti kuat kekhawatiran pengalihan harta [HAL 46-47]. Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum’at, tanggal 29 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua Subchi Eko Putro, S.H., M.H., dan Hakim Anggota Heru Kuntjoro, S.H., M.H. serta Arief Yudiarto, S.H., M.H., kemudian diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 September 2025, dengan Panitera Pengganti Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., dan biaya perkara sebesar Rp250.500,- [HAL 47-48]." + }, + "read": { + "input_chars": 2405, + "frame": "Penggugat, Torus Parpunguan Bayak Lingga Sihombing, menggugat Tergugat, Amir Hamzah, atas wanprestasi terkait dua perjanjian pinjam meminjam uang yang diikat dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 48 dan Nomor 44. Penggugat meminta pernyataan sah kedua akta, penetapan Tergugat wanprestasi, pembayaran sisa utang beserta denda, serta sita jaminan atas tanah Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengikat perjanjian pinjam meminjam uang dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 48 tanggal 26 September 2011 sebesar Rp800.000.000,-.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengikat perjanjian pinjam meminjam uang dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 44 tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp650.000.000,-.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran secara angsuran namun tidak melunasi sisa utang hingga diajukan gugatan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui utang dalam surat pernyataan.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak perhitungan denda keterlambatan 5% per bulan yang dianggap tidak wajar.", + "page": 43, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan karena tidak adanya bukti kuat kekhawatiran pengalihan harta.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari dua perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat yang diikat dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 48 dan Nomor 44. Penggugat dalil telah mencairkan pinjaman dan Tergugat berjanji melunasi dalam waktu tertentu dengan denda keterlambatan serta jaminan tanah, namun Tergugat hanya membayar angsuran dan tidak melunasi sisa utang. Tergugat membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi legal standing dan obscuur libelium yang ditolak Majelis Hakim. Dalam pemeriksaan pokok, Majelis Hakim menetapkan kedua akta sebagai akta otentik yang sah dan Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak membayar sesuai janji meskipun telah melakukan beberapa pembayaran angsuran dan mengakui utang. Mengenai besaran kerugian, Majelis Hakim menolak denda 5% per bulan dan menetapkan denda sebesar 3% per bulan, sehingga total kewajiban Tergugat dihitung menjadi Rp4.662.230.000,-. Majelis Hakim juga menolak permohonan sita jaminan karena tidak adanya bukti kuat kekhawatiran pengalihan harta. Putusan akhir menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari dua perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat yang diikat dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 48 dan Nomor 44. Penggugat dalil telah mencairkan pinjaman dan Tergugat berjanji melunasi dalam waktu tertentu dengan denda keterlambatan serta jaminan tanah, namun Tergugat hanya membayar angsuran dan tidak melunasi sisa utang. Tergugat membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi legal standing dan obscuur libelium yang ditolak Majelis Hakim. Dalam pemeriksaan pokok, Majelis Hakim menetapkan kedua akta sebagai akta otentik yang sah dan Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak membayar sesuai janji meskipun telah melakukan beberapa pembayaran angsuran dan mengakui utang. Mengenai besaran kerugian, Majelis Hakim menolak denda 5% per bulan dan menetapkan denda sebesar 3% per bulan, sehingga total kewajiban Tergugat dihitung menjadi Rp4.662.230.000,-. Majelis Hakim juga menolak permohonan sita jaminan karena tidak adanya bukti kuat kekhawatiran pengalihan harta. Putusan akhir menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengikat perjanjian pinjam meminjam uang dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 48 tanggal 26 September 2011 sebesar Rp800.000.000,-.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengikat perjanjian pinjam meminjam uang dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 44 tanggal 18 Oktober 2011 sebesar Rp650.000.000,-.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran secara angsuran namun tidak melunasi sisa utang hingga diajukan gugatan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui utang dalam surat pernyataan.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak perhitungan denda keterlambatan 5% per bulan yang dianggap tidak wajar.", + "page": 43, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan karena tidak adanya bukti kuat kekhawatiran pengalihan harta.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah meminjamkan uang ke teman lewat akta dan dia bayar angsuran tapi sisa utangnya tidak lunasi, kenapa dia tidak mau melunasi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 50512, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya tuntutan wanprestasi, yaitu debitur harus dinyatakan lalai (melalui somasi/peringatan). Dalam putusan, hakim secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk menilai apakah Tergugat telah lalai setelah menerima somasi dari Penggugat, yang menjadi dasar hukum untuk menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dan wajib membayar sisa utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini sebagai dasar untuk menghitung dan menjatuhkan hukuman pembayaran sisa pokok hutang ditambah bunga/denda kepada Tergugat yang tidak melunasi utangnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai dasar hubungan hukum perikatan. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menegaskan bahwa Akta Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah yang mengikat kedua belah pihak, sehingga Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk melunasi utangnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim menguji apakah Akta Kesepakatan Bersama memenuhi empat syarat sahnya perjanjian (sepakat, cakap, hal tertentu, sebab halal) untuk memastikan bahwa perjanjian pinjam meminjam tersebut sah secara hukum dan mengikat Tergugat untuk membayar utangnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi akta otentik. Meskipun dalam perkara ini digunakan akta notaris, putusan tidak mempersoalkan keabsahan bentuk akta tersebut sebagai alat bukti otentik, melainkan lebih fokus pada substansi perjanjian, syarat sahnya perjanjian, dan wanprestasi. Definisi akta otentik tidak menjadi inti jawaban substantif atas pertanyaan mengapa teman tersebut harus melunasi utang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 57384, + "completion_tokens": 2510 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_243_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_243_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a50136526dda6e6f7f33e8777394b46449769773 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_243_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_243_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.067, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 85.114, + "query": 10.92, + "relevance": 25.711, + "total": 121.813 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 55499, + "marked_chars": 55670 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana \ndalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxx, tanggal 30 Desember \n2004, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan \nSipil Kotamadya Jakarta Selatan sah dan putus karena perceraian \ndengan segala akibat hukumnya; \n3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama : xxxxxxxx, laki-laki, lahir \ndi Jakarta tanggal xxxxxxx, xxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal \nxxxxxxx, xxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal xxxxxxx dan \nxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal xxxxxxx diberikan kepada \nPenggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan tetap memberikan \nhak atau kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah dari keempat anak \ntersebut untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya setiap saat; \n4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian \nini kepada instansi pelaksana, in casu Kantor Suku Dinas Kependudukan \ndan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan/atau Kantor Suku \nDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur paling lambat 60 \n(enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan \nhukum tetap; \n5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat \nlain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah \nberkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Suku Dinas \nKependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan/atau \nKantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fun" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 55670, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat untuk memutus perkawinan mereka karena perceraian akibat perselisihan terus-menerus dan kekerasan, serta menetapkan hak asuh keempat anak di bawah umur kepada Penggugat. Tergugat tidak mengajukan jawaban, tidak hadir dalam persidangan, dan menolak upaya mediasi. Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 30 Desember 2004.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak yang masih di bawah umur.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak upaya perdamaian melalui mediasi dan menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap Penggugat serta anak-anak mereka.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi adik kandung Penggugat memberikan keterangan bahwa sering terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi anak kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga selalu cekcok dan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat hingga lebam dan berdarah.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi anak kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa Tergugat memukul ulu hati saksi hingga sesak napas pada April 2025.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2025.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh keempat anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalih adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun. Tergugat tidak mengajukan jawaban, menolak mediasi, dan tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim memeriksa bukti surat dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya pertengkaran berulang, kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anak, serta pemisahan rumah sejak April 2025. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan hak asuh keempat anak di bawah umur ditetapkan berada di bawah Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalih adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun. Tergugat tidak mengajukan jawaban, menolak mediasi, dan tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim memeriksa bukti surat dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya pertengkaran berulang, kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anak, serta pemisahan rumah sejak April 2025. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan hak asuh keempat anak di bawah umur ditetapkan berada di bawah Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 30 Desember 2004.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak yang masih di bawah umur.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak upaya perdamaian melalui mediasi dan menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap Penggugat serta anak-anak mereka.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi adik kandung Penggugat memberikan keterangan bahwa sering terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi anak kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga selalu cekcok dan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat hingga lebam dan berdarah.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi anak kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa Tergugat memukul ulu hati saksi hingga sesak napas pada April 2025.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2025.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh keempat anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sering memukuli saya dan anak-anak hingga kami harus pisah rumah, apakah saya bisa cerai dan dapat hak asuh anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21036, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum menikah). Dalam pertanyaan, isu hak asuh anak muncul. Putusan menggunakan Pasal 330 untuk menentukan status hukum anak-anak (bahwa mereka belum dewasa) sehingga masih membutuhkan pengasuhan orang tua, yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan hak asuh kepada ibu (Penggugat). Dengan demikian, pasal ini memiliki hubungan substantif dengan penentuan hak asuh anak dalam konteks pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22256, + "completion_tokens": 1074 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_24_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_24_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..adea9ab566c8eea306490248d0a40644ffd7623c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_24_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,218 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_24_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 36, + "timings": { + "parse": 0.079, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.747, + "query": 10.09, + "relevance": 180.529, + "total": 285.445 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 103589, + "marked_chars": 103904 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat pada tanggal 7 April 2024 adalah \nsah dan mengikat menurut hukum; \n3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ \ningkar janji kepada Penggugat; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 34\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim. \n4. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan pinjaman pokok plus \nincome sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat pada tanggal 7 April \n2024 sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) kepada \nPenggugat; \n5. Menghukum \npara Tergugat membayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp514.500,00 (lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah); \n6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, \noleh kami, Rudi Raf" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 103904, + "frame": "Penggugat, Chandra Adi, menggugat ahli waris Tergugat, Yadih (yang telah meninggal dunia), atas wanprestasi dalam perjanjian pinjaman uang yang diatur dalam Surat Pernyataan tanggal 7 April 2024. Gugatan ini menuntut pembayaran sisa hutang pokok plus income sebesar Rp69.000.000,00, income berjalan, bunga keterlambatan, serta kerugian immateriil. Pengadilan mengabulkan sebagian gugatan dengan menyatakan Surat Pernyataan sah dan mengikat, serta memerintahkan pembayaran sisa hutang sebesar Rp69.000.000,00, namun menolak tuntutan bunga, income berjalan, dan kerugian immateriil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat (Almarhum Yadih) menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Uang pada tanggal 14 Januari 2024 dengan jumlah pokok pinjaman Rp100.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Surat Pernyataan pada tanggal 7 April 2024 yang menyatakan total hutang menjadi Rp121.000.000,00 yang terdiri dari hutang pokok Rp105.000.000,00 dan income Rp21.000.000,00, dengan mekanisme pembayaran bertahap.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah Rp52.000.000,00 kepada Penggugat sebelum meninggal dunia.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melunasi sisa hutang sebesar Rp69.000.000,00 sesuai jatuh tempo dalam Surat Pernyataan tanggal 7 April 2024.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran income berjalan selama 8 bulan sebesar Rp56.000.000,00, bunga keterlambatan sebesar Rp55.200.000,00, dan kerugian immateriil sebesar Rp70.000.000,00.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini bersengketa mengenai pelunasan hutang pinjaman uang antara Penggugat, Chandra Adi, dan ahli waris Tergugat, Yadih, yang telah meninggal dunia. Para pihak sebelumnya telah menyepakati pengesahan kembali jumlah hutang melalui Surat Pernyataan tanggal 7 April 2024 yang menetapkan total utang sebesar Rp121.000.000,00, yang terdiri dari pokok dan income keterlambatan. Setelah Tergugat membayar sebagian sebesar Rp52.000.000,00, sisa hutang sebesar Rp69.000.000,00 tidak dibayar sesuai jadwal, sehingga Penggugat menggugat wanprestasi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa Surat Pernyataan tanggal 7 April 2024 adalah sah dan mengikat menurut hukum, serta perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi. Namun, Pengadilan menolak tuntutan Penggugat untuk pembayaran income berjalan, bunga keterlambatan, dan kerugian immateriil karena tidak beralasan hukum atau tidak terbukti, sehingga hanya memerintahkan pembayaran sisa hutang pokok plus income sebesar Rp69.000.000,00 kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini bersengketa mengenai pelunasan hutang pinjaman uang antara Penggugat, Chandra Adi, dan ahli waris Tergugat, Yadih, yang telah meninggal dunia. Para pihak sebelumnya telah menyepakati pengesahan kembali jumlah hutang melalui Surat Pernyataan tanggal 7 April 2024 yang menetapkan total utang sebesar Rp121.000.000,00, yang terdiri dari pokok dan income keterlambatan. Setelah Tergugat membayar sebagian sebesar Rp52.000.000,00, sisa hutang sebesar Rp69.000.000,00 tidak dibayar sesuai jadwal, sehingga Penggugat menggugat wanprestasi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa Surat Pernyataan tanggal 7 April 2024 adalah sah dan mengikat menurut hukum, serta perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi. Namun, Pengadilan menolak tuntutan Penggugat untuk pembayaran income berjalan, bunga keterlambatan, dan kerugian immateriil karena tidak beralasan hukum atau tidak terbukti, sehingga hanya memerintahkan pembayaran sisa hutang pokok plus income sebesar Rp69.000.000,00 kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat (Almarhum Yadih) menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Uang pada tanggal 14 Januari 2024 dengan jumlah pokok pinjaman Rp100.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Surat Pernyataan pada tanggal 7 April 2024 yang menyatakan total hutang menjadi Rp121.000.000,00 yang terdiri dari hutang pokok Rp105.000.000,00 dan income Rp21.000.000,00, dengan mekanisme pembayaran bertahap.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran sejumlah Rp52.000.000,00 kepada Penggugat sebelum meninggal dunia.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melunasi sisa hutang sebesar Rp69.000.000,00 sesuai jatuh tempo dalam Surat Pernyataan tanggal 7 April 2024.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran income berjalan selama 8 bulan sebesar Rp56.000.000,00, bunga keterlambatan sebesar Rp55.200.000,00, dan kerugian immateriil sebesar Rp70.000.000,00.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah ditagih sisa utang Rp69 juta dari ahli waris teman saya yang sudah meninggal, padahal kami sudah sepakat soal jumlah utangnya, apakah saya bisa memaksanya bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 45894, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1247 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1247 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1247: Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi. Pertanyaan awam berfokus pada 'memaksa bayar sisa utang pokok' berdasarkan kesepakatan, bukan pada tuntutan ganti rugi atau bunga. Dalam putusan, tuntutan bunga/ganti rugi ditolak karena tidak diperjanjikan, sehingga pasal ini tidak menjadi dasar substantif untuk menjawab apakah utang pokok dapat dipaksakan dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat mulai wajibnya penggantian biaya, kerugian, dan bunga (setelah ditegur/lalai). Sama seperti Pasal 1239, ini berkaitan dengan akibat hukum wanprestasi berupa ganti rugi, bukan dasar hukum untuk menagih pokok utang berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis kerugian yang dapat dituntut (kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang). Ini bersifat prosedural/substantif untuk menghitung ganti rugi, bukan untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai kewenangan memaksakan pembayaran utang pokok berdasarkan kesepakatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1247 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas ganti rugi (foreseeability). Tidak relevan dengan pertanyaan awam tentang pemaksaan pembayaran utang pokok berdasarkan kesepakatan, karena sengketa utama adalah pelunasan pokok, bukan perhitungan ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini khusus mengatur bunga keterlambatan pada perikatan pembayaran uang. Pertanyaan awam adalah tentang memaksa bayar sisa utang pokok, bukan tentang bunga keterlambatan. Dalam putusan, tuntutan bunga ditolak, sehingga pasal ini tidak menjadi jawaban substantif untuk pertanyaan pokok." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan/perjanjian sebagai perbuatan mengikatkan diri. Ini adalah dasar hukum substantif yang menopang alasan hakim bahwa 'Surat Pernyataan' yang menjadi kesepakatan para pihak adalah perjanjian yang sah dan mengikat, sehingga utang tersebut dapat ditagih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk menguji apakah 'Surat Pernyataan' tanggal 7 April 2024 (kesepakatan jumlah utang) sah secara hukum. Karena syarat-syaratnya terpenuhi, maka perjanjian tersebut mengikat, yang menjadi jawaban langsung bagi pertanyaan awam apakah kesepakatan tersebut dapat dipaksakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur cacat kehendak (kekhilafan, paksaan, penipuan). Meskipun dibahas dalam pertimbangan untuk memastikan keabsahan perjanjian, fakta dalam pertanyaan awam ('kami sudah sepakat') dan putusan menunjukkan tidak ada sengketa mengenai cacat kehendak yang berhasil dibuktikan. Pasal 1320 lebih langsung menjawab validitas kesepakatan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip 'pacta sunt servanda' (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Ini adalah teori hukum utama yang menopang alasan hakim bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Almarhum (yang diwarisi Tergugat) harus dilaksanakan. Ini menjawab inti pertanyaan awam tentang apakah kesepakatan tersebut bisa dipaksakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur beban pembuktian (burden of proof). Meskipun dikutip dalam putusan, ini adalah aturan pembuktian prosedural, bukan jawaban substantif mengenai hak tagih utang berdasarkan kesepakatan. Relevansinya hanya pada aspek teknis pembuktian dalil, bukan pada substansi hukum perjanjian utang piutang itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis alat bukti. Sama seperti Pasal 1865, ini bersifat prosedural/pembuktian dan bukan jawaban substantif untuk pertanyaan hukum mengenai kekuatan mengikatnya kesepakatan utang piutang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 44675, + "completion_tokens": 2077 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_251_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_251_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e04cc771ab38a6b012889b07143425e88a9b895b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_251_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,198 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_251_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 39, + "timings": { + "parse": 0.133, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 135.398, + "query": 17.636, + "relevance": 69.164, + "total": 222.331 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 112298, + "marked_chars": 112640 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan Secara Hukum Bahwa Surat Perintah Mulai kerja No 003/Cut \nan Fill-CPI/KKRB/II-2022 tanggal 21 Februari 2022 dan Perjanjian Kontrak \nkerjasama Nomor: 009/CPI-KKRB-SPKK/PR-CnF/III/2022 tanggal 01 Maret \n2022 merupakan Perjanjian yang Sah dan mengikat kedua belah Pihak; \n3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan cidera janji \n(wanprestasi); \n4. Menyatakan Tergugat sebagai Tergugat yang tidak beritikad baik; \n5. Menyatakan Penggugat mengalami keruguian materil dengan total berjumlah \nsebesar Rp407.200.000,00 (empat ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) \ndengan rincian sebagai berikut: \n1 \nKerugian atas Sisa tagihan tahap I yang belum dibayarkan oleh \nTergugat Rp232.780.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus \ndelapan puluh ribu rupiah); \n2 \nKerugian atas Tagihan tahap II yang belum dibayar Tergugat \nRp174.742.500,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat \npuluh dua ribu lima ratus rupiah); \n6. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materil yang dialami Penggugat \nsebesar Rp407.200.000,00 (empat ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah) \ndengan rincian sebagai berikut: \n1. Kerugian atas Sisa tagihan tahap I yang belum dibayarkan oleh \nTergugat Rp232.780.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus \ndelapan puluh ribu rupiah); \n2. Kerugian atas Tagihan tahap II yang belum dibayar Tergugat \nRp174.742.500,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat \npuluh dua ribu lima ratus rupiah); \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam h" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 112640, + "frame": "PT. Kesatu Kreatif Rancang Bangun menggugat Direktur Utama PT. Citra Pantura Indah atas dugaan wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran atas pekerjaan Cut and Fill di Kawasan Industri MPPIC Purwakarta. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran sisa tagihan tahap I dan tahap II serta biaya ganti rugi tanaman, bunga keterlambatan, uang paksa, dan sita jaminan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan pembayaran sisa tagihan pekerjaan yang telah diopname bersama.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menunjuk Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan Cut and Fill di Kawasan Industri MPPIC Purwakarta berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 21 Februari 2022 dengan harga satuan Rp20.000,00 per meter kubik.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menambahkan pekerjaan Cut and Fill di tempat yang sama kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerjasama tanggal 01 Maret 2022 dengan harga satuan Rp20.000,00 per meter kubik.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menyepakati cara pembayaran progres pekerjaan melalui opname bersama dengan pembayaran dilaksanakan dalam kurun waktu 14 hari setelah invoice dan berita acara pekerjaan diterima.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melaksanakan pekerjaan Cut and Fill tahap I dengan hasil opname bersama sebesar 19.139 meter kubik.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membayar sebesar Rp150.000.000,00 untuk pekerjaan Cut and Fill tahap I yang telah diopname bersama.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melaksanakan pekerjaan Cut and Fill tahap II dengan hasil opname bersama sebesar 8.721 meter kubik.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat belum membayar sama sekali untuk pekerjaan Cut and Fill tahap II yang telah diopname bersama.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan tagihan penggantian biaya ganti rugi tanaman masyarakat sebesar Rp2.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan tagihan bunga keterlambatan pembayaran sebesar 2% per bulan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan atas rumah milik Tergugat di Jl. Sentosa No.1.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 per hari.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat untuk pelaksanaan pekerjaan Cut and Fill di Kawasan Industri MPPIC Purwakarta yang terdiri dari dua tahap pekerjaan dengan sistem pembayaran berdasarkan opname bersama. Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan tahap I dan sebagian tahap II yang telah diopname bersama, namun Tergugat hanya melunasi sebagian pembayaran untuk tahap I dan tidak membayar sama sekali untuk tahap II yang telah diopname. Penggugat menggugat wanprestasi untuk menuntut sisa pembayaran tahap I, seluruh pembayaran tahap II, serta tambahan klaim untuk biaya ganti rugi tanaman, bunga keterlambatan, uang paksa, dan sita jaminan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap pekerjaan yang telah diopname bersama, sehingga menghukum Tergugat membayar sisa tagihan tahap I dan seluruh tagihan tahap II yang telah diverifikasi, namun menolak klaim biaya ganti rugi tanaman karena tidak diatur dalam perjanjian, serta menolak klaim bunga, uang paksa, dan sita jaminan karena tidak terbukti atau bertentangan dengan ketentuan hukum acara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat untuk pelaksanaan pekerjaan Cut and Fill di Kawasan Industri MPPIC Purwakarta yang terdiri dari dua tahap pekerjaan dengan sistem pembayaran berdasarkan opname bersama. Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan tahap I dan sebagian tahap II yang telah diopname bersama, namun Tergugat hanya melunasi sebagian pembayaran untuk tahap I dan tidak membayar sama sekali untuk tahap II yang telah diopname. Penggugat menggugat wanprestasi untuk menuntut sisa pembayaran tahap I, seluruh pembayaran tahap II, serta tambahan klaim untuk biaya ganti rugi tanaman, bunga keterlambatan, uang paksa, dan sita jaminan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap pekerjaan yang telah diopname bersama, sehingga menghukum Tergugat membayar sisa tagihan tahap I dan seluruh tagihan tahap II yang telah diverifikasi, namun menolak klaim biaya ganti rugi tanaman karena tidak diatur dalam perjanjian, serta menolak klaim bunga, uang paksa, dan sita jaminan karena tidak terbukti atau bertentangan dengan ketentuan hukum acara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menunjuk Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan Cut and Fill di Kawasan Industri MPPIC Purwakarta berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 21 Februari 2022 dengan harga satuan Rp20.000,00 per meter kubik.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menambahkan pekerjaan Cut and Fill di tempat yang sama kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerjasama tanggal 01 Maret 2022 dengan harga satuan Rp20.000,00 per meter kubik.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menyepakati cara pembayaran progres pekerjaan melalui opname bersama dengan pembayaran dilaksanakan dalam kurun waktu 14 hari setelah invoice dan berita acara pekerjaan diterima.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melaksanakan pekerjaan Cut and Fill tahap I dengan hasil opname bersama sebesar 19.139 meter kubik.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membayar sebesar Rp150.000.000,00 untuk pekerjaan Cut and Fill tahap I yang telah diopname bersama.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melaksanakan pekerjaan Cut and Fill tahap II dengan hasil opname bersama sebesar 8.721 meter kubik.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat belum membayar sama sekali untuk pekerjaan Cut and Fill tahap II yang telah diopname bersama.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan tagihan penggantian biaya ganti rugi tanaman masyarakat sebesar Rp2.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan tagihan bunga keterlambatan pembayaran sebesar 2% per bulan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan atas rumah milik Tergugat di Jl. Sentosa No.1.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 per hari.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kerjakan dua tahap pekerjaan tanah sesuai kesepakatan, tapi pihak kontraktor baru bayar sebagian untuk tahap pertama dan sama sekali tidak bayar untuk tahap kedua yang sudah diverifikasi, kenapa mereka bisa berhenti bayar begitu saja?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 41681, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (kegagalan memenuhi kewajiban), yaitu kewajiban untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, pengguna menanyakan alasan kontraktor berhenti membayar padahal pekerjaan sudah selesai/diverifikasi. Pasal 1239 menjadi dasar hukum untuk menuntut pembayaran tersebut sebagai bentuk penggantian atas kewajiban yang tidak dipenuhi oleh debitur (kontraktor). Putusan juga mengaitkan wanprestasi dengan kewajiban pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan secara eksplisit menyatakan bahwa pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada perjanjian tertulis sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Relevansi substantifnya terletak pada fakta bahwa adanya perjanjian yang sah (yang memenuhi syarat Pasal 1320) adalah prasyarat utama untuk dapat menuntut wanprestasi karena ketidakpatuhan pembayaran. Tanpa perjanjian yang sah menurut Pasal 1320, tidak ada dasar hukum untuk menuntut pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip 'pacta sunt servanda' (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya) dan kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dalam konteks pertanyaan mengapa kontraktor bisa berhenti bayar, Pasal 1338 menjadi kerangka hukum yang menolak tindakan sepihak untuk menghentikan pembayaran tanpa alasan hukum yang sah, selama perjanjian masih berlaku dan telah dipenuhi oleh pihak lain (Penggugat). Putusan merujuk pada kekuatan mengikat perjanjian tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 43954, + "completion_tokens": 1542 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_254_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_254_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a2867e96d1d25f512dcd512b5832b875407a9c64 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_254_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,205 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_254_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 76, + "timings": { + "parse": 0.166, + "classify": 0.0, + "condense": 425.037, + "read": 114.349, + "query": 1.948, + "relevance": 39.222, + "total": 580.723 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 205554, + "marked_chars": 206229 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI : \nDALAM EKSEPSI \n1. Menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dari Turut Tergugat I; \n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang \nmemeriksa dan mengadili perkara Nomor 254/ Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim ; \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk \nverklaard) ; \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam \nperkara ini sejumlah Rp 1.200.500,- (satu juta dua ratus ribu lima ratus \nrupiah); \nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada \nhari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 oleh kami Dameria Frisella Simanjuntak, \nS.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Sami Anggraeni, S.H., M.H dan Juandra, \nSH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan \ndalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 \nSeptember 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-\nhakim Anggota dan dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn sebagai \nPanitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi \nPengadilan pada hari itu juga. \n Hakim Anggota \n \n \n Hakim Ketua Majelis \n \n \nttd \n \n \n \n \n \nttd \nSami Anggraeni, S.H., M.H Dameria Frisella Simanjuntak, S.H, M.Hum \n \n \nttd \n Juandra, S.H, M.H \n Panitera Pengganti \n \n \n \n \n \n \nttd \nZuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134939, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 254/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melibatkan Penggugat Haryanto bin Abdul Malik (ahli waris Mutinah binti Bohan) melawan Tergugat PT. Mercu Buana, Turut Tergugat I Kemenkes RI/Cq. RS-PON Prof. Dr. Mahar Mardjono, dan Turut Tergugat II KPP Pratama Jakarta Timur. [HAL 3-5] Penggugat dalilkan bahwa ia adalah ahli waris sah tanah kebun seluas +19.950 M2 di Jl. Letjen M.T. Haryono, Cawang, Jakarta Timur, yang berasal dari warisan orang tuanya sejak 1979 berdasarkan Akta Notaris H.Z. Simon No. 14/1979. Penggugat mengklaim bahwa sebagian tanah tersebut telah dikonversi menjadi HGB atas nama PT. Mercu Buana (10.245 M2) dan PT. Gunanusa Utama Fabricators (1.710 M2) melalui SK Mendagri No. 482/HGB/DA/87, namun terdapat kelebihan penguasaan oleh Tergugat yang mencakup tanah milik Penggugat, khususnya seluas 3.600 M2 yang terbit NOP atas nama PT. Mercu Buana. [HAL 6-8] Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata akibat penguasaan tanah melebihi hak yang diberikan negara, penerbitan NOP yang dianggap cacat hukum, dan hilangnya kesempatan memanfaatkan tanah selama 39 tahun, sehingga menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,-. [HAL 9-11] Penggugat merujuk Penetapan PN Jakarta Timur No. 03/Pdt.P/Cons/2023 yang menetapkan uang konsinyasi Rp. 145.177.014.731,- untuk tanah 3.600 M2 dan Rp. 413.134.532,- untuk tanah 45 M2 dalam rangka pembebasan tanah untuk RS-PON, yang dianggap sebagai hak sah Penggugat. Petitum Penggugat meminta pernyataan sah kepemilikan tanah, pembatalan NOP, pelaksanaan hak atas uang konsinyasi, penghentian penguasaan Tergugat, validasi ulang NOP, dan pembayaran ganti rugi. [HAL 12-14] Permohonan intervensi dari empat pihak (pemegang saham PT. Mertju Buana dan pihak lain) ditolak oleh putusan sela. Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan. [HAL 15-17] Tergugat mengajukan eksepsi Error in Persona karena menggugat Komisaris Utama PT. Mercu Buana alih-alih Direksi, serta eksepsi Kurang Pihak karena tidak melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan BPN. [HAL 18-27] Tergugat juga mengajukan eksepsi Obscuur Libel dengan alasan posita dan petitum saling bertentangan (antara klaim tanah 19.950 M2 dengan objek spesifik 3.600 M2 + 45 M2), objek sengketa tidak jelas batasannya, petitum tidak didukung posita (sita jaminan), serta permintaan terhadap Turut Tergugat yang secara hukum tidak dapat dimintai perintah aktif melainkan hanya tunduk pada putusan. [HAL 28-30] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil Penggugat, menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah hak Tergugat yang telah bersertifikat HGB No. 95/Desa Cawang seluas 10.245 M2, yang diperoleh dari pelepasan hak sisa tanah bekas EV No. 6972. Tergugat menegaskan tidak ada penguasaan fisik oleh Penggugat dan Penetapan Konsinyasi terkait dengan tanah milik Tergugat. [HAL 31-34] Tergugat menolak dalil kelebihan tanah dan cacat NOP, menyatakan NOP diterbitkan sesuai kewenangan dan Penggugat tidak menjelaskan batas tanah kelebihan secara jelas. Tergugat juga menolak dalil PMH dan kerugian, karena Penggugat bukan pemilik tanah sehingga tidak mengalami kerugian. [HAL 35-37] Tergugat menolak hak Penggugat atas uang konsinyasi karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atas tanah tersebut. Tergugat memohon eksepsi diterima dan gugatan ditolak. [HAL 38-42] Turut Tergugat I (RS-PON) mengajukan eksepsi kompetensi absolut (karena sengketa NOP adalah ranah PTUN), eksepsi legal standing (Penggugat tidak memiliki bukti yuridis/fisik dan tidak tercantum dalam daftar nominatif pengadaan tanah), serta eksepsi kurang pihak karena terdapat banyak pihak lain yang mengklaim tanah tersebut. [HAL 43-44] Turut Tergugat I mengidentifikasi pihak-pihak lain yang mengklaim tanah 3.686 M2 (NIB 1) dan tanah 45 M2 (NIB 2), termasuk putusan berkekuatan tetap PN Jakarta yang menyatakan tanah 45 M2 milik ahli waris Cholid/Tajari, bukan Penggugat. [HAL 45-51] Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi salah sasaran (gemis aanhoeda nigheid) karena tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat dalam konteks PMH, serta eksepsi obscur libel karena objek sengketa tidak jelas kaitannya antara NOP 3.600 M2 dengan tanah konsinyasi 3.686 M2 + 45 M2. Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan memohon gugatan ditolak." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 72790, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 254/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melibatkan Penggugat Haryanto bin Abdul Malik (ahli waris Mutinah binti Bohan) melawan Tergugat PT. Mercu Buana, Turut Tergugat I Kemenkes RI/Cq. RS-PON Prof. Dr. Mahar Mardjono, dan Turut Tergugat II KPP Pratama Jakarta Timur. [HAL 3-5] Penggugat dalilkan bahwa ia adalah ahli waris sah tanah kebun seluas +19.950 M2 di Jl. Letjen M.T. Haryono, Cawang, Jakarta Timur, yang berasal dari warisan orang tuanya sejak 1979 berdasarkan Akta Notaris H.Z. Simon No. 14/1979. Penggugat mengklaim bahwa sebagian tanah tersebut telah dikonversi menjadi HGB atas nama PT. Mercu Buana (10.245 M2) dan PT. Gunanusa Utama Fabricators (1.710 M2) melalui SK Mendagri No. 482/HGB/DA/87, namun terdapat kelebihan penguasaan oleh Tergugat yang mencakup tanah milik Penggugat, khususnya seluas 3.600 M2 yang terbit NOP atas nama PT. Mercu Buana. [HAL 6-8] Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata akibat penguasaan tanah melebihi hak yang diberikan negara, penerbitan NOP yang dianggap cacat hukum, dan hilangnya kesempatan memanfaatkan tanah selama 39 tahun, sehingga menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,-. [HAL 9-11] Penggugat merujuk Penetapan PN Jakarta Timur No. 03/Pdt.P/Cons/2023 yang menetapkan uang konsinyasi Rp. 145.177.014.731,- untuk tanah 3.600 M2 dan Rp. 413.134.532,- untuk tanah 45 M2 dalam rangka pembebasan tanah untuk RS-PON, yang dianggap sebagai hak sah Penggugat. Petitum Penggugat meminta pernyataan sah kepemilikan tanah, pembatalan NOP, pelaksanaan hak atas uang konsinyasi, penghentian penguasaan Tergugat, validasi ulang NOP, dan pembayaran ganti rugi. [HAL 12-14] Permohonan intervensi dari empat pihak (pemegang saham PT. Mertju Buana dan pihak lain) ditolak oleh putusan sela. Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan. [HAL 15-17] Tergugat mengajukan eksepsi Error in Persona karena menggugat Komisaris Utama PT. Mercu Buana alih-alih Direksi, serta eksepsi Kurang Pihak karena tidak melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan BPN. [HAL 18-27] Tergugat juga mengajukan eksepsi Obscuur Libel dengan alasan posita dan petitum saling bertentangan (antara klaim tanah 19.950 M2 dengan objek spesifik 3.600 M2 + 45 M2), objek sengketa tidak jelas batasannya, petitum tidak didukung posita (sita jaminan), serta permintaan terhadap Turut Tergugat yang secara hukum tidak dapat dimintai perintah aktif melainkan hanya tunduk pada putusan. [HAL 28-30] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil Penggugat, menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah hak Tergugat yang telah bersertifikat HGB No. 95/Desa Cawang seluas 10.245 M2, yang diperoleh dari pelepasan hak sisa tanah bekas EV No. 6972. Tergugat menegaskan tidak ada penguasaan fisik oleh Penggugat dan Penetapan Konsinyasi terkait dengan tanah milik Tergugat. [HAL 31-34] Tergugat menolak dalil kelebihan tanah dan cacat NOP, menyatakan NOP diterbitkan sesuai kewenangan dan Penggugat tidak menjelaskan batas tanah kelebihan secara jelas. Tergugat juga menolak dalil PMH dan kerugian, karena Penggugat bukan pemilik tanah sehingga tidak mengalami kerugian. [HAL 35-37] Tergugat menolak hak Penggugat atas uang konsinyasi karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atas tanah tersebut. Tergugat memohon eksepsi diterima dan gugatan ditolak. [HAL 38-42] Turut Tergugat I (RS-PON) mengajukan eksepsi kompetensi absolut (karena sengketa NOP adalah ranah PTUN), eksepsi legal standing (Penggugat tidak memiliki bukti yuridis/fisik dan tidak tercantum dalam daftar nominatif pengadaan tanah), serta eksepsi kurang pihak karena terdapat banyak pihak lain yang mengklaim tanah tersebut. [HAL 43-44] Turut Tergugat I mengidentifikasi pihak-pihak lain yang mengklaim tanah 3.686 M2 (NIB 1) dan tanah 45 M2 (NIB 2), termasuk putusan berkekuatan tetap PN Jakarta yang menyatakan tanah 45 M2 milik ahli waris Cholid/Tajari, bukan Penggugat. [HAL 45-51] Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi salah sasaran (gemis aanhoeda nigheid) karena tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat dalam konteks PMH, serta eksepsi obscur libel karena objek sengketa tidak jelas kaitannya antara NOP 3.600 M2 dengan tanah konsinyasi 3.686 M2 + 45 M2. Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan memohon gugatan ditolak. [HAL 52-56] Terbukti bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai bukti penguasaan fisik maupun bukti yuridis terkait kepemilikan 2 (dua) bidang tanah dengan luas masing-masing 3.686 m2 dan 45 m2 yang dibebaskan oleh Turut Tergugat I dengan mekanisme konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Surat Penetapan No.03/Pdt.P/Cons/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 7 Desember 2023) yang menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp.145.590.149.263,-. Tanah tersebut diperoleh Turut Tergugat I melalui pembebasan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 582 Tahun 2022, dengan penitipan dilakukan sesuai PP Nomor 19 Tahun 2021 karena pihak yang berhak tidak diketahui/masih dipersengketakan kepemilikannya. [HAL 57-67] Turut Tergugat II (KPP Pratama Jakarta Kramat Jati) mengajukan eksepsi salah sasaran (gemis aanhoedarmigheid) karena tidak ada perselisihan hukum dengan Penggugat, eksepi kurang pihak (plurium litis consortium) karena seharusnya BPN dilibatkan sebagai pemberi hak, serta eksepsi obscur libel. Turut Tergugat II menegaskan bahwa NOP hanyalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana administrasi perpajakan (fiscaal kadaster) dan bukan bukti kepemilikan hak atas tanah (recht kadaster), serta kewenangan pemungutan PBB telah dialihkan ke Pemerintah Daerah (Bapenda DKI Jakarta) sejak 2014 sehingga Turut Tergugat II tidak berwenang melakukan validasi NOP. [HAL 68-74] Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut dari Turut Tergugat I. Hakim menyimpulkan bahwa petitum Penggugat yang meminta pernyataan cacat hukum NOP dan validasi ulang NOP merupakan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan atas NOP termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Negeri. [HAL 75-76] Amar Putusan: 1. Menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dari Turut Tergugat I; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.200.500,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 254/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melibatkan Penggugat Haryanto bin Abdul Malik (ahli waris Mutinah binti Bohan) melawan Tergugat PT. Mercu Buana, Turut Tergugat I Kemenkes RI/Cq. RS-PON Prof. Dr. Mahar Mardjono, dan Turut Tergugat II KPP Pratama Jakarta Timur. [HAL 3-5] Penggugat dalilkan bahwa ia adalah ahli waris sah tanah kebun seluas +19.950 M2 di Jl. Letjen M.T. Haryono, Cawang, Jakarta Timur, yang berasal dari warisan orang tuanya sejak 1979 berdasarkan Akta Notaris H.Z. Simon No. 14/1979. Penggugat mengklaim bahwa sebagian tanah tersebut telah dikonversi menjadi HGB atas nama PT. Mercu Buana (10.245 M2) dan PT. Gunanusa Utama Fabricators (1.710 M2) melalui SK Mendagri No. 482/HGB/DA/87, namun terdapat kelebihan penguasaan oleh Tergugat yang mencakup tanah milik Penggugat, khususnya seluas 3.600 M2 yang terbit NOP atas nama PT. Mercu Buana. [HAL 6-8] Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata akibat penguasaan tanah melebihi hak yang diberikan negara, penerbitan NOP yang dianggap cacat hukum, dan hilangnya kesempatan memanfaatkan tanah selama 39 tahun, sehingga menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,-. [HAL 9-11] Penggugat merujuk Penetapan PN Jakarta Timur No. 03/Pdt.P/Cons/2023 yang menetapkan uang konsinyasi Rp. 145.177.014.731,- untuk tanah 3.600 M2 dan Rp. 413.134.532,- untuk tanah 45 M2 dalam rangka pembebasan tanah untuk RS-PON, yang dianggap sebagai hak sah Penggugat. Petitum Penggugat meminta pernyataan sah kepemilikan tanah, pembatalan NOP, pelaksanaan hak atas uang konsinyasi, penghentian penguasaan Tergugat, validasi ulang NOP, dan pembayaran ganti rugi. [HAL 12-14] Permohonan intervensi dari empat pihak (pemegang saham PT. Mertju Buana dan pihak lain) ditolak oleh putusan sela. Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan. [HAL 15-17] Tergugat mengajukan eksepsi Error in Persona karena menggugat Komisaris Utama PT. Mercu Buana alih-alih Direksi, serta eksepsi Kurang Pihak karena tidak melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan BPN. [HAL 18-27] Tergugat juga mengajukan eksepsi Obscuur Libel dengan alasan posita dan petitum saling bertentangan (antara klaim tanah 19.950 M2 dengan objek spesifik 3.600 M2 + 45 M2), objek sengketa tidak jelas batasannya, petitum tidak didukung posita (sita jaminan), serta permintaan terhadap Turut Tergugat yang secara hukum tidak dapat dimintai perintah aktif melainkan hanya tunduk pada putusan. [HAL 28-30] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil Penggugat, menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah hak Tergugat yang telah bersertifikat HGB No. 95/Desa Cawang seluas 10.245 M2, yang diperoleh dari pelepasan hak sisa tanah bekas EV No. 6972. Tergugat menegaskan tidak ada penguasaan fisik oleh Penggugat dan Penetapan Konsinyasi terkait dengan tanah milik Tergugat. [HAL 31-34] Tergugat menolak dalil kelebihan tanah dan cacat NOP, menyatakan NOP diterbitkan sesuai kewenangan dan Penggugat tidak menjelaskan batas tanah kelebihan secara jelas. Tergugat juga menolak dalil PMH dan kerugian, karena Penggugat bukan pemilik tanah sehingga tidak mengalami kerugian. [HAL 35-37] Tergugat menolak hak Penggugat atas uang konsinyasi karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atas tanah tersebut. Tergugat memohon eksepsi diterima dan gugatan ditolak. [HAL 38-42] Turut Tergugat I (RS-PON) mengajukan eksepsi kompetensi absolut (karena sengketa NOP adalah ranah PTUN), eksepsi legal standing (Penggugat tidak memiliki bukti yuridis/fisik dan tidak tercantum dalam daftar nominatif pengadaan tanah), serta eksepsi kurang pihak karena terdapat banyak pihak lain yang mengklaim tanah tersebut. [HAL 43-44] Turut Tergugat I mengidentifikasi pihak-pihak lain yang mengklaim tanah 3.686 M2 (NIB 1) dan tanah 45 M2 (NIB 2), termasuk putusan berkekuatan tetap PN Jakarta yang menyatakan tanah 45 M2 milik ahli waris Cholid/Tajari, bukan Penggugat. [HAL 45-51] Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi salah sasaran (gemis aanhoeda nigheid) karena tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat dalam konteks PMH, serta eksepsi obscur libel karena objek sengketa tidak jelas kaitannya antara NOP 3.600 M2 dengan tanah konsinyasi 3.686 M2 + 45 M2. Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan memohon gugatan ditolak. [HAL 52-56] Terbukti bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai bukti penguasaan fisik maupun bukti yuridis terkait kepemilikan 2 (dua) bidang tanah dengan luas masing-masing 3.686 m2 dan 45 m2 yang dibebaskan oleh Turut Tergugat I dengan mekanisme konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Surat Penetapan No.03/Pdt.P/Cons/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 7 Desember 2023) yang menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp.145.590.149.263,-. Tanah tersebut diperoleh Turut Tergugat I melalui pembebasan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 582 Tahun 2022, dengan penitipan dilakukan sesuai PP Nomor 19 Tahun 2021 karena pihak yang berhak tidak diketahui/masih dipersengketakan kepemilikannya. [HAL 57-67] Turut Tergugat II (KPP Pratama Jakarta Kramat Jati) mengajukan eksepsi salah sasaran (gemis aanhoedarmigheid) karena tidak ada perselisihan hukum dengan Penggugat, eksepi kurang pihak (plurium litis consortium) karena seharusnya BPN dilibatkan sebagai pemberi hak, serta eksepsi obscur libel. Turut Tergugat II menegaskan bahwa NOP hanyalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana administrasi perpajakan (fiscaal kadaster) dan bukan bukti kepemilikan hak atas tanah (recht kadaster), serta kewenangan pemungutan PBB telah dialihkan ke Pemerintah Daerah (Bapenda DKI Jakarta) sejak 2014 sehingga Turut Tergugat II tidak berwenang melakukan validasi NOP. [HAL 68-74] Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut dari Turut Tergugat I. Hakim menyimpulkan bahwa petitum Penggugat yang meminta pernyataan cacat hukum NOP dan validasi ulang NOP merupakan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan atas NOP termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Negeri. [HAL 75-76] Amar Putusan: 1. Menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dari Turut Tergugat I; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.200.500,-." + }, + "read": { + "input_chars": 6553, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Tergugat dan dua Turut Tergugat terkait sengketa penguasaan tanah dan penerbitan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dianggapnya cacat hukum serta merugikan. Gugatan ini menuntut pernyataan kepemilikan, pembatalan NOP, pelaksanaan hak atas uang konsinyasi, penghentian penguasaan, validasi ulang NOP, serta pembayaran ganti rugi. Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini karena gugatan terkait NOP merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan dirinya sebagai ahli waris sah tanah seluas 19.950 M2 di Jakarta Timur yang berasal dari warisan orang tuanya sejak 1979.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan sebagian tanah tersebut telah dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Tergugat dan pihak lain melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan terdapat kelebihan penguasaan oleh Tergugat yang mencakup tanah miliknya seluas 3.600 M2 yang terbit Nomor Objek Pajak (NOP) atas nama Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan perbuatan melawan hukum akibat penguasaan tanah melebihi hak, penerbitan NOP yang dianggap cacat hukum, dan hilangnya kesempatan memanfaatkan tanah selama 39 tahun.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat merujuk penetapan pengadilan yang menetapkan uang konsinyasi untuk tanah 3.600 M2 dan 45 M2 dalam rangka pembebasan tanah untuk kepentingan umum.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan tanah objek sengketa adalah hak miliknya yang telah bersertifikat HGB dan diperoleh dari pelepasan hak sisa tanah bekas.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak dalil kelebihan tanah dan cacat NOP, menyatakan NOP diterbitkan sesuai kewenangan dan Penggugat tidak menjelaskan batas tanah kelebihan secara jelas.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena sengketa NOP merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I mengidentifikasi pihak-pihak lain yang mengklaim tanah yang sama, termasuk putusan berkekuatan tetap yang menyatakan tanah tertentu milik ahli waris lain, bukan Penggugat.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terbukti bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai bukti penguasaan fisik maupun bukti yuridis terkait kepemilikan dua bidang tanah yang dibebaskan oleh Turut Tergugat I dengan mekanisme konsinyasi.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dalilkan NOP hanyalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan bukan bukti kepemilikan hak atas tanah.", + "page": 57, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat yang meminta pernyataan cacat hukum NOP dan validasi ulang NOP merupakan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena termasuk kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, yang mengklaim sebagai ahli waris tanah di Jakarta Timur, menggugat Tergugat dan dua Turut Tergugat atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah, penerbitan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dianggap cacat, serta klaim atas uang konsinyasi hasil pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan, pembatalan NOP, validasi ulang NOP, penghentian penguasaan, dan ganti rugi. Tergugat dan Turut Tergugat I membantah kepemilikan Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, sementara Turut Tergugat II membantah kewenangannya terkait NOP. Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat yang menuntut pernyataan cacat hukum dan validasi ulang NOP实质上 merupakan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi absolut dari Turut Tergugat I, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa perkara, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, yang mengklaim sebagai ahli waris tanah di Jakarta Timur, menggugat Tergugat dan dua Turut Tergugat atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah, penerbitan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dianggap cacat, serta klaim atas uang konsinyasi hasil pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan, pembatalan NOP, validasi ulang NOP, penghentian penguasaan, dan ganti rugi. Tergugat dan Turut Tergugat I membantah kepemilikan Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, sementara Turut Tergugat II membantah kewenangannya terkait NOP. Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat yang menuntut pernyataan cacat hukum dan validasi ulang NOP实质上 merupakan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi absolut dari Turut Tergugat I, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa perkara, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan dirinya sebagai ahli waris sah tanah seluas 19.950 M2 di Jakarta Timur yang berasal dari warisan orang tuanya sejak 1979.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan sebagian tanah tersebut telah dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Tergugat dan pihak lain melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan terdapat kelebihan penguasaan oleh Tergugat yang mencakup tanah miliknya seluas 3.600 M2 yang terbit Nomor Objek Pajak (NOP) atas nama Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan perbuatan melawan hukum akibat penguasaan tanah melebihi hak, penerbitan NOP yang dianggap cacat hukum, dan hilangnya kesempatan memanfaatkan tanah selama 39 tahun.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat merujuk penetapan pengadilan yang menetapkan uang konsinyasi untuk tanah 3.600 M2 dan 45 M2 dalam rangka pembebasan tanah untuk kepentingan umum.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan tanah objek sengketa adalah hak miliknya yang telah bersertifikat HGB dan diperoleh dari pelepasan hak sisa tanah bekas.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak dalil kelebihan tanah dan cacat NOP, menyatakan NOP diterbitkan sesuai kewenangan dan Penggugat tidak menjelaskan batas tanah kelebihan secara jelas.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena sengketa NOP merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I mengidentifikasi pihak-pihak lain yang mengklaim tanah yang sama, termasuk putusan berkekuatan tetap yang menyatakan tanah tertentu milik ahli waris lain, bukan Penggugat.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terbukti bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai bukti penguasaan fisik maupun bukti yuridis terkait kepemilikan dua bidang tanah yang dibebaskan oleh Turut Tergugat I dengan mekanisme konsinyasi.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dalilkan NOP hanyalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan bukan bukti kepemilikan hak atas tanah.", + "page": 57, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat yang meminta pernyataan cacat hukum NOP dan validasi ulang NOP merupakan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena termasuk kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris tanah di Jakarta Timur, tapi Tergugat menguasai sebagian tanah saya dan punya Nomor Objek Pajak atas nama sendiri, apakah saya bisa menuntutnya di Pengadilan Negeri?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19064, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pertanyaan berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan (apakah gugatan sengketa Nomor Objek Pajak/keputusan administrasi pajak masuk ranah Peradilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri). Putusan secara eksplisit menyatakan bahwa perkara ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort) yang merupakan substansi materiil, namun dalam konteks pertanyaan ini, isu utamanya adalah kompetensi pengadilan (prosedural/organisasi kekuasaan kehakiman) dan bukan apakah perbuatan tersebut melanggar hukum perdata. Selain itu, inti hukum pertanyaan berada di luar ranah substantif KUHPerdata karena menyangkut validitas gugatan di hadapan pengadilan yang salah." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 69273, + "completion_tokens": 4651 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_262_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_262_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1ed11a31f412fa82483d78c1cd5948fb360d60a0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_262_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_262_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.093, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 109.5, + "query": 17.995, + "relevance": 27.615, + "total": 155.203 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 48190, + "marked_chars": 48334 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim \n2. Menetapkan Pewaris Imma Pangestuti telah meninggal dunia di Jakarta \n2 April 2024.; \n3. Menetapkan Pewaris Adrian Aulia telah meninggal dunia di Jakarta \npada 24 Mei 2012; \n4. Menetapkan ahli waris dari Imma Pangestuti adalah : \na. Grace Melani , Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 23 April \n1977, Agama: Kristen Katholik,; \nb. Hans Aulia, Laki-laki Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 05 Oktober \n1978 Agama: Kristen Katholik; \n5. Menetapkan anak Kandung Pertama, Pewaris yang bernama (Grace \nMelani) telah hilang sebagai orang yang hilang Pada tanggal 05 Novem-\nber 2018; \n6. Menetapkan ahli waris tersisa dari Pewaris Adrian Aulia adalah Hans \nAulia, Laki-laki Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 05 Oktober 1978 Agama: \nKristen Katholik, seb" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 48334, + "frame": "Penggugat Hans Aulia menggugat Tergugat Al Fian dalam gugatan waris atas harta peninggalan Pewaris Imma Pangestuti, yaitu tanah dan bangunan di Jalan Tegalan RT.12 RW.004 Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur. Penggugat meminta penetapan status ahli waris dan perintah kepada Tergugat untuk mengembalikan harta warisan tersebut karena Tergugat tidak memiliki hak atasnya. Putusan pengadilan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat Hans Aulia adalah anak kandung sah dari Pewaris Imma Pangestuti dan Adrian Aulia.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pewaris Imma Pangestuti meninggal dunia pada tanggal 2 April 2024.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pewaris Adrian Aulia meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2012.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kakak kandung Penggugat, Grace Melani, telah ditetapkan sebagai orang hilang sejak tanggal 5 November 2018.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan Pewaris berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 283 atas nama Imma Pangestuti.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat Al Fian saat ini menguasai objek sengketa berupa tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris Imma Pangestuti.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak dapat membuktikan adanya hibah atau pemberian sah atas objek sengketa dari Pewaris.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa Pewaris pernah berjanji memberikan tempat tinggal kepadanya sebagai waris.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa Penggugat harus menyediakan rumah atau biaya sebesar Rp50.000.000 sebagai syarat keluar dari rumah warisan.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Hans Aulia mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat Al Fian terkait harta peninggalan Pewaris Imma Pangestuti, yaitu tanah dan bangunan di Jalan Tegalan RT.12 RW.004 Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur, yang dikuasai oleh Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah satu-satunya ahli waris yang masih hidup karena orang tuanya telah meninggal dan kakaknya telah ditetapkan hilang, serta Tergugat bukan ahli waris sah karena tidak ada hubungan darah dan tidak ada bukti pengangkatan anak atau hibah. Tergugat membantah dengan dalih bahwa Pewaris pernah berjanji memberikan tempat tinggal kepadanya dan meminta ganti rugi sebagai syarat untuk keluar. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal yang sah, Tergugat tidak memiliki alas hak untuk menguasai harta tersebut karena tidak terbukti adanya hibah, dan akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan memerintahkan Tergugat mengembalikan harta warisan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Hans Aulia mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat Al Fian terkait harta peninggalan Pewaris Imma Pangestuti, yaitu tanah dan bangunan di Jalan Tegalan RT.12 RW.004 Kelurahan Palmeriam, Jakarta Timur, yang dikuasai oleh Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah satu-satunya ahli waris yang masih hidup karena orang tuanya telah meninggal dan kakaknya telah ditetapkan hilang, serta Tergugat bukan ahli waris sah karena tidak ada hubungan darah dan tidak ada bukti pengangkatan anak atau hibah. Tergugat membantah dengan dalih bahwa Pewaris pernah berjanji memberikan tempat tinggal kepadanya dan meminta ganti rugi sebagai syarat untuk keluar. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal yang sah, Tergugat tidak memiliki alas hak untuk menguasai harta tersebut karena tidak terbukti adanya hibah, dan akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan memerintahkan Tergugat mengembalikan harta warisan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat Hans Aulia adalah anak kandung sah dari Pewaris Imma Pangestuti dan Adrian Aulia.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pewaris Imma Pangestuti meninggal dunia pada tanggal 2 April 2024.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pewaris Adrian Aulia meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2012.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kakak kandung Penggugat, Grace Melani, telah ditetapkan sebagai orang hilang sejak tanggal 5 November 2018.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan Pewaris berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 283 atas nama Imma Pangestuti.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat Al Fian saat ini menguasai objek sengketa berupa tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris Imma Pangestuti.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak dapat membuktikan adanya hibah atau pemberian sah atas objek sengketa dari Pewaris.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa Pewaris pernah berjanji memberikan tempat tinggal kepadanya sebagai waris.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa Penggugat harus menyediakan rumah atau biaya sebesar Rp50.000.000 sebagai syarat keluar dari rumah warisan.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya satu-satunya ahli waris sah, tapi orang asing ini menguasai tanah dan rumah peninggalan ibu saya tanpa bukti hibah, bagaimana cara paksa dia keluar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26612, + "candidates": [ + "Pasal 832 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (keluarga sedarah, suami/istri). Dalam pertanyaan, status 'satu-satunya ahli waris sah' adalah dasar hukum utama untuk menuntut pengembalian harta warisan. Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah, sehingga menjadi fondasi substantif dari klaim hukumnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 832 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22688, + "completion_tokens": 1071 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_269_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_269_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c2f00f37941ca70b3d500b70f1b2b70939d953d0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_269_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_269_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.043, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 149.986, + "query": 14.259, + "relevance": 20.903, + "total": 185.191 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 56190, + "marked_chars": 56370 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM EKSEPSI \n- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Menyatakan gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan (Prematur); \n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. \n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp.662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 \noleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Immanuel, \nS.H.,M.H dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing-masing \nsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan \nKetua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 269/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM \ntanggal 20 Mei 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 20\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 56370, + "frame": "Hj. Enung Mariam, S.Sos menggugat Dra. Hj. Endang Hening W. MSi atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa penawaran dan penerimaan dana untuk memasukkan anak-anak Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gagal, dengan tuntutan pengembalian dana dan ganti rugi. Gugatan ini diajukan setelah upaya mediasi gagal dan Tergugat mengajukan eksepsi yang ditolak, namun hakim menyatakan gugatan belum waktunya diajukan (prematur) karena diduga kuat merupakan tindak pidana penipuan yang harus diselesaikan melalui jalur pidana terlebih dahulu. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan hukum sejak Maret 2013 terkait penawaran lowongan PNS oleh Tergugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menawarkan jasa memasukkan anak-anak Penggugat menjadi PNS dengan jaminan uang pelicin sebesar Rp 250.000.000,00 per orang dan jaminan berupa Akta Jual Beli tanah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat atas biaya total Rp 415.000.000,00 untuk memasukkan dua anak Penggugat, yaitu HUGENG ARIE PRANOTO dan RIKE PUTRI OKTAVIANI.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan dana sebesar Rp 415.000.000,00 kepada Tergugat secara bertahap dalam lima kali pembayaran.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan Akta Jual Beli No. 2573/2011 atas tanah di Kabupaten Bogor sebagai jaminan kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kedua anak Penggugat tidak lolos menjadi PNS dan Tergugat mengelak untuk mengembalikan dana.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melayangkan surat somasi kepada Tergugat pada 13 November 2024, namun Tergugat tidak hadir.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, termasuk pembantahan penerimaan uang dan janji masuk PNS, serta mengklaim Penggugat justru meminjam uang dan surat tanah milik Tergugat.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Saksi Momoy Hotimah dan Ichsan Syaiful Maulana memberikan keterangan bahwa Tergugat menerima uang dalam jumlah besar untuk janji memasukkan orang lain ke PNS.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Eksepsi Tergugat mengenai legal standing, kejelasan gugatan, dan kelengkapan petitum ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat patut diduga sebagai tindak pidana penipuan sehingga gugatan perdata dianggap prematur dan harus menunggu putusan pidana.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Hj. Enung Mariam, S.Sos menggugat Dra. Hj. Endang Hening W. MSi dengan dalih Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menawarkan jasa memasukkan anak-anak Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda DKI Jakarta. Penggugat mendalilkan telah membayar dana sebesar Rp 415.000.000,00 secara bertahap dan menerima jaminan berupa Akta Jual Beli tanah, namun janji tersebut gagal dan Tergugat tidak mengembalikan dana. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dan mengajukan eksepsi yang ditolak oleh hakim. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang didalilkan tersebut mengandung dugaan tindak pidana penipuan yang seharusnya diselesaikan melalui jalur pidana terlebih dahulu. Oleh karena gugatan perdata diajukan sebelum adanya putusan pidana yang menyatakan Tergugat bersalah, maka gugatan Penggugat dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Hj. Enung Mariam, S.Sos menggugat Dra. Hj. Endang Hening W. MSi dengan dalih Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menawarkan jasa memasukkan anak-anak Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda DKI Jakarta. Penggugat mendalilkan telah membayar dana sebesar Rp 415.000.000,00 secara bertahap dan menerima jaminan berupa Akta Jual Beli tanah, namun janji tersebut gagal dan Tergugat tidak mengembalikan dana. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dan mengajukan eksepsi yang ditolak oleh hakim. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang didalilkan tersebut mengandung dugaan tindak pidana penipuan yang seharusnya diselesaikan melalui jalur pidana terlebih dahulu. Oleh karena gugatan perdata diajukan sebelum adanya putusan pidana yang menyatakan Tergugat bersalah, maka gugatan Penggugat dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan hukum sejak Maret 2013 terkait penawaran lowongan PNS oleh Tergugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menawarkan jasa memasukkan anak-anak Penggugat menjadi PNS dengan jaminan uang pelicin sebesar Rp 250.000.000,00 per orang dan jaminan berupa Akta Jual Beli tanah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat atas biaya total Rp 415.000.000,00 untuk memasukkan dua anak Penggugat, yaitu HUGENG ARIE PRANOTO dan RIKE PUTRI OKTAVIANI.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan dana sebesar Rp 415.000.000,00 kepada Tergugat secara bertahap dalam lima kali pembayaran.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan Akta Jual Beli No. 2573/2011 atas tanah di Kabupaten Bogor sebagai jaminan kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kedua anak Penggugat tidak lolos menjadi PNS dan Tergugat mengelak untuk mengembalikan dana.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melayangkan surat somasi kepada Tergugat pada 13 November 2024, namun Tergugat tidak hadir.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, termasuk pembantahan penerimaan uang dan janji masuk PNS, serta mengklaim Penggugat justru meminjam uang dan surat tanah milik Tergugat.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Saksi Momoy Hotimah dan Ichsan Syaiful Maulana memberikan keterangan bahwa Tergugat menerima uang dalam jumlah besar untuk janji memasukkan orang lain ke PNS.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Eksepsi Tergugat mengenai legal standing, kejelasan gugatan, dan kelengkapan petitum ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat patut diduga sebagai tindak pidana penipuan sehingga gugatan perdata dianggap prematur dan harus menunggu putusan pidana.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang besar dan serahkan jaminan tanah ke teman untuk memasukkan anak saya jadi PNS, tapi gagal dan dia tidak mau kembalikan uangnya, apa bisa saya gugat?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14836, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan inti dari gugatan Penggugat dalam perkara ini. Meskipun gugatan ditolak karena dianggap prematur (harus lewat jalur pidana terlebih dahulu), pasal ini tetap menjadi kerangka hukum substantif yang digunakan Majelis Hakim untuk menguji apakah perbuatan Tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebelum memutuskan status keterterimaan gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22059, + "completion_tokens": 1263 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_270_Pdt.Bth_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_270_Pdt.Bth_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..344901e68e780b33f0b4489722e8822d89e2bc1e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_270_Pdt.Bth_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_270_Pdt.Bth_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 51, + "timings": { + "parse": 0.098, + "classify": 0.0, + "condense": 467.463, + "read": 111.19, + "query": 1.973, + "relevance": 24.288, + "total": 605.011 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 136059, + "marked_chars": 136509 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM EKSEPSI : \n1. Menolak eksepsi Terlawan II ; \nDALAM POKOK PERKARA : \n1. Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak baik ; \n2. Menolak Bantahan Para Pelawan untuk seluruhnya ; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 49\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \n \nHal. 50 dari 51 Hal. Putusan Nomor 270/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Tim \n3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp \n1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, \noleh kami, Abdul Ropik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wiyono, S.H. \ndan Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim \nAnggota, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor \n270/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Tim tanggal 28 Mei 2024, putusan tersebut \ndiucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 dalam persidangan \nt" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134891, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 270/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Tim diajukan oleh Erwin Sidartha Manik dan Rully Novelia (Pelawan I dan II) melawan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Cempaka Mas (Terlawan I), Kementerian Keuangan cq KPKNL Jakarta II (Terlawan II), Yusni Kurniawati (Terlawan III), dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur (Turut Terlawan). [HAL 3-4] Pelawan dalilkan hubungan hukum kredit modal kerja awal Rp 2,5 miliar berdasarkan Surat Perjanjian No. 61 tanggal 31 Januari 2018, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 4598/Jati atas tanah 640 m2 di Jl. Jatibarang II No. 11, Jakarta Timur. [HAL 4-5] Pelawan dalilkan plafon kredit ditingkatkan menjadi Rp 3,5 miliar (Addendum No. 527, 28 Februari 2019) dan Rp 5 miliar (Addendum No. 685, 28 Februari 2020), dengan pembayaran tertib hingga Juni 2021. [HAL 5-6] Sejak Juli 2021, Pelawan gagal bayar akibat pandemi Covid-19 dan memohon keringanan tanpa denda/bunga serta penundaan penjualan agunan. [HAL 6-7] Pelawan dalilkan memiliki aset lain di Cisarua, Bogor senilai Rp 16 miliar yang pernah ditinjau Terlawan I, serta mengajukan permohonan penukaran jaminan dari Jl. Jatibarang II No. 11 ke aset Bogor karena nilai aset Bogor lebih tinggi, namun Terlawan I tidak memberikan jawaban. [HAL 7-8] Pelawan dalilkan harga pasar aset jaminan di Jl. Jatibarang II No. 11 sekitar Rp 15 miliar, namun dilelang dengan harga Rp 4,002 miliar. [HAL 8-9] Pelawan dalilkan terjadi kejomblangan harga dan kesalahan alamat objek lelang, di mana dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan alamat Jl. Jatibarang II No. 11, sedangkan pengumuman lelang Terlawan II mencantumkan Jl. Jatibarang Raya No. 11. [HAL 9-10] Pelawan dalilkan Risalah Lelang No. 649/26/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang dimenangkan Terlawan III (Yusni Kurniawati) mengandung cacat hukum dan perbuatan melawan hukum, sehingga meminta pembatalan risalah lelang, pembatalan Surat Penetapan Eksekusi Pengosongan, serta pengembalian status sertifikat ke nama Pertangkuhan Manik. [HAL 10-11] Pelawan menuntut ganti rugi materil Rp 15 miliar dan immateril Rp 500 juta, serta menyatakan Terlawan I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum. [HAL 12] Terlawan I tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadirannya. [HAL 12-13] Mediasi gagal, sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian. [HAL 13-15] Terlawan II mengajukan eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak berdasarkan PMK Lelang yang membebaskan Pejabat Lelang dari tanggung jawab gugatan perdata/pidana yang menjadi tanggung jawab Penjual (Terlawan I), serta eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan KJPP Areyanti & Rekan sebagai penilai. [HAL 15-17] Terlawan II dalilkan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT dilaksanakan sesuai prosedur hukum, meliputi 7 kali lelang (5 kali tidak ada penawar, 1 kali laku terjual), dengan dasar hukum UUHT, PMK No. 213/PMK.06/2020, dan SEMA No. 4 Tahun 2014. [HAL 17-19] Terlawan II menjelaskan proses lelang dimulai dari permohonan Terlawan I tanggal 6 Juni 2023, penetapan jadwal tanggal 27 Juni 2023, pemberitahuan kepada debitur tanggal 3 Juli 2023, serta tiga surat peringatan sebelumnya. [HAL 19-21] Terlawan II dalilkan pengumuman lelang telah dilakukan melalui selebaran dan surat kabar, serta SKPT dari BPN telah diterbitkan. [HAL 21-23] Terlawan II merujuk pada klausul parate executie dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang memberikan wewenang kepada kreditor peringkat pertama untuk menjual objek jaminan melalui lelang umum atas kekuasaannya sendiri. [HAL 23-25] Terlawan II membantah dalil salah alamat, menyatakan verifikasi legalitas formal objek lelang telah dilakukan dan alamat sesuai SHM No. 4598/Jati adalah Jl. Jatibarang Raya No. 11. [HAL 25-27] Terlawan II membantah tuduhan perbuatan melawan hukum, menyatakan lelang telah sesuai ketentuan dan tidak dapat dibatalkan berdasarkan PMK Lelang, serta meminta gugatan ditolak. [HAL 28] Terlawan III (Yusni Kurniawati) dalilkan pembelian aset secara resmi melalui KPKNL, pembayaran biaya lelang dan pajak, serta balik nama sertifikat atas namanya tanggal 23 Agustus 2023. [HAL 28-30] Turut Terlawan (BPN) mengonfirmasi catatan buku tanah SHM No. 4598/Jati, riwayat Hak Tanggungan, dan peralihan hak kepada Yusni Kurniawati berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 649/26/2023 yang sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997. [HAL 33-35] Pelawan mengajukan bukti surat P-1 sampai P-17b dan keterangan dua saksi (Sarno dan Agus Setiawan) yang menyatakan Pelawan tinggal di Jl. Jatibarang 2 No. 11, sedangkan Jl. Jatibarang Raya No. 11 milik pihak lain. [HAL 36-38] Terlawan II mengajukan bukti T.II-1 sampai T.II-15 meliputi risalah lelang, surat permohonan, SKPT, laporan penilaian KJPP Areyanti, dan akta-akta kredit. [HAL 38-40] Terlawan III mengajukan bukti T.III-1 sampai T.III-25 meliputi KTP, bukti pembayaran pajak, kwitansi lelang, dan sertifikat atas nama Yusni Kurniawati. [HAL 41-44] Majelis Hakim menolak eksepsi Terlawan II (mohon dikeluarkan sebagai pihak dan kurang pihak) dengan alasan hak Penggugat menentukan terlawan dan tidak dikutsertakannya KJPP tidak menghalangi penyelesaian perkara. [HAL 45-47] Majelis Hakim memeriksa dalil cacat hukum lelang, khususnya soal nilai limit dan alamat objek. [HAL 47-48] Majelis Hakim menilai nilai limit Rp 3,715 miliar (hasil penilaian KJPP Areyanti) lebih tinggi dari harga lelang Rp 4,002 miliar? *Koreksi teks: Nilai limit ditetapkan penjual, nilai pasar Rp 7,661 miliar, nilai likuidasi Rp 3,715 miliar. Harga lelang Rp 4,002 miliar lebih tinggi dari nilai likuidasi, sehingga wajar. Perbedaan nilai limit dan harga pasar dianggap wajar karena risiko lelang. [HAL 48-49] Melalui pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek), Majelis Hakim membuktikan bahwa objek lelang berdasarkan SHM No. 4598/Jati benar-benar terletak di Jl. Jatibarang Raya No. 11, bukan Jl. Jatibarang II No. 11 seperti dalil Pelawan. [HAL 49-50] Majelis Hakim menyatakan pelaksanaan lelang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tuduhan perbuatan melawan hukum tidak beralasan. [HAL 50] Amar putusan: Eksepsi Terlawan II ditolak; Gugatan Pelawan ditolak seluruhnya; Pelawan dinyatakan sebagai debitur tidak baik; Pelawan dihukum membayar biaya perkara Rp 1.390.000,-." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 3118, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 270/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Tim diajukan oleh Erwin Sidartha Manik dan Rully Novelia (Pelawan I dan II) melawan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Cempaka Mas (Terlawan I), Kementerian Keuangan cq KPKNL Jakarta II (Terlawan II), Yusni Kurniawati (Terlawan III), dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur (Turut Terlawan). [HAL 3-4] Pelawan dalilkan hubungan hukum kredit modal kerja awal Rp 2,5 miliar berdasarkan Surat Perjanjian No. 61 tanggal 31 Januari 2018, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 4598/Jati atas tanah 640 m2 di Jl. Jatibarang II No. 11, Jakarta Timur. [HAL 4-5] Pelawan dalilkan plafon kredit ditingkatkan menjadi Rp 3,5 miliar (Addendum No. 527, 28 Februari 2019) dan Rp 5 miliar (Addendum No. 685, 28 Februari 2020), dengan pembayaran tertib hingga Juni 2021. [HAL 5-6] Sejak Juli 2021, Pelawan gagal bayar akibat pandemi Covid-19 dan memohon keringanan tanpa denda/bunga serta penundaan penjualan agunan. [HAL 6-7] Pelawan dalilkan memiliki aset lain di Cisarua, Bogor senilai Rp 16 miliar yang pernah ditinjau Terlawan I, serta mengajukan permohonan penukaran jaminan dari Jl. Jatibarang II No. 11 ke aset Bogor karena nilai aset Bogor lebih tinggi, namun Terlawan I tidak memberikan jawaban. [HAL 7-8] Pelawan dalilkan harga pasar aset jaminan di Jl. Jatibarang II No. 11 sekitar Rp 15 miliar, namun dilelang dengan harga Rp 4,002 miliar. [HAL 8-9] Pelawan dalilkan terjadi kejomblangan harga dan kesalahan alamat objek lelang, di mana dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan alamat Jl. Jatibarang II No. 11, sedangkan pengumuman lelang Terlawan II mencantumkan Jl. Jatibarang Raya No. 11. [HAL 9-10] Pelawan dalilkan Risalah Lelang No. 649/26/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang dimenangkan Terlawan III (Yusni Kurniawati) mengandung cacat hukum dan perbuatan melawan hukum, sehingga meminta pembatalan risalah lelang, pembatalan Surat Penetapan Eksekusi Pengosongan, serta pengembalian status sertifikat ke nama Pertangkuhan Manik. [HAL 10-11] Pelawan menuntut ganti rugi materil Rp 15 miliar dan immateril Rp 500 juta, serta menyatakan Terlawan I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum. [HAL 12] Terlawan I tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadirannya. [HAL 12-13] Mediasi gagal, sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian. [HAL 13-15] Terlawan II mengajukan eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak berdasarkan PMK Lelang yang membebaskan Pejabat Lelang dari tanggung jawab gugatan perdata/pidana yang menjadi tanggung jawab Penjual (Terlawan I), serta eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan KJPP Areyanti & Rekan sebagai penilai. [HAL 15-17] Terlawan II dalilkan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT dilaksanakan sesuai prosedur hukum, meliputi 7 kali lelang (5 kali tidak ada penawar, 1 kali laku terjual), dengan dasar hukum UUHT, PMK No. 213/PMK.06/2020, dan SEMA No. 4 Tahun 2014. [HAL 17-19] Terlawan II menjelaskan proses lelang dimulai dari permohonan Terlawan I tanggal 6 Juni 2023, penetapan jadwal tanggal 27 Juni 2023, pemberitahuan kepada debitur tanggal 3 Juli 2023, serta tiga surat peringatan sebelumnya. [HAL 19-21] Terlawan II dalilkan pengumuman lelang telah dilakukan melalui selebaran dan surat kabar, serta SKPT dari BPN telah diterbitkan. [HAL 21-23] Terlawan II merujuk pada klausul parate executie dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang memberikan wewenang kepada kreditor peringkat pertama untuk menjual objek jaminan melalui lelang umum atas kekuasaannya sendiri. [HAL 23-25] Terlawan II membantah dalil salah alamat, menyatakan verifikasi legalitas formal objek lelang telah dilakukan dan alamat sesuai SHM No. 4598/Jati adalah Jl. Jatibarang Raya No. 11. [HAL 25-27] Terlawan II membantah tuduhan perbuatan melawan hukum, menyatakan lelang telah sesuai ketentuan dan tidak dapat dibatalkan berdasarkan PMK Lelang, serta meminta gugatan ditolak. [HAL 28] Terlawan III (Yusni Kurniawati) dalilkan pembelian aset secara resmi melalui KPKNL, pembayaran biaya lelang dan pajak, serta balik nama sertifikat atas namanya tanggal 23 Agustus 2023. [HAL 28-30] Turut Terlawan (BPN) mengonfirmasi catatan buku tanah SHM No. 4598/Jati, riwayat Hak Tanggungan, dan peralihan hak kepada Yusni Kurniawati berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 649/26/2023 yang sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997. [HAL 33-35] Pelawan mengajukan bukti surat P-1 sampai P-17b dan keterangan dua saksi (Sarno dan Agus Setiawan) yang menyatakan Pelawan tinggal di Jl. Jatibarang 2 No. 11, sedangkan Jl. Jatibarang Raya No. 11 milik pihak lain. [HAL 36-38] Terlawan II mengajukan bukti T.II-1 sampai T.II-15 meliputi risalah lelang, surat permohonan, SKPT, laporan penilaian KJPP Areyanti, dan akta-akta kredit. [HAL 38-40] Terlawan III mengajukan bukti T.III-1 sampai T.III-25 meliputi KTP, bukti pembayaran pajak, kwitansi lelang, dan sertifikat atas nama Yusni Kurniawati. [HAL 41-44] Majelis Hakim menolak eksepsi Terlawan II (mohon dikeluarkan sebagai pihak dan kurang pihak) dengan alasan hak Penggugat menentukan terlawan dan tidak dikutsertakannya KJPP tidak menghalangi penyelesaian perkara. [HAL 45-47] Majelis Hakim memeriksa dalil cacat hukum lelang, khususnya soal nilai limit dan alamat objek. [HAL 47-48] Majelis Hakim menilai nilai limit Rp 3,715 miliar (hasil penilaian KJPP Areyanti) lebih tinggi dari harga lelang Rp 4,002 miliar? *Koreksi teks: Nilai limit ditetapkan penjual, nilai pasar Rp 7,661 miliar, nilai likuidasi Rp 3,715 miliar. Harga lelang Rp 4,002 miliar lebih tinggi dari nilai likuidasi, sehingga wajar. Perbedaan nilai limit dan harga pasar dianggap wajar karena risiko lelang. [HAL 48-49] Melalui pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek), Majelis Hakim membuktikan bahwa objek lelang berdasarkan SHM No. 4598/Jati benar-benar terletak di Jl. Jatibarang Raya No. 11, bukan Jl. Jatibarang II No. 11 seperti dalil Pelawan. [HAL 49-50] Majelis Hakim menyatakan pelaksanaan lelang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tuduhan perbuatan melawan hukum tidak beralasan. [HAL 50] Amar putusan: Eksepsi Terlawan II ditolak; Gugatan Pelawan ditolak seluruhnya; Pelawan dinyatakan sebagai debitur tidak baik; Pelawan dihukum membayar biaya perkara Rp 1.390.000,-. [HAL 51] Rincian biaya perkara sebesar Rp 1.390.000,- terdiri dari pendaftaran Rp 30.000,-, proses Rp 100.000,-, panggilan Rp 140.000,-, pemeriksaan setempat Rp 1.000.000,-, redaksi Rp 70.000,-, materai Rp 10.000,-, dan lainnya Rp 40.000,-. Putusan diucapkan pada 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Abdul Ropik (Ketua), Wiyono, dan Chitta Cahyaningtyas." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 270/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Tim diajukan oleh Erwin Sidartha Manik dan Rully Novelia (Pelawan I dan II) melawan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Cempaka Mas (Terlawan I), Kementerian Keuangan cq KPKNL Jakarta II (Terlawan II), Yusni Kurniawati (Terlawan III), dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur (Turut Terlawan). [HAL 3-4] Pelawan dalilkan hubungan hukum kredit modal kerja awal Rp 2,5 miliar berdasarkan Surat Perjanjian No. 61 tanggal 31 Januari 2018, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 4598/Jati atas tanah 640 m2 di Jl. Jatibarang II No. 11, Jakarta Timur. [HAL 4-5] Pelawan dalilkan plafon kredit ditingkatkan menjadi Rp 3,5 miliar (Addendum No. 527, 28 Februari 2019) dan Rp 5 miliar (Addendum No. 685, 28 Februari 2020), dengan pembayaran tertib hingga Juni 2021. [HAL 5-6] Sejak Juli 2021, Pelawan gagal bayar akibat pandemi Covid-19 dan memohon keringanan tanpa denda/bunga serta penundaan penjualan agunan. [HAL 6-7] Pelawan dalilkan memiliki aset lain di Cisarua, Bogor senilai Rp 16 miliar yang pernah ditinjau Terlawan I, serta mengajukan permohonan penukaran jaminan dari Jl. Jatibarang II No. 11 ke aset Bogor karena nilai aset Bogor lebih tinggi, namun Terlawan I tidak memberikan jawaban. [HAL 7-8] Pelawan dalilkan harga pasar aset jaminan di Jl. Jatibarang II No. 11 sekitar Rp 15 miliar, namun dilelang dengan harga Rp 4,002 miliar. [HAL 8-9] Pelawan dalilkan terjadi kejomblangan harga dan kesalahan alamat objek lelang, di mana dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan alamat Jl. Jatibarang II No. 11, sedangkan pengumuman lelang Terlawan II mencantumkan Jl. Jatibarang Raya No. 11. [HAL 9-10] Pelawan dalilkan Risalah Lelang No. 649/26/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang dimenangkan Terlawan III (Yusni Kurniawati) mengandung cacat hukum dan perbuatan melawan hukum, sehingga meminta pembatalan risalah lelang, pembatalan Surat Penetapan Eksekusi Pengosongan, serta pengembalian status sertifikat ke nama Pertangkuhan Manik. [HAL 10-11] Pelawan menuntut ganti rugi materil Rp 15 miliar dan immateril Rp 500 juta, serta menyatakan Terlawan I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum. [HAL 12] Terlawan I tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadirannya. [HAL 12-13] Mediasi gagal, sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian. [HAL 13-15] Terlawan II mengajukan eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak berdasarkan PMK Lelang yang membebaskan Pejabat Lelang dari tanggung jawab gugatan perdata/pidana yang menjadi tanggung jawab Penjual (Terlawan I), serta eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan KJPP Areyanti & Rekan sebagai penilai. [HAL 15-17] Terlawan II dalilkan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT dilaksanakan sesuai prosedur hukum, meliputi 7 kali lelang (5 kali tidak ada penawar, 1 kali laku terjual), dengan dasar hukum UUHT, PMK No. 213/PMK.06/2020, dan SEMA No. 4 Tahun 2014. [HAL 17-19] Terlawan II menjelaskan proses lelang dimulai dari permohonan Terlawan I tanggal 6 Juni 2023, penetapan jadwal tanggal 27 Juni 2023, pemberitahuan kepada debitur tanggal 3 Juli 2023, serta tiga surat peringatan sebelumnya. [HAL 19-21] Terlawan II dalilkan pengumuman lelang telah dilakukan melalui selebaran dan surat kabar, serta SKPT dari BPN telah diterbitkan. [HAL 21-23] Terlawan II merujuk pada klausul parate executie dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang memberikan wewenang kepada kreditor peringkat pertama untuk menjual objek jaminan melalui lelang umum atas kekuasaannya sendiri. [HAL 23-25] Terlawan II membantah dalil salah alamat, menyatakan verifikasi legalitas formal objek lelang telah dilakukan dan alamat sesuai SHM No. 4598/Jati adalah Jl. Jatibarang Raya No. 11. [HAL 25-27] Terlawan II membantah tuduhan perbuatan melawan hukum, menyatakan lelang telah sesuai ketentuan dan tidak dapat dibatalkan berdasarkan PMK Lelang, serta meminta gugatan ditolak. [HAL 28] Terlawan III (Yusni Kurniawati) dalilkan pembelian aset secara resmi melalui KPKNL, pembayaran biaya lelang dan pajak, serta balik nama sertifikat atas namanya tanggal 23 Agustus 2023. [HAL 28-30] Turut Terlawan (BPN) mengonfirmasi catatan buku tanah SHM No. 4598/Jati, riwayat Hak Tanggungan, dan peralihan hak kepada Yusni Kurniawati berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 649/26/2023 yang sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997. [HAL 33-35] Pelawan mengajukan bukti surat P-1 sampai P-17b dan keterangan dua saksi (Sarno dan Agus Setiawan) yang menyatakan Pelawan tinggal di Jl. Jatibarang 2 No. 11, sedangkan Jl. Jatibarang Raya No. 11 milik pihak lain. [HAL 36-38] Terlawan II mengajukan bukti T.II-1 sampai T.II-15 meliputi risalah lelang, surat permohonan, SKPT, laporan penilaian KJPP Areyanti, dan akta-akta kredit. [HAL 38-40] Terlawan III mengajukan bukti T.III-1 sampai T.III-25 meliputi KTP, bukti pembayaran pajak, kwitansi lelang, dan sertifikat atas nama Yusni Kurniawati. [HAL 41-44] Majelis Hakim menolak eksepsi Terlawan II (mohon dikeluarkan sebagai pihak dan kurang pihak) dengan alasan hak Penggugat menentukan terlawan dan tidak dikutsertakannya KJPP tidak menghalangi penyelesaian perkara. [HAL 45-47] Majelis Hakim memeriksa dalil cacat hukum lelang, khususnya soal nilai limit dan alamat objek. [HAL 47-48] Majelis Hakim menilai nilai limit Rp 3,715 miliar (hasil penilaian KJPP Areyanti) lebih tinggi dari harga lelang Rp 4,002 miliar? *Koreksi teks: Nilai limit ditetapkan penjual, nilai pasar Rp 7,661 miliar, nilai likuidasi Rp 3,715 miliar. Harga lelang Rp 4,002 miliar lebih tinggi dari nilai likuidasi, sehingga wajar. Perbedaan nilai limit dan harga pasar dianggap wajar karena risiko lelang. [HAL 48-49] Melalui pemeriksaan setempat (Plaats Onderzoek), Majelis Hakim membuktikan bahwa objek lelang berdasarkan SHM No. 4598/Jati benar-benar terletak di Jl. Jatibarang Raya No. 11, bukan Jl. Jatibarang II No. 11 seperti dalil Pelawan. [HAL 49-50] Majelis Hakim menyatakan pelaksanaan lelang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tuduhan perbuatan melawan hukum tidak beralasan. [HAL 50] Amar putusan: Eksepsi Terlawan II ditolak; Gugatan Pelawan ditolak seluruhnya; Pelawan dinyatakan sebagai debitur tidak baik; Pelawan dihukum membayar biaya perkara Rp 1.390.000,-. [HAL 51] Rincian biaya perkara sebesar Rp 1.390.000,- terdiri dari pendaftaran Rp 30.000,-, proses Rp 100.000,-, panggilan Rp 140.000,-, pemeriksaan setempat Rp 1.000.000,-, redaksi Rp 70.000,-, materai Rp 10.000,-, dan lainnya Rp 40.000,-. Putusan diucapkan pada 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Abdul Ropik (Ketua), Wiyono, dan Chitta Cahyaningtyas." + }, + "read": { + "input_chars": 6680, + "frame": "Erwin Sidartha Manik dan Rully Novelia menggugat PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Cempaka Mas, Kementerian Keuangan cq KPKNL Jakarta II, Yusni Kurniawati, dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur terkait pembatalan lelang eksekusi atas objek jaminan kredit. Para Pelawan menuntut pembatalan risalah lelang, pembatalan surat penetapan eksekusi pengosongan, pengembalian status sertifikat, serta ganti rugi materil dan immateril karena tuduhan cacat hukum, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan alamat objek lelang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pelawan memiliki hubungan hukum kredit dengan Terlawan I yang dijamin oleh Sertifikat Hak Milik atas tanah di Jl. Jatibarang Raya No. 11, Jakarta Timur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pelawan gagal melakukan pembayaran kredit sejak Juli 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan I mengajukan permohonan lelang eksekusi terhadap objek jaminan kepada Terlawan II.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan II melaksanakan proses lelang yang meliputi pemberitahuan kepada debitur, pengumuman melalui selebaran dan surat kabar, serta penetapan nilai limit lelang.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Lelang eksekusi atas objek jaminan dimenangkan oleh Terlawan III dengan harga Rp 4.002.000.000,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan III telah membayar biaya lelang, pajak, dan melakukan balik nama sertifikat atas namanya.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pelawan dalilkan terjadi kejomblangan harga antara nilai pasar aset dan harga lelang.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Pelawan dalilkan terjadi kesalahan alamat objek lelang di mana dokumen menunjukkan Jl. Jatibarang II No. 11 sedangkan pengumuman lelang mencantumkan Jl. Jatibarang Raya No. 11.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat membuktikan bahwa objek jaminan berdasarkan sertifikat terletak di Jl. Jatibarang Raya No. 11.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa harga lelang lebih tinggi dari nilai likuidasi dan perbedaan nilai limit dengan nilai pasar adalah wajar.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pelawan menggugat para Terlawan karena menganggap lelang eksekusi atas objek jaminan kredit mereka dilakukan dengan cacat hukum dan perbuatan melawan hukum, khususnya terkait kejomblangan harga dan kesalahan alamat objek lelang. Para Pelawan menuntut pembatalan risalah lelang, pembatalan surat penetapan eksekusi pengosongan, pengembalian sertifikat, serta ganti rugi. Majelis Hakim menolak eksepsi Terlawan II dan memeriksa dalil Para Pelawan. Melalui pemeriksaan setempat, Hakim menetapkan bahwa alamat objek lelang sesuai dengan sertifikat yaitu Jl. Jatibarang Raya No. 11, sehingga dalil kesalahan alamat ditolak. Hakim juga menilai harga lelang wajar dibandingkan dengan nilai likuidasi dan nilai pasar. Dengan demikian, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Para Pelawan, menyatakan pelaksanaan lelang sah, dan Para Pelawan dinyatakan sebagai debitur tidak baik." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pelawan menggugat para Terlawan karena menganggap lelang eksekusi atas objek jaminan kredit mereka dilakukan dengan cacat hukum dan perbuatan melawan hukum, khususnya terkait kejomblangan harga dan kesalahan alamat objek lelang. Para Pelawan menuntut pembatalan risalah lelang, pembatalan surat penetapan eksekusi pengosongan, pengembalian sertifikat, serta ganti rugi. Majelis Hakim menolak eksepsi Terlawan II dan memeriksa dalil Para Pelawan. Melalui pemeriksaan setempat, Hakim menetapkan bahwa alamat objek lelang sesuai dengan sertifikat yaitu Jl. Jatibarang Raya No. 11, sehingga dalil kesalahan alamat ditolak. Hakim juga menilai harga lelang wajar dibandingkan dengan nilai likuidasi dan nilai pasar. Dengan demikian, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Para Pelawan, menyatakan pelaksanaan lelang sah, dan Para Pelawan dinyatakan sebagai debitur tidak baik.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pelawan memiliki hubungan hukum kredit dengan Terlawan I yang dijamin oleh Sertifikat Hak Milik atas tanah di Jl. Jatibarang Raya No. 11, Jakarta Timur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pelawan gagal melakukan pembayaran kredit sejak Juli 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan I mengajukan permohonan lelang eksekusi terhadap objek jaminan kepada Terlawan II.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan II melaksanakan proses lelang yang meliputi pemberitahuan kepada debitur, pengumuman melalui selebaran dan surat kabar, serta penetapan nilai limit lelang.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Lelang eksekusi atas objek jaminan dimenangkan oleh Terlawan III dengan harga Rp 4.002.000.000,-.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan III telah membayar biaya lelang, pajak, dan melakukan balik nama sertifikat atas namanya.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pelawan dalilkan terjadi kejomblangan harga antara nilai pasar aset dan harga lelang.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Pelawan dalilkan terjadi kesalahan alamat objek lelang di mana dokumen menunjukkan Jl. Jatibarang II No. 11 sedangkan pengumuman lelang mencantumkan Jl. Jatibarang Raya No. 11.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat membuktikan bahwa objek jaminan berdasarkan sertifikat terletak di Jl. Jatibarang Raya No. 11.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa harga lelang lebih tinggi dari nilai likuidasi dan perbedaan nilai limit dengan nilai pasar adalah wajar.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya gagal bayar kredit dan tanah jaminan saya dilelang dengan harga yang saya anggap terlalu murah, apakah lelang itu sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23755, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pertanyaan awam menanyakan keabsahan lelang karena harga yang dianggap terlalu murah, yang secara substantif mengarah pada tuduhan 'perbuatan melawan hukum' (PMH). Teks putusan secara eksplisit menguji apakah tindakan Terlawan I dan II diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan dalil kejomplangan harga. Pasal 1365 adalah dasar hukum substantif untuk tuntutan PMH tersebut, sehingga memiliki hubungan nyata dengan isu yang disengketakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 52856, + "completion_tokens": 4926 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_277_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_277_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..19cbd21690b9d36e91ed627f99a0be4fab730c2f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_277_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,182 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_277_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 94, + "timings": { + "parse": 0.165, + "classify": 0.0, + "condense": 394.826, + "read": 74.916, + "query": 5.462, + "relevance": 36.552, + "total": 511.922 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 271408, + "marked_chars": 272245 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI \n1.\nMengabulkan eksepsi kewenangan mengadili absolut para Tergugat;\n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA-Khusus tidak\nberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;\n3.\nMenghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah\nRp.573.500.- (lima ratus tujuh puluh tiga lima ratus rupiah);\nHalaman 92 dari 94 Putusan Perdata Nomor 277/Pdt.G/2024/PN JKT Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 92\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA-Khusus, pada hari Kamis, tanggal 28\nNovember 2024 oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,\nHeru Kuntjoro, S.H., M.H., dan Arief Yudiarto, S.H., M.H., masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi\noleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frand Ariantha, S" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134994, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim antara Para Penggugat (Anastasia Sutrisna, Drh. Nico Riyano, Iing Herawati Soedjana, Khoe Aman, Mulyadi Loeis, Novansky Yosep Opit, dan Suyomi Sutrisna) sebagai pemegang polis asuransi jiwa K-LITA PT Asuransi Jiwa Kresna (PT AJK) melawan Para Tergugat (Mahendra Siregar, Ogi Prastomiyono, Friderica Widyasari Dewi, M. Muchlasin, I Wayan Wijana, Jenny Meliati, dan Marini Yanuari) sebagai pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) berupa kelalaian pengawasan, sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang diskriminatif dan inkonsisten dibandingkan perusahaan lain seperti Wanaartha Life, serta pencabutan izin usaha PT AJK yang menghambat penyelesaian kewajiban melalui skema Sub-Ordinated Loan (SOL) yang telah disetujui mayoritas nasabah, sehingga menyebabkan gagal bayar dan kerugian materiil sebesar Rp 11.160.000.000,- serta immateriil sebesar Rp 200.000.000.000,- [HAL 1-26]. Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang karena gugatan merupakan onrechtmatige overheidsdaad (perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan) yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, serta mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak menarik PT AJK dan pemegang sahamnya), gugatan kabur (obscuur libel), dan salah alamat (error in persona) karena Para Tergugat bertindak sebagai pejabat negara, bukan pribadi [HAL 27-46]. Dalam pokok perkara, Para Tergugat membantah dalil diskriminasi dan menyatakan gagal bayar PT AJK disebabkan oleh kondisi keuangan internal yang memburuk akibat pelanggaran prinsip kehati-hatian dengan menempatkan 77,45% investasi pada pihak terafiliasi Grup Kresna sejak 2017, serta menolak bahwa sanksi PKU bersifat diskriminatif karena merupakan langkah lanjutan setelah upaya penyehatan lainnya gagal, dengan OJK telah melakukan serangkaian tindakan pengawasan sebelum pengenaan sanksi [HAL 46-48]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134965, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim antara Para Penggugat (pemegang polis asuransi jiwa K-LITA PT Asuransi Jiwa Kresna/PT AJK) melawan Para Tergugat (pejabat OJK). Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) berupa kelalaian pengawasan, sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang diskrimatif, dan pencabutan izin usaha yang menghambat penyelesaian kewajiban melalui skema Sub-Ordinated Loan (SOL), sehingga menyebabkan gagal bayar dan kerugian materiil serta immateriil [HAL 1-26]. Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut karena gugatan merupakan *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan) yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, serta membantah dalil diskriminasi dengan menyatakan gagal bayar disebabkan oleh kondisi internal PT AJK yang memburuk akibat pelanggaran prinsip kehati-hatian, khususnya penempatan 77,45% investasi pada pihak terafiliasi Grup Kresna sejak 2017 [HAL 27-48].\n\nPara Tergugat membantah dalil kelalaian pengawasan dengan menunjukkan serangkaian tindakan penyehatan yang telah dilakukan OJK sebelum pengenaan sanksi PKU, antara lain: meminta penghentian investasi baru pada pihak terafiliasi Grup Kresna pada 27 November 2019; meminta penurunan konsentrasi investasi hingga maksimal 10% dalam 3 bulan pada 3 Februari 2020; serta meminta keterbukaan informasi kepada pemegang polis [HAL 48]. Para Tergugat menyatakan PT AJK menunjukan itikad tidak baik dengan tidak mematuhi arahan tersebut, sehingga PKU diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi gagal bayar yang semakin besar akibat pengelolaan aset yang tidak hati-hati dan ketiadaan penambahan modal dari pemegang saham [HAL 48-49]. Para Tergugat menolak dalil bahwa OJK mengabaikan mekanisme SOL, dengan alasan bahwa SOL justru merugikan pemegang polis karena mengubah posisi mereka dari kreditur preferen menjadi kreditur subordinasi dengan prioritas pembayaran lebih rendah, serta tidak memenuhi syarat perlindungan seperti dana jaminan [HAL 49-51].\n\nPara Tergugat menegaskan bahwa PT AJK gagal memenuhi persyaratan SOL sesuai POJK 71/2016, yaitu tidak adanya perjanjian notariil antara PT AJK dan pemegang polis serta tidak adanya penambahan modal dari pemegang saham yang merupakan syarat wajib dalam Rencana Penyehatan Keuangan [HAL 51-53]. OJK juga melakukan konfirmasi langsung ke pemegang polis di berbagai daerah yang menunjukkan sebagian besar tidak bersedia mengikuti skema SOL setelah memahami risikonya [HAL 53]. Para Tergugat menolak dalil bahwa pencabutan izin usaha merugikan konsumen, melainkan justru langkah terakhir untuk melindungi konsumen agar aset PT AJK tidak semakin digerus atau dialihkan, mengingat PT AJK tidak dapat disehatkan dengan tingkat solvabilitas -1261,51%, rasio likuiditas 39,24%, dan rasio kecukupan investasi 17,83% tanpa adanya penambahan modal atau penyelesaian SOL dalam bentuk notariil [HAL 54-56].\n\nPara Tergugat menyatakan bahwa sanksi PKU dan Pencabutan Izin Usaha (CIU) didasarkan pada kewenangan OJK sesuai UU OJK dan UU Perasuransian, serta merupakan tindak lanjut dari sanksi peringatan tertulis atas berbagai pelanggaran PT AJK, termasuk pelanggaran rasio solvabilitas, konsentrasi investasi, dan ketidakselesaian kewajiban kepada pemegang polis [HAL 56-60]. Para Tergugat bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat administrasi pemerintahan, bukan pribadi, sehingga kerugian Para Penggugat bukan disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat melainkan oleh wanprestasi PT AJK [HAL 60-61]. Para Tergugat mengajukan bukti awal berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan lain yang menegaskan kompetensi absolut PTUN untuk perkara sejenis, serta keterangan ahli yang menjelaskan bahwa tindakan administratif OJK termasuk pengawasan dan pengenaan sanksi adalah perbuatan pemerintahan yang masuk ranah hukum publik [HAL 61-86].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menguji apakah perbuatan Para Tergugat merupakan tindakan administrasi pemerintahan atau perbuatan pribadi. Hakim menyimpulkan bahwa PKU dan CIU PT AJK adalah tindakan badan pemerintah terkait administrasi pemerintahan sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana Para Tergugat bertindak sebagai pejabat administratif [HAL 86-90]. Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019 jo SEMA No. 10 Tahun 2020, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam ruang lingkup tugasnya merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara [HAL 90-92]. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang memeriksa gugatan a quo, mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili absolut, dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara [HAL 92]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 5286, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim antara Para Penggugat (pemegang polis asuransi jiwa K-LITA PT Asuransi Jiwa Kresna/PT AJK) melawan Para Tergugat (pejabat OJK). Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) berupa kelalaian pengawasan, sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang diskrimatif, dan pencabutan izin usaha yang menghambat penyelesaian kewajiban melalui skema Sub-Ordinated Loan (SOL), sehingga menyebabkan gagal bayar dan kerugian materiil serta immateriil [HAL 1-26]. Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut karena gugatan merupakan *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan) yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, serta membantah dalil diskriminasi dengan menyatakan gagal bayar disebabkan oleh kondisi internal PT AJK yang memburuk akibat pelanggaran prinsip kehati-hatian, khususnya penempatan 77,45% investasi pada pihak terafiliasi Grup Kresna sejak 2017 [HAL 27-48].\n\nPara Tergugat membantah dalil kelalaian pengawasan dengan menunjukkan serangkaian tindakan penyehatan yang telah dilakukan OJK sebelum pengenaan sanksi PKU, antara lain: meminta penghentian investasi baru pada pihak terafiliasi Grup Kresna pada 27 November 2019; meminta penurunan konsentrasi investasi hingga maksimal 10% dalam 3 bulan pada 3 Februari 2020; serta meminta keterbukaan informasi kepada pemegang polis [HAL 48]. Para Tergugat menyatakan PT AJK menunjukan itikad tidak baik dengan tidak mematuhi arahan tersebut, sehingga PKU diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi gagal bayar yang semakin besar akibat pengelolaan aset yang tidak hati-hati dan ketiadaan penambahan modal dari pemegang saham [HAL 48-49]. Para Tergugat menolak dalil bahwa OJK mengabaikan mekanisme SOL, dengan alasan bahwa SOL justru merugikan pemegang polis karena mengubah posisi mereka dari kreditur preferen menjadi kreditur subordinasi dengan prioritas pembayaran lebih rendah, serta tidak memenuhi syarat perlindungan seperti dana jaminan [HAL 49-51].\n\nPara Tergugat menegaskan bahwa PT AJK gagal memenuhi persyaratan SOL sesuai POJK 71/2016, yaitu tidak adanya perjanjian notariil antara PT AJK dan pemegang polis serta tidak adanya penambahan modal dari pemegang saham yang merupakan syarat wajib dalam Rencana Penyehatan Keuangan [HAL 51-53]. OJK juga melakukan konfirmasi langsung ke pemegang polis di berbagai daerah yang menunjukkan sebagian besar tidak bersedia mengikuti skema SOL setelah memahami risikonya [HAL 53]. Para Tergugat menolak dalil bahwa pencabutan izin usaha merugikan konsumen, melainkan justru langkah terakhir untuk melindungi konsumen agar aset PT AJK tidak semakin digerus atau dialihkan, mengingat PT AJK tidak dapat disehatkan dengan tingkat solvabilitas -1261,51%, rasio likuiditas 39,24%, dan rasio kecukupan investasi 17,83% tanpa adanya penambahan modal atau penyelesaian SOL dalam bentuk notariil [HAL 54-56].\n\nPara Tergugat menyatakan bahwa sanksi PKU dan Pencabutan Izin Usaha (CIU) didasarkan pada kewenangan OJK sesuai UU OJK dan UU Perasuransian, serta merupakan tindak lanjut dari sanksi peringatan tertulis atas berbagai pelanggaran PT AJK, termasuk pelanggaran rasio solvabilitas, konsentrasi investasi, dan ketidakselesaian kewajiban kepada pemegang polis [HAL 56-60]. Para Tergugat bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat administrasi pemerintahan, bukan pribadi, sehingga kerugian Para Penggugat bukan disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat melainkan oleh wanprestasi PT AJK [HAL 60-61]. Para Tergugat mengajukan bukti awal berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan lain yang menegaskan kompetensi absolut PTUN untuk perkara sejenis, serta keterangan ahli yang menjelaskan bahwa tindakan administratif OJK termasuk pengawasan dan pengenaan sanksi adalah perbuatan pemerintahan yang masuk ranah hukum publik [HAL 61-86].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menguji apakah perbuatan Para Tergugat merupakan tindakan administrasi pemerintahan atau perbuatan pribadi. Hakim menyimpulkan bahwa PKU dan CIU PT AJK adalah tindakan badan pemerintah terkait administrasi pemerintahan sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana Para Tergugat bertindak sebagai pejabat administratif [HAL 86-90]. Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019 jo SEMA No. 10 Tahun 2020, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam ruang lingkup tugasnya merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara [HAL 90-92]. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang memeriksa gugatan a quo, mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili absolut, dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara [HAL 92].\n\nPutusan akhir Majelis Hakim (Immanuel, S.H., M.H., Heru Kuntjoro, S.H., M.H., dan Arief Yudiarto, S.H., M.H.) yang diucapkan pada 28 November 2024 menetapkan: 1) Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili absolut para Tergugat; 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA-Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; 3) Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.573.500,- [HAL 92-94]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim antara Para Penggugat (pemegang polis asuransi jiwa K-LITA PT Asuransi Jiwa Kresna/PT AJK) melawan Para Tergugat (pejabat OJK). Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) berupa kelalaian pengawasan, sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang diskrimatif, dan pencabutan izin usaha yang menghambat penyelesaian kewajiban melalui skema Sub-Ordinated Loan (SOL), sehingga menyebabkan gagal bayar dan kerugian materiil serta immateriil [HAL 1-26]. Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut karena gugatan merupakan *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan) yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, serta membantah dalil diskriminasi dengan menyatakan gagal bayar disebabkan oleh kondisi internal PT AJK yang memburuk akibat pelanggaran prinsip kehati-hatian, khususnya penempatan 77,45% investasi pada pihak terafiliasi Grup Kresna sejak 2017 [HAL 27-48].\n\nPara Tergugat membantah dalil kelalaian pengawasan dengan menunjukkan serangkaian tindakan penyehatan yang telah dilakukan OJK sebelum pengenaan sanksi PKU, antara lain: meminta penghentian investasi baru pada pihak terafiliasi Grup Kresna pada 27 November 2019; meminta penurunan konsentrasi investasi hingga maksimal 10% dalam 3 bulan pada 3 Februari 2020; serta meminta keterbukaan informasi kepada pemegang polis [HAL 48]. Para Tergugat menyatakan PT AJK menunjukan itikad tidak baik dengan tidak mematuhi arahan tersebut, sehingga PKU diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi gagal bayar yang semakin besar akibat pengelolaan aset yang tidak hati-hati dan ketiadaan penambahan modal dari pemegang saham [HAL 48-49]. Para Tergugat menolak dalil bahwa OJK mengabaikan mekanisme SOL, dengan alasan bahwa SOL justru merugikan pemegang polis karena mengubah posisi mereka dari kreditur preferen menjadi kreditur subordinasi dengan prioritas pembayaran lebih rendah, serta tidak memenuhi syarat perlindungan seperti dana jaminan [HAL 49-51].\n\nPara Tergugat menegaskan bahwa PT AJK gagal memenuhi persyaratan SOL sesuai POJK 71/2016, yaitu tidak adanya perjanjian notariil antara PT AJK dan pemegang polis serta tidak adanya penambahan modal dari pemegang saham yang merupakan syarat wajib dalam Rencana Penyehatan Keuangan [HAL 51-53]. OJK juga melakukan konfirmasi langsung ke pemegang polis di berbagai daerah yang menunjukkan sebagian besar tidak bersedia mengikuti skema SOL setelah memahami risikonya [HAL 53]. Para Tergugat menolak dalil bahwa pencabutan izin usaha merugikan konsumen, melainkan justru langkah terakhir untuk melindungi konsumen agar aset PT AJK tidak semakin digerus atau dialihkan, mengingat PT AJK tidak dapat disehatkan dengan tingkat solvabilitas -1261,51%, rasio likuiditas 39,24%, dan rasio kecukupan investasi 17,83% tanpa adanya penambahan modal atau penyelesaian SOL dalam bentuk notariil [HAL 54-56].\n\nPara Tergugat menyatakan bahwa sanksi PKU dan Pencabutan Izin Usaha (CIU) didasarkan pada kewenangan OJK sesuai UU OJK dan UU Perasuransian, serta merupakan tindak lanjut dari sanksi peringatan tertulis atas berbagai pelanggaran PT AJK, termasuk pelanggaran rasio solvabilitas, konsentrasi investasi, dan ketidakselesaian kewajiban kepada pemegang polis [HAL 56-60]. Para Tergugat bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat administrasi pemerintahan, bukan pribadi, sehingga kerugian Para Penggugat bukan disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat melainkan oleh wanprestasi PT AJK [HAL 60-61]. Para Tergugat mengajukan bukti awal berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan lain yang menegaskan kompetensi absolut PTUN untuk perkara sejenis, serta keterangan ahli yang menjelaskan bahwa tindakan administratif OJK termasuk pengawasan dan pengenaan sanksi adalah perbuatan pemerintahan yang masuk ranah hukum publik [HAL 61-86].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menguji apakah perbuatan Para Tergugat merupakan tindakan administrasi pemerintahan atau perbuatan pribadi. Hakim menyimpulkan bahwa PKU dan CIU PT AJK adalah tindakan badan pemerintah terkait administrasi pemerintahan sesuai UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana Para Tergugat bertindak sebagai pejabat administratif [HAL 86-90]. Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019 jo SEMA No. 10 Tahun 2020, perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam ruang lingkup tugasnya merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara [HAL 90-92]. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang memeriksa gugatan a quo, mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili absolut, dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara [HAL 92].\n\nPutusan akhir Majelis Hakim (Immanuel, S.H., M.H., Heru Kuntjoro, S.H., M.H., dan Arief Yudiarto, S.H., M.H.) yang diucapkan pada 28 November 2024 menetapkan: 1) Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili absolut para Tergugat; 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA-Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; 3) Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.573.500,- [HAL 92-94]." + }, + "read": { + "input_chars": 5286, + "frame": "Para Penggugat (pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna) menggugat Para Tergugat (pejabat OJK) dengan dalil perbuatan melawan hukum berupa kelalaian pengawasan dan pengenaan sanksi yang menyebabkan gagal bayar, serta meminta ganti rugi. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan tindakan mereka adalah kewenangan administratif pemerintahan yang menjadi ranah Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa ini berpusat pada apakah sanksi yang dikenakan merupakan perbuatan hukum publik yang tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melalui kelalaian pengawasan, pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha yang diskriminatif, dan pencabutan izin usaha yang menghambat penyelesaian kewajiban.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut karena gugatan merupakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah dalil kelalaian pengawasan dengan menunjukkan serangkaian tindakan penyehatan yang telah dilakukan sebelum pengenaan sanksi, termasuk permintaan penghentian investasi baru pada pihak terafiliasi dan penurunan konsentrasi investasi.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan bahwa skema Sub-Ordinated Loan justru merugikan pemegang polis karena mengubah posisi mereka menjadi kreditur subordinasi dengan prioritas pembayaran lebih rendah.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menolak dalil bahwa pencabutan izin usaha merugikan konsumen, melainkan menyatakan langkah tersebut diambil untuk melindungi konsumen karena PT AJK tidak dapat disehatkan tanpa penambahan modal.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat administrasi pemerintahan, sehingga kerugian Para Penggugat bukan disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat melainkan oleh wanprestasi PT AJK.", + "page": 60, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dan pencabutan izin usaha merupakan tindakan badan pemerintah terkait administrasi pemerintahan.", + "page": 86, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam ruang lingkup tugasnya merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 90, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang memeriksa gugatan dan mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili absolut.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Para Tergugat atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian pengawasan dan pengenaan sanksi yang menyebabkan gagal bayar polis asuransi. Para Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi kewenangan, menyatakan bahwa tindakan yang diambil merupakan perbuatan administrasi pemerintahan yang berada di luar kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Majelis Hakim menguji sifat tindakan Para Tergugat dan menyimpulkan bahwa sanksi yang dikenakan adalah tindakan badan pemerintah dalam ruang lingkup tugasnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini, mengabulkan eksepsi Para Tergugat, dan perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Para Tergugat atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian pengawasan dan pengenaan sanksi yang menyebabkan gagal bayar polis asuransi. Para Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi kewenangan, menyatakan bahwa tindakan yang diambil merupakan perbuatan administrasi pemerintahan yang berada di luar kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Majelis Hakim menguji sifat tindakan Para Tergugat dan menyimpulkan bahwa sanksi yang dikenakan adalah tindakan badan pemerintah dalam ruang lingkup tugasnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini, mengabulkan eksepsi Para Tergugat, dan perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melalui kelalaian pengawasan, pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha yang diskriminatif, dan pencabutan izin usaha yang menghambat penyelesaian kewajiban.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut karena gugatan merupakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah dalil kelalaian pengawasan dengan menunjukkan serangkaian tindakan penyehatan yang telah dilakukan sebelum pengenaan sanksi, termasuk permintaan penghentian investasi baru pada pihak terafiliasi dan penurunan konsentrasi investasi.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan bahwa skema Sub-Ordinated Loan justru merugikan pemegang polis karena mengubah posisi mereka menjadi kreditur subordinasi dengan prioritas pembayaran lebih rendah.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menolak dalil bahwa pencabutan izin usaha merugikan konsumen, melainkan menyatakan langkah tersebut diambil untuk melindungi konsumen karena PT AJK tidak dapat disehatkan tanpa penambahan modal.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat administrasi pemerintahan, sehingga kerugian Para Penggugat bukan disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat melainkan oleh wanprestasi PT AJK.", + "page": 60, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dan pencabutan izin usaha merupakan tindakan badan pemerintah terkait administrasi pemerintahan.", + "page": 86, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam ruang lingkup tugasnya merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 90, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang memeriksa gugatan dan mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili absolut.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya tidak bisa menggugat pejabat pemerintah yang menindak perusahaan asuransi sampai gagal bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19674, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian. Pertanyaan dan putusan berfokus pada kewenangan peradilan (kompetensi absolut) untuk perkara perbuatan melawan hukum (tort), bukan sengketa perjanjian. Tidak ada unsur perjanjian yang disengketakan dalam pertanyaan atau pertimbangan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar substantif dari gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti pertanyaan ('menggugat pejabat... sampai gagal bayar'). Meskipun gugatan ditolak karena alasan kompetensi absolut (kewenangan peradilan), Pasal 1365 tetap relevan karena ia mengatur hak dan kewajiban ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang menjadi objek sengketa dan dalil para pihak dalam menentukan apakah perkara tersebut masuk ranah perdata umum atau tata usaha negara." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 81561, + "completion_tokens": 4053 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_283_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_283_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..df7ffa9e12456da279db25b6f282a5634b26812b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_283_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_283_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.03, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.412, + "query": 12.68, + "relevance": 23.457, + "total": 139.579 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37018, + "marked_chars": 37117 + }, + "classify": { + "disposition": "DICABUT_DAMAI", + "amar": "MENGADILI : \n1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah \ndimufakati tersebut; \n2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara \ntanggung renteng sebesar Rp. 222.500,- (dua ratus dua puluh dua ribu lima \nratus rupiah); \n \nDemikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari SELASA, \ntanggal 29 Oktober 2024, yang terdiri dari : Bambang Joko Winarno, SH.MH, \nsebagai Ketua Majelis Hakim., Cokorda Gede Arthana, SH.MH dan Agam \nSyarief Baharuddin, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan \ntersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka \nuntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut \ndidampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Lukman Hakim,SH. \nsebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri \noleh Penggugat dan Tergugat.- \n \n \n Hakim Anggota, \n \n Hakim Ketua, \n \n \n \nCOKORDA GEDE ARTHANA, SH.MH BAMBANG JOKO WINARNO, SH.MH \n \n \n \nAGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH. MH \n \n \n \n Panitera Pengganti, \n \n \n \n \n \n \n \n LUKMAN HAKIM, SH \n \nPerincian Biaya Perkara : \n- Pendaftaran …….… Rp. 30.000,- \n- Proses ……………. Rp. 100.000,- \n- Panggilan.…….…… Rp. 28.000,- \n- Redaksi…………….. Rp. 30.000,- \n- Meterai………………Rp. 10.000,- \n- lainnya……………… Rp. 24.500,- + \nJ u m l a h…………… Rp. 222.500,- (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 37117, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] terkait sengketa pengembalian uang titipan sebesar Rp200.000.000,- yang tidak dikembalikan sesuai janji. Penggugat memohon penggantian kerugian materiil dan immateriil serta penetapan sita jaminan atas aset Tergugat. Perkara ini berakhir dengan putusan perdamaian (Akta Perdamaian) yang mengikat para pihak untuk menaati kesepakatan pembayaran cicilan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menerima uang tunai sebesar Rp200.000.000,- dari Tergugat pada tanggal 24 Juni 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 01 September 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut pada batas waktu yang dijanjikan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan hutang piutang di luar pengadilan melalui mediasi.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Kesepakatan Bersama yang mengatur pembayaran tahap pertama sebesar Rp25.000.000,- pada saat putusan dibacakan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat pembayaran sisa hutang dilakukan secara cicil sebesar Rp10.000.000,- setiap dua bulan sekali hingga total Rp240.000.000,- lunas.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat bahwa biaya perkara ditanggung secara tanggung renteng sebesar Rp222.500,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] dan Tergugat [NAMA_ORANG] berselisih mengenai pengembalian uang titipan sebesar Rp200.000.000,- yang diterima Tergugat pada Juni 2023 dengan janji pengembalian pada September 2023, namun tidak dipenuhi. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk menuntut penggantian kerugian. Namun, melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai. Majelis Hakim mengukuhkan kesepakatan tersebut dalam Akta Perdamaian yang mengikat para pihak untuk mentaati jadwal pembayaran cicilan yang disepakati, dengan biaya perkara ditanggung bersama secara tanggung renteng." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] dan Tergugat [NAMA_ORANG] berselisih mengenai pengembalian uang titipan sebesar Rp200.000.000,- yang diterima Tergugat pada Juni 2023 dengan janji pengembalian pada September 2023, namun tidak dipenuhi. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk menuntut penggantian kerugian. Namun, melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai. Majelis Hakim mengukuhkan kesepakatan tersebut dalam Akta Perdamaian yang mengikat para pihak untuk mentaati jadwal pembayaran cicilan yang disepakati, dengan biaya perkara ditanggung bersama secara tanggung renteng.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menerima uang tunai sebesar Rp200.000.000,- dari Tergugat pada tanggal 24 Juni 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 01 September 2023.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut pada batas waktu yang dijanjikan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan hutang piutang di luar pengadilan melalui mediasi.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Kesepakatan Bersama yang mengatur pembayaran tahap pertama sebesar Rp25.000.000,- pada saat putusan dibacakan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat pembayaran sisa hutang dilakukan secara cicil sebesar Rp10.000.000,- setiap dua bulan sekali hingga total Rp240.000.000,- lunas.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat bahwa biaya perkara ditanggung secara tanggung renteng sebesar Rp222.500,-.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima uang titipan dari teman tapi dia janji mau kembalikan bulan September lalu, kok sampai sekarang belum dibayar juga?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 37018, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang secara eksplisit didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan sebagai jawaban atas fakta bahwa Tergugat tidak mengembalikan uang titipan yang telah jatuh tempo. Pasal ini menjadi kerangka hukum substantif untuk menilai kewajiban ganti rugi akibat kelalaian mengembalikan uang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22085, + "completion_tokens": 860 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_286_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_286_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..95dbd5eb33476e1b595f7e355e113321d8bf1065 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_286_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,204 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_286_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 133.293, + "query": 10.269, + "relevance": 99.282, + "total": 242.876 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40189, + "marked_chars": 40315 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDalam eksepsi \n1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; \nDalam pokok perkara \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; \n2. Menghukum \nPenggugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) ; \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 \noleh kami, Endah Sri Andriyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi \nJuliyani, S.H., M.H. dan Irwan Hamid, S.H., M.H. masing-masing sebagai \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 14 dari 15 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 286/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim \n \n \n \nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 286/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim tanggal \n25 Juni 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025 \ndiucapkan dala" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40315, + "frame": "Penggugat, Halim & Partners Law Firm, menggugat Tergugat I, Mansyardin Malik, dan Tergugat II, Edi Bunawan, atas dugaan wanprestasi terkait pembayaran honorarium dan biaya operasional sebesar Rp150.000.000,- dalam perjanjian jasa hukum. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran seluruh tagihan tersebut. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan kedudukan hukum para Tergugat dalam kapasitas pribadi maupun direksi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya perjanjian kerja sama jasa hukum antara Penggugat dan Tergugat II yang dihubungkan oleh Tergugat I.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I berjanji memberikan nomor telepon Tergugat II namun tidak melaksanakannya.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II memiliki kewajiban membayar honorarium dan biaya operasional sebesar Rp150.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melayangkan somasi kepada Tergugat namun tidak dibayar.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan telah membayar 50% dari nilai kesepakatan sebesar Rp75.000.000,-.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan telah membayar biaya somasi sebesar Rp15.000.000,-.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian tidak dikerjakan secara tuntas oleh Penggugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Tergugat II mendalilkan adanya pembayaran sebesar Rp15.000.000,- dan Rp75.000.000,- serta menyatakan pembayaran kurang dari kesepakatan.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan gugatan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan kedudukan hukum para Tergugat sebagai pribadi atau direksi badan hukum.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Halim & Partners Law Firm terhadap Mansyardin Malik dan Edi Bunawan terkait sengketa pembayaran jasa hukum. Penggugat mendalilkan adanya perjanjian jasa hukum dengan Tergugat II yang dihubungkan oleh Tergugat I, serta menuntut pembayaran honorarium dan biaya operasional sebesar Rp150.000.000,- karena para Tergugat dianggap ingkar janji. Di sisi lain, Tergugat I membantah dengan dalih telah melakukan pembayaran sebagian dan biaya somasi, serta menyatakan pekerjaan Penggugat tidak tuntas. Meskipun eksepsi Tergugat ditolak, Majelis Hakim secara ex officio menemukan bahwa gugatan bersifat kabur (obscur libel) karena tidak mendalilkan secara rinci kedudukan hukum para Tergugat apakah sebagai pribadi atau sebagai direksi yang mewakili badan hukum. Akibatnya, Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Halim & Partners Law Firm terhadap Mansyardin Malik dan Edi Bunawan terkait sengketa pembayaran jasa hukum. Penggugat mendalilkan adanya perjanjian jasa hukum dengan Tergugat II yang dihubungkan oleh Tergugat I, serta menuntut pembayaran honorarium dan biaya operasional sebesar Rp150.000.000,- karena para Tergugat dianggap ingkar janji. Di sisi lain, Tergugat I membantah dengan dalih telah melakukan pembayaran sebagian dan biaya somasi, serta menyatakan pekerjaan Penggugat tidak tuntas. Meskipun eksepsi Tergugat ditolak, Majelis Hakim secara ex officio menemukan bahwa gugatan bersifat kabur (obscur libel) karena tidak mendalilkan secara rinci kedudukan hukum para Tergugat apakah sebagai pribadi atau sebagai direksi yang mewakili badan hukum. Akibatnya, Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya perjanjian kerja sama jasa hukum antara Penggugat dan Tergugat II yang dihubungkan oleh Tergugat I.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I berjanji memberikan nomor telepon Tergugat II namun tidak melaksanakannya.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II memiliki kewajiban membayar honorarium dan biaya operasional sebesar Rp150.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melayangkan somasi kepada Tergugat namun tidak dibayar.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan telah membayar 50% dari nilai kesepakatan sebesar Rp75.000.000,-.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan telah membayar biaya somasi sebesar Rp15.000.000,-.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian tidak dikerjakan secara tuntas oleh Penggugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Tergugat II mendalilkan adanya pembayaran sebesar Rp15.000.000,- dan Rp75.000.000,- serta menyatakan pembayaran kurang dari kesepakatan.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan gugatan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan kedudukan hukum para Tergugat sebagai pribadi atau direksi badan hukum.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah dibantu urusan hukum tapi belum lunas dibayar, kenapa gugatan saya ditolak karena tidak jelas apakah yang bayar orang pribadi atau perusahaan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9096, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi umum perikatan (memberikan, berbuat, tidak berbuat). Putusan tidak menolak gugatan karena sengketa bukan mengenai jenis perikatan, melainkan karena ketidakjelasan status hukum para pihak (pribadi vs direksi) dalam konteks hukum perseroan. Pasal ini tidak menjadi dasar analisis hakim dalam menolak gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi (ganti rugi). Putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijk) karena formalitas gugatan yang kabur (obscur libel) sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara atau wanprestasi. Pasal ini tidak relevan dengan alasan penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pembebanan biaya, kerugian, dan bunga (keberatan/keberatan). Sama seperti pasal sebelumnya, ini mengatur substansi wanprestasi yang tidak diperiksa karena gugatan ditolak secara prosedural/formal akibat ketidakjelasan status hukum pihak yang digugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pilihan tuntutan (memaksa atau membatalkan). Putusan tidak membahas pilihan tuntutan ini, melainkan menolak gugatan karena ketidakjelasan identitas hukum Tergugat (apakah sebagai pribadi atau organ perseroan) yang merupakan isu hukum di luar KUHPerdata (UU Perseroan Terbatas)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian ada, putusan menolak gugatan bukan karena ketidaksaahan syarat perjanjian, melainkan karena ketidakjelasan kedudukan hukum pihak yang bertanggung jawab (Direksi vs Perseroan) yang diatur oleh UU Perseroan Terbatas. Pasal 1320 tidak menjadi kerangka utama alasan penolakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik. Putusan tidak menolak gugatan karena pelanggaran itikad baik atau ketidakabsahan perjanjian, melainkan karena ketidakjelasan formalitas gugatan terkait status hukum Tergugat yang harus merujuk pada UU Perseroan Terbatas. Pasal ini tidak menjadi dasar substantif penolakan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15887, + "completion_tokens": 1584 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_289_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_289_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1febea5ee90e85892458802c80489b797ffe4d06 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_289_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,225 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_289_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 56, + "timings": { + "parse": 0.1, + "classify": 0.0, + "condense": 224.881, + "read": 113.285, + "query": 2.502, + "relevance": 66.928, + "total": 407.695 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 167017, + "marked_chars": 167512 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI \n- Menerima eksepsi Tergugat; \nDALAM POKOK PERKARA \n- \nMenyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima \nDALAM REKONVENSI \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 54\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 55 dari 56 Putusan Perdata Nomor 289/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim \n \n- \nMenghukum \nPenggugat \nKonvensi/Tergugat \nRekonvensi \nuntuk \nmembayar biaya perkara sejumlah Rp 278.500.- (dua ratus tujuh puluh \ndelapan ribu lima ratus rupiah); \n \nDemikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA-Khusus, pada hari Jumat, tanggal 10 \nJanuari 2025, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, \nHeru Kuntjoro S.H., M.H., dan Arief Yudiarto, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai \nHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 \nJanuari 2025 dalam persidangan " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134965, + "summary": "[HAL 1-17] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 289/Pdt.G/2024 antara Penggugat I (Tukinem) dan Penggugat II (Nur Aswita) melawan Tergugat (PT Indomobil Finance Indonesia). Penggugat I memiliki kendaraan Mitsubishi Xpander (BH 1320 KA) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 401.2200077 tanggal 7 Maret 2022, sedangkan Penggugat II memiliki Mitsubishi Xpander Cross (BH 1097 KP) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 401.23000022 tanggal 14 Maret 2023, keduanya dengan jaminan fidusia dan tenor 60 bulan. Para Penggugat menggugat Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UURI No. 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 12 angka 12.1 dan 12.2 yang mengizinkan pengalihan piutang tanpa persetujuan debitur. Para Penggugat mendalilkan klausula tersebut batal demi hukum, menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000, meminta sita jaminan atas BPKB, dan melarang Tergugat menyita kendaraan secara paksa tanpa fiat pengadilan. Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan. [HAL 18-45] Tergugat mengajukan eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonvensi. Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan perjanjian sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan pacta sunt servanda. Tergugat mendalilkan Para Penggugat telah wanprestasi karena berhenti membayar angsuran; Penggugat I lalai sejak angsuran ke-22 (Januari 2024) dengan total kewajiban Rp286.084.300, dan Penggugat II lalai sejak angsuran ke-9 (November 2023) dengan total kewajiban Rp469.272.400, termasuk denda keterlambatan 0,5% per hari. Tergugat telah mengirimkan tiga surat teguran kepada masing-masing Penggugat namun tidak diindahkan. Dalam eksepsi, Tergugat menuntut gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena bersifat obscur libel (menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi), kabur, dan tidak diperinci. Tergugat juga berargumen bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan UU Jaminan Fidusia dan UU PPSK, sehingga tidak perlu gugatan wanprestasi untuk eksekusi. Dalam rekonvensi, Tergugat menuntut pelunasan sisa piutang dan denda dari Para Penggugat serta penyerahan sukarela objek jaminan atau eksekusi melalui lelang." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 34047, + "summary": "[HAL 1-17] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 289/Pdt.G/2024 antara Penggugat I (Tukinem) dan Penggugat II (Nur Aswita) melawan Tergugat (PT Indomobil Finance Indonesia). Penggugat I memiliki kendaraan Mitsubishi Xpander (BH 1320 KA) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 401.2200077 tanggal 7 Maret 2022, sedangkan Penggugat II memiliki Mitsubishi Xpander Cross (BH 1097 KP) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 401.23000022 tanggal 14 Maret 2023, keduanya dengan jaminan fidusia dan tenor 60 bulan. Para Penggugat menggugat Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UURI No. 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 12 angka 12.1 dan 12.2 yang mengizinkan pengalihan piutang tanpa persetujuan debitur. Para Penggugat mendalilkan klausula tersebut batal demi hukum, menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000, meminta sita jaminan atas BPKB, dan melarang Tergugat menyita kendaraan secara paksa tanpa fiat pengadilan. Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan. [HAL 18-45] Tergugat mengajukan eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonvensi. Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan perjanjian sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan pacta sunt servanda. Tergugat mendalilkan Para Penggugat telah wanprestasi karena berhenti membayar angsuran; Penggugat I lalai sejak angsuran ke-22 (Januari 2024) dengan total kewajiban Rp286.084.300, dan Penggugat II lalai sejak angsuran ke-9 (November 2023) dengan total kewajiban Rp469.272.400, termasuk denda keterlambatan 0,5% per hari. Tergugat telah mengirimkan tiga surat teguran kepada masing-masing Penggugat namun tidak diindahkan. Dalam eksepsi, Tergugat menuntut gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena bersifat obscur libel (menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi), kabur, dan tidak diperinci. Tergugat juga berargumen bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan UU Jaminan Fidusia dan UU PPSK, sehingga tidak perlu gugatan wanprestasi untuk eksekusi. Dalam rekonvensi, Tergugat menuntut pelunasan sisa piutang dan denda dari Para Penggugat serta penyerahan sukarela objek jaminan atau eksekusi melalui lelang. [HAL 46-56] Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya tanggal 13 Januari 2025 menerima eksepsi Tergugat mengenai penggabungan gugatan, dengan alasan Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum yang erat atau koneksitas satu sama lain sehingga seharusnya mengajukan gugatan secara tersendiri. Akibatnya, gugatan pokok Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena mengikuti nasib gugatan konvensi yang ditolak, mengingat rekonvensi memiliki keterkaitan erat dengan gugatan utama yang belum diperiksa substansinya. Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp278.500,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-17] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 289/Pdt.G/2024 antara Penggugat I (Tukinem) dan Penggugat II (Nur Aswita) melawan Tergugat (PT Indomobil Finance Indonesia). Penggugat I memiliki kendaraan Mitsubishi Xpander (BH 1320 KA) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 401.2200077 tanggal 7 Maret 2022, sedangkan Penggugat II memiliki Mitsubishi Xpander Cross (BH 1097 KP) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 401.23000022 tanggal 14 Maret 2023, keduanya dengan jaminan fidusia dan tenor 60 bulan. Para Penggugat menggugat Tergugat atas perbuatan melawan hukum karena mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UURI No. 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 12 angka 12.1 dan 12.2 yang mengizinkan pengalihan piutang tanpa persetujuan debitur. Para Penggugat mendalilkan klausula tersebut batal demi hukum, menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000, meminta sita jaminan atas BPKB, dan melarang Tergugat menyita kendaraan secara paksa tanpa fiat pengadilan. Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan. [HAL 18-45] Tergugat mengajukan eksepsi, jawaban, dan gugatan rekonvensi. Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan perjanjian sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan pacta sunt servanda. Tergugat mendalilkan Para Penggugat telah wanprestasi karena berhenti membayar angsuran; Penggugat I lalai sejak angsuran ke-22 (Januari 2024) dengan total kewajiban Rp286.084.300, dan Penggugat II lalai sejak angsuran ke-9 (November 2023) dengan total kewajiban Rp469.272.400, termasuk denda keterlambatan 0,5% per hari. Tergugat telah mengirimkan tiga surat teguran kepada masing-masing Penggugat namun tidak diindahkan. Dalam eksepsi, Tergugat menuntut gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena bersifat obscur libel (menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi), kabur, dan tidak diperinci. Tergugat juga berargumen bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan UU Jaminan Fidusia dan UU PPSK, sehingga tidak perlu gugatan wanprestasi untuk eksekusi. Dalam rekonvensi, Tergugat menuntut pelunasan sisa piutang dan denda dari Para Penggugat serta penyerahan sukarela objek jaminan atau eksekusi melalui lelang. [HAL 46-56] Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya tanggal 13 Januari 2025 menerima eksepsi Tergugat mengenai penggabungan gugatan, dengan alasan Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum yang erat atau koneksitas satu sama lain sehingga seharusnya mengajukan gugatan secara tersendiri. Akibatnya, gugatan pokok Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena mengikuti nasib gugatan konvensi yang ditolak, mengingat rekonvensi memiliki keterkaitan erat dengan gugatan utama yang belum diperiksa substansinya. Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp278.500,-." + }, + "read": { + "input_chars": 2975, + "frame": "Penggugat I dan Penggugat II menggugat PT Indomobil Finance Indonesia atas perbuatan melawan hukum terkait klausula baku dalam perjanjian pembiayaan kendaraan yang memungkinkan pengalihan piutang tanpa persetujuan debitur. Para Penggugat meminta pernyataan batal demi hukumnya klausula tersebut, ganti rugi immateriil, serta larangan penyitaan kendaraan secara paksa tanpa putusan pengadilan. Tergugat membantah dengan dalil wanprestasi dan mengajukan eksepsi serta gugatan rekonvensi untuk pelunasan piutang dan eksekusi jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I memiliki kendaraan Mitsubishi Xpander berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 401.2200077 tanggal 7 Maret 2022 dengan jaminan fidusia dan tenor 60 bulan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat II memiliki kendaraan Mitsubishi Xpander Cross berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 401.23000022 tanggal 14 Maret 2023 dengan jaminan fidusia dan tenor 60 bulan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan klausula dalam perjanjian yang mengizinkan pengalihan piutang tanpa persetujuan debitur adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Para Penggugat telah wanprestasi karena berhenti membayar angsuran, dengan Penggugat I lalai sejak angsuran ke-22 dan Penggugat II lalai sejak angsuran ke-9.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat telah mengirimkan tiga surat teguran kepada masing-masing Penggugat terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena bersifat obscur libel akibat penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat mengenai penggabungan gugatan karena Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum yang erat atau koneksitas satu sama lain.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan pokok Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena penggabungan dua perkara yang seharusnya diajukan secara tersendiri.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena mengikuti nasib gugatan konvensi yang ditolak.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata antara Penggugat I dan Penggugat II melawan Tergugat terkait sengkuta perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Para Penggugat mendalilkan bahwa klausula dalam perjanjian yang mengizinkan pengalihan piutang tanpa persetujuan debitur adalah perbuatan melawan hukum dan meminta pembatalan klausula tersebut serta larangan penyitaan kendaraan. Tergugat membantah dengan dalil wanprestasi akibat ketidaklunasan angsuran dan mengajukan eksepsi serta gugatan rekonvensi. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan pokok Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena penggabungan dua perkara yang tidak memiliki hubungan hukum erat atau koneksitas, sehingga seharusnya diajukan secara tersendiri. Akibatnya, gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena mengikuti nasib gugatan utama yang tidak diperiksa substansinya. Para Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata antara Penggugat I dan Penggugat II melawan Tergugat terkait sengkuta perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Para Penggugat mendalilkan bahwa klausula dalam perjanjian yang mengizinkan pengalihan piutang tanpa persetujuan debitur adalah perbuatan melawan hukum dan meminta pembatalan klausula tersebut serta larangan penyitaan kendaraan. Tergugat membantah dengan dalil wanprestasi akibat ketidaklunasan angsuran dan mengajukan eksepsi serta gugatan rekonvensi. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan pokok Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena penggabungan dua perkara yang tidak memiliki hubungan hukum erat atau koneksitas, sehingga seharusnya diajukan secara tersendiri. Akibatnya, gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena mengikuti nasib gugatan utama yang tidak diperiksa substansinya. Para Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I memiliki kendaraan Mitsubishi Xpander berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 401.2200077 tanggal 7 Maret 2022 dengan jaminan fidusia dan tenor 60 bulan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat II memiliki kendaraan Mitsubishi Xpander Cross berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 401.23000022 tanggal 14 Maret 2023 dengan jaminan fidusia dan tenor 60 bulan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan klausula dalam perjanjian yang mengizinkan pengalihan piutang tanpa persetujuan debitur adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Para Penggugat telah wanprestasi karena berhenti membayar angsuran, dengan Penggugat I lalai sejak angsuran ke-22 dan Penggugat II lalai sejak angsuran ke-9.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat telah mengirimkan tiga surat teguran kepada masing-masing Penggugat terkait keterlambatan pembayaran.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena bersifat obscur libel akibat penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat mengenai penggabungan gugatan karena Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum yang erat atau koneksitas satu sama lain.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan pokok Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena penggabungan dua perkara yang seharusnya diajukan secara tersendiri.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena mengikuti nasib gugatan konvensi yang ditolak.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya batal karena digabung dengan orang lain padahal saya cuma mau batalkan klausula pengalihan piutang tanpa izin di perjanjian pembiayaan mobil saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9261, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai). Meskipun gugatan pokok berkaitan dengan perjanjian pembiayaan, putusan ini menolak gugatan karena alasan prosedural (eksepsi penggabungan gugatan/koneksitas), bukan karena analisis substansi wanprestasi atau lalainya debitur. Pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini adalah definisi umum persetujuan. Meskipun persetujuan adalah dasar hubungan hukum, putusan ini tidak menguji apakah persetujuan itu ada atau sah secara substansial, melainkan menolak gugatan karena ketidakmampuan menggabungkan dua pihak yang tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain. Pasal ini tidak menjawab pertanyaan spesifik mengenai alasan pembatalan penggabungan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan tidak membahas apakah syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab) terpenuhi atau tidak, melainkan menolak gugatan karena alasan prosedural penggabungan pihak. Tidak ada hubungan substantif dengan isu penggabungan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang. Tidak ada dalil atau pertimbangan hukum dalam putusan yang membahas apakah sebab perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Isu ini tidak muncul dalam perkara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat perjanjian (*lex inter partes*). Meskipun prinsip ini penting dalam hukum perjanjian, putusan ini menolak gugatan karena eksepsi penggabungan gugatan (prosedural), bukan karena penafsiran atau pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri. Pasal ini tidak menjadi alasan utama putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Putusan tidak menguji unsur perbuatan melawan hukum, melainkan menolak gugatan karena ketidakcocokan penggabungan pihak. Tidak ada hubungan substantif dengan alasan penolakan gugatan dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini juga mengatur tanggung jawab atas kelalaian/kesembronoan (bagian dari perbuatan melawan hukum). Sama seperti Pasal 1365, pasal ini tidak relevan karena putusan didasarkan pada eksepsi prosedural penggabungan gugatan, bukan pada analisis kesalahan atau kelalaian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 54321, + "completion_tokens": 3202 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_294_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_294_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..639adc72a49fb17ed660c05780d1164df81b814d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_294_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,255 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_294_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 84, + "timings": { + "parse": 0.147, + "classify": 0.0, + "condense": 353.423, + "read": 97.369, + "query": 12.957, + "relevance": 84.083, + "total": 547.979 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 255725, + "marked_chars": 256472 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI \n- \nMenerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV serta Turut \nTergugat I; \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah \nRp2.479.000.00 (dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); \nDemikian \ndiputuskan \ndalam \nRapat \nMusyawarah \nMajelis \nHakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari KAMIS, tanggal 18 JULI 2024 oleh \nkami, Tri Yuliani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Djohan Arifin, S.H., \ndan Ardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 83\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 84 Putusan No.294/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim \n \ntelah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh \nAzmi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik \nmelalui sistem informasi pengadilan pada hari itu" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134855, + "summary": "[HAL 1-30] Gugatan ini diajukan oleh SALMIAH YUSUF (PENGGUGAT) terhadap KOPERASI SIMPAN PINJAM SUMBER GRAHA INTI (TERGUGAT I) beserta pengurusnya (TERGUGAT II, III, IV), TERGUGAT V (DION SETIAWAN), TERGUGAT VI (ERNIE), serta TURUT TERGUGAT I-IV (Notaris dan instansi terkait). PENGGUGAT dalilkan bahwa ia menerima pinjaman dari TERGUGAT I sebesar Rp1.000.000.000,- namun hanya menerima dana bersih Rp808.800.000,- setelah dipotong bunga, provisi, dan biaya administrasi [HAL 5-6]. Sebagai jaminan, PENGGUGAT menyerahkan Sertipikat Hak Milik atas tanah di Jl. Kav. Menteng Metropolitan, Blok G/1, No. 15, Jakarta Timur (Objek Agunan) [HAL 6]. PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I secara diam-diam melakukan jual beli piutang dan pengalihan hak atas piutang (cessie) kepada TERGUGAT V melalui Akta Nomor 125 dan 126 tanggal 29 Juli 2021 tanpa persetujuan PENGGUGAT, yang kemudian diikuti dengan permohonan eksekusi lelang oleh TERGUGAT V kepada TURUT TERGUGAT III, pelaksanaan lelang yang laku dijual kepada TERGUGAT VI, dan balik nama sertifikat kepada TERGUGAT VI [HAL 7-11]. PENGGUGAT menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang batal demi hukum, serta menuntut pengembalian objek agunan, pembatalan akta dan surat terkait, serta ganti rugi materiil dan immateriil total Rp7.300.000.000,- [HAL 25-30].\n\n[HAL 32-44] TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak seluruh dalil PENGGUGAT dan mengajukan eksepsi error in persona serta obscur libel [HAL 34-41]. TERGUGAT I dalilkan bahwa perjanjian pinjaman sah dan PENGGUGAT telah menunggak pembayaran setelah menerima tiga surat peringatan, sehingga pengalihan piutang kepada TERGUGAT V dilakukan untuk operasional koperasi dan telah memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dengan pemberitahuan kepada PENGGUGAT [HAL 33-34]. TERGUGAT I juga menuduh PENGGUGAT beritikad tidak baik dengan mengajukan gugatan empat tahun setelah perjanjian dibuat untuk menghindari kewajiban pembayaran [HAL 42-43]. TERGUGAT I dan TERGUGAT IV memohon agar gugatan PENGGUGAT ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 34, 41, 43]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 123117, + "summary": "[HAL 1-30] Gugatan diajukan oleh SALMIAH YUSUF (PENGGUGAT) terhadap KOPERASI SIMPAN PINJAM SUMBER GRAHA INTI (TERGUGAT I) beserta pengurusnya (TERGUGAT II, III, IV), TERGUGAT V (DION SETIAWAN), TERGUGAT VI (ERNIE), serta TURUT TERGUGAT I-IV (Notaris dan instansi terkait). PENGGUGAT dalilkan menerima pinjaman Rp1.000.000.000,- namun hanya menerima Rp808.800.000,- setelah potongan biaya, dengan Sertipikat Hak Milik atas tanah di Jl. Kav. Menteng Metropolitan, Blok G/1, No. 15, Jakarta Timur sebagai jaminan [HAL 5-6]. PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I secara diam-diam melakukan cessie kepada TERGUGAT V melalui Akta Nomor 125 dan 126 tanggal 29 Juli 2021 tanpa persetujuan PENGGUGAT, yang diikuti permohonan eksekusi lelang oleh TERGUGAT V kepada TURUT TERGUGAT III, lelang yang laku kepada TERGUGAT VI, dan balik nama sertifikat kepada TERGUGAT VI [HAL 7-11]. PENGGUGAT menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum, menuntut pengembalian objek agunan, pembatalan akta/surat terkait, serta ganti rugi materiil dan immateriil total Rp7.300.000.000,- [HAL 25-30].\n\n[HAL 32-44] TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dalil PENGGUGAT dan mengajukan eksepsi error in persona serta obscur libel [HAL 34-41]. TERGUGAT I dalilkan perjanjian pinjaman sah dan PENGGUGAT menunggak pembayaran setelah tiga surat peringatan, sehingga pengalihan piutang kepada TERGUGAT V dilakukan untuk operasional koperasi dan memenuhi Pasal 613 KUHPerdata dengan pemberitahuan kepada PENGGUGAT [HAL 33-34]. TERGUGAT I menuduh PENGGUGAT beritikad tidak baik dengan mengajukan gugatan empat tahun setelah perjanjian untuk menghindari kewajiban [HAL 42-43]. TERGUGAT I dan TERGUGAT IV memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima [HAL 34, 41, 43].\n\n[HAL 45-56] PENGGUGAT mendalilkan tidak ada ketentuan hukum dalam Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 54 tanggal 10 Juli 2019 yang mengizinkan pengalihan piutang atau objek agunan kepada TERGUGAT V [HAL 44-45]. TERGUGAT I dan TERGUGAT IV membantah, menyatakan cessie sah secara hukum karena dilakukan dengan akta otentik dan telah diberitahukan kepada debitor sesuai Pasal 613 KUHPerdata tanpa memerlukan persetujuan debitor, serta PENGGUGAT sendiri pernah bertemu dengan TERGUGAT V yang membuktikan penerimaan pemberitahuan [HAL 45-50]. TERGUGAT I dan TERGUGAT IV juga membantah dalil PENGGUGAT tentang upaya pelunasan, menyatakan jangka waktu pinjaman 6 bulan (jatuh tempo 10 Januari 2020) dan PENGGUGAT tidak membayar selama lebih satu tahun sebelum cessie dilakukan pada Juli 2021 [HAL 48-49]. Mengenai Hak Tanggungan, TERGUGAT I dan TERGUGAT IV dalilkan telah dibuatkan APHT dan SKMHT sebagai bagian tak terpisahkan dari perjanjian pinjaman, dan peralihan hak tanggungan mengikuti cessie tanpa perlu melibatkan PENGGUGAT kembali sesuai Pasal 53 PP No. 24 Tahun 1997 [HAL 50-52]. TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak klaim kerugian materiil dan immateriil PENGGUGAT karena PENGGUGATlah yang wanprestasi [HAL 52-53]. Permohonan uang paksa dan sita jaminan ditolak karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan tidak memenuhi syarat Pasal 227 HIR jo. 720 RV karena PENGGUGAT adalah debitur dan objek sudah menjadi milik TERGUGAT VI melalui lelang sah [HAL 53-56]. TERGUGAT I dan TERGUGAT IV memohon eksepsi dikabulkan dan gugatan ditolak untuk seluruhnya [HAL 56].\n\n[HAL 57-63] TURUT TERGUGAT III (Pejabat Lelang) menolak gugatan dan mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan tanggung jawab gugatan perdata/pidana atas lelang berada pada penjual/pihak pemohon lelang (TERGUGAT V) berdasarkan PMK Lelang dan Surat Pernyataan TERGUGAT V [HAL 56-57]. TURUT TERGUGAT III dalilkan lelang dilakukan sah berdasarkan Pasal 6 UUHT, Akta Perjanjian Pinjaman, dan Sertifikat Hak Tanggungan, setelah PENGGUGAT wanprestasi dan tidak memenuhi peringatan dari TERGUGAT V [HAL 57-59]. TURUT TERGUGAT III menyatakan cessie sah karena memenuhi syarat Pasal 613 KUHPerdata (akta otentik dan pemberitahuan) serta yurisprudensi PN Jakarta Pusat [HAL 60-61]. TURUT TERGUGAT III menolak sita jaminan karena objek sudah dibebani Hak Tanggungan dan telah dilelang sah, sehingga risalah lelang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat dibatalkan [HAL 61-63]. TURUT TERGUGAT III memohon gugatan ditolak dan risalah lelang dinyatakan sah [HAL 63].\n\n[HAL 64-71] TURUT TERGUGAT IV (Kantor Pertanahan) menanggapi dalil PENGGUGAT dengan melampirkan data warkah buku tanah yang mencatat riwayat peralihan hak dari HGB ke HM atas nama PENGGUGAT, pencatatan Hak Tanggungan, pencatatan Cessie, Roya, blokir, dan akhirnya peralihan hak melalui lelang kepada TERGUGAT VI [HAL 64-66]. TURUT TERGUGAT IV dalilkan pencatatan peralihan hak karena lelang telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR No. 16 Tahun 2021 yang tidak memerlukan izin pemindahan hak khusus untuk peralihan karena lelang [HAL 67-71]. TURUT TERGUGAT IV menyerahkan kebenaran dalil kepada Majelis Hakim [HAL 71].\n\n[HAL 72-77] PENGGUGAT mengajukan bukti surat berupa surat pemberitahuan cessie, perjanjian pinjaman, sertifikat, bukti pembayaran PBB, surat status macet, surat peringatan dari TERGUGAT V, somasi, dan surat blokir [HAL 71-74]. TERGUGAT I dan TERGUGAT IV mengajukan bukti akta koperasi, akta cessie, tabel tagihan, dan surat peringatan dari TERGUGAT I [HAL 74-75]. TURUT TERGUGAT III mengajukan bukti permohonan lelang, surat pernyataan TERGUGAT V, akta pinjaman, APHT, sertifikat hak tanggungan, akta cessie, surat peringatan, penetapan jadwal lelang, pengumuman lelang, dan risalah lelang [HAL 75-77]. TURUT TERGUGAT IV mengajukan bukti buku tanah, surat permohonan dan kuasa TERGUGAT VI, serta kutipan risalah lelang [HAL 77]. Semua pihak menyatakan tidak mengajukan saksi atau ahli [HAL 72, 75, 77].\n\n[HAL 78-84] Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi error in persona dan obscur libel. Majelis Hakim berpendapat gugatan PENGGUGAT error in persona karena salah menyebutkan jabatan TERGUGAT IV (seharusnya Ketua, bukan Bendahara) dan salah memposisikan TURUT TERGUGAT I (Notaris Sakti Lo) sebagai Turut Tergugat padahal seharusnya Tergugat jika dituntut tanggung renteng [HAL 78-82]. Selain itu, gugatan dinyatakan obscur libel karena petitum tidak jelas dalam menyebutkan produk hukum yang diminta batal demi hukum, bertentangan dengan yurisprudensi MARI No. 582 K/Sip/1973 [HAL 82-83]. Dengan demikian, eksepsi diterima dan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) [HAL 83]. PENGGUGAT dihukum membayar biaya perkara Rp2.479.000,00 [HAL 83-84]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-30] Gugatan diajukan oleh SALMIAH YUSUF (PENGGUGAT) terhadap KOPERASI SIMPAN PINJAM SUMBER GRAHA INTI (TERGUGAT I) beserta pengurusnya (TERGUGAT II, III, IV), TERGUGAT V (DION SETIAWAN), TERGUGAT VI (ERNIE), serta TURUT TERGUGAT I-IV (Notaris dan instansi terkait). PENGGUGAT dalilkan menerima pinjaman Rp1.000.000.000,- namun hanya menerima Rp808.800.000,- setelah potongan biaya, dengan Sertipikat Hak Milik atas tanah di Jl. Kav. Menteng Metropolitan, Blok G/1, No. 15, Jakarta Timur sebagai jaminan [HAL 5-6]. PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I secara diam-diam melakukan cessie kepada TERGUGAT V melalui Akta Nomor 125 dan 126 tanggal 29 Juli 2021 tanpa persetujuan PENGGUGAT, yang diikuti permohonan eksekusi lelang oleh TERGUGAT V kepada TURUT TERGUGAT III, lelang yang laku kepada TERGUGAT VI, dan balik nama sertifikat kepada TERGUGAT VI [HAL 7-11]. PENGGUGAT menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum, menuntut pengembalian objek agunan, pembatalan akta/surat terkait, serta ganti rugi materiil dan immateriil total Rp7.300.000.000,- [HAL 25-30].\n\n[HAL 32-44] TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak dalil PENGGUGAT dan mengajukan eksepsi error in persona serta obscur libel [HAL 34-41]. TERGUGAT I dalilkan perjanjian pinjaman sah dan PENGGUGAT menunggak pembayaran setelah tiga surat peringatan, sehingga pengalihan piutang kepada TERGUGAT V dilakukan untuk operasional koperasi dan memenuhi Pasal 613 KUHPerdata dengan pemberitahuan kepada PENGGUGAT [HAL 33-34]. TERGUGAT I menuduh PENGGUGAT beritikad tidak baik dengan mengajukan gugatan empat tahun setelah perjanjian untuk menghindari kewajiban [HAL 42-43]. TERGUGAT I dan TERGUGAT IV memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima [HAL 34, 41, 43].\n\n[HAL 45-56] PENGGUGAT mendalilkan tidak ada ketentuan hukum dalam Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 54 tanggal 10 Juli 2019 yang mengizinkan pengalihan piutang atau objek agunan kepada TERGUGAT V [HAL 44-45]. TERGUGAT I dan TERGUGAT IV membantah, menyatakan cessie sah secara hukum karena dilakukan dengan akta otentik dan telah diberitahukan kepada debitor sesuai Pasal 613 KUHPerdata tanpa memerlukan persetujuan debitor, serta PENGGUGAT sendiri pernah bertemu dengan TERGUGAT V yang membuktikan penerimaan pemberitahuan [HAL 45-50]. TERGUGAT I dan TERGUGAT IV juga membantah dalil PENGGUGAT tentang upaya pelunasan, menyatakan jangka waktu pinjaman 6 bulan (jatuh tempo 10 Januari 2020) dan PENGGUGAT tidak membayar selama lebih satu tahun sebelum cessie dilakukan pada Juli 2021 [HAL 48-49]. Mengenai Hak Tanggungan, TERGUGAT I dan TERGUGAT IV dalilkan telah dibuatkan APHT dan SKMHT sebagai bagian tak terpisahkan dari perjanjian pinjaman, dan peralihan hak tanggungan mengikuti cessie tanpa perlu melibatkan PENGGUGAT kembali sesuai Pasal 53 PP No. 24 Tahun 1997 [HAL 50-52]. TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menolak klaim kerugian materiil dan immateriil PENGGUGAT karena PENGGUGATlah yang wanprestasi [HAL 52-53]. Permohonan uang paksa dan sita jaminan ditolak karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan tidak memenuhi syarat Pasal 227 HIR jo. 720 RV karena PENGGUGAT adalah debitur dan objek sudah menjadi milik TERGUGAT VI melalui lelang sah [HAL 53-56]. TERGUGAT I dan TERGUGAT IV memohon eksepsi dikabulkan dan gugatan ditolak untuk seluruhnya [HAL 56].\n\n[HAL 57-63] TURUT TERGUGAT III (Pejabat Lelang) menolak gugatan dan mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan tanggung jawab gugatan perdata/pidana atas lelang berada pada penjual/pihak pemohon lelang (TERGUGAT V) berdasarkan PMK Lelang dan Surat Pernyataan TERGUGAT V [HAL 56-57]. TURUT TERGUGAT III dalilkan lelang dilakukan sah berdasarkan Pasal 6 UUHT, Akta Perjanjian Pinjaman, dan Sertifikat Hak Tanggungan, setelah PENGGUGAT wanprestasi dan tidak memenuhi peringatan dari TERGUGAT V [HAL 57-59]. TURUT TERGUGAT III menyatakan cessie sah karena memenuhi syarat Pasal 613 KUHPerdata (akta otentik dan pemberitahuan) serta yurisprudensi PN Jakarta Pusat [HAL 60-61]. TURUT TERGUGAT III menolak sita jaminan karena objek sudah dibebani Hak Tanggungan dan telah dilelang sah, sehingga risalah lelang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat dibatalkan [HAL 61-63]. TURUT TERGUGAT III memohon gugatan ditolak dan risalah lelang dinyatakan sah [HAL 63].\n\n[HAL 64-71] TURUT TERGUGAT IV (Kantor Pertanahan) menanggapi dalil PENGGUGAT dengan melampirkan data warkah buku tanah yang mencatat riwayat peralihan hak dari HGB ke HM atas nama PENGGUGAT, pencatatan Hak Tanggungan, pencatatan Cessie, Roya, blokir, dan akhirnya peralihan hak melalui lelang kepada TERGUGAT VI [HAL 64-66]. TURUT TERGUGAT IV dalilkan pencatatan peralihan hak karena lelang telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR No. 16 Tahun 2021 yang tidak memerlukan izin pemindahan hak khusus untuk peralihan karena lelang [HAL 67-71]. TURUT TERGUGAT IV menyerahkan kebenaran dalil kepada Majelis Hakim [HAL 71].\n\n[HAL 72-77] PENGGUGAT mengajukan bukti surat berupa surat pemberitahuan cessie, perjanjian pinjaman, sertifikat, bukti pembayaran PBB, surat status macet, surat peringatan dari TERGUGAT V, somasi, dan surat blokir [HAL 71-74]. TERGUGAT I dan TERGUGAT IV mengajukan bukti akta koperasi, akta cessie, tabel tagihan, dan surat peringatan dari TERGUGAT I [HAL 74-75]. TURUT TERGUGAT III mengajukan bukti permohonan lelang, surat pernyataan TERGUGAT V, akta pinjaman, APHT, sertifikat hak tanggungan, akta cessie, surat peringatan, penetapan jadwal lelang, pengumuman lelang, dan risalah lelang [HAL 75-77]. TURUT TERGUGAT IV mengajukan bukti buku tanah, surat permohonan dan kuasa TERGUGAT VI, serta kutipan risalah lelang [HAL 77]. Semua pihak menyatakan tidak mengajukan saksi atau ahli [HAL 72, 75, 77].\n\n[HAL 78-84] Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi error in persona dan obscur libel. Majelis Hakim berpendapat gugatan PENGGUGAT error in persona karena salah menyebutkan jabatan TERGUGAT IV (seharusnya Ketua, bukan Bendahara) dan salah memposisikan TURUT TERGUGAT I (Notaris Sakti Lo) sebagai Turut Tergugat padahal seharusnya Tergugat jika dituntut tanggung renteng [HAL 78-82]. Selain itu, gugatan dinyatakan obscur libel karena petitum tidak jelas dalam menyebutkan produk hukum yang diminta batal demi hukum, bertentangan dengan yurisprudensi MARI No. 582 K/Sip/1973 [HAL 82-83]. Dengan demikian, eksepsi diterima dan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) [HAL 83]. PENGGUGAT dihukum membayar biaya perkara Rp2.479.000,00 [HAL 83-84]." + }, + "read": { + "input_chars": 6530, + "frame": "Salmiah Yusuf menggugat Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti beserta pengurusnya, Dion Setiawan, Ernie, serta notaris dan instansi terkait, atas dugaan pengalihan piutang dan eksekusi lelang agunan tanpa persetujuan. Sengketa berpusat pada sah tidaknya cessie piutang dan lelang sertifikat hak milik yang menjadi jaminan pinjaman. Penggugat menuntut pengembalian objek agunan, pembatalan akta terkait, serta ganti rugi materiil dan immateriil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Salmiah Yusuf dalilkan menerima pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,- namun hanya menerima Rp808.800.000,- setelah potongan biaya dengan sertifikat hak milik di Jakarta Timur sebagai jaminan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Salmiah Yusuf mendalilkan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti melakukan pengalihan piutang kepada Dion Setiawan melalui akta tertentu tanpa persetujuan Salmiah Yusuf.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dion Setiawan mengajukan permohonan eksekusi lelang kepada pejabat lelang, yang kemudian laku kepada Ernie dan dilakukan balik nama sertifikat.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti dan pengurusnya dalilkan perjanjian pinjaman sah dan Salmiah Yusuf menunggak pembayaran setelah tiga surat peringatan.", + "page": 33, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti dan pengurusnya dalilkan pengalihan piutang dilakukan untuk operasional koperasi dengan pemberitahuan kepada Salmiah Yusuf sesuai ketentuan hukum.", + "page": 34, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti dan pengurusnya membantah dalil Salmiah Yusuf tentang tidak adanya ketentuan pengalihan piutang dalam akta perjanjian pinjaman.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti dan pengurusnya membantah dalil Salmiah Yusuf tentang upaya pelunasan dengan menyatakan Salmiah Yusuf tidak membayar selama lebih satu tahun sebelum pengalihan piutang dilakukan.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti dan pengurusnya dalilkan telah dibuatkan akta hak tanggungan dan surat keterangan hak tanggungan sebagai bagian tak terpisahkan dari perjanjian pinjaman.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pejabat lelang dalilkan lelang dilakukan sah berdasarkan ketentuan hukum dan akta perjanjian pinjaman setelah Salmiah Yusuf wanprestasi.", + "page": 57, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Pertanahan dalilkan pencatatan peralihan hak karena lelang telah sesuai dengan peraturan yang tidak memerlukan izin pemindahan hak khusus untuk peralihan karena lelang.", + "page": 67, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan gugatan Salmiah Yusuf error in persona karena salah menyebutkan jabatan pengurus dan salah memposisikan notaris.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan gugatan Salmiah Yusuf obscur libel karena petitum tidak jelas dalam menyebutkan produk hukum yang diminta batal demi hukum.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Salmiah Yusuf mengajukan gugatan perdata terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti beserta pengurusnya, Dion Setiawan, Ernie, serta notaris dan instansi terkait, dengan dalih menerima pinjaman yang hanya sebagian cair dan agunannya dialihkan serta dilelang tanpa persetujuannya. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan pinjaman sah, adanya wanprestasi, serta pengalihan piutang dan lelang yang telah dilakukan sesuai prosedur hukum dengan pemberitahuan. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena menerima eksepsi error in persona dan obscur libel yang diajukan oleh para Tergugat, sehingga gugatan Salmiah Yusuf dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Salmiah Yusuf mengajukan gugatan perdata terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti beserta pengurusnya, Dion Setiawan, Ernie, serta notaris dan instansi terkait, dengan dalih menerima pinjaman yang hanya sebagian cair dan agunannya dialihkan serta dilelang tanpa persetujuannya. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan pinjaman sah, adanya wanprestasi, serta pengalihan piutang dan lelang yang telah dilakukan sesuai prosedur hukum dengan pemberitahuan. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena menerima eksepsi error in persona dan obscur libel yang diajukan oleh para Tergugat, sehingga gugatan Salmiah Yusuf dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Salmiah Yusuf dalilkan menerima pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,- namun hanya menerima Rp808.800.000,- setelah potongan biaya dengan sertifikat hak milik di Jakarta Timur sebagai jaminan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Salmiah Yusuf mendalilkan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti melakukan pengalihan piutang kepada Dion Setiawan melalui akta tertentu tanpa persetujuan Salmiah Yusuf.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dion Setiawan mengajukan permohonan eksekusi lelang kepada pejabat lelang, yang kemudian laku kepada Ernie dan dilakukan balik nama sertifikat.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti dan pengurusnya dalilkan perjanjian pinjaman sah dan Salmiah Yusuf menunggak pembayaran setelah tiga surat peringatan.", + "page": 33, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti dan pengurusnya dalilkan pengalihan piutang dilakukan untuk operasional koperasi dengan pemberitahuan kepada Salmiah Yusuf sesuai ketentuan hukum.", + "page": 34, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti dan pengurusnya membantah dalil Salmiah Yusuf tentang tidak adanya ketentuan pengalihan piutang dalam akta perjanjian pinjaman.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti dan pengurusnya membantah dalil Salmiah Yusuf tentang upaya pelunasan dengan menyatakan Salmiah Yusuf tidak membayar selama lebih satu tahun sebelum pengalihan piutang dilakukan.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti dan pengurusnya dalilkan telah dibuatkan akta hak tanggungan dan surat keterangan hak tanggungan sebagai bagian tak terpisahkan dari perjanjian pinjaman.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pejabat lelang dalilkan lelang dilakukan sah berdasarkan ketentuan hukum dan akta perjanjian pinjaman setelah Salmiah Yusuf wanprestasi.", + "page": 57, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Pertanahan dalilkan pencatatan peralihan hak karena lelang telah sesuai dengan peraturan yang tidak memerlukan izin pemindahan hak khusus untuk peralihan karena lelang.", + "page": 67, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan gugatan Salmiah Yusuf error in persona karena salah menyebutkan jabatan pengurus dan salah memposisikan notaris.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan gugatan Salmiah Yusuf obscur libel karena petitum tidak jelas dalam menyebutkan produk hukum yang diminta batal demi hukum.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa uang pinjaman saya cuma cair sebagian, lalu sertifikat jaminan saya dilelang tanpa izin saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18505, + "candidates": [ + "Pasal 613 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1353 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1820 KUHPerdata", + "Pasal 1821 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "text": "Pasal 613: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1353 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1353: Perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1820: Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1821 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1821: Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup umur." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tata cara penyerahan piutang (cessie). Meskipun gugatan menyebutkan 'Jual Beli Piutang', eksepsi yang dikabulkan hakim murni bersifat prosedural (cacat formil gugatan: *error in persona* dan *obscuur libel*). Hakim tidak memeriksa substansi apakah penyerahan piutang tersebut sah atau tidak sesuai Pasal 613, sehingga pasal ini tidak menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan mengenai keabsahan lelang atau pencairan dana." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian kredit adalah dasar sengketa, putusan ini menolak gugatan karena cacat formil prosedural (*eksepsi diterima*), bukan karena ketidaksaahan unsur perjanjian. Pasal 1320 tidak digunakan oleh hakim untuk menilai substansi sengketa 'lelang tanpa izin' atau 'uang tidak cair' dalam pertimbangan hukumnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*). Sama seperti Pasal 1320, pasal ini tidak diuji atau dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim karena gugatan ditolak secara prosedural. Tidak ada analisis mengenai pelaksanaan perjanjian atau itikad baik dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1353 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini merupakan definisi umum sumber perikatan. Meskipun gugatan menyebut 'perbuatan melawan hukum', hakim tidak masuk ke pemeriksaan substansi perbuatan melawan hukum tersebut karena eksepsi formil sudah dikabulkan. Pasal ini tidak menjadi kerangka analisis hukum dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini adalah dasar tuntutan perbuatan melawan hukum. Meskipun Penggugat dalilkan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim tidak memeriksa apakah unsur-unsur Pasal 1365 terpenuhi karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) akibat cacat formil. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan sebagai jawaban substantif dalam konteks putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penanggungan (garansi pihak ketiga). Tidak ada fakta atau dalil mengenai penanggungan dalam teks putusan atau pertanyaan. Pasal ini tidak relevan dengan isu lelang atau pencairan pinjaman." + }, + { + "pasal": "Pasal 1821 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur ketiadaan penanggungan jika perikatan pokok tidak sah. Seperti Pasal 1820, tidak ada isu penanggungan yang diperdebatkan dalam putusan ini. Relevansinya nol." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 84385, + "completion_tokens": 4476 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_295_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_295_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..195ad3d75d8c79f152528369dbe2b1af2baa61e5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_295_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,235 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_295_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 89, + "timings": { + "parse": 0.135, + "classify": 0.0, + "condense": 524.413, + "read": 163.665, + "query": 10.289, + "relevance": 137.464, + "total": 835.965 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 272890, + "marked_chars": 273682 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya;\nHal. 87 dari 87 Hal. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 87\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDALAM POKOK PERKARA\n1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;\n2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah\nRp1.685.500,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus\nrupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh\nkami HERBERT HAREFA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GATOT ARDIAN\nAGUSTRIONO, S.H., Sp.N., dan DONY DORTMUND, S.H., M.H., masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk\numum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan\ndidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMA ROSMAWATI,\nS.H., Panitera Pengganti pada P" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134905, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 295/Pdt.G/2023 antara Para Penggugat (Aziz Anugerah Yudha Prawira, Binar Imammi, dan Galuh Safarina Sari Kalmadara) melawan Tergugat I (Lie Andry Setyadarma), Tergugat II (Gianda Pranata), Tergugat III (Putri Zulkifli Hasan), Tergugat IV (Dr. H. Syafran), dan Turut Tergugat (Kepala Kantor ATR/BPN Jakarta Timur). Para Penggugat mendalilkan bahwa pada 28 September 2020, mereka sepakat dengan Tergugat I untuk melakukan pinjaman uang sebesar Rp5.500.000.000,- dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 02287/Cipinang Muara atas nama Penggugat II [HAL 2-3]. Namun, Tergugat II dan Tergugat IV memaksa pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli No. 08/2020, Akta Kuasa Menjual No. 09/2020, dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 10/2020 dengan dalih hanya formalitas [HAL 3]. Setelah transfer dana, Penggugat II dan III diminta menarik Rp1.723.000.000,- sebagai potongan biaya dan menyerahkannya kepada Tergugat II secara tunai [HAL 3-4]. Para Penggugat menyangkal adanya hutang-piutang dan menyatakan transaksi tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena sertifikat kemudian dialihkan ke nama Tergugat I pada 24 Mei 2021 tanpa pemberitahuan, lalu dijual ke Tergugat III, sehingga mereka menuntut pembatalan akta, pengembalian objek sengketa, serta ganti rugi materiil Rp30.000.000.000,- dan immateriil Rp100.000.000.000,- secara tanggung renteng [HAL 4-9].\n\nTergugat I membantah dalil hutang-piutang dan mengajukan eksepsi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat I serta gugatan kabur, dengan alasan bahwa hubungan hukum yang sah adalah jual-beli antara Penggugat II/III sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli, dibuktikan dengan akta otentik, kwitansi lunas pembayaran Rp5.500.000.000,-, dan alih hak sertifikat ke nama Tergugat I yang tidak ada keberatan saat itu [HAL 11-12]. Tergugat I menyatakan telah beritikad baik sesuai SEMA No. 4 Tahun 2016 dan memiliki hak penuh untuk menjual kembali objek sengketa kepada Tergugat III [HAL 17-18, 31]. Tergugat II mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) terhadap dirinya dan Penggugat I, serta gugatan kabur, dengan alasan ia hanya berperan sebagai broker dan bukan pihak dalam akta jual-beli, serta menolak adanya potongan Rp1.723.000.000,- yang tidak pernah diterimanya [HAL 21-22, 28]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi gugatan kabur dan salah pihak, menyatakan dirinya sebagai pembeli beritikad baik yang membeli dari Tergugat I dengan prosedur sah melalui PPAT, sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 37-39]. Tergugat IV membantah adanya hubungan hukum langsung dengan Penggugat I dan menegaskan bahwa sebagai notaris, ia hanya membuat akta berdasarkan kehendak para pihak (Penggugat II/III dan Tergugat I) setelah akta dibacakan dan ditandatangani tanpa paksaan, sehingga tanggung jawabnya bersifat formil dan akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna [HAL 41-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134950, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 295/Pdt.G/2023 antara Para Penggugat (Aziz Anugerah Yudha Prawira, Binar Imammi, dan Galuh Safarina Sari Kalmadara) melawan Tergugat I (Lie Andry Setyadarma), Tergugat II (Gianda Pranata), Tergugat III (Putri Zulkifli Hasan), Tergugat IV (Dr. H. Syafran), dan Turut Tergugat (Kepala Kantor ATR/BPN Jakarta Timur). Para Penggugat mendalilkan bahwa pada 28 September 2020, mereka sepakat dengan Tergugat I untuk melakukan pinjaman uang sebesar Rp5.500.000.000,- dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 02287/Cipinang Muara atas nama Penggugat II [HAL 2-3]. Namun, Tergugat II dan Tergugat IV memaksa pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli No. 08/2020, Akta Kuasa Menjual No. 09/2020, dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 10/2020 dengan dalih hanya formalitas [HAL 3]. Setelah transfer dana, Penggugat II dan III diminta menarik Rp1.723.000.000,- sebagai potongan biaya dan menyerahkannya kepada Tergugat II secara tunai [HAL 3-4]. Para Penggugat menyangkal adanya hutang-piutang dan menyatakan transaksi tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena sertifikat kemudian dialihkan ke nama Tergugat I pada 24 Mei 2021 tanpa pemberitahuan, lalu dijual ke Tergugat III, sehingga mereka menuntut pembatalan akta, pengembalian objek sengketa, serta ganti rugi materiil Rp30.000.000.000,- dan immateriil Rp100.000.000.000,- secara tanggung renteng [HAL 4-9].\n\nTergugat I membantah dalil hutang-piutang dan mengajukan eksepsi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat I serta gugatan kabur, dengan alasan bahwa hubungan hukum yang sah adalah jual-beli antara Penggugat II/III sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli, dibuktikan dengan akta otentik, kwitansi lunas pembayaran Rp5.500.000.000,-, dan alih hak sertifikat ke nama Tergugat I yang tidak ada keberatan saat itu [HAL 11-12]. Tergugat I menyatakan telah beritikad baik sesuai SEMA No. 4 Tahun 2016 dan memiliki hak penuh untuk menjual kembali objek sengketa kepada Tergugat III [HAL 17-18, 31]. Tergugat II mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) terhadap dirinya dan Penggugat I, serta gugatan kabur, dengan alasan ia hanya berperan sebagai broker dan bukan pihak dalam akta jual-beli, serta menolak adanya potongan Rp1.723.000.000,- yang tidak pernah diterimanya [HAL 21-22, 28]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi gugatan kabur dan salah pihak, menyatakan dirinya sebagai pembeli beritikad baik yang membeli dari Tergugat I dengan prosedur sah melalui PPAT, sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 37-39]. Tergugat IV membantah adanya hubungan hukum langsung dengan Penggugat I dan menegaskan bahwa sebagai notaris, ia hanya membuat akta berdasarkan kehendak para pihak (Penggugat II/III dan Tergugat I) setelah akta dibacakan dan ditandatangani tanpa paksaan, sehingga tanggung jawabnya bersifat formil dan akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna [HAL 41-44].\n\nDalam pembuktian, Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-22 dan dua saksi, Raden Roro Sri Sumaningsih Budiarti dan Budi Johansyah, yang menyatakan bahwa kesepakatan awal adalah pinjaman uang dengan jaminan sertifikat, di mana Penggugat I membutuhkan dana sekitar Rp5.000.000.000,- hingga Rp5.500.000.000,- dengan potongan bunga dan diskonto sekitar 33%, serta bahwa transaksi di notaris awalnya dimaksudkan sebagai formalitas pinjaman namun ternyata dibuatkan akta jual beli [HAL 54-61]. Saksi juga mengonfirmasi adanya pertemuan awal di MOI Kelapa Gading dan keterlibatan broker serta fander dari Surabaya, namun tidak menyaksikan proses penandatanganan akta di notaris secara langsung [HAL 54-61]. Sebaliknya, Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang membuktikan adanya jual beli sah, termasuk Akta PPJB No. 08/2020, Akta Kuasa Menjual No. 09/2020, Akta Pengosongan No. 10/2020, bukti transfer Rp5.500.000.000,- dari Tergugat I ke rekening Penggugat III, kwitansi lunas, serta Surat Pernyataan dari Penggugat II dan III yang menyatakan telah mengerti, menyetujui, dan sepakat atas akta-akta tersebut serta membebaskan notaris dari tanggung jawab hukum [HAL 62-67]. Turut Tergugat juga membuktikan riwayat peralihan hak sertifikat dari Binar Imammi ke Lie Andry Setyadarma, lalu ke Putri Zulkifli Hasan melalui proses PPAT yang sah [HAL 47-50].\n\nMajelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat (tidak ada hubungan hukum, obscuur libel, premature, error in persona, dan tidak memiliki kepentingan) dengan alasan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan merupakan penilaian atas fakta yang perlu pembuktian [HAL 69-77]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun saksi Para Penggugat mengetahui adanya kesepakatan awal pinjaman uang, Para Penggugat gagal membuktikan dalil bahwa telah terjadi hutang-piutang antara Penggugat I dan Tergugat I karena tidak ada alat bukti surat yang mendukung [HAL 81-82]. Sebaliknya, bukti surat dari Tergugat I membuktikan bahwa pada 28 September 2020 telah terjadi perjanjian jual beli yang sah antara Penggugat II/III sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli, dibuktikan dengan akta otentik, pembayaran lunas, dan pernyataan kesetujuan para pihak [HAL 82-83]. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat oleh Tergugat I dalam menandatangani akta-akta tersebut, karena transaksi jual beli telah dilakukan dengan sepakat, cakap, objek tertentu, dan causa yang halal sesuai Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 85-86]. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat [HAL 87]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 6827, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 295/Pdt.G/2023 antara Para Penggugat (Aziz Anugerah Yudha Prawira, Binar Imammi, dan Galuh Safarina Sari Kalmadara) melawan Tergugat I (Lie Andry Setyadarma), Tergugat II (Gianda Pranata), Tergugat III (Putri Zulkifli Hasan), Tergugat IV (Dr. H. Syafran), dan Turut Tergugat (Kepala Kantor ATR/BPN Jakarta Timur). Para Penggugat mendalilkan bahwa pada 28 September 2020, mereka sepakat dengan Tergugat I untuk melakukan pinjaman uang sebesar Rp5.500.000.000,- dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 02287/Cipinang Muara atas nama Penggugat II [HAL 2-3]. Namun, Tergugat II dan Tergugat IV memaksa pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli No. 08/2020, Akta Kuasa Menjual No. 09/2020, dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 10/2020 dengan dalih hanya formalitas [HAL 3]. Setelah transfer dana, Penggugat II dan III diminta menarik Rp1.723.000.000,- sebagai potongan biaya dan menyerahkannya kepada Tergugat II secara tunai [HAL 3-4]. Para Penggugat menyangkal adanya hutang-piutang dan menyatakan transaksi tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena sertifikat kemudian dialihkan ke nama Tergugat I pada 24 Mei 2021 tanpa pemberitahuan, lalu dijual ke Tergugat III, sehingga mereka menuntut pembatalan akta, pengembalian objek sengketa, serta ganti rugi materiil Rp30.000.000.000,- dan immateriil Rp100.000.000.000,- secara tanggung renteng [HAL 4-9].\n\nTergugat I membantah dalil hutang-piutang dan mengajukan eksepsi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat I serta gugatan kabur, dengan alasan bahwa hubungan hukum yang sah adalah jual-beli antara Penggugat II/III sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli, dibuktikan dengan akta otentik, kwitansi lunas pembayaran Rp5.500.000.000,-, dan alih hak sertifikat ke nama Tergugat I yang tidak ada keberatan saat itu [HAL 11-12]. Tergugat I menyatakan telah beritikad baik sesuai SEMA No. 4 Tahun 2016 dan memiliki hak penuh untuk menjual kembali objek sengketa kepada Tergugat III [HAL 17-18, 31]. Tergugat II mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) terhadap dirinya dan Penggugat I, serta gugatan kabur, dengan alasan ia hanya berperan sebagai broker dan bukan pihak dalam akta jual-beli, serta menolak adanya potongan Rp1.723.000.000,- yang tidak pernah diterimanya [HAL 21-22, 28]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi gugatan kabur dan salah pihak, menyatakan dirinya sebagai pembeli beritikad baik yang membeli dari Tergugat I dengan prosedur sah melalui PPAT, sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 37-39]. Tergugat IV membantah adanya hubungan hukum langsung dengan Penggugat I dan menegaskan bahwa sebagai notaris, ia hanya membuat akta berdasarkan kehendak para pihak (Penggugat II/III dan Tergugat I) setelah akta dibacakan dan ditandatangani tanpa paksaan, sehingga tanggung jawabnya bersifat formil dan akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna [HAL 41-44].\n\nDalam pembuktian, Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-22 dan dua saksi, Raden Roro Sri Sumaningsih Budiarti dan Budi Johansyah, yang menyatakan bahwa kesepakatan awal adalah pinjaman uang dengan jaminan sertifikat, di mana Penggugat I membutuhkan dana sekitar Rp5.000.000.000,- hingga Rp5.500.000.000,- dengan potongan bunga dan diskonto sekitar 33%, serta bahwa transaksi di notaris awalnya dimaksudkan sebagai formalitas pinjaman namun ternyata dibuatkan akta jual beli [HAL 54-61]. Saksi juga mengonfirmasi adanya pertemuan awal di MOI Kelapa Gading dan keterlibatan broker serta fander dari Surabaya, namun tidak menyaksikan proses penandatanganan akta di notaris secara langsung [HAL 54-61]. Sebaliknya, Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang membuktikan adanya jual beli sah, termasuk Akta PPJB No. 08/2020, Akta Kuasa Menjual No. 09/2020, Akta Pengosongan No. 10/2020, bukti transfer Rp5.500.000.000,- dari Tergugat I ke rekening Penggugat III, kwitansi lunas, serta Surat Pernyataan dari Penggugat II dan III yang menyatakan telah mengerti, menyetujui, dan sepakat atas akta-akta tersebut serta membebaskan notaris dari tanggung jawab hukum [HAL 62-67]. Turut Tergugat juga membuktikan riwayat peralihan hak sertifikat dari Binar Imammi ke Lie Andry Setyadarma, lalu ke Putri Zulkifli Hasan melalui proses PPAT yang sah [HAL 47-50].\n\nMajelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat (tidak ada hubungan hukum, obscuur libel, premature, error in persona, dan tidak memiliki kepentingan) dengan alasan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan merupakan penilaian atas fakta yang perlu pembuktian [HAL 69-77]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun saksi Para Penggugat mengetahui adanya kesepakatan awal pinjaman uang, Para Penggugat gagal membuktikan dalil bahwa telah terjadi hutang-piutang antara Penggugat I dan Tergugat I karena tidak ada alat bukti surat yang mendukung [HAL 81-82]. Sebaliknya, bukti surat dari Tergugat I membuktikan bahwa pada 28 September 2020 telah terjadi perjanjian jual beli yang sah antara Penggugat II/III sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli, dibuktikan dengan akta otentik, pembayaran lunas, dan pernyataan kesetujuan para pihak [HAL 82-83]. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat oleh Tergugat I dalam menandatangani akta-akta tersebut, karena transaksi jual beli telah dilakukan dengan sepakat, cakap, objek tertentu, dan causa yang halal sesuai Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 85-86]. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat [HAL 87].\n\nMajelis Hakim tidak mempertimbangkan bantahan Turut Tergugat mengenai riwayat peralihan tanah dari Buku Tanah Hak Milik No.02287/Cipinang Muara menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Lie Andry Setyadarma, lalu kepada Nyonya Putri Zulkifli Hasan, karena hal tersebut tidak mengubah kesimpulan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 87]. Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya, sehingga ditolak seluruhnya [HAL 87]. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya [HAL 87-88]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.685.500,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari biaya pendaftaran, proses, panggilan, pemeriksaan setempat, redaksi, materai, dan lainnya [HAL 88-89]. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua Herbert Harefa, S.H., M.H., bersama Hakim Anggota Gatot Ardiyan Agustriono, S.H., Sp.N., dan Dony Dortmund, S.H., M.H. [HAL 88]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 295/Pdt.G/2023 antara Para Penggugat (Aziz Anugerah Yudha Prawira, Binar Imammi, dan Galuh Safarina Sari Kalmadara) melawan Tergugat I (Lie Andry Setyadarma), Tergugat II (Gianda Pranata), Tergugat III (Putri Zulkifli Hasan), Tergugat IV (Dr. H. Syafran), dan Turut Tergugat (Kepala Kantor ATR/BPN Jakarta Timur). Para Penggugat mendalilkan bahwa pada 28 September 2020, mereka sepakat dengan Tergugat I untuk melakukan pinjaman uang sebesar Rp5.500.000.000,- dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 02287/Cipinang Muara atas nama Penggugat II [HAL 2-3]. Namun, Tergugat II dan Tergugat IV memaksa pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli No. 08/2020, Akta Kuasa Menjual No. 09/2020, dan Akta Perjanjian Pengosongan No. 10/2020 dengan dalih hanya formalitas [HAL 3]. Setelah transfer dana, Penggugat II dan III diminta menarik Rp1.723.000.000,- sebagai potongan biaya dan menyerahkannya kepada Tergugat II secara tunai [HAL 3-4]. Para Penggugat menyangkal adanya hutang-piutang dan menyatakan transaksi tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena sertifikat kemudian dialihkan ke nama Tergugat I pada 24 Mei 2021 tanpa pemberitahuan, lalu dijual ke Tergugat III, sehingga mereka menuntut pembatalan akta, pengembalian objek sengketa, serta ganti rugi materiil Rp30.000.000.000,- dan immateriil Rp100.000.000.000,- secara tanggung renteng [HAL 4-9].\n\nTergugat I membantah dalil hutang-piutang dan mengajukan eksepsi tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat I serta gugatan kabur, dengan alasan bahwa hubungan hukum yang sah adalah jual-beli antara Penggugat II/III sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli, dibuktikan dengan akta otentik, kwitansi lunas pembayaran Rp5.500.000.000,-, dan alih hak sertifikat ke nama Tergugat I yang tidak ada keberatan saat itu [HAL 11-12]. Tergugat I menyatakan telah beritikad baik sesuai SEMA No. 4 Tahun 2016 dan memiliki hak penuh untuk menjual kembali objek sengketa kepada Tergugat III [HAL 17-18, 31]. Tergugat II mengajukan eksepsi salah pihak (error in persona) terhadap dirinya dan Penggugat I, serta gugatan kabur, dengan alasan ia hanya berperan sebagai broker dan bukan pihak dalam akta jual-beli, serta menolak adanya potongan Rp1.723.000.000,- yang tidak pernah diterimanya [HAL 21-22, 28]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi gugatan kabur dan salah pihak, menyatakan dirinya sebagai pembeli beritikad baik yang membeli dari Tergugat I dengan prosedur sah melalui PPAT, sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 37-39]. Tergugat IV membantah adanya hubungan hukum langsung dengan Penggugat I dan menegaskan bahwa sebagai notaris, ia hanya membuat akta berdasarkan kehendak para pihak (Penggugat II/III dan Tergugat I) setelah akta dibacakan dan ditandatangani tanpa paksaan, sehingga tanggung jawabnya bersifat formil dan akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna [HAL 41-44].\n\nDalam pembuktian, Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-22 dan dua saksi, Raden Roro Sri Sumaningsih Budiarti dan Budi Johansyah, yang menyatakan bahwa kesepakatan awal adalah pinjaman uang dengan jaminan sertifikat, di mana Penggugat I membutuhkan dana sekitar Rp5.000.000.000,- hingga Rp5.500.000.000,- dengan potongan bunga dan diskonto sekitar 33%, serta bahwa transaksi di notaris awalnya dimaksudkan sebagai formalitas pinjaman namun ternyata dibuatkan akta jual beli [HAL 54-61]. Saksi juga mengonfirmasi adanya pertemuan awal di MOI Kelapa Gading dan keterlibatan broker serta fander dari Surabaya, namun tidak menyaksikan proses penandatanganan akta di notaris secara langsung [HAL 54-61]. Sebaliknya, Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang membuktikan adanya jual beli sah, termasuk Akta PPJB No. 08/2020, Akta Kuasa Menjual No. 09/2020, Akta Pengosongan No. 10/2020, bukti transfer Rp5.500.000.000,- dari Tergugat I ke rekening Penggugat III, kwitansi lunas, serta Surat Pernyataan dari Penggugat II dan III yang menyatakan telah mengerti, menyetujui, dan sepakat atas akta-akta tersebut serta membebaskan notaris dari tanggung jawab hukum [HAL 62-67]. Turut Tergugat juga membuktikan riwayat peralihan hak sertifikat dari Binar Imammi ke Lie Andry Setyadarma, lalu ke Putri Zulkifli Hasan melalui proses PPAT yang sah [HAL 47-50].\n\nMajelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat (tidak ada hubungan hukum, obscuur libel, premature, error in persona, dan tidak memiliki kepentingan) dengan alasan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan merupakan penilaian atas fakta yang perlu pembuktian [HAL 69-77]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun saksi Para Penggugat mengetahui adanya kesepakatan awal pinjaman uang, Para Penggugat gagal membuktikan dalil bahwa telah terjadi hutang-piutang antara Penggugat I dan Tergugat I karena tidak ada alat bukti surat yang mendukung [HAL 81-82]. Sebaliknya, bukti surat dari Tergugat I membuktikan bahwa pada 28 September 2020 telah terjadi perjanjian jual beli yang sah antara Penggugat II/III sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli, dibuktikan dengan akta otentik, pembayaran lunas, dan pernyataan kesetujuan para pihak [HAL 82-83]. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat oleh Tergugat I dalam menandatangani akta-akta tersebut, karena transaksi jual beli telah dilakukan dengan sepakat, cakap, objek tertentu, dan causa yang halal sesuai Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 85-86]. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat [HAL 87].\n\nMajelis Hakim tidak mempertimbangkan bantahan Turut Tergugat mengenai riwayat peralihan tanah dari Buku Tanah Hak Milik No.02287/Cipinang Muara menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Lie Andry Setyadarma, lalu kepada Nyonya Putri Zulkifli Hasan, karena hal tersebut tidak mengubah kesimpulan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 87]. Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya, sehingga ditolak seluruhnya [HAL 87]. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya [HAL 87-88]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.685.500,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari biaya pendaftaran, proses, panggilan, pemeriksaan setempat, redaksi, materai, dan lainnya [HAL 88-89]. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua Herbert Harefa, S.H., M.H., bersama Hakim Anggota Gatot Ardiyan Agustriono, S.H., Sp.N., dan Dony Dortmund, S.H., M.H. [HAL 88]." + }, + "read": { + "input_chars": 6877, + "frame": "Para Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat terkait sengketa atas Sertipikat Hak Milik No. 02287/Cipinang Muara yang awalnya disepakati sebagai jaminan pinjaman uang namun kemudian dialihkan haknya melalui akta jual beli. Para Penggugat menuntut pembatalan akta-akta terkait, pengembalian objek sengketa, serta ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung renteng.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan awal dengan Tergugat I untuk pinjaman uang sebesar Rp5.500.000.000,- dengan jaminan sertifikat hak milik.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat IV memaksa pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual, dan Akta Perjanjian Pengosongan dengan dalih hanya sebagai formalitas.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Setelah transfer dana, Penggugat II dan III diminta menarik Rp1.723.000.000,- sebagai potongan biaya dan menyerahkannya kepada Tergugat II secara tunai.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat hak milik dialihkan ke nama Tergugat I pada 24 Mei 2021 tanpa pemberitahuan kepada Para Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah adanya hutang-piutang dan menyatakan bahwa hubungan hukum yang sah adalah jual beli antara Penggugat II/III sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membayar harga jual sebesar Rp5.500.000.000,- kepada rekening Penggugat III dan telah lunas dibayarkan.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat II dan III menyatakan telah mengerti, menyetujui, dan sepakat atas akta-akta tersebut serta membebaskan notaris dari tanggung jawab hukum.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat gagal membuktikan dalil bahwa telah terjadi hutang-piutang antara Penggugat I dan Tergugat I karena tidak ada alat bukti surat yang mendukung.", + "page": 81, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pada 28 September 2020 telah terjadi perjanjian jual beli yang sah antara Penggugat II/III sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat oleh Tergugat I dalam menandatangani akta-akta tersebut.", + "page": 85, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat karena mendalilkan bahwa transaksi atas Sertipikat Hak Milik No. 02287/Cipinang Muara awalnya merupakan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat, namun kemudian dipaksa dibuatkan akta jual beli dan kuasa menjual oleh Tergugat II dan IV. Para Penggugat mengklaim bahwa setelah dana ditransfer, mereka diminta menyerahkan potongan biaya tunai kepada Tergugat II, dan sertifikat kemudian dialihkan ke nama Tergugat I lalu dijual ke Tergugat III tanpa pemberitahuan, sehingga mereka menuntut pembatalan akta, pengembalian objek, dan ganti rugi. Tergugat I membantah adanya hutang-piutang dan menyatakan bahwa transaksi tersebut adalah jual beli sah antara Penggugat II/III sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli, dibuktikan dengan akta otentik, kwitansi lunas pembayaran, dan pernyataan persetujuan dari para Penggugat. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat namun dalam pokok perkara menolak gugatan Para Penggugat karena gagal membuktikan dalil hutang-piutang melalui alat bukti surat. Hakim menetapkan bahwa bukti surat dari Tergugat I membuktikan adanya perjanjian jual beli yang sah dan telah lunas dibayar, serta tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat karena mendalilkan bahwa transaksi atas Sertipikat Hak Milik No. 02287/Cipinang Muara awalnya merupakan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat, namun kemudian dipaksa dibuatkan akta jual beli dan kuasa menjual oleh Tergugat II dan IV. Para Penggugat mengklaim bahwa setelah dana ditransfer, mereka diminta menyerahkan potongan biaya tunai kepada Tergugat II, dan sertifikat kemudian dialihkan ke nama Tergugat I lalu dijual ke Tergugat III tanpa pemberitahuan, sehingga mereka menuntut pembatalan akta, pengembalian objek, dan ganti rugi. Tergugat I membantah adanya hutang-piutang dan menyatakan bahwa transaksi tersebut adalah jual beli sah antara Penggugat II/III sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli, dibuktikan dengan akta otentik, kwitansi lunas pembayaran, dan pernyataan persetujuan dari para Penggugat. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat namun dalam pokok perkara menolak gugatan Para Penggugat karena gagal membuktikan dalil hutang-piutang melalui alat bukti surat. Hakim menetapkan bahwa bukti surat dari Tergugat I membuktikan adanya perjanjian jual beli yang sah dan telah lunas dibayar, serta tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan awal dengan Tergugat I untuk pinjaman uang sebesar Rp5.500.000.000,- dengan jaminan sertifikat hak milik.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat IV memaksa pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual, dan Akta Perjanjian Pengosongan dengan dalih hanya sebagai formalitas.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Setelah transfer dana, Penggugat II dan III diminta menarik Rp1.723.000.000,- sebagai potongan biaya dan menyerahkannya kepada Tergugat II secara tunai.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat hak milik dialihkan ke nama Tergugat I pada 24 Mei 2021 tanpa pemberitahuan kepada Para Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah adanya hutang-piutang dan menyatakan bahwa hubungan hukum yang sah adalah jual beli antara Penggugat II/III sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membayar harga jual sebesar Rp5.500.000.000,- kepada rekening Penggugat III dan telah lunas dibayarkan.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat II dan III menyatakan telah mengerti, menyetujui, dan sepakat atas akta-akta tersebut serta membebaskan notaris dari tanggung jawab hukum.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat gagal membuktikan dalil bahwa telah terjadi hutang-piutang antara Penggugat I dan Tergugat I karena tidak ada alat bukti surat yang mendukung.", + "page": 81, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pada 28 September 2020 telah terjadi perjanjian jual beli yang sah antara Penggugat II/III sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat oleh Tergugat I dalam menandatangani akta-akta tersebut.", + "page": 85, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima uang jual tanah dan tanda tangan akta, tapi sekarang dituduh dipaksa jual dan minta uang kembali, apakah ini sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 63127, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata", + "Pasal 1870 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (seperti kesepakatan tanpa paksaan). Dalam pertimbangan hakim, Tergugat IV (Notaris) secara eksplisit berdalil bahwa syarat-syarat Pasal 1320 telah terpenuhi, termasuk tidak adanya paksaan atau penipuan saat penandatanganan akta. Hal ini menjadi inti pembelaan substantif untuk menjawab apakah perjanjian jual beli tersebut sah meskipun ada tuduhan paksaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan asas konsensualitas dan kekuatan mengikat perjanjian (*force obligatoire*). Dalam perkara, hakim menimbang bahwa para pihak telah sepakat dan menandatangani akta, sehingga perjanjian tersebut mengikat. Ini relevan untuk menjawab apakah pengakuan tanda tangan dan penerimaan uang membuat perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar gugatan utama Para Penggugat (Perbuatan Melawan Hukum). Pertanyaan awam berkaitan dengan tuduhan 'dipaksa', yang merupakan unsur perbuatan melawan hukum. Meskipun gugatan ditolak karena tidak terbukti, Pasal 1365 adalah kerangka hukum substantif yang diuji untuk menentukan apakah tindakan Tergugat memenuhi unsur pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli. Karena sengketa berpusat pada apakah transaksi tersebut adalah 'jual beli' yang sah atau 'pinjaman' yang disamarkan, definisi ini relevan untuk menilai substansi perjanjian yang ditandatangani dan pembayaran harga yang telah diterima." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi akta otentik (cara pembuktian/bentuk akta). Meskipun akta notaris menjadi bukti dalam perkara, pertanyaan awam menanyakan keabsahan substansi perjanjian (paksaan/kembali uang), bukan bentuk formal akta. Pasal ini bersifat prosedural/formil dan tidak menjawab inti sengketa substantif mengenai paksaan atau kewajaran perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta otentik. Sama seperti Pasal 1868, ini adalah aturan pembuktian. Meskipun akta otentik memiliki kekuatan bukti sempurna, pertanyaan awam adalah tentang keadilan/substansi ('apakah sah jika dipaksa'). Kekuatan bukti akta tidak secara otomatis menjawab apakah ada paksaan yang membatalkan kehendak, sehingga relevansinya dengan pertanyaan substantif orang awam lebih lemah dibandingkan pasal syarat sahnya perjanjian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 102489, + "completion_tokens": 6167 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_295_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_295_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..72a2665e0a239fc910c3efcb62d7dcdd6426ca66 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_295_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_295_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 111.799, + "query": 4.765, + "relevance": 21.659, + "total": 138.265 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49731, + "marked_chars": 49893 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak \nhadir; \n2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; \n3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para \nPenggugat dalam perkara a quo ini; \n4. Menyatakan sah demi hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang \nmengikat terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di \natasnya seluas 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), terletak di Kp. \nMalaka bukti kepemilikan berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan \nDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya (Girik C) No. 420, Kp. Malaka, \nKelurahan Malaka, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, tanggal 17 \nFebruari 1977 atas nama SAHID; \n5. Menyatakan Penggugat II diberikan hak/izin untuk mengajukan Penerbitan \ndan Balik Nama atas tanah 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi), \nterletak di Kp. Malaka bukti kepemilikan berupa Surat Ketetapan Iuran \nPembangunan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya (Girik C) No. 420, \nKp. Malaka, Kelurahan Malaka, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta \nTimur, tanggal 17 Februari 1977 atas nama SAHID menjadi atas nama \nPenggugat II (SUBCHI RILANTINI) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional \n(BPN) Kota Administrasi Jakarta Timur; \n6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan memahami putusan ini; \n7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 25 September \n2025, oleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai \nHakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H. dan Mohamad Indarto, S.H., M.Hum. \nmasing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan \nDisclaimer\nKepaniteraan Mah" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49893, + "frame": "Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat atas sengketa pengesahan jual beli tanah beserta bangunan seluas 81 M2 yang awalnya dimiliki Tergugat, yang kemudian dibeli oleh Penggugat I dan dijual kembali kepada Penggugat II. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah jual beli tersebut, menyatakan Penggugat II sebagai pemilik sah, serta memberikan izin kepada Penggugat II untuk mengajukan penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menjual tanah beserta bangunan seluas 81 M2 kepada Penggugat I pada tahun 1991 dengan harga Rp9.000.000,- berdasarkan surat keterangan jual beli dan kwitansi tanggal 18 Januari 1991.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat I menjual kembali tanah beserta bangunan tersebut kepada Penggugat II pada tahun 2023 dengan harga Rp450.000.000,- yang dibayarkan secara tunai melalui dua kali pembayaran pada Oktober dan November 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat I menyerahkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Girik) No. 420 atas nama Tergugat kepada Penggugat II sebagai bukti kepemilikan awal.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat II telah menguasai dan menempati objek sengketa sejak tahun 2023 hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadirannya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat memenuhi kriteria pembeli beritikad baik karena melakukan jual beli dengan prosedur yang sah, pembayaran tunai, dan tidak ada sengketa yang muncul selama kepemilikan.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan untuk memohon pengesahan jual beli tanah beserta bangunan seluas 81 M2 yang sebelumnya dimiliki oleh Tergugat. Kronologi perkara menunjukkan bahwa Tergugat menjual objek sengketa kepada Penggugat I pada tahun 1991, dan kemudian Penggugat I menjualnya kembali kepada Penggugat II pada tahun 2023 dengan pembayaran tunai penuh. Para Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat tidak dapat ditemukan untuk membantu proses pengalihan hak menjadi sertifikat hak milik, sehingga mereka meminta penetapan pengadilan sebagai syarat administrasi di Badan Pertanahan Nasional. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan tersebut secara verstek karena Tergugat tidak hadir, dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat merupakan pembeli beritikad baik yang telah memenuhi syarat hukum untuk melindungi hak atas tanah yang telah mereka kuasai dan bayar dengan sah." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan untuk memohon pengesahan jual beli tanah beserta bangunan seluas 81 M2 yang sebelumnya dimiliki oleh Tergugat. Kronologi perkara menunjukkan bahwa Tergugat menjual objek sengketa kepada Penggugat I pada tahun 1991, dan kemudian Penggugat I menjualnya kembali kepada Penggugat II pada tahun 2023 dengan pembayaran tunai penuh. Para Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat tidak dapat ditemukan untuk membantu proses pengalihan hak menjadi sertifikat hak milik, sehingga mereka meminta penetapan pengadilan sebagai syarat administrasi di Badan Pertanahan Nasional. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan tersebut secara verstek karena Tergugat tidak hadir, dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat merupakan pembeli beritikad baik yang telah memenuhi syarat hukum untuk melindungi hak atas tanah yang telah mereka kuasai dan bayar dengan sah.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menjual tanah beserta bangunan seluas 81 M2 kepada Penggugat I pada tahun 1991 dengan harga Rp9.000.000,- berdasarkan surat keterangan jual beli dan kwitansi tanggal 18 Januari 1991.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat I menjual kembali tanah beserta bangunan tersebut kepada Penggugat II pada tahun 2023 dengan harga Rp450.000.000,- yang dibayarkan secara tunai melalui dua kali pembayaran pada Oktober dan November 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat I menyerahkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Girik) No. 420 atas nama Tergugat kepada Penggugat II sebagai bukti kepemilikan awal.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat II telah menguasai dan menempati objek sengketa sejak tahun 2023 hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadirannya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat memenuhi kriteria pembeli beritikad baik karena melakukan jual beli dengan prosedur yang sah, pembayaran tunai, dan tidak ada sengketa yang muncul selama kepemilikan.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli tanah dari orang lain yang beli dari pemilik asli, tapi pemilik asli tidak mau bantu urus sertifikat, apa bisa saya urus sendiri?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11416, + "candidates": [ + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti dalam perkara perdata (bukti tertulis, saksi, dll). Ini adalah ketentuan prosedural/pembuktian, bukan aturan substantif yang menjawab apakah pembeli dapat mengurus sertifikat sendiri atau hak kepemilikan atas tanah. Sesuai pedoman, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18610, + "completion_tokens": 913 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_299_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_299_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f97846cfc6f47e7aaf13e96f3b702509f40ee352 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_299_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_299_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 37, + "timings": { + "parse": 0.063, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 106.926, + "query": 6.674, + "relevance": 69.979, + "total": 183.642 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 99901, + "marked_chars": 100225 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI : \n- Mengabulkan eksepsi Tergugat; \nDALAM POKOK PERKARA : \n- Menyatakan \ngugatan \nPenggugat \ntidak \ndapat \nditerima \n(Niet \nOntvankelijke Verklaard); \n- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai \nhari ini ditetapkan sejumlah Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu \nrupiah); \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 35\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 36 dari 37 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim \n \n Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, Tanggal 7 Januari 2025, \noleh kami, COKORDA GEDE ARTAHANA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, \nAGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H.,M.H. dan BAMBANG JOKO \nWINARNO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan \nmana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, \ntanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para \nHakim Anggota tersebu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 100225, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] selaku Direktur Utama [NAMA_PERUSAHAAN] atas dugaan wanprestasi dalam Surat Perjanjian Pinjaman Dana tertanggal 11 Oktober 2023 terkait ketidakselesaian pencairan dana pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- untuk biaya penerbitan LC. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi dan menghukumnya menerima pengembalian pinjaman sebesar Rp 205.000.000,-. Perkara ini berakhir dengan putusan tidak dapat diterima karena gugatan diajukan sebelum jatuh tempo perjanjian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Dana tertanggal 11 Oktober 2023 yang mengatur pinjaman dana dengan jangka waktu 12 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyetorkan dana sebesar Rp 350.000.000,- kepada Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Mei 2024.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jatuh tempo perjanjian pinjaman dana tersebut adalah pada tanggal 11 Oktober 2024.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi dilatoir dengan alasan gugatan diajukan sebelum jatuh tempo perjanjian.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi dilatoir cukup beralasan dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] dan Tergugat [NAMA_ORANG] menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Dana pada 11 Oktober 2023 dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan yang jatuh tempo pada 11 Oktober 2024. Dalam pelaksanaannya, Tergugat menyalurkan dana sebesar Rp 350.000.000,- kepada Penggugat. Penggugat kemudian mengajukan gugatan wanprestasi pada 19 Mei 2024, dengan alasan Tergugat tidak menyalurkan sisa dana pinjaman sesuai perjanjian dan melakukan pembatalan sepihak. Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi dilatoir karena gugatan diajukan sebelum masa jatuh tempo perjanjian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi dilatoir tersebut, menyatakan bahwa gugatan Penggugat masih bersifat prematur, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] dan Tergugat [NAMA_ORANG] menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Dana pada 11 Oktober 2023 dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan yang jatuh tempo pada 11 Oktober 2024. Dalam pelaksanaannya, Tergugat menyalurkan dana sebesar Rp 350.000.000,- kepada Penggugat. Penggugat kemudian mengajukan gugatan wanprestasi pada 19 Mei 2024, dengan alasan Tergugat tidak menyalurkan sisa dana pinjaman sesuai perjanjian dan melakukan pembatalan sepihak. Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi dilatoir karena gugatan diajukan sebelum masa jatuh tempo perjanjian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi dilatoir tersebut, menyatakan bahwa gugatan Penggugat masih bersifat prematur, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Dana tertanggal 11 Oktober 2023 yang mengatur pinjaman dana dengan jangka waktu 12 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyetorkan dana sebesar Rp 350.000.000,- kepada Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Mei 2024.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jatuh tempo perjanjian pinjaman dana tersebut adalah pada tanggal 11 Oktober 2024.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi dilatoir dengan alasan gugatan diajukan sebelum jatuh tempo perjanjian.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi dilatoir cukup beralasan dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima uang pinjaman tapi belum lunas, kenapa hakim tolak gugatan saya karena baru minta sebelum masa jatuh tempo?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23358, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena putusan hakim secara eksplisit menguji sahnya perjanjian pinjaman dana berdasarkan syarat-syarat dalam Pasal 1320 (khususnya kesepakatan dan sebab yang halal) untuk menentukan apakah para pihak terikat oleh klausul jatuh tempo. Hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk mengikat para pihak pada perjanjian tersebut, sehingga klausul jatuh tempo yang diatur dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 menjadi dasar penolakan gugatan karena diajukan sebelum waktunya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini tidak relevan karena gugatan dalam perkara ini adalah wanprestasi (ingkar janji) berdasarkan perjanjian, bukan perbuatan melawan hukum (PMH). Putusan menolak gugatan karena alasan dilatoir (belum jatuh tempo), bukan karena unsur PMH. Meskipun eksepsi Tergugat menyebutkan kebingungan antara PMH dan Wanprestasi, hakim tidak menguji atau menerapkan Pasal 1365 sebagai dasar putusan substantif, melainkan menolak gugatan berdasarkan ketidaksiapan waktu (dilatoir) berdasarkan perjanjian yang sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini tidak relevan karena mengatur tanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan dalam konteks perbuatan melawan hukum (di luar kontrak). Putusan ini didasarkan pada wanprestasi (pelanggaran perjanjian) dan eksepsi dilatoir, bukan pada unsur kelalaian di luar perjanjian. Tidak ada analisis hukum yang menghubungkan fakta perkara dengan unsur kelalaian atau kesembronoan menurut Pasal 1366." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35749, + "completion_tokens": 1186 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_29_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_29_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1da289ed440d35248a558079ffd2a9f3c3283bb3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_29_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_29_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 91.022, + "query": 5.413, + "relevance": 94.295, + "total": 190.772 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50255, + "marked_chars": 50399 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan faktur nomor \n \nCD3818007124; \n \nCD3818076972; \n \nCD3818077508; \n \nCD3818077664; \n \nCD3818085901; \n \nCD3818086505; \n \nCD3818087023; \n \nCD3819000163; \nsah, berlaku, dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat; \n3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada \nPenggugat; \n4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat \nsejumlah Rp 237.999.011 (dua ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus \nSembilan puluh Sembilan ribu sebelas rupiah)secara tunai dan sekaligus; \n5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir atas kerugian yang \ndialami oleh Penggugat sejumlah Rp79.729.669,00 (tujuh puluh sembilan \njuta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh \nsembilan Rupiah) secara tunai dan sekaligus; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 16\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 17 dari 17 Pu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50399, + "frame": "PT Jotun Indonesia menggugat PT Robinson Maju Bersama atas dugaan wanprestasi berupa ketidakpatuhan pembayaran tagihan barang yang dipesan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan faktur-faktur pemesanan sah, menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi, serta menghukum tergugat membayar pokok utang dan bunga moratoir. Gugatan ini diajukan melalui prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengakui memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp237.999.011,00.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat belum melakukan pembayaran atas kewajiban tersebut hingga saat ini.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pemesanan barang kepada Penggugat melalui beberapa faktur dengan total nilai tagihan Rp237.999.011,00.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat sebagai upaya penagihan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak tuntutan bunga moratoir karena Penggugat tidak menjelaskan perhitungan bunga secara spesifik.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT Jotun Indonesia mengajukan gugatan sederhana terhadap PT Robinson Maju Bersama dengan dalih wanprestasi akibat tidak dibayarkannya tagihan barang yang telah dipesan. Gugatan ini didasari oleh adanya faktur pemesanan barang yang diterbitkan Penggugat kepada Tergugat dengan total nilai Rp237.999.011,00. Dalam persidangan, Tergugat mengakui adanya kewajiban pembayaran sebesar jumlah tersebut namun belum melunasinya, sehingga hakim menetapkan fakta tersebut sebagai terbukti. Hakim juga menetapkan bahwa perbuatan tidak membayar tersebut merupakan wanprestasi dan faktur-faktur yang menjadi dasar tagihan adalah sah, berlaku, dan mengikat. Terkait tuntutan bunga moratoir, hakim menolak perhitungan yang diajukan Penggugat karena tidak spesifik, namun tetap mengabulkan sebagian tuntutan bunga dengan menghitung berdasarkan suku bunga 6% per tahun sejak jatuh tempo faktur terakhir hingga putusan dijatuhkan. Pada akhirnya, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat membayar pokok utang dan bunga moratoir yang telah dihitung ulang oleh hakim." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Jotun Indonesia mengajukan gugatan sederhana terhadap PT Robinson Maju Bersama dengan dalih wanprestasi akibat tidak dibayarkannya tagihan barang yang telah dipesan. Gugatan ini didasari oleh adanya faktur pemesanan barang yang diterbitkan Penggugat kepada Tergugat dengan total nilai Rp237.999.011,00. Dalam persidangan, Tergugat mengakui adanya kewajiban pembayaran sebesar jumlah tersebut namun belum melunasinya, sehingga hakim menetapkan fakta tersebut sebagai terbukti. Hakim juga menetapkan bahwa perbuatan tidak membayar tersebut merupakan wanprestasi dan faktur-faktur yang menjadi dasar tagihan adalah sah, berlaku, dan mengikat. Terkait tuntutan bunga moratoir, hakim menolak perhitungan yang diajukan Penggugat karena tidak spesifik, namun tetap mengabulkan sebagian tuntutan bunga dengan menghitung berdasarkan suku bunga 6% per tahun sejak jatuh tempo faktur terakhir hingga putusan dijatuhkan. Pada akhirnya, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat membayar pokok utang dan bunga moratoir yang telah dihitung ulang oleh hakim.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengakui memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp237.999.011,00.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat belum melakukan pembayaran atas kewajiban tersebut hingga saat ini.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pemesanan barang kepada Penggugat melalui beberapa faktur dengan total nilai tagihan Rp237.999.011,00.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melayangkan surat somasi kepada Tergugat sebagai upaya penagihan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak tuntutan bunga moratoir karena Penggugat tidak menjelaskan perhitungan bunga secara spesifik.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pesan barang dari perusahaan ini lewat faktur dan mengakui utangnya, tapi sampai sekarang belum bisa bayar, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19787, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi umum jenis perikatan (memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan awam mengenai konsekuensi ketidakmampuan bayar utang yang sudah diakui, pasal ini tidak memberikan arahan substantif mengenai hak, kewajiban, atau akibat hukum dari wanprestasi tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya suatu wanprestasi (keadaan lalai), baik melalui somasi (surat perintah) maupun lewat waktu. Dalam pertanyaan, debitur mengakui utang namun belum bayar; pemahaman tentang kapan debitur dianggap lalai (sesuai pasal ini) adalah kunci untuk menentukan apakah debitur telah melakukan wanprestasi dan apa konsekuensi hukumnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Bagi debitur yang belum bisa bayar, pasal ini relevan karena menjelaskan bahwa selain pokok utang, ia juga terikat untuk membayar bunga dan biaya akibat keterlambatan, yang merupakan beban tambahan yang harus dihadapi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur bunga moratoir dalam perikatan pembayaran uang. Karena pertanyaan menyangkut utang berupa uang yang belum dibayar, pasal ini relevan untuk menjelaskan bahwa debitur wajib membayar bunga hukum (tanpa perlu membuktikan kerugian khusus) sejak dimintakan di pengadilan, yang merupakan bagian dari kewajiban yang harus dihadapi debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya memberikan definisi umum tentang persetujuan/perjanjian. Meskipun perjanjian adalah dasar utang, pasal ini tidak mengatur substansi masalah ketidakmampuan bayar, wanprestasi, atau akibat hukum yang menjadi inti pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (sepakat, cakap, hal tertentu, sebab halal). Dalam pertanyaan, utang sudah diakui dan faktur sudah ada, sehingga sah tidaknya perjanjian bukan lagi isu yang dipertanyakan. Fokus pertanyaan adalah pada akibat ketidakpatuhan pembayaran, bukan validitas pembentukan perjanjiannya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22174, + "completion_tokens": 1275 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_2_Pdt.G.S_2026_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_2_Pdt.G.S_2026_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3e060ef6a78b9dc14278d717efcd0bd93e897118 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_2_Pdt.G.S_2026_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,200 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_2_Pdt.G.S_2026_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 27, + "timings": { + "parse": 0.078, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 146.559, + "query": 10.177, + "relevance": 67.514, + "total": 224.329 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 76766, + "marked_chars": 77000 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; \n2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) \nterhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1518230000303; \n3. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil \nmerek Suzuki Carry 1.5 New Carry PU WD, warna hitam, dengan nomor \nrangka MHYHDC61TPJ235749, nomor mesin K15BT1548124, No.Pol B-\n9078 TVB dengan tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat adalah \nperbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad); \n4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor \nW10.00595288.AH.0.5.01 Tahun 2023; \n5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil yang dialami \nPenggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp152.028.000,00 (seratus \nlima puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah); \n6. Menghukum \nTergugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); \nDemikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2026, oleh \nMathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri \nJakarta Timur, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidang terbuka \nuntuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Lene, S.H., \nM.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui \nsistem informasi pengadilan pada hari itu juga; \n \n Panitera Pengganti \n \n \n Hakim, \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nLene, S.H.,M.H. Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H. \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Nam" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 77000, + "frame": "PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA menggugat MUHAMMAD RIZKI NURIZAL atas wanprestasi berupa penunggakan angsuran pembiayaan mobil dan perbuatan melawan hukum berupa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin. Penggugat meminta pengadilan menyatakan tergugat wanprestasi dan melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukumnya membayar ganti rugi sebesar Rp152.028.000,00. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan seluruh gugatan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengikat diri dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor 1518230000303 tertanggal 21 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjaminkan satu unit mobil Suzuki Carry 1.5 New Carry PU WD dengan nomor rangka MHYHDC61TPJ235749 dan nomor polisi B 9078 TVB secara fidusia kepada Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki kewajiban membayar angsuran sebesar Rp3.708.000,00 per bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat lalai membayar angsuran sejak tanggal 21 Mei 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan peringatan atau somasi kepada Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengalihkan penguasaan mobil jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mobil jaminan fidusia tersebut tidak diketahui keberadaannya karena dibawa pergi oleh anak buah pihak yang menerima pengalihan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa kewajiban utang Tergugat yang belum dibayar dihitung berdasarkan 41 kali angsuran yang belum lunas.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA mengajukan gugatan sederhana terhadap MUHAMMAD RIZKI NURIZAL terkait perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian mobil Suzuki Carry. Gugatan ini didasarkan pada dalil wanprestasi akibat penunggakan angsuran yang dimulai sejak Mei 2025 serta perbuatan melawan hukum karena Tergugat mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis, yang mengakibatkan hilangnya objek jaminan dan sulitnya eksekusi utang. Tergugat mengakui adanya perjanjian dan pengalihan mobil tersebut, namun berdalih pengalihan dilakukan melalui perantara sales dengan janji penyelesaian yang tidak tercapai. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa perjanjian pembiayaan sah, Tergugat terbukti wanprestasi karena kelalaian pembayaran, dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan jaminan tanpa persetujuan. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan sah sertifikat jaminan fidusia, dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp152.028.000,00 yang dihitung dari sisa angsuran yang belum dibayar." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA mengajukan gugatan sederhana terhadap MUHAMMAD RIZKI NURIZAL terkait perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian mobil Suzuki Carry. Gugatan ini didasarkan pada dalil wanprestasi akibat penunggakan angsuran yang dimulai sejak Mei 2025 serta perbuatan melawan hukum karena Tergugat mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis, yang mengakibatkan hilangnya objek jaminan dan sulitnya eksekusi utang. Tergugat mengakui adanya perjanjian dan pengalihan mobil tersebut, namun berdalih pengalihan dilakukan melalui perantara sales dengan janji penyelesaian yang tidak tercapai. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa perjanjian pembiayaan sah, Tergugat terbukti wanprestasi karena kelalaian pembayaran, dan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan jaminan tanpa persetujuan. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan sah sertifikat jaminan fidusia, dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp152.028.000,00 yang dihitung dari sisa angsuran yang belum dibayar.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengikat diri dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor 1518230000303 tertanggal 21 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjaminkan satu unit mobil Suzuki Carry 1.5 New Carry PU WD dengan nomor rangka MHYHDC61TPJ235749 dan nomor polisi B 9078 TVB secara fidusia kepada Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki kewajiban membayar angsuran sebesar Rp3.708.000,00 per bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat lalai membayar angsuran sejak tanggal 21 Mei 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan peringatan atau somasi kepada Tergugat terkait tunggakan pembayaran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengalihkan penguasaan mobil jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mobil jaminan fidusia tersebut tidak diketahui keberadaannya karena dibawa pergi oleh anak buah pihak yang menerima pengalihan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa kewajiban utang Tergugat yang belum dibayar dihitung berdasarkan 41 kali angsuran yang belum lunas.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar angsuran mobil Suzuki tapi telat bayar dan mobil jaminan saya hilang dibawa orang lain, apakah saya tetap harus bayar sisa utangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 41860, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (kewajiban) untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks pertanyaan, ini menjadi dasar hukum bahwa debitur memiliki kewajiban substantif untuk membayar angsuran. Putusan menggunakan pasal ini untuk menegaskan adanya hak dan kewajiban antara para pihak sebelum membahas wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang lalai (wanprestasi) yang dapat terjadi karena lewatnya waktu yang ditentukan dalam perikatan itu sendiri. Ini relevan secara substantif untuk menjawab apakah keterlambatan pembayaran (telat bayar) memenuhi unsur wanprestasi yang memicu kewajiban membayar sisa utang, sebagaimana dianalisis dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini langsung menjawab inti pertanyaan tentang kewajiban membayar sisa utang (ganti rugi) akibat ketidakpemenuhan perikatan (wanprestasi) dan hilangnya jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan menggunakan pasal ini untuk memvaliditas perjanjian pembiayaan antara para pihak. Jika perjanjian tidak sah, maka dasar tuntutan pembayaran sisa utang tidak ada. Oleh karena itu, pasal ini menjadi kerangka dasar hukum yang menopang keberadaan kewajiban utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Putusan menggunakan pasal ini untuk menilai perbuatan Tergugat yang mengalihkan/menghilangkan jaminan tanpa izin. Hal ini menjadi dasar tambahan (selain wanprestasi) mengapa Tergugat tetap bertanggung jawab atas kerugian (sisa utang) meskipun jaminan hilang, karena perbuatan tersebut melanggar hukum dan menyebabkan kerugian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur kekuatan pembuktian surat/akta (alat bukti). Meskipun dikutip dalam putusan, pasal ini bersifat prosedural/buktian dan tidak mengatur substansi hak, kewajiban, wanprestasi, atau akibat hukum dari sengketa pembayaran utang dan pengalihan jaminan yang menjadi inti pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 32859, + "completion_tokens": 1514 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_2_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_2_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..159b4b183b29b20be5b3220daba0eaa42541881f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_2_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,185 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_2_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 83, + "timings": { + "parse": 0.14, + "classify": 0.0, + "condense": 361.557, + "read": 124.117, + "query": 3.382, + "relevance": 36.27, + "total": 525.465 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 247415, + "marked_chars": 248153 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI: \nDalam Eksepsi \n- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; \nDalam Pokok Perkara \n- Menolak \ngugatan \nPenggugat \nKonvensi/Tergugat \nRekonvensi \nuntuk \nseluruhnya; \nDALAM REKONVENSI: \n- Menolak \ngugatan \nPenggugat \nRekonvensi/Tergugat \nKonvensi \nuntuk \nseluruhnya; \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: \n- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar \nbiaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah); \nDemikian \ndiputuskan \ndalam \nrapat \nmusyawarah \nMajelis \nHakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, \noleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, \nImmanuel, S.H., M.H. dan Mohamad Indarto, S.H., M.Hum. masing-masing \nsebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 2/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM tanggal 22 \nJanuari 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025 \ndisampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan \ndihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Widiyarti, S.H Panitera \nPengganti pada Pengadilan tersebut. \n \n \nHakim-hakim Anggota, \nHakim Ketua, \nImmanuel, S.H., M.H. \nDameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. \nMohamad Indarto, S.H., M.Hum. \nPanitera Pengganti, \nDwi Widiyarti, S.H. \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari wakt" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134825, + "summary": "[HAL 1-11] Perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Jkt. Tim mengadili gugatan perceraian dan hak asuh anak antara Penggugat (Suami) dan Tergugat (Istri). Pernikahan sah dilangsungkan pada 20 April 2013 dengan dua anak: ANAK 1 (perempuan, lahir 15 Agustus 2015) dan ANAK 2 (laki-laki, lahir 27 Desember 2019). Penggugat dalil bahwa rumah tangga goyah sejak 2013 akibat keputusan Tergugat yang sepihak pergi ke Jepang untuk S3, kurangnya komunikasi, dan perselisihan berulang. Kronologi menunjukkan Tergugat pergi ke Jepang pada Oktober 2013, kembali Maret 2015, lalu pergi lagi Maret 2019 dengan anak pertama. Penggugat dalil Tergugat mengancam menyakiti anak jika Penggugat tidak pindah kerja ke Jepang (Mei 2022), serta Tergugat didiagnosa Schizophrenia oleh RSUD Duren Sawit pada November 2022 setelah insiden marah tak terkendali. Sejak September 2024, para pihak berpisah tinggal; Tergugat membawa anak dan membatasi akses Penggugat. Penggugat memohon putusan perceraian, hak asuh anak kepada Penggugat, perintah Tergugat menjalani perawatan psikiatri, dan izin temu anak dengan pendampingan keluarga. Mediasi gagal. [HAL 12-38] Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, menuduh Penggugat sebagai penyebab ketidakharmonisan karena sifat kikir, otoriter, dan dugaan kelainan orientasi seksual. Tergugat dalil diagnosis Schizophrenia adalah rekayasa Penggugat karena Tergugat pingsan saat diperiksa, dan Tergugat tetap bekerja produktif di ASEAN serta menulis buku. Tergugat menyangkal membatasi akses anak, justru dalil Penggugat melakukan KDRT fisik (mencekik leher ANAK 1) saat memaksa anak pergi pada 20 Februari 2025. Tergugat juga dalil Penggugat mengidap penyakit saraf (Occipital Neuralgia, hipertensi) yang menyebabkan temperamen. Dalam Rekonvensi, Tergugat memohon hak asuh anak kepada Tergugat, kewajiban nafkah, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal dari Penggugat sebesar Rp 28.695.180 per bulan (naik 10% tahunan), serta pembayaran lunas biaya yang telah ditanggung Tergugat selama Penggugat lalai (total sementara Rp 465.530.760 hingga April 2025). Tergugat juga memohon Penggugat menjalani pengobatan penyakit sarafnya. [HAL 39-45] Penggugat mengajukan bukti surat berupa KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, serta dokumen medis RSUD Duren Sawit (resume medis, terapi pulang, lab, lepas rawat) yang mendukung diagnosis Schizophrenia pada Tergugat. Penggugat juga mengajukan ratusan bukti transaksi keuangan (BI Fast, transfer, tagihan kartu kredit) untuk membuktikan aliran dana dan pengeluaran selama perkawinan." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 114828, + "summary": "[HAL 1-11] Perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Jkt. Tim mengadili gugatan perceraian dan hak asuh anak antara Penggugat (Suami) dan Tergugat (Istri). Pernikahan sah dilangsungkan pada 20 April 2013 dengan dua anak: ANAK 1 (perempuan, lahir 15 Agustus 2015) dan ANAK 2 (laki-laki, lahir 27 Desember 2019). Penggugat dalil bahwa rumah tangga goyah sejak 2013 akibat keputusan Tergugat yang sepihak pergi ke Jepang untuk S3, kurangnya komunikasi, dan perselisihan berulang. Kronologi menunjukkan Tergugat pergi ke Jepang pada Oktober 2013, kembali Maret 2015, lalu pergi lagi Maret 2019 dengan anak pertama. Penggugat dalil Tergugat mengancam menyakiti anak jika Penggugat tidak pindah kerja ke Jepang (Mei 2022), serta Tergugat didiagnosa Schizophrenia oleh RSUD Duren Sawit pada November 2022 setelah insiden marah tak terkendali. Sejak September 2024, para pihak berpisah tinggal; Tergugat membawa anak dan membatasi akses Penggugat. Penggugat memohon putusan perceraian, hak asuh anak kepada Penggugat, perintah Tergugat menjalani perawatan psikiatri, dan izin temu anak dengan pendampingan keluarga. Mediasi gagal. [HAL 12-38] Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, menuduh Penggugat sebagai penyebab ketidakharmonisan karena sifat kikir, otoriter, dan dugaan kelainan orientasi seksual. Tergugat dalil diagnosis Schizophrenia adalah rekayasa Penggugat karena Tergugat pingsan saat diperiksa, dan Tergugat tetap bekerja produktif di ASEAN serta menulis buku. Tergugat menyangkal membatasi akses anak, justru dalil Penggugat melakukan KDRT fisik (mencekik leher ANAK 1) saat memaksa anak pergi pada 20 Februari 2025. Tergugat juga dalil Penggugat mengidap penyakit saraf (Occipital Neuralgia, hipertensi) yang menyebabkan temperamen. Dalam Rekonvensi, Tergugat memohon hak asuh anak kepada Tergugat, kewajiban nafkah, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal dari Penggugat sebesar Rp 28.695.180 per bulan (naik 10% tahunan), serta pembayaran lunas biaya yang telah ditanggung Tergugat selama Penggugat lalai (total sementara Rp 465.530.760 hingga April 2025). Tergugat juga memohon Penggugat menjalani pengobatan penyakit sarafnya. [HAL 39-45] Penggugat mengajukan bukti surat berupa KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, serta dokumen medis RSUD Duren Sawit (resume medis, terapi pulang, lab, lepas rawat) yang mendukung diagnosis Schizophrenia pada Tergugat. Penggugat juga mengajukan ratusan bukti transaksi keuangan (BI Fast, transfer, tagihan kartu kredit) untuk membuktikan aliran dana dan pengeluaran selama perkawinan. [HAL 46-50] Penggugat melanjutkan pengajuan bukti surat berupa ringkasan transaksi kartu kredit Citi Rewards Card atas nama Penggugat dan Tergugat (GANESANDA TIKUALLO) periode Desember 2019 hingga Desember 2022, serta kartu UOB Preferred Card atas nama GANESANDA T R periode November 2023 hingga September 2024. Bukti ini mencakup pemesanan tiket pesawat untuk rute Jakarta-Jepang dan sebaliknya pada tahun 2019-2022, serta tangkapan layar percakapan WhatsApp antara para pihak pada periode Mei 2022, September-Oktober 2024, April 2025, dan Februari 2025. [HAL 51-54] Penggugat mengajukan bukti daftar hadir sekolah ANAK 1 dan ANAK 2 periode Juli 2024-April 2025, serta tangkapan layar WhatsApp dengan guru wali kelas dan percakapan para pihak pada April-Mei 2025. Penggugat juga mengajukan Surat Pengaduan ke KPAI tanggal 15 Mei 2025. Penggugat mengajukan saksi Nelly Rukka YK (Saksi Penggugat 1) yang menerangkan para pihak menikah di Sukatani/Depok sekitar 10 tahun lalu, tinggal di kontrakan Pasar Rebo, dikaruniai dua anak yang kini tinggal dengan Tergugat, dan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sejak pertengkaran satu tahun lalu. Saksi menyatakan pernah mengumpulkan para pihak dan keluarga agar tidak cerai, namun Tergugat tetap meminta cerai karena ketidakharmonisan. Saksi Penggugat 2 (kakak ipar) menerangkan pernikahan di Katedral Bogor, Tergugat bekerja sebagai Guru TK, dan Penggugat sebagai buruh lepas. Saksi menyatakan Tergugat yang minta cerai karena statusnya di gereja, namun Tergugat menjaga citra dengan tidak mengajukan gugatan langsung. Saksi pernah melihat mereka bertengkar, Tergugat menyebut \"kebun binatang\" sebagai ancaman, dan Penggugat diusir dari rumah kontrakan. [HAL 55-62] Tergugat mengajukan bukti surat berupa KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, dan kartu keluarga. Tergugat mengajukan dokumen medis yang menunjukkan diagnosis Hipertiroid (bukan Schizophrenia) dari RS Mitra Keluarga Kelapa Gading (Agustus 2022), RS EMC Sentul (November 2022), dan RS EMC Pulomas (Januari 2025), termasuk hasil laboratorium dan radiologi. Tergugat juga mengajukan laporan pemeriksaan kesehatan ASEAN Secretariat (Agustus 2022) dan surat keterangan sehat serta narkoba dari RS EMC Pulomas (Januari 2025). Tergugat mengajukan resume hasil pemeriksaan psikologi forensik oleh Psikolog Kasandra Putranto (Maret 2025) untuk subjek Tergugat, ANAK 1, dan ANAK 2. Tergugat mengajukan bukti konseling pernikahan yang diupayakan Tergugat namun ditolak Penggugat (Juni 2025). Tergugat mengajukan bukti pekerjaan dan pendapatan: Letter of Appointment ASEAN (Agustus 2022), kontrak kerja GIZ (April 2023), dan konsultasi EMBER (Juli 2023). Tergugat mengajukan buku tabungan Japan Post Bank (2019-2022), rekening koran Mandiri, BCA, dan bukti pembayaran biaya anak (sekolah, pengasuh, apartemen Taman Pasadenia). Tergugat mengajukan sertifikat Hak Guna Bangunan di Bogor, beasiswa MEXT, sertifikat gelar Doktor dari Kyoto University (2022), serta berbagai artikel dan buku yang ditulis Tergugat tentang energi dan transisi energi. Tergugat mengajukan bukti pengaduan ke KPAI dan KOMNAS PEREMPUAN, serta foto-foti yang menurut Tergugat menunjukkan Penggugat mengabaikan anak, pergi tanpa izin, menolak berobat ke anak sakit, merokok di dekat anak, dan tidak membukakan pintu. [HAL 63-73] Tergugat mengajukan saksi Saksi Tergugat 1 (ayah Tergugat) dan Saksi Tergugat 2 (ibu tiri Tergugat) yang keduanya menerangkan pernikahan di Katedral Bogor, Tergugat melanjutkan S3 ke Jepang dengan beasiswa dan disetujui suami, serta bekerja di ASEAN. Kedua saksi menyatakan tidak pernah melihat Tergugat cekcok atau memiliki gangguan jiwa, melainkan hanya Hipertiroid. Mereka menyatakan Penggugat yang memisahkan diri, mendiamkan Tergugat, dan membawa Tergugat ke RSKJ Duren Sawit atas inisiatif Penggugat karena rumah sakit lain penuh. Saksi menyatakan Tergugat kini membiayai anak-anak dan sewa apartemen. Saksi Tergugat 3 (Psikolog) menerangkan hasil pemeriksaan Tergugat menunjukkan bicara runut, tidak ada indikasi gangguan jiwa, namun ada indikasi risiko cedera ringan akibat kekerasan fisik, emosional, sosial, dan ekonomi dari pasangan. Anak-anak dinilai cerdas, ANAK 1 IQ di atas 110, ANAK 2 rata-rata dengan keterlambatan perkembangan ekspresif. Psikolog menyimpulkan Tergugat mampu menjadi orangtua tunggal. [HAL 74-78] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat tentang pelanggaran hukum acara (perubahan petitum) dan keberatan perlakuan Majelis, karena perubahan gugatan dilakukan sebelum jawaban dan para pihak kooperatif. Dalam pokok perkara Konvensi, Majelis Hakim mengakui perkawinan sah, kelahiran anak, dan status pisah rumah. Majelis Hakim menilai bahwa meskipun ada perselisihan, Tergugat memiliki niat mulia untuk meningkatkan taraf keluarga melalui pendidikan dan pekerjaan internasional, sementara Penggugat juga ingin menjaga keutuhan rumah tangga. Majelis Hakim berpendapat para pihak seharusnya menurunkan ego dan bersatu padu, sehingga perceraian bukan jalan terbaik dan perkawinan masih dapat dipertahankan. Oleh karena itu, gugatan perceraian Penggugat ditolak. [HAL 79-81] Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim menolak permohonan hak asuh anak karena gugatan perceraian ditolak sehingga perkawinan belum putus dan kewajiban orang tua tetap sama. Majelis Hakim juga menolak permohonan biaya nafkah, pendidikan, dan pengobatan dari Penggugat, karena pengeluaran Tergugat dianggap wajar dalam kehidupan, serta tidak ada bukti perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dari Penggugat yang mewajibkan ganti rugi atau pengobatan. Gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya. [HAL 82-83] Amar putusan: 1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi (perceraian dan hak asuh) untuk seluruhnya. 3. Menolak gugatan Tergugat Rekonvensi (hak asuh, biaya, pengobatan) untuk seluruhnya. 4. Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara Rp 212.000,00. Putusan dibacakan pada 28 Agustus 2025 dan disampaikan pada 4 September 2025." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-11] Perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Jkt. Tim mengadili gugatan perceraian dan hak asuh anak antara Penggugat (Suami) dan Tergugat (Istri). Pernikahan sah dilangsungkan pada 20 April 2013 dengan dua anak: ANAK 1 (perempuan, lahir 15 Agustus 2015) dan ANAK 2 (laki-laki, lahir 27 Desember 2019). Penggugat dalil bahwa rumah tangga goyah sejak 2013 akibat keputusan Tergugat yang sepihak pergi ke Jepang untuk S3, kurangnya komunikasi, dan perselisihan berulang. Kronologi menunjukkan Tergugat pergi ke Jepang pada Oktober 2013, kembali Maret 2015, lalu pergi lagi Maret 2019 dengan anak pertama. Penggugat dalil Tergugat mengancam menyakiti anak jika Penggugat tidak pindah kerja ke Jepang (Mei 2022), serta Tergugat didiagnosa Schizophrenia oleh RSUD Duren Sawit pada November 2022 setelah insiden marah tak terkendali. Sejak September 2024, para pihak berpisah tinggal; Tergugat membawa anak dan membatasi akses Penggugat. Penggugat memohon putusan perceraian, hak asuh anak kepada Penggugat, perintah Tergugat menjalani perawatan psikiatri, dan izin temu anak dengan pendampingan keluarga. Mediasi gagal. [HAL 12-38] Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, menuduh Penggugat sebagai penyebab ketidakharmonisan karena sifat kikir, otoriter, dan dugaan kelainan orientasi seksual. Tergugat dalil diagnosis Schizophrenia adalah rekayasa Penggugat karena Tergugat pingsan saat diperiksa, dan Tergugat tetap bekerja produktif di ASEAN serta menulis buku. Tergugat menyangkal membatasi akses anak, justru dalil Penggugat melakukan KDRT fisik (mencekik leher ANAK 1) saat memaksa anak pergi pada 20 Februari 2025. Tergugat juga dalil Penggugat mengidap penyakit saraf (Occipital Neuralgia, hipertensi) yang menyebabkan temperamen. Dalam Rekonvensi, Tergugat memohon hak asuh anak kepada Tergugat, kewajiban nafkah, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal dari Penggugat sebesar Rp 28.695.180 per bulan (naik 10% tahunan), serta pembayaran lunas biaya yang telah ditanggung Tergugat selama Penggugat lalai (total sementara Rp 465.530.760 hingga April 2025). Tergugat juga memohon Penggugat menjalani pengobatan penyakit sarafnya. [HAL 39-45] Penggugat mengajukan bukti surat berupa KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, serta dokumen medis RSUD Duren Sawit (resume medis, terapi pulang, lab, lepas rawat) yang mendukung diagnosis Schizophrenia pada Tergugat. Penggugat juga mengajukan ratusan bukti transaksi keuangan (BI Fast, transfer, tagihan kartu kredit) untuk membuktikan aliran dana dan pengeluaran selama perkawinan. [HAL 46-50] Penggugat melanjutkan pengajuan bukti surat berupa ringkasan transaksi kartu kredit Citi Rewards Card atas nama Penggugat dan Tergugat (GANESANDA TIKUALLO) periode Desember 2019 hingga Desember 2022, serta kartu UOB Preferred Card atas nama GANESANDA T R periode November 2023 hingga September 2024. Bukti ini mencakup pemesanan tiket pesawat untuk rute Jakarta-Jepang dan sebaliknya pada tahun 2019-2022, serta tangkapan layar percakapan WhatsApp antara para pihak pada periode Mei 2022, September-Oktober 2024, April 2025, dan Februari 2025. [HAL 51-54] Penggugat mengajukan bukti daftar hadir sekolah ANAK 1 dan ANAK 2 periode Juli 2024-April 2025, serta tangkapan layar WhatsApp dengan guru wali kelas dan percakapan para pihak pada April-Mei 2025. Penggugat juga mengajukan Surat Pengaduan ke KPAI tanggal 15 Mei 2025. Penggugat mengajukan saksi Nelly Rukka YK (Saksi Penggugat 1) yang menerangkan para pihak menikah di Sukatani/Depok sekitar 10 tahun lalu, tinggal di kontrakan Pasar Rebo, dikaruniai dua anak yang kini tinggal dengan Tergugat, dan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sejak pertengkaran satu tahun lalu. Saksi menyatakan pernah mengumpulkan para pihak dan keluarga agar tidak cerai, namun Tergugat tetap meminta cerai karena ketidakharmonisan. Saksi Penggugat 2 (kakak ipar) menerangkan pernikahan di Katedral Bogor, Tergugat bekerja sebagai Guru TK, dan Penggugat sebagai buruh lepas. Saksi menyatakan Tergugat yang minta cerai karena statusnya di gereja, namun Tergugat menjaga citra dengan tidak mengajukan gugatan langsung. Saksi pernah melihat mereka bertengkar, Tergugat menyebut \"kebun binatang\" sebagai ancaman, dan Penggugat diusir dari rumah kontrakan. [HAL 55-62] Tergugat mengajukan bukti surat berupa KTP, akta kelahiran, akta perkawinan, dan kartu keluarga. Tergugat mengajukan dokumen medis yang menunjukkan diagnosis Hipertiroid (bukan Schizophrenia) dari RS Mitra Keluarga Kelapa Gading (Agustus 2022), RS EMC Sentul (November 2022), dan RS EMC Pulomas (Januari 2025), termasuk hasil laboratorium dan radiologi. Tergugat juga mengajukan laporan pemeriksaan kesehatan ASEAN Secretariat (Agustus 2022) dan surat keterangan sehat serta narkoba dari RS EMC Pulomas (Januari 2025). Tergugat mengajukan resume hasil pemeriksaan psikologi forensik oleh Psikolog Kasandra Putranto (Maret 2025) untuk subjek Tergugat, ANAK 1, dan ANAK 2. Tergugat mengajukan bukti konseling pernikahan yang diupayakan Tergugat namun ditolak Penggugat (Juni 2025). Tergugat mengajukan bukti pekerjaan dan pendapatan: Letter of Appointment ASEAN (Agustus 2022), kontrak kerja GIZ (April 2023), dan konsultasi EMBER (Juli 2023). Tergugat mengajukan buku tabungan Japan Post Bank (2019-2022), rekening koran Mandiri, BCA, dan bukti pembayaran biaya anak (sekolah, pengasuh, apartemen Taman Pasadenia). Tergugat mengajukan sertifikat Hak Guna Bangunan di Bogor, beasiswa MEXT, sertifikat gelar Doktor dari Kyoto University (2022), serta berbagai artikel dan buku yang ditulis Tergugat tentang energi dan transisi energi. Tergugat mengajukan bukti pengaduan ke KPAI dan KOMNAS PEREMPUAN, serta foto-foti yang menurut Tergugat menunjukkan Penggugat mengabaikan anak, pergi tanpa izin, menolak berobat ke anak sakit, merokok di dekat anak, dan tidak membukakan pintu. [HAL 63-73] Tergugat mengajukan saksi Saksi Tergugat 1 (ayah Tergugat) dan Saksi Tergugat 2 (ibu tiri Tergugat) yang keduanya menerangkan pernikahan di Katedral Bogor, Tergugat melanjutkan S3 ke Jepang dengan beasiswa dan disetujui suami, serta bekerja di ASEAN. Kedua saksi menyatakan tidak pernah melihat Tergugat cekcok atau memiliki gangguan jiwa, melainkan hanya Hipertiroid. Mereka menyatakan Penggugat yang memisahkan diri, mendiamkan Tergugat, dan membawa Tergugat ke RSKJ Duren Sawit atas inisiatif Penggugat karena rumah sakit lain penuh. Saksi menyatakan Tergugat kini membiayai anak-anak dan sewa apartemen. Saksi Tergugat 3 (Psikolog) menerangkan hasil pemeriksaan Tergugat menunjukkan bicara runut, tidak ada indikasi gangguan jiwa, namun ada indikasi risiko cedera ringan akibat kekerasan fisik, emosional, sosial, dan ekonomi dari pasangan. Anak-anak dinilai cerdas, ANAK 1 IQ di atas 110, ANAK 2 rata-rata dengan keterlambatan perkembangan ekspresif. Psikolog menyimpulkan Tergugat mampu menjadi orangtua tunggal. [HAL 74-78] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat tentang pelanggaran hukum acara (perubahan petitum) dan keberatan perlakuan Majelis, karena perubahan gugatan dilakukan sebelum jawaban dan para pihak kooperatif. Dalam pokok perkara Konvensi, Majelis Hakim mengakui perkawinan sah, kelahiran anak, dan status pisah rumah. Majelis Hakim menilai bahwa meskipun ada perselisihan, Tergugat memiliki niat mulia untuk meningkatkan taraf keluarga melalui pendidikan dan pekerjaan internasional, sementara Penggugat juga ingin menjaga keutuhan rumah tangga. Majelis Hakim berpendapat para pihak seharusnya menurunkan ego dan bersatu padu, sehingga perceraian bukan jalan terbaik dan perkawinan masih dapat dipertahankan. Oleh karena itu, gugatan perceraian Penggugat ditolak. [HAL 79-81] Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim menolak permohonan hak asuh anak karena gugatan perceraian ditolak sehingga perkawinan belum putus dan kewajiban orang tua tetap sama. Majelis Hakim juga menolak permohonan biaya nafkah, pendidikan, dan pengobatan dari Penggugat, karena pengeluaran Tergugat dianggap wajar dalam kehidupan, serta tidak ada bukti perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dari Penggugat yang mewajibkan ganti rugi atau pengobatan. Gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya. [HAL 82-83] Amar putusan: 1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi (perceraian dan hak asuh) untuk seluruhnya. 3. Menolak gugatan Tergugat Rekonvensi (hak asuh, biaya, pengobatan) untuk seluruhnya. 4. Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara Rp 212.000,00. Putusan dibacakan pada 28 Agustus 2025 dan disampaikan pada 4 September 2025." + }, + "read": { + "input_chars": 8525, + "frame": "Penggugat (Suami) menggugat Tergugat (Istri) untuk memutus perkawinan dan meminta hak asuh anak, dengan dalih ketidakharmonisan rumah tangga akibat kepergian Tergugat ke Jepang, kurangnya komunikasi, dan diagnosis gangguan jiwa pada Tergugat. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dan mengajukan rekonvensi untuk mendapatkan hak asuh anak serta kewajiban nafkah dari Penggugat. Majelis Hakim menolak gugatan perceraian Penggugat karena menilai perkawinan masih dapat dipertahankan, sehingga gugatan hak asuh dan rekonvensi Tergugat juga ditolak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pernikahan sah antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada 20 April 2013 dan dikaruniai dua anak.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat pergi ke Jepang untuk studi S3 pada Oktober 2013, kembali pada Maret 2015, dan pergi lagi pada Maret 2019 bersama anak pertama.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat mengancam menyakiti anak jika Penggugat tidak pindah kerja ke Jepang pada Mei 2022.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat didiagnosa Schizophrenia oleh RSUD Duren Sawit pada November 2022.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah diagnosis Schizophrenia dan dalil penganiayaan, serta menuduh Penggugat sebagai penyebab ketidakharmonisan.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil Penggugat melakukan KDRT fisik terhadap anak pertama pada 20 Februari 2025.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi meminta hak asuh anak, nafkah, dan biaya yang telah ditanggungnya dari Penggugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan perceraian Penggugat karena menilai perkawinan masih dapat dipertahankan.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan hak asuh anak dari Penggugat karena gugatan perceraian ditolak.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh gugatan rekonvensi Tergugat termasuk hak asuh, nafkah, dan biaya pengobatan.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini mengadili gugatan perceraian dan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat (Suami) terhadap Tergugat (Istri). Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga goyah sejak Tergugat pergi ke Jepang untuk studi S3, disertai dengan klaim kurangnya komunikasi, ancaman terhadap anak, dan diagnosis gangguan jiwa Schizophrenia pada Tergugat. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut, menuduh Penggugat sebagai penyebab ketidakharmonisan, serta mengajukan rekonvensi untuk mendapatkan hak asuh anak dan kewajiban nafkah dari Penggugat. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim mengakui keabsahan perkawinan dan kelahiran anak, namun menilai bahwa perselisihan yang ada tidak menghalangi upaya pemertahanan rumah tangga dengan menurunkan ego masing-masing pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak gugatan perceraian Penggugat. Akibat ditolaknya gugatan perceraian, Majelis Hakim juga menolak permohonan hak asuh anak dari Penggugat serta menolak seluruh gugatan rekonvensi Tergugat terkait hak asuh, nafkah, dan biaya pengobatan karena tidak ada dasar hukum kewajiban tersebut dalam status perkawinan yang masih sah dan kewajiban orang tua yang tetap sama." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini mengadili gugatan perceraian dan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat (Suami) terhadap Tergugat (Istri). Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga goyah sejak Tergugat pergi ke Jepang untuk studi S3, disertai dengan klaim kurangnya komunikasi, ancaman terhadap anak, dan diagnosis gangguan jiwa Schizophrenia pada Tergugat. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut, menuduh Penggugat sebagai penyebab ketidakharmonisan, serta mengajukan rekonvensi untuk mendapatkan hak asuh anak dan kewajiban nafkah dari Penggugat. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim mengakui keabsahan perkawinan dan kelahiran anak, namun menilai bahwa perselisihan yang ada tidak menghalangi upaya pemertahanan rumah tangga dengan menurunkan ego masing-masing pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak gugatan perceraian Penggugat. Akibat ditolaknya gugatan perceraian, Majelis Hakim juga menolak permohonan hak asuh anak dari Penggugat serta menolak seluruh gugatan rekonvensi Tergugat terkait hak asuh, nafkah, dan biaya pengobatan karena tidak ada dasar hukum kewajiban tersebut dalam status perkawinan yang masih sah dan kewajiban orang tua yang tetap sama.", + "facts": [ + { + "fact": "Pernikahan sah antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada 20 April 2013 dan dikaruniai dua anak.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat pergi ke Jepang untuk studi S3 pada Oktober 2013, kembali pada Maret 2015, dan pergi lagi pada Maret 2019 bersama anak pertama.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat mengancam menyakiti anak jika Penggugat tidak pindah kerja ke Jepang pada Mei 2022.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat didiagnosa Schizophrenia oleh RSUD Duren Sawit pada November 2022.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah diagnosis Schizophrenia dan dalil penganiayaan, serta menuduh Penggugat sebagai penyebab ketidakharmonisan.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil Penggugat melakukan KDRT fisik terhadap anak pertama pada 20 Februari 2025.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi meminta hak asuh anak, nafkah, dan biaya yang telah ditanggungnya dari Penggugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan perceraian Penggugat karena menilai perkawinan masih dapat dipertahankan.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan hak asuh anak dari Penggugat karena gugatan perceraian ditolak.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh gugatan rekonvensi Tergugat termasuk hak asuh, nafkah, dan biaya pengobatan.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah minta cerai karena istri saya sakit jiwa dan sering mengancam anak, tapi hakim tolak, sekarang saya bingung gimana cara dapat hak asuh anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24665, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (wanprestasi). Dalam putusan, hakim menolak gugatan biaya dan pengobatan karena tidak ada dasar wanprestasi atau perjanjian khusus yang dilanggar. Pasal ini tidak mengatur hak asuh anak atau prosedur perolehan hak asuh dalam konteks sengketa perceraian yang ditolak, sehingga tidak menjawab pertanyaan substantif tentang cara mendapatkan hak asuh." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam putusan, hakim menolak gugatan karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian yang harus diganti. Pasal ini tidak relevan untuk menjawab pertanyaan tentang mekanisme atau dasar hukum untuk mendapatkan hak asuh anak, karena hak asuh diatur oleh hukum perkawinan, bukan hukum wanprestasi atau perbuatan melawan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 85394, + "completion_tokens": 4279 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_300_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_300_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3fc2cda013e3d21e1329463d95e47d40ee9b728c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_300_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_300_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 80, + "timings": { + "parse": 0.122, + "classify": 0.0, + "condense": 334.502, + "read": 79.458, + "query": 11.629, + "relevance": 75.64, + "total": 501.351 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 230865, + "marked_chars": 231576 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan\nTurut Tergugat III tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);\n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang\nmengadili perkara ini;\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024\noleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ni Made\nPurnami, S.H., M.H dan Doddy Hendrasakti S.H masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Timur Nomor 300/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM tanggal 11 Juni 2024,\nputusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, disampaikan\nmelalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh\npara Hakim Anggota tersebut, Fitri Wahyuni, S.H..MH. Panitera Pengganti pada\nPengadilan tersebut.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\n \nNi Made Purnami, S.H., M.H Mohamad Indarto, S.H., M.Hum\nDoddy Hendrasakti S.H\n Panitera Pengganti,\nHalaman 79 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134972, + "summary": "Penggugat Andi Mohammad Iqbal menggugat Tergugat I (Adhyatma Suwandi), Tergugat II (Hotman Situmeang, almarhum), Tergugat III (Eyen Lestiana, istri Tergugat II), Tergugat IV (Jimmi Simanungkalit, Notaris), Tergugat V (Bliamto Silitonga, PPAT), serta Turut Tergugat I-III (Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kantor Pertanahan Jaktim) atas perbuatan melawan hukum terkait tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 12530/Pondok Kelapa seluas 488 M2 [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa ia membeli tanah tersebut dari Tergugat II dan III melalui Akta Jual Beli (AJB) No. 48/2020 tanggal 24 September 2020 dengan harga tunai dan pajak telah dibayar, serta Notaris/PPAT telah melakukan pengecekan sertifikat dua kali (10 dan 23 September 2020) yang menyatakan sertifikat bersih dari sita, blokir, hak tanggungan, dan sengketa [HAL 4-6]. Pendaftaran peralihan hak diajukan pada 12 Oktober 2020 (Berkas No. 38791/2020) namun terhambat hingga saat ini [HAL 6-7]. Penggugat dalil bahwa Kantor Pertanahan (Turut Tergugat III) baru memberitahukan pada September 2021 bahwa proses terhambat karena tumpang tindih (overlap) dengan SHM No. 10254/Pondok Kelapa seluas 317 M2 atas nama Tergugat I, namun pemberitahuan ini tidak disampaikan kepada Penggugat oleh Tergugat IV dan V [HAL 7-9]. Penggugat juga dalil bahwa Tergugat IV meminta tambahan biaya Rp. 50.000.000,- di luar kesepakatan untuk mempercepat proses, yang kemudian tidak berhasil [HAL 7]. Penggugat menuntut pernyataan sah AJB, pengesahan kepemilikan, pembatalan SHM No. 10254 atas nama Tergugat I, pengosongan tanah, serta ganti rugi materiil dan immateril dari seluruh Tergugat [HAL 15-22].\n\nTergugat I membantah dengan eksepsi tidak berwenangnya PN (karena sengketa sertifikat adalah TUN), kurang pihak, dan error in persona, serta dalil pokok bahwa SHM No. 10254 terbit lebih dulu (2017) sehingga ia pemilik sah, dan Penggugat tidak memiliki legal standing karena balik nama belum selesai [HAL 23-30]. Tergugat III (Eyen Lestiana) mengajukan eksepsi error in persona karena Tergugat II telah meninggal dunia (12 Juli 2024) dan Penggugat tidak menggugat ahli warisnya, serta kurang pihak [HAL 31-34]. Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil perbuatan melawan hukum dengan alasan ia hanya menyetujui jual beli yang telah diverifikasi bersih oleh Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan, sehingga ia beritikad baik dan tidak bertanggung jawab atas cacat sertifikat yang muncul kemudian [HAL 35-42]. Tergugat IV (Notaris) membantah dengan menyatakan telah melaksanakan kewajibannya melakukan pengecekan sertifikat, pengurusan pajak, dan pengajuan balik nama, serta telah melakukan banyak upaya (crosscheck) ke Kantor Pertanahan, namun ditolak karena overlap [HAL 43-45]. Tergugat IV menolak tuntutan pengembalian uang Rp. 50.000.000,- dan ganti rugi lainnya [HAL 45]. Tergugat V (PPAT) mengajukan eksepsi obscuur libel karena Penggugat secara kontradiktif menyatakan AJB sah namun juga menuduh PPAT melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 46]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 98104, + "summary": "Penggugat Andi Mohammad Iqbal menggugat Tergugat I (Adhyatma Suwandi), Tergugat II (Hotman Situmeang, almarhum), Tergugat III (Eyen Lestiana), Tergugat IV (Jimmi Simanungkalit, Notaris), Tergugat V (Bliamto Silitonga, PPAT), serta Turut Tergugat I-III (Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kantor Pertanahan Jaktim) atas perbuatan melawan hukum terkait tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 12530/Pondok Kelapa seluas 488 M2 [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa ia membeli tanah tersebut dari Tergugat II dan III melalui Akta Jual Beli (AJB) No. 48/2020 tanggal 24 September 2020 dengan harga tunai dan pajak telah dibayar, serta Notaris/PPAT telah melakukan pengecekan sertifikat dua kali (10 dan 23 September 2020) yang menyatakan sertifikat bersih dari sita, blokir, hak tanggungan, dan sengketa [HAL 4-6]. Pendaftaran peralihan hak diajukan pada 12 Oktober 2020 (Berkas No. 38791/2020) namun terhambat hingga saat ini [HAL 6-7]. Penggugat dalil bahwa Kantor Pertanahan (Turut Tergugat III) baru memberitahukan pada September 2021 bahwa proses terhambat karena tumpang tindih (overlap) dengan SHM No. 10254/Pondok Kelapa seluas 317 M2 atas nama Tergugat I, namun pemberitahuan ini tidak disampaikan kepada Penggugat oleh Tergugat IV dan V [HAL 7-9]. Penggugat juga dalil bahwa Tergugat IV meminta tambahan biaya Rp. 50.000.000,- di luar kesepakatan untuk mempercepat proses, yang kemudian tidak berhasil [HAL 7]. Penggugat menuntut pernyataan sah AJB, pengesahan kepemilikan, pembatalan SHM No. 10254 atas nama Tergugat I, pengosongan tanah, serta ganti rugi materiil dan immateril dari seluruh Tergugat [HAL 15-22].\n\nTergugat I membantah dengan eksepsi tidak berwenangnya PN (karena sengketa sertifikat adalah TUN), kurang pihak, dan error in persona, serta dalil pokok bahwa SHM No. 10254 terbit lebih dulu (2017) sehingga ia pemilik sah, dan Penggugat tidak memiliki legal standing karena balik nama belum selesai [HAL 23-30]. Tergugat III (Eyen Lestiana) mengajukan eksepsi error in persona karena Tergugat II telah meninggal dunia (12 Juli 2024) dan Penggugat tidak menggugat ahli warisnya, serta kurang pihak [HAL 31-34]. Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil perbuatan melawan hukum dengan alasan ia hanya menyetujui jual beli yang telah diverifikasi bersih oleh Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan, sehingga ia beritikad baik dan tidak bertanggung jawab atas cacat sertifikat yang muncul kemudian [HAL 35-42]. Tergugat IV (Notaris) membantah dengan menyatakan telah melaksanakan kewajibannya melakukan pengecekan sertifikat, pengurusan pajak, dan pengajuan balik nama, serta telah melakukan banyak upaya (crosscheck) ke Kantor Pertanahan, namun ditolak karena overlap [HAL 43-45]. Tergugat IV menolak tuntutan pengembalian uang Rp. 50.000.000,- dan ganti rugi lainnya [HAL 45]. Tergugat V (PPAT) mengajukan eksepsi obscuur libel karena Penggugat secara kontradiktif menyatakan AJB sah namun juga menuduh PPAT melakukan perbuatan melawan hukum, dengan dalil bahwa fungsi Tergugat V hanya sebagai pejabat saksi jual beli sehingga tuntutan ganti rugi Rp. 700.000.000,-, kerugian immateriil Rp. 400.000.000,-, dan uang paksa Rp. 1.000.000,- per hari adalah tidak berdasar hukum [HAL 46-47].\n\nTurut Tergugat I (Kementerian ATR/BPN) mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan error in persona, dengan dalil bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan keputusan konkret dari Menteri ATR/BPN yang merugikan, karena kewenangan penerbitan sertifikat untuk tanah <3.000 m2 ada pada Kepala Kantor Pertanahan (Turut Tergugat III), sehingga tidak ada hubungan hukum langsung dengan Turut Tergugat I [HAL 48-52]. Turut Tergugat I juga membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menunjukkan bahwa ia telah menindaklanjuti pengaduan Penggugat melalui surat tertanggal 25 Maret 2024 dan koordinasi dengan Kanwil DKI Jakarta [HAL 53-54]. Turut Tergugat I menyatakan akan mematuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai UU Administrasi Pemerintahan dan PP No. 18/2021, namun pembatalan sertifikat melalui mekanisme peradilan hanya berlaku jika jangka waktu 5 tahun telah terlampaui atau karena tumpang tindih hak [HAL 54-55]. Turut Tergugat II (Hotman Situmeang, almarhum) mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan obscuur libel, dengan dalil bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan penerbitan KTUN adalah kewenangan PTUN, serta gugatan kabur karena tidak jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan [HAL 56-62]. Turut Tergugat II juga menguraikan kronologi sertifikat SHM No. 10254 (terbit 21 Juni 2017 atas nama Diniyanthi Kifli, beralih ke Tergugat I) dan SHM No. 12530 (terbit 28 November 2019 atas nama Hotman Situmeang) serta riwayat kepemilikan tanah sejak 1983 [HAL 60-62]. Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Jaktim) mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan obscuur libel, dengan dalil bahwa gugatan Penggugat keliru diajukan di Peradilan Umum karena mempermasalahkan KTUN (penerbitan sertifikat dan proses pendaftaran) yang merupakan kewenangan PTUN, serta gugatan kabur karena kontradiksi antara tuntutan ganti rugi dan pengakuan kepemilikan sah berdasarkan AJB [HAL 63-71].\n\nDalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa permasalahan pokok perkara ini adalah adanya dua sertifikat yang tumpang tindih (overlap) atas bidang tanah yang sama, yaitu SHM No. 12530/Pondok Kelapa atas nama Penggugat (melalui Tergugat II/III) dan SHM No. 10254/Pondok Kelapa atas nama Tergugat I [HAL 77-78]. Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan sertifikat mana yang sah di antara dua sertifikat tumpang tindih tersebut, diperlukan pemeriksaan yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sertifikat merupakan produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (BPN) [HAL 78]. Dengan demikian, eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dikabulkan [HAL 78].\n\nAmar putusan:\n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) [HAL 79].\n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini [HAL 79].\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 786.000,00 [HAL 79-80]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Andi Mohammad Iqbal menggugat Tergugat I (Adhyatma Suwandi), Tergugat II (Hotman Situmeang, almarhum), Tergugat III (Eyen Lestiana), Tergugat IV (Jimmi Simanungkalit, Notaris), Tergugat V (Bliamto Silitonga, PPAT), serta Turut Tergugat I-III (Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kantor Pertanahan Jaktim) atas perbuatan melawan hukum terkait tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 12530/Pondok Kelapa seluas 488 M2 [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa ia membeli tanah tersebut dari Tergugat II dan III melalui Akta Jual Beli (AJB) No. 48/2020 tanggal 24 September 2020 dengan harga tunai dan pajak telah dibayar, serta Notaris/PPAT telah melakukan pengecekan sertifikat dua kali (10 dan 23 September 2020) yang menyatakan sertifikat bersih dari sita, blokir, hak tanggungan, dan sengketa [HAL 4-6]. Pendaftaran peralihan hak diajukan pada 12 Oktober 2020 (Berkas No. 38791/2020) namun terhambat hingga saat ini [HAL 6-7]. Penggugat dalil bahwa Kantor Pertanahan (Turut Tergugat III) baru memberitahukan pada September 2021 bahwa proses terhambat karena tumpang tindih (overlap) dengan SHM No. 10254/Pondok Kelapa seluas 317 M2 atas nama Tergugat I, namun pemberitahuan ini tidak disampaikan kepada Penggugat oleh Tergugat IV dan V [HAL 7-9]. Penggugat juga dalil bahwa Tergugat IV meminta tambahan biaya Rp. 50.000.000,- di luar kesepakatan untuk mempercepat proses, yang kemudian tidak berhasil [HAL 7]. Penggugat menuntut pernyataan sah AJB, pengesahan kepemilikan, pembatalan SHM No. 10254 atas nama Tergugat I, pengosongan tanah, serta ganti rugi materiil dan immateril dari seluruh Tergugat [HAL 15-22].\n\nTergugat I membantah dengan eksepsi tidak berwenangnya PN (karena sengketa sertifikat adalah TUN), kurang pihak, dan error in persona, serta dalil pokok bahwa SHM No. 10254 terbit lebih dulu (2017) sehingga ia pemilik sah, dan Penggugat tidak memiliki legal standing karena balik nama belum selesai [HAL 23-30]. Tergugat III (Eyen Lestiana) mengajukan eksepsi error in persona karena Tergugat II telah meninggal dunia (12 Juli 2024) dan Penggugat tidak menggugat ahli warisnya, serta kurang pihak [HAL 31-34]. Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil perbuatan melawan hukum dengan alasan ia hanya menyetujui jual beli yang telah diverifikasi bersih oleh Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan, sehingga ia beritikad baik dan tidak bertanggung jawab atas cacat sertifikat yang muncul kemudian [HAL 35-42]. Tergugat IV (Notaris) membantah dengan menyatakan telah melaksanakan kewajibannya melakukan pengecekan sertifikat, pengurusan pajak, dan pengajuan balik nama, serta telah melakukan banyak upaya (crosscheck) ke Kantor Pertanahan, namun ditolak karena overlap [HAL 43-45]. Tergugat IV menolak tuntutan pengembalian uang Rp. 50.000.000,- dan ganti rugi lainnya [HAL 45]. Tergugat V (PPAT) mengajukan eksepsi obscuur libel karena Penggugat secara kontradiktif menyatakan AJB sah namun juga menuduh PPAT melakukan perbuatan melawan hukum, dengan dalil bahwa fungsi Tergugat V hanya sebagai pejabat saksi jual beli sehingga tuntutan ganti rugi Rp. 700.000.000,-, kerugian immateriil Rp. 400.000.000,-, dan uang paksa Rp. 1.000.000,- per hari adalah tidak berdasar hukum [HAL 46-47].\n\nTurut Tergugat I (Kementerian ATR/BPN) mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan error in persona, dengan dalil bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan keputusan konkret dari Menteri ATR/BPN yang merugikan, karena kewenangan penerbitan sertifikat untuk tanah <3.000 m2 ada pada Kepala Kantor Pertanahan (Turut Tergugat III), sehingga tidak ada hubungan hukum langsung dengan Turut Tergugat I [HAL 48-52]. Turut Tergugat I juga membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menunjukkan bahwa ia telah menindaklanjuti pengaduan Penggugat melalui surat tertanggal 25 Maret 2024 dan koordinasi dengan Kanwil DKI Jakarta [HAL 53-54]. Turut Tergugat I menyatakan akan mematuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai UU Administrasi Pemerintahan dan PP No. 18/2021, namun pembatalan sertifikat melalui mekanisme peradilan hanya berlaku jika jangka waktu 5 tahun telah terlampaui atau karena tumpang tindih hak [HAL 54-55]. Turut Tergugat II (Hotman Situmeang, almarhum) mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan obscuur libel, dengan dalil bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan penerbitan KTUN adalah kewenangan PTUN, serta gugatan kabur karena tidak jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan [HAL 56-62]. Turut Tergugat II juga menguraikan kronologi sertifikat SHM No. 10254 (terbit 21 Juni 2017 atas nama Diniyanthi Kifli, beralih ke Tergugat I) dan SHM No. 12530 (terbit 28 November 2019 atas nama Hotman Situmeang) serta riwayat kepemilikan tanah sejak 1983 [HAL 60-62]. Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Jaktim) mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan obscuur libel, dengan dalil bahwa gugatan Penggugat keliru diajukan di Peradilan Umum karena mempermasalahkan KTUN (penerbitan sertifikat dan proses pendaftaran) yang merupakan kewenangan PTUN, serta gugatan kabur karena kontradiksi antara tuntutan ganti rugi dan pengakuan kepemilikan sah berdasarkan AJB [HAL 63-71].\n\nDalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa permasalahan pokok perkara ini adalah adanya dua sertifikat yang tumpang tindih (overlap) atas bidang tanah yang sama, yaitu SHM No. 12530/Pondok Kelapa atas nama Penggugat (melalui Tergugat II/III) dan SHM No. 10254/Pondok Kelapa atas nama Tergugat I [HAL 77-78]. Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan sertifikat mana yang sah di antara dua sertifikat tumpang tindih tersebut, diperlukan pemeriksaan yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sertifikat merupakan produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (BPN) [HAL 78]. Dengan demikian, eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dikabulkan [HAL 78].\n\nAmar putusan:\n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) [HAL 79].\n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini [HAL 79].\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 786.000,00 [HAL 79-80]." + }, + "read": { + "input_chars": 6278, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I-V dan Turut Tergugat I-III atas perbuatan melawan hukum terkait sengketa tumpang tindih sertifikat tanah. Penggugat meminta pernyataan sah AJI, pengesahan kepemilikan, pembatalan sertifikat lawan, pengosongan tanah, serta ganti rugi. Perkara ini diputus tidak berwenang oleh Pengadilan Negeri karena sengketa sertifikat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli tanah dari Tergugat II dan III melalui Akta Jual Beli dengan harga tunai dan pajak telah dibayar.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Notaris dan PPAT melakukan pengecekan sertifikat dua kali yang menyatakan sertifikat bersih dari sita, blokir, hak tanggungan, dan sengketa.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pendaftaran peralihan hak diajukan pada 12 Oktober 2020 namun terhambat hingga saat ini.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Pertanahan memberitahukan bahwa proses terhambat karena tumpang tindih dengan SHM No. 10254 atas nama Tergugat I.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I memiliki SHM No. 10254 yang terbit lebih dulu pada tahun 2017.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat dua sertifikat yang tumpang tindih atas bidang tanah yang sama, yaitu SHM No. 12530 atas nama Penggugat dan SHM No. 10254 atas nama Tergugat I.", + "page": 77, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penentuan sertifikat mana yang sah atas tanah tumpang tindih merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I-V dan Turut Tergugat I-III dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait pembelian tanah yang mengalami hambatan balik nama akibat tumpang tindih sertifikat. Penggugat mengklaim telah membeli tanah dari Tergugat II dan III melalui Akta Jual Beli dengan harga tunai, di mana Notaris dan PPAT telah memastikan sertifikat bersih dari sengketa, namun pendaftaran peralihan hak terhambat karena adanya SHM lain atas nama Tergugat I yang terbit lebih dulu. Tergugat I membantah kepemilikan Penggugat dengan menunjukkan sertifikat terbit lebih dulu, sementara Tergugat III, IV, dan V membantah adanya perbuatan melawan hukum dengan alasan telah menjalankan kewajibannya dengan itikad baik. Turut Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena sengketa ini menyangkut produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Majelis Hakim menetapkan bahwa keberadaan dua sertifikat tumpang tindih atas satu bidang tanah memerlukan pemeriksaan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I-V dan Turut Tergugat I-III dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait pembelian tanah yang mengalami hambatan balik nama akibat tumpang tindih sertifikat. Penggugat mengklaim telah membeli tanah dari Tergugat II dan III melalui Akta Jual Beli dengan harga tunai, di mana Notaris dan PPAT telah memastikan sertifikat bersih dari sengketa, namun pendaftaran peralihan hak terhambat karena adanya SHM lain atas nama Tergugat I yang terbit lebih dulu. Tergugat I membantah kepemilikan Penggugat dengan menunjukkan sertifikat terbit lebih dulu, sementara Tergugat III, IV, dan V membantah adanya perbuatan melawan hukum dengan alasan telah menjalankan kewajibannya dengan itikad baik. Turut Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena sengketa ini menyangkut produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Majelis Hakim menetapkan bahwa keberadaan dua sertifikat tumpang tindih atas satu bidang tanah memerlukan pemeriksaan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli tanah dari Tergugat II dan III melalui Akta Jual Beli dengan harga tunai dan pajak telah dibayar.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Notaris dan PPAT melakukan pengecekan sertifikat dua kali yang menyatakan sertifikat bersih dari sita, blokir, hak tanggungan, dan sengketa.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pendaftaran peralihan hak diajukan pada 12 Oktober 2020 namun terhambat hingga saat ini.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Pertanahan memberitahukan bahwa proses terhambat karena tumpang tindih dengan SHM No. 10254 atas nama Tergugat I.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I memiliki SHM No. 10254 yang terbit lebih dulu pada tahun 2017.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat dua sertifikat yang tumpang tindih atas bidang tanah yang sama, yaitu SHM No. 12530 atas nama Penggugat dan SHM No. 10254 atas nama Tergugat I.", + "page": 77, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penentuan sertifikat mana yang sah atas tanah tumpang tindih merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar tunai dan proses balik nama tanah terhambat karena sertifikat saya tumpang tindih dengan sertifikat orang lain yang terbit lebih dulu, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21688, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (termasuk jual beli tanah). Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1338 Jo Pasal 1320 KUHPerdata untuk mengakui bahwa hubungan hukum awal antara Penggugat dan Tergugat II/III adalah jual beli yang sah. Pasal ini menjadi dasar analisis hukum untuk menentukan apakah perikatan jual beli tersebut valid sebelum masuk ke isu kewenangan pengadilan, sehingga memiliki hubungan substantif dengan sengketa kepemilikan dan validitas transaksi yang menjadi inti pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Majelis Hakim mengutip pasal ini bersama Pasal 1320 untuk menegaskan bahwa jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat II/III adalah sah dan mengikat. Meskipun gugatan ditolak karena alasan kompetensi absolut (kewenangan pengadilan), pasal ini tetap relevan karena menjadi kerangka hukum yang dipakai hakim untuk mengidentifikasi adanya perikatan jual beli yang sah sebagai fakta dasar sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip relatifitas perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuat perjanjian). Dalam teks pertimbangan hukum dan pertanyaan, tidak ada dalil, isu, atau fakta yang mempersengketakan dampak perjanjian terhadap pihak ketiga atau klaim bahwa perjanjian merugikan pihak ketiga. Pasal ini tidak dikutip dalam pertimbangan hakim dan tidak menjadi bagian dari analisis hukum dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Meskipun Penggugat awalnya menggugat perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim menolak untuk memeriksa substansi gugatan tersebut karena menyatakan bahwa perkara ini merupakan sengketa administrasi pertanahan (keputusan BPN) yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak diuji atau dijadikan dasar putusan substantif dalam perkara ini; putusan hanya berhenti pada eksepsi kompetensi absolut. Relevansinya hanya prosedural/hipotetis karena gugatan ditolak sebelum masuk ke pemeriksaan unsur perbuatan melawan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 77267, + "completion_tokens": 4091 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_303_Pdt.Sus-Arb_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_303_Pdt.Sus-Arb_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a6a8dbbbde2161e5f6e297d64df73413c2364600 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_303_Pdt.Sus-Arb_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,225 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_303_Pdt.Sus-Arb_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 189, + "timings": { + "parse": 0.286, + "classify": 0.0, + "condense": 1635.072, + "read": 180.87, + "query": 16.941, + "relevance": 60.667, + "total": 1893.837 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 525740, + "marked_chars": 527522 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Provisi \n- Menolak tuntutan Provisi Pemohon; \nDalam Eksepsi \n- \nMenolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 187\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \n \nHalaman 188 dari 189 Putusan Perdata Nomor 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN JKT.TIM \n \nDalam Pokok Perkara \n1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut; \n2. Mempertahankan Putusan Arbitrase BANI No. 46051/X/ARB-\nBANI/2023 tertanggal 10 April 2025 ; \n3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 oleh \nkami, Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si, sebagai Hakim Ketua , Christina Endarwati, \nS.H., M.H. , Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim \nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan \nNege" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134990, + "summary": "[HAL 1-6] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 46051/X/ARB-BANI/2023 tertanggal 10 April 2025 yang diajukan oleh Uttam Sucrotech International Pvt Ltd (Pemohon I) dan PT Euroasiatic Heat & Power Systems (Pemohon II) melawan PT Perkebunan Nusantara I (Termohon) dan PT Hutama Karya (Persero) (Turut Termohon). Para Pemohon memohon pembatalan Putusan Arbitrase atas dasar pelanggaran serius terhadap *due process of law*, penyembunyian dokumen menentukan, dan tipu muslihat oleh Termohon, yang menurut mereka mencoreng integritas proses arbitrase sehingga putusan cacat hukum. Para Pemohon menegaskan permohonan ini bukan ketidakpuasan substansi, melainkan upaya hukum berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase karena proses arbitrase telah tercemar ketidakadilan nyata.\n\n[HAL 7-12] Ringkasan Eksekutif Permohonan Pembatalan menyoroti bahwa Termohon menyembunyikan dokumen penting terkait peningkatan kapasitas giling PG Djatiroto menjadi 10.000 TCD, yang bertentangan dengan dalil Termohon bahwa KSO HEU gagal mencapai target tersebut. Dokumen tersebut, termasuk pernyataan publik anak perusahaan Termohon dalam berita SINDOnews tanggal 20 Maret 2025, bersifat menentukan dan disembunyikan selama pemeriksaan. Selain itu, Termohon menyembunyikan Daily Management Reports (DMR) dan laporan teknis dari PMC PT Aldaberta Indonesia yang berada dalam penguasaannya, serta Majelis Arbitrase mengabaikan panggilan saksi kunci BPKP yang dijadwalkan untuk memberikan keterangan mengenai keterlambatan pembayaran oleh Termohon. Putusan Arbitrase juga diklaim diambil berdasarkan tipu muslihat Termohon melalui komunikasi *ex parte* dengan BANI yang tidak ditembuskan kepada Para Pemohon, penarikan KSO HEU sebagai termohon padahal KSO adalah persekutuan perdata bukan badan hukum, penyelundupan perjanjian utang piutang Masterlist 2020 dan 2021 yang tidak memiliki klausul arbitrase BANI ke dalam perkara, serta penyampaian Akta Pemisahan dan Perjanjian Kerja yang tidak lengkap. Para Pemohon juga menyoroti pelanggaran asas *ex aequo et bono* karena Majelis Arbitrase memutus berdasarkan keadilan tanpa persetujuan tegas Para Pemohon. Secara formil, permohonan diajukan dalam waktu 29 hari setelah pendaftaran putusan pada 7 Mei 2025, memenuhi syarat Pasal 71 UU Arbitrase.\n\n[HAL 13-21] Latar belakang sengketa bermula dari Perjanjian Kerja EPCC Pengembangan dan Modernisasi PG Djatiroto antara Termohon dan KSO HEU (terdiri dari Para Pemohon dan Turut Termohon) dengan target peningkatan kapasitas giling dari 7.000 TCD menjadi 10.000 TCD. Perselisihan muncul akibat Termohon tidak menyediakan Letter of Credit (L/C) sesuai perjanjian, menyebabkan Pemohon I kesulitan mengimpor komponen dan pekerjaan terhenti. Pada 2023, Termohon mengakhiri Perjanjian Kerja dan mengajukan arbitrase dengan dalih wanprestasi KSO HEU. Dalam Perkara 46051, Termohon dalil KSO HEU gagal meningkatkan kapasitas giling menjadi 10.000 TCD. Namun, Para Pemohon membuktikan dalil ini salah dengan menunjukkan Artikel Berita SINDOnews tanggal 20 Maret 2025 yang memuat pernyataan resmi PT Sinergi Gula Nusantara (anak perusahaan Termohon) bahwa kapasitas giling PG Djatiroto telah mencapai 10.000 TCD pada tahun 2025. Fakta ini bersifat menentukan karena membantah dalil utama Termohon dan menunjukkan bahwa pekerjaan KSO HEU telah mencapai hasil teknis yang disepakati, namun sengaja disembunyikan oleh Termohon sehingga Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan fakta material tersebut.\n\n[HAL 22-25] Para Pemohon juga menguraikan penyembunyian Dokumen Teknis oleh Termohon, meliputi Daily Management Reports (DMR) PG Djatiroto dan dokumen teknis dari PMC PT Aldaberta Indonesia yang memuat data output penggilingan dan verifikasi hasil pekerjaan. Meskipun Para Pemohon secara proaktif meminta penyerahan dokumen tersebut melalui surat kepada PMC dan Majelis Arbitrase pada Agustus 2024 hingga Februari 2025, Termohon tidak mengungkapkannya. Ketidakterbukaan ini melanggar asas *audi et alteram partem* dan Pasal 1886 KUHPerdata, menyebabkan Majelis Arbitrase tidak memiliki akses bukti penuh untuk menilai substansi perkara. Selain itu, ketidakhadiran BPKP sebagai saksi yang telah dijadwalkan resmi oleh Majelis Arbitrase pada sidang ke-13 mengakibatkan kekosongan pembuktian. Keterangan BPKP sangat penting untuk membuktikan bahwa keterlambatan Proyek disebabkan oleh wanprestasi Termohon (keterlambatan pembayaran), bukan kelalaian KSO HEU. Ketidakhadiran BPKP tanpa penjadwalan ulang membuat pertimbangan Majelis Arbitrase menjadi tidak utuh dan tidak adil.\n\n[HAL 26-31] Para Pemohon menjabarkan tipu muslihat Termohon berdasarkan Pasal 70 huruf (c) UU Arbitrase. Pertama, Termohon melakukan komunikasi *ex parte* dengan BANI setelah penggabungan PT Perkebunan Nusantara XI ke dalam Termohon pada 1 Desember 2023. Surat Termohon tanggal 11 Desember 2023 dan balasan BANI tanggal 22 Desember 2023 tidak ditembuskan kepada Para Pemohon, melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan BANI 2022. Putusan Arbitrase mempertimbangkan surat-surat ini untuk menyimpulkan Termohon tidak perlu mencabut permohonan arbitrase, padahal Para Pemohon tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Kedua, Termohon menipu Majelis Arbitrase dengan menarik KSO HEU sebagai termohon dengan dalil KSO adalah firma berdasarkan KUHD. Para Pemohon membantah bahwa KSO adalah persekutuan perdata yang bukan badan hukum dan tidak dapat dituntut sebagai entitas tunggal, melainkan tanggung jawab para anggotanya. Majelis Arbitrase mengabaikan yurisprudensi yang menyatakan gugatan kepada persekutuan perdata adalah *error in persona*, sehingga putusan yang menghiraukan dalil ini merupakan hasil tipu muslihat.\n\n[HAL 32-39] Ketiga, Termohon menyelundupkan Perjanjian Masterlist 2020 dan 2021 yang merupakan perjanjian utang piutang terpisah dari Perjanjian Kerja dan tidak memuat klausul penyelesaian sengketa di BANI. Termohon berhasil memasukkan tuntutan pembayaran utang sebesar Rp804.926.500,00 ke dalam Putusan Arbitrase, padahal penggabungan perkara ini tidak memenuhi syarat Pasal 9 ayat (1) huruf (c) Peraturan BANI. Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak menyampaikan Akta Pemisahan (Spinoff) secara lengkap, khususnya Lampiran 1 yang memuat daftar aktiva dan pasiva. Termohon hanya melampirkan Akta Pemisahan tanpa lampiran tersebut, menyesatkan Majelis Arbitrase untuk beranggapan bahwa aktiva dan pasiva sehubungan dengan Proyek tidak dialihkan ke PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN). Padahal, jika Lampiran 1 disampaikan, Majelis dapat menilai bahwa Termohon telah kehilangan *legal standing* karena hak dan kewajiban atas proyek telah berpindah ke PT SGN. Kelima, Termohon tidak menyampaikan Perjanjian Kerja secara lengkap dengan tidak melampirkan dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan (seperti spesifikasi, gambar, daftar kuantitas harga, dan BAPP), sehingga membuat dasar pertimbangan putusan menjadi cacat.\n\n[HAL 40-46] Terakhir, Para Pemohon menyoroti pelanggaran asas *ex aequo et bono*. Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase menyatakan menggunakan pendekatan keadilan dan kepatutan, padahal Para Pemohon secara tegas menolak kewenangan tersebut dalam eksepsi, jawaban, duplik, dan kesimpulan. Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase dan Pasal 16 ayat (3) serta Pasal 28 Peraturan BANI mensyaratkan kesepakatan tegas semua pihak untuk memutus berdasarkan *ex aequo et bono*. Karena Para Pemohon tidak pernah sepakat, penerapan asas ini oleh Majelis Arbitrase adalah cacat hukum. Dalam provisio, Para Pemohon memohon penangguhan eksekusi Putusan Arbitrase sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap atas permohonan pembatalan. Petitum pokok Para Pemohon adalah mengabulkan permohonan pembatalan, membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 46051/X/ARB-BANI/2023 untuk seluruhnya, dan menghukum Termohon membayar biaya perkara. Termohon hadir dalam persidangan dan mempertahankan jawaban pokoknya, menyoroti kompetensi dan integritas Majelis Arbitrase." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134792, + "summary": "[HAL 1-6] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 46051/X/ARB-BANI/2023 tertanggal 10 April 2025 yang diajukan oleh Uttam Sucrotech International Pvt Ltd (Pemohon I) dan PT Euroasiatic Heat & Power Systems (Pemohon II) melawan PT Perkebunan Nusantara I (Termohon) dan PT Hutama Karya (Persero) (Turut Termohon). Para Pemohon memohon pembatalan atas dasar pelanggaran serius terhadap *due process of law*, penyembunyian dokumen menentukan, dan tipu muslihat oleh Termohon, yang menurut mereka mencoreng integritas proses arbitrase sehingga putusan cacat hukum. Para Pemohon menegaskan permohonan ini bukan ketidakpuasan substansi, melainkan upaya hukum berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase karena proses arbitrase telah tercemar ketidakadilan nyata.\n\n[HAL 7-12] Ringkasan Eksekutif Permohonan Pembatalan menyoroti bahwa Termohon menyembunyikan dokumen penting terkait peningkatan kapasitas giling PG Djatiroto menjadi 10.000 TCD, yang bertentangan dengan dalil Termohon bahwa KSO HEU gagal mencapai target tersebut. Dokumen tersebut, termasuk pernyataan publik anak perusahaan Termohon dalam berita SINDOnews tanggal 20 Maret 2025, bersifat menentukan dan disembunyikan selama pemeriksaan. Selain itu, Termohon menyembunyikan Daily Management Reports (DMR) dan laporan teknis dari PMC PT Aldaberta Indonesia yang berada dalam penguasaannya, serta Majelis Arbitrase mengabaikan panggilan saksi kunci BPKP yang dijadwalkan untuk memberikan keterangan mengenai keterlambatan pembayaran oleh Termohon. Putusan Arbitrase juga diklaim diambil berdasarkan tipu muslihat Termohon melalui komunikasi *ex parte* dengan BANI yang tidak ditembuskan kepada Para Pemohon, penarikan KSO HEU sebagai termohon padahal KSO adalah persekutuan perdata bukan badan hukum, penyelundupan perjanjian utang piutang Masterlist 2020 dan 2021 yang tidak memiliki klausul arbitrase BANI ke dalam perkara, serta penyampaian Akta Pemisahan dan Perjanjian Kerja yang tidak lengkap. Para Pemohon juga menyoroti pelanggaran asas *ex aequo et bono* karena Majelis Arbitrase memutus berdasarkan keadilan tanpa persetujuan tegas Para Pemohon. Secara formil, permohonan diajukan dalam waktu 29 hari setelah pendaftaran putusan pada 7 Mei 2025, memenuhi syarat Pasal 71 UU Arbitrase.\n\n[HAL 13-21] Latar belakang sengketa bermula dari Perjanjian Kerja EPCC Pengembangan dan Modernisasi PG Djatiroto antara Termohon dan KSO HEU (terdiri dari Para Pemohon dan Turut Termohon) dengan target peningkatan kapasitas giling dari 7.000 TCD menjadi 10.000 TCD. Perselisihan muncul akibat Termohon tidak menyediakan Letter of Credit (L/C) sesuai perjanjian, menyebabkan Pemohon I kesulitan mengimpor komponen dan pekerjaan terhenti. Pada 2023, Termohon mengakhiri Perjanjian Kerja dan mengajukan arbitrase dengan dalih wanprestasi KSO HEU. Dalam Perkara 46051, Termohon dalil KSO HEU gagal meningkatkan kapasitas giling menjadi 10.000 TCD. Namun, Para Pemohon membuktikan dalil ini salah dengan menunjukkan Artikel Berita SINDOnews tanggal 20 Maret 2025 yang memuat pernyataan resmi PT Sinergi Gula Nusantara (anak perusahaan Termohon) bahwa kapasitas giling PG Djatiroto telah mencapai 10.000 TCD pada tahun 2025. Fakta ini bersifat menentukan karena membantah dalil utama Termohon dan menunjukkan bahwa pekerjaan KSO HEU telah mencapai hasil teknis yang disepakati, namun sengaja disembunyikan oleh Termohon sehingga Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan fakta material tersebut.\n\n[HAL 22-25] Para Pemohon juga menguraikan penyembunyian Dokumen Teknis oleh Termohon, meliputi Daily Management Reports (DMR) PG Djatiroto dan dokumen teknis dari PMC PT Aldaberta Indonesia yang memuat data output penggilingan dan verifikasi hasil pekerjaan. Meskipun Para Pemohon secara proaktif meminta penyerahan dokumen tersebut melalui surat kepada PMC dan Majelis Arbitrase pada Agustus 2024 hingga Februari 2025, Termohon tidak mengungkapkannya. Ketidakterbukaan ini melanggar asas *audi et alteram partem* dan Pasal 1886 KUHPerdata, menyebabkan Majelis Arbitrase tidak memiliki akses bukti penuh untuk menilai substansi perkara. Selain itu, ketidakhadiran BPKP sebagai saksi yang telah dijadwalkan resmi oleh Majelis Arbitrase pada sidang ke-13 mengakibatkan kekosongan pembuktian. Keterangan BPKP sangat penting untuk membuktikan bahwa keterlambatan Proyek disebabkan oleh wanprestasi Termohon (keterlambatan pembayaran), bukan kelalaian KSO HEU. Ketidakhadiran BPKP tanpa penjadwalan ulang membuat pertimbangan Majelis Arbitrase menjadi tidak utuh dan tidak adil.\n\n[HAL 26-31] Para Pemohon menjabarkan tipu muslihat Termohon berdasarkan Pasal 70 huruf (c) UU Arbitrase. Pertama, Termohon melakukan komunikasi *ex parte* dengan BANI setelah penggabungan PT Perkebunan Nusantara XI ke dalam Termohon pada 1 Desember 2023. Surat Termohon tanggal 11 Desember 2023 dan balasan BANI tanggal 22 Desember 2023 tidak ditembuskan kepada Para Pemohon, melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan BANI 2022. Putusan Arbitrase mempertimbangkan surat-surat ini untuk menyimpulkan Termohon tidak perlu mencabut permohonan arbitrase, padahal Para Pemohon tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Kedua, Termohon menipu Majelis Arbitrase dengan menarik KSO HEU sebagai termohon dengan dalil KSO adalah firma berdasarkan KUHD. Para Pemohon membantah bahwa KSO adalah persekutuan perdata yang bukan badan hukum dan tidak dapat dituntut sebagai entitas tunggal, melainkan tanggung jawab para anggotanya. Majelis Arbitrase mengabaikan yurisprudensi yang menyatakan gugatan kepada persekutuan perdata adalah *error in persona*, sehingga putusan yang menghiraukan dalil ini merupakan hasil tipu muslihat.\n\n[HAL 32-39] Ketiga, Termohon menyelundupkan Perjanjian Masterlist 2020 dan 2021 yang merupakan perjanjian utang piutang terpisah dari Perjanjian Kerja dan tidak memuat klausul penyelesaian sengketa di BANI. Termohon berhasil memasukkan tuntutan pembayaran utang sebesar Rp804.926.500,00 ke dalam Putusan Arbitrase, padahal penggabungan perkara ini tidak memenuhi syarat Pasal 9 ayat (1) huruf (c) Peraturan BANI. Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak menyampaikan Akta Pemisahan (Spinoff) secara lengkap, khususnya Lampiran 1 yang memuat daftar aktiva dan pasiva. Termohon hanya melampirkan Akta Pemisahan tanpa lampiran tersebut, menyesatkan Majelis Arbitrase untuk beranggapan bahwa aktiva dan pasiva sehubungan dengan Proyek tidak dialihkan ke PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN). Padahal, jika Lampiran 1 disampaikan, Majelis dapat menilai bahwa Termohon telah kehilangan *legal standing* karena hak dan kewajiban atas proyek telah berpindah ke PT SGN. Kelima, Termohon tidak menyampaikan Perjanjian Kerja secara lengkap dengan tidak melampirkan dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan (seperti spesifikasi, gambar, daftar kuantitas harga, dan BAPP), sehingga membuat dasar pertimbangan putusan menjadi cacat.\n\n[HAL 40-46] Terakhir, Para Pemohon menyoroti pelanggaran asas *ex aequo et bono*. Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase menyatakan menggunakan pendekatan keadilan dan kepatutan, padahal Para Pemohon secara tegas menolak kewenangan tersebut dalam eksepsi, jawaban, duplik, dan kesimpulan. Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase dan Pasal 16 ayat (3) serta Pasal 28 Peraturan BANI mensyaratkan kesepakatan tegas semua pihak untuk memutus berdasarkan *ex aequo et bono*. Karena Para Pemohon tidak pernah sepakat, penerapan asas ini oleh Majelis Arbitrase adalah cacat hukum. Dalam provisio, Para Pemohon memohon penangguhan eksekusi Putusan Arbitrase sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap atas permohonan pembatalan. Petitum pokok Para Pemohon adalah mengabulkan permohonan pembatalan, membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 46051/X/ARB-BANI/2023 untuk seluruhnya, dan menghukum Termohon membayar biaya perkara. Termohon hadir dalam persidangan dan mempertahankan jawaban pokoknya, menyoroti kompetensi dan integritas Majelis Arbitrase.\n\n[HAL 46-54] Termohon membantah tuduhan dengan menegaskan kompetensi Majelis Arbitrase, termasuk Arbiter Prof. Dr. H. Mohammad Saleh yang juga ditunjuk oleh KSO HEU. Kronologi sengketa menunjukkan Termohon mengajukan Arbitrase No. 46051 pada 19 Oktober 2023 atas dasar wanprestasi KSO HEU karena realisasi pekerjaan hanya 86,757% dengan deviasi -13,243% serta penghentian aktivitas sejak November 2019. Putusan Arbitrase No. 46051 menolak eksepsi Termohon, menyatakan BANI berwenang, mengabulkan permohonan Termohon sebagian, menyatakan sah Perjanjian Kontrak, menyatakan KSO HEU wanprestasi, dan menghukum KSO HEU membayar Rp356.312.622.203,60 (terdiri dari pelunasan uang muka, jaminan pelaksanaan, asuransi, pengembalian uang barang belum dikirim, pinjaman Masterlist 2020/2021, bunga, dan denda keterlambatan) serta biaya arbiter. Rekonvensi KSO HEU ditolak seluruhnya. Putusan bersifat final dan mengikat, dengan tenggat pelaksanaan 45 hari.\n\n[HAL 55-62] Termohon mengajukan rangkuman jawaban yang menolak seluruh dalil Para Pemohon. Dalam eksepsi, Termohon menyatakan permohonan pembatalan prematur karena tuduhan tipu muslihat belum dibuktikan secara pidana; kurang pihak karena PT Hutama Karya (Persero) sebagai *leading firm* KSO HEU tidak disertakan sebagai Pemohon; *error in persona* karena Hutama Karya ditarik sebagai Turut Termohon padahal posisinya sama dengan Para Pemohon dalam Putusan Arbitrase; dan *obscurum libellum* karena Hutama Karya telah menyetujui Putusan Arbitrase sehingga Para Pemohon tidak memiliki *legal standing*. Termohon juga berargumen bahwa pemilihan BANI sebagai forum sengketa berarti Para Pemohon telah melepaskan hak pembatalan sesuai Peraturan Prosedur BANI yang hanya mengatur koreksi administratif, bukan pembatalan. Dalam provisio, Termohon menolak permohonan penangguhan eksekusi (*provisi*) karena Para Pemohon gagal membuktikan urgensi kerugian. Dalam pokok perkara, Termohon membantah dalil Para Pemohon bahwa Artikel Berita SINDOnews tentang kapasitas 10.000 TCD adalah dokumen menentukan, karena berita tersebut tidak relevan dengan evaluasi kinerja kontraktual yang didasarkan pada dokumen resmi proyek dan kondisi saat kontrak berakhir, serta tidak membuktikan pemenuhan prestasi penuh. Termohon juga membantah dalil penyembunyian DMR, menyatakan Para Pemohon tidak pernah mempermasalahkan DMR selama arbitrase dan kelalaian penyimpanan dokumen adalah tanggung jawab Para Pemohon. Terkait BPKP, Termohon menyatakan keterlibatannya hanya sebagai bentuk kehati-hatian BUMN atas penggunaan PMN, dan Para Pemohon tidak pernah memohon pemanggilan saksi BPKP selama arbitrase. Termohon juga membantah tuduhan tipu muslihat terkait komunikasi *ex parte*, penarikan KSO HEU, penyelundupan dokumen Masterlist, dan ketidaklengkapan Akta Pemisahan, dengan alasan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah sah diajukan dan dipertimbangkan, serta Proyek PG Djatiroto belum dialihkan ke PT SGN karena proyek belum selesai. Termohon menegaskan Putusan Arbitrase diambil berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku, serta Para Pihak secara eksplisit meminta putusan *ex aequo et bono*.\n\n[HAL 63-82] Termohon menguraikan eksepsi secara rinci. Pertama, eksepsi dilatoria (prematur) atas tuduhan tipu muslihat, karena tipu muslihat adalah tindak pidana yang memerlukan putusan berkekuatan hukum tetap, yang belum ada. Kedua, eksepsi kurang pihak, karena PT Hutama Karya (Persero) sebagai *leading firm* dan anggota KSO HEU yang juga dihukum wanprestasi harus menjadi Pemohon bersama, bukan Turut Termohon. Ketiga, eksepsi *error in persona*, karena kesalahan menarik Hutama Karya sebagai Turut Termohon padahal posisinya sejajar dengan Para Pemohon dalam Putusan Arbitrase. Keempat, eksepsi *obscurum libellum* terkait *legal standing*, karena Hutama Karya telah menyetujui Putusan Arbitrase melalui surat tanggal 3 Juni 2025, sehingga Para Pemohon tidak memiliki hak untuk membatalkan putusan yang telah diterima oleh salah satu anggota KSO." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134989, + "summary": "[HAL 1-6] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 46051/X/ARB-BANI/2023 tertanggal 10 April 2025 yang diajukan oleh Uttam Sucrotech International Pvt Ltd (Pemohon I) dan PT Euroasiatic Heat & Power Systems (Pemohon II) melawan PT Perkebunan Nusantara I (Termohon) dan PT Hutama Karya (Persero) (Turut Termohon). Para Pemohon memohon pembatalan atas dasar pelanggaran serius terhadap *due process of law*, penyembunyian dokumen menentukan, dan tipu muslihat oleh Termohon, yang menurut mereka mencoreng integritas proses arbitrase sehingga putusan cacat hukum. Para Pemohon menegaskan permohonan ini bukan ketidakpuasan substansi, melainkan upaya hukum berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase karena proses arbitrase telah tercemar ketidakadilan nyata.\n\n[HAL 7-12] Ringkasan Eksekutif Permohonan Pembatalan menyoroti bahwa Termohon menyembunyikan dokumen penting terkait peningkatan kapasitas giling PG Djatiroto menjadi 10.000 TCD, yang bertentangan dengan dalil Termohon bahwa KSO HEU gagal mencapai target tersebut. Dokumen tersebut, termasuk pernyataan publik anak perusahaan Termohon dalam berita SINDOnews tanggal 20 Maret 2025, bersifat menentukan dan disembunyikan selama pemeriksaan. Selain itu, Termohon menyembunyikan Daily Management Reports (DMR) dan laporan teknis dari PMC PT Aldaberta Indonesia yang berada dalam penguasaannya, serta Majelis Arbitrase mengabaikan panggilan saksi kunci BPKP yang dijadwalkan untuk memberikan keterangan mengenai keterlambatan pembayaran oleh Termohon. Putusan Arbitrase juga diklaim diambil berdasarkan tipu muslihat Termohon melalui komunikasi *ex parte* dengan BANI yang tidak ditembuskan kepada Para Pemohon, penarikan KSO HEU sebagai termohon padahal KSO adalah persekutuan perdata bukan badan hukum, penyelundupan perjanjian utang piutang Masterlist 2020 dan 2021 yang tidak memiliki klausul arbitrase BANI ke dalam perkara, serta penyampaian Akta Pemisahan dan Perjanjian Kerja yang tidak lengkap. Para Pemohon juga menyoroti pelanggaran asas *ex aequo et bono* karena Majelis Arbitrase memutus berdasarkan keadilan tanpa persetujuan tegas Para Pemohon. Secara formil, permohonan diajukan dalam waktu 29 hari setelah pendaftaran putusan pada 7 Mei 2025, memenuhi syarat Pasal 71 UU Arbitrase.\n\n[HAL 13-21] Latar belakang sengketa bermula dari Perjanjian Kerja EPCC Pengembangan dan Modernisasi PG Djatiroto antara Termohon dan KSO HEU (terdiri dari Para Pemohon dan Turut Termohon) dengan target peningkatan kapasitas giling dari 7.000 TCD menjadi 10.000 TCD. Perselisihan muncul akibat Termohon tidak menyediakan Letter of Credit (L/C) sesuai perjanjian, menyebabkan Pemohon I kesulitan mengimpor komponen dan pekerjaan terhenti. Pada 2023, Termohon mengakhiri Perjanjian Kerja dan mengajukan arbitrase dengan dalih wanprestasi KSO HEU. Dalam Perkara 46051, Termohon dalil KSO HEU gagal meningkatkan kapasitas giling menjadi 10.000 TCD. Namun, Para Pemohon membuktikan dalil ini salah dengan menunjukkan Artikel Berita SINDOnews tanggal 20 Maret 2025 yang memuat pernyataan resmi PT Sinergi Gula Nusantara (anak perusahaan Termohon) bahwa kapasitas giling PG Djatiroto telah mencapai 10.000 TCD pada tahun 2025. Fakta ini bersifat menentukan karena membantah dalil utama Termohon dan menunjukkan bahwa pekerjaan KSO HEU telah mencapai hasil teknis yang disepakati, namun sengaja disembunyikan oleh Termohon sehingga Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan fakta material tersebut.\n\n[HAL 22-25] Para Pemohon juga menguraikan penyembunyian Dokumen Teknis oleh Termohon, meliputi Daily Management Reports (DMR) PG Djatiroto dan dokumen teknis dari PMC PT Aldaberta Indonesia yang memuat data output penggilingan dan verifikasi hasil pekerjaan. Meskipun Para Pemohon secara proaktif meminta penyerahan dokumen tersebut melalui surat kepada PMC dan Majelis Arbitrase pada Agustus 2024 hingga Februari 2025, Termohon tidak mengungkapkannya. Ketidakterbukaan ini melanggar asas *audi et alteram partem* dan Pasal 1886 KUHPerdata, menyebabkan Majelis Arbitrase tidak memiliki akses bukti penuh untuk menilai substansi perkara. Selain itu, ketidakhadiran BPKP sebagai saksi yang telah dijadwalkan resmi oleh Majelis Arbitrase pada sidang ke-13 mengakibatkan kekosongan pembuktian. Keterangan BPKP sangat penting untuk membuktikan bahwa keterlambatan Proyek disebabkan oleh wanprestasi Termohon (keterlambatan pembayaran), bukan kelalaian KSO HEU. Ketidakhadiran BPKP tanpa penjadwalan ulang membuat pertimbangan Majelis Arbitrase menjadi tidak utuh dan tidak adil.\n\n[HAL 26-31] Para Pemohon menjabarkan tipu muslihat Termohon berdasarkan Pasal 70 huruf (c) UU Arbitrase. Pertama, Termohon melakukan komunikasi *ex parte* dengan BANI setelah penggabungan PT Perkebunan Nusantara XI ke dalam Termohon pada 1 Desember 2023. Surat Termohon tanggal 11 Desember 2023 dan balasan BANI tanggal 22 Desember 2023 tidak ditembuskan kepada Para Pemohon, melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan BANI 2022. Putusan Arbitrase mempertimbangkan surat-surat ini untuk menyimpulkan Termohon tidak perlu mencabut permohonan arbitrase, padahal Para Pemohon tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Kedua, Termohon menipu Majelis Arbitrase dengan menarik KSO HEU sebagai termohon dengan dalil KSO adalah firma berdasarkan KUHD. Para Pemohon membantah bahwa KSO adalah persekutuan perdata yang bukan badan hukum dan tidak dapat dituntut sebagai entitas tunggal, melainkan tanggung jawab para anggotanya. Majelis Arbitrase mengabaikan yurisprudensi yang menyatakan gugatan kepada persekutuan perdata adalah *error in persona*, sehingga putusan yang menghiraukan dalil ini merupakan hasil tipu muslihat.\n\n[HAL 32-39] Ketiga, Termohon menyelundupkan Perjanjian Masterlist 2020 dan 2021 yang merupakan perjanjian utang piutang terpisah dari Perjanjian Kerja dan tidak memuat klausul penyelesaian sengketa di BANI. Termohon berhasil memasukkan tuntutan pembayaran utang sebesar Rp804.926.500,00 ke dalam Putusan Arbitrase, padahal penggabungan perkara ini tidak memenuhi syarat Pasal 9 ayat (1) huruf (c) Peraturan BANI. Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak menyampaikan Akta Pemisahan (Spinoff) secara lengkap, khususnya Lampiran 1 yang memuat daftar aktiva dan pasiva. Termohon hanya melampirkan Akta Pemisahan tanpa lampiran tersebut, menyesatkan Majelis Arbitrase untuk beranggapan bahwa aktiva dan pasiva sehubungan dengan Proyek tidak dialihkan ke PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN). Padahal, jika Lampiran 1 disampaikan, Majelis dapat menilai bahwa Termohon telah kehilangan *legal standing* karena hak dan kewajiban atas proyek telah berpindah ke PT SGN. Kelima, Termohon tidak menyampaikan Perjanjian Kerja secara lengkap dengan tidak melampirkan dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan (seperti spesifikasi, gambar, daftar kuantitas harga, dan BAPP), sehingga membuat dasar pertimbangan putusan menjadi cacat.\n\n[HAL 40-46] Terakhir, Para Pemohon menyoroti pelanggaran asas *ex aequo et bono*. Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase menyatakan menggunakan pendekatan keadilan dan kepatutan, padahal Para Pemohon secara tegas menolak kewenangan tersebut dalam eksepsi, jawaban, duplik, dan kesimpulan. Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase dan Pasal 16 ayat (3) serta Pasal 28 Peraturan BANI mensyaratkan kesepakatan tegas semua pihak untuk memutus berdasarkan *ex aequo et bono*. Karena Para Pemohon tidak pernah sepakat, penerapan asas ini oleh Majelis Arbitrase adalah cacat hukum. Dalam provisio, Para Pemohon memohon penangguhan eksekusi Putusan Arbitrase sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap atas permohonan pembatalan. Petitum pokok Para Pemohon adalah mengabulkan permohonan pembatalan, membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 46051/X/ARB-BANI/2023 untuk seluruhnya, dan menghukum Termohon membayar biaya perkara. Termohon hadir dalam persidangan dan mempertahankan jawaban pokoknya, menyoroti kompetensi dan integritas Majelis Arbitrase.\n\n[HAL 46-54] Termohon membantah tuduhan dengan menegaskan kompetensi Majelis Arbitrase, termasuk Arbiter Prof. Dr. H. Mohammad Saleh yang juga ditunjuk oleh KSO HEU. Kronologi sengketa menunjukkan Termohon mengajukan Arbitrase No. 46051 pada 19 Oktober 2023 atas dasar wanprestasi KSO HEU karena realisasi pekerjaan hanya 86,757% dengan deviasi -13,243% serta penghentian aktivitas sejak November 2019. Putusan Arbitrase No. 46051 menolak eksepsi Termohon, menyatakan BANI berwenang, mengabulkan permohonan Termohon sebagian, menyatakan sah Perjanjian Kontrak, menyatakan KSO HEU wanprestasi, dan menghukum KSO HEU membayar Rp356.312.622.203,60 (terdiri dari pelunasan uang muka, jaminan pelaksanaan, asuransi, pengembalian uang barang belum dikirim, pinjaman Masterlist 2020/2021, bunga, dan denda keterlambatan) serta biaya arbiter. Rekonvensi KSO HEU ditolak seluruhnya. Putusan bersifat final dan mengikat, dengan tenggat pelaksanaan 45 hari.\n\n[HAL 55-62] Termohon mengajukan rangkuman jawaban yang menolak seluruh dalil Para Pemohon. Dalam eksepsi, Termohon menyatakan permohonan pembatalan prematur karena tuduhan tipu muslihat belum dibuktikan secara pidana; kurang pihak karena PT Hutama Karya (Persero) sebagai *leading firm* KSO HEU tidak disertakan sebagai Pemohon; *error in persona* karena Hutama Karya ditarik sebagai Turut Termohon padahal posisinya sama dengan Para Pemohon dalam Putusan Arbitrase; dan *obscurum libellum* karena Hutama Karya telah menyetujui Putusan Arbitrase sehingga Para Pemohon tidak memiliki *legal standing*. Termohon juga berargumen bahwa pemilihan BANI sebagai forum sengketa berarti Para Pemohon telah melepaskan hak pembatalan sesuai Peraturan Prosedur BANI yang hanya mengatur koreksi administratif, bukan pembatalan. Dalam provisio, Termohon menolak permohonan penangguhan eksekusi (*provisi*) karena Para Pemohon gagal membuktikan urgensi kerugian. Dalam pokok perkara, Termohon membantah dalil Para Pemohon bahwa Artikel Berita SINDOnews tentang kapasitas 10.000 TCD adalah dokumen menentukan, karena berita tersebut tidak relevan dengan evaluasi kinerja kontraktual yang didasarkan pada dokumen resmi proyek dan kondisi saat kontrak berakhir, serta tidak membuktikan pemenuhan prestasi penuh. Termohon juga membantah dalil penyembunyian DMR, menyatakan Para Pemohon tidak pernah mempermasalahkan DMR selama arbitrase dan kelalaian penyimpanan dokumen adalah tanggung jawab Para Pemohon. Terkait BPKP, Termohon menyatakan keterlibatannya hanya sebagai bentuk kehati-hatian BUMN atas penggunaan PMN, dan Para Pemohon tidak pernah memohon pemanggilan saksi BPKP selama arbitrase. Termohon juga membantah tuduhan tipu muslihat terkait komunikasi *ex parte*, penarikan KSO HEU, penyelundupan dokumen Masterlist, dan ketidaklengkapan Akta Pemisahan, dengan alasan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah sah diajukan dan dipertimbangkan, serta Proyek PG Djatiroto belum dialihkan ke PT SGN karena proyek belum selesai. Termohon menegaskan Putusan Arbitrase diambil berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku, serta Para Pihak secara eksplisit meminta putusan *ex aequo et bono*.\n\n[HAL 63-82] Termohon menguraikan eksepsi secara rinci. Pertama, eksepsi dilatoria (prematur) atas tuduhan tipu muslihat, karena tipu muslihat adalah tindak pidana yang memerlukan putusan berkekuatan hukum tetap, yang belum ada. Kedua, eksepsi kurang pihak, karena PT Hutama Karya (Persero) sebagai *leading firm* dan anggota KSO HEU yang juga dihukum wanprestasi harus menjadi Pemohon bersama, bukan Turut Termohon. Ketiga, eksepsi *error in persona*, karena kesalahan menarik Hutama Karya sebagai Turut Termohon padahal posisinya sejajar dengan Para Pemohon dalam Putusan Arbitrase." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 127251, + "summary": "[HAL 1-6] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 46051/X/ARB-BANI/2023 tertanggal 10 April 2025 yang diajukan oleh Uttam Sucrotech International Pvt Ltd (Pemohon I) dan PT Euroasiatic Heat & Power Systems (Pemohon II) melawan PT Perkebunan Nusantara I (Termohon) dan PT Hutama Karya (Persero) (Turut Termohon). Para Pemohon memohon pembatalan atas dasar pelanggaran serius terhadap *due process of law*, penyembunyian dokumen menentukan, dan tipu muslihat oleh Termohon, yang menurut mereka mencoreng integritas proses arbitrase sehingga putusan cacat hukum. Para Pemohon menegaskan permohonan ini bukan ketidakpuasan substansi, melainkan upaya hukum berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase karena proses arbitrase telah tercemar ketidakadilan nyata.\n\n[HAL 7-12] Ringkasan Eksekutif Permohonan Pembatalan menyoroti bahwa Termohon menyembunyikan dokumen penting terkait peningkatan kapasitas giling PG Djatiroto menjadi 10.000 TCD, yang bertentangan dengan dalil Termohon bahwa KSO HEU gagal mencapai target tersebut. Dokumen tersebut, termasuk pernyataan publik anak perusahaan Termohon dalam berita SINDOnews tanggal 20 Maret 2025, bersifat menentukan dan disembunyikan selama pemeriksaan. Selain itu, Termohon menyembunyikan Daily Management Reports (DMR) dan laporan teknis dari PMC PT Aldaberta Indonesia yang berada dalam penguasaannya, serta Majelis Arbitrase mengabaikan panggilan saksi kunci BPKP yang dijadwalkan untuk memberikan keterangan mengenai keterlambatan pembayaran oleh Termohon. Putusan Arbitrase juga diklaim diambil berdasarkan tipu muslihat Termohon melalui komunikasi *ex parte* dengan BANI yang tidak ditembuskan kepada Para Pemohon, penarikan KSO HEU sebagai termohon padahal KSO adalah persekutuan perdata bukan badan hukum, penyelundupan perjanjian utang piutang Masterlist 2020 dan 2021 yang tidak memiliki klausul arbitrase BANI ke dalam perkara, serta penyampaian Akta Pemisahan dan Perjanjian Kerja yang tidak lengkap. Para Pemohon juga menyoroti pelanggaran asas *ex aequo et bono* karena Majelis Arbitrase memutus berdasarkan keadilan tanpa persetujuan tegas Para Pemohon. Secara formil, permohonan diajukan dalam waktu 29 hari setelah pendaftaran putusan pada 7 Mei 2025, memenuhi syarat Pasal 71 UU Arbitrase.\n\n[HAL 13-21] Latar belakang sengketa bermula dari Perjanjian Kerja EPCC Pengembangan dan Modernisasi PG Djatiroto antara Termohon dan KSO HEU (terdiri dari Para Pemohon dan Turut Termohon) dengan target peningkatan kapasitas giling dari 7.000 TCD menjadi 10.000 TCD. Perselisihan muncul akibat Termohon tidak menyediakan Letter of Credit (L/C) sesuai perjanjian, menyebabkan Pemohon I kesulitan mengimpor komponen dan pekerjaan terhenti. Pada 2023, Termohon mengakhiri Perjanjian Kerja dan mengajukan arbitrase dengan dalih wanprestasi KSO HEU. Dalam Perkara 46051, Termohon dalil KSO HEU gagal meningkatkan kapasitas giling menjadi 10.000 TCD. Namun, Para Pemohon membuktikan dalil ini salah dengan menunjukkan Artikel Berita SINDOnews tanggal 20 Maret 2025 yang memuat pernyataan resmi PT Sinergi Gula Nusantara (anak perusahaan Termohon) bahwa kapasitas giling PG Djatiroto telah mencapai 10.000 TCD pada tahun 2025. Fakta ini bersifat menentukan karena membantah dalil utama Termohon dan menunjukkan bahwa pekerjaan KSO HEU telah mencapai hasil teknis yang disepakati, namun sengaja disembunyikan oleh Termohon sehingga Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan fakta material tersebut.\n\n[HAL 22-25] Para Pemohon juga menguraikan penyembunyian Dokumen Teknis oleh Termohon, meliputi Daily Management Reports (DMR) PG Djatiroto dan dokumen teknis dari PMC PT Aldaberta Indonesia yang memuat data output penggilingan dan verifikasi hasil pekerjaan. Meskipun Para Pemohon secara proaktif meminta penyerahan dokumen tersebut melalui surat kepada PMC dan Majelis Arbitrase pada Agustus 2024 hingga Februari 2025, Termohon tidak mengungkapkannya. Ketidakterbukaan ini melanggar asas *audi et alteram partem* dan Pasal 1886 KUHPerdata, menyebabkan Majelis Arbitrase tidak memiliki akses bukti penuh untuk menilai substansi perkara. Selain itu, ketidakhadiran BPKP sebagai saksi yang telah dijadwalkan resmi oleh Majelis Arbitrase pada sidang ke-13 mengakibatkan kekosongan pembuktian. Keterangan BPKP sangat penting untuk membuktikan bahwa keterlambatan Proyek disebabkan oleh wanprestasi Termohon (keterlambatan pembayaran), bukan kelalaian KSO HEU. Ketidakhadiran BPKP tanpa penjadwalan ulang membuat pertimbangan Majelis Arbitrase menjadi tidak utuh dan tidak adil.\n\n[HAL 26-31] Para Pemohon menjabarkan tipu muslihat Termohon berdasarkan Pasal 70 huruf (c) UU Arbitrase. Pertama, Termohon melakukan komunikasi *ex parte* dengan BANI setelah penggabungan PT Perkebunan Nusantara XI ke dalam Termohon pada 1 Desember 2023. Surat Termohon tanggal 11 Desember 2023 dan balasan BANI tanggal 22 Desember 2023 tidak ditembuskan kepada Para Pemohon, melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan BANI 2022. Putusan Arbitrase mempertimbangkan surat-surat ini untuk menyimpulkan Termohon tidak perlu mencabut permohonan arbitrase, padahal Para Pemohon tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Kedua, Termohon menipu Majelis Arbitrase dengan menarik KSO HEU sebagai termohon dengan dalil KSO adalah firma berdasarkan KUHD. Para Pemohon membantah bahwa KSO adalah persekutuan perdata yang bukan badan hukum dan tidak dapat dituntut sebagai entitas tunggal, melainkan tanggung jawab para anggotanya. Majelis Arbitrase mengabaikan yurisprudensi yang menyatakan gugatan kepada persekutuan perdata adalah *error in persona*, sehingga putusan yang menghiraukan dalil ini merupakan hasil tipu muslihat.\n\n[HAL 32-39] Ketiga, Termohon menyelundupkan Perjanjian Masterlist 2020 dan 2021 yang merupakan perjanjian utang piutang terpisah dari Perjanjian Kerja dan tidak memuat klausul penyelesaian sengketa di BANI. Termohon berhasil memasukkan tuntutan pembayaran utang sebesar Rp804.926.500,00 ke dalam Putusan Arbitrase, padahal penggabungan perkara ini tidak memenuhi syarat Pasal 9 ayat (1) huruf (c) Peraturan BANI. Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak menyampaikan Akta Pemisahan (Spinoff) secara lengkap, khususnya Lampiran 1 yang memuat daftar aktiva dan pasiva. Termohon hanya melampirkan Akta Pemisahan tanpa lampiran tersebut, menyesatkan Majelis Arbitrase untuk beranggapan bahwa aktiva dan pasiva sehubungan dengan Proyek tidak dialihkan ke PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN). Padahal, jika Lampiran 1 disampaikan, Majelis dapat menilai bahwa Termohon telah kehilangan *legal standing* karena hak dan kewajiban atas proyek telah berpindah ke PT SGN. Kelima, Termohon tidak menyampaikan Perjanjian Kerja secara lengkap dengan tidak melampirkan dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan (seperti spesifikasi, gambar, daftar kuantitas harga, dan BAPP), sehingga membuat dasar pertimbangan putusan menjadi cacat.\n\n[HAL 40-46] Terakhir, Para Pemohon menyoroti pelanggaran asas *ex aequo et bono*. Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase menyatakan menggunakan pendekatan keadilan dan kepatutan, padahal Para Pemohon secara tegas menolak kewenangan tersebut dalam eksepsi, jawaban, duplik, dan kesimpulan. Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase dan Pasal 16 ayat (3) serta Pasal 28 Peraturan BANI mensyaratkan kesepakatan tegas semua pihak untuk memutus berdasarkan *ex aequo et bono*. Karena Para Pemohon tidak pernah sepakat, penerapan asas ini oleh Majelis Arbitrase adalah cacat hukum. Dalam provisio, Para Pemohon memohon penangguhan eksekusi Putusan Arbitrase sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap atas permohonan pembatalan. Petitum pokok Para Pemohon adalah mengabulkan permohonan pembatalan, membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 46051/X/ARB-BANI/2023 untuk seluruhnya, dan menghukum Termohon membayar biaya perkara. Termohon hadir dalam persidangan dan mempertahankan jawaban pokoknya, menyoroti kompetensi dan integritas Majelis Arbitrase.\n\n[HAL 46-54] Termohon membantah tuduhan dengan menegaskan kompetensi Majelis Arbitrase, termasuk Arbiter Prof. Dr. H. Mohammad Saleh yang juga ditunjuk oleh KSO HEU. Kronologi sengketa menunjukkan Termohon mengajukan Arbitrase No. 46051 pada 19 Oktober 2023 atas dasar wanprestasi KSO HEU karena realisasi pekerjaan hanya 86,757% dengan deviasi -13,243% serta penghentian aktivitas sejak November 2019. Putusan Arbitrase No. 46051 menolak eksepsi Termohon, menyatakan BANI berwenang, mengabulkan permohonan Termohon sebagian, menyatakan sah Perjanjian Kontrak, menyatakan KSO HEU wanprestasi, dan menghukum KSO HEU membayar Rp356.312.622.203,60 (terdiri dari pelunasan uang muka, jaminan pelaksanaan, asuransi, pengembalian uang barang belum dikirim, pinjaman Masterlist 2020/2021, bunga, dan denda keterlambatan) serta biaya arbiter. Rekonvensi KSO HEU ditolak seluruhnya. Putusan bersifat final dan mengikat, dengan tenggat pelaksanaan 45 hari.\n\n[HAL 55-62] Termohon mengajukan rangkuman jawaban yang menolak seluruh dalil Para Pemohon. Dalam eksepsi, Termohon menyatakan permohonan pembatalan prematur karena tuduhan tipu muslihat belum dibuktikan secara pidana; kurang pihak karena PT Hutama Karya (Persero) sebagai *leading firm* KSO HEU tidak disertakan sebagai Pemohon; *error in persona* karena Hutama Karya ditarik sebagai Turut Termohon padahal posisinya sama dengan Para Pemohon dalam Putusan Arbitrase; dan *obscurum libellum* karena Hutama Karya telah menyetujui Putusan Arbitrase sehingga Para Pemohon tidak memiliki *legal standing*. Termohon juga berargumen bahwa pemilihan BANI sebagai forum sengketa berarti Para Pemohon telah melepaskan hak pembatalan sesuai Peraturan Prosedur BANI yang hanya mengatur koreksi administratif, bukan pembatalan. Dalam provisio, Termohon menolak permohonan penangguhan eksekusi (*provisi*) karena Para Pemohon gagal membuktikan urgensi kerugian. Dalam pokok perkara, Termohon membantah dalil Para Pemohon bahwa Artikel Berita SINDOnews tentang kapasitas 10.000 TCD adalah dokumen menentukan, karena berita tersebut tidak relevan dengan evaluasi kinerja kontraktual yang didasarkan pada dokumen resmi proyek dan kondisi saat kontrak berakhir, serta tidak membuktikan pemenuhan prestasi penuh. Termohon juga membantah dalil penyembunyian DMR, menyatakan Para Pemohon tidak pernah mempermasalahkan DMR selama arbitrase dan kelalaian penyimpanan dokumen adalah tanggung jawab Para Pemohon. Terkait BPKP, Termohon menyatakan keterlibatannya hanya sebagai bentuk kehati-hatian BUMN atas penggunaan PMN, dan Para Pemohon tidak pernah memohon pemanggilan saksi BPKP selama arbitrase. Termohon juga membantah tuduhan tipu muslihat terkait komunikasi *ex parte*, penarikan KSO HEU, penyelundupan dokumen Masterlist, dan ketidaklengkapan Akta Pemisahan, dengan alasan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah sah diajukan dan dipertimbangkan, serta Proyek PG Djatiroto belum dialihkan ke PT SGN karena proyek belum selesai. Termohon menegaskan Putusan Arbitrase diambil berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku, serta Para Pihak secara eksplisit meminta putusan *ex aequo et bono*.\n\n[HAL 63-82] Termohon menguraikan eksepsi secara rinci. Pertama, eksepsi dilatoria (prematur) atas tuduhan tipu muslihat, karena tipu muslihat adalah tindak pidana yang memerlukan putusan berkekuatan hukum tetap, yang belum ada. Kedua, eksepsi kurang pihak, karena PT Hutama Karya (Persero) sebagai *leading firm* dan anggota KSO HEU yang juga dihukum wanprestasi harus menjadi Pemohon bersama, bukan Turut Termohon. Ketiga, eksepsi *error in persona*, karena kesalahan menarik Hutama Karya sebagai Turut Termohon padahal posisinya sejajar dengan Para Pemohon dalam Putusan Arbitrase.\n\n[HAL 145-162] Turut Termohon menambahkan bahwa Para Pemohon memiliki iktikad buruk dengan mengajukan permohonan pembatalan semata-mata untuk menunda pelaksanaan Putusan Arbitrase dan menghalangi Turut Termohon (BUMN) dalam melaksanakan putusan secara sukarela sesuai prinsip GCG." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-6] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 46051/X/ARB-BANI/2023 tertanggal 10 April 2025 yang diajukan oleh Uttam Sucrotech International Pvt Ltd (Pemohon I) dan PT Euroasiatic Heat & Power Systems (Pemohon II) melawan PT Perkebunan Nusantara I (Termohon) dan PT Hutama Karya (Persero) (Turut Termohon). Para Pemohon memohon pembatalan atas dasar pelanggaran serius terhadap *due process of law*, penyembunyian dokumen menentukan, dan tipu muslihat oleh Termohon, yang menurut mereka mencoreng integritas proses arbitrase sehingga putusan cacat hukum. Para Pemohon menegaskan permohonan ini bukan ketidakpuasan substansi, melainkan upaya hukum berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase karena proses arbitrase telah tercemar ketidakadilan nyata.\n\n[HAL 7-12] Ringkasan Eksekutif Permohonan Pembatalan menyoroti bahwa Termohon menyembunyikan dokumen penting terkait peningkatan kapasitas giling PG Djatiroto menjadi 10.000 TCD, yang bertentangan dengan dalil Termohon bahwa KSO HEU gagal mencapai target tersebut. Dokumen tersebut, termasuk pernyataan publik anak perusahaan Termohon dalam berita SINDOnews tanggal 20 Maret 2025, bersifat menentukan dan disembunyikan selama pemeriksaan. Selain itu, Termohon menyembunyikan Daily Management Reports (DMR) dan laporan teknis dari PMC PT Aldaberta Indonesia yang berada dalam penguasaannya, serta Majelis Arbitrase mengabaikan panggilan saksi kunci BPKP yang dijadwalkan untuk memberikan keterangan mengenai keterlambatan pembayaran oleh Termohon. Putusan Arbitrase juga diklaim diambil berdasarkan tipu muslihat Termohon melalui komunikasi *ex parte* dengan BANI yang tidak ditembuskan kepada Para Pemohon, penarikan KSO HEU sebagai termohon padahal KSO adalah persekutuan perdata bukan badan hukum, penyelundupan perjanjian utang piutang Masterlist 2020 dan 2021 yang tidak memiliki klausul arbitrase BANI ke dalam perkara, serta penyampaian Akta Pemisahan dan Perjanjian Kerja yang tidak lengkap. Para Pemohon juga menyoroti pelanggaran asas *ex aequo et bono* karena Majelis Arbitrase memutus berdasarkan keadilan tanpa persetujuan tegas Para Pemohon. Secara formil, permohonan diajukan dalam waktu 29 hari setelah pendaftaran putusan pada 7 Mei 2025, memenuhi syarat Pasal 71 UU Arbitrase.\n\n[HAL 13-21] Latar belakang sengketa bermula dari Perjanjian Kerja EPCC Pengembangan dan Modernisasi PG Djatiroto antara Termohon dan KSO HEU (terdiri dari Para Pemohon dan Turut Termohon) dengan target peningkatan kapasitas giling dari 7.000 TCD menjadi 10.000 TCD. Perselisihan muncul akibat Termohon tidak menyediakan Letter of Credit (L/C) sesuai perjanjian, menyebabkan Pemohon I kesulitan mengimpor komponen dan pekerjaan terhenti. Pada 2023, Termohon mengakhiri Perjanjian Kerja dan mengajukan arbitrase dengan dalih wanprestasi KSO HEU. Dalam Perkara 46051, Termohon dalil KSO HEU gagal meningkatkan kapasitas giling menjadi 10.000 TCD. Namun, Para Pemohon membuktikan dalil ini salah dengan menunjukkan Artikel Berita SINDOnews tanggal 20 Maret 2025 yang memuat pernyataan resmi PT Sinergi Gula Nusantara (anak perusahaan Termohon) bahwa kapasitas giling PG Djatiroto telah mencapai 10.000 TCD pada tahun 2025. Fakta ini bersifat menentukan karena membantah dalil utama Termohon dan menunjukkan bahwa pekerjaan KSO HEU telah mencapai hasil teknis yang disepakati, namun sengaja disembunyikan oleh Termohon sehingga Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan fakta material tersebut.\n\n[HAL 22-25] Para Pemohon juga menguraikan penyembunyian Dokumen Teknis oleh Termohon, meliputi Daily Management Reports (DMR) PG Djatiroto dan dokumen teknis dari PMC PT Aldaberta Indonesia yang memuat data output penggilingan dan verifikasi hasil pekerjaan. Meskipun Para Pemohon secara proaktif meminta penyerahan dokumen tersebut melalui surat kepada PMC dan Majelis Arbitrase pada Agustus 2024 hingga Februari 2025, Termohon tidak mengungkapkannya. Ketidakterbukaan ini melanggar asas *audi et alteram partem* dan Pasal 1886 KUHPerdata, menyebabkan Majelis Arbitrase tidak memiliki akses bukti penuh untuk menilai substansi perkara. Selain itu, ketidakhadiran BPKP sebagai saksi yang telah dijadwalkan resmi oleh Majelis Arbitrase pada sidang ke-13 mengakibatkan kekosongan pembuktian. Keterangan BPKP sangat penting untuk membuktikan bahwa keterlambatan Proyek disebabkan oleh wanprestasi Termohon (keterlambatan pembayaran), bukan kelalaian KSO HEU. Ketidakhadiran BPKP tanpa penjadwalan ulang membuat pertimbangan Majelis Arbitrase menjadi tidak utuh dan tidak adil.\n\n[HAL 26-31] Para Pemohon menjabarkan tipu muslihat Termohon berdasarkan Pasal 70 huruf (c) UU Arbitrase. Pertama, Termohon melakukan komunikasi *ex parte* dengan BANI setelah penggabungan PT Perkebunan Nusantara XI ke dalam Termohon pada 1 Desember 2023. Surat Termohon tanggal 11 Desember 2023 dan balasan BANI tanggal 22 Desember 2023 tidak ditembuskan kepada Para Pemohon, melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan BANI 2022. Putusan Arbitrase mempertimbangkan surat-surat ini untuk menyimpulkan Termohon tidak perlu mencabut permohonan arbitrase, padahal Para Pemohon tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Kedua, Termohon menipu Majelis Arbitrase dengan menarik KSO HEU sebagai termohon dengan dalil KSO adalah firma berdasarkan KUHD. Para Pemohon membantah bahwa KSO adalah persekutuan perdata yang bukan badan hukum dan tidak dapat dituntut sebagai entitas tunggal, melainkan tanggung jawab para anggotanya. Majelis Arbitrase mengabaikan yurisprudensi yang menyatakan gugatan kepada persekutuan perdata adalah *error in persona*, sehingga putusan yang menghiraukan dalil ini merupakan hasil tipu muslihat.\n\n[HAL 32-39] Ketiga, Termohon menyelundupkan Perjanjian Masterlist 2020 dan 2021 yang merupakan perjanjian utang piutang terpisah dari Perjanjian Kerja dan tidak memuat klausul penyelesaian sengketa di BANI. Termohon berhasil memasukkan tuntutan pembayaran utang sebesar Rp804.926.500,00 ke dalam Putusan Arbitrase, padahal penggabungan perkara ini tidak memenuhi syarat Pasal 9 ayat (1) huruf (c) Peraturan BANI. Keempat, Termohon melakukan tipu muslihat dengan tidak menyampaikan Akta Pemisahan (Spinoff) secara lengkap, khususnya Lampiran 1 yang memuat daftar aktiva dan pasiva. Termohon hanya melampirkan Akta Pemisahan tanpa lampiran tersebut, menyesatkan Majelis Arbitrase untuk beranggapan bahwa aktiva dan pasiva sehubungan dengan Proyek tidak dialihkan ke PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN). Padahal, jika Lampiran 1 disampaikan, Majelis dapat menilai bahwa Termohon telah kehilangan *legal standing* karena hak dan kewajiban atas proyek telah berpindah ke PT SGN. Kelima, Termohon tidak menyampaikan Perjanjian Kerja secara lengkap dengan tidak melampirkan dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan (seperti spesifikasi, gambar, daftar kuantitas harga, dan BAPP), sehingga membuat dasar pertimbangan putusan menjadi cacat.\n\n[HAL 40-46] Terakhir, Para Pemohon menyoroti pelanggaran asas *ex aequo et bono*. Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase menyatakan menggunakan pendekatan keadilan dan kepatutan, padahal Para Pemohon secara tegas menolak kewenangan tersebut dalam eksepsi, jawaban, duplik, dan kesimpulan. Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase dan Pasal 16 ayat (3) serta Pasal 28 Peraturan BANI mensyaratkan kesepakatan tegas semua pihak untuk memutus berdasarkan *ex aequo et bono*. Karena Para Pemohon tidak pernah sepakat, penerapan asas ini oleh Majelis Arbitrase adalah cacat hukum. Dalam provisio, Para Pemohon memohon penangguhan eksekusi Putusan Arbitrase sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap atas permohonan pembatalan. Petitum pokok Para Pemohon adalah mengabulkan permohonan pembatalan, membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 46051/X/ARB-BANI/2023 untuk seluruhnya, dan menghukum Termohon membayar biaya perkara. Termohon hadir dalam persidangan dan mempertahankan jawaban pokoknya, menyoroti kompetensi dan integritas Majelis Arbitrase.\n\n[HAL 46-54] Termohon membantah tuduhan dengan menegaskan kompetensi Majelis Arbitrase, termasuk Arbiter Prof. Dr. H. Mohammad Saleh yang juga ditunjuk oleh KSO HEU. Kronologi sengketa menunjukkan Termohon mengajukan Arbitrase No. 46051 pada 19 Oktober 2023 atas dasar wanprestasi KSO HEU karena realisasi pekerjaan hanya 86,757% dengan deviasi -13,243% serta penghentian aktivitas sejak November 2019. Putusan Arbitrase No. 46051 menolak eksepsi Termohon, menyatakan BANI berwenang, mengabulkan permohonan Termohon sebagian, menyatakan sah Perjanjian Kontrak, menyatakan KSO HEU wanprestasi, dan menghukum KSO HEU membayar Rp356.312.622.203,60 (terdiri dari pelunasan uang muka, jaminan pelaksanaan, asuransi, pengembalian uang barang belum dikirim, pinjaman Masterlist 2020/2021, bunga, dan denda keterlambatan) serta biaya arbiter. Rekonvensi KSO HEU ditolak seluruhnya. Putusan bersifat final dan mengikat, dengan tenggat pelaksanaan 45 hari.\n\n[HAL 55-62] Termohon mengajukan rangkuman jawaban yang menolak seluruh dalil Para Pemohon. Dalam eksepsi, Termohon menyatakan permohonan pembatalan prematur karena tuduhan tipu muslihat belum dibuktikan secara pidana; kurang pihak karena PT Hutama Karya (Persero) sebagai *leading firm* KSO HEU tidak disertakan sebagai Pemohon; *error in persona* karena Hutama Karya ditarik sebagai Turut Termohon padahal posisinya sama dengan Para Pemohon dalam Putusan Arbitrase; dan *obscurum libellum* karena Hutama Karya telah menyetujui Putusan Arbitrase sehingga Para Pemohon tidak memiliki *legal standing*. Termohon juga berargumen bahwa pemilihan BANI sebagai forum sengketa berarti Para Pemohon telah melepaskan hak pembatalan sesuai Peraturan Prosedur BANI yang hanya mengatur koreksi administratif, bukan pembatalan. Dalam provisio, Termohon menolak permohonan penangguhan eksekusi (*provisi*) karena Para Pemohon gagal membuktikan urgensi kerugian. Dalam pokok perkara, Termohon membantah dalil Para Pemohon bahwa Artikel Berita SINDOnews tentang kapasitas 10.000 TCD adalah dokumen menentukan, karena berita tersebut tidak relevan dengan evaluasi kinerja kontraktual yang didasarkan pada dokumen resmi proyek dan kondisi saat kontrak berakhir, serta tidak membuktikan pemenuhan prestasi penuh. Termohon juga membantah dalil penyembunyian DMR, menyatakan Para Pemohon tidak pernah mempermasalahkan DMR selama arbitrase dan kelalaian penyimpanan dokumen adalah tanggung jawab Para Pemohon. Terkait BPKP, Termohon menyatakan keterlibatannya hanya sebagai bentuk kehati-hatian BUMN atas penggunaan PMN, dan Para Pemohon tidak pernah memohon pemanggilan saksi BPKP selama arbitrase. Termohon juga membantah tuduhan tipu muslihat terkait komunikasi *ex parte*, penarikan KSO HEU, penyelundupan dokumen Masterlist, dan ketidaklengkapan Akta Pemisahan, dengan alasan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah sah diajukan dan dipertimbangkan, serta Proyek PG Djatiroto belum dialihkan ke PT SGN karena proyek belum selesai. Termohon menegaskan Putusan Arbitrase diambil berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku, serta Para Pihak secara eksplisit meminta putusan *ex aequo et bono*.\n\n[HAL 63-82] Termohon menguraikan eksepsi secara rinci. Pertama, eksepsi dilatoria (prematur) atas tuduhan tipu muslihat, karena tipu muslihat adalah tindak pidana yang memerlukan putusan berkekuatan hukum tetap, yang belum ada. Kedua, eksepsi kurang pihak, karena PT Hutama Karya (Persero) sebagai *leading firm* dan anggota KSO HEU yang juga dihukum wanprestasi harus menjadi Pemohon bersama, bukan Turut Termohon. Ketiga, eksepsi *error in persona*, karena kesalahan menarik Hutama Karya sebagai Turut Termohon padahal posisinya sejajar dengan Para Pemohon dalam Putusan Arbitrase.\n\n[HAL 145-162] Turut Termohon menambahkan bahwa Para Pemohon memiliki iktikad buruk dengan mengajukan permohonan pembatalan semata-mata untuk menunda pelaksanaan Putusan Arbitrase dan menghalangi Turut Termohon (BUMN) dalam melaksanakan putusan secara sukarela sesuai prinsip GCG." + }, + "read": { + "input_chars": 11971, + "frame": "Uttam Sucrotech International Pvt Ltd dan PT Euroasiatic Heat & Power Systems memohon pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 46051/X/ARB-BANI/2023 yang memenangkan PT Perkebunan Nusantara I dan PT Hutama Karya (Persero) dalam sengketa wanprestasi Perjanjian Kerja EPCC Pengembangan dan Modernisasi PG Djatiroto. Para Pemohon meminta pembatalan putusan arbitrase tersebut dengan alasan pelanggaran prosedur serius, penyembunyian dokumen, dan tipu muslihat, serta penangguhan eksekusi putusan hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon dan Turut Termohon membentuk KSO HEU yang melakukan pekerjaan peningkatan kapasitas giling PG Djatiroto dari 7.000 TCD menjadi 10.000 TCD berdasarkan Perjanjian Kerja EPCC dengan Termohon.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Termohon mengakhiri Perjanjian Kerja dan mengajukan arbitrase dengan dalih KSO HEU gagal mencapai target kapasitas giling dan wanprestasi.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase No. 46051/X/ARB-BANI/2023 menyatakan KSO HEU wanprestasi dan menghukum pembayaran sejumlah uang kepada Termohon.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengemukakan bahwa Termohon menyembunyikan dokumen penting termasuk pernyataan publik anak perusahaan Termohon yang menyatakan kapasitas giling telah mencapai 10.000 TCD, Daily Management Reports, dan laporan teknis dari PMC PT Aldaberta Indonesia.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengemukakan bahwa Majelis Arbitrase mengabaikan panggilan saksi kunci BPKP yang dijadwalkan untuk memberikan keterangan mengenai keterlambatan pembayaran oleh Termohon.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengemukakan bahwa Termohon melakukan komunikasi ex parte dengan BANI yang tidak ditembuskan kepada Para Pemohon.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengemukakan bahwa Termohon menipu Majelis Arbitrase dengan menarik KSO HEU sebagai termohon padahal KSO adalah persekutuan perdata.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengemukakan bahwa Termohon menyelundupkan Perjanjian Masterlist 2020 dan 2021 yang tidak memiliki klausul arbitrase BANI ke dalam perkara untuk menuntut pembayaran utang.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengemukakan bahwa Termohon tidak menyampaikan Akta Pemisahan dan Perjanjian Kerja secara lengkap sehingga menyesatkan Majelis Arbitrase.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengemukakan bahwa Majelis Arbitrase memutus berdasarkan asas ex aequo et bono tanpa persetujuan tegas Para Pemohon.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Termohon membantah seluruh dalil Para Pemohon mengenai penyembunyian dokumen, pelanggaran prosedur, dan tipu muslihat, serta menegaskan kompetensi Majelis Arbitrase dan keabsahan Putusan Arbitrase.", + "page": 55, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Termohon mengajukan eksepsi kurang pihak, error in persona, obscurum libellum, dan prematuritas permohonan pembatalan.", + "page": 55, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Termohon mengemukakan bahwa Para Pemohon memiliki iktikad buruk dengan mengajukan permohonan pembatalan untuk menunda pelaksanaan Putusan Arbitrase.", + "page": 82, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 46051/X/ARB-BANI/2023 yang diajukan oleh Uttam Sucrotech International Pvt Ltd dan PT Euroasiatic Heat & Power Systems melawan PT Perkebunan Nusantara I dan PT Hutama Karya (Persero) diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Para Pemohon mendalilkan bahwa putusan arbitrase yang memenangkan Termohon atas dasar wanprestasi dalam sengketa Perjanjian Kerja EPCC Pengembangan dan Modernisasi PG Djatiroto harus dibatalkan karena adanya pelanggaran serius terhadap due process of law, penyembunyian dokumen menentukan, dan tipu muslihat oleh Termohon. Namun, karena disposition putusan ditetapkan UNKNOWN, perkara ini berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak ada penetapan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil tersebut atau pembatalan putusan arbitrase." + }, + "query": { + "summarized_case": "Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 46051/X/ARB-BANI/2023 yang diajukan oleh Uttam Sucrotech International Pvt Ltd dan PT Euroasiatic Heat & Power Systems melawan PT Perkebunan Nusantara I dan PT Hutama Karya (Persero) diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Para Pemohon mendalilkan bahwa putusan arbitrase yang memenangkan Termohon atas dasar wanprestasi dalam sengketa Perjanjian Kerja EPCC Pengembangan dan Modernisasi PG Djatiroto harus dibatalkan karena adanya pelanggaran serius terhadap due process of law, penyembunyian dokumen menentukan, dan tipu muslihat oleh Termohon. Namun, karena disposition putusan ditetapkan UNKNOWN, perkara ini berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak ada penetapan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil tersebut atau pembatalan putusan arbitrase.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon dan Turut Termohon membentuk KSO HEU yang melakukan pekerjaan peningkatan kapasitas giling PG Djatiroto dari 7.000 TCD menjadi 10.000 TCD berdasarkan Perjanjian Kerja EPCC dengan Termohon.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Termohon mengakhiri Perjanjian Kerja dan mengajukan arbitrase dengan dalih KSO HEU gagal mencapai target kapasitas giling dan wanprestasi.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase No. 46051/X/ARB-BANI/2023 menyatakan KSO HEU wanprestasi dan menghukum pembayaran sejumlah uang kepada Termohon.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengemukakan bahwa Termohon menyembunyikan dokumen penting termasuk pernyataan publik anak perusahaan Termohon yang menyatakan kapasitas giling telah mencapai 10.000 TCD, Daily Management Reports, dan laporan teknis dari PMC PT Aldaberta Indonesia.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengemukakan bahwa Majelis Arbitrase mengabaikan panggilan saksi kunci BPKP yang dijadwalkan untuk memberikan keterangan mengenai keterlambatan pembayaran oleh Termohon.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengemukakan bahwa Termohon melakukan komunikasi ex parte dengan BANI yang tidak ditembuskan kepada Para Pemohon.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengemukakan bahwa Termohon menipu Majelis Arbitrase dengan menarik KSO HEU sebagai termohon padahal KSO adalah persekutuan perdata.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengemukakan bahwa Termohon menyelundupkan Perjanjian Masterlist 2020 dan 2021 yang tidak memiliki klausul arbitrase BANI ke dalam perkara untuk menuntut pembayaran utang.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengemukakan bahwa Termohon tidak menyampaikan Akta Pemisahan dan Perjanjian Kerja secara lengkap sehingga menyesatkan Majelis Arbitrase.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengemukakan bahwa Majelis Arbitrase memutus berdasarkan asas ex aequo et bono tanpa persetujuan tegas Para Pemohon.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Termohon membantah seluruh dalil Para Pemohon mengenai penyembunyian dokumen, pelanggaran prosedur, dan tipu muslihat, serta menegaskan kompetensi Majelis Arbitrase dan keabsahan Putusan Arbitrase.", + "page": 55, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Termohon mengajukan eksepsi kurang pihak, error in persona, obscurum libellum, dan prematuritas permohonan pembatalan.", + "page": 55, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Termohon mengemukakan bahwa Para Pemohon memiliki iktikad buruk dengan mengajukan permohonan pembatalan untuk menunda pelaksanaan Putusan Arbitrase.", + "page": 82, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa tidak adil karena putusan arbitrase yang merugikan saya dibuat tanpa mendengar saksi kunci dan diduga berdasarkan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, apakah putusan ini bisa dibatalkan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 74008, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (syarat objektif dan subjektif). Pertanyaan berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase karena prosedur yang tidak adil (tidak mendengar saksi) dan penyembunyian dokumen, yang merupakan isu pembuktian dan prosedur arbitrase, bukan isu keabsahan substansi perjanjian itu sendiri. Putusan arbitrase dibatalkan berdasarkan UU Arbitrase, bukan karena cacat syarat perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum pembuktian dalam hukum perdata (actori incumbit probatio). Meskipun dalam pertimbangan hakim disebutkan secara singkat sebagai dasar bahwa pemohon harus membuktikan dalilnya, inti sengketa dan jawaban substantif atas pertanyaan 'apakah bisa dibatalkan' sepenuhnya diatur oleh Pasal 70 UU Arbitrase yang bersifat khusus (lex specialis). Pasal 1865 hanya menjadi dasar prosedural umum yang tidak menjawab substansi syarat pembatalan arbitrase (tipu muslihat/dokumen baru) yang menjadi fokus pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 172649, + "completion_tokens": 14404 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_313_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_313_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6a5d2a9df0b5ec67944e0f08661537fc3fcf9787 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_313_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_313_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 42, + "timings": { + "parse": 0.102, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 133.667, + "query": 4.341, + "relevance": 22.576, + "total": 160.687 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 127119, + "marked_chars": 127488 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n2. Menyatakan \nperkawinan \nantara \nPenggugat \ndengan \nTergugat, \nsebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 107/PK/Jt/2016, \ntertanggal 30 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Suku Dinas \nKependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur Putus \nkarena Perceraian; \n3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh dari anak \nPenggugat dan Tergugat yang bernama: \n- ANAK, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Jakarta 4 Juli 2016, \nsesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 317-LT-09092016-0113 yang \nditerbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan \nSipil Jakarta Selatan tanggal 13 September 2016; \n4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat \nyang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah \nmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan \ndan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Timur, untuk dicatat dalam register \nyang tersedia untuk itu; \n5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan \nkepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta \ndan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi \nJakarta Timur paling lambat XX (enam puluh) hari sejak putusan ini \nberkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang tersedia untuk \nitu dan diterbitkan kutipan akta perceraiannya; \n6. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara \nsejumlah Rp296.000,00(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, \noleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., \nM.H., dan Arief Yudiarto, S.H.,.M.H., masing-masing sebagai Hakim \nDi" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 127488, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Penggugat meminta pernyataan bahwa perkawinan mereka putus karena perceraian serta penetapan hak asuh anak kepada Penggugat. Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut setelah menolak eksepsi ne bis in idem dan menemukan bahwa kondisi perkawinan telah rusak permanen.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama dan tercatat secara sipil pada tanggal 30 Januari 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 4 Juli 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah sejak akhir tahun 2021.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebelumnya dengan nomor perkara XX/PDT.G/2022/PN.JKT.TIM yang diputus menolak gugatan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap setelah putusan banding menguatkan putusan pertama.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa rumah tangga sering terjadi perselisihan, pertengkaran, dan Tergugat tidak menafkahi keluarga.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa hubungan rumah tangga masih harmonis dan menyangkal dalil perselisihan serta pengusiran.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa eksepsi ne bis in idem ditolak karena dalam perkara perceraian tidak berlaku asas tersebut jika ada perubahan keadaan atau situasi rumah tangga.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat untuk memutus perkawinan mereka karena perceraian dan meminta hak asuh anak, dengan alasan bahwa rumah tangga mereka telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi ne bis in idem berdasarkan putusan perceraian sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, serta dalil bahwa hubungan mereka masih harmonis. Majelis Hakim menolak eksepsi ne bis in idem dengan pertimbangan bahwa dalam perkara perceraian asas tersebut tidak berlaku mutlak jika terdapat perubahan keadaan, dan kemudian mengabulkan gugatan Penggugat setelah menetapkan bahwa kondisi perkawinan telah rusak permanen dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga menyatakan perkawinan putus karena perceraian dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat untuk memutus perkawinan mereka karena perceraian dan meminta hak asuh anak, dengan alasan bahwa rumah tangga mereka telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi ne bis in idem berdasarkan putusan perceraian sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, serta dalil bahwa hubungan mereka masih harmonis. Majelis Hakim menolak eksepsi ne bis in idem dengan pertimbangan bahwa dalam perkara perceraian asas tersebut tidak berlaku mutlak jika terdapat perubahan keadaan, dan kemudian mengabulkan gugatan Penggugat setelah menetapkan bahwa kondisi perkawinan telah rusak permanen dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga menyatakan perkawinan putus karena perceraian dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama dan tercatat secara sipil pada tanggal 30 Januari 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 4 Juli 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah sejak akhir tahun 2021.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebelumnya dengan nomor perkara XX/PDT.G/2022/PN.JKT.TIM yang diputus menolak gugatan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap setelah putusan banding menguatkan putusan pertama.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa rumah tangga sering terjadi perselisihan, pertengkaran, dan Tergugat tidak menafkahi keluarga.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa hubungan rumah tangga masih harmonis dan menyangkal dalil perselisihan serta pengusiran.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa eksepsi ne bis in idem ditolak karena dalam perkara perceraian tidak berlaku asas tersebut jika ada perubahan keadaan atau situasi rumah tangga.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pernah gugat cerai tapi ditolak, sekarang saya mau cerai lagi karena kami sering bertengkar dan tidak tinggal serumah, boleh kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21070, + "candidates": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata", + "Pasal 1923 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + }, + { + "pasal": "Pasal 1923 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1923: Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas *res judicata* (kekuatan hukum tetap), yang merupakan isu hukum utama dalam putusan (eksepsi *ne bis in idem*). Putusan secara eksplisit membahas apakah asas ini berlaku dalam perkara perceraian, sehingga pasal ini menjadi kerangka hukum substantif untuk menjawab pertanyaan apakah gugatan sebelumnya menghalangi gugatan baru." + }, + { + "pasal": "Pasal 1923 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengakuan di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti. Isu pengakuan di luar sidang tidak muncul dalam fakta perkara, dalil, atau pertimbangan hukum putusan ini. Pasal ini bersifat prosedural/buktian dan tidak relevan dengan substansi sengketa perceraian atau asas *res judicata*." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 41144, + "completion_tokens": 1128 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_315_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_315_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d80bce25d4097cc9ee2138d4912204a3de2e68a9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_315_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,174 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_315_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.065, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 164.729, + "query": 3.613, + "relevance": 11.193, + "total": 179.601 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 85462, + "marked_chars": 85741 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI ;\n1.\nMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul\ndalam perkara ini sebesar Rp215.500,00 ( Dua ratus lima belas ribu lima\nratus rupiah) ; \nHalaman 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor ; 315/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 30\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\npada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami Hakim Ketua sebagai\nHakim Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Hakim Anggota masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis\ntanggal 9 Januari 2025, dalam suatu persidangan yang terbuka untuk\numum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Merry\nChristine, SH.MH. selaku Panitera Pengganti selaku Panitera Pengganti\npada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dihadiri oleh Kuasa\nPenggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 85741, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dalam perkara perceraian dengan dalil adanya perselisihan terus-menerus yang membuat rumah tangga tidak dapat dipertahankan, serta meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian. Gugatan ini ditolak oleh Majelis Hakim karena alasan perceraian yang didalilkan tidak terbukti beralasan berdasarkan bukti yang diajukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama di Gereja Kristen Indonesia dan dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 30 November 2013.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, seorang laki-laki lahir pada 9 September 2014 dan seorang perempuan lahir pada 10 Oktober 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Juni 2021 akibat sifat Tergugat yang tidak taat, egois, komunikasi yang buruk, masalah keuangan, penolakan hubungan intim, dan kurangnya perhatian.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan April 2024 terjadi perselisihan puncak yang menyebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pisah rumah.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantal dalil perselisihan dengan menyatakan bahwa Penggugat sedang tertekan pekerjaan dan Tergugat justru selalu menguatkan serta mengurus keluarga dan ibu Tergugat yang sakit.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantal dalil masalah keuangan dengan menyatakan bahwa Penggugatlah yang tidak transparan sejak Februari 2024 dan menolak memberikan uang untuk kebutuhan anak-anak.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantal dalil penolakan hubungan intim dengan menyatakan bahwa Penggugatlah yang melemah dan tidak dapat berhubungan pada pertengahan Februari 2024.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa pada bulan April 2024 tidak ada pertengkaran dan Tergugat berusaha berkomunikasi untuk memperbaiki rumah tangga, namun Penggugat memutuskan keluar dari rumah pada tanggal 7 Mei 2024.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi 1 dan Saksi 2 (orang tua Penggugat) menyatakan bahwa Penggugat tinggal di tempat lain atas kehendak sendiri sejak sekitar bulan Mei 2024, namun selama tinggal bersama orang tua tidak pernah melihat pertengkaran hebat dan Tergugat masih mau memaafkan Penggugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi 3 dan Saksi 4 (teman) menyatakan bahwa tidak ada cek-cok dalam rumah tangga, Tergugat bersifat sederhana, dan Tergugat menangis serta tidak mau bercerai saat mediasi.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pisah rumah terjadi sekitar bulan Mei 2024 atas kehendak Penggugat sendiri dan pertengkaran yang terjadi adalah hal biasa dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian tidak beralasan.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak Juni 2021 yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, serta pisah rumah sejak April/Mei 2024. Tergugat membantal gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa hubungan mereka baik-baik saja, bahwa Penggugatlah yang keluar dari rumah atas kehendak sendiri, serta menyangkal tuduhan ketidaktaatan, masalah keuangan, dan penolakan hubungan intim. Majelis Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian dari kedua belah pihak, termasuk kesaksian orang tua Penggugat dan teman-teman mereka. Majelis Hakim menetapkan bahwa pisah rumah terjadi atas kehendak Penggugat sendiri dan pertengkaran yang terjadi merupakan hal biasa dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tidak terbukti beralasan. Akibatnya, Majelis Hakim menolak gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak Juni 2021 yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, serta pisah rumah sejak April/Mei 2024. Tergugat membantal gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa hubungan mereka baik-baik saja, bahwa Penggugatlah yang keluar dari rumah atas kehendak sendiri, serta menyangkal tuduhan ketidaktaatan, masalah keuangan, dan penolakan hubungan intim. Majelis Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian dari kedua belah pihak, termasuk kesaksian orang tua Penggugat dan teman-teman mereka. Majelis Hakim menetapkan bahwa pisah rumah terjadi atas kehendak Penggugat sendiri dan pertengkaran yang terjadi merupakan hal biasa dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tidak terbukti beralasan. Akibatnya, Majelis Hakim menolak gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama di Gereja Kristen Indonesia dan dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 30 November 2013.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, seorang laki-laki lahir pada 9 September 2014 dan seorang perempuan lahir pada 10 Oktober 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Juni 2021 akibat sifat Tergugat yang tidak taat, egois, komunikasi yang buruk, masalah keuangan, penolakan hubungan intim, dan kurangnya perhatian.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan April 2024 terjadi perselisihan puncak yang menyebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pisah rumah.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantal dalil perselisihan dengan menyatakan bahwa Penggugat sedang tertekan pekerjaan dan Tergugat justru selalu menguatkan serta mengurus keluarga dan ibu Tergugat yang sakit.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantal dalil masalah keuangan dengan menyatakan bahwa Penggugatlah yang tidak transparan sejak Februari 2024 dan menolak memberikan uang untuk kebutuhan anak-anak.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantal dalil penolakan hubungan intim dengan menyatakan bahwa Penggugatlah yang melemah dan tidak dapat berhubungan pada pertengahan Februari 2024.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa pada bulan April 2024 tidak ada pertengkaran dan Tergugat berusaha berkomunikasi untuk memperbaiki rumah tangga, namun Penggugat memutuskan keluar dari rumah pada tanggal 7 Mei 2024.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi 1 dan Saksi 2 (orang tua Penggugat) menyatakan bahwa Penggugat tinggal di tempat lain atas kehendak sendiri sejak sekitar bulan Mei 2024, namun selama tinggal bersama orang tua tidak pernah melihat pertengkaran hebat dan Tergugat masih mau memaafkan Penggugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi 3 dan Saksi 4 (teman) menyatakan bahwa tidak ada cek-cok dalam rumah tangga, Tergugat bersifat sederhana, dan Tergugat menangis serta tidak mau bercerai saat mediasi.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pisah rumah terjadi sekitar bulan Mei 2024 atas kehendak Penggugat sendiri dan pertengkaran yang terjadi adalah hal biasa dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian tidak beralasan.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah rumah sejak Mei 2024 karena ingin cerai, tapi hakim tolak karena bilang saya yang keluar sendiri dan pertengkaran kami biasa saja, apa saya bisa tetap cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 33030, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur azas pembuktian (siapa yang mendalilkan wajib membuktikan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Dalam konteks pertanyaan awam mengenai kemungkinan hukum untuk tetap bercerai setelah gugatan ditolak, pasal ini tidak mengatur syarat materiil perceraian atau akibat hukum dari penolakan gugatan, melainkan hanya dasar mengapa gugatan sebelumnya gagal karena tidak terpenuhinya beban pembuktian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 32546, + "completion_tokens": 1356 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_316_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_316_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..00195b2c211a4f1a94e2ffd118b182c9d4ebed29 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_316_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,240 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_316_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 122, + "timings": { + "parse": 0.172, + "classify": 0.0, + "condense": 760.549, + "read": 95.594, + "query": 2.683, + "relevance": 85.7, + "total": 944.699 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 350077, + "marked_chars": 351189 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\n1. Mengabulkan Eksepsi tentang Para Penggugat tidak beritikad baik\ndalam Proses Mediasi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III;\n2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; \n3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.783.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupia);\nDemikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober\n2024 oleh kami, Darius Naftali, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Riyono,\nSH.MH. dan Tri Yuliani, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nputusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,\ndengan dihadiri oleh Zulfikri, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dan telah\n Hal 121 dari 122 hal Putusan Sela \nNo.316/Pdt.G/2024/Pn Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 121\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\ndikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengad" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134971, + "summary": "[HAL 1-4] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 316/Pdt.G/2024 antara 24 Penggugat (warga RT 002/RW 02, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, termasuk Edwin Soeryadjaya dan keluarga) melawan Tergugat I (PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor), Tergugat II (Kedutaan Besar India sebagai pemrakarsa pemilik proyek), Tergugat III (PT BITA Enarcon Engineering sebagai konsultan perencana/pengawas), Turut Tergugat I (Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta), dan Turut Tergugat II (Kepala Unit PMPTSP Kota Jakarta Selatan). [HAL 5-11] Para Penggugat dalil bahwa mereka terdampak langsung oleh pembangunan Gedung Kedutaan Besar India (Gedung Tergugat II) di Jl. HR. Rasuna Said Kav. S-1. Kronologi menunjukkan penolakan warga sejak 2017-2021 karena tidak dilibatkan dalam konsultasi publik dan studi AMDAL. Para Penggugat menolak menandatangani dokumen AMDAL pada Mei 2021 [HAL 6], tidak diundang dalam rapat Desember 2021 [HAL 7], dan tetap menolak pembangunan pada pertemuan April 2022 serta Maret 2023 [HAL 7-8]. Meskipun hasil rapat Juli 2023 meminta Tergugat II bertemu warga penolak, Tergugat II tidak melakukannya [HAL 8-9]. Pada 8 Desember 2023, Para Penggugat mengetahui terpasangnya papan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor SK-PBG-317402-01092023-001 tertanggal 1 September 2023 [HAL 9]. Para Penggugat meyakini PBG terbit tanpa AMDAL dan Izin Lingkungan, fakta yang dikonfirmasi oleh Ombudsman RI dan pembuktian di PTUN [HAL 10]. Para Penggugat berulang kali menyampaikan somasi kepada Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan pembangunan karena ketiadaan AMDAL/Izin Lingkungan dan proses yang tidak melibatkan warga, namun pembangunan tetap berjalan [HAL 10-12]. [HAL 12-18] Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) atas ketiga Tergugat utama, dengan alasan: Tergugat I membangun tanpa AMDAL/Izin Lingkungan dan menyebabkan gangguan kebisingan/debu; Tergugat II sebagai pemrakarsa tidak melibatkan warga dan melanggar PP 16/2021; Tergugat III sebagai konsultan mengurus PBG tanpa AMDAL/Izin Lingkungan sesuai alur perizinan yang seharusnya [HAL 13-16]. Para Penggugat menuntut penghentian pembangunan, larangan penggunaan gedung, ganti rugi immateriil Rp 3.000.000.000.000 secara tanggung renteng, uang paksa (dwangsom) Rp 10.000.000/hari jika tidak patuh, serta perintah provisi untuk menghentikan pembangunan segera [HAL 17-19]. [HAL 20-25] Tergugat I mengajukan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi (karena Penggugat tidak menghadirkan prinsipal) dan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan ke PN Jakarta Timur padahal objek sengketa di Jakarta Selatan). Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak dalil Penggugat, menyatakan izin PBG/AMDAL bukan tanggung jawabnya melainkan Tergugat III, dan pembangunan dilakukan sesuai kontrak dengan jam kerja 08.00-17.00 WIB serta upaya pengendalian polusi suara. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi dan dwangsom [HAL 23-25]. [HAL 26-47] Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa pokok sengketa adalah penerbitan PBG yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga kewenangannya ada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan PN. Tergugat III juga mengajukan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi dan cacat formil Surat Kuasa Khusus Penggugat (tidak mencantumkan tanggal di atas materai sehingga dianggap tidak bermeterai). Selain itu, Tergugat III dalil terjadi *error in persona* karena Penggugat keliru menarik PT BITA Enarcon Engineering sebagai pihak yang mengurus AMDAL, padahal yang bertanggung jawab adalah PT BITA Bina Semesta (pihak terpisah). Tergugat III juga dalil Turut Tergugat I dan II bukan subjek hukum perdata yang tepat untuk gugatan ini [HAL 26-47]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134971, + "summary": "[HAL 1-4] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 316/Pdt.G/2024 antara 24 Penggugat (warga RT 002/RW 02, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, termasuk Edwin Soeryadjaya dan keluarga) melawan Tergugat I (PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor), Tergugat II (Kedutaan Besar India sebagai pemrakarsa pemilik proyek), Tergugat III (PT BITA Enarcon Engineering sebagai konsultan perencana/pengawas), Turut Tergugat I (Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta), dan Turut Tergugat II (Kepala Unit PMPTSP Kota Jakarta Selatan). [HAL 5-11] Para Penggugat dalil bahwa mereka terdampak langsung oleh pembangunan Gedung Kedutaan Besar India (Gedung Tergugat II) di Jl. HR. Rasuna Said Kav. S-1. Kronologi menunjukkan penolakan warga sejak 2017-2021 karena tidak dilibatkan dalam konsultasi publik dan studi AMDAL. Para Penggugat menolak menandatangani dokumen AMDAL pada Mei 2021 [HAL 6], tidak diundang dalam rapat Desember 2021 [HAL 7], dan tetap menolak pembangunan pada pertemuan April 2022 serta Maret 2023 [HAL 7-8]. Meskipun hasil rapat Juli 2023 meminta Tergugat II bertemu warga penolak, Tergugat II tidak melakukannya [HAL 8-9]. Pada 8 Desember 2023, Para Penggugat mengetahui terpasangnya papan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor SK-PBG-317402-01092023-001 tertanggal 1 September 2023 [HAL 9]. Para Penggugat meyakini PBG terbit tanpa AMDAL dan Izin Lingkungan, fakta yang dikonfirmasi oleh Ombudsman RI dan pembuktian di PTUN [HAL 10]. Para Penggugat berulang kali menyampaikan somasi kepada Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan pembangunan karena ketiadaan AMDAL/Izin Lingkungan dan proses yang tidak melibatkan warga, namun pembangunan tetap berjalan [HAL 10-12]. [HAL 12-18] Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) atas ketiga Tergugat utama, dengan alasan: Tergugat I membangun tanpa AMDAL/Izin Lingkungan dan menyebabkan gangguan kebisingan/debu; Tergugat II sebagai pemrakarsa tidak melibatkan warga dan melanggar PP 16/2021; Tergugat III sebagai konsultan mengurus PBG tanpa AMDAL/Izin Lingkungan sesuai alur perizinan yang seharusnya [HAL 13-16]. Para Penggugat menuntut penghentian pembangunan, larangan penggunaan gedung, ganti rugi immateriil Rp 3.000.000.000.000 secara tanggung renteng, uang paksa (dwangsom) Rp 10.000.000/hari jika tidak patuh, serta perintah provisi untuk menghentikan pembangunan segera [HAL 17-19]. [HAL 20-25] Tergugat I mengajukan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi (karena Penggugat tidak menghadirkan prinsipal) dan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan ke PN Jakarta Timur padahal objek sengketa di Jakarta Selatan). Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak dalil Penggugat, menyatakan izin PBG/AMDAL bukan tanggung jawabnya melainkan Tergugat III, dan pembangunan dilakukan sesuai kontrak dengan jam kerja 08.00-17.00 WIB serta upaya pengendalian polusi suara. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi dan dwangsom [HAL 23-25]. [HAL 26-47] Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa pokok sengketa adalah penerbitan PBG yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga kewenangannya ada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan PN. Tergugat III juga mengajukan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi dan cacat formil Surat Kuasa Khusus Penggugat (tidak mencantumkan tanggal di atas materai sehingga dianggap tidak bermeterai). Selain itu, Tergugat III dalil terjadi *error in persona* karena Penggugat keliru menarik PT BITA Enarcon Engineering sebagai pihak yang mengurus AMDAL, padahal yang bertanggung jawab adalah PT BITA Bina Semesta (pihak terpisah). Tergugat III juga dalil Turut Tergugat I dan II bukan subjek hukum perdata yang tepat untuk gugatan ini [HAL 26-47]. [HAL 47-64] Tergugat III melanjutkan eksepsi *error in persona* dengan dalil bahwa inti gugatan adalah penerbitan PBG oleh Dinas PMPTSP (Turut Tergugat I dan II) yang merupakan perbuatan hukum Pemerintah RI cq. Gubernur DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Publik, sehingga seharusnya Pemerintah RI yang digugat, bukan pejabat individu sebagai Subjek Hukum Tata Usaha Negara. Tergugat III juga mengajukan eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur) karena Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukum Tergugat III secara jelas, tidak menjelaskan dasar hukum (Rechts Grond) pelanggaran Pasal 1365 KUH Perdata oleh Tergugat III, dalil saling bertentangan (antara tidak dilibatkan sama sekali vs hadir dalam pertemuan), dan tuntutan kerugian immateriil Rp 3 triliun yang tidak dirinci secara valid serta tidak sesuai dengan yurisprudensi yang membatasi ganti rugi immateriil pada kasus kematian, luka berat, atau penghinaan. Tergugat III juga dalil *exceptio plurium litis consortium* (kurang pihak) karena Pemerintah RI cq. Gubernur DKI Jakarta tidak dilibatkan sebagai Tergugat, 11 warga lain yang terdampak tidak dilibatkan, dan PT BITA Bina Semesta (pihak pengurus AMDAL) tidak dilibatkan. Terakhir, Tergugat III dalil *diskualifikasi in person* karena Penggugat secara pribadi tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III dalam penerbitan PBG. [HAL 65-76] Tergugat III dalil Penggugat tidak berwenang karena menggunakan gugatan perdata biasa padahal seharusnya menggunakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sesuai Pasal 91 UU No. 32/2009 dan Perma No. 1/2002 mengingat jumlah Penggugat yang banyak dan mewakili warga RT, namun Penggugat tidak mendapat Surat Kuasa Khusus dari warga lain. Tergugat III menuduh Penggugat mencampuradukkan tiga jenis gugatan: Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Tata Usaha Negara (TUN), dan *Class Action* dalam satu gugatan, yang menyebabkan ketidakjelasan dan cacat *obscuur libel*. [HAL 77-94] Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak seluruh dalil perbuatan melawan hukum. Tergugat III membantah dalil pelanggaran hak subjektif karena sosialisasi dan pengurusan PBG tidak berkaitan secara hukum; AMDAL dan Izin Lingkungan bukan syarat penerbitan PBG berdasarkan PP No. 16/2021 jo UU Cipta Kerja, melainkan hanya konsultasi dokumen rencana teknis. Tergugat III membuktikan bahwa AMDAL dan Izin Lingkungan telah diterbitkan oleh Turut Tergugat I (Keputusan Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta No. 11/K.1a/.../2023 tertanggal 27 Oktober 2023) melalui PT BITA Bina Semesta, sehingga dalil ketiadaan izin adalah tidak benar. Tergugat III membantah dalil gangguan kebisingan, debu, dan getaran karena menerapkan prinsip Safety K3L dan Penggugat tidak menyebutkan norma hukum atau standar teknis yang dilanggar. Tergugat III menegaskan PBG diterbitkan sesuai prosedur sistem otomatis yang tidak mensyaratkan AMDAL/Izin Lingkungan, dan penerbitan AMDAL/Izin Lingkungan setelah PBG justru merupakan upaya mitigasi risiko sesuai perintah undang-undang sehingga menghapus sifat melawan hukum. Tergugat III juga membantah unsur kesalahan, kerugian, dan pelanggaran kepatutan/kesusilaan, serta menyatakan tuntutan kerugian immateriil tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yurisprudensi." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 84247, + "summary": "[HAL 1-4] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 316/Pdt.G/2024 antara 24 Penggugat (warga RT 002/RW 02, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, termasuk Edwin Soeryadjaya dan keluarga) melawan Tergugat I (PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor), Tergugat II (Kedutaan Besar India sebagai pemrakarsa pemilik proyek), Tergugat III (PT BITA Enarcon Engineering sebagai konsultan perencana/pengawas), Turut Tergugat I (Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta), dan Turut Tergugat II (Kepala Unit PMPTSP Kota Jakarta Selatan). [HAL 5-11] Para Penggugat dalil bahwa mereka terdampak langsung oleh pembangunan Gedung Kedutaan Besar India (Gedung Tergugat II) di Jl. HR. Rasuna Said Kav. S-1. Kronologi menunjukkan penolakan warga sejak 2017-2021 karena tidak dilibatkan dalam konsultasi publik dan studi AMDAL. Para Penggugat menolak menandatangani dokumen AMDAL pada Mei 2021 [HAL 6], tidak diundang dalam rapat Desember 2021 [HAL 7], dan tetap menolak pembangunan pada pertemuan April 2022 serta Maret 2023 [HAL 7-8]. Meskipun hasil rapat Juli 2023 meminta Tergugat II bertemu warga penolak, Tergugat II tidak melakukannya [HAL 8-9]. Pada 8 Desember 2023, Para Penggugat mengetahui terpasangnya papan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor SK-PBG-317402-01092023-001 tertanggal 1 September 2023 [HAL 9]. Para Penggugat meyakini PBG terbit tanpa AMDAL dan Izin Lingkungan, fakta yang dikonfirmasi oleh Ombudsman RI dan pembuktian di PTUN [HAL 10]. Para Penggugat berulang kali menyampaikan somasi kepada Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan pembangunan karena ketiadaan AMDAL/Izin Lingkungan dan proses yang tidak melibatkan warga, namun pembangunan tetap berjalan [HAL 10-12]. [HAL 12-18] Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) atas ketiga Tergugat utama, dengan alasan: Tergugat I membangun tanpa AMDAL/Izin Lingkungan dan menyebabkan gangguan kebisingan/debu; Tergugat II sebagai pemrakarsa tidak melibatkan warga dan melanggar PP 16/2021; Tergugat III sebagai konsultan mengurus PBG tanpa AMDAL/Izin Lingkungan sesuai alur perizinan yang seharusnya [HAL 13-16]. Para Penggugat menuntut penghentian pembangunan, larangan penggunaan gedung, ganti rugi immateriil Rp 3.000.000.000.000 secara tanggung renteng, uang paksa (dwangsom) Rp 10.000.000/hari jika tidak patuh, serta perintah provisi untuk menghentikan pembangunan segera [HAL 17-19]. [HAL 20-25] Tergugat I mengajukan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi (karena Penggugat tidak menghadirkan prinsipal) dan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan ke PN Jakarta Timur padahal objek sengketa di Jakarta Selatan). Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak dalil Penggugat, menyatakan izin PBG/AMDAL bukan tanggung jawabnya melainkan Tergugat III, dan pembangunan dilakukan sesuai kontrak dengan jam kerja 08.00-17.00 WIB serta upaya pengendalian polusi suara. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi dan dwangsom [HAL 23-25]. [HAL 26-47] Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa pokok sengketa adalah penerbitan PBG yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga kewenangannya ada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan PN. Tergugat III juga mengajukan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi dan cacat formil Surat Kuasa Khusus Penggugat (tidak mencantumkan tanggal di atas materai sehingga dianggap tidak bermeterai). Selain itu, Tergugat III dalil terjadi *error in persona* karena Penggugat keliru menarik PT BITA Enarcon Engineering sebagai pihak yang mengurus AMDAL, padahal yang bertanggung jawab adalah PT BITA Bina Semesta (pihak terpisah). Tergugat III juga dalil Turut Tergugat I dan II bukan subjek hukum perdata yang tepat untuk gugatan ini [HAL 26-47]. [HAL 47-64] Tergugat III melanjutkan eksepsi *error in persona* dengan dalil bahwa inti gugatan adalah penerbitan PBG oleh Dinas PMPTSP (Turut Tergugat I dan II) yang merupakan perbuatan hukum Pemerintah RI cq. Gubernur DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Publik, sehingga seharusnya Pemerintah RI yang digugat, bukan pejabat individu sebagai Subjek Hukum Tata Usaha Negara. Tergugat III juga mengajukan eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur) karena Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukum Tergugat III secara jelas, tidak menjelaskan dasar hukum (Rechts Grond) pelanggaran Pasal 1365 KUH Perdata oleh Tergugat III, dalil saling bertentangan (antara tidak dilibatkan sama sekali vs hadir dalam pertemuan), dan tuntutan kerugian immateriil Rp 3 triliun yang tidak dirinci secara valid serta tidak sesuai dengan yurisprudensi yang membatasi ganti rugi immateriil pada kasus kematian, luka berat, atau penghinaan. Tergugat III juga dalil *exceptio plurium litis consortium* (kurang pihak) karena Pemerintah RI cq. Gubernur DKI Jakarta tidak dilibatkan sebagai Tergugat, 11 warga lain yang terdampak tidak dilibatkan, dan PT BITA Bina Semesta (pihak pengurus AMDAL) tidak dilibatkan. Terakhir, Tergugat III dalil *diskualifikasi in person* karena Penggugat secara pribadi tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III dalam penerbitan PBG. [HAL 65-76] Tergugat III dalil Penggugat tidak berwenang karena menggunakan gugatan perdata biasa padahal seharusnya menggunakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sesuai Pasal 91 UU No. 32/2009 dan Perma No. 1/2002 mengingat jumlah Penggugat yang banyak dan mewakili warga RT, namun Penggugat tidak mendapat Surat Kuasa Khusus dari warga lain. Tergugat III menuduh Penggugat mencampuradukkan tiga jenis gugatan: Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Tata Usaha Negara (TUN), dan *Class Action* dalam satu gugatan, yang menyebabkan ketidakjelasan dan cacat *obscuur libel*. [HAL 77-94] Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak seluruh dalil perbuatan melawan hukum. Tergugat III membantah dalil pelanggaran hak subjektif karena sosialisasi dan pengurusan PBG tidak berkaitan secara hukum; AMDAL dan Izin Lingkungan bukan syarat penerbitan PBG berdasarkan PP No. 16/2021 jo UU Cipta Kerja, melainkan hanya konsultasi dokumen rencana teknis. Tergugat III membuktikan bahwa AMDAL dan Izin Lingkungan telah diterbitkan oleh Turut Tergugat I (Keputusan Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta No. 11/K.1a/.../2023 tertanggal 27 Oktober 2023) melalui PT BITA Bina Semesta, sehingga dalil ketiadaan izin adalah tidak benar. Tergugat III membantah dalil gangguan kebisingan, debu, dan getaran karena menerapkan prinsip Safety K3L dan Penggugat tidak menyebutkan norma hukum atau standar teknis yang dilanggar. Tergugat III menegaskan PBG diterbitkan sesuai prosedur sistem otomatis yang tidak mensyaratkan AMDAL/Izin Lingkungan, dan penerbitan AMDAL/Izin Lingkungan setelah PBG justru merupakan upaya mitigasi risiko sesuai perintah undang-undang sehingga menghapus sifat melawan hukum. Tergugat III juga membantah unsur kesalahan, kerugian, dan pelanggaran kepatutan/kesusilaan, serta menyatakan tuntutan kerugian immateriil tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yurisprudensi. [HAL 94-104] Tergugat III melanjutkan pembelaan dengan menyatakan tuntutan kerugian immateriil tidak terkualifikasi sebagai kerugian yang dapat dimintakan dalam perkara ini, sejalan dengan Putusan MA No. 650 PK/Pdt/1994 yang membatasi ganti rugi immateriil pada kasus kematian, luka berat, atau penghinaan. Tuntutan kerugian material juga ditolak karena tidak dirinci secara konkret dan tidak pernah dibuktikan oleh Para Penggugat, sehingga kerugian yang didalilkan menjadi abstrak. Karena unsur melawan hukum dan kerugian tidak terbukti, maka tidak ada unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, sehingga tuduhan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat III tidak terbukti sama sekali. Permohonan Putusan Provisi ditolak karena tidak didukung bukti awal yang cukup, kerugian yang didalilkan masih absurd, dan gugatan perbuatan melawan hukum tidak memenuhi syarat Pasal 180 ayat (1) HIR serta SEMA No. 3/2000. Permohonan ini juga dianggap menimbulkan konflik dengan kewajiban kontraktual Tergugat III kepada Tergugat II. Tuntungan tanggung renteng ditolak karena tidak ada dasar hukum berupa perjanjian tegas, penjaminan, persekutuan, pemberian kuasa, atau vicarious liability yang terbukti antara Para Tergugat. Permohonan uang paksa ditolak karena bertentangan dengan Pasal 606a Rv yang tidak berlaku untuk putusan berupa pembayaran uang. Permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) juga ditolak karena gugatan bukan sengketa hak kepunyaan atau kategori lain yang diatur dalam SEMA No. 3/2000. Tergugat III memohon agar eksepsi kompetensi absolut diterima, gugatan tidak dapat diterima, dan Para Penggugat membayar biaya perkara. [HAL 105-113] Turut Tergugat I dan II mengajukan jawaban yang mendukung eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa PBG adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga kewenangannya ada di PTUN sesuai UU No. 5/1986 jo UU No. 51/2009. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat I dan II membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan penerbitan PBG telah sesuai ketentuan PP 16/2021 melalui sistem SIMBG, tidak memerlukan AMDAL/Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan PBG untuk bangunan perwakilan negara asing, dan telah melalui pemeriksaan Tim Profesi Ahli. Turut Tergugat I dan II juga membantah dalil ketiadaan sosialisasi dengan menunjukkan adanya Berita Acara Sosialisasi tanggal 7 Maret 2023 yang dihadiri masyarakat, serta konsultasi publik sebelumnya. Mereka menyatakan tingkat kebisingan dan kualitas udara tidak melewati baku mutu, sehingga pembangunan dan penerbitan PBG sah secara hukum. Turut Tergugat I dan II memohon agar gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak dalam pokok perkara. [HAL 114-119] Para pihak mengajukan bukti awal: Tergugat I dan II mengajukan bukti kontrak dan sertifikat hak pakai; Tergugat II mengajukan bukti Konvensi Wina, sertifikat hak pakai, purchase agreement, kwitansi, dan putusan PTUN; Tergugat III mengajukan bukti hukum dan peraturan terkait kompetensi PTUN; Turut Tergugat I dan II mengajukan bukti UU Peratun dan PBG; Para Penggugat mengajukan bukti surat BUMN, foto lokasi, rekaman mediasi, kuasa hukum, kamus, bukti pembayaran mediasi, resume mediasi, tanggapan perdamaian, somasi, dan literatur hukum. [HAL 120-122] Majelis Hakim memeriksa eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III. Berdasarkan laporan mediator, Para Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik karena 24 prinsipal Penggugat tidak hadir dalam proses mediasi sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa alasan sah, melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf a Perma No. 1 Tahun 2016. Mengacu pada Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016, gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak beritikad baik dalam mediasi dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 783.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-4] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 316/Pdt.G/2024 antara 24 Penggugat (warga RT 002/RW 02, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, termasuk Edwin Soeryadjaya dan keluarga) melawan Tergugat I (PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai kontraktor), Tergugat II (Kedutaan Besar India sebagai pemrakarsa pemilik proyek), Tergugat III (PT BITA Enarcon Engineering sebagai konsultan perencana/pengawas), Turut Tergugat I (Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta), dan Turut Tergugat II (Kepala Unit PMPTSP Kota Jakarta Selatan). [HAL 5-11] Para Penggugat dalil bahwa mereka terdampak langsung oleh pembangunan Gedung Kedutaan Besar India (Gedung Tergugat II) di Jl. HR. Rasuna Said Kav. S-1. Kronologi menunjukkan penolakan warga sejak 2017-2021 karena tidak dilibatkan dalam konsultasi publik dan studi AMDAL. Para Penggugat menolak menandatangani dokumen AMDAL pada Mei 2021 [HAL 6], tidak diundang dalam rapat Desember 2021 [HAL 7], dan tetap menolak pembangunan pada pertemuan April 2022 serta Maret 2023 [HAL 7-8]. Meskipun hasil rapat Juli 2023 meminta Tergugat II bertemu warga penolak, Tergugat II tidak melakukannya [HAL 8-9]. Pada 8 Desember 2023, Para Penggugat mengetahui terpasangnya papan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor SK-PBG-317402-01092023-001 tertanggal 1 September 2023 [HAL 9]. Para Penggugat meyakini PBG terbit tanpa AMDAL dan Izin Lingkungan, fakta yang dikonfirmasi oleh Ombudsman RI dan pembuktian di PTUN [HAL 10]. Para Penggugat berulang kali menyampaikan somasi kepada Tergugat I, II, dan III untuk menghentikan pembangunan karena ketiadaan AMDAL/Izin Lingkungan dan proses yang tidak melibatkan warga, namun pembangunan tetap berjalan [HAL 10-12]. [HAL 12-18] Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) atas ketiga Tergugat utama, dengan alasan: Tergugat I membangun tanpa AMDAL/Izin Lingkungan dan menyebabkan gangguan kebisingan/debu; Tergugat II sebagai pemrakarsa tidak melibatkan warga dan melanggar PP 16/2021; Tergugat III sebagai konsultan mengurus PBG tanpa AMDAL/Izin Lingkungan sesuai alur perizinan yang seharusnya [HAL 13-16]. Para Penggugat menuntut penghentian pembangunan, larangan penggunaan gedung, ganti rugi immateriil Rp 3.000.000.000.000 secara tanggung renteng, uang paksa (dwangsom) Rp 10.000.000/hari jika tidak patuh, serta perintah provisi untuk menghentikan pembangunan segera [HAL 17-19]. [HAL 20-25] Tergugat I mengajukan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi (karena Penggugat tidak menghadirkan prinsipal) dan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan ke PN Jakarta Timur padahal objek sengketa di Jakarta Selatan). Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak dalil Penggugat, menyatakan izin PBG/AMDAL bukan tanggung jawabnya melainkan Tergugat III, dan pembangunan dilakukan sesuai kontrak dengan jam kerja 08.00-17.00 WIB serta upaya pengendalian polusi suara. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi dan dwangsom [HAL 23-25]. [HAL 26-47] Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa pokok sengketa adalah penerbitan PBG yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga kewenangannya ada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan PN. Tergugat III juga mengajukan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi dan cacat formil Surat Kuasa Khusus Penggugat (tidak mencantumkan tanggal di atas materai sehingga dianggap tidak bermeterai). Selain itu, Tergugat III dalil terjadi *error in persona* karena Penggugat keliru menarik PT BITA Enarcon Engineering sebagai pihak yang mengurus AMDAL, padahal yang bertanggung jawab adalah PT BITA Bina Semesta (pihak terpisah). Tergugat III juga dalil Turut Tergugat I dan II bukan subjek hukum perdata yang tepat untuk gugatan ini [HAL 26-47]. [HAL 47-64] Tergugat III melanjutkan eksepsi *error in persona* dengan dalil bahwa inti gugatan adalah penerbitan PBG oleh Dinas PMPTSP (Turut Tergugat I dan II) yang merupakan perbuatan hukum Pemerintah RI cq. Gubernur DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Publik, sehingga seharusnya Pemerintah RI yang digugat, bukan pejabat individu sebagai Subjek Hukum Tata Usaha Negara. Tergugat III juga mengajukan eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur) karena Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukum Tergugat III secara jelas, tidak menjelaskan dasar hukum (Rechts Grond) pelanggaran Pasal 1365 KUH Perdata oleh Tergugat III, dalil saling bertentangan (antara tidak dilibatkan sama sekali vs hadir dalam pertemuan), dan tuntutan kerugian immateriil Rp 3 triliun yang tidak dirinci secara valid serta tidak sesuai dengan yurisprudensi yang membatasi ganti rugi immateriil pada kasus kematian, luka berat, atau penghinaan. Tergugat III juga dalil *exceptio plurium litis consortium* (kurang pihak) karena Pemerintah RI cq. Gubernur DKI Jakarta tidak dilibatkan sebagai Tergugat, 11 warga lain yang terdampak tidak dilibatkan, dan PT BITA Bina Semesta (pihak pengurus AMDAL) tidak dilibatkan. Terakhir, Tergugat III dalil *diskualifikasi in person* karena Penggugat secara pribadi tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III dalam penerbitan PBG. [HAL 65-76] Tergugat III dalil Penggugat tidak berwenang karena menggunakan gugatan perdata biasa padahal seharusnya menggunakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sesuai Pasal 91 UU No. 32/2009 dan Perma No. 1/2002 mengingat jumlah Penggugat yang banyak dan mewakili warga RT, namun Penggugat tidak mendapat Surat Kuasa Khusus dari warga lain. Tergugat III menuduh Penggugat mencampuradukkan tiga jenis gugatan: Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Tata Usaha Negara (TUN), dan *Class Action* dalam satu gugatan, yang menyebabkan ketidakjelasan dan cacat *obscuur libel*. [HAL 77-94] Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak seluruh dalil perbuatan melawan hukum. Tergugat III membantah dalil pelanggaran hak subjektif karena sosialisasi dan pengurusan PBG tidak berkaitan secara hukum; AMDAL dan Izin Lingkungan bukan syarat penerbitan PBG berdasarkan PP No. 16/2021 jo UU Cipta Kerja, melainkan hanya konsultasi dokumen rencana teknis. Tergugat III membuktikan bahwa AMDAL dan Izin Lingkungan telah diterbitkan oleh Turut Tergugat I (Keputusan Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta No. 11/K.1a/.../2023 tertanggal 27 Oktober 2023) melalui PT BITA Bina Semesta, sehingga dalil ketiadaan izin adalah tidak benar. Tergugat III membantah dalil gangguan kebisingan, debu, dan getaran karena menerapkan prinsip Safety K3L dan Penggugat tidak menyebutkan norma hukum atau standar teknis yang dilanggar. Tergugat III menegaskan PBG diterbitkan sesuai prosedur sistem otomatis yang tidak mensyaratkan AMDAL/Izin Lingkungan, dan penerbitan AMDAL/Izin Lingkungan setelah PBG justru merupakan upaya mitigasi risiko sesuai perintah undang-undang sehingga menghapus sifat melawan hukum. Tergugat III juga membantah unsur kesalahan, kerugian, dan pelanggaran kepatutan/kesusilaan, serta menyatakan tuntutan kerugian immateriil tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yurisprudensi. [HAL 94-104] Tergugat III melanjutkan pembelaan dengan menyatakan tuntutan kerugian immateriil tidak terkualifikasi sebagai kerugian yang dapat dimintakan dalam perkara ini, sejalan dengan Putusan MA No. 650 PK/Pdt/1994 yang membatasi ganti rugi immateriil pada kasus kematian, luka berat, atau penghinaan. Tuntutan kerugian material juga ditolak karena tidak dirinci secara konkret dan tidak pernah dibuktikan oleh Para Penggugat, sehingga kerugian yang didalilkan menjadi abstrak. Karena unsur melawan hukum dan kerugian tidak terbukti, maka tidak ada unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, sehingga tuduhan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat III tidak terbukti sama sekali. Permohonan Putusan Provisi ditolak karena tidak didukung bukti awal yang cukup, kerugian yang didalilkan masih absurd, dan gugatan perbuatan melawan hukum tidak memenuhi syarat Pasal 180 ayat (1) HIR serta SEMA No. 3/2000. Permohonan ini juga dianggap menimbulkan konflik dengan kewajiban kontraktual Tergugat III kepada Tergugat II. Tuntungan tanggung renteng ditolak karena tidak ada dasar hukum berupa perjanjian tegas, penjaminan, persekutuan, pemberian kuasa, atau vicarious liability yang terbukti antara Para Tergugat. Permohonan uang paksa ditolak karena bertentangan dengan Pasal 606a Rv yang tidak berlaku untuk putusan berupa pembayaran uang. Permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) juga ditolak karena gugatan bukan sengketa hak kepunyaan atau kategori lain yang diatur dalam SEMA No. 3/2000. Tergugat III memohon agar eksepsi kompetensi absolut diterima, gugatan tidak dapat diterima, dan Para Penggugat membayar biaya perkara. [HAL 105-113] Turut Tergugat I dan II mengajukan jawaban yang mendukung eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa PBG adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga kewenangannya ada di PTUN sesuai UU No. 5/1986 jo UU No. 51/2009. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat I dan II membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan penerbitan PBG telah sesuai ketentuan PP 16/2021 melalui sistem SIMBG, tidak memerlukan AMDAL/Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan PBG untuk bangunan perwakilan negara asing, dan telah melalui pemeriksaan Tim Profesi Ahli. Turut Tergugat I dan II juga membantah dalil ketiadaan sosialisasi dengan menunjukkan adanya Berita Acara Sosialisasi tanggal 7 Maret 2023 yang dihadiri masyarakat, serta konsultasi publik sebelumnya. Mereka menyatakan tingkat kebisingan dan kualitas udara tidak melewati baku mutu, sehingga pembangunan dan penerbitan PBG sah secara hukum. Turut Tergugat I dan II memohon agar gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak dalam pokok perkara. [HAL 114-119] Para pihak mengajukan bukti awal: Tergugat I dan II mengajukan bukti kontrak dan sertifikat hak pakai; Tergugat II mengajukan bukti Konvensi Wina, sertifikat hak pakai, purchase agreement, kwitansi, dan putusan PTUN; Tergugat III mengajukan bukti hukum dan peraturan terkait kompetensi PTUN; Turut Tergugat I dan II mengajukan bukti UU Peratun dan PBG; Para Penggugat mengajukan bukti surat BUMN, foto lokasi, rekaman mediasi, kuasa hukum, kamus, bukti pembayaran mediasi, resume mediasi, tanggapan perdamaian, somasi, dan literatur hukum. [HAL 120-122] Majelis Hakim memeriksa eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III. Berdasarkan laporan mediator, Para Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik karena 24 prinsipal Penggugat tidak hadir dalam proses mediasi sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa alasan sah, melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf a Perma No. 1 Tahun 2016. Mengacu pada Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016, gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak beritikad baik dalam mediasi dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 783.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 10929, + "frame": "24 Penggugat menggugat Tergugat I (PT Waskita Karya (Persero) Tbk), Tergugat II (Kedutaan Besar India), Tergugat III (PT BITA Enarcon Engineering), serta Turut Tergugat I dan II (Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Unit PMPTSP Kota Jakarta Selatan) terkait pembangunan Gedung Kedutaan Besar India. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, penghentian pembangunan, larangan penggunaan gedung, ganti rugi immateriil, uang paksa, dan putusan provisi. Majelis Hakim menolak pemeriksaan pokok perkara karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akibat ketidakberitikadbaikan Para Penggugat dalam mediasi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II terkait pembangunan Gedung Kedutaan Besar India.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, penghentian pembangunan, larangan penggunaan gedung, ganti rugi immateriil sebesar Rp 3.000.000.000.000, uang paksa, dan putusan provisi.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi karena Para Penggugat tidak menghadirkan prinsipal.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim memeriksa laporan mediator yang menyatakan Para Penggugat tidak beritikad baik karena 24 prinsipal tidak hadir dalam proses mediasi sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa alasan sah.", + "page": 120, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 122, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "24 Penggugat, warga RT 002/RW 02 Kelurahan Kuningan Timur, mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I (PT Waskita Karya (Persero) Tbk), Tergugat II (Kedutaan Besar India), Tergugat III (PT BITA Enarcon Engineering), Turut Tergugat I (Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta), dan Turut Tergugat II (Kepala Unit PMPTSP Kota Jakarta Selatan) terkait pembangunan Gedung Kedutaan Besar India di Jl. HR. Rasuna Said. Para Penggugat mendalilkan bahwa pembangunan dilakukan tanpa AMDAL dan Izin Lingkungan serta tidak melibatkan konsultasi publik yang memadai, sehingga menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, penghentian pembangunan, larangan penggunaan gedung, ganti rugi immateriil sebesar Rp 3.000.000.000.000, uang paksa, dan putusan provisi. Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi. Majelis Hakim memeriksa laporan mediator yang menyatakan Para Penggugat tidak beritikad baik karena 24 prinsipal tidak hadir dalam proses mediasi sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa alasan sah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tidak beritikad baik, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "24 Penggugat, warga RT 002/RW 02 Kelurahan Kuningan Timur, mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I (PT Waskita Karya (Persero) Tbk), Tergugat II (Kedutaan Besar India), Tergugat III (PT BITA Enarcon Engineering), Turut Tergugat I (Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta), dan Turut Tergugat II (Kepala Unit PMPTSP Kota Jakarta Selatan) terkait pembangunan Gedung Kedutaan Besar India di Jl. HR. Rasuna Said. Para Penggugat mendalilkan bahwa pembangunan dilakukan tanpa AMDAL dan Izin Lingkungan serta tidak melibatkan konsultasi publik yang memadai, sehingga menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, penghentian pembangunan, larangan penggunaan gedung, ganti rugi immateriil sebesar Rp 3.000.000.000.000, uang paksa, dan putusan provisi. Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi. Majelis Hakim memeriksa laporan mediator yang menyatakan Para Penggugat tidak beritikad baik karena 24 prinsipal tidak hadir dalam proses mediasi sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa alasan sah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tidak beritikad baik, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II terkait pembangunan Gedung Kedutaan Besar India.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, penghentian pembangunan, larangan penggunaan gedung, ganti rugi immateriil sebesar Rp 3.000.000.000.000, uang paksa, dan putusan provisi.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi karena Para Penggugat tidak menghadirkan prinsipal.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim memeriksa laporan mediator yang menyatakan Para Penggugat tidak beritikad baik karena 24 prinsipal tidak hadir dalam proses mediasi sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa alasan sah.", + "page": 120, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tidak beritikad baik dalam mediasi dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 122, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak cuma karena saya tidak hadir mediasi tiga kali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6209, + "candidates": [ + "Pasal 1278 KUHPerdata", + "Pasal 1282 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata", + "Pasal 1372 KUHPerdata", + "Pasal 1618 KUHPerdata", + "Pasal 1792 KUHPerdata", + "Pasal 1807 KUHPerdata", + "Pasal 1819 KUHPerdata", + "Pasal 1820 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1278 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1278: Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1282 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1282: Tiada perikatan yang dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung kecuali jika dinyatakan dengan tegas. Ketentuan ini hanya dikecualikan dalam hal mutu perikatan dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung karena kekuatan penetapan undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1618 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1618: Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka." + }, + { + "pasal": "Pasal 1792 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1792: Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1807 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1807: Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ía berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah dilakukan di luar kekuasaan itu kecuali jika ía telah menyetujui hal itu secara tegas atau diam-diam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1819 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1819: Bila pemegang kuasa meninggal dunia, maka para ahli warisnya harus memberitahukan hal itu kepada pemberi kuasa jika mereka tahu pemberian kuasa itu, dan sementara itu mengambil tindakan-tindakan yang perlu menurut keadaan bagi kepentingan pemberi kuasa, dengan ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1820: Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1278 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perikatan tanggung-menanggung (solidair) antar kreditur. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan prosedur mediasi, kehadiran para pihak, atau alasan penolakan gugatan karena ketidakhadiran dalam mediasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1282 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perikatan tanggung-menanggung. Tidak ada kaitannya dengan prosedur mediasi atau akibat hukum dari ketidakhadiran dalam proses mediasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Meskipun ini adalah prinsip dasar hukum perdata, pertanyaan spesifik mengenai penolakan gugatan karena ketidakhadiran mediasi diatur oleh aturan prosedural (Perma), bukan oleh syarat sahnya perjanjian substansial." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort). Gugatan ditolak karena alasan prosedural (ketidakhadiran mediasi), bukan karena adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh orang lain atau barang di bawah pengawasan. Tidak relevan dengan isu ketidakhadiran dalam mediasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang tuntutan perdata untuk penghinaan. Tidak relevan dengan konteks mediasi atau penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1618 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perseroan perdata. Tidak relevan dengan prosedur mediasi atau alasan penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1792 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemberian kuasa. Tidak relevan dengan isu ketidakhadiran dalam mediasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1807 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban pemberi kuasa terhadap perbuatan penerima kuasa. Tidak relevan dengan isu ketidakhadiran dalam mediasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1819 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban ahli waris pemegang kuasa setelah meninggal dunia. Tidak relevan dengan isu ketidakhadiran dalam mediasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penanggungan (garansi). Tidak relevan dengan isu ketidakhadiran dalam mediasi." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 105797, + "completion_tokens": 7389 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_317_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_317_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..071f62d1c23530db4fd456aaad5d341c0a128281 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_317_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_317_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.07, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 98.372, + "query": 2.585, + "relevance": 44.145, + "total": 145.172 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 92113, + "marked_chars": 92392 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Eksepsi \n- Mengabulkan eksepsi Tergugat I; \nDalam Pokok Perkara \n1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili \nperkara ini; \n2. Menghukum \nPenggugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp3.919.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 30 September \n2025, oleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim \nKetua, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum. dan Immanuel, S.H., M.H. masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam \npersidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dwi Widiyarti, S.H. \nsebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem \ninformasi pengadilan pada hari itu juga. \nHakim Anggota, \n Hakim Ketua, \n \n \nMohamad Indarto,S.H.,M.Hum Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum \n \n \nImmanuel, S.H.,M.H \n Panitera Pengganti, \n \nDwi Widiyarti, S.H \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 92392, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN], Turut Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN], dan Turut Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN] terkait sengketa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah milik Penggugat yang dijadikan agunan kredit Tergugat II. Penggugat meminta pernyataan batal demi hukum lelang, penghentian lelang, serta pembayaran ganti rugi material dan immaterial. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak memeriksa pokok perkara karena menyatakan tidak berwenang berdasarkan eksepsi kompetensi relatif yang dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 15 Mei 2013 yang memuat klausul pilihan domisili yurisdiksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berlawanan dengan klausul pilihan domisili dalam Akta Perjanjian Kredit.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa perkara.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN], Turut Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN], dan Turut Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah milik Penggugat yang dijadikan agunan kredit Tergugat II dilakukan tanpa ijin, tanpa fiat pengadilan, dan melanggar hak konsumen. Penggugat memohon agar lelang dinyatakan batal demi hukum, penghentian lelang, serta pembayaran ganti rugi material dan immaterial. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan berargumen bahwa Akta Perjanjian Kredit antara para pihak memuat klausul pilihan domisili yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat penyelesaian sengketa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara, sehingga gugatan Penggugat tidak diperiksa pada tingkat pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN], Turut Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN], dan Turut Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah milik Penggugat yang dijadikan agunan kredit Tergugat II dilakukan tanpa ijin, tanpa fiat pengadilan, dan melanggar hak konsumen. Penggugat memohon agar lelang dinyatakan batal demi hukum, penghentian lelang, serta pembayaran ganti rugi material dan immaterial. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan berargumen bahwa Akta Perjanjian Kredit antara para pihak memuat klausul pilihan domisili yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat penyelesaian sengketa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara, sehingga gugatan Penggugat tidak diperiksa pada tingkat pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 15 Mei 2013 yang memuat klausul pilihan domisili yurisdiksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berlawanan dengan klausul pilihan domisili dalam Akta Perjanjian Kredit.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa perkara.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena saya salah pilih pengadilan padahal sudah ada perjanjian domisili?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5711, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai) debitur. Pertanyaan dan putusan berfokus pada sengketa kewenangan relatif pengadilan (kompetensi relatif) dan kekuatan klausul pilihan domisili dalam perjanjian, bukan pada status lalai atau wanprestasi debitur. Tidak ada hubungan substantif antara kelalaian debitur dengan masalah yurisdiksi pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian ('berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya'). Putusan hakim secara eksplisit mengabulkan eksepsi kompetensi relatif karena para pihak telah bersepakat dalam akta perjanjian untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kesepakatan ini adalah wujud dari Pasal 1338 yang mengikat para pihak, sehingga menjadi dasar hukum substantif mengapa gugatan di PN Jakarta Timur ditolak karena melanggar pilihan domisili yang sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun pertimbangan awal menyebutkan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum, putusan akhir menolak gugatan berdasarkan eksepsi kompetensi relatif (prosedural/yurisdiksi) akibat adanya klausul domisili. Masalah utama yang dijawab pertanyaan adalah validitas pilihan domisili dan kewenangan pengadilan, bukan unsur perbuatan melawan hukum atau ganti rugi. Pasal 1365 tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa yurisdiksi ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28811, + "completion_tokens": 1133 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_323_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_323_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2ca7084d938854179d5b26a3f570f6473f84df89 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_323_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,229 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_323_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 63, + "timings": { + "parse": 0.174, + "classify": 0.0, + "condense": 231.147, + "read": 127.203, + "query": 7.334, + "relevance": 66.417, + "total": 432.276 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 168072, + "marked_chars": 168630 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI \nDALAM EKSEPSI \n- Mengabulkan eksepsi Tergugat II. \nDALAM POKOK PERKARA \n- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. \nDALAM REKONVENSI \n- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi tidak \ndapat diterima. \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI \n- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar \nbiaya perkara sejumlah Rp.702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026, \noleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Mathilda \nChrystina Katarina, S.H., M.H. dan Immanuel, S.H.,M.H masing-masing \nsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 61\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 62 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM \nKetua Pengadilan Negeri J" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134775, + "summary": "PT. Karya Sejati Readymix (Penggugat) menggugat PT. Tanjung Nusa Persada (Tergugat I) dan PT. Itchi Hutani Manunggal (Tergugat II) atas wanprestasi tidak pembayaran tagihan beton readymix sebesar Rp 1.246.790.450,- [HAL 1-7]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I memesan beton untuk proyek yang dikerjakan oleh Tergugat II, dengan pengiriman berkali-kali antara Juli hingga Desember 2024 [HAL 2-4]. Pada 26 Juli 2024, Tergugat I memberikan jaminan Bilyet Giro Bank Mandiri yang ditolak bank [HAL 4]. Penggugat juga dalil bahwa Tergugat II mengirimkan surat persetujuan peralihan pembayaran pada 20 Desember 2024 namun tidak dilaksanakan, sehingga kedua Tergugat dianggap beritikad tidak baik dan wanprestasi [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pembayaran pokok, ganti rugi imateriil Rp 1.000.000.000.000,-, serta putusan serta merta [HAL 5-7].\n\nTergugat II mengajukan eksepsi bahwa surat kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat SEMA (tidak menyebut kompetensi relatif, objek sengketa, dan identitas pihak) sehingga gugatan cacat formil [HAL 8-13]. Tergugat II juga berdalil tidak melakukan wanprestasi karena perjanjian kerja sama dengan Tergugat I (pembangunan central workshop) telah berakhir pada 17 Januari 2025 setelah pembayaran progres 49% sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, sehingga tidak ada hubungan hukum dengan tagihan beton Tergugat I [HAL 13-16]. Tergugat II menolak surat peralihan pembayaran karena hasil rekonsiliasi menunjukkan Tergugat I justru berutang kepada Tergugat II sebesar Rp 841.306.694,- akibat Bank Garansi yang diberikan Tergugat I ternyata palsu, serta tidak ada perjanjian cessie yang sah [HAL 15-16, 22-24]. Tergugat II juga menyoroti ketidakkonsistenan posita dan petitum gugatan serta menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA [HAL 17-28].\n\nDalam rekonpensi, Tergugat II menuntut Penggugat membayar Rp 362.086.743,- akibat wanprestasi Penggugat yang mengirim material beton tidak sesuai Purchase Order (PO) untuk proyek Tergugat II, menyebabkan kerugian selisih kuantitas beton [HAL 28-32]. Penggugat mengajukan bukti surat jalan dan minutes of meeting, namun beberapa bukti tidak dapat diperlihatkan aslinya [HAL 33-38]. Tergugat II mengajukan bukti perjanjian, addendum, kesepakatan pengakhiran, pembayaran progres, dan bukti pembayaran kepada Penggugat, dengan beberapa bukti juga tidak dapat diperlihatkan aslinya [HAL 39-48]. Saksi Penggugat, Wi Ling, menyatakan bahwa Tergugat II yang memesan dan menentukan harga, sedangkan Tergugat I yang membayar, namun bilyet giro Tergugat I ditolak bank, menyebabkan tunggakan Rp 1,2 milyar [HAL 49-50]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 35355, + "summary": "PT. Karya Sejati Readymix (Penggugat) menggugat PT. Tanjung Nusa Persada (Tergugat I) dan PT. Itchi Hutani Manunggal (Tergugat II) atas wanprestasi tidak pembayaran tagihan beton readymix sebesar Rp 1.246.790.450,- [HAL 1-7]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I memesan beton untuk proyek yang dikerjakan oleh Tergugat II, dengan pengiriman berkali-kali antara Juli hingga Desember 2024 [HAL 2-4]. Pada 26 Juli 2024, Tergugat I memberikan jaminan Bilyet Giro Bank Mandiri yang ditolak bank [HAL 4]. Penggugat juga dalil bahwa Tergugat II mengirimkan surat persetujuan peralihan pembayaran pada 20 Desember 2024 namun tidak dilaksanakan, sehingga kedua Tergugat dianggap beritikad tidak baik dan wanprestasi [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pembayaran pokok, ganti rugi imateriil Rp 1.000.000.000.000,-, serta putusan serta merta [HAL 5-7].\n\nTergugat II mengajukan eksepsi bahwa surat kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat SEMA (tidak menyebut kompetensi relatif, objek sengketa, dan identitas pihak) sehingga gugatan cacat formil [HAL 8-13]. Tergugat II juga berdalil tidak melakukan wanprestasi karena perjanjian kerja sama dengan Tergugat I (pembangunan central workshop) telah berakhir pada 17 Januari 2025 setelah pembayaran progres 49% sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, sehingga tidak ada hubungan hukum dengan tagihan beton Tergugat I [HAL 13-16]. Tergugat II menolak surat peralihan pembayaran karena hasil rekonsiliasi menunjukkan Tergugat I justru berutang kepada Tergugat II sebesar Rp 841.306.694,- akibat Bank Garansi yang diberikan Tergugat I ternyata palsu, serta tidak ada perjanjian cessie yang sah [HAL 15-16, 22-24]. Tergugat II juga menyoroti ketidakkonsistenan posita dan petitum gugatan serta menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA [HAL 17-28].\n\nDalam rekonpensi, Tergugat II menuntut Penggugat membayar Rp 362.086.743,- akibat wanprestasi Penggugat yang mengirim material beton tidak sesuai Purchase Order (PO) untuk proyek Tergugat II, menyebabkan kerugian selisih kuantitas beton [HAL 28-32]. Penggugat mengajukan bukti surat jalan dan minutes of meeting, namun beberapa bukti tidak dapat diperlihatkan aslinya [HAL 33-38]. Tergugat II mengajukan bukti perjanjian, addendum, kesepakatan pengakhiran, pembayaran progres, dan bukti pembayaran kepada Penggugat, dengan beberapa bukti juga tidak dapat diperlihatkan aslinya [HAL 39-48]. Saksi Penggugat, Wi Ling, menyatakan bahwa Tergugat II yang memesan dan menentukan harga, sedangkan Tergugat I yang membayar, namun bilyet giro Tergugat I ditolak bank, menyebabkan tunggakan Rp 1,2 milyar [HAL 49-50].\n\nSaksi Syukri Jalil (karyawan Penggugat) dan Andri Yani (mantan karyawan Tergugat I) serta Juara Pardingatan Saragih (mantan karyawan Tergugat II) memberikan kesaksian yang memperkuat dalil Penggugat. Mereka menyatakan bahwa Tergugat II memiliki proyek dan Tergugat I sebagai kontraktor pelaksana, namun Tergugat II yang menentukan harga dan memesan beton kepada Penggugat, sementara Tergugat I yang bertugas membayar [HAL 51-52]. Saksi mengonfirmasi bahwa setelah Bilyet Giro Tergugat I sebesar Rp 600.000.000,- ditolak bank, Penggugat tetap mengirimkan beton hingga menumpuk menjadi tunggakan Rp 1,2 milyar [HAL 51-52]. Saksi juga mengungkap adanya rapat pada 4 Desember 2024 antara Tergugat I dan II yang menyepakati pengalihan pembayaran utang Tergugat I kepada Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat II, serta subsidi selisih harga beton oleh Tergugat II [HAL 53-54]. Saksi Syukri Jalil juga mengakui Penggugat berutang kepada Tergugat II sebesar Rp 362.000.000 [HAL 52].\n\nMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Tergugat II mengenai ketidaksaahan surat kuasa Penggugat. Hakim menemukan bahwa surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum pada 16 Juni 2025, namun surat kuasa khusus baru dibuat dan ditandatangani pada 2 Juli 2025, sehingga kuasa hukum belum memiliki wewenang saat menggugat [HAL 59-60]. Karena eksepsi ini dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok Penggugat tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa dalil wanprestasi lebih lanjut [HAL 60]. Akibatnya, gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 61].\n\nAmar putusan menyatakan: 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat II; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3) Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat II tidak dapat diterima; 4) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 702.000,- [HAL 61-62]." + } + ], + "final_summary": "PT. Karya Sejati Readymix (Penggugat) menggugat PT. Tanjung Nusa Persada (Tergugat I) dan PT. Itchi Hutani Manunggal (Tergugat II) atas wanprestasi tidak pembayaran tagihan beton readymix sebesar Rp 1.246.790.450,- [HAL 1-7]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I memesan beton untuk proyek yang dikerjakan oleh Tergugat II, dengan pengiriman berkali-kali antara Juli hingga Desember 2024 [HAL 2-4]. Pada 26 Juli 2024, Tergugat I memberikan jaminan Bilyet Giro Bank Mandiri yang ditolak bank [HAL 4]. Penggugat juga dalil bahwa Tergugat II mengirimkan surat persetujuan peralihan pembayaran pada 20 Desember 2024 namun tidak dilaksanakan, sehingga kedua Tergugat dianggap beritikad tidak baik dan wanprestasi [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pembayaran pokok, ganti rugi imateriil Rp 1.000.000.000.000,-, serta putusan serta merta [HAL 5-7].\n\nTergugat II mengajukan eksepsi bahwa surat kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat SEMA (tidak menyebut kompetensi relatif, objek sengketa, dan identitas pihak) sehingga gugatan cacat formil [HAL 8-13]. Tergugat II juga berdalil tidak melakukan wanprestasi karena perjanjian kerja sama dengan Tergugat I (pembangunan central workshop) telah berakhir pada 17 Januari 2025 setelah pembayaran progres 49% sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, sehingga tidak ada hubungan hukum dengan tagihan beton Tergugat I [HAL 13-16]. Tergugat II menolak surat peralihan pembayaran karena hasil rekonsiliasi menunjukkan Tergugat I justru berutang kepada Tergugat II sebesar Rp 841.306.694,- akibat Bank Garansi yang diberikan Tergugat I ternyata palsu, serta tidak ada perjanjian cessie yang sah [HAL 15-16, 22-24]. Tergugat II juga menyoroti ketidakkonsistenan posita dan petitum gugatan serta menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA [HAL 17-28].\n\nDalam rekonpensi, Tergugat II menuntut Penggugat membayar Rp 362.086.743,- akibat wanprestasi Penggugat yang mengirim material beton tidak sesuai Purchase Order (PO) untuk proyek Tergugat II, menyebabkan kerugian selisih kuantitas beton [HAL 28-32]. Penggugat mengajukan bukti surat jalan dan minutes of meeting, namun beberapa bukti tidak dapat diperlihatkan aslinya [HAL 33-38]. Tergugat II mengajukan bukti perjanjian, addendum, kesepakatan pengakhiran, pembayaran progres, dan bukti pembayaran kepada Penggugat, dengan beberapa bukti juga tidak dapat diperlihatkan aslinya [HAL 39-48]. Saksi Penggugat, Wi Ling, menyatakan bahwa Tergugat II yang memesan dan menentukan harga, sedangkan Tergugat I yang membayar, namun bilyet giro Tergugat I ditolak bank, menyebabkan tunggakan Rp 1,2 milyar [HAL 49-50].\n\nSaksi Syukri Jalil (karyawan Penggugat) dan Andri Yani (mantan karyawan Tergugat I) serta Juara Pardingatan Saragih (mantan karyawan Tergugat II) memberikan kesaksian yang memperkuat dalil Penggugat. Mereka menyatakan bahwa Tergugat II memiliki proyek dan Tergugat I sebagai kontraktor pelaksana, namun Tergugat II yang menentukan harga dan memesan beton kepada Penggugat, sementara Tergugat I yang bertugas membayar [HAL 51-52]. Saksi mengonfirmasi bahwa setelah Bilyet Giro Tergugat I sebesar Rp 600.000.000,- ditolak bank, Penggugat tetap mengirimkan beton hingga menumpuk menjadi tunggakan Rp 1,2 milyar [HAL 51-52]. Saksi juga mengungkap adanya rapat pada 4 Desember 2024 antara Tergugat I dan II yang menyepakati pengalihan pembayaran utang Tergugat I kepada Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat II, serta subsidi selisih harga beton oleh Tergugat II [HAL 53-54]. Saksi Syukri Jalil juga mengakui Penggugat berutang kepada Tergugat II sebesar Rp 362.000.000 [HAL 52].\n\nMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Tergugat II mengenai ketidaksaahan surat kuasa Penggugat. Hakim menemukan bahwa surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum pada 16 Juni 2025, namun surat kuasa khusus baru dibuat dan ditandatangani pada 2 Juli 2025, sehingga kuasa hukum belum memiliki wewenang saat menggugat [HAL 59-60]. Karena eksepsi ini dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok Penggugat tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa dalil wanprestasi lebih lanjut [HAL 60]. Akibatnya, gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 61].\n\nAmar putusan menyatakan: 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat II; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3) Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat II tidak dapat diterima; 4) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 702.000,- [HAL 61-62]." + }, + "read": { + "input_chars": 4487, + "frame": "PT. Karya Sejati Readymix menggugat PT. Tanjung Nusa Persada dan PT. Itchi Hutani Manunggal atas dugaan wanprestasi tidak pembayaran tagihan beton readymix. Penggugat menuntut pembayaran pokok tagihan, ganti rugi imateriil, serta putusan serta merta. Perkara ini berakhir karena eksepsi formil mengenai ketidaksaahan surat kuasa kuasa hukum dikabulkan oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat I memesan beton untuk proyek yang dikerjakan oleh Tergugat II dengan pengiriman berkali-kali antara Juli hingga Desember 2024.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I memberikan jaminan Bilyet Giro Bank Mandiri yang ditolak bank pada 26 Juli 2024.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengirimkan surat persetujuan peralihan pembayaran pada 20 Desember 2024 yang tidak dilaksanakan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa surat kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat SEMA sehingga gugatan cacat formil.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II berdalil tidak melakukan wanprestasi karena perjanjian kerja sama dengan Tergugat I telah berakhir pada 17 Januari 2025 setelah pembayaran progres 49%.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menolak surat peralihan pembayaran karena hasil rekonsiliasi menunjukkan Tergugat I berutang kepada Tergugat II sebesar Rp 841.306.694,- akibat Bank Garansi palsu.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar Rp 362.086.743,- akibat wanprestasi Penggugat mengirim material beton tidak sesuai Purchase Order.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Penggugat, Wi Ling, menyatakan Tergugat II yang memesan dan menentukan harga, sedangkan Tergugat I yang membayar, namun bilyet giro ditolak bank.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Syukri Jalil, Andri Yani, dan Juara Pardingatan Saragih menyatakan Tergugat II memiliki proyek dan Tergugat I sebagai kontraktor pelaksana, dengan Tergugat II yang menentukan harga dan memesan beton.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi mengonfirmasi adanya rapat pada 4 Desember 2024 antara Tergugat I dan II yang menyepakati pengalihan pembayaran utang Tergugat I kepada Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat II.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum pada 16 Juni 2025, namun surat kuasa khusus baru dibuat dan ditandatangani pada 2 Juli 2025.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat II mengenai ketidaksaahan surat kuasa Penggugat dan menyatakan gugatan pokok tidak dapat diterima tanpa memeriksa dalil wanprestasi.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Karya Sejati Readymix menggugat PT. Tanjung Nusa Persada dan PT. Itchi Hutani Manunggal atas wanprestasi tidak pembayaran tagihan beton readymix sebesar Rp 1.246.790.450,- serta menuntut ganti rugi imateriil dan putusan serta merta. Penggugat dalil bahwa Tergugat I memesan beton untuk proyek Tergugat II, dengan jaminan bilyet giro yang ditolak bank dan adanya surat persetujuan peralihan pembayaran yang tidak dilaksanakan. Tergugat II mengajukan eksepsi formil bahwa surat kuasa kuasa hukum Penggugat tidak sah karena dibuat setelah penandatanganan surat gugatan, serta membantah dalil wanprestasi dengan alasan perjanjian telah berakhir dan adanya utang Tergugat I kepada Tergugat II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi tersebut karena kuasa hukum belum memiliki wewenang saat menggugat, sehingga gugatan pokok Penggugat dan gugatan rekonvensi Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Karya Sejati Readymix menggugat PT. Tanjung Nusa Persada dan PT. Itchi Hutani Manunggal atas wanprestasi tidak pembayaran tagihan beton readymix sebesar Rp 1.246.790.450,- serta menuntut ganti rugi imateriil dan putusan serta merta. Penggugat dalil bahwa Tergugat I memesan beton untuk proyek Tergugat II, dengan jaminan bilyet giro yang ditolak bank dan adanya surat persetujuan peralihan pembayaran yang tidak dilaksanakan. Tergugat II mengajukan eksepsi formil bahwa surat kuasa kuasa hukum Penggugat tidak sah karena dibuat setelah penandatanganan surat gugatan, serta membantah dalil wanprestasi dengan alasan perjanjian telah berakhir dan adanya utang Tergugat I kepada Tergugat II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi tersebut karena kuasa hukum belum memiliki wewenang saat menggugat, sehingga gugatan pokok Penggugat dan gugatan rekonvensi Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat I memesan beton untuk proyek yang dikerjakan oleh Tergugat II dengan pengiriman berkali-kali antara Juli hingga Desember 2024.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I memberikan jaminan Bilyet Giro Bank Mandiri yang ditolak bank pada 26 Juli 2024.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengirimkan surat persetujuan peralihan pembayaran pada 20 Desember 2024 yang tidak dilaksanakan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa surat kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat SEMA sehingga gugatan cacat formil.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II berdalil tidak melakukan wanprestasi karena perjanjian kerja sama dengan Tergugat I telah berakhir pada 17 Januari 2025 setelah pembayaran progres 49%.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menolak surat peralihan pembayaran karena hasil rekonsiliasi menunjukkan Tergugat I berutang kepada Tergugat II sebesar Rp 841.306.694,- akibat Bank Garansi palsu.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar Rp 362.086.743,- akibat wanprestasi Penggugat mengirim material beton tidak sesuai Purchase Order.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Penggugat, Wi Ling, menyatakan Tergugat II yang memesan dan menentukan harga, sedangkan Tergugat I yang membayar, namun bilyet giro ditolak bank.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Syukri Jalil, Andri Yani, dan Juara Pardingatan Saragih menyatakan Tergugat II memiliki proyek dan Tergugat I sebagai kontraktor pelaksana, dengan Tergugat II yang menentukan harga dan memesan beton.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi mengonfirmasi adanya rapat pada 4 Desember 2024 antara Tergugat I dan II yang menyepakati pengalihan pembayaran utang Tergugat I kepada Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat II.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukum pada 16 Juni 2025, namun surat kuasa khusus baru dibuat dan ditandatangani pada 2 Juli 2025.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat II mengenai ketidaksaahan surat kuasa Penggugat dan menyatakan gugatan pokok tidak dapat diterima tanpa memeriksa dalil wanprestasi.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Gugatan saya ditolak karena surat kuasa hukum saya dibuat setelah surat gugatan, padahal saya sudah kirim beton ke proyek mereka, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18715, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata", + "Pasal 1795 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1795: Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban ganti rugi (wanprestasi) yaitu ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam pertanyaan, pengguna menyangkal wanprestasi dengan alasan 'sudah kirim beton' (telah memenuhi kewajiban). Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menilai apakah pengiriman beton tersebut memenuhi kewajiban pembayaran atau prestasi sehingga gugatan wanprestasi tidak dapat diterima." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur bahwa penggantian biaya baru wajib jika debitur lalai setelah dinyatakan lalai. Ini relevan secara substantif karena menyangkut unsur 'wanprestasi' yang menjadi inti sengketa. Meskipun gugatan ditolak karena alasan prosedural (surat kuasa), pertanyaan pengguna secara substantif membantah adanya wanprestasi, sehingga pasal ini relevan untuk menilai apakah unsur wanprestasi (termasuk lalai) terpenuhi berdasarkan fakta pengiriman barang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur bahwa jual beli terjadi saat kesepakatan harga dan barang tercapai, terlepas dari penyerahan barang. Ini relevan karena konteks sengketa adalah pengiriman beton (barang) dan pembayaran harga. Pasal ini menjadi kerangka hukum untuk menentukan kapan hak dan kewajiban timbul, yang mendukung dalil pengguna bahwa hubungan hukum sudah ada dan prestasi (pengiriman beton) telah dilakukan, sehingga membantah klaim wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur definisi pemberian kuasa (khusus vs umum). Meskipun putusan menolak gugatan karena masalah surat kuasa, pertanyaan pengguna secara spesifik menyanggah substansi wanprestasi ('sudah kirim beton'). Pasal 1795 tidak mengatur substansi kewajiban pembayaran atau prestasi dalam jual beli/wanprestasi, melainkan hanya bentuk pemberian kuasa. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai apakah pengiriman beton membebaskan dari kewajiban bayar, dan relevansinya hanya insidental pada alasan penolakan prosedural yang tidak ditanyakan oleh pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 60663, + "completion_tokens": 3726 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_325_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_325_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..73ffa2d2498a6b1ae95bc69c1bbd42e251aeab4b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_325_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,296 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_325_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 62, + "timings": { + "parse": 0.095, + "classify": 0.0, + "condense": 377.862, + "read": 165.447, + "query": 7.603, + "relevance": 189.771, + "total": 740.777 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 154302, + "marked_chars": 154851 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk \nmenghadap di persidangan, namun tidak hadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek; \n3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Suku \nCadang Consignment Nomor 001/PJB-CONS/XI/2021, tanggal 12 \nNovember 2021 antara PT. Indosentosa Trada (Penggugat) dengan PT. \nSiswanto Logistik Indonesia (Tergugat); \n4. Menyatakan sah dan mengikat Invoice yang telah diterbitkan oleh \nPenggugat kepada Tergugat: \n- \nInvoice Nomor SPIV-H/H/01/23/00129, tanggal 31 Januari 2023, \ndengan nominal tagihan sebesar Rp555.472.745,00 (lima ratus \nlima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus \nempat puluh lima rupiah) dengan due date 2 Maret 2023; \n- \nInvoice Nomor SPIV-H/H/04/23/00128, tanggal 29 April 2023, \ndengan nominal tagihan sebesar Rp454.634.244,00 (empat ratus \nlima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus \nempat puluh empat rupiah) dengan due date 29 Mei 2023; \n5. Menyatakan Tergugat PT. Siswanto Logistik Indonesia telah melakukan \nperbuatan \nwanprestasi \n(ingkar \njanji) \nterhadap \nPenggugat \nPT. \nIndosentosa Trada; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkam" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134984, + "summary": "[HAL 1-33] Gugatan diajukan oleh PT Indosentosa Trada (Penggugat) melawan PT Siswanto Logistik Indonesia (Tergugat) atas dasar Perjanjian Kerjasama Pengadaan Suku Cadang Consignment Nomor 001/PJB-CONS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang memilih Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai forum penyelesaian sengketa [HAL 1-3]. Penggugat dalil telah memenuhi prestasinya dengan menyerahkan suku cadang Hino ke gudang Tergugat berdasarkan Delivery Order dan Tanda Terima Kiriman Barang pada November 2022, serta melakukan Stock Opname pada Desember 2022 dan Maret 2023 [HAL 3-5]. Berdasarkan hasil Stock Opname, Penggugat menerbitkan Invoice Nomor SPIV-H/H/01/23/00129 tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp555.472.745,00 (jatuh tempo 2 Maret 2023) dan Invoice Nomor SPIV-H/H/04/23/00128 tanggal 29 April 2023 senilai Rp454.634.244,00 (jatuh tempo 29 Mei 2023), dengan total tagihan awal Rp1.010.106.989,00 [HAL 4-6]. Tergugat didalilkan melakukan wanprestasi karena tidak membayar sesuai tenggat 30 hari setelah invoice diterbitkan sebagaimana Pasal 6 Angka 5 Perjanjian [HAL 6-8]. Penggugat telah melayangkan Somasi Pertama tanggal 24 Oktober 2023 dan Somasi Kedua tanggal 3 Desember 2023 [HAL 7]. Tergugat mengakui kewajiban pembayaran dalam Surat Tanggapan Somasi Pertama tanggal 2 November 2023 namun tidak melunasi, dan pada 16 Januari 2024 Tergugat melakukan pembayaran parsial sebesar Rp71.663.318,00, sehingga tersisa kewajiban Rp938.443.671,00 [HAL 7-8]. Penggugat juga dalil menderita kerugian materiil tambahan berupa biaya pengiriman sebesar Rp17.079.914,00, sehingga total kerugian yang dituntut adalah Rp955.523.585,00 [HAL 11-12]. Penggugat menuntut bunga moratoir 6% per tahun sejak gugatan didaftarkan [HAL 12-14]. Penggugat juga memohon Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset Tergugat meliputi kantor di Jl. Madesa No. 83 Bandung, rumah di Jl. Kencana Wangi Raya No. 39 Bandung, dan 71 unit kendaraan Hino [HAL 15-32]. Tergugat tidak hadir dalam persidangan (verstek) setelah dipanggil secara patut [HAL 33]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-23 dan keterangan dua saksi, Suharyadi dan Ramdani, yang keduanya bekerja di Penggugat [HAL 33-39].\n\n[HAL 40-55] Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang berdasarkan Pasal 14 Perjanjian [HAL 40]. Hakim memeriksa kelima unsur wanprestasi: adanya perjanjian sah (terbukti dengan bukti P-1 dan pengakuan Tergugat dalam bukti P-22 dan P-23), adanya prestasi pembayaran (terbukti dengan invoice dan tanda terima P-11, P-13, P-16, P-19), adanya kelalaian debitur (terbukti Tergugat tidak membayar sisa hutang Rp938.443.671,00 setelah jatuh tempo hampir 2-2,5 tahun, adanya somasi, dan pengakuan hutang Tergugat), adanya kerugian kreditor, dan hubungan kausal [HAL 40-48]. Mengenai kerugian materiil, Hakim menerima dalil sisa hutang sebesar Rp938.443.671,00 yang didukung bukti invoice, pengakuan Tergugat, dan kesaksian [HAL 46]. Namun, dalil biaya pengiriman sebesar Rp17.079.914,00 ditolak karena Penggugat gagal membuktikan adanya resi pengiriman atau kwitansi pembayaran yang sah, dan saksi tidak memberikan keterangan mengenai biaya tersebut [HAL 47]. Dengan demikian, kerugian materiil yang terbukti hanya sebesar Rp938.443.671,00 [HAL 47-48]. Mengenai bunga moratoir, Hakim menolak tuntutan Penggugat karena Perjanjian tidak mengatur bunga, perhitungan bunga yang diajukan Penggugat tidak jelas dan keliru (menggunakan dasar kerugian yang tidak terbukti seluruhnya), serta pembebanan bunga sejak pendaftaran gugatan berpotensi memberatkan Tergugat secara berlebihan mengingat Tergugat sudah tidak beroperasi [HAL 49-50]. Mengenai Sita Jaminan, Hakim menolak permohonan tersebut karena: (1) Prosedural, Penggugat tidak mengajukan permohonan sita secara terpisah kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai Pasal 227 HIR melainkan memasukkannya dalam petitum gugatan pokok [HAL 51-52]; (2) Substansial, tidak ada bukti kepemilikan aset (SHM, SHGB, BPKB, STNK) yang sah untuk kantor dan rumah yang disita [HAL 52]; (3) Sebagian besar aset kendaraan (50 dari 71 unit) terdaftar atas nama pihak ketiga, bukan Tergugat, sehingga tidak dapat disita untuk hutang Tergugat [HAL 53]; (4) Tergugat sudah tidak beroperasi sehingga kepastian keberadaan aset tidak ada [HAL 54]; dan (5) Tidak ada persangkaan beralasan yang cukup bahwa Tergugat akan menggelapkan harta [HAL 54-55]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 21367, + "summary": "[HAL 1-59] Gugatan PT Indosentosa Trada (Penggugat) melawan PT Siswanto Logistik Indonesia (Tergugat) atas Perjanjian Kerjasama Pengadaan Suku Cadang Consignment Nomor 001/PJB-CONS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang memilih Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai forum [HAL 1-3]. Penggugat dalil telah menyerahkan suku cadang Hino ke gudang Tergugat berdasarkan Delivery Order dan Tanda Terima Kiriman Barang pada November 2022, serta melakukan Stock Opname pada Desember 2022 dan Maret 2023 [HAL 3-5]. Berdasarkan hasil Stock Opname, Penggugat menerbitkan Invoice Nomor SPIV-H/H/01/23/00129 tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp555.472.745,00 (jatuh tempo 2 Maret 2023) dan Invoice Nomor SPIV-H/H/04/23/00128 tanggal 29 April 2023 senilai Rp454.634.244,00 (jatuh tempo 29 Mei 2023), dengan total tagihan awal Rp1.010.106.989,00 [HAL 4-6]. Tergugat didalilkan melakukan wanprestasi karena tidak membayar sesuai tenggat 30 hari setelah invoice diterbitkan sebagaimana Pasal 6 Angka 5 Perjanjian [HAL 6-8]. Penggugat telah melayangkan Somasi Pertama tanggal 24 Oktober 2023 dan Somasi Kedua tanggal 3 Desember 2023 [HAL 7]. Tergugat mengakui kewajiban pembayaran dalam Surat Tanggapan Somasi Pertama tanggal 2 November 2023 namun tidak melunasi, dan pada 16 Januari 2024 Tergugat melakukan pembayaran parsial sebesar Rp71.663.318,00, sehingga tersisa kewajiban Rp938.443.671,00 [HAL 7-8]. Penggugat juga dalil menderita kerugian materiil tambahan berupa biaya pengiriman sebesar Rp17.079.914,00, sehingga total kerugian yang dituntut adalah Rp955.523.585,00 [HAL 11-12]. Penggugat menuntut bunga moratoir 6% per tahun sejak gugatan didaftarkan [HAL 12-14]. Penggugat juga memohon Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset Tergugat meliputi kantor di Jl. Madesa No. 83 Bandung, rumah di Jl. Kencana Wangi Raya No. 39 Bandung, dan 71 unit kendaraan Hino [HAL 15-32]. Tergugat tidak hadir dalam persidangan (verstek) setelah dipanggil secara patut [HAL 33]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-23 dan keterangan dua saksi, Suharyadi dan Ramdani, yang keduanya bekerja di Penggugat [HAL 33-39]. Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang berdasarkan Pasal 14 Perjanjian [HAL 40]. Hakim memeriksa kelima unsur wanprestasi: adanya perjanjian sah (terbukti dengan bukti P-1 dan pengakuan Tergugat dalam bukti P-22 dan P-23), adanya prestasi pembayaran (terbukti dengan invoice dan tanda terima P-11, P-13, P-16, P-19), adanya kelalaian debitur (terbukti Tergugat tidak membayar sisa hutang Rp938.443.671,00 setelah jatuh tempo hampir 2-2,5 tahun, adanya somasi, dan pengakuan hutang Tergugat), adanya kerugian kreditor, dan hubungan kausal [HAL 40-48]. Mengenai kerugian materiil, Hakim menerima dalil sisa hutang sebesar Rp938.443.671,00 yang didukung bukti invoice, pengakuan Tergugat, dan kesaksian [HAL 46]. Namun, dalil biaya pengiriman sebesar Rp17.079.914,00 ditolak karena Penggugat gagal membuktikan adanya resi pengiriman atau kwitansi pembayaran yang sah, dan saksi tidak memberikan keterangan mengenai biaya tersebut [HAL 47]. Dengan demikian, kerugian materiil yang terbukti hanya sebesar Rp938.443.671,00 [HAL 47-48]. Mengenai bunga moratoir, Hakim menolak tuntutan Penggugat karena Perjanjian tidak mengatur bunga, perhitungan bunga yang diajukan Penggugat tidak jelas dan keliru (menggunakan dasar kerugian yang tidak terbukti seluruhnya), serta pembebanan bunga sejak pendaftaran gugatan berpotensi memberatkan Tergugat secara berlebihan mengingat Tergugat sudah tidak beroperasi [HAL 49-50]. Mengenai Sita Jaminan, Hakim menolak permohonan tersebut karena: (1) Prosedural, Penggugat tidak mengajukan permohonan sita secara terpisah kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai Pasal 227 HIR melainkan memasukkannya dalam petitum gugatan pokok [HAL 51-52]; (2) Substansial, tidak ada bukti kepemilikan aset (SHM, SHGB, BPKB, STNK) yang sah untuk kantor dan rumah yang disita [HAL 52]; (3) Sebagian besar aset kendaraan (50 dari 71 unit) terdaftar atas nama pihak ketiga, bukan Tergugat, sehingga tidak dapat disita untuk hutang Tergugat [HAL 53]; (4) Tergugat sudah tidak beroperasi sehingga kepastian keberadaan aset tidak ada [HAL 54]; dan (5) Tidak ada persangkaan beralasan yang cukup bahwa Tergugat akan menggelapkan harta [HAL 54-55]. Mengenai Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), Hakim menolak permohonan tersebut karena: (1) Tidak ada bukti autentik; bukti-bukti yang diajukan mayoritas adalah fotokopi dari fotokopi, bukan akta autentik [HAL 56-57]; (2) Tidak ada kepentingan yang sangat mendesak; hutang sudah berlangsung 2 tahun namun Penggugat baru mengajukan gugatan, menunjukkan tidak ada urgensi yang tinggi [HAL 57-58]; (3) Risiko kerugian tidak dapat diperbaiki; jika putusan dibatalkan di tingkat banding/kasasi, eksekusi yang sudah dilakukan sulit dikembalikan [HAL 58]; (4) Perkara verstek; belum ada kontradiktoris dan masih terbuka kemungkinan verzet dari Tergugat [HAL 58-59]; (5) Tidak sesuai SEMA 3/2000; tidak memenuhi syarat minimal untuk putusan serta merta [HAL 59].\n\n[HAL 60-62] Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek [HAL 60]. Amar putusan menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Suku Cadang Consignment Nomor 001/PJB-CONS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 antara PT. Indosentosa Trada (Penggugat) dengan PT. Siswanto Logistik Indonesia (Tergugat) [HAL 60]. Hakim menyatakan sah dan mengikat Invoice yang telah diterbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat: Invoice Nomor SPIV-H/H/01/23/00129, tanggal 31 Januari 2023, dengan nominal tagihan sebesar Rp555.472.745,00 (due date 2 Maret 2023); dan Invoice Nomor SPIV-H/H/04/23/00128, tanggal 29 April 2023, dengan nominal tagihan sebesar Rp454.634.244,00 (due date 29 Mei 2023) [HAL 60]. Hakim menyatakan Tergugat PT. Siswanto Logistik Indonesia telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat PT. Indosentosa Trada [HAL 60]. Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp938.443.671,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) secara tunai dan seketika [HAL 61]. Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya [HAL 61]. Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.918.500,00 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) [HAL 61]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-59] Gugatan PT Indosentosa Trada (Penggugat) melawan PT Siswanto Logistik Indonesia (Tergugat) atas Perjanjian Kerjasama Pengadaan Suku Cadang Consignment Nomor 001/PJB-CONS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 yang memilih Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai forum [HAL 1-3]. Penggugat dalil telah menyerahkan suku cadang Hino ke gudang Tergugat berdasarkan Delivery Order dan Tanda Terima Kiriman Barang pada November 2022, serta melakukan Stock Opname pada Desember 2022 dan Maret 2023 [HAL 3-5]. Berdasarkan hasil Stock Opname, Penggugat menerbitkan Invoice Nomor SPIV-H/H/01/23/00129 tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp555.472.745,00 (jatuh tempo 2 Maret 2023) dan Invoice Nomor SPIV-H/H/04/23/00128 tanggal 29 April 2023 senilai Rp454.634.244,00 (jatuh tempo 29 Mei 2023), dengan total tagihan awal Rp1.010.106.989,00 [HAL 4-6]. Tergugat didalilkan melakukan wanprestasi karena tidak membayar sesuai tenggat 30 hari setelah invoice diterbitkan sebagaimana Pasal 6 Angka 5 Perjanjian [HAL 6-8]. Penggugat telah melayangkan Somasi Pertama tanggal 24 Oktober 2023 dan Somasi Kedua tanggal 3 Desember 2023 [HAL 7]. Tergugat mengakui kewajiban pembayaran dalam Surat Tanggapan Somasi Pertama tanggal 2 November 2023 namun tidak melunasi, dan pada 16 Januari 2024 Tergugat melakukan pembayaran parsial sebesar Rp71.663.318,00, sehingga tersisa kewajiban Rp938.443.671,00 [HAL 7-8]. Penggugat juga dalil menderita kerugian materiil tambahan berupa biaya pengiriman sebesar Rp17.079.914,00, sehingga total kerugian yang dituntut adalah Rp955.523.585,00 [HAL 11-12]. Penggugat menuntut bunga moratoir 6% per tahun sejak gugatan didaftarkan [HAL 12-14]. Penggugat juga memohon Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset Tergugat meliputi kantor di Jl. Madesa No. 83 Bandung, rumah di Jl. Kencana Wangi Raya No. 39 Bandung, dan 71 unit kendaraan Hino [HAL 15-32]. Tergugat tidak hadir dalam persidangan (verstek) setelah dipanggil secara patut [HAL 33]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-23 dan keterangan dua saksi, Suharyadi dan Ramdani, yang keduanya bekerja di Penggugat [HAL 33-39]. Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang berdasarkan Pasal 14 Perjanjian [HAL 40]. Hakim memeriksa kelima unsur wanprestasi: adanya perjanjian sah (terbukti dengan bukti P-1 dan pengakuan Tergugat dalam bukti P-22 dan P-23), adanya prestasi pembayaran (terbukti dengan invoice dan tanda terima P-11, P-13, P-16, P-19), adanya kelalaian debitur (terbukti Tergugat tidak membayar sisa hutang Rp938.443.671,00 setelah jatuh tempo hampir 2-2,5 tahun, adanya somasi, dan pengakuan hutang Tergugat), adanya kerugian kreditor, dan hubungan kausal [HAL 40-48]. Mengenai kerugian materiil, Hakim menerima dalil sisa hutang sebesar Rp938.443.671,00 yang didukung bukti invoice, pengakuan Tergugat, dan kesaksian [HAL 46]. Namun, dalil biaya pengiriman sebesar Rp17.079.914,00 ditolak karena Penggugat gagal membuktikan adanya resi pengiriman atau kwitansi pembayaran yang sah, dan saksi tidak memberikan keterangan mengenai biaya tersebut [HAL 47]. Dengan demikian, kerugian materiil yang terbukti hanya sebesar Rp938.443.671,00 [HAL 47-48]. Mengenai bunga moratoir, Hakim menolak tuntutan Penggugat karena Perjanjian tidak mengatur bunga, perhitungan bunga yang diajukan Penggugat tidak jelas dan keliru (menggunakan dasar kerugian yang tidak terbukti seluruhnya), serta pembebanan bunga sejak pendaftaran gugatan berpotensi memberatkan Tergugat secara berlebihan mengingat Tergugat sudah tidak beroperasi [HAL 49-50]. Mengenai Sita Jaminan, Hakim menolak permohonan tersebut karena: (1) Prosedural, Penggugat tidak mengajukan permohonan sita secara terpisah kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai Pasal 227 HIR melainkan memasukkannya dalam petitum gugatan pokok [HAL 51-52]; (2) Substansial, tidak ada bukti kepemilikan aset (SHM, SHGB, BPKB, STNK) yang sah untuk kantor dan rumah yang disita [HAL 52]; (3) Sebagian besar aset kendaraan (50 dari 71 unit) terdaftar atas nama pihak ketiga, bukan Tergugat, sehingga tidak dapat disita untuk hutang Tergugat [HAL 53]; (4) Tergugat sudah tidak beroperasi sehingga kepastian keberadaan aset tidak ada [HAL 54]; dan (5) Tidak ada persangkaan beralasan yang cukup bahwa Tergugat akan menggelapkan harta [HAL 54-55]. Mengenai Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), Hakim menolak permohonan tersebut karena: (1) Tidak ada bukti autentik; bukti-bukti yang diajukan mayoritas adalah fotokopi dari fotokopi, bukan akta autentik [HAL 56-57]; (2) Tidak ada kepentingan yang sangat mendesak; hutang sudah berlangsung 2 tahun namun Penggugat baru mengajukan gugatan, menunjukkan tidak ada urgensi yang tinggi [HAL 57-58]; (3) Risiko kerugian tidak dapat diperbaiki; jika putusan dibatalkan di tingkat banding/kasasi, eksekusi yang sudah dilakukan sulit dikembalikan [HAL 58]; (4) Perkara verstek; belum ada kontradiktoris dan masih terbuka kemungkinan verzet dari Tergugat [HAL 58-59]; (5) Tidak sesuai SEMA 3/2000; tidak memenuhi syarat minimal untuk putusan serta merta [HAL 59].\n\n[HAL 60-62] Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek [HAL 60]. Amar putusan menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Suku Cadang Consignment Nomor 001/PJB-CONS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 antara PT. Indosentosa Trada (Penggugat) dengan PT. Siswanto Logistik Indonesia (Tergugat) [HAL 60]. Hakim menyatakan sah dan mengikat Invoice yang telah diterbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat: Invoice Nomor SPIV-H/H/01/23/00129, tanggal 31 Januari 2023, dengan nominal tagihan sebesar Rp555.472.745,00 (due date 2 Maret 2023); dan Invoice Nomor SPIV-H/H/04/23/00128, tanggal 29 April 2023, dengan nominal tagihan sebesar Rp454.634.244,00 (due date 29 Mei 2023) [HAL 60]. Hakim menyatakan Tergugat PT. Siswanto Logistik Indonesia telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat PT. Indosentosa Trada [HAL 60]. Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp938.443.671,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) secara tunai dan seketika [HAL 61]. Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya [HAL 61]. Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.918.500,00 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) [HAL 61]." + }, + "read": { + "input_chars": 6415, + "frame": "PT Indosentosa Trada menggugat PT Siswanto Logistik Indonesia atas wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Suku Cadang Consignment karena tidak melunasi tagihan invoice yang telah jatuh tempo. Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang, biaya pengiriman, bunga moratoir, serta permohonan sita jaminan dan putusan serta merta. Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian secara verstek.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para pihak menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengadaan Suku Cadang Consignment Nomor 001/PJB-CONS/XI/2021 tanggal 12 November 2021.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan suku cadang Hino ke gudang Tergugat berdasarkan Delivery Order dan Tanda Terima Kiriman Barang pada November 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan Invoice Nomor SPIV-H/H/01/23/00129 tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp555.472.745,00 dengan jatuh tempo 2 Maret 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan Invoice Nomor SPIV-H/H/04/23/00128 tanggal 29 April 2023 senilai Rp454.634.244,00 dengan jatuh tempo 29 Mei 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui kewajiban pembayaran dalam Surat Tanggapan Somasi Pertama tanggal 2 November 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran parsial sebesar Rp71.663.318,00 pada 16 Januari 2024.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar sisa hutang sebesar Rp938.443.671,00 setelah jatuh tempo invoice.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya biaya pengiriman tambahan sebesar Rp17.079.914,00.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak atas bunga moratoir 6% per tahun sejak gugatan didaftarkan.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon Sita Jaminan atas aset Tergugat meliputi kantor, rumah, dan kendaraan Hino.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad).", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT Indosentosa Trada menggugat PT Siswanto Logistik Indonesia karena wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Suku Cadang Consignment. Gugatan ini didasarkan pada penyerahan suku cadang dan penerbitan dua invoice dengan total tagihan awal Rp1.010.106.989,00 yang tidak dibayar lunas oleh Tergugat meskipun telah jatuh tempo dan disomasi. Tergugat mengakui hutang namun hanya membayar sebagian sebesar Rp71.663.318,00, sehingga tersisa Rp938.443.671,00. Penggugat juga menuntut biaya pengiriman tambahan, bunga moratoir, serta permohonan sita jaminan dan putusan serta merta. Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian secara verstek, menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya membayar sisa hutang materiil sebesar Rp938.443.671,00. Tuntutan biaya pengiriman ditolak karena tidak dibuktikan dengan resi atau kwitansi yang sah. Tuntutan bunga moratoir ditolak karena perjanjian tidak mengatur bunga dan perhitungan yang diajukan tidak jelas. Permohonan sita jaminan ditolak karena prosedur yang salah, kurangnya bukti kepemilikan aset yang sah, sebagian aset terdaftar atas nama pihak ketiga, dan tidak adanya indikasi penggelapan harta. Permohonan putusan serta merta juga ditolak karena tidak ada bukti autentik, tidak ada urgensi mendesak, dan risiko kerugian yang sulit diperbaiki jika putusan dibatalkan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Indosentosa Trada menggugat PT Siswanto Logistik Indonesia karena wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Suku Cadang Consignment. Gugatan ini didasarkan pada penyerahan suku cadang dan penerbitan dua invoice dengan total tagihan awal Rp1.010.106.989,00 yang tidak dibayar lunas oleh Tergugat meskipun telah jatuh tempo dan disomasi. Tergugat mengakui hutang namun hanya membayar sebagian sebesar Rp71.663.318,00, sehingga tersisa Rp938.443.671,00. Penggugat juga menuntut biaya pengiriman tambahan, bunga moratoir, serta permohonan sita jaminan dan putusan serta merta. Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian secara verstek, menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya membayar sisa hutang materiil sebesar Rp938.443.671,00. Tuntutan biaya pengiriman ditolak karena tidak dibuktikan dengan resi atau kwitansi yang sah. Tuntutan bunga moratoir ditolak karena perjanjian tidak mengatur bunga dan perhitungan yang diajukan tidak jelas. Permohonan sita jaminan ditolak karena prosedur yang salah, kurangnya bukti kepemilikan aset yang sah, sebagian aset terdaftar atas nama pihak ketiga, dan tidak adanya indikasi penggelapan harta. Permohonan putusan serta merta juga ditolak karena tidak ada bukti autentik, tidak ada urgensi mendesak, dan risiko kerugian yang sulit diperbaiki jika putusan dibatalkan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para pihak menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengadaan Suku Cadang Consignment Nomor 001/PJB-CONS/XI/2021 tanggal 12 November 2021.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan suku cadang Hino ke gudang Tergugat berdasarkan Delivery Order dan Tanda Terima Kiriman Barang pada November 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan Invoice Nomor SPIV-H/H/01/23/00129 tanggal 31 Januari 2023 senilai Rp555.472.745,00 dengan jatuh tempo 2 Maret 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan Invoice Nomor SPIV-H/H/04/23/00128 tanggal 29 April 2023 senilai Rp454.634.244,00 dengan jatuh tempo 29 Mei 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui kewajiban pembayaran dalam Surat Tanggapan Somasi Pertama tanggal 2 November 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran parsial sebesar Rp71.663.318,00 pada 16 Januari 2024.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar sisa hutang sebesar Rp938.443.671,00 setelah jatuh tempo invoice.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya biaya pengiriman tambahan sebesar Rp17.079.914,00.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak atas bunga moratoir 6% per tahun sejak gugatan didaftarkan.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon Sita Jaminan atas aset Tergugat meliputi kantor, rumah, dan kendaraan Hino.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad).", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kirim barang dan kirim tagihan ke teman bisnis, tapi dia cuma bayar sebagian dan sisanya tidak lunas sampai sekarang, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 55292, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip jaminan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk memenuhi perikatannya. Dalam konteks pertanyaan tentang tagihan yang tidak lunas, pasal ini menjadi dasar hukum bagi kreditor untuk menuntut pembayaran dari aset debitur (jaminan) dan relevan dengan upaya pemulihan kerugian materiil akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar lahirnya perikatan (hak dan kewajiban) dari persetujuan. Dalam pertanyaan, hubungan hukum antara pengirim barang dan teman bisnis berawal dari persetujuan (kontrak/perjanjian), sehingga pasal ini relevan untuk menegaskan adanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis perikatan, yaitu untuk memberikan sesuatu (memberikan barang/uang). Dalam kasus pengiriman barang dan tagihan, perikatan tersebut adalah kewajiban debitur untuk memberikan uang (pembayaran) sebagai prestasi yang harus dipenuhi, sehingga pasal ini relevan secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat debitur dinyatakan lalai (wanprestasi), yaitu melalui surat perintah (somasi) atau lewat waktu. Dalam pertanyaan, debitur tidak melunasi sisa tagihan, sehingga pengirim barang perlu melakukan teguran (somasi) untuk memenuhi syarat formal wanprestasi sesuai pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditor untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan setelah debitur lalai. Ini adalah dasar hukum utama bagi pengirim barang untuk menuntut sisa pembayaran beserta kerugian akibat keterlambatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur khusus mengenai bunga moratoir dalam perikatan pembayaran uang. Karena pertanyaan menyangkut tagihan uang yang terlunasi, pasal ini relevan untuk menentukan besaran bunga keterlambatan yang dapat dituntut secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan sebagai dasar hubungan hukum. Dalam konteks pertanyaan, adanya pengiriman barang dan tagihan mengimplikasikan adanya persetujuan antara para pihak, sehingga pasal ini relevan sebagai dasar keberadaan perikatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sah suatu perjanjian. Untuk menuntut teman bisnis, pengirim barang harus membuktikan bahwa perjanjian pengadaan barang tersebut sah secara hukum (ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal), sehingga pasal ini sangat relevan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini menjadi prinsip dasar bahwa teman bisnis wajib membayar sesuai kesepakatan, sehingga relevan dengan tuntutan pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pembuktian (onus probandi incumbit ei qui agit). Pengirim barang yang menuntut pembayaran wajib membuktikan adanya perjanjian, pengiriman barang, dan tagihan yang belum lunas. Pasal ini relevan sebagai panduan hukum mengenai beban pembuktian dalam sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta tulisan (akta otentik vs bawah tangan). Meskipun berkaitan dengan bukti, pasal ini bersifat prosedural/substantif pembuktian alat bukti, bukan mengatur hak/kewajiban substantif atas wanprestasi atau pembayaran utang itu sendiri. Dalam pedoman, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau alat bukti cenderung tidak relevan sebagai jawaban substantif utama." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 72154, + "completion_tokens": 5526 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_327_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_327_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5a5a99d7328a9f42eaf219887f563c030ea75c83 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_327_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,254 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_327_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 26, + "timings": { + "parse": 0.051, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 144.277, + "query": 3.606, + "relevance": 80.616, + "total": 228.549 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 79498, + "marked_chars": 79723 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM PROVISI\n-\nMenyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat ;\nDALAM POKOK PERKARA\n1.\nMenyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk\ndatang menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir maka diputus\nsecara verstek ; \n2.\nMenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;\n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam\nperkara ini yang hingga saat ini ditaksir Rp3.268.000,00 (Tiga juta dua\nratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 03 Desember\n2024 oleh kami Said Husein, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Chitta\nCahyaningtyas, S.H., M.H. dan Wiyono, S.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 327/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM tanggal\n24 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Desember\nHalaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 327/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 25\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 79723, + "frame": "PT. SANY PERKASA menggugat PT. NIKELINDO MANDIRI SENTOSA atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli alat berat excavator yang tidak dilunasi pembayarannya. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, pernyataan wanprestasi, pembayaran sisa hutang beserta denda, bunga, dan ganti rugi immateriil. Gugatan ini ditolak karena dianggap tidak dapat diterima akibat kekeliruan pihak (error in persona) dalam menentukan tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Jual Beli No. IDNSP230714 tanggal 18 April 2023 untuk penjualan 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215H dengan harga Rp2.863.800.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Jual Beli No. IDNSP230895 tanggal 26 Mei 2023 untuk penjualan 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215H dengan harga Rp5.727.600.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215H dilakukan pada tanggal 28 April 2023 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JKT/IV/2023/007.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Serah terima 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215H dilakukan pada tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JKT/V/2023/011.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan invoice penagihan kepada Tergugat pada tanggal 28 April 2023 dan 31 Mei 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp2.548.782.000,- untuk Perjanjian IDNSP230714.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp472.527.000,- untuk Perjanjian IDNSP230895.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 3 Mei 2024, 13 Mei 2024, dan 22 Mei 2024.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215H diserahkan kepada PT. Jaya Desa Mandodo.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak diikutsertakannya PT. Jaya Desa Mandodo sebagai pihak yang menerima barang, sehingga terjadi kekeliruan pihak (error in persona).", + "page": 24, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. SANY PERKASA mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. NIKELINDO MANDIRI SENTOSA terkait ketidaklunasan pembayaran atas dua perjanjian jual beli alat berat excavator. Penggugat dalilkan bahwa kedua belah pihak telah menandatangani Perjanjian IDNSP230714 dan Perjanjian IDNSP230895, serta telah dilakukan serah terima barang dan penagihan invoice, namun Tergugat hanya melakukan sebagian pembayaran dan mengabaikan tiga kali surat somasi. Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang, denda, bunga, dan ganti rugi. Namun, Majelis Hakim menetapkan perkara secara verstek dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penolakan ini didasarkan pada temuan bahwa serah terima 2 unit excavator dilakukan kepada PT. Jaya Desa Mandodo, bukan kepada Tergugat yang digugat, sehingga gugatan dianggap cacat formil karena kekeliruan dalam menentukan pihak (error in persona) dan kurang pihak." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. SANY PERKASA mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. NIKELINDO MANDIRI SENTOSA terkait ketidaklunasan pembayaran atas dua perjanjian jual beli alat berat excavator. Penggugat dalilkan bahwa kedua belah pihak telah menandatangani Perjanjian IDNSP230714 dan Perjanjian IDNSP230895, serta telah dilakukan serah terima barang dan penagihan invoice, namun Tergugat hanya melakukan sebagian pembayaran dan mengabaikan tiga kali surat somasi. Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang, denda, bunga, dan ganti rugi. Namun, Majelis Hakim menetapkan perkara secara verstek dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penolakan ini didasarkan pada temuan bahwa serah terima 2 unit excavator dilakukan kepada PT. Jaya Desa Mandodo, bukan kepada Tergugat yang digugat, sehingga gugatan dianggap cacat formil karena kekeliruan dalam menentukan pihak (error in persona) dan kurang pihak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Jual Beli No. IDNSP230714 tanggal 18 April 2023 untuk penjualan 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215H dengan harga Rp2.863.800.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Jual Beli No. IDNSP230895 tanggal 26 Mei 2023 untuk penjualan 4 unit Sany Hydraulic Excavator SY215H dengan harga Rp5.727.600.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Serah terima 2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215H dilakukan pada tanggal 28 April 2023 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JKT/IV/2023/007.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Serah terima 3 unit Sany Hydraulic Excavator SY215H dilakukan pada tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-JKT/V/2023/011.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan invoice penagihan kepada Tergugat pada tanggal 28 April 2023 dan 31 Mei 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp2.548.782.000,- untuk Perjanjian IDNSP230714.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran sebesar Rp472.527.000,- untuk Perjanjian IDNSP230895.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tiga surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 3 Mei 2024, 13 Mei 2024, dan 22 Mei 2024.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "2 unit Sany Hydraulic Excavator SY215H diserahkan kepada PT. Jaya Desa Mandodo.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak diikutsertakannya PT. Jaya Desa Mandodo sebagai pihak yang menerima barang, sehingga terjadi kekeliruan pihak (error in persona).", + "page": 24, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah jual alat berat ke satu perusahaan tapi barangnya malah diterima perusahaan lain, sekarang saya dituntut bayar sisa hutang padahal bukan saya yang terima barangnya, kan salah orang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20439, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1513 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1513 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1513: Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat wanprestasi (keberadaan kelalaian/debitur lalai). Meskipun wanprestasi menjadi dasar gugatan dalam perkara, isu substantif utama dalam pertanyaan dan putusan adalah 'kekeliruan pihak' (error in persona) atau salah orang yang digugat, bukan apakah Tergugat lalai atau tidak. Putusan menolak gugatan karena salah pihak, bukan karena unsur wanprestasi tidak terpenuhi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Isu substantif pertanyaan adalah siapa pihak yang bertanggung jawab (salah orang), bukan besaran ganti rugi atau jenis akibat hukum wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur awal kewajiban penggantian kerugian. Sama seperti pasal 1238 dan 1239, ini adalah aturan teknis akibat wanprestasi. Putusan tidak menolak gugatan karena masalah waktu atau syarat penggantian kerugian, melainkan karena salah pihak (formil) yang digugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini khusus mengatur bunga keterlambatan pembayaran uang. Tidak relevan dengan isu substantif 'salah orang' atau identitas pihak yang menerima barang dan bertanggung jawab atas hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pilihan hak kreditur dalam wanprestasi (memaksa pemenuhan atau pembatalan). Meskipun dikutip dalam dalil Penggugat, putusan hakim tidak menguji apakah Penggugat memilih hak yang tepat, melainkan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena salah pihak (error in persona). Jadi, pasal ini tidak menjadi dasar penolakan substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian adalah dasar hubungan hukum, isu utama dalam pertanyaan dan putusan adalah kesalahan identifikasi pihak (siapa yang harus digugat), bukan apakah perjanjiannya sah secara substansi (seperti kesepakatan atau kecakapan)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikatnya perjanjian (pacta sunt servanda). Sama seperti pasal 1320, ini adalah prinsip umum perjanjian. Putusan menolak gugatan karena cacat formil (salah pihak), bukan karena ketidakpatuhan terhadap prinsip pacta sunt servanda." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hakim dalam pertimbangan secara eksplisit membedakan wanprestasi dan PMH, dan gugatan didasarkan pada wanprestasi (perjanjian). Isu 'salah orang' dalam konteks ini adalah kesalahan dalam menentukan debitur dalam perikatan perjanjian, bukan unsur PMH." + }, + { + "pasal": "Pasal 1513 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban pembeli membayar harga. Meskipun relevan secara umum dengan jual beli, putusan menolak gugatan karena Penggugat salah orang (salah Tergugat), bukan karena masalah kewajiban pembayaran itu sendiri. Isu 'salah orang' lebih tepat dikaitkan dengan doktrin error in persona dalam hukum acara/perikatan umum, bukan spesifik pasal kewajiban bayar ini sebagai jawaban utama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 30989, + "completion_tokens": 2152 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_330_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_330_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..13176455b58e47a616206a2a27bb59937a4b8a43 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_330_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_330_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 85.401, + "query": 2.077, + "relevance": 15.892, + "total": 103.397 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 33146, + "marked_chars": 33254 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 33254, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kuasa bagi anak di bawah umur dan izin jual atas harta warisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Permohonan ini diajukan oleh Susiyati sebagai pewaris pengganti almarhum suaminya, Sudjatmiko, yang merupakan ahli waris dari almarhum mertuanya, Sutarno dan Sumartinah. Pemohon meminta penetapan sebagai kuasa bagi anaknya yang masih di bawah umur, Nasywah Asyifa Khairunnisa, serta izin untuk menjual dua bidang tanah peninggalan mertuanya bersama ahli waris lainnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Sudjatmiko pada tanggal 12 Januari 1995.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sudjatmiko meninggal dunia pada tanggal 2 November 2018.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutarno dan Sumartinah, orang tua dari Sudjatmiko, telah meninggal dunia.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Sudjatmiko dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah Nasywah Asyifa Khairunnisa yang lahir pada tanggal 13 Juli 2010.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nasywah Asyifa Khairunnisa masih berusia di bawah umur (15 tahun) pada saat pemeriksaan perkara.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutarno dan Sumartinah meninggalkan harta peninggalan berupa dua bidang tanah beserta bangunan di Kota Bekasi yang terdaftar atas nama Sutarno.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris, termasuk Pemohon sebagai pengganti Sudjatmiko, berniat untuk menjual harta peninggalan tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kuasa bagi anak di bawah umur dan izin jual atas harta warisan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Susiyati, mengajukan permohonan penetapan kuasa bagi anaknya yang masih di bawah umur, Nasywah Asyifa Khairunnisa, serta izin untuk menjual harta peninggalan almarhum mertuanya, Sutarno dan Sumartinah. Pemohon berstatus sebagai ahli waris pengganti almarhum suaminya, Sudjatmiko, yang merupakan anak dari almarhum mertua tersebut. Harta peninggalan yang dimaksud berupa dua bidang tanah di Kota Bekasi. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan Pemohon sebagai kuasa bagi anak yang masih di bawah umur dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak tersebut dalam menjual harta peninggalan tersebut bersama ahli waris lainnya, dengan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Susiyati, mengajukan permohonan penetapan kuasa bagi anaknya yang masih di bawah umur, Nasywah Asyifa Khairunnisa, serta izin untuk menjual harta peninggalan almarhum mertuanya, Sutarno dan Sumartinah. Pemohon berstatus sebagai ahli waris pengganti almarhum suaminya, Sudjatmiko, yang merupakan anak dari almarhum mertua tersebut. Harta peninggalan yang dimaksud berupa dua bidang tanah di Kota Bekasi. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan Pemohon sebagai kuasa bagi anak yang masih di bawah umur dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak tersebut dalam menjual harta peninggalan tersebut bersama ahli waris lainnya, dengan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Sudjatmiko pada tanggal 12 Januari 1995.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sudjatmiko meninggal dunia pada tanggal 2 November 2018.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutarno dan Sumartinah, orang tua dari Sudjatmiko, telah meninggal dunia.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Sudjatmiko dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah Nasywah Asyifa Khairunnisa yang lahir pada tanggal 13 Juli 2010.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nasywah Asyifa Khairunnisa masih berusia di bawah umur (15 tahun) pada saat pemeriksaan perkara.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutarno dan Sumartinah meninggalkan harta peninggalan berupa dua bidang tanah beserta bangunan di Kota Bekasi yang terdaftar atas nama Sutarno.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris, termasuk Pemohon sebagai pengganti Sudjatmiko, berniat untuk menjual harta peninggalan tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kuasa bagi anak di bawah umur dan izin jual atas harta warisan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin menjual tanah warisan mertua yang sudah meninggal, tapi anak saya masih kecil, bolehkah saya jual tanahnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9094, + "candidates": [ + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur syarat cakap hukum untuk membuat persetujuan (perjanjian jual beli). Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah keabsahan perbuatan hukum jual beli tanah warisan yang melibatkan anak yang masih kecil (belum dewasa). Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum untuk menetapkan bahwa anak yang belum dewasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga memerlukan kuasa/izin dari orang tua untuk mewakili kepentingan mereka dalam transaksi tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14539, + "completion_tokens": 914 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_331_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_331_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..46a28cacce05941e0e431dcba2d6c19f4ad7c6e1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_331_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_331_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.043, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 69.593, + "query": 1.629, + "relevance": 29.165, + "total": 100.43 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 43896, + "marked_chars": 44031 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44031, + "frame": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan nama anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Inti sengketa adalah permintaan untuk menambahkan marga Batak \"SARAGIH\" pada nama anak Pemohon II yang berasal dari perkawinan sebelumnya. Pemohon meminta pengadilan menetapkan perubahan nama tersebut dan memerintahkan Dinas Kependudukan untuk melakukan pencatatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 06 Februari 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon II memiliki anak perempuan bernama Fuchsia Elora Adriana Danisworo dari perkawinan sebelumnya dengan suami yang telah meninggal dunia.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fuchsia Elora Adriana Danisworo tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I dan Pemohon II memiliki kesepakatan untuk menambahkan marga Batak \"SARAGIH\" pada nama Fuchsia Elora Adriana Danisworo.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upacara adat Batak Simalungun untuk penyematan gelar marga telah dilaksanakan pada tanggal 22 November 2022.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fuchsia Elora Adriana Danisworo belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan nama anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan bahwa Pemohon II memiliki anak perempuan dari perkawinan sebelumnya yang kini tinggal bersama mereka. Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk menambahkan marga Batak \"SARAGIH\" pada nama anak tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum adat keluarga Pemohon I, yang telah dilaksanakan melalui upacara adat pada tanggal 22 November 2022. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan, menyatakan sah penyematan gelar adat marga \"SARAGIH\", dan memerintahkan perubahan nama anak dari Fuchsia Elora Adriana Danisworo menjadi Fuchsia Elora Adriana Danisworo SARAGIH, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan nama anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan bahwa Pemohon II memiliki anak perempuan dari perkawinan sebelumnya yang kini tinggal bersama mereka. Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk menambahkan marga Batak \"SARAGIH\" pada nama anak tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum adat keluarga Pemohon I, yang telah dilaksanakan melalui upacara adat pada tanggal 22 November 2022. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan, menyatakan sah penyematan gelar adat marga \"SARAGIH\", dan memerintahkan perubahan nama anak dari Fuchsia Elora Adriana Danisworo menjadi Fuchsia Elora Adriana Danisworo SARAGIH, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 06 Februari 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon II memiliki anak perempuan bernama Fuchsia Elora Adriana Danisworo dari perkawinan sebelumnya dengan suami yang telah meninggal dunia.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fuchsia Elora Adriana Danisworo tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I dan Pemohon II memiliki kesepakatan untuk menambahkan marga Batak \"SARAGIH\" pada nama Fuchsia Elora Adriana Danisworo.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upacara adat Batak Simalungun untuk penyematan gelar marga telah dilaksanakan pada tanggal 22 November 2022.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fuchsia Elora Adriana Danisworo belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan suami sepakat ganti nama anak tiri saya dengan marga keluarga saya, tapi apakah ini sah secara hukum?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21352, + "candidates": [ + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti dalam perkara perdata (bukti tertulis, saksi, dll). Ini adalah aturan prosedural/pembuktian, bukan aturan substantif yang menentukan sah-tidaknya perubahan nama atau pengakuan anak tiri. Inti sengketa (sah tidaknya perubahan nama anak tiri) diatur oleh hukum perkawinan, perlindungan anak, dan administrasi kependudukan, bukan oleh definisi alat bukti." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19448, + "completion_tokens": 796 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_334_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_334_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5bf89c8676466650f5a0e0deb3355ff7c53d21e9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_334_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_334_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.641, + "query": 4.353, + "relevance": 56.767, + "total": 155.793 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 42495, + "marked_chars": 42630 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI: \n- \nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n- \nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp319.000,00 (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 4 September \n2025, oleh kami Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, \nElizabeth Prasasti Asmarani, S.H., dan Murdian Ekawati, S.H., M.H., masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam \npersidangan yang terbuka untuk umum dalam sistem elektronik pada hari \nKamis, tanggal 11 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi \npara Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Butet Mariani Rutua Elisabeth, \nS.H., Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik pula oleh Kuasa \nPenggugat dan Kuasa Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui \nSistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga; \n \n Hakim Anggota, \n Hakim Ketua, \n \n \nElizabeth Prasasti Asmarani, S.H. \n \nMelia Nur Pratiwi, S.H., M.H. \n \n \n Murdian Ekawati, S.H., M.H., \n \nPanitera Pengganti, \n \n \nButet Mariani Rutua Elisabeth, S.H. \n \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap s" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 42630, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] terkait rencana pengalihan piutang kredit properti melalui cessie yang dianggap tidak sah dan merugikan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan cessie tidak berlaku, memerintahkan restrukturisasi kredit, dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan ini ditolak seluruhnya karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 6933/Ragunan atas tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat dan mendapatkan persetujuan kredit sebesar Rp1.900.000.000,- berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 27 Agustus 2019.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan jaminan atas kredit tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6933/Ragunan dalam bentuk Hak Tanggungan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah membayar angsuran dengan baik hingga terjadi keterlambatan pembayaran akibat dampak pandemi Covid-19.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan penjualan piutang disertai pengalihan kredit secara cessie kepada Penggugat pada tanggal 11 Juni 2025.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menyetujui pelaksanaan cessie tersebut dan mendalilkan tindakan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran kewajiban kreditnya.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak berhasil membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkannya terhadap Tergugat.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] karena Tergugat berencana melaksanakan pengalihan piutang kredit properti melalui cessie kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Penggugat, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penggugat mendalilkan bahwa ia telah membayar angsuran dengan baik dan mengalami kesulitan pembayaran akibat pandemi, sehingga meminta pengadilan untuk menyatakan cessie tidak berlaku, memerintahkan restrukturisasi kredit, dan menjatuhkan sanksi perbuatan melawan hukum. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya mengenai pelunasan kewajiban maupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum, karena alat bukti yang diajukan hanya berupa fotokopi tanpa aslinya dan tidak didukung saksi. Sebaliknya, Tergugat berhasil membuktikan adanya hubungan hukum kredit yang sah, wanprestasi, serta dasar hukum pelaksanaan cessie. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] karena Tergugat berencana melaksanakan pengalihan piutang kredit properti melalui cessie kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Penggugat, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penggugat mendalilkan bahwa ia telah membayar angsuran dengan baik dan mengalami kesulitan pembayaran akibat pandemi, sehingga meminta pengadilan untuk menyatakan cessie tidak berlaku, memerintahkan restrukturisasi kredit, dan menjatuhkan sanksi perbuatan melawan hukum. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya mengenai pelunasan kewajiban maupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum, karena alat bukti yang diajukan hanya berupa fotokopi tanpa aslinya dan tidak didukung saksi. Sebaliknya, Tergugat berhasil membuktikan adanya hubungan hukum kredit yang sah, wanprestasi, serta dasar hukum pelaksanaan cessie. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 6933/Ragunan atas tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat dan mendapatkan persetujuan kredit sebesar Rp1.900.000.000,- berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 27 Agustus 2019.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan jaminan atas kredit tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6933/Ragunan dalam bentuk Hak Tanggungan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah membayar angsuran dengan baik hingga terjadi keterlambatan pembayaran akibat dampak pandemi Covid-19.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan penjualan piutang disertai pengalihan kredit secara cessie kepada Penggugat pada tanggal 11 Juni 2025.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menyetujui pelaksanaan cessie tersebut dan mendalilkan tindakan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran kewajiban kreditnya.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak berhasil membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkannya terhadap Tergugat.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Bank mau jual utang saya ke orang lain tanpa izin saya, padahal saya sudah bayar angsuran, apakah ini boleh?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14703, + "candidates": [ + "Pasal 613 KUHPerdata", + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "text": "Pasal 613: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur mekanisme dan syarat sah penyerahan piutang (cessie), yang merupakan inti dari pertanyaan 'Bank mau jual utang saya'. Pasal ini menentukan bahwa penyerahan piutang baru memiliki akibat hukum bagi debitur setelah diberitahukan atau disetujui, sehingga relevan untuk menilai apakah 'jual utang' tersebut sah secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sahnya suatu persetujuan berdasarkan sebabnya. Meskipun pertanyaan menyangkut perjanjian kredit, isu utamanya adalah keabsahan transfer piutang (cessie) dan pembuktian pelunasan, bukan ketiadaan atau kecacatan sebab dalam perjanjian awal. Pasal ini tidak secara substantif menjawab mekanisme jual beli utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pertanyaan implisit menanyakan apakah tindakan bank tersebut 'boleh' atau melanggar hak debitur. Pasal 1365 adalah dasar hukum untuk menuntut perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) jika bank melakukan cessie tanpa prosedur yang sah atau merugikan debitur. Ini relevan sebagai kerangka tuntutan ganti rugi jika tindakan bank dianggap melanggar hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur beban pembuktian (siapa yang harus membuktikan). Meskipun disebutkan dalam pertimbangan putusan, pasal ini bersifat prosedural/substantif pembuktian, bukan aturan substantif yang mengatur hak/kewajiban terkait jual beli utang atau syarat sahnya cessie itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah. Ini adalah aturan pembuktian prosedural, bukan aturan substantif yang menjawab apakah jual utang itu boleh atau tidak menurut materiil hukum perdata." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli vs salinan. Ini murni aturan pembuktian (evidentiary rule) dan tidak mengatur substansi hak atau kewajiban dalam transaksi cessie atau perjanjian kredit." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 613 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17609, + "completion_tokens": 1435 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_339_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_339_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9e0e247a68b8678c34915293bc4b72517ea8dd2f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_339_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_339_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 77.141, + "query": 10.9, + "relevance": 16.079, + "total": 104.153 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 25631, + "marked_chars": 25712 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 25712, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum atas pinjaman uang sebesar Rp80.000.000,- berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tahun 2003 yang tidak dilunasi serta pengalihan hak tanah tanpa persetujuan. Penggugat menuntut pengembalian pokok pinjaman, ganti rugi materiil dan immateriil, serta bunga keterlambatan. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat karena alasan Tergugat meninggal dunia, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 1 pada tanggal 2 Januari 2003 yang mengatur pinjaman uang sebesar Rp80.000.000,- dengan janji pengembalian cicilan bulanan selama 320 bulan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan sebagaimana disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang sejak tanggal penandatanganan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat secara sepihak dan tanpa sepengetahuan serta persetujuan Penggugat telah mengalihkan kepemilikan tanah dan bangunan kepada pihak lain.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan pada persidangan tanggal 5 Agustus 2025 dengan alasan Tergugat meninggal dunia.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena pemeriksaan perkara belum sampai tahap jawaban dari Tergugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dalilan adanya hubungan hukum berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tertanggal 2 Januari 2003. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah berjanji mengembalikan pinjaman sebesar Rp80.000.000,- melalui cicilan bulanan namun tidak melunasinya, serta melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan hak atas tanah tanpa persetujuan Penggugat. Penggugat menuntut pengembalian pokok pinjaman, ganti rugi materiil dan immateriil, serta bunga keterlambatan. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada persidangan tanggal 5 Agustus 2025 dengan alasan Tergugat telah meninggal dunia. Majelis Hakim menerima permohonan tersebut berdasarkan ketentuan hukum acara, sehingga perkara dinyatakan dicabut dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dalilan adanya hubungan hukum berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tertanggal 2 Januari 2003. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah berjanji mengembalikan pinjaman sebesar Rp80.000.000,- melalui cicilan bulanan namun tidak melunasinya, serta melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan hak atas tanah tanpa persetujuan Penggugat. Penggugat menuntut pengembalian pokok pinjaman, ganti rugi materiil dan immateriil, serta bunga keterlambatan. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan dan sebelum Tergugat memberikan jawaban, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada persidangan tanggal 5 Agustus 2025 dengan alasan Tergugat telah meninggal dunia. Majelis Hakim menerima permohonan tersebut berdasarkan ketentuan hukum acara, sehingga perkara dinyatakan dicabut dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 1 pada tanggal 2 Januari 2003 yang mengatur pinjaman uang sebesar Rp80.000.000,- dengan janji pengembalian cicilan bulanan selama 320 bulan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan sebagaimana disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang sejak tanggal penandatanganan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat secara sepihak dan tanpa sepengetahuan serta persetujuan Penggugat telah mengalihkan kepemilikan tanah dan bangunan kepada pihak lain.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan pada persidangan tanggal 5 Agustus 2025 dengan alasan Tergugat meninggal dunia.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena pemeriksaan perkara belum sampai tahap jawaban dari Tergugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah mencabut gugatan utang dan sengketa tanah karena orang yang berhutang meninggal, apakah saya bisa mengajukan gugatan baru lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25631, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, pertanyaan awam berkaitan dengan prosedur hukum acara (apakah gugatan baru dapat diajukan setelah pencabutan) yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rv), bukan oleh substansi hukum perdata mengenai ganti rugi. Selain itu, putusan menunjukkan perkara dicabut karena alasan prosedural (pencabutan gugatan) dan fakta kematian Tergugat, sehingga Pasal 1365 tidak menjadi kerangka hukum untuk menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan mengajukan gugatan baru." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16250, + "completion_tokens": 912 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_340_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_340_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c7343aa618ff8db0bd4ba10004f899697f95517b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_340_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_340_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.788, + "query": 3.012, + "relevance": 16.478, + "total": 112.304 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28641, + "marked_chars": 28731 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28731, + "frame": "Pemohon, Arnol Caesario Eka Bunga, mengajukan permohonan penetapan kuasa kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur. Inti sengketa adalah kebutuhan izin hukum bagi Pemohon sebagai ayah tunggal untuk menjual harta bersama dengan almarhumah isterinya demi menutupi biaya perawatan sakit dan kebutuhan hidup anak-anak. Pemohon meminta penetapan dirinya sebagai kuasa anak-anak serta izin untuk menjual rumah susun dan kendaraan bermotor atas nama almarhumah isteri.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Janette J.D. Najoan pada tanggal 5 Juni 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan isterinya dikaruniai dua orang anak laki-laki, William Timothy Gerrard Bunga dan Joaquin Theodore Maverick Bunga, yang saat ini masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Isteri Pemohon, Janette J.D. Najoan, meninggal dunia pada tanggal 6 April 2025 akibat sakit kanker.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhumah isteri memiliki harta berupa rumah susun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3657/VI/CA atas nama almarhumah isteri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhumah isteri memiliki harta berupa kendaraan roda empat merek Suzuki minibus dengan Nomor Registrasi B 2608 T2X atas nama almarhumah isteri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat menjual harta bersama tersebut untuk menutupi biaya perawatan isteri saat sakit serta kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anak-anak yang masih di bawah umur.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual rumah susun dan kendaraan bermotor atas nama almarhumah isteri sebagai kuasa anak-anak.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah yang ditinggal mati oleh isterinya akibat sakit kanker, mengajukan permohonan penetapan kuasa kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemohon berdalih bahwa ia perlu mewakili kepentingan hukum anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual harta bersama yang tercatat atas nama almarhumah isteri, yaitu sebuah rumah susun dan sebuah kendaraan bermotor, guna menutupi biaya perawatan kesehatan isteri sebelumnya serta kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan fakta pernikahan, kelahiran anak, kematian isteri, serta kepemilikan harta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Pemohon. Hakim menetapkan Pemohon sebagai kuasa bagi anak-anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum penjualan atas harta bersama tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah yang ditinggal mati oleh isterinya akibat sakit kanker, mengajukan permohonan penetapan kuasa kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemohon berdalih bahwa ia perlu mewakili kepentingan hukum anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual harta bersama yang tercatat atas nama almarhumah isteri, yaitu sebuah rumah susun dan sebuah kendaraan bermotor, guna menutupi biaya perawatan kesehatan isteri sebelumnya serta kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan fakta pernikahan, kelahiran anak, kematian isteri, serta kepemilikan harta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Pemohon. Hakim menetapkan Pemohon sebagai kuasa bagi anak-anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum penjualan atas harta bersama tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Janette J.D. Najoan pada tanggal 5 Juni 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan isterinya dikaruniai dua orang anak laki-laki, William Timothy Gerrard Bunga dan Joaquin Theodore Maverick Bunga, yang saat ini masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Isteri Pemohon, Janette J.D. Najoan, meninggal dunia pada tanggal 6 April 2025 akibat sakit kanker.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhumah isteri memiliki harta berupa rumah susun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3657/VI/CA atas nama almarhumah isteri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhumah isteri memiliki harta berupa kendaraan roda empat merek Suzuki minibus dengan Nomor Registrasi B 2608 T2X atas nama almarhumah isteri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat menjual harta bersama tersebut untuk menutupi biaya perawatan isteri saat sakit serta kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anak-anak yang masih di bawah umur.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual rumah susun dan kendaraan bermotor atas nama almarhumah isteri sebagai kuasa anak-anak.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang ditinggal mati suami, bagaimana cara menjual rumah dan mobil atas nama almarhum untuk biaya hidup anak-anak yang masih kecil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8938, + "candidates": [ + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat cakap hukum untuk membuat persetujuan (perjanjian). Dalam konteks pertanyaan dan putusan, anak-anak Pemohon masih di bawah umur sehingga tidak cakap hukum menurut pasal ini. Oleh karena itu, perbuatan hukum penjualan harta (persetujuan jual beli) harus diwakili oleh kuasa yang ditunjuk hakim, yang menjadi inti dari permohonan izin menjual harta untuk anak-anak yang belum dewasa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12916, + "completion_tokens": 964 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_341_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_341_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..075b310bfbb01e3fbaf0b676b97130dc58682169 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_341_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_341_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.07, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 112.344, + "query": 3.811, + "relevance": 10.311, + "total": 126.535 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50053, + "marked_chars": 50206 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI : \n1. Menyatakan Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah \ndipanggil secara sah dan patut; \n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang \nsampai saat ini ditaksir sebesar Rp872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua \nribu rupiah); \nDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 16\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \n Halaman 17 Putusan No.341/Pdt.G/2025/PN Jkt Tim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025 \ndengan susunan majelis : Ni Made Purnami, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua \nPengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, Heru Kuntjoro, S.H., \nM.H. dan Yurhanudin Kona, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, \nputusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dimuka persidangan \nyang terbuka untuk umum oleh Hakim " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50206, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I hingga IV terkait penyalahgunaan dana kredit CV. Sumber Pangan Indonesia dan tindakan sepihak terhadap jaminan, dengan permohonan pembekuan aset dan ganti rugi. Namun, karena Penggugat tidak hadir dalam tiga sidang berturut-turut tanpa alasan yang sah setelah sebelumnya pernah hadir, Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah sekutu pasif (komanditer) dan Tergugat I adalah sekutu aktif (komplementer) dalam CV. Sumber Pangan Indonesia.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I meminta penambahan modal kepada Penggugat pada tanggal 22 Desember 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "CV. Sumber Pangan Indonesia mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2024.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan empat sertifikat tanah dan bangunan atas nama Herlan Maulana.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mendapatkan laporan serta bagi hasil dari pengelolaan CV hingga gugatan diajukan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengetahui adanya penyalahgunaan dana fasilitas kredit oleh Tergugat I untuk kepentingan pribadi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I pada tanggal 5 Desember 2024 dan 19 Desember 2024 tanpa tanggapan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pelunasan sebagian atas fasilitas kredit sebesar Rp 2.600.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2025.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II secara sepihak mendatangi jaminan milik Penggugat di Grand Depok City dan meminta penyewa untuk mengosongkan objek jaminan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir dalam tiga sidang berturut-turut setelah pernah hadir pada sidang pertama, kedua, dan ketiga.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai sekutu pasif dalam CV. Sumber Pangan Indonesia, menggugat Tergugat I (sekutu aktif) dan Tergugat II (bank pemberi kredit) serta instansi pertanahan dan kekayaan negara terkait. Gugatan ini didalilkan berdasarkan tuduhan penyalahgunaan dana kredit oleh Tergugat I, kelalaian pengawasan Tergugat II, serta tindakan sepihak Tergugat II yang mengancam lelang jaminan aset milik Penggugat. Penggugat memohon pembekuan aset jaminan dan pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak hadir dalam tiga persidangan berturut-turut tanpa alasan yang sah setelah sebelumnya pernah hadir, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai sekutu pasif dalam CV. Sumber Pangan Indonesia, menggugat Tergugat I (sekutu aktif) dan Tergugat II (bank pemberi kredit) serta instansi pertanahan dan kekayaan negara terkait. Gugatan ini didalilkan berdasarkan tuduhan penyalahgunaan dana kredit oleh Tergugat I, kelalaian pengawasan Tergugat II, serta tindakan sepihak Tergugat II yang mengancam lelang jaminan aset milik Penggugat. Penggugat memohon pembekuan aset jaminan dan pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak hadir dalam tiga persidangan berturut-turut tanpa alasan yang sah setelah sebelumnya pernah hadir, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah sekutu pasif (komanditer) dan Tergugat I adalah sekutu aktif (komplementer) dalam CV. Sumber Pangan Indonesia.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I meminta penambahan modal kepada Penggugat pada tanggal 22 Desember 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "CV. Sumber Pangan Indonesia mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2024.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan empat sertifikat tanah dan bangunan atas nama Herlan Maulana.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mendapatkan laporan serta bagi hasil dari pengelolaan CV hingga gugatan diajukan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengetahui adanya penyalahgunaan dana fasilitas kredit oleh Tergugat I untuk kepentingan pribadi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I pada tanggal 5 Desember 2024 dan 19 Desember 2024 tanpa tanggapan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pelunasan sebagian atas fasilitas kredit sebesar Rp 2.600.000.000,- pada tanggal 23 Mei 2025.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II secara sepihak mendatangi jaminan milik Penggugat di Grand Depok City dan meminta penyewa untuk mengosongkan objek jaminan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir dalam tiga sidang berturut-turut setelah pernah hadir pada sidang pertama, kedua, dan ketiga.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sebagian utang CV ke bank, tapi bank malah mau lelang tanah saya yang jadi jaminan tanpa izin, apa bisa ditahan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 50053, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena pertanyaan menyangkut tindakan bank yang dianggap melanggar hak penggugat (lelang tanpa izin/kesalahan) yang menimbulkan kerugian. Dalam putusan, Pasal 1365 menjadi dasar hukum utama yang didalilkan oleh Penggugat untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga pasal ini memiliki hubungan substantif dengan isu sengketa meskipun gugatan akhirnya ditolak karena alasan prosedural (tidak hadir)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 30637, + "completion_tokens": 1111 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_341_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_341_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c82bf18d126a8bb1621ffa440c1fa18747538cca --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_341_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_341_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.053, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 107.145, + "query": 1.655, + "relevance": 11.596, + "total": 120.45 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52959, + "marked_chars": 53121 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 53121, + "frame": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk pengangkatan perwalian anak tiri Pemohon II, Aisha Zachra Stalls, yang merupakan anak kandung Pemohon I dari perkawinan sebelumnya. Para Pemohon meminta agar hak perwalian anak tersebut berada di bawah pengawasan mereka berdua untuk menjamin kesejahteraan dan administrasi hukum anak. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah di Belgia pada tanggal 28 Agustus 2018 dan telah dicatatkan di Indonesia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I memiliki seorang anak perempuan bernama Aisha Zachra Stalls yang lahir pada tanggal 10 Januari 2010 dari perkawinan sebelumnya dengan Warren Stalls.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I telah bercerai secara sah dengan Warren Stalls berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 2012.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I memegang hak asuh dan perwalian atas Aisha Zachra Stalls berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung Aisha Zachra Stalls tidak diketahui keberadaannya.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon I memberikan persetujuan kepada Pemohon II untuk bersama-sama menjadi wali bagi Aisha Zachra Stalls demi kesejahteraan anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon II menyatakan kesanggupan untuk menerima, mengasuh, membimbing, dan mendidik Aisha Zachra Stalls sepenuhnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sejak perkawinan Para Pemohon, Pemohon II menanggung seluruh kebutuhan hidup, biaya hidup, dan biaya pendidikan Aisha Zachra Stalls.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Aisha Zachra Stalls saat ini tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon di Bahrain.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan diajukan untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan dan fasilitas tunjangan dari perusahaan tempat Pemohon II bekerja serta kepastian hukum administrasi dokumen anak.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan pasangan suami istri sah, mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk pengangkatan perwalian atas anak tiri Pemohon II, Aisha Zachra Stalls. Anak tersebut merupakan hasil perkawinan Pemohon I dengan mantan suaminya yang telah bercerai secara sah, dan ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya. Pemohon I sebagai ibu kandung dan pemegang hak asuh memberikan persetujuan kepada Pemohon II untuk menjadi wali bersama demi kesejahteraan anak. Para Pemohon telah menanggung seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan anak serta tinggal bersama di Bahrain. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan menurut hukum, sehingga hak perwalian anak dinyatakan berada di bawah perwalian Para Pemohon dengan kewenangan penuh untuk mengurus administrasi hukum, kesehatan, dan pendidikan anak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan pasangan suami istri sah, mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk pengangkatan perwalian atas anak tiri Pemohon II, Aisha Zachra Stalls. Anak tersebut merupakan hasil perkawinan Pemohon I dengan mantan suaminya yang telah bercerai secara sah, dan ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya. Pemohon I sebagai ibu kandung dan pemegang hak asuh memberikan persetujuan kepada Pemohon II untuk menjadi wali bersama demi kesejahteraan anak. Para Pemohon telah menanggung seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan anak serta tinggal bersama di Bahrain. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan menurut hukum, sehingga hak perwalian anak dinyatakan berada di bawah perwalian Para Pemohon dengan kewenangan penuh untuk mengurus administrasi hukum, kesehatan, dan pendidikan anak.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah di Belgia pada tanggal 28 Agustus 2018 dan telah dicatatkan di Indonesia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I memiliki seorang anak perempuan bernama Aisha Zachra Stalls yang lahir pada tanggal 10 Januari 2010 dari perkawinan sebelumnya dengan Warren Stalls.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I telah bercerai secara sah dengan Warren Stalls berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 2012.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I memegang hak asuh dan perwalian atas Aisha Zachra Stalls berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung Aisha Zachra Stalls tidak diketahui keberadaannya.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon I memberikan persetujuan kepada Pemohon II untuk bersama-sama menjadi wali bagi Aisha Zachra Stalls demi kesejahteraan anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon II menyatakan kesanggupan untuk menerima, mengasuh, membimbing, dan mendidik Aisha Zachra Stalls sepenuhnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sejak perkawinan Para Pemohon, Pemohon II menanggung seluruh kebutuhan hidup, biaya hidup, dan biaya pendidikan Aisha Zachra Stalls.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Aisha Zachra Stalls saat ini tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon di Bahrain.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan diajukan untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan dan fasilitas tunjangan dari perusahaan tempat Pemohon II bekerja serta kepastian hukum administrasi dokumen anak.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah menikah sah dan suami saya mau jadi wali bersama anak saya dari pernikahan sebelumnya, apakah ini bisa dilakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18734, + "candidates": [ + "Pasal 360 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 360 KUHPerdata", + "text": "Pasal 360: Pengangkatan seorang wali atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan Kejaksaan, ataupun karena jabatan, oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal. Bila anak belum dewasa tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau bila tempat tinggalnya tidak diketahui, maka pengangkatan itu dilakukan oleh Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang terakhir di Indonesia, sedangkan bila ini juga tidak ada, oleh Pengadilan Negeri di Jakarta. Pegawai Catatan Sipil wajib memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan semua peristiwa kematian yang harus dibukukan dalam daftar dengan keterangan apakah orang-orang yang meninggal itu meninggalkan anak belum dewasa, dan memberitahukan segala perlangsungan perkawinan yang akan dibukukan mengenai orang-orang tua yang mempunyai anak yang belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 360 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur mekanisme pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ketika orang tuanya tidak ada atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya (karena kematian atau sebab lain), yang merupakan bagian dari hukum perwalian umum. Pertanyaan awam berkaitan dengan pengesahan status wali bagi anak tiri dalam konteks pernikahan sah, yang secara substantif diatur oleh peraturan khusus (PP No. 29/2019 dan UU Perlindungan Anak) sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan. Pasal 360 tidak mengatur hak atau prosedur bagi suami tiri untuk menjadi wali bersama ibu kandung dalam situasi pernikahan yang sah, sehingga tidak memiliki hubungan substantif langsung dengan isu hukum yang ditanyakan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21533, + "completion_tokens": 1086 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_342_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_342_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f0587895dd7614b55c14c4c3443afe9f821c5a24 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_342_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_342_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 71.526, + "query": 1.622, + "relevance": 21.597, + "total": 94.772 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26583, + "marked_chars": 26664 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26664, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon meminta penetapan dirinya sebagai wali sah dan izin untuk menggadaikan sertifikat tanah peninggalan bersama untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak. Tidak ada tergugat dalam perkara ini karena bersifat permohonan perdata.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Yakup dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Mustaqimah dan Muhammad Adi Wibowo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon bernama Yakup meninggal dunia pada bulan April 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta bersama peninggalan berupa tanah dan rumah seluas 38 m2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 08279 atas nama Pemohon, Mustaqimah, dan Muhammad Adi Wibowo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muhammad Adi Wibowo masih berada di bawah umur dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menggadaikan Sertipikat Hak Milik Nomor 08279 untuk keperluan biaya hidup dan biaya kuliah anak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa perkara karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan bahwa suaminya telah meninggal dunia dan salah satu anaknya masih berada di bawah umur sehingga tidak cakap hukum. Pemohon mendalilkan bahwa ia perlu bertindak sebagai wali untuk menggadaikan sertifikat tanah peninggalan bersama guna membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak tersebut. Setelah memeriksa kewenangan pengadilan dan bukti-bukti yang diajukan, Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah secara hukum bagi anak yang masih di bawah umur serta memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum menggadaikan sertifikat tanah tersebut untuk kepentingan anak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan bahwa suaminya telah meninggal dunia dan salah satu anaknya masih berada di bawah umur sehingga tidak cakap hukum. Pemohon mendalilkan bahwa ia perlu bertindak sebagai wali untuk menggadaikan sertifikat tanah peninggalan bersama guna membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak tersebut. Setelah memeriksa kewenangan pengadilan dan bukti-bukti yang diajukan, Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah secara hukum bagi anak yang masih di bawah umur serta memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum menggadaikan sertifikat tanah tersebut untuk kepentingan anak.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Yakup dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Mustaqimah dan Muhammad Adi Wibowo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon bernama Yakup meninggal dunia pada bulan April 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta bersama peninggalan berupa tanah dan rumah seluas 38 m2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 08279 atas nama Pemohon, Mustaqimah, dan Muhammad Adi Wibowo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muhammad Adi Wibowo masih berada di bawah umur dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menggadaikan Sertipikat Hak Milik Nomor 08279 untuk keperluan biaya hidup dan biaya kuliah anak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa perkara karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan anak saya masih kecil, bolehkah saya menggadaikan sertifikat tanah warisan untuk biaya hidupnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10627, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai status 'belum dewasa' (minoritas) dan syarat seseorang berada di bawah perwalian. Dalam pertanyaan, anak masih kecil (di bawah umur) dan ayah telah meninggal, sehingga status anak tersebut menjadi isu substantif untuk menentukan apakah ia memerlukan wali (perwalian) agar dapat melakukan perbuatan hukum seperti menggadaikan tanah. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk memahami mengapa permohonan penetapan wali diperlukan sebelum sertifikat dapat digadaikan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12278, + "completion_tokens": 741 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_344_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_344_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..24d93b155ea6c78ddbf0da07b2baac87aeb5a7e7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_344_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,220 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_344_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 76, + "timings": { + "parse": 0.121, + "classify": 0.0, + "condense": 407.465, + "read": 160.664, + "query": 7.682, + "relevance": 108.397, + "total": 684.329 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 228434, + "marked_chars": 229109 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI: \n1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; \n2. Mengabulkan eksepsi Tergugat III. sampai dengan Tergugat V sepanjang \nmengenai salah pihak (error inpersona); \nDALAM POKOK PERKARA: \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk \nVerklaard); \n2. Menghukum \nPenggugat \n \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp1.769.000.00,-(satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah); \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jum’at tanggal 1 Agustus 2025 \noleh kami Irwan Hamid,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Christina \nEndarwati,S.H.,M.H. dan Ni Wayan Wirawati,S.H.,M.SI. masing-masing \nsebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam \npersidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025, \ndengan dibantu Zulfikri,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah \ndikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu \njuga tanpa hadirnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV; \n \n \nHakim Anggota \n \n \n Christina Endarwati,S.H.,M.H. \n \n \nNi Wayan Wirawati,S.H.,M.SI. \n \nHakim Ketua \n \n \nIrwan Hamid, S.H.,M.H. \n \n \n \n \n \n \n \nPanitera Pengganti \n \n \n Zulfikri,S.H.,M.H. \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya a" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134972, + "summary": "Penggugat Sulaiman menggugat Tergugat I (Herlinawati Sjahril), Tergugat II (Ira Erlianty Putri), Tergugat III (H. M. Tri Nugraha Ariesyah P), Tergugat IV (Khansa Miliena Putri), Tergugat V (Aisha Febriane Putri), Turut Tergugat I (Rowansyah Gais), Turut Tergugat II (Notaris Daniel Parganda Marpaung), Turut Tergugat III (Notaris Dewi Andriani), dan Turut Tergugat IV (PT BCA) atas sengketa jual beli tanah dan bangunan di Jl. Raya Kalimalang No. 06 Jakarta Timur yang terdiri dari tiga Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hajjah Herlinawaty Sjahril [HAL 1-3]. Kronologi dimulai pada 16 Juni 2023 ketika Turut Tergugat I menunjukkan SHM asli kepada Penggugat dan menyarankan pertemuan dengan pemilik di Kalimantan Selatan [HAL 4]. Penggugat membiayai perjalanan Turut Tergugat I ke Banjarmasin pada Juni 2023 untuk membahas jual beli [HAL 5]. Pada 23 Agustus 2023, terjadi pertemuan di Banjarmasin antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I yang menyepakati harga Rp. 9.000.000.000,- dan metode pembayaran melalui KPR [HAL 6]. Pada 24 Agustus 2023, ditandatangani Perjanjian Pembelian Tanah dan Bangunan di mana Tergugat II bertindak sebagai Penjual, Penggugat sebagai Pembeli, Tergugat I sebagai Pemilik/Saksi, dan Turut Tergugat I sebagai Saksi [HAL 6]. Penggugat membayar tanda jadi (DP) sebesar Rp. 200.000.000,- ke rekening Tergugat II pada 24 Agustus 2023 [HAL 6]. Pada perjalanan pulang, Turut Tergugat I meminta komisi sebesar Rp. 60.000.000,- yang dibayar Penggugat pada 31 Agustus 2023 ke rekening Sri Intan Dalima [HAL 7]. Penggugat mengajukan KPR ke BCA dan mendapat persetujuan awal pada 22 September 2023, namun Tergugat II melaporkan kendala internal seperti ketidakhadiran Tergugat III, tidak adanya Akta Kelahiran Tergugat I/III, dan tidak adanya NPWP Tergugat II [HAL 8]. Pada 25 September 2023, Tergugat I dan II menyatakan Tergugat III menolak jual beli karena keberatan terhadap Turut Tergugat I sebagai perantara yang meminta komisi [HAL 9]. Penggugat meminta pengembalian DP dan penalty 50% pada 28 September 2023, namun Tergugat II memohon waktu [HAL 9]. Hingga 28 November 2023, dokumen persyaratan tidak lengkap, termasuk perbedaan nama Tergugat I pada sertifikat (Herlinawaty Sjahril) vs KTP (Herlinawati Sjahril) [HAL 10]. BCA memberikan persetujuan KPR dengan plafond Rp. 8.000.000.000,- pada 28 November 2023 dengan batas waktu kelengkapan dokumen 10 hari (sampai 8 Desember 2023) [HAL 10]. Tergugat II meminta tambahan DP Rp. 50.000.000,- pada 12 Desember 2023 untuk biaya persidangan penyelesaian perbedaan nama, yang dibayar Penggugat pada 13 Desember 2023 [HAL 11]. Proses penyelesaian perbedaan nama dan perwalian ahli waris memakan waktu hingga Januari-Desember 2023, menyebabkan persetujuan KPR BCA pertama batal karena melewati batas waktu [HAL 11]. Penggugat mengajukan KPR ke bank lain dengan biaya appraisal berulang [HAL 12]. Tergugat II terus meminta tambahan DP untuk berbagai keperluan internal dan pengurusan IMB, yang sebagian besar dibayar Penggugat antara Januari-Februari 2024, total tambahan DP mencapai ratusan juta rupiah [HAL 13-14]. Pada 1 April 2024, BCA memberikan persetujuan KPR kedua dengan plafond Rp. 6.000.000.000,- dengan batas waktu 10 hari [HAL 15]. Tergugat II meminta tambahan DP Rp. 300.000.000,- pada 2-3 April 2024 [HAL 15]. Penggugat menemukan tunggakan PBB sebesar Rp. 204.007.046,- yang seharusnya kewajiban penjual [HAL 15]. Penggugat membayar tambahan DP Rp. 150.000.000,- pada 5 April 2024 [HAL 15]. Pada 15 April 2024, Penggugat membayar tambahan DP Rp. 50.000.000,- [HAL 16]. Pada 18 April 2024, dokumen yang diserahkan ke notaris diambil oleh Tergugat III [HAL 16]. Pada 30 April 2024, Tergugat I dan II menginformasikan Tergugat III kembali menolak jual beli [HAL 16]. Penggugat menemukan Tergugat III memasang iklan penjualan objek yang sama [HAL 16]. Penggugat menuntut pengembalian DP Rp. 600.000.000,-, penalty 50% Rp. 300.000.000,-, kerugian material Rp. 18.495.642,-, dan komisi Turut Tergugat I Rp. 60.000.000,- berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 17-18]. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengklaim PN Jakarta Timur tidak berwenang karena domisili Tergugat di Banjarmasin) dan gugatan obscur libel karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta menolak dalil kerugian dan komisi yang dianggap inisiatif Penggugat tanpa persetujuan Tergugat [HAL 20-30]. Tergugat III, IV, dan V juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif dan error in personam, menyatakan mereka tidak terikat perjanjian jual beli yang hanya melibatkan Tergugat I dan II [HAL 42-45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 95637, + "summary": "Penggugat Sulaiman menggugat Tergugat I (Herlinawati Sjahril), Tergugat II (Ira Erlianty Putri), Tergugat III (H. M. Tri Nugraha Ariesyah P), Tergugat IV (Khansa Miliena Putri), Tergugat V (Aisha Febriane Putri), serta Turut Tergugat I-IV atas sengketa jual beli tanah dan bangunan di Jl. Raya Kalimalang No. 06 Jakarta Timur yang terdiri dari tiga Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hajjah Herlinawaty Sjahril [HAL 1-3]. Kronologi dimulai pada 16 Juni 2023 ketika Turut Tergugat I menunjukkan SHM asli kepada Penggugat dan menyarankan pertemuan dengan pemilik di Kalimantan Selatan [HAL 4]. Penggugat membiayai perjalanan Turut Tergugat I ke Banjarmasin pada Juni 2023 untuk membahas jual beli [HAL 5]. Pada 23 Agustus 2023, terjadi pertemuan di Banjarmasin antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I yang menyepakati harga Rp. 9.000.000.000,- dan metode pembayaran melalui KPR [HAL 6]. Pada 24 Agustus 2023, ditandatangani Perjanjian Pembelian Tanah dan Bangunan di mana Tergugat II bertindak sebagai Penjual, Penggugat sebagai Pembeli, Tergugat I sebagai Pemilik/Saksi, dan Turut Tergugat I sebagai Saksi [HAL 6]. Penggugat membayar tanda jadi (DP) sebesar Rp. 200.000.000,- ke rekening Tergugat II pada 24 Agustus 2023 [HAL 6]. Pada perjalanan pulang, Turut Tergugat I meminta komisi sebesar Rp. 60.000.000,- yang dibayar Penggugat pada 31 Agustus 2023 ke rekening Sri Intan Dalima [HAL 7]. Penggugat mengajukan KPR ke BCA dan mendapat persetujuan awal pada 22 September 2023, namun Tergugat II melaporkan kendala internal seperti ketidakhadiran Tergugat III, tidak adanya Akta Kelahiran Tergugat I/III, dan tidak adanya NPWP Tergugat II [HAL 8]. Pada 25 September 2023, Tergugat I dan II menyatakan Tergugat III menolak jual beli karena keberatan terhadap Turut Tergugat I sebagai perantara yang meminta komisi [HAL 9]. Penggugat meminta pengembalian DP dan penalty 50% pada 28 September 2023, namun Tergugat II memohon waktu [HAL 9]. Hingga 28 November 2023, dokumen persyaratan tidak lengkap, termasuk perbedaan nama Tergugat I pada sertifikat (Herlinawaty Sjahril) vs KTP (Herlinawati Sjahril) [HAL 10]. BCA memberikan persetujuan KPR dengan plafond Rp. 8.000.000.000,- pada 28 November 2023 dengan batas waktu kelengkapan dokumen 10 hari (sampai 8 Desember 2023) [HAL 10]. Tergugat II meminta tambahan DP Rp. 50.000.000,- pada 12 Desember 2023 untuk biaya persidangan penyelesaian perbedaan nama, yang dibayar Penggugat pada 13 Desember 2023 [HAL 11]. Proses penyelesaian perbedaan nama dan perwalian ahli waris memakan waktu hingga Januari-Desember 2023, menyebabkan persetujuan KPR BCA pertama batal karena melewati batas waktu [HAL 11]. Penggugat mengajukan KPR ke bank lain dengan biaya appraisal berulang [HAL 12]. Tergugat II terus meminta tambahan DP untuk berbagai keperluan internal dan pengurusan IMB, yang sebagian besar dibayar Penggugat antara Januari-Februari 2024, total tambahan DP mencapai ratusan juta rupiah [HAL 13-14]. Pada 1 April 2024, BCA memberikan persetujuan KPR kedua dengan plafond Rp. 6.000.000.000,- dengan batas waktu 10 hari [HAL 15]. Tergugat II meminta tambahan DP Rp. 300.000.000,- pada 2-3 April 2024 [HAL 15]. Penggugat menemukan tunggakan PBB sebesar Rp. 204.007.046,- yang seharusnya kewajiban penjual [HAL 15]. Penggugat membayar tambahan DP Rp. 150.000.000,- pada 5 April 2024 [HAL 15]. Pada 15 April 2024, Penggugat membayar tambahan DP Rp. 50.000.000,- [HAL 16]. Pada 18 April 2024, dokumen yang diserahkan ke notaris diambil oleh Tergugat III [HAL 16]. Pada 30 April 2024, Tergugat I dan II menginformasikan Tergugat III kembali menolak jual beli [HAL 16]. Penggugat menemukan Tergugat III memasang iklan penjualan objek yang sama [HAL 16]. Penggugat menuntut pengembalian DP Rp. 600.000.000,-, penalty 50% Rp. 300.000.000,-, kerugian material Rp. 18.495.642,-, dan komisi Turut Tergugat I Rp. 60.000.000,- berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 17-18]. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengklaim PN Jakarta Timur tidak berwenang karena domisili Tergugat di Banjarmasin) dan gugatan obscur libel karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta menolak dalil kerugian dan komisi yang dianggap inisiatif Penggugat tanpa persetujuan Tergugat [HAL 20-30]. Tergugat III, IV, dan V juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif dan error in personam, menyatakan mereka tidak terikat perjanjian jual beli yang hanya melibatkan Tergugat I dan II [HAL 42-45]. Tergugat I dan II membantah dalil bahwa tanah adalah milik pribadi Tergugat I/II, menegaskan bahwa tanah tersebut adalah harta warisan yang harus melibatkan seluruh ahli waris, sehingga perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tanpa persetujuan ahli waris lain (Tergugat III-V) adalah tidak sah [HAL 47-48]. Tergugat I dan II juga menolak dalil pemberian komisi kepada Turut Tergugat I sebagai tindakan sewenang-wenang Penggugat [HAL 48]. Tergugat III-V menolak keterlibatan mereka karena tidak menandatangani perjanjian dan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat [HAL 66-67]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat I-V karena telah diputuskan dalam Putusan Sela bahwa PN Jakarta Timur berwenang [HAL 68-69]. Majelis Hakim juga menolak eksepsi obscur libel dari Tergugat I dan II, menilai gugatan sudah jelas secara formal [HAL 68]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in personam dari Tergugat III-V, dengan alasan bahwa Penggugat keliru menarik Tergugat III-V dan Turut Tergugat II-IV sebagai pihak karena tidak ada perselisihan hukum langsung atau perbuatan yang merugikan Penggugat dari pihak-pihak tersebut selain Tergugat I dan II yang menandatangani perjanjian [HAL 72-74]. Hakim menyatakan bahwa masalah internal keluarga Tergugat I-V dalam menyelesaikan persetujuan jual beli adalah kewajiban Tergugat I dan II, bukan tanggung jawab hukum langsung terhadap Penggugat dalam konteks ini [HAL 73]. Karena gugatan mengandung cacat formil berupa salah pihak (error in persona) terhadap Tergugat III-V, maka gugatan Penggugat secara keseluruhan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) [HAL 74]. Putusan akhir menyatakan: 1) Menolak eksepsi Tergugat I dan II; 2) Mengabulkan eksepsi Tergugat III-V sepanjang mengenai salah pihak; 3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 4) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.769.000,- [HAL 75]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Sulaiman menggugat Tergugat I (Herlinawati Sjahril), Tergugat II (Ira Erlianty Putri), Tergugat III (H. M. Tri Nugraha Ariesyah P), Tergugat IV (Khansa Miliena Putri), Tergugat V (Aisha Febriane Putri), serta Turut Tergugat I-IV atas sengketa jual beli tanah dan bangunan di Jl. Raya Kalimalang No. 06 Jakarta Timur yang terdiri dari tiga Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hajjah Herlinawaty Sjahril [HAL 1-3]. Kronologi dimulai pada 16 Juni 2023 ketika Turut Tergugat I menunjukkan SHM asli kepada Penggugat dan menyarankan pertemuan dengan pemilik di Kalimantan Selatan [HAL 4]. Penggugat membiayai perjalanan Turut Tergugat I ke Banjarmasin pada Juni 2023 untuk membahas jual beli [HAL 5]. Pada 23 Agustus 2023, terjadi pertemuan di Banjarmasin antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I yang menyepakati harga Rp. 9.000.000.000,- dan metode pembayaran melalui KPR [HAL 6]. Pada 24 Agustus 2023, ditandatangani Perjanjian Pembelian Tanah dan Bangunan di mana Tergugat II bertindak sebagai Penjual, Penggugat sebagai Pembeli, Tergugat I sebagai Pemilik/Saksi, dan Turut Tergugat I sebagai Saksi [HAL 6]. Penggugat membayar tanda jadi (DP) sebesar Rp. 200.000.000,- ke rekening Tergugat II pada 24 Agustus 2023 [HAL 6]. Pada perjalanan pulang, Turut Tergugat I meminta komisi sebesar Rp. 60.000.000,- yang dibayar Penggugat pada 31 Agustus 2023 ke rekening Sri Intan Dalima [HAL 7]. Penggugat mengajukan KPR ke BCA dan mendapat persetujuan awal pada 22 September 2023, namun Tergugat II melaporkan kendala internal seperti ketidakhadiran Tergugat III, tidak adanya Akta Kelahiran Tergugat I/III, dan tidak adanya NPWP Tergugat II [HAL 8]. Pada 25 September 2023, Tergugat I dan II menyatakan Tergugat III menolak jual beli karena keberatan terhadap Turut Tergugat I sebagai perantara yang meminta komisi [HAL 9]. Penggugat meminta pengembalian DP dan penalty 50% pada 28 September 2023, namun Tergugat II memohon waktu [HAL 9]. Hingga 28 November 2023, dokumen persyaratan tidak lengkap, termasuk perbedaan nama Tergugat I pada sertifikat (Herlinawaty Sjahril) vs KTP (Herlinawati Sjahril) [HAL 10]. BCA memberikan persetujuan KPR dengan plafond Rp. 8.000.000.000,- pada 28 November 2023 dengan batas waktu kelengkapan dokumen 10 hari (sampai 8 Desember 2023) [HAL 10]. Tergugat II meminta tambahan DP Rp. 50.000.000,- pada 12 Desember 2023 untuk biaya persidangan penyelesaian perbedaan nama, yang dibayar Penggugat pada 13 Desember 2023 [HAL 11]. Proses penyelesaian perbedaan nama dan perwalian ahli waris memakan waktu hingga Januari-Desember 2023, menyebabkan persetujuan KPR BCA pertama batal karena melewati batas waktu [HAL 11]. Penggugat mengajukan KPR ke bank lain dengan biaya appraisal berulang [HAL 12]. Tergugat II terus meminta tambahan DP untuk berbagai keperluan internal dan pengurusan IMB, yang sebagian besar dibayar Penggugat antara Januari-Februari 2024, total tambahan DP mencapai ratusan juta rupiah [HAL 13-14]. Pada 1 April 2024, BCA memberikan persetujuan KPR kedua dengan plafond Rp. 6.000.000.000,- dengan batas waktu 10 hari [HAL 15]. Tergugat II meminta tambahan DP Rp. 300.000.000,- pada 2-3 April 2024 [HAL 15]. Penggugat menemukan tunggakan PBB sebesar Rp. 204.007.046,- yang seharusnya kewajiban penjual [HAL 15]. Penggugat membayar tambahan DP Rp. 150.000.000,- pada 5 April 2024 [HAL 15]. Pada 15 April 2024, Penggugat membayar tambahan DP Rp. 50.000.000,- [HAL 16]. Pada 18 April 2024, dokumen yang diserahkan ke notaris diambil oleh Tergugat III [HAL 16]. Pada 30 April 2024, Tergugat I dan II menginformasikan Tergugat III kembali menolak jual beli [HAL 16]. Penggugat menemukan Tergugat III memasang iklan penjualan objek yang sama [HAL 16]. Penggugat menuntut pengembalian DP Rp. 600.000.000,-, penalty 50% Rp. 300.000.000,-, kerugian material Rp. 18.495.642,-, dan komisi Turut Tergugat I Rp. 60.000.000,- berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 17-18]. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengklaim PN Jakarta Timur tidak berwenang karena domisili Tergugat di Banjarmasin) dan gugatan obscur libel karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta menolak dalil kerugian dan komisi yang dianggap inisiatif Penggugat tanpa persetujuan Tergugat [HAL 20-30]. Tergugat III, IV, dan V juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif dan error in personam, menyatakan mereka tidak terikat perjanjian jual beli yang hanya melibatkan Tergugat I dan II [HAL 42-45]. Tergugat I dan II membantah dalil bahwa tanah adalah milik pribadi Tergugat I/II, menegaskan bahwa tanah tersebut adalah harta warisan yang harus melibatkan seluruh ahli waris, sehingga perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tanpa persetujuan ahli waris lain (Tergugat III-V) adalah tidak sah [HAL 47-48]. Tergugat I dan II juga menolak dalil pemberian komisi kepada Turut Tergugat I sebagai tindakan sewenang-wenang Penggugat [HAL 48]. Tergugat III-V menolak keterlibatan mereka karena tidak menandatangani perjanjian dan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat [HAL 66-67]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat I-V karena telah diputuskan dalam Putusan Sela bahwa PN Jakarta Timur berwenang [HAL 68-69]. Majelis Hakim juga menolak eksepsi obscur libel dari Tergugat I dan II, menilai gugatan sudah jelas secara formal [HAL 68]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in personam dari Tergugat III-V, dengan alasan bahwa Penggugat keliru menarik Tergugat III-V dan Turut Tergugat II-IV sebagai pihak karena tidak ada perselisihan hukum langsung atau perbuatan yang merugikan Penggugat dari pihak-pihak tersebut selain Tergugat I dan II yang menandatangani perjanjian [HAL 72-74]. Hakim menyatakan bahwa masalah internal keluarga Tergugat I-V dalam menyelesaikan persetujuan jual beli adalah kewajiban Tergugat I dan II, bukan tanggung jawab hukum langsung terhadap Penggugat dalam konteks ini [HAL 73]. Karena gugatan mengandung cacat formil berupa salah pihak (error in persona) terhadap Tergugat III-V, maka gugatan Penggugat secara keseluruhan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) [HAL 74]. Putusan akhir menyatakan: 1) Menolak eksepsi Tergugat I dan II; 2) Mengabulkan eksepsi Tergugat III-V sepanjang mengenai salah pihak; 3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 4) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.769.000,- [HAL 75]." + }, + "read": { + "input_chars": 6439, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I dan II serta Tergugat III, IV, dan V atas sengketa jual beli tanah dan bangunan yang melibatkan ketidakselesaan proses KPR dan penolakan jual beli. Penggugat meminta pengembalian uang tanda jadi, penalty, kerugian material, dan komisi perantara. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya kesalahan penentuan pihak (error in personam) terhadap Tergugat III-V.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta II menandatangani Perjanjian Pembelian Tanah dan Bangunan dengan harga Rp. 9.000.000.000,- dan metode pembayaran KPR.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang tanda jadi (DP) sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Tergugat II.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar komisi sebesar Rp. 60.000.000,- kepada Turut Tergugat I.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II menyatakan Tergugat III menolak jual beli karena keberatan terhadap Turut Tergugat I sebagai perantara yang meminta komisi.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II membantah bahwa tanah adalah milik pribadi mereka, melainkan harta warisan yang memerlukan persetujuan seluruh ahli waris termasuk Tergugat III-V.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III, IV, dan V membantah keterlibatan mereka dalam perjanjian jual beli karena tidak menandatangani perjanjian dan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat.", + "page": 66, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in personam dari Tergugat III-V karena tidak ada perselisihan hukum langsung atau perbuatan yang merugikan Penggugat dari pihak-pihak tersebut selain Tergugat I dan II.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara keseluruhan karena cacat formil berupa salah pihak (error in persona) terhadap Tergugat III-V.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, II, III, IV, dan V terkait sengketa jual beli tanah dan bangunan di Jakarta Timur. Sengketa bermula dari perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana Penggugat telah membayar uang tanda jadi dan komisi perantara. Proses pembayaran KPR terhambat oleh berbagai kendala dokumen dan penolakan dari Tergugat III yang merupakan ahli waris. Penggugat menuntut pengembalian uang tanda jadi, penalty, kerugian material, dan komisi. Tergugat I dan II membantah kepemilikan pribadi atas tanah dan menolak klaim komisi, sementara Tergugat III-V membantah keterlibatan hukum mereka. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif dan obscur libel, namun mengabulkan eksepsi error in personam dari Tergugat III-V. Hakim menetapkan bahwa gugatan mengandung cacat formil karena salah menentukan pihak yang digugat, sehingga gugatan Penggugat secara keseluruhan dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, II, III, IV, dan V terkait sengketa jual beli tanah dan bangunan di Jakarta Timur. Sengketa bermula dari perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana Penggugat telah membayar uang tanda jadi dan komisi perantara. Proses pembayaran KPR terhambat oleh berbagai kendala dokumen dan penolakan dari Tergugat III yang merupakan ahli waris. Penggugat menuntut pengembalian uang tanda jadi, penalty, kerugian material, dan komisi. Tergugat I dan II membantah kepemilikan pribadi atas tanah dan menolak klaim komisi, sementara Tergugat III-V membantah keterlibatan hukum mereka. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif dan obscur libel, namun mengabulkan eksepsi error in personam dari Tergugat III-V. Hakim menetapkan bahwa gugatan mengandung cacat formil karena salah menentukan pihak yang digugat, sehingga gugatan Penggugat secara keseluruhan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta II menandatangani Perjanjian Pembelian Tanah dan Bangunan dengan harga Rp. 9.000.000.000,- dan metode pembayaran KPR.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang tanda jadi (DP) sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Tergugat II.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar komisi sebesar Rp. 60.000.000,- kepada Turut Tergugat I.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II menyatakan Tergugat III menolak jual beli karena keberatan terhadap Turut Tergugat I sebagai perantara yang meminta komisi.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II membantah bahwa tanah adalah milik pribadi mereka, melainkan harta warisan yang memerlukan persetujuan seluruh ahli waris termasuk Tergugat III-V.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III, IV, dan V membantah keterlibatan mereka dalam perjanjian jual beli karena tidak menandatangani perjanjian dan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat.", + "page": 66, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in personam dari Tergugat III-V karena tidak ada perselisihan hukum langsung atau perbuatan yang merugikan Penggugat dari pihak-pihak tersebut selain Tergugat I dan II.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara keseluruhan karena cacat formil berupa salah pihak (error in persona) terhadap Tergugat III-V.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang tanda jadi dan komisi ke penjual tanah, tapi jual belinya batal karena ahli waris menolak, apakah saya bisa minta uang saya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 34282, + "candidates": [ + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1352 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1352 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1352: Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai undangundang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur sumber perikatan (persetujuan/undang-undang). Dalam konteks pertanyaan tentang pengembalian uang setelah jual beli batal, pasal ini menjadi dasar untuk menentukan apakah ada hubungan hukum (perikatan) yang lahir dari persetujuan jual beli tersebut yang harus diselesaikan, atau apakah pengembalian uang didasarkan pada asas lain (seperti pengembalian prestasi karena tidak ada lagi dasar hukumnya). Ini adalah fondasi substantif dari sengketa perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan sebagai dasar perikatan. Relevan karena pertanyaan menyangkut status 'jual beli' yang telah dilakukan (pembayaran tanda jadi/komisi). Untuk menjawab apakah uang bisa dikembalikan, perlu dilihat dulu apakah perbuatan tersebut sah sebagai 'persetujuan' yang mengikat, atau apakah batal demi hukum/inkonklusif sehingga tidak menimbulkan perikatan yang sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sah perjanjian. Pertanyaan 'jual beli batal karena ahli waris menolak' menyentuh isu keabsahan perjanjian (apakah syarat kesepakatan dan kecakapan terpenuhi, atau apakah ada cacat kehendak/kewenangan). Penilaian apakah perjanjian tersebut sah atau batal sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat dalam pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relativity of contract (hanya berlaku antar pihak). Dalam putusan, pasal ini digunakan untuk mengevaluasi apakah pihak lain (ahli waris/pihak ketiga) terikat atau tidak. Relevan untuk menjawab apakah pembeli bisa menuntut pengembalian uang kepada pihak yang tidak menandatangani perjanjian atau pihak yang menolak, karena prinsipnya perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1352 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perikatan yang lahir karena undang-undang (seperti perbuatan melawan hukum atau enrichment tanpa sebab). Meskipun pengembalian uang bisa dikaitkan dengan 'enrichment without cause', pertanyaan spesifik mengenai 'jual beli yang batal' lebih primer diatur oleh hukum perjanjian (Pasal 1233 dst). Pasal 1352 lebih bersifat subsidiar atau khusus untuk perbuatan melawan hukum/pengayaan tanpa dasar hukum yang jelas, bukan inti dari sengketa wanprestasi/batalnya perjanjian jual beli tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (PMH). Pertanyaan fokus pada pengembalian uang akibat batalnya perjanjian jual beli (sengketa kontraktual), bukan pada adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Meskipun dalam putusan Tergugat mendalilkan PMH, inti pertanyaan awam adalah hak atas pengembalian uang (restitusi) akibat batalnya akad, bukan klaim ganti rugi akibat tindak pidana/perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (alat bukti). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan sebagai tidak relevan karena bukan jawaban substantif atas hak/kewajiban pengembalian uang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 78179, + "completion_tokens": 5125 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_345_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_345_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d383175868f48e24600046f12fe38f9cfc82df70 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_345_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,127 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_345_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 61.353, + "query": 6.514, + "relevance": 36.634, + "total": 104.524 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23567, + "marked_chars": 23631 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23631, + "frame": "Pemohon Amarini mengajukan permohonan penetapan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap ibunya, Hendang Utamaning Wartini Margiono, yang didalilkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena sakit demensia. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai pengampu dan diberi izin untuk mewakili ibunya dalam melakukan tindakan hukum untuk pengalihan aset harta bersama milik ahli waris. Perkara ini merupakan permohonan perdata di luar sengketa (juridiksi voluntair) yang diperiksa dan diputus oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Amarini adalah anak dari Hendang Utamaning Wartini Margiono dan Almarhum Margiono Mustafa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hendang Utamaning Wartini Margiono didiagnosa mengalami sakit demensia dengan gangguan kognitif sehingga tidak dapat berkomunikasi dan melakukan perbuatan hukum.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara-saudara Pemohon memberikan persetujuan dan tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai pengampu.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan adanya aset harta bersama berupa beberapa sertifikat hak milik atas nama orang tua yang akan dialihkan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Amarini mengajukan permohonan penetapan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena ibunya, Hendang Utamaning Wartini Margiono, didalilkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum akibat sakit demensia. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai pengampu dan diberi wewenang untuk mewakili ibunya dalam mengurus pengalihan aset harta bersama milik ahli waris. Setelah memeriksa bukti surat medis dan keterangan saksi, hakim menetapkan bahwa kondisi medis ibu Pemohon memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah pengampuan berdasarkan ketentuan hukum perdata. Hakim mengabulkan permohonan dengan menetapkan Amarini sebagai pengampu dan memberikan izin kepadanya untuk mewakili ibunya dalam tindakan hukum terkait pengalihan aset tersebut, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Amarini mengajukan permohonan penetapan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena ibunya, Hendang Utamaning Wartini Margiono, didalilkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum akibat sakit demensia. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai pengampu dan diberi wewenang untuk mewakili ibunya dalam mengurus pengalihan aset harta bersama milik ahli waris. Setelah memeriksa bukti surat medis dan keterangan saksi, hakim menetapkan bahwa kondisi medis ibu Pemohon memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah pengampuan berdasarkan ketentuan hukum perdata. Hakim mengabulkan permohonan dengan menetapkan Amarini sebagai pengampu dan memberikan izin kepadanya untuk mewakili ibunya dalam tindakan hukum terkait pengalihan aset tersebut, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Amarini adalah anak dari Hendang Utamaning Wartini Margiono dan Almarhum Margiono Mustafa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hendang Utamaning Wartini Margiono didiagnosa mengalami sakit demensia dengan gangguan kognitif sehingga tidak dapat berkomunikasi dan melakukan perbuatan hukum.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara-saudara Pemohon memberikan persetujuan dan tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai pengampu.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan adanya aset harta bersama berupa beberapa sertifikat hak milik atas nama orang tua yang akan dialihkan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Ibu saya sakit demensia dan tidak bisa mengurus sendiri, bolehkah saya yang mewakili untuk jual aset warisan orang tua?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10460, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 454 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 454 KUHPerdata", + "text": "Pasal 454: Penghasilan orang yang ditempat di bawah pengampuan karena keadaan dungu. gila atau mata gelap, harus digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif pengampuan (keadaan dungu, gila, atau mata gelap). Dalam pertanyaan, ibu mengalami sakit demensia yang setara dengan keadaan 'mata gelap' atau gangguan kognitif permanen. Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menetapkan status pengampuan, yang merupakan prasyarat hukum agar anak dapat mewakili ibu dalam perbuatan hukum. Jadi, pasal ini memiliki hubungan substantif langsung dengan masalah pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewenangan pengadilan (forum) tempat mengajukan permohonan pengampuan. Meskipun dikutip dalam putusan untuk menetapkan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pasal ini bersifat prosedural/administratif (cara mengajukan) dan tidak menjawab inti pertanyaan tentang 'bolehkah' anak mewakili secara substantif. Inti jawaban substantif terletak pada pasal 433, 434, dan 454, bukan pada lokasi pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 454 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban pengampu untuk mengurus kepentingan harta benda orang yang diampu demi kepentingan orang tersebut. Dalam konteks pertanyaan tentang 'jual aset warisan', pasal ini menjadi dasar hukum bahwa pengampu (anak) memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengurus harta (termasuk aset) demi perbaikan nasib atau kepentingan orang tua yang diampu. Putusan mengutip pasal ini untuk memperkuat alasan pengabulan permohonan agar pemohon dapat mewakili dalam tindakan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 454 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11679, + "completion_tokens": 936 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_34_Pdt.G.S_2022_PN_Jkt.Tim.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_34_Pdt.G.S_2022_PN_Jkt.Tim.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..624c2fc4ac53ebefa321c26d190bbdcd86c12796 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_34_Pdt.G.S_2022_PN_Jkt.Tim.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_34_Pdt.G.S_2022_PN_Jkt.Tim.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.071, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.078, + "query": 5.279, + "relevance": 54.221, + "total": 153.649 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 54686, + "marked_chars": 54839 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n1.\nMenyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang\nmenghadap dipersidangan tidak hadir;\n2.\nMenerima dan mengabulkan gugatan Sederhana Penggugat untuk\nSebagian dengan Verstek;\n3.\nMenyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum Purchase Order\nnomor 019/PT.AMORA/PO/08/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah\ndisepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat;\n4.\nMenyatakan sah dan mengikat serta berkekuatan hukum tagihan sementara\n/ proforma invoice nomor: 011R1/PROF-INV/API/XI/19 tanggal 10 Maret\n2021 yang telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat sebagai sisa\nkewajiban pembayaran yang harus dilunasi Tergugat atas pekerjaan a quo;\n5.\nMenyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan\npatut dihukum membayar kerugian yang telah ditimbulkan;\nHalaman 16 Putusan Perdata No.34/Pdt.G.S/2022/PN Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 16\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n6.\nMenghukum Tergugat untuk" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 54839, + "frame": "PT. Alderon Pratama Indonesia menggugat PT. Amoraindo Utama Karya atas wanprestasi dalam pengadaan material dan pemasangan karpet untuk proyek Kementerian BUMN, dengan tuntutan pembayaran sisa tagihan, bunga keterlambatan, serta kerugian immateril. Gugatan ini diajukan melalui prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga putusan dijatuhkan secara verstek.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengajukan Purchase Order kepada Penggugat untuk pembelian dan pemasangan produk karex shaw dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 94.352.555.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan seluruh barang pesanan ke alamat proyek sesuai Surat Jalan tanggal 28 Agustus 2019 dan barang diterima oleh Tergugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pemasangan material secara sendiri tanpa memberitahukan Penggugat, padahal PO menyepakati pekerjaan termasuk pemasangan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan tagihan sementara/proforma invoice sebesar Rp. 40.686.552 dengan mengurangkan biaya pemasangan dan kelebihan pembayaran Down Payment.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tagihan, klarifikasi, undangan diskusi, dan surat teguran kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan tanggapan atau melaksanakan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak menunjuk wakil yang sah.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian immateril sebesar Rp. 250.000.000 ditolak karena tidak ada bukti perincian kerugian tersebut.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap kendaraan roda empat ditolak karena Pengadilan tidak melakukan penyitaan.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan uang paksa (dwangsom) ditolak karena pemenujan kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Purchase Order untuk pengadaan material dan pemasangan karpet di proyek Kementerian BUMN. Penggugat telah menyerahkan barang sesuai pesanan, namun Tergugat melakukan pemasangan sendiri tanpa koordinasi. Penggugat kemudian mengirimkan tagihan yang telah disesuaikan dengan pengurangan biaya pemasangan dan dikurangi dengan pembayaran Down Payment yang telah diterima, namun Tergugat tidak menanggapi tagihan maupun surat-surat klarifikasi dan teguran yang dikirimkan. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir sehingga dianggap menerima dalil Penggugat. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena lalai membayar kewajiban. Hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan memerintahkan Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp. 37.862.830 beserta denda keterlambatan sebesar Rp. 3.786.300. Tuntutan kerugian immateril, sita jaminan, dan uang paksa ditolak karena tidak berdasar bukti atau tidak sesuai dengan jenis pemenuhan perjanjian berupa uang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Purchase Order untuk pengadaan material dan pemasangan karpet di proyek Kementerian BUMN. Penggugat telah menyerahkan barang sesuai pesanan, namun Tergugat melakukan pemasangan sendiri tanpa koordinasi. Penggugat kemudian mengirimkan tagihan yang telah disesuaikan dengan pengurangan biaya pemasangan dan dikurangi dengan pembayaran Down Payment yang telah diterima, namun Tergugat tidak menanggapi tagihan maupun surat-surat klarifikasi dan teguran yang dikirimkan. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir sehingga dianggap menerima dalil Penggugat. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena lalai membayar kewajiban. Hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan memerintahkan Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp. 37.862.830 beserta denda keterlambatan sebesar Rp. 3.786.300. Tuntutan kerugian immateril, sita jaminan, dan uang paksa ditolak karena tidak berdasar bukti atau tidak sesuai dengan jenis pemenuhan perjanjian berupa uang.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengajukan Purchase Order kepada Penggugat untuk pembelian dan pemasangan produk karex shaw dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 94.352.555.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan seluruh barang pesanan ke alamat proyek sesuai Surat Jalan tanggal 28 Agustus 2019 dan barang diterima oleh Tergugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pemasangan material secara sendiri tanpa memberitahukan Penggugat, padahal PO menyepakati pekerjaan termasuk pemasangan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan tagihan sementara/proforma invoice sebesar Rp. 40.686.552 dengan mengurangkan biaya pemasangan dan kelebihan pembayaran Down Payment.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan tagihan, klarifikasi, undangan diskusi, dan surat teguran kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan tanggapan atau melaksanakan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak menunjuk wakil yang sah.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian immateril sebesar Rp. 250.000.000 ditolak karena tidak ada bukti perincian kerugian tersebut.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap kendaraan roda empat ditolak karena Pengadilan tidak melakukan penyitaan.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan uang paksa (dwangsom) ditolak karena pemenujan kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kirim barang pesanan karpet ke proyek mereka, tapi mereka pasang sendiri tanpa kasih tahu dan sampai sekarang tidak mau bayar tagihan yang sudah saya kirimkan, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21063, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum atas seluruh harta debitur untuk perikatan. Meskipun dalam putusan disebutkan permohonan 'sita jaminan' (conservatoir beslag) yang secara teknis berkaitan dengan konsep jaminan ini, amar putusan menolak petitum tersebut karena pengadilan tidak melakukan penyitaan fisik. Inti sengketa dan jawaban substantif untuk pertanyaan awam ('apa yang harus dilakukan' untuk menagih hutang) terletak pada pemenuhan kewajiban pembayaran (wanprestasi), bukan pada status jaminan harta debitur. Pasal ini bersifat prosedural/jaminan umum dan tidak mengatur hak tagih atau akibat hukum dari ketidakpembayaran secara langsung." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kapan debitur dinyatakan lalai (wanprestasi), yaitu melalui surat teguran atau lewat waktu. Dalam pertanyaan, pengguna menyatakan 'tidak mau bayar tagihan yang sudah saya kirimkan', yang mengimplikasikan adanya penagihan/surat teguran yang diabaikan. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1238 sebagai dasar hukum untuk menyatakan Tergugat lalai setelah melayangkan somasi. Ini adalah unsur kunci untuk menjawab pertanyaan: pengguna perlu menagih secara tertulis agar debitur dianggap lalai, sehingga dapat menuntut pemenuhan kewajiban." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan setelah debitur dinyatakan lalai. Pertanyaan awam mencakup masalah 'tidak mau bayar', yang secara hukum berimplikasi pada hak penggugat untuk menuntut pokok hutang beserta bunga keterlambatan (kerugian). Putusan mengabulkan tuntutan pokok dan bunga keterlambatan berdasarkan pasal ini. Jadi, pasal ini relevan karena mengatur akibat hukum (ganti rugi/bunga) yang dapat dituntut oleh pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga perjanjian vs bunga undang-undang. Meskipun putusan menyebutkan perhitungan bunga keterlambatan, dasar hukum yang dikutip Majelis Hakim untuk pengenaan bunga tersebut adalah Pasal 1243 KUHPerdata (kerugian akibat wanprestasi), bukan Pasal 1767. Pasal 1767 lebih relevan jika ada sengketa mengenai besaran bunga yang disepakati dalam kontrak. Dalam konteks ini, bunga yang dituntut adalah bunga keterlambatan pembayaran (damages), bukan bunga pinjaman/perjanjian kredit, sehingga Pasal 1767 tidak menjadi kerangka utama atau dalil substantif yang diuji dalam putusan ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23484, + "completion_tokens": 1587 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_352_Pdt.G_2016_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_352_Pdt.G_2016_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0e17daf2b42ce07adcd86bcef1c70d293f8268ef --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_352_Pdt.G_2016_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,162 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_352_Pdt.G_2016_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 57, + "timings": { + "parse": 0.169, + "classify": 0.0, + "condense": 448.512, + "read": 186.033, + "query": 4.137, + "relevance": 0.001, + "total": 638.852 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 181167, + "marked_chars": 181671 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI. \n \nDALAM PROVISI. \n- Menolak Tuntutan Provisi dari Pelawan; \n \nDALAM EKSEPSI. \n- Menerima Eksepsi Terlawan; \n \nDALAM POKOK PERKARA. \n- Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima; \n- Membebankan biaya perkara kepada Pelawan sejumlah Rp. 1.722.000., \n(satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah); \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 56\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \n \n Hal 57 dari 57.Putusan No.352/Pdt.Perlawanan/2016/PN.Jkt.Tim. \n \n \nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari \nSelasa, tanggal 3 Januari 2017 oleh kami MUHAMAD SIRAD, SH.MH sebagai \nHakim Ketua Sidang, HJ. ARUMNINGSIH, SH. MH Dan GEDE ARIAWAN, \nSH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan \ndalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134961, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 352/PDT.G.Plw./2016/PN.Jkt.Tim. di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melibatkan Pelawan NAJIB melawan Terlawan TUAN BOYKE DHANUWIBOWO, Turut Terlawan I PT. BANK DKI, Turut Terlawan II KPKNL JAKARTA V, dan Turut Terlawan III Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Timur. [HAL 3-4] Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor 05/2016.Eks/PN.Jkt.Tim Jo. No. RL No. 209/2015 tanggal 18 Juli 2016 dan Perintah Pengosongan tanggal 31 Agustus 2016 atas Obyek Eksekusi berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 1588/Duren Sawit seluas 176 m2 di Jl. Kenanga RT 02/RW 02 No. 3 Duren Sawit, Jakarta Timur, yang tercatat atas nama NAJIB. [HAL 5-7] Pelawan dalil bahwa ia tidak pernah menerima panggilan tegoran secara sah dan patut dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 15 Februari 2016 karena surat diserahkan ke Kelurahan Duren Sawit namun tidak disampaikan kepadanya, sehingga Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan tanpa pemanggilan sah tersebut bertentangan hukum. [HAL 8-11] Pelawan juga dalil bahwa pelaksanaan lelang eksekusi tanggal 29 Juli 2015 yang dimenangkan Terlawan melanggar PMK No. 93/PMK.06/2010 karena: (1) Pelawan sebagai pemilik tidak pernah diberitahu rencana lelang; (2) Nilai Limit ditetapkan Rp. 744.765.000,- (Pengumuman I) dan Rp. 749.000.000,- (Pengumuman II) jauh di bawah Nilai Pasar Rp. 1.102.700.000,- dan Nilai Wajar di atas Rp. 2.000.000.000,- berdasarkan penilaian Tim Penilai Toto Suharto & Rekan tanggal 17 Desember 2014; (3) Nilai Limit berubah antar pengumuman tanpa alasan jelas dan tidak berdasarkan penilaian penilai; (4) Lelang Ulang dilakukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. [HAL 12-14] Akibatnya, Pelawan mendalil Risalah Lelang Nomor 209/2015 tanggal 29 Juli 2015 tidak sah, balik nama sertifikat ke nama Terlawan batal, dan Penetapan Eksekusi Pengosongan tidak sah. Pelawan memohon dalam provisi agar eksekusi ditangguhkan, dilarang melakukan pemindahtanganan/pengosongan, dan dikenakan uang paksa Rp. 100.000.000,- per hari, serta dalam pokok perkara agar perlawanan dikabulkan seluruhnya, Obyek Eksekusi dinyatakan tetap milik Pelawan, Risalah Lelang dinyatakan batal, balik nama dibatalkan, dan Penetapan Eksekusi Pengosongan dinyatakan tidak sah. [HAL 15-17] Terlawan menjawab menolak seluruh dalil Pelawan, mengakui Obyek Eksekusi telah diserahkan melalui Berita Acara Penyerahan tanggal 31 Agustus 2016, sehingga perlawanan untuk menunda eksekusi tidak relevan. Terlawan mengajukan eksepsi obscuur libel, exceptio litis pendentis (karena ada gugatan lain di PN Jakarta Pusat), dan exceptio non adimpleti contractus (Pelawan wanprestasi sebagai penjamin/debitur). [HAL 18-21] Dalam pokok perkara, Terlawan dalil Pelawan bukan lagi pemilik sah karena Hak Tanggungan telah dihapus (roya) dan hasil lelang telah digunakan untuk melunasi utang, serta Terlawan telah membayar biaya lelang, BPHTB, dan PBB. Terlawan menyatakan Risalah Lelang sah, balik nama sah, dan eksekusi pengosongan telah dilakukan secara patut melalui dua kali peneguran, di mana peneguran kedua Pelawan hadir dan menolak pengosongan. [HAL 22-25] Turut Terlawan I (Bank DKI) menolak gugatan dengan eksepsi obscuur libel dan plurium litis consortium (meminta PT. Rnnys Provimatcon ditarik sebagai pihak). Turut Terlawan I dalil Pelawan adalah Direktur Utama PT. Rnnys Provimatcon yang wanprestasi, sehingga Bank DKI berhak mengeksekusi jaminan. [HAL 26-28] Turut Terlawan I membantah dalil Pelawan tidak diberitahu lelang dengan menunjukkan surat pemberitahuan tanggal 9 Juli 2015, dan membantah dalil nilai limit tidak sesuai penilaian dengan menyatakan nilai limit ditetapkan berdasarkan penilaian KJPP Toto Suharto & Rekan sesuai PMK. [HAL 29-33] Turut Terlawan II (KPKNL) menolak gugatan dengan dalil perlawanan telah daluwarsa karena eksekusi pengosongan telah selesai (Berita Acara Penyerahan tanggal 31 Agustus 2016) sebelum perlawanan didaftarkan tanggal 24 Agustus 2016. Turut Terlawan II juga mengajukan eksepsi litis pendentis dan menyatakan perlawanan tidak berkualitas karena Pelawan wanprestasi. [HAL 34-39] Turut Terlawan II dalil pelaksanaan lelang sesuai prosedur, termasuk pengumuman lelang pertama dan kedua, serta perubahan nilai limit dari Rp. 744.765.000,- menjadi Rp. 749.000.000,- merupakan ralat atas kekeliruan yang mengacu pada laporan penilaian properti, bukan pelanggaran hukum. [HAL 40-42] Turut Terlawan III (BPN) menjawab dengan merinci sejarah sertifikat Hak Milik No. 1588/Duren Sawit: semula atas nama Ny. Fauziah, dibebani HT BNI yang dihapus, dijual ke Najib, kemudian dibebani HT Bank DKI Peringkat I (2005), II (2006), dan III (2007)." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 48210, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 352/PDT.G.Plw./2016/PN.Jkt.Tim. di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melibatkan Pelawan NAJIB melawan Terlawan TUAN BOYKE DHANUWIBOWO, Turut Terlawan I PT. BANK DKI, Turut Terlawan II KPKNL JAKARTA V, dan Turut Terlawan III Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Timur. [HAL 3-4] Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor 05/2016.Eks/PN.Jkt.Tim Jo. No. RL No. 209/2015 tanggal 18 Juli 2016 dan Perintah Pengosongan tanggal 31 Agustus 2016 atas Obyek Eksekusi berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 1588/Duren Sawit seluas 176 m2 di Jl. Kenanga RT 02/RW 02 No. 3 Duren Sawit, Jakarta Timur, yang tercatat atas nama NAJIB. [HAL 5-7] Pelawan dalil bahwa ia tidak pernah menerima panggilan tegoran secara sah dan patut dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 15 Februari 2016 karena surat diserahkan ke Kelurahan Duren Sawit namun tidak disampaikan kepadanya, sehingga Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan tanpa pemanggilan sah tersebut bertentangan hukum. [HAL 8-11] Pelawan juga dalil bahwa pelaksanaan lelang eksekusi tanggal 29 Juli 2015 yang dimenangkan Terlawan melanggar PMK No. 93/PMK.06/2010 karena: (1) Pelawan sebagai pemilik tidak pernah diberitahu rencana lelang; (2) Nilai Limit ditetapkan Rp. 744.765.000,- (Pengumuman I) dan Rp. 749.000.000,- (Pengumuman II) jauh di bawah Nilai Pasar Rp. 1.102.700.000,- dan Nilai Wajar di atas Rp. 2.000.000.000,- berdasarkan penilaian Tim Penilai Toto Suharto & Rekan tanggal 17 Desember 2014; (3) Nilai Limit berubah antar pengumuman tanpa alasan jelas dan tidak berdasarkan penilaian penilai; (4) Lelang Ulang dilakukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. [HAL 12-14] Akibatnya, Pelawan mendalil Risalah Lelang Nomor 209/2015 tanggal 29 Juli 2015 tidak sah, balik nama sertifikat ke nama Terlawan batal, dan Penetapan Eksekusi Pengosongan tidak sah. Pelawan memohon dalam provisi agar eksekusi ditangguhkan, dilarang melakukan pemindahtanganan/pengosongan, dan dikenakan uang paksa Rp. 100.000.000,- per hari, serta dalam pokok perkara agar perlawanan dikabulkan seluruhnya, Obyek Eksekusi dinyatakan tetap milik Pelawan, Risalah Lelang dinyatakan batal, balik nama dibatalkan, dan Penetapan Eksekusi Pengosongan dinyatakan tidak sah. [HAL 15-17] Terlawan menjawab menolak seluruh dalil Pelawan, mengakui Obyek Eksekusi telah diserahkan melalui Berita Acara Penyerahan tanggal 31 Agustus 2016, sehingga perlawanan untuk menunda eksekusi tidak relevan. Terlawan mengajukan eksepsi obscuur libel, exceptio litis pendentis (karena ada gugatan lain di PN Jakarta Pusat), dan exceptio non adimpleti contractus (Pelawan wanprestasi sebagai penjamin/debitur). [HAL 18-21] Dalam pokok perkara, Terlawan dalil Pelawan bukan lagi pemilik sah karena Hak Tanggungan telah dihapus (roya) dan hasil lelang telah digunakan untuk melunasi utang, serta Terlawan telah membayar biaya lelang, BPHTB, dan PBB. Terlawan menyatakan Risalah Lelang sah, balik nama sah, dan eksekusi pengosongan telah dilakukan secara patut melalui dua kali peneguran, di mana peneguran kedua Pelawan hadir dan menolak pengosongan. [HAL 22-25] Turut Terlawan I (Bank DKI) menolak gugatan dengan eksepsi obscuur libel dan plurium litis consortium (meminta PT. Rnnys Provimatcon ditarik sebagai pihak). Turut Terlawan I dalil Pelawan adalah Direktur Utama PT. Rnnys Provimatcon yang wanprestasi, sehingga Bank DKI berhak mengeksekusi jaminan. [HAL 26-28] Turut Terlawan I membantah dalil Pelawan tidak diberitahu lelang dengan menunjukkan surat pemberitahuan tanggal 9 Juli 2015, dan membantah dalil nilai limit tidak sesuai penilaian dengan menyatakan nilai limit ditetapkan berdasarkan penilaian KJPP Toto Suharto & Rekan sesuai PMK. [HAL 29-33] Turut Terlawan II (KPKNL) menolak gugatan dengan dalil perlawanan telah daluwarsa karena eksekusi pengosongan telah selesai (Berita Acara Penyerahan tanggal 31 Agustus 2016) sebelum perlawanan didaftarkan tanggal 24 Agustus 2016. Turut Terlawan II juga mengajukan eksepsi litis pendentis dan menyatakan perlawanan tidak berkualitas karena Pelawan wanprestasi. [HAL 34-39] Turut Terlawan II dalil pelaksanaan lelang sesuai prosedur, termasuk pengumuman lelang pertama dan kedua, serta perubahan nilai limit dari Rp. 744.765.000,- menjadi Rp. 749.000.000,- merupakan ralat atas kekeliruan yang mengacu pada laporan penilaian properti, bukan pelanggaran hukum. [HAL 40-42] Turut Terlawan III (BPN) merinci sejarah sertifikat Hak Milik No. 1588/Duren Sawit: semula atas nama Ny. Fauziah, dibebani HT BNI yang dihapus, dijual ke Najib, kemudian dibebani HT Bank DKI Peringkat I (2005), II (2006), III (2007), IV (2007-2008), dan V (2010), yang semuanya dihapus (roya) pada 21 Agustus 2015. [HAL 43] Turut Terlawan III menegaskan bahwa berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 209/2015 tanggal 29 Juli 2015, Hak Milik No. 1588/Duren Sawit telah tercatat atas nama Boyke Dhanuwibowo pada 31 Agustus 2015, dan sita eksekusi diletakkan pada 13 Juni 2016, sehingga proses pencatatan peralihan hak telah sesuai Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. [HAL 44-46] Pelawan mengajukan replik tanggal 3 November 2016 dan membuktikan dalilnya dengan 67 bukti surat (P-1 s.d. P-67) yang meliputi sertifikat, rekening listrik/PAM, tanda bukti pemilih, surat IMB, surat persetujuan kredit PT. RENNYS PROVIMATCON, surat peringatan, risalah lelang, penetapan eksekusi, serta berbagai surat aduan dan informasi kepada instansi terkait. [HAL 47-48] Pelawan juga mengajukan dua saksi: Saksi I PI NADJIB HASAN yang menyatakan Pelawan adalah Direktur Utama PT. Rennys, menjaminkan sertifikat miliknya untuk kredit PT. Rennys ke Bank DKI, dan PT. Rennys tidak melunasi cicilan tepat waktu sehingga obyek jaminan dilelang; serta Saksi II H. SUYONO MUCHTAR yang menyatakan dirinya juga menjaminkan sertifikatnya untuk kredit yang sama, menerima peringatan dari Bank DKI, dan mengetahui rumah Pelawan telah dieksekusi. [HAL 48-52] Terlawan mengajukan 23 bukti surat (T-1 s.d. T-23) yang mencakup surat keterangan pendaftaran tanah, pengumuman lelang, kwitansi pembayaran, surat royah, setoran pajak (BPHTB/PBB), sertifikat, serta berita acara peneguran dan penyerahan. Turut Terlawan I mengajukan 26 bukti surat (TT.I-1 s.d. TT.I-26) berupa perjanjian kredit dan addendumnya, sertifikat hak tanggungan, surat peringatan tunggakan, serta surat perubahan harga limit lelang. Turut Terlawan II mengajukan 13 bukti surat (TT.II-1 s.d. TT.II-13) yang meliputi surat permohonan lelang, penetapan hari lelang, pengumuman lelang, daftar hadir, kwitansi, dan risalah lelang. [HAL 53-55] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Pelawan karena eksekusi telah selesai dan merupakan pokok perkara. Dalam eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel karena gugatan telah memuat kronologis prosedur lelang, dan menolak eksepsi litis pendentis karena Terlawan tidak membuktikan adanya perkara lain yang sama. [HAL 56-57] Majelis Hakim menerima eksepsi exceptio non adimpleti contractus karena Pelawan terbukti alpa membayar tunggakan kredit (wanprestasi) sebagai Direktur Utama PT. Rnnys Provimatcon, sehingga tidak berhak menuntut pengembalian barang jaminan. Akibatnya, gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dan biaya perkara Rp. 1.722.000,- dibebankan kepada Pelawan. Putusan diucapkan pada 18 Januari 2017 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Sirad (Ketua), Arumningsih, dan Gede Ariawan." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 352/PDT.G.Plw./2016/PN.Jkt.Tim. di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melibatkan Pelawan NAJIB melawan Terlawan TUAN BOYKE DHANUWIBOWO, Turut Terlawan I PT. BANK DKI, Turut Terlawan II KPKNL JAKARTA V, dan Turut Terlawan III Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Timur. [HAL 3-4] Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor 05/2016.Eks/PN.Jkt.Tim Jo. No. RL No. 209/2015 tanggal 18 Juli 2016 dan Perintah Pengosongan tanggal 31 Agustus 2016 atas Obyek Eksekusi berupa tanah bersertifikat Hak Milik No. 1588/Duren Sawit seluas 176 m2 di Jl. Kenanga RT 02/RW 02 No. 3 Duren Sawit, Jakarta Timur, yang tercatat atas nama NAJIB. [HAL 5-7] Pelawan dalil bahwa ia tidak pernah menerima panggilan tegoran secara sah dan patut dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 15 Februari 2016 karena surat diserahkan ke Kelurahan Duren Sawit namun tidak disampaikan kepadanya, sehingga Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan tanpa pemanggilan sah tersebut bertentangan hukum. [HAL 8-11] Pelawan juga dalil bahwa pelaksanaan lelang eksekusi tanggal 29 Juli 2015 yang dimenangkan Terlawan melanggar PMK No. 93/PMK.06/2010 karena: (1) Pelawan sebagai pemilik tidak pernah diberitahu rencana lelang; (2) Nilai Limit ditetapkan Rp. 744.765.000,- (Pengumuman I) dan Rp. 749.000.000,- (Pengumuman II) jauh di bawah Nilai Pasar Rp. 1.102.700.000,- dan Nilai Wajar di atas Rp. 2.000.000.000,- berdasarkan penilaian Tim Penilai Toto Suharto & Rekan tanggal 17 Desember 2014; (3) Nilai Limit berubah antar pengumuman tanpa alasan jelas dan tidak berdasarkan penilaian penilai; (4) Lelang Ulang dilakukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. [HAL 12-14] Akibatnya, Pelawan mendalil Risalah Lelang Nomor 209/2015 tanggal 29 Juli 2015 tidak sah, balik nama sertifikat ke nama Terlawan batal, dan Penetapan Eksekusi Pengosongan tidak sah. Pelawan memohon dalam provisi agar eksekusi ditangguhkan, dilarang melakukan pemindahtanganan/pengosongan, dan dikenakan uang paksa Rp. 100.000.000,- per hari, serta dalam pokok perkara agar perlawanan dikabulkan seluruhnya, Obyek Eksekusi dinyatakan tetap milik Pelawan, Risalah Lelang dinyatakan batal, balik nama dibatalkan, dan Penetapan Eksekusi Pengosongan dinyatakan tidak sah. [HAL 15-17] Terlawan menjawab menolak seluruh dalil Pelawan, mengakui Obyek Eksekusi telah diserahkan melalui Berita Acara Penyerahan tanggal 31 Agustus 2016, sehingga perlawanan untuk menunda eksekusi tidak relevan. Terlawan mengajukan eksepsi obscuur libel, exceptio litis pendentis (karena ada gugatan lain di PN Jakarta Pusat), dan exceptio non adimpleti contractus (Pelawan wanprestasi sebagai penjamin/debitur). [HAL 18-21] Dalam pokok perkara, Terlawan dalil Pelawan bukan lagi pemilik sah karena Hak Tanggungan telah dihapus (roya) dan hasil lelang telah digunakan untuk melunasi utang, serta Terlawan telah membayar biaya lelang, BPHTB, dan PBB. Terlawan menyatakan Risalah Lelang sah, balik nama sah, dan eksekusi pengosongan telah dilakukan secara patut melalui dua kali peneguran, di mana peneguran kedua Pelawan hadir dan menolak pengosongan. [HAL 22-25] Turut Terlawan I (Bank DKI) menolak gugatan dengan eksepsi obscuur libel dan plurium litis consortium (meminta PT. Rnnys Provimatcon ditarik sebagai pihak). Turut Terlawan I dalil Pelawan adalah Direktur Utama PT. Rnnys Provimatcon yang wanprestasi, sehingga Bank DKI berhak mengeksekusi jaminan. [HAL 26-28] Turut Terlawan I membantah dalil Pelawan tidak diberitahu lelang dengan menunjukkan surat pemberitahuan tanggal 9 Juli 2015, dan membantah dalil nilai limit tidak sesuai penilaian dengan menyatakan nilai limit ditetapkan berdasarkan penilaian KJPP Toto Suharto & Rekan sesuai PMK. [HAL 29-33] Turut Terlawan II (KPKNL) menolak gugatan dengan dalil perlawanan telah daluwarsa karena eksekusi pengosongan telah selesai (Berita Acara Penyerahan tanggal 31 Agustus 2016) sebelum perlawanan didaftarkan tanggal 24 Agustus 2016. Turut Terlawan II juga mengajukan eksepsi litis pendentis dan menyatakan perlawanan tidak berkualitas karena Pelawan wanprestasi. [HAL 34-39] Turut Terlawan II dalil pelaksanaan lelang sesuai prosedur, termasuk pengumuman lelang pertama dan kedua, serta perubahan nilai limit dari Rp. 744.765.000,- menjadi Rp. 749.000.000,- merupakan ralat atas kekeliruan yang mengacu pada laporan penilaian properti, bukan pelanggaran hukum. [HAL 40-42] Turut Terlawan III (BPN) merinci sejarah sertifikat Hak Milik No. 1588/Duren Sawit: semula atas nama Ny. Fauziah, dibebani HT BNI yang dihapus, dijual ke Najib, kemudian dibebani HT Bank DKI Peringkat I (2005), II (2006), III (2007), IV (2007-2008), dan V (2010), yang semuanya dihapus (roya) pada 21 Agustus 2015. [HAL 43] Turut Terlawan III menegaskan bahwa berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 209/2015 tanggal 29 Juli 2015, Hak Milik No. 1588/Duren Sawit telah tercatat atas nama Boyke Dhanuwibowo pada 31 Agustus 2015, dan sita eksekusi diletakkan pada 13 Juni 2016, sehingga proses pencatatan peralihan hak telah sesuai Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. [HAL 44-46] Pelawan mengajukan replik tanggal 3 November 2016 dan membuktikan dalilnya dengan 67 bukti surat (P-1 s.d. P-67) yang meliputi sertifikat, rekening listrik/PAM, tanda bukti pemilih, surat IMB, surat persetujuan kredit PT. RENNYS PROVIMATCON, surat peringatan, risalah lelang, penetapan eksekusi, serta berbagai surat aduan dan informasi kepada instansi terkait. [HAL 47-48] Pelawan juga mengajukan dua saksi: Saksi I PI NADJIB HASAN yang menyatakan Pelawan adalah Direktur Utama PT. Rennys, menjaminkan sertifikat miliknya untuk kredit PT. Rennys ke Bank DKI, dan PT. Rennys tidak melunasi cicilan tepat waktu sehingga obyek jaminan dilelang; serta Saksi II H. SUYONO MUCHTAR yang menyatakan dirinya juga menjaminkan sertifikatnya untuk kredit yang sama, menerima peringatan dari Bank DKI, dan mengetahui rumah Pelawan telah dieksekusi. [HAL 48-52] Terlawan mengajukan 23 bukti surat (T-1 s.d. T-23) yang mencakup surat keterangan pendaftaran tanah, pengumuman lelang, kwitansi pembayaran, surat royah, setoran pajak (BPHTB/PBB), sertifikat, serta berita acara peneguran dan penyerahan. Turut Terlawan I mengajukan 26 bukti surat (TT.I-1 s.d. TT.I-26) berupa perjanjian kredit dan addendumnya, sertifikat hak tanggungan, surat peringatan tunggakan, serta surat perubahan harga limit lelang. Turut Terlawan II mengajukan 13 bukti surat (TT.II-1 s.d. TT.II-13) yang meliputi surat permohonan lelang, penetapan hari lelang, pengumuman lelang, daftar hadir, kwitansi, dan risalah lelang. [HAL 53-55] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Pelawan karena eksekusi telah selesai dan merupakan pokok perkara. Dalam eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel karena gugatan telah memuat kronologis prosedur lelang, dan menolak eksepsi litis pendentis karena Terlawan tidak membuktikan adanya perkara lain yang sama. [HAL 56-57] Majelis Hakim menerima eksepsi exceptio non adimpleti contractus karena Pelawan terbukti alpa membayar tunggakan kredit (wanprestasi) sebagai Direktur Utama PT. Rnnys Provimatcon, sehingga tidak berhak menuntut pengembalian barang jaminan. Akibatnya, gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dan biaya perkara Rp. 1.722.000,- dibebankan kepada Pelawan. Putusan diucapkan pada 18 Januari 2017 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Sirad (Ketua), Arumningsih, dan Gede Ariawan." + }, + "read": { + "input_chars": 7512, + "frame": "Pelawan NAJIB mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Pengosongan dan Perintah Pengosongan atas tanah bersertifikat Hak Milik yang tercatat atas namanya, yang dieksekusi oleh Terlawan TUAN BOYKE DHANUWIBOWO berdasarkan hasil lelang untuk melunasi utang. Pelawan memohon agar eksekusi ditangguhkan, risalah lelang dan balik nama dinyatakan batal, serta obyek eksekusi dinyatakan tetap miliknya. Majelis Hakim menolak gugatan perlawanan tersebut karena menganggap Pelawan telah wanprestasi dalam pembayaran kredit.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pelawan NAJIB mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor 05/2016.Eks/PN.Jkt.Tim dan Perintah Pengosongan tanggal 31 Agustus 2016 atas tanah bersertifikat Hak Milik No. 1588/Duren Sawit seluas 176 m2 di Jl. Kenanga RT 02/RW 02 No. 3 Duren Sawit, Jakarta Timur.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan dalil bahwa ia tidak pernah menerima panggilan tegoran secara sah dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 15 Februari 2016 karena surat tidak disampaikan kepadanya.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan dalil bahwa pelaksanaan lelang eksekusi tanggal 29 Juli 2015 melanggar peraturan karena ia tidak diberitahu rencana lelang, nilai limit lelang jauh di bawah nilai pasar dan nilai wajar, serta perubahan nilai limit antar pengumuman tanpa alasan jelas.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan TUAN BOYKE DHANUWIBOWO menolak seluruh dalil Pelawan dan mengakui bahwa Obyek Eksekusi telah diserahkan melalui Berita Acara Penyerahan tanggal 31 Agustus 2016.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan dalil bahwa Pelawan bukan lagi pemilik sah karena Hak Tanggungan telah dihapus dan hasil lelang telah digunakan untuk melunasi utang, serta Terlawan telah membayar biaya lelang, BPHTB, dan PBB.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan I PT. BANK DKI dalil bahwa Pelawan adalah Direktur Utama PT. Rnnys Provimatcon yang wanprestasi sehingga Bank DKI berhak mengeksekusi jaminan.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan II KPKNL JAKARTA V dalil bahwa perlawanan telah daluwarsa karena eksekusi pengosongan telah selesai sebelum perlawanan didaftarkan.", + "page": 33, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan III Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Timur menegaskan bahwa Hak Milik No. 1588/Duren Sawit telah tercatat atas nama Boyke Dhanuwibowo pada 31 Agustus 2015 setelah semua Hak Tanggungan dihapus.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Pelawan terbukti alpa membayar tunggakan kredit sebagai Direktur Utama PT. Rnnys Provimatcon sehingga tidak berhak menuntut pengembalian barang jaminan.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena eksepsi exceptio non adimpleti contractus diterima.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pelawan NAJIB mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi pengosongan atas tanah bersertifikat Hak Milik No. 1588/Duren Sawit yang telah beralih nama ke Terlawan TUAN BOYKE DHANUWIBOWO melalui lelang eksekusi. Pelawan mendalilkan ketidaksaahan eksekusi karena tidak adanya pemanggilan yang sah, pelanggaran prosedur lelang terkait nilai limit, dan pembatalan balik nama sertifikat. Terlawan dan Turut Terlawan membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa eksekusi telah dilakukan secara patut, lelang sesuai prosedur, dan hak tanggungan telah dihapus. Majelis Hakim menolak eksepsi bentuk gugatan dan litis pendentis, namun menerima eksepsi bahwa Pelawan telah wanprestasi dalam pembayaran tunggakan kredit sebagai Direktur Utama PT. Rnnys Provimatcon. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pelawan NAJIB mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi pengosongan atas tanah bersertifikat Hak Milik No. 1588/Duren Sawit yang telah beralih nama ke Terlawan TUAN BOYKE DHANUWIBOWO melalui lelang eksekusi. Pelawan mendalilkan ketidaksaahan eksekusi karena tidak adanya pemanggilan yang sah, pelanggaran prosedur lelang terkait nilai limit, dan pembatalan balik nama sertifikat. Terlawan dan Turut Terlawan membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa eksekusi telah dilakukan secara patut, lelang sesuai prosedur, dan hak tanggungan telah dihapus. Majelis Hakim menolak eksepsi bentuk gugatan dan litis pendentis, namun menerima eksepsi bahwa Pelawan telah wanprestasi dalam pembayaran tunggakan kredit sebagai Direktur Utama PT. Rnnys Provimatcon. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Pelawan NAJIB mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor 05/2016.Eks/PN.Jkt.Tim dan Perintah Pengosongan tanggal 31 Agustus 2016 atas tanah bersertifikat Hak Milik No. 1588/Duren Sawit seluas 176 m2 di Jl. Kenanga RT 02/RW 02 No. 3 Duren Sawit, Jakarta Timur.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan dalil bahwa ia tidak pernah menerima panggilan tegoran secara sah dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 15 Februari 2016 karena surat tidak disampaikan kepadanya.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan dalil bahwa pelaksanaan lelang eksekusi tanggal 29 Juli 2015 melanggar peraturan karena ia tidak diberitahu rencana lelang, nilai limit lelang jauh di bawah nilai pasar dan nilai wajar, serta perubahan nilai limit antar pengumuman tanpa alasan jelas.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan TUAN BOYKE DHANUWIBOWO menolak seluruh dalil Pelawan dan mengakui bahwa Obyek Eksekusi telah diserahkan melalui Berita Acara Penyerahan tanggal 31 Agustus 2016.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan dalil bahwa Pelawan bukan lagi pemilik sah karena Hak Tanggungan telah dihapus dan hasil lelang telah digunakan untuk melunasi utang, serta Terlawan telah membayar biaya lelang, BPHTB, dan PBB.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan I PT. BANK DKI dalil bahwa Pelawan adalah Direktur Utama PT. Rnnys Provimatcon yang wanprestasi sehingga Bank DKI berhak mengeksekusi jaminan.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan II KPKNL JAKARTA V dalil bahwa perlawanan telah daluwarsa karena eksekusi pengosongan telah selesai sebelum perlawanan didaftarkan.", + "page": 33, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Terlawan III Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Timur menegaskan bahwa Hak Milik No. 1588/Duren Sawit telah tercatat atas nama Boyke Dhanuwibowo pada 31 Agustus 2015 setelah semua Hak Tanggungan dihapus.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Pelawan terbukti alpa membayar tunggakan kredit sebagai Direktur Utama PT. Rnnys Provimatcon sehingga tidak berhak menuntut pengembalian barang jaminan.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena eksepsi exceptio non adimpleti contractus diterima.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang bank sebagai direktur perusahaan, tapi tanah saya dilelang dan diambil orang tanpa saya tahu, kenapa hak saya ditolak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13139, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 58600, + "completion_tokens": 4767 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_352_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_352_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6e98527bcd66f68b1c51c580849d41642eeb3332 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_352_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,265 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_352_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 56, + "timings": { + "parse": 0.095, + "classify": 0.0, + "condense": 211.393, + "read": 164.733, + "query": 16.048, + "relevance": 203.732, + "total": 596.001 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 152893, + "marked_chars": 153388 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI : \nDALAM KONVENSI \nDalam Eksepsi : \n- \nMengabulkan Eksepsi Tergugat; \nDalam Pokok Perkara : \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk \nVerklaard); \nDALAM REKONVENSI \n- \nMenyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk \nVerklaard); \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: \n- \nMenghukum \nPenggugat \nKonvensi/Tergugat \nRekonvensi \nuntuk \nmembayar biaya perkara sejumlah Rp1.530.500,00 (satu juta lima \nratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 2 September \n2025, oleh kami, Sri Hartati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Melia Nur \nPratiwi, S.H., M.H. dan Murdian Ekawati, S.H., M.H masing-masing sebagai \nHakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 352/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal \n2 September 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 \nSeptember 2025 diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka \nuntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota \ntersebut, Anita Sihombing, S.H., M.H., Panitera Pengganti, kuasa \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134999, + "summary": "[HAL 1-22] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa gugatan perdata Nomor 352/Pdt.G/2024 antara Penggugat Devi Puspita Sari dan Tergugat Fatmawati terkait sengketa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02280/Munjul seluas 3.475 m2 di Kelurahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Para pihak mengikatkan diri dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Februari 2016 (Perjanjian I) yang disahkan Notaris Ernie, S.H., di mana Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual sepakat menjual tanah dengan harga Rp. 8.602.500.000,- (harga Rp. 2.500.000,- per m2) dengan sistem pembayaran bertahap dan hak bagi Penggugat untuk menjual tanah dalam bentuk kavling kepada konsumen dengan kewajiban Tergugat menandatangani Akta Jual Beli (AJB) serta menyimpan asli sertifikat di kantor notaris. Kronologi menunjukkan Penggugat telah membayar total Rp. 3.600.000.000,- (termasuk Rp. 100.000.000,- untuk menebus sertifikat dari gadai) dan berhasil menjual 11 kavling seluas 1.414,6 m2, namun Tergugat hanya menandatangani AJB untuk 5 kavling (732 m2) dan menolak menandatangani AJB untuk 6 kavling sisanya (682 m2) senilai Rp. 1.690.000.000,-. Tergugat kemudian menutup rekening banknya secara sepihak tanpa pemberitahuan, menghalangi pembayaran sisa, dan tidak menyerahkan sisa tanah. Penggugat mendalilkan Tergugat wanprestasi, menuntut pernyataan sah perjanjian, pengalihan hak atas sisa tanah seluas 2.733 m2, penandatanganan AJB 6 kavling, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 6.157.000.000,- dan dwangsom. [HAL 23-35] Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak (meminta penambahan suami Tergugat, pembeli kavling, dan notaris sebagai terdugat) dan membantah dalil Penggugat dengan menyatakan uang yang diterima hanya Rp. 3.150.000.000,- berdasarkan Perjanjian II (25 April 2019) dan Perjanjian III (30 September 2019) yang menetapkan batas waktu pelunasan. Tergugat mendalilkan bahwa karena Penggugat tidak melunasi sisa pembayaran hingga jatuh tempo, maka uang diterima dikompensasikan dengan 5 kavling yang sudah dibuatkan PPJB/AJB kepada konsumen tertentu, dan sertifikat dikembalikan kepada Tergugat; penutupan rekening dilakukan karena Penggugat wanprestasi. Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi menuntut pernyataan Penggugat wanprestasi, pembatalan perjanjian akibat wanprestasi, pengembalian sertifikat, dan pengusiran pihak yang menempati tanah. [HAL 36-49] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (perjanjian, sertifikat, rekening koran, bukti transfer) dan 3 saksi (Sanusi, Hafiz Fauzan Alanuri, Mulia Rafoza) yang secara umum mendukung dalil pembayaran dan penjualan kavling oleh Penggugat serta penolakan Tergugat. Tergugat mengajukan bukti surat (KK, perjanjian, AJB 5 kavling, putusan perkara lain) dan 2 saksi (Namit, Merry Afrinita) yang menyatakan adanya tiga perjanjian, penitipan sertifikat di notaris, dan bahwa sertifikat dikembalikan kepada Tergugat karena perjanjian tidak ditepati oleh Penggugat. [HAL 50] Majelis Hakim menyatakan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 19889, + "summary": "[HAL 1-56] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa gugatan perdata Nomor 352/Pdt.G/2024 antara Penggugat Devi Puspita Sari dan Tergugat Fatmawati terkait sengketa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02280/Munjul seluas 3.475 m2 di Kelurahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Para pihak mengikatkan diri dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Februari 2016 (Perjanjian I) yang disahkan Notaris Ernie, S.H., di mana Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual sepakat menjual tanah dengan harga Rp. 8.602.500.000,- (harga Rp. 2.500.000,- per m2) dengan sistem pembayaran bertahap dan hak bagi Penggugat untuk menjual tanah dalam bentuk kavling kepada konsumen dengan kewajiban Tergugat menandatangani Akta Jual Beli (AJB) serta menyimpan asli sertifikat di kantor notaris. Kronologi menunjukkan Penggugat telah membayar total Rp. 3.600.000.000,- (termasuk Rp. 100.000.000,- untuk menebus sertifikat dari gadai) dan berhasil menjual 11 kavling seluas 1.414,6 m2, namun Tergugat hanya menandatangani AJB untuk 5 kavling (732 m2) dan menolak menandatangani AJB untuk 6 kavling sisanya (682 m2) senilai Rp. 1.690.000.000,-. Tergugat kemudian menutup rekening banknya secara sepihak tanpa pemberitahuan, menghalangi pembayaran sisa, dan tidak menyerahkan sisa tanah. Penggugat mendalilkan Tergugat wanprestasi, menuntut pernyataan sah perjanjian, pengalihan hak atas sisa tanah seluas 2.733 m2, penandatanganan AJB 6 kavling, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 6.157.000.000,- dan dwangsom. Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak (meminta penambahan suami Tergugat, pembeli kavling, dan notaris sebagai terdugat) dan membantah dalil Penggugat dengan menyatakan uang yang diterima hanya Rp. 3.150.000.000,- berdasarkan Perjanjian II (25 April 2019) dan Perjanjian III (30 September 2019) yang menetapkan batas waktu pelunasan. Tergugat mendalilkan bahwa karena Penggugat tidak melunasi sisa pembayaran hingga jatuh tempo, maka uang diterima dikompensasikan dengan 5 kavling yang sudah dibuatkan PPJB/AJB kepada konsumen tertentu, dan sertifikat dikembalikan kepada Tergugat; penutupan rekening dilakukan karena Penggugat wanprestasi. Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi menuntut pernyataan Penggugat wanprestasi, pembatalan perjanjian akibat wanprestasi, pengembalian sertifikat, dan pengusiran pihak yang menempati tanah. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (perjanjian, sertifikat, rekening koran, bukti transfer) dan 3 saksi (Sanusi, Hafiz Fauzan Alanuri, Mulia Rafoza) yang secara umum mendukung dalil pembayaran dan penjualan kavling oleh Penggugat serta penolakan Tergugat. Tergugat mengajukan bukti surat (KK, perjanjian, AJB 5 kavling, putusan perkara lain) dan 2 saksi (Namit, Merry Afrinita) yang menyatakan adanya tiga perjanjian, penitipan sertifikat di notaris, dan bahwa sertifikat dikembalikan kepada Tergugat karena perjanjian tidak ditepati oleh Penggugat. Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak (plurium litis consortium) adalah beralasan menurut hukum karena Penggugat tidak mengikutsertakan H. Caca Dibrata (suami Tergugat) sebagai pihak yang berkepentingan langsung atas harta bersama, para pembeli kavling (Harti Astuti, Selly Mardianti, Yunus Lumban Raja, Afkar Mulya, Mariana Siahaan) yang memiliki kepentingan hukum langsung atas sertifikat pecahan, serta Notaris Ernie, S.H., yang membuat dan melegalisasi perjanjian serta menyimpan sertifikat. Ketiadaan pihak-pihak tersebut dianggap sebagai cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) demi asas keadilan dan kepastian hukum. Akibat eksepsi dikabulkan, gugatan pokok Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena bersifat aksesoir yang bergantung pada gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.530.500,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-56] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa gugatan perdata Nomor 352/Pdt.G/2024 antara Penggugat Devi Puspita Sari dan Tergugat Fatmawati terkait sengketa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02280/Munjul seluas 3.475 m2 di Kelurahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Para pihak mengikatkan diri dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Februari 2016 (Perjanjian I) yang disahkan Notaris Ernie, S.H., di mana Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual sepakat menjual tanah dengan harga Rp. 8.602.500.000,- (harga Rp. 2.500.000,- per m2) dengan sistem pembayaran bertahap dan hak bagi Penggugat untuk menjual tanah dalam bentuk kavling kepada konsumen dengan kewajiban Tergugat menandatangani Akta Jual Beli (AJB) serta menyimpan asli sertifikat di kantor notaris. Kronologi menunjukkan Penggugat telah membayar total Rp. 3.600.000.000,- (termasuk Rp. 100.000.000,- untuk menebus sertifikat dari gadai) dan berhasil menjual 11 kavling seluas 1.414,6 m2, namun Tergugat hanya menandatangani AJB untuk 5 kavling (732 m2) dan menolak menandatangani AJB untuk 6 kavling sisanya (682 m2) senilai Rp. 1.690.000.000,-. Tergugat kemudian menutup rekening banknya secara sepihak tanpa pemberitahuan, menghalangi pembayaran sisa, dan tidak menyerahkan sisa tanah. Penggugat mendalilkan Tergugat wanprestasi, menuntut pernyataan sah perjanjian, pengalihan hak atas sisa tanah seluas 2.733 m2, penandatanganan AJB 6 kavling, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 6.157.000.000,- dan dwangsom. Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak (meminta penambahan suami Tergugat, pembeli kavling, dan notaris sebagai terdugat) dan membantah dalil Penggugat dengan menyatakan uang yang diterima hanya Rp. 3.150.000.000,- berdasarkan Perjanjian II (25 April 2019) dan Perjanjian III (30 September 2019) yang menetapkan batas waktu pelunasan. Tergugat mendalilkan bahwa karena Penggugat tidak melunasi sisa pembayaran hingga jatuh tempo, maka uang diterima dikompensasikan dengan 5 kavling yang sudah dibuatkan PPJB/AJB kepada konsumen tertentu, dan sertifikat dikembalikan kepada Tergugat; penutupan rekening dilakukan karena Penggugat wanprestasi. Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi menuntut pernyataan Penggugat wanprestasi, pembatalan perjanjian akibat wanprestasi, pengembalian sertifikat, dan pengusiran pihak yang menempati tanah. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (perjanjian, sertifikat, rekening koran, bukti transfer) dan 3 saksi (Sanusi, Hafiz Fauzan Alanuri, Mulia Rafoza) yang secara umum mendukung dalil pembayaran dan penjualan kavling oleh Penggugat serta penolakan Tergugat. Tergugat mengajukan bukti surat (KK, perjanjian, AJB 5 kavling, putusan perkara lain) dan 2 saksi (Namit, Merry Afrinita) yang menyatakan adanya tiga perjanjian, penitipan sertifikat di notaris, dan bahwa sertifikat dikembalikan kepada Tergugat karena perjanjian tidak ditepati oleh Penggugat. Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak (plurium litis consortium) adalah beralasan menurut hukum karena Penggugat tidak mengikutsertakan H. Caca Dibrata (suami Tergugat) sebagai pihak yang berkepentingan langsung atas harta bersama, para pembeli kavling (Harti Astuti, Selly Mardianti, Yunus Lumban Raja, Afkar Mulya, Mariana Siahaan) yang memiliki kepentingan hukum langsung atas sertifikat pecahan, serta Notaris Ernie, S.H., yang membuat dan melegalisasi perjanjian serta menyimpan sertifikat. Ketiadaan pihak-pihak tersebut dianggap sebagai cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) demi asas keadilan dan kepastian hukum. Akibat eksepsi dikabulkan, gugatan pokok Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena bersifat aksesoir yang bergantung pada gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.530.500,00." + }, + "read": { + "input_chars": 3998, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa sengketa tanah antara Penggugat Devi Puspita Sari dan Tergugat Fatmawati terkait Perjanjian Kesepakatan Bersama jual beli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02280/Munjul. Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian, pengalihan hak atas sisa tanah, penandatanganan Akta Jual Beli, serta ganti rugi. Gugatan ini ditolak karena eksepsi kurang pihak yang diajukan Tergugat dinyatakan beralasan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Februari 2016 yang disahkan Notaris Ernie, S.H., mengenai jual beli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02280/Munjul.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar total Rp. 3.600.000.000,- termasuk Rp. 100.000.000,- untuk menebus sertifikat dari gadai.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat berhasil menjual 11 kavling seluas 1.414,6 m2 dari tanah objek sengketa.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat hanya menandatangani Akta Jual Beli untuk 5 kavling seluas 732 m2 dan menolak menandatangani Akta Jual Beli untuk 6 kavling sisanya seluas 682 m2.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menutup rekening banknya secara sepihak tanpa pemberitahuan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak dengan meminta penambahan suami Tergugat, para pembeli kavling, dan Notaris Ernie, S.H., sebagai terdugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi kurang pihak beralasan karena Penggugat tidak mengikutsertakan H. Caca Dibrata, para pembeli kavling, dan Notaris Ernie, S.H.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan pokok Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima akibat eksepsi kurang pihak yang dikabulkan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena bersifat aksesoir terhadap gugatan konvensi yang tidak dapat diterima.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa sengketa perdata antara Penggugat Devi Puspita Sari dan Tergugat Fatmawati terkait sengketa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02280/Munjul. Para pihak mengikatkan diri dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Februari 2016 yang disahkan Notaris Ernie, S.H., di mana Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual sepakat menjual tanah dengan harga Rp. 8.602.500.000,- dengan sistem pembayaran bertahap. Penggugat mendalilkan telah membayar total Rp. 3.600.000.000,- dan berhasil menjual 11 kavling, namun Tergugat hanya menandatangani Akta Jual Beli untuk 5 kavling dan menolak untuk 6 kavling sisanya. Tergugat membantah dengan menyatakan uang yang diterima hanya Rp. 3.150.000.000,- berdasarkan perjanjian lain dan mendalilkan Penggugat wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran. Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak dengan meminta penambahan suami Tergugat, para pembeli kavling, dan Notaris Ernie, S.H., sebagai terdugat. Majelis Hakim menyatakan eksepsi kurang pihak beralasan karena ketiadaan pihak-pihak tersebut merupakan cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima demi asas keadilan dan kepastian hukum. Akibatnya, gugatan pokok Penggugat dan gugatan Rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa sengketa perdata antara Penggugat Devi Puspita Sari dan Tergugat Fatmawati terkait sengketa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02280/Munjul. Para pihak mengikatkan diri dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Februari 2016 yang disahkan Notaris Ernie, S.H., di mana Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual sepakat menjual tanah dengan harga Rp. 8.602.500.000,- dengan sistem pembayaran bertahap. Penggugat mendalilkan telah membayar total Rp. 3.600.000.000,- dan berhasil menjual 11 kavling, namun Tergugat hanya menandatangani Akta Jual Beli untuk 5 kavling dan menolak untuk 6 kavling sisanya. Tergugat membantah dengan menyatakan uang yang diterima hanya Rp. 3.150.000.000,- berdasarkan perjanjian lain dan mendalilkan Penggugat wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran. Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak dengan meminta penambahan suami Tergugat, para pembeli kavling, dan Notaris Ernie, S.H., sebagai terdugat. Majelis Hakim menyatakan eksepsi kurang pihak beralasan karena ketiadaan pihak-pihak tersebut merupakan cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima demi asas keadilan dan kepastian hukum. Akibatnya, gugatan pokok Penggugat dan gugatan Rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 25 Februari 2016 yang disahkan Notaris Ernie, S.H., mengenai jual beli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02280/Munjul.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar total Rp. 3.600.000.000,- termasuk Rp. 100.000.000,- untuk menebus sertifikat dari gadai.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat berhasil menjual 11 kavling seluas 1.414,6 m2 dari tanah objek sengketa.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat hanya menandatangani Akta Jual Beli untuk 5 kavling seluas 732 m2 dan menolak menandatangani Akta Jual Beli untuk 6 kavling sisanya seluas 682 m2.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menutup rekening banknya secara sepihak tanpa pemberitahuan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak dengan meminta penambahan suami Tergugat, para pembeli kavling, dan Notaris Ernie, S.H., sebagai terdugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi kurang pihak beralasan karena Penggugat tidak mengikutsertakan H. Caca Dibrata, para pembeli kavling, dan Notaris Ernie, S.H.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan pokok Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima akibat eksepsi kurang pihak yang dikabulkan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena bersifat aksesoir terhadap gugatan konvensi yang tidak dapat diterima.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka beli tanah dan jual beberapa kavling, tapi penjualnya cuma tanda tangani sebagian dan tutup rekeningnya, kenapa gugatan saya ditolak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15911, + "candidates": [ + "Pasal 1230 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1315 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1328 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1689 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1230 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1230: Lamanya waktu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada para juru simpan hipotek dalam Pasal 1225, ditentukan sepuluh tahun untuk kelalaian-kelalaian termaksud pada nomor 1° dan 3° pasal itu, terhitung dari hari diajukannya permohonan formalitas-formalitas menurut undang-undang oleh mereka yang berkepentingan, dan untuk kelalaian-kelalaian termaksud pada nomor 2° pasal itu juga, terhitung dari hari diberikannya surat pernyataan yang bersangkutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1315: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1328: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1689 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1689: Dalam hal yang pertama. barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1230 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jangka waktu pertanggungjawaban juru simpan hipotek, yang merupakan materi teknis khusus mengenai jaminan hipotek. Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa jual beli tanah, pembayaran uang muka, atau alasan penolakan gugatan yang bersifat prosedural (cacat formil/kurang pihak) dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemidanaan lalai (wanprestasi) debitur. Meskipun berkaitan dengan perikatan, putusan ini menolak gugatan karena cacat formil (kurang pihak) sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara seperti wanprestasi. Selain itu, teks pasal ini tidak menjadi dasar hukum utama yang dianalisis dalam pertimbangan putusan yang diberikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak memenuhi kewajiban. Ini adalah akibat hukum dari wanprestasi. Namun, karena gugatan ditolak karena alasan prosedural (eksepsi kurang pihak), maka analisis substansi wanprestasi dan penggantian kerugian berdasarkan pasal ini tidak menjadi isu yang diperiksa atau relevan dengan jawaban pertanyaan mengenai alasan penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jenis kerugian yang dapat dituntut (kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang). Sama seperti pasal sebelumnya, ini adalah materi substansi wanprestasi yang tidak diperiksa karena gugatan ditolak secara prosedural. Tidak ada hubungan substantif dengan isu 'kurang pihak' yang menjadi inti putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini adalah definisi umum persetujuan. Meskipun jual beli tanah adalah persetujuan, putusan ini tidak menganalisis keberadaan atau definisi persetujuan tersebut, melainkan menolak gugatan karena kelengkapan pihak. Pasal ini terlalu umum dan tidak menjadi kerangka hukum yang dipakai hakim dalam pertimbangan eksepsi kurang pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak. Meskipun terdengar mirip dengan isu pihak, konteks putusan ini adalah kewajiban hukum acara untuk menarik pihak ketiga yang berkepentingan (asas audi et alteram partem), bukan prinsip relativity of contract dalam substansi perjanjian. Pasal ini tidak dikutip atau dianalisis dalam pertimbangan putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan tidak memeriksa apakah syarat sahnya perjanjian terpenuhi, melainkan menolak gugatan karena cacat formil prosedural (kurang pihak). Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan dengan alasan penolakan gugatan dalam putusan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Tidak ada dalil atau fakta penipuan yang muncul dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan. Putusan didasarkan pada cacat formil, bukan substansi pembatalan karena penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat perjanjian (pacta sunt servanda) dan itikad baik. Meskipun prinsip itikad baik penting, putusan ini menolak gugatan karena alasan prosedural (kurang pihak) yang diatur dalam hukum acara (HIR/Rv), bukan karena pelanggaran substansi perjanjian atau itikad baik para pihak dalam perjanjian itu sendiri. Pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relativity of contract (perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya). Meskipun secara teori berkaitan dengan pihak, putusan ini justru menuntut *penarikan* pihak ketiga yang berkepentingan ke dalam sengketa untuk keadilan prosedural (asas audi et alteram partem), bukan menerapkan prinsip bahwa perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga sebagai alasan penolakan gugatan. Pasal ini tidak dikutip atau dianalisis dalam pertimbangan putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1689 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang hibah (gift) dan hak penghibah. Sengketa dalam pertanyaan adalah jual beli tanah, bukan hibah. Materi pasal ini sama sekali tidak relevan dengan fakta maupun hukum yang dipertimbangkan dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 53976, + "completion_tokens": 4261 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_353_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_353_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1529d461c8fd367eed527a0284e88d9df56d913e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_353_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,278 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_353_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 55, + "timings": { + "parse": 0.098, + "classify": 0.0, + "condense": 182.864, + "read": 226.32, + "query": 5.543, + "relevance": 99.022, + "total": 513.846 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 146098, + "marked_chars": 146584 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI: \nDalam Eksepsi \n- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; \nDalam Pokok Perkara \n- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak \ndapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); \nDALAM REKONVENSI: \n- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak \ndapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: \n- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar \nbiaya perkara sejumlah Rp379.500,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu \nlima ratus rupiah); \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2025, \noleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim \nKetua, Immanuel, S.H., M.H. dan Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., masing-\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 54\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 353/Pdt" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134986, + "summary": "[HAL 1-24] Perkara ini adalah gugatan perdata antara PT Indomobil Finance Indonesia (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) melawan PT Lazuardi Cahaya Prakasa (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) atas sengketa wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Bentuk Sewa Pembiayaan (No. 420.2100219, 420.2100221, 420.2100222, dan 420.2100224) tertanggal 9-10 Maret 2021 untuk empat unit kendaraan Hino (Barang Sewa 1-4) dengan tenor 36 bulan. Penggugat dalil bahwa ia telah menyerahkan Barang Sewa kepada Tergugat, namun Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran hingga ke-10 (jatuh tempo Januari 2022) dan berhenti membayar sejak Februari 2022, sehingga menunggak sisa pokok, bunga, dan denda sebesar Rp7.990.932.500,00 per Juni 2024. Penggugat mendalilkan kepemilikan Barang Sewa masih atas namanya (BPKB dikuasai Penggugat) dan Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar dan tidak mengembalikan barang, serta menolak usulan penyelesaian damai. Penggugat memohon putusan menyatakan perjanjian sah, Tergugat wanprestasi, membayar sisa piutang, menyerahkan kembali 4 unit kendaraan, dan mengabulkan permohonan sita jaminan atas aset Tergugat. [HAL 25-41] Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi menolak gugatan karena alasan kompetensi relatif (domisili di Palembang), gugatan kabur/obscuur libel (melampaui surat kuasa, pencantuman pasal tidak ada, kesalahan nomor mesin, menggabungkan 4 kontrak terpisah dalam satu gugatan, ketidaksinkronan posita-petitum, dan objek sita jaminan tidak jelas), serta kurang pihak. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil wanprestasi dengan dalih perjanjian tidak sah karena tidak dijelaskan saat penandatanganan, namun mengakui telah membayar simpanan jaminan Rp620.000.000,- dan angsuran sewa Rp878.040.000,- serta masih memiliki itikad baik. Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang mendalilkan perjanjian pembiayaan memuat klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen dan POJK, sehingga tidak sah. Tergugat Rekonvensi memohon pengembalian simpanan jaminan dan angsuran yang telah dibayar, penyerahan BPKB, serta ganti rugi materiil dan immateriil akibat gugatan konvensi yang dianggap perbuatan melawan hukum. [HAL 42-51] Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat dan kesaksian dari saksi Penggugat (Muhammad Idrus dan Chandra R.S.) yang memperkuat dalil wanprestasi dan tunggakan pembayaran. Tergugat tidak mengajukan saksi. Dalam pertimbangan eksepsi kompetensi relatif, Majelis Hakim telah memutuskan dengan putusan sela menolak eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili. Dalam pertimbangan eksepsi gugatan kabur karena melampaui surat kuasa, Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut dengan alasan surat kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR karena menunjuk pada surat gugatan yang jelas." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 13098, + "summary": "[HAL 1-55] Perkara ini adalah sengketa perdata antara PT Indomobil Finance Indonesia (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) melawan PT Lazuardi Cahaya Prakasa (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) atas wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Bentuk Sewa Pembiayaan (No. 420.2100219, 420.2100221, 420.2100222, dan 420.2100224) tertanggal 9-10 Maret 2021 untuk empat unit kendaraan Hino (Barang Sewa 1-4) dengan tenor 36 bulan. Penggugat Konvensi dalil telah menyerahkan Barang Sewa kepada Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi hanya membayar angsuran hingga ke-10 (jatuh tempo Januari 2022) dan berhenti membayar sejak Februari 2022, sehingga menunggak sisa pokok, bunga, dan denda sebesar Rp7.990.932.500,00 per Juni 2024. Penggugat Konvensi mendalilkan kepemilikan Barang Sewa masih atas namanya (BPKB dikuasai Penggugat Konvensi) dan Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar dan tidak mengembalikan barang, serta menolak usulan penyelesaian damai. Penggugat Konvensi memohon putusan menyatakan perjanjian sah, Tergugat Konvensi wanprestasi, membayar sisa piutang, menyerahkan kembali 4 unit kendaraan, dan mengabulkan permohonan sita jaminan atas aset Tergugat Konvensi. Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi menolak gugatan karena alasan kompetensi relatif (domisili di Palembang), gugatan kabur/obscuur libel (melampaui surat kuasa, pencantuman pasal tidak ada, kesalahan nomor mesin, menggabungkan 4 kontrak terpisah dalam satu gugatan, ketidaksinkronan posita-petitum, dan objek sita jaminan tidak jelas), serta kurang pihak. Dalam pokok perkara, Tergugat Konvensi menolak dalil wanprestasi dengan dalih perjanjian tidak sah karena tidak dijelaskan saat penandatanganan, namun mengakui telah membayar simpanan jaminan Rp620.000.000,- dan angsuran sewa Rp878.040.000,- serta masih memiliki itikad baik. Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang mendalilkan perjanjian pembiayaan memuat klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen dan POJK, sehingga tidak sah. Tergugat Rekonvensi memohon pengembalian simpanan jaminan dan angsuran yang telah dibayar, penyerahan BPKB, serta ganti rugi materiil dan immateriil akibat gugatan konvensi yang dianggap perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat dan kesaksian dari saksi Penggugat Konvensi (Muhammad Idrus dan Chandra R.S.) yang memperkuat dalil wanprestasi dan tunggakan pembayaran. Tergugat Konvensi tidak mengajukan saksi. Dalam pertimbangan eksepsi kompetensi relatif, Majelis Hakim memutuskan dengan putusan sela menolak eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili. Dalam pertimbangan eksepsi gugatan kabur karena melampaui surat kuasa, Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut dengan alasan surat kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR karena menunjuk pada surat gugatan yang jelas. Majelis Hakim juga menolak eksepsi gugatan kabur karena mencantumkan pasal yang tidak ada, keliru pencantuman nomor mesin, menjadikan satu gugatan dalam 4 kontrak perjanjian (karena merupakan satu paket perjanjian), dan tidak sinkronnya posita dan petitum secara umum, dengan alasan gugatan telah memenuhi standar formal dan 4 kontrak tersebut merupakan satu paket perjanjian. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur terkait ketidaksinkronan posita dan petitum dalam permohonan provisi, karena Penggugat Konvensi mengajukan tuntutan provisi dalam posita tetapi tidak menuliskannya dalam petitum, sehingga dianggap mengaburkan gugatan. Dengan dikabulkannya eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena tidak memenuhi syarat formal. Berdasarkan sifat aksesori gugatan rekonvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp379.500,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-55] Perkara ini adalah sengketa perdata antara PT Indomobil Finance Indonesia (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) melawan PT Lazuardi Cahaya Prakasa (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) atas wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Bentuk Sewa Pembiayaan (No. 420.2100219, 420.2100221, 420.2100222, dan 420.2100224) tertanggal 9-10 Maret 2021 untuk empat unit kendaraan Hino (Barang Sewa 1-4) dengan tenor 36 bulan. Penggugat Konvensi dalil telah menyerahkan Barang Sewa kepada Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi hanya membayar angsuran hingga ke-10 (jatuh tempo Januari 2022) dan berhenti membayar sejak Februari 2022, sehingga menunggak sisa pokok, bunga, dan denda sebesar Rp7.990.932.500,00 per Juni 2024. Penggugat Konvensi mendalilkan kepemilikan Barang Sewa masih atas namanya (BPKB dikuasai Penggugat Konvensi) dan Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar dan tidak mengembalikan barang, serta menolak usulan penyelesaian damai. Penggugat Konvensi memohon putusan menyatakan perjanjian sah, Tergugat Konvensi wanprestasi, membayar sisa piutang, menyerahkan kembali 4 unit kendaraan, dan mengabulkan permohonan sita jaminan atas aset Tergugat Konvensi. Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi menolak gugatan karena alasan kompetensi relatif (domisili di Palembang), gugatan kabur/obscuur libel (melampaui surat kuasa, pencantuman pasal tidak ada, kesalahan nomor mesin, menggabungkan 4 kontrak terpisah dalam satu gugatan, ketidaksinkronan posita-petitum, dan objek sita jaminan tidak jelas), serta kurang pihak. Dalam pokok perkara, Tergugat Konvensi menolak dalil wanprestasi dengan dalih perjanjian tidak sah karena tidak dijelaskan saat penandatanganan, namun mengakui telah membayar simpanan jaminan Rp620.000.000,- dan angsuran sewa Rp878.040.000,- serta masih memiliki itikad baik. Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang mendalilkan perjanjian pembiayaan memuat klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen dan POJK, sehingga tidak sah. Tergugat Rekonvensi memohon pengembalian simpanan jaminan dan angsuran yang telah dibayar, penyerahan BPKB, serta ganti rugi materiil dan immateriil akibat gugatan konvensi yang dianggap perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat dan kesaksian dari saksi Penggugat Konvensi (Muhammad Idrus dan Chandra R.S.) yang memperkuat dalil wanprestasi dan tunggakan pembayaran. Tergugat Konvensi tidak mengajukan saksi. Dalam pertimbangan eksepsi kompetensi relatif, Majelis Hakim memutuskan dengan putusan sela menolak eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili. Dalam pertimbangan eksepsi gugatan kabur karena melampaui surat kuasa, Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut dengan alasan surat kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR karena menunjuk pada surat gugatan yang jelas. Majelis Hakim juga menolak eksepsi gugatan kabur karena mencantumkan pasal yang tidak ada, keliru pencantuman nomor mesin, menjadikan satu gugatan dalam 4 kontrak perjanjian (karena merupakan satu paket perjanjian), dan tidak sinkronnya posita dan petitum secara umum, dengan alasan gugatan telah memenuhi standar formal dan 4 kontrak tersebut merupakan satu paket perjanjian. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur terkait ketidaksinkronan posita dan petitum dalam permohonan provisi, karena Penggugat Konvensi mengajukan tuntutan provisi dalam posita tetapi tidak menuliskannya dalam petitum, sehingga dianggap mengaburkan gugatan. Dengan dikabulkannya eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena tidak memenuhi syarat formal. Berdasarkan sifat aksesori gugatan rekonvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp379.500,00." + }, + "read": { + "input_chars": 3911, + "frame": "PT Indomobil Finance Indonesia menggugat PT Lazuardi Cahaya Prakasa atas dugaan wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Bentuk Sewa Pembiayaan untuk empat unit kendaraan Hino. Penggugat Konvensi meminta pernyataan bahwa perjanjian sah, Tergugat Konvensi dinyatakan wanprestasi, membayar sisa piutang, menyerahkan kembali empat unit kendaraan, serta pengabulan permohonan sita jaminan. Tergugat Konvensi membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, gugatan kabur, dan kurang pihak, serta mengajukan gugatan rekonvensi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT Indomobil Finance Indonesia dan PT Lazuardi Cahaya Prakasa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Bentuk Sewa Pembiayaan untuk empat unit kendaraan Hino pada tanggal 9-10 Maret 2021.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Indomobil Finance Indonesia menyerahkan Barang Sewa berupa empat unit kendaraan Hino kepada PT Lazuardi Cahaya Prakasa.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Lazuardi Cahaya Prakasa membayar angsuran hingga ke-10 yang jatuh tempo pada Januari 2022 dan berhenti membayar sejak Februari 2022.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Lazuardi Cahaya Prakasa mengakui telah membayar simpanan jaminan sebesar Rp620.000.000,- dan angsuran sewa sebesar Rp878.040.000,-.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Indomobil Finance Indonesia mendalilkan kepemilikan Barang Sewa masih atas namanya karena BPKB dikuasai oleh Penggugat Konvensi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Indomobil Finance Indonesia mendalilkan tunggakan sisa pokok, bunga, dan denda sebesar Rp7.990.932.500,00 per Juni 2024.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Lazuardi Cahaya Prakasa mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan domisili di Palembang.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Lazuardi Cahaya Prakasa mengajukan eksepsi gugatan kabur karena melampaui surat kuasa, pencantuman pasal tidak ada, kesalahan nomor mesin, menggabungkan 4 kontrak terpisah, ketidaksinkronan posita-petitum, dan objek sita jaminan tidak jelas.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Lazuardi Cahaya Prakasa mengajukan eksepsi kurang pihak.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Lazuardi Cahaya Prakasa mendalilkan perjanjian pembiayaan memuat klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen dan POJK sehingga tidak sah.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Lazuardi Cahaya Prakasa mengajukan gugatan rekonvensi untuk pengembalian simpanan jaminan dan angsuran, penyerahan BPKB, serta ganti rugi materiil dan immateriil.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur karena melampaui surat kuasa dengan alasan surat kuasa telah memenuhi ketentuan karena menunjuk pada surat gugatan yang jelas.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur karena mencantumkan pasal yang tidak ada, keliru pencantuman nomor mesin, menjadikan satu gugatan dalam 4 kontrak perjanjian, dan tidak sinkronnya posita dan petitum secara umum.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur terkait ketidaksinkronan posita dan petitum dalam permohonan provisi karena Penggugat Konvensi mengajukan tuntutan provisi dalam posita tetapi tidak menuliskannya dalam petitum.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal akibat dikabulkannya eksepsi gugatan kabur.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima berdasarkan sifat aksesori gugatan rekonvensi.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Bentuk Sewa Pembiayaan antara PT Indomobil Finance Indonesia dan PT Lazuardi Cahaya Prakasa untuk empat unit kendaraan Hino. PT Indomobil Finance Indonesia mendalilkan wanprestasi karena PT Lazuardi Cahaya Prakasa berhenti membayar angsuran sejak Februari 2022 dan menunggak sisa pembayaran, sehingga mengajukan gugatan konvensi untuk pembayaran sisa piutang, pengembalian barang, dan sita jaminan. PT Lazuardi Cahaya Prakasa membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, gugatan kabur, dan kurang pihak, serta mengajukan gugatan rekonvensi yang mendalilkan ketidaksaahan perjanjian karena klausula baku. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif dan sebagian eksepsi gugatan kabur, namun mengabulkan eksepsi gugatan kabur terkait ketidaksinkronan posita dan petitum dalam permohonan provisi. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal, dan akibat sifat aksesori, gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Bentuk Sewa Pembiayaan antara PT Indomobil Finance Indonesia dan PT Lazuardi Cahaya Prakasa untuk empat unit kendaraan Hino. PT Indomobil Finance Indonesia mendalilkan wanprestasi karena PT Lazuardi Cahaya Prakasa berhenti membayar angsuran sejak Februari 2022 dan menunggak sisa pembayaran, sehingga mengajukan gugatan konvensi untuk pembayaran sisa piutang, pengembalian barang, dan sita jaminan. PT Lazuardi Cahaya Prakasa membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, gugatan kabur, dan kurang pihak, serta mengajukan gugatan rekonvensi yang mendalilkan ketidaksaahan perjanjian karena klausula baku. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif dan sebagian eksepsi gugatan kabur, namun mengabulkan eksepsi gugatan kabur terkait ketidaksinkronan posita dan petitum dalam permohonan provisi. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal, dan akibat sifat aksesori, gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "PT Indomobil Finance Indonesia dan PT Lazuardi Cahaya Prakasa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Bentuk Sewa Pembiayaan untuk empat unit kendaraan Hino pada tanggal 9-10 Maret 2021.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Indomobil Finance Indonesia menyerahkan Barang Sewa berupa empat unit kendaraan Hino kepada PT Lazuardi Cahaya Prakasa.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Lazuardi Cahaya Prakasa membayar angsuran hingga ke-10 yang jatuh tempo pada Januari 2022 dan berhenti membayar sejak Februari 2022.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Lazuardi Cahaya Prakasa mengakui telah membayar simpanan jaminan sebesar Rp620.000.000,- dan angsuran sewa sebesar Rp878.040.000,-.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Indomobil Finance Indonesia mendalilkan kepemilikan Barang Sewa masih atas namanya karena BPKB dikuasai oleh Penggugat Konvensi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Indomobil Finance Indonesia mendalilkan tunggakan sisa pokok, bunga, dan denda sebesar Rp7.990.932.500,00 per Juni 2024.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Lazuardi Cahaya Prakasa mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan domisili di Palembang.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Lazuardi Cahaya Prakasa mengajukan eksepsi gugatan kabur karena melampaui surat kuasa, pencantuman pasal tidak ada, kesalahan nomor mesin, menggabungkan 4 kontrak terpisah, ketidaksinkronan posita-petitum, dan objek sita jaminan tidak jelas.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Lazuardi Cahaya Prakasa mengajukan eksepsi kurang pihak.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Lazuardi Cahaya Prakasa mendalilkan perjanjian pembiayaan memuat klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen dan POJK sehingga tidak sah.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Lazuardi Cahaya Prakasa mengajukan gugatan rekonvensi untuk pengembalian simpanan jaminan dan angsuran, penyerahan BPKB, serta ganti rugi materiil dan immateriil.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur karena melampaui surat kuasa dengan alasan surat kuasa telah memenuhi ketentuan karena menunjuk pada surat gugatan yang jelas.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur karena mencantumkan pasal yang tidak ada, keliru pencantuman nomor mesin, menjadikan satu gugatan dalam 4 kontrak perjanjian, dan tidak sinkronnya posita dan petitum secara umum.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur terkait ketidaksinkronan posita dan petitum dalam permohonan provisi karena Penggugat Konvensi mengajukan tuntutan provisi dalam posita tetapi tidak menuliskannya dalam petitum.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal akibat dikabulkannya eksepsi gugatan kabur.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima berdasarkan sifat aksesori gugatan rekonvensi.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang jaminan dan beberapa angsuran sewa kendaraan, tapi pihak pembiayaan masih menagih sisa utang dan ingin mengambil kendaraannya, apakah saya bisa minta uang saya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11655, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan) debitur. Dalam pertanyaan, sengketa muncul karena adanya ketidaksesuaian antara pembayaran yang dilakukan dengan tagihan sisa utang, yang merupakan inti dari sengketa wanprestasi. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menilai apakah pihak pembiayaan berhak menagih atau mengambil alih kendaraan karena dianggap lalai/tidak memenuhi kewajiban." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kekhilafan, paksaan, penipuan). Fakta dalam pertanyaan tidak menyebutkan adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan dalam pembuatan perjanjian sewa, sehingga pasal ini tidak relevan secara substantif dengan sengketa tagihan dan pengembalian uang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam sengketa sewa-menyewa, isi perjanjian (termasuk klausul tentang jaminan, angsuran, dan hak pengambilan kendaraan) menjadi acuan utama untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak, termasuk apakah uang jaminan dapat dikembalikan atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan berfokus pada sengketa perjanjian sewa-menyewa (wanprestasi), bukan pada perbuatan melawan hukum di luar perjanjian. Meskipun sering dikutip, dalam konteks sengketa kontrak yang jelas, dasar hukum utamanya adalah wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 51907, + "completion_tokens": 3792 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_357_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_357_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cd459863a0bf247a6eed4b775b67d3058389513b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_357_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_357_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.279, + "query": 6.253, + "relevance": 6.948, + "total": 95.508 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46877, + "marked_chars": 47021 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak \nhadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek; \n3. Menyatakan sah jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan \nTergugat \natas \nsebidang \ntanah \ndengan \nSertipikat \nHak \nMilik \nNo.01756/Penggilingan terdaftar atas nama EDY, terletak di Jalan \nMarzuki II RT.002 RW.014, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta \nTimur dengan batas-batas sebelah: \nUtara \n: Tanah Kusnadi \nTimur : Tanah Krisbiantoro \nSelatan : Jalan Marzuki II \nBarat \n: Gang \nseharga Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) \nberdasarkan bukti jual beli berupa Kwitansi tanggal 18 Oktober 2008 dan \nPerjanjian Jual Beli tanggal 18 Oktober 2008; \n4. Memberikan Izin dan Kuasa kepada Penggugat bertindak mewakili \nTergugat selaku Penjual dan Penggugat bertindak selaku diri sendiri \nsebagai Pembeli untuk melakukan transaksi, menandatangani Akta Jual \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahk" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 47021, + "frame": "Penggugat [KOESNADI] menggugat Tergugat [EDY] dan Turut Tergugat [KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR] untuk pengesahan jual beli tanah dan pemberian kuasa kepada Penggugat menandatangani Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT mewakili Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya. Sengketa inti adalah sah tidaknya jual beli tanah bawah tangan yang belum dibalik nama karena penjual hilang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan jual beli sah dan mengizinkan Penggugat melakukan transaksi balik nama secara sepihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli tanah seluas 350 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 01756/Penggilingan atas nama Tergugat [EDY] berdasarkan kwitansi dan perjanjian jual beli bawah tangan tanggal 18 Oktober 2008 seharga Rp420.000.000,-", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran harga tanah sebesar Rp420.000.000,- kepada Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2008", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Milik No. 01756/Penggilingan dan menguasai fisik tanah objek sengketa sejak tahun 2008 hingga putusan dijatuhkan", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat [EDY] tidak diketahui alamat dan keberadaannya sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan atau menandatangani dokumen di hadapan Notaris/PPAT", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jual beli tanah tersebut belum dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Notaris/PPAT", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [KOESNADI] mengajukan gugatan untuk memvalidasi jual beli tanah bawah tangan yang dilakukan dengan Tergugat [EDY] pada tahun 2008, di mana Penggugat telah membayar harga Rp420.000.000,- dan menguasai tanah serta sertifikat hak miliknya sejak saat itu. Namun, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya, proses balik nama melalui Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT tidak dapat dilakukan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara secara verstek dan menetapkan bahwa jual beli tersebut sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat terang dan tunai serta didukung bukti pembayaran dan penguasaan fisik. Pengadilan mengabulkan gugatan dengan menyatakan jual beli sah, memberikan izin dan kuasa kepada Penggugat untuk bertindak mewakili Tergugat dalam penandatanganan Akta Jual Beli dan dokumen terkait di hadapan Notaris/PPAT, serta memerintahkan Turut Tergugat [KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR] untuk tunduk pada putusan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [KOESNADI] mengajukan gugatan untuk memvalidasi jual beli tanah bawah tangan yang dilakukan dengan Tergugat [EDY] pada tahun 2008, di mana Penggugat telah membayar harga Rp420.000.000,- dan menguasai tanah serta sertifikat hak miliknya sejak saat itu. Namun, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya, proses balik nama melalui Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT tidak dapat dilakukan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara secara verstek dan menetapkan bahwa jual beli tersebut sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat terang dan tunai serta didukung bukti pembayaran dan penguasaan fisik. Pengadilan mengabulkan gugatan dengan menyatakan jual beli sah, memberikan izin dan kuasa kepada Penggugat untuk bertindak mewakili Tergugat dalam penandatanganan Akta Jual Beli dan dokumen terkait di hadapan Notaris/PPAT, serta memerintahkan Turut Tergugat [KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR] untuk tunduk pada putusan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli tanah seluas 350 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 01756/Penggilingan atas nama Tergugat [EDY] berdasarkan kwitansi dan perjanjian jual beli bawah tangan tanggal 18 Oktober 2008 seharga Rp420.000.000,-", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran harga tanah sebesar Rp420.000.000,- kepada Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2008", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Milik No. 01756/Penggilingan dan menguasai fisik tanah objek sengketa sejak tahun 2008 hingga putusan dijatuhkan", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat [EDY] tidak diketahui alamat dan keberadaannya sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan atau menandatangani dokumen di hadapan Notaris/PPAT", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jual beli tanah tersebut belum dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Notaris/PPAT", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar dan punya tanah milik Edy sejak 2008, tapi dia hilang dan belum buat akta jual beli, gimana cara balik nama?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24693, + "candidates": [ + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi substantif dari jual beli (persetujuan penyerahan barang dan pembayaran harga). Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menilai apakah transaksi antara Penggugat dan Tergugat memenuhi unsur jual beli yang sah, yang merupakan langkah pertama untuk menjawab pertanyaan mengenai status dan cara balik nama tanah tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21339, + "completion_tokens": 894 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_360_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_360_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..557372efa72831116444469f3beb9bec92e16309 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_360_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_360_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 26, + "timings": { + "parse": 0.053, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 77.236, + "query": 2.974, + "relevance": 9.649, + "total": 89.912 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 70022, + "marked_chars": 70247 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Eksepsi \nMenyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima. \n \nDalam Pokok Perkara \n1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak mengembalikan dokumen Ijazah \nAsli S1 STMIK NUSA MANDIRI milik Penggugat merupakan Perbuatan \nMelawan Hukum; \n3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil kepada Penggugat \nsecara tunai dan sekaligus sejumlah Rp 45.660.000,00 (empat puluh lima \njuta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: \n• Biaya Pendaftaran sebesar Rp.260.000, 00 (dua ratus enam puluh \nribu rupiah) \n• Sumbangan sarana Pendidikan (SSP) sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua \njuta lima ratus ribu rupiah) \n• Biaya Pra kuliah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) \n• Biaya Semester 1 sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu \nrupiah) \n• Biaya semester 2, semester 3, semester 4 adalah (Rp. 6.000.000 X 3) \nsejumlah total Rp. 18.000.000, 00 (delapan belas juta rupiah) \n• Biaya semester 5, semester 6, semester 7, semester 8 adalah (Rp \n4.000.000 x 4) sejumlah total Rp 16.000.000,00 (enam belas juta \nrupiah) \n• Biaya Wisuda sebesar Rp. 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu \nrupiah) \n4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp \n343.500,00 ( tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah ); \n5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 70247, + "frame": "Penggugat, mantan tenaga alih daya yang bekerja di area Jakarta Pondok Kelapa, menggugat Tergugat, PT Bank Mandiri (persero) tbk Area Jakarta Pondok Kelapa, atas hilangnya dokumen asli Ijazah S1 yang diserahkan sebagai jaminan kerja. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi materil sebesar Rp269.600.000, ganti rugi imateril sebesar Rp964.600.000, serta biaya perkara. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan mewajibkan pembayaran ganti rugi materil sebesar Rp45.660.000.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyerahkan dokumen asli Ijazah S1 STMIK NUSA MANDIRI kepada Tergugat sebagai jaminan pada tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jaminan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal 10 Januari 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan tidak dapat menemukan dokumen asli Ijazah S1 milik Penggugat setelah hubungan kerja berakhir.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengembalikan dan menghilangkan dokumen asli Ijazah S1 miliknya.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan perbuatan Tergugat tidak mengembalikan dokumen asli Ijazah S1 STMIK NUSA MANDIRI kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan besaran kerugian materil lainnya selain biaya pendidikan yang didalilkannya sebesar Rp269.600.000.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan besaran kerugian imateril yang didalilkannya sebesar Rp964.600.000.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat yang merupakan mantan tenaga alih daya di area Jakarta Pondok Kelapa menggugat Tergugat, PT Bank Mandiri (persero) tbk Area Jakarta Pondok Kelapa, karena Tergugat tidak dapat mengembalikan dokumen asli Ijazah S1 STMIK NUSA MANDIRI yang diserahkan oleh Penggugat sebagai jaminan kerja pada tahun 2013. Penggugat mendalilkan bahwa ketidakmampuan Tergugat mengembalikan ijazah tersebut setelah hubungan kerja berakhir pada Januari 2025 merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil dan imateril, sehingga menuntut ganti rugi dan pernyataan hukum. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan bahwa perbuatan Tergugat tidak mengembalikan ijazah asli tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, namun menolak tuntutan ganti rugi imateril dan sebagian tuntutan ganti rugi materil karena tidak terbukti, sehingga hanya mengabulkan pembayaran ganti rugi materil sebesar Rp45.660.000 yang merupakan total biaya pendidikan yang dapat dibuktikan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat yang merupakan mantan tenaga alih daya di area Jakarta Pondok Kelapa menggugat Tergugat, PT Bank Mandiri (persero) tbk Area Jakarta Pondok Kelapa, karena Tergugat tidak dapat mengembalikan dokumen asli Ijazah S1 STMIK NUSA MANDIRI yang diserahkan oleh Penggugat sebagai jaminan kerja pada tahun 2013. Penggugat mendalilkan bahwa ketidakmampuan Tergugat mengembalikan ijazah tersebut setelah hubungan kerja berakhir pada Januari 2025 merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil dan imateril, sehingga menuntut ganti rugi dan pernyataan hukum. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan bahwa perbuatan Tergugat tidak mengembalikan ijazah asli tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, namun menolak tuntutan ganti rugi imateril dan sebagian tuntutan ganti rugi materil karena tidak terbukti, sehingga hanya mengabulkan pembayaran ganti rugi materil sebesar Rp45.660.000 yang merupakan total biaya pendidikan yang dapat dibuktikan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyerahkan dokumen asli Ijazah S1 STMIK NUSA MANDIRI kepada Tergugat sebagai jaminan pada tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jaminan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal 10 Januari 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan tidak dapat menemukan dokumen asli Ijazah S1 milik Penggugat setelah hubungan kerja berakhir.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengembalikan dan menghilangkan dokumen asli Ijazah S1 miliknya.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan perbuatan Tergugat tidak mengembalikan dokumen asli Ijazah S1 STMIK NUSA MANDIRI kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan besaran kerugian materil lainnya selain biaya pendidikan yang didalilkannya sebesar Rp269.600.000.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan besaran kerugian imateril yang didalilkannya sebesar Rp964.600.000.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah selesai kerja tapi banknya tidak bisa kembalikan ijazah asli saya yang dulu saya serahkan sebagai jaminan, apa bisa saya minta ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19724, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti sengketa dalam pertanyaan. Pertanyaan menanyakan hak untuk meminta ganti rugi atas hilangnya dokumen (ijazah) yang merupakan akibat dari perbuatan pihak lain. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1365 untuk menilai apakah tindakan tidak mengembalikan ijazah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan penggantian kerugian, sehingga pasal ini memiliki hubungan substantif langsung dengan masalah hukum yang ditanyakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25985, + "completion_tokens": 1015 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_363_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_363_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a4c7de06833474565b79b851b24c93e404bb1359 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_363_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_363_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 37, + "timings": { + "parse": 0.064, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 73.535, + "query": 5.571, + "relevance": 43.573, + "total": 122.743 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 100389, + "marked_chars": 100713 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM EKSEPSI \n− Menyatakan eksepsi Tergugat I tersebut tidak dapat diterima. \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp \n384.000,00 ( tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur , pada hari Selasa, tanggal 9 September \n2025, oleh kami, Sami Anggraeni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ermawati, \nS.H., M.H dan Juandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, \nputusan tersebut telah dibacakan pada hari Selasa, tanggal 16 September \n2025, oleh kami, Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota \ntersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 36\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \nHal 37 dari 37 Putusan Perdata Nomor 363/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim \n \n \nMerry Christine S.H., M.H., sebagai Pa" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 100713, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN] dan Turut Tergugat I Badan Pertanahan Kota Jakarta Timur terkait pelaksanaan lelang atas objek jaminan kredit yang dimiliki Penggugat. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, membayar ganti rugi, serta melarang pelaksanaan lelang dan peralihan hak atas objek sengketa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak gugatan tersebut secara keseluruhan setelah memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemilik dua bidang tanah dan bangunan yang menjadi objek jaminan kredit di Tergugat I.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat hubungan hukum kredit antara Penggugat dan Tergugat I yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja dan beberapa akta perpanjangan/suplesi.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek tanah dan bangunan milik Penggugat telah diikat dengan Hak Tanggungan yang diterbitkan dalam Sertifikat Hak Tanggungan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengirimkan tiga surat peringatan kepada Penggugat atas tunggakan pembayaran kredit.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengirimkan lima surat pemberitahuan pelaksanaan lelang agunan kredit kepada Penggugat.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Lelang atas objek sengketa telah dilaksanakan dan dinyatakan laku dengan terbitnya kutipan risalah lelang.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan lelang tanpa mempertimbangkan situasi ekonomi dan tanpa memberikan kesempatan restrukturisasi.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5.700.000.000 dan kerugian immateriil sebesar Rp 3.000.000.000 akibat tindakan Tergugat I.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN] dan Turut Tergugat I Badan Pertanahan Kota Jakarta Timur, dengan dalil bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan lelang atas objek jaminan kredit milik Penggugat tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tanpa memberikan kesempatan restrukturisasi. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil, serta larangan pelaksanaan lelang dan peralihan hak atas objek sengketa. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa yang menjadi jaminan kredit dengan Hak Tanggungan, dan Tergugat I telah melaksanakan prosedur lelang sesuai kewenangan yang diberikan dalam perjanjian setelah memberikan surat peringatan. Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan lelang tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur kesalahan, kerugian yang ditimbulkan secara hukum, dan hubungan kausal sesuai ketentuan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN] dan Turut Tergugat I Badan Pertanahan Kota Jakarta Timur, dengan dalil bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan lelang atas objek jaminan kredit milik Penggugat tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tanpa memberikan kesempatan restrukturisasi. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil, serta larangan pelaksanaan lelang dan peralihan hak atas objek sengketa. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa yang menjadi jaminan kredit dengan Hak Tanggungan, dan Tergugat I telah melaksanakan prosedur lelang sesuai kewenangan yang diberikan dalam perjanjian setelah memberikan surat peringatan. Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan lelang tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur kesalahan, kerugian yang ditimbulkan secara hukum, dan hubungan kausal sesuai ketentuan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemilik dua bidang tanah dan bangunan yang menjadi objek jaminan kredit di Tergugat I.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat hubungan hukum kredit antara Penggugat dan Tergugat I yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja dan beberapa akta perpanjangan/suplesi.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek tanah dan bangunan milik Penggugat telah diikat dengan Hak Tanggungan yang diterbitkan dalam Sertifikat Hak Tanggungan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengirimkan tiga surat peringatan kepada Penggugat atas tunggakan pembayaran kredit.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengirimkan lima surat pemberitahuan pelaksanaan lelang agunan kredit kepada Penggugat.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Lelang atas objek sengketa telah dilaksanakan dan dinyatakan laku dengan terbitnya kutipan risalah lelang.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan lelang tanpa mempertimbangkan situasi ekonomi dan tanpa memberikan kesempatan restrukturisasi.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 5.700.000.000 dan kerugian immateriil sebesar Rp 3.000.000.000 akibat tindakan Tergugat I.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa bank bisa menjual tanah saya lewat lelang padahal saya belum sempat minta perpanjangan utang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24244, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*contract law*). Meskipun perjanjian kredit adalah dasar hubungan hukum, pertanyaan spesifik mengenai 'kenapa bank bisa menjual' (mekanisme eksekusi jaminan) lebih langsung dijawab oleh kewenangan yang disepakati dalam perjanjian tersebut (yang dibahas dalam fakta putusan mengenai Akta Hak Tanggungan) dan pembelaan terhadap tuduhan perbuatan melawan hukum. Pasal 1338 bersifat umum sebagai dasar validitas perjanjian, namun tidak secara substantif menjawab mekanisme atau alasan hukum spesifik mengenai hak eksekusi lelang yang menjadi inti sengketa dalam pertimbangan hakim (yang berfokus pada unsur-unsur Pasal 1365). Dalam konteks penilaian relevansi substantif untuk pertanyaan 'mengapa bisa dijual', Pasal 1365 lebih krusial karena menjadi alat ukur apakah tindakan bank tersebut melawan hukum atau sah berdasarkan perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama yang digunakan untuk menilai apakah tindakan bank melakukan lelang merupakan 'perbuatan melawan hukum'. Pertanyaan awam 'kenapa bank bisa menjual' secara implisit menanyakan apakah tindakan tersebut ilegal. Putusan secara eksplisit menguji apakah tindakan bank memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 (kesalahan, kerugian, kausalitas) atau melanggar hak/kewajiban hukum. Hakim menggunakan Pasal 1365 untuk menyimpulkan bahwa lelang tersebut sah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, sehingga menjawab pertanyaan mengapa bank 'bisa' melakukannya (karena itu haknya berdasarkan perjanjian dan tidak melanggar hukum). Ini adalah teori hukum yang sungguh-sungguh diuji dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 36331, + "completion_tokens": 1288 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_376_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_376_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b02ceb7b48d90578ddd0914a664c28a226f61585 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_376_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_376_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.034, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 71.777, + "query": 5.68, + "relevance": 8.326, + "total": 85.817 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 33042, + "marked_chars": 33150 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 33150, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Akta Kematian atas nama almarhum suaminya. Sengketa ini berpusat pada pembuktian fakta kematian yang telah terjadi bertahun-tahun sebelumnya agar dapat dicatat secara resmi. Pemohon meminta pengadilan mengabulkan permohonan tersebut untuk seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama dengan almarhum suami pada tanggal 15 April 1989.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum suami dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 27 September 2010.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melaporkan kematian almarhum suami kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan namun instansi tersebut tidak dapat mengeluarkan surat keterangan kematian sebelum adanya penetapan pengadilan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan Surat Pengantar dari RT.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Sephy Wona menyatakan mengetahui kematian almarhum suami berdasarkan cerita Pemohon dan tidak mengenal almarhum suami.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Rusli Suntama menyatakan mengetahui peristiwa kematian almarhum suami pada tanggal 27 September 2010 dan jenazah telah dikremasi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa bukti surat P-1 sampai P-3 tidak dapat membuktikan peristiwa kematian dan bukti surat P-4 hanya merupakan surat pengantar, bukan surat keterangan kematian.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengesampingkan keterangan Saksi Sephy Wona karena tidak mengalami sendiri peristiwa kematian.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa kesaksian satu orang saksi saja tanpa didukung alat bukti lain tidak memenuhi syarat pembuktian.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai kematian almarhum suami.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tujuan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mengeluarkan Akta Kematian atas nama almarhum suaminya yang meninggal dunia pada tahun 2010. Pemohon dalilkan bahwa ia telah melaporkan kematian tersebut kepada instansi terkait namun tidak dapat menerbitkan surat keterangan kematian tanpa penetapan pengadilan, serta mengajukan bukti surat dan dua orang saksi untuk memperkuat dalilnya. Namun, hakim menetapkan bahwa bukti surat yang diajukan tidak cukup membuktikan peristiwa kematian dan keterangan saksi yang diajukan tidak memenuhi syarat pembuktian hukum karena hanya terdiri dari satu saksi yang sah. Akibatnya, permohonan Pemohon ditolak seluruhnya karena tidak dapat membuktikan fakta kematian yang didalilkannya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tujuan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mengeluarkan Akta Kematian atas nama almarhum suaminya yang meninggal dunia pada tahun 2010. Pemohon dalilkan bahwa ia telah melaporkan kematian tersebut kepada instansi terkait namun tidak dapat menerbitkan surat keterangan kematian tanpa penetapan pengadilan, serta mengajukan bukti surat dan dua orang saksi untuk memperkuat dalilnya. Namun, hakim menetapkan bahwa bukti surat yang diajukan tidak cukup membuktikan peristiwa kematian dan keterangan saksi yang diajukan tidak memenuhi syarat pembuktian hukum karena hanya terdiri dari satu saksi yang sah. Akibatnya, permohonan Pemohon ditolak seluruhnya karena tidak dapat membuktikan fakta kematian yang didalilkannya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama dengan almarhum suami pada tanggal 15 April 1989.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum suami dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 27 September 2010.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melaporkan kematian almarhum suami kepada pihak Kelurahan dan Kecamatan namun instansi tersebut tidak dapat mengeluarkan surat keterangan kematian sebelum adanya penetapan pengadilan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, dan Surat Pengantar dari RT.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Sephy Wona menyatakan mengetahui kematian almarhum suami berdasarkan cerita Pemohon dan tidak mengenal almarhum suami.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Rusli Suntama menyatakan mengetahui peristiwa kematian almarhum suami pada tanggal 27 September 2010 dan jenazah telah dikremasi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa bukti surat P-1 sampai P-3 tidak dapat membuktikan peristiwa kematian dan bukti surat P-4 hanya merupakan surat pengantar, bukan surat keterangan kematian.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengesampingkan keterangan Saksi Sephy Wona karena tidak mengalami sendiri peristiwa kematian.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa kesaksian satu orang saksi saja tanpa didukung alat bukti lain tidak memenuhi syarat pembuktian.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai kematian almarhum suami.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah lapor kematian suami ke kelurahan tapi ditolak karena butuh putusan pengadilan, padahal saya punya bukti surat dan saksi, kenapa ditolak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18915, + "candidates": [ + "Pasal 1905 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1905 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1905: Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1905 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena secara substantif menjadi dasar hukum utama dalam pertimbangan hakim untuk menolak permohonan Pemohon. Hakim menggunakan Pasal 1905 untuk menilai bahwa bukti keterangan satu orang saksi saja, tanpa didukung alat bukti lain yang memadai, tidak dapat dipercaya (tidak memenuhi syarat pembuktian). Hal ini menjawab pertanyaan awam mengapa permohonannya ditolak meskipun ada bukti surat dan saksi, karena secara hukum kesaksian tunggal tidak cukup untuk membuktikan fakta kematian tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1905 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15863, + "completion_tokens": 1014 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_380_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_380_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f3a6acb00cb94c4ce2d0977073c2edf2d4f47da1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_380_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_380_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 49.77, + "query": 2.013, + "relevance": 44.001, + "total": 95.817 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28281, + "marked_chars": 28362 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28362, + "frame": "Pemohon, Husnaini binti Deddy, mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ayahnya, Deddy bin Sufyan, yang didalilkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena sakit stroke berat. Pemohon meminta pengadilan menetapkan ayahnya sebagai orang yang tidak cakap hukum dan menunjuk Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk mewakili kepentingan hukum ayahnya. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Deddy bin Sufyan adalah ayah kandung Pemohon yang berusia lanjut dan menderita sakit stroke berat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Deddy bin Sufyan tidak mampu berkomunikasi secara adekuat, tidak dapat membuat keputusan secara mandiri, dan tidak dapat menandatangani surat resmi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Premier Jatinegara menyatakan kondisi medis Deddy bin Sufyan tidak mampu berkomunikasi dan membuat keputusan secara mandiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon dan adik kandung Pemohon sepakat dan setuju untuk menunjuk Pemohon sebagai Wali Pengampu.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Deddy bin Sufyan tidak merespon pertanyaan Hakim dan tidak dapat menjawab pertanyaan Pemohon dengan benar serta tidak mengetahui situasi di sekitarnya saat persidangan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung yang telah dewasa dan selama ini merawat serta membiayai terapi kesehatan ayahnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Husnaini binti Deddy, mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ayahnya, Deddy bin Sufyan, dengan dalil bahwa ayah kandungnya mengalami gangguan kesehatan berupa sakit stroke berat yang menyebabkan ketidakmampuan fisik dan psikis. Pemohon mendalilkan bahwa ayahnya tidak lagi mampu berkomunikasi secara lancar, tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri, serta tidak mampu mengurus kepentingan hukumnya sendiri, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan kesaksian keluarga. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, serta melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi ayah Pemohon di persidangan yang menunjukkan ketidakmampuan beliau dalam merespon pertanyaan dan mengenali situasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan bahwa ayah Pemohon tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat ditempatkan di bawah pengampuan. Pengadilan kemudian menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu yang berhak mewakili ayah kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum selama alasan pengampuan belum berakhir, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Husnaini binti Deddy, mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ayahnya, Deddy bin Sufyan, dengan dalil bahwa ayah kandungnya mengalami gangguan kesehatan berupa sakit stroke berat yang menyebabkan ketidakmampuan fisik dan psikis. Pemohon mendalilkan bahwa ayahnya tidak lagi mampu berkomunikasi secara lancar, tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri, serta tidak mampu mengurus kepentingan hukumnya sendiri, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan kesaksian keluarga. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, serta melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi ayah Pemohon di persidangan yang menunjukkan ketidakmampuan beliau dalam merespon pertanyaan dan mengenali situasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan bahwa ayah Pemohon tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat ditempatkan di bawah pengampuan. Pengadilan kemudian menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu yang berhak mewakili ayah kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum selama alasan pengampuan belum berakhir, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Deddy bin Sufyan adalah ayah kandung Pemohon yang berusia lanjut dan menderita sakit stroke berat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Deddy bin Sufyan tidak mampu berkomunikasi secara adekuat, tidak dapat membuat keputusan secara mandiri, dan tidak dapat menandatangani surat resmi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Premier Jatinegara menyatakan kondisi medis Deddy bin Sufyan tidak mampu berkomunikasi dan membuat keputusan secara mandiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon dan adik kandung Pemohon sepakat dan setuju untuk menunjuk Pemohon sebagai Wali Pengampu.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Deddy bin Sufyan tidak merespon pertanyaan Hakim dan tidak dapat menjawab pertanyaan Pemohon dengan benar serta tidak mengetahui situasi di sekitarnya saat persidangan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung yang telah dewasa dan selama ini merawat serta membiayai terapi kesehatan ayahnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sakit stroke berat sampai tidak bisa bicara dan ambil keputusan sendiri, apakah saya yang harus urus semua urusan hukumnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 28281, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 460 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 460 KUHPerdata", + "text": "Pasal 460: Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; tetapi pembebasan dari pengampuan itu tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum keputusan tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan (keadaan dungu, gila, atau mata gelap). Dalam pertanyaan, ayah mengalami stroke berat hingga tidak bisa bicara dan mengambil keputusan, yang secara substantif masuk dalam kategori 'mata gelap' atau ketidakcakapan mental yang menjadi dasar hukum pengampuan. Putusan juga mengutip pasal ini sebagai dasar klasifikasi status hukum ayah." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa yang berhak mengajukan permohonan pengampuan, yaitu keluarga sedarah. Pertanyaan menanyakan apakah 'saya' (anak) yang harus mengurus urusan hukumnya. Pasal ini memberikan dasar hukum bahwa anak (keluarga sedarah) berhak meminta pengampuan bagi orang tuanya, sehingga menjawab relevansi peran anak dalam proses hukum tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hal yang bersifat prosedural, yaitu kewenangan pengadilan tempat mengajukan permohonan pengampuan. Pasal ini tidak menjawab substansi pertanyaan mengenai hak atau kewajiban anak untuk mengurus urusan hukum ayah, melainkan hanya tata cara administratif di mana permohonan harus diajukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 460 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari pengampuan, yaitu bahwa orang yang ditaruh di bawah pengampuan tidak boleh menikmati hak-haknya (melakukan perbuatan hukum sendiri) sebelum pembebasan. Ini relevan karena menjawab implikasi dari pertanyaan: jika ayah tidak cakap, maka haknya untuk mengurus urusan hukum beralih kepada pengampu (anak) selama keadaan tersebut belum hilang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 460 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17326, + "completion_tokens": 1135 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_382_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_382_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..657401a35d023c3ea4acab2a4f09601174bfe09b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_382_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_382_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 62.709, + "query": 7.263, + "relevance": 19.806, + "total": 89.8 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28655, + "marked_chars": 28754 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28754, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan izin bertindak mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih di bawah umur dalam melakukan tindakan hukum terkait penjualan tanah. Sengketa ini bersifat permohonan perdata non-gugatan di mana Pemohon meminta izin khusus karena anak yang bersangkutan belum cakap melakukan perbuatan hukum. Permohonan ini diajukan untuk mewakili anak dalam menjual tanah Sertifikat Hak Milik yang terdaftar atas nama anak tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari almarhum Hardian Rukmanto yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Syaqila Fabian yang lahir pada tanggal 21 Februari 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Syaqila Fabian merupakan anak yang masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor NIB.10.26.000025654.0 dengan luas 800m2 yang terletak di Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang terdaftar atas nama Syaqila Fabian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual tanah Sertifikat Hak Milik nomor NIB.10.26.000025654.0 untuk keperluan modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dan keluarga dari almarhum suami telah setuju dan tidak keberatan untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik nomor NIB.10.26.000025654.0.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin kepada Pengadilan untuk bertindak mewakili Syaqila Fabian dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan penjualan tanah tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu rumah tangga, mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk bertindak mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih di bawah umur, yaitu Syaqila Fabian, dalam melakukan tindakan hukum terkait penjualan tanah. Pemohon berdalih bahwa almarhum suaminya, Hardian Rukmanto, telah meninggal dunia, dan salah satu harta warisan yang terdaftar atas nama Syaqila Fabian adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Bekasi. Karena Syaqila Fabian belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, Pemohon meminta izin pengadilan untuk menjual tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Syaqila Fabian dalam tindakan hukum penjualan tanah tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu rumah tangga, mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk bertindak mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih di bawah umur, yaitu Syaqila Fabian, dalam melakukan tindakan hukum terkait penjualan tanah. Pemohon berdalih bahwa almarhum suaminya, Hardian Rukmanto, telah meninggal dunia, dan salah satu harta warisan yang terdaftar atas nama Syaqila Fabian adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Bekasi. Karena Syaqila Fabian belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, Pemohon meminta izin pengadilan untuk menjual tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Syaqila Fabian dalam tindakan hukum penjualan tanah tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari almarhum Hardian Rukmanto yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Syaqila Fabian yang lahir pada tanggal 21 Februari 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Syaqila Fabian merupakan anak yang masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor NIB.10.26.000025654.0 dengan luas 800m2 yang terletak di Kel. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang terdaftar atas nama Syaqila Fabian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual tanah Sertifikat Hak Milik nomor NIB.10.26.000025654.0 untuk keperluan modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dan keluarga dari almarhum suami telah setuju dan tidak keberatan untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik nomor NIB.10.26.000025654.0.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin kepada Pengadilan untuk bertindak mewakili Syaqila Fabian dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan penjualan tanah tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin menjual tanah milik anak saya yang masih kecil untuk modal usaha, tapi saya butuh izin pengadilan karena dia belum dewasa, boleh ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13215, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah umur) berdasarkan usia 21 tahun atau status perkawinan. Dalam pertanyaan, subjek hukum adalah anak yang 'masih kecil' (belum dewasa), sehingga status hukumnya sebagai orang yang belum dewasa adalah prasyarat substantif untuk menentukan perlunya perwakilan hukum atau izin pengadilan dalam melakukan perbuatan hukum seperti menjual tanah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14214, + "completion_tokens": 957 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_388_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_388_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..38539b5bcd7d180d065e43e1c3b7f80f314748d6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_388_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,205 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_388_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 75, + "timings": { + "parse": 0.188, + "classify": 0.0, + "condense": 385.92, + "read": 122.643, + "query": 7.1, + "relevance": 77.874, + "total": 593.726 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 206605, + "marked_chars": 207271 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Eksepsi: \n- \nMengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; \nDalam Pokok Perkara: \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n \n- \nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. \n4.919.000 ,00 (empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah); \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 73\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 74 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025, \noleh kami, Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Cokorda Gede \nArthana, S.H., M.H. dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H masing-masing \nsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan \nKetua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Pengadilan Negeri Jakarta \nTimur tanggal 18 Juni 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 \nAgustus 2025 diu" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134940, + "summary": "[HAL 1-16] Gugatan Perdata Nomor 388/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh Lina Maryuliana (Penggugat I, pemegang 1.275 lembar saham PT Tecs Global Sinergi Indonesia/Direktur) dan Annisa Wulandini (Penggugat II, pemegang 1.275 lembar saham/Komisaris) melawan Sharlie Indriaty (Tergugat I), Mahdi Nurutomo (Tergugat II), Notaris Rita Permanasari (Tergugat III), dan Kemenkumham (Turut Tergugat). Para Penggugat dalil bahwa Tergugat I bermaksud membeli 1.402 lembar saham dari mereka (255 lembar dari Penggugat I senilai Rp255 juta dan 1.147 lembar dari Penggugat II senilai Rp1,147 juta) berdasarkan Keputusan Sirkuler 13 Desember 2023 yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 56 tanggal 14 Desember 2023. Para Penggugat mendalilkan bahwa jual beli tersebut tidak pernah dilaksanakan karena mereka tidak menerima pembayaran, namun Tergugat I dan Tergugat III tetap membuat Akta Nomor 56 dan melaporkan perubahan kepemilikan kepada Turut Tergugat (Surat AHU-AH.01.09-0197390 tanggal 18 Desember 2023) tanpa konfirmasi penyelesaian kewajiban. Selanjutnya, Tergugat I menjual 1.402 lembar saham tersebut kepada Tergugat II berdasarkan Keputusan Sirkuler 22 Januari 2024 dan Akta Notaris Nomor 66 tanggal 23 Januari 2024, yang juga telah dilaporkan ke Turut Tergugat (Surat AHU-AH.01.09-0033933 tanggal 24 Januari 2024). Para Penggugat menuduh Tergugat I, II, dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) karena pengalihan saham dilakukan tanpa dasar jual beli yang sah, bertentangan dengan Pasal 1331, 1335, dan 1449 KUHPerdata. Para Penggugat menuntut pembatalan Akta Nomor 56 dan Akta Nomor 66, pengembalian kedudukan mereka sebagai pemegang saham dan pengurus sesuai Akta Nomor 26 tanggal 24 November 2023, serta ganti rugi material sebesar Rp1,402 miliar dan immaterial sebesar USD 5.498.039,21 secara tanggung renteng.\n\n[HAL 17-28] Mediasi gagal dilakukan. Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban dengan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena dalil wanprestasi tidak sesuai dengan tuntutan perbuatan melawan hukum, serta eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan klausul domisili pilihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Nota Kesepahaman (MOU) tanggal 20 Juni 2023. Dalam pokok perkara, Tergugat I dan II membela bahwa transaksi didasari MOU antara Drs. Hendra Gunawan (wakil Tergugat I) dan Ridwan Bin Jaafar (founder) untuk akuisisi 60% saham dengan harga Rp9,265 miliar. Tergugat I dalil bahwa Akta Nomor 56 dan Akta Nomor 66 adalah sah dan mengikat, serta menuduh Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil total Rp45 miliar, sehingga menuntut pembatalan gugatan dan ganti rugi.\n\n[HAL 29-49] Tergugat III (Notaris) membantah dalil Para Penggugat bahwa ia melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat III menyatakan bahwa Akta Nomor 56 tanggal 14 Desember 2023 dibuat berdasarkan dokumen lengkap yang sah, yaitu: (1) Akta Perjanjian Jual Beli Saham (AJBS) bawah tangan tanggal 13 Desember 2023 antara Penggugat I dan Tergugat I (AJBS LM-SI) yang menyatakan pembayaran Rp255 juta telah diterima lunas; (2) AJBS bawah tangan tanggal 13 Desember 2023 antara Penggugat II dan Tergugat I (AJBS AW-SI) yang menyatakan pembayaran Rp1,147 juta telah diterima lunas; serta (3) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani seluruh pemegang saham sesuai Pasal 91 UUPT. Tergugat III menegaskan bahwa ia telah melakukan verifikasi dokumen secara profesional dan teliti sesuai ketentuan hukum. Terkait Akta Nomor 66 tanggal 23 Januari 2024, Tergugat III juga telah memverifikasi AJBS bawah tangan tanggal 22 Januari 2024 antara Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan pembayaran Rp1,402 juta telah diterima, serta Keputusan Sirkuler 22 Januari 2024. Tergugat III menolak tuduhan perbuatan melawan hukum dan menyatakan kedua akta tersebut sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum yang penuh." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 73831, + "summary": "[HAL 1-16] Gugatan Perdata Nomor 388/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh Lina Maryuliana (Penggugat I, pemegang 1.275 lembar saham PT Tecs Global Sinergi Indonesia/Direktur) dan Annisa Wulandini (Penggugat II, pemegang 1.275 lembar saham/Komisaris) melawan Sharlie Indriaty (Tergugat I), Mahdi Nurutomo (Tergugat II), Notaris Rita Permanasari (Tergugat III), dan Kemenkumham (Turut Tergugat). Para Penggugat dalil bahwa Tergugat I bermaksud membeli 1.402 lembar saham dari mereka (255 lembar dari Penggugat I senilai Rp255 juta dan 1.147 lembar dari Penggugat II senilai Rp1,147 juta) berdasarkan Keputusan Sirkuler 13 Desember 2023 yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 56 tanggal 14 Desember 2023. Para Penggugat mendalilkan bahwa jual beli tersebut tidak pernah dilaksanakan karena mereka tidak menerima pembayaran, namun Tergugat I dan Tergugat III tetap membuat Akta Nomor 56 dan melaporkan perubahan kepemilikan kepada Turut Tergugat (Surat AHU-AH.01.09-0197390 tanggal 18 Desember 2023) tanpa konfirmasi penyelesaian kewajiban. Selanjutnya, Tergugat I menjual 1.402 lembar saham tersebut kepada Tergugat II berdasarkan Keputusan Sirkuler 22 Januari 2024 dan Akta Notaris Nomor 66 tanggal 23 Januari 2024, yang juga telah dilaporkan ke Turut Tergugat (Surat AHU-AH.01.09-0033933 tanggal 24 Januari 2024). Para Penggugat menuduh Tergugat I, II, dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) karena pengalihan saham dilakukan tanpa dasar jual beli yang sah, bertentangan dengan Pasal 1331, 1335, dan 1449 KUHPerdata. Para Penggugat menuntut pembatalan Akta Nomor 56 dan Akta Nomor 66, pengembalian kedudukan mereka sebagai pemegang saham dan pengurus sesuai Akta Nomor 26 tanggal 24 November 2023, serta ganti rugi material sebesar Rp1,402 miliar dan immaterial sebesar USD 5.498.039,21 secara tanggung renteng.\n\n[HAL 17-28] Mediasi gagal dilakukan. Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban dengan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena dalil wanprestasi tidak sesuai dengan tuntutan perbuatan melawan hukum, serta eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan klausul domisili pilihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Nota Kesepahaman (MOU) tanggal 20 Juni 2023. Dalam pokok perkara, Tergugat I dan II membela bahwa transaksi didasari MOU antara Drs. Hendra Gunawan (wakil Tergugat I) dan Ridwan Bin Jaafar (founder) untuk akuisisi 60% saham dengan harga Rp9,265 miliar. Tergugat I dalil bahwa Akta Nomor 56 dan Akta Nomor 66 adalah sah dan mengikat, serta menuduh Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil total Rp45 miliar, sehingga menuntut pembatalan gugatan dan ganti rugi.\n\n[HAL 29-49] Tergugat III (Notaris) membantah dalil Para Penggugat bahwa ia melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat III menyatakan bahwa Akta Nomor 56 tanggal 14 Desember 2023 dibuat berdasarkan dokumen lengkap yang sah, yaitu: (1) Akta Perjanjian Jual Beli Saham (AJBS) bawah tangan tanggal 13 Desember 2023 antara Penggugat I dan Tergugat I (AJBS LM-SI) yang menyatakan pembayaran Rp255 juta telah diterima lunas; (2) AJBS bawah tangan tanggal 13 Desember 2023 antara Penggugat II dan Tergugat I (AJBS AW-SI) yang menyatakan pembayaran Rp1,147 juta telah diterima lunas; serta (3) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani seluruh pemegang saham sesuai Pasal 91 UUPT. Tergugat III menegaskan bahwa ia telah melakukan verifikasi dokumen secara profesional dan teliti sesuai ketentuan hukum. Terkait Akta Nomor 66 tanggal 23 Januari 2024, Tergugat III juga telah memverifikasi AJBS bawah tangan tanggal 22 Januari 2024 antara Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan pembayaran Rp1,402 juta telah diterima, serta Keputusan Sirkuler 22 Januari 2024. Tergugat III menolak tuduhan perbuatan melawan hukum dan menyatakan kedua akta tersebut sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum yang penuh.\n\n[HAL 50-66] Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela tanggal 26 September 2024 (diperkuat dengan Putusan Sela tanggal 4 Februari 2025) yang menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat I dan II, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang, dan memerintahkan pembuktian. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (termasuk Akta Nomor 56 dan 66 sebagai fotokopi dari fotokopi tanpa asli), satu saksi (Wiwik Saputri) yang menyatakan pengalihan saham belum dibayarkan dan tidak ada catatan pembayaran, serta satu ahli (Rouli Anita Velentina) yang menjelaskan persyaratan pengambilalihan saham menurut UUPT, termasuk pentingnya persetujuan RUPS, pengumuman, penyelesaian keberatan kreditor, dan pembuatan akta notaris, serta unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat I dan II mengajukan bukti surat (MOU, bukti transfer Rp500 juta, Akta Nomor 56 dan 66 asli), KTP, serta dua saksi (Dicki Fahruzar dan Yusri Putra) yang menyatakan adanya perjanjian jual beli saham, pembayaran awal Rp500 juta, dan perubahan struktur direksi. Tergugat III mengajukan bukti surat (Akta Nomor 26, AJBS, Keputusan Sirkuler, Akta Nomor 56 dan 66, KTP) dan satu saksi (Elisa Wardani) yang menyatakan bahwa Notaris hanya memverifikasi dokumen yang diserahkan para pihak yang telah ditandatangani, tidak ada pemaksaan, dan dalam akta jual beli telah dicantumkan bahwa pembayaran telah lunas. Turut Tergugat tidak mengajukan saksi.\n\n[HAL 67-75] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif karena telah ada putusan sela yang menyatakan PN Jakarta Timur berwenang. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) yang diajukan Tergugat I dan II. Hakim menilai gugatan Penggugat mengandung kontradiksi karena menggabungkan dalil wanprestasi (tidak bayar) dan Perbuatan Melawan Hukum (pengalihan tanpa dasar sah) dalam satu gugatan, yang melanggar asas kebenaran formil dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang melarang penggabungan kedua dasar hukum tersebut. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut. Amar putusan menyatakan: 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp4.919.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-16] Gugatan Perdata Nomor 388/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh Lina Maryuliana (Penggugat I, pemegang 1.275 lembar saham PT Tecs Global Sinergi Indonesia/Direktur) dan Annisa Wulandini (Penggugat II, pemegang 1.275 lembar saham/Komisaris) melawan Sharlie Indriaty (Tergugat I), Mahdi Nurutomo (Tergugat II), Notaris Rita Permanasari (Tergugat III), dan Kemenkumham (Turut Tergugat). Para Penggugat dalil bahwa Tergugat I bermaksud membeli 1.402 lembar saham dari mereka (255 lembar dari Penggugat I senilai Rp255 juta dan 1.147 lembar dari Penggugat II senilai Rp1,147 juta) berdasarkan Keputusan Sirkuler 13 Desember 2023 yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 56 tanggal 14 Desember 2023. Para Penggugat mendalilkan bahwa jual beli tersebut tidak pernah dilaksanakan karena mereka tidak menerima pembayaran, namun Tergugat I dan Tergugat III tetap membuat Akta Nomor 56 dan melaporkan perubahan kepemilikan kepada Turut Tergugat (Surat AHU-AH.01.09-0197390 tanggal 18 Desember 2023) tanpa konfirmasi penyelesaian kewajiban. Selanjutnya, Tergugat I menjual 1.402 lembar saham tersebut kepada Tergugat II berdasarkan Keputusan Sirkuler 22 Januari 2024 dan Akta Notaris Nomor 66 tanggal 23 Januari 2024, yang juga telah dilaporkan ke Turut Tergugat (Surat AHU-AH.01.09-0033933 tanggal 24 Januari 2024). Para Penggugat menuduh Tergugat I, II, dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) karena pengalihan saham dilakukan tanpa dasar jual beli yang sah, bertentangan dengan Pasal 1331, 1335, dan 1449 KUHPerdata. Para Penggugat menuntut pembatalan Akta Nomor 56 dan Akta Nomor 66, pengembalian kedudukan mereka sebagai pemegang saham dan pengurus sesuai Akta Nomor 26 tanggal 24 November 2023, serta ganti rugi material sebesar Rp1,402 miliar dan immaterial sebesar USD 5.498.039,21 secara tanggung renteng.\n\n[HAL 17-28] Mediasi gagal dilakukan. Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban dengan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena dalil wanprestasi tidak sesuai dengan tuntutan perbuatan melawan hukum, serta eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan klausul domisili pilihan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Nota Kesepahaman (MOU) tanggal 20 Juni 2023. Dalam pokok perkara, Tergugat I dan II membela bahwa transaksi didasari MOU antara Drs. Hendra Gunawan (wakil Tergugat I) dan Ridwan Bin Jaafar (founder) untuk akuisisi 60% saham dengan harga Rp9,265 miliar. Tergugat I dalil bahwa Akta Nomor 56 dan Akta Nomor 66 adalah sah dan mengikat, serta menuduh Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil total Rp45 miliar, sehingga menuntut pembatalan gugatan dan ganti rugi.\n\n[HAL 29-49] Tergugat III (Notaris) membantah dalil Para Penggugat bahwa ia melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat III menyatakan bahwa Akta Nomor 56 tanggal 14 Desember 2023 dibuat berdasarkan dokumen lengkap yang sah, yaitu: (1) Akta Perjanjian Jual Beli Saham (AJBS) bawah tangan tanggal 13 Desember 2023 antara Penggugat I dan Tergugat I (AJBS LM-SI) yang menyatakan pembayaran Rp255 juta telah diterima lunas; (2) AJBS bawah tangan tanggal 13 Desember 2023 antara Penggugat II dan Tergugat I (AJBS AW-SI) yang menyatakan pembayaran Rp1,147 juta telah diterima lunas; serta (3) Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani seluruh pemegang saham sesuai Pasal 91 UUPT. Tergugat III menegaskan bahwa ia telah melakukan verifikasi dokumen secara profesional dan teliti sesuai ketentuan hukum. Terkait Akta Nomor 66 tanggal 23 Januari 2024, Tergugat III juga telah memverifikasi AJBS bawah tangan tanggal 22 Januari 2024 antara Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan pembayaran Rp1,402 juta telah diterima, serta Keputusan Sirkuler 22 Januari 2024. Tergugat III menolak tuduhan perbuatan melawan hukum dan menyatakan kedua akta tersebut sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum yang penuh.\n\n[HAL 50-66] Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela tanggal 26 September 2024 (diperkuat dengan Putusan Sela tanggal 4 Februari 2025) yang menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat I dan II, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang, dan memerintahkan pembuktian. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (termasuk Akta Nomor 56 dan 66 sebagai fotokopi dari fotokopi tanpa asli), satu saksi (Wiwik Saputri) yang menyatakan pengalihan saham belum dibayarkan dan tidak ada catatan pembayaran, serta satu ahli (Rouli Anita Velentina) yang menjelaskan persyaratan pengambilalihan saham menurut UUPT, termasuk pentingnya persetujuan RUPS, pengumuman, penyelesaian keberatan kreditor, dan pembuatan akta notaris, serta unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat I dan II mengajukan bukti surat (MOU, bukti transfer Rp500 juta, Akta Nomor 56 dan 66 asli), KTP, serta dua saksi (Dicki Fahruzar dan Yusri Putra) yang menyatakan adanya perjanjian jual beli saham, pembayaran awal Rp500 juta, dan perubahan struktur direksi. Tergugat III mengajukan bukti surat (Akta Nomor 26, AJBS, Keputusan Sirkuler, Akta Nomor 56 dan 66, KTP) dan satu saksi (Elisa Wardani) yang menyatakan bahwa Notaris hanya memverifikasi dokumen yang diserahkan para pihak yang telah ditandatangani, tidak ada pemaksaan, dan dalam akta jual beli telah dicantumkan bahwa pembayaran telah lunas. Turut Tergugat tidak mengajukan saksi.\n\n[HAL 67-75] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif karena telah ada putusan sela yang menyatakan PN Jakarta Timur berwenang. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) yang diajukan Tergugat I dan II. Hakim menilai gugatan Penggugat mengandung kontradiksi karena menggabungkan dalil wanprestasi (tidak bayar) dan Perbuatan Melawan Hukum (pengalihan tanpa dasar sah) dalam satu gugatan, yang melanggar asas kebenaran formil dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang melarang penggabungan kedua dasar hukum tersebut. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut. Amar putusan menyatakan: 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp4.919.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 6273, + "frame": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat terkait pengalihan saham yang didalilkan tidak dibayar lunas, dengan tuntutan pembatalan akta notaris, pengembalian status pemegang saham, dan ganti rugi. Sengketa ini juga melibatkan eksepsi ketidakberwenangan pengadilan dan gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat I dan II. Majelis Hakim akhirnya menolak gugatan karena dianggap kabur tanpa memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II dalil bahwa Tergugat I bermaksud membeli saham mereka berdasarkan keputusan sirkuler dan akta notaris tertentu.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat I dan II dalil bahwa mereka tidak menerima pembayaran untuk saham yang dialihkan tersebut.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II mengajukan eksepsi gugatan kabur karena dalil wanprestasi tidak sesuai dengan tuntutan perbuatan melawan hukum.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan klausul domisili pilihan dalam nota kesepahaman.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur karena adanya kontradiksi antara dalil wanprestasi dan tuntutan perbuatan melawan hukum.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat I dan II, sebagai pemegang saham dan pengurus, menggugat Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat atas dugaan pengalihan saham tanpa pembayaran yang sah, menuntut pembatalan akta notaris, pengembalian status pemegang saham, dan ganti rugi. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi ketidakberwenangan pengadilan dan gugatan kabur, sementara Tergugat III membantah tuduhan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan akta notaris dibuat berdasarkan dokumen lengkap yang sah. Majelis Hakim menolak eksepsi ketidakberwenangan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang, namun mengabulkan eksepsi gugatan kabur karena menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dianggap kontradiktif. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat I dan II, sebagai pemegang saham dan pengurus, menggugat Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat atas dugaan pengalihan saham tanpa pembayaran yang sah, menuntut pembatalan akta notaris, pengembalian status pemegang saham, dan ganti rugi. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi ketidakberwenangan pengadilan dan gugatan kabur, sementara Tergugat III membantah tuduhan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan akta notaris dibuat berdasarkan dokumen lengkap yang sah. Majelis Hakim menolak eksepsi ketidakberwenangan dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang, namun mengabulkan eksepsi gugatan kabur karena menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dianggap kontradiktif. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II dalil bahwa Tergugat I bermaksud membeli saham mereka berdasarkan keputusan sirkuler dan akta notaris tertentu.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat I dan II dalil bahwa mereka tidak menerima pembayaran untuk saham yang dialihkan tersebut.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II mengajukan eksepsi gugatan kabur karena dalil wanprestasi tidak sesuai dengan tuntutan perbuatan melawan hukum.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan klausul domisili pilihan dalam nota kesepahaman.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur karena adanya kontradiksi antara dalil wanprestasi dan tuntutan perbuatan melawan hukum.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya tidak terima uang dari penjualan saham saya padahal sudah ada akta notarisnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17609, + "candidates": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1331 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1449 KUHPerdata", + "Pasal 1452 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1331 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1331: Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1449 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1449: Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1452 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1452: Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi umum persetujuan (perjanjian). Dalam putusan, sengketa tidak ditangani berdasarkan definisi ini, melainkan karena kerancuan gugatan (obscuur libel) akibat penggabungan dua dasar hukum yang berbeda. Pasal ini tidak menjadi dasar analisis substantif untuk menjawab mengapa gugatan ditolak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Meskipun disebutkan dalam dalil Penggugat mengenai cacat kehendak, Majelis Hakim tidak memeriksa substansi pemenuhan empat syarat ini karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) akibat eksepsi formil (gugatan kabur). Pasal ini tidak menjadi dasar putusan atau analisis hukum yang menentukan hasil perkara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1331 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur ketidakcakapan membuat persetujuan. Isu ketidakcakapan tidak muncul sebagai fakta atau dalil nyata dalam sengketa ini. Putusan didasarkan pada kerancuan konstruksi hukum (wanprestasi vs PMH), bukan pada status cakap/tidak cakap para pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat perjanjian. Meskipun relevan secara teoritis dengan wanprestasi, Majelis Hakim tidak menganalisis apakah perjanjian telah dilanggar atau harus dilaksanakan, karena gugatan ditolak secara formil. Tidak ada analisis substansial terhadap prinsip 'pacta sunt servanda' dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Meskipun Penggugat mendalilkan PMH, Majelis Hakim menolak penggabungan gugatan PMH dengan wanprestasi sebagai hal yang melanggar tata tertib beracara. Hakim tidak memeriksa apakah unsur-unsur PMH terpenuhi, sehingga pasal ini tidak menjadi dasar penilaian substantif atas klaim kerugian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1449 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan karena paksaan/penipuan. Dalil ini hanya disebut sekilas dalam posita Penggugat, namun tidak diperiksa substansinya karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akibat eksepsi obscur libel. Tidak ada analisis hukum mengenai apakah penipuan atau paksaan terjadi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1452 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum pembatalan perjanjian. Karena gugatan tidak diperiksa substansinya (ditolak secara formil), maka tidak ada pertimbangan mengenai pemulihan keadaan atau akibat hukum pembatalan. Pasal ini tidak relevan dengan alasan penolakan gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 65980, + "completion_tokens": 4353 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_390_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_390_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..97f1cbcb607951489d10c0a62742f5dc12df6374 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_390_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_390_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.039, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 76.033, + "query": 9.526, + "relevance": 34.407, + "total": 120.006 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 57813, + "marked_chars": 57984 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat.\nHalaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 18\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDALAM POKOK PERKARA\n1.\nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.\n2.\nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.291.500,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024,\noleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ni Made\nPurnami, S.H., M.H dan Doddy Hendrasakti, S.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 390/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM tanggal 23\nJuli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024,\ndisampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 57984, + "frame": "Para Penggugat (Boyke Permana, Machmud Permana, dan Mirna Purnama Putri) menggugat Tergugat (Darsono) atas dugaan tidak pembayaran jasa hukum sebesar 50% dari kompensasi PHK yang diterima Tergugat. Para Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil dan immaterial serta menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi Tergugat yang menyoroti ketidakjelasan gugatan diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk menangani perkara perselisihan hubungan industrial (PHK) melawan PT. Batara Tabaraka melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Jasa Kuasa Hukum pada tanggal 3 November 2022 yang mengatur pembagian hasil berupa 50% dari uang kompensasi PHK.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat memutus perkara PHK Tergugat dengan menyatakan hubungan kerja putus dan menghukum perusahaan membayar kompensasi sebesar Rp. 65.017.363,-.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat bekerja kembali di PT. Batara Tabaraka setelah upaya hukum kasasi dicabut, tanpa sepengetahuan Para Penggugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa gugatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa hubungan hukum antara para pihak lebih tepat dikategorikan sebagai wanprestasi atau cidera janji.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat obscur libel atau kabur karena seharusnya digugat sebagai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena seharusnya berupa gugatan wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan advokat dan asisten advokat, menggugat Tergugat atas dasar tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran jasa hukum sebesar 50% dari kompensasi PHK yang diterima Tergugat dari PT. Batara Tabaraka. Para Penggugat mendasarkan gugatan pada perbuatan melawan hukum dan menuntut pembayaran kerugian materiil serta immaterial. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi bahwa hubungan hukum antara para pihak bersifat perjanjian jasa hukum dan sengketa ini seharusnya dikategorikan sebagai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat dianggap tidak jelas. Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dengan alasan ketidakjelasan gugatan tersebut, sehingga menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan advokat dan asisten advokat, menggugat Tergugat atas dasar tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran jasa hukum sebesar 50% dari kompensasi PHK yang diterima Tergugat dari PT. Batara Tabaraka. Para Penggugat mendasarkan gugatan pada perbuatan melawan hukum dan menuntut pembayaran kerugian materiil serta immaterial. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi bahwa hubungan hukum antara para pihak bersifat perjanjian jasa hukum dan sengketa ini seharusnya dikategorikan sebagai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat dianggap tidak jelas. Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dengan alasan ketidakjelasan gugatan tersebut, sehingga menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk menangani perkara perselisihan hubungan industrial (PHK) melawan PT. Batara Tabaraka melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Jasa Kuasa Hukum pada tanggal 3 November 2022 yang mengatur pembagian hasil berupa 50% dari uang kompensasi PHK.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat memutus perkara PHK Tergugat dengan menyatakan hubungan kerja putus dan menghukum perusahaan membayar kompensasi sebesar Rp. 65.017.363,-.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat bekerja kembali di PT. Batara Tabaraka setelah upaya hukum kasasi dicabut, tanpa sepengetahuan Para Penggugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa gugatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa hubungan hukum antara para pihak lebih tepat dikategorikan sebagai wanprestasi atau cidera janji.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat obscur libel atau kabur karena seharusnya digugat sebagai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur karena seharusnya berupa gugatan wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bantu teman urus PHK dan dapat janji bayar separuh uang ganti rugi, tapi dia kerja lagi tanpa kasih saya uang, kenapa gugatan saya ditolak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 4251, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena putusan hakim secara substantif membedakan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Hakim menyatakan bahwa sengketa ini seharusnya diajukan sebagai wanprestasi (berdasarkan Pasal 1234) karena adanya hubungan kontrak (Surat Perjanjian Jasa Kuasa Hukum) dan ketidakpemenuhan kewajiban, bukan perbuatan melawan hukum. Pasal ini menjadi dasar hukum alternatif yang seharusnya digunakan oleh penggugat untuk memenangkan gugatannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena merupakan pasal yang secara langsung digugat oleh penggugat dalam sengketa. Putusan hakim menolak gugatan ini dengan alasan bahwa hubungan hukum para pihak berawal dari perjanjian, sehingga prinsip wanprestasi (Pasal 1234) lebih tepat daripada prinsip perbuatan melawan hukum (Pasal 1365). Pemahaman tentang batas penerapan Pasal 1365 versus wanprestasi adalah inti dari alasan penolakan gugatan dalam pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19183, + "completion_tokens": 1165 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_391_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_391_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..14bdf2255f1ea988778b3520954dfcffbae2190a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_391_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,174 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_391_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 104.268, + "query": 8.646, + "relevance": 26.813, + "total": 139.753 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40970, + "marked_chars": 41096 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI \n \n1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini; \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp \n362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 1 September \n2025 oleh kami, Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, \nElizabeth Prasasti Asmarani, S.H., dan Murdian Ekawati, S.H., M.H.,masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 \nSeptember 2025 diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka \nuntuk umum dalam sistem elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh \nPara Hakim Anggota tersebut, Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H. Panitera \nPengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan dihadiri oleh \nPenggugat dalam sistem elektronik, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\n" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41096, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Kepala Kantor BPN Jakarta Timur dan Kasi Pertanahan dan Pemetaan BPN Jakarta Timur atas penolakan atau hambatan dalam proses kenaikan status sertifikat tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik. Sengketa berpusat pada tindakan pejabat yang meminta surat keterangan pelepasan Hak Pakai untuk Tanah Perumnas sebagai syarat pemrosesan, yang menurut penggugat tidak logis karena tanah tersebut bukan milik Perumnas. Penggugat memohon agar pengadilan memerintahkan kenaikan status sertifikat dan pembaruan peta HPL.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah ahli waris dan mengklaim sebagai pemilik sah sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1978 dan surat-surat terkait.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan kenaikan status surat tanah menjadi Sertifikat Hak Milik di BPN Jakarta Timur pada Oktober 2024.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang pengukuran dan pemetaan serta melakukan pengukuran pada objek tanah pada Januari 2025.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat meminta surat keterangan pelepasan Hak Pakai untuk Tanah Perumnas Klender sebagai syarat untuk menaikkan status sertifikat kepada penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perumnas menyatakan dalam surat balasan bahwa almarhum orang tua penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Perumnas dan tidak ada jual beli tanah dengan Perumnas.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan orang tuanya telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk tanah tersebut sejak tahun 1978 hingga saat ini.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sebagian tanah objek pernah terkena proyek pembebasan lahan pada tahun 1992, dan sisa tanah sekitar 150 m2 telah dibayarkan uang pembebasannya kepada almarhum orang tua penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan saksi menyatakan bahwa tanah tersebut dikuasai dan dihuni secara fisik oleh keluarga penggugat sejak tahun 1978 hingga 2025.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa permintaan pelepasan hak HPL oleh Tergugat adalah tindakan tidak logis dan melawan hukum karena tanah bukan milik Perumnas.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa sengketa ini merupakan hubungan hukum publik yang termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris, mengajukan gugatan perdata terhadap Kepala Kantor BPN Jakarta Timur dan Kasi Pertanahan dan Pemetaan BPN Jakarta Timur. Gugatan ini bermula ketika penggugat berupaya menaikkan status sertifikat tanah warisan dari Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik, namun proses terhambat karena Tergugat mensyaratkan adanya surat keterangan pelepasan Hak Pakai dari Perumnas. Penggugat menyangkal syarat tersebut dengan dalih bahwa tanah objek bukan merupakan tanah milik Perumnas, melainkan tanah perorangan yang telah dibayar pembebasannya pada tahun 1992, serta telah dikuasai dan dibayar pajaknya secara terus-menerus. Meskipun pemeriksaan bukti dan saksi dilakukan, Majelis Hakim menemukan bahwa sengketa ini实质nya menyangkut tindakan pejabat tata usaha negara dalam proses administrasi pertanahan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini karena kewenangan tersebut berada di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan tidak diperiksa lebih lanjut pada pokoknya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris, mengajukan gugatan perdata terhadap Kepala Kantor BPN Jakarta Timur dan Kasi Pertanahan dan Pemetaan BPN Jakarta Timur. Gugatan ini bermula ketika penggugat berupaya menaikkan status sertifikat tanah warisan dari Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik, namun proses terhambat karena Tergugat mensyaratkan adanya surat keterangan pelepasan Hak Pakai dari Perumnas. Penggugat menyangkal syarat tersebut dengan dalih bahwa tanah objek bukan merupakan tanah milik Perumnas, melainkan tanah perorangan yang telah dibayar pembebasannya pada tahun 1992, serta telah dikuasai dan dibayar pajaknya secara terus-menerus. Meskipun pemeriksaan bukti dan saksi dilakukan, Majelis Hakim menemukan bahwa sengketa ini实质nya menyangkut tindakan pejabat tata usaha negara dalam proses administrasi pertanahan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara ini karena kewenangan tersebut berada di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan tidak diperiksa lebih lanjut pada pokoknya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah ahli waris dan mengklaim sebagai pemilik sah sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1978 dan surat-surat terkait.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan kenaikan status surat tanah menjadi Sertifikat Hak Milik di BPN Jakarta Timur pada Oktober 2024.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang pengukuran dan pemetaan serta melakukan pengukuran pada objek tanah pada Januari 2025.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat meminta surat keterangan pelepasan Hak Pakai untuk Tanah Perumnas Klender sebagai syarat untuk menaikkan status sertifikat kepada penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perumnas menyatakan dalam surat balasan bahwa almarhum orang tua penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Perumnas dan tidak ada jual beli tanah dengan Perumnas.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan orang tuanya telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk tanah tersebut sejak tahun 1978 hingga saat ini.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sebagian tanah objek pernah terkena proyek pembebasan lahan pada tahun 1992, dan sisa tanah sekitar 150 m2 telah dibayarkan uang pembebasannya kepada almarhum orang tua penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan saksi menyatakan bahwa tanah tersebut dikuasai dan dihuni secara fisik oleh keluarga penggugat sejak tahun 1978 hingga 2025.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa permintaan pelepasan hak HPL oleh Tergugat adalah tindakan tidak logis dan melawan hukum karena tanah bukan milik Perumnas.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa sengketa ini merupakan hubungan hukum publik yang termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa BPN minta surat pelepasan hak dari Perumnas untuk naikkan status sertifikat tanah warisan saya, padahal tanah itu milik pribadi dan sudah saya bayar pajaknya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14817, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pertanyaan berkaitan dengan prosedur administrasi pertanahan (persyaratan pelepasan hak untuk pengalihan status sertifikat), bukan sengketa perdata akibat perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata hanya disebutkan sebagai dasar dalil awal Penggugat yang ternyata tidak tepat karena sengketa tersebut masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai tindakan pejabat administrasi negara, bukan hubungan hukum perdata." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17158, + "completion_tokens": 1272 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_391_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_391_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a3a8b2e29de09626e5417d9f867b2f107a38451f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_391_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_391_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 64.301, + "query": 12.958, + "relevance": 7.53, + "total": 84.823 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38540, + "marked_chars": 38657 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38657, + "frame": "Permohonan diajukan oleh Siti Awaliyah kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan izin mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur dalam melakukan tindakan hukum jual beli tanah warisan. Inti permohonan adalah kewenangan ibu kandung untuk mewakili anak-anak yang belum cakap hukum dalam menjual harta warisan bersama ahli waris lainnya. Pemohon meminta penetapan pengadilan yang memberikan izin tersebut agar proses penjualan dan balik nama dapat dilaksanakan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Siti Awaliyah menikah secara sah dengan Dani dan dikaruniai dua orang anak laki-laki.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dani meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon, Muhamad Rizki Rafael dan Muhammad Agil Ibnu Sina, belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah pada saat permohonan diajukan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sebidang tanah seluas 103 M2 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 09.04.000007473.0 di Jakarta Timur dimiliki secara bersama oleh Nurhaida, Candra, Hermansyah, Siti Awaliyah, Muhamad Rizki Rafael, dan Muhammad Agil Ibnu Sina sebagai harta warisan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pemegang hak milik atas tanah tersebut sepakat untuk menjual tanah tersebut dan membagikan hasil penjualannya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara karena Pemohon berdomisili di wilayah hukumnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Siti Awaliyah, mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur dalam melakukan tindakan hukum jual beli sebidang tanah warisan. Tanah tersebut merupakan harta warisan dari almarhum ayah Pemohon dan dimiliki secara bersama oleh para ahli waris, termasuk anak-anak Pemohon yang belum cakap hukum. Setelah memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi, Pengadilan menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang masih hidup memiliki kewenangan perwalian demi hukum untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama anak-anaknya dalam proses penjualan tanah tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Siti Awaliyah, mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur dalam melakukan tindakan hukum jual beli sebidang tanah warisan. Tanah tersebut merupakan harta warisan dari almarhum ayah Pemohon dan dimiliki secara bersama oleh para ahli waris, termasuk anak-anak Pemohon yang belum cakap hukum. Setelah memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi, Pengadilan menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang masih hidup memiliki kewenangan perwalian demi hukum untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama anak-anaknya dalam proses penjualan tanah tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Siti Awaliyah menikah secara sah dengan Dani dan dikaruniai dua orang anak laki-laki.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dani meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon, Muhamad Rizki Rafael dan Muhammad Agil Ibnu Sina, belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah pada saat permohonan diajukan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sebidang tanah seluas 103 M2 dengan Sertifikat Hak Milik nomor 09.04.000007473.0 di Jakarta Timur dimiliki secara bersama oleh Nurhaida, Candra, Hermansyah, Siti Awaliyah, Muhamad Rizki Rafael, dan Muhammad Agil Ibnu Sina sebagai harta warisan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pemegang hak milik atas tanah tersebut sepakat untuk menjual tanah tersebut dan membagikan hasil penjualannya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara karena Pemohon berdomisili di wilayah hukumnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya mau jual tanah warisan ayah yang saya miliki bersama anak-anak saya yang masih kecil, bolehkah saya mewakili mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17485, + "candidates": [ + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur kewenangan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak-anak yang belum dewasa setelah salah satu orang tua meninggal dunia. Dalam pertanyaan, pemohon ingin mewakili anak-anak kecil untuk menjual tanah warisan ayah yang telah meninggal, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menentukan apakah pemohon memiliki hak perwalian/wewenang bertindak hukum atas nama anak-anaknya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18025, + "completion_tokens": 822 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_394_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_394_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ac9c19ee024ed7e2bc1f87de317ea90d1e2060e1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_394_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_394_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.044, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 47.044, + "query": 7.204, + "relevance": 47.734, + "total": 102.026 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 25894, + "marked_chars": 25975 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 25975, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ibu kandungnya yang menderita demensia agar Pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu. Sengketa ini bersifat permohonan perdata untuk menetapkan status pengampuan dan kewenangan hukum, bukan sengketa antara dua pihak yang saling menyangkal di pengadilan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak pertama dari perkawinan ibu Pemohon dengan ayah Pemohon yang menikah pada tanggal 22 Maret 1980.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2010.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon menderita penyakit demensia Alzheimer dan Parkinson yang menyebabkan keterbatasan proses berpikir, bicara, memori, serta gangguan perilaku.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas ringan dalam kesehariannya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari saudara-saudara kandungnya untuk ditunjuk sebagai wali pengampu.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap ibu kandungnya yang telah menderita penyakit demensia dan Parkinson sehingga tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum. Pemohon, yang merupakan anak pertama dan telah mendapat persetujuan dari saudara-saudara kandungnya, meminta agar dirinya ditunjuk sebagai wali pengampu untuk melindungi kepentingan dan mengurus harta benda ibu Pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa permohonan ini dan menetapkan bahwa ibu Pemohon memang menderita kondisi yang membuatnya tidak cakap bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan pertimbangan hukum, hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu ibu Pemohon serta memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum bagi ibu Pemohon baik di dalam maupun di luar pengadilan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap ibu kandungnya yang telah menderita penyakit demensia dan Parkinson sehingga tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukum. Pemohon, yang merupakan anak pertama dan telah mendapat persetujuan dari saudara-saudara kandungnya, meminta agar dirinya ditunjuk sebagai wali pengampu untuk melindungi kepentingan dan mengurus harta benda ibu Pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa permohonan ini dan menetapkan bahwa ibu Pemohon memang menderita kondisi yang membuatnya tidak cakap bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan pertimbangan hukum, hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu ibu Pemohon serta memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum bagi ibu Pemohon baik di dalam maupun di luar pengadilan.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak pertama dari perkawinan ibu Pemohon dengan ayah Pemohon yang menikah pada tanggal 22 Maret 1980.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2010.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon menderita penyakit demensia Alzheimer dan Parkinson yang menyebabkan keterbatasan proses berpikir, bicara, memori, serta gangguan perilaku.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas ringan dalam kesehariannya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari saudara-saudara kandungnya untuk ditunjuk sebagai wali pengampu.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ibu saya sakit demensia dan Parkinson sehingga tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apakah saya bisa ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mengurus hartanya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11436, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 438 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 438 KUHPerdata", + "text": "Pasal 438: Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk pengampuan, yaitu keadaan 'dungu, gila, atau mata gelap' pada orang dewasa. Dalam pertanyaan, ibu Pemohon menderita demensia dan Parkinson yang menyebabkan ketidakcakapan berpikir, yang secara substantif masuk dalam kategori kondisi medis yang menjadi dasar pengampuan menurut pasal ini. Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum penetapan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan, yaitu 'keluarga sedarah'. Dalam pertanyaan, Pemohon adalah anak dari ibu yang sakit, sehingga memiliki status sebagai keluarga sedarah yang berhak meminta pengampuan. Putusan mengutip pasal ini untuk membenarkan hak Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali pengampu." + }, + { + "pasal": "Pasal 438 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur pemeriksaan pengadilan, yaitu kewajiban hakim untuk mendengar pendapat keluarga sedarah atau semenda sebelum memutuskan pengampuan. Ini adalah aturan tata cara pembuktian/prosedural dalam pemeriksaan perkara, bukan aturan substantif yang menjawab hak atau syarat pengampuan secara langsung bagi orang awam yang menanyakan kelayakan penunjukannya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12171, + "completion_tokens": 938 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_396_Pdt.G_2016_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_396_Pdt.G_2016_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f278947172e164f6c9cf2bcd7918eaae9d4ab968 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_396_Pdt.G_2016_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_396_Pdt.G_2016_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.053, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.155, + "query": 11.021, + "relevance": 28.166, + "total": 142.394 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 87970, + "marked_chars": 88231 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. \nMenyatakan TERGUGAT telah dipanggil dengan patut tetapi tidak \nhadir; \n2. \nMengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian dengan verstek; \n3. \nMenyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan \nHukum; \n4. \nMenghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan \nsekaligus atas total kerugian kepada Penggugat sebesar \nRp.1.183.000.000,- ditambah bunga 6%(enam persen) setiap tahun \nterhitung sejak Tergugat dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai \nPutusan Pengadilan Negeri Pati No.120/Pid.B/2016/ PN.Pti, tanggal \n29 Agustus 2016 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap; \n5. \nMenyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) \natas: \na. Tanah dan bangunan yang bersertifikat Hak Guna Bangunan \nNo.6424, atas nama Ir. Armedta Budi Asmara (ic. Tergugat), \nyang berlokasi di Jalan Pondok Kelapa Perumahan Palem Indah \nBlok T No.15, RT.003/RW. 014, Kelurahan Pondok Kelapa, \nKecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur; \n sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur \nNomor. 03/CB/2017 jo No.396/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal \n9 Pebruari 2017, dan Berita Acara Sita Jaminan No. 03/CB/2017 \njo No. 396/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 9 Maret 2017; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepani" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 88231, + "frame": "PT. Anugrah Bintang Lestari menggugat Ir. Armedta Budi Asmara atas perbuatan melawan hukum berupa pencurian barang arang briqet yang telah divonis dalam putusan pidana, dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil serta sita jaminan. Gugatan ini diajukan setelah Tergugat dinyatakan bersalah dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan. Penggugat meminta pengadilan menghukum Tergugat membayar kerugian sebesar Rp5.400.000.000,- dan menyatakan sah sita jaminan atas aset Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 120/Pid.B/2016/PN.Pti tanggal 29 Agustus 2016 atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengambil barang milik Penggugat berupa arang briqet yang sudah siap ekspor sebanyak 70 ton pada kejadian pertama tanggal 14 Januari 2015 dan kejadian kedua tanggal 10-11 Agustus 2015.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp2.180.204.860,- atas pengeluaran pembuatan arang briqet dan pembelian kardus kemasan, serta kerugian immateriil berupa stress dan depresi.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian bunga deposito sebesar Rp523.249.166,- atas uang yang tidak dapat dimanfaatkan selama dua tahun.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan atas aset Tergugat berupa tanah, apartemen, dan mobil untuk menjamin pelaksanaan putusan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan Tergugat mematuhi putusan.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. Anugrah Bintang Lestari mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Ir. Armedta Budi Asmara yang telah divonis bersalah dalam perkara pidana pencurian atas pengambilan 70 ton arang briqet milik Penggugat. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp5.400.000.000,-, sita jaminan atas aset Tergugat, uang paksa, serta putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan sebagian dengan verstek, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menghukum Tergugat membayar kerugian sebesar Rp1.183.000.000,- ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Gugatan terkait perhitungan kerugian rinci, uang paksa, dan putusan serta merta ditolak, namun sita jaminan atas aset Tergugat dinyatakan sah dan berharga." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Anugrah Bintang Lestari mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Ir. Armedta Budi Asmara yang telah divonis bersalah dalam perkara pidana pencurian atas pengambilan 70 ton arang briqet milik Penggugat. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp5.400.000.000,-, sita jaminan atas aset Tergugat, uang paksa, serta putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan sebagian dengan verstek, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menghukum Tergugat membayar kerugian sebesar Rp1.183.000.000,- ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Gugatan terkait perhitungan kerugian rinci, uang paksa, dan putusan serta merta ditolak, namun sita jaminan atas aset Tergugat dinyatakan sah dan berharga.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 120/Pid.B/2016/PN.Pti tanggal 29 Agustus 2016 atas tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengambil barang milik Penggugat berupa arang briqet yang sudah siap ekspor sebanyak 70 ton pada kejadian pertama tanggal 14 Januari 2015 dan kejadian kedua tanggal 10-11 Agustus 2015.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp2.180.204.860,- atas pengeluaran pembuatan arang briqet dan pembelian kardus kemasan, serta kerugian immateriil berupa stress dan depresi.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian bunga deposito sebesar Rp523.249.166,- atas uang yang tidak dapat dimanfaatkan selama dua tahun.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan atas aset Tergugat berupa tanah, apartemen, dan mobil untuk menjamin pelaksanaan putusan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan Tergugat mematuhi putusan.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah menang kasus pencurian arang oleh terdakwa, tapi uang ganti rugi yang saya terima jauh lebih kecil dari kerugian asli saya, apakah saya bisa mengajukan banding untuk mendapatkan ganti rugi yang lebih adil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20933, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum substantif utama dalam perkara perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Putusan secara eksplisit menguji apakah unsur-unsur Pasal 1365 (perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal) terpenuhi untuk menentukan kewajiban ganti rugi. Pertanyaan mengenai keadilan jumlah ganti rugi berkaitan langsung dengan penafsiran 'kerugian' dan kewajiban 'menggantikan kerugian tersebut' sebagaimana diatur dalam pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kesembronoan. Dalam pertimbangan putusan, hakim secara spesifik dan eksklusif merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata untuk menganalisis perbuatan melawan hukum (pencurian). Tidak ada dalil atau analisis hukum dalam putusan yang menggunakan Pasal 1366 sebagai dasar pertimbangan atau pembelaan. Oleh karena itu, pasal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan isu yang diperiksa dalam perkara ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34961, + "completion_tokens": 1194 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_399_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_399_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9aae8e5af1bc734a8a533c7d85cf134164935d89 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_399_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_399_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 86.204, + "query": 6.868, + "relevance": 31.389, + "total": 124.496 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 43553, + "marked_chars": 43688 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 43688, + "frame": "Nyonya POPPY PURBASARY menggugat PT. Mitra Sindo Sukses dan PT. Sembilan Mitra Asia Properti atas dugaan ketidakpastian pembangunan dan kegagalan pengembalian uang muka pemesanan apartemen. Penggugat menuntut pembatalan pemesanan, pengembalian seluruh uang muka beserta kerugian materiil dan immateriil, serta penghentian sementara pembangunan dan pemasaran. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat setelah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat melakukan pemesanan unit apartemen Cleon Park Apartment melalui skema Kredit Pembelian Apartmen (KPA) dengan uang tanda jadi sebesar Rp10.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran angsuran uang muka secara berkala kepada Tergugat mulai Juni 2019 hingga Desember 2020.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak merealisasikan proses pembangunan apartemen sesuai dengan janji pemasaran bahwa pembangunan dimulai tahun 2019.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyampaikan surat teguran pada tanggal 10 Desember 2020 yang berisi permintaan pembatalan pemesanan dan pengembalian uang muka.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I melakukan pertemuan untuk membahas permintaan pengembalian dana, namun Tergugat I tidak memberikan jawaban tertulis sesuai kesepakatan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara pada tanggal 21 September 2021 karena telah ada perdamaian antara kedua belah pihak.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Nyonya POPPY PURBASARY mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Mitra Sindo Sukses dan PT. Sembilan Mitra Asia Properti terkait pemesanan unit apartemen Cleon Park Apartment. Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melakukan pembayaran uang tanda jadi dan angsuran uang muka secara berkala sejak Juni 2019 hingga Desember 2020 berdasarkan skema Kredit Pembelian Apartmen. Gugatan ini dilandasi oleh dalil bahwa Tergugat tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan janji pemasaran yang menyatakan pembangunan dimulai tahun 2019 dengan serah terima dalam 36 bulan. Penggugat menuntut pembatalan pemesanan, pengembalian seluruh uang muka yang telah dibayarkan, serta ganti rugi materiil dan immateriil atas dasar perbuatan melawan hukum. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan telah tercapai perdamaian antara para pihak. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sehingga perkara dicoret dari register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Nyonya POPPY PURBASARY mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Mitra Sindo Sukses dan PT. Sembilan Mitra Asia Properti terkait pemesanan unit apartemen Cleon Park Apartment. Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melakukan pembayaran uang tanda jadi dan angsuran uang muka secara berkala sejak Juni 2019 hingga Desember 2020 berdasarkan skema Kredit Pembelian Apartmen. Gugatan ini dilandasi oleh dalil bahwa Tergugat tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan janji pemasaran yang menyatakan pembangunan dimulai tahun 2019 dengan serah terima dalam 36 bulan. Penggugat menuntut pembatalan pemesanan, pengembalian seluruh uang muka yang telah dibayarkan, serta ganti rugi materiil dan immateriil atas dasar perbuatan melawan hukum. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan telah tercapai perdamaian antara para pihak. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sehingga perkara dicoret dari register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat melakukan pemesanan unit apartemen Cleon Park Apartment melalui skema Kredit Pembelian Apartmen (KPA) dengan uang tanda jadi sebesar Rp10.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran angsuran uang muka secara berkala kepada Tergugat mulai Juni 2019 hingga Desember 2020.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak merealisasikan proses pembangunan apartemen sesuai dengan janji pemasaran bahwa pembangunan dimulai tahun 2019.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyampaikan surat teguran pada tanggal 10 Desember 2020 yang berisi permintaan pembatalan pemesanan dan pengembalian uang muka.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I melakukan pertemuan untuk membahas permintaan pengembalian dana, namun Tergugat I tidak memberikan jawaban tertulis sesuai kesepakatan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara pada tanggal 21 September 2021 karena telah ada perdamaian antara kedua belah pihak.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka apartemen bertahun-tahun tapi bangunannya macet, lalu saya dapat kabar sudah ada kesepakatan damai, apakah uang saya bisa kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 43553, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena gugatan Penggugat secara eksplisit didasarkan pada teori Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) untuk menuntut pengembalian uang muka dan ganti rugi akibat keterlambatan pembangunan yang dianggap sebagai kesalahan Tergugat. Meskipun perkara berakhir dengan perdamaian, pasal ini merupakan dasar hukum substantif yang menjadi inti sengketa dan dalil utama dalam perkara tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26711, + "completion_tokens": 920 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_399_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_399_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c0c06e3325e0a6b7e03180faf752668fd0282845 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_399_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,145 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_399_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 97, + "timings": { + "parse": 0.147, + "classify": 0.0, + "condense": 527.994, + "read": 72.874, + "query": 6.195, + "relevance": 25.938, + "total": 633.148 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 257219, + "marked_chars": 258083 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \n \nDALAM EKSEPSI \n- \nMengabulkan Eksepsi Tergugat II tentang Gugatan kabur atau Gugatan \ntidak jelas (obscuur libel) \nDALAM POKOK PERKARA \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat Penggugat tidak dapat diterima; \n- \nMembebankan kepada Penggugat-penggugat untuk membayar biaya \nperkara sebesar Rp 11.866.500 (sebelas juta delapan ratus enam puluh \nenam ribu lima ratus rupiah) \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal 8 September 2025 \ntanggal oleh kami, Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H., sebagai Hakim \nKetua, Yurhanuddin Kona,.S.H. dan Ni Made Purnami, SH.MH masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat \nPenetapan \nKetua \nPengadilan \nNegeri \nJakarta \nTimur \nNomor \n399/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM tanggal putusan tersebut pada hari Kamis \ntanggal 11 September 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk \numum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, \nJoyo Supriyanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri \nJakarta Timur dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Penggugat, Kuasa \nTergugat II , Kuasa Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I , \nTurut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV , Turut Tergugat V, \nTurut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII dan Tergugat II, serta telah dikirim \nsecara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal \nitu juga kepada Kuasa Penggugat Penggugat dan Kuasa Tergugat II , Kuasa \nTurut Tergugat II \nHakim Anggota, \nHakim Ketua, \n \nYurhannudin Kona , S.H \nMaria Soraya Murniaty Br. Sitinjak,S.H. \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkama" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134976, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 399/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM antara Penggugat I (Russal Tampubolon) dan Penggugat II (Afrida Pasaribu) melawan Tergugat I (Toriq), Tergugat II (Ramawaty), serta Turut Tergugat I-VII (Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Edward Manullang, Cies Innovation Space, CV. Shine Livestock Eternal, PT. Rentokil, Notaris Dewantari Handayani, dan Notaris Muhammad Al-Baikuni). [HAL 4-5] Gugatan ini merupakan perbaikan dari gugatan sebelumnya (No. 709/Pdt.G/2022) yang ditolak (N.O.) karena kesalahan identifikasi objek sengketa (nomor ruko dan luas tanah). Latar belakangnya adalah Toriq memiliki tanah seluas 3.550 M2 di Jalan T.B. Simatupang yang dibangun menjadi ruko dengan IMB atas nama Toriq. [HAL 6-8] Penggugat dalil telah membeli 4 unit ruko dari Toriq secara lunas: 2 unit (Ruko No. A-15 dan A-16, kini Blok B No. 6 dan 7) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Mei 2011 atas nama Afrida Pasaribu dengan harga Rp. 4.500.000.000,-, dan 2 unit (Ruko No. 10 dan 14, kini Blok B No. 1 dan 5) berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli tanggal 8 Juni 2011 atas nama Russal Tampubolon dengan harga total Rp. 2.700.000.000,-. Penyerahan dijanjikan Oktober/November 2011 namun tertunda karena alasan pemecahan sertifikat. [HAL 9-11] Penggugat menemukan bahwa pemecahan sertifikat HGB telah diterbitkan sejak September 2013 dengan luas 74 M2 per unit (bukan 148,5 M2 seperti dalil awal) akibat ketentuan KDB 50% untuk parkir. Saat ditanya, Toriq mengakui telah menjual 4 ruko tersebut kepada Ramawaty karena kepepet uang untuk membayar hutang bank, dan dalam perkara pidana No. 698/Pid.B/2017, Toriq telah divonis bersalah menjual ruko milik Penggugat tanpa izin, dengan putusan kasasi MA menolak permohonan kasasi. [HAL 12-15] Toriq menjual ruko tersebut kepada Ramawaty melalui Akta Pengikatan Jual Beli Lunas dan Kuasa Menjual tanggal 17 Januari 2014, yang kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli tanggal 6 April 2015 atas nama Ramawaty untuk ke-4 sertifikat HGB (No. 140, 147, 146, 153 Gedong). Ramawaty kemudian menjual Ruko Blok B No. 1 kepada Edward Manullang dan menyewakan Ruko Blok B No. 5, 6, dan 7 kepada Turut Tergugat III, IV, dan V. [HAL 16-20] Penggugat menuntut pembatalan semua akta terkait penjualan Toriq ke Ramawaty, pengembalian sertifikat ke nama Toriq lalu dialihkan ke nama Penggugat, pengosongan ruko, dan pembayaran uang sewa yang diterima Ramawaty sejak 2016 hingga pendaftaran gugatan (2024) sebesar Rp. 7.200.000.000,-. [HAL 21-28] Penggugat juga menuntut bunga 6% per tahun, denda paksa Rp. 500.000.000,- per minggu keterlambatan, dan menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta. Tergugat I tidak hadir. [HAL 29-31] Sidang dilanjutkan secara elektronik; mediasi gagal. Penggugat memperbaiki gugatan dengan menambahkan dasar Pasal 1471 KUHPdt bahwa jual beli barang orang lain adalah batal. [HAL 32-36] Tergugat II (Ramawaty) membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan dirinya pemilik sah berdasarkan Sertifikat HGB No. 140, 147, 146, dan 153 Gedong yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Timur tanggal 19 September 2013, yang diperoleh dari Toriq melalui Akta Jual Beli tanggal 6 April 2015. Ramawaty menegaskan bahwa nomor ruko yang disebut Penggugat (No. 10, 14, 15, 16) tidak dikenal dalam areal Graha Zima yang menggunakan sistem Blok A-D. [HAL 37-41] Ramawaty merujuk pada putusan perkara terdahulu No. 307/Pdt.G/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan perjanjian jual beli sah namun hanya memberikan ganti rugi materiil Rp. 5.150.000.000,- kepada Penggugat, serta menolak gugatan pengembalian ruko. Ramawaty juga merujuk putusan kasasi No. 1782K/Pdt./2024 yang telah memvalidasi kepemilikannya atas ruko-ruko tersebut dalam sengketa dengan pihak lain (Penggugat Rekonvensi). [HAL 42-51] Ramawaty berargumen bahwa Penggugat seharusnya mengeksekusi putusan No. 307/Pdt.G/2015, bukan mengajukan gugatan baru dengan objek yang sama (res judicata). Ia menegaskan bahwa Putusan Kasasi No. 1782K/Pdt./2024 telah menetapkan ia sebagai pemilik sah atas Sertifikat HGB No. 153 dan 154, sehingga gugatan Penggugat saat ini tidak dapat diterima karena telah diputus dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 124607, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 399/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM antara Penggugat I (Russal Tampubolon) dan Penggugat II (Afrida Pasaribu) melawan Tergugat I (Toriq), Tergugat II (Ramawaty), serta Turut Tergugat I-VII (Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Edward Manullang, Cies Innovation Space, CV. Shine Livestock Eternal, PT. Rentokil, Notaris Dewantari Handayani, dan Notaris Muhammad Al-Baikuni). [HAL 4-5] Gugatan ini merupakan perbaikan dari gugatan sebelumnya (No. 709/Pdt.G/2022) yang ditolak (N.O.) karena kesalahan identifikasi objek sengketa (nomor ruko dan luas tanah). Latar belakangnya adalah Toriq memiliki tanah seluas 3.550 M2 di Jalan T.B. Simatupang yang dibangun menjadi ruko dengan IMB atas nama Toriq. [HAL 6-8] Penggugat dalil telah membeli 4 unit ruko dari Toriq secara lunas: 2 unit (Ruko No. A-15 dan A-16, kini Blok B No. 6 dan 7) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Mei 2011 atas nama Afrida Pasaribu dengan harga Rp. 4.500.000.000,-, dan 2 unit (Ruko No. 10 dan 14, kini Blok B No. 1 dan 5) berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli tanggal 8 Juni 2011 atas nama Russal Tampubolon dengan harga total Rp. 2.700.000.000,-. Penyerahan dijanjikan Oktober/November 2011 namun tertunda karena alasan pemecahan sertifikat. [HAL 9-11] Penggugat menemukan bahwa pemecahan sertifikat HGB telah diterbitkan sejak September 2013 dengan luas 74 M2 per unit (bukan 148,5 M2 seperti dalil awal) akibat ketentuan KDB 50% untuk parkir. Saat ditanya, Toriq mengakui telah menjual 4 ruko tersebut kepada Ramawaty karena kepepet uang untuk membayar hutang bank, dan dalam perkara pidana No. 698/Pid.B/2017, Toriq telah divonis bersalah menjual ruko milik Penggugat tanpa izin, dengan putusan kasasi MA menolak permohonan kasasi. [HAL 12-15] Toriq menjual ruko tersebut kepada Ramawaty melalui Akta Pengikatan Jual Beli Lunas dan Kuasa Menjual tanggal 17 Januari 2014, yang kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli tanggal 6 April 2015 atas nama Ramawaty untuk ke-4 sertifikat HGB (No. 140, 147, 146, 153 Gedong). Ramawaty kemudian menjual Ruko Blok B No. 1 kepada Edward Manullang dan menyewakan Ruko Blok B No. 5, 6, dan 7 kepada Turut Tergugat III, IV, dan V. [HAL 16-20] Penggugat menuntut pembatalan semua akta terkait penjualan Toriq ke Ramawaty, pengembalian sertifikat ke nama Toriq lalu dialihkan ke nama Penggugat, pengosongan ruko, dan pembayaran uang sewa yang diterima Ramawaty sejak 2016 hingga pendaftaran gugatan (2024) sebesar Rp. 7.200.000.000,-. [HAL 21-28] Penggugat juga menuntut bunga 6% per tahun, denda paksa Rp. 500.000.000,- per minggu keterlambatan, dan menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta. Tergugat I tidak hadir. [HAL 29-31] Sidang dilanjutkan secara elektronik; mediasi gagal. Penggugat memperbaiki gugatan dengan menambahkan dasar Pasal 1471 KUHPdt bahwa jual beli barang orang lain adalah batal. [HAL 32-36] Tergugat II (Ramawaty) membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan dirinya pemilik sah berdasarkan Sertifikat HGB No. 140, 147, 146, dan 153 Gedong yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Timur tanggal 19 September 2013, yang diperoleh dari Toriq melalui Akta Jual Beli tanggal 6 April 2015. Ramawaty menegaskan bahwa nomor ruko yang disebut Penggugat (No. 10, 14, 15, 16) tidak dikenal dalam areal Graha Zima yang menggunakan sistem Blok A-D. [HAL 37-41] Ramawaty merujuk pada putusan perkara terdahulu No. 307/Pdt.G/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan perjanjian jual beli sah namun hanya memberikan ganti rugi materiil Rp. 5.150.000.000,- kepada Penggugat, serta menolak gugatan pengembalian ruko. Ramawaty juga merujuk putusan kasasi No. 1782K/Pdt./2024 yang telah memvalidasi kepemilikannya atas ruko-ruko tersebut dalam sengketa dengan pihak lain (Penggugat Rekonvensi). [HAL 42-51] Ramawaty berargumen bahwa Penggugat seharusnya mengeksekusi putusan No. 307/Pdt.G/2015, bukan mengajukan gugatan baru dengan objek yang sama (res judicata). Ia menegaskan bahwa Putusan Kasasi No. 1782K/Pdt./2024 telah menetapkan ia sebagai pemilik sah atas Sertifikat HGB No. 153 dan 154, sehingga gugatan Penggugat saat ini tidak dapat diterima karena telah diputus dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. [HAL 52-64] Dalam eksepsi, Tergugat II mengajukan argumen *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, menyatakan gugatan ini sama dengan putusan sebelumnya (PN JT No. 307/2015, PT DKI No. 457/2019, PN JT No. 232/2018, dan Kasasi No. 1782K/2024) yang telah berkekuatan hukum tetap. Tergugat II juga mengajukan eksepsi *error in persona* karena tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat, serta *error in objecto* karena terdapat perbedaan mendasar antara objek dalil Penggugat (Ruko No. A-10, A-14, A-15, A-16 dengan luas 144-148,5 M2) dengan objek kepemilikan Tergugat II (Ruko Blok B-1, B-5, B-6, B-7 dengan luas 74 M2). [HAL 65-75] Tergugat II juga mengajukan eksepsi *obscur libel* (gugatan kabur) akibat pertentangan antara posita yang menyebut Ruko No. A-10/A-14/A-15/A-16 dengan petitum yang menuntut pengembalian uang sewa atas Ruko Blok B-1/B-5/B-6/B-7. Tergugat II menolak dalil Penggugat sebagai pembeli beritikad baik karena tidak ada Akta Jual Beli di hadapan PPAT sesuai PP No. 24/1997, dan tanah tersebut masih dalam jaminan Hak Tanggungan kepada PT. Brent Properti. [HAL 76-88] Turut Tergugat II (Edward Manullang) membantah dengan menyatakan dirinya pembeli beritikad baik atas Ruko Blok B No. 1 (SHGB No. 140) yang dibeli dari Tergugat II melalui Akta Jual Beli No. 03/2021. Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada 14 Mei 2025 yang mengonfirmasi lokasi dan batas-batas objek sengketa sesuai sertifikat HGB No. 140, 147, 146, dan 153 dengan luas 74 M2 per unit, yang ditempati oleh Gereja Bethel Indonesia, CIAS Innovation Space, STTINS, dan Rentokil. [HAL 89-95] Majelis Hakim menolak eksepsi *ne bis in idem* karena telah memasuki pokok perkara, menolak eksepsi *error in persona* berdasarkan yurisprudensi bahwa Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat, dan menolak eksepsi *error in objecto* karena hasil Pemeriksaan Setempat menunjukkan objek gugatan sesuai dengan dalil. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi *obscur libel* karena terdapat ketidakjelasan dan pertentangan antara posita (Ruko No. A-10, A-14, A-15, A-16) dan petitum (Ruko Blok B-1, B-5, B-6, B-7) yang menyebabkan gugatan menjadi kabur. [HAL 96-97] Amar Putusan: Mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*); Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); Membebankan biaya perkara sebesar Rp 11.866.500,- kepada Penggugat." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 399/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM antara Penggugat I (Russal Tampubolon) dan Penggugat II (Afrida Pasaribu) melawan Tergugat I (Toriq), Tergugat II (Ramawaty), serta Turut Tergugat I-VII (Kantor Pertanahan Jakarta Timur, Edward Manullang, Cies Innovation Space, CV. Shine Livestock Eternal, PT. Rentokil, Notaris Dewantari Handayani, dan Notaris Muhammad Al-Baikuni). [HAL 4-5] Gugatan ini merupakan perbaikan dari gugatan sebelumnya (No. 709/Pdt.G/2022) yang ditolak (N.O.) karena kesalahan identifikasi objek sengketa (nomor ruko dan luas tanah). Latar belakangnya adalah Toriq memiliki tanah seluas 3.550 M2 di Jalan T.B. Simatupang yang dibangun menjadi ruko dengan IMB atas nama Toriq. [HAL 6-8] Penggugat dalil telah membeli 4 unit ruko dari Toriq secara lunas: 2 unit (Ruko No. A-15 dan A-16, kini Blok B No. 6 dan 7) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Mei 2011 atas nama Afrida Pasaribu dengan harga Rp. 4.500.000.000,-, dan 2 unit (Ruko No. 10 dan 14, kini Blok B No. 1 dan 5) berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli tanggal 8 Juni 2011 atas nama Russal Tampubolon dengan harga total Rp. 2.700.000.000,-. Penyerahan dijanjikan Oktober/November 2011 namun tertunda karena alasan pemecahan sertifikat. [HAL 9-11] Penggugat menemukan bahwa pemecahan sertifikat HGB telah diterbitkan sejak September 2013 dengan luas 74 M2 per unit (bukan 148,5 M2 seperti dalil awal) akibat ketentuan KDB 50% untuk parkir. Saat ditanya, Toriq mengakui telah menjual 4 ruko tersebut kepada Ramawaty karena kepepet uang untuk membayar hutang bank, dan dalam perkara pidana No. 698/Pid.B/2017, Toriq telah divonis bersalah menjual ruko milik Penggugat tanpa izin, dengan putusan kasasi MA menolak permohonan kasasi. [HAL 12-15] Toriq menjual ruko tersebut kepada Ramawaty melalui Akta Pengikatan Jual Beli Lunas dan Kuasa Menjual tanggal 17 Januari 2014, yang kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli tanggal 6 April 2015 atas nama Ramawaty untuk ke-4 sertifikat HGB (No. 140, 147, 146, 153 Gedong). Ramawaty kemudian menjual Ruko Blok B No. 1 kepada Edward Manullang dan menyewakan Ruko Blok B No. 5, 6, dan 7 kepada Turut Tergugat III, IV, dan V. [HAL 16-20] Penggugat menuntut pembatalan semua akta terkait penjualan Toriq ke Ramawaty, pengembalian sertifikat ke nama Toriq lalu dialihkan ke nama Penggugat, pengosongan ruko, dan pembayaran uang sewa yang diterima Ramawaty sejak 2016 hingga pendaftaran gugatan (2024) sebesar Rp. 7.200.000.000,-. [HAL 21-28] Penggugat juga menuntut bunga 6% per tahun, denda paksa Rp. 500.000.000,- per minggu keterlambatan, dan menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta. Tergugat I tidak hadir. [HAL 29-31] Sidang dilanjutkan secara elektronik; mediasi gagal. Penggugat memperbaiki gugatan dengan menambahkan dasar Pasal 1471 KUHPdt bahwa jual beli barang orang lain adalah batal. [HAL 32-36] Tergugat II (Ramawaty) membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan dirinya pemilik sah berdasarkan Sertifikat HGB No. 140, 147, 146, dan 153 Gedong yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Timur tanggal 19 September 2013, yang diperoleh dari Toriq melalui Akta Jual Beli tanggal 6 April 2015. Ramawaty menegaskan bahwa nomor ruko yang disebut Penggugat (No. 10, 14, 15, 16) tidak dikenal dalam areal Graha Zima yang menggunakan sistem Blok A-D. [HAL 37-41] Ramawaty merujuk pada putusan perkara terdahulu No. 307/Pdt.G/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan perjanjian jual beli sah namun hanya memberikan ganti rugi materiil Rp. 5.150.000.000,- kepada Penggugat, serta menolak gugatan pengembalian ruko. Ramawaty juga merujuk putusan kasasi No. 1782K/Pdt./2024 yang telah memvalidasi kepemilikannya atas ruko-ruko tersebut dalam sengketa dengan pihak lain (Penggugat Rekonvensi). [HAL 42-51] Ramawaty berargumen bahwa Penggugat seharusnya mengeksekusi putusan No. 307/Pdt.G/2015, bukan mengajukan gugatan baru dengan objek yang sama (res judicata). Ia menegaskan bahwa Putusan Kasasi No. 1782K/Pdt./2024 telah menetapkan ia sebagai pemilik sah atas Sertifikat HGB No. 153 dan 154, sehingga gugatan Penggugat saat ini tidak dapat diterima karena telah diputus dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. [HAL 52-64] Dalam eksepsi, Tergugat II mengajukan argumen *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, menyatakan gugatan ini sama dengan putusan sebelumnya (PN JT No. 307/2015, PT DKI No. 457/2019, PN JT No. 232/2018, dan Kasasi No. 1782K/2024) yang telah berkekuatan hukum tetap. Tergugat II juga mengajukan eksepsi *error in persona* karena tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat, serta *error in objecto* karena terdapat perbedaan mendasar antara objek dalil Penggugat (Ruko No. A-10, A-14, A-15, A-16 dengan luas 144-148,5 M2) dengan objek kepemilikan Tergugat II (Ruko Blok B-1, B-5, B-6, B-7 dengan luas 74 M2). [HAL 65-75] Tergugat II juga mengajukan eksepsi *obscur libel* (gugatan kabur) akibat pertentangan antara posita yang menyebut Ruko No. A-10/A-14/A-15/A-16 dengan petitum yang menuntut pengembalian uang sewa atas Ruko Blok B-1/B-5/B-6/B-7. Tergugat II menolak dalil Penggugat sebagai pembeli beritikad baik karena tidak ada Akta Jual Beli di hadapan PPAT sesuai PP No. 24/1997, dan tanah tersebut masih dalam jaminan Hak Tanggungan kepada PT. Brent Properti. [HAL 76-88] Turut Tergugat II (Edward Manullang) membantah dengan menyatakan dirinya pembeli beritikad baik atas Ruko Blok B No. 1 (SHGB No. 140) yang dibeli dari Tergugat II melalui Akta Jual Beli No. 03/2021. Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada 14 Mei 2025 yang mengonfirmasi lokasi dan batas-batas objek sengketa sesuai sertifikat HGB No. 140, 147, 146, dan 153 dengan luas 74 M2 per unit, yang ditempati oleh Gereja Bethel Indonesia, CIAS Innovation Space, STTINS, dan Rentokil. [HAL 89-95] Majelis Hakim menolak eksepsi *ne bis in idem* karena telah memasuki pokok perkara, menolak eksepsi *error in persona* berdasarkan yurisprudensi bahwa Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat, dan menolak eksepsi *error in objecto* karena hasil Pemeriksaan Setempat menunjukkan objek gugatan sesuai dengan dalil. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi *obscur libel* karena terdapat ketidakjelasan dan pertentangan antara posita (Ruko No. A-10, A-14, A-15, A-16) dan petitum (Ruko Blok B-1, B-5, B-6, B-7) yang menyebabkan gugatan menjadi kabur. [HAL 96-97] Amar Putusan: Mengabulkan eksepsi Tergugat II tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*); Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); Membebankan biaya perkara sebesar Rp 11.866.500,- kepada Penggugat." + }, + "read": { + "input_chars": 6695, + "frame": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I-VII terkait sengketa kepemilikan dan penjualan empat unit ruko yang diklaim telah dibeli secara lunas oleh Penggugat. Penggugat menuntut pembatalan akta penjualan, pengembalian sertifikat, pengosongan ruko, serta pembayaran uang sewa. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*obscur libel*).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II dalil telah membeli empat unit ruko dari Tergugat I secara lunas berdasarkan surat perjanjian jual beli dan pengikatan jual beli pada tahun 2011.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menjual empat unit ruko tersebut kepada Tergugat II melalui akta pengikatan jual beli lunas dan kuasa menjual pada tahun 2014 serta akta jual beli pada tahun 2015.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atas empat unit ruko yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Timur pada tahun 2013 dan diperoleh melalui akta jual beli dari Tergugat I.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa nomor ruko yang disebut Penggugat tidak dikenal dalam areal objek sengketa yang menggunakan sistem penamaan Blok.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) karena terdapat pertentangan antara posita yang menyebut Ruko No. A-10, A-14, A-15, A-16 dengan petitum yang menuntut pengembalian uang sewa atas Ruko Blok B-1, B-5, B-6, B-7.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa terdapat ketidakjelasan dan pertentangan antara posita dan petitum gugatan yang menyebabkan gugatan menjadi kabur.", + "page": 89, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena eksepsi gugatan kabur dikabulkan.", + "page": 96, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I-VII dengan dalih telah membeli empat unit ruko dari Tergugat I secara lunas pada tahun 2011, namun kemudian ruko tersebut dijual kembali oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Penggugat menuntut pembatalan akta penjualan, pengalihan sertifikat, pengosongan ruko, dan pembayaran uang sewa. Tergugat II membantah kepemilikan Penggugat dan mengajukan berbagai eksepsi, termasuk *ne bis in idem*, *error in persona*, *error in objecto*, dan *obscur libel*. Majelis Hakim menolak eksepsi *ne bis in idem*, *error in persona*, dan *error in objecto*, namun mengabulkan eksepsi *obscur libel* karena terdapat pertentangan antara dalil mengenai nomor ruko (A-10, A-14, A-15, A-16) dengan tuntutan dalam petitum mengenai ruko Blok B-1, B-5, B-6, B-7. Akibat ketidakjelasan dan pertentangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I-VII dengan dalih telah membeli empat unit ruko dari Tergugat I secara lunas pada tahun 2011, namun kemudian ruko tersebut dijual kembali oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Penggugat menuntut pembatalan akta penjualan, pengalihan sertifikat, pengosongan ruko, dan pembayaran uang sewa. Tergugat II membantah kepemilikan Penggugat dan mengajukan berbagai eksepsi, termasuk *ne bis in idem*, *error in persona*, *error in objecto*, dan *obscur libel*. Majelis Hakim menolak eksepsi *ne bis in idem*, *error in persona*, dan *error in objecto*, namun mengabulkan eksepsi *obscur libel* karena terdapat pertentangan antara dalil mengenai nomor ruko (A-10, A-14, A-15, A-16) dengan tuntutan dalam petitum mengenai ruko Blok B-1, B-5, B-6, B-7. Akibat ketidakjelasan dan pertentangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II dalil telah membeli empat unit ruko dari Tergugat I secara lunas berdasarkan surat perjanjian jual beli dan pengikatan jual beli pada tahun 2011.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menjual empat unit ruko tersebut kepada Tergugat II melalui akta pengikatan jual beli lunas dan kuasa menjual pada tahun 2014 serta akta jual beli pada tahun 2015.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan atas empat unit ruko yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Timur pada tahun 2013 dan diperoleh melalui akta jual beli dari Tergugat I.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa nomor ruko yang disebut Penggugat tidak dikenal dalam areal objek sengketa yang menggunakan sistem penamaan Blok.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) karena terdapat pertentangan antara posita yang menyebut Ruko No. A-10, A-14, A-15, A-16 dengan petitum yang menuntut pengembalian uang sewa atas Ruko Blok B-1, B-5, B-6, B-7.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa terdapat ketidakjelasan dan pertentangan antara posita dan petitum gugatan yang menyebabkan gugatan menjadi kabur.", + "page": 89, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena eksepsi gugatan kabur dikabulkan.", + "page": 96, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas beli ruko dari penjual pertama, tapi dia jual lagi ke orang lain yang punya sertifikat, kenapa gugatan saya ditolak karena nomor ruko di surat tidak sesuai dengan yang saya tuntut?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18556, + "candidates": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan mengikat putusan (res judicata), yang merupakan aspek prosedural/hukum acara. Dalam pertimbangan hakim, eksepsi res judicata justru ditolak karena tidak memenuhi unsur-unsurnya. Masalah substantif dalam pertanyaan adalah ketidaksesuaian objek gugatan (nomor ruko) yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (obscuur libel), bukan karena adanya putusan sebelumnya. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi dasar hukum atau isu substantif yang menjawab pertanyaan pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 89304, + "completion_tokens": 4621 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_39_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_39_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2ba8e80c7cfdbfb7889f108859b320da5bfcbcf8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_39_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_39_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 27, + "timings": { + "parse": 0.053, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 113.903, + "query": 2.617, + "relevance": 15.132, + "total": 131.704 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 74784, + "marked_chars": 75018 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili \nperkara ini; \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp271.500,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah); \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025, \noleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim \nKetua, Immanuel, S.H., M.H. dan Mohamad Indarto, S.H., M.Hum. masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam \npersidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yanti Karyati, S.H. \nsebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui \nsistem informasi pengadilan pada hari itu juga. \n \nHakim-hakim Anggota, \nHakim Ketua, \n \n \n \nImmanuel, S.H., M.H. \n \n \n \nDameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. \n \n \n \nMohamad Indarto, S.H., M.Hum. \n \n \nPanitera Pengganti, \n \n \nYanti Karyati, S.H. \n \n \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 26\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 75018, + "frame": "Penggugat [RUDYANTO] menggugat Tergugat [ANDRI KISMANTO] selaku Direktur Utama [PT MITRA SUAKA GEMILANG] atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam kerjasama kemitraan/waralaba Warteg New Bahari, menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta penghapusan foto. Gugatan ini ditolak karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara berdasarkan klausula domisili hukum dalam MoU yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani MoU Pemberian Kemitraan Warteg New Bahari pada tanggal 11 September 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "MoU tersebut memuat klausul yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Jakarta Utara.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar biaya lisensi kemitraan sebesar Rp140.000.000,- kepada Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah mengeluarkan biaya tambahan untuk renovasi, sewa, gaji pegawai, dan material sebesar Rp232.784.684,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim outlet berhenti beroperasi pada tanggal 1 Februari 2024.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui adanya kekurangan atau kesalahan pelayanan yang mengakibatkan kendala di outlet mitra.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi antara para pihak tidak berhasil.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan tidak memenuhi kompetensi relatif karena adanya pilihan domisili hukum di MoU.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [RUDYANTO] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [ANDRI KISMANTO] sebagai Direktur Utama [PT MITRA SUAKA GEMILANG] yang menyangkut sengketa kerjasama kemitraan/waralaba Warteg New Bahari. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan kelalaian dalam pengawasan, pendampingan, dan manajemen operasional, serta penggunaan foto tanpa izin, yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat menuntut penggantian kerugian sebesar Rp2.140.784.684,-, penghapusan foto, serta sita jaminan. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memeriksa pokok perkara karena menemukan klausul domisili hukum dalam MoU tanggal 11 September 2023 yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai tempat penyelesaian sengketa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [RUDYANTO] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [ANDRI KISMANTO] sebagai Direktur Utama [PT MITRA SUAKA GEMILANG] yang menyangkut sengketa kerjasama kemitraan/waralaba Warteg New Bahari. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan kelalaian dalam pengawasan, pendampingan, dan manajemen operasional, serta penggunaan foto tanpa izin, yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat menuntut penggantian kerugian sebesar Rp2.140.784.684,-, penghapusan foto, serta sita jaminan. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memeriksa pokok perkara karena menemukan klausul domisili hukum dalam MoU tanggal 11 September 2023 yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai tempat penyelesaian sengketa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani MoU Pemberian Kemitraan Warteg New Bahari pada tanggal 11 September 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "MoU tersebut memuat klausul yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Jakarta Utara.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar biaya lisensi kemitraan sebesar Rp140.000.000,- kepada Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah mengeluarkan biaya tambahan untuk renovasi, sewa, gaji pegawai, dan material sebesar Rp232.784.684,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim outlet berhenti beroperasi pada tanggal 1 Februari 2024.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui adanya kekurangan atau kesalahan pelayanan yang mengakibatkan kendala di outlet mitra.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi antara para pihak tidak berhasil.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan tidak memenuhi kompetensi relatif karena adanya pilihan domisili hukum di MoU.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya bayar lisensi kemitraan warteg ke direktur utama, tapi outletnya berhenti beroperasi dan dia cuma akui ada kesalahan pelayanan, kenapa saya tidak bisa ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5128, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Putusan ini sepenuhnya diputus berdasarkan alasan formalitas kewenangan mengadili (kompetensi relatif) berdasarkan Pasal 118 HIR dan klausul domisili dalam MoU. Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara dan tidak pernah memeriksa substansi gugatan perbuatan melawan hukum (unsur kesalahan, kerugian, atau hubungan kausal). Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum yang diuji atau diaplikasikan dalam putusan ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23369, + "completion_tokens": 1008 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_3_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_3_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c040be0ec4c4bd6c60a8f98009678242d6e0bb40 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_3_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_3_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 39, + "timings": { + "parse": 0.065, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 145.912, + "query": 15.621, + "relevance": 61.488, + "total": 223.085 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 124596, + "marked_chars": 124938 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Pasangan\nAlmarhumah Nyai Bin Entong dan Almarhum H. Matamin Bin H. Hasan;\n3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;\n4. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat sebagai pemilik sebidang\ntanah seluas 805 M2 yang terletak di Jl. H. Hasan RT.003, RW.010,\nKelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur\nyang merupakan sisa tanah Pengakuan Penegasan Hak Bekas Tanah Milik\nC. 512 atas nama Mada dengan Nomor Persil D.29 A Kelas D3/Psd, Blok.\nD.I. dari orang tuanya sesuai dengan Buku C Kelurahan Baru Nomor 512\ntertanggal 12 September 1975 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :\nBatas sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. H. Hasan, Batas sebelah\nTimur berbatasan dengan Rumah Ibu Nyai, Batas sebelah Barat berbatas\ndengan rumah Ibu Saidah dan batas sebelah Utara berbatasan dengan\nBimbel NEC;\n5. Menyatakan Sket Ploting dan Sertipikat Nomor 045 atas nama SOEGIONO\n(Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum atas objek sengketa;\n6. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan ini, yaitu segera\nmenerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa ke atas nama\nPara Penggugat;\n7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini sebesar Rp1.648.000,00 (Satu juta enam ratus empat puluh\ndelapan ribu rupiah);\nHal. 37 dari 39 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 124938, + "frame": "Para Penggugat (ahli waris Nyai Binti Entong dan H. Matamin Bin Hasan) menggugat Tergugat (Soegiono) dan Turut Tergugat (Kepala Kantor ATR/BPN Kota Administrasi Jakarta Timur) terkait sengketa kepemilikan sebidang tanah seluas 805 M2 di Jakarta Timur yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan mereka sebagai pemilik sah tanah tersebut, menyatakan sertifikat atas nama Tergugat tidak berkekuatan hukum, serta memerintahkan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat atas nama Para Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Nyai Binti Entong dan Almarhum H. Matamin Bin Hasan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah Nyai Binti Entong meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2015.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum H. Matamin Bin Hasan meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2015.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat memegang Surat Girik C No. 512 atas nama Mada Bin Umbon tertanggal 12 September 1975 sebagai bukti kepemilikan awal.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dan orang tuanya telah menguasai, mendiami, dan mengelola tanah objek sengketa secara terus-menerus sejak sebelum tahun 1975 hingga saat ini.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Akta Jual Beli No. 1092/JB/VIII/1975 tertanggal 9 Agustus 1975 yang dibuat oleh Nasir Bin Mada Umbon sebagai penjual dan Soegiono sebagai pembeli atas tanah objek sengketa.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nasir Bin Mada Umbon tidak pernah memegang Surat Girik asli dan tidak pernah menguasai atau mendiami tanah objek sengketa pada saat Akta Jual Beli dibuat.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Soegiono tidak pernah menguasai, mendiami, atau tinggal di tanah objek sengketa setelah terjadinya Akta Jual Beli.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 045/Baru atas nama Soegiono berdasarkan Surat Keputusan tanggal 13 April 1995.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan melepaskan hak serta kepentingannya untuk membela diri.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris dari Nyai Binti Entong dan H. Matamin Bin Hasan, menggugat Tergugat dan Turut Tergugat karena Sertifikat Hak Milik Nomor 045/Baru telah diterbitkan atas nama Tergugat untuk tanah yang selama ini dikuasai dan didiami oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Girik C No. 512 atas nama Mada Bin Umbon. Turut Tergugat mengajukan eksepsi mengenai legal standing dan kurang pihak, namun eksepsi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa Akta Jual Beli tertanggal 9 Agustus 1975 antara Nasir Bin Mada Umbon dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum karena Nasir tidak pernah memegang surat girik asli maupun menguasai tanah tersebut, sementara Para Penggugat dan orang tuanya telah menguasai tanah secara fisik dan terus-menerus. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah tersebut, menyatakan sertifikat atas nama Tergugat tidak berkekuatan hukum, serta memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat atas nama Para Penggugat. Permohonan Para Penggugat untuk menjalankan putusan terlebih dahulu ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris dari Nyai Binti Entong dan H. Matamin Bin Hasan, menggugat Tergugat dan Turut Tergugat karena Sertifikat Hak Milik Nomor 045/Baru telah diterbitkan atas nama Tergugat untuk tanah yang selama ini dikuasai dan didiami oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Girik C No. 512 atas nama Mada Bin Umbon. Turut Tergugat mengajukan eksepsi mengenai legal standing dan kurang pihak, namun eksepsi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa Akta Jual Beli tertanggal 9 Agustus 1975 antara Nasir Bin Mada Umbon dan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum karena Nasir tidak pernah memegang surat girik asli maupun menguasai tanah tersebut, sementara Para Penggugat dan orang tuanya telah menguasai tanah secara fisik dan terus-menerus. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah tanah tersebut, menyatakan sertifikat atas nama Tergugat tidak berkekuatan hukum, serta memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat atas nama Para Penggugat. Permohonan Para Penggugat untuk menjalankan putusan terlebih dahulu ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Nyai Binti Entong dan Almarhum H. Matamin Bin Hasan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah Nyai Binti Entong meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2015.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum H. Matamin Bin Hasan meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2015.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat memegang Surat Girik C No. 512 atas nama Mada Bin Umbon tertanggal 12 September 1975 sebagai bukti kepemilikan awal.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dan orang tuanya telah menguasai, mendiami, dan mengelola tanah objek sengketa secara terus-menerus sejak sebelum tahun 1975 hingga saat ini.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Akta Jual Beli No. 1092/JB/VIII/1975 tertanggal 9 Agustus 1975 yang dibuat oleh Nasir Bin Mada Umbon sebagai penjual dan Soegiono sebagai pembeli atas tanah objek sengketa.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nasir Bin Mada Umbon tidak pernah memegang Surat Girik asli dan tidak pernah menguasai atau mendiami tanah objek sengketa pada saat Akta Jual Beli dibuat.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Soegiono tidak pernah menguasai, mendiami, atau tinggal di tanah objek sengketa setelah terjadinya Akta Jual Beli.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 045/Baru atas nama Soegiono berdasarkan Surat Keputusan tanggal 13 April 1995.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan melepaskan hak serta kepentingannya untuk membela diri.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris yang sudah lama mendiami tanah ini, tapi sertifikat atas nama orang lain diterbitkan, apakah saya bisa menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 65354, + "candidates": [ + "Pasal 1265 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1265 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1265: Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1265 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Teks resmi Pasal 1265 mengatur tentang 'syarat batal' (resolutorius) dalam suatu perikatan, yaitu kondisi yang jika terpenuhi akan menghapuskan perikatan dan mengembalikan keadaan semula. Hal ini tidak berkaitan dengan unsur perbuatan melawan hukum (wanprestasi atau onrechtmatige daad) yang menjadi inti sengketa dalam pertanyaan (penerbitan sertifikat atas nama orang lain yang merugikan ahli waris). Dalam pertimbangan hukum, hakim justru merujuk pada unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara umum, bukan mekanisme syarat batal perikatan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas pembuktian 'siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan'. Dalam pertanyaan, ahli waris ingin menuntut penerbitan sertifikat yang salah, yang berarti mereka harus membuktikan bahwa merekalah pemilik sah tanah tersebut (melalui bukti warisan, penguasaan fisik, dll.) dan bahwa penerbitan sertifikat kepada pihak lain adalah keliru. Pertimbangan hukum secara eksplisit mengutip Pasal 1865 KUHPerdata sebagai dasar kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil kepemilikan mereka. Ini adalah unsur substantif yang menentukan keberhasilan gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 53320, + "completion_tokens": 1459 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_401_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_401_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d18d41e43e1bade4e8e182e9db182d1d50e64b08 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_401_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,203 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_401_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 98, + "timings": { + "parse": 0.149, + "classify": 0.0, + "condense": 949.678, + "read": 93.725, + "query": 6.603, + "relevance": 86.645, + "total": 1136.801 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 281924, + "marked_chars": 282797 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI \n1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, \n2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini; \n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp \n10.044.000,00 (sepuluh juta empat puluh empat ribu rupiah) \n \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2026, oleh kami \nRIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ICHE \nPURNAWATY, S.H., M.H., dan RIA HELPINA, S.H., M.H., masing-masing \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 96\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 97 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2025/PN Jkt. Tim \n \nsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka \nuntuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026 oleh Hakim Ketua \ndengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOYO \nSUPRIYANTO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri \nJakarta T" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134983, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 401/Pdt.G/2025/PN Jkt. Tim antara Penggugat Hj. E. Zaenab melawan Tergugat I (PT. Telekomunikasi Seluler), Tergugat II (PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk), Tergugat III-VIII (ahli waris Alm. H.M. Tohir Syamsuri dan H.M. Sani Jamal), serta Turut Tergugat I (Notaris Zainal Almanar) dan Turut Tergugat II (BPN Kota Jakarta Timur). [HAL 4-12] Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 339 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01304 yang diperoleh dari hibah Alm. H.M. Tohir Syamsuri (Orang Tua Tergugat III-VII) melalui Akta Hibah No. 48 tanggal 16 Juli 2004. Penggugat mengklaim bahwa Menara BTS milik Tergugat I berdiri di atas tanahnya tanpa izin dan tanpa pembayaran sewa sejak peralihan hak, padahal perjanjian sewa awal antara Alm. H.M. Tohir Syamsuri dan Tergugat I telah berakhir pada 28 Oktober 2003. Penggugat menuduh Tergugat I, Tergugat II, dan ahli waris Alm. H.M. Tohir Syamsuri melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan memperpanjang sewa dan mengalihkan kepemilikan menara tanpa persetujuan pemilik sah. Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil sebesar Rp 2.697.222.217,- dan immateril Rp 1.000.000.000,- secara tanggung renteng, serta penghentian perbuatan melawan hukum. Sebelumnya, gugatan serupa (No. 350/Pdt.G/2023) ditolak karena tidak memasukkan Tergugat II, dan gugatan pembatalan hibah oleh Alm. H.M. Tohir Syamsuri di Pengadilan Agama juga ditolak. [HAL 13-21] Penggugat merinci periode sewa yang tidak dibayurannya: 2004-2008 (Rp 222.222.220,-), 2008-2013 (Rp 527.777.777,-), 2013-2018 (Rp 722.222.220,-), 2018-2023 (Rp 875.000.000,-), dan 2023-2025 (Rp 350.000.000,-). Tergugat I mengajukan jawaban yang menolak seluruh dalil Penggugat kecuali fakta penyewaan lahan untuk Menara BTS, dengan dalil bahwa Penggugat menyembunyikan sejarah kepemilikan lahan dan bahwa sengketa ini bersumber dari pembagian harta warisan/hibah keluarga. [HAL 22-32] Tergugat I menjelaskan kronologi kepemilikan: Tanah peninggalan H. Mohamad Yunus Bin Idris dan Hj. Aisah awalnya di atas namakan pada H.M. Thohir Syamsuri. Pada pertengahan 2004, para ahli waris sepakat membagi tanah sisanya melalui hibah (Akta Hibah No. 47, 48, 49, 53) namun menyepakati bahwa tanah seluas 48 M2 tempat Menara BTS berdiri tidak dibagi melainkan menjadi \"ladang usaha bersama ahli waris\". Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa sengketa ini merupakan sengketa pembagian harta warisan/hibah Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (UU No. 3/2006), mengingat masih adanya gugatan sengketa waris di Pengadilan Agama (No. 5157/Pdt.G/2025/PA.JT). [HAL 33-47] Tergugat I juga mengajukan eksepsi error in persona (salah pihak) dan plurium litis consortium (kurang pihak). Tergugat I berdalih sebagai penyewa beritikad baik yang telah melakukan prinsip kehati-hatian dengan memverifikasi kepemilikan dan mendapatkan pernyataan tidak sengketa dari Alm. H.M. Tohir Syamsuri serta Tergugat VIII. Tergugat I menyatakan bahwa sejak 2022 kepemilikan menara telah beralih ke Tergugat II, sehingga Tergugat I bukan pihak yang tepat untuk digugat. Selain itu, Tergugat I menuntut agar Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta ditarik sebagai pihak karena telah menerbitkan IMB. Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscuur libel, menyoroti pertentangan dalil Penggugat antara Posita 7 (yang mengakui sebagian lahan masuk milik Tergugat VIII) dengan petitum yang menuntut ganti rugi penuh, serta kesalahan penulisan nomor perjanjian dan perhitungan periode sewa yang tidak konsisten." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134973, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 401/Pdt.G/2025/PN Jkt. Tim antara Penggugat Hj. E. Zaenab melawan Tergugat I (PT. Telekomunikasi Seluler), Tergugat II (PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk), Tergugat III-VIII (ahli waris Alm. H.M. Tohir Syamsuri dan H.M. Sani Jamal), serta Turut Tergugat I (Notaris Zainal Almanar) dan Turut Tergugat II (BPN Kota Jakarta Timur). [HAL 4-12] Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 339 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01304 yang diperoleh dari hibah Alm. H.M. Tohir Syamsuri (Orang Tua Tergugat III-VII) melalui Akta Hibah No. 48 tanggal 16 Juli 2004. Penggugat mengklaim bahwa Menara BTS milik Tergugat I berdiri di atas tanahnya tanpa izin dan tanpa pembayaran sewa sejak peralihan hak, padahal perjanjian sewa awal antara Alm. H.M. Tohir Syamsuri dan Tergugat I telah berakhir pada 28 Oktober 2003. Penggugat menuduh Tergugat I, Tergugat II, dan ahli waris Alm. H.M. Tohir Syamsuri melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan memperpanjang sewa dan mengalihkan kepemilikan menara tanpa persetujuan pemilik sah. Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil sebesar Rp 2.697.222.217,- dan immateril Rp 1.000.000.000,- secara tanggung renteng, serta penghentian perbuatan melawan hukum. Sebelumnya, gugatan serupa (No. 350/Pdt.G/2023) ditolak karena tidak memasukkan Tergugat II, dan gugatan pembatalan hibah oleh Alm. H.M. Tohir Syamsuri di Pengadilan Agama juga ditolak. [HAL 13-21] Penggugat merinci periode sewa yang tidak dibayurannya: 2004-2008 (Rp 222.222.220,-), 2008-2013 (Rp 527.777.777,-), 2013-2018 (Rp 722.222.220,-), 2018-2023 (Rp 875.000.000,-), dan 2023-2025 (Rp 350.000.000,-). Tergugat I mengajukan jawaban yang menolak seluruh dalil Penggugat kecuali fakta penyewaan lahan untuk Menara BTS, dengan dalil bahwa Penggugat menyembunyikan sejarah kepemilikan lahan dan bahwa sengketa ini bersumber dari pembagian harta warisan/hibah keluarga. [HAL 22-32] Tergugat I menjelaskan kronologi kepemilikan: Tanah peninggalan H. Mohamad Yunus Bin Idris dan Hj. Aisah awalnya di atas namakan pada H.M. Thohir Syamsuri. Pada pertengahan 2004, para ahli waris sepakat membagi tanah sisanya melalui hibah (Akta Hibah No. 47, 48, 49, 53) namun menyepakati bahwa tanah seluas 48 M2 tempat Menara BTS berdiri tidak dibagi melainkan menjadi \"ladang usaha bersama ahli waris\". Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa sengketa ini merupakan sengketa pembagian harta warisan/hibah Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (UU No. 3/2006), mengingat masih adanya gugatan sengketa waris di Pengadilan Agama (No. 5157/Pdt.G/2025/PA.JT). [HAL 33-47] Tergugat I juga mengajukan eksepsi error in persona (salah pihak) dan plurium litis consortium (kurang pihak). Tergugat I berdalih sebagai penyewa beritikad baik yang telah melakukan prinsip kehati-hatian dengan memverifikasi kepemilikan dan mendapatkan pernyataan tidak sengketa dari Alm. H.M. Tohir Syamsuri serta Tergugat VIII. Tergugat I menyatakan bahwa sejak 2022 kepemilikan menara telah beralih ke Tergugat II, sehingga Tergugat I bukan pihak yang tepat untuk digugat. Selain itu, Tergugat I menuntut agar Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta ditarik sebagai pihak karena telah menerbitkan IMB. Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscuur libel, menyoroti pertentangan dalil Penggugat antara Posita 7 (yang mengakui sebagian lahan masuk milik Tergugat VIII) dengan petitum yang menuntut ganti rugi penuh, serta kesalahan penulisan nomor perjanjian dan perhitungan periode sewa yang tidak konsisten. [HAL 47-50] Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan prematur karena masih terdapat sengketa kepemilikan sah atas lahan a quo berdasarkan pembagian tanah peninggalan orang tua melalui metode hibah. Fakta menunjukkan adanya kesepakatan bersama para ahli waris almarhum H.M. Yunus bin Idris bahwa tanah seluas 48 M2 tempat Menara BTS berdiri disepakati tidak akan dibagi tetapi menjadi ladang usaha bersama ahli waris, sehingga saat ini terdapat dua pihak yang melakukan klaim kepemilikan: Penggugat berdasarkan SHM 01304 (dari Akta Hibah No. 48) dan Tergugat III berdasarkan Akta Hibah No. 49. Hal ini sejalan dengan fakta yang didalilkan Tergugat VIII dalam perkara sebelumnya bahwa lahan BTS dihibahkan kepada Tergugat III untuk mempermudah kontrak dengan Tergugat I. Karena pokok permasalahan adalah sengketa kepemilikan tanah bersumber dari pembagian tanah peninggalan berdasarkan hukum Islam melalui hibah, maka menurut Pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006, sengketa tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama. [HAL 50-55] Tergugat I juga mengajukan eksepsi Domini dan Vexatious Litigation (gugatan beritikad buruk). Tergugat I berdalih Penggugat melakukan kesalahan dan kesengajaan dalam proses peralihan status lahan dengan memasukkan bagian lahan bersama 4x8 M2 ke dalam pengukuran Hibah dan SHM 01304, serta memutarbalikkan fakta dengan menggugat orang yang memberikan hibah (saudaranya sendiri). Gugatan dikategorikan sebagai Vexatious Litigation karena diajukan berulang-ulang dengan subjek dan objek sama (Perkara No. 350/Pdt.G/2023, No. 499/PDT/2024/PT DKI, No. 324/Pdt.G/ 2024/PN.Jkt.Tim, No. 281/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim, dan perkara di PA.JT) dengan tujuan mengganggu dan menguntungkan diri sendiri, serta Penggugat diam saja selama 17 tahun (2004-2021) padahal Menara BTS terlihat jelas. [HAL 55-63] Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa ia tidak pernah menerima pemberitahuan atas perpindahan hak hibah, karena selama masa sewa aktif Tergugat I tidak pernah diberitahu. Tergugat I menegaskan bahwa Penggugat bukan pihak sah dalam Perjanjian Sewa Lahan, sehingga pembayaran sewa dilakukan kepada H.M. Thohir Syamsuri dan Tergugat VIII, bukan Penggugat. Tergugat I juga menolak dalil bahwa perjanjian sewa berakhir pada 28 Oktober 2003, karena faktanya telah diperpanjang melalui Perjanjian No. LG.05/RG03.00.50/XI/2003. Tergugat I berdalih bahwa Penggugat telah gagal memahami substansi perkara karena Tergugat I menyewa lahan untuk mendirikan Menara BTS, bukan Menara BTS itu sendiri, dan pembayaran sewa telah dilakukan kepada pihak yang sah sesuai perjanjian. [HAL 63-73] Tergugat I membantah unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena tidak terpenuhi: tidak ada perbuatan melawan hukum (perjanjian sewa sah), tidak ada kesalahan (Tergugat I beritikad baik dan memverifikasi dokumen), tidak ada kerugian yang rinci (klaim kerugian tidak mendasar dan mengada-ada), serta tidak ada hubungan kausal. Tergugat I juga menolak dalil Penggugat tentang peralihan perjanjian sewa ke Tergugat II, melainkan hanya peralihan penguasaan dan pemilikan Menara BTS yang telah diberitahukan kepada Tergugat VIII. Tergugat I menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) dan putusan serta merta karena tidak berdasar hukum dan yurisprudensi yang berlaku, serta permohonan gugatan ditolak seluruhnya. [HAL 74-78] Tergugat II mengajukan jawaban yang menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat II menjelaskan kronologis legitimasi menara melalui jual beli dengan Tergugat I berdasarkan CSPA dan Akta Pengalihan pada Juli 2022. Tergugat II mengajukan eksepsi Error in Persona (salah pihak) karena pada tanggal 8 Oktober 2024, Tergugat II telah melakukan pengembalian kepemilikan tower site KebonNanas/JKT036 kepada Tergugat I berdasarkan Addendum I Berita Acara Penutupan Project. Oleh karena itu, Tergugat II bukan pemilik menara lagi dan tidak tepat digugat, serta menolak segala hal ihwal atas masalah lahan karena tidak tahu-menahu akar permasalahan sejak berakhirnya masa sewa dengan Tergugat VIII pada 26 Oktober 2023. [HAL 78-87] Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII mengajukan jawaban yang menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi prematur karena masih ada gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama (No. 5157/Pdt.G/2025/PA.JT). Para Tergugat ini menegaskan bahwa tanah objek sewa seluas 48 M2 adalah hak bersama seluruh ahli waris almarhum H. MOHAMAD YUNUS dan tidak boleh menjadi bagian hibah pribadi. Mereka membantah dalil Penggugat bahwa tanah tersebut miliknya, karena Penggugat secara tidak sah memasukkan tanah objek sewa ke dalam Akta Hibah No. 48 dan SHM 01304 tanpa sepengetahuan ahli waris lain. Para Tergugat ini juga menyatakan bahwa perjanjian sewa antara almarhum H.M. TOHIR SYAMSURI dengan Tergugat I telah diperpanjang secara sah dan Penggugat telah menikmati hasil sewanya. Mereka mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp 1.000.000.000,- dan immateril Rp 2.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Penggugat yang telah berkali-kali menggugat dan menyebabkan Tergugat I dan II tidak memperpanjang sewa. [HAL 87-93] Penggugat mengajukan Replik menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dengan dalil bahwa perkara ini adalah sengketa Perbuatan Melawan Hukum, bukan sengketa warisan, dan Penggugat adalah pemilik sah berdasarkan SHM 01304 yang lebih dahulu didaftarkan di Pengadilan Negeri. Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dengan fakta bahwa tanah objek sengketa awalnya atas nama Tohir Bin Yunus (ayah H.M. Tohir Syamsuri), dan H. Mohamad Yunus memiliki 5 orang anak termasuk Penggugat dan H.M. Tohir Syamsuri. Berdasarkan Akta Hibah No. 48 dan SHM 01304, terbukti Penggugat memperoleh tanah dari H.M. Tohir Syamsuri. Namun, berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Fakta juga menunjukkan adanya gugatan pembatalan Akta Hibah No. 48 yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Timur (No. 5157/Pdt.G/2025/PA.JT) yang diajukan oleh seluruh ahli waris H. Mohamad Yunus." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 15841, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 401/Pdt.G/2025/PN Jkt. Tim antara Penggugat Hj. E. Zaenab melawan Tergugat I (PT. Telekomunikasi Seluler), Tergugat II (PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk), Tergugat III-VIII (ahli waris Alm. H.M. Tohir Syamsuri dan H.M. Sani Jamal), serta Turut Tergugat I (Notaris Zainal Almanar) dan Turut Tergugat II (BPN Kota Jakarta Timur). [HAL 4-12] Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 339 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01304 yang diperoleh dari hibah Alm. H.M. Tohir Syamsuri (Orang Tua Tergugat III-VII) melalui Akta Hibah No. 48 tanggal 16 Juli 2004. Penggugat mengklaim bahwa Menara BTS milik Tergugat I berdiri di atas tanahnya tanpa izin dan tanpa pembayaran sewa sejak peralihan hak, padahal perjanjian sewa awal antara Alm. H.M. Tohir Syamsuri dan Tergugat I telah berakhir pada 28 Oktober 2003. Penggugat menuduh Tergugat I, Tergugat II, dan ahli waris Alm. H.M. Tohir Syamsuri melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan memperpanjang sewa dan mengalihkan kepemilikan menara tanpa persetujuan pemilik sah. Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil sebesar Rp 2.697.222.217,- dan immateril Rp 1.000.000.000,- secara tanggung renteng, serta penghentian perbuatan melawan hukum. Sebelumnya, gugatan serupa (No. 350/Pdt.G/2023) ditolak karena tidak memasukkan Tergugat II, dan gugatan pembatalan hibah oleh Alm. H.M. Tohir Syamsuri di Pengadilan Agama juga ditolak. [HAL 13-21] Penggugat merinci periode sewa yang tidak dibayurannya: 2004-2008 (Rp 222.222.220,-), 2008-2013 (Rp 527.777.777,-), 2013-2018 (Rp 722.222.220,-), 2018-2023 (Rp 875.000.000,-), dan 2023-2025 (Rp 350.000.000,-). Tergugat I mengajukan jawaban yang menolak seluruh dalil Penggugat kecuali fakta penyewaan lahan untuk Menara BTS, dengan dalil bahwa Penggugat menyembunyikan sejarah kepemilikan lahan dan bahwa sengketa ini bersumber dari pembagian harta warisan/hibah keluarga. [HAL 22-32] Tergugat I menjelaskan kronologi kepemilikan: Tanah peninggalan H. Mohamad Yunus Bin Idris dan Hj. Aisah awalnya di atas namakan pada H.M. Thohir Syamsuri. Pada pertengahan 2004, para ahli waris sepakat membagi tanah sisanya melalui hibah (Akta Hibah No. 47, 48, 49, 53) namun menyepakati bahwa tanah seluas 48 M2 tempat Menara BTS berdiri tidak dibagi melainkan menjadi \"ladang usaha bersama ahli waris\". Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa sengketa ini merupakan sengketa pembagian harta warisan/hibah Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (UU No. 3/2006), mengingat masih adanya gugatan sengketa waris di Pengadilan Agama (No. 5157/Pdt.G/2025/PA.JT). [HAL 33-47] Tergugat I juga mengajukan eksepsi error in persona (salah pihak) dan plurium litis consortium (kurang pihak). Tergugat I berdalih sebagai penyewa beritikad baik yang telah melakukan prinsip kehati-hatian dengan memverifikasi kepemilikan dan mendapatkan pernyataan tidak sengketa dari Alm. H.M. Tohir Syamsuri serta Tergugat VIII. Tergugat I menyatakan bahwa sejak 2022 kepemilikan menara telah beralih ke Tergugat II, sehingga Tergugat I bukan pihak yang tepat untuk digugat. Selain itu, Tergugat I menuntut agar Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta ditarik sebagai pihak karena telah menerbitkan IMB. Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscuur libel, menyoroti pertentangan dalil Penggugat antara Posita 7 (yang mengakui sebagian lahan masuk milik Tergugat VIII) dengan petitum yang menuntut ganti rugi penuh, serta kesalahan penulisan nomor perjanjian dan perhitungan periode sewa yang tidak konsisten. [HAL 47-50] Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan prematur karena masih terdapat sengketa kepemilikan sah atas lahan a quo berdasarkan pembagian tanah peninggalan orang tua melalui metode hibah. Fakta menunjukkan adanya kesepakatan bersama para ahli waris almarhum H.M. Yunus bin Idris bahwa tanah seluas 48 M2 tempat Menara BTS berdiri disepakati tidak akan dibagi tetapi menjadi ladang usaha bersama ahli waris, sehingga saat ini terdapat dua pihak yang melakukan klaim kepemilikan: Penggugat berdasarkan SHM 01304 (dari Akta Hibah No. 48) dan Tergugat III berdasarkan Akta Hibah No. 49. Hal ini sejalan dengan fakta yang didalilkan Tergugat VIII dalam perkara sebelumnya bahwa lahan BTS dihibahkan kepada Tergugat III untuk mempermudah kontrak dengan Tergugat I. Karena pokok permasalahan adalah sengketa kepemilikan tanah bersumber dari pembagian tanah peninggalan berdasarkan hukum Islam melalui hibah, maka menurut Pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006, sengketa tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama. [HAL 50-55] Tergugat I juga mengajukan eksepsi Domini dan Vexatious Litigation (gugatan beritikad buruk). Tergugat I berdalih Penggugat melakukan kesalahan dan kesengajaan dalam proses peralihan status lahan dengan memasukkan bagian lahan bersama 4x8 M2 ke dalam pengukuran Hibah dan SHM 01304, serta memutarbalikkan fakta dengan menggugat orang yang memberikan hibah (saudaranya sendiri). Gugatan dikategorikan sebagai Vexatious Litigation karena diajukan berulang-ulang dengan subjek dan objek sama (Perkara No. 350/Pdt.G/2023, No. 499/PDT/2024/PT DKI, No. 324/Pdt.G/ 2024/PN.Jkt.Tim, No. 281/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim, dan perkara di PA.JT) dengan tujuan mengganggu dan menguntungkan diri sendiri, serta Penggugat diam saja selama 17 tahun (2004-2021) padahal Menara BTS terlihat jelas. [HAL 55-63] Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa ia tidak pernah menerima pemberitahuan atas perpindahan hak hibah, karena selama masa sewa aktif Tergugat I tidak pernah diberitahu. Tergugat I menegaskan bahwa Penggugat bukan pihak sah dalam Perjanjian Sewa Lahan, sehingga pembayaran sewa dilakukan kepada H.M. Thohir Syamsuri dan Tergugat VIII, bukan Penggugat. Tergugat I juga menolak dalil bahwa perjanjian sewa berakhir pada 28 Oktober 2003, karena faktanya telah diperpanjang melalui Perjanjian No. LG.05/RG03.00.50/XI/2003. Tergugat I berdalih bahwa Penggugat telah gagal memahami substansi perkara karena Tergugat I menyewa lahan untuk mendirikan Menara BTS, bukan Menara BTS itu sendiri, dan pembayaran sewa telah dilakukan kepada pihak yang sah sesuai perjanjian. [HAL 63-73] Tergugat I membantah unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena tidak terpenuhi: tidak ada perbuatan melawan hukum (perjanjian sewa sah), tidak ada kesalahan (Tergugat I beritikad baik dan memverifikasi dokumen), tidak ada kerugian yang rinci (klaim kerugian tidak mendasar dan mengada-ada), serta tidak ada hubungan kausal. Tergugat I juga menolak dalil Penggugat tentang peralihan perjanjian sewa ke Tergugat II, melainkan hanya peralihan penguasaan dan pemilikan Menara BTS yang telah diberitahukan kepada Tergugat VIII. Tergugat I menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) dan putusan serta merta karena tidak berdasar hukum dan yurisprudensi yang berlaku, serta permohonan gugatan ditolak seluruhnya. [HAL 74-78] Tergugat II mengajukan jawaban yang menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat II menjelaskan kronologis legitimasi menara melalui jual beli dengan Tergugat I berdasarkan CSPA dan Akta Pengalihan pada Juli 2022. Tergugat II mengajukan eksepsi Error in Persona (salah pihak) karena pada tanggal 8 Oktober 2024, Tergugat II telah melakukan pengembalian kepemilikan tower site KebonNanas/JKT036 kepada Tergugat I berdasarkan Addendum I Berita Acara Penutupan Project. Oleh karena itu, Tergugat II bukan pemilik menara lagi dan tidak tepat digugat, serta menolak segala hal ihwal atas masalah lahan karena tidak tahu-menahu akar permasalahan sejak berakhirnya masa sewa dengan Tergugat VIII pada 26 Oktober 2023. [HAL 78-87] Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII mengajukan jawaban yang menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi prematur karena masih ada gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama (No. 5157/Pdt.G/2025/PA.JT). Para Tergugat ini menegaskan bahwa tanah objek sewa seluas 48 M2 adalah hak bersama seluruh ahli waris almarhum H. MOHAMAD YUNUS dan tidak boleh menjadi bagian hibah pribadi. Mereka membantah dalil Penggugat bahwa tanah tersebut miliknya, karena Penggugat secara tidak sah memasukkan tanah objek sewa ke dalam Akta Hibah No. 48 dan SHM 01304 tanpa sepengetahuan ahli waris lain. Para Tergugat ini juga menyatakan bahwa perjanjian sewa antara almarhum H.M. TOHIR SYAMSURI dengan Tergugat I telah diperpanjang secara sah dan Penggugat telah menikmati hasil sewanya. Mereka mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp 1.000.000.000,- dan immateril Rp 2.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Penggugat yang telah berkali-kali menggugat dan menyebabkan Tergugat I dan II tidak memperpanjang sewa. [HAL 87-93] Penggugat mengajukan Replik menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dengan dalil bahwa perkara ini adalah sengketa Perbuatan Melawan Hukum, bukan sengketa warisan, dan Penggugat adalah pemilik sah berdasarkan SHM 01304 yang lebih dahulu didaftarkan di Pengadilan Negeri. Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dengan fakta bahwa tanah objek sengketa awalnya atas nama Tohir Bin Yunus (ayah H.M. Tohir Syamsuri), dan H. Mohamad Yunus memiliki 5 orang anak termasuk Penggugat dan H.M. Tohir Syamsuri. Berdasarkan Akta Hibah No. 48 dan SHM 01304, terbukti Penggugat memperoleh tanah dari H.M. Tohir Syamsuri. Namun, berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Fakta juga menunjukkan adanya gugatan pembatalan Akta Hibah No. 48 yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Timur (No. 5157/Pdt.G/2025/PA.JT) yang diajukan oleh seluruh ahli waris H. Mohamad Yunus. [HAL 93-96] Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Hibah Nomor 48 yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan H. Mohamad Yunus yang dibagikan melalui anaknya H.M. Tohir Syamsuri kepada para ahli waris. Perkara pembatalan Akta Hibah No. 48 di Pengadilan Agama Jakarta Timur (No. 5157/Pdt.G/2025/PA.JT) masih aktif dan belum ada putusan. Meskipun Penggugat menyatakan perkara ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaftarkan lebih dahulu, Majelis Hakim menilai substansi sengketa harus dilihat dari hakikat permasalahan, bukan formalitas bentuk gugatan. Petitum Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi dan perpanjangan sewa, bukan pembongkaran menara, yang menunjukkan substansi sengketa adalah perselisihan mengenai siapa yang berhak menerima pembayaran sewa atas tanah yang merupakan bagian dari harta warisan H. Mohamad Yunus. Hal ini merupakan perselisihan antara sesama ahli waris mengenai hak untuk menerima manfaat ekonomi dari tanah warisan. Keabsahan Akta Hibah No. 48 masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 188 serta Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan sengketa antara sesama ahli waris Islam mengenai pembagian atau pemanfaatan harta warisan, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I beralasan hukum dan dikabulkan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.044.000,00. [HAL 96-98] Amar putusan: 1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.044.000,00. Putusan diucapkan pada 19 Februari 2026." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 401/Pdt.G/2025/PN Jkt. Tim antara Penggugat Hj. E. Zaenab melawan Tergugat I (PT. Telekomunikasi Seluler), Tergugat II (PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk), Tergugat III-VIII (ahli waris Alm. H.M. Tohir Syamsuri dan H.M. Sani Jamal), serta Turut Tergugat I (Notaris Zainal Almanar) dan Turut Tergugat II (BPN Kota Jakarta Timur). [HAL 4-12] Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 339 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01304 yang diperoleh dari hibah Alm. H.M. Tohir Syamsuri (Orang Tua Tergugat III-VII) melalui Akta Hibah No. 48 tanggal 16 Juli 2004. Penggugat mengklaim bahwa Menara BTS milik Tergugat I berdiri di atas tanahnya tanpa izin dan tanpa pembayaran sewa sejak peralihan hak, padahal perjanjian sewa awal antara Alm. H.M. Tohir Syamsuri dan Tergugat I telah berakhir pada 28 Oktober 2003. Penggugat menuduh Tergugat I, Tergugat II, dan ahli waris Alm. H.M. Tohir Syamsuri melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan memperpanjang sewa dan mengalihkan kepemilikan menara tanpa persetujuan pemilik sah. Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil sebesar Rp 2.697.222.217,- dan immateril Rp 1.000.000.000,- secara tanggung renteng, serta penghentian perbuatan melawan hukum. Sebelumnya, gugatan serupa (No. 350/Pdt.G/2023) ditolak karena tidak memasukkan Tergugat II, dan gugatan pembatalan hibah oleh Alm. H.M. Tohir Syamsuri di Pengadilan Agama juga ditolak. [HAL 13-21] Penggugat merinci periode sewa yang tidak dibayurannya: 2004-2008 (Rp 222.222.220,-), 2008-2013 (Rp 527.777.777,-), 2013-2018 (Rp 722.222.220,-), 2018-2023 (Rp 875.000.000,-), dan 2023-2025 (Rp 350.000.000,-). Tergugat I mengajukan jawaban yang menolak seluruh dalil Penggugat kecuali fakta penyewaan lahan untuk Menara BTS, dengan dalil bahwa Penggugat menyembunyikan sejarah kepemilikan lahan dan bahwa sengketa ini bersumber dari pembagian harta warisan/hibah keluarga. [HAL 22-32] Tergugat I menjelaskan kronologi kepemilikan: Tanah peninggalan H. Mohamad Yunus Bin Idris dan Hj. Aisah awalnya di atas namakan pada H.M. Thohir Syamsuri. Pada pertengahan 2004, para ahli waris sepakat membagi tanah sisanya melalui hibah (Akta Hibah No. 47, 48, 49, 53) namun menyepakati bahwa tanah seluas 48 M2 tempat Menara BTS berdiri tidak dibagi melainkan menjadi \"ladang usaha bersama ahli waris\". Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa sengketa ini merupakan sengketa pembagian harta warisan/hibah Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (UU No. 3/2006), mengingat masih adanya gugatan sengketa waris di Pengadilan Agama (No. 5157/Pdt.G/2025/PA.JT). [HAL 33-47] Tergugat I juga mengajukan eksepsi error in persona (salah pihak) dan plurium litis consortium (kurang pihak). Tergugat I berdalih sebagai penyewa beritikad baik yang telah melakukan prinsip kehati-hatian dengan memverifikasi kepemilikan dan mendapatkan pernyataan tidak sengketa dari Alm. H.M. Tohir Syamsuri serta Tergugat VIII. Tergugat I menyatakan bahwa sejak 2022 kepemilikan menara telah beralih ke Tergugat II, sehingga Tergugat I bukan pihak yang tepat untuk digugat. Selain itu, Tergugat I menuntut agar Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta ditarik sebagai pihak karena telah menerbitkan IMB. Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscuur libel, menyoroti pertentangan dalil Penggugat antara Posita 7 (yang mengakui sebagian lahan masuk milik Tergugat VIII) dengan petitum yang menuntut ganti rugi penuh, serta kesalahan penulisan nomor perjanjian dan perhitungan periode sewa yang tidak konsisten. [HAL 47-50] Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan prematur karena masih terdapat sengketa kepemilikan sah atas lahan a quo berdasarkan pembagian tanah peninggalan orang tua melalui metode hibah. Fakta menunjukkan adanya kesepakatan bersama para ahli waris almarhum H.M. Yunus bin Idris bahwa tanah seluas 48 M2 tempat Menara BTS berdiri disepakati tidak akan dibagi tetapi menjadi ladang usaha bersama ahli waris, sehingga saat ini terdapat dua pihak yang melakukan klaim kepemilikan: Penggugat berdasarkan SHM 01304 (dari Akta Hibah No. 48) dan Tergugat III berdasarkan Akta Hibah No. 49. Hal ini sejalan dengan fakta yang didalilkan Tergugat VIII dalam perkara sebelumnya bahwa lahan BTS dihibahkan kepada Tergugat III untuk mempermudah kontrak dengan Tergugat I. Karena pokok permasalahan adalah sengketa kepemilikan tanah bersumber dari pembagian tanah peninggalan berdasarkan hukum Islam melalui hibah, maka menurut Pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006, sengketa tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama. [HAL 50-55] Tergugat I juga mengajukan eksepsi Domini dan Vexatious Litigation (gugatan beritikad buruk). Tergugat I berdalih Penggugat melakukan kesalahan dan kesengajaan dalam proses peralihan status lahan dengan memasukkan bagian lahan bersama 4x8 M2 ke dalam pengukuran Hibah dan SHM 01304, serta memutarbalikkan fakta dengan menggugat orang yang memberikan hibah (saudaranya sendiri). Gugatan dikategorikan sebagai Vexatious Litigation karena diajukan berulang-ulang dengan subjek dan objek sama (Perkara No. 350/Pdt.G/2023, No. 499/PDT/2024/PT DKI, No. 324/Pdt.G/ 2024/PN.Jkt.Tim, No. 281/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim, dan perkara di PA.JT) dengan tujuan mengganggu dan menguntungkan diri sendiri, serta Penggugat diam saja selama 17 tahun (2004-2021) padahal Menara BTS terlihat jelas. [HAL 55-63] Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa ia tidak pernah menerima pemberitahuan atas perpindahan hak hibah, karena selama masa sewa aktif Tergugat I tidak pernah diberitahu. Tergugat I menegaskan bahwa Penggugat bukan pihak sah dalam Perjanjian Sewa Lahan, sehingga pembayaran sewa dilakukan kepada H.M. Thohir Syamsuri dan Tergugat VIII, bukan Penggugat. Tergugat I juga menolak dalil bahwa perjanjian sewa berakhir pada 28 Oktober 2003, karena faktanya telah diperpanjang melalui Perjanjian No. LG.05/RG03.00.50/XI/2003. Tergugat I berdalih bahwa Penggugat telah gagal memahami substansi perkara karena Tergugat I menyewa lahan untuk mendirikan Menara BTS, bukan Menara BTS itu sendiri, dan pembayaran sewa telah dilakukan kepada pihak yang sah sesuai perjanjian. [HAL 63-73] Tergugat I membantah unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena tidak terpenuhi: tidak ada perbuatan melawan hukum (perjanjian sewa sah), tidak ada kesalahan (Tergugat I beritikad baik dan memverifikasi dokumen), tidak ada kerugian yang rinci (klaim kerugian tidak mendasar dan mengada-ada), serta tidak ada hubungan kausal. Tergugat I juga menolak dalil Penggugat tentang peralihan perjanjian sewa ke Tergugat II, melainkan hanya peralihan penguasaan dan pemilikan Menara BTS yang telah diberitahukan kepada Tergugat VIII. Tergugat I menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) dan putusan serta merta karena tidak berdasar hukum dan yurisprudensi yang berlaku, serta permohonan gugatan ditolak seluruhnya. [HAL 74-78] Tergugat II mengajukan jawaban yang menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat II menjelaskan kronologis legitimasi menara melalui jual beli dengan Tergugat I berdasarkan CSPA dan Akta Pengalihan pada Juli 2022. Tergugat II mengajukan eksepsi Error in Persona (salah pihak) karena pada tanggal 8 Oktober 2024, Tergugat II telah melakukan pengembalian kepemilikan tower site KebonNanas/JKT036 kepada Tergugat I berdasarkan Addendum I Berita Acara Penutupan Project. Oleh karena itu, Tergugat II bukan pemilik menara lagi dan tidak tepat digugat, serta menolak segala hal ihwal atas masalah lahan karena tidak tahu-menahu akar permasalahan sejak berakhirnya masa sewa dengan Tergugat VIII pada 26 Oktober 2023. [HAL 78-87] Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII mengajukan jawaban yang menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi prematur karena masih ada gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama (No. 5157/Pdt.G/2025/PA.JT). Para Tergugat ini menegaskan bahwa tanah objek sewa seluas 48 M2 adalah hak bersama seluruh ahli waris almarhum H. MOHAMAD YUNUS dan tidak boleh menjadi bagian hibah pribadi. Mereka membantah dalil Penggugat bahwa tanah tersebut miliknya, karena Penggugat secara tidak sah memasukkan tanah objek sewa ke dalam Akta Hibah No. 48 dan SHM 01304 tanpa sepengetahuan ahli waris lain. Para Tergugat ini juga menyatakan bahwa perjanjian sewa antara almarhum H.M. TOHIR SYAMSURI dengan Tergugat I telah diperpanjang secara sah dan Penggugat telah menikmati hasil sewanya. Mereka mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp 1.000.000.000,- dan immateril Rp 2.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Penggugat yang telah berkali-kali menggugat dan menyebabkan Tergugat I dan II tidak memperpanjang sewa. [HAL 87-93] Penggugat mengajukan Replik menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dengan dalil bahwa perkara ini adalah sengketa Perbuatan Melawan Hukum, bukan sengketa warisan, dan Penggugat adalah pemilik sah berdasarkan SHM 01304 yang lebih dahulu didaftarkan di Pengadilan Negeri. Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dengan fakta bahwa tanah objek sengketa awalnya atas nama Tohir Bin Yunus (ayah H.M. Tohir Syamsuri), dan H. Mohamad Yunus memiliki 5 orang anak termasuk Penggugat dan H.M. Tohir Syamsuri. Berdasarkan Akta Hibah No. 48 dan SHM 01304, terbukti Penggugat memperoleh tanah dari H.M. Tohir Syamsuri. Namun, berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Fakta juga menunjukkan adanya gugatan pembatalan Akta Hibah No. 48 yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Timur (No. 5157/Pdt.G/2025/PA.JT) yang diajukan oleh seluruh ahli waris H. Mohamad Yunus. [HAL 93-96] Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Hibah Nomor 48 yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan H. Mohamad Yunus yang dibagikan melalui anaknya H.M. Tohir Syamsuri kepada para ahli waris. Perkara pembatalan Akta Hibah No. 48 di Pengadilan Agama Jakarta Timur (No. 5157/Pdt.G/2025/PA.JT) masih aktif dan belum ada putusan. Meskipun Penggugat menyatakan perkara ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaftarkan lebih dahulu, Majelis Hakim menilai substansi sengketa harus dilihat dari hakikat permasalahan, bukan formalitas bentuk gugatan. Petitum Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi dan perpanjangan sewa, bukan pembongkaran menara, yang menunjukkan substansi sengketa adalah perselisihan mengenai siapa yang berhak menerima pembayaran sewa atas tanah yang merupakan bagian dari harta warisan H. Mohamad Yunus. Hal ini merupakan perselisihan antara sesama ahli waris mengenai hak untuk menerima manfaat ekonomi dari tanah warisan. Keabsahan Akta Hibah No. 48 masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 188 serta Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan sengketa antara sesama ahli waris Islam mengenai pembagian atau pemanfaatan harta warisan, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I beralasan hukum dan dikabulkan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.044.000,00. [HAL 96-98] Amar putusan: 1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.044.000,00. Putusan diucapkan pada 19 Februari 2026." + }, + "read": { + "input_chars": 11632, + "frame": "Hj. E. Zaenab menggugat PT. Telekomunikasi Seluler, PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk, serta ahli waris Alm. H.M. Tohir Syamsuri atas dugaan perbuatan melawan hukum karena penggunaan lahan untuk Menara BTS tanpa izin dan pembayaran sewa setelah berakhirnya perjanjian awal. Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil dan immateril serta penghentian perbuatan melawan hukum. Namun, Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini karena sengketa merupakan bagian dari pembagian harta warisan Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kepemilikan sah atas tanah seluas 339 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01304 yang diperoleh dari hibah Alm. H.M. Tohir Syamsuri melalui Akta Hibah No. 48 tanggal 16 Juli 2004.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Menara BTS milik Tergugat I berdiri di atas tanahnya tanpa izin dan tanpa pembayaran sewa sejak peralihan hak, padahal perjanjian sewa awal telah berakhir pada 28 Oktober 2003.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan para ahli waris mendalilkan bahwa tanah seluas 48 M2 tempat Menara BTS berdiri disepakati tidak dibagi melainkan menjadi ladang usaha bersama ahli waris, sehingga tanah tersebut bukan objek hibah pribadi.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat gugatan pembatalan Akta Hibah No. 48 yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Timur (No. 5157/Pdt.G/2025/PA.JT) yang diajukan oleh seluruh ahli waris H. Mohamad Yunus.", + "page": 87, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Akta Hibah No. 48 dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan H. Mohamad Yunus yang dibagikan melalui anaknya H.M. Tohir Syamsuri kepada para ahli waris.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa substansi sengketa adalah perselisihan antara sesama ahli waris mengenai hak untuk menerima manfaat ekonomi dari tanah warisan, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Hj. E. Zaenab menggugat PT. Telekomunikasi Seluler, PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk, serta ahli waris Alm. H.M. Tohir Syamsuri dengan dalih bahwa Menara BTS berdiri di atas tanahnya tanpa izin dan pembayaran sewa setelah berakhirnya perjanjian sewa awal, serta menuntut ganti rugi materiil dan immateril. Tergugat I dan para ahli waris membantah kepemilikan eksklusif Penggugat atas lahan tersebut dengan menyatakan bahwa tanah tempat Menara BTS berdiri merupakan bagian dari harta warisan yang disepakati menjadi ladang usaha bersama ahli waris, bukan objek hibah pribadi. Majelis Hakim menemukan bahwa keabsahan hibah yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama dan substansi sengketa merupakan perselisihan antar-ahli waris mengenai pembagian atau pemanfaatan harta warisan Islam. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I." + }, + "query": { + "summarized_case": "Hj. E. Zaenab menggugat PT. Telekomunikasi Seluler, PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk, serta ahli waris Alm. H.M. Tohir Syamsuri dengan dalih bahwa Menara BTS berdiri di atas tanahnya tanpa izin dan pembayaran sewa setelah berakhirnya perjanjian sewa awal, serta menuntut ganti rugi materiil dan immateril. Tergugat I dan para ahli waris membantah kepemilikan eksklusif Penggugat atas lahan tersebut dengan menyatakan bahwa tanah tempat Menara BTS berdiri merupakan bagian dari harta warisan yang disepakati menjadi ladang usaha bersama ahli waris, bukan objek hibah pribadi. Majelis Hakim menemukan bahwa keabsahan hibah yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama dan substansi sengketa merupakan perselisihan antar-ahli waris mengenai pembagian atau pemanfaatan harta warisan Islam. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kepemilikan sah atas tanah seluas 339 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01304 yang diperoleh dari hibah Alm. H.M. Tohir Syamsuri melalui Akta Hibah No. 48 tanggal 16 Juli 2004.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Menara BTS milik Tergugat I berdiri di atas tanahnya tanpa izin dan tanpa pembayaran sewa sejak peralihan hak, padahal perjanjian sewa awal telah berakhir pada 28 Oktober 2003.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan para ahli waris mendalilkan bahwa tanah seluas 48 M2 tempat Menara BTS berdiri disepakati tidak dibagi melainkan menjadi ladang usaha bersama ahli waris, sehingga tanah tersebut bukan objek hibah pribadi.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat gugatan pembatalan Akta Hibah No. 48 yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Timur (No. 5157/Pdt.G/2025/PA.JT) yang diajukan oleh seluruh ahli waris H. Mohamad Yunus.", + "page": 87, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Akta Hibah No. 48 dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan H. Mohamad Yunus yang dibagikan melalui anaknya H.M. Tohir Syamsuri kepada para ahli waris.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa substansi sengketa adalah perselisihan antara sesama ahli waris mengenai hak untuk menerima manfaat ekonomi dari tanah warisan, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Menara BTS berdiri di tanah warisan saya tanpa bayar sewa, tapi ahli waris lain bilang itu harta bersama dan gugatan hibah saya sedang diproses di Pengadilan Agama, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14785, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1557 KUHPerdata", + "Pasal 1558 KUHPerdata", + "Pasal 1576 KUHPerdata", + "Pasal 1688 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1557 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1557: Jika sebaliknya penyewa diganggu dalam kenikmatannya karena suatu tuntutan hukum mengenai hak milik atas barang yang bersangkutan, maka ia berhak menuntut pengurangan harga sewa menurut perimbangan, asal gangguan atau rintangan itu telah diberitahukan secara sah kepada pemilik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1558 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1558: Jika orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut menyatakan bahwa mereka mempunyai suatu hak atas barang yang disewakan, atau jika penyewa sendiri digugat untuk mengosongkan seluruh atau sebagian dari barang yang disewa atau untuk menerima pelaksanaan pengabdian pekarangan, maka ia wajib memberitahukan hal itu kepada pihak yang menyewakan dan dapat memanggil pihak tersebut sebagai penanggung. Bahkan ia dapat menuntut supaya ia dikeluarkan dari perkara, asal ia menunjuk untuk siapa ia menguasai barang yang bersangkutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1576 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1576: Dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian demikian, penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu perjanjian yang tegas, tetapi jika ada perjanjian demikian, maka ia tidak wajib mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1688 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1688: Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun sengketa melibatkan sewa, inti masalah dalam pertanyaan dan putusan adalah kewenangan pengadilan (Kompetensi Absolut) karena status tanah sebagai warisan/hibah yang sedang disengketakan, bukan apakah perjanjian sewanya sah secara formil. Pasal 1320 tidak menjadi dasar hukum utama untuk menjawab isu kewenangan atau status harta warisan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam pertanyaan, Penggugat awalnya menggugat dengan dalil PMH (menara BTS tanpa bayar sewa/melanggar hak). Putusan secara eksplisit membahas dan menolak kualifikasi ini sebagai dasar kewenangan Pengadilan Negeri, karena substansi sengketa ternyata adalah warisan. Pasal ini relevan karena menjadi dalil awal yang diuji dan ditolak oleh hakim untuk menentukan yurisdiksi yang tepat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1557 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak penyewa jika diganggu oleh pemilik baru. Fakta dalam pertanyaan adalah sengketa antara ahli waris mengenai hak sewa dan status hibah, bukan sengketa penyewa dengan pihak ketiga yang mengklaim hak milik. Tidak ada fakta pengalihan hak milik yang menggangu kenikmatan sewa dalam konteks ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1558 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban penyewa untuk memberitahukan jika ada pihak ketiga yang menggugat. Dalam kasus ini, sengketa terjadi langsung antara ahli waris (Penggugat vs Tergugat lain) mengenai hak atas tanah, bukan penyewa yang digugat oleh pihak luar. Fakta ini tidak muncul." + }, + { + "pasal": "Pasal 1576 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kelanjutan sewa setelah barang disewakan/dijual. Tidak ada fakta penjualan objek sewa dalam sengketa ini. Sengketa berpusat pada kepemilikan tanah (warisan/hibah) dan kewenangan pengadilan, bukan akibat hukum dari penjualan tanah terhadap perjanjian sewa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1688 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan hibah. Pertanyaan menyebutkan 'gugatan hibah saya sedang diproses di Pengadilan Agama'. Putusan juga membahas bahwa Akta Hibah Nomor 48 sedang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama. Pasal ini relevan karena mengatur substansi hukum dari hibah yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat dan menjadi objek sengketa utama yang menentukan kewenangan pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pengakuan di hadapan hakim sebagai bukti sempurna. Ini adalah pasal pembuktian (prosedural/substantif bukti), bukan aturan substantif yang mengatur hak, kewajiban, atau kewenangan dalam sengketa warisan/hibah. Tidak ada isu pengakuan di hadapan hakim yang menjadi inti jawaban pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1688 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 93396, + "completion_tokens": 8821 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_407_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_407_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8e361cdee0bb5e3ce81633721f139bf6874fcf7b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_407_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,207 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_407_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 63, + "timings": { + "parse": 0.097, + "classify": 0.0, + "condense": 462.74, + "read": 110.143, + "query": 4.597, + "relevance": 23.188, + "total": 600.765 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 172058, + "marked_chars": 172616 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI: \nDalam Eksepsi \n- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II untuk \nseluruhnya; \nDalam Pokok Perkara \n- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; \nDALAM REKONVENSI: \n- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: \n- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar \nbiaya perkara sejumlah Rp2.999.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan \npuluh sembilan ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus \n2025, oleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai \nHakim Ketua, Lucy Ermawati, S.H., M.H. dan Sami Anggraeni, S.H., M.H. \nmasing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan \ndalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Zuliana Maro \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 62\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahag" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134938, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 407/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kenny Rustandi melawan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi Veronica Thalib, Tergugat Konvensi II Min Djan, Tergugat Konvensi III Safira Hayati (Notaris), dan Turut Tergugat Konvensi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Perkara ini berawal dari gugatan Kenny Rustandi yang merupakan mantan suami Veronica Thalib, yang menikah pada 12 Desember 2003 dan bercerai berdasarkan Putusan PN Jakarta Timur Nomor 229/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim pada 19 Agustus 2013.\n\n[HAL 4-12] Kenny Rustandi dalilkan bahwa objek sengketa, yaitu rumah di Jl. Pancawarga III No 45, Jakarta Timur (Sertifikat Hak Milik No.00883, luas 275M2), adalah harta bersama hasil usaha fashion/baju tidur yang dikelola Veronica Thalib atas kepercayaan Kenny. Kenny mendalilkan bahwa Veronica menjual rumah tersebut secara sepihak kepada Min Djan melalui Akta Jual Beli No.166/2017 tanpa pembagian harta bersama, sehingga dianggap perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang merugikan Kenny secara materil (klaim 50% nilai rumah Rp4.025.000.000, yaitu Rp2.012.500.000) dan immateril (Rp10.000.000.000). Kenny memohon pernyataan rumah sebagai harta bersama, pembatalan akta jual beli, pengosongan rumah, serta penetapan sita jaminan dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Mediasi dinyatakan gagal.\n\n[HAL 13-29] Veronica Thalib mengajukan eksepsi Plurium Litis Consorsium, Obscuur Libel, dan Dominii, serta membantah pokok gugatan. Veronica dalilkan rumah tersebut adalah harta pribadi, bukan harta bersama, yang diperoleh melalui hibah dari ibunya, Thio Hok Nio, berdasarkan Akta Hibah No.728/2007 setelah ibunya membeli rumah tersebut dari Tina Supartinah melalui Akta Jual Beli No.316/2007. Veronica membantah adanya usaha bersama, menyatakan Kenny hanya menumpang bekerja dan tidak pernah memberi nafkah selama pernikahan. Terkait penjualan, Veronica dalilkan Kenny mengetahui rencana penjualan dan memaksa Veronica membayar Rp600.000.000,- (dipinjam dari ibunya) agar Kenny keluar dari rumah, baru kemudian rumah dijual kepada Min Djan. Veronica mengajukan gugatan rekonvensi menuntut Kenny membayar kerugian materil Rp600.000.000,- dan immateril Rp10.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Kenny yang menolak keluar dan memeras uang.\n\n[HAL 30-38] Min Djan (Tergugat II) mengajukan eksepsi serupa (Plurium Litis Consorsium, Obscuur Libel, Dominii) dan membantah dalil Kenny. Min Djan menyatakan ia membeli rumah secara sah dari Veronica yang merupakan pemilik sah melalui hibah, dan ia tidak memiliki kewajiban membalas surat klarifikasi dari Kenny. Min Djan juga membantah adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian, serta menolak permohonan sita jaminan dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.\n\n[HAL 39-40] Safira Hayati (Tergugat III/PPAT) membantah tuduhan tidak beritikad baik, menyatakan ia hanya membuat Akta Jual Beli No.166/2017 sesuai prosedur hukum karena penjual (Veronica) memiliki hak penuh atas tanah hasil hibah, dan PPAT terikat kerahasiaan akta sehingga tidak dapat memberikan klarifikasi di luar para pihak atau pengadilan.\n\n[HAL 41-46] Kantor Pertanahan (Turut Tergugat) membantah seluruh dalil Kenny dan menyatakan peralihan hak atas nama Min Djan berdasarkan Akta Jual Beli No.166/2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No.24/1997 dan PMKA No.3/1997). Turut Tergugat meminta Majelis Hakim menilai kebenaran dalil Kenny mengenai status harta bersama dan legal standing Kenny, serta menolak gugatan Kenny untuk seluruhnya.\n\n[HAL 47-49] Dalam pembuktian, Kenny Rustandi mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-6) namun tidak mengajukan saksi. Veronica Thalib mengajukan bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-16) termasuk akta jual beli, hibah, sertifikat, bukti pembayaran, dan surat keterangan psikolog, serta mengajukan dua saksi: Sutardi yang menyatakan usaha konveksi milik Veronica sudah ada sebelum Kenny menikah dan Kenny tidak pernah membantu usaha tersebut, serta Badriah yang menyatakan mengetahui rumah adalah hibah dari ibu Veronica, Kenny mengetahui hal tersebut, dan Badriah sendiri yang mentransfer uang Rp600.000.000,- kepada Kenny atas instruksi Veronica untuk keluar dari rumah." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 39178, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 407/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kenny Rustandi melawan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi Veronica Thalib, Tergugat Konvensi II Min Djan, Tergugat Konvensi III Safira Hayati (Notaris), dan Turut Tergugat Konvensi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Perkara ini berawal dari gugatan Kenny Rustandi yang merupakan mantan suami Veronica Thalib, yang menikah pada 12 Desember 2003 dan bercerai berdasarkan Putusan PN Jakarta Timur Nomor 229/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim pada 19 Agustus 2013.\n\n[HAL 4-12] Kenny Rustandi dalilkan bahwa objek sengketa, yaitu rumah di Jl. Pancawarga III No 45, Jakarta Timur (Sertifikat Hak Milik No.00883, luas 275M2), adalah harta bersama hasil usaha fashion/baju tidur yang dikelola Veronica Thalib atas kepercayaan Kenny. Kenny mendalilkan bahwa Veronica menjual rumah tersebut secara sepihak kepada Min Djan melalui Akta Jual Beli No.166/2017 tanpa pembagian harta bersama, sehingga dianggap perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang merugikan Kenny secara materil (klaim 50% nilai rumah Rp4.025.000.000, yaitu Rp2.012.500.000) dan immateril (Rp10.000.000.000). Kenny memohon pernyataan rumah sebagai harta bersama, pembatalan akta jual beli, pengosongan rumah, serta penetapan sita jaminan dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Mediasi dinyatakan gagal.\n\n[HAL 13-29] Veronica Thalib mengajukan eksepsi Plurium Litis Consorsium, Obscuur Libel, dan Dominii, serta membantah pokok gugatan. Veronica dalilkan rumah tersebut adalah harta pribadi, bukan harta bersama, yang diperoleh melalui hibah dari ibunya, Thio Hok Nio, berdasarkan Akta Hibah No.728/2007 setelah ibunya membeli rumah tersebut dari Tina Supartinah melalui Akta Jual Beli No.316/2007. Veronica membantah adanya usaha bersama, menyatakan Kenny hanya menumpang bekerja dan tidak pernah memberi nafkah selama pernikahan. Terkait penjualan, Veronica dalilkan Kenny mengetahui rencana penjualan dan memaksa Veronica membayar Rp600.000.000,- (dipinjam dari ibunya) agar Kenny keluar dari rumah, baru kemudian rumah dijual kepada Min Djan. Veronica mengajukan gugatan rekonvensi menuntut Kenny membayar kerugian materil Rp600.000.000,- dan immateril Rp10.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Kenny yang menolak keluar dan memeras uang.\n\n[HAL 30-38] Min Djan (Tergugat II) mengajukan eksepsi serupa (Plurium Litis Consorsium, Obscuur Libel, Dominii) dan membantah dalil Kenny. Min Djan menyatakan ia membeli rumah secara sah dari Veronica yang merupakan pemilik sah melalui hibah, dan ia tidak memiliki kewajiban membalas surat klarifikasi dari Kenny. Min Djan juga membantah adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian, serta menolak permohonan sita jaminan dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.\n\n[HAL 39-40] Safira Hayati (Tergugat III/PPAT) membantah tuduhan tidak beritikad baik, menyatakan ia hanya membuat Akta Jual Beli No.166/2017 sesuai prosedur hukum karena penjual (Veronica) memiliki hak penuh atas tanah hasil hibah, dan PPAT terikat kerahasiaan akta sehingga tidak dapat memberikan klarifikasi di luar para pihak atau pengadilan.\n\n[HAL 41-46] Kantor Pertanahan (Turut Tergugat) membantah seluruh dalil Kenny dan menyatakan peralihan hak atas nama Min Djan berdasarkan Akta Jual Beli No.166/2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No.24/1997 dan PMKA No.3/1997). Turut Tergugat meminta Majelis Hakim menilai kebenaran dalil Kenny mengenai status harta bersama dan legal standing Kenny, serta menolak gugatan Kenny untuk seluruhnya.\n\n[HAL 47-54] Dalam pembuktian, Kenny Rustandi mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-6) namun tidak mengajukan saksi. Veronica Thalib mengajukan bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-16) termasuk akta jual beli, hibah, sertifikat, bukti pembayaran, dan surat keterangan psikolog, serta mengajukan dua saksi: Sutardi yang menyatakan usaha konveksi milik Veronica sudah ada sebelum Kenny menikah dan Kenny tidak pernah membantu usaha tersebut, serta Badriah yang menyatakan mengetahui rumah adalah hibah dari ibu Veronica, Kenny mengetahui hal tersebut, dan Badriah sendiri yang mentransfer uang Rp600.000.000,- kepada Kenny atas instruksi Veronica untuk keluar dari rumah. Saksi Badriah menegaskan bahwa Kenny mengetahui rumah adalah hibah dari ibu Veronica, Kenny mengetahui rumah akan dijual, dan uang Rp600.000.000,- (dibayar dua kali masing-masing Rp300.000.000,- pada April dan Mei 2017) diberikan agar Kenny bersedia keluar dari rumah dan membiarkan pembeli masuk melihat rumah, karena Kenny sebelumnya mempersulit akses. Saksi juga menyatakan Kenny tidak pernah membantu usaha konveksi Veronica, tidak memberi nafkah, dan perceraian disebabkan selisih paham. Min Djan, Safira Hayati, dan Kantor Pertanahan tidak mengajukan saksi.\n\n[HAL 55-56] Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 14 Juli 2025, mengonfirmasi objek sengketa adalah rumah bertingkat 3 lantai di Jl. Pancawarga III No 45 dengan batas-batas yang disepakati para pihak. Min Djan menyatakan membeli rumah dari Veronica pada akhir 2017 dengan harga sekitar Rp1,6 miliar melalui proses bank dan notaris, tidak mengetahui akta hibah, dan telah merenovasi rumah.\n\n[HAL 57-59] Dalam pertimbangan hukum konvensi, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi (Plurium Litis Consorsium, Obscuur Libel, Dominii) yang diajukan Tergugat Konvensi I dan II karena tidak beralasan hukum atau merupakan materi pokok perkara. Hakim mengonfirmasi fakta bahwa Kenny dan Veronica menikah pada 12 Desember 2003, bercerai pada 21 Agustus 2013, tinggal di rumah sengketa, dan Veronica menjual rumah kepada Min Djan melalui Akta Jual Beli No. 166/2017 tanggal 22 September 2017.\n\n[HAL 60-61] Mengenai pokok perkara konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa Kenny tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai perbuatan melawan hukum karena alat bukti surat yang diajukan (P-1 s.d. P-8) tidak menunjukkan bahwa Kenny memiliki hak sah atas objek sengketa. Karena Kenny tidak memiliki hak sah atas objek sengketa, ia juga tidak memiliki hak atas peralihan objek tersebut, sehingga tindakan para Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan Kenny dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak.\n\n[HAL 62] Mengenai gugatan rekonvensi Veronica, Majelis Hakim menilai bahwa pemberian uang Rp600.000.000,- kepada Kenny berdasarkan bukti setoran, bilyet giro, dan kesaksian Badriah adalah hasil kesepakatan bersama kedua belah pihak, bukan akibat perbuatan melawan hukum. Gugatan rekonvensi Veronica juga ditolak.\n\n[HAL 63] Amar putusan: Eksepsi Tergugat Konvensi I dan II ditolak; Gugatan Penggugat Konvensi (Kenny) ditolak untuk seluruhnya; Gugatan Penggugat Rekonvensi (Veronica) ditolak untuk seluruhnya; Kenny Rustandi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.999.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 407/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kenny Rustandi melawan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi Veronica Thalib, Tergugat Konvensi II Min Djan, Tergugat Konvensi III Safira Hayati (Notaris), dan Turut Tergugat Konvensi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Perkara ini berawal dari gugatan Kenny Rustandi yang merupakan mantan suami Veronica Thalib, yang menikah pada 12 Desember 2003 dan bercerai berdasarkan Putusan PN Jakarta Timur Nomor 229/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim pada 19 Agustus 2013.\n\n[HAL 4-12] Kenny Rustandi dalilkan bahwa objek sengketa, yaitu rumah di Jl. Pancawarga III No 45, Jakarta Timur (Sertifikat Hak Milik No.00883, luas 275M2), adalah harta bersama hasil usaha fashion/baju tidur yang dikelola Veronica Thalib atas kepercayaan Kenny. Kenny mendalilkan bahwa Veronica menjual rumah tersebut secara sepihak kepada Min Djan melalui Akta Jual Beli No.166/2017 tanpa pembagian harta bersama, sehingga dianggap perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang merugikan Kenny secara materil (klaim 50% nilai rumah Rp4.025.000.000, yaitu Rp2.012.500.000) dan immateril (Rp10.000.000.000). Kenny memohon pernyataan rumah sebagai harta bersama, pembatalan akta jual beli, pengosongan rumah, serta penetapan sita jaminan dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Mediasi dinyatakan gagal.\n\n[HAL 13-29] Veronica Thalib mengajukan eksepsi Plurium Litis Consorsium, Obscuur Libel, dan Dominii, serta membantah pokok gugatan. Veronica dalilkan rumah tersebut adalah harta pribadi, bukan harta bersama, yang diperoleh melalui hibah dari ibunya, Thio Hok Nio, berdasarkan Akta Hibah No.728/2007 setelah ibunya membeli rumah tersebut dari Tina Supartinah melalui Akta Jual Beli No.316/2007. Veronica membantah adanya usaha bersama, menyatakan Kenny hanya menumpang bekerja dan tidak pernah memberi nafkah selama pernikahan. Terkait penjualan, Veronica dalilkan Kenny mengetahui rencana penjualan dan memaksa Veronica membayar Rp600.000.000,- (dipinjam dari ibunya) agar Kenny keluar dari rumah, baru kemudian rumah dijual kepada Min Djan. Veronica mengajukan gugatan rekonvensi menuntut Kenny membayar kerugian materil Rp600.000.000,- dan immateril Rp10.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Kenny yang menolak keluar dan memeras uang.\n\n[HAL 30-38] Min Djan (Tergugat II) mengajukan eksepsi serupa (Plurium Litis Consorsium, Obscuur Libel, Dominii) dan membantah dalil Kenny. Min Djan menyatakan ia membeli rumah secara sah dari Veronica yang merupakan pemilik sah melalui hibah, dan ia tidak memiliki kewajiban membalas surat klarifikasi dari Kenny. Min Djan juga membantah adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian, serta menolak permohonan sita jaminan dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.\n\n[HAL 39-40] Safira Hayati (Tergugat III/PPAT) membantah tuduhan tidak beritikad baik, menyatakan ia hanya membuat Akta Jual Beli No.166/2017 sesuai prosedur hukum karena penjual (Veronica) memiliki hak penuh atas tanah hasil hibah, dan PPAT terikat kerahasiaan akta sehingga tidak dapat memberikan klarifikasi di luar para pihak atau pengadilan.\n\n[HAL 41-46] Kantor Pertanahan (Turut Tergugat) membantah seluruh dalil Kenny dan menyatakan peralihan hak atas nama Min Djan berdasarkan Akta Jual Beli No.166/2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No.24/1997 dan PMKA No.3/1997). Turut Tergugat meminta Majelis Hakim menilai kebenaran dalil Kenny mengenai status harta bersama dan legal standing Kenny, serta menolak gugatan Kenny untuk seluruhnya.\n\n[HAL 47-54] Dalam pembuktian, Kenny Rustandi mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-6) namun tidak mengajukan saksi. Veronica Thalib mengajukan bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-16) termasuk akta jual beli, hibah, sertifikat, bukti pembayaran, dan surat keterangan psikolog, serta mengajukan dua saksi: Sutardi yang menyatakan usaha konveksi milik Veronica sudah ada sebelum Kenny menikah dan Kenny tidak pernah membantu usaha tersebut, serta Badriah yang menyatakan mengetahui rumah adalah hibah dari ibu Veronica, Kenny mengetahui hal tersebut, dan Badriah sendiri yang mentransfer uang Rp600.000.000,- kepada Kenny atas instruksi Veronica untuk keluar dari rumah. Saksi Badriah menegaskan bahwa Kenny mengetahui rumah adalah hibah dari ibu Veronica, Kenny mengetahui rumah akan dijual, dan uang Rp600.000.000,- (dibayar dua kali masing-masing Rp300.000.000,- pada April dan Mei 2017) diberikan agar Kenny bersedia keluar dari rumah dan membiarkan pembeli masuk melihat rumah, karena Kenny sebelumnya mempersulit akses. Saksi juga menyatakan Kenny tidak pernah membantu usaha konveksi Veronica, tidak memberi nafkah, dan perceraian disebabkan selisih paham. Min Djan, Safira Hayati, dan Kantor Pertanahan tidak mengajukan saksi.\n\n[HAL 55-56] Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 14 Juli 2025, mengonfirmasi objek sengketa adalah rumah bertingkat 3 lantai di Jl. Pancawarga III No 45 dengan batas-batas yang disepakati para pihak. Min Djan menyatakan membeli rumah dari Veronica pada akhir 2017 dengan harga sekitar Rp1,6 miliar melalui proses bank dan notaris, tidak mengetahui akta hibah, dan telah merenovasi rumah.\n\n[HAL 57-59] Dalam pertimbangan hukum konvensi, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi (Plurium Litis Consorsium, Obscuur Libel, Dominii) yang diajukan Tergugat Konvensi I dan II karena tidak beralasan hukum atau merupakan materi pokok perkara. Hakim mengonfirmasi fakta bahwa Kenny dan Veronica menikah pada 12 Desember 2003, bercerai pada 21 Agustus 2013, tinggal di rumah sengketa, dan Veronica menjual rumah kepada Min Djan melalui Akta Jual Beli No. 166/2017 tanggal 22 September 2017.\n\n[HAL 60-61] Mengenai pokok perkara konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa Kenny tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai perbuatan melawan hukum karena alat bukti surat yang diajukan (P-1 s.d. P-8) tidak menunjukkan bahwa Kenny memiliki hak sah atas objek sengketa. Karena Kenny tidak memiliki hak sah atas objek sengketa, ia juga tidak memiliki hak atas peralihan objek tersebut, sehingga tindakan para Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan Kenny dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak.\n\n[HAL 62] Mengenai gugatan rekonvensi Veronica, Majelis Hakim menilai bahwa pemberian uang Rp600.000.000,- kepada Kenny berdasarkan bukti setoran, bilyet giro, dan kesaksian Badriah adalah hasil kesepakatan bersama kedua belah pihak, bukan akibat perbuatan melawan hukum. Gugatan rekonvensi Veronica juga ditolak.\n\n[HAL 63] Amar putusan: Eksepsi Tergugat Konvensi I dan II ditolak; Gugatan Penggugat Konvensi (Kenny) ditolak untuk seluruhnya; Gugatan Penggugat Rekonvensi (Veronica) ditolak untuk seluruhnya; Kenny Rustandi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.999.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 6808, + "frame": "Kenny Rustandi menggugat Veronica Thalib, Min Djan, Safira Hayati, dan Kantor Pertanahan Jakarta Timur terkait penjualan rumah yang diklaim sebagai harta bersama pascaperceraian. Kenny meminta pernyataan rumah sebagai harta bersama, pembatalan akta jual beli, pengosongan rumah, serta ganti rugi. Majelis Hakim menolak gugatan Kenny karena ia tidak dapat membuktikan hak sah atas objek sengketa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Kenny Rustandi dan Veronica Thalib menikah pada 12 Desember 2003 dan bercerai pada 21 Agustus 2013.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Veronica Thalib menjual rumah di Jl. Pancawarga III No 45, Jakarta Timur kepada Min Djan melalui Akta Jual Beli No.166/2017 tanggal 22 September 2017.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kenny Rustandi tidak dapat membuktikan bahwa ia memiliki hak sah atas rumah sengketa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kenny Rustandi dalilkan rumah sengketa adalah harta bersama hasil usaha fashion yang dikelola Veronica Thalib atas kepercayaan Kenny.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Veronica Thalib dalilkan rumah sengketa adalah harta pribadi yang diperoleh melalui hibah dari ibunya berdasarkan Akta Hibah No.728/2007.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Veronica Thalib dalilkan Kenny mengetahui rencana penjualan rumah dan menerima pembayaran Rp600.000.000,- agar Kenny keluar dari rumah.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Min Djan dalilkan ia membeli rumah secara sah dari Veronica yang merupakan pemilik sah melalui hibah.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Safira Hayati dalilkan ia membuat Akta Jual Beli No.166/2017 sesuai prosedur hukum karena penjual memiliki hak penuh atas tanah.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalilkan peralihan hak atas nama Min Djan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kenny Rustandi menuntut pernyataan rumah sebagai harta bersama, pembatalan akta jual beli, pengosongan rumah, serta penetapan sita jaminan dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Veronica Thalib mengajukan gugatan rekonvensi menuntut Kenny membayar kerugian materil Rp600.000.000,- dan immateril Rp10.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Kenny.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Kenny Rustandi untuk seluruhnya karena Kenny tidak memiliki hak sah atas objek sengketa sehingga tindakan para Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi Veronica Thalib karena pemberian uang Rp600.000.000,- kepada Kenny adalah hasil kesepakatan bersama, bukan akibat perbuatan melawan hukum.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Kenny Rustandi menggugat Veronica Thalib, Min Djan, Safira Hayati, dan Kantor Pertanahan Jakarta Timur dengan dalilan bahwa rumah di Jl. Pancawarga III No 45, Jakarta Timur, merupakan harta bersama pascaperceraian mereka yang dijual sepihak oleh Veronica kepada Min Djan tanpa pembagian harta. Kenny menuntut pembatalan akta jual beli, pengosongan rumah, dan ganti rugi. Veronica membantah dengan dalilan rumah tersebut adalah harta pribadi hasil hibah dari ibunya dan Kenny menerima pembayaran untuk keluar dari rumah. Min Djan, Safira Hayati, dan Kantor Pertanahan membantah tuduhan dengan menyatakan transaksi dilakukan secara sah dan sesuai prosedur. Majelis Hakim menetapkan bahwa Kenny tidak dapat membuktikan hak sah atas rumah sengketa, sehingga gugatannya ditolak untuk seluruhnya. Gugatan rekonvensi Veronica yang menuntut Kenny membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum juga ditolak karena pembayaran yang diterima Kenny dianggap sebagai hasil kesepakatan bersama. Dengan demikian, seluruh gugatan konvensi dan rekonvensi ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Kenny Rustandi menggugat Veronica Thalib, Min Djan, Safira Hayati, dan Kantor Pertanahan Jakarta Timur dengan dalilan bahwa rumah di Jl. Pancawarga III No 45, Jakarta Timur, merupakan harta bersama pascaperceraian mereka yang dijual sepihak oleh Veronica kepada Min Djan tanpa pembagian harta. Kenny menuntut pembatalan akta jual beli, pengosongan rumah, dan ganti rugi. Veronica membantah dengan dalilan rumah tersebut adalah harta pribadi hasil hibah dari ibunya dan Kenny menerima pembayaran untuk keluar dari rumah. Min Djan, Safira Hayati, dan Kantor Pertanahan membantah tuduhan dengan menyatakan transaksi dilakukan secara sah dan sesuai prosedur. Majelis Hakim menetapkan bahwa Kenny tidak dapat membuktikan hak sah atas rumah sengketa, sehingga gugatannya ditolak untuk seluruhnya. Gugatan rekonvensi Veronica yang menuntut Kenny membayar kerugian akibat perbuatan melawan hukum juga ditolak karena pembayaran yang diterima Kenny dianggap sebagai hasil kesepakatan bersama. Dengan demikian, seluruh gugatan konvensi dan rekonvensi ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Kenny Rustandi dan Veronica Thalib menikah pada 12 Desember 2003 dan bercerai pada 21 Agustus 2013.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Veronica Thalib menjual rumah di Jl. Pancawarga III No 45, Jakarta Timur kepada Min Djan melalui Akta Jual Beli No.166/2017 tanggal 22 September 2017.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kenny Rustandi tidak dapat membuktikan bahwa ia memiliki hak sah atas rumah sengketa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kenny Rustandi dalilkan rumah sengketa adalah harta bersama hasil usaha fashion yang dikelola Veronica Thalib atas kepercayaan Kenny.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Veronica Thalib dalilkan rumah sengketa adalah harta pribadi yang diperoleh melalui hibah dari ibunya berdasarkan Akta Hibah No.728/2007.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Veronica Thalib dalilkan Kenny mengetahui rencana penjualan rumah dan menerima pembayaran Rp600.000.000,- agar Kenny keluar dari rumah.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Min Djan dalilkan ia membeli rumah secara sah dari Veronica yang merupakan pemilik sah melalui hibah.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Safira Hayati dalilkan ia membuat Akta Jual Beli No.166/2017 sesuai prosedur hukum karena penjual memiliki hak penuh atas tanah.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalilkan peralihan hak atas nama Min Djan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kenny Rustandi menuntut pernyataan rumah sebagai harta bersama, pembatalan akta jual beli, pengosongan rumah, serta penetapan sita jaminan dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Veronica Thalib mengajukan gugatan rekonvensi menuntut Kenny membayar kerugian materil Rp600.000.000,- dan immateril Rp10.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Kenny.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Kenny Rustandi untuk seluruhnya karena Kenny tidak memiliki hak sah atas objek sengketa sehingga tindakan para Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi Veronica Thalib karena pemberian uang Rp600.000.000,- kepada Kenny adalah hasil kesepakatan bersama, bukan akibat perbuatan melawan hukum.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima uang agar keluar dari rumah, tapi sekarang saya merasa rumah itu harta bersama dan saya tidak punya hak sah atasnya, apakah saya bisa menuntutnya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16733, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena pertanyaan awam berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atau pemulihan hak akibat tindakan pihak lain (penjualan rumah/penerimaan uang). Dalam putusan, Pasal 1365 menjadi dasar hukum utama yang diuji untuk menentukan apakah tindakan para tergugat merupakan 'Perbuatan Melawan Hukum' yang menimbulkan kerugian sehingga wajib mengganti rugi. Meskipun gugatan ditolak karena tidak terbukti adanya hak sah, pasal ini tetap menjadi kerangka substantif untuk menilai apakah tuntutan tersebut dapat diajukan secara hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 60107, + "completion_tokens": 4375 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_408_Pdt.Bth_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_408_Pdt.Bth_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..92bfb3e9e0c923a49165277158654aa5dac64487 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_408_Pdt.Bth_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_408_Pdt.Bth_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 31, + "timings": { + "parse": 0.05, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.388, + "query": 6.795, + "relevance": 77.016, + "total": 178.249 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 85490, + "marked_chars": 85760 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 85760, + "frame": "Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap permohonan penetapan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan, dengan dalil bahwa mereka adalah pembeli beritikad baik atas objek sengketa yang telah dilelang. Para Pelawan memohon agar eksekusi dinyatakan batal dan ditunda hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara pokok terkait perbuatan melawan hukum. Namun, para Pelawan kemudian mencabut gugatan tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap permohonan penetapan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan atas objek tanah dan bangunan di Jl. Bambu Ori IV.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan dalilkan bahwa mereka membeli objek sengketa dari Roza Sandra Ilona pada tahun 2015 dan telah menempati serta membayar lunas harga pembelian.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan dalilkan bahwa sertifikat tanah objek sengketa dipinjamkan kepada Roza Sandra Ilona untuk keperluan agunan pinjaman dana tanpa persetujuan penuh yang diketahui kemudian.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan dalilkan bahwa objek sengketa telah dilelang oleh bank kepada Terlawan berdasarkan risalah lelang tertentu.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan dalilkan bahwa mereka telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terpisah yang masih dalam proses pemeriksaan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan menyatakan pencabutan gugatan perlawanan di persidangan karena adanya poin-poin yang perlu diperbaiki.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini bermula dari gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan terhadap permohonan penetapan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan atas sebidang tanah dan bangunan di Jakarta Timur. Para Pelawan mendalilkan bahwa mereka adalah pembeli beritikad baik yang telah membeli dan menempati objek tersebut sejak 2015, serta bahwa sertifikat tanah objek tersebut dipinjamkan kepada pihak penjual untuk agunan pinjaman tanpa sepengetahuan mereka yang mengakibatkan objek tersebut dilelang. Para Pelawan memohon agar eksekusi dinyatakan batal dan ditunda. Namun, dalam persidangan, para Pelawan menyatakan pencabutan gugatan karena alasan teknis perbaikan dalil. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sehingga perkara dicoret dari daftar register tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini bermula dari gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan terhadap permohonan penetapan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan atas sebidang tanah dan bangunan di Jakarta Timur. Para Pelawan mendalilkan bahwa mereka adalah pembeli beritikad baik yang telah membeli dan menempati objek tersebut sejak 2015, serta bahwa sertifikat tanah objek tersebut dipinjamkan kepada pihak penjual untuk agunan pinjaman tanpa sepengetahuan mereka yang mengakibatkan objek tersebut dilelang. Para Pelawan memohon agar eksekusi dinyatakan batal dan ditunda. Namun, dalam persidangan, para Pelawan menyatakan pencabutan gugatan karena alasan teknis perbaikan dalil. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sehingga perkara dicoret dari daftar register tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap permohonan penetapan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan atas objek tanah dan bangunan di Jl. Bambu Ori IV.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan dalilkan bahwa mereka membeli objek sengketa dari Roza Sandra Ilona pada tahun 2015 dan telah menempati serta membayar lunas harga pembelian.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan dalilkan bahwa sertifikat tanah objek sengketa dipinjamkan kepada Roza Sandra Ilona untuk keperluan agunan pinjaman dana tanpa persetujuan penuh yang diketahui kemudian.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan dalilkan bahwa objek sengketa telah dilelang oleh bank kepada Terlawan berdasarkan risalah lelang tertentu.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan dalilkan bahwa mereka telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terpisah yang masih dalam proses pemeriksaan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pelawan menyatakan pencabutan gugatan perlawanan di persidangan karena adanya poin-poin yang perlu diperbaiki.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan memerintahkan pencoretan perkara dari daftar register.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya beli rumah tahun 2015 dan bayar lunas, tapi sertifikat tanah saya dipinjamkan pemilik lama buat agunan bank tanpa izin saya, sekarang rumah saya dilelang, apa saya bisa minta eksekusinya dibatalkan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 85490, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad). Dalam pertanyaan, fakta bahwa sertifikat dipinjamkan tanpa izin dan menyebabkan rumah dilelang dapat dikualifikasikan sebagai 'perbuatan yang melanggar hukum' yang 'membawa kerugian'. Pasal ini menjadi kerangka hukum utama untuk menuntut pembatalan eksekusi atau ganti rugi akibat perbuatan pihak lain yang merugikan hak pembeli." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kerugian akibat 'kelalaian atau kesembronoan'. Dalam konteks pertanyaan, tindakan pemilik lama meminjamkan sertifikat untuk agunan tanpa izin atau tindakan bank/pihak ketiga yang lalai mengecek status penguasaan tanah sebelum lelang, dapat dianggap sebagai kelalaian yang menyebabkan kerugian. Pasal ini relevan untuk menilai unsur kesalahan dalam sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab vicarious (tanggung jawab atas perbuatan orang lain di bawah pengawasan/tanggungannya, seperti anak, bawahan, atau guru). Fakta dalam pertanyaan tidak melibatkan hubungan hukum antara pelaku perbuatan (pemilik lama/bank) dengan pihak yang bertanggung jawab secara vicarious. Sengketa ini bersifat langsung antara pembeli, penjual, dan pihak eksekusi, bukan mengenai tanggung jawab atas perbuatan orang yang menjadi tanggungannya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 50781, + "completion_tokens": 1145 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_409_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_409_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..de5f77b243bec2a2775bd20716020dd6dd12b06a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_409_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_409_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.062, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.964, + "query": 10.155, + "relevance": 69.852, + "total": 163.033 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 97513, + "marked_chars": 97774 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI : \n1. \nMengabulkan eksepsi Tergugat; \n2. \nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili \nperkara Nomor 409/Pdt.G/2024/PN JktTim. \n3. \nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini \nsejumplah Rp. 244.500,00 (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah); \n \nDemikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, GATOT \nARDIAN AGUSTRIONO, S.H.., Sp.N, sebagai Hakim Ketua, DONY DORTMUND, \nS.H.., M.H. dan HERBERT HAREFA, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim \nAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, \ntanggal 14 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota \ntersebut, dibantu oleh ROLAND TUNGGUL S, S.H,MH Panitera Pengganti pada \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, dan telah dikirim secara ekektronik melalui system \ninformasi Pengadilan pada hari itu juga; \n \nHakim Anggota, \n Hakim Ketua, \n \n \n \nDONY DORTMUND, S.H.., M.H. GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, SH, SpN \n \n \n \nHERBERT HAREFA, S.H.,MH. \n \n \nPanitera Pengganti, \n \n \n ROLAND TUNGGUL S, S.H,MH. \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap s" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 97774, + "frame": "PT. NSP GROUP MANDIRI menggugat FIKRI atas sengketa pembayaran tiket pesawat umroh yang tidak terpenuhi, dengan tuntutan pengembalian dana dikurangi biaya administrasi dan ganti rugi. Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan domisili tergugat tidak diketahui. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini karena eksepsi kompetensi relatif tergugat dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat memindahkan domisili atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemanggilan sidang pertama melalui surat tercatat diterima oleh orang serumah Tergugat di alamat domisili di Cirebon.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kuasa Tergugat hadir dalam persidangan kedua setelah pemanggilan kedua diterima oleh orang serumah di alamat domisili di Cirebon.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bukti identitas diri Tergugat menunjukkan alamat domisili di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa karena Tergugat berdomisili di Cirebon, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. NSP GROUP MANDIRI mengajukan gugatan perdata terhadap FIKRI di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait sengketa pembayaran tiket pesawat umroh yang tidak terpenuhi, dengan tuntutan pengembalian dana dan ganti rugi. Penggugat mendasarkan kewenangan pengadilan pada dalil bahwa domisili Tergugat tidak diketahui. Namun, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan membuktikan bahwa domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang didukung oleh bukti identitas diri dan fakta bahwa pemanggilan sidang telah berhasil sampai kepada orang serumah di alamat tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi tersebut, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini karena domisili Tergugat berada di luar wilayah hukumnya, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. NSP GROUP MANDIRI mengajukan gugatan perdata terhadap FIKRI di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait sengketa pembayaran tiket pesawat umroh yang tidak terpenuhi, dengan tuntutan pengembalian dana dan ganti rugi. Penggugat mendasarkan kewenangan pengadilan pada dalil bahwa domisili Tergugat tidak diketahui. Namun, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan membuktikan bahwa domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang didukung oleh bukti identitas diri dan fakta bahwa pemanggilan sidang telah berhasil sampai kepada orang serumah di alamat tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi tersebut, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini karena domisili Tergugat berada di luar wilayah hukumnya, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat memindahkan domisili atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemanggilan sidang pertama melalui surat tercatat diterima oleh orang serumah Tergugat di alamat domisili di Cirebon.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kuasa Tergugat hadir dalam persidangan kedua setelah pemanggilan kedua diterima oleh orang serumah di alamat domisili di Cirebon.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bukti identitas diri Tergugat menunjukkan alamat domisili di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa karena Tergugat berdomisili di Cirebon, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang tiket umroh ke PT NSP tapi tidak dapat layanan, lalu mereka menggugat saya di Jakarta padahal saya tinggal di Cirebon, apakah gugatan mereka sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10225, + "candidates": [ + "Pasal 1240 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1240 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1240: Walaupun demikian, kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa dari Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat itu atas tanggungan debitur; hal ini tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1240 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur untuk menuntut penghapusan perbuatan yang bertentangan dengan perikatan dan penggantian kerugian. Hal ini merupakan substansi hukum mengenai wanprestasi atau akibat hukum dari pelanggaran perjanjian. Namun, pertanyaan awam secara spesifik menanyakan tentang 'keabsahan gugatan' yang diajukan di Jakarta padahal tergugat tinggal di Cirebon, yang merupakan masalah prosedural mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif). Putusan pendukung juga hanya membahas kompetensi relatif berdasarkan Pasal 118 HIR dan tidak menyentuh substansi wanprestasi atau penghapusan perikatan. Oleh karena itu, Pasal 1240 tidak relevan secara substantif dengan isu kewenangan pengadilan yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dimulainya kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi setelah dinyatakan lalai). Sama seperti Pasal 1240, pasal ini mengatur substansi hukum perjanjian dan akibat hukumnya. Pertanyaan awam berfokus pada aspek prosedural yaitu kewenangan pengadilan (apakah gugatan sah secara yuridis prosedural dilihat dari domisili). Putusan pendukung juga tidak membahas unsur wanprestasi atau lalai, melainkan hanya kompetensi relatif. Maka, pasal ini tidak relevan dengan isu yang diajukan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 32692, + "completion_tokens": 1045 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_410_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_410_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f0fef718d068ecee72d9beaf4162b79d41a60b12 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_410_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,212 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_410_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 109, + "timings": { + "parse": 0.238, + "classify": 0.0, + "condense": 972.553, + "read": 147.739, + "query": 13.456, + "relevance": 74.902, + "total": 1208.888 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 309066, + "marked_chars": 310048 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI \nDalam Eksepsi \nMengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi; \nDalam Pokok Perkara \nMenyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); \nDALAM REKONVENSI \nDalam Eksepsi \nMengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi; \nDalam Pokok Perkara \nMenyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI \nMenghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya \nperkara sejumlah Rp236.500,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, oleh \nkami, Cokorda Gede Arthana, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hartati, S.H., \nM.H. dan Murdian Ekawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, \nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta \nTimur Nomor 410/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 Juni 2025 2025, putusan \ntersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025 diucapkan dalam persidangan \nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalu" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134974, + "summary": "[HAL 1-7] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 410/Pdt.G/2024 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Hisyam Nasir Balfas, melawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Ahmad Junaid Bawazier. Hisyam menggugat Ahmad atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan dalil bahwa Hisyam adalah pemilik sah tanah dan bangunan seluas 360 m2 di Jl. Margasatwa No. 5, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Objek Jual) berdasarkan SHM No. 20397/Jagakarsa [HAL 2]. Hisyam mendalilkan telah melakukan renovasi sebesar Rp 1.500.000.000,- dan memasarkan objek tersebut seharga Rp 7.200.000.000,- [HAL 3]. Ia menuduh Ahmad secara melawan hukum pada Juni 2024 merusak objek jual, menghalangi penjualan, memasang plang palsu, merusak pagar, menyewakan objek tanpa izin, dan menyebarkan fitnah yang merusak nama baik Hisyam di kalangan suku Arab [HAL 3-4]. Hisyam menuntut pernyataan kepemilikan sah, pernyataan perbuatan melawan hukum, permintaan maaf terbuka di media nasional, serta ganti rugi materiil total Rp 13.190.000.000,- (termasuk kerugian bisnis, biaya perbaikan, pinjaman renovasi, bunga, dan keuntungan investasi) dan kerugian immateriil Rp 7.200.000.000,- [HAL 5-6]. Gugatan ini juga meminta Sita Jaminan atas harta Ahmad dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) [HAL 5-6]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 7].\n\n[HAL 8-13] Ahmad mengajukan eksepsi kompetensi relatif, gugatan kurang pihak, dan gugatan kabur (obscuur libel). Ahmad berargumen bahwa karena objek sengketa berupa benda tidak bergerak, kewenangan ada pada PN Jakarta Selatan (Forum rei sitae) sesuai Pasal 142 RBg, bukan PN Jakarta Timur [HAL 8-10]. Ahmad juga mendalilkan gugatan kurang pihak karena SHM No. 20397 sedang dijaminkan kepada PT. Bank BPR Modern, sehingga bank harus dilibatkan [HAL 10-11]. Selain itu, Ahmad menuduh gugatan Hisyam kabur karena tidak menjelaskan secara rinci dasar perolehan hak atas tanah dan batas-batas objek sengketa, serta tidak memuat fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum [HAL 11-13].\n\n[HAL 14-20] Dalam pokok perkara, Ahmad menolak seluruh dalil Hisyam dan mengajukan gugatan rekonvensi. Ahmad mendalilkan bahwa ia adalah pemilik sah Objek Jual berdasarkan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 18 Desember 2017 dengan Geys Dwiyanto Suncar (pemilik asal) dengan harga Rp 2.230.000.000,-, yang telah lunas dibayarkan [HAL 14-15]. Ahmad menuduh Hisyam melakukan tipu muslihat dengan memanfaatkan kepercayaan Ahmad untuk mengurus balik nama, lalu secara diam-diam membuat PPJB palsu No. 1198 tertanggal 5 April 2022 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 317/2022 tertanggal 7 Juni 2022 dengan figure Geys Dwiyanto Suncar yang tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, sehingga sertifikat atas nama Hisyam adalah cacat hukum [HAL 14-15, 17]. Ahmad juga menolak tuntutan ganti rugi Hisyam yang dianggap mengada-ada tanpa bukti rinci, serta menolak Sita Jaminan Hisyam karena tidak dirinci secara spesifik sesuai hukum acara [HAL 18-20]. Ahmad juga menolak permohonan uitvoerbaar bij voorraad berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 1978 [HAL 20-21].\n\n[HAL 21-30] Dalam rekonvensi, Ahmad menuntut pernyataan bahwa tanah Objek Jual adalah miliknya, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Hisyam, ganti rugi materiil Rp 2.420.250.000,- ditambah bunga 6% per tahun, dan ganti rugi immateriil Rp 100.000.000.000,- ditambah bunga 6% per tahun [HAL 21-23, 39-40]. Ahmad mendalilkan bahwa ia telah membayar lunas kepada Geys Dwiyanto Suncar dan meminta Hisyam membantu mengurus BPHTB dan balik nama, namun Hisyam menyalahgunakan dokumen tersebut [HAL 22-23]. Ahmad menuduh Hisyam membuat dokumen palsu, termasuk PPJB No. 1198 yang mengatasnamakan Ahmad sebagai penjual padahal tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara mereka, serta AJB No. 317/2022 yang dibuat dengan figure Geys Dwiyanto Suncar yang palsu [HAL 26-30]. Ahmad menyoroti inkonsistensi dalam PPJB No. 1198 yang mengklaim adanya AJB No. 22/2022 yang tidak pernah ada, serta klausul yang bertentangan dengan fakta bahwa Geys Dwiyanto Suncar adalah penjual asli [HAL 30-34].\n\n[HAL 31-40] Ahmad menegaskan bahwa Geys Dwiyanto Suncar tidak pernah menjual tanah kepada Hisyam, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Notaris Ruli Iskandar tertanggal 5 September 2024 [HAL 34-35]. Ahmad melaporkan Hisyam ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan [HAL 36]. Ahmad mendalilkan bahwa perbuatan Hisyam memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subjektif Ahmad, kesusilaan, dan kepatutan [HAL 36-38]. Kerugian materiil Ahmad meliputi harga beli tanah, biaya sertifikat, dan pajak, sementara kerugian immateriil meliputi trauma, stres, dan kerusakan reputasi akibat tindakan Hisyam [HAL 38-40]. Ahmad juga meminta Sita Jaminan atas tanah Objek Jual untuk mencegah Hisyam menjualnya kepada pihak lain [HAL 40-41].\n\n[HAL 41-48] Ahmad menuntut pembatalan SHM No. 20397 atas nama Hisyam dan perintah kepada BPN Jakarta Selatan untuk membatalkan sertifikat tersebut [HAL 42-43]. Hisyam menjawab replik dengan menolak eksepsi dan dalil Ahmad. Hisyam berargumen bahwa gugatannya adalah perbuatan melawan hukum (bukan sengketa tanah), sehingga kewenangan PN Jakarta Timur tepat berdasarkan domisili Tergugat [HAL 44-45]. Hisyam menolak dalil kurang pihak karena bank tidak berkepentingan langsung dalam gugatan perbuatan melawan hukum [HAL 45]. Hisyam mempertahankan dalil kepemilikan sahnya berdasarkan SHM dan PPJB No. 1198, serta menuduh Ahmad melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak properti dan mencemarkan nama baik Hisyam [HAL 46-47]. Hisyam tetap menuntut ganti rugi materiil Rp 13.190.000.000,- dan immateriil Rp 7.200.000.000,- serta Sita Jaminan atas harta Ahmad [HAL 47-48]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134947, + "summary": "[HAL 1-7] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 410/Pdt.G/2024 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Hisyam Nasir Balfas, melawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Ahmad Junaid Bawazier. Hisyam menggugat Ahmad atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan dalil bahwa Hisyam adalah pemilik sah tanah dan bangunan seluas 360 m2 di Jl. Margasatwa No. 5, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Objek Jual) berdasarkan SHM No. 20397/Jagakarsa [HAL 2]. Hisyam mendalilkan telah melakukan renovasi sebesar Rp 1.500.000.000,- dan memasarkan objek tersebut seharga Rp 7.200.000.000,- [HAL 3]. Ia menuduh Ahmad secara melawan hukum pada Juni 2024 merusak objek jual, menghalangi penjualan, memasang plang palsu, merusak pagar, menyewakan objek tanpa izin, dan menyebarkan fitnah yang merusak nama baik Hisyam di kalangan suku Arab [HAL 3-4]. Hisyam menuntut pernyataan kepemilikan sah, pernyataan perbuatan melawan hukum, permintaan maaf terbuka di media nasional, serta ganti rugi materiil total Rp 13.190.000.000,- (termasuk kerugian bisnis, biaya perbaikan, pinjaman renovasi, bunga, dan keuntungan investasi) dan kerugian immateriil Rp 7.200.000.000,- [HAL 5-6]. Gugatan ini juga meminta Sita Jaminan atas harta Ahmad dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) [HAL 5-6]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 7].\n\n[HAL 8-13] Ahmad mengajukan eksepsi kompetensi relatif, gugatan kurang pihak, dan gugatan kabur (obscuur libel). Ahmad berargumen bahwa karena objek sengketa berupa benda tidak bergerak, kewenangan ada pada PN Jakarta Selatan (Forum rei sitae) sesuai Pasal 142 RBg, bukan PN Jakarta Timur [HAL 8-10]. Ahmad juga mendalilkan gugatan kurang pihak karena SHM No. 20397 sedang dijaminkan kepada PT. Bank BPR Modern, sehingga bank harus dilibatkan [HAL 10-11]. Selain itu, Ahmad menuduh gugatan Hisyam kabur karena tidak menjelaskan secara rinci dasar perolehan hak atas tanah dan batas-batas objek sengketa, serta tidak memuat fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum [HAL 11-13].\n\n[HAL 14-20] Dalam pokok perkara, Ahmad menolak seluruh dalil Hisyam dan mengajukan gugatan rekonvensi. Ahmad mendalilkan bahwa ia adalah pemilik sah Objek Jual berdasarkan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 18 Desember 2017 dengan Geys Dwiyanto Suncar (pemilik asal) dengan harga Rp 2.230.000.000,-, yang telah lunas dibayarkan [HAL 14-15]. Ahmad menuduh Hisyam melakukan tipu muslihat dengan memanfaatkan kepercayaan Ahmad untuk mengurus balik nama, lalu secara diam-diam membuat PPJB palsu No. 1198 tertanggal 5 April 2022 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 317/2022 tertanggal 7 Juni 2022 dengan figure Geys Dwiyanto Suncar yang tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, sehingga sertifikat atas nama Hisyam adalah cacat hukum [HAL 14-15, 17]. Ahmad juga menolak tuntutan ganti rugi Hisyam yang dianggap mengada-ada tanpa bukti rinci, serta menolak Sita Jaminan Hisyam karena tidak dirinci secara spesifik sesuai hukum acara [HAL 18-20]. Ahmad juga menolak permohonan uitvoerbaar bij voorraad berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 1978 [HAL 20-21].\n\n[HAL 21-30] Dalam rekonvensi, Ahmad menuntut pernyataan bahwa tanah Objek Jual adalah miliknya, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Hisyam, ganti rugi materiil Rp 2.420.250.000,- ditambah bunga 6% per tahun, dan ganti rugi immateriil Rp 100.000.000.000,- ditambah bunga 6% per tahun [HAL 21-23, 39-40]. Ahmad mendalilkan bahwa ia telah membayar lunas kepada Geys Dwiyanto Suncar dan meminta Hisyam membantu mengurus BPHTB dan balik nama, namun Hisyam menyalahgunakan dokumen tersebut [HAL 22-23]. Ahmad menuduh Hisyam membuat dokumen palsu, termasuk PPJB No. 1198 yang mengatasnamakan Ahmad sebagai penjual padahal tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara mereka, serta AJB No. 317/2022 yang dibuat dengan figure Geys Dwiyanto Suncar yang palsu [HAL 26-30]. Ahmad menyoroti inkonsistensi dalam PPJB No. 1198 yang mengklaim adanya AJB No. 22/2022 yang tidak pernah ada, serta klausul yang bertentangan dengan fakta bahwa Geys Dwiyanto Suncar adalah penjual asli [HAL 30-34].\n\n[HAL 31-40] Ahmad menegaskan bahwa Geys Dwiyanto Suncar tidak pernah menjual tanah kepada Hisyam, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Notaris Ruli Iskandar tertanggal 5 September 2024 [HAL 34-35]. Ahmad melaporkan Hisyam ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan [HAL 36]. Ahmad mendalilkan bahwa perbuatan Hisyam memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subjektif Ahmad, kesusilaan, dan kepatutan [HAL 36-38]. Kerugian materiil Ahmad meliputi harga beli tanah, biaya sertifikat, dan pajak, sementara kerugian immateriil meliputi trauma, stres, dan kerusakan reputasi akibat tindakan Hisyam [HAL 38-40]. Ahmad juga meminta Sita Jaminan atas tanah Objek Jual untuk mencegah Hisyam menjualnya kepada pihak lain [HAL 40-41].\n\n[HAL 41-48] Ahmad menuntut pembatalan SHM No. 20397 atas nama Hisyam dan perintah kepada BPN Jakarta Selatan untuk membatalkan sertifikat tersebut [HAL 42-43]. Hisyam menjawab replik dengan menolak eksepsi dan dalil Ahmad. Hisyam berargumen bahwa gugatannya adalah perbuatan melawan hukum (bukan sengketa tanah), sehingga kewenangan PN Jakarta Timur tepat berdasarkan domisili Tergugat [HAL 44-45]. Hisyam menolak dalil kurang pihak karena bank tidak berkepentingan langsung dalam gugatan perbuatan melawan hukum [HAL 45]. Hisyam mempertahankan dalil kepemilikan sahnya berdasarkan SHM dan PPJB No. 1198, serta menuduh Ahmad melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak properti dan mencemarkan nama baik Hisyam [HAL 46-47]. Hisyam tetap menuntut ganti rugi materiil Rp 13.190.000.000,- dan immateriil Rp 7.200.000.000,- serta Sita Jaminan atas harta Ahmad [HAL 47-48].\n\n[HAL 49-55] Ahmad mengajukan duplik dalam gugatan konvensi dan replik dalam rekonvensi. Dalam eksepsi konvensi, Ahmad tetap berpegang pada kompetensi relatif (PN Jakarta Selatan), kurang pihak (karena SHM dijaminkan ke PT Bank BPR Modern), dan gugatan kabur [HAL 56-59]. Ahmad menuduh Hisyam mengaburkan akar sengketa yang sebenarnya adalah sengketa tanah dan pemalsuan dokumen balik nama [HAL 57-58]. Ahmad menolak dalil kepemilikan Hisyam dengan berargumen sertifikat hanya bersifat publikasi negatif bertendensi positif dan dapat dibantah dengan bukti lain [HAL 61-62]. Ahmad mendalilkan PPJB No. 1198 adalah tipu muslihat karena dibuat dari kertas kosong yang seharusnya untuk keperluan pajak usaha Hisyam, dan Geys Dwiyanto Suncar tidak pernah menjual tanah kepada Hisyam [HAL 62-65]. Ahmad juga menolak tuntutan ganti rugi Hisyam karena tidak terperinci dan Sita Jaminan yang tidak spesifik [HAL 66-68]. Ahmad menolak uitvoerbaar bij voorraad berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 1978 [HAL 68-69]. Dalam rekonvensi, Hisyam membantah eksepsi Ahmad, menyatakan gugatan rekonvensi sah dan berwenang diperiksa di PN Jakarta Timur [HAL 69-70]. Hisyam menuduh Ahmad melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanipulasi dokumen pajak dan membuat PPJB/AJB palsu [HAL 70-72]. Hisyam mendalilkan pembayaran BPHTB atas nama Hisyam terjadi sebelum PPJB No. 1198, menunjukkan ketidakabsahan transaksi [HAL 72]. Hisyam menegaskan Geys Dwiyanto Suncar tidak pernah menandatangani AJB No. 317/2022, sebagaimana dikonfirmasi PPAT Vivi Novita Ranadireksa [HAL 73-74]. Hisyam melaporkan Ahmad ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen [HAL 74-75]. Hisyam menuntut ganti rugi materiil Rp 2.420.250.000,- dan immateriil Rp 100.000.000.000,- serta pembatalan SHM No. 20397 [HAL 75-79].\n\n[HAL 79-95] Pembuktian dilakukan melalui surat dan saksi. Hisyam mengajukan 25 bukti surat (P-1 s/d P-25) termasuk SHM, foto kerusakan, dan PPJB No. 1198, serta 4 saksi (Nurjanah, Hendra Fahmi, Arung Panji Sutrisno, Irwansyah) yang antara lain menyaksikan aktivitas Hisyam di lokasi, mendengar isu penipuan terhadap Hisyam, dan mengetahui pembatalan kontrak bisnis Hisyam akibat fitnah [HAL 81-85]. Ahmad mengajukan 47 bukti surat (T-1 s/d T-47) termasuk PPJB 2017 dengan Geys, bukti pembayaran lunas, surat pernyataan Geys tidak pernah menjual ke Hisyam, dan surat dari PPAT yang menyatakan AJB No. 317/2022 tidak ditandatangani para pihak, serta 3 saksi (Ahnaf Faisal Bawazier, Abdul Hafid Basandid, Ruli Iskandar). Saksi Ahnaf Faisal (karyawan keuangan Ahmad) membenarkan pembelian tanah oleh Ahmad dari Geys secara lunas, penugasan Hisyam mengurus balik nama, dan penemuan bahwa sertifikat dibalik nama ke Hisyam tanpa sepengetahuan Ahmad [HAL 89-93]. Saksi Abdul Hafid membenarkan hubungan konsultan pajak Hisyam dengan Ahmad dan ketidakmampuan Hisyam dihubungi terkait balik nama [HAL 93-95]. Saksi Ruli Iskandar (Notaris) memvalidasi Akta Pernyataan Geys Dwiyanto Suncar yang menyatakan tidak pernah menjual tanah kepada Hisyam [HAL 95]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 43127, + "summary": "[HAL 1-7] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 410/Pdt.G/2024 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Hisyam Nasir Balfas, melawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Ahmad Junaid Bawazier. Hisyam menggugat Ahmad atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan dalil bahwa Hisyam adalah pemilik sah tanah dan bangunan seluas 360 m2 di Jl. Margasatwa No. 5, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Objek Jual) berdasarkan SHM No. 20397/Jagakarsa [HAL 2]. Hisyam mendalilkan telah melakukan renovasi sebesar Rp 1.500.000.000,- dan memasarkan objek tersebut seharga Rp 7.200.000.000,- [HAL 3]. Ia menuduh Ahmad secara melawan hukum pada Juni 2024 merusak objek jual, menghalangi penjualan, memasang plang palsu, merusak pagar, menyewakan objek tanpa izin, dan menyebarkan fitnah yang merusak nama baik Hisyam di kalangan suku Arab [HAL 3-4]. Hisyam menuntut pernyataan kepemilikan sah, pernyataan perbuatan melawan hukum, permintaan maaf terbuka di media nasional, serta ganti rugi materiil total Rp 13.190.000.000,- (termasuk kerugian bisnis, biaya perbaikan, pinjaman renovasi, bunga, dan keuntungan investasi) dan kerugian immateriil Rp 7.200.000.000,- [HAL 5-6]. Gugatan ini juga meminta Sita Jaminan atas harta Ahmad dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) [HAL 5-6]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 7].\n\n[HAL 8-13] Ahmad mengajukan eksepsi kompetensi relatif, gugatan kurang pihak, dan gugatan kabur (obscuur libel). Ahmad berargumen bahwa karena objek sengketa berupa benda tidak bergerak, kewenangan ada pada PN Jakarta Selatan (Forum rei sitae) sesuai Pasal 142 RBg, bukan PN Jakarta Timur [HAL 8-10]. Ahmad juga mendalilkan gugatan kurang pihak karena SHM No. 20397 sedang dijaminkan kepada PT. Bank BPR Modern, sehingga bank harus dilibatkan [HAL 10-11]. Selain itu, Ahmad menuduh gugatan Hisyam kabur karena tidak menjelaskan secara rinci dasar perolehan hak atas tanah dan batas-batas objek sengketa, serta tidak memuat fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum [HAL 11-13].\n\n[HAL 14-20] Dalam pokok perkara, Ahmad menolak seluruh dalil Hisyam dan mengajukan gugatan rekonvensi. Ahmad mendalilkan bahwa ia adalah pemilik sah Objek Jual berdasarkan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 18 Desember 2017 dengan Geys Dwiyanto Suncar (pemilik asal) dengan harga Rp 2.230.000.000,-, yang telah lunas dibayarkan [HAL 14-15]. Ahmad menuduh Hisyam melakukan tipu muslihat dengan memanfaatkan kepercayaan Ahmad untuk mengurus balik nama, lalu secara diam-diam membuat PPJB palsu No. 1198 tertanggal 5 April 2022 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 317/2022 tertanggal 7 Juni 2022 dengan figure Geys Dwiyanto Suncar yang tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, sehingga sertifikat atas nama Hisyam adalah cacat hukum [HAL 14-15, 17]. Ahmad juga menolak tuntutan ganti rugi Hisyam yang dianggap mengada-ada tanpa bukti rinci, serta menolak Sita Jaminan Hisyam karena tidak dirinci secara spesifik sesuai hukum acara [HAL 18-20]. Ahmad juga menolak permohonan uitvoerbaar bij voorraad berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 1978 [HAL 20-21].\n\n[HAL 21-30] Dalam rekonvensi, Ahmad menuntut pernyataan bahwa tanah Objek Jual adalah miliknya, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Hisyam, ganti rugi materiil Rp 2.420.250.000,- ditambah bunga 6% per tahun, dan ganti rugi immateriil Rp 100.000.000.000,- ditambah bunga 6% per tahun [HAL 21-23, 39-40]. Ahmad mendalilkan bahwa ia telah membayar lunas kepada Geys Dwiyanto Suncar dan meminta Hisyam membantu mengurus BPHTB dan balik nama, namun Hisyam menyalahgunakan dokumen tersebut [HAL 22-23]. Ahmad menuduh Hisyam membuat dokumen palsu, termasuk PPJB No. 1198 yang mengatasnamakan Ahmad sebagai penjual padahal tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara mereka, serta AJB No. 317/2022 yang dibuat dengan figure Geys Dwiyanto Suncar yang palsu [HAL 26-30]. Ahmad menyoroti inkonsistensi dalam PPJB No. 1198 yang mengklaim adanya AJB No. 22/2022 yang tidak pernah ada, serta klausul yang bertentangan dengan fakta bahwa Geys Dwiyanto Suncar adalah penjual asli [HAL 30-34].\n\n[HAL 31-40] Ahmad menegaskan bahwa Geys Dwiyanto Suncar tidak pernah menjual tanah kepada Hisyam, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Notaris Ruli Iskandar tertanggal 5 September 2024 [HAL 34-35]. Ahmad melaporkan Hisyam ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan [HAL 36]. Ahmad mendalilkan bahwa perbuatan Hisyam memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subjektif Ahmad, kesusilaan, dan kepatutan [HAL 36-38]. Kerugian materiil Ahmad meliputi harga beli tanah, biaya sertifikat, dan pajak, sementara kerugian immateriil meliputi trauma, stres, dan kerusakan reputasi akibat tindakan Hisyam [HAL 38-40]. Ahmad juga meminta Sita Jaminan atas tanah Objek Jual untuk mencegah Hisyam menjualnya kepada pihak lain [HAL 40-41].\n\n[HAL 41-48] Ahmad menuntut pembatalan SHM No. 20397 atas nama Hisyam dan perintah kepada BPN Jakarta Selatan untuk membatalkan sertifikat tersebut [HAL 42-43]. Hisyam menjawab replik dengan menolak eksepsi dan dalil Ahmad. Hisyam berargumen bahwa gugatannya adalah perbuatan melawan hukum (bukan sengketa tanah), sehingga kewenangan PN Jakarta Timur tepat berdasarkan domisili Tergugat [HAL 44-45]. Hisyam menolak dalil kurang pihak karena bank tidak berkepentingan langsung dalam gugatan perbuatan melawan hukum [HAL 45]. Hisyam mempertahankan dalil kepemilikan sahnya berdasarkan SHM dan PPJB No. 1198, serta menuduh Ahmad melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak properti dan mencemarkan nama baik Hisyam [HAL 46-47]. Hisyam tetap menuntut ganti rugi materiil Rp 13.190.000.000,- dan immateriil Rp 7.200.000.000,- serta Sita Jaminan atas harta Ahmad [HAL 47-48].\n\n[HAL 49-55] Ahmad mengajukan duplik dalam gugatan konvensi dan replik dalam rekonvensi. Dalam eksepsi konvensi, Ahmad tetap berpegang pada kompetensi relatif (PN Jakarta Selatan), kurang pihak (karena SHM dijaminkan ke PT Bank BPR Modern), dan gugatan kabur [HAL 56-59]. Ahmad menuduh Hisyam mengaburkan akar sengketa yang sebenarnya adalah sengketa tanah dan pemalsuan dokumen balik nama [HAL 57-58]. Ahmad menolak dalil kepemilikan Hisyam dengan berargumen sertifikat hanya bersifat publikasi negatif bertendensi positif dan dapat dibantah dengan bukti lain [HAL 61-62]. Ahmad mendalilkan PPJB No. 1198 adalah tipu muslihat karena dibuat dari kertas kosong yang seharusnya untuk keperluan pajak usaha Hisyam, dan Geys Dwiyanto Suncar tidak pernah menjual tanah kepada Hisyam [HAL 62-65]. Ahmad juga menolak tuntutan ganti rugi Hisyam karena tidak terperinci dan Sita Jaminan yang tidak spesifik [HAL 66-68]. Ahmad menolak uitvoerbaar bij voorraad berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 1978 [HAL 68-69]. Dalam rekonvensi, Hisyam membantah eksepsi Ahmad, menyatakan gugatan rekonvensi sah dan berwenang diperiksa di PN Jakarta Timur [HAL 69-70]. Hisyam menuduh Ahmad melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanipulasi dokumen pajak dan membuat PPJB/AJB palsu [HAL 70-72]. Hisyam mendalilkan pembayaran BPHTB atas nama Hisyam terjadi sebelum PPJB No. 1198, menunjukkan ketidakabsahan transaksi [HAL 72]. Hisyam menegaskan Geys Dwiyanto Suncar tidak pernah menandatangani AJB No. 317/2022, sebagaimana dikonfirmasi PPAT Vivi Novita Ranadireksa [HAL 73-74]. Hisyam melaporkan Ahmad ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen [HAL 74-75]. Hisyam menuntut ganti rugi materiil Rp 2.420.250.000,- dan immateriil Rp 100.000.000.000,- serta pembatalan SHM No. 20397 [HAL 75-79].\n\n[HAL 79-95] Pembuktian dilakukan melalui surat dan saksi. Hisyam mengajukan 25 bukti surat (P-1 s/d P-25) termasuk SHM, foto kerusakan, dan PPJB No. 1198, serta 4 saksi (Nurjanah, Hendra Fahmi, Arung Panji Sutrisno, Irwansyah) yang antara lain menyaksikan aktivitas Hisyam di lokasi, mendengar isu penipuan terhadap Hisyam, dan mengetahui pembatalan kontrak bisnis Hisyam akibat fitnah [HAL 81-85]. Ahmad mengajukan 47 bukti surat (T-1 s/d T-47) termasuk PPJB 2017 dengan Geys, bukti pembayaran lunas, surat pernyataan Geys tidak pernah menjual ke Hisyam, dan surat dari PPAT yang menyatakan AJB No. 317/2022 tidak ditandatangani para pihak, serta 3 saksi (Ahnaf Faisal Bawazier, Abdul Hafid Basandid, Ruli Iskandar). Saksi Ahnaf Faisal (karyawan keuangan Ahmad) membenarkan pembelian tanah oleh Ahmad dari Geys secara lunas, penugasan Hisyam mengurus balik nama, dan penemuan bahwa sertifikat dibalik nama ke Hisyam tanpa sepengetahuan Ahmad [HAL 89-93]. Saksi Abdul Hafid membenarkan hubungan konsultan pajak Hisyam dengan Ahmad dan ketidakmampuan Hisyam dihubungi terkait balik nama [HAL 93-95]. Saksi Ruli Iskandar (Notaris) memvalidasi Akta Pernyataan Geys Dwiyanto Suncar yang menyatakan tidak pernah menjual tanah kepada Hisyam [HAL 95].\n\n[HAL 96-101] Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat Konvensi. Terkait kompetensi relatif, Majelis Hakim menyatakan PN Jakarta Timur berwenang berdasarkan Putusan Sela tanggal 13 Februari 2025. Namun, terkait eksepsi kurang pihak, Majelis Hakim menemukan bahwa sengketa milik yang melatarbelakangi gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat dipisahkan dari sengketa kepemilikan tanah. Berdasarkan bukti P-17 (Perjanjian Kredit), tanah Objek Jual dijadikan jaminan kredit oleh Hisyam kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Universal (bukan PT. Bank BPR Modern seperti dalil awal, namun bank tetap pihak terkait) hingga 2028. Karena sertifikat tersebut dijaminkan, kepentingan PT. Bank Perkreditan Rakyat Universal terkait dengan gugatan tersebut. Oleh karena PT. Bank Perkreditan Rakyat Universal tidak ditarik sebagai pihak, gugatan Konvensi dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan tidak dapat diterima. Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi eksepsi lain maupun pokok perkara Konvensi.\n\n[HAL 102-108] Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat Rekonvensi. Ahmad menuduh gugatan rekonvensi kabur, kurang pihak, dan menyalahi hukum acara karena menuntut Badan Pertanahan Kota Jakarta Selatan (BPN) sebagai pihak untuk membatalkan SHM. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan konvensi (sengketa milik dan perbuatan melawan hukum atas objek sama), sehingga PN Jakarta Timur berwenang. Namun, mengenai petitum angka 7 yang memerintahkan BPN Jakarta Selatan (pihak di luar para pihak gugatan konvensi) untuk membatalkan sertifikat, Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi MA No. 550 K/Sip/1979. Gugatan rekonvensi yang menuntut orang/orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, eksepsi Ahmad beralasan untuk dikabulkan, dan gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu pertimbangan pokok perkara.\n\n[HAL 109] Amar Putusan:\n1. Dalam Konvensi: Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi; menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).\n2. Dalam Rekonvensi: Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi; menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).\n3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Hisyam Nasir Balfas) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.500,00.\nPutusan dibacakan pada 27 Agustus 2025 oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-7] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 410/Pdt.G/2024 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Hisyam Nasir Balfas, melawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Ahmad Junaid Bawazier. Hisyam menggugat Ahmad atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan dalil bahwa Hisyam adalah pemilik sah tanah dan bangunan seluas 360 m2 di Jl. Margasatwa No. 5, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Objek Jual) berdasarkan SHM No. 20397/Jagakarsa [HAL 2]. Hisyam mendalilkan telah melakukan renovasi sebesar Rp 1.500.000.000,- dan memasarkan objek tersebut seharga Rp 7.200.000.000,- [HAL 3]. Ia menuduh Ahmad secara melawan hukum pada Juni 2024 merusak objek jual, menghalangi penjualan, memasang plang palsu, merusak pagar, menyewakan objek tanpa izin, dan menyebarkan fitnah yang merusak nama baik Hisyam di kalangan suku Arab [HAL 3-4]. Hisyam menuntut pernyataan kepemilikan sah, pernyataan perbuatan melawan hukum, permintaan maaf terbuka di media nasional, serta ganti rugi materiil total Rp 13.190.000.000,- (termasuk kerugian bisnis, biaya perbaikan, pinjaman renovasi, bunga, dan keuntungan investasi) dan kerugian immateriil Rp 7.200.000.000,- [HAL 5-6]. Gugatan ini juga meminta Sita Jaminan atas harta Ahmad dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) [HAL 5-6]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 7].\n\n[HAL 8-13] Ahmad mengajukan eksepsi kompetensi relatif, gugatan kurang pihak, dan gugatan kabur (obscuur libel). Ahmad berargumen bahwa karena objek sengketa berupa benda tidak bergerak, kewenangan ada pada PN Jakarta Selatan (Forum rei sitae) sesuai Pasal 142 RBg, bukan PN Jakarta Timur [HAL 8-10]. Ahmad juga mendalilkan gugatan kurang pihak karena SHM No. 20397 sedang dijaminkan kepada PT. Bank BPR Modern, sehingga bank harus dilibatkan [HAL 10-11]. Selain itu, Ahmad menuduh gugatan Hisyam kabur karena tidak menjelaskan secara rinci dasar perolehan hak atas tanah dan batas-batas objek sengketa, serta tidak memuat fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum [HAL 11-13].\n\n[HAL 14-20] Dalam pokok perkara, Ahmad menolak seluruh dalil Hisyam dan mengajukan gugatan rekonvensi. Ahmad mendalilkan bahwa ia adalah pemilik sah Objek Jual berdasarkan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 18 Desember 2017 dengan Geys Dwiyanto Suncar (pemilik asal) dengan harga Rp 2.230.000.000,-, yang telah lunas dibayarkan [HAL 14-15]. Ahmad menuduh Hisyam melakukan tipu muslihat dengan memanfaatkan kepercayaan Ahmad untuk mengurus balik nama, lalu secara diam-diam membuat PPJB palsu No. 1198 tertanggal 5 April 2022 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 317/2022 tertanggal 7 Juni 2022 dengan figure Geys Dwiyanto Suncar yang tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, sehingga sertifikat atas nama Hisyam adalah cacat hukum [HAL 14-15, 17]. Ahmad juga menolak tuntutan ganti rugi Hisyam yang dianggap mengada-ada tanpa bukti rinci, serta menolak Sita Jaminan Hisyam karena tidak dirinci secara spesifik sesuai hukum acara [HAL 18-20]. Ahmad juga menolak permohonan uitvoerbaar bij voorraad berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 1978 [HAL 20-21].\n\n[HAL 21-30] Dalam rekonvensi, Ahmad menuntut pernyataan bahwa tanah Objek Jual adalah miliknya, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Hisyam, ganti rugi materiil Rp 2.420.250.000,- ditambah bunga 6% per tahun, dan ganti rugi immateriil Rp 100.000.000.000,- ditambah bunga 6% per tahun [HAL 21-23, 39-40]. Ahmad mendalilkan bahwa ia telah membayar lunas kepada Geys Dwiyanto Suncar dan meminta Hisyam membantu mengurus BPHTB dan balik nama, namun Hisyam menyalahgunakan dokumen tersebut [HAL 22-23]. Ahmad menuduh Hisyam membuat dokumen palsu, termasuk PPJB No. 1198 yang mengatasnamakan Ahmad sebagai penjual padahal tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara mereka, serta AJB No. 317/2022 yang dibuat dengan figure Geys Dwiyanto Suncar yang palsu [HAL 26-30]. Ahmad menyoroti inkonsistensi dalam PPJB No. 1198 yang mengklaim adanya AJB No. 22/2022 yang tidak pernah ada, serta klausul yang bertentangan dengan fakta bahwa Geys Dwiyanto Suncar adalah penjual asli [HAL 30-34].\n\n[HAL 31-40] Ahmad menegaskan bahwa Geys Dwiyanto Suncar tidak pernah menjual tanah kepada Hisyam, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Notaris Ruli Iskandar tertanggal 5 September 2024 [HAL 34-35]. Ahmad melaporkan Hisyam ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan [HAL 36]. Ahmad mendalilkan bahwa perbuatan Hisyam memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subjektif Ahmad, kesusilaan, dan kepatutan [HAL 36-38]. Kerugian materiil Ahmad meliputi harga beli tanah, biaya sertifikat, dan pajak, sementara kerugian immateriil meliputi trauma, stres, dan kerusakan reputasi akibat tindakan Hisyam [HAL 38-40]. Ahmad juga meminta Sita Jaminan atas tanah Objek Jual untuk mencegah Hisyam menjualnya kepada pihak lain [HAL 40-41].\n\n[HAL 41-48] Ahmad menuntut pembatalan SHM No. 20397 atas nama Hisyam dan perintah kepada BPN Jakarta Selatan untuk membatalkan sertifikat tersebut [HAL 42-43]. Hisyam menjawab replik dengan menolak eksepsi dan dalil Ahmad. Hisyam berargumen bahwa gugatannya adalah perbuatan melawan hukum (bukan sengketa tanah), sehingga kewenangan PN Jakarta Timur tepat berdasarkan domisili Tergugat [HAL 44-45]. Hisyam menolak dalil kurang pihak karena bank tidak berkepentingan langsung dalam gugatan perbuatan melawan hukum [HAL 45]. Hisyam mempertahankan dalil kepemilikan sahnya berdasarkan SHM dan PPJB No. 1198, serta menuduh Ahmad melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak properti dan mencemarkan nama baik Hisyam [HAL 46-47]. Hisyam tetap menuntut ganti rugi materiil Rp 13.190.000.000,- dan immateriil Rp 7.200.000.000,- serta Sita Jaminan atas harta Ahmad [HAL 47-48].\n\n[HAL 49-55] Ahmad mengajukan duplik dalam gugatan konvensi dan replik dalam rekonvensi. Dalam eksepsi konvensi, Ahmad tetap berpegang pada kompetensi relatif (PN Jakarta Selatan), kurang pihak (karena SHM dijaminkan ke PT Bank BPR Modern), dan gugatan kabur [HAL 56-59]. Ahmad menuduh Hisyam mengaburkan akar sengketa yang sebenarnya adalah sengketa tanah dan pemalsuan dokumen balik nama [HAL 57-58]. Ahmad menolak dalil kepemilikan Hisyam dengan berargumen sertifikat hanya bersifat publikasi negatif bertendensi positif dan dapat dibantah dengan bukti lain [HAL 61-62]. Ahmad mendalilkan PPJB No. 1198 adalah tipu muslihat karena dibuat dari kertas kosong yang seharusnya untuk keperluan pajak usaha Hisyam, dan Geys Dwiyanto Suncar tidak pernah menjual tanah kepada Hisyam [HAL 62-65]. Ahmad juga menolak tuntutan ganti rugi Hisyam karena tidak terperinci dan Sita Jaminan yang tidak spesifik [HAL 66-68]. Ahmad menolak uitvoerbaar bij voorraad berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 1978 [HAL 68-69]. Dalam rekonvensi, Hisyam membantah eksepsi Ahmad, menyatakan gugatan rekonvensi sah dan berwenang diperiksa di PN Jakarta Timur [HAL 69-70]. Hisyam menuduh Ahmad melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanipulasi dokumen pajak dan membuat PPJB/AJB palsu [HAL 70-72]. Hisyam mendalilkan pembayaran BPHTB atas nama Hisyam terjadi sebelum PPJB No. 1198, menunjukkan ketidakabsahan transaksi [HAL 72]. Hisyam menegaskan Geys Dwiyanto Suncar tidak pernah menandatangani AJB No. 317/2022, sebagaimana dikonfirmasi PPAT Vivi Novita Ranadireksa [HAL 73-74]. Hisyam melaporkan Ahmad ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen [HAL 74-75]. Hisyam menuntut ganti rugi materiil Rp 2.420.250.000,- dan immateriil Rp 100.000.000.000,- serta pembatalan SHM No. 20397 [HAL 75-79].\n\n[HAL 79-95] Pembuktian dilakukan melalui surat dan saksi. Hisyam mengajukan 25 bukti surat (P-1 s/d P-25) termasuk SHM, foto kerusakan, dan PPJB No. 1198, serta 4 saksi (Nurjanah, Hendra Fahmi, Arung Panji Sutrisno, Irwansyah) yang antara lain menyaksikan aktivitas Hisyam di lokasi, mendengar isu penipuan terhadap Hisyam, dan mengetahui pembatalan kontrak bisnis Hisyam akibat fitnah [HAL 81-85]. Ahmad mengajukan 47 bukti surat (T-1 s/d T-47) termasuk PPJB 2017 dengan Geys, bukti pembayaran lunas, surat pernyataan Geys tidak pernah menjual ke Hisyam, dan surat dari PPAT yang menyatakan AJB No. 317/2022 tidak ditandatangani para pihak, serta 3 saksi (Ahnaf Faisal Bawazier, Abdul Hafid Basandid, Ruli Iskandar). Saksi Ahnaf Faisal (karyawan keuangan Ahmad) membenarkan pembelian tanah oleh Ahmad dari Geys secara lunas, penugasan Hisyam mengurus balik nama, dan penemuan bahwa sertifikat dibalik nama ke Hisyam tanpa sepengetahuan Ahmad [HAL 89-93]. Saksi Abdul Hafid membenarkan hubungan konsultan pajak Hisyam dengan Ahmad dan ketidakmampuan Hisyam dihubungi terkait balik nama [HAL 93-95]. Saksi Ruli Iskandar (Notaris) memvalidasi Akta Pernyataan Geys Dwiyanto Suncar yang menyatakan tidak pernah menjual tanah kepada Hisyam [HAL 95].\n\n[HAL 96-101] Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat Konvensi. Terkait kompetensi relatif, Majelis Hakim menyatakan PN Jakarta Timur berwenang berdasarkan Putusan Sela tanggal 13 Februari 2025. Namun, terkait eksepsi kurang pihak, Majelis Hakim menemukan bahwa sengketa milik yang melatarbelakangi gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat dipisahkan dari sengketa kepemilikan tanah. Berdasarkan bukti P-17 (Perjanjian Kredit), tanah Objek Jual dijadikan jaminan kredit oleh Hisyam kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Universal (bukan PT. Bank BPR Modern seperti dalil awal, namun bank tetap pihak terkait) hingga 2028. Karena sertifikat tersebut dijaminkan, kepentingan PT. Bank Perkreditan Rakyat Universal terkait dengan gugatan tersebut. Oleh karena PT. Bank Perkreditan Rakyat Universal tidak ditarik sebagai pihak, gugatan Konvensi dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan tidak dapat diterima. Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi eksepsi lain maupun pokok perkara Konvensi.\n\n[HAL 102-108] Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat Rekonvensi. Ahmad menuduh gugatan rekonvensi kabur, kurang pihak, dan menyalahi hukum acara karena menuntut Badan Pertanahan Kota Jakarta Selatan (BPN) sebagai pihak untuk membatalkan SHM. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan konvensi (sengketa milik dan perbuatan melawan hukum atas objek sama), sehingga PN Jakarta Timur berwenang. Namun, mengenai petitum angka 7 yang memerintahkan BPN Jakarta Selatan (pihak di luar para pihak gugatan konvensi) untuk membatalkan sertifikat, Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi MA No. 550 K/Sip/1979. Gugatan rekonvensi yang menuntut orang/orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, eksepsi Ahmad beralasan untuk dikabulkan, dan gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu pertimbangan pokok perkara.\n\n[HAL 109] Amar Putusan:\n1. Dalam Konvensi: Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi; menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).\n2. Dalam Rekonvensi: Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi; menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).\n3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Hisyam Nasir Balfas) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.500,00.\nPutusan dibacakan pada 27 Agustus 2025 oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur." + }, + "read": { + "input_chars": 11226, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili sengketa antara Hisyam Nasir Balfas dan Ahmad Junaid Bawazier terkait kepemilikan tanah dan bangunan serta dugaan perbuatan melawan hukum atas Objek Jual di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hisyam Nasir Balfas menggugat Ahmad Junaid Bawazier dengan menuntut pernyataan kepemilikan sah, permintaan maaf, dan ganti rugi materiil serta immateriil yang sangat besar. Ahmad Junaid Bawazier membantah gugatan tersebut dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang menuntut pembatalan sertifikat atas nama Hisyam serta ganti rugi akibat pemalsuan dokumen.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Hisyam Nasir Balfas mendalilkan dirinya sebagai pemilik sah tanah dan bangunan seluas 360 m2 di Jl. Margasatwa No. 5, Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20397/Jagakarsa.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hisyam Nasir Balfas menuduh Ahmad Junaid Bawazier melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak objek jual, menghalangi penjualan, memasang plang palsu, merusak pagar, menyewakan objek tanpa izin, dan menyebarkan fitnah pada Juni 2024.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ahmad Junaid Bawazier mendalilkan ia adalah pemilik sah Objek Jual berdasarkan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 18 Desember 2017 dengan Geys Dwiyanto Suncar yang telah lunas dibayarkan.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ahmad Junaid Bawazier menuduh Hisyam Nasir Balfas melakukan tipu muslihat dengan membuat PPJB No. 1198 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 317/2022 secara palsu tanpa persetujuan Geys Dwiyanto Suncar.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ahmad Junaid Bawazier mengajukan eksepsi kompetensi relatif, gugatan kurang pihak, dan gugatan kabur terhadap gugatan konvensi Hisyam Nasir Balfas.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ahmad Junaid Bawazier mengajukan gugatan rekonvensi yang menuntut pernyataan kepemilikan, perbuatan melawan hukum, pembatalan SHM No. 20397, dan ganti rugi materiil serta immateriil.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa perkara berdasarkan Putusan Sela tanggal 13 Februari 2025.", + "page": 96, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa tanah Objek Jual dijadikan jaminan kredit oleh Hisyam Nasir Balfas kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Universal hingga tahun 2028 berdasarkan bukti Perjanjian Kredit.", + "page": 96, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima karena kurang pihak, mengingat PT. Bank Perkreditan Rakyat Universal sebagai pihak berkepentingan tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 96, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena menuntut Badan Pertanahan Kota Jakarta Selatan (BPN) sebagai pihak yang tidak menjadi pihak dalam perkara konvensi.", + "page": 102, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa perdata ini melibatkan Hisyam Nasir Balfas sebagai Penggugat Konvensi dan Ahmad Junaid Bawazier sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hisyam Nasir Balfas menggugat Ahmad Junaid Bawazier atas dasar perbuatan melawan hukum terkait tanah dan bangunan di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan menuntut pernyataan kepemilikan, permintaan maaf, dan ganti rugi materiil serta immateriil. Ahmad Junaid Bawazier membantah seluruh dalil Hisyam, mendalilkan kepemilikan sahnya berdasarkan PPJB tahun 2017, serta menuduh Hisyam melakukan pemalsuan dokumen untuk mendapatkan sertifikat atas nama Hisyam. Ahmad Junaid Bawazier juga mengajukan gugatan balik yang menuntut pembatalan sertifikat atas nama Hisyam dan ganti rugi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, setelah memeriksa eksepsi para pihak, menyatakan bahwa gugatan konvensi tidak dapat diterima karena kurang pihak akibat tidak ditariknya PT. Bank Perkreditan Rakyat Universal sebagai pihak berkepentingan atas jaminan tanah. Demikian pula, gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena menuntut Badan Pertanahan Kota Jakarta Selatan yang bukan merupakan pihak dalam perkara konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara, dan kedua gugatan dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa perdata ini melibatkan Hisyam Nasir Balfas sebagai Penggugat Konvensi dan Ahmad Junaid Bawazier sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hisyam Nasir Balfas menggugat Ahmad Junaid Bawazier atas dasar perbuatan melawan hukum terkait tanah dan bangunan di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan menuntut pernyataan kepemilikan, permintaan maaf, dan ganti rugi materiil serta immateriil. Ahmad Junaid Bawazier membantah seluruh dalil Hisyam, mendalilkan kepemilikan sahnya berdasarkan PPJB tahun 2017, serta menuduh Hisyam melakukan pemalsuan dokumen untuk mendapatkan sertifikat atas nama Hisyam. Ahmad Junaid Bawazier juga mengajukan gugatan balik yang menuntut pembatalan sertifikat atas nama Hisyam dan ganti rugi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, setelah memeriksa eksepsi para pihak, menyatakan bahwa gugatan konvensi tidak dapat diterima karena kurang pihak akibat tidak ditariknya PT. Bank Perkreditan Rakyat Universal sebagai pihak berkepentingan atas jaminan tanah. Demikian pula, gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena menuntut Badan Pertanahan Kota Jakarta Selatan yang bukan merupakan pihak dalam perkara konvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara, dan kedua gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Hisyam Nasir Balfas mendalilkan dirinya sebagai pemilik sah tanah dan bangunan seluas 360 m2 di Jl. Margasatwa No. 5, Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20397/Jagakarsa.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hisyam Nasir Balfas menuduh Ahmad Junaid Bawazier melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak objek jual, menghalangi penjualan, memasang plang palsu, merusak pagar, menyewakan objek tanpa izin, dan menyebarkan fitnah pada Juni 2024.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ahmad Junaid Bawazier mendalilkan ia adalah pemilik sah Objek Jual berdasarkan Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) tertanggal 18 Desember 2017 dengan Geys Dwiyanto Suncar yang telah lunas dibayarkan.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ahmad Junaid Bawazier menuduh Hisyam Nasir Balfas melakukan tipu muslihat dengan membuat PPJB No. 1198 dan Akta Jual Beli (AJB) No. 317/2022 secara palsu tanpa persetujuan Geys Dwiyanto Suncar.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ahmad Junaid Bawazier mengajukan eksepsi kompetensi relatif, gugatan kurang pihak, dan gugatan kabur terhadap gugatan konvensi Hisyam Nasir Balfas.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ahmad Junaid Bawazier mengajukan gugatan rekonvensi yang menuntut pernyataan kepemilikan, perbuatan melawan hukum, pembatalan SHM No. 20397, dan ganti rugi materiil serta immateriil.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa perkara berdasarkan Putusan Sela tanggal 13 Februari 2025.", + "page": 96, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa tanah Objek Jual dijadikan jaminan kredit oleh Hisyam Nasir Balfas kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Universal hingga tahun 2028 berdasarkan bukti Perjanjian Kredit.", + "page": 96, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima karena kurang pihak, mengingat PT. Bank Perkreditan Rakyat Universal sebagai pihak berkepentingan tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 96, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena menuntut Badan Pertanahan Kota Jakarta Selatan (BPN) sebagai pihak yang tidak menjadi pihak dalam perkara konvensi.", + "page": 102, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas tanah ini tapi malah jadi jaminan utang bank, apa bisa saya menuntut pemilik sertifikat yang baru?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 35795, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1254 KUHPerdata", + "Pasal 1328 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1254: Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1328: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatan. Meskipun fakta perkara melibatkan tanah yang dijadikan jaminan bank, pertanyaan awam fokus pada 'menuntut pemilik sertifikat baru' akibat perbuatan yang merugikan, bukan pada status jaminan atau hak prioritas kreditur. Pasal 1131 tidak mengatur mekanisme tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang melakukan perbuatan melawan hukum atau sengketa kepemilikan, sehingga tidak menjadi dasar substantif untuk menjawab pertanyaan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang syarat batal suatu persetujuan karena ketidakmungkinan, pelanggaran kesusilaan, atau larangan undang-undang. Pertanyaan awam tidak menyentuh isu keabsahan atau pembatalan perjanjian jual beli karena unsur-unsur tersebut, melainkan mengenai tuntutan ganti rugi akibat perbuatan yang merugikan. Tidak ada fakta atau dalil dalam pertanyaan yang berkaitan dengan ketidakmungkinan pelaksanaan atau pelanggaran kesusilaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penipuan sebagai alasan pembatalan persetujuan. Meskipun dalam pertimbangan putusan disebutkan adanya dalil 'tipu muslihat', pertanyaan awam secara spesifik menanyakan apakah bisa 'menuntut' pemilik sertifikat baru atas kerugian yang ditimbulkan (tuntutan ganti rugi/perbuatan melawan hukum), bukan menuntut pembatalan perjanjian jual beli karena penipuan. Pasal 1328 lebih relevan untuk gugatan pembatalan perjanjian, bukan sebagai dasar utama untuk tuntutan ganti rugi perbuatan melawan hukum yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum utama untuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam menanyakan kemungkinan menuntut pemilik sertifikat baru karena tindakan yang menyebabkan kerugian ('malah jadi jaminan utang bank' akibat tindakan pihak lain). Dalam putusan, gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365) adalah inti sengketa yang didalilkan oleh kedua belah pihak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat sengketa kepemilikan dan tindakan menghalang-halangi. Pasal ini secara substantif mengatur hubungan hukum antara perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 107418, + "completion_tokens": 9245 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_411_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_411_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f918398f46de0e57b91eb6fe0bc6d9815b2690a3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_411_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,284 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_411_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 229, + "timings": { + "parse": 0.341, + "classify": 0.0, + "condense": 1654.937, + "read": 132.942, + "query": 18.127, + "relevance": 140.363, + "total": 1946.711 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 589488, + "marked_chars": 591670 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n \nDalam Provisi \n- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat; \n \nDalam Eksepsi \n- Menolak Eksepi yang diajukan Tergugat; \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 227\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 228 dari 229 Putusan Perdata Gugatan Nomor 411/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM \n \n \nDalam Pokok Perkara \n1. \nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. \nMenyatakan PENGGUGAT memiliki hak subrogasi karena telah \ndilakukannya pembayaran klaim kepada TURUT TERGUGAT senilai \ntotal USD 330,832.94 (tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh \ndua Dollar Amerika Serikat dan sembilan puluh empat sen); \n3. \nMenyatakan PENGGUGAT memiliki hak dan kapasitas hukum untuk \nmengajukan gugatan aquo; \n4. \nMenyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; \n5. \nMenghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materil kepada \nPENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan \nTERGUGAT sebesar US$ 330,832.94 (ti" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134992, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 411/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk (Penggugat) melawan PT Genesa Dirgantara (Tergugat) dan PT Mitra Aviasi Perkasa (Turut Tergugat). [HAL 3-7] Gugatan ini didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait insiden tanggal 20 Maret 2018 di Bandar Udara Tunggul Wulung, Cilacap, di mana pesawat Super Decathlon registrasi PK-RTZ yang dioperasikan Tergugat menabrak enam pesawat milik Turut Tergugat yang sedang terparkir. Gugatan ini merupakan pengajuan ulang setelah gugatan sebelumnya (No. 510/2021) dan bandingnya (No. 682/2023) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena tidak mengikutsertakan Turut Tergugat sebagai pihak, sehingga perkara ini diajukan dengan menyertakan Turut Tergugat untuk memenuhi persyaratan hukum tersebut. [HAL 8-11] Hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah sebagai penanggung dan tertanggung berdasarkan Cover Note dan Placing Slip tertanggal 12 Oktober 2017. Akibat insiden, Turut Tergugat mengajukan klaim dan Penggugat telah membayar total USD 330.832,94 kepada Turut Tergugat dalam empat tahap pembayaran antara Mei 2018 hingga Maret 2019. Pembayaran ini diakui oleh Turut Tergugat melalui kesaksian direktur dan staf hukumnya dalam persidangan perkara sebelumnya. [HAL 12-20] Sehubungan dengan pembayaran klaim, Turut Tergugat telah menandatangani dokumen *Release and Discharge* yang memuat klausul pengalihan hak subrogasi kepada Penggugat untuk pesawat-pesawat yang rusak. Pengakuan atas kapasitas Penggugat sebagai pemegang hak subrogasi juga telah dilakukan oleh Tergugat dalam jawaban perkara sebelumnya, yang merupakan alat bukti sempurna yang tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan Pasal 284 KUHD, Penggugat sebagai penanggung yang telah membayar kerugian memperoleh hak untuk menuntut pihak ketiga (Tergugat) yang menyebabkan kerugian. [HAL 21-24] Kronologi insiden menunjukkan pesawat PK-RTZ melakukan latihan terbang formasi bersama tiga pesawat lain, namun setelah mendarat, pilot PK-RTZ secara tidak terinformasi melakukan manuver aerobatik solo yang tidak sesuai dengan *flight plan*. Pilot melakukan kesalahan manuver (roll cepat di ketinggian rendah, *pitch up* tidak mencapai 45°) dan terbang di bawah ketinggian minimum 1.500 kaki (terbukti di bawah 1.200 kaki), melanggar ketentuan CASR Butir 91.303. Akibatnya, pesawat jatuh, terpental ke apron, dan menabrak enam pesawat Turut Tergugat yang sedang diam, menyebabkan kerusakan substansial pada ketiganya. [HAL 25-41] Penggugat dalilkan bahwa perbuatan Tergugat memenuhi unsur PMH Pasal 1365 KUHPerdata: (1) Perbuatan melawan hukum karena melanggar rencana terbang, aturan ICAO Annex 2, dan regulasi penerbangan nasional; (2) Kesalahan (*schuld*) berupa kelalaian pilot dalam melakukan manuver aerobatik tanpa izin ATC, tanpa briefing, dan melanggar batas ketinggian serta prosedur keselamatan; (3) Kerugian nyata berupa biaya reparasi USD 330.832,94 yang telah dibayar Penggugat; dan (4) Hubungan sebab-akibat antara kesalahan pilot/Tergugat dengan kerusakan pesawat Turut Tergugat. Tergugat dalam perkara sebelumnya tidak membantah dalil PMH ini secara substansi. [HAL 42-48] Penggugat memohon penghukuman Tergugat membayar ganti rugi USD 330.832,94 yang dikonversi ke Rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran, berdasarkan Pasal 184 UU Penerbangan dan Pasal 284 KUHD. [HAL 49-52] Penggugat membantah dalil Tergugat bahwa \"Perjanjian Perdamaian\" tanggal 29 Maret 2019 antara Tergugat dan Turut Tergugat telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab Tergugat. Perjanjian tersebut hanya mencakup \"sisa kerugian\" Turut Tergugat yang tidak ditanggung oleh asuransi Penggugat (seperti *deductible* atau kerugian di luar nilai pertanggungan), bukan ganti rugi atas kerusakan yang telah ditanggung dan dialihkan hak tagihnya kepada Penggugat melalui subrogasi. Tergugat diketahui telah menyadari adanya pembayaran klaim asuransi sebelum membuat perjanjian perdamaian tersebut." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134975, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 411/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk (Penggugat) melawan PT Genesa Dirgantara (Tergugat) dan PT Mitra Aviasi Perkasa (Turut Tergugat). [HAL 3-7] Gugatan ini didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait insiden tanggal 20 Maret 2018 di Bandar Udara Tunggul Wulung, Cilacap, di mana pesawat Super Decathlon registrasi PK-RTZ yang dioperasikan Tergugat menabrak enam pesawat milik Turut Tergugat yang sedang terparkir. Gugatan ini merupakan pengajuan ulang setelah gugatan sebelumnya (No. 510/2021) dan bandingnya (No. 682/2023) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena tidak mengikutsertakan Turut Tergugat sebagai pihak, sehingga perkara ini diajukan dengan menyertakan Turut Tergugat untuk memenuhi persyaratan hukum tersebut. [HAL 8-11] Hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah sebagai penanggung dan tertanggung berdasarkan Cover Note dan Placing Slip tertanggal 12 Oktober 2017. Akibat insiden, Turut Tergugat mengajukan klaim dan Penggugat telah membayar total USD 330.832,94 kepada Turut Tergugat dalam empat tahap pembayaran antara Mei 2018 hingga Maret 2019. Pembayaran ini diakui oleh Turut Tergugat melalui kesaksian direktur dan staf hukumnya dalam persidangan perkara sebelumnya. [HAL 12-20] Sehubungan dengan pembayaran klaim, Turut Tergugat telah menandatangani dokumen *Release and Discharge* yang memuat klausul pengalihan hak subrogasi kepada Penggugat untuk pesawat-pesawat yang rusak. Pengakuan atas kapasitas Penggugat sebagai pemegang hak subrogasi juga telah dilakukan oleh Tergugat dalam jawaban perkara sebelumnya, yang merupakan alat bukti sempurna yang tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan Pasal 284 KUHD, Penggugat sebagai penanggung yang telah membayar kerugian memperoleh hak untuk menuntut pihak ketiga (Tergugat) yang menyebabkan kerugian. [HAL 21-24] Kronologi insiden menunjukkan pesawat PK-RTZ melakukan latihan terbang formasi bersama tiga pesawat lain, namun setelah mendarat, pilot PK-RTZ secara tidak terinformasi melakukan manuver aerobatik solo yang tidak sesuai dengan *flight plan*. Pilot melakukan kesalahan manuver (roll cepat di ketinggian rendah, *pitch up* tidak mencapai 45°) dan terbang di bawah ketinggian minimum 1.500 kaki (terbukti di bawah 1.200 kaki), melanggar ketentuan CASR Butir 91.303. Akibatnya, pesawat jatuh, terpental ke apron, dan menabrak enam pesawat Turut Tergugat yang sedang diam, menyebabkan kerusakan substansial pada ketiganya. [HAL 25-41] Penggugat dalilkan bahwa perbuatan Tergugat memenuhi unsur PMH Pasal 1365 KUHPerdata: (1) Perbuatan melawan hukum karena melanggar rencana terbang, aturan ICAO Annex 2, dan regulasi penerbangan nasional; (2) Kesalahan (*schuld*) berupa kelalaian pilot dalam melakukan manuver aerobatik tanpa izin ATC, tanpa briefing, dan melanggar batas ketinggian serta prosedur keselamatan; (3) Kerugian nyata berupa biaya reparasi USD 330.832,94 yang telah dibayar Penggugat; dan (4) Hubungan sebab-akibat antara kesalahan pilot/Tergugat dengan kerusakan pesawat Turut Tergugat. Tergugat dalam perkara sebelumnya tidak membantah dalil PMH ini secara substansi. [HAL 42-48] Penggugat memohon penghukuman Tergugat membayar ganti rugi USD 330.832,94 yang dikonversi ke Rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran, berdasarkan Pasal 184 UU Penerbangan dan Pasal 284 KUHD. [HAL 49-52] Penggugat membantah dalil Tergugat bahwa \"Perjanjian Perdamaian\" tanggal 29 Maret 2019 antara Tergugat dan Turut Tergugat telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab Tergugat. Perjanjian tersebut hanya mencakup \"sisa kerugian\" Turut Tergugat yang tidak ditanggung oleh asuransi Penggugat (seperti *deductible* atau kerugian di luar nilai pertanggungan), bukan ganti rugi atas kerusakan yang telah ditanggung dan dialihkan hak tagihnya kepada Penggugat melalui subrogasi. Tergugat diketahui telah menyadari adanya pembayaran klaim asuransi sebelum membuat perjanjian perdamaian tersebut. [HAL 53-66] Bukti persidangan perkara sebelumnya dan dokumen Perjanjian Perdamaian 29 Maret 2019 menegaskan bahwa pembayaran Tergugat kepada Turut Tergugat bersifat terpisah dari klaim asuransi. Pembayaran Tergugat mencakup: (i) kerusakan hangar/kantor sebesar Rp 187.884.600 (bukan objek pertanggungan asuransi); (ii) selisih nilai perbaikan pesawat PK-PBA, PK-PBM, dan PK-PBK yang melebihi nilai pertanggungan asuransi; serta (iii) penyerahan pesawat pengganti PK-RTH untuk PK-PBA. Saksi fakta Turut Tergugat (Indri Damayanti dan Muhammad Basyir) serta \"Respon Klarifikasi\" email menguatkan bahwa pembayaran Tergugat hanya untuk \"sisa kerugian\" di luar klaim asuransi. Perjanjian Perdamaian Pasal 3 ayat 3.5 secara eksplisit menyatakan bahwa hak subrogasi yang telah mengikat kontraktual sebelum perjanjian (berdasarkan *Release and Discharge* tertanggal 20 April 2018, 28 Agustus 2018, dan 6 Februari 2019) tetap berlaku dan tidak terganggu oleh perjanjian perdamaian tersebut. Pendapat ahli hukum asuransi (Dr. M. Suparman Sastrawidjaja dan Kun Wahyu Wardana) menegaskan bahwa subrogasi bersifat terbatas pada jumlah yang dibayar penanggung, sehingga hak Turut Tergugat atas sisa kerugian tetap ada, dan pihak ketiga (Tergugat) tidak bebas dari tanggung jawabnya hanya karena telah membayar sisa kerugian tersebut. Dengan demikian, Perjanjian Perdamaian tidak membebaskan Tergugat dari kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat selaku pemegang hak subrogasi. [HAL 67-71] Penggugat memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset Tergugat (tanah/bangunan kantor di Komplek Puri Sentra Niaga dan 3 pesawat Cessna 172 registrasi PK-RTA, PK-RTF, PK-RTW) serta putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (dapat dijalankan terlebih dahulu) dengan ancaman uang paksa Rp 5.000.000 per hari keterlambatan. Mediasi gagal dilakukan. [HAL 72-107] Tergugat mengajukan eksepsi *Exceptio Peremptoria* dengan dalilan sengketa telah selesai diselesaikan melalui Perjanjian Perdamaian 29 Maret 2019 dan Surat No. 043/2019, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Tergugat juga mengajukan eksepsi *Obscuur Libel* dengan menyatakan gugatan tidak jelas karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Tergugat (hanya hubungan asuransi dengan Turut Tergugat) dan permohonan provisi tidak rinci. Dalam pokok perkara, Tergugat menyangkal seluruh dalil PMH Penggugat, berargumen bahwa ia telah memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat sesuai perjanjian perdamaian, sehingga menuntut Penggugat lagi akan menyebabkan pembayaran ganda (*double recovery*) yang bertentangan dengan keadilan. Tergugat membantah bahwa perbuatan pilot merupakan PMH dan menyatakan bahwa fakta insiden serta penyelesaian ganti rugi telah menjadi hal yang telah selesai (*res judicata* dalam konteks penyelesaian damai), sehingga Penggugat tidak berwenang menuntut kembali." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134972, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 411/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk (Penggugat) melawan PT Genesa Dirgantara (Tergugat) dan PT Mitra Aviasi Perkasa (Turut Tergugat). [HAL 3-7] Gugatan ini didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait insiden tanggal 20 Maret 2018 di Bandar Udara Tunggul Wulung, Cilacap, di mana pesawat Super Decathlon registrasi PK-RTZ yang dioperasikan Tergugat menabrak enam pesawat milik Turut Tergugat yang sedang terparkir. Gugatan ini merupakan pengajuan ulang setelah gugatan sebelumnya (No. 510/2021) dan bandingnya (No. 682/2023) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena tidak mengikutsertakan Turut Tergugat sebagai pihak, sehingga perkara ini diajukan dengan menyertakan Turut Tergugat untuk memenuhi persyaratan hukum tersebut. [HAL 8-11] Hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah sebagai penanggung dan tertanggung berdasarkan Cover Note dan Placing Slip tertanggal 12 Oktober 2017. Akibat insiden, Turut Tergugat mengajukan klaim dan Penggugat telah membayar total USD 330.832,94 kepada Turut Tergugat dalam empat tahap pembayaran antara Mei 2018 hingga Maret 2019. Pembayaran ini diakui oleh Turut Tergugat melalui kesaksian direktur dan staf hukumnya dalam persidangan perkara sebelumnya. [HAL 12-20] Sehubungan dengan pembayaran klaim, Turut Tergugat telah menandatangani dokumen *Release and Discharge* yang memuat klausul pengalihan hak subrogasi kepada Penggugat untuk pesawat-pesawat yang rusak. Pengakuan atas kapasitas Penggugat sebagai pemegang hak subrogasi juga telah dilakukan oleh Tergugat dalam jawaban perkara sebelumnya, yang merupakan alat bukti sempurna yang tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan Pasal 284 KUHD, Penggugat sebagai penanggung yang telah membayar kerugian memperoleh hak untuk menuntut pihak ketiga (Tergugat) yang menyebabkan kerugian. [HAL 21-24] Kronologi insiden menunjukkan pesawat PK-RTZ melakukan latihan terbang formasi bersama tiga pesawat lain, namun setelah mendarat, pilot PK-RTZ secara tidak terinformasi melakukan manuver aerobatik solo yang tidak sesuai dengan *flight plan*. Pilot melakukan kesalahan manuver (roll cepat di ketinggian rendah, *pitch up* tidak mencapai 45°) dan terbang di bawah ketinggian minimum 1.500 kaki (terbukti di bawah 1.200 kaki), melanggar ketentuan CASR Butir 91.303. Akibatnya, pesawat jatuh, terpental ke apron, dan menabrak enam pesawat Turut Tergugat yang sedang diam, menyebabkan kerusakan substansial pada ketiganya. [HAL 25-41] Penggugat dalilkan bahwa perbuatan Tergugat memenuhi unsur PMH Pasal 1365 KUHPerdata: (1) Perbuatan melawan hukum karena melanggar rencana terbang, aturan ICAO Annex 2, dan regulasi penerbangan nasional; (2) Kesalahan (*schuld*) berupa kelalaian pilot dalam melakukan manuver aerobatik tanpa izin ATC, tanpa briefing, dan melanggar batas ketinggian serta prosedur keselamatan; (3) Kerugian nyata berupa biaya reparasi USD 330.832,94 yang telah dibayar Penggugat; dan (4) Hubungan sebab-akibat antara kesalahan pilot/Tergugat dengan kerusakan pesawat Turut Tergugat. Tergugat dalam perkara sebelumnya tidak membantah dalil PMH ini secara substansi. [HAL 42-48] Penggugat memohon penghukuman Tergugat membayar ganti rugi USD 330.832,94 yang dikonversi ke Rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran, berdasarkan Pasal 184 UU Penerbangan dan Pasal 284 KUHD. [HAL 49-52] Penggugat membantah dalil Tergugat bahwa \"Perjanjian Perdamaian\" tanggal 29 Maret 2019 antara Tergugat dan Turut Tergugat telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab Tergugat. Perjanjian tersebut hanya mencakup \"sisa kerugian\" Turut Tergugat yang tidak ditanggung oleh asuransi Penggugat (seperti *deductible* atau kerugian di luar nilai pertanggungan), bukan ganti rugi atas kerusakan yang telah ditanggung dan dialihkan hak tagihnya kepada Penggugat melalui subrogasi. Tergugat diketahui telah menyadari adanya pembayaran klaim asuransi sebelum membuat perjanjian perdamaian tersebut. [HAL 53-66] Bukti persidangan perkara sebelumnya dan dokumen Perjanjian Perdamaian 29 Maret 2019 menegaskan bahwa pembayaran Tergugat kepada Turut Tergugat bersifat terpisah dari klaim asuransi. Pembayaran Tergugat mencakup: (i) kerusakan hangar/kantor sebesar Rp 187.884.600 (bukan objek pertanggungan asuransi); (ii) selisih nilai perbaikan pesawat PK-PBA, PK-PBM, dan PK-PBK yang melebihi nilai pertanggungan asuransi; serta (iii) penyerahan pesawat pengganti PK-RTH untuk PK-PBA. Saksi fakta Turut Tergugat (Indri Damayanti dan Muhammad Basyir) serta \"Respon Klarifikasi\" email menguatkan bahwa pembayaran Tergugat hanya untuk \"sisa kerugian\" di luar klaim asuransi. Perjanjian Perdamaian Pasal 3 ayat 3.5 secara eksplisit menyatakan bahwa hak subrogasi yang telah mengikat kontraktual sebelum perjanjian (berdasarkan *Release and Discharge* tertanggal 20 April 2018, 28 Agustus 2018, dan 6 Februari 2019) tetap berlaku dan tidak terganggu oleh perjanjian perdamaian tersebut. Pendapat ahli hukum asuransi (Dr. M. Suparman Sastrawidjaja dan Kun Wahyu Wardana) menegaskan bahwa subrogasi bersifat terbatas pada jumlah yang dibayar penanggung, sehingga hak Turut Tergugat atas sisa kerugian tetap ada, dan pihak ketiga (Tergugat) tidak bebas dari tanggung jawabnya hanya karena telah membayar sisa kerugian tersebut. Dengan demikian, Perjanjian Perdamaian tidak membebaskan Tergugat dari kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat selaku pemegang hak subrogasi. [HAL 67-71] Penggugat memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset Tergugat (tanah/bangunan kantor di Komplek Puri Sentra Niaga dan 3 pesawat Cessna 172 registrasi PK-RTA, PK-RTF, PK-RTW) serta putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (dapat dijalankan terlebih dahulu) dengan ancaman uang paksa Rp 5.000.000 per hari keterlambatan. Mediasi gagal dilakukan. [HAL 72-107] Tergugat mengajukan eksepsi *Exceptio Peremptoria* dengan dalilan sengketa telah selesai diselesaikan melalui Perjanjian Perdamaian 29 Maret 2019 dan Surat No. 043/2019, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Tergugat juga mengajukan eksepsi *Obscuur Libel* dengan menyatakan gugatan tidak jelas karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Tergugat (hanya hubungan asuransi dengan Turut Tergugat) dan permohonan provisi tidak rinci. Dalam pokok perkara, Tergugat menyangkal seluruh dalil PMH Penggugat, berargumen bahwa ia telah memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat sesuai perjanjian perdamaian, sehingga menuntut Penggugat lagi akan menyebabkan pembayaran ganda (*double recovery*) yang bertentangan dengan keadilan. Tergugat membantah bahwa perbuatan pilot merupakan PMH dan menyatakan bahwa fakta insiden serta penyelesaian ganti rugi telah menjadi hal yang telah selesai (*res judicata* dalam konteks penyelesaian damai), sehingga Penggugat tidak berwenang menuntut kembali. [HAL 107-138] Tergugat secara tegas menyangkal dalil Penggugat bahwa Perjanjian Perdamaian hanya mencakup sisa kerugian, dengan berargumen bahwa perjanjian tersebut adalah kesepakatan final dan itikad baik yang membebaskan Tergugat dari segala tuntutan, termasuk klaim asuransi yang menurut Tergugat merupakan konsekuensi perikatan asuransi antara Penggugat dan Turut Tergugat. Tergugat berdalih bahwa klausul-klausul Perjanjian Perdamaian (Pasal 2.1-2.5) menunjukkan penyelesaian menyeluruh atas kerusakan hangar (Rp 187.884.600), pembebasan tanggung jawab untuk pesawat PK-PBE, PK-PBF, PK-PBI, penyerahan pesawat pengganti PK-RTH untuk PK-PBA, pembayaran selisih nilai untuk PK-PBM (US$ 4.148), dan pembayaran US$ 115.000 untuk PK-PBK. Tergugat menegaskan bahwa Turut Tergugat tidak pernah menyebutkan dalam perjanjian bahwa kerugian tersebut ditanggung oleh asuransi, sehingga menurut Tergugat Penggugat seharusnya menuntut Turut Tergugat, bukan Tergugat. Tergugat juga membantah permohonan sita jaminan, putusan serta merta, dan provisi Penggugat dengan alasan ketidakjelasan aset, tidak adanya dasar urgensi, dan inkonsistensi antara permohonan provisi (larangan bertindak) dengan dwangsom (sanksi keterlambatan). Tergugat memohon penolakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. [HAL 139-161] Turut Tergugat dalam jawabannya mengakui hubungan asuransi, insiden, pembayaran klaim USD 330.832,94 oleh Penggugat, serta pengalihan hak subrogasi melalui dokumen *Release and Discharge*. Turut Tergugat juga mengakui bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Maret 2019 hanya mencakup sisa kerugian di luar pertanggungan asuransi. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan sejumlah bukti surat (P-1 s/d P-19) termasuk putusan perkara sebelumnya, polis asuransi, bukti pembayaran klaim, dokumen *Release and Discharge*, laporan investigasi KNKT, serta kesaksian Muhammad Basyir (staf hukum Turut Tergugat) dan ahli Kurnia Tagor Pandopatan Tanjung. Saksi Basyir menegaskan bahwa Tergugat mengetahui adanya pembayaran asuransi dan hak subrogasi sebelum menandatangani perjanjian perdamaian, serta bahwa perjanjian tersebut memang mengatur pengakuan terhadap hak subrogasi yang telah ada sebelumnya. Ahli Kurnia Tagor menjelaskan bahwa hak subrogasi lahir otomatis berdasarkan Pasal 284 KUHD setelah penanggung membayar klaim, sehingga Penggugat berhak menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Tergugat mengajukan bukti T-1 (Perjanjian Perdamaian), T-2 (foto penandatanganan), dan T-3 (Berita Acara Serah Terima) untuk membuktikan bahwa kewajibannya kepada Turut Tergugat telah diselesaikan secara final." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 134972, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 411/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk (Penggugat) melawan PT Genesa Dirgantara (Tergugat) dan PT Mitra Aviasi Perkasa (Turut Tergugat). [HAL 3-7] Gugatan ini didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait insiden tanggal 20 Maret 2018 di Bandar Udara Tunggul Wulung, Cilacap, di mana pesawat Super Decathlon registrasi PK-RTZ yang dioperasikan Tergugat menabrak enam pesawat milik Turut Tergugat yang sedang terparkir. Gugatan ini merupakan pengajuan ulang setelah gugatan sebelumnya (No. 510/2021) dan bandingnya (No. 682/2023) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena tidak mengikutsertakan Turut Tergugat sebagai pihak, sehingga perkara ini diajukan dengan menyertakan Turut Tergugat untuk memenuhi persyaratan hukum tersebut. [HAL 8-11] Hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah sebagai penanggung dan tertanggung berdasarkan Cover Note dan Placing Slip tertanggal 12 Oktober 2017. Akibat insiden, Turut Tergugat mengajukan klaim dan Penggugat telah membayar total USD 330.832,94 kepada Turut Tergugat dalam empat tahap pembayaran antara Mei 2018 hingga Maret 2019. Pembayaran ini diakui oleh Turut Tergugat melalui kesaksian direktur dan staf hukumnya dalam persidangan perkara sebelumnya. [HAL 12-20] Sehubungan dengan pembayaran klaim, Turut Tergugat telah menandatangani dokumen *Release and Discharge* yang memuat klausul pengalihan hak subrogasi kepada Penggugat untuk pesawat-pesawat yang rusak. Pengakuan atas kapasitas Penggugat sebagai pemegang hak subrogasi juga telah dilakukan oleh Tergugat dalam jawaban perkara sebelumnya, yang merupakan alat bukti sempurna yang tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan Pasal 284 KUHD, Penggugat sebagai penanggung yang telah membayar kerugian memperoleh hak untuk menuntut pihak ketiga (Tergugat) yang menyebabkan kerugian. [HAL 21-24] Kronologi insiden menunjukkan pesawat PK-RTZ melakukan latihan terbang formasi bersama tiga pesawat lain, namun setelah mendarat, pilot PK-RTZ secara tidak terinformasi melakukan manuver aerobatik solo yang tidak sesuai dengan *flight plan*. Pilot melakukan kesalahan manuver (roll cepat di ketinggian rendah, *pitch up* tidak mencapai 45°) dan terbang di bawah ketinggian minimum 1.500 kaki (terbukti di bawah 1.200 kaki), melanggar ketentuan CASR Butir 91.303. Akibatnya, pesawat jatuh, terpental ke apron, dan menabrak enam pesawat Turut Tergugat yang sedang diam, menyebabkan kerusakan substansial pada ketiganya. [HAL 25-41] Penggugat dalilkan bahwa perbuatan Tergugat memenuhi unsur PMH Pasal 1365 KUHPerdata: (1) Perbuatan melawan hukum karena melanggar rencana terbang, aturan ICAO Annex 2, dan regulasi penerbangan nasional; (2) Kesalahan (*schuld*) berupa kelalaian pilot dalam melakukan manuver aerobatik tanpa izin ATC, tanpa briefing, dan melanggar batas ketinggian serta prosedur keselamatan; (3) Kerugian nyata berupa biaya reparasi USD 330.832,94 yang telah dibayar Penggugat; dan (4) Hubungan sebab-akibat antara kesalahan pilot/Tergugat dengan kerusakan pesawat Turut Tergugat. Tergugat dalam perkara sebelumnya tidak membantah dalil PMH ini secara substansi. [HAL 42-48] Penggugat memohon penghukuman Tergugat membayar ganti rugi USD 330.832,94 yang dikonversi ke Rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran, berdasarkan Pasal 184 UU Penerbangan dan Pasal 284 KUHD. [HAL 49-52] Penggugat membantah dalil Tergugat bahwa \"Perjanjian Perdamaian\" tanggal 29 Maret 2019 antara Tergugat dan Turut Tergugat telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab Tergugat. Perjanjian tersebut hanya mencakup \"sisa kerugian\" Turut Tergugat yang tidak ditanggung oleh asuransi Penggugat (seperti *deductible* atau kerugian di luar nilai pertanggungan), bukan ganti rugi atas kerusakan yang telah ditanggung dan dialihkan hak tagihnya kepada Penggugat melalui subrogasi. Tergugat diketahui telah menyadari adanya pembayaran klaim asuransi sebelum membuat perjanjian perdamaian tersebut. [HAL 53-66] Bukti persidangan perkara sebelumnya dan dokumen Perjanjian Perdamaian 29 Maret 2019 menegaskan bahwa pembayaran Tergugat kepada Turut Tergugat bersifat terpisah dari klaim asuransi. Pembayaran Tergugat mencakup: (i) kerusakan hangar/kantor sebesar Rp 187.884.600 (bukan objek pertanggungan asuransi); (ii) selisih nilai perbaikan pesawat PK-PBA, PK-PBM, dan PK-PBK yang melebihi nilai pertanggungan asuransi; serta (iii) penyerahan pesawat pengganti PK-RTH untuk PK-PBA. Saksi fakta Turut Tergugat (Indri Damayanti dan Muhammad Basyir) serta \"Respon Klarifikasi\" email menguatkan bahwa pembayaran Tergugat hanya untuk \"sisa kerugian\" di luar klaim asuransi. Perjanjian Perdamaian Pasal 3 ayat 3.5 secara eksplisit menyatakan bahwa hak subrogasi yang telah mengikat kontraktual sebelum perjanjian (berdasarkan *Release and Discharge* tertanggal 20 April 2018, 28 Agustus 2018, dan 6 Februari 2019) tetap berlaku dan tidak terganggu oleh perjanjian perdamaian tersebut. Pendapat ahli hukum asuransi (Dr. M. Suparman Sastrawidjaja dan Kun Wahyu Wardana) menegaskan bahwa subrogasi bersifat terbatas pada jumlah yang dibayar penanggung, sehingga hak Turut Tergugat atas sisa kerugian tetap ada, dan pihak ketiga (Tergugat) tidak bebas dari tanggung jawabnya hanya karena telah membayar sisa kerugian tersebut. Dengan demikian, Perjanjian Perdamaian tidak membebaskan Tergugat dari kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat selaku pemegang hak subrogasi. [HAL 67-71] Penggugat memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset Tergugat (tanah/bangunan kantor di Komplek Puri Sentra Niaga dan 3 pesawat Cessna 172 registrasi PK-RTA, PK-RTF, PK-RTW) serta putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (dapat dijalankan terlebih dahulu) dengan ancaman uang paksa Rp 5.000.000 per hari keterlambatan. Mediasi gagal dilakukan. [HAL 72-107] Tergugat mengajukan eksepsi *Exceptio Peremptoria* dengan dalilan sengketa telah selesai diselesaikan melalui Perjanjian Perdamaian 29 Maret 2019 dan Surat No. 043/2019, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Tergugat juga mengajukan eksepsi *Obscuur Libel* dengan menyatakan gugatan tidak jelas karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Tergugat (hanya hubungan asuransi dengan Turut Tergugat) dan permohonan provisi tidak rinci. Dalam pokok perkara, Tergugat menyangkal seluruh dalil PMH Penggugat, berargumen bahwa ia telah memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat sesuai perjanjian perdamaian, sehingga menuntut Penggugat lagi akan menyebabkan pembayaran ganda (*double recovery*) yang bertentangan dengan keadilan. Tergugat membantah bahwa perbuatan pilot merupakan PMH dan menyatakan bahwa fakta insiden serta penyelesaian ganti rugi telah menjadi hal yang telah selesai (*res judicata* dalam konteks penyelesaian damai), sehingga Penggugat tidak berwenang menuntut kembali. [HAL 107-138] Tergugat secara tegas menyangkal dalil Penggugat bahwa Perjanjian Perdamaian hanya mencakup sisa kerugian, dengan berargumen bahwa perjanjian tersebut adalah kesepakatan final dan itikad baik yang membebaskan Tergugat dari segala tuntutan, termasuk klaim asuransi yang menurut Tergugat merupakan konsekuensi perikatan asuransi antara Penggugat dan Turut Tergugat. Tergugat berdalih bahwa klausul-klausul Perjanjian Perdamaian (Pasal 2.1-2.5) menunjukkan penyelesaian menyeluruh atas kerusakan hangar (Rp 187.884.600), pembebasan tanggung jawab untuk pesawat PK-PBE, PK-PBF, PK-PBI, penyerahan pesawat pengganti PK-RTH untuk PK-PBA, pembayaran selisih nilai untuk PK-PBM (US$ 4.148), dan pembayaran US$ 115.000 untuk PK-PBK. Tergugat menegaskan bahwa Turut Tergugat tidak pernah menyebutkan dalam perjanjian bahwa kerugian tersebut ditanggung oleh asuransi, sehingga menurut Tergugat Penggugat seharusnya menuntut Turut Tergugat, bukan Tergugat. Tergugat juga membantah permohonan sita jaminan, putusan serta merta, dan provisi Penggugat dengan alasan ketidakjelasan aset, tidak adanya dasar urgensi, dan inkonsistensi antara permohonan provisi (larangan bertindak) dengan dwangsom (sanksi keterlambatan). Tergugat memohon penolakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. [HAL 139-161] Turut Tergugat dalam jawabannya mengakui hubungan asuransi, insiden, pembayaran klaim USD 330.832,94 oleh Penggugat, serta pengalihan hak subrogasi melalui dokumen *Release and Discharge*. Turut Tergugat juga mengakui bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Maret 2019 hanya mencakup sisa kerugian di luar pertanggungan asuransi. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan sejumlah bukti surat (P-1 s/d P-19) termasuk putusan perkara sebelumnya, polis asuransi, bukti pembayaran klaim, dokumen *Release and Discharge*, laporan investigasi KNKT, serta kesaksian Muhammad Basyir (staf hukum Turut Tergugat) dan ahli Kurnia Tagor Pandopatan Tanjung. Saksi Basyir menegaskan bahwa Tergugat mengetahui adanya pembayaran asuransi dan hak subrogasi sebelum menandatangani perjanjian perdamaian, serta bahwa perjanjian tersebut memang mengatur pengakuan terhadap hak subrogasi yang telah ada sebelumnya. Ahli Kurnia Tagor menjelaskan bahwa hak subrogasi lahir otomatis berdasarkan Pasal 284 KUHD setelah penanggung membayar klaim, sehingga Penggugat berhak menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Tergugat mengajukan bukti T-1 (Perjanjian Perdamaian), T-2 (foto penandatanganan), dan T-3 (Berita Acara Serah Terima) untuk membuktikan bahwa kewajibannya kepada Turut Tergugat telah diselesaikan secara final. [HAL 161-184] Tergugat mengajukan bukti T-1 s/d T-33 yang merinci pembayaran yang telah dilakukan Tergugat kepada Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Perdamaian, meliputi: pembayaran perbaikan hangar/fasilitas sebesar Rp 187.884.600 (T-3 s/d T-10); pembayaran penggantian pesawat PK-PBK sebesar US$ 115.000 (T-11 s/d T-20) dengan adanya koreksi pembayaran tahap 3 sebesar US$ 18.500 akibat offset invoice kerjasama pendidikan (T-16 s/d T-18); pembayaran selisih nilai penggantian PK-PBM sebesar US$ 4.148 (T-21 s/d T-23); dan penyerahan pesawat pengganti PK-RTH untuk PK-PBA (T-24 s/d T-33). Saksi Tergugat, Abdul Ghofur Syakur dan Eka Sugihastomo, keduanya dari keamanan Bandara Tunggul Wulung, memberikan kesaksian bahwa insiden terjadi saat latihan wisuda Genesa, pilot Decathlon PK-RTZ melakukan manuver tanpa izin ATC yang diketahui saksi, dan Tergugat memang berniat mengganti kerusakan hangar, kantor, serta satu unit pesawat. Saksi menyatakan tidak mengetahui adanya perjanjian asuransi atau detail perjanjian perdamaian, namun mengonfirmasi bahwa Tergugat telah memperbaiki hangar dan menyerahkan satu pesawat Cessna 172 (PK-RTH) kepada Turut Tergugat. Turut Tergugat juga mengajukan bukti TT-1 s/d TT-7 yang mengonfirmasi hubungan asuransi, riwayat transaksi, dan Perjanjian Perdamaian. [HAL 185-194] Majelis Hakim menolak permohonan provisi (sita jaminan dan putusan serta merta) Penggugat karena tidak memenuhi syarat formal Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2000, yaitu tidak adanya alasan mendesak yang jelas terkait gugatan pokok dan ketidaktepatan dasar hukum. Eksepsi *Exceptio Peremptoria* Tergugat yang menyatakan sengketa telah selesai karena Perjanjian Perdamaian ditolak karena hal tersebut masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan. Eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan kabur) juga ditolak karena telah dipertimbangkan dalam penolakan provisi dan dalil PMH harus dibuktikan dalam persidangan. [HAL 195-209] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengabulkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Hakim menemukan bahwa: (1) Ada perbuatan melawan hukum karena pilot Tergugat melanggar kewajiban hukum (PP No." + }, + { + "window": 4, + "input_chars": 57759, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 411/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk (Penggugat) melawan PT Genesa Dirgantara (Tergugat) dan PT Mitra Aviasi Perkasa (Turut Tergugat). [HAL 3-7] Gugatan ini didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait insiden tanggal 20 Maret 2018 di Bandar Udara Tunggul Wulung, Cilacap, di mana pesawat Super Decathlon registrasi PK-RTZ yang dioperasikan Tergugat menabrak enam pesawat milik Turut Tergugat yang sedang terparkir. Gugatan ini merupakan pengajuan ulang setelah gugatan sebelumnya (No. 510/2021) dan bandingnya (No. 682/2023) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena tidak mengikutsertakan Turut Tergugat sebagai pihak, sehingga perkara ini diajukan dengan menyertakan Turut Tergugat untuk memenuhi persyaratan hukum tersebut. [HAL 8-11] Hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah sebagai penanggung dan tertanggung berdasarkan Cover Note dan Placing Slip tertanggal 12 Oktober 2017. Akibat insiden, Turut Tergugat mengajukan klaim dan Penggugat telah membayar total USD 330.832,94 kepada Turut Tergugat dalam empat tahap pembayaran antara Mei 2018 hingga Maret 2019. Pembayaran ini diakui oleh Turut Tergugat melalui kesaksian direktur dan staf hukumnya dalam persidangan perkara sebelumnya. [HAL 12-20] Sehubungan dengan pembayaran klaim, Turut Tergugat telah menandatangani dokumen *Release and Discharge* yang memuat klausul pengalihan hak subrogasi kepada Penggugat untuk pesawat-pesawat yang rusak. Pengakuan atas kapasitas Penggugat sebagai pemegang hak subrogasi juga telah dilakukan oleh Tergugat dalam jawaban perkara sebelumnya, yang merupakan alat bukti sempurna yang tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan Pasal 284 KUHD, Penggugat sebagai penanggung yang telah membayar kerugian memperoleh hak untuk menuntut pihak ketiga (Tergugat) yang menyebabkan kerugian. [HAL 21-24] Kronologi insiden menunjukkan pesawat PK-RTZ melakukan latihan terbang formasi bersama tiga pesawat lain, namun setelah mendarat, pilot PK-RTZ secara tidak terinformasi melakukan manuver aerobatik solo yang tidak sesuai dengan *flight plan*. Pilot melakukan kesalahan manuver (roll cepat di ketinggian rendah, *pitch up* tidak mencapai 45°) dan terbang di bawah ketinggian minimum 1.500 kaki (terbukti di bawah 1.200 kaki), melanggar ketentuan CASR Butir 91.303. Akibatnya, pesawat jatuh, terpental ke apron, dan menabrak enam pesawat Turut Tergugat yang sedang diam, menyebabkan kerusakan substansial pada ketiganya. [HAL 25-41] Penggugat dalilkan bahwa perbuatan Tergugat memenuhi unsur PMH Pasal 1365 KUHPerdata: (1) Perbuatan melawan hukum karena melanggar rencana terbang, aturan ICAO Annex 2, dan regulasi penerbangan nasional; (2) Kesalahan (*schuld*) berupa kelalaian pilot dalam melakukan manuver aerobatik tanpa izin ATC, tanpa briefing, dan melanggar batas ketinggian serta prosedur keselamatan; (3) Kerugian nyata berupa biaya reparasi USD 330.832,94 yang telah dibayar Penggugat; dan (4) Hubungan sebab-akibat antara kesalahan pilot/Tergugat dengan kerusakan pesawat Turut Tergugat. Tergugat dalam perkara sebelumnya tidak membantah dalil PMH ini secara substansi. [HAL 42-48] Penggugat memohon penghukuman Tergugat membayar ganti rugi USD 330.832,94 yang dikonversi ke Rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran, berdasarkan Pasal 184 UU Penerbangan dan Pasal 284 KUHD. [HAL 49-52] Penggugat membantah dalil Tergugat bahwa \"Perjanjian Perdamaian\" tanggal 29 Maret 2019 antara Tergugat dan Turut Tergugat telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab Tergugat. Perjanjian tersebut hanya mencakup \"sisa kerugian\" Turut Tergugat yang tidak ditanggung oleh asuransi Penggugat (seperti *deductible* atau kerugian di luar nilai pertanggungan), bukan ganti rugi atas kerusakan yang telah ditanggung dan dialihkan hak tagihnya kepada Penggugat melalui subrogasi. Tergugat diketahui telah menyadari adanya pembayaran klaim asuransi sebelum membuat perjanjian perdamaian tersebut. [HAL 53-66] Bukti persidangan perkara sebelumnya dan dokumen Perjanjian Perdamaian 29 Maret 2019 menegaskan bahwa pembayaran Tergugat kepada Turut Tergugat bersifat terpisah dari klaim asuransi. Pembayaran Tergugat mencakup: (i) kerusakan hangar/kantor sebesar Rp 187.884.600 (bukan objek pertanggungan asuransi); (ii) selisih nilai perbaikan pesawat PK-PBA, PK-PBM, dan PK-PBK yang melebihi nilai pertanggungan asuransi; serta (iii) penyerahan pesawat pengganti PK-RTH untuk PK-PBA. Saksi fakta Turut Tergugat (Indri Damayanti dan Muhammad Basyir) serta \"Respon Klarifikasi\" email menguatkan bahwa pembayaran Tergugat hanya untuk \"sisa kerugian\" di luar klaim asuransi. Perjanjian Perdamaian Pasal 3 ayat 3.5 secara eksplisit menyatakan bahwa hak subrogasi yang telah mengikat kontraktual sebelum perjanjian (berdasarkan *Release and Discharge* tertanggal 20 April 2018, 28 Agustus 2018, dan 6 Februari 2019) tetap berlaku dan tidak terganggu oleh perjanjian perdamaian tersebut. Pendapat ahli hukum asuransi (Dr. M. Suparman Sastrawidjaja dan Kun Wahyu Wardana) menegaskan bahwa subrogasi bersifat terbatas pada jumlah yang dibayar penanggung, sehingga hak Turut Tergugat atas sisa kerugian tetap ada, dan pihak ketiga (Tergugat) tidak bebas dari tanggung jawabnya hanya karena telah membayar sisa kerugian tersebut. Dengan demikian, Perjanjian Perdamaian tidak membebaskan Tergugat dari kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat selaku pemegang hak subrogasi. [HAL 67-71] Penggugat memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset Tergugat (tanah/bangunan kantor di Komplek Puri Sentra Niaga dan 3 pesawat Cessna 172 registrasi PK-RTA, PK-RTF, PK-RTW) serta putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (dapat dijalankan terlebih dahulu) dengan ancaman uang paksa Rp 5.000.000 per hari keterlambatan. Mediasi gagal dilakukan. [HAL 72-107] Tergugat mengajukan eksepsi *Exceptio Peremptoria* dengan dalilan sengketa telah selesai diselesaikan melalui Perjanjian Perdamaian 29 Maret 2019 dan Surat No. 043/2019, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Tergugat juga mengajukan eksepsi *Obscuur Libel* dengan menyatakan gugatan tidak jelas karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Tergugat (hanya hubungan asuransi dengan Turut Tergugat) dan permohonan provisi tidak rinci. Dalam pokok perkara, Tergugat menyangkal seluruh dalil PMH Penggugat, berargumen bahwa ia telah memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat sesuai perjanjian perdamaian, sehingga menuntut Penggugat lagi akan menyebabkan pembayaran ganda (*double recovery*) yang bertentangan dengan keadilan. Tergugat membantah bahwa perbuatan pilot merupakan PMH dan menyatakan bahwa fakta insiden serta penyelesaian ganti rugi telah menjadi hal yang telah selesai (*res judicata* dalam konteks penyelesaian damai), sehingga Penggugat tidak berwenang menuntut kembali. [HAL 107-138] Tergugat secara tegas menyangkal dalil Penggugat bahwa Perjanjian Perdamaian hanya mencakup sisa kerugian, dengan berargumen bahwa perjanjian tersebut adalah kesepakatan final dan itikad baik yang membebaskan Tergugat dari segala tuntutan, termasuk klaim asuransi yang menurut Tergugat merupakan konsekuensi perikatan asuransi antara Penggugat dan Turut Tergugat. Tergugat berdalih bahwa klausul-klausul Perjanjian Perdamaian (Pasal 2.1-2.5) menunjukkan penyelesaian menyeluruh atas kerusakan hangar (Rp 187.884.600), pembebasan tanggung jawab untuk pesawat PK-PBE, PK-PBF, PK-PBI, penyerahan pesawat pengganti PK-RTH untuk PK-PBA, pembayaran selisih nilai untuk PK-PBM (US$ 4.148), dan pembayaran US$ 115.000 untuk PK-PBK. Tergugat menegaskan bahwa Turut Tergugat tidak pernah menyebutkan dalam perjanjian bahwa kerugian tersebut ditanggung oleh asuransi, sehingga menurut Tergugat Penggugat seharusnya menuntut Turut Tergugat, bukan Tergugat. Tergugat juga membantah permohonan sita jaminan, putusan serta merta, dan provisi Penggugat dengan alasan ketidakjelasan aset, tidak adanya dasar urgensi, dan inkonsistensi antara permohonan provisi (larangan bertindak) dengan dwangsom (sanksi keterlambatan). Tergugat memohon penolakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. [HAL 139-161] Turut Tergugat dalam jawabannya mengakui hubungan asuransi, insiden, pembayaran klaim USD 330.832,94 oleh Penggugat, serta pengalihan hak subrogasi melalui dokumen *Release and Discharge*. Turut Tergugat juga mengakui bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Maret 2019 hanya mencakup sisa kerugian di luar pertanggungan asuransi. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan sejumlah bukti surat (P-1 s/d P-19) termasuk putusan perkara sebelumnya, polis asuransi, bukti pembayaran klaim, dokumen *Release and Discharge*, laporan investigasi KNKT, serta kesaksian Muhammad Basyir (staf hukum Turut Tergugat) dan ahli Kurnia Tagor Pandopatan Tanjung. Saksi Basyir menegaskan bahwa Tergugat mengetahui adanya pembayaran asuransi dan hak subrogasi sebelum menandatangani perjanjian perdamaian, serta bahwa perjanjian tersebut memang mengatur pengakuan terhadap hak subrogasi yang telah ada sebelumnya. Ahli Kurnia Tagor menjelaskan bahwa hak subrogasi lahir otomatis berdasarkan Pasal 284 KUHD setelah penanggung membayar klaim, sehingga Penggugat berhak menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Tergugat mengajukan bukti T-1 (Perjanjian Perdamaian), T-2 (foto penandatanganan), dan T-3 (Berita Acara Serah Terima) untuk membuktikan bahwa kewajibannya kepada Turut Tergugat telah diselesaikan secara final. [HAL 161-184] Tergugat mengajukan bukti T-1 s/d T-33 yang merinci pembayaran yang telah dilakukan Tergugat kepada Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Perdamaian, meliputi: pembayaran perbaikan hangar/fasilitas sebesar Rp 187.884.600 (T-3 s/d T-10); pembayaran penggantian pesawat PK-PBK sebesar US$ 115.000 (T-11 s/d T-20) dengan adanya koreksi pembayaran tahap 3 sebesar US$ 18.500 akibat offset invoice kerjasama pendidikan (T-16 s/d T-18); pembayaran selisih nilai penggantian PK-PBM sebesar US$ 4.148 (T-21 s/d T-23); dan penyerahan pesawat pengganti PK-RTH untuk PK-PBA (T-24 s/d T-33). Saksi Tergugat, Abdul Ghofur Syakur dan Eka Sugihastomo, keduanya dari keamanan Bandara Tunggul Wulung, memberikan kesaksian bahwa insiden terjadi saat latihan wisuda Genesa, pilot Decathlon PK-RTZ melakukan manuver tanpa izin ATC yang diketahui saksi, dan Tergugat memang berniat mengganti kerusakan hangar, kantor, serta satu unit pesawat. Saksi menyatakan tidak mengetahui adanya perjanjian asuransi atau detail perjanjian perdamaian, namun mengonfirmasi bahwa Tergugat telah memperbaiki hangar dan menyerahkan satu pesawat Cessna 172 (PK-RTH) kepada Turut Tergugat. Turut Tergugat juga mengajukan bukti TT-1 s/d TT-7 yang mengonfirmasi hubungan asuransi, riwayat transaksi, dan Perjanjian Perdamaian. [HAL 185-194] Majelis Hakim menolak permohonan provisi (sita jaminan dan putusan serta merta) Penggugat karena tidak memenuhi syarat formal Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2000, yaitu tidak adanya alasan mendesak yang jelas terkait gugatan pokok dan ketidaktepatan dasar hukum. Eksepsi *Exceptio Peremptoria* Tergugat yang menyatakan sengketa telah selesai karena Perjanjian Perdamaian ditolak karena hal tersebut masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan. Eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan kabur) juga ditolak karena telah dipertimbangkan dalam penolakan provisi dan dalil PMH harus dibuktikan dalam persidangan. [HAL 195-209] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengabulkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Hakim menemukan bahwa: (1) Ada perbuatan melawan hukum karena pilot Tergugat melanggar kewajiban hukum (PP No. [HAL 209-210] rahan persiapan terbang dilakukan di Kantor pelatihan penerbangan Genesa dan pilot Decathlon tidak menjelaskan manuver aerobatic yang akan dilakukan." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 411/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk (Penggugat) melawan PT Genesa Dirgantara (Tergugat) dan PT Mitra Aviasi Perkasa (Turut Tergugat). [HAL 3-7] Gugatan ini didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait insiden tanggal 20 Maret 2018 di Bandar Udara Tunggul Wulung, Cilacap, di mana pesawat Super Decathlon registrasi PK-RTZ yang dioperasikan Tergugat menabrak enam pesawat milik Turut Tergugat yang sedang terparkir. Gugatan ini merupakan pengajuan ulang setelah gugatan sebelumnya (No. 510/2021) dan bandingnya (No. 682/2023) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena tidak mengikutsertakan Turut Tergugat sebagai pihak, sehingga perkara ini diajukan dengan menyertakan Turut Tergugat untuk memenuhi persyaratan hukum tersebut. [HAL 8-11] Hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat adalah sebagai penanggung dan tertanggung berdasarkan Cover Note dan Placing Slip tertanggal 12 Oktober 2017. Akibat insiden, Turut Tergugat mengajukan klaim dan Penggugat telah membayar total USD 330.832,94 kepada Turut Tergugat dalam empat tahap pembayaran antara Mei 2018 hingga Maret 2019. Pembayaran ini diakui oleh Turut Tergugat melalui kesaksian direktur dan staf hukumnya dalam persidangan perkara sebelumnya. [HAL 12-20] Sehubungan dengan pembayaran klaim, Turut Tergugat telah menandatangani dokumen *Release and Discharge* yang memuat klausul pengalihan hak subrogasi kepada Penggugat untuk pesawat-pesawat yang rusak. Pengakuan atas kapasitas Penggugat sebagai pemegang hak subrogasi juga telah dilakukan oleh Tergugat dalam jawaban perkara sebelumnya, yang merupakan alat bukti sempurna yang tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan Pasal 284 KUHD, Penggugat sebagai penanggung yang telah membayar kerugian memperoleh hak untuk menuntut pihak ketiga (Tergugat) yang menyebabkan kerugian. [HAL 21-24] Kronologi insiden menunjukkan pesawat PK-RTZ melakukan latihan terbang formasi bersama tiga pesawat lain, namun setelah mendarat, pilot PK-RTZ secara tidak terinformasi melakukan manuver aerobatik solo yang tidak sesuai dengan *flight plan*. Pilot melakukan kesalahan manuver (roll cepat di ketinggian rendah, *pitch up* tidak mencapai 45°) dan terbang di bawah ketinggian minimum 1.500 kaki (terbukti di bawah 1.200 kaki), melanggar ketentuan CASR Butir 91.303. Akibatnya, pesawat jatuh, terpental ke apron, dan menabrak enam pesawat Turut Tergugat yang sedang diam, menyebabkan kerusakan substansial pada ketiganya. [HAL 25-41] Penggugat dalilkan bahwa perbuatan Tergugat memenuhi unsur PMH Pasal 1365 KUHPerdata: (1) Perbuatan melawan hukum karena melanggar rencana terbang, aturan ICAO Annex 2, dan regulasi penerbangan nasional; (2) Kesalahan (*schuld*) berupa kelalaian pilot dalam melakukan manuver aerobatik tanpa izin ATC, tanpa briefing, dan melanggar batas ketinggian serta prosedur keselamatan; (3) Kerugian nyata berupa biaya reparasi USD 330.832,94 yang telah dibayar Penggugat; dan (4) Hubungan sebab-akibat antara kesalahan pilot/Tergugat dengan kerusakan pesawat Turut Tergugat. Tergugat dalam perkara sebelumnya tidak membantah dalil PMH ini secara substansi. [HAL 42-48] Penggugat memohon penghukuman Tergugat membayar ganti rugi USD 330.832,94 yang dikonversi ke Rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran, berdasarkan Pasal 184 UU Penerbangan dan Pasal 284 KUHD. [HAL 49-52] Penggugat membantah dalil Tergugat bahwa \"Perjanjian Perdamaian\" tanggal 29 Maret 2019 antara Tergugat dan Turut Tergugat telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab Tergugat. Perjanjian tersebut hanya mencakup \"sisa kerugian\" Turut Tergugat yang tidak ditanggung oleh asuransi Penggugat (seperti *deductible* atau kerugian di luar nilai pertanggungan), bukan ganti rugi atas kerusakan yang telah ditanggung dan dialihkan hak tagihnya kepada Penggugat melalui subrogasi. Tergugat diketahui telah menyadari adanya pembayaran klaim asuransi sebelum membuat perjanjian perdamaian tersebut. [HAL 53-66] Bukti persidangan perkara sebelumnya dan dokumen Perjanjian Perdamaian 29 Maret 2019 menegaskan bahwa pembayaran Tergugat kepada Turut Tergugat bersifat terpisah dari klaim asuransi. Pembayaran Tergugat mencakup: (i) kerusakan hangar/kantor sebesar Rp 187.884.600 (bukan objek pertanggungan asuransi); (ii) selisih nilai perbaikan pesawat PK-PBA, PK-PBM, dan PK-PBK yang melebihi nilai pertanggungan asuransi; serta (iii) penyerahan pesawat pengganti PK-RTH untuk PK-PBA. Saksi fakta Turut Tergugat (Indri Damayanti dan Muhammad Basyir) serta \"Respon Klarifikasi\" email menguatkan bahwa pembayaran Tergugat hanya untuk \"sisa kerugian\" di luar klaim asuransi. Perjanjian Perdamaian Pasal 3 ayat 3.5 secara eksplisit menyatakan bahwa hak subrogasi yang telah mengikat kontraktual sebelum perjanjian (berdasarkan *Release and Discharge* tertanggal 20 April 2018, 28 Agustus 2018, dan 6 Februari 2019) tetap berlaku dan tidak terganggu oleh perjanjian perdamaian tersebut. Pendapat ahli hukum asuransi (Dr. M. Suparman Sastrawidjaja dan Kun Wahyu Wardana) menegaskan bahwa subrogasi bersifat terbatas pada jumlah yang dibayar penanggung, sehingga hak Turut Tergugat atas sisa kerugian tetap ada, dan pihak ketiga (Tergugat) tidak bebas dari tanggung jawabnya hanya karena telah membayar sisa kerugian tersebut. Dengan demikian, Perjanjian Perdamaian tidak membebaskan Tergugat dari kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat selaku pemegang hak subrogasi. [HAL 67-71] Penggugat memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset Tergugat (tanah/bangunan kantor di Komplek Puri Sentra Niaga dan 3 pesawat Cessna 172 registrasi PK-RTA, PK-RTF, PK-RTW) serta putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (dapat dijalankan terlebih dahulu) dengan ancaman uang paksa Rp 5.000.000 per hari keterlambatan. Mediasi gagal dilakukan. [HAL 72-107] Tergugat mengajukan eksepsi *Exceptio Peremptoria* dengan dalilan sengketa telah selesai diselesaikan melalui Perjanjian Perdamaian 29 Maret 2019 dan Surat No. 043/2019, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Tergugat juga mengajukan eksepsi *Obscuur Libel* dengan menyatakan gugatan tidak jelas karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Tergugat (hanya hubungan asuransi dengan Turut Tergugat) dan permohonan provisi tidak rinci. Dalam pokok perkara, Tergugat menyangkal seluruh dalil PMH Penggugat, berargumen bahwa ia telah memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat sesuai perjanjian perdamaian, sehingga menuntut Penggugat lagi akan menyebabkan pembayaran ganda (*double recovery*) yang bertentangan dengan keadilan. Tergugat membantah bahwa perbuatan pilot merupakan PMH dan menyatakan bahwa fakta insiden serta penyelesaian ganti rugi telah menjadi hal yang telah selesai (*res judicata* dalam konteks penyelesaian damai), sehingga Penggugat tidak berwenang menuntut kembali. [HAL 107-138] Tergugat secara tegas menyangkal dalil Penggugat bahwa Perjanjian Perdamaian hanya mencakup sisa kerugian, dengan berargumen bahwa perjanjian tersebut adalah kesepakatan final dan itikad baik yang membebaskan Tergugat dari segala tuntutan, termasuk klaim asuransi yang menurut Tergugat merupakan konsekuensi perikatan asuransi antara Penggugat dan Turut Tergugat. Tergugat berdalih bahwa klausul-klausul Perjanjian Perdamaian (Pasal 2.1-2.5) menunjukkan penyelesaian menyeluruh atas kerusakan hangar (Rp 187.884.600), pembebasan tanggung jawab untuk pesawat PK-PBE, PK-PBF, PK-PBI, penyerahan pesawat pengganti PK-RTH untuk PK-PBA, pembayaran selisih nilai untuk PK-PBM (US$ 4.148), dan pembayaran US$ 115.000 untuk PK-PBK. Tergugat menegaskan bahwa Turut Tergugat tidak pernah menyebutkan dalam perjanjian bahwa kerugian tersebut ditanggung oleh asuransi, sehingga menurut Tergugat Penggugat seharusnya menuntut Turut Tergugat, bukan Tergugat. Tergugat juga membantah permohonan sita jaminan, putusan serta merta, dan provisi Penggugat dengan alasan ketidakjelasan aset, tidak adanya dasar urgensi, dan inkonsistensi antara permohonan provisi (larangan bertindak) dengan dwangsom (sanksi keterlambatan). Tergugat memohon penolakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. [HAL 139-161] Turut Tergugat dalam jawabannya mengakui hubungan asuransi, insiden, pembayaran klaim USD 330.832,94 oleh Penggugat, serta pengalihan hak subrogasi melalui dokumen *Release and Discharge*. Turut Tergugat juga mengakui bahwa Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Maret 2019 hanya mencakup sisa kerugian di luar pertanggungan asuransi. Dalam persidangan, Penggugat mengajukan sejumlah bukti surat (P-1 s/d P-19) termasuk putusan perkara sebelumnya, polis asuransi, bukti pembayaran klaim, dokumen *Release and Discharge*, laporan investigasi KNKT, serta kesaksian Muhammad Basyir (staf hukum Turut Tergugat) dan ahli Kurnia Tagor Pandopatan Tanjung. Saksi Basyir menegaskan bahwa Tergugat mengetahui adanya pembayaran asuransi dan hak subrogasi sebelum menandatangani perjanjian perdamaian, serta bahwa perjanjian tersebut memang mengatur pengakuan terhadap hak subrogasi yang telah ada sebelumnya. Ahli Kurnia Tagor menjelaskan bahwa hak subrogasi lahir otomatis berdasarkan Pasal 284 KUHD setelah penanggung membayar klaim, sehingga Penggugat berhak menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Tergugat mengajukan bukti T-1 (Perjanjian Perdamaian), T-2 (foto penandatanganan), dan T-3 (Berita Acara Serah Terima) untuk membuktikan bahwa kewajibannya kepada Turut Tergugat telah diselesaikan secara final. [HAL 161-184] Tergugat mengajukan bukti T-1 s/d T-33 yang merinci pembayaran yang telah dilakukan Tergugat kepada Turut Tergugat berdasarkan Perjanjian Perdamaian, meliputi: pembayaran perbaikan hangar/fasilitas sebesar Rp 187.884.600 (T-3 s/d T-10); pembayaran penggantian pesawat PK-PBK sebesar US$ 115.000 (T-11 s/d T-20) dengan adanya koreksi pembayaran tahap 3 sebesar US$ 18.500 akibat offset invoice kerjasama pendidikan (T-16 s/d T-18); pembayaran selisih nilai penggantian PK-PBM sebesar US$ 4.148 (T-21 s/d T-23); dan penyerahan pesawat pengganti PK-RTH untuk PK-PBA (T-24 s/d T-33). Saksi Tergugat, Abdul Ghofur Syakur dan Eka Sugihastomo, keduanya dari keamanan Bandara Tunggul Wulung, memberikan kesaksian bahwa insiden terjadi saat latihan wisuda Genesa, pilot Decathlon PK-RTZ melakukan manuver tanpa izin ATC yang diketahui saksi, dan Tergugat memang berniat mengganti kerusakan hangar, kantor, serta satu unit pesawat. Saksi menyatakan tidak mengetahui adanya perjanjian asuransi atau detail perjanjian perdamaian, namun mengonfirmasi bahwa Tergugat telah memperbaiki hangar dan menyerahkan satu pesawat Cessna 172 (PK-RTH) kepada Turut Tergugat. Turut Tergugat juga mengajukan bukti TT-1 s/d TT-7 yang mengonfirmasi hubungan asuransi, riwayat transaksi, dan Perjanjian Perdamaian. [HAL 185-194] Majelis Hakim menolak permohonan provisi (sita jaminan dan putusan serta merta) Penggugat karena tidak memenuhi syarat formal Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2000, yaitu tidak adanya alasan mendesak yang jelas terkait gugatan pokok dan ketidaktepatan dasar hukum. Eksepsi *Exceptio Peremptoria* Tergugat yang menyatakan sengketa telah selesai karena Perjanjian Perdamaian ditolak karena hal tersebut masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan. Eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan kabur) juga ditolak karena telah dipertimbangkan dalam penolakan provisi dan dalil PMH harus dibuktikan dalam persidangan. [HAL 195-209] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengabulkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Hakim menemukan bahwa: (1) Ada perbuatan melawan hukum karena pilot Tergugat melanggar kewajiban hukum (PP No. [HAL 209-210] rahan persiapan terbang dilakukan di Kantor pelatihan penerbangan Genesa dan pilot Decathlon tidak menjelaskan manuver aerobatic yang akan dilakukan." + }, + "read": { + "input_chars": 11858, + "frame": "PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk menggugat PT Genesa Dirgantara dan PT Mitra Aviasi Perkasa atas Perbuatan Melawan Hukum terkait insiden tabrakan pesawat yang menyebabkan kerusakan enam pesawat milik Turut Tergugat. Gugatan ini diajukan setelah Penggugat membayar klaim asuransi dan memperoleh hak subrogasi, namun Tergugat berdalih bahwa sengketa telah selesai diselesaikan melalui Perjanjian Perdamaian dengan Turut Tergugat. Penggugat memohon penghukuman Tergugat membayar ganti rugi sebesar USD 330.832,94 beserta bunga dan biaya perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pesawat registrasi PK-RTZ yang dioperasikan Tergugat menabrak enam pesawat milik Turut Tergugat yang sedang terparkir di Bandar Udara Tunggul Wulung pada tanggal 20 Maret 2018.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar total USD 330.832,94 kepada Turut Tergugat sebagai ganti rugi kerusakan pesawat dalam empat tahap pembayaran antara Mei 2018 hingga Maret 2019.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat menandatangani dokumen Release and Discharge yang mengalihkan hak subrogasi kepada Penggugat atas kerusakan pesawat yang telah ditanggung.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pilot pesawat PK-RTZ melakukan manuver aerobatik solo tanpa izin, terbang di bawah ketinggian minimum, dan melanggar prosedur keselamatan yang menyebabkan pesawat jatuh dan menabrak pesawat lain.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Maret 2019 yang mencakup pembayaran untuk sisa kerugian di luar pertanggungan asuransi, seperti kerusakan hangar dan selisih nilai perbaikan pesawat.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Perdamaian secara eksplisit menyatakan bahwa hak subrogasi yang telah mengikat kontraktual sebelumnya tetap berlaku dan tidak terganggu oleh perjanjian tersebut.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Perbuatan Melawan Hukum dan berargumen bahwa Perjanjian Perdamaian telah menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya, sehingga gugatan Penggugat ditolak.", + "page": 107, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Exceptio Peremptoria dan Obscuur Libel yang diajukan Tergugat karena sengketa mengenai cakupan Perjanjian Perdamaian masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan.", + "page": 194, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.", + "page": 209, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk menggugat PT Genesa Dirgantara dan PT Mitra Aviasi Perkasa atas dasar Perbuatan Melawan Hukum terkait insiden tabrakan pesawat pada 20 Maret 2018 yang menyebabkan kerusakan enam pesawat milik Turut Tergugat. Penggugat telah membayar klaim asuransi sebesar USD 330.832,94 dan memperoleh hak subrogasi melalui dokumen Release and Discharge. Tergugat membantah gugatan dengan berdalih bahwa sengketa telah selesai diselesaikan melalui Perjanjian Perdamaian dengan Turut Tergugat pada 29 Maret 2019, yang menurut Tergugat mencakup seluruh tanggung jawabnya. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut hanya mencakup sisa kerugian di luar pertanggungan asuransi dan secara eksplisit mengakui berlakunya hak subrogasi Penggugat. Hakim juga menetapkan bahwa pilot Tergugat melakukan kesalahan manuver yang melanggar prosedur keselamatan, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan bahwa Tergugat wajib membayar ganti rugi." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk menggugat PT Genesa Dirgantara dan PT Mitra Aviasi Perkasa atas dasar Perbuatan Melawan Hukum terkait insiden tabrakan pesawat pada 20 Maret 2018 yang menyebabkan kerusakan enam pesawat milik Turut Tergugat. Penggugat telah membayar klaim asuransi sebesar USD 330.832,94 dan memperoleh hak subrogasi melalui dokumen Release and Discharge. Tergugat membantah gugatan dengan berdalih bahwa sengketa telah selesai diselesaikan melalui Perjanjian Perdamaian dengan Turut Tergugat pada 29 Maret 2019, yang menurut Tergugat mencakup seluruh tanggung jawabnya. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut hanya mencakup sisa kerugian di luar pertanggungan asuransi dan secara eksplisit mengakui berlakunya hak subrogasi Penggugat. Hakim juga menetapkan bahwa pilot Tergugat melakukan kesalahan manuver yang melanggar prosedur keselamatan, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan bahwa Tergugat wajib membayar ganti rugi.", + "facts": [ + { + "fact": "Pesawat registrasi PK-RTZ yang dioperasikan Tergugat menabrak enam pesawat milik Turut Tergugat yang sedang terparkir di Bandar Udara Tunggul Wulung pada tanggal 20 Maret 2018.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar total USD 330.832,94 kepada Turut Tergugat sebagai ganti rugi kerusakan pesawat dalam empat tahap pembayaran antara Mei 2018 hingga Maret 2019.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat menandatangani dokumen Release and Discharge yang mengalihkan hak subrogasi kepada Penggugat atas kerusakan pesawat yang telah ditanggung.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pilot pesawat PK-RTZ melakukan manuver aerobatik solo tanpa izin, terbang di bawah ketinggian minimum, dan melanggar prosedur keselamatan yang menyebabkan pesawat jatuh dan menabrak pesawat lain.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Maret 2019 yang mencakup pembayaran untuk sisa kerugian di luar pertanggungan asuransi, seperti kerusakan hangar dan selisih nilai perbaikan pesawat.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Perdamaian secara eksplisit menyatakan bahwa hak subrogasi yang telah mengikat kontraktual sebelumnya tetap berlaku dan tidak terganggu oleh perjanjian tersebut.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Perbuatan Melawan Hukum dan berargumen bahwa Perjanjian Perdamaian telah menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya, sehingga gugatan Penggugat ditolak.", + "page": 107, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Exceptio Peremptoria dan Obscuur Libel yang diajukan Tergugat karena sengketa mengenai cakupan Perjanjian Perdamaian masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan.", + "page": 194, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.", + "page": 209, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar ganti rugi kerusakan pesawat milik teman saya, tapi pilot perusahaan yang menabraknya bilang sudah selesai lewat perjanjian damai, apakah saya bisa minta uang mereka lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 121216, + "candidates": [ + "Pasal 244 KUHPerdata", + "Pasal 284 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata", + "Pasal 1381 KUHPerdata", + "Pasal 1400 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata", + "Pasal 1923 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata", + "Pasal 1926 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 244: Karena pisah meja dan ranjang, pengurusan suami atas harta isterinya ditangguhkan. Si isteri mendapat kembali kekuasaan untuk mengurus hartanya, dan dapat memperoleh kuasa umum dan Hakim untuk menggunakan barang-barangnya yang bergerak." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + }, + { + "pasal": "Pasal 1381 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1381: Perikatan hapus: karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini;dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1400 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1400: Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1923 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1923: Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1926 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1926: Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 244 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengurusan harta isteri akibat pisah meja dan ranjang. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa ganti rugi kecelakaan pesawat, perbuatan melawan hukum, atau subrogasi asuransi." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Teks resmi yang diberikan untuk Pasal 284 dalam corpus ini mengatur tentang pengakuan anak di luar kawin, bukan tentang subrogasi asuransi. Meskipun putusan mengutip prinsip subrogasi, teks pasal yang tersedia tidak relevan secara substantif dengan isi teks yang diberikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam menanyakan apakah bisa menuntut lagi setelah perjanjian damai, yang intinya adalah apakah perbuatan melawan hukum tetap dapat dituntut oleh pihak yang telah membayar ganti rugi (subrogasi). Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat yang menjadi objek tuntutan subrogasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan. Meskipun terkait dengan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, dalam konteks pertanyaan spesifik mengenai 'apakah bisa minta uang lagi setelah perjanjian damai' (isu hapusnya perikatan vs subrogasi), Pasal 1365 lebih langsung menjadi dasar tuntutan utama. Namun, karena Pasal 1365 sudah mencakup unsur perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian, Pasal 1366 bersifat pelengkap dan tidak menjadi inti sengketa hukum mengenai status hak tagih setelah pembayaran asuransi. Lebih penting lagi, teks ini tidak secara spesifik menjawab isu 'perjanjian damai' vs 'hak subrogasi' seperti Pasal 1400." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab orang lain (orangtua, majikan, guru). Pertanyaan berfokus pada tanggung jawab langsung pihak yang menabrak (Tergugat) dan hak penggantian (Penggugat), bukan tanggung jawab vicarious dari pihak ketiga yang mengawasi pilot." + }, + { + "pasal": "Pasal 1381 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur cara hapusnya perikatan, termasuk pembayaran. Pertanyaan awam menanyakan apakah perjanjian damai (yang sering dikaitkan dengan penyelesaian/pembayaran) mengakhiri hak untuk menuntut lagi. Putusan secara eksplisit membahas apakah pembayaran klaim asuransi dan perjanjian damai antara tertanggung dan pihak ketiga menghapus hak tagih, dan mengapa hak tersebut tetap hidup melalui subrogasi. Pasal ini menjadi kerangka hukum untuk menilai apakah perikatan telah hapus." + }, + { + "pasal": "Pasal 1400 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga yang membayar. Ini adalah inti dari pertanyaan awam: 'Saya sudah bayar... apakah saya bisa minta uang mereka lagi?'. Putusan menggunakan pasal ini untuk menjelaskan bahwa hak menuntut ganti rugi beralih dari tertanggung (teman) kepada penanggung (Penggugat) setelah pembayaran, sehingga perjanjian damai antara tertanggung dan pihak ketiga tidak menghalangi tuntutan dari pihak ketiga yang telah disubrogasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis alat pembuktian (bukti tertulis, saksi, dll). Ini adalah pasal prosedural/bukti, bukan substantif untuk menjawab apakah hak menuntut itu ada atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1923 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pengakuan di luar sidang. Bersifat prosedural/bukti dan tidak menjawab substansi hukum mengenai hapusnya perikatan atau subrogasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian pengakuan di hadapan hakim. Bersifat prosedural/bukti dan tidak relevan dengan substansi sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1926 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pencabutan pengakuan di hadapan hakim. Bersifat prosedural/bukti dan tidak relevan dengan substansi sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1381 KUHPerdata", + "Pasal 1400 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 212034, + "completion_tokens": 14736 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_417_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_417_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1aa34bde28fb1e079a683f999425e8cbdaf051c0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_417_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.json @@ -0,0 +1,206 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_417_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.078, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 159.439, + "query": 12.049, + "relevance": 58.415, + "total": 229.98 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38615, + "marked_chars": 38732 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\n-Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JONI JACOB\ntersebut; \nHal. 6 Penetapan Nomor : 417/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim.-\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 6\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam\ntingkat kasasiini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- ( seratus ribu\nrupiah). \n14. Bahwa dua Sertifikat yang merupakan bagian dan hak dari ibu\nPenggugat (almarhum Mia Junita) masih atas nama Ayah Tergugat\ndan belum dibalik nama oleh Penggugat sampai dengan diajukannya\ngugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. \n15.Bahwa setelah terjadinya perceraian a a quo , Ayah Tergugat\nmendapat bagian harta Gono-Gini (harta bersama) berupa pabrik di\nPondok Ungu, Bekasi yang sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak\nmengetahui lokasi dan alamat objek aquo\n16. Bahwa pada awalnya semua objek sengketa a quo yang menjadi\nhak Ibu Penggugat dikuasai oleh Mia Junita (alamarhum) ya" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38732, + "frame": "Penggugat, anak kandung almarhum Mia Junita, mengajukan gugatan perlawanan terhadap ahli waris almarhum Jony Jacob (Tergugat I) dan anak angkatnya (Tergugat II) atas sengketa harta warisan dan perbuatan melawan hukum terkait properti yang menjadi hak almarhum Mia Junita. Penggugat meminta penetapan sebagai ahli waris, balik nama sertifikat, dan ganti rugi materiil serta immateriel. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah anak kandung satu-satunya dari almarhum Mia Junita yang meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2019.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum Jony Jacob yang meninggal pada tanggal 10 April 2021.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II adalah anak angkat dari almarhum Mia Junita dan Jony Jacob yang diangkat tanpa melalui penetapan pengadilan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim sebagai ahli waris dan pemilik Tanah dan bangunan Rumah dengan sertifikat HGB No. 02449 di Jl. Pulo Mas Barat V No. 22 Jakarta Timur.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 23 Juni 1979 terjadi perkawinan antara almarhum Mia Junita dan almarhum Jony Jacob.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut tidak diperoleh anak biologis, namun seorang anak perempuan bernama Veronica diangkat sebagai anak angkat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 29 November 1995 terjadi perceraian antara almarhum Mia Junita dan almarhum Jony Jacob.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Setelah perceraian, almarhum Mia Junita mendapat bagian harta gono-gini berupa ruko di Harmoni Plaza dan tanah beserta bangunan di Jl. Pulo Mas Barat V No. 22.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat harta gono-gini yang menjadi hak almarhum Mia Junita masih atas nama almarhum Jony Jacob dan belum dibalik nama.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Jony Jacob diduga melakukan penjualan Ruko Harmoni Plaza kepada pihak ketiga dan penggelapan bagian harta gono-gini almarhum Mia Junita.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan pada persidangan tanggal 23 September 2021 sebelum masuk pada pokok perkara.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara karena diajukan sebelum masuk pada pokok perkara.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, anak kandung almarhum Mia Junita, menggugat ahli waris almarhum Jony Jacob (Tergugat I) dan anak angkatnya (Tergugat II) dengan dalih perbuatan melawan hukum dan klaim atas harta warisan almarhum Mia Junita, termasuk sertifikat tanah di Jl. Pulo Mas Barat V No. 22 Jakarta Timur yang masih atas nama almarhum Jony Jacob. Penggugat menuntut penetapan status ahli waris, balik nama sertifikat, dan pembayaran ganti rugi. Namun, pada persidangan tanggal 23 September 2021, Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Majelis Hakim mengabulkan pencabutan tersebut, sehingga perkara dicatatkan dalam register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat tanpa adanya putusan mengenai pokok sengketa." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, anak kandung almarhum Mia Junita, menggugat ahli waris almarhum Jony Jacob (Tergugat I) dan anak angkatnya (Tergugat II) dengan dalih perbuatan melawan hukum dan klaim atas harta warisan almarhum Mia Junita, termasuk sertifikat tanah di Jl. Pulo Mas Barat V No. 22 Jakarta Timur yang masih atas nama almarhum Jony Jacob. Penggugat menuntut penetapan status ahli waris, balik nama sertifikat, dan pembayaran ganti rugi. Namun, pada persidangan tanggal 23 September 2021, Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Majelis Hakim mengabulkan pencabutan tersebut, sehingga perkara dicatatkan dalam register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat tanpa adanya putusan mengenai pokok sengketa.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah anak kandung satu-satunya dari almarhum Mia Junita yang meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2019.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum Jony Jacob yang meninggal pada tanggal 10 April 2021.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II adalah anak angkat dari almarhum Mia Junita dan Jony Jacob yang diangkat tanpa melalui penetapan pengadilan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim sebagai ahli waris dan pemilik Tanah dan bangunan Rumah dengan sertifikat HGB No. 02449 di Jl. Pulo Mas Barat V No. 22 Jakarta Timur.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 23 Juni 1979 terjadi perkawinan antara almarhum Mia Junita dan almarhum Jony Jacob.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut tidak diperoleh anak biologis, namun seorang anak perempuan bernama Veronica diangkat sebagai anak angkat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 29 November 1995 terjadi perceraian antara almarhum Mia Junita dan almarhum Jony Jacob.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Setelah perceraian, almarhum Mia Junita mendapat bagian harta gono-gini berupa ruko di Harmoni Plaza dan tanah beserta bangunan di Jl. Pulo Mas Barat V No. 22.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat harta gono-gini yang menjadi hak almarhum Mia Junita masih atas nama almarhum Jony Jacob dan belum dibalik nama.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Jony Jacob diduga melakukan penjualan Ruko Harmoni Plaza kepada pihak ketiga dan penggelapan bagian harta gono-gini almarhum Mia Junita.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan pada persidangan tanggal 23 September 2021 sebelum masuk pada pokok perkara.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara karena diajukan sebelum masuk pada pokok perkara.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah cabut gugatan soal warisan tanah yang masih atas nama mantan mertua, tapi sekarang bingung bagaimana cara balik nama sertifikat itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 38615, + "candidates": [ + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 1100 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + }, + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1100: Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak waris anak terhadap harta peninggalan orang tua. Dalam pertanyaan, sengketa inti adalah status kepemilikan warisan tanah yang masih atas nama almarhum mantan mertua. Pasal 852 menjadi dasar substantif untuk menentukan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris dan memiliki hak atas harta tersebut, yang merupakan prasyarat hukum sebelum proses balik nama dapat dilakukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ahli waris untuk memikul utang dan beban warisan. Pertanyaan pengguna berfokus pada prosedur dan hak balik nama sertifikat tanah (aspek kepemilikan/akibat hukum waris), bukan pada penyelesaian utang-utang dari harta peninggalan. Tidak ada fakta atau isu mengenai utang warisan dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Meskipun dalam pertimbangan hukum awal gugatan diajukan dengan dalil perbuatan melawan hukum, pertanyaan akhir pengguna secara spesifik menanyakan 'cara balik nama sertifikat' setelah gugatan dicabut. Masalah balik nama adalah masalah hukum waris dan administrasi pertanahan, bukan klaim ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 tidak mengatur mekanisme balik nama." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 852 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24341, + "completion_tokens": 1476 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_418_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_418_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..abd41ac3dfb81c35dce7b5c2c3b5c72084d05a2f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_418_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,205 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_418_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 58, + "timings": { + "parse": 0.14, + "classify": 0.0, + "condense": 402.476, + "read": 94.096, + "query": 2.606, + "relevance": 65.494, + "total": 564.812 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 177793, + "marked_chars": 178306 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nI.\nDALAM KONVENSI :\nDALAM PROVISI\n-\nMenolak tuntutan Provisi Penggugat\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenerima eksepsi Tergugat I;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \nII.\nDALAM REKONVENSI :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam\nKonvensi tidak dapat diterima;\nIII. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI\nHalaman 57 dari 58 halaman Putusan No. 418/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 57\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi\nuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 965.500.00 (sembilan\nratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis , tanggal 01 Agustus 2024\noleh kami ARDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD\nDJOHAN ARIFIN, S.H., dan TRI YULIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134978, + "summary": "[HAL 1-14] Penggugat Manase Sitanggang menggugat Tergugat I (Radot Breins Pandapotan/Direktur Utama PT. Breins Veri), Tergugat II (Bank BRI KC Hayam Wuruk), Tergugat III (PPK PUPR Jawa Tengah), Tergugat IV (Bank BJB KC Gajah Mada), dan Turut Tergugat (PT. Rama Kasih Sempurna) atas perbuatan melawan hukum. Penggugat dalil bahwa ia menggunakan \"pinjam bendera\" PT. Breins Veri untuk memenangkan tender proyek Rusun Mahasiswa STAI AN Nawawi dengan nilai kontrak Rp10.953.114.279 [HAL 2-4]. Untuk membiayai proyek, Penggugat mengajukan kredit Rp2 miliar atas nama PT. Rama Kasih Sempurna dengan jaminan SHM miliknya, membuka rekening Giro dan Escrow di Bank BRI [HAL 3-5]. Disepakati bahwa tagihan proyek akan masuk ke rekening Escrow BRI untuk melunasi kredit tersebut melalui dokumen Cessie, Surat Pernyataan, dan Standing Instruction [HAL 5]. Namun, Penggugat dalil Tergugat I secara sepihak mengubah rekening tagihan ke Bank BJB pada 4 Oktober 2021 tanpa persetujuan Penggugat, menyebabkan tagihan I-III tidak masuk ke Escrow BRI [HAL 6-7]. Penggugat juga menyalahkan Tergugat II karena tidak segera memindahbukukan Tagihan IV ke Escrow untuk melunasi kredit, serta menyalahkan Tergugat III dan IV atas pengalihan pembayaran [HAL 7-8]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil (pokok kredit, bunga, denda) dan immateriil (kehilangan keuntungan proyek) total Rp5.428.703.985, serta sita jaminan [HAL 9-14].\n\n[HAL 15-34] Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan mengajukan eksepsi plurium litis consortium dan obscur libel, serta jawaban pokok perkara yang menyatakan Penggugat wanprestasi karena menelantarkan proyek setelah menerima Down Payment (DP) 20% sebesar Rp2.190.622.856, padahal hanya digunakan Rp1.456.764.199 sehingga progress hanya 13,3% [HAL 19-20]. Tergugat I dalil perubahan rekening dilakukan berdasarkan Notulen Rapat 11 Oktober 2021 yang disepakati bersama, di mana Penggugat menyatakan tidak sanggup melanjutkan proyek dan menyerahkannya kepada PT. Breins Veri demi menyelamatkan proyek dari keterlambatan [HAL 21-22]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil (sisa DP, keterlambatan 280 hari, biaya hukum, fee pinjam bendera) total Rp2.467.686.514 dan immateriil Rp2 miliar karena nama baik perusahaan rusak [HAL 32-34].\n\n[HAL 35-44] Tergugat IV membantah gugatan dengan eksepsi obscur libel, menyatakan tidak memiliki kewenangan memblokir rekening nasabah (Tergugat I) tanpa otoritas OJK, dan dalil bahwa ia hanya menjalankan aturan perbankan [HAL 35-39]. Pengadilan mencatat mediasi gagal [HAL 15]. Penggugat mengajukan 34 bukti surat (sebagian fotokopi) dan 1 saksi, Bistok Sp Sitanggang, yang membenarkan adanya pinjam bendera, pinjaman BRI, dan penggunaan DP untuk proyek, namun tidak mengetahui alasan pengambilan alih proyek oleh Tergugat I [HAL 40-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 44828, + "summary": "[HAL 1-14] Penggugat Manase Sitanggang menggugat Tergugat I (Radot Breins Pandapotan/Direktur Utama PT. Breins Veri), Tergugat II (Bank BRI KC Hayam Wuruk), Tergugat III (PPK PUPR Jawa Tengah), Tergugat IV (Bank BJB KC Gajah Mada), dan Turut Tergugat (PT. Rama Kasih Sempurna) atas perbuatan melawan hukum. Penggugat dalil bahwa ia menggunakan \"pinjam bendera\" PT. Breins Veri untuk memenangkan tender proyek Rusun Mahasiswa STAI AN Nawawi dengan nilai kontrak Rp10.953.114.279 [HAL 2-4]. Untuk membiayai proyek, Penggugat mengajukan kredit Rp2 miliar atas nama PT. Rama Kasih Sempurna dengan jaminan SHM miliknya, membuka rekening Giro dan Escrow di Bank BRI [HAL 3-5]. Disepakati bahwa tagihan proyek akan masuk ke rekening Escrow BRI untuk melunasi kredit tersebut melalui dokumen Cessie, Surat Pernyataan, dan Standing Instruction [HAL 5]. Namun, Penggugat dalil Tergugat I secara sepihak mengubah rekening tagihan ke Bank BJB pada 4 Oktober 2021 tanpa persetujuan Penggugat, menyebabkan tagihan I-III tidak masuk ke Escrow BRI [HAL 6-7]. Penggugat juga menyalahkan Tergugat II karena tidak segera memindahbukukan Tagihan IV ke Escrow untuk melunasi kredit, serta menyalahkan Tergugat III dan IV atas pengalihan pembayaran [HAL 7-8]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil (pokok kredit, bunga, denda) dan immateriil (kehilangan keuntungan proyek) total Rp5.428.703.985, serta sita jaminan [HAL 9-14].\n\n[HAL 15-34] Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan mengajukan eksepsi plurium litis consortium dan obscur libel, serta jawaban pokok perkara yang menyatakan Penggugat wanprestasi karena menelantarkan proyek setelah menerima Down Payment (DP) 20% sebesar Rp2.190.622.856, padahal hanya digunakan Rp1.456.764.199 sehingga progress hanya 13,3% [HAL 19-20]. Tergugat I dalil perubahan rekening dilakukan berdasarkan Notulen Rapat 11 Oktober 2021 yang disepakati bersama, di mana Penggugat menyatakan tidak sanggup melanjutkan proyek dan menyerahkannya kepada PT. Breins Veri demi menyelamatkan proyek dari keterlambatan [HAL 21-22]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil (sisa DP, keterlambatan 280 hari, biaya hukum, fee pinjam bendera) total Rp2.467.686.514 dan immateriil Rp2 miliar karena nama baik perusahaan rusak [HAL 32-34].\n\n[HAL 35-44] Tergugat IV membantah gugatan dengan eksepsi obscur libel, menyatakan tidak memiliki kewenangan memblokir rekening nasabah (Tergugat I) tanpa otoritas OJK, dan dalil bahwa ia hanya menjalankan aturan perbankan [HAL 35-39]. Pengadilan mencatat mediasi gagal [HAL 15]. Penggugat mengajukan 34 bukti surat (sebagian fotokopi) dan 1 saksi, Bistok Sp Sitanggang, yang membenarkan adanya pinjam bendera, pinjaman BRI, dan penggunaan DP untuk proyek, namun tidak mengetahui alasan pengambilan alih proyek oleh Tergugat I [HAL 40-44]. Saksi Bistok menerangkan kredit atas nama PT. Rama Kasih Sempurna menggunakan jaminan SHM milik Penggugat, hubungan Penggugat dengan PT. Breins Veri hanya terkait pinjam bendera, Penggugat adalah pemenang tender, pengerjaan berdasarkan Kuasa Direksi PT. Breins Veri, uang pinjaman BRI digunakan untuk proyek, uang muka 20% diberikan kepada Penggugat dan digunakan untuk proyek, namun saksi tidak mengetahui alasan proyek diambil alih Tergugat I, tidak pernah melihat Notulen Rapat T.I-12, dan tidak mengetahui progres pekerjaan sebelum diambil alih [HAL 44]. Saksi Johan Sinaga juga menerangkan proyek RUSUN Mahasiswa STAI Purworejo milik Penggugat, pembiayaan dari pinjaman Bank BRI sebesar 2 miliar dengan jaminan rumah milik Penggugat, nilai proyek 10 miliar, proyek diambil alih Tergugat I, namun saksi tidak mengetahui status utang lunas/tidak, proyek selesai/tidak, jumlah utang, dan tidak pernah melihat bukti pertemuan [HAL 45].\n\n[HAL 45-49] Tergugat I mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai asli (kecuali T.I-6 s.d T.I-11 yang tidak ada aslinya) meliputi KTP, Akta PT, Akta Rapat Perseroan, Kuasa Direksi, SPK, Faktur Pajak, Surat Teguran, Surat Keterlambatan, Undangan SCM, Notulen Rapat II Oktober 2021, Addendum Kontrak, dan Berita Acara Serah Terima [HAL 45-46]. Tergugat I juga mengajukan 1 saksi, Ollyvia Herliani Purba, yang menerangkan hubungan kerja dengan Tergugat I, kenal Penggugat sebagai rekan kerja, Tergugat I memberikan Kuasa Direksi kepada Penggugat untuk proyek RUSUN Purworejo, tidak ada perjanjian lain selain Kuasa Direksi, Penggugat menyediakan modal pengerjaan, nilai proyek kurang lebih Rp10 miliar, proyek selesai Desember 2022 (terlambat dari rencana 2021) karena mangkrak, ada kesepakatan Penggugat tidak sanggup dan menyerahkan proyek ke PT. Breins Veri, proyek terhambat September 2021 akibat teguran PUPR, rapat tanggal 11 Oktober 2021 dihadiri Tagor Sitompul, Radot Breins, Manase Sitanggang, dan Anas, saksi pernah melihat Notulen T.12, modal lanjutan dari PT. Breins Veri, uang muka 20% diserahkan kepada Manase, Penggugat mengerjakan proyek hingga 20%, saksi menulis Notulen sendiri, PT. Breins Veri mengajukan perubahan rekening tanggal 4 Oktober 2021 sebelum rapat, dan Tagor Sitompul adalah Direktur PT. Breins Veri [HAL 46-49]. Tergugat IV mengajukan bukti surat fotokopi tanpa asli berupa Addendum Ke-1 dan Surat Keterangan Bank BJB [HAL 50].\n\n[HAL 50-58] Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat karena dianggap bagian dari materi pokok perkara [HAL 50]. Dalam eksepsi, Majelis Hakim menerima eksepsi Plurium Litis Consortium dari Tergugat I karena Penggugat tidak menarik Notaris Aristiawan Dwi Putranto (pembuat Akta Kuasa Direksi No.33 tanggal 21 Juni 2021) sebagai pihak, padahal dokumen tersebut penting dan menentukan [HAL 54-55]. Majelis Hakim juga menerima eksepsi Obscur Libel dari Tergugat I karena gugatan Penggugat tidak jelas menyatakan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan para Tergugat dalam petitum tanpa didasari penjelasan perbuatan spesifik dalam posita [HAL 55-56]. Dengan diterima kedua eksepsi tersebut, gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) [HAL 56]. Akibatnya, gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat I (sebagai Penggugat dalam Rekonvensi) juga dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasar pada gugatan Konvensi yang tidak dapat diterima [HAL 56-57]. Amar putusan: 1) Menolak tuntutan Provisi Penggugat; 2) Menerima eksepsi Tergugat I; 3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 4) Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima; 5) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp965.500 [HAL 57-58]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-14] Penggugat Manase Sitanggang menggugat Tergugat I (Radot Breins Pandapotan/Direktur Utama PT. Breins Veri), Tergugat II (Bank BRI KC Hayam Wuruk), Tergugat III (PPK PUPR Jawa Tengah), Tergugat IV (Bank BJB KC Gajah Mada), dan Turut Tergugat (PT. Rama Kasih Sempurna) atas perbuatan melawan hukum. Penggugat dalil bahwa ia menggunakan \"pinjam bendera\" PT. Breins Veri untuk memenangkan tender proyek Rusun Mahasiswa STAI AN Nawawi dengan nilai kontrak Rp10.953.114.279 [HAL 2-4]. Untuk membiayai proyek, Penggugat mengajukan kredit Rp2 miliar atas nama PT. Rama Kasih Sempurna dengan jaminan SHM miliknya, membuka rekening Giro dan Escrow di Bank BRI [HAL 3-5]. Disepakati bahwa tagihan proyek akan masuk ke rekening Escrow BRI untuk melunasi kredit tersebut melalui dokumen Cessie, Surat Pernyataan, dan Standing Instruction [HAL 5]. Namun, Penggugat dalil Tergugat I secara sepihak mengubah rekening tagihan ke Bank BJB pada 4 Oktober 2021 tanpa persetujuan Penggugat, menyebabkan tagihan I-III tidak masuk ke Escrow BRI [HAL 6-7]. Penggugat juga menyalahkan Tergugat II karena tidak segera memindahbukukan Tagihan IV ke Escrow untuk melunasi kredit, serta menyalahkan Tergugat III dan IV atas pengalihan pembayaran [HAL 7-8]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil (pokok kredit, bunga, denda) dan immateriil (kehilangan keuntungan proyek) total Rp5.428.703.985, serta sita jaminan [HAL 9-14].\n\n[HAL 15-34] Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan mengajukan eksepsi plurium litis consortium dan obscur libel, serta jawaban pokok perkara yang menyatakan Penggugat wanprestasi karena menelantarkan proyek setelah menerima Down Payment (DP) 20% sebesar Rp2.190.622.856, padahal hanya digunakan Rp1.456.764.199 sehingga progress hanya 13,3% [HAL 19-20]. Tergugat I dalil perubahan rekening dilakukan berdasarkan Notulen Rapat 11 Oktober 2021 yang disepakati bersama, di mana Penggugat menyatakan tidak sanggup melanjutkan proyek dan menyerahkannya kepada PT. Breins Veri demi menyelamatkan proyek dari keterlambatan [HAL 21-22]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil (sisa DP, keterlambatan 280 hari, biaya hukum, fee pinjam bendera) total Rp2.467.686.514 dan immateriil Rp2 miliar karena nama baik perusahaan rusak [HAL 32-34].\n\n[HAL 35-44] Tergugat IV membantah gugatan dengan eksepsi obscur libel, menyatakan tidak memiliki kewenangan memblokir rekening nasabah (Tergugat I) tanpa otoritas OJK, dan dalil bahwa ia hanya menjalankan aturan perbankan [HAL 35-39]. Pengadilan mencatat mediasi gagal [HAL 15]. Penggugat mengajukan 34 bukti surat (sebagian fotokopi) dan 1 saksi, Bistok Sp Sitanggang, yang membenarkan adanya pinjam bendera, pinjaman BRI, dan penggunaan DP untuk proyek, namun tidak mengetahui alasan pengambilan alih proyek oleh Tergugat I [HAL 40-44]. Saksi Bistok menerangkan kredit atas nama PT. Rama Kasih Sempurna menggunakan jaminan SHM milik Penggugat, hubungan Penggugat dengan PT. Breins Veri hanya terkait pinjam bendera, Penggugat adalah pemenang tender, pengerjaan berdasarkan Kuasa Direksi PT. Breins Veri, uang pinjaman BRI digunakan untuk proyek, uang muka 20% diberikan kepada Penggugat dan digunakan untuk proyek, namun saksi tidak mengetahui alasan proyek diambil alih Tergugat I, tidak pernah melihat Notulen Rapat T.I-12, dan tidak mengetahui progres pekerjaan sebelum diambil alih [HAL 44]. Saksi Johan Sinaga juga menerangkan proyek RUSUN Mahasiswa STAI Purworejo milik Penggugat, pembiayaan dari pinjaman Bank BRI sebesar 2 miliar dengan jaminan rumah milik Penggugat, nilai proyek 10 miliar, proyek diambil alih Tergugat I, namun saksi tidak mengetahui status utang lunas/tidak, proyek selesai/tidak, jumlah utang, dan tidak pernah melihat bukti pertemuan [HAL 45].\n\n[HAL 45-49] Tergugat I mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai asli (kecuali T.I-6 s.d T.I-11 yang tidak ada aslinya) meliputi KTP, Akta PT, Akta Rapat Perseroan, Kuasa Direksi, SPK, Faktur Pajak, Surat Teguran, Surat Keterlambatan, Undangan SCM, Notulen Rapat II Oktober 2021, Addendum Kontrak, dan Berita Acara Serah Terima [HAL 45-46]. Tergugat I juga mengajukan 1 saksi, Ollyvia Herliani Purba, yang menerangkan hubungan kerja dengan Tergugat I, kenal Penggugat sebagai rekan kerja, Tergugat I memberikan Kuasa Direksi kepada Penggugat untuk proyek RUSUN Purworejo, tidak ada perjanjian lain selain Kuasa Direksi, Penggugat menyediakan modal pengerjaan, nilai proyek kurang lebih Rp10 miliar, proyek selesai Desember 2022 (terlambat dari rencana 2021) karena mangkrak, ada kesepakatan Penggugat tidak sanggup dan menyerahkan proyek ke PT. Breins Veri, proyek terhambat September 2021 akibat teguran PUPR, rapat tanggal 11 Oktober 2021 dihadiri Tagor Sitompul, Radot Breins, Manase Sitanggang, dan Anas, saksi pernah melihat Notulen T.12, modal lanjutan dari PT. Breins Veri, uang muka 20% diserahkan kepada Manase, Penggugat mengerjakan proyek hingga 20%, saksi menulis Notulen sendiri, PT. Breins Veri mengajukan perubahan rekening tanggal 4 Oktober 2021 sebelum rapat, dan Tagor Sitompul adalah Direktur PT. Breins Veri [HAL 46-49]. Tergugat IV mengajukan bukti surat fotokopi tanpa asli berupa Addendum Ke-1 dan Surat Keterangan Bank BJB [HAL 50].\n\n[HAL 50-58] Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat karena dianggap bagian dari materi pokok perkara [HAL 50]. Dalam eksepsi, Majelis Hakim menerima eksepsi Plurium Litis Consortium dari Tergugat I karena Penggugat tidak menarik Notaris Aristiawan Dwi Putranto (pembuat Akta Kuasa Direksi No.33 tanggal 21 Juni 2021) sebagai pihak, padahal dokumen tersebut penting dan menentukan [HAL 54-55]. Majelis Hakim juga menerima eksepsi Obscur Libel dari Tergugat I karena gugatan Penggugat tidak jelas menyatakan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan para Tergugat dalam petitum tanpa didasari penjelasan perbuatan spesifik dalam posita [HAL 55-56]. Dengan diterima kedua eksepsi tersebut, gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) [HAL 56]. Akibatnya, gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat I (sebagai Penggugat dalam Rekonvensi) juga dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasar pada gugatan Konvensi yang tidak dapat diterima [HAL 56-57]. Amar putusan: 1) Menolak tuntutan Provisi Penggugat; 2) Menerima eksepsi Tergugat I; 3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 4) Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima; 5) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp965.500 [HAL 57-58]." + }, + "read": { + "input_chars": 6493, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I hingga IV serta Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait pengalihan rekening tagihan proyek Rusun Mahasiswa STAI AN Nawawi yang diduga menyebabkan gagalnya pelunasan kredit. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta sita jaminan. Gugatan ini ditolak oleh hakim melalui eksepsi plurium litis consortium dan obscur libel sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menggunakan nama PT. Breins Veri untuk memenangkan tender proyek Rusun Mahasiswa STAI AN Nawawi dengan nilai kontrak Rp10.953.114.279.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan kredit sebesar Rp2 miliar atas nama PT. Rama Kasih Sempurna dengan jaminan SHM milik pribadi dan membuka rekening Giro serta Escrow di Bank BRI.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Disepakannya bahwa tagihan proyek akan masuk ke rekening Escrow BRI untuk melunasi kredit melalui dokumen Cessie, Surat Pernyataan, dan Standing Instruction.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengubah rekening tagihan ke Bank BJB pada 4 Oktober 2021 tanpa persetujuan Penggugat, sehingga tagihan I-III tidak masuk ke Escrow BRI.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan Penggugat wanprestasi karena menelantarkan proyek setelah menerima Down Payment 20% sebesar Rp2.190.622.856.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil perubahan rekening dilakukan berdasarkan Notulen Rapat 11 Oktober 2021 yang disepakati bersama, di mana Penggugat menyatakan tidak sanggup melanjutkan proyek.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil dan immateriil karena proyek mangkrak dan nama baik perusahaan rusak.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Plurium Litis Consortium dari Tergugat I karena Penggugat tidak menarik Notaris Aristiawan Dwi Putranto sebagai pihak.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Obscur Libel dari Tergugat I karena gugatan Penggugat tidak jelas menyatakan perbuatan melawan hukum spesifik dalam petitum.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima akibat diterima kedua eksepsi tersebut.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasar pada gugatan Konvensi yang tidak dapat diterima.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I hingga IV serta Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait pengalihan rekening tagihan proyek Rusun Mahasiswa STAI AN Nawawi yang diduga menyebabkan gagalnya pelunasan kredit. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta sita jaminan. Tergugat I membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi plurium litis consortium dan obscur libel, serta mengajukan rekonvensi. Majelis Hakim menerima eksepsi plurium litis consortium karena Penggugat tidak menarik Notaris pembuat Akta Kuasa Direksi sebagai pihak, dan menerima eksepsi obscur libel karena gugatan tidak jelas menyatakan perbuatan melawan hukum spesifik. Akibatnya, gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan rekonvensi Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasar pada gugatan konvensi yang tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I hingga IV serta Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait pengalihan rekening tagihan proyek Rusun Mahasiswa STAI AN Nawawi yang diduga menyebabkan gagalnya pelunasan kredit. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta sita jaminan. Tergugat I membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi plurium litis consortium dan obscur libel, serta mengajukan rekonvensi. Majelis Hakim menerima eksepsi plurium litis consortium karena Penggugat tidak menarik Notaris pembuat Akta Kuasa Direksi sebagai pihak, dan menerima eksepsi obscur libel karena gugatan tidak jelas menyatakan perbuatan melawan hukum spesifik. Akibatnya, gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan rekonvensi Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasar pada gugatan konvensi yang tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menggunakan nama PT. Breins Veri untuk memenangkan tender proyek Rusun Mahasiswa STAI AN Nawawi dengan nilai kontrak Rp10.953.114.279.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan kredit sebesar Rp2 miliar atas nama PT. Rama Kasih Sempurna dengan jaminan SHM milik pribadi dan membuka rekening Giro serta Escrow di Bank BRI.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Disepakannya bahwa tagihan proyek akan masuk ke rekening Escrow BRI untuk melunasi kredit melalui dokumen Cessie, Surat Pernyataan, dan Standing Instruction.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengubah rekening tagihan ke Bank BJB pada 4 Oktober 2021 tanpa persetujuan Penggugat, sehingga tagihan I-III tidak masuk ke Escrow BRI.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan Penggugat wanprestasi karena menelantarkan proyek setelah menerima Down Payment 20% sebesar Rp2.190.622.856.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil perubahan rekening dilakukan berdasarkan Notulen Rapat 11 Oktober 2021 yang disepakati bersama, di mana Penggugat menyatakan tidak sanggup melanjutkan proyek.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil dan immateriil karena proyek mangkrak dan nama baik perusahaan rusak.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Plurium Litis Consortium dari Tergugat I karena Penggugat tidak menarik Notaris Aristiawan Dwi Putranto sebagai pihak.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Obscur Libel dari Tergugat I karena gugatan Penggugat tidak jelas menyatakan perbuatan melawan hukum spesifik dalam petitum.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima akibat diterima kedua eksepsi tersebut.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasar pada gugatan Konvensi yang tidak dapat diterima.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa tagihan proyek saya tidak masuk ke rekening bank untuk bayar kredit, padahal sudah disepakati bersama?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22981, + "candidates": [ + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang komponen ganti rugi (kerugian, keuntungan yang diharapkan, dan bunga) yang dapat dituntut. Dalam putusan, gugatan ditolak karena cacat formil (gugatan kabur/obscur libel dan kurang pihak), sehingga Majelis Hakim tidak pernah memeriksa substansi apakah ada kerugian atau hak untuk menuntut ganti rugi. Isi pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan karena perkara tidak masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang batas kekuatan perjanjian (termasuk keadilan, kebiasaan, dan undang-undang). Meskipun pertanyaan awam menyentuh aspek kesepakatan, putusan ini sepenuhnya didasarkan pada alasan prosedural (eksepsi obscur libel dan plurium litis consortium) tanpa pernah membahas substansi isi perjanjian atau kewajiban yang timbul dari kesepakatan tersebut. Pasal ini tidak dikutip atau dianalisis dalam pertimbangan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Meskipun dalam petitum Penggugat menyebutkan dalil PMH, eksepsi Obscur Libel diterima karena dalil PMH tersebut dianggap tidak jelas dan kabur. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) tanpa pernah memeriksa apakah unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 terpenuhi atau tidak. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi dasar substantif dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 61543, + "completion_tokens": 4125 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_422_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_422_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fc693f0c972796364576bbfcc59b5875d66b1681 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_422_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,127 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_422_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.043, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 55.498, + "query": 12.262, + "relevance": 53.304, + "total": 121.107 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50927, + "marked_chars": 51080 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili \nperkara ini; \n2. Menghukum \nPenggugat \nuntuk membayar biaya \nperkara \nsejumlah \nRp326.000,00(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah; \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025, oleh kami, \nElizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., \nM.H. dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. \nPutusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada \nhari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025, dengan dihadiri oleh Butet Mariani Rutua \nElisabeth, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik \n \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 17\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 422/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim \n \nmelalui sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga." + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 51080, + "frame": "PT Harapan Lintas Logistik menggugat PT Icheetah Logistics Indonesia atas dugaan wanprestasi karena tidak melunasi sisa tagihan jasa pengangkutan laut. Penggugat meminta pengadilan menyatakan tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa tagihan serta berbagai kerugian. Namun, perkara ini tidak diperiksa pada pokoknya karena pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul forum yang disepakati para pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian angkutan laut yang disepakati di Pontianak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian tersebut memuat klausul penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri Pontianak.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat belum melunasi sisa tagihan jasa pengangkutan laut.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Harapan Lintas Logistik mengajukan gugatan perdata terhadap PT Icheetah Logistics Indonesia dengan dalih wanprestasi akibat ketidaklunasan pembayaran sisa tagihan jasa pengangkutan laut. Penggugat menuntut pembayaran sisa tagihan beserta berbagai jenis kerugian materil dan immateril. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa perjanjian antara para pihak mengandung klausul yang menyepakati penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Pontianak. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini sehingga pemeriksaan pada pokok perkara tidak dilakukan dan gugatan tidak diputis pada substansinya." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Harapan Lintas Logistik mengajukan gugatan perdata terhadap PT Icheetah Logistics Indonesia dengan dalih wanprestasi akibat ketidaklunasan pembayaran sisa tagihan jasa pengangkutan laut. Penggugat menuntut pembayaran sisa tagihan beserta berbagai jenis kerugian materil dan immateril. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa perjanjian antara para pihak mengandung klausul yang menyepakati penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Pontianak. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini sehingga pemeriksaan pada pokok perkara tidak dilakukan dan gugatan tidak diputis pada substansinya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian angkutan laut yang disepakati di Pontianak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian tersebut memuat klausul penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri Pontianak.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat belum melunasi sisa tagihan jasa pengangkutan laut.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar tagihan jasa pengangkutan laut, tapi pihak lawan malah menggugat saya di Jakarta Timur padahal kita sepakat sengketa diselesaikan di Pontianak, kan salah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8379, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, Pasal 1320 digunakan sebagai dasar hukum untuk menilai apakah perjanjian antara para pihak (termasuk klausul penyelesaian sengketa) sah dan mengikat. Meskipun putusan akhirnya menolak gugatan karena alasan kewenangan pengadilan (prosedural), Pasal 1320 adalah kerangka substantif yang dipakai hakim untuk memastikan adanya perjanjian yang sah sebelum membahas kewenangan. Tanpa perjanjian yang sah menurut Pasal 1320, klausul pilihan forum (yang menjadi inti pertanyaan awam) tidak akan memiliki kekuatan mengikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip 'pacta sunt servanda' (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak). Putusan secara eksplisit mengutip Pasal 1338 untuk menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat, sehingga klausul dalam perjanjian yang menentukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Pontianak harus ditaati. Ini adalah dasar hukum substantif utama yang mendukung argumen awam bahwa pihak lawan salah menggugat di Jakarta Timur karena melanggar kesepakatan dalam perjanjian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18916, + "completion_tokens": 851 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_425_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_425_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bce9a4c2b23a494ce1cae28400966a4fb7459bbf --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_425_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_425_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 128.31, + "query": 11.284, + "relevance": 50.279, + "total": 189.899 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29021, + "marked_chars": 29102 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29102, + "frame": "Pemohon Ayu Sukmasari Rahayu mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dirinya sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur. Inti sengketa adalah kebutuhan izin pengadilan agar Pemohon dapat melakukan tindakan hukum jual beli atas harta bersama dengan almarhum suaminya yang merupakan harta warisan. Pemohon meminta penetapan dirinya sebagai wali sah dan izin untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan di Bekasi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Ayu Sukmasari Rahayu menikah dengan Arief Nugroho pada tanggal 26 Desember 2004 di Jakarta Timur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum Arief Nugroho dikaruniai tiga orang anak yaitu Shaira Sukmaputri Arief, Khaila Ayuputri Arief, dan Keenan Akiraputri Arief.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Arief Nugroho meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 12 Juni 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Khaila Ayuputri Arief lahir pada tanggal 3 Maret 2008 dan Keenan Akiraputri Arief lahir pada tanggal 4 September 2020, sehingga keduanya masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum memiliki harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan seluas 36 m2 di Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi yang terdaftar atas nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta tersebut untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga dan anak-anak Pemohon yang telah dewasa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Ayu Sukmasari Rahayu mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena almarhum suaminya, Arief Nugroho, telah meninggal dunia pada tahun 2021. Pemohon memiliki tiga anak dari pernikahan tersebut, di mana dua di antaranya, Khaila Ayuputri Arief dan Keenan Akiraputri Arief, masih berada di bawah umur. Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah beserta bangunan seluas 36 m2 di Bekasi yang merupakan harta bersama dengan almarhum suami untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya. Mengingat anak-anak tersebut belum dewasa, diperlukan penetapan wali agar Pemohon dapat melakukan tindakan hukum jual beli atas harta tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali sah dari kedua anak yang masih di bawah umur, serta memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anak-anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum jual beli atas harta peninggalan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Ayu Sukmasari Rahayu mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena almarhum suaminya, Arief Nugroho, telah meninggal dunia pada tahun 2021. Pemohon memiliki tiga anak dari pernikahan tersebut, di mana dua di antaranya, Khaila Ayuputri Arief dan Keenan Akiraputri Arief, masih berada di bawah umur. Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah beserta bangunan seluas 36 m2 di Bekasi yang merupakan harta bersama dengan almarhum suami untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya. Mengingat anak-anak tersebut belum dewasa, diperlukan penetapan wali agar Pemohon dapat melakukan tindakan hukum jual beli atas harta tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali sah dari kedua anak yang masih di bawah umur, serta memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anak-anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum jual beli atas harta peninggalan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Ayu Sukmasari Rahayu menikah dengan Arief Nugroho pada tanggal 26 Desember 2004 di Jakarta Timur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum Arief Nugroho dikaruniai tiga orang anak yaitu Shaira Sukmaputri Arief, Khaila Ayuputri Arief, dan Keenan Akiraputri Arief.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Arief Nugroho meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 12 Juni 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Khaila Ayuputri Arief lahir pada tanggal 3 Maret 2008 dan Keenan Akiraputri Arief lahir pada tanggal 4 September 2020, sehingga keduanya masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum memiliki harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan seluas 36 m2 di Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi yang terdaftar atas nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta tersebut untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga dan anak-anak Pemohon yang telah dewasa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah meninggal dan anak saya masih kecil, bolehkah saya jual tanah warisan untuk biaya hidup mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13809, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "text": "Pasal 830: Pewarisan hanya terjadi karena kematian." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum menikah). Dalam pertanyaan, anak masih kecil (belum dewasa), sehingga status hukumnya memerlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum seperti menjual harta. Putusan juga secara eksplisit menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menetapkan perwalian ibu sebagai wali bagi anak-anak yang belum dewasa agar dapat melakukan tindakan hukum jual beli." + }, + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena mengatur bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dalam pertanyaan, suami telah meninggal, sehingga proses pewarisan harta (termasuk tanah yang akan dijual) telah terjadi secara hukum. Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan dasar hukum terjadinya pewarisan harta peninggalan suami kepada istri dan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena mengatur hak anak-anak sebagai ahli waris golongan pertama atas harta peninggalan orang tuanya. Dalam pertanyaan, tanah tersebut adalah harta warisan dari almarhum suami yang menjadi hak anak-anak (bersama istri). Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa anak-anak adalah ahli waris yang sah, sehingga persetujuan atau perwakilan mereka (melalui wali) diperlukan dalam transaksi jual beli harta tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14356, + "completion_tokens": 1162 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_426_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_426_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fcbe9a17134496aae6aba159be4017fccd0039f7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_426_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,152 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_426_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 103, + "timings": { + "parse": 0.168, + "classify": 0.0, + "condense": 1183.931, + "read": 97.349, + "query": 6.352, + "relevance": 82.413, + "total": 1370.214 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 289316, + "marked_chars": 290238 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI \nDALAM PROVISI \n- \nMenolak tuntutan provisi para Penggugat; \nDALAM EKSEPSI \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 101\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \n \nHal. 102 dari 103 hal. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim. \n- \nMengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, \nTurut Tergugat II dan Turut Tergugat III; \nDALAM POKOK PERKARA \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke \nverklaard); \nDALAM REKONVENSI \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet \nontvankelijke verklaard); \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI \n- \nMenghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk \nmembayar biaya perkara sejumlah Rp1.922.000,00(satu juta sembilan ratus \ndua puluh dua ribu rupiah) \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, oleh kami, \nElizabeth Prasasti A" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134980, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 426/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat I (TN. Nurzaman bin H. Nurhasan) dan Penggugat II (Ny. Mulyana binti H. Nurhasan) sebagai ahli waris Almarhum H. Nurhasan, melawan Tergugat I (Yayasan Harapan Kita), Tergugat II (PT Kelola Aset Nusantara), Tergugat III (Yayasan Nizamia Andalusia), serta Turut Tergugat I (Pemerintah RI/CQ Kodam Jaya), Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Jakarta Timur), Turut Tergugat III (Lurah Bambu Apus), Turut Tergugat IV (TN. Djiih bin Djat sebagai ahli waris Djaat bin Sabun), dan Turut Tergugat V (TN. Sugeng Purnawan, S.H.).\n\n[HAL 4-8] Pokok sengketa bermula dari peristiwa *Ontoigening* (pencabutan hak tanah) tahun 1958 atas tanah milik Almarhum H. Nurhasan di Gedong, Jakarta Timur, untuk Proyek Cijantung oleh Pemerintah/Turut Tergugat I. Sebagai pengganti, H. Nurhasan diperintahkan pindah ke tanah penampungan berupa Girik C-323 Persil 55 Blok D-II seluas 2.320 M2 atas nama Djaat Bin Sabun di Bambu Apus [HAL 5-6]. Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Perintah No. Sp-72/B/4/6/1959 tanggal 1 Juni 1959, tanah tersebut telah beralih hak secara sah menjadi Hak Milik Mutlak atas nama H. Nurhasan sejak tahun 1959 [HAL 7-8]. Penggugat juga mendalilkan adanya penyerahan fisik tanah dari ahli waris Djaat Bin Sabun kepada ahli waris H. Nurhasan pada tahun 2019, sehingga tanah tersebut sah menjadi milik Penggugat [HAL 8].\n\n[HAL 9-12] Penggugat menyatakan tidak dapat menguasai tanah karena adanya plang milik Turut Tergugat I dan penerbitan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 48/Bambu Apus atas nama Tergugat I pada 22 Juli 1994 oleh Turut Tergugat II, yang mengonversi tanah tersebut dari Tanah Negara bekas Milik Adat [HAL 9-10]. Penggugat mendalilkan SHP tersebut diterbitkan tanpa persetujuan pemilik hak milik (H. Nurhasan/ahli waris) sehingga bersifat melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 10-11]. Penggugat juga mengklaim bahwa Tergugat I telah mengalihkan hak kepada Tergugat II melalui Akta Pelepasan Hak No. 445 tanpa seijin Penggugat, serta Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merobohkan pagar, menebang pohon, dan menguasai tanah untuk pembangunan [HAL 11-12]. Penggugat menuntut pengakuan hak milik, pembatalan SHP, pengosongan tanah, dan ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 2.300.000.000,- secara tanggung renteng [HAL 12-13].\n\n[HAL 14-16] Penggugat memohon sita jaminan atas SHP No. 48/Bambu Apus dan larangan provisi terhadap pembangunan atau pengalihan hak sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara, Penggugat memohon pernyataan sah peralihan hak tanah kepada H. Nurhasan, pernyataan sah kepemilikan tanah oleh Penggugat, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, II, dan III, serta penghukuman pembayaran ganti rugi dan pengosongan tanah [HAL 14-16].\n\n[HAL 17-20] Mediasi gagal dilakukan. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa gugatan Penggugat menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara (penerbitan SHP) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Negeri [HAL 18-19]. Tergugat I juga mengajukan eksepsi *legal standing*, menyatakan Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan sah karena hanya bermodalkan Surat Girik yang menurut yurisprudusi hanya bukti bayar pajak, sedangkan Tergugat I memegang SHP No. 48 sebagai alat bukti kuat [HAL 20-21].\n\n[HAL 21-25] Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) akibat ketidaksesuaian posita dan petitum mengenai masa berlaku SHP, ketidakjelasan lokasi dan luas tanah, serta ketidakjelasan dasar perhitungan ganti rugi [HAL 21-22]. Tergugat I juga mengajukan eksepsi *error in persona*, menyatakan Penggugat keliru menggugat Tergugat I padahal sengketa sebenarnya adalah dengan Turut Tergugat I (Kodam Jaya) terkait penyerahan tanah pengganti [HAL 23-24]. Tergugat I mengajukan eksepsi *error in objecto* karena ketidakjelasan lokasi objek sengketa relatif terhadap SHP 48 [HAL 24]. Selain itu, Tergugat I mengajukan eksepsi daluwarsa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, bahwa gugatan telah lewat 5 tahun sejak SHP diterbitkan tahun 1994 [HAL 24-25].\n\n[HAL 26-30] Dalam pokok perkara, Tergugat I membantah kepemilikan Penggugat dengan menegaskan SHP 48 adalah alat bukti kuat yang belum pernah dibatalkan, sementara Surat Girik bukan bukti kepemilikan [HAL 26-27]. Tergugat I menyatakan asal muasal SHP 48 adalah Tanah Negara yang diberikan dengan hak pakai \"selama dipergunakan\" sesuai UU No. 5/1960, sehingga klaim Penggugat tentang berakhirnya hak pakai adalah tanpa dasar [HAL 27-29]. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi Penggugat karena tidak berdasar hukum dan tidak jelas perhitungannya [HAL 30-31].\n\n[HAL 31-37] Tergugat I membantah unsur perbuatan melawan hukum karena perbuatannya dilindungi hukum sebagai pemegang SHP sah [HAL 31-33]. Tergugat I menolak permohonan sita jaminan dan provisi Penggugat karena tidak memenuhi syarat hukum [HAL 33-34]. Tergugat I mengajukan gugatan Rekonvensi, menuntut Penggugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 3.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Penggugat yang menggugat tanpa dasar, serta memohon uang paksa dan sita jaminan atas harta kekayaan Penggugat [HAL 34-37].\n\n[HAL 38-42] Tergugat II memberikan jawaban menolak dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, sejalan dengan Tergugat I, bahwa sengketa mengenai perpanjangan atau pemberian hak pakai baru atas SHP 48 adalah kewenangan PTUN [HAL 38-42]. Tergugat II merujuk yurisprudensi MA dan pendapat ahli hukum bahwa sengketa administrasi pertanahan harus diselesaikan di PTUN [HAL 42].\n\n[HAL 43-47] Tergugat II mengajukan eksepsi daluwarsa, menyatakan Penggugat telah lalai selama 30 tahun sejak SHP diterbitkan dan tidak pernah mengajukan keberatan, sehingga hak menuntut telah hilang berdasarkan azas *Rechts Verwerking* [HAL 43-45]. Tergugat II juga mengajukan eksepsi *error in persona*, menyatakan Penggugat salah menggugat Tergugat II dan Tergugat III karena sengketa sebenarnya adalah dengan Turut Tergugat I dan IV [HAL 45-46]. Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*plorio litis consortium*), karena tidak semua ahli waris H. Nurhasan dan Djaat Bin Sabun dilibatkan sebagai pihak [HAL 46-47].\n\n[HAL 47-49] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) akibat inkonsistensi luas tanah yang didalilkan Penggugat (berubah-ubah antara 2.320 M2, 4.400 M2, 3.000 M2, dan 300 M2) tanpa penjelasan batas-batasnya, serta ketidakjelasan perhitungan ganti rugi materiil mengingat Penggugat mengakui tidak pernah menguasai fisik tanah [HAL 47-49]. Tergugat II juga mengajukan eksepsi gugatan prematur, karena Penggugat harus menyelesaikan terlebih dahulu sengketa peralihan hak dengan Turut Tergugat I dan IV sebelum menggugat pihak lain [HAL 49]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134888, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 426/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat I (TN. Nurzaman bin H. Nurhasan) dan Penggugat II (Ny. Mulyana binti H. Nurhasan) sebagai ahli waris Almarhum H. Nurhasan, melawan Tergugat I (Yayasan Harapan Kita), Tergugat II (PT Kelola Aset Nusantara), Tergugat III (Yayasan Nizamia Andalusia), serta Turut Tergugat I (Pemerintah RI/CQ Kodam Jaya), Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Jakarta Timur), Turut Tergugat III (Lurah Bambu Apus), Turut Tergugat IV (TN. Djiih bin Djat sebagai ahli waris Djaat bin Sabun), dan Turut Tergugat V (TN. Sugeng Purnawan, S.H.).\n\n[HAL 4-8] Pokok sengketa bermula dari peristiwa *Ontoigening* (pencabutan hak tanah) tahun 1958 atas tanah milik Almarhum H. Nurhasan di Gedong, Jakarta Timur, untuk Proyek Cijantung oleh Pemerintah/Turut Tergugat I. Sebagai pengganti, H. Nurhasan diperintahkan pindah ke tanah penampungan berupa Girik C-323 Persil 55 Blok D-II seluas 2.320 M2 atas nama Djaat Bin Sabun di Bambu Apus [HAL 5-6]. Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Perintah No. Sp-72/B/4/6/1959 tanggal 1 Juni 1959, tanah tersebut telah beralih hak secara sah menjadi Hak Milik Mutlak atas nama H. Nurhasan sejak tahun 1959 [HAL 7-8]. Penggugat juga mendalilkan adanya penyerahan fisik tanah dari ahli waris Djaat Bin Sabun kepada ahli waris H. Nurhasan pada tahun 2019, sehingga tanah tersebut sah menjadi milik Penggugat [HAL 8].\n\n[HAL 9-12] Penggugat menyatakan tidak dapat menguasai tanah karena adanya plang milik Turut Tergugat I dan penerbitan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 48/Bambu Apus atas nama Tergugat I pada 22 Juli 1994 oleh Turut Tergugat II, yang mengonversi tanah tersebut dari Tanah Negara bekas Milik Adat [HAL 9-10]. Penggugat mendalilkan SHP tersebut diterbitkan tanpa persetujuan pemilik hak milik (H. Nurhasan/ahli waris) sehingga bersifat melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 10-11]. Penggugat juga mengklaim bahwa Tergugat I telah mengalihkan hak kepada Tergugat II melalui Akta Pelepasan Hak No. 445 tanpa seijin Penggugat, serta Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merobohkan pagar, menebang pohon, dan menguasai tanah untuk pembangunan [HAL 11-12]. Penggugat menuntut pengakuan hak milik, pembatalan SHP, pengosongan tanah, dan ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 2.300.000.000,- secara tanggung renteng [HAL 12-13].\n\n[HAL 14-16] Penggugat memohon sita jaminan atas SHP No. 48/Bambu Apus dan larangan provisi terhadap pembangunan atau pengalihan hak sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara, Penggugat memohon pernyataan sah peralihan hak tanah kepada H. Nurhasan, pernyataan sah kepemilikan tanah oleh Penggugat, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, II, dan III, serta penghukuman pembayaran ganti rugi dan pengosongan tanah [HAL 14-16].\n\n[HAL 17-20] Mediasi gagal dilakukan. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa gugatan Penggugat menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara (penerbitan SHP) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Negeri [HAL 18-19]. Tergugat I juga mengajukan eksepsi *legal standing*, menyatakan Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan sah karena hanya bermodalkan Surat Girik yang menurut yurisprudensi hanya bukti bayar pajak, sedangkan Tergugat I memegang SHP No. 48 sebagai alat bukti kuat [HAL 20-21].\n\n[HAL 21-25] Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) akibat ketidaksesuaian posita dan petitum mengenai masa berlaku SHP, ketidakjelasan lokasi dan luas tanah, serta ketidakjelasan dasar perhitungan ganti rugi [HAL 21-22]. Tergugat I juga mengajukan eksepsi *error in persona*, menyatakan Penggugat keliru menggugat Tergugat I padahal sengketa sebenarnya adalah dengan Turut Tergugat I (Kodam Jaya) terkait penyerahan tanah pengganti [HAL 23-24]. Tergugat I mengajukan eksepsi *error in objecto* karena ketidakjelasan lokasi objek sengketa relatif terhadap SHP 48 [HAL 24]. Selain itu, Tergugat I mengajukan eksepsi daluwarsa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, bahwa gugatan telah lewat 5 tahun sejak SHP diterbitkan tahun 1994 [HAL 24-25].\n\n[HAL 26-30] Dalam pokok perkara, Tergugat I membantah kepemilikan Penggugat dengan menegaskan SHP 48 adalah alat bukti kuat yang belum pernah dibatalkan, sementara Surat Girik bukan bukti kepemilikan [HAL 26-27]. Tergugat I menyatakan asal muasal SHP 48 adalah Tanah Negara yang diberikan dengan hak pakai \"selama dipergunakan\" sesuai UU No. 5/1960, sehingga klaim Penggugat tentang berakhirnya hak pakai adalah tanpa dasar [HAL 27-29]. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi Penggugat karena tidak berdasar hukum dan tidak jelas perhitungannya [HAL 30-31].\n\n[HAL 31-37] Tergugat I membantah unsur perbuatan melawan hukum karena perbuatannya dilindungi hukum sebagai pemegang SHP sah [HAL 31-33]. Tergugat I menolak permohonan sita jaminan dan provisi Penggugat karena tidak memenuhi syarat hukum [HAL 33-34]. Tergugat I mengajukan gugatan Rekonvensi, menuntut Penggugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 3.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Penggugat yang menggugat tanpa dasar, serta memohon uang paksa dan sita jaminan atas harta kekayaan Penggugat [HAL 34-37].\n\n[HAL 38-42] Tergugat II memberikan jawaban menolak dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, sejalan dengan Tergugat I, bahwa sengketa mengenai perpanjangan atau pemberian hak pakai baru atas SHP 48 adalah kewenangan PTUN [HAL 38-42]. Tergugat II merujuk yurisprudensi MA dan pendapat ahli hukum bahwa sengketa administrasi pertanahan harus diselesaikan di PTUN [HAL 42].\n\n[HAL 43-47] Tergugat II mengajukan eksepsi daluwarsa, menyatakan Penggugat telah lalai selama 30 tahun sejak SHP diterbitkan dan tidak pernah mengajukan keberatan, sehingga hak menuntut telah hilang berdasarkan azas *Rechts Verwerking* [HAL 43-45]. Tergugat II juga mengajukan eksepsi *error in persona*, menyatakan Penggugat salah menggugat Tergugat II dan Tergugat III karena sengketa sebenarnya adalah dengan Turut Tergugat I dan IV [HAL 45-46]. Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*plorio litis consortium*), karena tidak semua ahli waris H. Nurhasan dan Djaat Bin Sabun dilibatkan sebagai pihak [HAL 46-47].\n\n[HAL 47-49] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) akibat inkonsistensi luas tanah yang didalilkan Penggugat (berubah-ubah antara 2.320 M2, 4.400 M2, 3.000 M2, dan 300 M2) tanpa penjelasan batas-batasnya, serta ketidakjelasan perhitungan ganti rugi materiil mengingat Penggugat mengakui tidak pernah menguasai fisik tanah [HAL 47-49]. Tergugat II juga mengajukan eksepsi gugatan prematur, karena Penggugat harus menyelesaikan terlebih dahulu sengketa peralihan hak dengan Turut Tergugat I dan IV sebelum menggugat pihak lain [HAL 49].\n\n[HAL 50-58] Tergugat II melanjutkan pembantahan dengan menyatakan penyerahan fisik tanah oleh Turut Tergugat IV (ahli waris Djaat Bin Sabun) kepada Penggugat tidak sah secara hukum karena hak atas tanah Girik C.323 telah beralih kepada Turut Tergugat I (Kodam Jaya) melalui proses administrasi pembebasan tanah, sehingga ahli waris Djaat Bin Sabun tidak lagi memiliki hak untuk menyerahkan tanah tersebut [HAL 50-52]. Tergugat II juga menyangkal status ahli waris Penggugat hanya berdasarkan Surat Pernyataan Waris, menuntut adanya Penetapan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama, sehingga gugatan dianggap prematur [HAL 50-51]. Tergugat II menegaskan bahwa selama 66 tahun (1958-2024), Penggugat menelantarkan haknya (*Rechts Verwerking*) dan tidak pernah menguasai fisik tanah yang masih ditandai plang Turut Tergugat I, sehingga Penggugat bukan pemilik sah [HAL 51-52]. Tergugat II juga membantah perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa pengalihan hak dari Tergugat I ke Tergugat II melalui Akta Pelepasan Hak No. 445 adalah sah, dilakukan oleh pembeli beritikad baik dengan mengecek status tanah di BPN yang tidak dalam sengketa, serta pembayaran dilakukan dengan harga layak [HAL 52-54]. Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi karena Penggugat tidak pernah memiliki pagar atau tanaman di tanah tersebut, sehingga klaim kerugian materiil tidak logis [HAL 56-57]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi *error in persona* dan *obscuur libel*, menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa karena tanah berada di luar batas miliknya dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan [HAL 58-63]. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah dan sengketa administrasi pertanahan (penerbitan SHP) merupakan kewenangan PTUN berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2019 [HAL 64-68]. Turut Tergugat IV membenarkan dalil Penggugat mengenai asal-usul tanah Girik C.323 sebagai tanah pengganti Ontoigening dan penyerahan fisik tanah pada tahun 2019, namun mengakui tanah tersebut kini dikuasai Tergugat II [HAL 80-81].\n\n[HAL 82-90] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (surat kematian, surat pernyataan waris, surat perintah 1959, daftar tanah penampungan, girik, dll) dan saksi (Ali Imran dan H. AM. Rasyidin Machmud) yang memperkuat dalil bahwa tanah adalah pengganti Ontoigening 1958, awalnya atas nama Djaat Bin Sabun, dan saat ini dikuasai Kodam Jaya dengan plang penanda [HAL 82-86]. Tergugat I mengajukan ahli (Dr. Udin Narsudin) yang menjelaskan bahwa sertifikat adalah alat bukti kuat, sedangkan girik hanya alat bukti penguasaan fisik/administrasi yang lemah jika tidak ditingkatkan menjadi sertifikat, serta penguasaan yuridis lebih diutamakan daripada fisik semata [HAL 86-88]. Turut Tergugat II dan III mengajukan bukti surat terkait buku tanah dan peraturan daerah, sementara Turut Tergugat IV mengajukan bukti surat kelahiran dan pernyataan ahli waris [HAL 89-90]. Pemeriksaan setempat dilakukan pada 26 Mei 2025 [HAL 90].\n\n[HAL 91-95] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 [HAL 90-91]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, II, III, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini [HAL 91-92]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi daluwarsa. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, gugatan Penggugat telah daluwarsa karena SHP No. 48/Bambu Apus telah diterbitkan secara sah atas nama Tergugat I sejak tahun 1994, dan Penggugat tidak mengajukan keberatan tertulis dalam waktu 5 tahun sejak penerbitan sertifikat tersebut. Pembiaran Penggugat selama lebih dari 66 tahun serta pengakuan mereka tidak pernah menguasai fisik tanah menunjukkan hilangnya hak menuntut (*Rechts Verwerking*) [HAL 92-95]. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan daluwarsa." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 23370, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 426/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat I (TN. Nurzaman bin H. Nurhasan) dan Penggugat II (Ny. Mulyana binti H. Nurhasan) sebagai ahli waris Almarhum H. Nurhasan, melawan Tergugat I (Yayasan Harapan Kita), Tergugat II (PT Kelola Aset Nusantara), Tergugat III (Yayasan Nizamia Andalusia), serta Turut Tergugat I (Pemerintah RI/CQ Kodam Jaya), Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Jakarta Timur), Turut Tergugat III (Lurah Bambu Apus), Turut Tergugat IV (TN. Djiih bin Djat sebagai ahli waris Djaat bin Sabun), dan Turut Tergugat V (TN. Sugeng Purnawan, S.H.).\n\n[HAL 4-8] Pokok sengketa bermula dari peristiwa *Ontoigening* (pencabutan hak tanah) tahun 1958 atas tanah milik Almarhum H. Nurhasan di Gedong, Jakarta Timur, untuk Proyek Cijantung oleh Pemerintah/Turut Tergugat I. Sebagai pengganti, H. Nurhasan diperintahkan pindah ke tanah penampungan berupa Girik C-323 Persil 55 Blok D-II seluas 2.320 M2 atas nama Djaat Bin Sabun di Bambu Apus [HAL 5-6]. Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Perintah No. Sp-72/B/4/6/1959 tanggal 1 Juni 1959, tanah tersebut telah beralih hak secara sah menjadi Hak Milik Mutlak atas nama H. Nurhasan sejak tahun 1959 [HAL 7-8]. Penggugat juga mendalilkan adanya penyerahan fisik tanah dari ahli waris Djaat Bin Sabun kepada ahli waris H. Nurhasan pada tahun 2019, sehingga tanah tersebut sah menjadi milik Penggugat [HAL 8].\n\n[HAL 9-12] Penggugat menyatakan tidak dapat menguasai tanah karena adanya plang milik Turut Tergugat I dan penerbitan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 48/Bambu Apus atas nama Tergugat I pada 22 Juli 1994 oleh Turut Tergugat II, yang mengonversi tanah tersebut dari Tanah Negara bekas Milik Adat [HAL 9-10]. Penggugat mendalilkan SHP tersebut diterbitkan tanpa persetujuan pemilik hak milik (H. Nurhasan/ahli waris) sehingga bersifat melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 10-11]. Penggugat juga mengklaim bahwa Tergugat I telah mengalihkan hak kepada Tergugat II melalui Akta Pelepasan Hak No. 445 tanpa seijin Penggugat, serta Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merobohkan pagar, menebang pohon, dan menguasai tanah untuk pembangunan [HAL 11-12]. Penggugat menuntut pengakuan hak milik, pembatalan SHP, pengosongan tanah, dan ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 2.300.000.000,- secara tanggung renteng [HAL 12-13].\n\n[HAL 14-16] Penggugat memohon sita jaminan atas SHP No. 48/Bambu Apus dan larangan provisi terhadap pembangunan atau pengalihan hak sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara, Penggugat memohon pernyataan sah peralihan hak tanah kepada H. Nurhasan, pernyataan sah kepemilikan tanah oleh Penggugat, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, II, dan III, serta penghukuman pembayaran ganti rugi dan pengosongan tanah [HAL 14-16].\n\n[HAL 17-20] Mediasi gagal dilakukan. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa gugatan Penggugat menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara (penerbitan SHP) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Negeri [HAL 18-19]. Tergugat I juga mengajukan eksepsi *legal standing*, menyatakan Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan sah karena hanya bermodalkan Surat Girik yang menurut yurisprudensi hanya bukti bayar pajak, sedangkan Tergugat I memegang SHP No. 48 sebagai alat bukti kuat [HAL 20-21].\n\n[HAL 21-25] Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) akibat ketidaksesuaian posita dan petitum mengenai masa berlaku SHP, ketidakjelasan lokasi dan luas tanah, serta ketidakjelasan dasar perhitungan ganti rugi [HAL 21-22]. Tergugat I juga mengajukan eksepsi *error in persona*, menyatakan Penggugat keliru menggugat Tergugat I padahal sengketa sebenarnya adalah dengan Turut Tergugat I (Kodam Jaya) terkait penyerahan tanah pengganti [HAL 23-24]. Tergugat I mengajukan eksepsi *error in objecto* karena ketidakjelasan lokasi objek sengketa relatif terhadap SHP 48 [HAL 24]. Selain itu, Tergugat I mengajukan eksepsi daluwarsa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, bahwa gugatan telah lewat 5 tahun sejak SHP diterbitkan tahun 1994 [HAL 24-25].\n\n[HAL 26-30] Dalam pokok perkara, Tergugat I membantah kepemilikan Penggugat dengan menegaskan SHP 48 adalah alat bukti kuat yang belum pernah dibatalkan, sementara Surat Girik bukan bukti kepemilikan [HAL 26-27]. Tergugat I menyatakan asal muasal SHP 48 adalah Tanah Negara yang diberikan dengan hak pakai \"selama dipergunakan\" sesuai UU No. 5/1960, sehingga klaim Penggugat tentang berakhirnya hak pakai adalah tanpa dasar [HAL 27-29]. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi Penggugat karena tidak berdasar hukum dan tidak jelas perhitungannya [HAL 30-31].\n\n[HAL 31-37] Tergugat I membantah unsur perbuatan melawan hukum karena perbuatannya dilindungi hukum sebagai pemegang SHP sah [HAL 31-33]. Tergugat I menolak permohonan sita jaminan dan provisi Penggugat karena tidak memenuhi syarat hukum [HAL 33-34]. Tergugat I mengajukan gugatan Rekonvensi, menuntut Penggugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 3.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Penggugat yang menggugat tanpa dasar, serta memohon uang paksa dan sita jaminan atas harta kekayaan Penggugat [HAL 34-37].\n\n[HAL 38-42] Tergugat II memberikan jawaban menolak dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, sejalan dengan Tergugat I, bahwa sengketa mengenai perpanjangan atau pemberian hak pakai baru atas SHP 48 adalah kewenangan PTUN [HAL 38-42]. Tergugat II merujuk yurisprudensi MA dan pendapat ahli hukum bahwa sengketa administrasi pertanahan harus diselesaikan di PTUN [HAL 42].\n\n[HAL 43-47] Tergugat II mengajukan eksepsi daluwarsa, menyatakan Penggugat telah lalai selama 30 tahun sejak SHP diterbitkan dan tidak pernah mengajukan keberatan, sehingga hak menuntut telah hilang berdasarkan azas *Rechts Verwerking* [HAL 43-45]. Tergugat II juga mengajukan eksepsi *error in persona*, menyatakan Penggugat salah menggugat Tergugat II dan Tergugat III karena sengketa sebenarnya adalah dengan Turut Tergugat I dan IV [HAL 45-46]. Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*plorio litis consortium*), karena tidak semua ahli waris H. Nurhasan dan Djaat Bin Sabun dilibatkan sebagai pihak [HAL 46-47].\n\n[HAL 47-49] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) akibat inkonsistensi luas tanah yang didalilkan Penggugat (berubah-ubah antara 2.320 M2, 4.400 M2, 3.000 M2, dan 300 M2) tanpa penjelasan batas-batasnya, serta ketidakjelasan perhitungan ganti rugi materiil mengingat Penggugat mengakui tidak pernah menguasai fisik tanah [HAL 47-49]. Tergugat II juga mengajukan eksepsi gugatan prematur, karena Penggugat harus menyelesaikan terlebih dahulu sengketa peralihan hak dengan Turut Tergugat I dan IV sebelum menggugat pihak lain [HAL 49].\n\n[HAL 50-58] Tergugat II melanjutkan pembantahan dengan menyatakan penyerahan fisik tanah oleh Turut Tergugat IV (ahli waris Djaat Bin Sabun) kepada Penggugat tidak sah secara hukum karena hak atas tanah Girik C.323 telah beralih kepada Turut Tergugat I (Kodam Jaya) melalui proses administrasi pembebasan tanah, sehingga ahli waris Djaat Bin Sabun tidak lagi memiliki hak untuk menyerahkan tanah tersebut [HAL 50-52]. Tergugat II juga menyangkal status ahli waris Penggugat hanya berdasarkan Surat Pernyataan Waris, menuntut adanya Penetapan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama, sehingga gugatan dianggap prematur [HAL 50-51]. Tergugat II menegaskan bahwa selama 66 tahun (1958-2024), Penggugat menelantarkan haknya (*Rechts Verwerking*) dan tidak pernah menguasai fisik tanah yang masih ditandai plang Turut Tergugat I, sehingga Penggugat bukan pemilik sah [HAL 51-52]. Tergugat II juga membantah perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa pengalihan hak dari Tergugat I ke Tergugat II melalui Akta Pelepasan Hak No. 445 adalah sah, dilakukan oleh pembeli beritikad baik dengan mengecek status tanah di BPN yang tidak dalam sengketa, serta pembayaran dilakukan dengan harga layak [HAL 52-54]. Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi karena Penggugat tidak pernah memiliki pagar atau tanaman di tanah tersebut, sehingga klaim kerugian materiil tidak logis [HAL 56-57]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi *error in persona* dan *obscuur libel*, menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa karena tanah berada di luar batas miliknya dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan [HAL 58-63]. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah dan sengketa administrasi pertanahan (penerbitan SHP) merupakan kewenangan PTUN berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2019 [HAL 64-68]. Turut Tergugat IV membenarkan dalil Penggugat mengenai asal-usul tanah Girik C.323 sebagai tanah pengganti Ontoigening dan penyerahan fisik tanah pada tahun 2019, namun mengakui tanah tersebut kini dikuasai Tergugat II [HAL 80-81].\n\n[HAL 82-90] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (surat kematian, surat pernyataan waris, surat perintah 1959, daftar tanah penampungan, girik, dll) dan saksi (Ali Imran dan H. AM. Rasyidin Machmud) yang memperkuat dalil bahwa tanah adalah pengganti Ontoigening 1958, awalnya atas nama Djaat Bin Sabun, dan saat ini dikuasai Kodam Jaya dengan plang penanda [HAL 82-86]. Tergugat I mengajukan ahli (Dr. Udin Narsudin) yang menjelaskan bahwa sertifikat adalah alat bukti kuat, sedangkan girik hanya alat bukti penguasaan fisik/administrasi yang lemah jika tidak ditingkatkan menjadi sertifikat, serta penguasaan yuridis lebih diutamakan daripada fisik semata [HAL 86-88]. Turut Tergugat II dan III mengajukan bukti surat terkait buku tanah dan peraturan daerah, sementara Turut Tergugat IV mengajukan bukti surat kelahiran dan pernyataan ahli waris [HAL 89-90]. Pemeriksaan setempat dilakukan pada 26 Mei 2025 [HAL 90].\n\n[HAL 91-95] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 [HAL 90-91]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, II, III, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini [HAL 91-92]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi daluwarsa. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, gugatan Penggugat telah daluwarsa karena SHP No. 48/Bambu Apus telah diterbitkan secara sah atas nama Tergugat I sejak tahun 1994, dan Penggugat tidak mengajukan keberatan tertulis dalam waktu 5 tahun sejak penerbitan sertifikat tersebut. Pembiaran Penggugat selama lebih dari 66 tahun serta pengakuan mereka tidak pernah menguasai fisik tanah menunjukkan hilangnya hak menuntut (*Rechts Verwerking*) [HAL 92-95]. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan daluwarsa.\n\n[HAL 95-97] Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat III juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan: (a) ketidaksesuaian Posita dan Petitum mengenai masa berlaku SHP 48 yang didalilkan tidak memiliki jangka waktu (\"selama dipergunakan\") namun petitum meminta agar tidak diperpanjang; (b) ketidakjelasan lokasi dan luas tanah; (c) ketidakjelasan kapasitas hukum/Penggugat; (d) pertentangan dalil penguasaan fisik tanah; (e) ketidakjelasan dasar perhitungan ganti rugi; (f) ketidakjelasan perbuatan melawan hukum; dan (g) Tergugat III tidak melakukan kegiatan di tanah tersebut [HAL 95-96]. Majelis Hakim memeriksa inkonsistensi luas tanah yang didalilkan Penggugat dalam Posita dan Petitum, yaitu: Posita angka 5 menyebutkan 4.400 m2; Posita angka 6 menyebutkan 2.320 m2; Posita angka 11 menyebutkan 3.000 m2; Posita angka 13 menyebutkan 300 m2; Petitum angka 3 menyebutkan 2.320 m2; dan Petitum angka 4 menyebutkan 2.320 m2 atas SHP No. 48 [HAL 96]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 426/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat I (TN. Nurzaman bin H. Nurhasan) dan Penggugat II (Ny. Mulyana binti H. Nurhasan) sebagai ahli waris Almarhum H. Nurhasan, melawan Tergugat I (Yayasan Harapan Kita), Tergugat II (PT Kelola Aset Nusantara), Tergugat III (Yayasan Nizamia Andalusia), serta Turut Tergugat I (Pemerintah RI/CQ Kodam Jaya), Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Jakarta Timur), Turut Tergugat III (Lurah Bambu Apus), Turut Tergugat IV (TN. Djiih bin Djat sebagai ahli waris Djaat bin Sabun), dan Turut Tergugat V (TN. Sugeng Purnawan, S.H.).\n\n[HAL 4-8] Pokok sengketa bermula dari peristiwa *Ontoigening* (pencabutan hak tanah) tahun 1958 atas tanah milik Almarhum H. Nurhasan di Gedong, Jakarta Timur, untuk Proyek Cijantung oleh Pemerintah/Turut Tergugat I. Sebagai pengganti, H. Nurhasan diperintahkan pindah ke tanah penampungan berupa Girik C-323 Persil 55 Blok D-II seluas 2.320 M2 atas nama Djaat Bin Sabun di Bambu Apus [HAL 5-6]. Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Perintah No. Sp-72/B/4/6/1959 tanggal 1 Juni 1959, tanah tersebut telah beralih hak secara sah menjadi Hak Milik Mutlak atas nama H. Nurhasan sejak tahun 1959 [HAL 7-8]. Penggugat juga mendalilkan adanya penyerahan fisik tanah dari ahli waris Djaat Bin Sabun kepada ahli waris H. Nurhasan pada tahun 2019, sehingga tanah tersebut sah menjadi milik Penggugat [HAL 8].\n\n[HAL 9-12] Penggugat menyatakan tidak dapat menguasai tanah karena adanya plang milik Turut Tergugat I dan penerbitan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 48/Bambu Apus atas nama Tergugat I pada 22 Juli 1994 oleh Turut Tergugat II, yang mengonversi tanah tersebut dari Tanah Negara bekas Milik Adat [HAL 9-10]. Penggugat mendalilkan SHP tersebut diterbitkan tanpa persetujuan pemilik hak milik (H. Nurhasan/ahli waris) sehingga bersifat melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 10-11]. Penggugat juga mengklaim bahwa Tergugat I telah mengalihkan hak kepada Tergugat II melalui Akta Pelepasan Hak No. 445 tanpa seijin Penggugat, serta Tergugat II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merobohkan pagar, menebang pohon, dan menguasai tanah untuk pembangunan [HAL 11-12]. Penggugat menuntut pengakuan hak milik, pembatalan SHP, pengosongan tanah, dan ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 2.300.000.000,- secara tanggung renteng [HAL 12-13].\n\n[HAL 14-16] Penggugat memohon sita jaminan atas SHP No. 48/Bambu Apus dan larangan provisi terhadap pembangunan atau pengalihan hak sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara, Penggugat memohon pernyataan sah peralihan hak tanah kepada H. Nurhasan, pernyataan sah kepemilikan tanah oleh Penggugat, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, II, dan III, serta penghukuman pembayaran ganti rugi dan pengosongan tanah [HAL 14-16].\n\n[HAL 17-20] Mediasi gagal dilakukan. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa gugatan Penggugat menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara (penerbitan SHP) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Negeri [HAL 18-19]. Tergugat I juga mengajukan eksepsi *legal standing*, menyatakan Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan sah karena hanya bermodalkan Surat Girik yang menurut yurisprudensi hanya bukti bayar pajak, sedangkan Tergugat I memegang SHP No. 48 sebagai alat bukti kuat [HAL 20-21].\n\n[HAL 21-25] Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) akibat ketidaksesuaian posita dan petitum mengenai masa berlaku SHP, ketidakjelasan lokasi dan luas tanah, serta ketidakjelasan dasar perhitungan ganti rugi [HAL 21-22]. Tergugat I juga mengajukan eksepsi *error in persona*, menyatakan Penggugat keliru menggugat Tergugat I padahal sengketa sebenarnya adalah dengan Turut Tergugat I (Kodam Jaya) terkait penyerahan tanah pengganti [HAL 23-24]. Tergugat I mengajukan eksepsi *error in objecto* karena ketidakjelasan lokasi objek sengketa relatif terhadap SHP 48 [HAL 24]. Selain itu, Tergugat I mengajukan eksepsi daluwarsa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, bahwa gugatan telah lewat 5 tahun sejak SHP diterbitkan tahun 1994 [HAL 24-25].\n\n[HAL 26-30] Dalam pokok perkara, Tergugat I membantah kepemilikan Penggugat dengan menegaskan SHP 48 adalah alat bukti kuat yang belum pernah dibatalkan, sementara Surat Girik bukan bukti kepemilikan [HAL 26-27]. Tergugat I menyatakan asal muasal SHP 48 adalah Tanah Negara yang diberikan dengan hak pakai \"selama dipergunakan\" sesuai UU No. 5/1960, sehingga klaim Penggugat tentang berakhirnya hak pakai adalah tanpa dasar [HAL 27-29]. Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi Penggugat karena tidak berdasar hukum dan tidak jelas perhitungannya [HAL 30-31].\n\n[HAL 31-37] Tergugat I membantah unsur perbuatan melawan hukum karena perbuatannya dilindungi hukum sebagai pemegang SHP sah [HAL 31-33]. Tergugat I menolak permohonan sita jaminan dan provisi Penggugat karena tidak memenuhi syarat hukum [HAL 33-34]. Tergugat I mengajukan gugatan Rekonvensi, menuntut Penggugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 3.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum Penggugat yang menggugat tanpa dasar, serta memohon uang paksa dan sita jaminan atas harta kekayaan Penggugat [HAL 34-37].\n\n[HAL 38-42] Tergugat II memberikan jawaban menolak dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, sejalan dengan Tergugat I, bahwa sengketa mengenai perpanjangan atau pemberian hak pakai baru atas SHP 48 adalah kewenangan PTUN [HAL 38-42]. Tergugat II merujuk yurisprudensi MA dan pendapat ahli hukum bahwa sengketa administrasi pertanahan harus diselesaikan di PTUN [HAL 42].\n\n[HAL 43-47] Tergugat II mengajukan eksepsi daluwarsa, menyatakan Penggugat telah lalai selama 30 tahun sejak SHP diterbitkan dan tidak pernah mengajukan keberatan, sehingga hak menuntut telah hilang berdasarkan azas *Rechts Verwerking* [HAL 43-45]. Tergugat II juga mengajukan eksepsi *error in persona*, menyatakan Penggugat salah menggugat Tergugat II dan Tergugat III karena sengketa sebenarnya adalah dengan Turut Tergugat I dan IV [HAL 45-46]. Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*plorio litis consortium*), karena tidak semua ahli waris H. Nurhasan dan Djaat Bin Sabun dilibatkan sebagai pihak [HAL 46-47].\n\n[HAL 47-49] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) akibat inkonsistensi luas tanah yang didalilkan Penggugat (berubah-ubah antara 2.320 M2, 4.400 M2, 3.000 M2, dan 300 M2) tanpa penjelasan batas-batasnya, serta ketidakjelasan perhitungan ganti rugi materiil mengingat Penggugat mengakui tidak pernah menguasai fisik tanah [HAL 47-49]. Tergugat II juga mengajukan eksepsi gugatan prematur, karena Penggugat harus menyelesaikan terlebih dahulu sengketa peralihan hak dengan Turut Tergugat I dan IV sebelum menggugat pihak lain [HAL 49].\n\n[HAL 50-58] Tergugat II melanjutkan pembantahan dengan menyatakan penyerahan fisik tanah oleh Turut Tergugat IV (ahli waris Djaat Bin Sabun) kepada Penggugat tidak sah secara hukum karena hak atas tanah Girik C.323 telah beralih kepada Turut Tergugat I (Kodam Jaya) melalui proses administrasi pembebasan tanah, sehingga ahli waris Djaat Bin Sabun tidak lagi memiliki hak untuk menyerahkan tanah tersebut [HAL 50-52]. Tergugat II juga menyangkal status ahli waris Penggugat hanya berdasarkan Surat Pernyataan Waris, menuntut adanya Penetapan Fatwa Waris dari Pengadilan Agama, sehingga gugatan dianggap prematur [HAL 50-51]. Tergugat II menegaskan bahwa selama 66 tahun (1958-2024), Penggugat menelantarkan haknya (*Rechts Verwerking*) dan tidak pernah menguasai fisik tanah yang masih ditandai plang Turut Tergugat I, sehingga Penggugat bukan pemilik sah [HAL 51-52]. Tergugat II juga membantah perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa pengalihan hak dari Tergugat I ke Tergugat II melalui Akta Pelepasan Hak No. 445 adalah sah, dilakukan oleh pembeli beritikad baik dengan mengecek status tanah di BPN yang tidak dalam sengketa, serta pembayaran dilakukan dengan harga layak [HAL 52-54]. Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi karena Penggugat tidak pernah memiliki pagar atau tanaman di tanah tersebut, sehingga klaim kerugian materiil tidak logis [HAL 56-57]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi *error in persona* dan *obscuur libel*, menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa karena tanah berada di luar batas miliknya dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan [HAL 58-63]. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut, berargumen bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah dan sengketa administrasi pertanahan (penerbitan SHP) merupakan kewenangan PTUN berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2019 [HAL 64-68]. Turut Tergugat IV membenarkan dalil Penggugat mengenai asal-usul tanah Girik C.323 sebagai tanah pengganti Ontoigening dan penyerahan fisik tanah pada tahun 2019, namun mengakui tanah tersebut kini dikuasai Tergugat II [HAL 80-81].\n\n[HAL 82-90] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (surat kematian, surat pernyataan waris, surat perintah 1959, daftar tanah penampungan, girik, dll) dan saksi (Ali Imran dan H. AM. Rasyidin Machmud) yang memperkuat dalil bahwa tanah adalah pengganti Ontoigening 1958, awalnya atas nama Djaat Bin Sabun, dan saat ini dikuasai Kodam Jaya dengan plang penanda [HAL 82-86]. Tergugat I mengajukan ahli (Dr. Udin Narsudin) yang menjelaskan bahwa sertifikat adalah alat bukti kuat, sedangkan girik hanya alat bukti penguasaan fisik/administrasi yang lemah jika tidak ditingkatkan menjadi sertifikat, serta penguasaan yuridis lebih diutamakan daripada fisik semata [HAL 86-88]. Turut Tergugat II dan III mengajukan bukti surat terkait buku tanah dan peraturan daerah, sementara Turut Tergugat IV mengajukan bukti surat kelahiran dan pernyataan ahli waris [HAL 89-90]. Pemeriksaan setempat dilakukan pada 26 Mei 2025 [HAL 90].\n\n[HAL 91-95] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001 [HAL 90-91]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, II, III, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini [HAL 91-92]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi daluwarsa. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997, gugatan Penggugat telah daluwarsa karena SHP No. 48/Bambu Apus telah diterbitkan secara sah atas nama Tergugat I sejak tahun 1994, dan Penggugat tidak mengajukan keberatan tertulis dalam waktu 5 tahun sejak penerbitan sertifikat tersebut. Pembiaran Penggugat selama lebih dari 66 tahun serta pengakuan mereka tidak pernah menguasai fisik tanah menunjukkan hilangnya hak menuntut (*Rechts Verwerking*) [HAL 92-95]. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan daluwarsa.\n\n[HAL 95-97] Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat III juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan: (a) ketidaksesuaian Posita dan Petitum mengenai masa berlaku SHP 48 yang didalilkan tidak memiliki jangka waktu (\"selama dipergunakan\") namun petitum meminta agar tidak diperpanjang; (b) ketidakjelasan lokasi dan luas tanah; (c) ketidakjelasan kapasitas hukum/Penggugat; (d) pertentangan dalil penguasaan fisik tanah; (e) ketidakjelasan dasar perhitungan ganti rugi; (f) ketidakjelasan perbuatan melawan hukum; dan (g) Tergugat III tidak melakukan kegiatan di tanah tersebut [HAL 95-96]. Majelis Hakim memeriksa inkonsistensi luas tanah yang didalilkan Penggugat dalam Posita dan Petitum, yaitu: Posita angka 5 menyebutkan 4.400 m2; Posita angka 6 menyebutkan 2.320 m2; Posita angka 11 menyebutkan 3.000 m2; Posita angka 13 menyebutkan 300 m2; Petitum angka 3 menyebutkan 2.320 m2; dan Petitum angka 4 menyebutkan 2.320 m2 atas SHP No. 48 [HAL 96]." + }, + "read": { + "input_chars": 11891, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris Almarhum H. Nurhasan, menggugat Tergugat I, II, III, serta sejumlah Turut Tergugat terkait sengketa penguasaan tanah pengganti Ontoigening tahun 1958 yang kini diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat I. Penggugat menuntut pengakuan hak milik, pembatalan sertifikat, pengosongan tanah, dan ganti rugi. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat daluwarsa sehingga tidak diperiksa lebih lanjut pada pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarhum H. Nurhasan menerima tanah penampungan sebagai pengganti tanah yang dicabut untuk proyek pemerintah pada tahun 1958.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Pakai Nomor 48/Bambu Apus diterbitkan atas nama Tergugat I pada tahun 1994.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan tertulis dalam waktu lima tahun sejak penerbitan sertifikat pada tahun 1994.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah selama lebih dari 66 tahun sejak peristiwa awal.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa berdasarkan ketentuan batas waktu keberatan terhadap penerbitan sertifikat.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, yang merupakan ahli waris dari Almarhum H. Nurhasan, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, dan beberapa Turut Tergugat terkait sengketa atas sebidang tanah di Bambu Apus yang awalnya diterima oleh almarhum sebagai tanah pengganti akibat pencabutan hak tanah pada tahun 1958. Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut telah beralih hak secara sah kepada almarhum dan menuntut pengakuan hak milik, pembatalan Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan atas nama Tergugat I pada tahun 1994, pengosongan tanah, serta pembayaran ganti rugi. Dalam persidangan, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi daluwarsa yang diajukan oleh para Tergugat, dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan tertulis dalam jangka waktu lima tahun sejak penerbitan sertifikat pada tahun 1994 dan tidak pernah menguasai fisik tanah selama lebih dari enam dekade. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa dan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, yang merupakan ahli waris dari Almarhum H. Nurhasan, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III, dan beberapa Turut Tergugat terkait sengketa atas sebidang tanah di Bambu Apus yang awalnya diterima oleh almarhum sebagai tanah pengganti akibat pencabutan hak tanah pada tahun 1958. Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut telah beralih hak secara sah kepada almarhum dan menuntut pengakuan hak milik, pembatalan Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan atas nama Tergugat I pada tahun 1994, pengosongan tanah, serta pembayaran ganti rugi. Dalam persidangan, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi daluwarsa yang diajukan oleh para Tergugat, dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan tertulis dalam jangka waktu lima tahun sejak penerbitan sertifikat pada tahun 1994 dan tidak pernah menguasai fisik tanah selama lebih dari enam dekade. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa dan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarhum H. Nurhasan menerima tanah penampungan sebagai pengganti tanah yang dicabut untuk proyek pemerintah pada tahun 1958.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Pakai Nomor 48/Bambu Apus diterbitkan atas nama Tergugat I pada tahun 1994.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan tertulis dalam waktu lima tahun sejak penerbitan sertifikat pada tahun 1994.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah selama lebih dari 66 tahun sejak peristiwa awal.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa berdasarkan ketentuan batas waktu keberatan terhadap penerbitan sertifikat.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris yang tidak pernah mengurus tanah pengganti ayah saya selama puluhan tahun, apakah hak saya sudah hangus karena sertifikat sudah diterbitkan atas nama orang lain?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 33835, + "candidates": [ + "Pasal 548 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 548 KUHPerdata", + "text": "Pasal 548: Besit dengan itikad baik memberi hak atas suatu barang kepada pemegangnya: 1. untuk dianggap sebagai pemilik barang untuk sementara, sampai saat barang itu dituntut kembali di muka Hakim; 2. untuk dapat memperoleh hak milik atas barang itu karena lewat waktu; 3. untuk menikmati segala hasilnya sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim; 4. untuk mempertahankan besitnya bila ia digangu dalam memegangnya, atau dipulihkan kembali besitnya bila ía kehilangan besitnya itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 548 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'besit' (penguasaan) dengan itikad baik dan akibat hukumnya terhadap hak milik. Dalam pertanyaan dan putusan, isu utamanya adalah kelalaian jangka panjang (daluwarsa/verjaring) akibat tidak mengurus tanah, bukan status penguasaan itikad baik yang memberikan hak kepemilikan sementara. Putusan lebih mengandalkan Pasal 1967 dan PP 24/1997 mengenai hapusnya hak karena lewat waktu dan penerbitan sertifikat, bukan teori besit itikad baik dari Pasal 548." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum. Meskipun gugatan pokok dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum, pertanyaan spesifik dari orang awam berkaitan dengan 'hangusnya hak' karena waktu yang berlalu (daluwarsa), bukan apakah ada perbuatan melawan hukum yang terjadi. Pasal 1365 tidak menjawab substansi pertanyaan tentang batas waktu hak, melainkan syarat tanggung jawab ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur bahwa tuntutan hukum hapus karena lewat waktu (daluwarsa) setelah 30 tahun. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1967 KUHPerdata sebagai dasar hukum bahwa hak para Penggugat telah hilang karena kelalaian selama 66 tahun (melebihi batas 30 tahun). Pasal ini menjadi kerangka hukum utama yang menjawab pertanyaan apakah hak sudah hangus karena waktu yang berlalu." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 101584, + "completion_tokens": 10244 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_426_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_426_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..95c5f0f82948ca963bc3902f45dfa61e593a1d65 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_426_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_426_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.039, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 93.925, + "query": 10.571, + "relevance": 69.814, + "total": 174.349 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49256, + "marked_chars": 49409 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49409, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I (Bank), Tergugat II (KPKNL), dan Tergugat III (Pemenang Lelang) terkait pelelangan dan pengosongan paksa atas objek jaminan tanpa prosedur yang benar. Penggugat meminta pembatalan lelang, ganti rugi materiil dan immateriil, serta uang paksa. Namun, perkara berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum Tergugat I memberikan jawaban.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Juli 2025.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan melalui surat tertanggal 1 Agustus 2025.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak pernah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena perkara masih dalam tahapan sidang pertama dan belum ada jawaban dari Tergugat.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Diva Utama Logistic, mengajukan gugatan perdata terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Rawamangun sebagai Tergugat I, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta II sebagai Tergugat II, dan Saifudin Halim sebagai Tergugat III. Gugatan tersebut didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum terkait pelelangan dan pengosongan paksa atas sebidang tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit, dengan tuntutan pembatalan lelang, ganti rugi, dan uang paksa. Namun, sebelum Tergugat I memberikan jawaban, Penggugat secara resmi mencabut gugatan melalui surat kuasa hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan pencabutan gugatan tersebut karena perkara belum mencapai tahapan jawab-membalas, sehingga perkara dicatat dalam register sebagai dicabut dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Diva Utama Logistic, mengajukan gugatan perdata terhadap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Rawamangun sebagai Tergugat I, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jakarta II sebagai Tergugat II, dan Saifudin Halim sebagai Tergugat III. Gugatan tersebut didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum terkait pelelangan dan pengosongan paksa atas sebidang tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit, dengan tuntutan pembatalan lelang, ganti rugi, dan uang paksa. Namun, sebelum Tergugat I memberikan jawaban, Penggugat secara resmi mencabut gugatan melalui surat kuasa hukumnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan pencabutan gugatan tersebut karena perkara belum mencapai tahapan jawab-membalas, sehingga perkara dicatat dalam register sebagai dicabut dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Juli 2025.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan melalui surat tertanggal 1 Agustus 2025.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak pernah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena perkara masih dalam tahapan sidang pertama dan belum ada jawaban dari Tergugat.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah mencabut gugatan saya ke bank karena tanah jaminan dilelang paksa, tapi kenapa biaya perkara malah dibebankan ke saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8963, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort) dan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Pertanyaan berkaitan dengan pembebanan biaya perkara akibat pencabutan gugatan, yang merupakan masalah prosedural peradilan sipil. Putusan secara eksplisit mendasarkan diri pada Pasal 271 dan 272 RV (Hukum Acara Perdata), bukan pada teori perbuatan melawan hukum. Biaya perkara dibebankan karena alasan kepentingan Penggugat dalam mencabut gugatan, bukan karena adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan. Sama seperti Pasal 1365, pasal ini bersifat substantif mengenai pertanggungjawaban perdata atas kerugian. Pertanyaan pengguna adalah tentang biaya perkara dalam konteks pencabutan gugatan (prosedural). Dasar hukum pembebanan biaya perkara dalam putusan ini adalah aturan acara (RV), bukan unsur kelalaian atau kesembronoan dalam KUHPerdata." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas perbuatan orang lain (bawahan, anak, dll). Tidak ada kaitan substantif antara tanggung jawab vicarious (tanggung jawab orang lain) dengan pertanyaan mengenai pembebanan biaya perkara akibat pencabutan gugatan oleh penggugat sendiri. Putusan tidak menguji atau menerapkan teori tanggung jawab atas perbuatan orang lain." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18628, + "completion_tokens": 999 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_429_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_429_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..65d1d54f4de491339ae0a6dabb386e9fb7c4f137 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_429_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_429_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 132.883, + "query": 6.55, + "relevance": 6.921, + "total": 146.375 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24204, + "marked_chars": 24276 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24276, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan bahwa transfer dana sebesar Rp25.000.000,- yang dilakukan ke rekening Angin Ribut Digital CV adalah salah transfer dan memerintahkan Bank BCA melakukan pendebetan sepihak untuk mengembalikannya. Sengketa ini pada dasarnya melibatkan klaim pengembalian dana yang diterima tanpa hak oleh pihak ketiga, namun diajukan dalam bentuk permohonan sepihak bukan gugatan. Permohonan tersebut akhirnya tidak dapat diterima karena melibatkan kepentingan pihak lain sehingga harus diselesaikan melalui gugatan perdata.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon melakukan transfer dana sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 12.21 dari Bank Jatim ke rekening BCA nomor 664.088.0234 atas nama Angin Ribut Digital CV.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mentransfer dana tersebut ke rekening BCA nomor 664.099.0234 atas nama PT. Rolupat Kriya Indonesia.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melaporkan kesalahan transfer tersebut kepada Bank BCA.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon melibatkan kepentingan dan hak pihak lain, yaitu Angin Ribut Digital CV sebagai pemilik rekening, Bank BCA sebagai bank yang diperintahkan pendebetan, dan PT. Rolupat Kriya Indonesia sebagai pihak yang seharusnya menerima transfer.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena perkara tersebut melibatkan sengketa hak kepemilikan uang yang harus diajukan dalam bentuk gugatan, bukan permohonan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang nasabah Bank Jatim, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dalih telah melakukan salah transfer dana sebesar Rp25.000.000,- dari rekeningnya ke rekening BCA atas nama Angin Ribut Digital CV, padahal seharusnya ditransfer ke rekening BCA atas nama PT. Rolupat Kriya Indonesia. Pemohon meminta pengadilan menyatakan transfer tersebut sebagai salah kirim dan memerintahkan Bank BCA melakukan pendebetan sepihak untuk mengembalikan dana tersebut. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang membuktikan terjadinya transfer tersebut. Namun, dalam pertimbangan hukum, hakim menetapkan bahwa permohonan ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai perkara permohonan (voluntaire jurisdictie) karena melibatkan kepentingan dan hak pihak lain yang dapat dirugikan, yaitu pemilik rekening penerima dan bank. Oleh karena itu, perkara ini harus diselesaikan melalui gugatan perdata (contentieuse jurisdictie) berdasarkan prinsip pengembalian pembayaran yang tidak berdasarkan utang. Akibatnya, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang nasabah Bank Jatim, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dalih telah melakukan salah transfer dana sebesar Rp25.000.000,- dari rekeningnya ke rekening BCA atas nama Angin Ribut Digital CV, padahal seharusnya ditransfer ke rekening BCA atas nama PT. Rolupat Kriya Indonesia. Pemohon meminta pengadilan menyatakan transfer tersebut sebagai salah kirim dan memerintahkan Bank BCA melakukan pendebetan sepihak untuk mengembalikan dana tersebut. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang membuktikan terjadinya transfer tersebut. Namun, dalam pertimbangan hukum, hakim menetapkan bahwa permohonan ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai perkara permohonan (voluntaire jurisdictie) karena melibatkan kepentingan dan hak pihak lain yang dapat dirugikan, yaitu pemilik rekening penerima dan bank. Oleh karena itu, perkara ini harus diselesaikan melalui gugatan perdata (contentieuse jurisdictie) berdasarkan prinsip pengembalian pembayaran yang tidak berdasarkan utang. Akibatnya, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon melakukan transfer dana sebesar Rp25.000.000,- pada tanggal 2 Mei 2025 pukul 12.21 dari Bank Jatim ke rekening BCA nomor 664.088.0234 atas nama Angin Ribut Digital CV.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mentransfer dana tersebut ke rekening BCA nomor 664.099.0234 atas nama PT. Rolupat Kriya Indonesia.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melaporkan kesalahan transfer tersebut kepada Bank BCA.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon melibatkan kepentingan dan hak pihak lain, yaitu Angin Ribut Digital CV sebagai pemilik rekening, Bank BCA sebagai bank yang diperintahkan pendebetan, dan PT. Rolupat Kriya Indonesia sebagai pihak yang seharusnya menerima transfer.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena perkara tersebut melibatkan sengketa hak kepemilikan uang yang harus diajukan dalam bentuk gugatan, bukan permohonan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya salah transfer uang ke rekening orang lain, apakah bank bisa memaksa mereka mengembalikannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11355, + "candidates": [ + "Pasal 1360 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1360 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1360: Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1360 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip *condictio indebiti* (pengembalian pembayaran yang tidak seharusnya diterima), yang merupakan dasar hukum substantif untuk menuntut pengembalian dana akibat salah transfer. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar kewajiban penerima dana untuk mengembalikannya, sehingga memiliki hubungan substantif langsung dengan pertanyaan mengenai hak untuk memaksa pengembalian dana." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1360 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11764, + "completion_tokens": 878 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_433_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_433_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0979fe398d4cea2efac11a1b5382ae6bbda4eefc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_433_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,230 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_433_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 77, + "timings": { + "parse": 0.176, + "classify": 0.0, + "condense": 405.736, + "read": 138.949, + "query": 16.41, + "relevance": 70.762, + "total": 632.032 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 195887, + "marked_chars": 196571 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Eksepsi; \n- \nMengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat XIII; \nDalam Pokok Perkara; \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk \nverklaard); \n- \nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam \nperkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.252.000,00 (empat \njuta dua ratus lima puluh dua ribu Rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jum’at, tanggal 08 Agustus 2025, \noleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, \nS.H., M.H., dan Immanuel, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim \nAnggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 \ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua \ndengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 76\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 77 dari 77 Putus" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134828, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat (anak ke-10 dari pasangan XXXXX dan XXXXX) melawan 13 Tergugat, termasuk Tergugat I (anak angkat) dan Tergugat II-XIII (ahli waris dari saudara kandung Penggugat). Gugatan awal diajukan pada 8 Agustus 2024 dan diubah pada 28 Oktober 2024. [HAL 4-9] Penggugat dalil bahwa pewaris XXXXX dan XXXXX meninggal tanpa keturunan biologis atau suami, sehingga warisan jatuh kepada Ahli Waris Golongan II (saudara kandung) berdasarkan Pasal 856 KUH Perdata. Penggugat mengidentifikasi 23 Ahli Waris Golongan II, termasuk dirinya dan para Tergugat II-XIII, serta menyatakan bahwa Tergugat I sebagai anak angkat bukan Ahli Waris Golongan I. [HAL 10-13] Penggugat berargumen bahwa KUH Perdata tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris sedarah (Pasal 832 KUH Perdata), sehingga Tergugat I tidak berhak atas warisan. Penggugat juga mendalilkan adanya harta warisan berupa Tanah dan Bangunan di Jakarta Timur, piutang Rp 3.000.000.000,- kepada Tergugat XIII, serta tabungan dan benda bergerak lainnya. [HAL 14-17] Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat XIII telah membayar piutang tersebut dengan memindahkan dana Rp 1.700.000.000,- ke Tergugat I dan Rp 1.300.000.000,- ke rekening Tergugat XIII, yang dianggap sebagai pembayaran yang seharusnya dibagikan kepada seluruh ahli waris. [HAL 18-21] Penggugat menuntut pembagian warisan sebesar 1/8 bagian untuk setiap Ahli Waris Golongan II utama, dengan rincian pembagian lebih lanjut bagi ahli waris dari saudara yang telah meninggal. Penggugat juga memohon sita jaminan (revindicatoir beslag) atas objek sengketa dan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). [HAL 22-25] Petitum primer Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah status ahli waris, menyatakan Tergugat I bukan ahli waris, menghukum Tergugat II-XIII membagi warisan, menyatakan sah harta warisan, dan menghukum Tergugat I, XII, XIII membayar piutang Rp 3.000.000.000,-. [HAL 26-30] Tergugat I dan Tergugat XIII mengajukan eksepsi error in persona (salah sasaran) dan obscuur libel (kabur). Mereka berdalil bahwa Tergugat I adalah anak sah berdasarkan Akta Kelahiran No. 1596/1976 yang telah disahkan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berstatus Ahli Waris Golongan I (Pasal 852 KUH Perdata) dan Penggugat tidak memiliki legal standing. [HAL 31-35] Tergugat I dan XIII juga menyangkal dalil bahwa Tergugat I tidak berbakti, menyatakan hubungan baik selama orang tua hidup, dan menuduh Penggugat mengajukan gugatan dengan iktikad buruk serta kondisi mental Penggugat yang tidak sehat. Mereka memohon penolakan gugatan. [HAL 36-40] Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut melalui Putusan Sela, menyatakan PN Jakarta Timur berwenang. Dalam pembuktian, Tergugat I dan XIII mengajukan bukti surat (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) yang diterima sebagai alat bukti. [HAL 41-45] Penggugat mengajukan banyak bukti surat (akta kematian, surat nikah, surat pernyataan ahli waris, bukti transfer, dll) yang sebagian besar diterima setelah dicocokkan dengan asli. [HAL 46-50] Penggugat mengajukan 3 saksi. Saksi 1 (adik ipar pewaris) menyatakan Tergugat I bukan anak kandung, diserahkan oleh keluarga karena pewaris tidak punya anak, dan hubungan Tergugat I dengan pewiris memburuk. Saksi 2 (kakak pewaris) menyatakan Tergugat I adalah cucu keponakan yang dititipkan, dan Tergugat I tidak sayang kepada orang tua angkat. Saksi 3 (kakak pewaris lainnya) menyatakan penyerahan anak terjadi karena kondisi kesehatan pewaris dan Tergugat I adalah anak luar nikah dari keponakan saksi." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 63243, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat (anak ke-10 dari pasangan XXXXX dan XXXXX) melawan 13 Tergugat, termasuk Tergugat I (anak angkat) dan Tergugat II-XIII (ahli waris dari saudara kandung Penggugat). Gugatan awal diajukan pada 8 Agustus 2024 dan diubah pada 28 Oktober 2024. [HAL 4-9] Penggugat dalil bahwa pewaris XXXXX dan XXXXX meninggal tanpa keturunan biologis atau suami, sehingga warisan jatuh kepada Ahli Waris Golongan II (saudara kandung) berdasarkan Pasal 856 KUH Perdata. Penggugat mengidentifikasi 23 Ahli Waris Golongan II, termasuk dirinya dan para Tergugat II-XIII, serta menyatakan bahwa Tergugat I sebagai anak angkat bukan Ahli Waris Golongan I. [HAL 10-13] Penggugat berargumen bahwa KUH Perdata tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris sedarah (Pasal 832 KUH Perdata), sehingga Tergugat I tidak berhak atas warisan. Penggugat juga mendalilkan adanya harta warisan berupa Tanah dan Bangunan di Jakarta Timur, piutang Rp 3.000.000.000,- kepada Tergugat XIII, serta tabungan dan benda bergerak lainnya. [HAL 14-17] Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat XIII telah membayar piutang tersebut dengan memindahkan dana Rp 1.700.000.000,- ke Tergugat I dan Rp 1.300.000.000,- ke rekening Tergugat XIII, yang dianggap sebagai pembayaran yang seharusnya dibagikan kepada seluruh ahli waris. [HAL 18-21] Penggugat menuntut pembagian warisan sebesar 1/8 bagian untuk setiap Ahli Waris Golongan II utama, dengan rincian pembagian lebih lanjut bagi ahli waris dari saudara yang telah meninggal. Penggugat juga memohon sita jaminan (revindicatoir beslag) atas objek sengketa dan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). [HAL 22-25] Petitum primer Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah status ahli waris, menyatakan Tergugat I bukan ahli waris, menghukum Tergugat II-XIII membagi warisan, menyatakan sah harta warisan, dan menghukum Tergugat I, XII, XIII membayar piutang Rp 3.000.000.000,-. [HAL 26-30] Tergugat I dan Tergugat XIII mengajukan eksepsi error in persona (salah sasaran) dan obscuur libel (kabur). Mereka berdalil bahwa Tergugat I adalah anak sah berdasarkan Akta Kelahiran No. 1596/1976 yang telah disahkan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berstatus Ahli Waris Golongan I (Pasal 852 KUH Perdata) dan Penggugat tidak memiliki legal standing. [HAL 31-35] Tergugat I dan XIII juga menyangkal dalil bahwa Tergugat I tidak berbakti, menyatakan hubungan baik selama orang tua hidup, dan menuduh Penggugat mengajukan gugatan dengan iktikad buruk serta kondisi mental Penggugat yang tidak sehat. Mereka memohon penolakan gugatan. [HAL 36-40] Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut melalui Putusan Sela, menyatakan PN Jakarta Timur berwenang. Dalam pembuktian, Tergugat I dan XIII mengajukan bukti surat (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) yang diterima sebagai alat bukti. [HAL 41-45] Penggugat mengajukan banyak bukti surat (akta kematian, surat nikah, surat pernyataan ahli waris, bukti transfer, dll) yang sebagian besar diterima setelah dicocokkan dengan asli. [HAL 46-50] Penggugat mengajukan 3 saksi. Saksi 1 (adik ipar pewaris) menyatakan Tergugat I bukan anak kandung, diserahkan oleh keluarga karena pewaris tidak punya anak, dan hubungan Tergugat I dengan pewiris memburuk. Saksi 2 (kakak pewaris) menyatakan Tergugat I adalah cucu keponakan yang dititipkan, dan Tergugat I tidak sayang kepada orang tua angkat. Saksi 3 (kakak pewaris lainnya) menyatakan penyerahan anak terjadi karena kondisi kesehatan pewaris dan Tergugat I adalah anak luar nikah dari keponakan saksi. [HAL 51-57] Tergugat I mengajukan 4 saksi dan 1 ahli. Saksi 1 (kerabat) membantah dalil ketidakbaktian, menyatakan Tergugat I sering mengunjungi dan merawat Ibu XXXX, serta mengetahui Tergugat I adalah anak kandung berdasarkan Akta Kelahiran. Saksi 2 (kerabat lain) menyatakan Tergugat I adalah anak kandung yang dititipkan karena orang tua kandung tidak mampu, dan hubungan Tergugat I dengan orang tua angkat harmonis hingga Tergugat I mengetahui asal-usulnya namun tetap memilih tinggal bersama orang tua angkat. Saksi 3 (driver) menyatakan hubungan keluarga harmonis, Tergugat I sering mengantar berobat, dan tidak ada konflik waris saat pemakaman. Saksi 4 (kerabat dekat) menyatakan Tergugat I adalah satu-satunya anak, hubungan harmonis, dan tidak ada keributan saat pemakaman. Ahli Tergugat I berpendapat bahwa Akta Kelahiran yang sah memberikan kepastian hukum sebagai Ahli Waris Golongan I, menutup hak Golongan II, dan pengangkatan anak adat yang \"terang dan tunai\" atau pencatatan resmi memiliki kekuatan hukum, meskipun KUH Perdata tidak secara eksplisit mengatur anak angkat sebagai ahli waris sedarah, namun praktik dan yurisprudensi mendukung hak waris anak angkat jika statusnya sah secara administrasi negara. [HAL 58-70] Majelis Hakim menimbang tuntutan provisi (sita jaminan dan putusan serta merta) dari Penggugat. Hakim menilai tuntutan provisi tidak urgent dan mendahului pokok perkara, serta keterkabulannya tergantung pada putusan pokok perkara. Oleh karena itu, tuntutan provisi ditolak. [HAL 71-75] Majelis Hakim menimbang eksepsi Tergugat I dan XIII. Eksepsi *error in persona* ditolak karena legal standing Penggugat baru dapat ditentukan setelah pemeriksaan materi pokok. Namun, eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur) dikabulkan. Hakim menemukan inkonsistensi antara posita dan petitum: Penggugat dalil Tergugat I bukan ahli waris, namun dalam petitum meminta Tergugat I-XII (yang dianggapnya ahli waris Golongan II) untuk membagi warisan, padahal Tergugat II-XII adalah pihak yang sama kedudukan dengan Penggugat sebagai ahli waris Golongan II. Gugatan tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan Tergugat II-XII, sehingga memenuhi unsur gugatan kabur. [HAL 76-77] Berdasarkan gugatan yang dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*), Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tanpa memeriksa materi pokok perkara. Biaya perkara ditimpakan kepada Penggugat sebesar Rp4.252.000,00. Amar putusan: Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan XIII; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat (anak ke-10 dari pasangan XXXXX dan XXXXX) melawan 13 Tergugat, termasuk Tergugat I (anak angkat) dan Tergugat II-XIII (ahli waris dari saudara kandung Penggugat). Gugatan awal diajukan pada 8 Agustus 2024 dan diubah pada 28 Oktober 2024. [HAL 4-9] Penggugat dalil bahwa pewaris XXXXX dan XXXXX meninggal tanpa keturunan biologis atau suami, sehingga warisan jatuh kepada Ahli Waris Golongan II (saudara kandung) berdasarkan Pasal 856 KUH Perdata. Penggugat mengidentifikasi 23 Ahli Waris Golongan II, termasuk dirinya dan para Tergugat II-XIII, serta menyatakan bahwa Tergugat I sebagai anak angkat bukan Ahli Waris Golongan I. [HAL 10-13] Penggugat berargumen bahwa KUH Perdata tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris sedarah (Pasal 832 KUH Perdata), sehingga Tergugat I tidak berhak atas warisan. Penggugat juga mendalilkan adanya harta warisan berupa Tanah dan Bangunan di Jakarta Timur, piutang Rp 3.000.000.000,- kepada Tergugat XIII, serta tabungan dan benda bergerak lainnya. [HAL 14-17] Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat XIII telah membayar piutang tersebut dengan memindahkan dana Rp 1.700.000.000,- ke Tergugat I dan Rp 1.300.000.000,- ke rekening Tergugat XIII, yang dianggap sebagai pembayaran yang seharusnya dibagikan kepada seluruh ahli waris. [HAL 18-21] Penggugat menuntut pembagian warisan sebesar 1/8 bagian untuk setiap Ahli Waris Golongan II utama, dengan rincian pembagian lebih lanjut bagi ahli waris dari saudara yang telah meninggal. Penggugat juga memohon sita jaminan (revindicatoir beslag) atas objek sengketa dan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). [HAL 22-25] Petitum primer Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah status ahli waris, menyatakan Tergugat I bukan ahli waris, menghukum Tergugat II-XIII membagi warisan, menyatakan sah harta warisan, dan menghukum Tergugat I, XII, XIII membayar piutang Rp 3.000.000.000,-. [HAL 26-30] Tergugat I dan Tergugat XIII mengajukan eksepsi error in persona (salah sasaran) dan obscuur libel (kabur). Mereka berdalil bahwa Tergugat I adalah anak sah berdasarkan Akta Kelahiran No. 1596/1976 yang telah disahkan Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berstatus Ahli Waris Golongan I (Pasal 852 KUH Perdata) dan Penggugat tidak memiliki legal standing. [HAL 31-35] Tergugat I dan XIII juga menyangkal dalil bahwa Tergugat I tidak berbakti, menyatakan hubungan baik selama orang tua hidup, dan menuduh Penggugat mengajukan gugatan dengan iktikad buruk serta kondisi mental Penggugat yang tidak sehat. Mereka memohon penolakan gugatan. [HAL 36-40] Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut melalui Putusan Sela, menyatakan PN Jakarta Timur berwenang. Dalam pembuktian, Tergugat I dan XIII mengajukan bukti surat (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) yang diterima sebagai alat bukti. [HAL 41-45] Penggugat mengajukan banyak bukti surat (akta kematian, surat nikah, surat pernyataan ahli waris, bukti transfer, dll) yang sebagian besar diterima setelah dicocokkan dengan asli. [HAL 46-50] Penggugat mengajukan 3 saksi. Saksi 1 (adik ipar pewaris) menyatakan Tergugat I bukan anak kandung, diserahkan oleh keluarga karena pewaris tidak punya anak, dan hubungan Tergugat I dengan pewiris memburuk. Saksi 2 (kakak pewaris) menyatakan Tergugat I adalah cucu keponakan yang dititipkan, dan Tergugat I tidak sayang kepada orang tua angkat. Saksi 3 (kakak pewaris lainnya) menyatakan penyerahan anak terjadi karena kondisi kesehatan pewaris dan Tergugat I adalah anak luar nikah dari keponakan saksi. [HAL 51-57] Tergugat I mengajukan 4 saksi dan 1 ahli. Saksi 1 (kerabat) membantah dalil ketidakbaktian, menyatakan Tergugat I sering mengunjungi dan merawat Ibu XXXX, serta mengetahui Tergugat I adalah anak kandung berdasarkan Akta Kelahiran. Saksi 2 (kerabat lain) menyatakan Tergugat I adalah anak kandung yang dititipkan karena orang tua kandung tidak mampu, dan hubungan Tergugat I dengan orang tua angkat harmonis hingga Tergugat I mengetahui asal-usulnya namun tetap memilih tinggal bersama orang tua angkat. Saksi 3 (driver) menyatakan hubungan keluarga harmonis, Tergugat I sering mengantar berobat, dan tidak ada konflik waris saat pemakaman. Saksi 4 (kerabat dekat) menyatakan Tergugat I adalah satu-satunya anak, hubungan harmonis, dan tidak ada keributan saat pemakaman. Ahli Tergugat I berpendapat bahwa Akta Kelahiran yang sah memberikan kepastian hukum sebagai Ahli Waris Golongan I, menutup hak Golongan II, dan pengangkatan anak adat yang \"terang dan tunai\" atau pencatatan resmi memiliki kekuatan hukum, meskipun KUH Perdata tidak secara eksplisit mengatur anak angkat sebagai ahli waris sedarah, namun praktik dan yurisprudensi mendukung hak waris anak angkat jika statusnya sah secara administrasi negara. [HAL 58-70] Majelis Hakim menimbang tuntutan provisi (sita jaminan dan putusan serta merta) dari Penggugat. Hakim menilai tuntutan provisi tidak urgent dan mendahului pokok perkara, serta keterkabulannya tergantung pada putusan pokok perkara. Oleh karena itu, tuntutan provisi ditolak. [HAL 71-75] Majelis Hakim menimbang eksepsi Tergugat I dan XIII. Eksepsi *error in persona* ditolak karena legal standing Penggugat baru dapat ditentukan setelah pemeriksaan materi pokok. Namun, eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur) dikabulkan. Hakim menemukan inkonsistensi antara posita dan petitum: Penggugat dalil Tergugat I bukan ahli waris, namun dalam petitum meminta Tergugat I-XII (yang dianggapnya ahli waris Golongan II) untuk membagi warisan, padahal Tergugat II-XII adalah pihak yang sama kedudukan dengan Penggugat sebagai ahli waris Golongan II. Gugatan tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan Tergugat II-XII, sehingga memenuhi unsur gugatan kabur. [HAL 76-77] Berdasarkan gugatan yang dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*), Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tanpa memeriksa materi pokok perkara. Biaya perkara ditimpakan kepada Penggugat sebesar Rp4.252.000,00. Amar putusan: Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan XIII; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "read": { + "input_chars": 6230, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris Golongan II, menggugat 13 Tergugat yang terdiri dari Tergugat I (anak angkat) dan Tergugat II-XIII (ahli waris Golongan II lainnya) atas sengketa pembagian warisan dan status kewarisan. Inti sengketa adalah klaim Penggugat bahwa Tergugat I bukan ahli waris sah dan berhak atas harta warisan, sementara Tergugat I dan XIII membantah dengan menyatakan status sebagai anak sah dan ahli waris Golongan I. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah status ahli waris, menolak status Tergugat I sebagai ahli waris, serta memerintahkan pembagian harta warisan dan pembayaran piutang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa pewaris meninggal tanpa keturunan biologis atau suami, sehingga warisan jatuh kepada ahli waris golongan saudara kandung.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat I sebagai anak angkat bukan ahli waris sedarah dan tidak berhak atas warisan.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil adanya harta warisan berupa tanah, bangunan, piutang, tabungan, dan benda bergerak lainnya.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat XIII telah membayar piutang dengan memindahkan dana ke rekening Tergugat I dan Tergugat XIII.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan XIII dalil bahwa Tergugat I adalah anak sah berdasarkan akta kelahiran yang disahkan pengadilan dan berstatus ahli waris golongan pertama.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan XIII membantah dalil ketidakbaktian Tergugat I dan menyatakan hubungan baik dengan orang tua angkat.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan provisi sita jaminan dan putusan serta merta karena dinilai tidak urgent dan mendahului pokok perkara.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi error in persona karena legal standing Penggugat baru dapat ditentukan setelah pemeriksaan materi pokok.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel karena ditemukan inkonsistensi antara dalil bahwa Tergugat I bukan ahli waris dengan petitum yang meminta Tergugat II-XII membagi warisan.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa materi pokok perkara karena gugatan dinyatakan kabur.", + "page": 76, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, yang mengidentifikasi diri sebagai ahli waris golongan saudara kandung, mengajukan gugatan terhadap 13 Tergugat yang mencakup Tergugat I (seorang anak angkat) dan Tergugat II-XIII (ahli waris golongan saudara kandung lainnya). Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I bukan ahli waris sah berdasarkan hukum waris perdata dan menuntut pembagian harta warisan yang meliputi tanah, bangunan, piutang, serta benda bergerak lainnya. Tergugat I dan XIII membantah dengan mengajukan eksepsi, termasuk dalil bahwa Tergugat I adalah anak sah yang berstatus ahli waris golongan pertama berdasarkan akta kelahiran, serta menuduh gugatan diajukan dengan iktikad buruk. Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi salah sasaran, namun mengabulkan eksepsi gugatan kabur karena terdapat inkonsistensi antara dalil yang menolak status Tergugat I sebagai ahli waris dengan petitum yang meminta Tergugat lain yang berstatus sama dengan Penggugat untuk membagi warisan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa materi pokok perkara dan menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, yang mengidentifikasi diri sebagai ahli waris golongan saudara kandung, mengajukan gugatan terhadap 13 Tergugat yang mencakup Tergugat I (seorang anak angkat) dan Tergugat II-XIII (ahli waris golongan saudara kandung lainnya). Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I bukan ahli waris sah berdasarkan hukum waris perdata dan menuntut pembagian harta warisan yang meliputi tanah, bangunan, piutang, serta benda bergerak lainnya. Tergugat I dan XIII membantah dengan mengajukan eksepsi, termasuk dalil bahwa Tergugat I adalah anak sah yang berstatus ahli waris golongan pertama berdasarkan akta kelahiran, serta menuduh gugatan diajukan dengan iktikad buruk. Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi salah sasaran, namun mengabulkan eksepsi gugatan kabur karena terdapat inkonsistensi antara dalil yang menolak status Tergugat I sebagai ahli waris dengan petitum yang meminta Tergugat lain yang berstatus sama dengan Penggugat untuk membagi warisan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa materi pokok perkara dan menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa pewaris meninggal tanpa keturunan biologis atau suami, sehingga warisan jatuh kepada ahli waris golongan saudara kandung.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat I sebagai anak angkat bukan ahli waris sedarah dan tidak berhak atas warisan.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil adanya harta warisan berupa tanah, bangunan, piutang, tabungan, dan benda bergerak lainnya.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat XIII telah membayar piutang dengan memindahkan dana ke rekening Tergugat I dan Tergugat XIII.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan XIII dalil bahwa Tergugat I adalah anak sah berdasarkan akta kelahiran yang disahkan pengadilan dan berstatus ahli waris golongan pertama.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan XIII membantah dalil ketidakbaktian Tergugat I dan menyatakan hubungan baik dengan orang tua angkat.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan provisi sita jaminan dan putusan serta merta karena dinilai tidak urgent dan mendahului pokok perkara.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi error in persona karena legal standing Penggugat baru dapat ditentukan setelah pemeriksaan materi pokok.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel karena ditemukan inkonsistensi antara dalil bahwa Tergugat I bukan ahli waris dengan petitum yang meminta Tergugat II-XII membagi warisan.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa materi pokok perkara karena gugatan dinyatakan kabur.", + "page": 76, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya saudara kandung pewaris, tapi anak angkatnya mengaku anak sah dan menolak bagi warisan, apakah saya bisa menuntut pembagian harta?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16808, + "candidates": [ + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 834 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 856 KUHPerdata", + "Pasal 1863 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "text": "Pasal 834: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam" + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + }, + { + "pasal": "Pasal 856 KUHPerdata", + "text": "Pasal 856: Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1863 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1863: Jika kedua pihak telah membuat perdamaian tentang segala sesuatu yang berlaku di antara mereka, maka adanya surat-surat yang pada waktu itu tidak diketahui tetapi kemudian ditemukan, tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan perdamaian itu, kecuali bila suratsurat itu telah sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak. Akan tetapi perdamaian adalah batal bila perdamaian itu hanya mengenai satu urusan sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata bahwa salah satu pihak sama sekali tidak berhak atas hal itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang (keluarga sedarah, suami/istri). Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah status ahli waris antara saudara kandung (Ahli Waris Golongan II) versus anak angkat yang mengaku anak sah (Ahli Waris Golongan I). Pasal 832 menjadi dasar hukum untuk menentukan siapa yang secara substantif berhak atas warisan berdasarkan hubungan darah atau perkawinan, yang merupakan inti sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan terhadap orang yang memegang warisan. Ini menjawab bagian pertanyaan 'apakah saya bisa menuntut', dengan menegaskan bahwa ahli waris memiliki hak gugat (actio hereditatis) untuk menuntut penyerahan harta warisan yang dipegang oleh pihak lain." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak waris anak-anak/keturunan (Ahli Waris Golongan I). Dalam pertanyaan, Tergugat (anak angkat yang mengaku anak sah) mengklaim status sebagai Ahli Waris Golongan I. Pasal 852 menjadi kriteria hukum utama untuk menguji klaim status anak sah tersebut. Jika klaim anak sah terbukti, maka Pasal 852 berlaku dan menutup hak saudara kandung. Jika tidak, maka saudara kandung tetap berhak. Jadi, pasal ini substantif untuk menjawab sengketa status ahli waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 856 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak waris saudara laki-laki dan perempuan (Ahli Waris Golongan II) ketika pewaris tidak meninggalkan keturunan atau suami/istri. Ini relevan karena Penggugat dalam pertanyaan adalah saudara kandung. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut bagian warisan jika klaim Tergugat sebagai keturunan (anak sah) tidak terbukti atau tidak ada keturunan lain. Dalam putusan, pasal ini juga secara eksplisit disebut sebagai dasar tuntutan pembagian warisan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1863 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perdamaian (compromis) dan pembatalan karena penemuan surat baru. Tidak ada fakta, dalil, atau isu dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan yang berkaitan dengan adanya perdamaian atau sengketa akibat penemuan surat yang disembunyikan. Relevansinya hanya hipotetis dan tidak menyentuh inti sengketa waris." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 834 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 856 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 63156, + "completion_tokens": 4457 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_436_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_436_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d18b93428184eb06ae29ec8549461688894c8a99 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_436_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,162 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_436_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 106, + "timings": { + "parse": 0.214, + "classify": 0.0, + "condense": 563.573, + "read": 198.006, + "query": 12.404, + "relevance": 16.609, + "total": 790.805 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 282400, + "marked_chars": 283352 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI : \n- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat tidak \nsempurna menarik Subyek hukum yang sudah meninggal dunia; \n- Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang sempurna/Premateur; \nDALAM POKOK PERKARA : \n- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima atau Niet \nonvankelijke verklaard; \n- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp4.864.000,00 (Empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu \nrupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis , tanggal 6 Maret 2025 oleh \nkami, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wiyono, S.H. \ndan Doddy Hendrasakti S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang \nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 104\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \nHal. 105 dari 105 hal. Putusan Nomor 436/Pdt.G/" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134973, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara Nomor 436/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara Para Penggugat (Tongreng Bin Timin, Tomblen Bin Timin, Minih Binti Timin, Tanih Binti Timin, Siti Sariah Binti Djalim, Onim Bin Pr. Minah, Maryati Binti Pr. Indun, dan Nasrudin) sebagai ahli waris Alm. Timin Bin Saman, melawan Tergugat I (Kementerian PUPR c.q. Ditjen Bina Marga), Tergugat II (PT. Trivo Royal Indira), Tergugat III (PT. Sayana Integra Properti), Tergugat IV (PT. Bina Kualita Teknik), serta Turut Tergugat I-V (Notaris Indriastuti Setyorini [meninggal], Notaris Aryadi, Kelurahan Cipayung, Camat Cipayung, dan Kantor Pertanahan Jakarta Timur). [HAL 4-11] Para Penggugat dalilkan kepemilikan sah atas Tanah Obyek Sengketa seluas +8.810 m2 di Jl. Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur, yang berasal dari warisan kakek mereka (disbut Timin Bin Saman dan Miin Bin Sinan) berdasarkan Girik (Hak Milik Adat) C No. 128. Para Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 61/Cipayung seluas 99.170 m2 yang diterbitkan Turut Tergugat V pada 10 Juni 1994, dengan alasan sertifikat tersebut lokasinya berbeda, telah habis masa berlakunya (karena tidak lagi untuk dinas), dan batal demi hukum. Selain itu, Para Penggugat mendalilkan Tergugat II, III, dan IV juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah obyek sengketa berdasarkan Girik Adat Persil 22a Blok DI (Kohir C 36, C 325, C 332, C 333, C 128, C 28) yang lokasinya tidak berada di lokasi obyek sengketa. Para Penggugat mengakui adanya peralihan sebagian tanah Girik Persil 22a Blok DI Kohir No. C 128 seluas +3.360 m2 dari Penggugat II ke Tergugat IV, lalu ke Tergugat III, dan ke Tergugat II secara sah, namun menolak klaim atas sisa tanah obyek sengketa. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan Sertipikat Hak Pakai No. 61/Cipayung sebagai cacat hukum, pengosongan tanah, serta ganti rugi materiil dan immateriil yang awalnya dihitung berdasarkan harga pasar tanah (Rp 88,1 miliar) dan immateriil (Rp 35-20 miliar), namun kemudian diperbaiki menjadi kerugian materiil berupa sewa Rp 500 juta/tahun sejak pendaftaran perkara hingga putusan berkekuatan hukum tetap, dan kerugian immateriil tetap sebesar Rp 35 miliar (Tergugat I) dan Rp 20 miliar (Tergugat II). [HAL 12-21] Para Tergugat II, IV, Turut Tergugat I, dan II tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Turut Tergugat I (Notaris Indriastuti Setyorini) dinyatakan meninggal dunia, namun upaya penggantian dengan Notaris Diah Eka Paksi ditolak karena tidak diakui sebagai notaris pengganti yang sah, sehingga gugatan tetap dilanjutkan. Mediasi gagal dilakukan. [HAL 22-43] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Perma 2/2019), eksepsi obscur libel (gugatan kabur karena ketidakjelasan asal-usul waris antara Timin Bin Saman dan Miin Bin Sinan serta kesamaan objek dengan perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap/ne bis in idem), dan eksepsi ne bis in idem (merujuk pada putusan MA No. 1286 PK/Pdt/2022 yang menolak permohonan PK PT Trivo Royal Indira dan menyatakan sertifikat Hak Pakai No. 61/Cipayung diterbitkan sah). Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak dalil Para Penggugat, menyatakan pemasangan patok/plang sebagai pengamanan aset negara yang sah, dan membantah habis masa berlaku sertifikat Hak Pakai No. 61/Cipayung karena masih digunakan untuk keperluan tertentu sesuai PP 40/1996. Tergugat I juga menolak perhitungan ganti rugi Para Penggugat, menyatakan bahwa penilaian ganti rugi pengadaan tanah harus dilakukan oleh Penilai Publik berlisensi sesuai UU No. 2/2012 dan Perpres terkait, bukan oleh pihak penggugat. Tergugat I berargumen tidak ada unsur perbuatan melawan hukum karena tindakannya sesuai kewajiban hukum pengelolaan barang negara, tidak melanggar hak subjektif Para Penggugat (karena Girik bukan bukti hak sah), tidak melanggar kesusilaan, dan dilakukan dengan kepatutan. [HAL 44-52] Turut Tergugat III (Kelurahan Cipayung) mengajukan eksepsi gugatan tidak sempurna (prematur) karena subjek hukum Turut Tergugat I sudah meninggal tanpa notaris pengganti yang sah, serta eksepsi obscur libel karena ketidakjelasan luas tanah yang diklaim masing-masing Tergugat dan perbedaan posita-petitum. Turut Tergugat V (Kantor Pertanahan) mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan Sertipikat Hak Pakai No. 61/Cipayung adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang kewenangannya ada di PTUN, serta eksepsi legal standing Para Penggugat yang belum membuktikan kepemilikan sah atas tanah obyek sengketa." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134984, + "summary": "[HAL 1-101] Perkara Nomor 436/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim diperiksa antara Para Penggugat (ahli waris Alm. Timin Bin Saman dan Miin Bin Sinan) melawan Tergugat I (Kementerian PUPR c.q. Ditjen Bina Marga), Tergugat II (PT. Trivo Royal Indira), Tergugat III (PT. Sayana Integra Properti), Tergugat IV (PT. Bina Kualita Teknik), serta Turut Tergugat I-V. Para Penggugat dalilkan kepemilikan sah atas Tanah Obyek Sengketa seluas +8.810 m2 di Jl. Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur, yang berasal dari warisan kakek mereka berdasarkan Girik (Hak Milik Adat) C No. 128 dan C 325, serta mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 61/Cipayung seluas 99.170 m2 yang diterbitkan Turut Tergugat V pada 10 Juni 1994, dengan alasan sertifikat tersebut lokasinya berbeda, telah habis masa berlakunya, dan batal demi hukum. Para Penggugat juga mendalilkan Tergugat II, III, dan IV melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah obyek sengketa berdasarkan Girik Adat Persil 22a Blok DI (Kohir C 36, C 325, C 332, C 333, C 128, C 28) yang lokasinya tidak berada di lokasi obyek sengketa, namun Para Penggugat mengakui adanya peralihan sah sebagian tanah Girik Persil 22a Blok DI Kohir No. C 128 seluas +3.360 m2 dari Penggugat II ke Tergugat IV, lalu ke Tergugat III, dan ke Tergugat II. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan SHP No. 61/Cipayung sebagai cacat hukum, pengosongan tanah, serta ganti rugi materiil (sewa Rp 500 juta/tahun) dan immateriil (Rp 35 miliar untuk Tergugat I dan Rp 20 miliar untuk Tergugat II). Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi; Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut (ditolak dalam putusan sela), obscur libel (gugatan kabur karena ketidakjelasan asal-usul waris antara Timin Bin Saman dan Miin Bin Sinan serta kesamaan objek dengan perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap/ne bis in idem), dan ne bis in idem (merujuk pada putusan MA No. 1286 PK/Pdt/2022). Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak dalil Para Penggugat, menyatakan pemasangan patok/plang sebagai pengamanan aset negara yang sah, membantah habis masa berlaku SHP No. 61/Cipayung karena masih digunakan untuk keperluan tertentu sesuai PP 40/1996, dan menolak perhitungan ganti rugi yang harus dilakukan oleh Penilai Publik berlisensi. Turut Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan tidak sempurna (prematur) karena subjek hukum Turut Tergugat I sudah meninggal tanpa notaris pengganti yang sah, serta eksepsi obscur libel. Turut Tergugat V mengajukan eksepsi kompetensi absolut (ditolak dalam putusan sela), legal standing Para Penggugat yang belum membuktikan kepemilikan sah, dan kurang pihak (kurang menarik Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta sebagai pihak yang menerbitkan SK Hak Pakai). Majelis Hakim dalam putusan sela menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa perkara. Dalam pemeriksaan bukti, Para Penggugat mengajukan bukti surat (KTP, KK, Surat Penyataan Ahli Waris, Girik C No. 128, Peta, SHP No. 61/Cipayung, dll) dan keterangan saksi (Jaya, Tato Rohim, Jumadi S) serta ahli (Prof. Dr. B.F. Sihombing) yang menerangkan tentang status tanah girik, batas-batas tanah, dan proses pengukuran. Tergugat I mengajukan bukti surat (Surat Pembebasan Tanah 1973, SK Hak Pakai, SHP No. 61/Cipayung, dll) tanpa saksi/ahli. Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V juga mengajukan bukti surat. Majelis melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang mengonfirmasi obyek sengketa terletak di Jl. Bina Marga Rt.06/Rw.06, Kelurahan Cipayung, dengan luas 8.810 M2, dalam penguasaan Tergugat I, dengan batas: Utara tanah milik Samin Katong, Timur tanah Paul Milan, Selatan tanah Mi’in Bin Sinan, dan Barat Bina Marga. Majelis menolak eksepsi gugatan kabur (obscur libel) dan ne bis in idem dari Tergugat I serta eksepsi kurang pihak dari Turut Tergugat V karena hal-hal tersebut menyangkut materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga akan diputus bersama pokok perkara." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 16395, + "summary": "[HAL 1-101] Perkara Nomor 436/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim diperiksa antara Para Penggugat (ahli waris Alm. Timin Bin Saman dan Miin Bin Sinan) melawan Tergugat I (Kementerian PUPR c.q. Ditjen Bina Marga), Tergugat II (PT. Trivo Royal Indira), Tergugat III (PT. Sayana Integra Properti), Tergugat IV (PT. Bina Kualita Teknik), serta Turut Tergugat I-V. Para Penggugat dalilkan kepemilikan sah atas Tanah Obyek Sengketa seluas +8.810 m2 di Jl. Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur, yang berasal dari warisan kakek mereka berdasarkan Girik (Hak Milik Adat) C No. 128 dan C 325, serta mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 61/Cipayung seluas 99.170 m2 yang diterbitkan Turut Tergugat V pada 10 Juni 1994, dengan alasan sertifikat tersebut lokasinya berbeda, telah habis masa berlakunya, dan batal demi hukum. Para Penggugat juga mendalilkan Tergugat II, III, dan IV melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah obyek sengketa berdasarkan Girik Adat Persil 22a Blok DI (Kohir C 36, C 325, C 332, C 333, C 128, C 28) yang lokasinya tidak berada di lokasi obyek sengketa, namun Para Penggugat mengakui adanya peralihan sah sebagian tanah Girik Persil 22a Blok DI Kohir No. C 128 seluas +3.360 m2 dari Penggugat II ke Tergugat IV, lalu ke Tergugat III, dan ke Tergugat II. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan SHP No. 61/Cipayung sebagai cacat hukum, pengosongan tanah, serta ganti rugi materiil (sewa Rp 500 juta/tahun) dan immateriil (Rp 35 miliar untuk Tergugat I dan Rp 20 miliar untuk Tergugat II). Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi; Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut (ditolak dalam putusan sela), obscur libel (gugatan kabur karena ketidakjelasan asal-usul waris antara Timin Bin Saman dan Miin Bin Sinan serta kesamaan objek dengan perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap/ne bis in idem), dan ne bis in idem (merujuk pada putusan MA No. 1286 PK/Pdt/2022). Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak dalil Para Penggugat, menyatakan pemasangan patok/plang sebagai pengamanan aset negara yang sah, membantah habis masa berlaku SHP No. 61/Cipayung karena masih digunakan untuk keperluan tertentu sesuai PP 40/1996, dan menolak perhitungan ganti rugi yang harus dilakukan oleh Penilai Publik berlisensi. Turut Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan tidak sempurna (prematur) karena subjek hukum Turut Tergugat I sudah meninggal tanpa notaris pengganti yang sah, serta eksepsi obscur libel. Turut Tergugat V mengajukan eksepsi kompetensi absolut (ditolak dalam putusan sela), legal standing Para Penggugat yang belum membuktikan kepemilikan sah, dan kurang pihak (kurang menarik Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta sebagai pihak yang menerbitkan SK Hak Pakai). Majelis Hakim dalam putusan sela menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa perkara. Dalam pemeriksaan bukti, Para Penggugat mengajukan bukti surat (KTP, KK, Surat Penyataan Ahli Waris, Girik C No. 128, Peta, SHP No. 61/Cipayung, dll) dan keterangan saksi (Jaya, Tato Rohim, Jumadi S) serta ahli (Prof. Dr. B.F. Sihombing) yang menerangkan tentang status tanah girik, batas-batas tanah, dan proses pengukuran. Tergugat I mengajukan bukti surat (Surat Pembebasan Tanah 1973, SK Hak Pakai, SHP No. 61/Cipayung, dll) tanpa saksi/ahli. Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V juga mengajukan bukti surat. Majelis melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang mengonfirmasi obyek sengketa terletak di Jl. Bina Marga Rt.06/Rw.06, Kelurahan Cipayung, dengan luas 8.810 M2, dalam penguasaan Tergugat I, dengan batas: Utara tanah milik Samin Katong, Timur tanah Paul Milan, Selatan tanah Mi’in Bin Sinan, dan Barat Bina Marga. Majelis menolak eksepsi gugatan kabur (obscur libel) dan ne bis in idem dari Tergugat I serta eksepsi kurang pihak dari Turut Tergugat V karena hal-hal tersebut menyangkut materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga akan diputus bersama pokok perkara. [HAL 101] Majelis menolak eksepsi Tergugat I tentang obscur libel dan ne bis in idem karena menyangkut materi pokok yang perlu pembuktian lebih lanjut sesuai Pasal 136 HIR, serta menolak eksepsi Turut Tergugat V tentang legal standing Para Penggugat karena juga menyangkut materi pokok. [HAL 102-103] Terhadap eksepsi Turut Tergugat III bahwa gugatan tidak sempurna karena menarik Subyek Hukum yang sudah meninggal dunia (Turut Tergugat I, Notaris Indriastuti Setyorini, SH.MKn yang meninggal pada 08 Februari 2024), Majelis menolak argumen awal bahwa gugatan tetap dapat dilanjutkan, namun kemudian merujuk pada Yurisprudensi MARI No.459 K/Sip/1973 dan Buku II Pedoman Teknis MARI Edisi 2007 yang menyatakan bahwa jika Tergugat/Turut Tergugat meninggal dunia sebelum putusan, gugatan harus dicabut dan diajukan kembali kepada ahli waris atau notaris pengganti. Karena Turut Tergugat I meninggal tanpa notaris pengganti yang memegang minuta perjanjian pelepasan hak untuk membuktikan keabsahan transaksi, maka subyek hukum dalam gugatan menjadi tidak lengkap dan tidak jelas, mengakibatkan putusan sulit dilaksanakan (non-executable). [HAL 104-105] Dengan demikian, Majelis menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena tidak memenuhi syarat formil gugatan. Eksepsi Turut Tergugat III dikabulkan. Majelis tidak mempertimbangkan eksepsi lainnya maupun pokok perkara. Amar putusan menyatakan: 1) Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak sempurna menarik Subyek hukum yang sudah meninggal dunia; Menyatakan gugatan kurang sempurna/Prematur. 2) Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard). 3) Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp4.864.000,00. Putusan diucapkan pada 13 Maret 2025." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-101] Perkara Nomor 436/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim diperiksa antara Para Penggugat (ahli waris Alm. Timin Bin Saman dan Miin Bin Sinan) melawan Tergugat I (Kementerian PUPR c.q. Ditjen Bina Marga), Tergugat II (PT. Trivo Royal Indira), Tergugat III (PT. Sayana Integra Properti), Tergugat IV (PT. Bina Kualita Teknik), serta Turut Tergugat I-V. Para Penggugat dalilkan kepemilikan sah atas Tanah Obyek Sengketa seluas +8.810 m2 di Jl. Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur, yang berasal dari warisan kakek mereka berdasarkan Girik (Hak Milik Adat) C No. 128 dan C 325, serta mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 61/Cipayung seluas 99.170 m2 yang diterbitkan Turut Tergugat V pada 10 Juni 1994, dengan alasan sertifikat tersebut lokasinya berbeda, telah habis masa berlakunya, dan batal demi hukum. Para Penggugat juga mendalilkan Tergugat II, III, dan IV melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah obyek sengketa berdasarkan Girik Adat Persil 22a Blok DI (Kohir C 36, C 325, C 332, C 333, C 128, C 28) yang lokasinya tidak berada di lokasi obyek sengketa, namun Para Penggugat mengakui adanya peralihan sah sebagian tanah Girik Persil 22a Blok DI Kohir No. C 128 seluas +3.360 m2 dari Penggugat II ke Tergugat IV, lalu ke Tergugat III, dan ke Tergugat II. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan SHP No. 61/Cipayung sebagai cacat hukum, pengosongan tanah, serta ganti rugi materiil (sewa Rp 500 juta/tahun) dan immateriil (Rp 35 miliar untuk Tergugat I dan Rp 20 miliar untuk Tergugat II). Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V mengajukan eksepsi; Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut (ditolak dalam putusan sela), obscur libel (gugatan kabur karena ketidakjelasan asal-usul waris antara Timin Bin Saman dan Miin Bin Sinan serta kesamaan objek dengan perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap/ne bis in idem), dan ne bis in idem (merujuk pada putusan MA No. 1286 PK/Pdt/2022). Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak dalil Para Penggugat, menyatakan pemasangan patok/plang sebagai pengamanan aset negara yang sah, membantah habis masa berlaku SHP No. 61/Cipayung karena masih digunakan untuk keperluan tertentu sesuai PP 40/1996, dan menolak perhitungan ganti rugi yang harus dilakukan oleh Penilai Publik berlisensi. Turut Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan tidak sempurna (prematur) karena subjek hukum Turut Tergugat I sudah meninggal tanpa notaris pengganti yang sah, serta eksepsi obscur libel. Turut Tergugat V mengajukan eksepsi kompetensi absolut (ditolak dalam putusan sela), legal standing Para Penggugat yang belum membuktikan kepemilikan sah, dan kurang pihak (kurang menarik Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta sebagai pihak yang menerbitkan SK Hak Pakai). Majelis Hakim dalam putusan sela menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa perkara. Dalam pemeriksaan bukti, Para Penggugat mengajukan bukti surat (KTP, KK, Surat Penyataan Ahli Waris, Girik C No. 128, Peta, SHP No. 61/Cipayung, dll) dan keterangan saksi (Jaya, Tato Rohim, Jumadi S) serta ahli (Prof. Dr. B.F. Sihombing) yang menerangkan tentang status tanah girik, batas-batas tanah, dan proses pengukuran. Tergugat I mengajukan bukti surat (Surat Pembebasan Tanah 1973, SK Hak Pakai, SHP No. 61/Cipayung, dll) tanpa saksi/ahli. Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V juga mengajukan bukti surat. Majelis melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang mengonfirmasi obyek sengketa terletak di Jl. Bina Marga Rt.06/Rw.06, Kelurahan Cipayung, dengan luas 8.810 M2, dalam penguasaan Tergugat I, dengan batas: Utara tanah milik Samin Katong, Timur tanah Paul Milan, Selatan tanah Mi’in Bin Sinan, dan Barat Bina Marga. Majelis menolak eksepsi gugatan kabur (obscur libel) dan ne bis in idem dari Tergugat I serta eksepsi kurang pihak dari Turut Tergugat V karena hal-hal tersebut menyangkut materi pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut, sehingga akan diputus bersama pokok perkara. [HAL 101] Majelis menolak eksepsi Tergugat I tentang obscur libel dan ne bis in idem karena menyangkut materi pokok yang perlu pembuktian lebih lanjut sesuai Pasal 136 HIR, serta menolak eksepsi Turut Tergugat V tentang legal standing Para Penggugat karena juga menyangkut materi pokok. [HAL 102-103] Terhadap eksepsi Turut Tergugat III bahwa gugatan tidak sempurna karena menarik Subyek Hukum yang sudah meninggal dunia (Turut Tergugat I, Notaris Indriastuti Setyorini, SH.MKn yang meninggal pada 08 Februari 2024), Majelis menolak argumen awal bahwa gugatan tetap dapat dilanjutkan, namun kemudian merujuk pada Yurisprudensi MARI No.459 K/Sip/1973 dan Buku II Pedoman Teknis MARI Edisi 2007 yang menyatakan bahwa jika Tergugat/Turut Tergugat meninggal dunia sebelum putusan, gugatan harus dicabut dan diajukan kembali kepada ahli waris atau notaris pengganti. Karena Turut Tergugat I meninggal tanpa notaris pengganti yang memegang minuta perjanjian pelepasan hak untuk membuktikan keabsahan transaksi, maka subyek hukum dalam gugatan menjadi tidak lengkap dan tidak jelas, mengakibatkan putusan sulit dilaksanakan (non-executable). [HAL 104-105] Dengan demikian, Majelis menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena tidak memenuhi syarat formil gugatan. Eksepsi Turut Tergugat III dikabulkan. Majelis tidak mempertimbangkan eksepsi lainnya maupun pokok perkara. Amar putusan menyatakan: 1) Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak sempurna menarik Subyek hukum yang sudah meninggal dunia; Menyatakan gugatan kurang sempurna/Prematur. 2) Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard). 3) Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp4.864.000,00. Putusan diucapkan pada 13 Maret 2025." + }, + "read": { + "input_chars": 5886, + "frame": "Para Penggugat (ahli waris Alm. Timin Bin Saman dan Miin Bin Sinan) menggugat Tergugat I (Kementerian PUPR c.q. Ditjen Bina Marga), Tergugat II (PT. Trivo Royal Indira), Tergugat III (PT. Sayana Integra Properti), Tergugat IV (PT. Bina Kualita Teknik), serta Turut Tergugat I-V, dengan inti sengketa mengenai kepemilikan Tanah Obyek Sengketa seluas +8.810 m2 di Jl. Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan Sertipikat Hak Pakai No. 61/Cipayung, pengosongan tanah, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil akibat meninggalnya salah satu Turut Tergugat tanpa notaris pengganti yang sah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan kepemilikan sah atas Tanah Obyek Sengketa seluas +8.810 m2 di Jl. Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur, yang berasal dari warisan berdasarkan Girik Hak Milik Adat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 61/Cipayung seluas 99.170 m2 yang diterbitkan Turut Tergugat V pada 10 Juni 1994.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Tergugat II, III, dan IV melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah obyek sengketa berdasarkan Girik Adat Persil 22a Blok DI yang lokasinya tidak berada di lokasi obyek sengketa.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengakui adanya peralihan sah sebagian tanah Girik Persil 22a Blok DI Kohir No. C 128 seluas +3.360 m2 dari Penggugat II ke Tergugat IV, lalu ke Tergugat III, dan ke Tergugat II.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Para Penggugat dengan menyatakan pemasangan patok/plang sebagai pengamanan aset negara yang sah dan membantah habis masa berlaku Sertipikat Hak Pakai No. 61/Cipayung.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan Setempat mengonfirmasi obyek sengketa terletak di Jl. Bina Marga Rt.06/Rw.06, Kelurahan Cipayung, dengan luas 8.810 M2, dalam penguasaan Tergugat I.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I, yang merupakan Subjek Hukum dalam gugatan, meninggal dunia pada 08 Februari 2024 tanpa notaris pengganti yang memegang minuta perjanjian pelepasan hak.", + "page": 102, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil gugatan akibat meninggalnya Turut Tergugat I tanpa notaris pengganti yang sah.", + "page": 104, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Alm. Timin Bin Saman dan Miin Bin Sinan, menggugat Tergugat I (Kementerian PUPR c.q. Ditjen Bina Marga), Tergugat II (PT. Trivo Royal Indira), Tergugat III (PT. Sayana Integra Properti), Tergugat IV (PT. Bina Kualita Teknik), serta Turut Tergugat I-V. Para Penggugat dalilkan kepemilikan sah atas Tanah Obyek Sengketa seluas +8.810 m2 di Jl. Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Girik Hak Milik Adat, dan menuduh Tergugat I serta Tergugat II, III, dan IV melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tersebut melalui Sertipikat Hak Pakai No. 61/Cipayung dan Girik Adat Persil 22a Blok DI. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan sertifikat, pengosongan tanah, serta ganti rugi. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat yang mengonfirmasi lokasi dan luas tanah serta penguasaan oleh Tergugat I. Namun, Majelis menolak eksepsi gugatan tidak sempurna dari Turut Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan tidak sempurna karena Turut Tergugat I telah meninggal dunia tanpa notaris pengganti yang sah untuk membuktikan keabsahan transaksi. Berdasarkan yurisprudensi dan pedoman teknis, Majelis Hakim menyatakan bahwa meninggalnya Turut Tergugat I tanpa notaris pengganti membuat subjek hukum dalam gugatan menjadi tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga putusan sulit dilaksanakan. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena tidak memenuhi syarat formil, tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Alm. Timin Bin Saman dan Miin Bin Sinan, menggugat Tergugat I (Kementerian PUPR c.q. Ditjen Bina Marga), Tergugat II (PT. Trivo Royal Indira), Tergugat III (PT. Sayana Integra Properti), Tergugat IV (PT. Bina Kualita Teknik), serta Turut Tergugat I-V. Para Penggugat dalilkan kepemilikan sah atas Tanah Obyek Sengketa seluas +8.810 m2 di Jl. Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Girik Hak Milik Adat, dan menuduh Tergugat I serta Tergugat II, III, dan IV melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tersebut melalui Sertipikat Hak Pakai No. 61/Cipayung dan Girik Adat Persil 22a Blok DI. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan sertifikat, pengosongan tanah, serta ganti rugi. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat yang mengonfirmasi lokasi dan luas tanah serta penguasaan oleh Tergugat I. Namun, Majelis menolak eksepsi gugatan tidak sempurna dari Turut Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan tidak sempurna karena Turut Tergugat I telah meninggal dunia tanpa notaris pengganti yang sah untuk membuktikan keabsahan transaksi. Berdasarkan yurisprudensi dan pedoman teknis, Majelis Hakim menyatakan bahwa meninggalnya Turut Tergugat I tanpa notaris pengganti membuat subjek hukum dalam gugatan menjadi tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga putusan sulit dilaksanakan. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena tidak memenuhi syarat formil, tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan kepemilikan sah atas Tanah Obyek Sengketa seluas +8.810 m2 di Jl. Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur, yang berasal dari warisan berdasarkan Girik Hak Milik Adat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 61/Cipayung seluas 99.170 m2 yang diterbitkan Turut Tergugat V pada 10 Juni 1994.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Tergugat II, III, dan IV melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah obyek sengketa berdasarkan Girik Adat Persil 22a Blok DI yang lokasinya tidak berada di lokasi obyek sengketa.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengakui adanya peralihan sah sebagian tanah Girik Persil 22a Blok DI Kohir No. C 128 seluas +3.360 m2 dari Penggugat II ke Tergugat IV, lalu ke Tergugat III, dan ke Tergugat II.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Para Penggugat dengan menyatakan pemasangan patok/plang sebagai pengamanan aset negara yang sah dan membantah habis masa berlaku Sertipikat Hak Pakai No. 61/Cipayung.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan Setempat mengonfirmasi obyek sengketa terletak di Jl. Bina Marga Rt.06/Rw.06, Kelurahan Cipayung, dengan luas 8.810 M2, dalam penguasaan Tergugat I.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I, yang merupakan Subjek Hukum dalam gugatan, meninggal dunia pada 08 Februari 2024 tanpa notaris pengganti yang memegang minuta perjanjian pelepasan hak.", + "page": 102, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil gugatan akibat meninggalnya Turut Tergugat I tanpa notaris pengganti yang sah.", + "page": 104, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris merasa tanah warisan saya dikuasai negara dan pihak lain, tapi gugatan saya ditolak karena salah satu pihak yang saya gugat sudah meninggal tanpa pengganti sah, bagaimana saya bisa memperjuangkan hak saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 38928, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi pokok sengketa dalam pertanyaan (penguasaan tanah oleh pihak lain yang menyebabkan kerugian). Meskipun gugatan ditolak karena cacat formil (pihak meninggal), pasal ini tetap relevan secara substantif karena menjadi teori hukum yang didalilkan dan diuji dalam putusan untuk menjawab apakah pihak lain bertanggung jawab atas kerugian yang dialami ahli waris." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 98968, + "completion_tokens": 5550 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_457_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_457_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8c52c9003b8adcd802080482d975f1247a151211 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_457_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_457_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 59, + "timings": { + "parse": 0.097, + "classify": 0.0, + "condense": 402.768, + "read": 113.77, + "query": 14.952, + "relevance": 28.858, + "total": 560.445 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 161961, + "marked_chars": 162483 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI: \n- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; \nDALAM POKOK PERKARA: \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke \nverklaard ) \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 58\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 59 dari 59 Putusan Nomor 457/Pdt.G/2024/PN Jkt..Tim \n \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul \ndalam perkara ini sejumlah Rp1.642.000,00 (satu juta enam ratus empat \npuluh dua ribu rupiah) \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan \nNegeri \nJakarta \nTimur \npada \nhari \nSelasa, \ntanggal \n02 September 2025 oleh kami Ni Wayan Wirawati,S.H.,M.SI. sebagai \nHakim Ketua, Christina Endarwati,S.H.,M.H. dan Irwan Hamid,S.H.,M.H. \nmasing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan \ndalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal \n04 September 2025, oleh Hakim Ketua didampin" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134970, + "summary": "[HAL 1-10] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 457/Pdt.G/2024 antara Penggugat Ir. J. Thomas Ratulangi melawan Tergugat I (Lena Aini), Tergugat II (Elfrido Mahendra Pratama), Tergugat III (Adhitya Abiwardani Na Aini) sebagai ahli waris Alm. H. Effendi, serta Turut Tergugat I-IV (Notaris Elly Halida, Djoni Harsono Hardjosoebroto, PT. Pangeran Plaza Utama, Notaris Aristiawan Dwi Putranto). Penggugat dalil memiliki tanah seluas 150 M2 di Jalan Mandor Hasan 78, Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 780/2005 tanggal 29 Maret 2005 dari PT. Pangeran Plaza Utama yang diwakili Djoni Harsono, dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto [HAL 2-3]. Penggugat mendalilkan tanah tersebut diperoleh dalam keadaan bersih (*clear and clean*) dan telah didirikan pagar oleh Penggugat [HAL 3]. Sekitar tahun 2021, Penggugat menemukan tembok batako setinggi 2 meter dan panjang 7-15 meter didirikan oleh Tergugat di depan pagar Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga menutupi akses dan menguasai tanah sengketa [HAL 4-6]. Penggugat mendalilkan Tergugat dan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena mendirikan tembok di atas tanah milik Penggugat dan membuat AJB No. 49/25 tanggal 7 September 2005 yang bertumpuk dengan hak Penggugat [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah, pembatalan AJB No. 49/25, pembongkaran tembok, pengembalian tanah, serta ganti rugi materil Rp 450.000.000 dan immateril [HAL 8-9]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 11].\n\n[HAL 11-41] Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi *error in persona* dan ketidakjelasan objek, serta membantah dalil pokok perkara. Tergugat mendalilkan mereka adalah ahli waris Alm. Effendi Mahmud Ratna yang memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4457 tahun 2008 atas tanah di lokasi yang sama, diperoleh dari Alex Subiyanto melalui AJB No. 49/2005 (seharusnya 2005, bukan 2005/2008 sesuai konteks pembelaan) dihadapan Notaris Elly Halida (Turut Tergugat I) [HAL 13-16]. Tergugat membantah mendirikan tembok di tanah Penggugat, melainkan di atas tanah mereka sendiri berdasarkan SHM tersebut [HAL 16, 24, 31]. Tergugat mendalilkan AJB Penggugat (No. 780/2005) tidak cukup sebagai bukti kepemilikan mutlak tanpa SHM dan meragukan batas-batas serta luas tanah Penggugat yang tidak jelas dibandingkan data BPN [HAL 13-15, 18]. Tergugat juga membantah perbuatan melawan hukum karena tembok didirikan Alm. Effendi di atas tanahnya sendiri sebelum meninggal dunia pada 29 Juli 2024, dan ahli waris tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang tidak diwariskan [HAL 33-35]. Turut Tergugat II dan III (PT. Pangeran Plaza Utama dan Djoni Harsono) membenarkan seluruh dalil Penggugat, mengakui jual beli tanah 150 M2 kepada Penggugat pada 2005, dan menyatakan tanah bersih dari sengketa saat transaksi, serta mendalilkan AJB Tergugat (No. 49/25) cacat hukum karena tumpang tindih dengan hak Penggugat yang lebih dahulu [HAL 42-43]. Turut Tergugat I dan IV tidak hadir membela diri [HAL 11, 41, 44].\n\n[HAL 44-50] Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-6) meliputi KTP, somasi, jawaban somasi, PBB, dan AJB No. 780/2005, serta menghadirkan saksi Dwianto yang membenarkan kepemilikan Penggugat, batas tanah, dan pendirian tembok oleh Alm. Effendi yang menutup akses Penggugat [HAL 44-46]. Tergugat mengajukan bukti surat (T.I-T.III-1 s.d. T.III-19) meliputi akta kelahiran, kematian, SHM No. 4457/2008, dan bukti pajak, serta menghadirkan saksi Elvi Wijaya dan Muslina yang membenarkan kepemilikan SHM atas nama Alm. Effendi, luas tanah 500 M2, dan pendirian tembok tahun 2021 di atas tanah mereka [HAL 46-50]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 29013, + "summary": "[HAL 1-10] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 457/Pdt.G/2024 antara Penggugat Ir. J. Thomas Ratulangi melawan Tergugat I (Lena Aini), Tergugat II (Elfrido Mahendra Pratama), Tergugat III (Adhitya Abiwardani Na Aini) sebagai ahli waris Alm. H. Effendi, serta Turut Tergugat I-IV (Notaris Elly Halida, Djoni Harsono Hardjosoebroto, PT. Pangeran Plaza Utama, Notaris Aristiawan Dwi Putranto). Penggugat dalil memiliki tanah seluas 150 M2 di Jalan Mandor Hasan 78, Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 780/2005 tanggal 29 Maret 2005 dari PT. Pangeran Plaza Utama yang diwakili Djoni Harsono, dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto [HAL 2-3]. Penggugat mendalilkan tanah tersebut diperoleh dalam keadaan bersih (*clear and clean*) dan telah didirikan pagar oleh Penggugat [HAL 3]. Sekitar tahun 2021, Penggugat menemukan tembok batako setinggi 2 meter dan panjang 7-15 meter didirikan oleh Tergugat di depan pagar Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga menutupi akses dan menguasai tanah sengketa [HAL 4-6]. Penggugat mendalilkan Tergugat dan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena mendirikan tembok di atas tanah milik Penggugat dan membuat AJB No. 49/25 tanggal 7 September 2005 yang bertumpuk dengan hak Penggugat [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah, pembatalan AJB No. 49/25, pembongkaran tembok, pengembalian tanah, serta ganti rugi materil Rp 450.000.000 dan immateril [HAL 8-9]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 11].\n\n[HAL 11-41] Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi *error in persona* dan ketidakjelasan objek, serta membantah dalil pokok perkara. Tergugat mendalilkan mereka adalah ahli waris Alm. Effendi Mahmud Ratna yang memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4457 tahun 2008 atas tanah di lokasi yang sama, diperoleh dari Alex Subiyanto melalui AJB No. 49/2005 (seharusnya 2005, bukan 2005/2008 sesuai konteks pembelaan) dihadapan Notaris Elly Halida (Turut Tergugat I) [HAL 13-16]. Tergugat membantah mendirikan tembok di tanah Penggugat, melainkan di atas tanah mereka sendiri berdasarkan SHM tersebut [HAL 16, 24, 31]. Tergugat mendalilkan AJB Penggugat (No. 780/2005) tidak cukup sebagai bukti kepemilikan mutlak tanpa SHM dan meragukan batas-batas serta luas tanah Penggugat yang tidak jelas dibandingkan data BPN [HAL 13-15, 18]. Tergugat juga membantah perbuatan melawan hukum karena tembok didirikan Alm. Effendi di atas tanahnya sendiri sebelum meninggal dunia pada 29 Juli 2024, dan ahli waris tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang tidak diwariskan [HAL 33-35]. Turut Tergugat II dan III (PT. Pangeran Plaza Utama dan Djoni Harsono) membenarkan seluruh dalil Penggugat, mengakui jual beli tanah 150 M2 kepada Penggugat pada 2005, dan menyatakan tanah bersih dari sengketa saat transaksi, serta mendalilkan AJB Tergugat (No. 49/25) cacat hukum karena tumpang tindih dengan hak Penggugat yang lebih dahulu [HAL 42-43]. Turut Tergugat I dan IV tidak hadir membela diri [HAL 11, 41, 44].\n\n[HAL 44-51] Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-6) meliputi KTP, somasi, jawaban somasi, PBB, dan AJB No. 780/2005, serta menghadirkan saksi Dwianto yang membenarkan kepemilikan Penggugat, batas tanah, dan pendirian tembok oleh Alm. Effendi yang menutup akses Penggugat [HAL 44-46]. Tergugat mengajukan bukti surat (T.I-T.III-1 s.d. T.III-19) meliputi akta kelahiran, kematian, SHM No. 4457/2008, dan bukti pajak, serta menghadirkan saksi Elvi Wijaya dan Muslina yang membenarkan kepemilikan SHM atas nama Alm. Effendi, luas tanah 500 M2, dan pendirian tembok tahun 2021 di atas tanah mereka [HAL 46-50]. Saksi Tergugat mendalilkan tembok dibangun tahun 2021 untuk mencegah pembuangan sampah, dengan batas tanah yang diketahui hanya sebagian karena sudah lama tidak ke lokasi [HAL 49-50]. Tergugat juga menghadirkan Ahli Taufik yang menjelaskan bahwa AJB bukan bukti kepemilikan mutlak melainkan bukti peralihan hak, dan pengukuran tanah dilakukan berdasarkan data sertifikat atau pengukuran mandiri jika belum bersertifikat [HAL 50-51]. Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada 2 Mei 2025 yang dihadiri para pihak dan Ketua RT, serta menerima kesimpulan dari Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II-III [HAL 51].\n\n[HAL 52-59] Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) berdasarkan yurisprudensi MA No. 305 K/Sip/1971 yang menyatakan Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat [HAL 55-56]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur) karena terdapat ketidakjelasan dan kerancuan antara posita dan petitum gugatan, khususnya mengenai batas-batas, letak, dan luas objek sengketa serta korelasi antara dalil tembok di luar pagar dengan dalil penguasaan tanah oleh Tergugat [HAL 56-58]. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam pokok perkara karena cacat formil [HAL 58]. Amar putusan: 1) Menerima eksepsi Tergugat I, II, dan III; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.642.000,00 [HAL 58-59]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-10] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 457/Pdt.G/2024 antara Penggugat Ir. J. Thomas Ratulangi melawan Tergugat I (Lena Aini), Tergugat II (Elfrido Mahendra Pratama), Tergugat III (Adhitya Abiwardani Na Aini) sebagai ahli waris Alm. H. Effendi, serta Turut Tergugat I-IV (Notaris Elly Halida, Djoni Harsono Hardjosoebroto, PT. Pangeran Plaza Utama, Notaris Aristiawan Dwi Putranto). Penggugat dalil memiliki tanah seluas 150 M2 di Jalan Mandor Hasan 78, Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 780/2005 tanggal 29 Maret 2005 dari PT. Pangeran Plaza Utama yang diwakili Djoni Harsono, dihadapan Notaris Aristiawan Dwi Putranto [HAL 2-3]. Penggugat mendalilkan tanah tersebut diperoleh dalam keadaan bersih (*clear and clean*) dan telah didirikan pagar oleh Penggugat [HAL 3]. Sekitar tahun 2021, Penggugat menemukan tembok batako setinggi 2 meter dan panjang 7-15 meter didirikan oleh Tergugat di depan pagar Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga menutupi akses dan menguasai tanah sengketa [HAL 4-6]. Penggugat mendalilkan Tergugat dan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena mendirikan tembok di atas tanah milik Penggugat dan membuat AJB No. 49/25 tanggal 7 September 2005 yang bertumpuk dengan hak Penggugat [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah, pembatalan AJB No. 49/25, pembongkaran tembok, pengembalian tanah, serta ganti rugi materil Rp 450.000.000 dan immateril [HAL 8-9]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 11].\n\n[HAL 11-41] Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi *error in persona* dan ketidakjelasan objek, serta membantah dalil pokok perkara. Tergugat mendalilkan mereka adalah ahli waris Alm. Effendi Mahmud Ratna yang memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4457 tahun 2008 atas tanah di lokasi yang sama, diperoleh dari Alex Subiyanto melalui AJB No. 49/2005 (seharusnya 2005, bukan 2005/2008 sesuai konteks pembelaan) dihadapan Notaris Elly Halida (Turut Tergugat I) [HAL 13-16]. Tergugat membantah mendirikan tembok di tanah Penggugat, melainkan di atas tanah mereka sendiri berdasarkan SHM tersebut [HAL 16, 24, 31]. Tergugat mendalilkan AJB Penggugat (No. 780/2005) tidak cukup sebagai bukti kepemilikan mutlak tanpa SHM dan meragukan batas-batas serta luas tanah Penggugat yang tidak jelas dibandingkan data BPN [HAL 13-15, 18]. Tergugat juga membantah perbuatan melawan hukum karena tembok didirikan Alm. Effendi di atas tanahnya sendiri sebelum meninggal dunia pada 29 Juli 2024, dan ahli waris tidak bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang tidak diwariskan [HAL 33-35]. Turut Tergugat II dan III (PT. Pangeran Plaza Utama dan Djoni Harsono) membenarkan seluruh dalil Penggugat, mengakui jual beli tanah 150 M2 kepada Penggugat pada 2005, dan menyatakan tanah bersih dari sengketa saat transaksi, serta mendalilkan AJB Tergugat (No. 49/25) cacat hukum karena tumpang tindih dengan hak Penggugat yang lebih dahulu [HAL 42-43]. Turut Tergugat I dan IV tidak hadir membela diri [HAL 11, 41, 44].\n\n[HAL 44-51] Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-6) meliputi KTP, somasi, jawaban somasi, PBB, dan AJB No. 780/2005, serta menghadirkan saksi Dwianto yang membenarkan kepemilikan Penggugat, batas tanah, dan pendirian tembok oleh Alm. Effendi yang menutup akses Penggugat [HAL 44-46]. Tergugat mengajukan bukti surat (T.I-T.III-1 s.d. T.III-19) meliputi akta kelahiran, kematian, SHM No. 4457/2008, dan bukti pajak, serta menghadirkan saksi Elvi Wijaya dan Muslina yang membenarkan kepemilikan SHM atas nama Alm. Effendi, luas tanah 500 M2, dan pendirian tembok tahun 2021 di atas tanah mereka [HAL 46-50]. Saksi Tergugat mendalilkan tembok dibangun tahun 2021 untuk mencegah pembuangan sampah, dengan batas tanah yang diketahui hanya sebagian karena sudah lama tidak ke lokasi [HAL 49-50]. Tergugat juga menghadirkan Ahli Taufik yang menjelaskan bahwa AJB bukan bukti kepemilikan mutlak melainkan bukti peralihan hak, dan pengukuran tanah dilakukan berdasarkan data sertifikat atau pengukuran mandiri jika belum bersertifikat [HAL 50-51]. Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada 2 Mei 2025 yang dihadiri para pihak dan Ketua RT, serta menerima kesimpulan dari Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat II-III [HAL 51].\n\n[HAL 52-59] Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi *error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) berdasarkan yurisprudensi MA No. 305 K/Sip/1971 yang menyatakan Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat [HAL 55-56]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur) karena terdapat ketidakjelasan dan kerancuan antara posita dan petitum gugatan, khususnya mengenai batas-batas, letak, dan luas objek sengketa serta korelasi antara dalil tembok di luar pagar dengan dalil penguasaan tanah oleh Tergugat [HAL 56-58]. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam pokok perkara karena cacat formil [HAL 58]. Amar putusan: 1) Menerima eksepsi Tergugat I, II, dan III; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.642.000,00 [HAL 58-59]." + }, + "read": { + "input_chars": 5222, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara antara Penggugat melawan Tergugat I, II, III sebagai ahli waris Alm. Effendi, serta Turut Tergugat I-IV, terkait sengketa kepemilikan tanah dan pendirian tembok yang menutup akses. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan, pembatalan AJB Tergugat, pembongkaran tembok, pengembalian tanah, serta ganti rugi. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi obscur libel (gugatan kabur) yang dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 150 M2 di Jalan Mandor Hasan 78, Cipayung, Jakarta Timur berdasarkan Akta Jual Beli No. 780/2005.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan menemukan tembok batako setinggi 2 meter dan panjang 7-15 meter didirikan oleh Tergugat di depan pagar Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, dan III mendalilkan mereka adalah ahli waris Alm. Effendi yang memiliki Sertipikat Hak Milik No. 4457 tahun 2008 atas tanah di lokasi sengketa.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah mendirikan tembok di tanah Penggugat dan mendalilkan tembok didirikan di atas tanah mereka sendiri berdasarkan Sertipikat Hak Milik.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dan III mengakui jual beli tanah kepada Penggugat pada tahun 2005 dan menyatakan tanah bersih dari sengketa saat transaksi.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel karena ketidakjelasan dan kerancuan batas-batas, letak, dan luas objek sengketa serta korelasi dalil.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam pokok perkara karena cacat formil.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 457/Pdt.G/2024 antara Penggugat melawan Tergugat I, II, dan III sebagai ahli waris Alm. Effendi, serta Turut Tergugat I-IV. Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 150 M2 berdasarkan Akta Jual Beli No. 780/2005 dan menemukan tembok yang didirikan Tergugat menutup akses tanahnya, sehingga menuntut pernyataan sah kepemilikan, pembatalan AJB Tergugat, pembongkaran tembok, pengembalian tanah, dan ganti rugi. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan memiliki Sertipikat Hak Milik atas tanah yang sama dan tembok didirikan di atas tanah mereka sendiri, sementara Turut Tergugat II dan III mengakui transaksi awal dengan Penggugat. Majelis Hakim menolak eksepsi error in persona namun mengabulkan eksepsi obscur libel karena gugatan mengandung ketidakjelasan batas, letak, dan luas objek sengketa serta kerancuan dalil. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dalam pokok perkara karena cacat formil, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 457/Pdt.G/2024 antara Penggugat melawan Tergugat I, II, dan III sebagai ahli waris Alm. Effendi, serta Turut Tergugat I-IV. Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 150 M2 berdasarkan Akta Jual Beli No. 780/2005 dan menemukan tembok yang didirikan Tergugat menutup akses tanahnya, sehingga menuntut pernyataan sah kepemilikan, pembatalan AJB Tergugat, pembongkaran tembok, pengembalian tanah, dan ganti rugi. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan memiliki Sertipikat Hak Milik atas tanah yang sama dan tembok didirikan di atas tanah mereka sendiri, sementara Turut Tergugat II dan III mengakui transaksi awal dengan Penggugat. Majelis Hakim menolak eksepsi error in persona namun mengabulkan eksepsi obscur libel karena gugatan mengandung ketidakjelasan batas, letak, dan luas objek sengketa serta kerancuan dalil. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dalam pokok perkara karena cacat formil, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 150 M2 di Jalan Mandor Hasan 78, Cipayung, Jakarta Timur berdasarkan Akta Jual Beli No. 780/2005.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan menemukan tembok batako setinggi 2 meter dan panjang 7-15 meter didirikan oleh Tergugat di depan pagar Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, dan III mendalilkan mereka adalah ahli waris Alm. Effendi yang memiliki Sertipikat Hak Milik No. 4457 tahun 2008 atas tanah di lokasi sengketa.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah mendirikan tembok di tanah Penggugat dan mendalilkan tembok didirikan di atas tanah mereka sendiri berdasarkan Sertipikat Hak Milik.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dan III mengakui jual beli tanah kepada Penggugat pada tahun 2005 dan menyatakan tanah bersih dari sengketa saat transaksi.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel karena ketidakjelasan dan kerancuan batas-batas, letak, dan luas objek sengketa serta korelasi dalil.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam pokok perkara karena cacat formil.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli tanah dari ahli waris Effendi, tapi mereka bangun tembok di depan rumah saya, apakah saya bisa minta tembok itu dibongkar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18459, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (perikatan). Pertanyaan awam berkaitan dengan sengketa perbuatan melawan hukum (pembangunan tembok yang mengganggu/menghilangkan hak), bukan sengketa wanprestasi atau pembatalan perjanjian. Tidak ada fakta yang menunjukkan adanya sengketa mengenai sahnya perjanjian jual beli tanah, melainkan sengketa perbuatan perdata di luar perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang dalam suatu perjanjian. Isu dalam pertanyaan adalah perbuatan membangun tembok yang dianggap melanggar hak, bukan mengenai keabsahan sebab dalam suatu perjanjian. Tidak ada kaitan substantif dengan syarat sahnya perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum utama untuk tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam menanyakan apakah tindakan membangun tembok (yang dianggap melanggar hak) dapat dituntut untuk dibongkar/diganti rugi. Teks pasal secara langsung mengatur kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum, yang menjadi inti dari pertanyaan apakah tindakan tersebut dapat digugat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 55902, + "completion_tokens": 4036 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_461_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_461_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b82097fe0786e620e42863263a13a377e5982665 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_461_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,230 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_461_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 72, + "timings": { + "parse": 0.125, + "classify": 0.0, + "condense": 382.649, + "read": 115.744, + "query": 13.415, + "relevance": 80.489, + "total": 592.423 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 205046, + "marked_chars": 205685 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Konvensi: \nDalam Eksepsi: \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 66\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 67 dari 72 Hal. Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim \n- \nMenolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya; \nDalam Pokok Perkara: \n1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; \n2. Menetapkan \nsebagai \nhukum, \nRADEN \nFRANCISCO \nXAVERIO \nKATIDJAN \nSOERJAPRADJANTA \nalias \nRADEN \nFRANCISCUS \nKATIDJAN alias MEESTER RADEN KATIDJAN telah meninggal dunia \nkarena sakit di Jakarta pada tanggal 8 November 1982; \n3. Menetapkan sebagai hukum, SOETJINAH SOERJAPRADJANTA alias \nSUTJINAH KATIDJAN telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta \npada tanggal 8 Juli 2001; \n4. Menetapkan sebagai hukum, anak kandung ketiga Pewaris yang \nbernama MARIA SRI BUDIARTI meninggal dunia pada tanggal 2 \nSeptember 2018; \n5. Menetapkan sebagai hukum, ahli waris pengganti dari MARIA SRI \nBUDIARTI (anak kandung ke tiga Pewaris), adalah: \n5.1 PIDDA M" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134987, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 461/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan 9 Penggugat (keluarga besar Katidjan) melawan 3 Tergugat (Tergugat I, II, III) atas sengketa pembagian harta warisan. [HAL 3-8] Para Penggugat dalil bahwa Pewaris, Raden Francisco Xaverio Katidjan Soerjapradjanta (meninggal 8 November 1982) dan Soetjinah Soerjapradjanta (meninggal 8 Juli 2001), memiliki 8 anak. Beberapa anak telah meninggal dunia, sehingga hak warisnya naik kepada ahli waris pengganti (cucu) berdasarkan Pasal 841-848 KUHPerdata. Ahli waris yang masih hidup adalah Agnes Sugianti (Penggugat I), Marsella Sri Karyati, dan Penggugat IX. Ahli waris pengganti meliputi Theresia Jetny Aprianti (Penggugat II), Penggugat III, Dimas Rahadian (Tergugat III), Pidda Martono (Penggugat VI), Penggugat VII, Tergugat II, Mila Damayanti (Penggugat VIII), Tergugat I, Penggugat IV, dan Penggugat V. [HAL 9-15] Harta peninggalan yang belum terbagi terdiri dari tiga objek tanah: (1) Tanah di Jalan Matraman No. 15-A, Jakarta Timur, luas 456 m², SHM No. 55; (2) Tanah di Jalan Kepu Timur Raya No. 37, Jakarta Pusat, luas 135 m², SHM No. 151; dan (3) Tanah di Jalan Tebet Barat VIII No. 7, Jakarta Selatan, luas 440 m², SHM No. 885. [HAL 16-26] Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena tidak kooperatif, tidak hadir, dan enggan menandatangani dokumen pembagian waris, sehingga menghambat proses pengurusan. Gugatan meminta penetapan ahli waris, penetapan bagian waris, pernyataan perbuatan melawan hukum, perintah pengurusan dokumen pembagian, dan uang paksa (dwangsoom) Rp1.000.000/hari bagi Tergugat yang lalai. [HAL 27-37] Tergugat I menjawab bahwa keengganan kooperatif disebabkan oleh ketidakpuasan atas penentuan bagian waris yang ditentukan sepihak oleh Penggugat tanpa melibatkan Tergugat I, dan menolak tuduhan perbuatan melawan hukum. Tergugat II menolak gugatan konvensi, mengajukan gugatan rekonvensi meminta pengalihan seluruh hak waris almarhumah ibu kandungnya (Maria Sri Budiarti) kepadanya demi keadilan ekonomi, serta menolak tuduhan perbuatan melawan hukum karena hanya menginginkan kepastian hukum. Tergugat III mengajukan eksepsi obscuur libel (dasar hukum, petitum, dan objek sengketa tidak jelas/kumulasi gugatan) serta menolak unsur perbuatan melawan hukum karena sengketa waris adalah sengketa keperdataan biasa, bukan pelanggaran hukum pidana/perdata umum, dan Penggugat belum membuktikan kerugian nyata. [HAL 38-44] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat III karena dalil-dalil tersebut telah memasuki wilayah pokok perkara yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan materiil, sehingga eksepsi tidak dapat diterima. [HAL 45-48] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mencatat bahwa dalil-dalil mengenai silsilah keluarga, pernikahan, kematian Pewaris, penetapan ahli waris awal, serta kematian para anak Pewaris telah diakui atau tidak disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat III, sehingga dalil-dalil tersebut dianggap terbukti sebagai fakta hukum." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 72198, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 461/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan 9 Penggugat (keluarga besar Katidjan) melawan 3 Tergugat (Tergugat I, II, III) atas sengketa pembagian harta warisan. [HAL 3-8] Para Penggugat dalil bahwa Pewaris, Raden Francisco Xaverio Katidjan Soerjapradjanta (meninggal 8 November 1982) dan Soetjinah Soerjapradjanta (meninggal 8 Juli 2001), memiliki 8 anak. Beberapa anak telah meninggal dunia, sehingga hak warisnya naik kepada ahli waris pengganti (cucu) berdasarkan Pasal 841-848 KUHPerdata. Ahli waris yang masih hidup adalah Agnes Sugianti (Penggugat I), Marsella Sri Karyati, dan Penggugat IX. Ahli waris pengganti meliputi Theresia Jetny Aprianti (Penggugat II), Penggugat III, Dimas Rahadian (Tergugat III), Pidda Martono (Penggugat VI), Penggugat VII, Tergugat II, Mila Damayanti (Penggugat VIII), Tergugat I, Penggugat IV, dan Penggugat V. [HAL 9-15] Harta peninggalan yang belum terbagi terdiri dari tiga objek tanah: (1) Tanah di Jalan Matraman No. 15-A, Jakarta Timur, luas 456 m², SHM No. 55; (2) Tanah di Jalan Kepu Timur Raya No. 37, Jakarta Pusat, luas 135 m², SHM No. 151; dan (3) Tanah di Jalan Tebet Barat VIII No. 7, Jakarta Selatan, luas 440 m², SHM No. 885. [HAL 16-26] Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena tidak kooperatif, tidak hadir, dan enggan menandatangani dokumen pembagian waris, sehingga menghambat proses pengurusan. Gugatan meminta penetapan ahli waris, penetapan bagian waris, pernyataan perbuatan melawan hukum, perintah pengurusan dokumen pembagian, dan uang paksa (dwangsoom) Rp1.000.000/hari bagi Tergugat yang lalai. [HAL 27-37] Tergugat I menjawab bahwa keengganan kooperatif disebabkan oleh ketidakpuasan atas penentuan bagian waris yang ditentukan sepihak oleh Penggugat tanpa melibatkan Tergugat I, dan menolak tuduhan perbuatan melawan hukum. Tergugat II menolak gugatan konvensi, mengajukan gugatan rekonvensi meminta pengalihan seluruh hak waris almarhumah ibu kandungnya (Maria Sri Budiarti) kepadanya demi keadilan ekonomi, serta menolak tuduhan perbuatan melawan hukum karena hanya menginginkan kepastian hukum. Tergugat III mengajukan eksepsi obscuur libel (dasar hukum, petitum, dan objek sengketa tidak jelas/kumulasi gugatan) serta menolak unsur perbuatan melawan hukum karena sengketa waris adalah sengketa keperdataan biasa, bukan pelanggaran hukum pidana/perdata umum, dan Penggugat belum membuktikan kerugian nyata. [HAL 38-44] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat III karena dalil-dalil tersebut telah memasuki wilayah pokok perkara yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan materiil, sehingga eksepsi tidak dapat diterima. [HAL 45-64] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mencatat bahwa dalil-dalil mengenai silsilah keluarga, pernikahan, kematian Pewaris, penetapan ahli waris awal, serta kematian para anak Pewaris telah diakui atau tidak disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat III, sehingga dalil-dalil tersebut dianggap terbukti sebagai fakta hukum. Majelis Hakim menetapkan kematian Pewaris Raden Francisco Xaverio Katidjan Soerjapradjanta (8 November 1982) dan Soetjinah Soerjapradjanta (8 Juli 2001), serta kematian anak-anak mereka: Maria Sri Budiarti (2 September 2018), Maria Srihartati (12 November 2019, tanpa keturunan), Drs. Petrus Suroso (5 Januari 2020), Thomas Budi Santoso (15 November 2020), dan Paulus Priyanto (16 September 2023, tanpa keturunan). Ahli waris pengganti ditetapkan sebagai berikut: dari Petrus Suroso adalah Theresia Jetny Aprianti (Penggugat II), Penggugat III, dan Dimas Rahadian (Tergugat III); dari Maria Sri Budiarti adalah Pidda Martono (Penggugat VI), Penggugat VII, Tergugat II, dan Mila Damayanti (Penggugat VIII); dari Thomas Budi Santoso adalah Tergugat I, Penggugat IV, dan Penggugat V. Majelis Hakim juga menetapkan tiga objek tanah sebagai harta peninggalan Pewaris setelah melakukan pemeriksaan setempat. Terkait tuduhan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim menolak dalil Tergugat bahwa Penggugat menentukan bagian secara sepihak karena telah diadakan mediasi yang ditinggalkan Tergugat III. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sikap tidak kooperatif Tergugat I, II, dan III (tidak hadir, tidak menandatangani dokumen, meninggalkan mediasi) memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga dalil tersebut terbukti. Namun, tuntutan uang paksa Rp1.000.000/hari ditolak karena tidak berdasar hukum. [HAL 65-72] Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat I dan II menuntut Penggugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum. Karena gugatan konvensi telah dikabulkan sebagian dan sikap Tergugatlah yang dianggap melawan hukum, maka gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya. Biaya perkara sebesar Rp2.175.500,00 dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Amar putusan: 1) Menolak eksepsi Tergugat III; 2) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 3) Menetapkan kematian Pewaris dan anak-anaknya; 4) Menetapkan ahli waris pengganti dari Petrus Suroso, Maria Sri Budiarti, dan Thomas Budi Santoso; 5) Menetapkan ahli waris langsung (Agnes Sugianti, Marsella Sri Karyati, Penggugat IX) dan ahli waris pengganti lainnya; 6) Menetapkan tiga objek tanah sebagai harta peninggalan; 7) Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan III adalah Perbuatan Melawan Hukum; 8) Menetapkan bagian waris: Marsella Sri Karyati (1/6), Agnes Sugianti (1/6), Penggugat IX (1/6), Ahli Waris Pengganti Petrus Suroso (1/18 dibagi 3), Ahli Waris Pengganti Maria Sri Budiarti (1/24 dibagi 4), Ahli Waris Pengganti Thomas Budi Santoso (1/18 dibagi 3); 9) Menghukum Para Tergugat segera melaksanakan proses pengurusan dokumen pembagian/perubahan nama/pemindahan kepemilikan bersama Para Penggugat melalui Notaris/PPAT, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual/dilelang; 10) Menolak gugatan selain dan selebihnya; 11) Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 461/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan 9 Penggugat (keluarga besar Katidjan) melawan 3 Tergugat (Tergugat I, II, III) atas sengketa pembagian harta warisan. [HAL 3-8] Para Penggugat dalil bahwa Pewaris, Raden Francisco Xaverio Katidjan Soerjapradjanta (meninggal 8 November 1982) dan Soetjinah Soerjapradjanta (meninggal 8 Juli 2001), memiliki 8 anak. Beberapa anak telah meninggal dunia, sehingga hak warisnya naik kepada ahli waris pengganti (cucu) berdasarkan Pasal 841-848 KUHPerdata. Ahli waris yang masih hidup adalah Agnes Sugianti (Penggugat I), Marsella Sri Karyati, dan Penggugat IX. Ahli waris pengganti meliputi Theresia Jetny Aprianti (Penggugat II), Penggugat III, Dimas Rahadian (Tergugat III), Pidda Martono (Penggugat VI), Penggugat VII, Tergugat II, Mila Damayanti (Penggugat VIII), Tergugat I, Penggugat IV, dan Penggugat V. [HAL 9-15] Harta peninggalan yang belum terbagi terdiri dari tiga objek tanah: (1) Tanah di Jalan Matraman No. 15-A, Jakarta Timur, luas 456 m², SHM No. 55; (2) Tanah di Jalan Kepu Timur Raya No. 37, Jakarta Pusat, luas 135 m², SHM No. 151; dan (3) Tanah di Jalan Tebet Barat VIII No. 7, Jakarta Selatan, luas 440 m², SHM No. 885. [HAL 16-26] Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena tidak kooperatif, tidak hadir, dan enggan menandatangani dokumen pembagian waris, sehingga menghambat proses pengurusan. Gugatan meminta penetapan ahli waris, penetapan bagian waris, pernyataan perbuatan melawan hukum, perintah pengurusan dokumen pembagian, dan uang paksa (dwangsoom) Rp1.000.000/hari bagi Tergugat yang lalai. [HAL 27-37] Tergugat I menjawab bahwa keengganan kooperatif disebabkan oleh ketidakpuasan atas penentuan bagian waris yang ditentukan sepihak oleh Penggugat tanpa melibatkan Tergugat I, dan menolak tuduhan perbuatan melawan hukum. Tergugat II menolak gugatan konvensi, mengajukan gugatan rekonvensi meminta pengalihan seluruh hak waris almarhumah ibu kandungnya (Maria Sri Budiarti) kepadanya demi keadilan ekonomi, serta menolak tuduhan perbuatan melawan hukum karena hanya menginginkan kepastian hukum. Tergugat III mengajukan eksepsi obscuur libel (dasar hukum, petitum, dan objek sengketa tidak jelas/kumulasi gugatan) serta menolak unsur perbuatan melawan hukum karena sengketa waris adalah sengketa keperdataan biasa, bukan pelanggaran hukum pidana/perdata umum, dan Penggugat belum membuktikan kerugian nyata. [HAL 38-44] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat III karena dalil-dalil tersebut telah memasuki wilayah pokok perkara yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan materiil, sehingga eksepsi tidak dapat diterima. [HAL 45-64] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mencatat bahwa dalil-dalil mengenai silsilah keluarga, pernikahan, kematian Pewaris, penetapan ahli waris awal, serta kematian para anak Pewaris telah diakui atau tidak disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat III, sehingga dalil-dalil tersebut dianggap terbukti sebagai fakta hukum. Majelis Hakim menetapkan kematian Pewaris Raden Francisco Xaverio Katidjan Soerjapradjanta (8 November 1982) dan Soetjinah Soerjapradjanta (8 Juli 2001), serta kematian anak-anak mereka: Maria Sri Budiarti (2 September 2018), Maria Srihartati (12 November 2019, tanpa keturunan), Drs. Petrus Suroso (5 Januari 2020), Thomas Budi Santoso (15 November 2020), dan Paulus Priyanto (16 September 2023, tanpa keturunan). Ahli waris pengganti ditetapkan sebagai berikut: dari Petrus Suroso adalah Theresia Jetny Aprianti (Penggugat II), Penggugat III, dan Dimas Rahadian (Tergugat III); dari Maria Sri Budiarti adalah Pidda Martono (Penggugat VI), Penggugat VII, Tergugat II, dan Mila Damayanti (Penggugat VIII); dari Thomas Budi Santoso adalah Tergugat I, Penggugat IV, dan Penggugat V. Majelis Hakim juga menetapkan tiga objek tanah sebagai harta peninggalan Pewaris setelah melakukan pemeriksaan setempat. Terkait tuduhan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim menolak dalil Tergugat bahwa Penggugat menentukan bagian secara sepihak karena telah diadakan mediasi yang ditinggalkan Tergugat III. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sikap tidak kooperatif Tergugat I, II, dan III (tidak hadir, tidak menandatangani dokumen, meninggalkan mediasi) memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga dalil tersebut terbukti. Namun, tuntutan uang paksa Rp1.000.000/hari ditolak karena tidak berdasar hukum. [HAL 65-72] Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat I dan II menuntut Penggugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum. Karena gugatan konvensi telah dikabulkan sebagian dan sikap Tergugatlah yang dianggap melawan hukum, maka gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya. Biaya perkara sebesar Rp2.175.500,00 dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Amar putusan: 1) Menolak eksepsi Tergugat III; 2) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 3) Menetapkan kematian Pewaris dan anak-anaknya; 4) Menetapkan ahli waris pengganti dari Petrus Suroso, Maria Sri Budiarti, dan Thomas Budi Santoso; 5) Menetapkan ahli waris langsung (Agnes Sugianti, Marsella Sri Karyati, Penggugat IX) dan ahli waris pengganti lainnya; 6) Menetapkan tiga objek tanah sebagai harta peninggalan; 7) Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan III adalah Perbuatan Melawan Hukum; 8) Menetapkan bagian waris: Marsella Sri Karyati (1/6), Agnes Sugianti (1/6), Penggugat IX (1/6), Ahli Waris Pengganti Petrus Suroso (1/18 dibagi 3), Ahli Waris Pengganti Maria Sri Budiarti (1/24 dibagi 4), Ahli Waris Pengganti Thomas Budi Santoso (1/18 dibagi 3); 9) Menghukum Para Tergugat segera melaksanakan proses pengurusan dokumen pembagian/perubahan nama/pemindahan kepemilikan bersama Para Penggugat melalui Notaris/PPAT, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual/dilelang; 10) Menolak gugatan selain dan selebihnya; 11) Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya." + }, + "read": { + "input_chars": 5886, + "frame": "Sembilan Penggugat (keluarga besar [NAMA_ORANG]) menggugat tiga Tergugat atas sengketa pembagian harta warisan dari dua Pewaris yang telah meninggal dunia. Para Penggugat meminta penetapan ahli waris, penetapan bagian waris, pernyataan perbuatan melawan hukum akibat ketidakkooperatifan Tergugat, serta perintah pengurusan dokumen pembagian harta. Gugatan ini juga disertai permintaan uang paksa bagi Tergugat yang lalai melaksanakan kewajiban tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pewaris Raden Francisco Xaverio Katidjan Soerjapradjanta meninggal dunia pada 8 November 1982 dan Soetjinah Soerjapradjanta meninggal dunia pada 8 Juli 2001.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pewaris, yaitu Maria Sri Budiarti, Maria Srihartati, Drs. Petrus Suroso, Thomas Budi Santoso, dan Paulus Priyanto, telah meninggal dunia.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat tiga objek tanah yang ditetapkan sebagai harta peninggalan Pewaris, yaitu tanah di Jalan Matraman No. 15-A, Jalan Kepu Timur Raya No. 37, dan Jalan Tebet Barat VIII No. 7.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahli waris pengganti ditetapkan dari Petrus Suroso, Maria Sri Budiarti, dan Thomas Budi Santoso sesuai dengan silsilah keluarga.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahli waris langsung yang masih hidup adalah Agnes Sugianti, Marsella Sri Karyati, dan Penggugat IX.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, dan III tidak kooperatif, tidak hadir, tidak menandatangani dokumen, dan meninggalkan mediasi dalam proses pembagian waris.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sikap tidak kooperatif Tergugat I, II, dan III dianggap memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi obscur libel yang ditolak oleh Majelis Hakim karena telah memasuki wilayah pokok perkara.", + "page": 38, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi dari Tergugat I dan II yang menuntut perbuatan melawan hukum dari Penggugat I dan II ditolak seluruhnya.", + "page": 65, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permintaan uang paksa sebesar Rp1.000.000 per hari ditolak karena tidak berdasar hukum.", + "page": 45, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sembilan Penggugat dari keluarga besar [NAMA_ORANG] menggugat tiga Tergugat terkait sengketa pembagian harta warisan dari dua Pewaris yang telah meninggal dunia. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan bersikap tidak kooperatif, tidak hadir, dan enggan menandatangani dokumen pembagian waris, sehingga menghambat proses pengurusan. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat III dan menetapkan fakta kematian Pewaris serta anak-anaknya, serta menetapkan status ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Hakim juga menetapkan tiga objek tanah sebagai harta peninggalan dan menyimpulkan bahwa sikap Tergugat I, II, dan III memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Gugatan dikabulkan sebagian dengan penetapan bagian waris masing-masing ahli waris dan perintah kepada Tergugat untuk segera melaksanakan pengurusan dokumen pembagian melalui Notaris/PPAT, atau penjualan jika tidak dapat dibagi secara natura. Gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya dan permintaan uang paksa ditolak karena tidak berdasar hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sembilan Penggugat dari keluarga besar [NAMA_ORANG] menggugat tiga Tergugat terkait sengketa pembagian harta warisan dari dua Pewaris yang telah meninggal dunia. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan bersikap tidak kooperatif, tidak hadir, dan enggan menandatangani dokumen pembagian waris, sehingga menghambat proses pengurusan. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat III dan menetapkan fakta kematian Pewaris serta anak-anaknya, serta menetapkan status ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Hakim juga menetapkan tiga objek tanah sebagai harta peninggalan dan menyimpulkan bahwa sikap Tergugat I, II, dan III memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Gugatan dikabulkan sebagian dengan penetapan bagian waris masing-masing ahli waris dan perintah kepada Tergugat untuk segera melaksanakan pengurusan dokumen pembagian melalui Notaris/PPAT, atau penjualan jika tidak dapat dibagi secara natura. Gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya dan permintaan uang paksa ditolak karena tidak berdasar hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Pewaris Raden Francisco Xaverio Katidjan Soerjapradjanta meninggal dunia pada 8 November 1982 dan Soetjinah Soerjapradjanta meninggal dunia pada 8 Juli 2001.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pewaris, yaitu Maria Sri Budiarti, Maria Srihartati, Drs. Petrus Suroso, Thomas Budi Santoso, dan Paulus Priyanto, telah meninggal dunia.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat tiga objek tanah yang ditetapkan sebagai harta peninggalan Pewaris, yaitu tanah di Jalan Matraman No. 15-A, Jalan Kepu Timur Raya No. 37, dan Jalan Tebet Barat VIII No. 7.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahli waris pengganti ditetapkan dari Petrus Suroso, Maria Sri Budiarti, dan Thomas Budi Santoso sesuai dengan silsilah keluarga.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahli waris langsung yang masih hidup adalah Agnes Sugianti, Marsella Sri Karyati, dan Penggugat IX.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, dan III tidak kooperatif, tidak hadir, tidak menandatangani dokumen, dan meninggalkan mediasi dalam proses pembagian waris.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sikap tidak kooperatif Tergugat I, II, dan III dianggap memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi obscur libel yang ditolak oleh Majelis Hakim karena telah memasuki wilayah pokok perkara.", + "page": 38, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi dari Tergugat I dan II yang menuntut perbuatan melawan hukum dari Penggugat I dan II ditolak seluruhnya.", + "page": 65, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permintaan uang paksa sebesar Rp1.000.000 per hari ditolak karena tidak berdasar hukum.", + "page": 45, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa ahli waris lain tidak mau ikut membagi warisan tanah orang tua yang sudah meninggal?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 87949, + "candidates": [ + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 913 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "text": "Pasal 830: Pewarisan hanya terjadi karena kematian." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + }, + { + "pasal": "Pasal 913 KUHPerdata", + "text": "Pasal 913: Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat utama terjadinya pewarisan, yaitu kematian. Dalam konteks pertanyaan tentang pembagian warisan, pasal ini menjadi dasar hukum bahwa hak atas harta peninggalan baru muncul dan dapat disengketakan setelah pewaris meninggal dunia, yang merupakan fakta pemicu sengketa dalam perkara." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (keluarga sedarah, suami/istri). Relevan karena pertanyaan menyangkut 'ahli waris lain' yang tidak mau ikut membagi; pasal ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi status hukum para pihak sebagai ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur sistem pembagian waris (kepala demi kepala atau pancang demi pancang) bagi anak-anak dan keturunannya. Relevan secara substantif karena sengketa inti adalah pembagian harta warisan; pasal ini menjadi kerangka hukum untuk menentukan hak masing-masing ahli waris, termasuk ahli waris pengganti, yang menjadi dasar tuntutan pembagian." + }, + { + "pasal": "Pasal 913 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'legitieme portie' (bagian paksa) yang berkaitan dengan pembatasan hak pewaris untuk mewasiatkan atau menghibahkan hartinya di luar bagian ahli waris tertentu. Dalam pertanyaan dan pertimbangan putusan, isu yang disengketakan adalah kelalaian/keengganan ahli waris untuk kooperatif membagi warisan (dianalisis sebagai perbuatan melawan hukum), bukan sengketa mengenai wasiat atau hibah yang melanggar bagian paksa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan putusan, sikap tidak kooperatif para ahli waris (tidak mau hadir ke notaris, tidak mau tanda tangan) dianalisis oleh hakim sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris lain. Pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk memaksa para ahli waris yang 'tidak mau ikut' tersebut untuk melaksanakan kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti). Meskipun dikutip dalam putusan, pasal ini bersifat prosedural (cara pembuktian) dan bukan jawaban substantif atas pertanyaan mengapa ahli waris tidak mau membagi warisan. Isi pasal tidak mengatur hak, kewajiban, atau alasan substantif dari sikap ahli waris tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 85897, + "completion_tokens": 4200 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_462_Pdt.G_2017_PN_Jkt.Tim.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_462_Pdt.G_2017_PN_Jkt.Tim.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9acd47ea1fe522e41b5067684c3a4acef639b6fb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_462_Pdt.G_2017_PN_Jkt.Tim.json @@ -0,0 +1,212 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_462_Pdt.G_2017_PN_Jkt.Tim.pdf", + "n_pages": 125, + "timings": { + "parse": 0.176, + "classify": 0.0, + "condense": 826.34, + "read": 114.304, + "query": 5.993, + "relevance": 31.773, + "total": 978.587 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 386983, + "marked_chars": 388125 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \n \nDALAM PERKARA POKOK \nDALAM KONVENSI \nDALAM EKSEPSI: \nMengabulkan eksepsi Tergugat II \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp \n2.376.000,- ( dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) \nDALAM REKONVENSI \n1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 123\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 124 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim \n \n2. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara \nsejumlah nihil \nDALAM PERKARA INTERVENSI \n1. Menyatakan gugatan Intervensi Penggugat dalam Intervensi tidak dapat \nditerima \n2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil; \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134996, + "summary": "[HAL 1-4] Gugatan Perdata Nomor 462/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim diajukan oleh Sudjatmiko (Penggugat) melawan Kepala Kepolisian RI (Tergugat I), Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Tergugat II), Direktur Utama PT Taspen (Tergugat III), Agus Saputra (Tergugat IV), Kepala BPN Jakarta Timur (Turut Tergugat I), dan Notaris Syafrial Lubuk (Turut Tergugat II), serta PT Indomarco Prismatama sebagai Penggugat Intervensi. Penggugat dalil memiliki dua sertifikat Hak Milik (No. 1368 seluas 507 M2 dan No. 1141 seluas 403 M2) di Cawang Baru, Jakarta Timur, yang dibeli secara sah dari Tergugat IV melalui Akta Jual Beli No. 64 tanggal 30 Maret 2007 di hadapan Notaris Syafrial Lubuk [HAL 3-4]. Penggugat beritikad baik dan membayar dengan uang hasil usaha sah [HAL 4].\n\n[HAL 5-12] Kronologi menunjukkan bahwa pada Juli 2007, Tergugat IV ditangkap karena dugaan tindak pidana korupsi [HAL 4]. Tergugat I (Polisi) mengajukan permohonan sita aset kepada Ketua PN Jakarta Timur, namun dalam Penetapan Sita No. 1846/Pen.Pid/2007 tanggal 6 November 2007, Ketua PN Jakarta Timur secara eksplisit menolak permintaan sita atas kedua sertifikat milik Penggugat (No. 1368 dan 1141), menyatakan aset tersebut tidak termasuk barang bukti hasil kejahatan [HAL 5-6]. Putusan pidana terhadap Tergugat IV dan Drs. Arken di PN Jakarta Timur (No. 150/PID/B/2008), PT DKI (No. 208/PID/2008), dan MA (No. 307.K/Pid.Sus/2009) menyatakan mereka bersalah korupsi, namun amar putusan tidak menyebutkan kaitan dengan aset jual beli Penggugat [HAL 7-16]. Barang bukti dalam putusan pidana tersebut didominasi oleh dokumen rekening bank, cek, dan deposito PT Taspen serta aset lain yang disita, bukan sertifikat milik Penggugat [HAL 7-16].\n\n[HAL 17-36] Penggugat kemudian dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang terkait kasus Tergugat IV, namun dalam Putusan PN Jakarta Timur No. 605/Pin/B/2009 tanggal 27 Agustus 2009, Penggugat dibebaskan dari segala dakwaan karena tidak terbukti bersalah [HAL 34]. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat IV adalah sah, wajar, dan dilakukan di hadapan Notaris, serta uang pembayaran adalah uang sah milik Penggugat [HAL 35]. Putusan tersebut juga memerintahkan pengembalian barang bukti (kwitansi dan sertifikat asli) kepada Penggugat [HAL 34-35]. Namun, Tergugat II (Jaksa) tidak melaksanakan perintah pengembalian tersebut [HAL 36].\n\n[HAL 37-44] Pada November 2017, Tergugat III (PT Taspen) memasang plang klaim kepemilikan atas tanah Penggugat berdasarkan Petikan Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 dan Putusan PN No. 605/PID/B/2009, serta melakukan penyegelan dan penggembokan bangunan yang mengganggu penyewa [HAL 37-38]. Penggugat dalil bahwa Petikan Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 hanya memerintahkan barang bukti berupa surat/sertifikat dirampas untuk negara, bukan benda tanah dan bangunan secara fisik, sehingga eksekusi fisik oleh Tergugat II dan III adalah perbuatan melawan hukum [HAL 38-41]. Tergugat III juga tidak mengindahkan somasi Penggugat untuk mencabut plang dan membuka segel [HAL 41]. Penggugat memohon penangguhan eksekusi, pemenuhan putusan pengembalian barang bukti, pencabutan plang/segel, serta pernyataan bahwa Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata [HAL 42-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134986, + "summary": "[HAL 1-4] Gugatan Perdata Nomor 462/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim diajukan oleh Sudjatmiko (Penggugat) melawan Kepala Kepolisian RI (Tergugat I), Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Tergugat II), Direktur Utama PT Taspen (Tergugat III), Agus Saputra (Tergugat IV), Kepala BPN Jakarta Timur (Turut Tergugat I), dan Notaris Syafrial Lubuk (Turut Tergugat II), serta PT Indomarco Prismatama sebagai Penggugat Intervensi. Penggugat dalil memiliki dua sertifikat Hak Milik (No. 1368 seluas 507 M2 dan No. 1141 seluas 403 M2) di Cawang Baru, Jakarta Timur, yang dibeli secara sah dari Tergugat IV melalui Akta Jual Beli No. 64 tanggal 30 Maret 2007 di hadapan Notaris Syafrial Lubuk [HAL 3-4]. Penggugat beritikad baik dan membayar dengan uang hasil usaha sah [HAL 4].\n\n[HAL 5-12] Kronologi menunjukkan bahwa pada Juli 2007, Tergugat IV ditangkap karena dugaan tindak pidana korupsi [HAL 4]. Tergugat I (Polisi) mengajukan permohonan sita aset kepada Ketua PN Jakarta Timur, namun dalam Penetapan Sita No. 1846/Pen.Pid/2007 tanggal 6 November 2007, Ketua PN Jakarta Timur secara eksplisit menolak permintaan sita atas kedua sertifikat milik Penggugat (No. 1368 dan 1141), menyatakan aset tersebut tidak termasuk barang bukti hasil kejahatan [HAL 5-6]. Putusan pidana terhadap Tergugat IV dan Drs. Arken di PN Jakarta Timur (No. 150/PID/B/2008), PT DKI (No. 208/PID/2008), dan MA (No. 307.K/Pid.Sus/2009) menyatakan mereka bersalah korupsi, namun amar putusan tidak menyebutkan kaitan dengan aset jual beli Penggugat [HAL 7-16]. Barang bukti dalam putusan pidana tersebut didominasi oleh dokumen rekening bank, cek, dan deposito PT Taspen serta aset lain yang disita, bukan sertifikat milik Penggugat [HAL 7-16].\n\n[HAL 17-36] Penggugat kemudian dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang terkait kasus Tergugat IV, namun dalam Putusan PN Jakarta Timur No. 605/Pin/B/2009 tanggal 27 Agustus 2009, Penggugat dibebaskan dari segala dakwaan karena tidak terbukti bersalah [HAL 34]. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat IV adalah sah, wajar, dan dilakukan di hadapan Notaris, serta uang pembayaran adalah uang sah milik Penggugat [HAL 35]. Putusan tersebut juga memerintahkan pengembalian barang bukti (kwitansi dan sertifikat asli) kepada Penggugat [HAL 34-35]. Namun, Tergugat II (Jaksa) tidak melaksanakan perintah pengembalian tersebut [HAL 36].\n\n[HAL 37-44] Pada November 2017, Tergugat III (PT Taspen) memasang plang klaim kepemilikan atas tanah Penggugat berdasarkan Petikan Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 dan Putusan PN No. 605/PID/B/2009, serta melakukan penyegelan dan penggembokan bangunan yang mengganggu penyewa [HAL 37-38]. Penggugat dalil bahwa Petikan Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 hanya memerintahkan barang bukti berupa surat/sertifikat dirampas untuk negara, bukan benda tanah dan bangunan secara fisik, sehingga eksekusi fisik oleh Tergugat II dan III adalah perbuatan melawan hukum [HAL 38-41]. Tergugat III juga tidak mengindahkan somasi Penggugat untuk mencabut plang dan membuka segel [HAL 41]. Penggugat memohon penangguhan eksekusi, pemenuhan putusan pengembalian barang bukti, pencabutan plang/segel, serta pernyataan bahwa Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata [HAL 42-44].\n\n[HAL 44-45] Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Amar putusan menyatakan Tergugat I, II, dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum [HAL 44]. Penetapan Ketua PN Jakarta Timur No. 1846/Pen.Pid/2007 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sita jaminan sah [HAL 44]. Kwitansi asli (Rp1.330.000.000, Rp50.000.000, Rp20.000.000), Sertifikat Asli No. 1368 dan 1141, serta Salinan Pengikatan Jual Beli Akta No. 64 dinyatakan milik Penggugat sah demi hukum [HAL 44]. Penyitaan oleh Tergugat I terhadap barang-barang tersebut dinyatakan tidak sah, batal demi hukum [HAL 44]. Eksekusi atas Tanah dan Bangunan oleh Tergugat II bersama Tergugat III dinyatakan tidak sah, batal demi hukum [HAL 44-45]. Akta Notaris Safril Lubuk No. 64 tanggal 30 Maret 2007 serta jual-beli antara Penggugat dan Tergugat IV dinyatakan sah dan berkekuatan hukum [HAL 45]. Pemasangan plang, penyegelan, dan penggembokan oleh Tergugat III dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan Tergugat III diperintahkan segera melepas dan membuka plang serta penyegelan [HAL 45]. Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) [HAL 45].\n\n[HAL 46-49] Penggugat Intervensi, PT Indomarco Prismatama, dalil merupakan penyewa beritikad baik yang menyewa tanah dan bangunan (Sertifikat No. 1368, luas 507 M2) untuk usaha Indomaret sejak 14 September 1999 hingga 15 September 2023 berdasarkan Akta Sewa Menyewa No. 33 tanggal 20 Oktober 2017 [HAL 46-48]. Penggugat Intervensi dalil bahwa eksekusi oleh Tergugat II dan pemasangan plang oleh Tergugat III tanpa pemberitahuan mengganggu usahanya [HAL 47-48]. Penggugat Intervensi memohon pernyataan berhak menempati hingga masa sewa berakhir dan larangan mengganggu kegiatan usaha [HAL 49].\n\n[HAL 50-62] Tergugat I menjawab menolak gugatan dengan eksepsi kompetensi relatif, gugatan prematur (seharusnya praperadilan), gugatan dalam ruang lingkup praperadilan, dan gugatan kabur (obscuur libel) [HAL 52-53]. Tergugat I berdalil proses penyidikan profesional sesuai KUHAP dan Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 menyatakan Penggugat bersalah pencucian uang serta barang bukti (kwitansi dan sertifikat) dirampas untuk negara [HAL 55-56]. Terhadap Penggugat Intervensi, Tergugat I berdalil gugatan kabur dan penyewa tidak beritikad baik karena sewa berlanjut setelah perkara pidana [HAL 57-58]. Tergugat I memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima [HAL 61-62].\n\n[HAL 63-66] Tergugat II menjawab menolak gugatan dengan eksepsi gugatan kabur, salah alamat (error in persona), kurang pihak (harusnya Kejaksaan Agung), dan petitum tidak jelas [HAL 63-65]. Tergugat II berdalil bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 [HAL 64]. Tergugat II memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima [HAL 66].\n\n[HAL 67-86] Tergugat III menjawab menolak gugatan dengan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan praperadilan/peninjauan kembali), tidak memiliki dasar hukum (legal standing) karena Penggugat terpidana pencucian uang dan pembeli fiktif, gugatan kabur, kurang pihak, kedaluwarsa, diskualifikasi, objek milik negara, dan berkekuatan hukum tetap [HAL 67-74]. Tergugat III berdalil Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 menyatakan Penggugat bersalah, transaksi fiktif, dan objek perkara dirampas untuk negara c.q. PT Taspen [HAL 68-70]. Tergugat III berdalil eksekusi sah dilakukan Tergugat II dan pengembalian barang bukti ke Tergugat III sah [HAL 75-76]. Tergugat III memohon gugatan ditolak [HAL 74]. Dalam rekonvensi, Tergugat III dalil Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan aset negara, memohon pernyataan sah kepemilikan, penghentian gugatan, dan pembayaran kerugian materiil (Rp47.550.597.300) serta imateriil (Rp5.000.000.000) [HAL 82-85]. Terhadap Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi II (Turut Tergugat II) menolak dalil dengan alasan objek sudah dirampas negara dan sewa cacat hukum [HAL 85-86]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 121143, + "summary": "[HAL 1-4] Gugatan Perdata Nomor 462/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim diajukan oleh Sudjatmiko (Penggugat) melawan Kepala Kepolisian RI (Tergugat I), Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Tergugat II), Direktur Utama PT Taspen (Tergugat III), Agus Saputra (Tergugat IV), Kepala BPN Jakarta Timur (Turut Tergugat I), dan Notaris Syafrial Lubuk (Turut Tergugat II), serta PT Indomarco Prismatama sebagai Penggugat Intervensi. Penggugat dalil memiliki dua sertifikat Hak Milik (No. 1368 seluas 507 M2 dan No. 1141 seluas 403 M2) di Cawang Baru, Jakarta Timur, yang dibeli secara sah dari Tergugat IV melalui Akta Jual Beli No. 64 tanggal 30 Maret 2007 di hadapan Notaris Syafrial Lubuk [HAL 3-4]. Penggugat beritikad baik dan membayar dengan uang hasil usaha sah [HAL 4].\n\n[HAL 5-12] Kronologi menunjukkan bahwa pada Juli 2007, Tergugat IV ditangkap karena dugaan tindak pidana korupsi [HAL 4]. Tergugat I (Polisi) mengajukan permohonan sita aset kepada Ketua PN Jakarta Timur, namun dalam Penetapan Sita No. 1846/Pen.Pid/2007 tanggal 6 November 2007, Ketua PN Jakarta Timur secara eksplisit menolak permintaan sita atas kedua sertifikat milik Penggugat (No. 1368 dan 1141), menyatakan aset tersebut tidak termasuk barang bukti hasil kejahatan [HAL 5-6]. Putusan pidana terhadap Tergugat IV dan Drs. Arken di PN Jakarta Timur (No. 150/PID/B/2008), PT DKI (No. 208/PID/2008), dan MA (No. 307.K/Pid.Sus/2009) menyatakan mereka bersalah korupsi, namun amar putusan tidak menyebutkan kaitan dengan aset jual beli Penggugat [HAL 7-16]. Barang bukti dalam putusan pidana tersebut didominasi oleh dokumen rekening bank, cek, dan deposito PT Taspen serta aset lain yang disita, bukan sertifikat milik Penggugat [HAL 7-16].\n\n[HAL 17-36] Penggugat kemudian dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang terkait kasus Tergugat IV, namun dalam Putusan PN Jakarta Timur No. 605/Pin/B/2009 tanggal 27 Agustus 2009, Penggugat dibebaskan dari segala dakwaan karena tidak terbukti bersalah [HAL 34]. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat IV adalah sah, wajar, dan dilakukan di hadapan Notaris, serta uang pembayaran adalah uang sah milik Penggugat [HAL 35]. Putusan tersebut juga memerintahkan pengembalian barang bukti (kwitansi dan sertifikat asli) kepada Penggugat [HAL 34-35]. Namun, Tergugat II (Jaksa) tidak melaksanakan perintah pengembalian tersebut [HAL 36].\n\n[HAL 37-44] Pada November 2017, Tergugat III (PT Taspen) memasang plang klaim kepemilikan atas tanah Penggugat berdasarkan Petikan Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 dan Putusan PN No. 605/PID/B/2009, serta melakukan penyegelan dan penggembokan bangunan yang mengganggu penyewa [HAL 37-38]. Penggugat dalil bahwa Petikan Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 hanya memerintahkan barang bukti berupa surat/sertifikat dirampas untuk negara, bukan benda tanah dan bangunan secara fisik, sehingga eksekusi fisik oleh Tergugat II dan III adalah perbuatan melawan hukum [HAL 38-41]. Tergugat III juga tidak mengindahkan somasi Penggugat untuk mencabut plang dan membuka segel [HAL 41]. Penggugat memohon penangguhan eksekusi, pemenuhan putusan pengembalian barang bukti, pencabutan plang/segel, serta pernyataan bahwa Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata [HAL 42-44].\n\n[HAL 44-45] Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Amar putusan menyatakan Tergugat I, II, dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum [HAL 44]. Penetapan Ketua PN Jakarta Timur No. 1846/Pen.Pid/2007 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sita jaminan sah [HAL 44]. Kwitansi asli (Rp1.330.000.000, Rp50.000.000, Rp20.000.000), Sertifikat Asli No. 1368 dan 1141, serta Salinan Pengikatan Jual Beli Akta No. 64 dinyatakan milik Penggugat sah demi hukum [HAL 44]. Penyitaan oleh Tergugat I terhadap barang-barang tersebut dinyatakan tidak sah, batal demi hukum [HAL 44]. Eksekusi atas Tanah dan Bangunan oleh Tergugat II bersama Tergugat III dinyatakan tidak sah, batal demi hukum [HAL 44-45]. Akta Notaris Safril Lubuk No. 64 tanggal 30 Maret 2007 serta jual-beli antara Penggugat dan Tergugat IV dinyatakan sah dan berkekuatan hukum [HAL 45]. Pemasangan plang, penyegelan, dan penggembokan oleh Tergugat III dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan Tergugat III diperintahkan segera melepas dan membuka plang serta penyegelan [HAL 45]. Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) [HAL 45].\n\n[HAL 46-49] Penggugat Intervensi, PT Indomarco Prismatama, dalil merupakan penyewa beritikad baik yang menyewa tanah dan bangunan (Sertifikat No. 1368, luas 507 M2) untuk usaha Indomaret sejak 14 September 1999 hingga 15 September 2023 berdasarkan Akta Sewa Menyewa No. 33 tanggal 20 Oktober 2017 [HAL 46-48]. Penggugat Intervensi dalil bahwa eksekusi oleh Tergugat II dan pemasangan plang oleh Tergugat III tanpa pemberitahuan mengganggu usahanya [HAL 47-48]. Penggugat Intervensi memohon pernyataan berhak menempati hingga masa sewa berakhir dan larangan mengganggu kegiatan usaha [HAL 49].\n\n[HAL 50-66] Tergugat I menjawab menolak gugatan dengan eksepsi kompetensi relatif, gugatan prematur (seharusnya praperadilan), gugatan dalam ruang lingkup praperadilan, dan gugatan kabur (obscuur libel) [HAL 52-53]. Tergugat I berdalil proses penyidikan profesional sesuai KUHAP dan Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 menyatakan Penggugat bersalah pencucian uang serta barang bukti (kwitansi dan sertifikat) dirampas untuk negara [HAL 55-56]. Tergugat II menjawab menolak gugatan dengan eksepsi gugatan kabur, salah alamat (error in persona), kurang pihak (harusnya Kejaksaan Agung), dan petitum tidak jelas [HAL 63-65]. Tergugat II berdalil bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 [HAL 64]. Tergugat III menjawab menolak gugatan dengan eksepsi kompetensi absolut, tidak memiliki dasar hukum (legal standing) karena Penggugat terpidana pencucian uang dan pembeli fiktif, gugatan kabur, kurang pihak, kedaluwarsa, diskualifikasi, objek milik negara, dan berkekuatan hukum tetap [HAL 67-74]. Tergugat III berdalil Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 menyatakan Penggugat bersalah, transaksi fiktif, dan objek perkara dirampas untuk negara c.q. PT Taspen [HAL 68-70]. Tergugat III berdalil eksekusi sah dilakukan Tergugat II dan pengembalian barang bukti ke Tergugat III sah [HAL 75-76]. Dalam rekonvensi, Tergugat III dalil Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan aset negara, memohon pernyataan sah kepemilikan, penghentian gugatan, dan pembayaran kerugian materiil (Rp47.550.597.300) serta imateriil (Rp5.000.000.000) [HAL 82-85].\n\n[HAL 86-93] Turut Tergugat II (Notaris) menolak dalil Penggugat Intervensi dengan alasan objek sudah dirampas negara dan sewa cacat hukum [HAL 85-86]. Turut Tergugat III (Agus Saputra) menerima Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam gugatan [HAL 90]. Pengadilan menjatuhkan putusan sela pada 22 Mei 2018 yang mengijinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara [HAL 90]. Para pihak mengajukan bukti surat masing-masing: Penggugat (P-1 s.d. P-14), Tergugat I (T1-1 s.d. T1-22), Tergugat II (T-1 s.d. T-8), Tergugat III (T.III-1 s.d. T.III-14), Turut Tergugat I (TT.I-1 s.d. TT.I-2), dan Penggugat Intervensi (P.I-1 s.d. P.I-7) [HAL 91-93].\n\n[HAL 94-119] Majelis Hakim menimbang kembali dalil-dalil dan fakta hukum. Penetapan Sita No. 1846/Pen.Pid/2007 secara tegas menolak penyitaan atas tanah dan bangunan sertifikat No. 1368 dan 1141 karena tidak termasuk barang bukti hasil kejahatan [HAL 94-95]. Putusan Pidana No. 150/PID/B/2008, 208/PID/2008, dan 307.K/PID.SUS/2009 menetapkan barang bukti berupa dokumen perbankan dan aset lain, bukan sertifikat milik Penggugat [HAL 95-115]. Putusan PN Jakarta Timur No. 605/PID/B/2009 membebaskan Penggugat dari dakwaan pencucian uang dan memerintahkan pengembalian sertifikat asli serta kwitansi kepada Penggugat [HAL 117]. Tindakan Tergugat III memasang plang klaim kepemilikan dan Tergugat II melakukan eksekusi fisik terhadap tanah dan bangunan bertentangan dengan isi Petikan Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 yang hanya memerintahkan perampasan barang bukti surat (sertifikat), bukan benda tanah dan bangunan [HAL 118-119]. Kehadiran Polisi RI dan Satpol PP dalam eksekusi tersebut juga dinilai bertentangan dengan tugas dan fungsinya [HAL 118-119].\n\n[HAL 120-125] Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I karena gugatan perbuatan melawan hukum berada di ranah perdata [HAL 122]. Mengenai eksepsi Tergugat II mengenai kurang pihak (harusnya Kejaksaan Agung), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan adalah satu kesatuan, namun gugatan terhadap Tergugat II (Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur) dianggap tidak sempurna karena seharusnya menggugat secara berjenjang atau kepada Kejaksaan Agung [HAL 122]. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima [HAL 123]. Karena gugatan asal tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi Tergugat III dan gugatan Intervensi Penggugat Intervensi juga dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 123]. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Oktober 2018: 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat II; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 2.376.000,-; 4) Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima; 5) Menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima [HAL 123-124]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-4] Gugatan Perdata Nomor 462/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim diajukan oleh Sudjatmiko (Penggugat) melawan Kepala Kepolisian RI (Tergugat I), Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Tergugat II), Direktur Utama PT Taspen (Tergugat III), Agus Saputra (Tergugat IV), Kepala BPN Jakarta Timur (Turut Tergugat I), dan Notaris Syafrial Lubuk (Turut Tergugat II), serta PT Indomarco Prismatama sebagai Penggugat Intervensi. Penggugat dalil memiliki dua sertifikat Hak Milik (No. 1368 seluas 507 M2 dan No. 1141 seluas 403 M2) di Cawang Baru, Jakarta Timur, yang dibeli secara sah dari Tergugat IV melalui Akta Jual Beli No. 64 tanggal 30 Maret 2007 di hadapan Notaris Syafrial Lubuk [HAL 3-4]. Penggugat beritikad baik dan membayar dengan uang hasil usaha sah [HAL 4].\n\n[HAL 5-12] Kronologi menunjukkan bahwa pada Juli 2007, Tergugat IV ditangkap karena dugaan tindak pidana korupsi [HAL 4]. Tergugat I (Polisi) mengajukan permohonan sita aset kepada Ketua PN Jakarta Timur, namun dalam Penetapan Sita No. 1846/Pen.Pid/2007 tanggal 6 November 2007, Ketua PN Jakarta Timur secara eksplisit menolak permintaan sita atas kedua sertifikat milik Penggugat (No. 1368 dan 1141), menyatakan aset tersebut tidak termasuk barang bukti hasil kejahatan [HAL 5-6]. Putusan pidana terhadap Tergugat IV dan Drs. Arken di PN Jakarta Timur (No. 150/PID/B/2008), PT DKI (No. 208/PID/2008), dan MA (No. 307.K/Pid.Sus/2009) menyatakan mereka bersalah korupsi, namun amar putusan tidak menyebutkan kaitan dengan aset jual beli Penggugat [HAL 7-16]. Barang bukti dalam putusan pidana tersebut didominasi oleh dokumen rekening bank, cek, dan deposito PT Taspen serta aset lain yang disita, bukan sertifikat milik Penggugat [HAL 7-16].\n\n[HAL 17-36] Penggugat kemudian dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang terkait kasus Tergugat IV, namun dalam Putusan PN Jakarta Timur No. 605/Pin/B/2009 tanggal 27 Agustus 2009, Penggugat dibebaskan dari segala dakwaan karena tidak terbukti bersalah [HAL 34]. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat IV adalah sah, wajar, dan dilakukan di hadapan Notaris, serta uang pembayaran adalah uang sah milik Penggugat [HAL 35]. Putusan tersebut juga memerintahkan pengembalian barang bukti (kwitansi dan sertifikat asli) kepada Penggugat [HAL 34-35]. Namun, Tergugat II (Jaksa) tidak melaksanakan perintah pengembalian tersebut [HAL 36].\n\n[HAL 37-44] Pada November 2017, Tergugat III (PT Taspen) memasang plang klaim kepemilikan atas tanah Penggugat berdasarkan Petikan Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 dan Putusan PN No. 605/PID/B/2009, serta melakukan penyegelan dan penggembokan bangunan yang mengganggu penyewa [HAL 37-38]. Penggugat dalil bahwa Petikan Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 hanya memerintahkan barang bukti berupa surat/sertifikat dirampas untuk negara, bukan benda tanah dan bangunan secara fisik, sehingga eksekusi fisik oleh Tergugat II dan III adalah perbuatan melawan hukum [HAL 38-41]. Tergugat III juga tidak mengindahkan somasi Penggugat untuk mencabut plang dan membuka segel [HAL 41]. Penggugat memohon penangguhan eksekusi, pemenuhan putusan pengembalian barang bukti, pencabutan plang/segel, serta pernyataan bahwa Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata [HAL 42-44].\n\n[HAL 44-45] Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Amar putusan menyatakan Tergugat I, II, dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum [HAL 44]. Penetapan Ketua PN Jakarta Timur No. 1846/Pen.Pid/2007 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sita jaminan sah [HAL 44]. Kwitansi asli (Rp1.330.000.000, Rp50.000.000, Rp20.000.000), Sertifikat Asli No. 1368 dan 1141, serta Salinan Pengikatan Jual Beli Akta No. 64 dinyatakan milik Penggugat sah demi hukum [HAL 44]. Penyitaan oleh Tergugat I terhadap barang-barang tersebut dinyatakan tidak sah, batal demi hukum [HAL 44]. Eksekusi atas Tanah dan Bangunan oleh Tergugat II bersama Tergugat III dinyatakan tidak sah, batal demi hukum [HAL 44-45]. Akta Notaris Safril Lubuk No. 64 tanggal 30 Maret 2007 serta jual-beli antara Penggugat dan Tergugat IV dinyatakan sah dan berkekuatan hukum [HAL 45]. Pemasangan plang, penyegelan, dan penggembokan oleh Tergugat III dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan Tergugat III diperintahkan segera melepas dan membuka plang serta penyegelan [HAL 45]. Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) [HAL 45].\n\n[HAL 46-49] Penggugat Intervensi, PT Indomarco Prismatama, dalil merupakan penyewa beritikad baik yang menyewa tanah dan bangunan (Sertifikat No. 1368, luas 507 M2) untuk usaha Indomaret sejak 14 September 1999 hingga 15 September 2023 berdasarkan Akta Sewa Menyewa No. 33 tanggal 20 Oktober 2017 [HAL 46-48]. Penggugat Intervensi dalil bahwa eksekusi oleh Tergugat II dan pemasangan plang oleh Tergugat III tanpa pemberitahuan mengganggu usahanya [HAL 47-48]. Penggugat Intervensi memohon pernyataan berhak menempati hingga masa sewa berakhir dan larangan mengganggu kegiatan usaha [HAL 49].\n\n[HAL 50-66] Tergugat I menjawab menolak gugatan dengan eksepsi kompetensi relatif, gugatan prematur (seharusnya praperadilan), gugatan dalam ruang lingkup praperadilan, dan gugatan kabur (obscuur libel) [HAL 52-53]. Tergugat I berdalil proses penyidikan profesional sesuai KUHAP dan Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 menyatakan Penggugat bersalah pencucian uang serta barang bukti (kwitansi dan sertifikat) dirampas untuk negara [HAL 55-56]. Tergugat II menjawab menolak gugatan dengan eksepsi gugatan kabur, salah alamat (error in persona), kurang pihak (harusnya Kejaksaan Agung), dan petitum tidak jelas [HAL 63-65]. Tergugat II berdalil bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 [HAL 64]. Tergugat III menjawab menolak gugatan dengan eksepsi kompetensi absolut, tidak memiliki dasar hukum (legal standing) karena Penggugat terpidana pencucian uang dan pembeli fiktif, gugatan kabur, kurang pihak, kedaluwarsa, diskualifikasi, objek milik negara, dan berkekuatan hukum tetap [HAL 67-74]. Tergugat III berdalil Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 menyatakan Penggugat bersalah, transaksi fiktif, dan objek perkara dirampas untuk negara c.q. PT Taspen [HAL 68-70]. Tergugat III berdalil eksekusi sah dilakukan Tergugat II dan pengembalian barang bukti ke Tergugat III sah [HAL 75-76]. Dalam rekonvensi, Tergugat III dalil Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan aset negara, memohon pernyataan sah kepemilikan, penghentian gugatan, dan pembayaran kerugian materiil (Rp47.550.597.300) serta imateriil (Rp5.000.000.000) [HAL 82-85].\n\n[HAL 86-93] Turut Tergugat II (Notaris) menolak dalil Penggugat Intervensi dengan alasan objek sudah dirampas negara dan sewa cacat hukum [HAL 85-86]. Turut Tergugat III (Agus Saputra) menerima Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam gugatan [HAL 90]. Pengadilan menjatuhkan putusan sela pada 22 Mei 2018 yang mengijinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara [HAL 90]. Para pihak mengajukan bukti surat masing-masing: Penggugat (P-1 s.d. P-14), Tergugat I (T1-1 s.d. T1-22), Tergugat II (T-1 s.d. T-8), Tergugat III (T.III-1 s.d. T.III-14), Turut Tergugat I (TT.I-1 s.d. TT.I-2), dan Penggugat Intervensi (P.I-1 s.d. P.I-7) [HAL 91-93].\n\n[HAL 94-119] Majelis Hakim menimbang kembali dalil-dalil dan fakta hukum. Penetapan Sita No. 1846/Pen.Pid/2007 secara tegas menolak penyitaan atas tanah dan bangunan sertifikat No. 1368 dan 1141 karena tidak termasuk barang bukti hasil kejahatan [HAL 94-95]. Putusan Pidana No. 150/PID/B/2008, 208/PID/2008, dan 307.K/PID.SUS/2009 menetapkan barang bukti berupa dokumen perbankan dan aset lain, bukan sertifikat milik Penggugat [HAL 95-115]. Putusan PN Jakarta Timur No. 605/PID/B/2009 membebaskan Penggugat dari dakwaan pencucian uang dan memerintahkan pengembalian sertifikat asli serta kwitansi kepada Penggugat [HAL 117]. Tindakan Tergugat III memasang plang klaim kepemilikan dan Tergugat II melakukan eksekusi fisik terhadap tanah dan bangunan bertentangan dengan isi Petikan Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 yang hanya memerintahkan perampasan barang bukti surat (sertifikat), bukan benda tanah dan bangunan [HAL 118-119]. Kehadiran Polisi RI dan Satpol PP dalam eksekusi tersebut juga dinilai bertentangan dengan tugas dan fungsinya [HAL 118-119].\n\n[HAL 120-125] Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I karena gugatan perbuatan melawan hukum berada di ranah perdata [HAL 122]. Mengenai eksepsi Tergugat II mengenai kurang pihak (harusnya Kejaksaan Agung), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan adalah satu kesatuan, namun gugatan terhadap Tergugat II (Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur) dianggap tidak sempurna karena seharusnya menggugat secara berjenjang atau kepada Kejaksaan Agung [HAL 122]. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima [HAL 123]. Karena gugatan asal tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi Tergugat III dan gugatan Intervensi Penggugat Intervensi juga dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 123]. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Oktober 2018: 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat II; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 2.376.000,-; 4) Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima; 5) Menyatakan gugatan Intervensi tidak dapat diterima [HAL 123-124]." + }, + "read": { + "input_chars": 9509, + "frame": "Sudjatmiko menggugat Kepala Kepolisian RI, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan Direktur Utama PT Taspen atas perbuatan melawan hukum terkait penyitaan dan eksekusi aset tanah yang dibeli dari Tergugat IV. Penggugat meminta pernyataan sah kepemilikan aset, pembatalan eksekusi, serta pencabutan plang dan segel yang dipasang oleh Tergugat III. Gugatan ini juga melibatkan PT Indomarco Prismatama sebagai Penggugat Intervensi yang menuntut larangan mengganggu usaha sewaan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli dua sertifikat Hak Milik dari Tergugat IV melalui Akta Jual Beli No. 64 tanggal 30 Maret 2007 di hadapan Notaris Syafrial Lubuk.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketua PN Jakarta Timur dalam Penetapan Sita No. 1846/Pen.Pid/2007 menolak permintaan sita atas kedua sertifikat milik Penggugat karena aset tersebut tidak termasuk barang bukti hasil kejahatan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan PN Jakarta Timur No. 605/PID/B/2009 membebaskan Penggugat dari dakwaan pencucian uang dan memerintahkan pengembalian kwitansi serta sertifikat asli kepada Penggugat.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II tidak melaksanakan perintah pengembalian barang bukti yang ditetapkan dalam Putusan PN Jakarta Timur No. 605/PID/B/2009.", + "page": 36, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III memasang plang klaim kepemilikan, melakukan penyegelan, dan penggembokan bangunan di atas tanah Penggugat pada November 2017.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 memerintahkan perampasan barang bukti berupa surat/sertifikat untuk negara, bukan benda tanah dan bangunan secara fisik.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III tidak mengindahkan somasi Penggugat untuk mencabut plang dan membuka segel.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Indomarco Prismatama menyewa tanah dan bangunan dengan Sertifikat No. 1368 untuk usaha Indomaret berdasarkan Akta Sewa Menyewa No. 33 tanggal 20 Oktober 2017.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif dan gugatan prematur yang diajukan oleh Tergugat I.", + "page": 122, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat II karena gugatan seharusnya diajukan secara berjenjang atau kepada Kejaksaan Agung.", + "page": 122, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima akibat eksepsi Tergugat II yang diterima.", + "page": 123, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat III dan gugatan Intervensi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima karena gugatan asal tidak dapat diterima.", + "page": 123, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sudjatmiko mengajukan gugatan perdata terhadap Kepala Kepolisian RI, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan Direktur Utama PT Taspen, serta melibatkan PT Indomarco Prismatama sebagai Penggugat Intervensi. Sengketa bermula dari pembelian dua sertifikat tanah oleh Penggugat dari Tergugat IV, yang kemudian menjadi sengketa terkait status aset tersebut dalam perkara pidana korupsi dan pencucian uang. Penggugat berdalil bahwa asetnya telah dibebaskan dari status barang bukti melalui putusan pengadilan pidana dan seharusnya dikembalikan, namun Tergugat II dan III melakukan eksekusi fisik serta pemasangan klaim kepemilikan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penggugat Intervensi juga menuntut perlindungan atas hak sewanya. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan utama karena menerima eksepsi kurang pihak dari Tergugat II, dengan alasan bahwa gugatan terhadap Kejaksaan seharusnya diajukan secara berjenjang atau kepada Kejaksaan Agung. Akibatnya, gugatan Penggugat, gugatan Rekonvensi Tergugat III, dan gugatan Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sudjatmiko mengajukan gugatan perdata terhadap Kepala Kepolisian RI, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan Direktur Utama PT Taspen, serta melibatkan PT Indomarco Prismatama sebagai Penggugat Intervensi. Sengketa bermula dari pembelian dua sertifikat tanah oleh Penggugat dari Tergugat IV, yang kemudian menjadi sengketa terkait status aset tersebut dalam perkara pidana korupsi dan pencucian uang. Penggugat berdalil bahwa asetnya telah dibebaskan dari status barang bukti melalui putusan pengadilan pidana dan seharusnya dikembalikan, namun Tergugat II dan III melakukan eksekusi fisik serta pemasangan klaim kepemilikan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penggugat Intervensi juga menuntut perlindungan atas hak sewanya. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan utama karena menerima eksepsi kurang pihak dari Tergugat II, dengan alasan bahwa gugatan terhadap Kejaksaan seharusnya diajukan secara berjenjang atau kepada Kejaksaan Agung. Akibatnya, gugatan Penggugat, gugatan Rekonvensi Tergugat III, dan gugatan Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli dua sertifikat Hak Milik dari Tergugat IV melalui Akta Jual Beli No. 64 tanggal 30 Maret 2007 di hadapan Notaris Syafrial Lubuk.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketua PN Jakarta Timur dalam Penetapan Sita No. 1846/Pen.Pid/2007 menolak permintaan sita atas kedua sertifikat milik Penggugat karena aset tersebut tidak termasuk barang bukti hasil kejahatan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan PN Jakarta Timur No. 605/PID/B/2009 membebaskan Penggugat dari dakwaan pencucian uang dan memerintahkan pengembalian kwitansi serta sertifikat asli kepada Penggugat.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II tidak melaksanakan perintah pengembalian barang bukti yang ditetapkan dalam Putusan PN Jakarta Timur No. 605/PID/B/2009.", + "page": 36, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III memasang plang klaim kepemilikan, melakukan penyegelan, dan penggembokan bangunan di atas tanah Penggugat pada November 2017.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan MA No. 383 K/PID.SUS/2017 memerintahkan perampasan barang bukti berupa surat/sertifikat untuk negara, bukan benda tanah dan bangunan secara fisik.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III tidak mengindahkan somasi Penggugat untuk mencabut plang dan membuka segel.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Indomarco Prismatama menyewa tanah dan bangunan dengan Sertifikat No. 1368 untuk usaha Indomaret berdasarkan Akta Sewa Menyewa No. 33 tanggal 20 Oktober 2017.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif dan gugatan prematur yang diajukan oleh Tergugat I.", + "page": 122, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat II karena gugatan seharusnya diajukan secara berjenjang atau kepada Kejaksaan Agung.", + "page": 122, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima akibat eksepsi Tergugat II yang diterima.", + "page": 123, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat III dan gugatan Intervensi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima karena gugatan asal tidak dapat diterima.", + "page": 123, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli tanah dan putusan hakim bilang aset saya bersih, tapi kenapa pihak kejaksaan dan perusahaan negara malah menyegel dan pasang plang kepemilikan tanpa mau kembalikan sertifikat asli saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 92970, + "candidates": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi dasar perjanjian (perbuatan mengikatkan diri). Meskipun sengketa bermula dari jual beli tanah, pertanyaan spesifik mengenai tindakan penyegelan, pemasangan plang, dan penahanan sertifikat oleh pihak kejaksaan/perusahaan negara tidak diatur oleh definisi perjanjian ini, melainkan oleh aturan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Teks pasal ini tidak memberikan jawaban substantif mengenai hak atau kewajiban terkait tindakan penyitaan/eksekusi yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad). Pertanyaan awam menanyakan dasar hukum atau akibat dari tindakan pihak kejaksaan/perusahaan negara yang menyegel aset dan menahan sertifikat meskipun putusan menyatakan aset bersih. Dalam pertimbangan hukum, dalil utama Penggugat adalah bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdata. Pasal ini menjadi kerangka hukum substantif untuk menilai apakah tindakan penahanan sertifikat dan penyegelan tersebut melanggar hukum dan menimbulkan kerugian yang harus diganti." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 157425, + "completion_tokens": 7591 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_469_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_469_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a2b835dc234adeeabf3ebd8b717ddba423b89757 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_469_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_469_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.049, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 155.67, + "query": 9.971, + "relevance": 60.849, + "total": 226.539 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 56811, + "marked_chars": 56982 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 56982, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan dirinya sebagai wali pengampu bagi kakak kandungnya yang mengidap penyakit epilepsi dengan retardasi mental dan fisik. Pemohon meminta agar kakaknya dinyatakan berada di bawah pengampuan dan Pemohon diberi kewenangan untuk mewakili kakaknya dalam segala perbuatan hukum, termasuk penjualan rumah peninggalan orang tua mereka. Perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah adik kandung dari Reynaldi Fitrajaya, dan keduanya merupakan anak kandung dari Tarmizar dan Ruwaida Sulthani.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Pemohon, Tarmizar dan Ruwaida Sulthani, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 1990 di Mina, Arab Saudi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Reynaldi Fitrajaya mengidap penyakit epilepsi dengan retardasi mental dan fisik sejak lahir serta mengalami kebutaan di kedua matanya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Reynaldi Fitrajaya terbaring di tempat tidur, tidak mampu melakukan aktivitas fisik layaknya manusia normal, dan harus dibantu oleh saudara-saudaranya untuk merespon panggilan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Reynaldi Fitrajaya tidak dapat bertindak secara hukum untuk mewakili dirinya sendiri atau mengurus kepentingannya sendiri.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Reynaldi Fitrajaya berdomisili di Jakarta Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani serta bukan orang yang berperilaku boros.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara kandung Pemohon lainnya, Henry Prajaya dan Fera Hidayana, memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menjadi pengampu Reynaldi Fitrajaya.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat rumah peninggalan orang tua yang beralamat di Jl. Balai Pustaka Timur No. 38 Blok GG Kav. 973, Jakarta Timur, yang disepakati untuk dijual oleh seluruh ahli waris.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Rahma Medina, mengajukan permohonan penetapan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan dirinya sebagai wali pengampu bagi kakak kandungnya, Reynaldi Fitrajaya. Pemohon dalilkan bahwa Reynaldi Fitrajaya mengidap penyakit epilepsi dengan retardasi mental dan fisik sejak lahir, kebutaan, serta ketidakmampuan fisik yang membuatnya tidak dapat mengurus kepentingan dirinya sendiri atau bertindak secara hukum. Pemohon juga menyatakan bahwa ia adalah adik kandung yang sehat jasmani dan rokhani, serta mendapat persetujuan dari saudara kandung lainnya untuk menjadi pengampu. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa permohonan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kondisi Reynaldi Fitrajaya. Majelis Hakim menetapkan bahwa Reynaldi Fitrajaya berada di bawah pengampuan Pemohon dan memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk mewakili Reynaldi Fitrajaya dalam segala perbuatan hukum, termasuk penjualan rumah peninggalan orang tua mereka. Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Rahma Medina, mengajukan permohonan penetapan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan dirinya sebagai wali pengampu bagi kakak kandungnya, Reynaldi Fitrajaya. Pemohon dalilkan bahwa Reynaldi Fitrajaya mengidap penyakit epilepsi dengan retardasi mental dan fisik sejak lahir, kebutaan, serta ketidakmampuan fisik yang membuatnya tidak dapat mengurus kepentingan dirinya sendiri atau bertindak secara hukum. Pemohon juga menyatakan bahwa ia adalah adik kandung yang sehat jasmani dan rokhani, serta mendapat persetujuan dari saudara kandung lainnya untuk menjadi pengampu. Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa permohonan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kondisi Reynaldi Fitrajaya. Majelis Hakim menetapkan bahwa Reynaldi Fitrajaya berada di bawah pengampuan Pemohon dan memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk mewakili Reynaldi Fitrajaya dalam segala perbuatan hukum, termasuk penjualan rumah peninggalan orang tua mereka. Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah adik kandung dari Reynaldi Fitrajaya, dan keduanya merupakan anak kandung dari Tarmizar dan Ruwaida Sulthani.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Pemohon, Tarmizar dan Ruwaida Sulthani, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 1990 di Mina, Arab Saudi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Reynaldi Fitrajaya mengidap penyakit epilepsi dengan retardasi mental dan fisik sejak lahir serta mengalami kebutaan di kedua matanya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Reynaldi Fitrajaya terbaring di tempat tidur, tidak mampu melakukan aktivitas fisik layaknya manusia normal, dan harus dibantu oleh saudara-saudaranya untuk merespon panggilan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Reynaldi Fitrajaya tidak dapat bertindak secara hukum untuk mewakili dirinya sendiri atau mengurus kepentingannya sendiri.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Reynaldi Fitrajaya berdomisili di Jakarta Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani serta bukan orang yang berperilaku boros.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara kandung Pemohon lainnya, Henry Prajaya dan Fera Hidayana, memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menjadi pengampu Reynaldi Fitrajaya.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat rumah peninggalan orang tua yang beralamat di Jl. Balai Pustaka Timur No. 38 Blok GG Kav. 973, Jakarta Timur, yang disepakati untuk dijual oleh seluruh ahli waris.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Kakak saya sakit parah dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apakah saya yang sehat bisa mengurus harta warisan orang tua kami?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21535, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 444 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 444 KUHPerdata", + "text": "Pasal 444: Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini, harus diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara; semuanya atas ancaman hukuman membayar segala biaya, kerugian dan bunga sekiranya ada alasan untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif pengampuan, yaitu keadaan orang dewasa yang 'dungu, gila atau mata gelap' (sakit otak/mental) sehingga tidak cakap mengurus kepentingannya. Hal ini langsung menjawab pertanyaan tentang kondisi kakak yang 'sakit parah dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri' sebagai dasar hukum untuk ditunjuknya pengampu." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak keluarga sedarah (seperti adik kandung) untuk meminta pengampuan bagi saudaranya yang sakit. Ini memberikan dasar hukum bagi pemohon (yang sehat) untuk bertindak sebagai pengampu atas harta dan kepentingan kakaknya yang tidak cakap." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur kompetensi relatif pengadilan (prosedural/wilayah) tempat mengajukan permohonan pengampuan. Pasal ini tidak menjawab substansi apakah seseorang yang sehat berhak mengurus harta saudaranya yang sakit, melainkan hanya tata cara administratif di mana gugatan harus diajukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 444 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban pengumuman putusan pengampuan dalam Berita Negara (efek eksekutorial/publikasi). Ini adalah akibat hukum prosedural setelah putusan berkekuatan hukum tetap, bukan dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan mengenai hak pengampuan itu sendiri." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23916, + "completion_tokens": 1316 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_471_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_471_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af3ff6757fb006077bea1dabdb17ef8dbd1719cb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_471_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_471_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.pdf", + "n_pages": 83, + "timings": { + "parse": 0.14, + "classify": 0.0, + "condense": 363.482, + "read": 121.677, + "query": 3.003, + "relevance": 36.556, + "total": 524.858 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 260034, + "marked_chars": 260772 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Provisi\n\nMenyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;\nDalam Eksepsi \n\nMengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;\nDalam Pokok Perkara\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp. 5.011.000,-(lima juta sebelas ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh\nkami, Nyoman Suharta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agam Syarief Baharudin, S.H.,\nHalaman 82 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 471/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 82\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nM.H. dan Aimafni Arli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor\n471/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Maret 2022 putusan tersebut pada hari\nKamis, tanggal " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134955, + "summary": "[HAL 1-11] Penggugat MANOMU SAGALA, adik kandung almarhum TAHI OLOAN SAGALA, menggugat TERGUGAT-I TIARMA TROIDA (istri almarhum), TERGUGAT-II FLORES SAGALA, serta TURUT TERGUGAT-I s/d IV (Notaris, ibu tiri, ibu tiri kedua, dan Balai Harta Peninggalan). Penggugat dalil bahwa almarhum Tahi Oloan menikah secara adat dengan TURUT TERGUGAT-II (Kamtini) dan TURUT TERGUGAT-III (Narsiyah) yang dikaruniai 3 anak: ROSSY PATRICIA SAGALA, NADINE NAULI SAGALA, dan BAGAS REINHARD LAMTAMA SAGALA [HAL 3-5]. Penggugat menyatakan bahwa TERGUGAT-I tidak mau mengasuh anak-anak tersebut setelah almarhum meninggal, sehingga Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim yang menetapkan TERGUGAT-II sebagai wali untuk 2 anak (Rossy dan Bagas) adalah melawan hukum karena TERGUGAT-II bukan saudara kandung [HAL 6]. Penggugat memohon pembatalan Akta Pernyataan Ahli Waris No. 31 tanggal 13 Desember 2019, pembekuan Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim, penetapan ahli waris almarhum meliputi TERGUGAT-I dan 3 anak biologis tersebut, serta penetapan Penggugat sebagai wali pengampu satu-satunya atas ketiga anak dengan BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA sebagai wali pengawas [HAL 7-11].\n\n[HAL 12-32] TERGUGAT-I membantah seluruh dalil Penggugat, mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim pembatalan akta notaris dan penetapan perwalian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung melalui kasasi, bukan PN) serta eksepsi diskualifikasi (Penggugat *error in persona* karena bukan satu-satunya ahli waris dan tidak memiliki hubungan hukum langsung yang dilanggar) [HAL 12-21]. Dalam pokok perkara, TERGUGAT-I membantah dalil jumlah saudara Penggugat (mengklaim ayah almarhum menikah dua kali sehingga ada 11 anak), membantah status pernikahan almarhum dengan TURUT TERGUGAT-II dan III sebagai \"agama/adat\" yang kabur, serta membantah dalil bahwa TERGUGAT-I tidak mengasuh anak-anak karena TERGUGAT-I justru diusir almarhum dan masih memperjuangkan hak asuh sebagai ibu kandung yang sehat jasmani rohani [HAL 22-32]. TERGUGAT-I menegaskan bahwa anak-anak tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak dari almarhum dan TERGUGAT-I, serta TERGUGAT-I masih mampu menafkahi mereka.\n\n[HAL 33-44] TERGUGAT-II membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi bahwa gugatan provisi sama dengan pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat provisi, eksepsi kompetensi absolut (klaim bahwa pembatalan Penetapan Perwalian PN adalah kewenangan kasasi MA), eksepsi obscur libel (penggabungan pembatalan akta notaris dan penetapan pengadilan yang mekanisme hukumnya berbeda), dan eksepsi diskualifikasi (Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena bukan ahli waris langsung dan pernah menjadi saksi dalam dokumen waris) [HAL 33-39]. TERGUGAT-II dalil bahwa Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim diterbitkan berdasarkan keinginan anak-anak yang trauma akibat TERGUGAT-I dan demi kepentingan terbaik anak, di mana TERGUGAT-II telah mengasuh, menyekolahkan, dan membiayai anak Rossy dan Bagas sejak almarhum meninggal [HAL 40-43]. TERGUGAT-II juga menuduh Penggugat tidak memiliki kedekatan batin dengan anak-anak, tidak hadir dalam pemakaman almarhum, memiliki kemampuan ekonomi terbatas sebagai supir online, dan pernah melaporkan adik kandungnya sendiri, sehingga tidak layak menjadi wali pengampu [HAL 44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 127317, + "summary": "[HAL 1-11] Penggugat MANOMU SAGALA, adik kandung almarhum TAHI OLOAN SAGALA, menggugat TERGUGAT-I TIARMA TROIDA (istri almarhum), TERGUGAT-II FLORES SAGALA, serta TURUT TERGUGAT-I s/d IV (Notaris, ibu tiri, ibu tiri kedua, dan Balai Harta Peninggalan). Penggugat dalil bahwa almarhum Tahi Oloan menikah secara adat dengan TURUT TERGUGAT-II (Kamtini) dan TURUT TERGUGAT-III (Narsiyah) yang dikaruniai 3 anak: ROSSY PATRICIA SAGALA, NADINE NAULI SAGALA, dan BAGAS REINHARD LAMTAMA SAGALA [HAL 3-5]. Penggugat menyatakan bahwa TERGUGAT-I tidak mau mengasuh anak-anak tersebut setelah almarhum meninggal, sehingga Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim yang menetapkan TERGUGAT-II sebagai wali untuk 2 anak (Rossy dan Bagas) adalah melawan hukum karena TERGUGAT-II bukan saudara kandung [HAL 6]. Penggugat memohon pembatalan Akta Pernyataan Ahli Waris No. 31 tanggal 13 Desember 2019, pembekuan Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim, penetapan ahli waris almarhum meliputi TERGUGAT-I dan 3 anak biologis tersebut, serta penetapan Penggugat sebagai wali pengampu satu-satunya atas ketiga anak dengan BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA sebagai wali pengawas [HAL 7-11].\n\n[HAL 12-32] TERGUGAT-I membantah seluruh dalil Penggugat, mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim pembatalan akta notaris dan penetapan perwalian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung melalui kasasi, bukan PN) serta eksepsi diskualifikasi (Penggugat *error in persona* karena bukan satu-satunya ahli waris dan tidak memiliki hubungan hukum langsung yang dilanggar) [HAL 12-21]. Dalam pokok perkara, TERGUGAT-I membantah dalil jumlah saudara Penggugat (mengklaim ayah almarhum menikah dua kali sehingga ada 11 anak), membantah status pernikahan almarhum dengan TURUT TERGUGAT-II dan III sebagai \"agama/adat\" yang kabur, serta membantah dalil bahwa TERGUGAT-I tidak mengasuh anak-anak karena TERGUGAT-I justru diusir almarhum dan masih memperjuangkan hak asuh sebagai ibu kandung yang sehat jasmani rohani [HAL 22-32]. TERGUGAT-I menegaskan bahwa anak-anak tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak dari almarhum dan TERGUGAT-I, serta TERGUGAT-I masih mampu menafkahi mereka.\n\n[HAL 33-44] TERGUGAT-II membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi bahwa gugatan provisi sama dengan pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat provisi, eksepsi kompetensi absolut (klaim bahwa pembatalan Penetapan Perwalian PN adalah kewenangan kasasi MA), eksepsi obscur libel (penggabungan pembatalan akta notaris dan penetapan pengadilan yang mekanisme hukumnya berbeda), dan eksepsi diskualifikasi (Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena bukan ahli waris langsung dan pernah menjadi saksi dalam dokumen waris) [HAL 33-39]. TERGUGAT-II dalil bahwa Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim diterbitkan berdasarkan keinginan anak-anak yang trauma akibat TERGUGAT-I dan demi kepentingan terbaik anak, di mana TERGUGAT-II telah mengasuh, menyekolahkan, dan membiayai anak Rossy dan Bagas sejak almarhum meninggal [HAL 40-43]. TERGUGAT-II juga menuduh Penggugat tidak memiliki kedekatan batin dengan anak-anak, tidak hadir dalam pemakaman almarhum, memiliki kemampuan ekonomi terbatas sebagai supir online, dan pernah melaporkan adik kandungnya sendiri, sehingga tidak layak menjadi wali pengampu [HAL 44].\n\n[HAL 45-49] TERGUGAT-II melanjutkan dalil bahwa kehadiran Penggugat di sekolah anak Bagas secara tiba-tiba menimbulkan trauma dan ketakutan pada anak sehingga anak tidak mau sekolah [HAL 44-45]. TERGUGAT-II mempertanyakan kemampuan ekonomi Penggugat sebagai supir online untuk menghidupi anak-anak, serta kestabilan emosi Penggugat yang pernah melaporkan adik kandungnya sendiri dalam perkara sebelumnya [HAL 45-48]. TERGUGAT-II menduga gugatan Penggugat bukan didasari niat tulus menyayangi anak, melainkan memiliki maksud tersembunyi terkait penguasaan harta warisan almarhum, serta menuduh gugatan ini diajukan dengan itikad buruk sebagai *vexatious litigation* (gugatan gangguan) [HAL 46-49]. TERGUGAT-II juga dalil bahwa anak-anak Rossy dan Bagas adalah anak di bawah umur yang sehat jasmani rohani, sehingga tidak memenuhi syarat hukum untuk ditaruh di bawah \"pengampuan\" (pasal 433 KUHPerdata) yang hanya berlaku untuk orang dewasa yang dungu atau sakit otak, sehingga dalil Penggugat keliru secara hukum [HAL 45-48]. TERGUGAT-II memohon penolakan gugatan untuk seluruhnya.\n\n[HAL 50-65] Pengadilan memeriksa alat bukti dan kesaksian. Saksi-saksi Penggugat (Ridwan, Ridoni) dan Tergugat I (Rosmaudit, Appolo) pada umumnya mengonfirmasi hubungan keluarga, kematian almarhum, serta perselisihan bisnis antara almarhum dan Penggugat yang menyebabkan mereka tidak bertemu lagi hingga almarhum meninggal [HAL 52-58]. Saksi Tergugat II (Drs. Togar, Rayun, Arist Merdeka Sirait dari Komnas Perlindungan Anak) mengonfirmasi bahwa almarhum mengangkat Flores Sagala sebagai adik angkat, anak-anak Rossy dan Bagas memilih tinggal bersama Flores karena trauma dan kekerasan verbal dari ibu tiri (Tiarma), serta Komnas Perlindungan Anak mengeluarkan rekomendasi perlindungan dan perwalian demi kepentingan terbaik anak berdasarkan hak anak untuk memilih [HAL 59-65].\n\n[HAL 66-83] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak gugatan provisi karena tidak dapat diterima. Terkait eksepsi, Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang telah diputus sebelumnya (PN berwenang). Namun, Hakim mengabulkan eksepsi *obscur libel* (gugatan kabur) dari Tergugat I dan II. Alasan utamanya adalah Penggugat menggabungkan dua objek gugatan dengan mekanisme hukum berbeda dalam satu surat gugatan, yaitu pembatalan Akta Pernyataan Ahli Waris (melalui gugatan PN) dan pembekuan/pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri (yang seharusnya melalui kasasi MA), sehingga gugatan menjadi tidak jelas [HAL 74-75]. Selain itu, Hakim mengabulkan eksepsi *obscur libel* terkait penggunaan dasar hukum \"pengampuan\" untuk anak di bawah umur yang sehat, karena Pasal 433 KUHPerdata hanya mengatur pengampuan untuk orang dewasa yang tidak cakap, sehingga dalil Penggugat keliru dan kabur [HAL 75-76, 81-82]. Karena eksepsi *obscur libel* dikabulkan, eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.011.000,- [HAL 82-83]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-11] Penggugat MANOMU SAGALA, adik kandung almarhum TAHI OLOAN SAGALA, menggugat TERGUGAT-I TIARMA TROIDA (istri almarhum), TERGUGAT-II FLORES SAGALA, serta TURUT TERGUGAT-I s/d IV (Notaris, ibu tiri, ibu tiri kedua, dan Balai Harta Peninggalan). Penggugat dalil bahwa almarhum Tahi Oloan menikah secara adat dengan TURUT TERGUGAT-II (Kamtini) dan TURUT TERGUGAT-III (Narsiyah) yang dikaruniai 3 anak: ROSSY PATRICIA SAGALA, NADINE NAULI SAGALA, dan BAGAS REINHARD LAMTAMA SAGALA [HAL 3-5]. Penggugat menyatakan bahwa TERGUGAT-I tidak mau mengasuh anak-anak tersebut setelah almarhum meninggal, sehingga Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim yang menetapkan TERGUGAT-II sebagai wali untuk 2 anak (Rossy dan Bagas) adalah melawan hukum karena TERGUGAT-II bukan saudara kandung [HAL 6]. Penggugat memohon pembatalan Akta Pernyataan Ahli Waris No. 31 tanggal 13 Desember 2019, pembekuan Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim, penetapan ahli waris almarhum meliputi TERGUGAT-I dan 3 anak biologis tersebut, serta penetapan Penggugat sebagai wali pengampu satu-satunya atas ketiga anak dengan BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA sebagai wali pengawas [HAL 7-11].\n\n[HAL 12-32] TERGUGAT-I membantah seluruh dalil Penggugat, mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim pembatalan akta notaris dan penetapan perwalian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung melalui kasasi, bukan PN) serta eksepsi diskualifikasi (Penggugat *error in persona* karena bukan satu-satunya ahli waris dan tidak memiliki hubungan hukum langsung yang dilanggar) [HAL 12-21]. Dalam pokok perkara, TERGUGAT-I membantah dalil jumlah saudara Penggugat (mengklaim ayah almarhum menikah dua kali sehingga ada 11 anak), membantah status pernikahan almarhum dengan TURUT TERGUGAT-II dan III sebagai \"agama/adat\" yang kabur, serta membantah dalil bahwa TERGUGAT-I tidak mengasuh anak-anak karena TERGUGAT-I justru diusir almarhum dan masih memperjuangkan hak asuh sebagai ibu kandung yang sehat jasmani rohani [HAL 22-32]. TERGUGAT-I menegaskan bahwa anak-anak tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak dari almarhum dan TERGUGAT-I, serta TERGUGAT-I masih mampu menafkahi mereka.\n\n[HAL 33-44] TERGUGAT-II membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi bahwa gugatan provisi sama dengan pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat provisi, eksepsi kompetensi absolut (klaim bahwa pembatalan Penetapan Perwalian PN adalah kewenangan kasasi MA), eksepsi obscur libel (penggabungan pembatalan akta notaris dan penetapan pengadilan yang mekanisme hukumnya berbeda), dan eksepsi diskualifikasi (Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena bukan ahli waris langsung dan pernah menjadi saksi dalam dokumen waris) [HAL 33-39]. TERGUGAT-II dalil bahwa Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim diterbitkan berdasarkan keinginan anak-anak yang trauma akibat TERGUGAT-I dan demi kepentingan terbaik anak, di mana TERGUGAT-II telah mengasuh, menyekolahkan, dan membiayai anak Rossy dan Bagas sejak almarhum meninggal [HAL 40-43]. TERGUGAT-II juga menuduh Penggugat tidak memiliki kedekatan batin dengan anak-anak, tidak hadir dalam pemakaman almarhum, memiliki kemampuan ekonomi terbatas sebagai supir online, dan pernah melaporkan adik kandungnya sendiri, sehingga tidak layak menjadi wali pengampu [HAL 44].\n\n[HAL 45-49] TERGUGAT-II melanjutkan dalil bahwa kehadiran Penggugat di sekolah anak Bagas secara tiba-tiba menimbulkan trauma dan ketakutan pada anak sehingga anak tidak mau sekolah [HAL 44-45]. TERGUGAT-II mempertanyakan kemampuan ekonomi Penggugat sebagai supir online untuk menghidupi anak-anak, serta kestabilan emosi Penggugat yang pernah melaporkan adik kandungnya sendiri dalam perkara sebelumnya [HAL 45-48]. TERGUGAT-II menduga gugatan Penggugat bukan didasari niat tulus menyayangi anak, melainkan memiliki maksud tersembunyi terkait penguasaan harta warisan almarhum, serta menuduh gugatan ini diajukan dengan itikad buruk sebagai *vexatious litigation* (gugatan gangguan) [HAL 46-49]. TERGUGAT-II juga dalil bahwa anak-anak Rossy dan Bagas adalah anak di bawah umur yang sehat jasmani rohani, sehingga tidak memenuhi syarat hukum untuk ditaruh di bawah \"pengampuan\" (pasal 433 KUHPerdata) yang hanya berlaku untuk orang dewasa yang dungu atau sakit otak, sehingga dalil Penggugat keliru secara hukum [HAL 45-48]. TERGUGAT-II memohon penolakan gugatan untuk seluruhnya.\n\n[HAL 50-65] Pengadilan memeriksa alat bukti dan kesaksian. Saksi-saksi Penggugat (Ridwan, Ridoni) dan Tergugat I (Rosmaudit, Appolo) pada umumnya mengonfirmasi hubungan keluarga, kematian almarhum, serta perselisihan bisnis antara almarhum dan Penggugat yang menyebabkan mereka tidak bertemu lagi hingga almarhum meninggal [HAL 52-58]. Saksi Tergugat II (Drs. Togar, Rayun, Arist Merdeka Sirait dari Komnas Perlindungan Anak) mengonfirmasi bahwa almarhum mengangkat Flores Sagala sebagai adik angkat, anak-anak Rossy dan Bagas memilih tinggal bersama Flores karena trauma dan kekerasan verbal dari ibu tiri (Tiarma), serta Komnas Perlindungan Anak mengeluarkan rekomendasi perlindungan dan perwalian demi kepentingan terbaik anak berdasarkan hak anak untuk memilih [HAL 59-65].\n\n[HAL 66-83] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak gugatan provisi karena tidak dapat diterima. Terkait eksepsi, Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang telah diputus sebelumnya (PN berwenang). Namun, Hakim mengabulkan eksepsi *obscur libel* (gugatan kabur) dari Tergugat I dan II. Alasan utamanya adalah Penggugat menggabungkan dua objek gugatan dengan mekanisme hukum berbeda dalam satu surat gugatan, yaitu pembatalan Akta Pernyataan Ahli Waris (melalui gugatan PN) dan pembekuan/pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri (yang seharusnya melalui kasasi MA), sehingga gugatan menjadi tidak jelas [HAL 74-75]. Selain itu, Hakim mengabulkan eksepsi *obscur libel* terkait penggunaan dasar hukum \"pengampuan\" untuk anak di bawah umur yang sehat, karena Pasal 433 KUHPerdata hanya mengatur pengampuan untuk orang dewasa yang tidak cakap, sehingga dalil Penggugat keliru dan kabur [HAL 75-76, 81-82]. Karena eksepsi *obscur libel* dikabulkan, eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.011.000,- [HAL 82-83]." + }, + "read": { + "input_chars": 6330, + "frame": "Penggugat, adik kandung almarhum, menggugat istri almarhum, adik angkat almarhum, serta notaris dan pihak terkait, dengan inti sengketa mengenai status perwalian anak-anak almarhum dan keabsahan penetapan ahli waris. Penggugat memohon pembatalan Akta Pernyataan Ahli Waris, pembekuan Penetapan Perwalian sebelumnya, serta penetapan dirinya sebagai wali pengampu tunggal atas ketiga anak tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa almarhum menikah secara adat dengan dua perempuan yang dikaruniai tiga anak.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Penetapan Perwalian sebelumnya melawan hukum karena wali yang ditetapkan bukan saudara kandung almarhum.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pembatalan Akta Pernyataan Ahli Waris dan pembekuan Penetapan Perwalian.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil jumlah saudara Penggugat dan status pernikahan almarhum, serta dalil bahwa ia tidak mengasuh anak-anak.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa Penetapan Perwalian diterbitkan demi kepentingan terbaik anak yang trauma akibat perlakuan ibu tiri.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa anak-anak memilih tinggal bersama Tergugat II dan telah diasuh serta disekolahkan olehnya.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi dari Komnas Perlindungan Anak mengonfirmasi rekomendasi perlindungan dan perwalian demi kepentingan terbaik anak berdasarkan hak anak untuk memilih.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel karena Penggugat menggabungkan pembatalan akta notaris dan pembekuan penetapan pengadilan dalam satu gugatan dengan mekanisme hukum berbeda.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel karena penggunaan dasar hukum pengampuan untuk anak di bawah umur yang sehat secara hukum adalah keliru.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai adik kandung almarhum, mengajukan gugatan yang meminta pembatalan Akta Pernyataan Ahli Waris, pembekuan Penetapan Perwalian yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebelumnya, serta pengangkatan dirinya sebagai wali pengampu tunggal atas anak-anak almarhum. Gugatan ini ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak dapat diterima. Penolakan ini didasarkan pada pengabulan eksepsi obscur libel, di mana hakim menetapkan bahwa gugatan tersebut kabur karena menggabungkan dua objek dengan mekanisme hukum yang berbeda, yaitu pembatalan akta notaris dan pembekuan penetapan pengadilan, serta penggunaan istilah hukum pengampuan yang tidak sesuai untuk anak di bawah umur yang sehat. Dengan demikian, perkara tidak diperiksa pada pokoknya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai adik kandung almarhum, mengajukan gugatan yang meminta pembatalan Akta Pernyataan Ahli Waris, pembekuan Penetapan Perwalian yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebelumnya, serta pengangkatan dirinya sebagai wali pengampu tunggal atas anak-anak almarhum. Gugatan ini ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak dapat diterima. Penolakan ini didasarkan pada pengabulan eksepsi obscur libel, di mana hakim menetapkan bahwa gugatan tersebut kabur karena menggabungkan dua objek dengan mekanisme hukum yang berbeda, yaitu pembatalan akta notaris dan pembekuan penetapan pengadilan, serta penggunaan istilah hukum pengampuan yang tidak sesuai untuk anak di bawah umur yang sehat. Dengan demikian, perkara tidak diperiksa pada pokoknya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa almarhum menikah secara adat dengan dua perempuan yang dikaruniai tiga anak.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Penetapan Perwalian sebelumnya melawan hukum karena wali yang ditetapkan bukan saudara kandung almarhum.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pembatalan Akta Pernyataan Ahli Waris dan pembekuan Penetapan Perwalian.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil jumlah saudara Penggugat dan status pernikahan almarhum, serta dalil bahwa ia tidak mengasuh anak-anak.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa Penetapan Perwalian diterbitkan demi kepentingan terbaik anak yang trauma akibat perlakuan ibu tiri.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa anak-anak memilih tinggal bersama Tergugat II dan telah diasuh serta disekolahkan olehnya.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi dari Komnas Perlindungan Anak mengonfirmasi rekomendasi perlindungan dan perwalian demi kepentingan terbaik anak berdasarkan hak anak untuk memilih.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel karena Penggugat menggabungkan pembatalan akta notaris dan pembekuan penetapan pengadilan dalam satu gugatan dengan mekanisme hukum berbeda.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel karena penggunaan dasar hukum pengampuan untuk anak di bawah umur yang sehat secara hukum adalah keliru.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya adik kandung almarhum, kenapa gugatan saya untuk batalkan akta ahli waris dan ganti wali anak-anak almarhum ditolak hakim?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 55962, + "candidates": [ + "Pasal 364 KUHPerdata", + "Pasal 433 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 364 KUHPerdata", + "text": "Pasal 364: Ketetapan-ketetapan Pengadilan Negeri tentang perwalian tidak bisa dimintakan banding, kecuali jika ada ketentuan sebaliknya." + }, + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 364 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme hukum acara (prosedural) terkait banding atas penetapan perwalian. Pertanyaan awam berfokus pada alasan substantif penolakan gugatan (kapasitas/wali anak), bukan pada prosedur banding. Selain itu, putusan menolak gugatan karena cacat formil (obscur libel), bukan karena isu banding." + }, + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pengampuan (orang dewasa yang dungu/gila). Dalam pertimbangan hakim, Pasal 433 menjadi dasar utama untuk menyatakan gugatan 'tidak jelas/kabur' (obscur libel) karena Penggugat meminta pengangkatan wali pengampu untuk anak-anak di bawah umur yang sehat, sehingga tidak memenuhi unsur subjek hukum yang diatur dalam pasal tersebut. Ini adalah alasan hukum substantif yang dipakai hakim untuk menolak gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 95438, + "completion_tokens": 3852 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_474_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_474_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f7fc78f396f7d2ff64fe112eb28a8e7bfd6590e7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_474_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,152 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_474_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 118, + "timings": { + "parse": 0.169, + "classify": 0.0, + "condense": 747.675, + "read": 89.883, + "query": 5.112, + "relevance": 36.232, + "total": 879.072 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 327141, + "marked_chars": 328213 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDalam Eksepsi :\n\nMenyatakan menerima eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan\nPenggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);\nDalam Pokok Perkara :\n1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet\nOnvankelijke Verklaard);\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.1.494.000,00 ( satu juta empat ratus sembilan puluh empat\nribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis\nHakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 02\nSeptember 2024, oleh kami, RIYONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua,\nSAID HUSEIN, SH., MH. Dan ABDUL ROPIK, SH., MH., masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal\n10 Setember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum dan di unggah melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim\nKetua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu\nBUTET MARIANI RUTUA ELISABETH, SH.,M.H., Panitera Pengganti\ndengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa\nTurut Tergugat; \n Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,\nSAID HUSEIN, SH., MH. RIYONO, SH., MH.\nABDUL ROPIK, SH., MH.\nPanitera Pengganti,\nHalaman 117 dari 118 Putusan Nomor\n474/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134994, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 474/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim antara Penggugat I-V (Sopina, Ropiko, Supiah, Sairi, dan Syapi’ih binti/bin Hanapi, ahli waris almarhum Hanapi bin Liman) melawan Tergugat PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Para Penggugat dalilkan bahwa mereka adalah ahli waris sah dari Tanah Girik No 513 Persil No. 21 Kls II seluas +4.624 m2 atas nama Binan Bin Saun yang terletak di Jalan Pangeran, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur [HAL 3]. Tanah tersebut semula seluas 11.000 m2, namun sebagian (6.375 m2) diambil untuk proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek tahun 1983, menyisakan tanah yang kini masuk dalam trase Proyek Strategis Nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) [HAL 3-4]. Para Penggugat mendalilkan telah terjadi kesepakatan pada 17 Juli 2020 antara PT PSBI, PT KCIC, WIKA, dan ahli waris Binan Bin Saun, di mana PT PSBI berjanji memberikan ganti rugi setelah Turut Tergugat melakukan verifikasi dan identifikasi, dengan syarat Para Penggugat mengizinkan pekerjaan konstruksi berjalan selama proses pembuktian hak [HAL 5-6]. Pada 9 Agustus 2022, Para Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi kepada Turut Tergugat, yang kemudian melakukan pengukuran dan menerbitkan Peta Inventaris Nomor 1266/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Syapi’ih Cs, mencakup Bidang Tanah No. 1 seluas 556 m2 dan Bidang Tanah No. 2 seluas 87 m2 [HAL 6-7]. Namun, pada 19 Juni 2023, Turut Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 170/PT-31.75/VI/2023 yang menyatakan tidak dapat melanjutkan penilaian karena berdasarkan data Google Earth, bidang tanah tersebut merupakan bekas Kali Sunter, sehingga Para Penggugat belum menerima ganti rugi meskipun pembangunan tiang penyangga kereta cepat telah selesai di atas tanah tersebut [HAL 7-10]. Para Penggugat membantah klaim bekas kali tersebut dengan menunjukkan citra satelit Google Earth periode 2003-2012 yang sesuai batas asli Tanah Girik, serta keterangan saksi bahwa tanah berubah bentuk akibat normalisasi Kali Sunter oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane melalui PT Brantas Abipraya, bukan karena tanah tersebut semula adalah kali [HAL 7-10]. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, pengesahan status Tanah Girik, penetapan citra satelit sebagai batas asli, penghukuman Tergugat membayar ganti rugi sesuai Peta Inventaris, serta penghukuman Turut Tergugat memberikan rekomendasi pembayaran [HAL 11-12]. Tergugat mengajukan eksepsi formil, pertama-tama menyangkut keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat yang dianggap cacat hukum karena tidak menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara tegas (hanya menyebut Pengadilan Agama), tidak menyebutkan PT PSBI sebagai pihak yang digugat, dan tidak menjelaskan pokok sengketa secara konkret, sehingga melanggar Pasal 123 HIR dan SEMA No. 7 Tahun 2012 [HAL 13-25]. Kedua, Tergugat dalilkan gugatan cacat formil kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan Kementerian Perhubungan, PT KCIC, WIKA HSR Project, serta Kementerian PUPR Cq. BBWSCC dan PT Brantas Abipraya yang dianggap material dalam membuktikan dalil [HAL 25-29]. Ketiga, Tergugat dalilkan gugatan cacat formil *error in persona* karena PT PSBI sebagai Instansi Yang Memerlukan Tanah tidak berwenang menentukan ganti rugi; kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Turut Tergugat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai UU No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 19/2021 Jo. PP No. 39/2023 [HAL 29-34]. Keempat, Tergugat dalilkan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) karena Objek Perkara (Bidang Tanah No. 1 dan 2) adalah Tanah Timbul/Bekas Sungai yang dikuasai Negara, bukan bagian dari Tanah Girik, berdasarkan perbedaan lokasi (Tanah Girik di selatan Kali Sunter, Objek Perkara di utara Kali Sunter) dan citra satelit yang menunjukkan terbentuknya tanah darat akibat normalisasi sungai [HAL 34-43]. Kelima, Tergugat dalilkan gugatan kabur (*obscuur libel*) karena ketidakjelasan batas objek sengketa, kontradiksi dalil mengenai asal-usul tanah (dibantah bekas kali lalu diakui hasil normalisasi), ketidakjelasan dasar hukum kepemilikan, serta ketidakterkaitan posita dengan petitum [HAL 43-49]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134978, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 474/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim antara Penggugat I-V (Sopina, Ropiko, Supiah, Sairi, dan Syapi’ih binti/bin Hanapi, ahli waris almarhum Hanapi bin Liman) melawan Tergugat PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Para Penggugat dalilkan bahwa mereka adalah ahli waris sah dari Tanah Girik No 513 Persil No. 21 Kls II seluas +4.624 m2 atas nama Binan Bin Saun yang terletak di Jalan Pangeran, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur [HAL 3]. Tanah tersebut semula seluas 11.000 m2, namun sebagian (6.375 m2) diambil untuk proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek tahun 1983, menyisakan tanah yang kini masuk dalam trase Proyek Strategis Nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) [HAL 3-4]. Para Penggugat mendalilkan telah terjadi kesepakatan pada 17 Juli 2020 antara PT PSBI, PT KCIC, WIKA, dan ahli waris Binan Bin Saun, di mana PT PSBI berjanji memberikan ganti rugi setelah Turut Tergugat melakukan verifikasi dan identifikasi, dengan syarat Para Penggugat mengizinkan pekerjaan konstruksi berjalan selama proses pembuktian hak [HAL 5-6]. Pada 9 Agustus 2022, Para Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi kepada Turut Tergugat, yang kemudian melakukan pengukuran dan menerbitkan Peta Inventaris Nomor 1266/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Syapi’ih Cs, mencakup Bidang Tanah No. 1 seluas 556 m2 dan Bidang Tanah No. 2 seluas 87 m2 [HAL 6-7]. Namun, pada 19 Juni 2023, Turut Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 170/PT-31.75/VI/2023 yang menyatakan tidak dapat melanjutkan penilaian karena berdasarkan data Google Earth, bidang tanah tersebut merupakan bekas Kali Sunter, sehingga Para Penggugat belum menerima ganti rugi meskipun pembangunan tiang penyangga kereta cepat telah selesai di atas tanah tersebut [HAL 7-10]. Para Penggugat membantah klaim bekas kali tersebut dengan menunjukkan citra satelit Google Earth periode 2003-2012 yang sesuai batas asli Tanah Girik, serta keterangan saksi bahwa tanah berubah bentuk akibat normalisasi Kali Sunter oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane melalui PT Brantas Abipraya, bukan karena tanah tersebut semula adalah kali [HAL 7-10]. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, pengesahan status Tanah Girik, penetapan citra satelit sebagai batas asli, penghukuman Tergugat membayar ganti rugi sesuai Peta Inventaris, serta penghukuman Turut Tergugat memberikan rekomendasi pembayaran [HAL 11-12]. Tergugat mengajukan eksepsi formil, pertama-tama menyangkut keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat yang dianggap cacat hukum karena tidak menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara tegas (hanya menyebut Pengadilan Agama), tidak menyebutkan PT PSBI sebagai pihak yang digugat, dan tidak menjelaskan pokok sengketa secara konkret, sehingga melanggar Pasal 123 HIR dan SEMA No. 7 Tahun 2012 [HAL 13-25]. Kedua, Tergugat dalilkan gugatan cacat formil kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan Kementerian Perhubungan, PT KCIC, WIKA HSR Project, serta Kementerian PUPR Cq. BBWSCC dan PT Brantas Abipraya yang dianggap material dalam membuktikan dalil [HAL 25-29]. Ketiga, Tergugat dalilkan gugatan cacat formil *error in persona* karena PT PSBI sebagai Instansi Yang Memerlukan Tanah tidak berwenang menentukan ganti rugi; kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Turut Tergugat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai UU No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 19/2021 Jo. PP No. 39/2023 [HAL 29-34]. Keempat, Tergugat dalilkan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) karena Objek Perkara (Bidang Tanah No. 1 dan 2) adalah Tanah Timbul/Bekas Sungai yang dikuasai Negara, bukan bagian dari Tanah Girik, berdasarkan perbedaan lokasi (Tanah Girik di selatan Kali Sunter, Objek Perkara di utara Kali Sunter) dan citra satelit yang menunjukkan terbentuknya tanah darat akibat normalisasi sungai [HAL 34-43]. Kelima, Tergugat dalilkan gugatan kabur (*obscuur libel*) karena ketidakjelasan batas objek sengketa, kontradiksi dalil mengenai asal-usul tanah (dibantah bekas kali lalu diakui hasil normalisasi), ketidakjelasan dasar hukum kepemilikan, serta ketidakterkaitan posita dengan petitum [HAL 43-49]. Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dengan alasan Proyek KCJB adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilindungi hukum, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum dianggap mengada-ada dan menghambat pembangunan nasional [HAL 50-51]. Tergugat menegaskan legitimasi kedudukannya sebagai Instansi Yang Memerlukan Tanah berdasarkan Perpres No. 107/2015 Jo. Perpres No. 93/2021 dan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1438/2017, serta legitimasi Turut Tergugat sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan SK Kakanwil BPN DKI Jakarta No. 73/KEP-31/VIII/2017 [HAL 51-53]. Tergugat menjelaskan mekanisme pengadaan tanah sesuai PM ATR/BPN No. 19/2021, di mana pemberian ganti rugi hanya dapat dilakukan oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah setelah mendapatkan Surat Validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, yang hingga saat ini belum diberikan oleh Turut Tergugat karena Objek Perkara dinyatakan sebagai bekas Kali Sunter [HAL 53-56]. Tergugat juga membantah bahwa Berita Acara Kesepakatan tanggal 17 Juli 2020 merupakan dasar kewajiban pembayaran, karena dokumen tersebut hanya menyepakati prinsip pembayaran setelah verifikasi hak, bukan Surat Validasi pembayaran [HAL 57-59]. Tergugat dalilkan bahwa Objek Perkara (Bidang Tanah No. 1 dan 2) bukan bagian dari Tanah Girik C 513 karena terpisah secara definitif oleh Kali Sunter, di mana Tanah Girik berada di selatan kali sedangkan Objek Perkara di utara kali [HAL 59-61]. Lebih lanjut, Tergugat membuktikan bahwa Objek Perkara adalah Tanah Timbul/Bekas Sungai yang dikuasai Negara berdasarkan perbandingan citra satelit Google Earth tahun 2013 dan 2014 yang menunjukkan perubahan fisik sungai akibat normalisasi, serta merujuk pada Pasal 12 PP No. 16/2004, Pasal 75 PP No. 38/2011, dan Pasal 15 PM ATR/BPN No. 17/2016 yang mengatur tanah bekas sungai dikuasai negara [HAL 61-68]. Tergugat juga membantah unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena ketiadaan kewajiban hukum untuk membayar tanpa validasi, ketiadaan kesalahan, dan ketiadaan hubungan kausal antara tindakan Tergugat dengan kerugian Para Penggugat [HAL 68-78]. Turut Tergugat dalam jawabannya menolak dalil Para Penggugat, menegaskan bahwa berdasarkan data Google Earth tahun 2003-2013 dan hasil investigasi Satgas A dan B, Objek Perkara adalah bekas Kali Sunter, sehingga Para Penggugat harus membuktikan legal standing dan keabsahan klaim kepemilikan Tanah Girik mereka [HAL 78-90]. Para Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d P-20) termasuk Surat Pernyataan Ahli Waris, Tanah Girik, Peta Inventaris, dan citra satelit, serta saksi H. Mardani, A. Rachmat, Syarkowi, dan Muslim Lesmana yang mendukung klaim kepemilikan dan perubahan batas tanah akibat normalisasi [HAL 90-94]. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d T-23) termasuk Peta Inventaris, Daftar Nominatif, Surat Penolakan Penilaian, citra satelit, dasar hukum pengadaan tanah, dan SK Gubernur, serta saksi Slamet Wahyudi [HAL 94-97]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 61241, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 474/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim antara Penggugat I-V (Sopina, Ropiko, Supiah, Sairi, dan Syapi’ih binti/bin Hanapi, ahli waris almarhum Hanapi bin Liman) melawan Tergugat PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Para Penggugat dalilkan bahwa mereka adalah ahli waris sah dari Tanah Girik No 513 Persil No. 21 Kls II seluas +4.624 m2 atas nama Binan Bin Saun yang terletak di Jalan Pangeran, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur [HAL 3]. Tanah tersebut semula seluas 11.000 m2, namun sebagian (6.375 m2) diambil untuk proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek tahun 1983, menyisakan tanah yang kini masuk dalam trase Proyek Strategis Nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) [HAL 3-4]. Para Penggugat mendalilkan telah terjadi kesepakatan pada 17 Juli 2020 antara PT PSBI, PT KCIC, WIKA, dan ahli waris Binan Bin Saun, di mana PT PSBI berjanji memberikan ganti rugi setelah Turut Tergugat melakukan verifikasi dan identifikasi, dengan syarat Para Penggugat mengizinkan pekerjaan konstruksi berjalan selama proses pembuktian hak [HAL 5-6]. Pada 9 Agustus 2022, Para Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi kepada Turut Tergugat, yang kemudian melakukan pengukuran dan menerbitkan Peta Inventaris Nomor 1266/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Syapi’ih Cs, mencakup Bidang Tanah No. 1 seluas 556 m2 dan Bidang Tanah No. 2 seluas 87 m2 [HAL 6-7]. Namun, pada 19 Juni 2023, Turut Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 170/PT-31.75/VI/2023 yang menyatakan tidak dapat melanjutkan penilaian karena berdasarkan data Google Earth, bidang tanah tersebut merupakan bekas Kali Sunter, sehingga Para Penggugat belum menerima ganti rugi meskipun pembangunan tiang penyangga kereta cepat telah selesai di atas tanah tersebut [HAL 7-10]. Para Penggugat membantah klaim bekas kali tersebut dengan menunjukkan citra satelit Google Earth periode 2003-2012 yang sesuai batas asli Tanah Girik, serta keterangan saksi bahwa tanah berubah bentuk akibat normalisasi Kali Sunter oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane melalui PT Brantas Abipraya, bukan karena tanah tersebut semula adalah kali [HAL 7-10]. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, pengesahan status Tanah Girik, penetapan citra satelit sebagai batas asli, penghukuman Tergugat membayar ganti rugi sesuai Peta Inventaris, serta penghukuman Turut Tergugat memberikan rekomendasi pembayaran [HAL 11-12]. Tergugat mengajukan eksepsi formil, pertama-tama menyangkut keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat yang dianggap cacat hukum karena tidak menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara tegas (hanya menyebut Pengadilan Agama), tidak menyebutkan PT PSBI sebagai pihak yang digugat, dan tidak menjelaskan pokok sengketa secara konkret, sehingga melanggar Pasal 123 HIR dan SEMA No. 7 Tahun 2012 [HAL 13-25]. Kedua, Tergugat dalilkan gugatan cacat formil kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan Kementerian Perhubungan, PT KCIC, WIKA HSR Project, serta Kementerian PUPR Cq. BBWSCC dan PT Brantas Abipraya yang dianggap material dalam membuktikan dalil [HAL 25-29]. Ketiga, Tergugat dalilkan gugatan cacat formil *error in persona* karena PT PSBI sebagai Instansi Yang Memerlukan Tanah tidak berwenang menentukan ganti rugi; kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Turut Tergugat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai UU No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 19/2021 Jo. PP No. 39/2023 [HAL 29-34]. Keempat, Tergugat dalilkan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) karena Objek Perkara (Bidang Tanah No. 1 dan 2) adalah Tanah Timbul/Bekas Sungai yang dikuasai Negara, bukan bagian dari Tanah Girik, berdasarkan perbedaan lokasi (Tanah Girik di selatan Kali Sunter, Objek Perkara di utara Kali Sunter) dan citra satelit yang menunjukkan terbentuknya tanah darat akibat normalisasi sungai [HAL 34-43]. Kelima, Tergugat dalilkan gugatan kabur (*obscuur libel*) karena ketidakjelasan batas objek sengketa, kontradiksi dalil mengenai asal-usul tanah (dibantah bekas kali lalu diakui hasil normalisasi), ketidakjelasan dasar hukum kepemilikan, serta ketidakterkaitan posita dengan petitum [HAL 43-49]. Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dengan alasan Proyek KCJB adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilindungi hukum, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum dianggap mengada-ada dan menghambat pembangunan nasional [HAL 50-51]. Tergugat menegaskan legitimasi kedudukannya sebagai Instansi Yang Memerlukan Tanah berdasarkan Perpres No. 107/2015 Jo. Perpres No. 93/2021 dan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1438/2017, serta legitimasi Turut Tergugat sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan SK Kakanwil BPN DKI Jakarta No. 73/KEP-31/VIII/2017 [HAL 51-53]. Tergugat menjelaskan mekanisme pengadaan tanah sesuai PM ATR/BPN No. 19/2021, di mana pemberian ganti rugi hanya dapat dilakukan oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah setelah mendapatkan Surat Validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, yang hingga saat ini belum diberikan oleh Turut Tergugat karena Objek Perkara dinyatakan sebagai bekas Kali Sunter [HAL 53-56]. Tergugat juga membantah bahwa Berita Acara Kesepakatan tanggal 17 Juli 2020 merupakan dasar kewajiban pembayaran, karena dokumen tersebut hanya menyepakati prinsip pembayaran setelah verifikasi hak, bukan Surat Validasi pembayaran [HAL 57-59]. Tergugat dalilkan bahwa Objek Perkara (Bidang Tanah No. 1 dan 2) bukan bagian dari Tanah Girik C 513 karena terpisah secara definitif oleh Kali Sunter, di mana Tanah Girik berada di selatan kali sedangkan Objek Perkara di utara kali [HAL 59-61]. Lebih lanjut, Tergugat membuktikan bahwa Objek Perkara adalah Tanah Timbul/Bekas Sungai yang dikuasai Negara berdasarkan perbandingan citra satelit Google Earth tahun 2013 dan 2014 yang menunjukkan perubahan fisik sungai akibat normalisasi, serta merujuk pada Pasal 12 PP No. 16/2004, Pasal 75 PP No. 38/2011, dan Pasal 15 PM ATR/BPN No. 17/2016 yang mengatur tanah bekas sungai dikuasai negara [HAL 61-68]. Tergugat juga membantah unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena ketiadaan kewajiban hukum untuk membayar tanpa validasi, ketiadaan kesalahan, dan ketiadaan hubungan kausal antara tindakan Tergugat dengan kerugian Para Penggugat [HAL 68-78]. Turut Tergugat dalam jawabannya menolak dalil Para Penggugat, menegaskan bahwa berdasarkan data Google Earth tahun 2003-2013 dan hasil investigasi Satgas A dan B, Objek Perkara adalah bekas Kali Sunter, sehingga Para Penggugat harus membuktikan legal standing dan keabsahan klaim kepemilikan Tanah Girik mereka [HAL 78-90]. Para Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d P-20) termasuk Surat Pernyataan Ahli Waris, Tanah Girik, Peta Inventaris, dan citra satelit, serta saksi H. Mardani, A. Rachmat, Syarkowi, dan Muslim Lesmana yang mendukung klaim kepemilikan dan perubahan batas tanah akibat normalisasi [HAL 90-94]. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d T-23) termasuk Peta Inventaris, Daftar Nominatif, Surat Penolakan Penilaian, citra satelit, dasar hukum pengadaan tanah, dan SK Gubernur, serta saksi Slamet Wahyudi dan Suwondo A.Md. yang menjelaskan bahwa penentuan lokasi KCJB oleh Menteri Perhubungan, mekanisme pengadaan tanah oleh BPN melalui Satgas A (tinjauan lokasi) dan Satgas B (validasi hak), serta ketiadaan perintah pembayaran ganti rugi kepada PT PSBI karena Objek Perkara dinyatakan bekas Kali Sunter [HAL 94-99]. Turut Tergugat mengajukan bukti surat (TT-1 s.d TT-7) termasuk surat pemberitahuan, undangan, peta inventaris, dan daftar nominatif, namun tidak mengajukan saksi [HAL 99-100]. Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada 31 Mei 2024 yang mengonfirmasi batas-batas objek sengketa: sebelah utara bekas Kali Sunter kecil/lama, sebelah timur tanah almarhum H. Abas, sebelah selatan Kali Sunter baru, dan sebelah barat Tempat Pemakaman Umum (TPU) [HAL 115]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menyatakan eksepsi mengenai keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak beralasan karena surat kuasa telah memenuhi syarat SEMA No. 6 Tahun 1994 dan perbedaan versi dokumen tidak mengubah substansi kuasa [HAL 102-105]. Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) juga ditolak berdasarkan yurisprudensi MA No. 305 K/Sip/1971 yang menyatakan penggugat berhak menentukan pihak yang digugat [HAL 105-108]. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) karena ketidakjelasan luas dan batas objek sengketa; gugatan menuntut ganti rugi atas tanah dengan luas +4.624 m2, namun data pajak menunjukkan luas 4.110 m2, dan terdapat kebingungan apakah luas tersebut sudah dikurangi penyusutan akibat normalisasi Kali Sunter atau belum, sehingga objek sengketa tidak jelas [HAL 109-116]. Karena eksepsi *obscuur libel* diterima, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) tanpa perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut [HAL 116]. Amar putusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.494.000,00 [HAL 117-118]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 474/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim antara Penggugat I-V (Sopina, Ropiko, Supiah, Sairi, dan Syapi’ih binti/bin Hanapi, ahli waris almarhum Hanapi bin Liman) melawan Tergugat PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Para Penggugat dalilkan bahwa mereka adalah ahli waris sah dari Tanah Girik No 513 Persil No. 21 Kls II seluas +4.624 m2 atas nama Binan Bin Saun yang terletak di Jalan Pangeran, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur [HAL 3]. Tanah tersebut semula seluas 11.000 m2, namun sebagian (6.375 m2) diambil untuk proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek tahun 1983, menyisakan tanah yang kini masuk dalam trase Proyek Strategis Nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) [HAL 3-4]. Para Penggugat mendalilkan telah terjadi kesepakatan pada 17 Juli 2020 antara PT PSBI, PT KCIC, WIKA, dan ahli waris Binan Bin Saun, di mana PT PSBI berjanji memberikan ganti rugi setelah Turut Tergugat melakukan verifikasi dan identifikasi, dengan syarat Para Penggugat mengizinkan pekerjaan konstruksi berjalan selama proses pembuktian hak [HAL 5-6]. Pada 9 Agustus 2022, Para Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi kepada Turut Tergugat, yang kemudian melakukan pengukuran dan menerbitkan Peta Inventaris Nomor 1266/2022 tanggal 11 Oktober 2022 atas nama Syapi’ih Cs, mencakup Bidang Tanah No. 1 seluas 556 m2 dan Bidang Tanah No. 2 seluas 87 m2 [HAL 6-7]. Namun, pada 19 Juni 2023, Turut Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 170/PT-31.75/VI/2023 yang menyatakan tidak dapat melanjutkan penilaian karena berdasarkan data Google Earth, bidang tanah tersebut merupakan bekas Kali Sunter, sehingga Para Penggugat belum menerima ganti rugi meskipun pembangunan tiang penyangga kereta cepat telah selesai di atas tanah tersebut [HAL 7-10]. Para Penggugat membantah klaim bekas kali tersebut dengan menunjukkan citra satelit Google Earth periode 2003-2012 yang sesuai batas asli Tanah Girik, serta keterangan saksi bahwa tanah berubah bentuk akibat normalisasi Kali Sunter oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane melalui PT Brantas Abipraya, bukan karena tanah tersebut semula adalah kali [HAL 7-10]. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, pengesahan status Tanah Girik, penetapan citra satelit sebagai batas asli, penghukuman Tergugat membayar ganti rugi sesuai Peta Inventaris, serta penghukuman Turut Tergugat memberikan rekomendasi pembayaran [HAL 11-12]. Tergugat mengajukan eksepsi formil, pertama-tama menyangkut keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat yang dianggap cacat hukum karena tidak menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara tegas (hanya menyebut Pengadilan Agama), tidak menyebutkan PT PSBI sebagai pihak yang digugat, dan tidak menjelaskan pokok sengketa secara konkret, sehingga melanggar Pasal 123 HIR dan SEMA No. 7 Tahun 2012 [HAL 13-25]. Kedua, Tergugat dalilkan gugatan cacat formil kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan Kementerian Perhubungan, PT KCIC, WIKA HSR Project, serta Kementerian PUPR Cq. BBWSCC dan PT Brantas Abipraya yang dianggap material dalam membuktikan dalil [HAL 25-29]. Ketiga, Tergugat dalilkan gugatan cacat formil *error in persona* karena PT PSBI sebagai Instansi Yang Memerlukan Tanah tidak berwenang menentukan ganti rugi; kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Turut Tergugat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai UU No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 19/2021 Jo. PP No. 39/2023 [HAL 29-34]. Keempat, Tergugat dalilkan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) karena Objek Perkara (Bidang Tanah No. 1 dan 2) adalah Tanah Timbul/Bekas Sungai yang dikuasai Negara, bukan bagian dari Tanah Girik, berdasarkan perbedaan lokasi (Tanah Girik di selatan Kali Sunter, Objek Perkara di utara Kali Sunter) dan citra satelit yang menunjukkan terbentuknya tanah darat akibat normalisasi sungai [HAL 34-43]. Kelima, Tergugat dalilkan gugatan kabur (*obscuur libel*) karena ketidakjelasan batas objek sengketa, kontradiksi dalil mengenai asal-usul tanah (dibantah bekas kali lalu diakui hasil normalisasi), ketidakjelasan dasar hukum kepemilikan, serta ketidakterkaitan posita dengan petitum [HAL 43-49]. Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat dengan alasan Proyek KCJB adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilindungi hukum, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum dianggap mengada-ada dan menghambat pembangunan nasional [HAL 50-51]. Tergugat menegaskan legitimasi kedudukannya sebagai Instansi Yang Memerlukan Tanah berdasarkan Perpres No. 107/2015 Jo. Perpres No. 93/2021 dan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1438/2017, serta legitimasi Turut Tergugat sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan SK Kakanwil BPN DKI Jakarta No. 73/KEP-31/VIII/2017 [HAL 51-53]. Tergugat menjelaskan mekanisme pengadaan tanah sesuai PM ATR/BPN No. 19/2021, di mana pemberian ganti rugi hanya dapat dilakukan oleh Instansi Yang Memerlukan Tanah setelah mendapatkan Surat Validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, yang hingga saat ini belum diberikan oleh Turut Tergugat karena Objek Perkara dinyatakan sebagai bekas Kali Sunter [HAL 53-56]. Tergugat juga membantah bahwa Berita Acara Kesepakatan tanggal 17 Juli 2020 merupakan dasar kewajiban pembayaran, karena dokumen tersebut hanya menyepakati prinsip pembayaran setelah verifikasi hak, bukan Surat Validasi pembayaran [HAL 57-59]. Tergugat dalilkan bahwa Objek Perkara (Bidang Tanah No. 1 dan 2) bukan bagian dari Tanah Girik C 513 karena terpisah secara definitif oleh Kali Sunter, di mana Tanah Girik berada di selatan kali sedangkan Objek Perkara di utara kali [HAL 59-61]. Lebih lanjut, Tergugat membuktikan bahwa Objek Perkara adalah Tanah Timbul/Bekas Sungai yang dikuasai Negara berdasarkan perbandingan citra satelit Google Earth tahun 2013 dan 2014 yang menunjukkan perubahan fisik sungai akibat normalisasi, serta merujuk pada Pasal 12 PP No. 16/2004, Pasal 75 PP No. 38/2011, dan Pasal 15 PM ATR/BPN No. 17/2016 yang mengatur tanah bekas sungai dikuasai negara [HAL 61-68]. Tergugat juga membantah unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena ketiadaan kewajiban hukum untuk membayar tanpa validasi, ketiadaan kesalahan, dan ketiadaan hubungan kausal antara tindakan Tergugat dengan kerugian Para Penggugat [HAL 68-78]. Turut Tergugat dalam jawabannya menolak dalil Para Penggugat, menegaskan bahwa berdasarkan data Google Earth tahun 2003-2013 dan hasil investigasi Satgas A dan B, Objek Perkara adalah bekas Kali Sunter, sehingga Para Penggugat harus membuktikan legal standing dan keabsahan klaim kepemilikan Tanah Girik mereka [HAL 78-90]. Para Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d P-20) termasuk Surat Pernyataan Ahli Waris, Tanah Girik, Peta Inventaris, dan citra satelit, serta saksi H. Mardani, A. Rachmat, Syarkowi, dan Muslim Lesmana yang mendukung klaim kepemilikan dan perubahan batas tanah akibat normalisasi [HAL 90-94]. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d T-23) termasuk Peta Inventaris, Daftar Nominatif, Surat Penolakan Penilaian, citra satelit, dasar hukum pengadaan tanah, dan SK Gubernur, serta saksi Slamet Wahyudi dan Suwondo A.Md. yang menjelaskan bahwa penentuan lokasi KCJB oleh Menteri Perhubungan, mekanisme pengadaan tanah oleh BPN melalui Satgas A (tinjauan lokasi) dan Satgas B (validasi hak), serta ketiadaan perintah pembayaran ganti rugi kepada PT PSBI karena Objek Perkara dinyatakan bekas Kali Sunter [HAL 94-99]. Turut Tergugat mengajukan bukti surat (TT-1 s.d TT-7) termasuk surat pemberitahuan, undangan, peta inventaris, dan daftar nominatif, namun tidak mengajukan saksi [HAL 99-100]. Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada 31 Mei 2024 yang mengonfirmasi batas-batas objek sengketa: sebelah utara bekas Kali Sunter kecil/lama, sebelah timur tanah almarhum H. Abas, sebelah selatan Kali Sunter baru, dan sebelah barat Tempat Pemakaman Umum (TPU) [HAL 115]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menyatakan eksepsi mengenai keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak beralasan karena surat kuasa telah memenuhi syarat SEMA No. 6 Tahun 1994 dan perbedaan versi dokumen tidak mengubah substansi kuasa [HAL 102-105]. Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) juga ditolak berdasarkan yurisprudensi MA No. 305 K/Sip/1971 yang menyatakan penggugat berhak menentukan pihak yang digugat [HAL 105-108]. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) karena ketidakjelasan luas dan batas objek sengketa; gugatan menuntut ganti rugi atas tanah dengan luas +4.624 m2, namun data pajak menunjukkan luas 4.110 m2, dan terdapat kebingungan apakah luas tersebut sudah dikurangi penyusutan akibat normalisasi Kali Sunter atau belum, sehingga objek sengketa tidak jelas [HAL 109-116]. Karena eksepsi *obscuur libel* diterima, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) tanpa perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut [HAL 116]. Amar putusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.494.000,00 [HAL 117-118]." + }, + "read": { + "input_chars": 9250, + "frame": "Para Penggugat, sebagai ahli waris almarhum Hanapi bin Liman, menggugat PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur terkait sengketa ganti rugi atas tanah yang masuk dalam trase proyek kereta cepat. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pengesahan status tanah, penetapan batas asli berdasarkan citra satelit, serta pembayaran ganti rugi sesuai peta inventaris dan rekomendasi pembayaran dari Turut Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan telah terjadi kesepakatan pada 17 Juli 2020 antara PT PSBI, PT KCIC, WIKA, dan ahli waris Binan Bin Saun untuk memberikan ganti rugi setelah verifikasi hak.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada 11 Oktober 2022, Turut Tergugat menerbitkan Peta Inventaris Nomor 1266/2022 atas nama Syapi’ih Cs yang mencakup Bidang Tanah No. 1 seluas 556 m2 dan Bidang Tanah No. 2 seluas 87 m2.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada 19 Juni 2023, Turut Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 170/PT-31.75/VI/2023 yang menyatakan tidak dapat melanjutkan penilaian karena data menunjukkan bidang tanah tersebut merupakan bekas Kali Sunter.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa Objek Perkara adalah bagian dari Tanah Girik dan dalilkan bahwa Objek Perkara adalah Tanah Timbul/Bekas Sungai yang dikuasai Negara berdasarkan citra satelit dan perbedaan lokasi relatif terhadap Kali Sunter.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada 31 Mei 2024 yang mengonfirmasi batas-batas objek sengketa: sebelah utara bekas Kali Sunter kecil/lama, sebelah timur tanah almarhum H. Abas, sebelah selatan Kali Sunter baru, dan sebelah barat Tempat Pemakaman Umum.", + "page": 115, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur karena ketidakjelasan luas dan batas objek sengketa, di mana terdapat perbedaan data luas tanah dan kebingungan apakah luas tersebut sudah dikurangi penyusutan akibat normalisasi Kali Sunter.", + "page": 113, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Tergugat dan Turut Tergugat menuntut pengesahan status tanah, penetapan batas asli, dan pembayaran ganti rugi atas tanah yang masuk dalam trase proyek strategis nasional, dengan berdalil adanya kesepakatan ganti rugi dan terbitnya Peta Inventaris. Tergugat membantal seluruh dalil dengan alasan objek sengketa adalah bekas sungai yang dikuasai negara dan tidak ada kewenangan pembayaran tanpa validasi khusus. Majelis Hakim menolak eksepsi keabsahan surat kuasa dan kurang pihak, namun menerima eksepsi gugatan kabur karena ketidakjelasan luas dan batas objek sengketa yang menyebabkan perbedaan data luas tanah serta keraguan mengenai penyusutan akibat normalisasi sungai. Akibat penerimaan eksepsi gugatan kabur tersebut, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Tergugat dan Turut Tergugat menuntut pengesahan status tanah, penetapan batas asli, dan pembayaran ganti rugi atas tanah yang masuk dalam trase proyek strategis nasional, dengan berdalil adanya kesepakatan ganti rugi dan terbitnya Peta Inventaris. Tergugat membantal seluruh dalil dengan alasan objek sengketa adalah bekas sungai yang dikuasai negara dan tidak ada kewenangan pembayaran tanpa validasi khusus. Majelis Hakim menolak eksepsi keabsahan surat kuasa dan kurang pihak, namun menerima eksepsi gugatan kabur karena ketidakjelasan luas dan batas objek sengketa yang menyebabkan perbedaan data luas tanah serta keraguan mengenai penyusutan akibat normalisasi sungai. Akibat penerimaan eksepsi gugatan kabur tersebut, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan telah terjadi kesepakatan pada 17 Juli 2020 antara PT PSBI, PT KCIC, WIKA, dan ahli waris Binan Bin Saun untuk memberikan ganti rugi setelah verifikasi hak.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada 11 Oktober 2022, Turut Tergugat menerbitkan Peta Inventaris Nomor 1266/2022 atas nama Syapi’ih Cs yang mencakup Bidang Tanah No. 1 seluas 556 m2 dan Bidang Tanah No. 2 seluas 87 m2.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada 19 Juni 2023, Turut Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 170/PT-31.75/VI/2023 yang menyatakan tidak dapat melanjutkan penilaian karena data menunjukkan bidang tanah tersebut merupakan bekas Kali Sunter.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa Objek Perkara adalah bagian dari Tanah Girik dan dalilkan bahwa Objek Perkara adalah Tanah Timbul/Bekas Sungai yang dikuasai Negara berdasarkan citra satelit dan perbedaan lokasi relatif terhadap Kali Sunter.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada 31 Mei 2024 yang mengonfirmasi batas-batas objek sengketa: sebelah utara bekas Kali Sunter kecil/lama, sebelah timur tanah almarhum H. Abas, sebelah selatan Kali Sunter baru, dan sebelah barat Tempat Pemakaman Umum.", + "page": 115, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur karena ketidakjelasan luas dan batas objek sengketa, di mana terdapat perbedaan data luas tanah dan kebingungan apakah luas tersebut sudah dikurangi penyusutan akibat normalisasi Kali Sunter.", + "page": 113, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris sudah dapat peta inventaris tanah di pinggir sungai, tapi sekarang pihak proyek bilang tanahnya bekas sungai negara dan menolak bayar ganti rugi, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 46264, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1797 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1797 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1797: Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan inti dari sengketa ganti rugi tanah yang diajukan dalam gugatan. Pertanyaan awam berkaitan dengan klaim ganti rugi akibat tindakan proyek yang dianggap melanggar hak kepemilikan, sehingga pasal ini menjadi kerangka hukum substantif untuk menilai kewajiban pihak proyek dalam mengganti kerugian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1797 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mengenai batasan kekuasaan penerima kuasa dalam perjanjian kuasa. Fakta dan pertanyaan awam tidak melibatkan isu pemberian kuasa hukum atau pelimpahan wewenang dalam penyelesaian perkara, melainkan sengketa substantif atas kepemilikan tanah dan ganti rugi. Oleh karena itu, tidak ada hubungan substantif dengan masalah yang ditanyakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 112545, + "completion_tokens": 6729 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_476_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_476_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..38099b52ecad1f898d85e4c44f4f6c198fd66051 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_476_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,135 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_476_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 89, + "timings": { + "parse": 0.158, + "classify": 0.0, + "condense": 313.422, + "read": 82.064, + "query": 12.298, + "relevance": 32.859, + "total": 440.801 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 253387, + "marked_chars": 254179 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDalam eksepsi \n1. Menerima eksepsi Tergugat. \nDalam pokok perkara \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. \n2. Menghukum \nPenggugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp 1.396.000,00 ( satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Jum’at tanggal 29 Agustus 2025, \noleh kami, Endah Sri Andriyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Popi Juliyani, \nS.H., M.H. dan Irwan Hamid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim \nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Juni \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 87\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n Halaman 88 dari 89 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 476/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim \n \n2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 September 2" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134963, + "summary": "[HAL 1-46] PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (\"Penggugat\") menggugat Dian Kartika Sari (\"Tergugat\") dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (\"Turut Tergugat\") terkait sengketa tanah di Jalan Otto Iskandardinata No. 70 Kavling 16B, Bidara Cina, Jakarta Timur (Objek Sengketa, luas 226 m², NIB 05805). Penggugat dalil memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 76 Tahun 1968 (\"SHGB No 76/Bidara Cina\") yang berasal dari nasionalisasi aset Belanda dan dikonversi berdasarkan SK Menteri Agraria No. SK.8/Ka/63, serta menyatakan Tergugat menduduki tanah tanpa hak sehingga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPer, menuntut pengosongan tanah, ganti rugi materiil Rp5 miliar, dan immateriil Rp10 miliar untuk keperluan Program Restrukturisasi ke PT Asuransi Jiwa IFG. Tergugat membantah dengan eksepsi tidak memiliki legal standing (persona standi in judicio) karena SHGB No 76/Bidara Cina telah berakhir/mati pada 23 September 1980 sesuai Kepres No. 32/1979 yang menyatakan tanah bekas HGB asal konversi hak Barat yang berakhir menjadi tanah negara, sehingga hubungan hukum Penggugat hapus demi hukum; Tergugat juga dalil gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan ahli waris lain (Dwiana Kusuma Vidianti), gugatan kabur (obscure libel) akibat ketidakjelasan batas dan perbedaan luas tanah (Penggugat dalil 226 m², Tergugat dalil 368 m² berdasarkan Peta Bidang Tanah 2002), serta dalil bertentangan antara posita yang mengakui HGB mati dengan petitum yang mengklaim kepemilikan. Tergugat dalil memiliki hak atas tanah berdasarkan pewarisan dari kakeknya, I Goesti Poetoe Winten, yang mendapat izin menempati sejak 1958, membeli dari N.V. Bouw Maatschappij De Endracht, serta menguasai fisik secara terbuka dan itikad baik selama lebih dari 20 tahun (membayar PBB, listrik, air), sehingga prioritas pendaftaran hak baru jatuh kepada penghuni rakyat sesuai Pasal 5 Kepres No. 32/1979. Turut Tergugat dalam jawaban pokoknya merangkum dalil-dalil Penggugat mengenai status BUMN, sejarah aset, dan klaim kepemilikan SHGB No 76/Bidara Cina serta klaim Tergugat menduduki tanpa izin." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 120716, + "summary": "[HAL 1-46] PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (\"Penggugat\") menggugat Dian Kartika Sari (\"Tergugat\") dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (\"Turut Tergugat\") terkait sengketa tanah di Jalan Otto Iskandardinata No. 70 Kavling 16B, Bidara Cina, Jakarta Timur (Objek Sengketa, luas 226 m², NIB 05805). Penggugat dalil memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 76 Tahun 1968 (\"SHGB No 76/Bidara Cina\") yang berasal dari nasionalisasi aset Belanda dan dikonversi berdasarkan SK Menteri Agraria No. SK.8/Ka/63, serta menyatakan Tergugat menduduki tanah tanpa hak sehingga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPer, menuntut pengosongan tanah, ganti rugi materiil Rp5 miliar, dan immateriil Rp10 miliar untuk keperluan Program Restrukturisasi ke PT Asuransi Jiwa IFG. Tergugat membantah dengan eksepsi tidak memiliki legal standing (persona standi in judicio) karena SHGB No 76/Bidara Cina telah berakhir/mati pada 23 September 1980 sesuai Kepres No. 32/1979 yang menyatakan tanah bekas HGB asal konversi hak Barat yang berakhir menjadi tanah negara, sehingga hubungan hukum Penggugat hapus demi hukum; Tergugat juga dalil gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan ahli waris lain (Dwiana Kusuma Vidianti), gugatan kabur (obscure libel) akibat ketidakjelasan batas dan perbedaan luas tanah (Penggugat dalil 226 m², Tergugat dalil 368 m² berdasarkan Peta Bidang Tanah 2002), serta dalil bertentangan antara posita yang mengakui HGB mati dengan petitum yang mengklaim kepemilikan. Tergugat dalil memiliki hak atas tanah berdasarkan pewarisan dari kakeknya, I Goesti Poetoe Winten, yang mendapat izin menempati sejak 1958, membeli dari N.V. Bouw Maatschappij De Endracht, serta menguasai fisik secara terbuka dan itikad baik selama lebih dari 20 tahun (membayar PBB, listrik, air), sehingga prioritas pendaftaran hak baru jatuh kepada penghuni rakyat sesuai Pasal 5 Kepres No. 32/1979. Turut Tergugat dalam jawaban pokoknya merangkum dalil-dalil Penggugat mengenai status BUMN, sejarah aset, dan klaim kepemilikan SHGB No 76/Bidara Cina serta klaim Tergugat menduduki tanpa izin. [HAL 46-51] Turut Tergugat mengonfirmasi catatan Buku Tanah SHGB No.76/Bidara Tjina yang diterbitkan 18 November 1968 atas nama PN Asuransi Djawa \"Djasa Sejahtera\" seluas 25.092 M² berdasarkan SK Men Agraria No.SK.8/Ka/63, berlaku 20 tahun dan berakhir 23 September 1980. Catatan menunjukkan peleburan ke PN \"Asuransi Djawa Sraja\", pemisahan sebagian tanah menjadi HGB lain (misal HGB 126, 368), serta pemecahan besar-besaran sisa SHGB No.76 menjadi banyak sertifikat HGB dan Hak Milik atas nama berbagai pihak (termasuk PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Kimia Farma, dan perorangan) melalui SK Kepala BPN Jakarta Timur antara 1992-2011. Terdapat catatan blokir sertifikat oleh Penggugat pada 2005, 2008, dan pencabutan blokir pada 2009, serta penerbitan HGB baru atas nama PT Jasa Raharja pada 2009. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-40) termasuk PP nasionalisasi, Keppres 32/1979, SHGB No.76, Putusan MA 3110/2022, serta banyak sertifikat pecahan SHGB No.76. Penggugat juga menghadirkan saksi Yefri Andi Putra dan Kompyang Wibisana yang menyatakan SHGB No.76 adalah aset Penggugat hasil nasionalisasi, telah mati pada 1980 namun Penggugat memiliki hak prioritas perpanjangan, serta telah melakukan blokir berkala (2008, 2018, 2021) karena ada pihak yang memohon sertifikasi tanpa izin. Ahli Dr. Irene Eka Sihombing berpendapat bahwa meskipun HGB habis masa berlaku, tanah menjadi \"tanah negara tidak bebas\" karena pemegang bekas HGB masih memiliki hak prioritas untuk pembaruan selama belum dialihkan, sehingga Penggugat masih memiliki kepentingan hukum. [HAL 52-81] Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-77) berupa putusan PN/TUN, Keppres 32/1979, dokumen kekeluargaan, surat izin menempati tahun 1958, bukti pembayaran PBB dan utilitas sejak lama, serta foto objek sengketa. Tergugat menghadirkan saksi Elias Arihta Ginting, R. Dindo Gesneriano, Susilowati, dan Niken Pangastuti yang secara umum membenarkan bahwa kakek Tergugat (seorang militer/veteran) menempati kavling tersebut sejak lama berdasarkan penempatan/izin dari pihak berwenang (Dewan Perang/Pemda) sebelum beralih kepada Tergugat, serta menyebutkan adanya rumah lain di kompleks yang telah bersertifikat. Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada 15 Agustus 2025. [HAL 82-89] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi ke-1 Tergugat mengenai legal standing Penggugat. Hakim berargumen bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, dan P-16, SHGB No.76/Bidara Cina diterbitkan berdasarkan SK Men Agraria No. SK.8/Ka/63, berlaku 20 tahun, dan berakhir pada 23 September 1980. Tidak ada catatan perpanjangan hak dalam SHGB tersebut, hanya pemisahan sebagian tanah. Merujuk Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPA serta Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 UUPA, Hak Penggugat dalam SHGB No.76/Bidara Cina hapus karena hukum sehingga hubungan hukum Penggugat dengan tanah menjadi hapus dan tanah kembali menjadi tanah negara. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan ini. Eksepsi ke-1 Tergugat diterima, sehingga eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp 1.396.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-46] PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (\"Penggugat\") menggugat Dian Kartika Sari (\"Tergugat\") dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (\"Turut Tergugat\") terkait sengketa tanah di Jalan Otto Iskandardinata No. 70 Kavling 16B, Bidara Cina, Jakarta Timur (Objek Sengketa, luas 226 m², NIB 05805). Penggugat dalil memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 76 Tahun 1968 (\"SHGB No 76/Bidara Cina\") yang berasal dari nasionalisasi aset Belanda dan dikonversi berdasarkan SK Menteri Agraria No. SK.8/Ka/63, serta menyatakan Tergugat menduduki tanah tanpa hak sehingga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPer, menuntut pengosongan tanah, ganti rugi materiil Rp5 miliar, dan immateriil Rp10 miliar untuk keperluan Program Restrukturisasi ke PT Asuransi Jiwa IFG. Tergugat membantah dengan eksepsi tidak memiliki legal standing (persona standi in judicio) karena SHGB No 76/Bidara Cina telah berakhir/mati pada 23 September 1980 sesuai Kepres No. 32/1979 yang menyatakan tanah bekas HGB asal konversi hak Barat yang berakhir menjadi tanah negara, sehingga hubungan hukum Penggugat hapus demi hukum; Tergugat juga dalil gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan ahli waris lain (Dwiana Kusuma Vidianti), gugatan kabur (obscure libel) akibat ketidakjelasan batas dan perbedaan luas tanah (Penggugat dalil 226 m², Tergugat dalil 368 m² berdasarkan Peta Bidang Tanah 2002), serta dalil bertentangan antara posita yang mengakui HGB mati dengan petitum yang mengklaim kepemilikan. Tergugat dalil memiliki hak atas tanah berdasarkan pewarisan dari kakeknya, I Goesti Poetoe Winten, yang mendapat izin menempati sejak 1958, membeli dari N.V. Bouw Maatschappij De Endracht, serta menguasai fisik secara terbuka dan itikad baik selama lebih dari 20 tahun (membayar PBB, listrik, air), sehingga prioritas pendaftaran hak baru jatuh kepada penghuni rakyat sesuai Pasal 5 Kepres No. 32/1979. Turut Tergugat dalam jawaban pokoknya merangkum dalil-dalil Penggugat mengenai status BUMN, sejarah aset, dan klaim kepemilikan SHGB No 76/Bidara Cina serta klaim Tergugat menduduki tanpa izin. [HAL 46-51] Turut Tergugat mengonfirmasi catatan Buku Tanah SHGB No.76/Bidara Tjina yang diterbitkan 18 November 1968 atas nama PN Asuransi Djawa \"Djasa Sejahtera\" seluas 25.092 M² berdasarkan SK Men Agraria No.SK.8/Ka/63, berlaku 20 tahun dan berakhir 23 September 1980. Catatan menunjukkan peleburan ke PN \"Asuransi Djawa Sraja\", pemisahan sebagian tanah menjadi HGB lain (misal HGB 126, 368), serta pemecahan besar-besaran sisa SHGB No.76 menjadi banyak sertifikat HGB dan Hak Milik atas nama berbagai pihak (termasuk PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Kimia Farma, dan perorangan) melalui SK Kepala BPN Jakarta Timur antara 1992-2011. Terdapat catatan blokir sertifikat oleh Penggugat pada 2005, 2008, dan pencabutan blokir pada 2009, serta penerbitan HGB baru atas nama PT Jasa Raharja pada 2009. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-40) termasuk PP nasionalisasi, Keppres 32/1979, SHGB No.76, Putusan MA 3110/2022, serta banyak sertifikat pecahan SHGB No.76. Penggugat juga menghadirkan saksi Yefri Andi Putra dan Kompyang Wibisana yang menyatakan SHGB No.76 adalah aset Penggugat hasil nasionalisasi, telah mati pada 1980 namun Penggugat memiliki hak prioritas perpanjangan, serta telah melakukan blokir berkala (2008, 2018, 2021) karena ada pihak yang memohon sertifikasi tanpa izin. Ahli Dr. Irene Eka Sihombing berpendapat bahwa meskipun HGB habis masa berlaku, tanah menjadi \"tanah negara tidak bebas\" karena pemegang bekas HGB masih memiliki hak prioritas untuk pembaruan selama belum dialihkan, sehingga Penggugat masih memiliki kepentingan hukum. [HAL 52-81] Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-77) berupa putusan PN/TUN, Keppres 32/1979, dokumen kekeluargaan, surat izin menempati tahun 1958, bukti pembayaran PBB dan utilitas sejak lama, serta foto objek sengketa. Tergugat menghadirkan saksi Elias Arihta Ginting, R. Dindo Gesneriano, Susilowati, dan Niken Pangastuti yang secara umum membenarkan bahwa kakek Tergugat (seorang militer/veteran) menempati kavling tersebut sejak lama berdasarkan penempatan/izin dari pihak berwenang (Dewan Perang/Pemda) sebelum beralih kepada Tergugat, serta menyebutkan adanya rumah lain di kompleks yang telah bersertifikat. Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada 15 Agustus 2025. [HAL 82-89] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi ke-1 Tergugat mengenai legal standing Penggugat. Hakim berargumen bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, dan P-16, SHGB No.76/Bidara Cina diterbitkan berdasarkan SK Men Agraria No. SK.8/Ka/63, berlaku 20 tahun, dan berakhir pada 23 September 1980. Tidak ada catatan perpanjangan hak dalam SHGB tersebut, hanya pemisahan sebagian tanah. Merujuk Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPA serta Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 UUPA, Hak Penggugat dalam SHGB No.76/Bidara Cina hapus karena hukum sehingga hubungan hukum Penggugat dengan tanah menjadi hapus dan tanah kembali menjadi tanah negara. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan ini. Eksepsi ke-1 Tergugat diterima, sehingga eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp 1.396.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 5350, + "frame": "PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menggugat Dian Kartika Sari dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur terkait sengketa tanah di Jalan Otto Iskandardinata No. 70 Kavling 16B, Bidara Cina, Jakarta Timur. Penggugat menuntut pengosongan tanah, ganti rugi materiil sebesar Rp5 miliar, dan ganti rugi immateriil sebesar Rp10 miliar karena mendalilkan Tergugat menduduki tanah tanpa hak. Gugatan ini ditolak karena Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki Hak Guna Bangunan Nomor 76 Tahun 1968 yang berasal dari nasionalisasi aset Belanda dan dikonversi berdasarkan SK Menteri Agraria.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah gugatan dengan dalil Hak Guna Bangunan Nomor 76 Tahun 1968 telah berakhir pada 23 September 1980 sehingga hubungan hukum Penggugat hapus demi hukum.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mengonfirmasi catatan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 76/Bidara Tjina yang diterbitkan pada 18 November 1968 dan berakhir pada 23 September 1980.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada catatan perpanjangan hak dalam catatan Hak Guna Bangunan Nomor 76/Bidara Cina, hanya terdapat pemisahan sebagian tanah.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa hak Penggugat dalam Hak Guna Bangunan Nomor 76/Bidara Cina hapus karena hukum sehingga hubungan hukum Penggugat dengan tanah menjadi hapus dan tanah kembali menjadi tanah negara.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi ke-1 Tergugat mengenai legal standing Penggugat, namun menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menggugat Dian Kartika Sari dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur terkait sengketa tanah di Jalan Otto Iskandardinata No. 70 Kavling 16B, Bidara Cina, Jakarta Timur. Penggugat mendalilkan memiliki Hak Guna Bangunan Nomor 76 Tahun 1968 dan menuntut pengosongan tanah serta ganti rugi karena Tergugat menduduki tanah tanpa hak. Tergugat membantah dengan dalil Hak Guna Bangunan tersebut telah berakhir pada 23 September 1980 sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum. Turut Tergugat mengonfirmasi bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 76/Bidara Tjina berakhir pada 23 September 1980 dan tidak ada catatan perpanjangan hak. Majelis Hakim menetapkan bahwa hak Penggugat dalam Hak Guna Bangunan Nomor 76/Bidara Cina hapus karena hukum sehingga hubungan hukum Penggugat dengan tanah menjadi hapus dan tanah kembali menjadi tanah negara. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menggugat Dian Kartika Sari dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur terkait sengketa tanah di Jalan Otto Iskandardinata No. 70 Kavling 16B, Bidara Cina, Jakarta Timur. Penggugat mendalilkan memiliki Hak Guna Bangunan Nomor 76 Tahun 1968 dan menuntut pengosongan tanah serta ganti rugi karena Tergugat menduduki tanah tanpa hak. Tergugat membantah dengan dalil Hak Guna Bangunan tersebut telah berakhir pada 23 September 1980 sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum. Turut Tergugat mengonfirmasi bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 76/Bidara Tjina berakhir pada 23 September 1980 dan tidak ada catatan perpanjangan hak. Majelis Hakim menetapkan bahwa hak Penggugat dalam Hak Guna Bangunan Nomor 76/Bidara Cina hapus karena hukum sehingga hubungan hukum Penggugat dengan tanah menjadi hapus dan tanah kembali menjadi tanah negara. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki Hak Guna Bangunan Nomor 76 Tahun 1968 yang berasal dari nasionalisasi aset Belanda dan dikonversi berdasarkan SK Menteri Agraria.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah gugatan dengan dalil Hak Guna Bangunan Nomor 76 Tahun 1968 telah berakhir pada 23 September 1980 sehingga hubungan hukum Penggugat hapus demi hukum.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mengonfirmasi catatan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 76/Bidara Tjina yang diterbitkan pada 18 November 1968 dan berakhir pada 23 September 1980.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada catatan perpanjangan hak dalam catatan Hak Guna Bangunan Nomor 76/Bidara Cina, hanya terdapat pemisahan sebagian tanah.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa hak Penggugat dalam Hak Guna Bangunan Nomor 76/Bidara Cina hapus karena hukum sehingga hubungan hukum Penggugat dengan tanah menjadi hapus dan tanah kembali menjadi tanah negara.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi ke-1 Tergugat mengenai legal standing Penggugat, namun menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang ke bank tapi jaminan tanah saya sudah habis masa haknya, kenapa bank masih bisa menuntut saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16362, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagai dasar pertanggungjawaban perdata. Pertanyaan awam berkaitan dengan hubungan hukum utang-piutang dan akibat hukum dari habisnya masa hak jaminan tanah (hukum perjanjian dan hukum agraria), bukan mengenai adanya perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian. Putusan juga menolak gugatan karena Penggugat tidak memiliki legal standing (hak atas tanah telah hapus), sehingga tidak ada dasar untuk menuntut ganti rugi berdasarkan pasal ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 81080, + "completion_tokens": 3171 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_479_Pdt.Sus-Arb_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_479_Pdt.Sus-Arb_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9076c12a97820aabd87aa1690120551b2cac94de --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_479_Pdt.Sus-Arb_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,215 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_479_Pdt.Sus-Arb_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 121, + "timings": { + "parse": 0.189, + "classify": 0.0, + "condense": 660.12, + "read": 79.104, + "query": 3.575, + "relevance": 113.122, + "total": 856.11 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 385304, + "marked_chars": 386406 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI : \n- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon I ;\nDALAM POKOK PERKARA \n1. Mengabulkan dan menerima Permohonan Pemohon Pembatalan untuk\nsebagian ;\n2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.\n46053/XI/ARB-BANI/2023 tanggal 15 Juli 2024 tidak memiliki kekuatan\nhukum mengikat ;\n Hal. 119 dari 121 hal. Putusan No. 479/Pdt.Sus-Arb/2024/PN.Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 119\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.\n46053/XI/ARB-BANI/2023 tanggal 15 Juli 2024 dengan segala akibat\nhukumnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa Putusan tersebut tidak\ndapat dilaksanakan (non-eksekuatur) ;\n4. Memerintahkkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk\nmencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.\n46053/XI/ARB-BANI/2023 tanggal 15 Juli 2024 dari register pend" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134968, + "summary": "[HAL 1-31] Pemohon, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 46053/XI/ARB-BANI/2023 tanggal 15 Juli 2024 terhadap Termohon I, PT Nusantara Berlian Motor (NBM), dan Termohon II, BANI, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemohon mendasarkan permohonan pada Pasal 70 UU No. 30/1999 dan alasan ketertiban umum (public order), dengan dalil utama bahwa putusan dihasilkan dari tipu muslihat NBM yang menyangkal hubungan hukum dengan PT Dipo Star Finance (DSF) dalam skema factoring, serta pelanggaran prosedur arbitrase karena Majelis Arbitrase memutus berdasarkan *ex aequo et bono* padahal Pemohon meminta penerapan hukum secara ketat (*strict application of law*), ketidaknetralan Ketua Majelis Prof. Dr. Tan Kamello, dan pertimbangan hukum yang keliru mengenai pencairan Bank Garansi. Latar belakang sengketa adalah wanprestasi NBM dalam pembayaran pembelian kendaraan dan suku cadang sejak 2020-2023, di mana NBM memilih skema factoring dengan DSF namun menyangkal hubungan tersebut di arbitrase untuk menghindari eksekusi Bank Garansi yang telah dicairkan Pemohon untuk kepentingan DSF. Pemohon menuntut pembatalan putusan, penghapusan dari register, dan pemeriksaan ulang oleh arbiter berbeda tanpa biaya. [HAL 32-45] Termohon I (NBM) membantah seluruh dalil Pemohon dengan mengajukan eksepsi *error in persona* karena Pemohon salah menarik BANI sebagai Termohon II (melanggar PERMA No. 3/2023) dan mencampurkan pihak ketiga (DSF) yang bukan pihak dalam perjanjian jual beli kendaraan antara MMKSI dan NBM. NBM berdalih hubungan hukum hanya ada antara MMKSI dan NBM, sehingga penyangkalan terhadap DSF bukan tipu muslihat melainkan penegakan prinsip relativity of contract. NBM juga membantah tuduhan pelanggaran ketertiban umum dan keberpihakan arbiter, menyatakan bahwa tuduhan tersebut kadaluwarsa karena tidak diajukan hak ingkar dalam tenggang waktu 14 hari, serta menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat berdasarkan Pasal 60 UU No. 30/1999. NBM menilai permohonan Pemohon hanya merupakan pengulangan pokok perkara dan upaya mengulur waktu dengan memindahkan forum dari arbitrase tertutup ke peradilan umum yang terbuka." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134990, + "summary": "[HAL 1-31] Pemohon, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 46053/XI/ARB-BANI/2023 tanggal 15 Juli 2024 terhadap Termohon I, PT Nusantara Berlian Motor (NBM), dan Termohon II, BANI, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemohon mendasarkan permohonan pada Pasal 70 UU No. 30/1999 dan alasan ketertiban umum (*public order*), dengan dalil utama bahwa putusan dihasilkan dari tipu muslihat NBM yang menyangkal hubungan hukum dengan PT Dipo Star Finance (DSF) dalam skema *factoring*, serta pelanggaran prosedur arbitrase karena Majelis Arbitrase memutus berdasarkan *ex aequo et bonio* padahal Pemohon meminta penerapan hukum secara ketat (*strict application of law*), ketidaknetralan Ketua Majelis Prof. Dr. Tan Kamello, dan pertimbangan hukum yang keliru mengenai pencairan Bank Garansi. Latar belakang sengketa adalah wanprestasi NBM dalam pembayaran pembelian kendaraan dan suku cadang sejak 2020-2023, di mana NBM memilih skema *factoring* dengan DSF namun menyangkal hubungan tersebut di arbitrase untuk menghindari eksekusi Bank Garansi yang telah dicairkan Pemohon untuk kepentingan DSF. Pemohon menuntut pembatalan putusan, penghapusan dari register, dan pemeriksaan ulang oleh arbiter berbeda tanpa biaya. [HAL 32-45] Termohon I (NBM) membantah seluruh dalil Pemohon dengan mengajukan eksepsi *error in persona* karena Pemohon salah menarik BANI sebagai Termohon II (melanggar PERMA No. 3/2023) dan mencampurkan pihak ketiga (DSF) yang bukan pihak dalam perjanjian jual beli kendaraan antara MMKSI dan NBM. NBM berdalih hubungan hukum hanya ada antara MMKSI dan NBM, sehingga penyangkalan terhadap DSF bukan tipu muslihat melainkan penegakan prinsip *relativity of contract*. NBM juga membantah tuduhan pelanggaran ketertiban umum dan keberpihakan arbiter, menyatakan bahwa tuduhan tersebut kadaluwarsa karena tidak diajukan hak ingkar dalam tenggang waktu 14 hari, serta menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat berdasarkan Pasal 60 UU No. 30/1999. NBM menilai permohonan Pemohon hanya merupakan pengulangan pokok perkara dan upaya mengulur waktu dengan memindahkan forum dari arbitrase tertutup ke peradilan umum yang terbuka. [HAL 45-47] Majelis Arbitrase menolak tuduhan keberpihakan Ketua Majelis karena Pemohon meminta koreksi administratif penghapusan kata \"PEMOHON\" dalam amar putusan yang dikabulkan, sehingga logika keberpihakan tidak terbukti. Majelis juga menolak dalil Pemohon bahwa Bank Garansi hanya dapat dicairkan dengan kesepakatan atau putusan pengadilan, dengan alasan hal tersebut mengacaukan sistem hukum jaminan; Majelis menganggap dalil Pemohon sebagai kekeliruan besar karena Bank Garansi yang disengketakan adalah *unconditional* (tanpa syarat) yang lahir dari Perjanjian No. 410, pendapat yang dibantah oleh kesaksian Ahli Bank Garansi, DR. Ramlan Ginting, S.H., LL.M., yang menyatakan dasar hukum Bank Garansi adalah KUHPerdata (Pasal 1820-1850) dan regulasi Bank Indonesia, di mana Bank Garansi di Indonesia termasuk jenis *Dependent Guaranty* (*Conditional Guaranty*) yang pembayarannya dikaitkan dengan pelaksanaan Kontrak Dasar, sehingga pencairan mensyaratkan adanya wanprestasi aktual. [HAL 48-51] Termohon II (BANI) mengajukan eksepsi *Obscur Libel* dengan alasan Pemohon tidak memiliki *legal standing* karena telah memilih Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara, yang bersifat *lex specialis* mengesampingkan UU AAPS dalam hal yang tidak sejalan, khususnya karena Peraturan Prosedur BANI tidak mengatur hak pembatalan di Pengadilan Negeri dan menegaskan putusan bersifat final dan mengikat. Termohon II juga mengajukan eksepsi *Error in Persona* berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2023 Pasal 24 ayat (6) yang menyatakan Lembaga Arbitrase bukan merupakan pihak dalam permohonan pembatalan. [HAL 52-54] Dalam pokok perkara, Termohon II menolak seluruh dalil Pemohon sebagai dalil pengulangan yang telah dipertimbangkan Majelis Arbitrase. Amar Putusan Arbitrase No. 46053/2024 menyatakan: (1) Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian; (2) Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Kendaraan No. 410 tanggal 31 Maret 2023 mengikat; (3) Menyatakan Termohon (NBM) melakukan wanprestasi berupa *iets niet te doen*; (4) Menghukum Pemohon (MMKSI) membayar utang pokok Rp6.430.311.132,- dan denda pinalti Rp14.308.825.723,- kepada Termohon (NBM); (5)-(8) Menghukum Termohon (NBM) mengembalikan uang senilai Rp29 Miliar, Rp11 Miliar, Rp15 Miliar, dan Rp21 Miliar atas pencairan sepihak Bank Garansi BTPN dan BRI; (9) Menghukum Termohon mengembalikan klaim/talangan Rp26.967.763.863,-; (10)-(11) Menghukum Termohon mengembalikan Deposit A Rp22.236.020,- dan Deposit B Rp2.242.748.877,-; (12) Menolak permohonan selebihnya; (13) Membebankan biaya arbitrase 60% kepada Termohon dan 40% kepada Pemohon; (14) Menghukum Termohon membayar selisih biaya arbitrase Rp231.539.300,- kepada Pemohon. [HAL 55-63] Termohon II membantah dalil tipu muslihat terkait penyangkalan hubungan factoring dengan DSF, dengan alasan Pasal 70 UU AAPS mensyaratkan pembuktian tipu muslihat melalui putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap (berdasarkan Penjelasan Pasal 70 dan Yurisprudensi MA), yang tidak dipenuhi Pemohon. Majelis Arbitrase telah menolak dalil ini karena baik Bank Garansi maupun Perjanjian Jual Beli No. 410 secara eksplisit tidak menyebutkan DSF sebagai subjek hukum, didukung kesaksian Saksi Alexander Julianto dari DSF yang menyatakan tidak ada hubungan hukum utang antara NBM dan DSF. [HAL 64-66] Terkait dalil pelanggaran ketertiban umum karena putusan *ex aequo et bonio*, Termohon II menegaskan bahwa Permohonan Arbitrase dari NBM secara tegas memohon putusan *ex aequo et bono* jika Majelis berpendapat lain, sehingga Majelis berwenang memutus demikian. Keberpihakan Ketua Majelis dibantah karena Pemohon tidak mengajukan Hak Ingkar selama proses arbitrase, dan *dissenting opinion* dari Arbiter Indra Mulyabudiman adalah hal lumrah yang tidak menjadi dasar pembatalan. Terkait Bank Garansi, Termohon II menguatkan pertimbangan Majelis bahwa Bank Garansi adalah penanggungan utang (Pasal 1820 KUHPerdata) yang mensyaratkan wanprestasi aktual, dan denda pinalti tidak terukur sehingga tidak dijamin; pencairan sepihak tanpa persetujuan Pemohon atau putusan pengadilan/arbitrase adalah tidak sah. [HAL 67-70] Termohon II menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali pertimbangan hukum Majelis Arbitrase berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 62 ayat (4) UU AAPS, serta mengutip Yurisprudensi MA yang membatalkan putusan PN yang menilai substansi pertimbangan arbiter. [HAL 71-78] Pemohon mengajukan bukti surat (P-1 s.d P-11c) dan kesaksian Saksi Prawira Yudha Royat (karyawan DSF) yang menyatakan DSF adalah anak perusahaan Mitsubishi, NBM memanfaatkan piutang DSF, dan DSF pernah menagih serta mengeksekusi jaminan NBM dengan sisa hutang sekitar Rp100 Miliar. Ahli Samuel Hutabarat memberikan pendapat bahwa pembatalan dapat didasarkan pada alasan di luar Pasal 70 jika melanggar ketertiban umum (hukum positif/prosedural), dan tipu muslihat dapat terjadi jika fakta keterlibatan pihak ketiga (DSF) disembunyikan padahal terbukti secara faktual. [HAL 79-81] Termohon I dan II mengajukan bukti surat masing-masing (T.I-1 s.d T.I-12 dan T.II-1 s.d T.II-9c) untuk membantah dalil Pemohon. Tidak ada saksi atau ahli yang diajukan oleh Termohon I dan II. [HAL 82-86] Majelis Hakim menolak eksepsi *Error in Persona* dengan alasan Pemohon berhak menentukan pihak yang digugat berdasarkan prinsip *Legitima Persona Standi in Judicio* dan Yurisprudensi MA, serta BANI sebagai lembaga yang mengeluarkan putusan dapat ditarik sebagai pihak. Majelis juga menolak eksepsi *Obscur Libel* dengan menegaskan bahwa meskipun Perjanjian No. 410 memilih BANI, hal tersebut tidak menghilangkan hak Pemohon mengajukan pembatalan di PN sesuai UU AAPS. Majelis mencatat bahwa skema *factoring* dengan DSF adalah pilihan pembayaran yang sering digunakan NBM, ditawarkan melalui Surat No. 739/MMKSI-JKT/IV/2019 dan Surat No. 098/FIN-CCD/III/2021, serta adanya hubungan hukum antara DSF dan NBM sebagai konsekuensi skema tersebut, yang disangkal NBM sehingga patut diduga sebagai tipu muslihat." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 119448, + "summary": "Pemohon, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 46053/XI/ARB-BANI/2023 tanggal 15 Juli 2024 terhadap Termohon I, PT Nusantara Berlian Motor (NBM), dan Termohon II, BANI, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan tipu muslihat dan pelanggaran ketertiban umum (*public order*) berdasarkan Pasal 70 UU No. 30/1999. [HAL 1-31] NBM membantah seluruh dalil Pemohon, mengajukan eksepsi *error in persona* karena salah menarik BANI sebagai Termohon II dan mencampurkan pihak ketiga (PT Dipo Star Finance/DSF) yang bukan pihak dalam perjanjian jual beli kendaraan antara MMKSI dan NBM, serta berdalih bahwa penyangkalan hubungan dengan DSF adalah penegakan prinsip *relativity of contract* bukan tipu muslihat. [HAL 32-45] BANI mengajukan eksepsi *Obscur Libel* karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* berdasarkan Peraturan Prosedur BANI yang bersifat *lex specialis*, serta eksepsi *Error in Persona* berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2023 Pasal 24 ayat (6). [HAL 48-51] Majelis Hakim menolak kedua eksepsi tersebut dengan alasan Pemohon berhak menentukan pihak yang digugat berdasarkan prinsip *Legitima Persona Standi in Judicio* dan BANI sebagai lembaga penerbit putusan dapat ditarik sebagai pihak, serta hak mengajukan pembatalan di PN sesuai UU AAPS tidak hilang meskipun Perjanjian No. 410 memilih BANI. [HAL 82-86] Majelis Hakim juga mencatat bahwa skema *factoring* dengan DSF adalah pilihan pembayaran yang sering digunakan NBM, ditawarkan melalui Surat No. 739/MMKSI-JKT/IV/2019 dan Surat No. 098/FIN-CCD/III/2021, serta adanya hubungan hukum antara DSF dan NBM sebagai konsekuensi skema tersebut, yang disangkal NBM sehingga patut diduga sebagai tipu muslihat. [HAL 86-87]\n\nPokok sengketa adalah wanprestasi NBM dalam pembayaran pembelian kendaraan dan suku cadang sejak 2020-2023, di mana NBM memilih skema *factoring* dengan DSF namun menyangkal hubungan tersebut di arbitrase untuk menghindari eksekusi Bank Garansi yang telah dicairkan Pemohon untuk kepentingan DSF. [HAL 1-31] Pemohon mendasarkan permohonan pada dalil bahwa NBM secara sengaja menyangkal adanya transaksi *factoring*/anjak piutang dengan DSF meskipun telah menandatangani dokumen persetujuan seperti Surat TOP Factoring, yang merupakan tipu muslihat untuk menghindari kewajiban kepada DSF dan memperdaya Majelis Arbitrase. [HAL 86-87, HAL 104-106] Bukti P-6a dan P-6b berupa Surat Keterangan Komitmen Penyelesaian Outstanding tertanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani Joe Surya (Direktur Utama NBM) membuktikan bahwa NBM memiliki utang kepada DSF dan memberikan kuasa kepada Pemohon/DSF untuk mengeksekusi jaminan, sehingga penyangkalan NBM di arbitrase patut diduga sebagai kesengajaan dengan itikad buruk. [HAL 105-106] Pemohon juga mengajukan kesaksian Saksi Prawira Yudha Royat (karyawan DSF) yang menyatakan DSF adalah anak perusahaan Mitsubishi, NBM memanfaatkan piutang DSF, dan DSF pernah menagih serta mengeksekusi jaminan NBM dengan sisa hutang sekitar Rp100 Miliar. [HAL 71-78, HAL 93] Ahli Samuel Hutabarat memberikan pendapat bahwa pembatalan dapat didasarkan pada alasan di luar Pasal 70 jika melanggar ketertiban umum (hukum positif/prosedural), dan tipu muslihat dapat terjadi jika fakta keterlibatan pihak ketiga (DSF) disembunyikan padahal terbukti secara faktual. [HAL 71-78, HAL 93-95]\n\nMajelis Arbitrase dalam Putusan No. 46053/2024 menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Kendaraan No. 410 tertanggal 31 Maret 2023 mengikat, NBM melakukan wanprestasi berupa *iets niet te doen*, menghukum Pemohon membayar utang pokok Rp6.430.311.132,- dan denda pinalti Rp14.308.825.723,- kepada NBM, serta menghukum NBM mengembalikan uang senilai Rp29 Miliar, Rp11 Miliar, Rp15 Miliar, dan Rp21 Miliar atas pencairan sepihak Bank Garansi BTPN dan BRI, mengembalikan klaim/talangan Rp26.967.763.863,-, serta mengembalikan Deposit A Rp22.236.020,- dan Deposit B Rp2.242.748.877,-. [HAL 52-54, HAL 89-90] NBM berdalih bahwa Bank Garansi adalah *unconditional* dan hanya dapat dicairkan dengan kesepakatan atau putusan pengadilan, pendapat yang dibantah oleh kesaksian Ahli Bank Garansi, DR. Ramlan Ginting, S.H., LL.M., yang menyatakan dasar hukum Bank Garansi adalah KUHPerdata (Pasal 1820-1850) dan regulasi Bank Indonesia, di mana Bank Garansi di Indonesia termasuk jenis *Dependent Guaranty* (*Conditional Guaranty*) yang pembayarannya dikaitkan dengan pelaksanaan Kontrak Dasar, sehingga pencairan mensyaratkan adanya wanprestasi aktual. [HAL 45-47, HAL 95-97, HAL 108-110] Namun, Majelis Hakim dalam putusan ini menilai bahwa pencairan Bank Garansi tidak perlu persetujuan debitur atau putusan pengadilan jika syarat pencairan terpenuhi, namun dalam konteks ini, Majelis Arbitrase keliru karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa NBM telah mengakui utang kepada DSF dan menyangkalnya di arbitrase. [HAL 115-116]\n\nMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat bahwa Putusan BANI No. 46053/2024 diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I (NBM) dengan tidak mengakui hubungan hukumnya dengan DSF, padahal NBM jelas-jelas telah menandatangani serangkaian dokumen tertulis yang membuktikan persetujuannya dalam mengambil skema anjak piutang/factoring dengan DSF, dan bahkan NBM sudah melakukan pembayaran sebagian utangnya kepada DSF namun dalam proses arbitrase menyangkal hubungan hukumnya dengan DSF. [HAL 115-116] Majelis Hakim menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase yang mensyaratkan pembuktian tipu muslihat dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014, sehingga alasan tipu muslihat cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase. [HAL 103, HAL 118] Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan bahwa Putusan BANI No. 46053/2023 tanggal 15 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk seluruhnya karena terbukti adanya tipu muslihat, sehingga alasan alternatif lainnya (pelanggaran ketertiban umum) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. [HAL 116]\n\nAmar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 479/Pdt.Sus-Arb/2024 adalah: (1) Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II; (2) Mengabulkan dan menerima Permohonan Pemohon Pembatalan untuk sebagian; (3) Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 46053/XI/ARB-BANI/2023 tanggal 15 Juli 2024 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; (4) Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 46053/XI/ARB-BANI/2023 tanggal 15 Juli 2024 dengan segala akibat hukumnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa Putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non-eksekuatur*); (5) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 46053/XI/ARB-BANI/2023 tanggal 15 Juli 2024 dari register pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Timur; (6) Menolak Permohonan Pemohon selain untuk selain dan selebihnya; (7) Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 316.000,00. [HAL 119-121]" + } + ], + "final_summary": "Pemohon, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 46053/XI/ARB-BANI/2023 tanggal 15 Juli 2024 terhadap Termohon I, PT Nusantara Berlian Motor (NBM), dan Termohon II, BANI, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan tipu muslihat dan pelanggaran ketertiban umum (*public order*) berdasarkan Pasal 70 UU No. 30/1999. [HAL 1-31] NBM membantah seluruh dalil Pemohon, mengajukan eksepsi *error in persona* karena salah menarik BANI sebagai Termohon II dan mencampurkan pihak ketiga (PT Dipo Star Finance/DSF) yang bukan pihak dalam perjanjian jual beli kendaraan antara MMKSI dan NBM, serta berdalih bahwa penyangkalan hubungan dengan DSF adalah penegakan prinsip *relativity of contract* bukan tipu muslihat. [HAL 32-45] BANI mengajukan eksepsi *Obscur Libel* karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* berdasarkan Peraturan Prosedur BANI yang bersifat *lex specialis*, serta eksepsi *Error in Persona* berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2023 Pasal 24 ayat (6). [HAL 48-51] Majelis Hakim menolak kedua eksepsi tersebut dengan alasan Pemohon berhak menentukan pihak yang digugat berdasarkan prinsip *Legitima Persona Standi in Judicio* dan BANI sebagai lembaga penerbit putusan dapat ditarik sebagai pihak, serta hak mengajukan pembatalan di PN sesuai UU AAPS tidak hilang meskipun Perjanjian No. 410 memilih BANI. [HAL 82-86] Majelis Hakim juga mencatat bahwa skema *factoring* dengan DSF adalah pilihan pembayaran yang sering digunakan NBM, ditawarkan melalui Surat No. 739/MMKSI-JKT/IV/2019 dan Surat No. 098/FIN-CCD/III/2021, serta adanya hubungan hukum antara DSF dan NBM sebagai konsekuensi skema tersebut, yang disangkal NBM sehingga patut diduga sebagai tipu muslihat. [HAL 86-87]\n\nPokok sengketa adalah wanprestasi NBM dalam pembayaran pembelian kendaraan dan suku cadang sejak 2020-2023, di mana NBM memilih skema *factoring* dengan DSF namun menyangkal hubungan tersebut di arbitrase untuk menghindari eksekusi Bank Garansi yang telah dicairkan Pemohon untuk kepentingan DSF. [HAL 1-31] Pemohon mendasarkan permohonan pada dalil bahwa NBM secara sengaja menyangkal adanya transaksi *factoring*/anjak piutang dengan DSF meskipun telah menandatangani dokumen persetujuan seperti Surat TOP Factoring, yang merupakan tipu muslihat untuk menghindari kewajiban kepada DSF dan memperdaya Majelis Arbitrase. [HAL 86-87, HAL 104-106] Bukti P-6a dan P-6b berupa Surat Keterangan Komitmen Penyelesaian Outstanding tertanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani Joe Surya (Direktur Utama NBM) membuktikan bahwa NBM memiliki utang kepada DSF dan memberikan kuasa kepada Pemohon/DSF untuk mengeksekusi jaminan, sehingga penyangkalan NBM di arbitrase patut diduga sebagai kesengajaan dengan itikad buruk. [HAL 105-106] Pemohon juga mengajukan kesaksian Saksi Prawira Yudha Royat (karyawan DSF) yang menyatakan DSF adalah anak perusahaan Mitsubishi, NBM memanfaatkan piutang DSF, dan DSF pernah menagih serta mengeksekusi jaminan NBM dengan sisa hutang sekitar Rp100 Miliar. [HAL 71-78, HAL 93] Ahli Samuel Hutabarat memberikan pendapat bahwa pembatalan dapat didasarkan pada alasan di luar Pasal 70 jika melanggar ketertiban umum (hukum positif/prosedural), dan tipu muslihat dapat terjadi jika fakta keterlibatan pihak ketiga (DSF) disembunyikan padahal terbukti secara faktual. [HAL 71-78, HAL 93-95]\n\nMajelis Arbitrase dalam Putusan No. 46053/2024 menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Kendaraan No. 410 tertanggal 31 Maret 2023 mengikat, NBM melakukan wanprestasi berupa *iets niet te doen*, menghukum Pemohon membayar utang pokok Rp6.430.311.132,- dan denda pinalti Rp14.308.825.723,- kepada NBM, serta menghukum NBM mengembalikan uang senilai Rp29 Miliar, Rp11 Miliar, Rp15 Miliar, dan Rp21 Miliar atas pencairan sepihak Bank Garansi BTPN dan BRI, mengembalikan klaim/talangan Rp26.967.763.863,-, serta mengembalikan Deposit A Rp22.236.020,- dan Deposit B Rp2.242.748.877,-. [HAL 52-54, HAL 89-90] NBM berdalih bahwa Bank Garansi adalah *unconditional* dan hanya dapat dicairkan dengan kesepakatan atau putusan pengadilan, pendapat yang dibantah oleh kesaksian Ahli Bank Garansi, DR. Ramlan Ginting, S.H., LL.M., yang menyatakan dasar hukum Bank Garansi adalah KUHPerdata (Pasal 1820-1850) dan regulasi Bank Indonesia, di mana Bank Garansi di Indonesia termasuk jenis *Dependent Guaranty* (*Conditional Guaranty*) yang pembayarannya dikaitkan dengan pelaksanaan Kontrak Dasar, sehingga pencairan mensyaratkan adanya wanprestasi aktual. [HAL 45-47, HAL 95-97, HAL 108-110] Namun, Majelis Hakim dalam putusan ini menilai bahwa pencairan Bank Garansi tidak perlu persetujuan debitur atau putusan pengadilan jika syarat pencairan terpenuhi, namun dalam konteks ini, Majelis Arbitrase keliru karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa NBM telah mengakui utang kepada DSF dan menyangkalnya di arbitrase. [HAL 115-116]\n\nMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat bahwa Putusan BANI No. 46053/2024 diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I (NBM) dengan tidak mengakui hubungan hukumnya dengan DSF, padahal NBM jelas-jelas telah menandatangani serangkaian dokumen tertulis yang membuktikan persetujuannya dalam mengambil skema anjak piutang/factoring dengan DSF, dan bahkan NBM sudah melakukan pembayaran sebagian utangnya kepada DSF namun dalam proses arbitrase menyangkal hubungan hukumnya dengan DSF. [HAL 115-116] Majelis Hakim menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase yang mensyaratkan pembuktian tipu muslihat dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014, sehingga alasan tipu muslihat cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase. [HAL 103, HAL 118] Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan bahwa Putusan BANI No. 46053/2023 tanggal 15 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk seluruhnya karena terbukti adanya tipu muslihat, sehingga alasan alternatif lainnya (pelanggaran ketertiban umum) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. [HAL 116]\n\nAmar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 479/Pdt.Sus-Arb/2024 adalah: (1) Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II; (2) Mengabulkan dan menerima Permohonan Pemohon Pembatalan untuk sebagian; (3) Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 46053/XI/ARB-BANI/2023 tanggal 15 Juli 2024 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; (4) Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 46053/XI/ARB-BANI/2023 tanggal 15 Juli 2024 dengan segala akibat hukumnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa Putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non-eksekuatur*); (5) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 46053/XI/ARB-BANI/2023 tanggal 15 Juli 2024 dari register pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Timur; (6) Menolak Permohonan Pemohon selain untuk selain dan selebihnya; (7) Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 316.000,00. [HAL 119-121]" + }, + "read": { + "input_chars": 7267, + "frame": "PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI terhadap PT Nusantara Berlian Motor (NBM) dan BANI karena diduga adanya tipu muslihat dalam putusan arbitrase terkait sengketa pembayaran kendaraan. MMKSI meminta agar putusan arbitrase tersebut dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sengketa inti berpusat pada penyangkalan NBM terhadap hubungan hukumnya dengan pihak ketiga (DSF) dalam skema factoring yang digunakan untuk pembayaran, yang dianggap MMKSI sebagai upaya menipu Majelis Arbitrase.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "MMKSI dan NBM memiliki perjanjian jual beli kendaraan dan suku cadang yang menimbulkan sengketa pembayaran sejak tahun 2020 hingga 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NBM memilih skema factoring dengan PT Dipo Star Finance (DSF) sebagai metode pembayaran yang ditawarkan melalui surat-surat resmi.", + "page": 86, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NBM menandatangani Surat Keterangan Komitmen Penyelesaian Outstanding yang mengakui adanya utang kepada DSF dan memberikan kuasa untuk mengeksekusi jaminan.", + "page": 105, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam proses arbitrase, NBM menyangkal adanya hubungan hukum dengan DSF dan mengklaim Bank Garansi bersifat unconditional.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan yang menghukum MMKSI membayar utang pokok dan denda pinalti kepada NBM, serta menghukum NBM mengembalikan uang hasil pencairan Bank Garansi.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa penyangkalan NBM terhadap hubungan hukum dengan DSF di hadapan Majelis Arbitrase, padahal telah ada bukti tertulis komitmen pembayaran, merupakan tindakan tipu muslihat.", + "page": 115, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengajukan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 46053/XI/ARB-BANI/2023 terhadap PT Nusantara Berlian Motor (NBM) dan BANI dengan alasan tipu muslihat dan pelanggaran ketertiban umum. Sengketa bermula dari wanprestasi NBM dalam pembayaran pembelian kendaraan dan suku cadang, di mana NBM menggunakan skema factoring dengan PT Dipo Star Finance (DSF). Dalam arbitrase, NBM menyangkal hubungan hukumnya dengan DSF dan berdalih bahwa pencairan Bank Garansi bersifat unconditional, sehingga Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan yang merugikan MMKSI. MMKSI mendalilkan bahwa penyangkalan tersebut adalah tipu muslihat karena NBM telah menandatangani dokumen komitmen yang mengakui utang kepada DSF. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi para Termohon dan menetapkan bahwa Putusan BANI tersebut dibatalkan karena terbukti adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh NBM dengan menyembunyikan fakta keterlibatan DSF yang telah dibuktikan secara faktual dan tertulis." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengajukan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 46053/XI/ARB-BANI/2023 terhadap PT Nusantara Berlian Motor (NBM) dan BANI dengan alasan tipu muslihat dan pelanggaran ketertiban umum. Sengketa bermula dari wanprestasi NBM dalam pembayaran pembelian kendaraan dan suku cadang, di mana NBM menggunakan skema factoring dengan PT Dipo Star Finance (DSF). Dalam arbitrase, NBM menyangkal hubungan hukumnya dengan DSF dan berdalih bahwa pencairan Bank Garansi bersifat unconditional, sehingga Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan yang merugikan MMKSI. MMKSI mendalilkan bahwa penyangkalan tersebut adalah tipu muslihat karena NBM telah menandatangani dokumen komitmen yang mengakui utang kepada DSF. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi para Termohon dan menetapkan bahwa Putusan BANI tersebut dibatalkan karena terbukti adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh NBM dengan menyembunyikan fakta keterlibatan DSF yang telah dibuktikan secara faktual dan tertulis.", + "facts": [ + { + "fact": "MMKSI dan NBM memiliki perjanjian jual beli kendaraan dan suku cadang yang menimbulkan sengketa pembayaran sejak tahun 2020 hingga 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NBM memilih skema factoring dengan PT Dipo Star Finance (DSF) sebagai metode pembayaran yang ditawarkan melalui surat-surat resmi.", + "page": 86, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NBM menandatangani Surat Keterangan Komitmen Penyelesaian Outstanding yang mengakui adanya utang kepada DSF dan memberikan kuasa untuk mengeksekusi jaminan.", + "page": 105, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam proses arbitrase, NBM menyangkal adanya hubungan hukum dengan DSF dan mengklaim Bank Garansi bersifat unconditional.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan yang menghukum MMKSI membayar utang pokok dan denda pinalti kepada NBM, serta menghukum NBM mengembalikan uang hasil pencairan Bank Garansi.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa penyangkalan NBM terhadap hubungan hukum dengan DSF di hadapan Majelis Arbitrase, padahal telah ada bukti tertulis komitmen pembayaran, merupakan tindakan tipu muslihat.", + "page": 115, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya jual mobil ke teman tapi dia pakai skema pembiayaan pihak ketiga, terus dia ingkar janji dan bohong di pengadilan bahwa dia tidak punya utang ke pihak ketiga itu, apakah keputusannya bisa dibatalkan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 129465, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1820 KUHPerdata", + "Pasal 1832 KUHPerdata", + "Pasal 1850 KUHPerdata", + "Pasal 1918 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1820: Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1832: Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya: 1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual; 2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung; 3. jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi; 4. jika debitur berada keadaan pailit; 5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1850 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1850: Suatu penundaan pembayaran sederhana yang diizinkan kreditur kepada debitur tidak membebaskan penanggung dari tanggungannya ; tetapi dalam hal demikian, penanggung dapat memaksa debitur untuk membayar utangnya atau membebaskan penanggung dari tanggungannya itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1918 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1918: Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kelalaian) debitur. Dalam pertanyaan, inti sengketa adalah 'ingkar janji' (wanprestasi) oleh teman penjual mobil. Putusan arbitrase yang menjadi objek pembatalan juga menyatakan adanya wanprestasi. Pemahaman tentang unsur wanprestasi (lalai) sangat substantif untuk menilai apakah dasar putusan arbitrase tersebut valid atau cacat akibat tipu muslihat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Pertanyaan menyangkut ingkar janji yang menimbulkan kerugian (eksekusi bank garansi/penalti). Pasal ini menjadi kerangka hukum untuk menilai kewajaran tuntutan dalam putusan arbitrase yang dimohonkan pembatalannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi umum persetujuan (perjanjian). Meskipun perjanjian jual beli ada dalam fakta, pasal ini terlalu umum dan tidak mengatur secara spesifik masalah ingkar janji, akibat hukum, atau mekanisme pembatalan putusan yang menjadi inti pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penanggungan utang (garansi/jaminan). Pertanyaan secara spesifik menyebutkan 'skema pembiayaan pihak ketiga' dan implikasinya terhadap utang. Dalam pertimbangan hukum, Bank Garansi (jaminan) dikaitkan dengan hukum penanggungan utang (Pasal 1820-1850). Pemahaman tentang hubungan antara debitur, kreditur, dan penanggung/pihak ketiga sangat substantif untuk menjawab apakah kebohongan tentang hubungan utang tersebut memengaruhi validitas putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1832 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak penanggung (bank) untuk menagih tanpa harus menyita harta debitur lebih dahulu (kecuali ada pengecualian). Dalam pertimbangan hukum, pasal ini dikutip untuk menjelaskan sifat 'unconditional' atau 'conditional' dari Bank Garansi dan syarat pencairannya (harus ada wanprestasi aktual). Ini relevan karena pertanyaan menyangkut eksekusi jaminan akibat ingkar janji." + }, + { + "pasal": "Pasal 1850 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penundaan pembayaran sederhana dan dampaknya terhadap penanggung. Fakta dalam pertanyaan tidak menyebutkan adanya penundaan pembayaran yang diberikan kreditur kepada debitur, melainkan fokus pada kebohongan tentang keberadaan utang pihak ketiga dan ingkar janji. Pasal ini tidak menjadi isu substantif dalam sengketa tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1918 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan bukti putusan pidana dalam perkara perdata. Meskipun dalam pertimbangan hukum pasal ini dikutip untuk membahas apakah pembatalan putusan arbitrase karena tipu muslihat memerlukan putusan pidana terlebih dahulu, pasal ini bersifat prosedural/buktian. Inti pertanyaan awam adalah 'apakah keputusannya bisa dibatalkan' berdasarkan fakta ingkar janji dan kebohongan, bukan pada mekanisme pembuktian melalui putusan pidana. Namun, karena pasal ini menjadi bahan perdebatan hukum (dalil Termohon II) mengenai syarat pembatalan, ia memiliki relevansi kontekstual. *Revisi*: Sesuai instruksi, pasal yang mengatur cara pembuktian/beracara (alat bukti) ditetapkan false. Pasal 1918 adalah aturan alat bukti." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengakuan sebagai alat bukti sempurna. Meskipun dalam putusan disebutkan bahwa Termohon I mengakui wanprestasi, pasal ini bersifat prosedural (alat bukti). Pertanyaan awam berfokus pada substansi pembatalan putusan karena kebohongan/ingkar janji, bukan pada teknis pembuktian pengakuan di depan hakim." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1820 KUHPerdata", + "Pasal 1832 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 143593, + "completion_tokens": 6617 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_480_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_480_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..18b44047c69759e9163b382686238e1eaf347f86 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_480_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_480_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 73, + "timings": { + "parse": 0.141, + "classify": 0.0, + "condense": 420.666, + "read": 140.719, + "query": 16.944, + "relevance": 19.836, + "total": 598.306 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 228583, + "marked_chars": 229231 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI \n- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai \nlegal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo; \nDALAM POKOK PERKARA \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima \n- \nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp 1.358.000- (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah); \n \nDemikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA-Khusus, pada hari Senin, tanggal 7 \nJuli 2025, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Heru \nKuntjoro S.H., M.H., dan Arief Yudiarto, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai \nHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Juli \n2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis \ndidampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Frand Ariantha, SH., Panitera \nPengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA-Khusus dan telah \ndikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga; \n \nHakim-Hakim anggota Hakim Ketua Majelis \n \n \n \n \nttd \nttd \nHeru Kuntjoro, S.H., M.H Immanuel, S.H., M.H \n \n \nttd \nArief Yudiarto, S.H., M.H \n \n \n \n \n \n \n Panitera Pengganti \n \nttd \n \n Frand Ariantha, S.H \n \n \n \n \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana a" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134936, + "summary": "PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai Penggugat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perasuransian dengan sejarah panjang sejak nasionalisasi perusahaan asuransi Belanda NILLMIJ van 1859, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dinno Gesneriano (Tergugat) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Turut Tergugat) terkait sengketa tanah di Jl. Otto Iskandardinata No. 70 Kavling 12, Bidara Cina, Jakarta Timur [HAL 1-3]. Penggugat dalil memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah tersebut berdasarkan SHGB Nomor 76 Tahun 1968 yang diperoleh dari konversi hak barat melalui SK Menteri Agraria No. SK.8/Ka/63, dan menyatakan bahwa tanah ini merupakan aset milik sah yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun, termasuk Tergugat, serta sedang dibutuhkan untuk pelaksanaan Program Restrukturisasi keuangan bersama PT Asuransi Jiwa IFG Life [HAL 3-5]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menduduki objek sengketa secara tanpa hak dan tanpa izin sejak lama, sehingga melanggar Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateril, serta telah mengirimkan Surat Pemberitahuan yang diabaikan oleh Tergugat [HAL 7-11]. Sebagai dasar kekuatan haknya, Penggugat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3110 K/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mengakui PT Asuransi Jiwasraya sebagai pemilik sah tanah di lokasi serupa (Jl. Otista 70 Kavling 3A) dengan alas hak SHGB No 76/Bidara Cina yang sama, serta menegaskan bahwa tindakan menduduki tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum [HAL 11-13]. Penggugat menuntut pernyataan bahwa tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, pernyataan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Penggugat, penghukuman Tergugat membayar kerugian materiil Rp5.000.000.000,- dan immateril Rp10.000.000.000,- serta penghukuman Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong [HAL 15-16].\n\nSebaliknya, Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara, dengan dalil utama bahwa objek sengketa bukan merupakan hak Penggugat karena orang tua Tergugat, Indrio Prastowo, telah diberikan hak penguasaan sah atas tanah tersebut oleh Departemen Perkebunan RI Perusahaan Dagang “Dwikora” (dahulu Maclaine, Watson & Co., N.V.) sejak tahun 1968 berdasarkan Surat Keputusan No. 10/SKP/XII/1968 tanggal 1 Desember 1968 [HAL 17-18]. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena tidak memiliki hak atas objek sengketa yang berasal dari pihak berbeda (Dwikora) dibandingkan dengan asal hak Penggugat (N.V. Assurantie Mij “De Nederlanden van 1845”), serta mendalilkan bahwa SHGB No. 76/Bidara Cina telah habis masa berlakunya sejak tahun 1980 sehingga hak tersebut hapus karena hukum berdasarkan Pasal 35 PP No. 18 Tahun 2021 [HAL 19-20]. Tergugat juga mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena gugatan Penggugat kabur dalam hal perhitungan kerugian yang tidak didasari perhitungan benar, eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menyertakan keluarga besar Tergugat dan Perusahaan Dagang “Dwikora” sebagai pihak terkait, serta dalil bahwa objek gugatan Penggugat (luas 357 M2, NIB 02420) berbeda dengan objek yang ditempati Tergugat [HAL 21-26]. Dalam pokok perkara, Tergugat menegaskan bahwa penguasaan tanah telah berlangsung terus-menerus sejak 1968 selama kurang lebih 56 tahun tanpa keberatan dari Penggugat, sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, maupun kerugian yang diderita Penggugat, serta menolak rujukan Putusan MA No. 3110/2022 karena kasus posisi yang berbeda di mana pihak dalam putusan tersebut bukan penerima hak langsung dari Dwikora [HAL 27-35]. Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 39].\n\nTurut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur) dalam jawabannya mengonfirmasi data teknis SHGB No. 76/Bidara Tjina yang diterbitkan pada 18 November 1968 atas nama Perusahaan Negara Asuransi Djiwa “Djasa Sedjahtera” seluas 25.092 M2 dengan hak berlaku 20 tahun hingga 23 September 1980, serta mencatat bahwa sebagian besar tanah tersebut telah dipisahkan dan diterbitkan sertifikat baru atas nama pihak lain (perorangan maupun badan hukum seperti PT Jasindo, PT Kimia Farma, dll) melalui berbagai SK Kepala BPN sejak tahun 1969 hingga 2003, sehingga sisa tanah yang masih atas nama Penggugat menjadi sangat kecil atau telah dimatikan [HAL 40-43]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 95795, + "summary": "PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai Penggugat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perasuransian dengan sejarah panjang sejak nasionalisasi perusahaan asuransi Belanda NILLMIJ van 1859, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dinno Gesneriano (Tergugat) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Turut Tergugat) terkait sengketa tanah di Jl. Otto Iskandardinata No. 70 Kavling 12, Bidara Cina, Jakarta Timur [HAL 1-3]. Penggugat dalil memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah tersebut berdasarkan SHGB Nomor 76 Tahun 1968 yang diperoleh dari konversi hak barat melalui SK Menteri Agraria No. SK.8/Ka/63, dan menyatakan bahwa tanah ini merupakan aset milik sah yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun, termasuk Tergugat, serta sedang dibutuhkan untuk pelaksanaan Program Restrukturisasi keuangan bersama PT Asuransi Jiwa IFG Life [HAL 3-5]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menduduki objek sengketa secara tanpa hak dan tanpa izin sejak lama, sehingga melanggar Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateril, serta telah mengirimkan Surat Pemberitahuan yang diabaikan oleh Tergugat [HAL 7-11]. Sebagai dasar kekuatan haknya, Penggugat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3160 K/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mengakui PT Asuransi Jiwasraya sebagai pemilik sah tanah di lokasi serupa (Jl. Otista 70 Kavling 3A) dengan alas hak SHGB No 76/Bidara Cina yang sama, serta menegaskan bahwa tindakan menduduki tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum [HAL 11-13]. Penggugat menuntut pernyataan bahwa tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, pernyataan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Penggugat, penghukuman Tergugat membayar kerugian materiil Rp5.000.000.000,- dan immateril Rp10.000.000.000,- serta penghukuman Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong [HAL 15-16].\n\nSebaliknya, Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara, dengan dalil utama bahwa objek sengketa bukan merupakan hak Penggugat karena orang tua Tergugat, Indrio Prastowo, telah diberikan hak penguasaan sah atas tanah tersebut oleh Departemen Perkebunan RI Perusahaan Dagang “Dwikora” (dahulu Maclaine, Watson & Co., N.V.) sejak tahun 1968 berdasarkan Surat Keputusan No. 10/SKP/XII/1968 tanggal 1 Desember 1968 [HAL 17-18]. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena tidak memiliki hak atas objek sengketa yang berasal dari pihak berbeda (Dwikora) dibandingkan dengan asal hak Penggugat (N.V. Assurantie Mij “De Nederlanden van 1845”), serta mendalilkan bahwa SHGB No. 76/Bidara Cina telah habis masa berlakunya sejak tahun 1980 sehingga hak tersebut hapus karena hukum berdasarkan Pasal 35 PP No. 18 Tahun 2021 [HAL 19-20]. Tergugat juga mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena gugatan Penggugat kabur dalam hal perhitungan kerugian yang tidak didasari perhitungan benar, eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menyertakan keluarga besar Tergugat dan Perusahaan Dagang “Dwikora” sebagai pihak terkait, serta dalil bahwa objek gugatan Penggugat (luas 357 M2, NIB 02420) berbeda dengan objek yang ditempati Tergugat [HAL 21-26]. Dalam pokok perkara, Tergugat menegaskan bahwa penguasaan tanah telah berlangsung terus-menerus sejak 1968 selama kurang lebih 56 tahun tanpa keberatan dari Penggugat, sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, maupun kerugian yang diderita Penggugat, serta menolak rujukan Putusan MA No. 3110/2022 karena kasus posisi yang berbeda di mana pihak dalam putusan tersebut bukan penerima hak langsung dari Dwikora [HAL 27-35]. Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 39].\n\nTurut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur) dalam jawabannya mengonfirmasi data teknis SHGB No. 76/Bidara Tjina yang diterbitkan pada 18 November 1968 atas nama Perusahaan Negara Asuransi Djiwa “Djasa Sedjahtera” seluas 25.092 M2 dengan hak berlaku 20 tahun hingga 23 September 1980, serta mencatat bahwa sebagian besar tanah tersebut telah dipisahkan dan diterbitkan sertifikat baru atas nama pihak lain (perorangan maupun badan hukum seperti PT Jasindo, PT Kimia Farma, dll) melalui berbagai SK Kepala BPN sejak tahun 1969 hingga 2003, sehingga sisa tanah yang masih atas nama Penggugat menjadi sangat kecil atau telah dimatikan [HAL 40-43]. Catatan pertanahan menunjukkan pemecahan SHGB 76 menjadi berbagai sertifikat hak milik dan hak guna bangunan atas nama pihak ketiga seperti Yosafat Ginting, Insinyur Okto Sadewa Djoyokoesomo, Ny. Sri Soedarti Soeparlan, PT Jasa Raharja, dan R. Bambang Gunawan Wibisono, serta adanya catatan blokir dari Penggugat pada tahun 2005 dan 2008 yang kemudian dicabut pada tahun 2009 [HAL 44-45].\n\nDalam persidangan, Penggugat mengajukan 39 bukti surat dan 2 saksi (Joni Arifin dan Yefri Andi Putra) yang memperkuat dalil bahwa SHGB 76 adalah hasil nasionalisasi aset Belanda, bahwa Penggugat telah memblokir aset untuk mencegah alih hak, serta bahwa Tergugat menduduki tanah tanpa hak sah [HAL 46-52]. Ahli Irene Eka Sihombing menjelaskan bahwa pasca UUPA, sistem pendaftaran tanah berubah menjadi sistem pendaftaran hak, dan bekas pemegang HGB yang haknya berakhir tetap memiliki prioritas untuk pembaharuan hak selama belum melepaskan haknya, serta bahwa penguasaan tanpa sertifikat adalah ilegal [HAL 52-59]. Tergugat mengajukan 40 bukti surat dan 3 saksi (Elias Arihta Ginting, Niken Pangastuti, Umar Kalbarata Pambangunan) yang mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan rumah dinas Perusahaan Dagang Dwikora yang diberikan kepada pegawai, bahwa penguasaan telah berlangsung puluhan tahun tanpa keberatan, dan bahwa SHGB 76 telah dicoret/hapus oleh BPN [HAL 59-65].\n\nMajelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* Penggugat. Hakim menerima dalil bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena PT Asuransi Jiwasraya Indonesia telah dilikuidasi oleh OJK pada 16 Januari 2025, izin usahanya dicabut, dan badan hukumnya dibubarkan pada 22 Januari 2025. Dengan demikian, Direksi PT Asuransi Jiwasraya tidak lagi memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam gugatan, dan wewenang tersebut telah beralih kepada Tim Likuidasi [HAL 70-71]. Oleh karena eksepsi *legal standing* diterima, eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan pokok perkara juga tidak dipertimbangkan.\n\nAmar putusan menyatakan: 1) Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.358.000,- [HAL 72-73]." + } + ], + "final_summary": "PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai Penggugat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perasuransian dengan sejarah panjang sejak nasionalisasi perusahaan asuransi Belanda NILLMIJ van 1859, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dinno Gesneriano (Tergugat) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Turut Tergugat) terkait sengketa tanah di Jl. Otto Iskandardinata No. 70 Kavling 12, Bidara Cina, Jakarta Timur [HAL 1-3]. Penggugat dalil memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah tersebut berdasarkan SHGB Nomor 76 Tahun 1968 yang diperoleh dari konversi hak barat melalui SK Menteri Agraria No. SK.8/Ka/63, dan menyatakan bahwa tanah ini merupakan aset milik sah yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun, termasuk Tergugat, serta sedang dibutuhkan untuk pelaksanaan Program Restrukturisasi keuangan bersama PT Asuransi Jiwa IFG Life [HAL 3-5]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menduduki objek sengketa secara tanpa hak dan tanpa izin sejak lama, sehingga melanggar Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateril, serta telah mengirimkan Surat Pemberitahuan yang diabaikan oleh Tergugat [HAL 7-11]. Sebagai dasar kekuatan haknya, Penggugat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3160 K/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mengakui PT Asuransi Jiwasraya sebagai pemilik sah tanah di lokasi serupa (Jl. Otista 70 Kavling 3A) dengan alas hak SHGB No 76/Bidara Cina yang sama, serta menegaskan bahwa tindakan menduduki tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum [HAL 11-13]. Penggugat menuntut pernyataan bahwa tindakan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, pernyataan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Penggugat, penghukuman Tergugat membayar kerugian materiil Rp5.000.000.000,- dan immateril Rp10.000.000.000,- serta penghukuman Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong [HAL 15-16].\n\nSebaliknya, Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara, dengan dalil utama bahwa objek sengketa bukan merupakan hak Penggugat karena orang tua Tergugat, Indrio Prastowo, telah diberikan hak penguasaan sah atas tanah tersebut oleh Departemen Perkebunan RI Perusahaan Dagang “Dwikora” (dahulu Maclaine, Watson & Co., N.V.) sejak tahun 1968 berdasarkan Surat Keputusan No. 10/SKP/XII/1968 tanggal 1 Desember 1968 [HAL 17-18]. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena tidak memiliki hak atas objek sengketa yang berasal dari pihak berbeda (Dwikora) dibandingkan dengan asal hak Penggugat (N.V. Assurantie Mij “De Nederlanden van 1845”), serta mendalilkan bahwa SHGB No. 76/Bidara Cina telah habis masa berlakunya sejak tahun 1980 sehingga hak tersebut hapus karena hukum berdasarkan Pasal 35 PP No. 18 Tahun 2021 [HAL 19-20]. Tergugat juga mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena gugatan Penggugat kabur dalam hal perhitungan kerugian yang tidak didasari perhitungan benar, eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menyertakan keluarga besar Tergugat dan Perusahaan Dagang “Dwikora” sebagai pihak terkait, serta dalil bahwa objek gugatan Penggugat (luas 357 M2, NIB 02420) berbeda dengan objek yang ditempati Tergugat [HAL 21-26]. Dalam pokok perkara, Tergugat menegaskan bahwa penguasaan tanah telah berlangsung terus-menerus sejak 1968 selama kurang lebih 56 tahun tanpa keberatan dari Penggugat, sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, maupun kerugian yang diderita Penggugat, serta menolak rujukan Putusan MA No. 3110/2022 karena kasus posisi yang berbeda di mana pihak dalam putusan tersebut bukan penerima hak langsung dari Dwikora [HAL 27-35]. Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 39].\n\nTurut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur) dalam jawabannya mengonfirmasi data teknis SHGB No. 76/Bidara Tjina yang diterbitkan pada 18 November 1968 atas nama Perusahaan Negara Asuransi Djiwa “Djasa Sedjahtera” seluas 25.092 M2 dengan hak berlaku 20 tahun hingga 23 September 1980, serta mencatat bahwa sebagian besar tanah tersebut telah dipisahkan dan diterbitkan sertifikat baru atas nama pihak lain (perorangan maupun badan hukum seperti PT Jasindo, PT Kimia Farma, dll) melalui berbagai SK Kepala BPN sejak tahun 1969 hingga 2003, sehingga sisa tanah yang masih atas nama Penggugat menjadi sangat kecil atau telah dimatikan [HAL 40-43]. Catatan pertanahan menunjukkan pemecahan SHGB 76 menjadi berbagai sertifikat hak milik dan hak guna bangunan atas nama pihak ketiga seperti Yosafat Ginting, Insinyur Okto Sadewa Djoyokoesomo, Ny. Sri Soedarti Soeparlan, PT Jasa Raharja, dan R. Bambang Gunawan Wibisono, serta adanya catatan blokir dari Penggugat pada tahun 2005 dan 2008 yang kemudian dicabut pada tahun 2009 [HAL 44-45].\n\nDalam persidangan, Penggugat mengajukan 39 bukti surat dan 2 saksi (Joni Arifin dan Yefri Andi Putra) yang memperkuat dalil bahwa SHGB 76 adalah hasil nasionalisasi aset Belanda, bahwa Penggugat telah memblokir aset untuk mencegah alih hak, serta bahwa Tergugat menduduki tanah tanpa hak sah [HAL 46-52]. Ahli Irene Eka Sihombing menjelaskan bahwa pasca UUPA, sistem pendaftaran tanah berubah menjadi sistem pendaftaran hak, dan bekas pemegang HGB yang haknya berakhir tetap memiliki prioritas untuk pembaharuan hak selama belum melepaskan haknya, serta bahwa penguasaan tanpa sertifikat adalah ilegal [HAL 52-59]. Tergugat mengajukan 40 bukti surat dan 3 saksi (Elias Arihta Ginting, Niken Pangastuti, Umar Kalbarata Pambangunan) yang mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan rumah dinas Perusahaan Dagang Dwikora yang diberikan kepada pegawai, bahwa penguasaan telah berlangsung puluhan tahun tanpa keberatan, dan bahwa SHGB 76 telah dicoret/hapus oleh BPN [HAL 59-65].\n\nMajelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* Penggugat. Hakim menerima dalil bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena PT Asuransi Jiwasraya Indonesia telah dilikuidasi oleh OJK pada 16 Januari 2025, izin usahanya dicabut, dan badan hukumnya dibubarkan pada 22 Januari 2025. Dengan demikian, Direksi PT Asuransi Jiwasraya tidak lagi memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam gugatan, dan wewenang tersebut telah beralih kepada Tim Likuidasi [HAL 70-71]. Oleh karena eksepsi *legal standing* diterima, eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan pokok perkara juga tidak dipertimbangkan.\n\nAmar putusan menyatakan: 1) Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.358.000,- [HAL 72-73]." + }, + "read": { + "input_chars": 6875, + "frame": "PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menggugat Dinno Gesneriano dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur terkait sengketa penguasaan tanah di Jl. Otto Iskandardinata No. 70 Kavling 12, Jakarta Timur. Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pengakuan kepemilikan sah, pembayaran kerugian materiil dan immateril, serta pengosongan dan penyerahan tanah. Majelis Hakim menolak gugatan pokok perkara karena menerima eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* akibat pembubaran badan hukumnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki Hak Guna Bangunan atas tanah sengketa berdasarkan SHGB Nomor 76 Tahun 1968 yang diperoleh dari konversi hak barat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menduduki objek sengketa secara tanpa hak dan tanpa izin sejak lama.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan objek sengketa bukan hak Penggugat karena orang tua Tergugat telah diberikan hak penguasaan sah oleh Departemen Perkebunan RI Perusahaan Dagang Dwikora sejak tahun 1968.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan SHGB Nomor 76/Bidara Cina telah habis masa berlakunya sejak tahun 1980 sehingga hak tersebut hapus karena hukum.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mengonfirmasi data teknis SHGB Nomor 76/Bidara Tjina yang diterbitkan pada 18 November 1968 atas nama Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Djasa Sedjahtera dengan hak berlaku 20 tahun hingga 23 September 1980.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Catatan pertanahan menunjukkan pemecahan SHGB 76 menjadi berbagai sertifikat hak milik dan hak guna bangunan atas nama pihak ketiga melalui berbagai SK Kepala BPN sejak tahun 1969 hingga 2003.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima dalil bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena PT Asuransi Jiwasraya Indonesia telah dilikuidasi oleh OJK pada 16 Januari 2025, izin usahanya dicabut, dan badan hukumnya dibubarkan pada 22 Januari 2025.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dinno Gesneriano dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur terkait sengketa tanah di Jl. Otto Iskandardinata No. 70 Kavling 12, Jakarta Timur. Penggugat mendalilkan memiliki Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut berdasarkan SHGB Nomor 76 Tahun 1968 dan menuntut pengosongan tanah serta pembayaran kerugian akibat penguasaan tanpa hak oleh Tergugat. Sebaliknya, Tergugat membantah kepemilikan Penggugat dengan menyatakan tanah merupakan hak penguasaan yang diberikan oleh Perusahaan Dagang Dwikora sejak 1968 dan mendalilkan SHGB Penggugat telah hapus karena masa berlakunya berakhir pada 1980. Turut Tergugat mengonfirmasi bahwa SHGB 76 diterbitkan pada 1968 dengan masa berlaku 20 tahun hingga 1980, serta mencatat bahwa sebagian besar tanah telah dipisahkan dan diterbitkan sertifikat atas nama pihak ketiga. Dalam persidangan, Majelis Hakim memeriksa eksepsi *legal standing* Penggugat dan menerima dalil bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan mengajukan gugatan karena badan hukumnya telah dibubarkan pada 22 Januari 2025 setelah likuidasi oleh OJK. Akibat penerimaan eksepsi *legal standing*, gugatan pokok perkara tidak dipertimbangkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dinno Gesneriano dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur terkait sengketa tanah di Jl. Otto Iskandardinata No. 70 Kavling 12, Jakarta Timur. Penggugat mendalilkan memiliki Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut berdasarkan SHGB Nomor 76 Tahun 1968 dan menuntut pengosongan tanah serta pembayaran kerugian akibat penguasaan tanpa hak oleh Tergugat. Sebaliknya, Tergugat membantah kepemilikan Penggugat dengan menyatakan tanah merupakan hak penguasaan yang diberikan oleh Perusahaan Dagang Dwikora sejak 1968 dan mendalilkan SHGB Penggugat telah hapus karena masa berlakunya berakhir pada 1980. Turut Tergugat mengonfirmasi bahwa SHGB 76 diterbitkan pada 1968 dengan masa berlaku 20 tahun hingga 1980, serta mencatat bahwa sebagian besar tanah telah dipisahkan dan diterbitkan sertifikat atas nama pihak ketiga. Dalam persidangan, Majelis Hakim memeriksa eksepsi *legal standing* Penggugat dan menerima dalil bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan mengajukan gugatan karena badan hukumnya telah dibubarkan pada 22 Januari 2025 setelah likuidasi oleh OJK. Akibat penerimaan eksepsi *legal standing*, gugatan pokok perkara tidak dipertimbangkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki Hak Guna Bangunan atas tanah sengketa berdasarkan SHGB Nomor 76 Tahun 1968 yang diperoleh dari konversi hak barat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menduduki objek sengketa secara tanpa hak dan tanpa izin sejak lama.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan objek sengketa bukan hak Penggugat karena orang tua Tergugat telah diberikan hak penguasaan sah oleh Departemen Perkebunan RI Perusahaan Dagang Dwikora sejak tahun 1968.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan SHGB Nomor 76/Bidara Cina telah habis masa berlakunya sejak tahun 1980 sehingga hak tersebut hapus karena hukum.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mengonfirmasi data teknis SHGB Nomor 76/Bidara Tjina yang diterbitkan pada 18 November 1968 atas nama Perusahaan Negara Asuransi Djiwa Djasa Sedjahtera dengan hak berlaku 20 tahun hingga 23 September 1980.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Catatan pertanahan menunjukkan pemecahan SHGB 76 menjadi berbagai sertifikat hak milik dan hak guna bangunan atas nama pihak ketiga melalui berbagai SK Kepala BPN sejak tahun 1969 hingga 2003.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima dalil bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena PT Asuransi Jiwasraya Indonesia telah dilikuidasi oleh OJK pada 16 Januari 2025, izin usahanya dicabut, dan badan hukumnya dibubarkan pada 22 Januari 2025.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa tanah saya dikuasai orang lain tanpa izin, padahal sertifikat Hak Guna Bangunan saya sudah habis masa berlakunya sejak lama, apakah saya masih bisa menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21280, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban perdata (tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum) yang menjadi kerangka hukum utama untuk menjawab pertanyaan apakah seseorang dapat menuntut ganti rugi atau pemulihan hak atas tanah yang dikuasai orang lain tanpa izin. Meskipun gugatan dalam putusan ditolak karena masalah *legal standing* (prosedural), substansi sengketa mengenai penguasaan tanah tanpa hak dan potensi tuntutan ganti rugi secara substantif merujuk pada prinsip Pasal 1365." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 74577, + "completion_tokens": 4244 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_481_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_481_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b59f11fb73a1d8d4da3060534a1ae66878d60b58 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_481_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,199 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_481_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 75, + "timings": { + "parse": 0.112, + "classify": 0.0, + "condense": 228.834, + "read": 65.211, + "query": 6.034, + "relevance": 120.636, + "total": 420.827 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 207495, + "marked_chars": 208161 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI; \nDalam Eksepsi; \n- \nMenyatakan eksepsi dari Turut Tergugat tidak dapat diterima; \nDalam Pokok Perkara; \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk \nVerklaard); \nDALAM REKONVENSI; \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet \nOntvankelijk Verklaard); \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI; \n- \nMenghukum \nPenggugat \nKonvensi/Tergugat \nRekonvensi \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nyang \ntimbul \ndalam \nperkara \nini \nsejumlah \nRp1.492.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah; \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Jum’at tanggal 04 Juli 2025, oleh \nkami, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made \nPurnami, S.H., M.H dan Arief Yudiarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai \nHakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 \ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua \ndengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Hendrawati, S.H., \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 74\n\nhkama\nahkamah" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134776, + "summary": "[HAL 1-11] Penggugat Heru Prihajanto menggugat Tergugat Retno Yustiarsih (ahli waris Dady Muryadi) dan Turut Tergugat BPN Jakarta Timur terkait tanah dan bangunan di Jalan Taruna Jaya Gg. Al-Ridho, Jakarta Timur (SHM No. 05789, luas 107 M2). Penggugat dalilkan adanya perjanjian jual beli tertanggal 2 November 2007 antara Penggugat dan Almarhum Dady Muryadi dengan harga Rp75.000.000,- yang telah dibayar lunas melalui serangkaian pembayaran tunai (Rp60.000.000,-, Rp5.000.000,-, dll) tanpa kwitansi yang kemudian hilang, sehingga dibuatkan perjanjian tertulis. Penggugat menuntut pernyataan sah jual beli, pengakuan kepemilikan, perintah balik nama sertifikat, dan ganti rugi Rp50.000.000,- akibat wanprestasi Tergugat yang enggan membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT. Mediasi gagal. [HAL 12-35] Tergugat membantah seluruh dalil jual beli, menyatakan tidak pernah terjadi transaksi melainkan Penggugat mengusirnya secara paksa karena hutang piutang. Tergugat mengakui hutang kepada istri Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (pokok) ditambah Rp5.000.000,- (penebusan sertifikat di Bank) total Rp25.000.000,-, namun dalil harga jual Rp75.000.000,- dianggap tidak masuk akal karena jauh di bawah NJOP tahun 2007. Tergugat menolak sah perjanjian 2 November 2007 karena hanya ditandatangani suami dalam kondisi sakit tanpa persetujuan Tergugat/anak, serta mencurigai pemalsuan tanda tangan. Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar perbuatan melawan hukum, kerugian materiil Rp340.000.000,- dan immateril Rp250.000.000,- serta pengembalian sertifikat. [HAL 45-49] Turut Tergugat BPN Jakarta Timur menolak gugatan, menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli bukan alat bukti peralihan hak yang sah untuk pendaftaran tanah; peralihan hak hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT berwenang sesuai Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dan SE MA No. 4 Tahun 2016, sehingga permohonan balik nama tidak dapat dipenuhi hanya berdasarkan perjanjian privat tersebut." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 74885, + "summary": "[HAL 1-11] Penggugat Heru Prihajanto menggugat Tergugat Retno Yustiarsih (ahli waris Dady Muryadi) dan Turut Tergugat BPN Jakarta Timur terkait tanah dan bangunan di Jalan Taruna Jaya Gg. Al-Ridho, Jakarta Timur (SHM No. 05789, luas 107 M2). Penggugat dalilkan adanya perjanjian jual beli tertanggal 2 November 2007 antara Penggugat dan Almarhum Dady Muryadi dengan harga Rp75.000.000,- yang telah dibayar lunas melalui serangkaian pembayaran tunai (Rp60.000.000,-, Rp5.000.000,-, dll) tanpa kwitansi yang kemudian hilang, sehingga dibuatkan perjanjian tertulis. Penggugat menuntut pernyataan sah jual beli, pengakuan kepemilikan, perintah balik nama sertifikat, dan ganti rugi Rp50.000.000,- akibat wanprestasi Tergugat yang enggan membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT. Mediasi gagal. [HAL 12-35] Tergugat membantah seluruh dalil jual beli, menyatakan tidak pernah terjadi transaksi melainkan Penggugat mengusirnya secara paksa karena hutang piutang. Tergugat mengakui hutang kepada istri Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (pokok) ditambah Rp5.000.000,- (penebusan sertifikat di Bank) total Rp25.000.000,-, namun dalil harga jual Rp75.000.000,- dianggap tidak masuk akal karena jauh di bawah NJOP tahun 2007. Tergugat menolak sah perjanjian 2 November 2007 karena hanya ditandatangani suami dalam kondisi sakit tanpa persetujuan Tergugat/anak, serta mencurigai pemalsuan tanda tangan. Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar perbuatan melawan hukum, kerugian materiil Rp340.000.000,- dan immateril Rp250.000.000,- serta pengembalian sertifikat. [HAL 45-49] Turut Tergugat BPN Jakarta Timur menolak gugatan, menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli bukan alat bukti peralihan hak yang sah untuk pendaftaran tanah; peralihan hak hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT berwenang sesuai Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dan SE MA No. 4 Tahun 2016, sehingga permohonan balik nama tidak dapat dipenuhi hanya berdasarkan perjanjian privat tersebut. [HAL 50-64] Turut Tergugat mengajukan eksepsi legal standing dan gugatan kabur, menyoroti kontradiksi dalil jual beli dengan fakta hutang piutang serta ketiadaan bukti pembayaran yang sah (kwitansi) untuk transaksi bernilai besar antar pihak yang bukan kerabat dekat. Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat dan saksi dari kedua belah pihak, termasuk bukti pembayaran PBB atas nama Dady Muryadi, surat somasi, dan kesaksian mengenai negosiasi harga, penyerahan uang, serta pengusiran Tergugat. [HAL 65-75] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima karena menyangkut substansi pokok perkara. Namun, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah objek sengketa masih terdaftar atas nama Dady Muryadi yang telah meninggal dunia, dan Perjanjian 2 November 2007 hanya ditandatangani oleh Dady Muryadi dan Penggugat. Karena perkara berkaitan dengan harta peninggalan, gugatan seharusnya diajukan kepada seluruh ahli waris (Tergugat Retno Yustiarsih dan ketiga anaknya: Renaldy Yoga Prahara, Sandy Yustiadi Segara, Rendy Setia Perwira). Gugatan yang hanya menargetkan Tergugat Retno Yustiarsih dianggap mengandung cacat formil plurium litis consortium. Oleh karena itu, gugatan konvensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.492.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-11] Penggugat Heru Prihajanto menggugat Tergugat Retno Yustiarsih (ahli waris Dady Muryadi) dan Turut Tergugat BPN Jakarta Timur terkait tanah dan bangunan di Jalan Taruna Jaya Gg. Al-Ridho, Jakarta Timur (SHM No. 05789, luas 107 M2). Penggugat dalilkan adanya perjanjian jual beli tertanggal 2 November 2007 antara Penggugat dan Almarhum Dady Muryadi dengan harga Rp75.000.000,- yang telah dibayar lunas melalui serangkaian pembayaran tunai (Rp60.000.000,-, Rp5.000.000,-, dll) tanpa kwitansi yang kemudian hilang, sehingga dibuatkan perjanjian tertulis. Penggugat menuntut pernyataan sah jual beli, pengakuan kepemilikan, perintah balik nama sertifikat, dan ganti rugi Rp50.000.000,- akibat wanprestasi Tergugat yang enggan membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT. Mediasi gagal. [HAL 12-35] Tergugat membantah seluruh dalil jual beli, menyatakan tidak pernah terjadi transaksi melainkan Penggugat mengusirnya secara paksa karena hutang piutang. Tergugat mengakui hutang kepada istri Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (pokok) ditambah Rp5.000.000,- (penebusan sertifikat di Bank) total Rp25.000.000,-, namun dalil harga jual Rp75.000.000,- dianggap tidak masuk akal karena jauh di bawah NJOP tahun 2007. Tergugat menolak sah perjanjian 2 November 2007 karena hanya ditandatangani suami dalam kondisi sakit tanpa persetujuan Tergugat/anak, serta mencurigai pemalsuan tanda tangan. Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar perbuatan melawan hukum, kerugian materiil Rp340.000.000,- dan immateril Rp250.000.000,- serta pengembalian sertifikat. [HAL 45-49] Turut Tergugat BPN Jakarta Timur menolak gugatan, menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli bukan alat bukti peralihan hak yang sah untuk pendaftaran tanah; peralihan hak hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT berwenang sesuai Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 dan SE MA No. 4 Tahun 2016, sehingga permohonan balik nama tidak dapat dipenuhi hanya berdasarkan perjanjian privat tersebut. [HAL 50-64] Turut Tergugat mengajukan eksepsi legal standing dan gugatan kabur, menyoroti kontradiksi dalil jual beli dengan fakta hutang piutang serta ketiadaan bukti pembayaran yang sah (kwitansi) untuk transaksi bernilai besar antar pihak yang bukan kerabat dekat. Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat dan saksi dari kedua belah pihak, termasuk bukti pembayaran PBB atas nama Dady Muryadi, surat somasi, dan kesaksian mengenai negosiasi harga, penyerahan uang, serta pengusiran Tergugat. [HAL 65-75] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima karena menyangkut substansi pokok perkara. Namun, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah objek sengketa masih terdaftar atas nama Dady Muryadi yang telah meninggal dunia, dan Perjanjian 2 November 2007 hanya ditandatangani oleh Dady Muryadi dan Penggugat. Karena perkara berkaitan dengan harta peninggalan, gugatan seharusnya diajukan kepada seluruh ahli waris (Tergugat Retno Yustiarsih dan ketiga anaknya: Renaldy Yoga Prahara, Sandy Yustiadi Segara, Rendy Setia Perwira). Gugatan yang hanya menargetkan Tergugat Retno Yustiarsih dianggap mengandung cacat formil plurium litis consortium. Oleh karena itu, gugatan konvensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.492.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 3438, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat sebagai ahli waris dan Turut Tergugat terkait tanah dan bangunan di Jakarta Timur yang diduga menjadi objek jual beli. Sengketa inti adalah klaim Penggugat bahwa ia telah membeli properti tersebut secara tunai berdasarkan perjanjian tertulis, sementara Tergugat membantah adanya transaksi jual beli dan mengklaim adanya hutang piutang serta perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pernyataan sah jual beli, pengakuan kepemilikan, balik nama sertifikat, dan ganti rugi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan adanya perjanjian jual beli tertanggal 2 November 2007 antara Penggugat dan Almarhum Dady Muryadi dengan harga Rp75.000.000,- yang telah dibayar lunas secara tunai tanpa kwitansi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah adanya transaksi jual beli dan menyatakan bahwa Penggugat mengusirnya secara paksa karena adanya hutang piutang.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui adanya hutang kepada istri Penggugat sebesar Rp25.000.000,- yang terdiri dari pokok Rp20.000.000,- dan penebusan sertifikat Rp5.000.000,-.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat BPN Jakarta Timur menolak permohonan balik nama karena Perjanjian Jual Beli bukan alat bukti peralihan hak yang sah untuk pendaftaran tanah tanpa Akta Jual Beli dari PPAT.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa rumah objek sengketa masih terdaftar atas nama Dady Muryadi yang telah meninggal dunia.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat hanya menargetkan satu ahli waris (Tergugat Retno Yustiarsih) padahal seharusnya diajukan kepada seluruh ahli waris, sehingga mengandung cacat formil plurium litis consortium.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai ahli waris dan Turut Tergugat terkait sengketa tanah dan bangunan di Jakarta Timur, dengan dalil adanya perjanjian jual beli tertanggal 2 November 2007 yang telah dibayar lunas secara tunai. Tergugat membantah klaim jual beli tersebut, menyatakan bahwa yang terjadi adalah sengketa hutang piutang dan pengusiran paksa, serta mengajukan rekonvensi atas perbuatan melawan hukum. Turut Tergugat menolak permohonan balik nama karena perjanjian privat tidak memenuhi syarat administratif peralihan hak. Majelis Hakim memeriksa alat bukti dan saksi dari kedua belah pihak, namun dalam pertimbangan hukumnya menetapkan bahwa objek sengketa masih terdaftar atas nama almarhum penjual dan gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada satu dari beberapa ahli waris yang seharusnya menjadi pihak tergugat. Karena dianggap mengandung cacat formil plurium litis consortium, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi Penggugat tidak dapat diterima, gugatan rekonvensi Tergugat juga tidak dapat diterima, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai ahli waris dan Turut Tergugat terkait sengketa tanah dan bangunan di Jakarta Timur, dengan dalil adanya perjanjian jual beli tertanggal 2 November 2007 yang telah dibayar lunas secara tunai. Tergugat membantah klaim jual beli tersebut, menyatakan bahwa yang terjadi adalah sengketa hutang piutang dan pengusiran paksa, serta mengajukan rekonvensi atas perbuatan melawan hukum. Turut Tergugat menolak permohonan balik nama karena perjanjian privat tidak memenuhi syarat administratif peralihan hak. Majelis Hakim memeriksa alat bukti dan saksi dari kedua belah pihak, namun dalam pertimbangan hukumnya menetapkan bahwa objek sengketa masih terdaftar atas nama almarhum penjual dan gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada satu dari beberapa ahli waris yang seharusnya menjadi pihak tergugat. Karena dianggap mengandung cacat formil plurium litis consortium, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi Penggugat tidak dapat diterima, gugatan rekonvensi Tergugat juga tidak dapat diterima, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan adanya perjanjian jual beli tertanggal 2 November 2007 antara Penggugat dan Almarhum Dady Muryadi dengan harga Rp75.000.000,- yang telah dibayar lunas secara tunai tanpa kwitansi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah adanya transaksi jual beli dan menyatakan bahwa Penggugat mengusirnya secara paksa karena adanya hutang piutang.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui adanya hutang kepada istri Penggugat sebesar Rp25.000.000,- yang terdiri dari pokok Rp20.000.000,- dan penebusan sertifikat Rp5.000.000,-.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat BPN Jakarta Timur menolak permohonan balik nama karena Perjanjian Jual Beli bukan alat bukti peralihan hak yang sah untuk pendaftaran tanah tanpa Akta Jual Beli dari PPAT.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa rumah objek sengketa masih terdaftar atas nama Dady Muryadi yang telah meninggal dunia.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat hanya menargetkan satu ahli waris (Tergugat Retno Yustiarsih) padahal seharusnya diajukan kepada seluruh ahli waris, sehingga mengandung cacat formil plurium litis consortium.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas uang tanah ke almarhum penjual, tapi sekarang ahli warisnya menolak mengakui jual beli itu dan tanah masih atas nama almarhum, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27006, + "candidates": [ + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1315 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1315: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Dalam pertanyaan, ahli waris menolak pengakuan jual beli. Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum untuk mengidentifikasi pihak-pihak (ahli waris) yang memiliki kewenangan atas harta peninggalan almarhum penjual, sehingga menentukan siapa yang harus diajak berunding atau digugat untuk menyelesaikan sengketa tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi. Pertanyaan fokus pada pengakuan status jual beli dan kepemilikan tanah, bukan pada tuntutan ganti rugi akibat keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan. Meskipun wanprestasi mungkin terjadi jika jual beli diakui, inti masalah saat ini adalah validitas perjanjian dan posisi ahli waris, bukan mekanisme ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan (perjanjian). Pertanyaan menyangkut keberadaan 'jual beli' yang dibayar lunas. Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum untuk menilai apakah Perjanjian Jual Beli yang dibuat dengan almarhum tersebut sah mengikat, termasuk implikasinya terhadap harta peninggalan yang kini dikelola oleh ahli waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (hanya mengikat para pihak). Meskipun relevan secara teori bahwa ahli waris bukan pihak penandatangan, putusan pengadilan dalam kasus serupa (dan konteks pertanyaan) justru menunjukkan bahwa ahli waris *harus* dilibatkan karena harta peninggalan. Namun, secara substansi pertanyaan 'apa yang harus dilakukan', pasal ini lebih bersifat pembatasan umum daripada solusi substantif untuk mengikat ahli waris atau membuktikan hak pembeli. Lebih spesifik, dalam konteks sengketa waris, prinsip ini sering dikalahkan oleh aturan waris, sehingga kurang menjadi jawaban utama dibanding pasal yang mengatur kewarisan atau syarat sahnya perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan menyangkut keabsahan jual beli yang sudah dibayar lunas. Pasal ini relevan karena menjadi kerangka hukum untuk menilai apakah perjanjian antara pembeli dan almarhum tersebut sah secara hukum, yang merupakan prasyarat utama sebelum menuntut ahli waris untuk melaksanakan kewajiban balik nama atau menyerahkan sertifikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan berfokus pada hubungan kontraktual (jual beli) dan hak waris, bukan pada klaim kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang independen dari perjanjian. Solusi atas sengketa jual beli biasanya ditangani melalui hukum perjanjian, bukan hukum perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengakuan di hadapan hakim sebagai bukti sempurna. Ini adalah pasal pembuktian (prosedural/substantif bukti), bukan pasal yang mengatur hak atau kewajiban substantif atas tanah atau waris. Pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif tentang posisi hukum ahli waris atau keabsahan jual beli itu sendiri." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 70835, + "completion_tokens": 3238 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_485_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_485_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..34fa7f88f1d2a1cfe88160c64a306aec3baa2316 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_485_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,184 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_485_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 181.583, + "query": 4.368, + "relevance": 30.431, + "total": 216.424 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 36484, + "marked_chars": 36601 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 36601, + "frame": "Pemohon Aten Taufik Hidayat mengajukan permohonan perbaikan data akta kelahiran kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tujuan mengubah status ayahnya dari Arfan (ayah sambung) menjadi tidak tercantum nama ayahnya, karena ia diklaim sebagai anak kandung dari Uun dan Solihah yang menikah secara agama. Pemohon meminta penetapan pengadilan untuk membolehkan pencatatan ulang akta kelahiran sebagai anak dari ibu Solihah saja. Perkara ini diputus dengan menolak permohonan pemohon karena tidak dapat membuktikan bahwa Arfan bukan ayah kandungnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data akta kelahiran untuk mengubah nama ayah dari Arfan menjadi tidak tercantum, dengan alasan Arfan adalah ayah sambung dan ayah kandungnya adalah Uun.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mendalilkan bahwa ibu kandungnya, Solihah, menikah secara agama dengan Uun pada 1 Juli 2000 namun tidak tercatat secara hukum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mendalilkan bahwa Solihah kemudian menikah secara sah menurut hukum dengan Arfan pada 15 April 2012.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3175-LT-16102024-0114 mencatat Pemohon sebagai anak pertama dari pasangan ayah Arfan dan ibu Solihah.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Peundeuy menerangkan bahwa Uun dan Solihah menikah secara agama pada 1 Juli 2000 dan tidak tercatat di KUA.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga elektronik atas nama Solihah di Kabupaten Garut mencatat Pemohon lahir pada 27 Juni 2002 dengan orang tua ayah Uun dan ibu Basiroh.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga elektronik atas nama Arfan di Jakarta Timur mencatat Pemohon lahir pada 14 Juni 2002 dengan orang tua ayah Arfan dan ibu Solihah.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Surati dan Saksi Maryani menyatakan mengetahui Arfan sebagai ayah sambung berdasarkan informasi dari ibu Solihah, namun tidak mengetahui peristiwa kelahiran atau pernikahan ibu Solihah.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa perkara karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum tersebut.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur ditujukan untuk permohonan perubahan tahun kelahiran, bukan perubahan data nama orang tua.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak mengajukan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) untuk membuktikan bahwa Arfan bukan ayah kandungnya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon untuk menghapus nama Arfan sebagai ayah dalam akta kelahiran ditolak karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Arfan bukan ayah kandungnya.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Aten Taufik Hidayat mengajukan permohonan perbaikan data akta kelahiran di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dalih terdapat kesalahan pencatatan nama ayah. Pemohon mendalilkan bahwa Arfan yang tercantum dalam akta kelahiran hanyalah ayah sambung, sedangkan ayah kandungnya adalah Uun dari pernikahan agama dengan ibu Solihah yang tidak tercatat secara hukum. Pemohon meminta pengadilan menetapkan agar akta kelahiran diubah menjadi anak dari ibu Solihah saja. Dalam persidangan, diajukan berbagai bukti surat yang menunjukkan adanya inkonsistensi data antara akta kelahiran, kartu keluarga, dan surat keterangan agama, serta kesaksian tetangga yang hanya mengetahui status Arfan sebagai ayah sambung berdasarkan cerita. Namun, Hakim menemukan bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan hubungan darah, terutama karena tidak adanya bukti ilmiah. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pengantar dari Dinas Kependudukan dengan isi permohonan. Hakim memutuskan bahwa pemohon gagal membuktikan bahwa Arfan bukan ayah kandungnya, sehingga permohonan ditolak seluruhnya dan pemohon dibebani biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Aten Taufik Hidayat mengajukan permohonan perbaikan data akta kelahiran di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dalih terdapat kesalahan pencatatan nama ayah. Pemohon mendalilkan bahwa Arfan yang tercantum dalam akta kelahiran hanyalah ayah sambung, sedangkan ayah kandungnya adalah Uun dari pernikahan agama dengan ibu Solihah yang tidak tercatat secara hukum. Pemohon meminta pengadilan menetapkan agar akta kelahiran diubah menjadi anak dari ibu Solihah saja. Dalam persidangan, diajukan berbagai bukti surat yang menunjukkan adanya inkonsistensi data antara akta kelahiran, kartu keluarga, dan surat keterangan agama, serta kesaksian tetangga yang hanya mengetahui status Arfan sebagai ayah sambung berdasarkan cerita. Namun, Hakim menemukan bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan hubungan darah, terutama karena tidak adanya bukti ilmiah. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pengantar dari Dinas Kependudukan dengan isi permohonan. Hakim memutuskan bahwa pemohon gagal membuktikan bahwa Arfan bukan ayah kandungnya, sehingga permohonan ditolak seluruhnya dan pemohon dibebani biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data akta kelahiran untuk mengubah nama ayah dari Arfan menjadi tidak tercantum, dengan alasan Arfan adalah ayah sambung dan ayah kandungnya adalah Uun.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mendalilkan bahwa ibu kandungnya, Solihah, menikah secara agama dengan Uun pada 1 Juli 2000 namun tidak tercatat secara hukum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mendalilkan bahwa Solihah kemudian menikah secara sah menurut hukum dengan Arfan pada 15 April 2012.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3175-LT-16102024-0114 mencatat Pemohon sebagai anak pertama dari pasangan ayah Arfan dan ibu Solihah.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Peundeuy menerangkan bahwa Uun dan Solihah menikah secara agama pada 1 Juli 2000 dan tidak tercatat di KUA.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga elektronik atas nama Solihah di Kabupaten Garut mencatat Pemohon lahir pada 27 Juni 2002 dengan orang tua ayah Uun dan ibu Basiroh.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga elektronik atas nama Arfan di Jakarta Timur mencatat Pemohon lahir pada 14 Juni 2002 dengan orang tua ayah Arfan dan ibu Solihah.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Surati dan Saksi Maryani menyatakan mengetahui Arfan sebagai ayah sambung berdasarkan informasi dari ibu Solihah, namun tidak mengetahui peristiwa kelahiran atau pernikahan ibu Solihah.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa perkara karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum tersebut.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur ditujukan untuk permohonan perubahan tahun kelahiran, bukan perubahan data nama orang tua.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak mengajukan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) untuk membuktikan bahwa Arfan bukan ayah kandungnya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon untuk menghapus nama Arfan sebagai ayah dalam akta kelahiran ditolak karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Arfan bukan ayah kandungnya.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya mau ubah nama ayah di akta lahir karena yang tertulis cuma ayah tiri, tapi pengadilan tolak karena saya tidak punya bukti DNA, bagaimana caranya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19952, + "candidates": [ + "Pasal 1100 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1100: Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban ahli waris dalam memikul utang warisan. Meskipun hakim dalam putusan mengutip pasal ini untuk menyimpulkan konsekuensi hukum (status sebagai ahli waris) jika nama ayah dihapus dari akta lahir, substansi sengketa utama adalah pembuktian hubungan darah (filiasi) dan perubahan data administrasi kependudukan. Pasal 1100 tidak mengatur syarat pembuktian hubungan darah, tidak mengatur prosedur perubahan akta lahir, dan bukan merupakan dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan 'bagaimana caranya' membuktikan hubungan darah. Hubungannya hanya bersifat konsekuensial/hipotetis dalam analisis hakim, bukan sebagai aturan yang langsung mengatur hak/kewajiban yang disengketakan atau alat bukti yang diminta pemohon." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17253, + "completion_tokens": 1389 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_487_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_487_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e24ff1c1773de615c88a11c601ec65b43e4e38da --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_487_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_487_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.054, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 152.424, + "query": 2.143, + "relevance": 34.571, + "total": 189.192 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 80139, + "marked_chars": 80400 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI \n- Mengabulkan dan menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ; \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah \nRp.233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada Hari KAMIS, Tanggal 13 MARET \n2025 oleh kami, Tri Yuliani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ardi, S.H.,M.H. \ndan Riyono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan \ntersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 29\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \n \nHalaman 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor : 487/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim \n \ndihadiri oleh Nurifah Amaliah, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dan telah \ndikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu \njuga. \n \nHakim Anggo" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 80400, + "frame": "PT HIKARI NAIPAR JAYA INDONESIA menggugat Fianto Sitorus atas dugaan sisa hutang pinjaman sebesar Rp630.000.000,- beserta bunga dan biaya perkara yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena dianggap tidak dapat diterima akibat gugatan yang kabur (obscuur libel) dan pertentangan dalil, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp1.230.000.000,- yang dituangkan dalam Surat Pernyataan pada bulan Maret 2021.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat telah membayar sebagian pinjaman sebesar Rp600.000.000,- melalui transfer ke rekening pihak ketiga dan rekening Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat masih memiliki sisa hutang sebesar Rp630.000.000,- yang tidak dibayar meskipun telah diberikan somasi tiga kali.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa pinjaman uang diajukan kepada Merry Nainggolan, bukan kepada Penggugat, sehingga tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani tidak memenuhi syarat sebagai Akta Pengakuan Hutang Sepihak karena tidak ditulis tangan oleh Tergugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa obscuur libel karena adanya pertentangan antara posita yang menyatakan sisa hutang Rp630.000.000,- dengan perhitungan kerugian pada posita lain yang menggunakan total pinjaman Rp1.230.000.000,-.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara karena eksepsi obscuur libel diterima.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT HIKARI NAIPAR JAYA INDONESIA mengajukan gugatan perdata terhadap Fianto Sitorus dengan dalil adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang sebesar Rp1.230.000.000,- yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan, di mana Tergugat hanya membayar sebagian sebesar Rp600.000.000,- sehingga tersisa hutang Rp630.000.000,- yang tidak dilunasi. Penggugat mengkualifikasikan kelalaian Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menuntut pelunasan sisa hutang, bunga, serta biaya perkara. Tergugat membantah adanya hubungan hukum langsung dengan Penggugat karena pinjaman diajukan kepada pihak ketiga, serta menyangkal kekuatan bukti Surat Pernyataan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang kabur (obscuur libel) dan menemukan adanya pertentangan dalil dalam gugatan Penggugat antara jumlah sisa hutang yang dituntut dengan dasar perhitungan kerugian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan lebih lanjut pada pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT HIKARI NAIPAR JAYA INDONESIA mengajukan gugatan perdata terhadap Fianto Sitorus dengan dalil adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang sebesar Rp1.230.000.000,- yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan, di mana Tergugat hanya membayar sebagian sebesar Rp600.000.000,- sehingga tersisa hutang Rp630.000.000,- yang tidak dilunasi. Penggugat mengkualifikasikan kelalaian Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menuntut pelunasan sisa hutang, bunga, serta biaya perkara. Tergugat membantah adanya hubungan hukum langsung dengan Penggugat karena pinjaman diajukan kepada pihak ketiga, serta menyangkal kekuatan bukti Surat Pernyataan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang kabur (obscuur libel) dan menemukan adanya pertentangan dalil dalam gugatan Penggugat antara jumlah sisa hutang yang dituntut dengan dasar perhitungan kerugian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan lebih lanjut pada pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp1.230.000.000,- yang dituangkan dalam Surat Pernyataan pada bulan Maret 2021.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat telah membayar sebagian pinjaman sebesar Rp600.000.000,- melalui transfer ke rekening pihak ketiga dan rekening Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat masih memiliki sisa hutang sebesar Rp630.000.000,- yang tidak dibayar meskipun telah diberikan somasi tiga kali.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa pinjaman uang diajukan kepada Merry Nainggolan, bukan kepada Penggugat, sehingga tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani tidak memenuhi syarat sebagai Akta Pengakuan Hutang Sepihak karena tidak ditulis tangan oleh Tergugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa obscuur libel karena adanya pertentangan antara posita yang menyatakan sisa hutang Rp630.000.000,- dengan perhitungan kerugian pada posita lain yang menggunakan total pinjaman Rp1.230.000.000,-.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara karena eksepsi obscuur libel diterima.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sebagian uang pinjaman, tapi kenapa sisa hutangnya masih dituntut padahal perhitungannya tidak jelas?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22377, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (termasuk kesepakatan dan pokok persoalan). Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk mengidentifikasi bahwa hubungan hukum antara para pihak adalah wanprestasi (cidera janji) akibat adanya perjanjian pinjam meminjam yang sah, yang menjadi dasar substantif untuk menilai kewajiban pengembalian hutang. Meskipun gugatan ditolak karena cacat formil (obscur libel), pasal ini menjadi kerangka hukum yang dipakai hakim untuk membedakan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam konteks sengketa hutang piutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam putusan, hakim secara eksplisit menyatakan bahwa kasus ini **bukan** masuk dalam kualifikasi Pasal 1365 karena adanya perjanjian hutang piutang, melainkan masuk ke wanprestasi. Oleh karena itu, pasal ini tidak mengatur substansi sengketa hutang piutang yang menjadi inti pertanyaan awam, melainkan justru disingkirkan sebagai dasar hukum yang tidak tepat untuk kasus ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 30631, + "completion_tokens": 1237 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_490_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_490_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4051a2c0943d282182ab04950edf13ba7c150c1c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_490_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_490_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.036, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 102.132, + "query": 6.666, + "relevance": 53.946, + "total": 162.78 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41395, + "marked_chars": 41512 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41512, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Rosita terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur, Zikri Firman Aulia dan Ahmad Ghazali, untuk mendapatkan penetapan perwalian dan izin kuasa menjual harta peninggalan ayah mereka berupa tanah. Rosita meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali dan memberikan kuasa untuk menjual tanah tersebut demi kepentingan pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anaknya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Rosita menikah dengan Irwansyah pada tahun 2000 dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Marlina Nurfadhila, Zikri Firman Aulia, dan Ahmad Ghazali.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Irwansyah, suami Rosita, meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Zikri Firman Aulia lahir pada 27 April 2006 dan Ahmad Ghazali lahir pada 29 November 2012, sehingga keduanya masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik NIB 09.04.000012730.0 yang atas nama Adianto, Iskandar, Ucit Bt Dasim, Zikri Firman Aulia, Marlina Nurfadhila, Ismawati, Ahmad Ghazali, dan Fadel Fadilah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pemilik tanah bermaksud untuk menjual tanah tersebut, namun karena Zikri Firman Aulia dan Ahmad Ghazali masih di bawah umur, diperlukan kuasa dari ibu kandung mereka untuk melakukan perbuatan hukum penjualan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rosita adalah ibu kandung dari Zikri Firman Aulia dan Ahmad Ghazali serta bekerja dengan penghasilan cukup untuk mengelola hasil penjualan tanah demi kebutuhan pendidikan dan hidup anak-anaknya.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Rosita mengajukan permohonan perwalian dan izin kuasa menjual harta peninggalan almarhum suaminya, Irwansyah, berupa tanah yang juga menjadi hak milik anak-anaknya yang masih di bawah umur, yaitu Zikri Firman Aulia dan Ahmad Ghazali. Rosita dalilkan bahwa karena anak-anaknya belum cakap bertindak hukum, ia perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk dapat menjual tanah tersebut demi memenuhi kebutuhan pendidikan dan hidup anak-anaknya. Hakim menetapkan bahwa Rosita bukanlah wali dalam pengertian hukum perwalian karena ia adalah ibu kandung yang menjalankan kekuasaan asuh, namun Hakim memberikan izin kuasa menjual kepada Rosita selaku ibu kandung untuk menjual tanah tersebut atas nama anak-anaknya yang belum dewasa, dengan pertimbangan bahwa Rosita mampu mengelola hasil penjualan untuk kepentingan anak-anaknya. Permohonan dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar putusan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Rosita mengajukan permohonan perwalian dan izin kuasa menjual harta peninggalan almarhum suaminya, Irwansyah, berupa tanah yang juga menjadi hak milik anak-anaknya yang masih di bawah umur, yaitu Zikri Firman Aulia dan Ahmad Ghazali. Rosita dalilkan bahwa karena anak-anaknya belum cakap bertindak hukum, ia perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk dapat menjual tanah tersebut demi memenuhi kebutuhan pendidikan dan hidup anak-anaknya. Hakim menetapkan bahwa Rosita bukanlah wali dalam pengertian hukum perwalian karena ia adalah ibu kandung yang menjalankan kekuasaan asuh, namun Hakim memberikan izin kuasa menjual kepada Rosita selaku ibu kandung untuk menjual tanah tersebut atas nama anak-anaknya yang belum dewasa, dengan pertimbangan bahwa Rosita mampu mengelola hasil penjualan untuk kepentingan anak-anaknya. Permohonan dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar putusan.", + "facts": [ + { + "fact": "Rosita menikah dengan Irwansyah pada tahun 2000 dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Marlina Nurfadhila, Zikri Firman Aulia, dan Ahmad Ghazali.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Irwansyah, suami Rosita, meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Zikri Firman Aulia lahir pada 27 April 2006 dan Ahmad Ghazali lahir pada 29 November 2012, sehingga keduanya masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik NIB 09.04.000012730.0 yang atas nama Adianto, Iskandar, Ucit Bt Dasim, Zikri Firman Aulia, Marlina Nurfadhila, Ismawati, Ahmad Ghazali, dan Fadel Fadilah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pemilik tanah bermaksud untuk menjual tanah tersebut, namun karena Zikri Firman Aulia dan Ahmad Ghazali masih di bawah umur, diperlukan kuasa dari ibu kandung mereka untuk melakukan perbuatan hukum penjualan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rosita adalah ibu kandung dari Zikri Firman Aulia dan Ahmad Ghazali serta bekerja dengan penghasilan cukup untuk mengelola hasil penjualan tanah demi kebutuhan pendidikan dan hidup anak-anaknya.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ibu kandung dua anak kecil yang masih di bawah umur, bagaimana cara menjual tanah warisan suami yang sudah meninggal demi kebutuhan hidup anak-anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14039, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 359 KUHPerdata", + "Pasal 362 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 359 KUHPerdata", + "text": "Pasal 359: Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali. Atas permohonan orang yang digantinya, wali ini diberhentikan oleh Pengadilan Negeri, bila alasan yang menyebabkan pengangkatan tidak ada lagi. Atas permohonan ini Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah pemohon, wali, wali pengawas, para keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa, dan dewan perwalian bila permohonan ini menyangkut perwalian anak di luar kawin, maka Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil secara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 354a. Permohonan dikabulkan kecuali jika ada kekhawatiran yang berdasar kalau-kalau bapak atau ibu menelantarkan anak. Terhadap pemeriksaan orang-orang ini, ketentuan dalam alinea keempat Pasal 206 berlaku dengan sekedar penyesuaian. Selama perwalian termaksud dalam alinea kedua dan ketiga berjalan, penunaian kekuasaan orang tua ditangguhkan. Dalam hal diperlukan pengangkatan seorang wali, maka bila perlu oleh Balai Harta Peninggalan, baik sebelum maupun setelah pengangkatan itu, diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak belum dewasa, sampai perwalian itu mulai berlaku." + }, + { + "pasal": "Pasal 362 KUHPerdata", + "text": "Pasal 362: Wali, segera setelah perwaliannya mulai berlaku, di hadapan Balai Harta Peninggalan wajib mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati. Bila di tempat kediaman wali itu atau dalam jarak lima betas pal dari tempat itu tidak ada Balai Harta Peninggalan atau tidak ada perwakilannya maka sumpah boleh diangkat di hadapan Pengadilan Negeri atau kepala pemerintahan daerah tempat kediaman wali. Tentang pengambilan sumpah itu harus dibuat berita acara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum menikah). Dalam pertanyaan, subjek hukumnya adalah 'anak kecil yang masih di bawah umur'. Putusan juga secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk menetapkan status anak-anak Pemohon sebagai belum dewasa, yang menjadi dasar hukum mengapa mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri (seperti menjual tanah) dan memerlukan kuasa/izin dari orang tua. Ini adalah unsur substantif utama dalam menjawab pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 359 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pengangkatan wali oleh Pengadilan Negeri bagi anak yang *tidak berada di bawah kekuasaan orang tua*. Dalam pertimbangan hukum, Hakim secara tegas menolak penerapan pasal ini karena Pemohon adalah ibu kandung yang masih menjalankan kekuasaan orang tua (asuh). Putusan menyatakan Pemohon bukan 'Wali' dalam arti pasal ini, melainkan orang tua yang memberi kuasa. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi dasar hukum yang diterapkan untuk menjawab pertanyaan, melainkan justru disingkirkan karena faktanya tidak memenuhi syarat 'tidak berada di bawah kekuasaan orang tua'." + }, + { + "pasal": "Pasal 362 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban sumpah seorang Wali. Karena dalam perkara ini Hakim memutuskan bahwa Pemohon bertindak sebagai orang tua/kuasa dan bukan sebagai 'Wali' yang diangkat pengadilan (karena anak masih di bawah kekuasaan orang tua), maka kewajiban sumpah wali menurut pasal ini tidak relevan dengan mekanisme hukum yang diterapkan dalam kasus ini. Pasal ini tidak mengatur hak ibu kandung untuk menjual harta anak di bawah kekuasaan orang tuanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap untuk membuat persetujuan (termasuk anak yang belum dewasa). Dalam pertanyaan, inti masalahnya adalah anak-anak tidak bisa menjual tanah sendiri karena status hukumnya. Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa anak-anak tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga diperlukan perwakilan/kuasa dari ibunya. Ini adalah dasar substantif mengapa prosedur 'kuasa menjual' diperlukan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19045, + "completion_tokens": 1344 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_492_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_492_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..73b018e5846be2d1067678c638d6e6b6711c1fd9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_492_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,200 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_492_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 50, + "timings": { + "parse": 0.091, + "classify": 0.0, + "condense": 287.253, + "read": 133.298, + "query": 17.718, + "relevance": 61.956, + "total": 500.315 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 154652, + "marked_chars": 155093 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Provisi:\n-\nMenolak provisi Para Penggugat;\nDalam Eksepsi:\n-\nMenolak eksepsi Para Tergugat;\nDalam Pokok Perkara:\n1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah secara hukum dan berharga Surat Kepemilikan Para\nPenggugat atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat, seluas 190 m2,\nyang terletak di Kp. Rawa Badung, Nomor 59, RT. 002, RW. 07, Kelurahan\nJatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi\nDKI Jakarta, berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 9\nHalaman 48 dari 50 Hal. Putusan Perdata Nomor 492/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 48\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nNopember 1990, antara Ace Efendi (Penjual) dan Almarhum Mulia Butar-\nButar (Pembeli),\nDengan batas-batas sebagai berikut:\n-\nUtara tanah darat\n: Suwarno;\n-\nTimur tanah darat : Timan/Aih;\n-\nSelatan tanah darat : Anan;\n-\nBarat tanah darat : Timan/Jalan Setapak;\n3. Menyatakan Tergugat I d" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134964, + "summary": "[HAL 1-15] Perkara perdata Nomor 492/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim melibatkan enam Penggugat (Sariningsih sebagai istri sah Almarhum Mulia Butar-Butar, dan lima anak mereka termasuk ahli waris Oloan Ucok Risdianto yang telah meninggal) melawan dua Tergugat (Dian Ariyani dan Andigan Michael Saputra). Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah pemilik sah tanah dan bangunan seluas 190 m2 di Kp. Rawa Badung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 9 November 1990 antara Ace Efendi dan Almarhum Mulia Butar-Butar, serta bukti pembayaran PBB sejak 1993. Penggugat mengklaim bahwa sejak Januari 2018, Tergugat menguasai tanah tersebut tanpa hak setelah Almarhum Mulia Butar-Butar sakit stroke, sehingga terjadi perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menyebabkan kerugian materil (hilang sewa selama 67 bulan sebesar Rp402.000.000,00) dan immateril (Rp201.000.000,00), total Rp603.000.000,00. Penggugat memohon putusan untuk menyatakan kepemilikan sah, memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek sengketa, serta pembayaran kerugian dan uang paksa. Mediasi gagal dilakukan.\n\n[HAL 16-21] Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dan kompetensi absolut (mengklaim perkara waris Islam harus di Pengadilan Agama), serta membantah dalil pokok dengan menyatakan bahwa Tergugat I adalah istri sah Almarhum Mulia Butar-Butar (yang juga dikenal sebagai Mulyono) dalam pernikahan siri tahun 2000, dan Tergugat II adalah anak mereka. Tergugat mendalilkan bahwa penguasaan objek sengketa dilakukan atas izin Almarhum dan objek tersebut telah dihibahkan/diwariskan kepada Tergugat melalui Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2018 dan Surat Pernyataan Warisan, sehingga gugatan Penggugat ditolak.\n\n[HAL 22-33] Pembuktian dilakukan melalui alat bukti surat dan saksi. Penggugat mengajukan bukti P-1 s.d. P-22B (termasuk buku nikah, surat jual beli 1990, surat kematian, surat penyerahan rumah 2018, dan foto) serta saksi Rosdiana Siahaan dan Wahyuni yang mendukung klaim kepemilikan Penggugat I dan kondisi sakit Almarhum. Tergugat mengajukan bukti T-1 s.d. T-35 (termasuk akta nikah siri 2000 atas nama Mulyono, KTP, akta kelahiran anak, surat pernyataan hibah/warisan 2018, dan kwitansi) serta saksi Muji Kuwatno dan Supriyanti yang mendukung klaim Tergugat sebagai keluarga sah dan penerima hibah.\n\n[HAL 34-44] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat (eksepsi kompetensi absolut telah ditolak dalam putusan sela sebelumnya, dan eksepsi obscur libel dianggap menyentuh pokok perkara). Dalam pemeriksaan pokok, Hakim mengonfirmasi fakta yang tidak disangkal: objek sengketa adalah tanah 190 m2 di Kp. Rawa Badung, Almarhum Mulia Butar-Butar meninggal 11 Oktober 2021, dan Penggugat I adalah istri sah serta anak-anak mereka adalah ahli waris. Hakim menilai sah kepemilikan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli 9 November 1990 antara Ace Efendi dan Almarhum Mulia Butar-Butar yang dilakukan secara tunai, terang, dan dengan harga layak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata. Sebaliknya, Hakim menolak dalil Tergugat mengenai penghibahan objek sengketa karena berdasarkan Pasal 1678 KUH Perdata, penghibahan antara suami istri selama perkawinan berlangsung adalah dilarang, dan mengingat pernikahan siri antara Almarhum dan Tergugat I masih berlangsung saat surat pernyataan hibah dibuat, maka penghibahan tersebut tidak sah secara hukum." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 21629, + "summary": "[HAL 1-15] Perkara perdata Nomor 492/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim melibatkan enam Penggugat (Sariningsih sebagai istri sah Almarhum Mulia Butar-Butar, dan lima anak mereka termasuk ahli waris Oloan Ucok Risdianto yang telah meninggal) melawan dua Tergugat (Dian Ariyani dan Andigan Michael Saputra). Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah pemilik sah tanah dan bangunan seluas 190 m2 di Kp. Rawa Badung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 9 November 1990 antara Ace Efendi dan Almarhum Mulia Butar-Butar, serta bukti pembayaran PBB sejak 1993. Penggugat mengklaim bahwa sejak Januari 2018, Tergugat menguasai tanah tersebut tanpa hak setelah Almarhum Mulia Butar-Butar sakit stroke, sehingga terjadi perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menyebabkan kerugian materil (hilang sewa selama 67 bulan sebesar Rp402.000.000,00) dan immateril (Rp201.000.000,00), total Rp603.000.000,00. Penggugat memohon putusan untuk menyatakan kepemilikan sah, memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek sengketa, serta pembayaran kerugian dan uang paksa. Mediasi gagal dilakukan.\n\n[HAL 16-21] Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dan kompetensi absolut (mengklaim perkara waris Islam harus di Pengadilan Agama), serta membantah dalil pokok dengan menyatakan bahwa Tergugat I adalah istri sah Almarhum Mulia Butar-Butar (yang juga dikenal sebagai Mulyono) dalam pernikahan siri tahun 2000, dan Tergugat II adalah anak mereka. Tergugat mendalilkan bahwa penguasaan objek sengketa dilakukan atas izin Almarhum dan objek tersebut telah dihibahkan/diwariskan kepada Tergugat melalui Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2018 dan Surat Pernyataan Warisan, sehingga gugatan Penggugat ditolak.\n\n[HAL 22-33] Pembuktian dilakukan melalui alat bukti surat dan saksi. Penggugat mengajukan bukti P-1 s.d. P-22B (termasuk buku nikah, surat jual beli 1990, surat kematian, surat penyerahan rumah 2018, dan foto) serta saksi Rosdiana Siahaan dan Wahyuni yang mendukung klaim kepemilikan Penggugat I dan kondisi sakit Almarhum. Tergugat mengajukan bukti T-1 s.d. T-35 (termasuk akta nikah siri 2000 atas nama Mulyono, KTP, akta kelahiran anak, surat pernyataan hibah/warisan 2018, dan kwitansi) serta saksi Muji Kuwatno dan Supriyanti yang mendukung klaim Tergugat sebagai keluarga sah dan penerima hibah.\n\n[HAL 34-44] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat (eksepsi kompetensi absolut telah ditolak dalam putusan sela sebelumnya, dan eksepsi obscur libel dianggap menyentuh pokok perkara). Dalam pemeriksaan pokok, Hakim mengonfirmasi fakta yang tidak disangkal: objek sengketa adalah tanah 190 m2 di Kp. Rawa Badung, Almarhum Mulia Butar-Butar meninggal 11 Oktober 2021, dan Penggugat I adalah istri sah serta anak-anak mereka adalah ahli waris. Hakim menilai sah kepemilikan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli 9 November 1990 antara Ace Efendi dan Almarhum Mulia Butar-Butar yang dilakukan secara tunai, terang, dan dengan harga layak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata. Sebaliknya, Hakim menolak dalil Tergugat mengenai penghibahan objek sengketa karena berdasarkan Pasal 1678 KUH Perdata, penghibahan antara suami istri selama perkawinan berlangsung adalah dilarang, dan mengingat pernikahan siri antara Almarhum dan Tergugat I masih berlangsung saat surat pernyataan hibah dibuat, maka penghibahan tersebut tidak sah secara hukum.\n\n[HAL 44-46] Hakim menegaskan bahwa penghibahan antara suami istri selama perkawinan siri antara Almarhum Mulia Butar-Butar dengan Tergugat I masih berlangsung adalah tidak berkekuatan hukum. Kepemilikan Penggugat atas objek sengketa (tanah dan bangunan seluas 190 m2 di Kp. Rawa Badung, Nomor 59, RT. 002, RW. 07, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur) dinyatakan sah secara hukum berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 9 November 1990 antara Ace Efendi dan Almarhum Mulia Butar-Butar, dengan batas-batas: Utara tanah darat Suwarno, Timur tanah darat Timan/Aih, Selatan tanah darat Anan, Barat tanah darat Timan/Jalan Setapak. Terkait perbuatan melawan hukum, Hakim mengutip Pasal 1365 KUH Perdata dan yurisprudensi Hoge Raad 1919 yang memperluas pengertian melawan hukum termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Karena penguasaan Tergugat didasarkan pada penghibahan yang tidak sah, maka perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.\n\n[HAL 46-50] Terkait tuntutan ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp603.000.000,00, Majelis Hakim menolak petitum ini karena Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya kerugian tersebut. Namun, Hakim mengabulkan petitum lainnya: menyatakan sah kepemilikan Penggugat, menyatakan Tergugat I dan II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum Tergugat I dan II secara bersama-sama untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan seluas 190 m2 kepada Penggugat dalam keadaan utuh. Tuntutan uang paksa (dwangsom) Rp500.000,00 per hari dan eksekusi lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena belum adanya bukti kelalaian Tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.811.000,00. Putusan akhir menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya, dengan amar putusan yang mengukuhkan kepemilikan Penggugat, kewajiban Tergugat mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa, serta pembayaran biaya perkara." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-15] Perkara perdata Nomor 492/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim melibatkan enam Penggugat (Sariningsih sebagai istri sah Almarhum Mulia Butar-Butar, dan lima anak mereka termasuk ahli waris Oloan Ucok Risdianto yang telah meninggal) melawan dua Tergugat (Dian Ariyani dan Andigan Michael Saputra). Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah pemilik sah tanah dan bangunan seluas 190 m2 di Kp. Rawa Badung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 9 November 1990 antara Ace Efendi dan Almarhum Mulia Butar-Butar, serta bukti pembayaran PBB sejak 1993. Penggugat mengklaim bahwa sejak Januari 2018, Tergugat menguasai tanah tersebut tanpa hak setelah Almarhum Mulia Butar-Butar sakit stroke, sehingga terjadi perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menyebabkan kerugian materil (hilang sewa selama 67 bulan sebesar Rp402.000.000,00) dan immateril (Rp201.000.000,00), total Rp603.000.000,00. Penggugat memohon putusan untuk menyatakan kepemilikan sah, memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek sengketa, serta pembayaran kerugian dan uang paksa. Mediasi gagal dilakukan.\n\n[HAL 16-21] Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dan kompetensi absolut (mengklaim perkara waris Islam harus di Pengadilan Agama), serta membantah dalil pokok dengan menyatakan bahwa Tergugat I adalah istri sah Almarhum Mulia Butar-Butar (yang juga dikenal sebagai Mulyono) dalam pernikahan siri tahun 2000, dan Tergugat II adalah anak mereka. Tergugat mendalilkan bahwa penguasaan objek sengketa dilakukan atas izin Almarhum dan objek tersebut telah dihibahkan/diwariskan kepada Tergugat melalui Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2018 dan Surat Pernyataan Warisan, sehingga gugatan Penggugat ditolak.\n\n[HAL 22-33] Pembuktian dilakukan melalui alat bukti surat dan saksi. Penggugat mengajukan bukti P-1 s.d. P-22B (termasuk buku nikah, surat jual beli 1990, surat kematian, surat penyerahan rumah 2018, dan foto) serta saksi Rosdiana Siahaan dan Wahyuni yang mendukung klaim kepemilikan Penggugat I dan kondisi sakit Almarhum. Tergugat mengajukan bukti T-1 s.d. T-35 (termasuk akta nikah siri 2000 atas nama Mulyono, KTP, akta kelahiran anak, surat pernyataan hibah/warisan 2018, dan kwitansi) serta saksi Muji Kuwatno dan Supriyanti yang mendukung klaim Tergugat sebagai keluarga sah dan penerima hibah.\n\n[HAL 34-44] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat (eksepsi kompetensi absolut telah ditolak dalam putusan sela sebelumnya, dan eksepsi obscur libel dianggap menyentuh pokok perkara). Dalam pemeriksaan pokok, Hakim mengonfirmasi fakta yang tidak disangkal: objek sengketa adalah tanah 190 m2 di Kp. Rawa Badung, Almarhum Mulia Butar-Butar meninggal 11 Oktober 2021, dan Penggugat I adalah istri sah serta anak-anak mereka adalah ahli waris. Hakim menilai sah kepemilikan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli 9 November 1990 antara Ace Efendi dan Almarhum Mulia Butar-Butar yang dilakukan secara tunai, terang, dan dengan harga layak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata. Sebaliknya, Hakim menolak dalil Tergugat mengenai penghibahan objek sengketa karena berdasarkan Pasal 1678 KUH Perdata, penghibahan antara suami istri selama perkawinan berlangsung adalah dilarang, dan mengingat pernikahan siri antara Almarhum dan Tergugat I masih berlangsung saat surat pernyataan hibah dibuat, maka penghibahan tersebut tidak sah secara hukum.\n\n[HAL 44-46] Hakim menegaskan bahwa penghibahan antara suami istri selama perkawinan siri antara Almarhum Mulia Butar-Butar dengan Tergugat I masih berlangsung adalah tidak berkekuatan hukum. Kepemilikan Penggugat atas objek sengketa (tanah dan bangunan seluas 190 m2 di Kp. Rawa Badung, Nomor 59, RT. 002, RW. 07, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur) dinyatakan sah secara hukum berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 9 November 1990 antara Ace Efendi dan Almarhum Mulia Butar-Butar, dengan batas-batas: Utara tanah darat Suwarno, Timur tanah darat Timan/Aih, Selatan tanah darat Anan, Barat tanah darat Timan/Jalan Setapak. Terkait perbuatan melawan hukum, Hakim mengutip Pasal 1365 KUH Perdata dan yurisprudensi Hoge Raad 1919 yang memperluas pengertian melawan hukum termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Karena penguasaan Tergugat didasarkan pada penghibahan yang tidak sah, maka perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.\n\n[HAL 46-50] Terkait tuntutan ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp603.000.000,00, Majelis Hakim menolak petitum ini karena Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya kerugian tersebut. Namun, Hakim mengabulkan petitum lainnya: menyatakan sah kepemilikan Penggugat, menyatakan Tergugat I dan II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum Tergugat I dan II secara bersama-sama untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan seluas 190 m2 kepada Penggugat dalam keadaan utuh. Tuntutan uang paksa (dwangsom) Rp500.000,00 per hari dan eksekusi lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena belum adanya bukti kelalaian Tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.811.000,00. Putusan akhir menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya, dengan amar putusan yang mengukuhkan kepemilikan Penggugat, kewajiban Tergugat mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa, serta pembayaran biaya perkara." + }, + "read": { + "input_chars": 5413, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris Almarhum Mulia Butar-Butar, menggugat Tergugat yang mengklaim diri sebagai keluarga sah Almarhum, atas penguasaan tanah dan bangunan seluas 190 m2 di Kp. Rawa Badung, Jakarta Timur yang didalilkan sebagai hasil jual beli sah. Penggugat memohon pengakuan kepemilikan sah, pengosongan dan penyerahan objek sengketa, serta pembayaran ganti rugi materil dan immateril. Majelis Hakim mengabulkan gugatan terkait pengakuan kepemilikan dan pengosongan objek, namun menolak tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I adalah istri sah Almarhum Mulia Butar-Butar dan anak-anak mereka adalah ahli waris yang sah.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Mulia Butar-Butar meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 190 m2 di Kp. Rawa Badung, Jakarta Timur.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Mulia Butar-Butar memperoleh hak atas objek sengketa melalui Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 9 November 1990 dengan Ace Efendi yang dilakukan secara tunai dan terang.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I adalah istri sah Almarhum Mulia Butar-Butar dalam pernikahan siri tahun 2000 dan Tergugat II adalah anak mereka.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan penguasaan objek sengketa didasarkan pada izin Almarhum serta hibah atau warisan melalui Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2018.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat Pernyataan hibah/warisan dari Almarhum kepada Tergugat I tidak berkekuatan hukum karena penghibahan antara suami istri selama perkawinan berlangsung dilarang.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan II dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada penghibahan yang tidak sah.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya kerugian materil dan immateril sebesar Rp603.000.000,00.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Mulia Butar-Butar atas tanah dan bangunan seluas 190 m2 di Kp. Rawa Badung, Jakarta Timur, yang diperoleh melalui jual beli sah pada tahun 1990. Tergugat, yang mengklaim diri sebagai keluarga sah Almarhum melalui pernikahan siri, menguasai objek tersebut dengan dalih adanya hibah atau warisan. Majelis Hakim menetapkan bahwa kepemilikan Penggugat sah berdasarkan surat jual beli tahun 1990, sementara dalil Tergugat mengenai hibah ditolak karena penghibahan antara suami istri selama perkawinan berlangsung adalah tidak sah secara hukum. Akibatnya, penguasaan Tergugat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk pengakuan kepemilikan dan perintah pengosongan serta penyerahan objek sengketa, namun menolak tuntutan ganti rugi materil dan immateril karena Penggugat gagal membuktikan adanya kerugian tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Mulia Butar-Butar atas tanah dan bangunan seluas 190 m2 di Kp. Rawa Badung, Jakarta Timur, yang diperoleh melalui jual beli sah pada tahun 1990. Tergugat, yang mengklaim diri sebagai keluarga sah Almarhum melalui pernikahan siri, menguasai objek tersebut dengan dalih adanya hibah atau warisan. Majelis Hakim menetapkan bahwa kepemilikan Penggugat sah berdasarkan surat jual beli tahun 1990, sementara dalil Tergugat mengenai hibah ditolak karena penghibahan antara suami istri selama perkawinan berlangsung adalah tidak sah secara hukum. Akibatnya, penguasaan Tergugat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk pengakuan kepemilikan dan perintah pengosongan serta penyerahan objek sengketa, namun menolak tuntutan ganti rugi materil dan immateril karena Penggugat gagal membuktikan adanya kerugian tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I adalah istri sah Almarhum Mulia Butar-Butar dan anak-anak mereka adalah ahli waris yang sah.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Mulia Butar-Butar meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 190 m2 di Kp. Rawa Badung, Jakarta Timur.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Mulia Butar-Butar memperoleh hak atas objek sengketa melalui Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 9 November 1990 dengan Ace Efendi yang dilakukan secara tunai dan terang.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I adalah istri sah Almarhum Mulia Butar-Butar dalam pernikahan siri tahun 2000 dan Tergugat II adalah anak mereka.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan penguasaan objek sengketa didasarkan pada izin Almarhum serta hibah atau warisan melalui Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2018.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat Pernyataan hibah/warisan dari Almarhum kepada Tergugat I tidak berkekuatan hukum karena penghibahan antara suami istri selama perkawinan berlangsung dilarang.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan II dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada penghibahan yang tidak sah.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya kerugian materil dan immateril sebesar Rp603.000.000,00.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya beli tanah ini tahun 1990, tapi sekarang ada orang yang mengaku istri dan anak almarhum pemilik lama, mereka bilang dapat hibah dan menolak pindah, apa bisa saya paksa mereka keluar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 49277, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1666 KUHPerdata", + "Pasal 1676 KUHPerdata", + "Pasal 1678 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1666: Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orang-orang yang masih hidup." + }, + { + "pasal": "Pasal 1676 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1676: Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undangundang dinyatakan tidak mampu untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1678 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1678: Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti gugatan Penggugat untuk memaksa Tergugat keluar dan membayar kerugian. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menguji apakah penguasaan tanah oleh Tergugat tanpa hak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pemilik sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan hibah, yang merupakan dalil utama Tergugat (Penggugat II dan III) sebagai pembelaan bahwa mereka mendapatkan hak atas tanah melalui hibah dari almarhum. Pemahaman tentang definisi hibah diperlukan untuk menilai validitas klaim kepemilikan Tergugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1676 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang cakap memberikan dan menerima hibah. Meskipun dalam putusan fokus utama pada larangan hibah antar suami istri (Pasal 1678), Pasal 1676 menjadi bagian dari kerangka hukum yang mengevaluasi sah tidaknya pemberian hibah oleh almarhum kepada Tergugat, sehingga relevan secara substantif dengan isu kepemilikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1678 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit menjadi dasar putusan hakim untuk menolak dalil hibah Tergugat. Hakim menyatakan bahwa karena perkawinan antara almarhum dan Tergugat I (istri) masih berlangsung (walaupun siri), maka hibah yang dilakukan almarhum kepada Tergugat I dan anak-anaknya adalah tidak berkekuatan hukum berdasarkan Pasal 1678. Ini adalah kunci hukum yang menjawab pertanyaan apakah Tergugat bisa menolak pindah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1666 KUHPerdata", + "Pasal 1676 KUHPerdata", + "Pasal 1678 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 61159, + "completion_tokens": 3884 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_492_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_492_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fc568971a6697d4feb496edc4ce926aa44cb6ef3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_492_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_492_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 55, + "timings": { + "parse": 0.096, + "classify": 0.0, + "condense": 117.374, + "read": 87.329, + "query": 6.729, + "relevance": 37.87, + "total": 249.398 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 148156, + "marked_chars": 148642 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI; \nDalam Eksepsi; \n- \nMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; \nDalam Pokok Perkara; \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk \nVerklaard); \nDALAM REKONVENSI; \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet \nOntvankelijk Verklaard); \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI; \n - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar \nbiaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah \nRp 243.500,00 (Dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus); \n \n \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025, oleh \nkami, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, \nS.H., M.H dan Ni Made Purnami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim \nAnggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 diucapkan \ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri \noleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Widiyarti, S.H., Panitera Pengganti \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134837, + "summary": "Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo (Penggugat) menggugat PT Total Abadi Solusindo (Tergugat) dengan dalil Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) melalui penagihan somasi atas utang pengadaan pipa air PVC 3\" sebanyak 700 batang (Pokja 102.15, SPK 690/102/PPK/PL/POKJA 102.PDAM/November/2015, 14 September 2016) senilai Rp188.265.000,- [HAL 1-5]. Penggugat menyatakan bersedia membayar jika Tergugat melengkapi dokumen syarat tagihan sesuai peraturan BUMD, namun dalam pertemuan klarifikasi tanggal 31 Januari dan 20 Maret 2024, Tergugat tidak dapat menunjukkan dokumen asli Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut [HAL 6-13]. Penggugat mendalilkan ketiadaan SPK membuktikan tidak ada kesepakatan hukum, sehingga penagihan Tergugat memenuhi unsur PMH (Pasal 1365 KUHPerdata) dan menuntut pernyataan tidak adanya utang, pembatalan somasi sebagai PMH, serta ganti rugi materiil dan immateriil total Rp800.000.000,- [HAL 14-20]. Tergugat membantah dengan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena dasar hukum tidak jelas dan kerugian tidak dirinci, serta dalam pokok perkara menolak dalil PMH dengan menyatakan barang telah dikirim dan diterima Penggugat berdasarkan surat jalan, di mana ketiadaan SPK disebabkan oleh Penggugat yang tidak mengeluarkannya akibat kasus hukum yang menimpa Direksi Penggugat saat itu, sehingga Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pembayaran Rp188.265.000,- plus kerugian immateriil Rp5.000.000.000,- [HAL 21-36]. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat karena menyangkut substansi, namun dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa meskipun Tergugat telah mengirim somasi dan Penggugat beritikad baik membayar, Tergugat gagal melengkapi dokumen syarat tagihan termasuk SPK, sehingga perbuatan penagihan tanpa dokumen lengkap tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum [HAL 44-50]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 15305, + "summary": "Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo (Penggugat) menggugat PT Total Abadi Solusindo (Tergugat) atas perbuatan melawan hukum (PMH) akibat penagihan somasi utang pengadaan pipa air PVC 3\" senilai Rp188.265.000,- berdasarkan SPK tanggal 14 September 2016, dengan dalil ketiadaan dokumen SPK asli yang menyebabkan tidak adanya kesepakatan hukum [HAL 1-20]. Kronologi menunjukkan adanya pertukaran surat: Penggugat mengirimkan surat pada 18 April 2024 yang menolak pembayaran karena tidak adanya SPK, dan pada 3 Mei 2024 menetapkan batas akhir 31 Mei 2024 untuk penyerahan dokumen kelengkapan penagihan, dengan ancaman tagihan dianggap tidak ada jika tidak dipenuhi [HAL 51]. Sebagai respons, Tergugat mengirimkan surat pada 31 Mei 2024 yang menuntut pembayaran atau pengembalian barang, namun tetap tidak dapat menunjukkan SPK yang diminta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2021 [HAL 51-52]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mencatat bahwa meskipun Tergugat beritikad baik menagih dan Penggugat beritikad baik membayar, Tergugat gagal melengkapi dokumen tagihan termasuk SPK, namun Majelis Hakim kemudian beralih menilai bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscur libel*) karena tidak cukup menjelaskan perbuatan PMH yang dilakukan Tergugat dan dasar hukumnya tidak jelas, terutama dengan adanya keterangan saksi yang menyatakan dokumen pengadaan tahun 2015 tidak diketemukan [HAL 52-53]. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi (gugatan utama) Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan secara otomatis gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima, tanpa memeriksa pokok persengketaan lebih lanjut [HAL 53-54]. Dalam amar putusan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi Tergugat, menyatakan gugatan Penggugat dan gugatan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima, serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp243.500,- [HAL 54]." + } + ], + "final_summary": "Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo (Penggugat) menggugat PT Total Abadi Solusindo (Tergugat) atas perbuatan melawan hukum (PMH) akibat penagihan somasi utang pengadaan pipa air PVC 3\" senilai Rp188.265.000,- berdasarkan SPK tanggal 14 September 2016, dengan dalil ketiadaan dokumen SPK asli yang menyebabkan tidak adanya kesepakatan hukum [HAL 1-20]. Kronologi menunjukkan adanya pertukaran surat: Penggugat mengirimkan surat pada 18 April 2024 yang menolak pembayaran karena tidak adanya SPK, dan pada 3 Mei 2024 menetapkan batas akhir 31 Mei 2024 untuk penyerahan dokumen kelengkapan penagihan, dengan ancaman tagihan dianggap tidak ada jika tidak dipenuhi [HAL 51]. Sebagai respons, Tergugat mengirimkan surat pada 31 Mei 2024 yang menuntut pembayaran atau pengembalian barang, namun tetap tidak dapat menunjukkan SPK yang diminta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2021 [HAL 51-52]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mencatat bahwa meskipun Tergugat beritikad baik menagih dan Penggugat beritikad baik membayar, Tergugat gagal melengkapi dokumen tagihan termasuk SPK, namun Majelis Hakim kemudian beralih menilai bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscur libel*) karena tidak cukup menjelaskan perbuatan PMH yang dilakukan Tergugat dan dasar hukumnya tidak jelas, terutama dengan adanya keterangan saksi yang menyatakan dokumen pengadaan tahun 2015 tidak diketemukan [HAL 52-53]. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi (gugatan utama) Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan secara otomatis gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima, tanpa memeriksa pokok persengketaan lebih lanjut [HAL 53-54]. Dalam amar putusan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi Tergugat, menyatakan gugatan Penggugat dan gugatan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima, serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp243.500,- [HAL 54]." + }, + "read": { + "input_chars": 1952, + "frame": "Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo menggugat PT Total Abadi Solusindo atas perbuatan melawan hukum terkait penagihan utang pengadaan pipa air PVC 3\" yang didasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 14 September 2016. Penggugat meminta pernyataan bahwa tagihan tersebut tidak sah karena ketiadaan dokumen SPK asli yang menyebabkan tidak adanya kesepakatan hukum. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap kabur dan tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum serta dasar hukumnya secara jelas.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT Total Abadi Solusino menagihan pembayaran sebesar Rp188.265.000,- atas pengadaan pipa air PVC 3\" berdasarkan Surat Perintah Kerja tanggal 14 September 2016.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat pada 18 April 2024 yang menolak pembayaran karena tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) asli.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menetapkan batas akhir 31 Mei 2024 untuk penyerahan dokumen kelengkapan penagihan dengan ancaman tagihan dianggap tidak ada jika tidak dipenuhi.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pada 31 Mei 2024 yang menuntut pembayaran atau pengembalian barang namun tidak dapat menunjukkan SPK yang diminta.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat keterangan saksi bahwa dokumen pengadaan tahun 2015 tidak diketemukan.", + "page": 52, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat bersifat kabur karena tidak cukup menjelaskan perbuatan melawan hukum dan dasar hukumnya tidak jelas.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok persengketaan lebih lanjut.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo menggugat PT Total Abadi Solusindo atas perbuatan melawan hukum terkait penagihan utang pengadaan pipa air PVC 3\" senilai Rp188.265.000,- yang didasarkan pada Surat Perintah Kerja tanggal 14 September 2016. Penggugat berdalil bahwa ketiadaan dokumen SPK asli menyebabkan tidak adanya kesepakatan hukum, sehingga menolak pembayaran dan meminta pengesahan bahwa tagihan tersebut tidak ada. Kronologi perselisihan ditandai dengan pertukaran surat di mana Penggugat menolak pembayaran dan menetapkan batas waktu penyerahan dokumen, sementara Tergugat menagih pembayaran atau pengembalian barang namun gagal menunjukkan SPK yang diminta sesuai peraturan daerah. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mencatat bahwa meskipun kedua belah pihak beritikad baik, Tergugat gagal melengkapi dokumen tagihan dan terdapat keterangan saksi bahwa dokumen pengadaan tahun 2015 tidak diketemukan. Namun, Majelis Hakim kemudian menilai bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur karena tidak cukup menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat serta dasar hukumnya yang tidak jelas. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan secara otomatis gugatan rekonvensi Tergugat juga tidak dapat diterima, tanpa memeriksa pokok persengketaan lebih lanjut. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi Tergugat, menyatakan kedua gugatan tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo menggugat PT Total Abadi Solusindo atas perbuatan melawan hukum terkait penagihan utang pengadaan pipa air PVC 3\" senilai Rp188.265.000,- yang didasarkan pada Surat Perintah Kerja tanggal 14 September 2016. Penggugat berdalil bahwa ketiadaan dokumen SPK asli menyebabkan tidak adanya kesepakatan hukum, sehingga menolak pembayaran dan meminta pengesahan bahwa tagihan tersebut tidak ada. Kronologi perselisihan ditandai dengan pertukaran surat di mana Penggugat menolak pembayaran dan menetapkan batas waktu penyerahan dokumen, sementara Tergugat menagih pembayaran atau pengembalian barang namun gagal menunjukkan SPK yang diminta sesuai peraturan daerah. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mencatat bahwa meskipun kedua belah pihak beritikad baik, Tergugat gagal melengkapi dokumen tagihan dan terdapat keterangan saksi bahwa dokumen pengadaan tahun 2015 tidak diketemukan. Namun, Majelis Hakim kemudian menilai bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur karena tidak cukup menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat serta dasar hukumnya yang tidak jelas. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan secara otomatis gugatan rekonvensi Tergugat juga tidak dapat diterima, tanpa memeriksa pokok persengketaan lebih lanjut. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi Tergugat, menyatakan kedua gugatan tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "PT Total Abadi Solusino menagihan pembayaran sebesar Rp188.265.000,- atas pengadaan pipa air PVC 3\" berdasarkan Surat Perintah Kerja tanggal 14 September 2016.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat pada 18 April 2024 yang menolak pembayaran karena tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) asli.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menetapkan batas akhir 31 Mei 2024 untuk penyerahan dokumen kelengkapan penagihan dengan ancaman tagihan dianggap tidak ada jika tidak dipenuhi.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pada 31 Mei 2024 yang menuntut pembayaran atau pengembalian barang namun tidak dapat menunjukkan SPK yang diminta.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat keterangan saksi bahwa dokumen pengadaan tahun 2015 tidak diketemukan.", + "page": 52, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat bersifat kabur karena tidak cukup menjelaskan perbuatan melawan hukum dan dasar hukumnya tidak jelas.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok persengketaan lebih lanjut.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ditagih utang pipa air tapi tidak punya surat perintah kerja asli, apakah tagihan itu sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 28943, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah apakah tindakan penagihan (somasi) oleh Tergugat merupakan 'perbuatan melawan hukum' yang sah atau tidak. Putusan secara eksplisit menguji apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 terpenuhi oleh tindakan penagihan tersebut, sehingga pasal ini menjadi kerangka hukum substantif untuk menjawab apakah tagihan/tindakan tersebut sah secara hukum perdata." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 53764, + "completion_tokens": 2071 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_493_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_493_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8e454b926ff30a24498b1a8b7635a7cb21ecb8a8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_493_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,257 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_493_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 52, + "timings": { + "parse": 0.094, + "classify": 0.0, + "condense": 124.42, + "read": 187.23, + "query": 14.882, + "relevance": 31.26, + "total": 357.887 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 151069, + "marked_chars": 151528 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI; \nDalam Eksepsi; \n- \nMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; \nDalam Pokok Perkara; \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk \nVerklaard); \nDALAM REKONVENSI; \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 51\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim \nOntvankelijk Verklaard); \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI; \n- \nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya \nyang \ntimbul \ndalam \nperkara \nini \nyang \nhingga \nkini \nditaksir \nsejumlah \nRp 443.500,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025, oleh kami, \nSubchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, S.H., M.H dan Ni \nM" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134872, + "summary": "Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo (Penggugat) menggugat Agus Sunaryo/CV Tuan Muda Bersaudara (Tergugat) dengan dalil bahwa penagihan utang pengadaan barang tahun 2015 sebesar Rp1.216.203.861,- yang dilakukan Tergugat melalui somasi tanpa disertai Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) [HAL 1-16]. Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan peraturan internal BUMD, SPK adalah syarat wajib pembayaran, dan karena Tergugat tidak dapat menyerahkan SPK dalam beberapa kali pertemuan klarifikasi, maka tidak ada hubungan hukum tagihan yang sah, sehingga Penggugat menuntut pernyataan PMH, pembatalan tagihan, serta ganti rugi materiil dan immateriil [HAL 1-16]. Tergugat membantah dengan eksepsi gugatan kabur dan mengajukan rekonvensi, dalil bahwa barang telah dikirim dan diterima Penggugat berdasarkan surat jalan, serta SPK tidak diterbitkan karena adanya kasus hukum yang melibatkan Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tahun 2015, sehingga penagihan adalah hak mutlak Tergugat [HAL 17-32]. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat karena menyangkut substansi perkara dan harus diperiksa bersama pokok perkara [HAL 43]. Dalam pertimbangan pokok perkara, Hakim mengabulkan dalil Penggugat bahwa Tergugat mengirim somasi terkait tagihan Rp1.216.203.861,- namun Tergugat gagal melengkapi dokumen sesuai syarat yang ditetapkan Penggugat dalam pertemuan klarifikasi, sehingga perbuatan penagihan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum [HAL 44-47]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 18156, + "summary": "Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo (Penggugat) menggugat Agus Sunaryo/CV Tuan Muda Bersaudara (Tergugat) dengan dalil bahwa penagihan utang pengadaan barang tahun 2015 sebesar Rp1.216.203.861,- melalui somasi tanpa disertai Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) [HAL 1-16]. Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan peraturan internal BUMD, SPK adalah syarat wajib pembayaran, dan karena Tergugat tidak dapat menyerahkan SPK dalam beberapa kali pertemuan klarifikasi, maka tidak ada hubungan hukum tagihan yang sah, sehingga Penggugat menuntut pernyataan PMH, pembatalan tagihan, serta ganti rugi materiil dan immateriil [HAL 1-16]. Tergugat membantah dengan eksepsi gugatan kabur dan mengajukan rekonvensi, dalil bahwa barang telah dikirim dan diterima Penggugat berdasarkan surat jalan, serta SPK tidak diterbitkan karena adanya kasus hukum yang melibatkan Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tahun 2015, sehingga penagihan adalah hak mutlak Tergugat [HAL 17-32]. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat karena menyangkut substansi perkara dan harus diperiksa bersama pokok perkara [HAL 43].\n\nDalam pemeriksaan bukti surat, Majelis Hakim mencatat kronologi korespondensi pasca-somasi: rapat pada 31 Januari 2024 menyepakati Tergugat mengirimkan kelengkapan berkas dalam 7 hari [HAL 48]; Tergugat mengirimkan rincian tagihan pada 6 Februari 2024 dan meminta pengembalian barang jika pembayaran tidak dilakukan [HAL 48]; Penggugat meminta pertemuan lanjutan pada 15 Maret 2024 [HAL 48]; Penggugat memberitahukan bahwa tanpa SPK atau perjanjian lain, pembayaran tidak dapat dilakukan pada 18 April 2024 [HAL 48-49]; Penggugat menetapkan batas akhir 31 Mei 2024 untuk penyerahan dokumen kelengkapan, dengan ancaman tagihan dianggap tidak ada jika tidak dipenuhi [HAL 49]; Tergugat menolak dan meminta pembayaran atau pengembalian barang pada 31 Mei 2024 [HAL 49]; serta Tergugat menyerahkan surat jalan barang yang dikirim antara Oktober-Desember 2015 [HAL 49]. Berdasarkan rangkaian ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun Tergugat telah mengirim barang, kewajiban pembayaran Penggugat tunduk pada penyerahan dokumen lengkap sesuai Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2021, yang mana Tergugat gagal menyerahkan SPK atau perjanjian lainnya hingga batas waktu yang ditentukan [HAL 49-50].\n\nNamun, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengubah posisi sebelumnya. Hakim berpendapat bahwa pengiriman surat somasi oleh Tergugat adalah hal yang tidak dilarang undang-undang karena berkaitan dengan hak keperdataan yang menurut Tergugat belum dipenuhi [HAL 50]. Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscur libel*) karena tidak cukup menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat, didasari oleh keterangan saksi Erwien Aditya Kusuma dan Taufik Hidayat, S.T., yang menyatakan dokumen pengadaan barang Penggugat pada tahun 2015 tidak diketemukan keberadaannya [HAL 50-51]. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan tidak perlu mempertimbangkan pokok persengketaan lebih lanjut [HAL 51]. Sebagai konsekuensinya, gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 51]. Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pihak yang kalah dan menghukumnya membayar biaya perkara sebesar Rp 443.500,00 [HAL 51-52]." + } + ], + "final_summary": "Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo (Penggugat) menggugat Agus Sunaryo/CV Tuan Muda Bersaudara (Tergugat) dengan dalil bahwa penagihan utang pengadaan barang tahun 2015 sebesar Rp1.216.203.861,- melalui somasi tanpa disertai Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) [HAL 1-16]. Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan peraturan internal BUMD, SPK adalah syarat wajib pembayaran, dan karena Tergugat tidak dapat menyerahkan SPK dalam beberapa kali pertemuan klarifikasi, maka tidak ada hubungan hukum tagihan yang sah, sehingga Penggugat menuntut pernyataan PMH, pembatalan tagihan, serta ganti rugi materiil dan immateriil [HAL 1-16]. Tergugat membantah dengan eksepsi gugatan kabur dan mengajukan rekonvensi, dalil bahwa barang telah dikirim dan diterima Penggugat berdasarkan surat jalan, serta SPK tidak diterbitkan karena adanya kasus hukum yang melibatkan Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tahun 2015, sehingga penagihan adalah hak mutlak Tergugat [HAL 17-32]. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat karena menyangkut substansi perkara dan harus diperiksa bersama pokok perkara [HAL 43].\n\nDalam pemeriksaan bukti surat, Majelis Hakim mencatat kronologi korespondensi pasca-somasi: rapat pada 31 Januari 2024 menyepakati Tergugat mengirimkan kelengkapan berkas dalam 7 hari [HAL 48]; Tergugat mengirimkan rincian tagihan pada 6 Februari 2024 dan meminta pengembalian barang jika pembayaran tidak dilakukan [HAL 48]; Penggugat meminta pertemuan lanjutan pada 15 Maret 2024 [HAL 48]; Penggugat memberitahukan bahwa tanpa SPK atau perjanjian lain, pembayaran tidak dapat dilakukan pada 18 April 2024 [HAL 48-49]; Penggugat menetapkan batas akhir 31 Mei 2024 untuk penyerahan dokumen kelengkapan, dengan ancaman tagihan dianggap tidak ada jika tidak dipenuhi [HAL 49]; Tergugat menolak dan meminta pembayaran atau pengembalian barang pada 31 Mei 2024 [HAL 49]; serta Tergugat menyerahkan surat jalan barang yang dikirim antara Oktober-Desember 2015 [HAL 49]. Berdasarkan rangkaian ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun Tergugat telah mengirim barang, kewajiban pembayaran Penggugat tunduk pada penyerahan dokumen lengkap sesuai Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2021, yang mana Tergugat gagal menyerahkan SPK atau perjanjian lainnya hingga batas waktu yang ditentukan [HAL 49-50].\n\nNamun, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengubah posisi sebelumnya. Hakim berpendapat bahwa pengiriman surat somasi oleh Tergugat adalah hal yang tidak dilarang undang-undang karena berkaitan dengan hak keperdataan yang menurut Tergugat belum dipenuhi [HAL 50]. Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscur libel*) karena tidak cukup menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat, didasari oleh keterangan saksi Erwien Aditya Kusuma dan Taufik Hidayat, S.T., yang menyatakan dokumen pengadaan barang Penggugat pada tahun 2015 tidak diketemukan keberadaannya [HAL 50-51]. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan tidak perlu mempertimbangkan pokok persengketaan lebih lanjut [HAL 51]. Sebagai konsekuensinya, gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 51]. Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pihak yang kalah dan menghukumnya membayar biaya perkara sebesar Rp 443.500,00 [HAL 51-52]." + }, + "read": { + "input_chars": 3390, + "frame": "Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo menggugat Agus Sunaryo/CV Tuan Muda Bersaudara atas dugaan perbuatan melawan hukum karena penagihan utang pengadaan barang tahun 2015 tanpa disertai Surat Perintah Kerja (SPK). Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan tagihan, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dianggap kabur, sehingga tidak memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menagih utang pengadaan barang tahun 2015 sebesar Rp1.216.203.861,- kepada Tergugat melalui somasi tanpa disertai Surat Perintah Kerja (SPK).", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan peraturan internal, SPK adalah syarat wajib pembayaran dan Tergugat tidak dapat menyerahkan SPK dalam pertemuan klarifikasi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa barang telah dikirim dan diterima Penggugat berdasarkan surat jalan serta SPK tidak diterbitkan karena adanya kasus hukum yang melibatkan Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tahun 2015.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur dan mengajukan rekonvensi.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat karena menyangkut substansi perkara dan harus diperiksa bersama pokok perkara.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada rapat 31 Januari 2024, para pihak menyepakati Tergugat mengirimkan kelengkapan berkas dalam 7 hari.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan rincian tagihan pada 6 Februari 2024 dan meminta pengembalian barang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberitahukan bahwa tanpa SPK atau perjanjian lain, pembayaran tidak dapat dilakukan pada 18 April 2024.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menetapkan batas akhir 31 Mei 2024 untuk penyerahan dokumen kelengkapan dengan ancaman tagihan dianggap tidak ada jika tidak dipenuhi.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak batas waktu tersebut dan meminta pembayaran atau pengembalian barang pada 31 Mei 2024.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan surat jalan barang yang dikirim antara Oktober-Desember 2015.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kewajiban pembayaran Penggugat tunduk pada penyerahan dokumen lengkap sesuai peraturan daerah, di mana Tergugat gagal menyerahkan SPK atau perjanjian lainnya hingga batas waktu yang ditentukan.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa pengiriman surat somasi oleh Tergugat adalah hal yang tidak dilarang undang-undang karena berkaitan dengan hak keperdataan yang menurut Tergugat belum dipenuhi.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur karena tidak cukup menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Erwien Aditya Kusuma dan Taufik Hidayat, S.T. menyatakan dokumen pengadaan barang Penggugat pada tahun 2015 tidak diketemukan keberadaannya.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak perlu mempertimbangkan pokok persengketaan lebih lanjut.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 443.500,00.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo menggugat Agus Sunaryo/CV Tuan Muda Bersaudara dengan dalil bahwa penagihan utang pengadaan barang tahun 2015 melalui somasi tanpa disertai Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan tagihan, serta ganti rugi materiil dan immateriil, dengan alasan bahwa SPK adalah syarat wajib pembayaran berdasarkan peraturan internal dan Tergugat gagal menyerahkannya. Tergugat membantah dengan dalil barang telah dikirim dan diterima, serta mengajukan eksepsi gugatan kabur dan rekonvensi. Majelis Hakim awalnya menolak eksepsi dan menyimpulkan bahwa kewajiban pembayaran tunduk pada penyerahan dokumen lengkap yang gagal dipenuhi Tergugat. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengubah posisi dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak cukup menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, didasari oleh keterangan saksi bahwa dokumen pengadaan barang tahun 2015 tidak diketemukan keberadaannya. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok persengketaan lebih lanjut, serta menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat juga tidak dapat diterima. Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo menggugat Agus Sunaryo/CV Tuan Muda Bersaudara dengan dalil bahwa penagihan utang pengadaan barang tahun 2015 melalui somasi tanpa disertai Surat Perintah Kerja (SPK) merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan tagihan, serta ganti rugi materiil dan immateriil, dengan alasan bahwa SPK adalah syarat wajib pembayaran berdasarkan peraturan internal dan Tergugat gagal menyerahkannya. Tergugat membantah dengan dalil barang telah dikirim dan diterima, serta mengajukan eksepsi gugatan kabur dan rekonvensi. Majelis Hakim awalnya menolak eksepsi dan menyimpulkan bahwa kewajiban pembayaran tunduk pada penyerahan dokumen lengkap yang gagal dipenuhi Tergugat. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengubah posisi dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak cukup menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, didasari oleh keterangan saksi bahwa dokumen pengadaan barang tahun 2015 tidak diketemukan keberadaannya. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok persengketaan lebih lanjut, serta menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat juga tidak dapat diterima. Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menagih utang pengadaan barang tahun 2015 sebesar Rp1.216.203.861,- kepada Tergugat melalui somasi tanpa disertai Surat Perintah Kerja (SPK).", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan peraturan internal, SPK adalah syarat wajib pembayaran dan Tergugat tidak dapat menyerahkan SPK dalam pertemuan klarifikasi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa barang telah dikirim dan diterima Penggugat berdasarkan surat jalan serta SPK tidak diterbitkan karena adanya kasus hukum yang melibatkan Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tahun 2015.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur dan mengajukan rekonvensi.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat karena menyangkut substansi perkara dan harus diperiksa bersama pokok perkara.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada rapat 31 Januari 2024, para pihak menyepakati Tergugat mengirimkan kelengkapan berkas dalam 7 hari.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan rincian tagihan pada 6 Februari 2024 dan meminta pengembalian barang jika pembayaran tidak dilakukan.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberitahukan bahwa tanpa SPK atau perjanjian lain, pembayaran tidak dapat dilakukan pada 18 April 2024.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menetapkan batas akhir 31 Mei 2024 untuk penyerahan dokumen kelengkapan dengan ancaman tagihan dianggap tidak ada jika tidak dipenuhi.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak batas waktu tersebut dan meminta pembayaran atau pengembalian barang pada 31 Mei 2024.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyerahkan surat jalan barang yang dikirim antara Oktober-Desember 2015.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kewajiban pembayaran Penggugat tunduk pada penyerahan dokumen lengkap sesuai peraturan daerah, di mana Tergugat gagal menyerahkan SPK atau perjanjian lainnya hingga batas waktu yang ditentukan.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa pengiriman surat somasi oleh Tergugat adalah hal yang tidak dilarang undang-undang karena berkaitan dengan hak keperdataan yang menurut Tergugat belum dipenuhi.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur karena tidak cukup menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Erwien Aditya Kusuma dan Taufik Hidayat, S.T. menyatakan dokumen pengadaan barang Penggugat pada tahun 2015 tidak diketemukan keberadaannya.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak perlu mempertimbangkan pokok persengketaan lebih lanjut.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 443.500,00.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kirim barang tahun 2015, tapi perusahaan saya tidak bisa bayar karena tidak punya surat perintah kerja, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30175, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan dasar hukum utama yang didalilkan oleh Penggugat dalam pertanyaan (bahwa penagihan somasi adalah perbuatan melawan hukum karena tidak ada SPK). Meskipun gugatan ditolak karena kabur (obscuur libel), pasal ini menjadi teori hukum yang sungguh-sungguh diuji dalam putusan untuk menjawab apakah tindakan penagihan tersebut melanggar hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 54299, + "completion_tokens": 2901 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_493_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_493_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0ac81fe61b8ae7880497a41196f7303ffa5b179f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_493_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_493_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.058, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 99.345, + "query": 2.491, + "relevance": 7.628, + "total": 109.522 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30085, + "marked_chars": 30175 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30175, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata (voluntair) yang diajukan oleh [NAMA_ORANG] selaku ibu dari anak yang masih di bawah umur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Inti permohonan adalah meminta izin pengadilan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil bagi anaknya yang belum dewasa dalam menjaminkan tanah peninggalan almarhum suami Pemohon untuk keperluan pembaharuan pembiayaan bank. Pemohon meminta penetapan pengadilan yang memberikan izin tersebut dan membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah istri dari [NAMA_ORANG] yang meninggal dunia pada tanggal 02 November 2024.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] dikaruniai dua orang anak, yaitu [NAMA_ORANG] yang lahir pada tanggal 03 Maret 1999 dan [NAMA_ORANG] yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2010.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah ahli waris dari almarhum [NAMA_ORANG] bersama dengan kedua anaknya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum [NAMA_ORANG] meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5630/Duren Sawit yang sebelumnya dijamunkan sebagai agunan pembiayaan di [NAMA_PERUSAHAAN].", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum [NAMA_ORANG] meninggalkan hutang di [NAMA_PERUSAHAAN] dengan jaminan sertifikat atas nama almarhum.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] masih berumur 14 tahun pada saat permohonan diajukan, sehingga dikategorikan belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menggantikan almarhum suaminya dalam pembiayaan di [NAMA_PERUSAHAAN] dengan mengalihkan pembiayaan dari nama almarhum menjadi nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin pengadilan untuk menjadi wakil bagi anaknya yang belum dewasa dalam menjaminkan tanah tersebut untuk menjamin pembiayaan bank.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] sebagai kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur, [NAMA_ORANG], kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemohon menyatakan bahwa suaminya, [NAMA_ORANG], telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang sebelumnya menjadi agunan pembiayaan syariah di [NAMA_PERUSAHAAN]. Pemohon bermaksud melakukan pembaharuan hutang dengan mengalihkan pembiayaan dari nama almarhum suami menjadi nama Pemohon, dengan tetap menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan. Karena salah satu ahli waris, [NAMA_ORANG], masih berumur 14 tahun dan belum cakap hukum, Pemohon memerlukan izin pengadilan untuk bertindak sebagai wakil dalam menjaminkan tanah tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara ini sebagai perkara perdata permohonan (voluntair) dan menetapkan bahwa Pemohon berwenang memeriksa perkara karena domisilinya berada dalam yurisdiksi pengadilan tersebut. Setelah mempertimbangkan bukti surat dan kesaksian, Hakim menetapkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang belum dewasa dan dapat dipercaya untuk tidak merugikan kepentingan anaknya. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wakil bagi [NAMA_ORANG] dalam menjaminkan tanah tersebut melalui pembebanan Hak Tanggungan atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin pembiayaan oleh [NAMA_PERUSAHAAN] kepada Pemohon. Biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] sebagai kuasa dari anaknya yang masih di bawah umur, [NAMA_ORANG], kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemohon menyatakan bahwa suaminya, [NAMA_ORANG], telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang sebelumnya menjadi agunan pembiayaan syariah di [NAMA_PERUSAHAAN]. Pemohon bermaksud melakukan pembaharuan hutang dengan mengalihkan pembiayaan dari nama almarhum suami menjadi nama Pemohon, dengan tetap menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan. Karena salah satu ahli waris, [NAMA_ORANG], masih berumur 14 tahun dan belum cakap hukum, Pemohon memerlukan izin pengadilan untuk bertindak sebagai wakil dalam menjaminkan tanah tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara ini sebagai perkara perdata permohonan (voluntair) dan menetapkan bahwa Pemohon berwenang memeriksa perkara karena domisilinya berada dalam yurisdiksi pengadilan tersebut. Setelah mempertimbangkan bukti surat dan kesaksian, Hakim menetapkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang belum dewasa dan dapat dipercaya untuk tidak merugikan kepentingan anaknya. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wakil bagi [NAMA_ORANG] dalam menjaminkan tanah tersebut melalui pembebanan Hak Tanggungan atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin pembiayaan oleh [NAMA_PERUSAHAAN] kepada Pemohon. Biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah istri dari [NAMA_ORANG] yang meninggal dunia pada tanggal 02 November 2024.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] dikaruniai dua orang anak, yaitu [NAMA_ORANG] yang lahir pada tanggal 03 Maret 1999 dan [NAMA_ORANG] yang lahir pada tanggal 12 Agustus 2010.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah ahli waris dari almarhum [NAMA_ORANG] bersama dengan kedua anaknya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum [NAMA_ORANG] meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5630/Duren Sawit yang sebelumnya dijamunkan sebagai agunan pembiayaan di [NAMA_PERUSAHAAN].", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum [NAMA_ORANG] meninggalkan hutang di [NAMA_PERUSAHAAN] dengan jaminan sertifikat atas nama almarhum.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] masih berumur 14 tahun pada saat permohonan diajukan, sehingga dikategorikan belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menggantikan almarhum suaminya dalam pembiayaan di [NAMA_PERUSAHAAN] dengan mengalihkan pembiayaan dari nama almarhum menjadi nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin pengadilan untuk menjadi wakil bagi anaknya yang belum dewasa dalam menjaminkan tanah tersebut untuk menjamin pembiayaan bank.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan utang bank yang dijamin tanah, tapi anak saya masih kecil, bolehkah saya ganti nama utang itu ke saya dan menjaminkan tanahnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16103, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (kurang cakap hukum) berdasarkan usia dan status perkawinan. Dalam pertanyaan, anak masih kecil (belum dewasa), sehingga status ini menjadi dasar hukum mengapa anak tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri (seperti mengikatkan utang) dan memerlukan wakil/izin pengadilan. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar penentuan cakap hukum untuk menjawab pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14984, + "completion_tokens": 1155 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_501_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_501_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..71ccebd8b22cd24d665afc571b71e7dc5c24f4b3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_501_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,211 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_501_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.043, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 87.58, + "query": 4.572, + "relevance": 69.163, + "total": 161.358 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 55348, + "marked_chars": 55510 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 55510, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan penetapan perwalian dan izin penjualan harta warisan demi kepentingan anak di bawah umur. Sengketa ini berpusat pada kewenangan Pemohon sebagai orang tua tunggal untuk mewakili anak dalam menjual tanah peninggalan kakek-nenek anak yang merupakan bagian dari warisan ayah anak yang telah meninggal. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali sah dan memberikan izin untuk mewakili anak dalam perbuatan hukum penjualan boedel waris.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Hanny Santoso pada tanggal 10 November 2007 dan dikaruniai satu anak perempuan bernama ANAK yang lahir pada tanggal 29 Juli 2009.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hanny Santoso meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2025 di Bekasi tanpa meninggalkan akta wasiat.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Andi Santoso meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 dan Betty Trisnawati meninggal dunia pada tanggal 6 November 2022, keduanya tidak meninggalkan akta wasiat.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hanny Santoso merupakan satu-satunya ahli waris dari Andi Santoso dan Betty Trisnawati.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Andi Santoso dan Betty Trisnawati meninggalkan sebidang tanah seluas 290 m2 beserta bangunan rumah tinggal yang bersertifikat Hak Milik Nomor 1163 atas nama Betty Trisnawati.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "ANAK berumur 16 tahun pada saat pemeriksaan perkara sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari ANAK.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dan diberi izin mewakili ANAK dalam menjual tanah warisan tersebut untuk biaya pendidikan dan kelangsungan hidup.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin menggunakan penetapan untuk keperluan administrasi pembagian hak bersama, peralihan hak, dan pengurusan harta peninggalan lainnya yang belum diketahui.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu tunggal, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan penetapan yang memberinya kewenangan mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam menjual harta warisan. Harta warisan tersebut berupa tanah dan bangunan yang merupakan peninggalan dari kakek dan nenek anak, yang sebelumnya diwariskan kepada ayah anak (suami Pemohon) yang telah meninggal dunia. Pemohon berdalih bahwa meskipun ia memiliki kekuasaan orang tua, ia memerlukan penetapan pengadilan untuk dapat mewakili anak dalam perbuatan hukum jual beli agar akta jual beli dapat dibuat oleh PPAT dan didaftarkan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa Pemohon adalah wakil yang sah dari anaknya berdasarkan kekuasaan orang tua, sehingga petitum untuk menetapkan Pemohon sebagai 'wali' diperbaiki redaksionalnya menjadi 'wakil'. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menetapkan Pemohon sebagai wakil sah anaknya dan memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya dalam menjual tanah dan bangunan tersebut. Namun, permohonan Pemohon untuk menggunakan penetapan tersebut dalam hal-hal yang lebih luas, termasuk pengurusan harta peninggalan yang belum diketahui, ditolak karena dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan sifat permohonan yang harus jelas objeknya. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu tunggal, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan penetapan yang memberinya kewenangan mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam menjual harta warisan. Harta warisan tersebut berupa tanah dan bangunan yang merupakan peninggalan dari kakek dan nenek anak, yang sebelumnya diwariskan kepada ayah anak (suami Pemohon) yang telah meninggal dunia. Pemohon berdalih bahwa meskipun ia memiliki kekuasaan orang tua, ia memerlukan penetapan pengadilan untuk dapat mewakili anak dalam perbuatan hukum jual beli agar akta jual beli dapat dibuat oleh PPAT dan didaftarkan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa Pemohon adalah wakil yang sah dari anaknya berdasarkan kekuasaan orang tua, sehingga petitum untuk menetapkan Pemohon sebagai 'wali' diperbaiki redaksionalnya menjadi 'wakil'. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menetapkan Pemohon sebagai wakil sah anaknya dan memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya dalam menjual tanah dan bangunan tersebut. Namun, permohonan Pemohon untuk menggunakan penetapan tersebut dalam hal-hal yang lebih luas, termasuk pengurusan harta peninggalan yang belum diketahui, ditolak karena dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan sifat permohonan yang harus jelas objeknya. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Hanny Santoso pada tanggal 10 November 2007 dan dikaruniai satu anak perempuan bernama ANAK yang lahir pada tanggal 29 Juli 2009.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hanny Santoso meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2025 di Bekasi tanpa meninggalkan akta wasiat.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Andi Santoso meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 dan Betty Trisnawati meninggal dunia pada tanggal 6 November 2022, keduanya tidak meninggalkan akta wasiat.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hanny Santoso merupakan satu-satunya ahli waris dari Andi Santoso dan Betty Trisnawati.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Andi Santoso dan Betty Trisnawati meninggalkan sebidang tanah seluas 290 m2 beserta bangunan rumah tinggal yang bersertifikat Hak Milik Nomor 1163 atas nama Betty Trisnawati.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "ANAK berumur 16 tahun pada saat pemeriksaan perkara sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari ANAK.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dan diberi izin mewakili ANAK dalam menjual tanah warisan tersebut untuk biaya pendidikan dan kelangsungan hidup.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin menggunakan penetapan untuk keperluan administrasi pembagian hak bersama, peralihan hak, dan pengurusan harta peninggalan lainnya yang belum diketahui.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya ibu tunggal ingin jual tanah warisan kakek nenek untuk anak saya yang masih kecil, tapi butuh izin pengadilan apa ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 55348, + "candidates": [ + "Pasal 308 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 360 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 308 KUHPerdata", + "text": "Pasal 308: Orang yang berdasarkan kekuasaan orang tua wajib mengurus barang-barang anak-anaknya, harus bertanggung jawab, baik atas hak milik barang-barang itu maupun atas pendapatan dari barang-barang demikian yang tidak boleh dinikmatinya. Mengenai barang-barang yang hasilnya menurut undang-undang boleh dinikmatinya, ia hanya bertanggung jawab atas hak miliknya." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + }, + { + "pasal": "Pasal 360 KUHPerdata", + "text": "Pasal 360: Pengangkatan seorang wali atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan Kejaksaan, ataupun karena jabatan, oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal. Bila anak belum dewasa tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau bila tempat tinggalnya tidak diketahui, maka pengangkatan itu dilakukan oleh Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang terakhir di Indonesia, sedangkan bila ini juga tidak ada, oleh Pengadilan Negeri di Jakarta. Pegawai Catatan Sipil wajib memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan semua peristiwa kematian yang harus dibukukan dalam daftar dengan keterangan apakah orang-orang yang meninggal itu meninggalkan anak belum dewasa, dan memberitahukan segala perlangsungan perkawinan yang akan dibukukan mengenai orang-orang tua yang mempunyai anak yang belum dewasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 308 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab orang tua yang memegang kekuasaan atas barang-barang anak. Dalam konteks pertanyaan, ibu tunggal perlu memahami batasan dan tanggung jawab hukumnya dalam mengelola harta warisan anak sebelum menjualnya, yang menjadi dasar substantif mengapa izin atau pengawasan diperlukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perwalian demi hukum bagi anak yang salah satu orang tuanya meninggal dunia. Ini adalah teori hukum utama yang mendasari status hukum pemohon sebagai wali/wakil sah untuk bertindak atas nama anak yang belum dewasa, sehingga sangat relevan dengan pertanyaan tentang kebutuhan izin pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 360 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengangkat wali atas permintaan pihak yang berkepentingan. Meskipun putusan akhirnya menggunakan istilah 'wakil' berdasarkan UU Perkawinan, pasal ini menjadi dasar hukum awal yang didalilkan pemohon untuk meminta intervensi pengadilan dalam pengangkatan wali/wakil guna melindungi kepentingan anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur prosedur dan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengizinkan penjualan barang tak bergerak (tanah) milik anak yang belum dewasa. Ini adalah pasal substantif yang langsung menjawab inti pertanyaan tentang 'izin pengadilan' untuk menjual tanah warisan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sah perjanjian, termasuk kecakapan. Dalam konteks pertanyaan, pasal ini relevan karena menjelaskan mengapa anak yang belum dewasa tidak dapat secara langsung melakukan perbuatan hukum jual beli tanah (karena tidak cakap), sehingga diperlukan perwakilan/izin pengadilan agar perjanjian jual beli tersebut sah secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa anak yang belum dewasa tidak cakap untuk membuat persetujuan. Ini adalah alasan hukum substantif mengapa ibu tunggal tidak bisa menjual tanah atas nama anak sendiri tanpa prosedur khusus (seperti perwalian/wakil yang diizinkan pengadilan), sehingga sangat relevan dengan pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 308 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 360 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 32719, + "completion_tokens": 1573 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_502_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_502_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c473d7cec5a2addf636f21a51f1049bfc399e19 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_502_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_502_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 85, + "timings": { + "parse": 0.182, + "classify": 0.0, + "condense": 387.308, + "read": 74.144, + "query": 1.589, + "relevance": 54.801, + "total": 518.023 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 239334, + "marked_chars": 240090 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI \nDALAM EKSEPSI \n- \nMengabulkan Eksepsi dariTergugat; \nDALAM POKOK PERKARA \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk \nVerklaard); \n- \nMenghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 804.000,00 \n(delapan ratus empat ribu rupiah). \nDALAM REKONVENSI \n- \nMenyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima; \n- \nMenghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk membayar biaya \nperkara sejumlah Nihil; \n \n Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, oleh \nkami, SRI HARTATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, COKORDA GEDE \nARTHANA, S.H., M.H., dan MURDIAN EKAWATI, S.H., M.H., masing-masing \nsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 September \n2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, SRI HARTATI, \nS.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MURDIAN EKAWATI, S.H., M.H., dan MELIA \nNUR PRATIWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk \nberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor \n502/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim. tanggal 2 September 2025, serta HELENI FAERIATI, \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedi" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134961, + "summary": "[HAL 1-18] Perkara perdata No. 502/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim. antara Penggugat Datuk Khoirul Zein melawan Tergugat PT Inti Maritim Sentosa Cabang Jakarta dan Turut Tergugat Ranto Hutabarat. Penggugat dalilkan adanya Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 2 September 2019 untuk distribusi barang Indofood, Mayora, dll, dengan komisi 25% dari laba bersih (dibagi dua, masing-masing 12,5% untuk Penggugat dan Turut Tergugat), dibayarkan setelah pembayaran customer masuk ke rekening Tergugat [HAL 2-3]. Penggugat mendalilkan Tergugat menunda pembayaran komisi dengan kebijakan \"pinjaman sementara\" yang dipotong dari komisi, namun sejak 2020 Tergugat tidak membayar komisi secara penuh meskipun profit besar [HAL 4-6]. Penggugat menghitung total komisi yang seharusnya diterima (12,5% dari profit margin) sebesar Rp669.461.931,50 untuk periode 2019-2023, dikurangi total pinjaman sementara yang diterima sebesar Rp323.700.000,-, sehingga menuntut pembayaran selisih Rp345.761.931,50 karena wanprestasi [HAL 13-17]. Upaya mediasi gagal [HAL 19].\n\n[HAL 19-48] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif (domisili PT Inti Maritim Sentosa di Batam, bukan Jakarta Timur) dan eksepsi non-kompetensi (gugatan obscur libel/kurang jelas mengenai pihak yang ditandatangani perjanjian dan petitum yang tidak rinci, serta gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Direktur Almarhum Andy Angsari sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian) [HAL 19-25]. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil Penggugat dan menegaskan perjanjian adalah antara PT Inti Maritim Sentosa (diwakili Andy Angsari) dengan Rekanan (Penggugat, Turut Tergugat) serta Kepala Cabang (Johnny Bax) [HAL 26-28]. Tergugat dalilkan bahwa pinjaman sementara adalah \"gentlemen agreement\" yang disepakati sejak Oktober 2019, di mana komisi dibayarkan setelah dipotong kewajiban/piutang Penggugat, dan Tergugat telah rutin mengirimkan laporan perhitungan komisi via email [HAL 30-31]. Tergugat menyangkal dalil Penggugat tentang tidak adanya komunikasi, justru dalilkan bahwa Direktur Andy Angsari telah mengingatkan Penggugat untuk menaikkan omset menutupi piutang [HAL 32-33]. Tergugat juga dalilkan bahwa klaim/kerusakan barang oleh vendor menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai pelaksana lapangan dan dipotong dari komisi [HAL 34]. Tergugat menyajikan rekapitulasi piutang Penggugat sebesar Rp415.750.000,- (terdiri dari piutang pribadi, sewa, advance kerja) dan perhitungan akhir yang menunjukkan Beban Penggugat Rp630.857.181,- terhadap Hak Penggugat Rp503.218.658,-, sehingga Penggugat masih berhutang Rp127.638.523,- kepada Tergugat [HAL 36-41]. Tergugat menuduh Penggugat wanprestasi dengan menghentikan pekerjaan pada Mei 2023 tanpa menyelesaikan kewajiban, sehingga menolak tuntutan ganti rugi dan meminta gugatan ditolak serta Penggugat dihukum membayar hutang [HAL 42-45]. Tergugat juga mengajukan gugatan reconvensi dengan dalil serupa, menegaskan perjanjian bagi hasil dan kewajiban masing-masing pihak, serta menuntut pengesahan perhitungan hutang Penggugat [HAL 46-48]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 106629, + "summary": "[HAL 1-18] Perkara perdata No. 502/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim. antara Penggugat Datuk Khoirul Zein melawan Tergugat PT Inti Maritim Sentosa Cabang Jakarta dan Turut Tergugat Ranto Hutabarat. Penggugat dalilkan adanya Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 2 September 2019 untuk distribusi barang Indofood, Mayora, dll, dengan komisi 25% dari laba bersih (dibagi dua, masing-masing 12,5% untuk Penggugat dan Turut Tergugat), dibayarkan setelah pembayaran customer masuk ke rekening Tergugat [HAL 2-3]. Penggugat mendalilkan Tergugat menunda pembayaran komisi dengan kebijakan \"pinjaman sementara\" yang dipotong dari komisi, namun sejak 2020 Tergugat tidak membayar komisi secara penuh meskipun profit besar [HAL 4-6]. Penggugat menghitung total komisi yang seharusnya diterima (12,5% dari profit margin) sebesar Rp669.461.931,50 untuk periode 2019-2023, dikurangi total pinjaman sementara yang diterima sebesar Rp323.700.000,-, sehingga menuntut pembayaran selisih Rp345.761.931,50 karena wanprestasi [HAL 13-17]. Upaya mediasi gagal [HAL 19].\n\n[HAL 19-48] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif (domisili PT Inti Maritim Sentosa di Batam, bukan Jakarta Timur) dan eksepsi non-kompetensi (gugatan obscur libel/kurang jelas mengenai pihak yang ditandatangani perjanjian dan petitum yang tidak rinci, serta gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Direktur Almarhum Andy Angsari sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian) [HAL 19-25]. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil Penggugat dan menegaskan perjanjian adalah antara PT Inti Maritim Sentosa (diwakili Andy Angsari) dengan Rekanan (Penggugat, Turut Tergugat) serta Kepala Cabang (Johnny Bax) [HAL 26-28]. Tergugat dalilkan bahwa pinjaman sementara adalah \"gentlemen agreement\" yang disepakati sejak Oktober 2019, di mana komisi dibayarkan setelah dipotong kewajiban/piutang Penggugat, dan Tergugat telah rutin mengirimkan laporan perhitungan komisi via email [HAL 30-31]. Tergugat menyangkal dalil Penggugat tentang tidak adanya komunikasi, justru dalilkan bahwa Direktur Andy Angsari telah mengingatkan Penggugat untuk menaikkan omset menutupi piutang [HAL 32-33]. Tergugat juga dalilkan bahwa klaim/kerusakan barang oleh vendor menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai pelaksana lapangan dan dipotong dari komisi [HAL 34]. Tergugat menyajikan rekapitulasi piutang Penggugat sebesar Rp415.750.000,- (terdiri dari piutang pribadi, sewa, advance kerja) dan perhitungan akhir yang menunjukkan Beban Penggugat Rp630.857.181,- terhadap Hak Penggugat Rp503.218.658,-, sehingga Penggugat masih berhutang Rp127.638.523,- kepada Tergugat [HAL 36-41]. Tergugat menuduh Penggugat wanprestasi dengan menghentikan pekerjaan pada Mei 2023 tanpa menyelesaikan kewajiban, sehingga menolak tuntutan ganti rugi dan meminta gugatan ditolak serta Penggugat dihukum membayar hutang [HAL 42-45]. Tergugat juga mengajukan gugatan reconvensi dengan dalil serupa, menegaskan perjanjian bagi hasil dan kewajiban masing-masing pihak, serta menuntut pengesahan perhitungan hutang Penggugat [HAL 46-48].\n\n[HAL 49-68] Dalam jawaban dan rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) menegaskan pembagian tanggung jawab: administrasi menjadi hak/kewajiban Penggugat Rekonvensi, sedangkan pelaksanaan lapangan hingga penyelesaian menjadi hak/kewajiban Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat Rekonvensi, dan Kepala Cabang Johnny Bax [HAL 49]. Perjanjian memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua (Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat) menggunakan nama PT Inti Maritim Sentosa untuk mendapatkan pekerjaan, dengan imbalan komisi 25% (masing-masing 12,5%) kepada Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat, serta 5% kepada Kepala Cabang Johnny Bax setelah pajak [HAL 49]. Pihak Kedua berkewajiban penuh dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk menunjuk vendor, menjaga performa, dan menjaga nama baik perusahaan [HAL 49-50]. Tergugat Rekonvensi dalilkan bahwa sejak awal Oktober 2019 telah terjadi \"gentlemen agreement\" pinjaman sementara yang dibayarkan melalui pemotongan komisi, dengan laporan pekerjaan dan komisi dikirimkan via email setiap bulan [HAL 49-50]. Tergugat Rekonvensi dalilkan bahwa potongan komisi akibat kewajiban vendor telah disepakati melalui pesan WhatsApp [HAL 50]. Direktur Andy Angsari pernah mengirim email November 2020 mengingatkan kenaikan omset untuk menutupi piutang, dan pada Januari 2021 dikirim rekap piutang per 31 Desember 2020 [HAL 50-51]. Pada Oktober 2021, komisi diturunkan menjadi 7,5% per pihak akibat menurunnya omset dan klaim kerusakan barang oleh vendor yang ditunjuk Tergugat Rekonvensi, yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua [HAL 51-52]. Setelah meninggalnya Andy Angsari (Maret 2022) dan pergantian pimpinan cabang, Tergugat Rekonvensi dalilkan Penggugat Rekonvensi wanprestasi karena tidak menyelesaikan kewajiban dan menghentikan pekerjaan [HAL 52-53]. Tergugat Rekonvensi menyajikan perhitungan yang sama dengan eksepsi sebelumnya: Beban Rp630.857.181,- vs Hak Rp503.218.658,-, menyisakan hutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp127.638.523,- [HAL 55-56, 58-62]. Turut Tergugat (Ranto Hutabarat) dalam jawabannya membenarkan adanya perjanjian bagi hasil, pembagian komisi 12,5% masing-masing, dan kebijakan pinjaman sementara sebagai solusi modal kerja yang disepakati [HAL 63-68]. Turut Tergugat mengonfirmasi total komisi Rp669.461.931,50, dikurangi pinjaman Rp323.700.000,- dan pembayaran parsial Rp27.000.000,-, sehingga masih berhak atas sisa Rp318.761.931,50 [HAL 68].\n\n[HAL 69-79] Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-29) berupa salinan perjanjian, print-out email laporan komisi bulanan, dan bukti transfer pinjaman sementara, serta keterangan saksi Abdul Hakim dan Rahmat Hidayat Siregar yang membenarkan adanya perjanjian, pembagian komisi 12,5%, dan fakta bahwa Penggugat hanya menerima pinjaman sementara namun belum pernah menerima komisi utuh [HAL 69-73]. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-19) berupa akta pendirian, salinan perjanjian, email komunikasi, rekap komisi, rekap piutang, dan bukti klaim, serta keterangan saksi Melati (Staff Accounting) dan Novita (Admin Finance) yang membenarkan adanya perjanjian, sistem perhitungan komisi via email dengan batas waktu koreksi 10 hari, fakta bahwa pinjaman Penggugat lebih besar dari komisi yang diterima (sisa hutang Rp127.638.523,-), serta potongan komisi akibat tanggung jawab vendor [HAL 73-79]. Turut Tergugat tidak mengajukan bukti atau saksi [HAL 79].\n\n[HAL 80-85] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif berdasarkan putusan sela sebelumnya. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena dalam Perjanjian Bagi Hasil (Bukti P-1) terdapat pihak ketiga yaitu Johnny Bax sebagai Kepala Cabang Jakarta yang ikut menandatangani perjanjian dan berhak atas komisi 5%, sehingga wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara sesuai yurisprudensi MA [HAL 80-82]. Karena gugatan dinyatakan kurang pihak, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut, dan gugatan rekonvensi juga tidak dapat diterima [HAL 83-84]. Amar putusan: Mengabulkan eksepsi Tergugat; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp804.000,00; Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara nihil [HAL 84]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-18] Perkara perdata No. 502/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim. antara Penggugat Datuk Khoirul Zein melawan Tergugat PT Inti Maritim Sentosa Cabang Jakarta dan Turut Tergugat Ranto Hutabarat. Penggugat dalilkan adanya Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 2 September 2019 untuk distribusi barang Indofood, Mayora, dll, dengan komisi 25% dari laba bersih (dibagi dua, masing-masing 12,5% untuk Penggugat dan Turut Tergugat), dibayarkan setelah pembayaran customer masuk ke rekening Tergugat [HAL 2-3]. Penggugat mendalilkan Tergugat menunda pembayaran komisi dengan kebijakan \"pinjaman sementara\" yang dipotong dari komisi, namun sejak 2020 Tergugat tidak membayar komisi secara penuh meskipun profit besar [HAL 4-6]. Penggugat menghitung total komisi yang seharusnya diterima (12,5% dari profit margin) sebesar Rp669.461.931,50 untuk periode 2019-2023, dikurangi total pinjaman sementara yang diterima sebesar Rp323.700.000,-, sehingga menuntut pembayaran selisih Rp345.761.931,50 karena wanprestasi [HAL 13-17]. Upaya mediasi gagal [HAL 19].\n\n[HAL 19-48] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif (domisili PT Inti Maritim Sentosa di Batam, bukan Jakarta Timur) dan eksepsi non-kompetensi (gugatan obscur libel/kurang jelas mengenai pihak yang ditandatangani perjanjian dan petitum yang tidak rinci, serta gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Direktur Almarhum Andy Angsari sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian) [HAL 19-25]. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil Penggugat dan menegaskan perjanjian adalah antara PT Inti Maritim Sentosa (diwakili Andy Angsari) dengan Rekanan (Penggugat, Turut Tergugat) serta Kepala Cabang (Johnny Bax) [HAL 26-28]. Tergugat dalilkan bahwa pinjaman sementara adalah \"gentlemen agreement\" yang disepakati sejak Oktober 2019, di mana komisi dibayarkan setelah dipotong kewajiban/piutang Penggugat, dan Tergugat telah rutin mengirimkan laporan perhitungan komisi via email [HAL 30-31]. Tergugat menyangkal dalil Penggugat tentang tidak adanya komunikasi, justru dalilkan bahwa Direktur Andy Angsari telah mengingatkan Penggugat untuk menaikkan omset menutupi piutang [HAL 32-33]. Tergugat juga dalilkan bahwa klaim/kerusakan barang oleh vendor menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai pelaksana lapangan dan dipotong dari komisi [HAL 34]. Tergugat menyajikan rekapitulasi piutang Penggugat sebesar Rp415.750.000,- (terdiri dari piutang pribadi, sewa, advance kerja) dan perhitungan akhir yang menunjukkan Beban Penggugat Rp630.857.181,- terhadap Hak Penggugat Rp503.218.658,-, sehingga Penggugat masih berhutang Rp127.638.523,- kepada Tergugat [HAL 36-41]. Tergugat menuduh Penggugat wanprestasi dengan menghentikan pekerjaan pada Mei 2023 tanpa menyelesaikan kewajiban, sehingga menolak tuntutan ganti rugi dan meminta gugatan ditolak serta Penggugat dihukum membayar hutang [HAL 42-45]. Tergugat juga mengajukan gugatan reconvensi dengan dalil serupa, menegaskan perjanjian bagi hasil dan kewajiban masing-masing pihak, serta menuntut pengesahan perhitungan hutang Penggugat [HAL 46-48].\n\n[HAL 49-68] Dalam jawaban dan rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) menegaskan pembagian tanggung jawab: administrasi menjadi hak/kewajiban Penggugat Rekonvensi, sedangkan pelaksanaan lapangan hingga penyelesaian menjadi hak/kewajiban Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat Rekonvensi, dan Kepala Cabang Johnny Bax [HAL 49]. Perjanjian memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua (Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat) menggunakan nama PT Inti Maritim Sentosa untuk mendapatkan pekerjaan, dengan imbalan komisi 25% (masing-masing 12,5%) kepada Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat, serta 5% kepada Kepala Cabang Johnny Bax setelah pajak [HAL 49]. Pihak Kedua berkewajiban penuh dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk menunjuk vendor, menjaga performa, dan menjaga nama baik perusahaan [HAL 49-50]. Tergugat Rekonvensi dalilkan bahwa sejak awal Oktober 2019 telah terjadi \"gentlemen agreement\" pinjaman sementara yang dibayarkan melalui pemotongan komisi, dengan laporan pekerjaan dan komisi dikirimkan via email setiap bulan [HAL 49-50]. Tergugat Rekonvensi dalilkan bahwa potongan komisi akibat kewajiban vendor telah disepakati melalui pesan WhatsApp [HAL 50]. Direktur Andy Angsari pernah mengirim email November 2020 mengingatkan kenaikan omset untuk menutupi piutang, dan pada Januari 2021 dikirim rekap piutang per 31 Desember 2020 [HAL 50-51]. Pada Oktober 2021, komisi diturunkan menjadi 7,5% per pihak akibat menurunnya omset dan klaim kerusakan barang oleh vendor yang ditunjuk Tergugat Rekonvensi, yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua [HAL 51-52]. Setelah meninggalnya Andy Angsari (Maret 2022) dan pergantian pimpinan cabang, Tergugat Rekonvensi dalilkan Penggugat Rekonvensi wanprestasi karena tidak menyelesaikan kewajiban dan menghentikan pekerjaan [HAL 52-53]. Tergugat Rekonvensi menyajikan perhitungan yang sama dengan eksepsi sebelumnya: Beban Rp630.857.181,- vs Hak Rp503.218.658,-, menyisakan hutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp127.638.523,- [HAL 55-56, 58-62]. Turut Tergugat (Ranto Hutabarat) dalam jawabannya membenarkan adanya perjanjian bagi hasil, pembagian komisi 12,5% masing-masing, dan kebijakan pinjaman sementara sebagai solusi modal kerja yang disepakati [HAL 63-68]. Turut Tergugat mengonfirmasi total komisi Rp669.461.931,50, dikurangi pinjaman Rp323.700.000,- dan pembayaran parsial Rp27.000.000,-, sehingga masih berhak atas sisa Rp318.761.931,50 [HAL 68].\n\n[HAL 69-79] Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-29) berupa salinan perjanjian, print-out email laporan komisi bulanan, dan bukti transfer pinjaman sementara, serta keterangan saksi Abdul Hakim dan Rahmat Hidayat Siregar yang membenarkan adanya perjanjian, pembagian komisi 12,5%, dan fakta bahwa Penggugat hanya menerima pinjaman sementara namun belum pernah menerima komisi utuh [HAL 69-73]. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-19) berupa akta pendirian, salinan perjanjian, email komunikasi, rekap komisi, rekap piutang, dan bukti klaim, serta keterangan saksi Melati (Staff Accounting) dan Novita (Admin Finance) yang membenarkan adanya perjanjian, sistem perhitungan komisi via email dengan batas waktu koreksi 10 hari, fakta bahwa pinjaman Penggugat lebih besar dari komisi yang diterima (sisa hutang Rp127.638.523,-), serta potongan komisi akibat tanggung jawab vendor [HAL 73-79]. Turut Tergugat tidak mengajukan bukti atau saksi [HAL 79].\n\n[HAL 80-85] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif berdasarkan putusan sela sebelumnya. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena dalam Perjanjian Bagi Hasil (Bukti P-1) terdapat pihak ketiga yaitu Johnny Bax sebagai Kepala Cabang Jakarta yang ikut menandatangani perjanjian dan berhak atas komisi 5%, sehingga wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara sesuai yurisprudensi MA [HAL 80-82]. Karena gugatan dinyatakan kurang pihak, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut, dan gugatan rekonvensi juga tidak dapat diterima [HAL 83-84]. Amar putusan: Mengabulkan eksepsi Tergugat; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp804.000,00; Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara nihil [HAL 84]." + }, + "read": { + "input_chars": 7372, + "frame": "Penggugat Datuk Khoirul Zein menggugat Tergugat PT Inti Maritim Sentosa Cabang Jakarta dan Turut Tergugat Ranto Hutabarat atas dugaan wanprestasi dalam Perjanjian Bagi Hasil distribusi barang, menuntut pembayaran selisih komisi sebesar Rp345.761.931,50. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena dianggap kurang pihak (plurium litis consortium) tanpa memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat, Turut Tergugat, dan Kepala Cabang Johnny Bax menandatangani Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 2 September 2019 untuk distribusi barang dengan pembagian komisi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Bagi Hasil menetapkan pembagian komisi sebesar 12,5% untuk Penggugat, 12,5% untuk Turut Tergugat, dan 5% untuk Kepala Cabang Johnny Bax.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kurang pihak karena Kepala Cabang Johnny Bax sebagai pihak ketiga yang berhak atas komisi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 80, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Datuk Khoirul Zein menggugat Tergugat PT Inti Maritim Sentosa Cabang Jakarta dan Turut Tergugat Ranto Hutabarat dengan dalil adanya Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 2 September 2019 untuk distribusi barang, yang mengatur pembagian komisi 25% dari laba bersih (masing-masing 12,5% untuk Penggugat dan Turut Tergugat). Penggugat menuntut pembayaran selisih komisi sebesar Rp345.761.931,50 yang dihitung dari total komisi yang seharusnya diterima dikurangi pinjaman sementara yang telah diterima, dengan alasan Tergugat wanprestasi karena menunda pembayaran komisi sejak 2020. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, eksepsi gugatan kurang jelas, dan eksepsi gugatan kurang pihak, serta mengajukan gugatan rekonvensi yang menuduh Penggugat berhutang karena pemotongan komisi untuk menutupi piutang dan kewajiban lain. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif namun menerima eksepsi gugatan kurang pihak karena Kepala Cabang Johnny Bax yang turut menandatangani perjanjian dan berhak atas komisi 5% tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan gugatan rekonvensi juga tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Datuk Khoirul Zein menggugat Tergugat PT Inti Maritim Sentosa Cabang Jakarta dan Turut Tergugat Ranto Hutabarat dengan dalil adanya Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 2 September 2019 untuk distribusi barang, yang mengatur pembagian komisi 25% dari laba bersih (masing-masing 12,5% untuk Penggugat dan Turut Tergugat). Penggugat menuntut pembayaran selisih komisi sebesar Rp345.761.931,50 yang dihitung dari total komisi yang seharusnya diterima dikurangi pinjaman sementara yang telah diterima, dengan alasan Tergugat wanprestasi karena menunda pembayaran komisi sejak 2020. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, eksepsi gugatan kurang jelas, dan eksepsi gugatan kurang pihak, serta mengajukan gugatan rekonvensi yang menuduh Penggugat berhutang karena pemotongan komisi untuk menutupi piutang dan kewajiban lain. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif namun menerima eksepsi gugatan kurang pihak karena Kepala Cabang Johnny Bax yang turut menandatangani perjanjian dan berhak atas komisi 5% tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan gugatan rekonvensi juga tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat, Turut Tergugat, dan Kepala Cabang Johnny Bax menandatangani Perjanjian Bagi Hasil tertanggal 2 September 2019 untuk distribusi barang dengan pembagian komisi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Bagi Hasil menetapkan pembagian komisi sebesar 12,5% untuk Penggugat, 12,5% untuk Turut Tergugat, dan 5% untuk Kepala Cabang Johnny Bax.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kurang pihak karena Kepala Cabang Johnny Bax sebagai pihak ketiga yang berhak atas komisi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 80, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak padahal sudah ada perjanjian bagi hasil yang ditandatangani semua pihak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13861, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1423 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1423 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1423: Bila pembaruan utang diadakan antara kreditur dan salah seorang dan para debitur yang berutang secara tanggung-menanggung, maka hak-hak istimewa dan hipotek tidak dapat dipertahankan selain atas barang-barang orang yang membuat perikatan baru itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (syarat objektif dan subjektif). Meskipun perjanjian bagi hasil dibahas dalam perkara, putusan hakim menolak gugatan bukan karena ketidaksaahan syarat-syarat dalam Pasal 1320, melainkan karena cacat formil 'kurang pihak' (plurium litis consortium). Pasal 1320 tidak menjadi dasar hukum atau alasan substantif dalam pertimbangan hakim untuk menolak gugatan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikatnya perjanjian (pacta sunt servanda). Putusan tidak menolak gugatan dengan alasan perjanjian tidak mengikat atau dilanggar, melainkan karena prosedur pengajuan gugatan yang kurang pihak. Pasal 1338 tidak dikutip atau menjadi dasar pertimbangan hakim dalam alasan penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Majelis Hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1340 sebagai dasar hukum untuk menyatakan bahwa karena Johnny Bax ikut menandatangani perjanjian, maka ia harus menjadi pihak dalam perkara. Ketidakikutsertaan Johnny Bax sebagai Tergugat dianggap sebagai cacat 'kurang pihak' yang bertentangan dengan prinsip dalam Pasal 1340 yang membatasi efek perjanjian pada para pihak yang terlibat. Pasal ini menjadi teori hukum utama yang dipakai hakim untuk menguji validitas formil pengajuan pihak dalam gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1423 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mengenai pembaruan utang (novasi) dan utang tanggung-menanggung. Fakta perkara tidak melibatkan isu novasi atau pembebasan utang dari salah satu debitur bersama. Pasal ini sama sekali tidak relevan dengan isu 'kurang pihak' atau sahnya perjanjian bagi hasil dalam konteks pertanyaan ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1340 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 76589, + "completion_tokens": 4136 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_503_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_503_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8989505bca525d72a0770f74fde657c182bb7f52 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_503_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_503_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.053, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 78.524, + "query": 2.708, + "relevance": 28.944, + "total": 110.23 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 53624, + "marked_chars": 53804 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI : \n- \nMenyatakan bahwa perkara ini diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat \n(Bij Verstek); \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHal. 20 dari 21 Halaman, Putusan No. 503/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim \n \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.504.200,00 \n(satu juta lima ratus empat ribu dua ratus rupiah); \n \n Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim \npada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 oleh kami SRI HARTATI, S.H., \nM.H., sebagai Ketua Majelis, , Cokorda Gede Arthana S.H., M.H., dan \n,Elizabeth Prasasti Asmarani S.H., masing-masing sebagai hakim \nanggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk \nUmum pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 oleh Majelis Hakim \ntersebut dengan dihadiri oleh ROMU SANTA MANGADAR,SH.M.H., \nPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta TIMUR, dan dik" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 53804, + "frame": "PT.COSMAX Indonesia menggugat SKINLAB BIOTECH SDN, BHD atas dugaan wanprestasi berupa ketidaklunasan pembayaran sisa tagihan produk kosmetik. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran ganti rugi materiil serta immateriil. Gugatan ini pada akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Kontrak Produksi Kosmetik pada tanggal 19 November 2019.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan barang pertama dengan deskripsi \"Diamond Luminous Compact Foundation Natural & Light\" kepada Tergugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan barang kedua dengan deskripsi \"Meeracle Brightening Booster Ampoule Niacinamide 12%\" kepada Tergugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki sisa tagihan yang telah lewat jatuh tempo sebesar Rp. 1.521.732.101 atas barang pertama dan kedua.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat meminta waktu 14 hari untuk melakukan pembayaran sisa tagihan tersebut.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat yang berisi rencana pembayaran secara mencicil hingga tahun 2027.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Jadwal pembayaran cicilan tahun 2024 sampai dengan saat gugatan diajukan belum dibayarkan oleh Tergugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dengan dasar bukti fotokopi perjanjian, jadwal pembayaran, dan surat teguran tanpa dapat menunjukkan aslinya.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai dalil gugatan menjadi kabur karena Penggugat tidak mendalilkan secara tegas kapan terjadi wanprestasi dan tidak mendalilkan penolakan terhadap permohonan cicilan Tergugat.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT.COSMAX Indonesia menggugat SKINLAB BIOTECH SDN, BHD atas dasar wanprestasi karena ketidaklunasan pembayaran sisa tagihan produk kosmetik yang telah dikirimkan, dengan total tagihan yang disepakati bersama sebesar Rp. 1.521.732.101. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai membayar meskipun telah diberikan tenggat waktu dan mengajukan rencana pembayaran mencicil hingga tahun 2027, namun jadwal pembayaran tahun 2024 hingga pengajuan gugatan tidak dipenuhi. Dalam persidangan, Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan berupa fotokopi perjanjian dan surat teguran tanpa aslinya, serta mendengar kesaksian. Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalilnya dianggap kabur, khususnya terkait ketidaktegasan dalam mendalilkan waktu terjadinya wanprestasi dan ketiadaan dalil penolakan terhadap permohonan cicilan yang diajukan Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT.COSMAX Indonesia menggugat SKINLAB BIOTECH SDN, BHD atas dasar wanprestasi karena ketidaklunasan pembayaran sisa tagihan produk kosmetik yang telah dikirimkan, dengan total tagihan yang disepakati bersama sebesar Rp. 1.521.732.101. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai membayar meskipun telah diberikan tenggat waktu dan mengajukan rencana pembayaran mencicil hingga tahun 2027, namun jadwal pembayaran tahun 2024 hingga pengajuan gugatan tidak dipenuhi. Dalam persidangan, Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan berupa fotokopi perjanjian dan surat teguran tanpa aslinya, serta mendengar kesaksian. Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalilnya dianggap kabur, khususnya terkait ketidaktegasan dalam mendalilkan waktu terjadinya wanprestasi dan ketiadaan dalil penolakan terhadap permohonan cicilan yang diajukan Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Kontrak Produksi Kosmetik pada tanggal 19 November 2019.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan barang pertama dengan deskripsi \"Diamond Luminous Compact Foundation Natural & Light\" kepada Tergugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan barang kedua dengan deskripsi \"Meeracle Brightening Booster Ampoule Niacinamide 12%\" kepada Tergugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki sisa tagihan yang telah lewat jatuh tempo sebesar Rp. 1.521.732.101 atas barang pertama dan kedua.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat meminta waktu 14 hari untuk melakukan pembayaran sisa tagihan tersebut.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat yang berisi rencana pembayaran secara mencicil hingga tahun 2027.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Jadwal pembayaran cicilan tahun 2024 sampai dengan saat gugatan diajukan belum dibayarkan oleh Tergugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dengan dasar bukti fotokopi perjanjian, jadwal pembayaran, dan surat teguran tanpa dapat menunjukkan aslinya.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai dalil gugatan menjadi kabur karena Penggugat tidak mendalilkan secara tegas kapan terjadi wanprestasi dan tidak mendalilkan penolakan terhadap permohonan cicilan Tergugat.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kirim barang ke pembeli tapi uangnya belum lunas, terus dia minta dicicil sampai tahun depan tapi sampai sekarang belum bayar juga, gimana caranya biar uangnya bisa ketagih?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5913, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat utama terjadinya wanprestasi, yaitu status 'lalai' (in gebreke van stellen) dari debitur. Dalam pertanyaan, pembeli yang belum membayar meskipun sudah diminta (dan bahkan meminta cicilan) perlu dinilai status kelalaiannya. Pemenuhan syarat lalai ini adalah unsur substantif yang menentukan apakah perbuatan pembeli dapat digugat sebagai wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar hukum tuntutan ganti rugi (termasuk pembayaran utang yang belum lunas) akibat wanprestasi. Pertanyaan menanyakan cara menagih uang yang belum dibayar, yang secara hukum perdata dituntut melalui mekanisme wanprestasi berdasarkan pasal ini untuk memaksa debitur memenuhi kewajibannya atau membayar ganti rugi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19686, + "completion_tokens": 1195 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_503_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_503_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..19b55b066ecf401cc924a47eca9d90c85cb0b3b3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_503_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_503_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 61.826, + "query": 1.769, + "relevance": 12.68, + "total": 76.303 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27367, + "marked_chars": 27439 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27439, + "frame": "Permohonan diajukan oleh Marince Gultom kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan dirinya sebagai wali bagi keponakannya, Sehat Tarifar Jordan Sihite, guna keperluan pendaftaran Akademi Militer (AKMIL). Inti sengketa adalah kebutuhan adanya wali resmi karena ibu anak tersebut telah meninggal dunia dan ayahnya tidak diketahui keberadaannya. Pemohon meminta penetapan hakim yang menyatakan dirinya sebagai wali sah untuk mendaftarkan anak tersebut ke AKMIL.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung anak yang dimohonkan perwaliannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung anak yang dimohonkan perwaliannya telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung anak yang dimohonkan perwaliannya tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Ghoib.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak yang dimohonkan perwaliannya telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sejak ibunya meninggal dunia.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak yang dimohonkan perwaliannya telah mendaftar untuk masuk ke Akademi Militer (AKMIL) dan memerlukan wali.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon tidak keberatan jika Pemohon dijadikan wali untuk anak saudara kandungnya dalam pendaftaran AKMIL.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menjadi wali bagi anak saudara kandungnya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk keponakannya, Sehat Tarifar Jordan Sihite, dengan tujuan agar anak tersebut dapat mendaftar di Akademi Militer (AKMIL). Permohonan ini diajukan karena ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia dan ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2009. Pemohon, yang merupakan saudara kandung ibu kandung anak tersebut, telah mengasuh dan memelihara anak tersebut sejak ibunya meninggal. Hakim menetapkan bahwa anak tersebut masih belum dewasa secara keperdataan dan memerlukan wali untuk kepentingan pendaftaran AKMIL. Dengan mempertimbangkan bukti surat dan kesaksian yang menyatakan bahwa Pemohon mampu, cakap, dan tidak memiliki halangan untuk bertindak sebagai wali, serta demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Pemohon dinyatakan sebagai wali bagi anak tersebut khusus untuk keperluan pendaftaran AKMIL, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk keponakannya, Sehat Tarifar Jordan Sihite, dengan tujuan agar anak tersebut dapat mendaftar di Akademi Militer (AKMIL). Permohonan ini diajukan karena ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia dan ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2009. Pemohon, yang merupakan saudara kandung ibu kandung anak tersebut, telah mengasuh dan memelihara anak tersebut sejak ibunya meninggal. Hakim menetapkan bahwa anak tersebut masih belum dewasa secara keperdataan dan memerlukan wali untuk kepentingan pendaftaran AKMIL. Dengan mempertimbangkan bukti surat dan kesaksian yang menyatakan bahwa Pemohon mampu, cakap, dan tidak memiliki halangan untuk bertindak sebagai wali, serta demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Pemohon dinyatakan sebagai wali bagi anak tersebut khusus untuk keperluan pendaftaran AKMIL, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung anak yang dimohonkan perwaliannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung anak yang dimohonkan perwaliannya telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung anak yang dimohonkan perwaliannya tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Ghoib.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak yang dimohonkan perwaliannya telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sejak ibunya meninggal dunia.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak yang dimohonkan perwaliannya telah mendaftar untuk masuk ke Akademi Militer (AKMIL) dan memerlukan wali.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon tidak keberatan jika Pemohon dijadikan wali untuk anak saudara kandungnya dalam pendaftaran AKMIL.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menjadi wali bagi anak saudara kandungnya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah asuh keponakan sejak ibunya meninggal, tapi dia butuh wali buat daftar AKMIL, bolehkah saya jadi walinya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8948, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum kawin) serta menyatakan bahwa mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian. Dalam pertanyaan, subjek adalah keponakan yang diasuh karena ibunya meninggal (tidak di bawah kekuasaan orang tua) dan membutuhkan wali untuk pendaftaran AKMIL. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 330 untuk menetapkan bahwa anak tersebut berstatus belum dewasa secara keperdataan sehingga layak diangkat walinya, menjadikannya dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12060, + "completion_tokens": 906 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_507_Pdt.Bth_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_507_Pdt.Bth_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..45bd87167a56a96e5d9025774631d4c9d35fc589 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_507_Pdt.Bth_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_507_Pdt.Bth_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.046, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 52.806, + "query": 6.177, + "relevance": 16.002, + "total": 75.031 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 60690, + "marked_chars": 60861 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Eksepsi \n- \nMenerima Eksepsi dari Terlawan; \nDalam Pokok Perkara \n- \nMenyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet \nontvankelijk verklaard); \n- \nMenghukum \nPelawan \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsebesar \nRp.191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, oleh \nkami, Nyoman Suharta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, S.H., M.H. dan \nFranciscus Xaverius Herusantoso, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 20 dari 20 Putusan Perdata Bantahan Nomor 507/Pdt.Bth/2023/PN. JKT.TIM. \n \nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur Nomor 507/Pdt.Bth/2023/PN.Jkt.Tim. tanggal 12 \nSeptember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, ta" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 60861, + "frame": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan terkait pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara pembagian harta gono-gini yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelawan meminta agar perlawanannya dinyatakan tepat dan beralasan serta eksekusi dinyatakan batal demi hukum karena ia mengklaim sebagai pemilik sah objek eksekusi. Gugatan ini ditolak oleh hakim karena dianggap kurang pihak (pluris litis consortium) akibat tidak mengikutsertakan pihak ketiga dalam perkara asal sebagai tergugat dalam gugatan perlawanan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan terkait pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara pembagian harta gono-gini yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mengklaim sebagai pemilik sah objek eksekusi berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli nomor 03 tanggal 13 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Yusmaneli.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan mengajukan eksepsi bahwa gugatan perlawanan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Ir. Monang Tampubolon sebagai pihak dalam perkara asal.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ir. Monang Tampubolon bertindak sebagai salah satu kuasa hukum dari Pelawan dalam perkara perlawanan ini.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Ir. Monang Tampubolon tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo, sehingga gugatan Pelawan mengandung cacat formil kurang pihak.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Terlawan dan menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi atas objek tertentu yang menjadi objek putusan perkara pembagian harta gono-gini yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelawan berdalih sebagai pemilik sah objek tersebut berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat pada tahun 2012. Terlawan membantah dengan mengajukan eksepsi kurang pihak, karena Ir. Monang Tampubolon yang merupakan pihak dalam perkara asal tidak ditarik sebagai tergugat dalam gugatan perlawanan ini, padahal Ir. Monang Tampubolon bertindak sebagai kuasa hukum Pelawan. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa semua pihak dalam perkara asal harus ikut digugat dalam perkara bantahan sesuai pedoman yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi atas objek tertentu yang menjadi objek putusan perkara pembagian harta gono-gini yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelawan berdalih sebagai pemilik sah objek tersebut berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat pada tahun 2012. Terlawan membantah dengan mengajukan eksepsi kurang pihak, karena Ir. Monang Tampubolon yang merupakan pihak dalam perkara asal tidak ditarik sebagai tergugat dalam gugatan perlawanan ini, padahal Ir. Monang Tampubolon bertindak sebagai kuasa hukum Pelawan. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa semua pihak dalam perkara asal harus ikut digugat dalam perkara bantahan sesuai pedoman yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap Terlawan terkait pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara pembagian harta gono-gini yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mengklaim sebagai pemilik sah objek eksekusi berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli nomor 03 tanggal 13 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Yusmaneli.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan mengajukan eksepsi bahwa gugatan perlawanan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Ir. Monang Tampubolon sebagai pihak dalam perkara asal.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ir. Monang Tampubolon bertindak sebagai salah satu kuasa hukum dari Pelawan dalam perkara perlawanan ini.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Ir. Monang Tampubolon tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo, sehingga gugatan Pelawan mengandung cacat formil kurang pihak.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Terlawan dan menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang ke bank, tapi kenapa eksekusi rumah saya tetap jalan padahal saya sudah punya bukti jual beli?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10746, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*contract law*), yang merupakan hukum substantif. Namun, pertanyaan dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sepenuhnya berfokus pada cacat formil prosedural (syarat formal pengajuan gugatan perlawanan pihak ketiga/eksekusi menurut SEMA No. 3/2018 dan HIR) terkait kelengkapan pihak dalam gugatan (*pluris litis consortium*). Putusan menolak gugatan karena alasan prosedural tanpa masuk ke pemeriksaan substansi perjanjian jual beli atau pembayaran utang. Oleh karena itu, Pasal 1338 tidak menjadi dasar hukum atau isu yang diperiksa dalam sengketa ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22960, + "completion_tokens": 926 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_512_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_512_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ed2a11acbc135555ce5de1925391c2863390b9a2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_512_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_512_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 22, + "timings": { + "parse": 0.063, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 79.863, + "query": 10.018, + "relevance": 38.363, + "total": 128.308 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 64095, + "marked_chars": 64284 + }, + "classify": { + "disposition": "DICABUT_DAMAI", + "amar": "MENGADILI \n1. Menghukum kedua belah pihak yang berpekara untuk mentaati isi dari \nAkta Perdamaian tertanggal 7 Pebruari 2025 tersebut ; \n2. Menghukum kedua belah pihak yang berpekara untuk membayar biaya \nperkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama yang \nbesarnya Rp3.544.500,00 (Tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu \nlima ratus rupiah ) ; \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2025, \noleh kami, Said Husein, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Ropik S.H., \nM.H. dan Chitta Cahyaningtyas, S.H,. M.H., masing-masing sebagai Hakim \nAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum \npada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri \noleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Merry Christine, S.H.,M.H., \nsebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui \ninformasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Para Pihak ; \n \n Hakim-Hakim Anggota \n \n Hakim Ketua, \n \n \n \n \n Abdul Ropik, S.H.,M.H. Said Husein, S.H., M.H. \n \n \n \n Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H. \n Panitera Pengganti \n \n \n Merry Christine, S.H.,M.H. \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan t" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 64284, + "frame": "PT. Pyramid Realty Indonesia menggugat Marudi Ardijanto, Yusrol, ahli waris Haryono, ahli waris Wijono Eko Santoso, ahli waris Ino Tanuwijaya, ahli waris Saman, ahli waris Gito Suryo Soewono, PT Duta Anggada, dan PT Duta Anggada Realty Tbk atas sengketa pengembalian hak atas tanah seluas ±6.653 m2 yang sebelumnya masuk rencana jalan namun tidak jadi dibangun, serta pengakuan kepemilikan utuh atas seluruh tanah. Penggugat meminta pengadilan menyatakan dirinya pemilik sah atas seluruh tanah termasuk bagian rencana jalan, menghukum para Tergugat mengembalikan hak atas tanah tersebut, dan membayar ganti rugi. Perkara ini berakhir dengan putusan damai (dicabut damai) setelah para pihak mencapai kesepakatan melalui mediasi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli 7 bidang tanah Hak Guna Bangunan dari Tergugat IX berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Desember 2007 dengan luas tercatat di sertifikat sebesar 13.739 m2.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan luas tanah antara luas awal sekitar ±21.697 m2 dengan luas sertifikat ±13.739 m2 akibat bagian tanah seluas ±6.653 m2 yang sebelumnya masuk rencana jalan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengetahui berdasarkan Informasi Rencana Kota terkini bahwa rencana jalan atas bagian tanah seluas ±6.653 m2 tidak jadi dilaksanakan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui telah menjual dan mengalihkan keseluruhan hak atas tanah termasuk bagian tanah yang terkena rencana jalan kepada Penggugat.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui Penggugat berhak atas bagian tanah seluas ±6.653 m2 sebagai bagian dari Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah dibeli lunas.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat untuk menyerahkan/mengembalikan sepenuhnya hak atas bagian tanah seluas ±6.653 m2 kepada Penggugat.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan dengan jalan perdamaian dan saling memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Pyramid Realty Indonesia menggugat sembilan Tergugat (termasuk individu dan badan usaha) terkait sengketa kepemilikan dan pengembalian hak atas tanah seluas ±6.653 m2 yang sebelumnya masuk dalam rencana jalan namun tidak jadi dibangun, sehingga Penggugat mengklaim berhak atas tanah tersebut secara utuh selain dari 7 bidang tanah Hak Guna Bangunan yang telah dibelinya. Penggugat mendalilkan bahwa ia telah membayar lunas harga seluruh tanah termasuk bagian rencana jalan dan meminta pengadilan menyatakan kepemilikan utuh serta memerintahkan pengembalian hak atas sisa tanah tersebut. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai, para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai melalui mediasi. Dalam Akta Perdamaian, para Tergugat mengakui bahwa mereka telah mengalihkan seluruh hak atas tanah termasuk bagian rencana jalan kepada Penggugat, sepakat tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut, dan setuju untuk mengembalikan hak atas bagian tanah seluas ±6.653 m2 kepada Penggugat. Pengadilan mengukuhkan perdamaian tersebut, sehingga perkara berakhir tanpa putusan materiil yang memaksa salah satu pihak, melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Pyramid Realty Indonesia menggugat sembilan Tergugat (termasuk individu dan badan usaha) terkait sengketa kepemilikan dan pengembalian hak atas tanah seluas ±6.653 m2 yang sebelumnya masuk dalam rencana jalan namun tidak jadi dibangun, sehingga Penggugat mengklaim berhak atas tanah tersebut secara utuh selain dari 7 bidang tanah Hak Guna Bangunan yang telah dibelinya. Penggugat mendalilkan bahwa ia telah membayar lunas harga seluruh tanah termasuk bagian rencana jalan dan meminta pengadilan menyatakan kepemilikan utuh serta memerintahkan pengembalian hak atas sisa tanah tersebut. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai, para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai melalui mediasi. Dalam Akta Perdamaian, para Tergugat mengakui bahwa mereka telah mengalihkan seluruh hak atas tanah termasuk bagian rencana jalan kepada Penggugat, sepakat tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut, dan setuju untuk mengembalikan hak atas bagian tanah seluas ±6.653 m2 kepada Penggugat. Pengadilan mengukuhkan perdamaian tersebut, sehingga perkara berakhir tanpa putusan materiil yang memaksa salah satu pihak, melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli 7 bidang tanah Hak Guna Bangunan dari Tergugat IX berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Desember 2007 dengan luas tercatat di sertifikat sebesar 13.739 m2.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan luas tanah antara luas awal sekitar ±21.697 m2 dengan luas sertifikat ±13.739 m2 akibat bagian tanah seluas ±6.653 m2 yang sebelumnya masuk rencana jalan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengetahui berdasarkan Informasi Rencana Kota terkini bahwa rencana jalan atas bagian tanah seluas ±6.653 m2 tidak jadi dilaksanakan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui telah menjual dan mengalihkan keseluruhan hak atas tanah termasuk bagian tanah yang terkena rencana jalan kepada Penggugat.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui Penggugat berhak atas bagian tanah seluas ±6.653 m2 sebagai bagian dari Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah dibeli lunas.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat sepakat untuk menyerahkan/mengembalikan sepenuhnya hak atas bagian tanah seluas ±6.653 m2 kepada Penggugat.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan dengan jalan perdamaian dan saling memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas tanah dari penjual, tapi mereka belum mau kembalikan bagian tanah yang tadinya mau jadi jalan, apa bisa saya paksa mereka serahkan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 64095, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena pertanyaan menyangkut hak penggugat untuk memaksa penjual mengembalikan bagian tanah yang telah dibayar lunas namun belum diserahkan. Dalam teks putusan, penggugat secara eksplisit mendasarkan tuntutan pengembalian hak atas tanah dan ganti rugi atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum), dengan dalil bahwa penolakan penjual mengembalikan tanah tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak subjektif penggugat yang menimbulkan kerugian. Meskipun perkara berakhir dengan perdamaian, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang didalilkan dan diuji dalam sengketa terkait kewajiban penjual untuk menyerahkan objek jual beli yang telah dibayar." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 37882, + "completion_tokens": 1136 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_513_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_513_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c574b9b8f2d6b7b16758266ef70d153bdb5c88a1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_513_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,220 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_513_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 80, + "timings": { + "parse": 0.155, + "classify": 0.0, + "condense": 379.046, + "read": 118.649, + "query": 3.257, + "relevance": 75.22, + "total": 576.327 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 223242, + "marked_chars": 223953 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI : \nDALAM KONPENSI : \nDALAM EKSEPSI : \n- \nMengabulkan eksepsi Tergugat ; \nDALAM POKOK PERKARA ; \n- \nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke \nverklaard); \nDALAM REKONPENSI : \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi \ndinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; \nDALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; \n- \nMenghukum Para Penggugat Konpensi atau Para Tergugat dalam Rekonpensi \nuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- ( lima ratus sembilan \npuluh satu ribu rupiah ) ; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 79\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \nHalaman 80 Putusan Nomor 513/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tmr.\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025, oleh \nkami : Ni Made Purnami, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Maria Soraya \nMurniaty Br Sitinjak , S.H., M.H. dan Yurhanudin K" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134862, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 513/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat I (PT Sido Bangun Utama/PT SBU) dan Penggugat II (Ahli Waris Muchsin Mohdar) melawan Tergugat (PT Wijaya Karya Realty/PT Wika Realty) serta Turut Tergugat (Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris). [HAL 4-10] Pokok sengketa adalah gugatan wanprestasi atas ketidakpatuhan Tergugat membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp26.671.031.040 (terdiri dari PPN kurang bayar Rp18.562.800.000 dan sanksi administrasi Rp8.108.231.040) berdasarkan Pasal 14 Akta PPJB No. 50 tanggal 16 Mei 2016 yang mengatur Tergugat wajib membayar PPN. Para Penggugat dalil bahwa mereka telah menyerahkan tanah di Jl. M.T. Haryono, Cawang, seluas +/- 60.000 m² dengan harga jual beli yang disepakati Rp18.000.000/m² (ditambah Addendum III menjadi Rp23.000.000/m² untuk luasan tertentu), dan Tergugat telah membayar total harga tanah sebesar Rp747.628.000.000 melalui 13 tahap pembayaran antara Juni 2016 hingga Desember 2019. [HAL 11-18] Kronologi menunjukkan Para Penggugat telah melakukan upaya musyawarah, pertemuan pada 1 Juli 2024, dan pengiriman somasi pada 12 Agustus 2024, namun Tergugat tidak membayar PPN. Akibatnya, Kantor Pajak Pratama Jakarta Pancoran menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. 00007/207/20/061/24 tanggal 12 Juni 2024 yang menargetkan Penggugat I sebagai PKP. Para Penggugat menuntut pembatalan PPJB No. 50 beserta addendumnya karena Tergugat wanprestasi, dengan janji mengembalikan uang pembayaran Rp747.628.000.000 setelah tanah dijual ke pihak lain, serta menuntut pembayaran PPN dan sanksi administrasi. [HAL 19-21] Petitum Penggugat mencakup penerimaan gugatan, pernyataan PPJB berlaku mengikat, pernyataan Tergugat wanprestasi, pembatalan PPJB demi hukum, hak Penggugat mengembalikan uang setelah tanah dijual kembali, dan penghukuman Tergugat membayar biaya perkara. Sidang mediasi gagal dan Turut Tergugat tidak hadir. [HAL 22-31] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dalil bahwa gugatan实质nya adalah keberatan atas SKPKB yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Pajak, bukan Peradilan Umum. Tergugat juga mengajukan eksepsi obscuur libel karena petitum menuntut PPJB berlaku mengikat sekaligus dibatalkan, serta eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Dirjen Pajak. Secara konvensi, Tergugat dalil Para Penggugat telah wanprestasi terlebih dahulu dengan gagal menyerahkan tanah seluas 60.000 m² sesuai jadwal (hanya menyerahkan 42.142 m², dengan 39.255 m² bersertifikat dan 2.887 m² belum bersertifikat, serta 17.858 m² belum dibebaskan), sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar. [HAL 32-49] Dalam pokok perkara konvensi, Tergugat menolak dalil wanprestasi Penggugat dengan alasan: (1) Penggugat I baru dikukuhkan sebagai PKP pada 9 Agustus 2017, setelah penandatanganan PPJB (16 Mei 2016); (2) Penggugat I tidak menerbitkan Faktur Pajak PPN dalam tagihan Tahap 7 dan 8, sehingga Tergugat tidak memiliki alas hak untuk membayar PPN; (3) Tergugat telah membayar seluruh tagihan harga tanah termasuk PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak pada Tagihan Tahap 9; (4) SKPKB hanya ditujukan kepada Penggugat I, bukan Tergugat; (5) Pertemuan 19 November 2020 hanya klarifikasi dan belum menjadi kesepakatan mengikat. Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut Para Penggugat." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 90591, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 513/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat I (PT Sido Bangun Utama/PT SBU) dan Penggugat II (Ahli Waris Muchsin Mohdar) melawan Tergugat (PT Wijaya Karya Realty/PT Wika Realty) serta Turut Tergugat (Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris). [HAL 4-10] Pokok sengketa adalah gugatan wanprestasi atas ketidakpatuhan Tergugat membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp26.671.031.040 (terdiri dari PPN kurang bayar Rp18.562.800.000 dan sanksi administrasi Rp8.108.231.040) berdasarkan Pasal 14 Akta PPJB No. 50 tanggal 16 Mei 2016 yang mengatur Tergugat wajib membayar PPN. Para Penggugat dalil bahwa mereka telah menyerahkan tanah di Jl. M.T. Haryono, Cawang, seluas +/- 60.000 m² dengan harga jual beli yang disepakati Rp18.000.000/m² (ditambah Addendum III menjadi Rp23.000.000/m² untuk luasan tertentu), dan Tergugat telah membayar total harga tanah sebesar Rp747.628.000.000 melalui 13 tahap pembayaran antara Juni 2016 hingga Desember 2019. [HAL 11-18] Kronologi menunjukkan Para Penggugat telah melakukan upaya musyawarah, pertemuan pada 1 Juli 2024, dan pengiriman somasi pada 12 Agustus 2024, namun Tergugat tidak membayar PPN. Akibatnya, Kantor Pajak Pratama Jakarta Pancoran menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. 00007/207/20/061/24 tanggal 12 Juni 2024 yang menargetkan Penggugat I sebagai PKP. Para Penggugat menuntut pembatalan PPJB No. 50 beserta addendumnya karena Tergugat wanprestasi, dengan janji mengembalikan uang pembayaran Rp747.628.000.000 setelah tanah dijual ke pihak lain, serta menuntut pembayaran PPN dan sanksi administrasi. [HAL 19-21] Petitum Penggugat mencakup penerimaan gugatan, pernyataan PPJB berlaku mengikat, pernyataan Tergugat wanprestasi, pembatalan PPJB demi hukum, hak Penggugat mengembalikan uang setelah tanah dijual kembali, dan penghukuman Tergugat membayar biaya perkara. Sidang mediasi gagal dan Turut Tergugat tidak hadir. [HAL 22-31] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dalil bahwa gugatan实质nya adalah keberatan atas SKPKB yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Pajak, bukan Peradilan Umum. Tergugat juga mengajukan eksepsi obscuur libel karena petitum menuntut PPJB berlaku mengikat sekaligus dibatalkan, serta eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Dirjen Pajak. Secara konvensi, Tergugat dalil Para Penggugat telah wanprestasi terlebih dahulu dengan gagal menyerahkan tanah seluas 60.000 m² sesuai jadwal (hanya menyerahkan 42.142 m², dengan 39.255 m² bersertifikat dan 2.887 m² belum bersertifikat, serta 17.858 m² belum dibebaskan), sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar. [HAL 32-49] Dalam pokok perkara konvensi, Tergugat menolak dalil wanprestasi Penggugat dengan alasan: (1) Penggugat I baru dikukuhkan sebagai PKP pada 9 Agustus 2017, setelah penandatanganan PPJB (16 Mei 2016); (2) Penggugat I tidak menerbitkan Faktur Pajak PPN dalam tagihan Tahap 7 dan 8, sehingga Tergugat tidak memiliki alas hak untuk membayar PPN; (3) Tergugat telah membayar seluruh tagihan harga tanah termasuk PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak pada Tagihan Tahap 9; (4) SKPKB hanya ditujukan kepada Penggugat I, bukan Tergugat; (5) Pertemuan 19 November 2020 hanya klarifikasi dan belum menjadi kesepakatan mengikat. Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut Para Penggugat. [HAL 50-56] Dalam Rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) dalil Para Penggugat (sebagai Tergugat Rekonvensi) wanprestasi karena gagal menyerahkan tanah seluas 60.000 m² sesuai PPJB No. 50 dan addendumnya dalam jangka waktu satu tahun (selesai paling lambat 16 Mei 2017). Faktanya, hingga batas waktu tersebut, baru diserahkan tanah seluas 42.142 m² (terdiri dari 39.255 m² bersertifikat atas nama PT SBU, 2.887 m² dibebaskan tapi belum bersertifikat, dan 17.858 m² belum dibebaskan), sehingga terjadi kekurangan penyerahan seluas 20.745 m². Tergugat telah membayar seluruh tagihan harga tanah sebesar Rp747.628.000.000, namun PPN hanya dapat dibayar sebesar Rp5.200.000.000 sesuai faktur pajak yang diterima. Tergugat menuntut ganti rugi materiil Rp224.588.400.000 (termasuk bunga bank 5% per tahun) dan biaya advokat Rp300.000.000, serta bunga 1% per bulan sejak gugatan diajukan. [HAL 57-72] Dalam pemeriksaan bukti, Para Penggugat mengajukan bukti surat (PPJB, addendum, SKPKB, somasi, faktur pajak) dan saksi (Nurlaila, Muhammad Asad, Ismail) yang mendukung dalil kewajiban Tergugat membayar PPN berdasarkan Pasal 14 PPJB. Tergugat mengajukan bukti surat (SKPKB, PPJB, rekapitulasi lahan, bukti pembayaran) dan saksi (Cahyo Adhi Pranomo, Septy Aryani) yang menegaskan bahwa Para Penggugat terlambat menyerahkan lahan, tidak menerbitkan faktur pajak secara berkala (hanya ada satu faktur pajak untuk tagihan akhir), dan Penggugat I baru menjadi PKP pada Agustus 2017, sehingga Tergugat tidak dapat memproses pembayaran PPN lebih awal. [HAL 73-80] Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat. Eksepsi kompetensi absolut ditolak dalam putusan sela sebelumnya. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscuur libel karena petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan: petitum angka 2 menuntut pernyataan PPJB No. 50 dan addendumnya berlaku mengikat, sedangkan petitum angka 4 menuntut pembatalan PPJB No. 50 dan addendumnya demi hukum karena wanprestasi. Kontradiksi ini membuat gugatan tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Akibatnya, gugatan Rekonvensi dari Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu diperiksa substansinya. Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 513/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat I (PT Sido Bangun Utama/PT SBU) dan Penggugat II (Ahli Waris Muchsin Mohdar) melawan Tergugat (PT Wijaya Karya Realty/PT Wika Realty) serta Turut Tergugat (Rosida Rajagukguk Siregar, Notaris). [HAL 4-10] Pokok sengketa adalah gugatan wanprestasi atas ketidakpatuhan Tergugat membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp26.671.031.040 (terdiri dari PPN kurang bayar Rp18.562.800.000 dan sanksi administrasi Rp8.108.231.040) berdasarkan Pasal 14 Akta PPJB No. 50 tanggal 16 Mei 2016 yang mengatur Tergugat wajib membayar PPN. Para Penggugat dalil bahwa mereka telah menyerahkan tanah di Jl. M.T. Haryono, Cawang, seluas +/- 60.000 m² dengan harga jual beli yang disepakati Rp18.000.000/m² (ditambah Addendum III menjadi Rp23.000.000/m² untuk luasan tertentu), dan Tergugat telah membayar total harga tanah sebesar Rp747.628.000.000 melalui 13 tahap pembayaran antara Juni 2016 hingga Desember 2019. [HAL 11-18] Kronologi menunjukkan Para Penggugat telah melakukan upaya musyawarah, pertemuan pada 1 Juli 2024, dan pengiriman somasi pada 12 Agustus 2024, namun Tergugat tidak membayar PPN. Akibatnya, Kantor Pajak Pratama Jakarta Pancoran menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. 00007/207/20/061/24 tanggal 12 Juni 2024 yang menargetkan Penggugat I sebagai PKP. Para Penggugat menuntut pembatalan PPJB No. 50 beserta addendumnya karena Tergugat wanprestasi, dengan janji mengembalikan uang pembayaran Rp747.628.000.000 setelah tanah dijual ke pihak lain, serta menuntut pembayaran PPN dan sanksi administrasi. [HAL 19-21] Petitum Penggugat mencakup penerimaan gugatan, pernyataan PPJB berlaku mengikat, pernyataan Tergugat wanprestasi, pembatalan PPJB demi hukum, hak Penggugat mengembalikan uang setelah tanah dijual kembali, dan penghukuman Tergugat membayar biaya perkara. Sidang mediasi gagal dan Turut Tergugat tidak hadir. [HAL 22-31] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dalil bahwa gugatan实质nya adalah keberatan atas SKPKB yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Pajak, bukan Peradilan Umum. Tergugat juga mengajukan eksepsi obscuur libel karena petitum menuntut PPJB berlaku mengikat sekaligus dibatalkan, serta eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Dirjen Pajak. Secara konvensi, Tergugat dalil Para Penggugat telah wanprestasi terlebih dahulu dengan gagal menyerahkan tanah seluas 60.000 m² sesuai jadwal (hanya menyerahkan 42.142 m², dengan 39.255 m² bersertifikat dan 2.887 m² belum bersertifikat, serta 17.858 m² belum dibebaskan), sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar. [HAL 32-49] Dalam pokok perkara konvensi, Tergugat menolak dalil wanprestasi Penggugat dengan alasan: (1) Penggugat I baru dikukuhkan sebagai PKP pada 9 Agustus 2017, setelah penandatanganan PPJB (16 Mei 2016); (2) Penggugat I tidak menerbitkan Faktur Pajak PPN dalam tagihan Tahap 7 dan 8, sehingga Tergugat tidak memiliki alas hak untuk membayar PPN; (3) Tergugat telah membayar seluruh tagihan harga tanah termasuk PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak pada Tagihan Tahap 9; (4) SKPKB hanya ditujukan kepada Penggugat I, bukan Tergugat; (5) Pertemuan 19 November 2020 hanya klarifikasi dan belum menjadi kesepakatan mengikat. Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut Para Penggugat. [HAL 50-56] Dalam Rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) dalil Para Penggugat (sebagai Tergugat Rekonvensi) wanprestasi karena gagal menyerahkan tanah seluas 60.000 m² sesuai PPJB No. 50 dan addendumnya dalam jangka waktu satu tahun (selesai paling lambat 16 Mei 2017). Faktanya, hingga batas waktu tersebut, baru diserahkan tanah seluas 42.142 m² (terdiri dari 39.255 m² bersertifikat atas nama PT SBU, 2.887 m² dibebaskan tapi belum bersertifikat, dan 17.858 m² belum dibebaskan), sehingga terjadi kekurangan penyerahan seluas 20.745 m². Tergugat telah membayar seluruh tagihan harga tanah sebesar Rp747.628.000.000, namun PPN hanya dapat dibayar sebesar Rp5.200.000.000 sesuai faktur pajak yang diterima. Tergugat menuntut ganti rugi materiil Rp224.588.400.000 (termasuk bunga bank 5% per tahun) dan biaya advokat Rp300.000.000, serta bunga 1% per bulan sejak gugatan diajukan. [HAL 57-72] Dalam pemeriksaan bukti, Para Penggugat mengajukan bukti surat (PPJB, addendum, SKPKB, somasi, faktur pajak) dan saksi (Nurlaila, Muhammad Asad, Ismail) yang mendukung dalil kewajiban Tergugat membayar PPN berdasarkan Pasal 14 PPJB. Tergugat mengajukan bukti surat (SKPKB, PPJB, rekapitulasi lahan, bukti pembayaran) dan saksi (Cahyo Adhi Pranomo, Septy Aryani) yang menegaskan bahwa Para Penggugat terlambat menyerahkan lahan, tidak menerbitkan faktur pajak secara berkala (hanya ada satu faktur pajak untuk tagihan akhir), dan Penggugat I baru menjadi PKP pada Agustus 2017, sehingga Tergugat tidak dapat memproses pembayaran PPN lebih awal. [HAL 73-80] Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat. Eksepsi kompetensi absolut ditolak dalam putusan sela sebelumnya. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscuur libel karena petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan: petitum angka 2 menuntut pernyataan PPJB No. 50 dan addendumnya berlaku mengikat, sedangkan petitum angka 4 menuntut pembatalan PPJB No. 50 dan addendumnya demi hukum karena wanprestasi. Kontradiksi ini membuat gugatan tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Akibatnya, gugatan Rekonvensi dari Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu diperiksa substansinya. Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp591.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 5678, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa gugatan PT Sido Bangun Utama dan ahli waris Muchsin Mohdar melawan PT Wijaya Karya Realty serta seorang notaris terkait kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Para Penggugat menuntut pembatalan akta tersebut dan pembayaran PPN serta sanksi administrasi akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena petitumnya saling bertentangan antara menuntut akta berlaku mengikat dan menuntut pembatalannya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa Tergugat wajib membayar PPN sebesar Rp26.671.031.040 berdasarkan Pasal 14 Akta PPJB No. 50 tanggal 16 Mei 2016.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil telah menyerahkan tanah di Jl. M.T. Haryono, Cawang, seluas +/- 60.000 m² dengan harga jual beli yang disepakati.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil Tergugat telah membayar total harga tanah sebesar Rp747.628.000.000 melalui 13 tahap pembayaran antara Juni 2016 hingga Desember 2019.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Pajak Pratama Jakarta Pancoran menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00007/207/20/061/24 tanggal 12 Juni 2024 yang menargetkan Penggugat I sebagai Pengusaha Kena Pajak.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel karena petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan antara menuntut pernyataan PPJB berlaku mengikat dan menuntut pembatalan PPJB demi hukum.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil Para Penggugat wanprestasi karena gagal menyerahkan tanah seluas 60.000 m² sesuai jadwal, dengan hanya menyerahkan 42.142 m² hingga batas waktu yang ditentukan.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil Penggugat I baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada 9 Agustus 2017, setelah penandatanganan PPJB, dan tidak menerbitkan Faktur Pajak PPN dalam tagihan Tahap 7 dan 8.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil telah membayar seluruh tagihan harga tanah termasuk PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak pada Tagihan Tahap 9.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel karena petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi dari Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu diperiksa substansinya akibat gugatan utama tidak dapat diterima.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata antara Penggugat I (PT Sido Bangun Utama) dan Penggugat II (Ahli Waris Muchsin Mohdar) melawan Tergugat (PT Wijaya Karya Realty) serta Turut Tergugat (Rosida Rajagukguk Siregar). Sengketa bermula dari dalil Para Penggugat bahwa Tergugat wanprestasi karena tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp26.671.031.040 yang menjadi kewajiban Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 50, yang mengakibatkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas nama Penggugat I. Para Penggugat menuntut pembatalan akta tersebut dan pembayaran PPN serta sanksi administrasi. Di sisi lain, Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan Para Penggugat telah wanprestasi terlebih dahulu karena keterlambatan penyerahan lahan dan ketidakmampuan menerbitkan faktur pajak yang tepat, serta mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut ganti rugi. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat. Hakim menetapkan bahwa petitum Para Penggugat saling bertentangan, yaitu menuntut pernyataan bahwa akta jual beli berlaku mengikat sekaligus menuntut pembatalan akta tersebut demi hukum akibat wanprestasi. Kontradiksi ini membuat gugatan tidak jelas dan kabur, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) dan gugatan rekonvensi Tergugat juga tidak dapat diterima tanpa diperiksa substansinya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata antara Penggugat I (PT Sido Bangun Utama) dan Penggugat II (Ahli Waris Muchsin Mohdar) melawan Tergugat (PT Wijaya Karya Realty) serta Turut Tergugat (Rosida Rajagukguk Siregar). Sengketa bermula dari dalil Para Penggugat bahwa Tergugat wanprestasi karena tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp26.671.031.040 yang menjadi kewajiban Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 50, yang mengakibatkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas nama Penggugat I. Para Penggugat menuntut pembatalan akta tersebut dan pembayaran PPN serta sanksi administrasi. Di sisi lain, Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan Para Penggugat telah wanprestasi terlebih dahulu karena keterlambatan penyerahan lahan dan ketidakmampuan menerbitkan faktur pajak yang tepat, serta mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut ganti rugi. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat. Hakim menetapkan bahwa petitum Para Penggugat saling bertentangan, yaitu menuntut pernyataan bahwa akta jual beli berlaku mengikat sekaligus menuntut pembatalan akta tersebut demi hukum akibat wanprestasi. Kontradiksi ini membuat gugatan tidak jelas dan kabur, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) dan gugatan rekonvensi Tergugat juga tidak dapat diterima tanpa diperiksa substansinya.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa Tergugat wajib membayar PPN sebesar Rp26.671.031.040 berdasarkan Pasal 14 Akta PPJB No. 50 tanggal 16 Mei 2016.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil telah menyerahkan tanah di Jl. M.T. Haryono, Cawang, seluas +/- 60.000 m² dengan harga jual beli yang disepakati.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil Tergugat telah membayar total harga tanah sebesar Rp747.628.000.000 melalui 13 tahap pembayaran antara Juni 2016 hingga Desember 2019.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Pajak Pratama Jakarta Pancoran menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00007/207/20/061/24 tanggal 12 Juni 2024 yang menargetkan Penggugat I sebagai Pengusaha Kena Pajak.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel karena petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan antara menuntut pernyataan PPJB berlaku mengikat dan menuntut pembatalan PPJB demi hukum.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil Para Penggugat wanprestasi karena gagal menyerahkan tanah seluas 60.000 m² sesuai jadwal, dengan hanya menyerahkan 42.142 m² hingga batas waktu yang ditentukan.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil Penggugat I baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada 9 Agustus 2017, setelah penandatanganan PPJB, dan tidak menerbitkan Faktur Pajak PPN dalam tagihan Tahap 7 dan 8.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil telah membayar seluruh tagihan harga tanah termasuk PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak pada Tagihan Tahap 9.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel karena petitum gugatan Para Penggugat saling bertentangan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi dari Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu diperiksa substansinya akibat gugatan utama tidak dapat diterima.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima uang dari pembeli tanah, tapi kantor pajak malah menagih PPN ke saya karena pembeli tidak bayar, apa bisa saya paksa dia bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19365, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi, yaitu debitur harus dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, pembeli tidak membayar sehingga menimbulkan tagihan pajak, yang merupakan bentuk ketidakpemenuhan perikatan. Untuk 'memaksa' pembeli membayar atau menuntut ganti rugi, penggugat perlu membuktikan bahwa pembeli telah lalai (termasuk melalui surat peringatan/sumpah), sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menilai hak menuntut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan. Dalam pertanyaan, penjual menanggung PPN karena pembeli tidak bayar (kerugian). Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menuntut pembeli mengganti kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Sebelum menuntut pembeli membayar, penjual harus membuktikan bahwa perjanjian jual beli yang dibuat sah secara hukum (ada kesepakatan, kecakapan, objek, dan sebab yang tidak terlarang). Ini adalah prasyarat substantif untuk adanya hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini menjadi prinsip dasar yang menopang alasan mengapa pembeli wajib membayar harga tanah sesuai perjanjian, sehingga penjual berhak menuntut pemenuhan kewajiban tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum perjanjian yang meluas pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang meskipun tidak tertulis. Dalam konteks pertanyaan 'memaksa pembeli bayar harga/kerugian', hal tersebut sudah diatur secara tegas dalam pasal-pasal wanprestasi (1238, 1243) dan kekuatan mengikat perjanjian (1338). Pasal 1339 bersifat pelengkap/interpretatif dan tidak menjadi dasar utama atau isu substantif yang langsung menjawab mekanisme penagihan utang/kerugian akibat wanprestasi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 75910, + "completion_tokens": 4614 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_514_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_514_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..33da668ab592d65c8f8ee2a5a007e2f9a142a16e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_514_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,214 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_514_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 35, + "timings": { + "parse": 0.096, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 96.073, + "query": 16.248, + "relevance": 134.645, + "total": 247.062 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 96672, + "marked_chars": 96978 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Eksepsi: \n- \nMenolak eksepsi Turut Tergugat I; \nDalam Pokok Perkara: \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 33\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 514/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim \n- \nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n- \nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, \noleh kami, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri \nHartati, S.H., M.H., dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing \nsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 514/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal \n18 Juni 2025, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik \nyang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 20" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 96978, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dan Turut Tergugat I serta II atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan di perumahan Yellow Garden yang tidak disertai dengan pengalihan sertifikat hak atas nama Penggugat serta pembayaran denda keterlambatan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan hak atas tanah telah beralih, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta memerintahkan Tergugat melaksanakan prestasi dan Turut Tergugat I dan II mentaati putusan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak gugatan tersebut untuk seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli No. 238-SPJB/DAB/X/2012 tertanggal 06 Oktober 2012 terhadap tanah dan rumah tinggal di Kavling Blok F No.11, Desa Karang Mulya, dengan luas tanah 90 meter persegi dan bangunan 45 meter persegi.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar lunas kesepakatan jual beli kepada Tergugat sebesar Rp495.000.000,00 melalui cicilan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyelesaikan proses pembangunan dan menyerahkan unit bangunan kepada Penggugat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 001/BAST/DAB/I/2016 tertanggal 22 Desember 2016.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran dengan keterlambatan dari waktu yang diperjanjikan, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dan surat peringatan dari Tergugat serta rincian pembayaran yang menunjukkan adanya tunggakan.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya kerugian materiil yang timbul secara langsung akibat perbuatan Tergugat.", + "page": 32, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] terkait perjanjian jual beli tanah dan bangunan di perumahan Yellow Garden yang telah ditandatangani pada 6 Oktober 2012. Penggugat mendalilkan telah melunasi pembayaran sebesar Rp497.000.059,- dan menuntut pengalihan sertifikat hak atas nama serta pembayaran denda keterlambatan pembangunan. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan alasan Penggugat sendiri melakukan kelalaian dalam pembayaran cicilan sehingga terjadi tunggakan. Majelis Hakim menetapkan bahwa meskipun hubungan hukum jual beli dan penyerahan bangunan telah terbukti, Penggugat tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasinya. Berdasarkan asas bahwa pihak yang lalai tidak berhak menuntut pihak lain, serta ketidakmampuan Penggugat membuktikan kerugian langsung akibat perbuatan Tergugat, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] terkait perjanjian jual beli tanah dan bangunan di perumahan Yellow Garden yang telah ditandatangani pada 6 Oktober 2012. Penggugat mendalilkan telah melunasi pembayaran sebesar Rp497.000.059,- dan menuntut pengalihan sertifikat hak atas nama serta pembayaran denda keterlambatan pembangunan. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan alasan Penggugat sendiri melakukan kelalaian dalam pembayaran cicilan sehingga terjadi tunggakan. Majelis Hakim menetapkan bahwa meskipun hubungan hukum jual beli dan penyerahan bangunan telah terbukti, Penggugat tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasinya. Berdasarkan asas bahwa pihak yang lalai tidak berhak menuntut pihak lain, serta ketidakmampuan Penggugat membuktikan kerugian langsung akibat perbuatan Tergugat, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli No. 238-SPJB/DAB/X/2012 tertanggal 06 Oktober 2012 terhadap tanah dan rumah tinggal di Kavling Blok F No.11, Desa Karang Mulya, dengan luas tanah 90 meter persegi dan bangunan 45 meter persegi.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar lunas kesepakatan jual beli kepada Tergugat sebesar Rp495.000.000,00 melalui cicilan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyelesaikan proses pembangunan dan menyerahkan unit bangunan kepada Penggugat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bangunan No. 001/BAST/DAB/I/2016 tertanggal 22 Desember 2016.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran dengan keterlambatan dari waktu yang diperjanjikan, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dan surat peringatan dari Tergugat serta rincian pembayaran yang menunjukkan adanya tunggakan.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya kerugian materiil yang timbul secara langsung akibat perbuatan Tergugat.", + "page": 32, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas cicilan rumah tapi telat, sekarang developer tolak serahkan sertifikat dan denda keterlambatan pembangunan, apakah saya tetap bisa menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 41443, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [ + "Pasal 15143 KUHPerdata" + ], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat subjektif mengenai kecakapan hukum (usia belum dewasa). Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menyentuh isu apakah para pihak cakap hukum atau belum dewasa, sehingga tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa wanprestasi jual beli rumah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan isi perikatan (memberi, berbuat, tidak berbuat). Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menjelaskan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli dan dasar terjadinya wanprestasi (kegagalan memenuhi prestasi), yang menjadi inti sengketa pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pembebanan ganti rugi, yaitu adanya kelalaian debitur setelah dinyatakan lalai. Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menilai apakah Tergugat (developer) dapat dituntut membayar ganti rugi/denda, yang merupakan inti pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis kerugian yang dapat dituntut (biaya, rugi, bunga). Putusan mengutip pasal ini untuk menilai dalil kerugian materiil yang diajukan Penggugat. Meskipun gugatan ditolak karena Penggugat juga lalai, pasal ini relevan sebagai kerangka hukum untuk menilai tuntutan ganti rugi dalam sengketa wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai dasar hubungan hukum. Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan adanya hubungan hukum (perikatan) antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli, yang merupakan prasyarat untuk menuntut wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan membahas pasal ini secara mendalam untuk memastikan bahwa perjanjian jual beli antara para pihak sah secara hukum, sehingga mengikat dan dapat dijadikan dasar tuntutan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang dalam perjanjian. Tidak ada dalil atau fakta dalam pertanyaan maupun putusan yang menyebutkan bahwa perjanjian jual beli tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak) dan kewajiban itikad baik. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar utama bahwa para pihak wajib melaksanakan perjanjian sesuai isi surat perjanjian, termasuk klausul denda keterlambatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memperluas isi perjanjian termasuk hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan dan kebiasaan. Putusan mengutip pasal ini bersama Pasal 1338 untuk menegaskan sifat mengikatnya perjanjian dan kewajiban itikad baik, yang menjadi kerangka analisis hakim dalam menilai hak dan kewajiban para pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti, beban pembuktian) ditetapkan sebagai tidak relevan karena bukan jawaban substantif atas masalah hukum wanprestasi itu sendiri." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 42049, + "completion_tokens": 1757 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_515_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_515_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..11c721da8e0aa0d58cf2d8f9a0dc08ec529e3a8d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_515_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,338 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_515_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 105, + "timings": { + "parse": 0.164, + "classify": 0.0, + "condense": 444.073, + "read": 204.18, + "query": 3.91, + "relevance": 98.928, + "total": 751.255 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 243514, + "marked_chars": 244456 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI \nDALAM PROVISI \n- \nMenyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima. \nDALAM EKSEPSI \n- \nMenyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima. \nDALAM POKOK PERKARA \n1 \nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. \n2 \nMenyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat \nIV telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Jual Beli Tanggal 03 \nFebruari 2020. \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 103\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 104 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 515/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM \n \n3 \nMenyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli, Tanggal 03 Februari \n2020 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. \n4 \nMemerintahkan Turut Tergugat Notaris H. ZAIRUS YAN, SH agar \nmelaksanakan dibuatkan Akta Jual Beli terhadap rumah di Jl. Swadaya \nRaya D.11/5 RT.008 RW.017 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren \nSawit, Jakarta Timur berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 083" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134973, + "summary": "Penggugat Muhamad Yazid menggugat Tergugat I (Yusmelli Arus), Tergugat II (Rusmie Yulianthi), Tergugat III (Lussi Elitha), Tergugat IV (Rusmini Revitha), dan Turut Tergugat Notaris H. Zairus Yan atas wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Februari 2020 untuk rumah di Jl. Swadaya Raya D.11/5, Jakarta Timur [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa ia membeli rumah tersebut dari Tergugat I dan II selaku ahli waris almarhum Drs. Arustani Dasva dengan harga Rp 4.500.000.000,-, di mana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4098/Duren Sawit yang telah habis masa berlakunya akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08312 melalui Notaris Zairus Yan [HAL 3-5]. Penggugat mengklaim telah melakukan pembayaran bertahap melalui transfer bank ke rekening Tergugat II (Rusmie Yulianthi) dengan total keseluruhan sebesar Rp 5.791.300.000,-, sehingga terjadi kelebihan bayar, namun Para Tergugat gagal melaksanakan kewajibannya untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) karena Tergugat IV keberatan [HAL 6-11]. Penggugat memohon agar wanprestasi dinyatakan sah, Perjanjian Jual Beli dinyatakan sah dan mengikat, Turut Tergugat Notaris diperintahkan membuat AJB, serta sita jaminan diletakkan atas objek sengketa [HAL 12-13].\n\nTergugat I membantah dalil Penggugat dengan mengajukan eksepsi error in persona dan plurium litis consorsium, menyatakan dirinya sebagai korban yang dimanipulasi oleh Tergugat II dan pihak ketiga bernama Tinne Lalujan yang tidak digugat, serta mengklaim hutang tersebut merupakan tanggung jawab Tinne Lalujan [HAL 14-18]. Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscur libel terkait ketidakjelasan identitas Notaris PPAT yang sebenarnya adalah Zainal Almanar, bukan Zairus Yan, serta eksepsi doli mali dengan menyatakan Penggugat melakukan kesalahan prosedur karena tidak melengkap materi jual beli seperti Surat Pernyataan Ahli Waris dan Akta Kematian yang baru terbit setelah perjanjian [HAL 18-25]. Tergugat I dalil bahwa Tergugat II dan Tinne Lalujan secara diam-diam menjual harta warisan tanpa izin Tergugat IV yang ditunjuk sebagai Kepala Keluarga Definitif, dan dana transfer Penggugat sebenarnya digunakan untuk pencairan dana Tinne Lalujan [HAL 25-33].\n\nTergugat IV juga mengajukan eksepsi error in persona dan plurium litis consorsium, menyatakan dirinya sebagai penerima amanat keluarga yang tidak terlibat dalam perjanjian jual beli yang dimotori Tergugat II dan Tinne Lalujan, serta menuntut agar Tinne Lalujan dijadikan tergugat karena bertanggung jawab atas dana tersebut [HAL 33-42]. Tergugat IV mengajukan eksepsi ne bis in idem karena perkara serupa telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta eksepsi obscur libel dan doli mali yang serupa dengan Tergugat I, yaitu mengenai ketidaksesuaian nama notaris dan ketidaklengkapan materi jual beli (SHM terbit setelah perjanjian, Surat Pernyataan Ahli Waris terbit kemudian) [HAL 42-48]. Tergugat IV dalil bahwa HGB asli diambil paksa tanpa izin, perjanjian jual beli dilakukan tanpa persetujuan ahli waris sehingga batal demi hukum, dan terdapat dugaan pemalsuan dokumen serta masuknya perantara Penggugat (Nurhasan) tanpa izin ke pekarangan rumah warisan [HAL 48-56].\n\nTergugat II mengajukan eksepsi plurium litis consorsium karena tidak melibatkan Tinne Lalujan sebagai pihak yang memfasilitasi dana tax amnesty, serta dalil pokok perkara bahwa Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Februari 2020 tidak sah karena tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada kesepakatan semua ahli waris) dan batal demi hukum berdasarkan Pasal 1471 jo. Pasal 833 KUHPerdata karena dijual oleh orang yang tidak berhak (tidak melibatkan Tergugat III dan IV) [HAL 57-63]. Tergugat II menolak permohonan sita jaminan dan putusan serta merta dari Penggugat [HAL 62-63].\n\nTergugat III mengajukan eksepsi error in persona berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata, menyatakan dirinya tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, tidak hadir di notaris, dan tidak menandatangani perjanjian jual beli tersebut, sehingga gugatan wanprestasi terhadapnya tidak dapat diterima [HAL 64-67]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 110983, + "summary": "Penggugat Muhamad Yazid menggugat Tergugat I (Yusmelli Arus), Tergugat II (Rusmie Yulianthi), Tergugat III (Lussi Elitha), Tergugat IV (Rusmini Revitha), dan Turut Tergugat Notaris H. Zairus Yan atas wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Februari 2020 untuk rumah di Jl. Swadaya Raya D.11/5, Jakarta Timur [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa ia membeli rumah tersebut dari Tergugat I dan II selaku ahli waris almarhum Drs. Arustani Dasva dengan harga Rp 4.500.000.000,-, di mana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4098/Duren Sawit yang telah habis masa berlakunya akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08312 melalui Notaris Zairus Yan [HAL 3-5]. Penggugat mengklaim telah melakukan pembayaran bertahap melalui transfer bank ke rekening Tergugat II (Rusmie Yulianthi) dengan total keseluruhan sebesar Rp 5.791.300.000,-, sehingga terjadi kelebihan bayar, namun Para Tergugat gagal melaksanakan kewajibannya untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) karena Tergugat IV keberatan [HAL 6-11]. Penggugat memohon agar wanprestasi dinyatakan sah, Perjanjian Jual Beli dinyatakan sah dan mengikat, Turut Tergugat Notaris diperintahkan membuat AJB, serta sita jaminan diletakkan atas objek sengketa [HAL 12-13].\n\nTergugat I membantah dalil Penggugat dengan mengajukan eksepsi error in persona dan plurium litis consorsium, menyatakan dirinya sebagai korban yang dimanipulasi oleh Tergugat II dan pihak ketiga bernama Tinne Lalujan yang tidak digugat, serta mengklaim hutang tersebut merupakan tanggung jawab Tinne Lalujan [HAL 14-18]. Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscur libel terkait ketidakjelasan identitas Notaris PPAT yang sebenarnya adalah Zainal Almanar, bukan Zairus Yan, serta eksepsi doli mali dengan menyatakan Penggugat melakukan kesalahan prosedur karena tidak melengkap materi jual beli seperti Surat Pernyataan Ahli Waris dan Akta Kematian yang baru terbit setelah perjanjian [HAL 18-25]. Tergugat I dalil bahwa Tergugat II dan Tinne Lalujan secara diam-diam menjual harta warisan tanpa izin Tergugat IV yang ditunjuk sebagai Kepala Keluarga Definitif, dan dana transfer Penggugat sebenarnya digunakan untuk pencairan dana Tinne Lalujan [HAL 25-33].\n\nTergugat IV juga mengajukan eksepsi error in persona dan plurium litis consorsium, menyatakan dirinya sebagai penerima amanat keluarga yang tidak terlibat dalam perjanjian jual beli yang dimotori Tergugat II dan Tinne Lalujan, serta menuntut agar Tinne Lalujan dijadikan tergugat karena bertanggung jawab atas dana tersebut [HAL 33-42]. Tergugat IV mengajukan eksepsi ne bis in idem karena perkara serupa telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta eksepsi obscur libel dan doli mali yang serupa dengan Tergugat I, yaitu mengenai ketidaksesuaian nama notaris dan ketidaklengkapan materi jual beli (SHM terbit setelah perjanjian, Surat Pernyataan Ahli Waris terbit kemudian) [HAL 42-48]. Tergugat IV dalil bahwa HGB asli diambil paksa tanpa izin, perjanjian jual beli dilakukan tanpa persetujuan ahli waris sehingga batal demi hukum, dan terdapat dugaan pemalsuan dokumen serta masuknya perantara Penggugat (Nurhasan) tanpa izin ke pekarangan rumah warisan [HAL 48-56].\n\nTergugat II mengajukan eksepsi plurium litis consorsium karena tidak melibatkan Tinne Lalujan sebagai pihak yang memfasilitasi dana tax amnesty, serta dalil pokok perkara bahwa Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Februari 2020 tidak sah karena tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada kesepakatan semua ahli waris) dan batal demi hukum berdasarkan Pasal 1471 jo. Pasal 833 KUHPerdata karena dijual oleh orang yang tidak berhak (tidak melibatkan Tergugat III dan IV) [HAL 57-63]. Tergugat II menolak permohonan sita jaminan dan putusan serta merta dari Penggugat [HAL 62-63].\n\nTergugat III mengajukan eksepsi error in persona berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata, menyatakan dirinya tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, tidak hadir di notaris, dan tidak menandatangani perjanjian jual beli tersebut, sehingga gugatan wanprestasi terhadapnya tidak dapat diterima [HAL 64-67]. Tergugat III dalil bahwa asas konsensualisme menuntut kesepakatan semua pihak, dan karena ia tidak terlibat, perjanjian tersebut batal demi hukum [HAL 67]. Tergugat III juga mengajukan gugatan rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) yang meminta pernyataan batal demi hukum Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Februari 2020 dan pengembalian Sertifikat Hak Milik No. 08312/Duren Sawit atas nama Yusmelli Arus kepadanya sebagai ahli waris sah yang tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut [HAL 69-70]. Tergugat III memohon agar permohonan provisi (putusan serta merta dan sita jaminan) Penggugat ditolak [HAL 67-70].\n\nDalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-9 termasuk fotokopi SHM, Perjanjian Jual Beli, bukti transfer, dan kwitansi pembayaran Rp 8.280.000.000,- [HAL 71-72]. Tergugat I, II, III, dan IV masing-masing mengajukan berbagai bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-21, T.II-1 s.d. T.II-14, T.III-1 s.d. T.III-4, T.IV-1 s.d. T.IV-31) yang sebagian besar berupa fotokopi dari fotokopi atau tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan [HAL 73-79]. Saksi-saksi yang dihadirkan, antara lain Nurhasan, Sutisna, Abdul Kodir Djaelani, John Rizal, Hariyanto, Jeffry Maramis, dan Tinne Lalujan, memberikan keterangan yang bervariasi mengenai proses jual beli, peran Tinne Lalujan dalam pengurusan dana tax amnesty, dan klaim bahwa uang pembayaran rumah sebagian besar digunakan oleh Tinne Lalujan untuk melunasi hutang pajaknya [HAL 79-91]. Tinne Lalujan mengakui menerima uang sekitar Rp 4.500.000.000,- dari Rusmie Yulianthi yang berasal dari uang pembayaran rumah Penggugat untuk melunasi hutang pajak tax amnesty-nya [HAL 89-90].\n\nMajelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat karena menyangkut materi pokok perkara [HAL 92]. Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima eksepsi-eksepsi Para Tergugat karena harus diperiksa bersama pokok perkara [HAL 95-96]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim membuktikan bahwa jual beli rumah di Jl. Swadaya Raya D.11/5 antara Penggugat dengan Tergugat I dan II atas harga Rp 4.500.000.000,- telah terjadi dan dibayar lunas oleh Penggugat dengan total pembayaran mencapai Rp 8.280.000.000,- [HAL 97-98]. Majelis Hakim menyatakan Tergugat I sebagai ibu kandung memiliki hak untuk menjual rumah dan mewakili kepentingan anak-anaknya (Tergugat II, III, IV) sebagai ahli waris, sehingga perjanjian jual beli tanggal 3 Februari 2020 dinyatakan sah secara hukum [HAL 98-99]. Hubungan hukum Tinne Lalujan dengan Tergugat II dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak memengaruhi sahnya perjanjian jual beli dengan Penggugat [HAL 99]. Para Tergugat dinyatakan beritikad buruk karena telah menjual rumah yang sama kepada pihak lain dan tidak menyerahkan rumah kepada Penggugat meskipun telah dibayar lunas, sehingga Para Tergugat (I, II, III, IV) dinyatakan telah melakukan wanprestasi [HAL 100]. Turut Tergugat Notaris H. Zairus Yan diperintahkan membuat AJB [HAL 101]. Permohonan sita jaminan dan putusan serta merta ditolak karena syarat hukumnya tidak terpenuhi [HAL 101-102].\n\nGugatan Rekonvensi Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima karena dalil dan petitumnya tidak jelas apakah berupa gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi [HAL 102-103]. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat III tidak dapat diterima [HAL 103]. Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara Rp 1.347.500,- [HAL 103-104].\n\nAmar Putusan:\n1. Tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima.\n2. Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima.\n3. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian:\n a. Menyatakan Tergugat I, II, III, dan IV telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Jual Beli Tanggal 03 Februari 2020.\n b. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli Tanggal 03 Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I dan II.\n c. Memerintahkan Turut Tergugat Notaris H. ZAIRUS YAN, SH membuat Akta Jual Beli terhadap rumah di Jl. Swadaya Raya D.11/5 berdasarkan SHM No. 08312 atas nama YUSMELLI ARUS.\n d. Memerintahkan Para Tergugat tunduk dan patuh pada putusan.\n4. Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima.\n5. Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara Rp 1.347.500,-." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Muhamad Yazid menggugat Tergugat I (Yusmelli Arus), Tergugat II (Rusmie Yulianthi), Tergugat III (Lussi Elitha), Tergugat IV (Rusmini Revitha), dan Turut Tergugat Notaris H. Zairus Yan atas wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Februari 2020 untuk rumah di Jl. Swadaya Raya D.11/5, Jakarta Timur [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa ia membeli rumah tersebut dari Tergugat I dan II selaku ahli waris almarhum Drs. Arustani Dasva dengan harga Rp 4.500.000.000,-, di mana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4098/Duren Sawit yang telah habis masa berlakunya akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08312 melalui Notaris Zairus Yan [HAL 3-5]. Penggugat mengklaim telah melakukan pembayaran bertahap melalui transfer bank ke rekening Tergugat II (Rusmie Yulianthi) dengan total keseluruhan sebesar Rp 5.791.300.000,-, sehingga terjadi kelebihan bayar, namun Para Tergugat gagal melaksanakan kewajibannya untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) karena Tergugat IV keberatan [HAL 6-11]. Penggugat memohon agar wanprestasi dinyatakan sah, Perjanjian Jual Beli dinyatakan sah dan mengikat, Turut Tergugat Notaris diperintahkan membuat AJB, serta sita jaminan diletakkan atas objek sengketa [HAL 12-13].\n\nTergugat I membantah dalil Penggugat dengan mengajukan eksepsi error in persona dan plurium litis consorsium, menyatakan dirinya sebagai korban yang dimanipulasi oleh Tergugat II dan pihak ketiga bernama Tinne Lalujan yang tidak digugat, serta mengklaim hutang tersebut merupakan tanggung jawab Tinne Lalujan [HAL 14-18]. Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscur libel terkait ketidakjelasan identitas Notaris PPAT yang sebenarnya adalah Zainal Almanar, bukan Zairus Yan, serta eksepsi doli mali dengan menyatakan Penggugat melakukan kesalahan prosedur karena tidak melengkap materi jual beli seperti Surat Pernyataan Ahli Waris dan Akta Kematian yang baru terbit setelah perjanjian [HAL 18-25]. Tergugat I dalil bahwa Tergugat II dan Tinne Lalujan secara diam-diam menjual harta warisan tanpa izin Tergugat IV yang ditunjuk sebagai Kepala Keluarga Definitif, dan dana transfer Penggugat sebenarnya digunakan untuk pencairan dana Tinne Lalujan [HAL 25-33].\n\nTergugat IV juga mengajukan eksepsi error in persona dan plurium litis consorsium, menyatakan dirinya sebagai penerima amanat keluarga yang tidak terlibat dalam perjanjian jual beli yang dimotori Tergugat II dan Tinne Lalujan, serta menuntut agar Tinne Lalujan dijadikan tergugat karena bertanggung jawab atas dana tersebut [HAL 33-42]. Tergugat IV mengajukan eksepsi ne bis in idem karena perkara serupa telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta eksepsi obscur libel dan doli mali yang serupa dengan Tergugat I, yaitu mengenai ketidaksesuaian nama notaris dan ketidaklengkapan materi jual beli (SHM terbit setelah perjanjian, Surat Pernyataan Ahli Waris terbit kemudian) [HAL 42-48]. Tergugat IV dalil bahwa HGB asli diambil paksa tanpa izin, perjanjian jual beli dilakukan tanpa persetujuan ahli waris sehingga batal demi hukum, dan terdapat dugaan pemalsuan dokumen serta masuknya perantara Penggugat (Nurhasan) tanpa izin ke pekarangan rumah warisan [HAL 48-56].\n\nTergugat II mengajukan eksepsi plurium litis consorsium karena tidak melibatkan Tinne Lalujan sebagai pihak yang memfasilitasi dana tax amnesty, serta dalil pokok perkara bahwa Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Februari 2020 tidak sah karena tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada kesepakatan semua ahli waris) dan batal demi hukum berdasarkan Pasal 1471 jo. Pasal 833 KUHPerdata karena dijual oleh orang yang tidak berhak (tidak melibatkan Tergugat III dan IV) [HAL 57-63]. Tergugat II menolak permohonan sita jaminan dan putusan serta merta dari Penggugat [HAL 62-63].\n\nTergugat III mengajukan eksepsi error in persona berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata, menyatakan dirinya tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, tidak hadir di notaris, dan tidak menandatangani perjanjian jual beli tersebut, sehingga gugatan wanprestasi terhadapnya tidak dapat diterima [HAL 64-67]. Tergugat III dalil bahwa asas konsensualisme menuntut kesepakatan semua pihak, dan karena ia tidak terlibat, perjanjian tersebut batal demi hukum [HAL 67]. Tergugat III juga mengajukan gugatan rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) yang meminta pernyataan batal demi hukum Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Februari 2020 dan pengembalian Sertifikat Hak Milik No. 08312/Duren Sawit atas nama Yusmelli Arus kepadanya sebagai ahli waris sah yang tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut [HAL 69-70]. Tergugat III memohon agar permohonan provisi (putusan serta merta dan sita jaminan) Penggugat ditolak [HAL 67-70].\n\nDalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-9 termasuk fotokopi SHM, Perjanjian Jual Beli, bukti transfer, dan kwitansi pembayaran Rp 8.280.000.000,- [HAL 71-72]. Tergugat I, II, III, dan IV masing-masing mengajukan berbagai bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-21, T.II-1 s.d. T.II-14, T.III-1 s.d. T.III-4, T.IV-1 s.d. T.IV-31) yang sebagian besar berupa fotokopi dari fotokopi atau tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan [HAL 73-79]. Saksi-saksi yang dihadirkan, antara lain Nurhasan, Sutisna, Abdul Kodir Djaelani, John Rizal, Hariyanto, Jeffry Maramis, dan Tinne Lalujan, memberikan keterangan yang bervariasi mengenai proses jual beli, peran Tinne Lalujan dalam pengurusan dana tax amnesty, dan klaim bahwa uang pembayaran rumah sebagian besar digunakan oleh Tinne Lalujan untuk melunasi hutang pajaknya [HAL 79-91]. Tinne Lalujan mengakui menerima uang sekitar Rp 4.500.000.000,- dari Rusmie Yulianthi yang berasal dari uang pembayaran rumah Penggugat untuk melunasi hutang pajak tax amnesty-nya [HAL 89-90].\n\nMajelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat karena menyangkut materi pokok perkara [HAL 92]. Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima eksepsi-eksepsi Para Tergugat karena harus diperiksa bersama pokok perkara [HAL 95-96]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim membuktikan bahwa jual beli rumah di Jl. Swadaya Raya D.11/5 antara Penggugat dengan Tergugat I dan II atas harga Rp 4.500.000.000,- telah terjadi dan dibayar lunas oleh Penggugat dengan total pembayaran mencapai Rp 8.280.000.000,- [HAL 97-98]. Majelis Hakim menyatakan Tergugat I sebagai ibu kandung memiliki hak untuk menjual rumah dan mewakili kepentingan anak-anaknya (Tergugat II, III, IV) sebagai ahli waris, sehingga perjanjian jual beli tanggal 3 Februari 2020 dinyatakan sah secara hukum [HAL 98-99]. Hubungan hukum Tinne Lalujan dengan Tergugat II dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak memengaruhi sahnya perjanjian jual beli dengan Penggugat [HAL 99]. Para Tergugat dinyatakan beritikad buruk karena telah menjual rumah yang sama kepada pihak lain dan tidak menyerahkan rumah kepada Penggugat meskipun telah dibayar lunas, sehingga Para Tergugat (I, II, III, IV) dinyatakan telah melakukan wanprestasi [HAL 100]. Turut Tergugat Notaris H. Zairus Yan diperintahkan membuat AJB [HAL 101]. Permohonan sita jaminan dan putusan serta merta ditolak karena syarat hukumnya tidak terpenuhi [HAL 101-102].\n\nGugatan Rekonvensi Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima karena dalil dan petitumnya tidak jelas apakah berupa gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi [HAL 102-103]. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat III tidak dapat diterima [HAL 103]. Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara Rp 1.347.500,- [HAL 103-104].\n\nAmar Putusan:\n1. Tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima.\n2. Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima.\n3. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian:\n a. Menyatakan Tergugat I, II, III, dan IV telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Jual Beli Tanggal 03 Februari 2020.\n b. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli Tanggal 03 Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I dan II.\n c. Memerintahkan Turut Tergugat Notaris H. ZAIRUS YAN, SH membuat Akta Jual Beli terhadap rumah di Jl. Swadaya Raya D.11/5 berdasarkan SHM No. 08312 atas nama YUSMELLI ARUS.\n d. Memerintahkan Para Tergugat tunduk dan patuh pada putusan.\n4. Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima.\n5. Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara Rp 1.347.500,-." + }, + "read": { + "input_chars": 8325, + "frame": "Muhamad Yazid menggugat Yusmelli Arus, Rusmie Yulianthi, Lussi Elitha, Rusmini Revitha, dan Notaris H. Zairus Yan atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah di Jl. Swadaya Raya D.11/5, Jakarta Timur. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, perintah pembuatan Akta Jual Beli oleh notaris, dan penetapan sita jaminan. Sengketa inti meliputi keabsahan perjanjian yang melibatkan ahli waris, kelengkapan pembayaran, dan kewenangan notaris.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menandatangani Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Februari 2020 untuk rumah di Jl. Swadaya Raya D.11/5, Jakarta Timur dengan harga Rp 4.500.000.000,-.", + "page": 97, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran lunas untuk rumah tersebut dengan total mencapai Rp 8.280.000.000,-.", + "page": 97, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I sebagai ibu kandung memiliki hak untuk menjual rumah dan mewakili kepentingan anak-anaknya yang merupakan ahli waris.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Februari 2020 dinyatakan sah secara hukum.", + "page": 99, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menjual rumah yang sama kepada pihak lain dan tidak menyerahkan rumah kepada Penggugat meskipun telah dibayar lunas.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat Notaris H. Zairus Yan diperintahkan membuat Akta Jual Beli terhadap rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 08312 atas nama Yusmelli Arus.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa ia membeli rumah dari Tergugat I dan II selaku ahli waris dengan harga Rp 4.500.000.000,- dan telah membayar total Rp 5.791.300.000,- melalui transfer ke rekening Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat IV keberatan sehingga Para Tergugat gagal melaksanakan kewajiban membuat Akta Jual Beli.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa dirinya adalah korban manipulasi oleh Tergugat II dan pihak ketiga Tinne Lalujan, serta hutang merupakan tanggung jawab pihak ketiga.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa Tergugat II dan pihak ketiga menjual harta warisan tanpa izin Tergugat IV dan dana transfer digunakan untuk pencairan dana pihak ketiga.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV dalil bahwa dirinya sebagai penerima amanat keluarga tidak terlibat dalam perjanjian jual beli yang dimotori Tergugat II dan pihak ketiga.", + "page": 33, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV dalil bahwa HGB asli diambil paksa tanpa izin dan perjanjian jual beli dilakukan tanpa persetujuan ahli waris sehingga batal demi hukum.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa Perjanjian Jual Beli tidak sah karena tidak memenuhi syarat kesepakatan semua ahli waris dan dijual oleh orang yang tidak berhak.", + "page": 57, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalil bahwa dirinya tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, tidak hadir di notaris, dan tidak menandatangani perjanjian jual beli.", + "page": 64, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan gugatan rekonvensi meminta pernyataan batal perjanjian dan pengembalian Sertifikat Hak Milik.", + "page": 69, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tinne Lalujan mengakui menerima uang sekitar Rp 4.500.000.000,- dari Rusmie Yulianthi yang berasal dari uang pembayaran rumah Penggugat untuk melunasi hutang pajak.", + "page": 89, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat karena menyangkut materi pokok perkara.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima eksepsi-eksepsi Para Tergugat karena harus diperiksa bersama pokok perkara.", + "page": 95, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima karena dalil dan petitumnya tidak jelas.", + "page": 102, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan dan putusan serta merta ditolak karena syarat hukumnya tidak terpenuhi.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Muhamad Yazid menggugat Yusmelli Arus, Rusmie Yulianthi, Lussi Elitha, Rusmini Revitha, dan Notaris H. Zairus Yan atas wanprestasi terkait Perjanjian Jual Beli rumah di Jl. Swadaya Raya D.11/5, Jakarta Timur, tertanggal 3 Februari 2020. Penggugat mengklaim telah membayar lunas namun Para Tergugat gagal membuat Akta Jual Beli dan menjual rumah kepada pihak lain. Para Tergugat mengajukan berbagai eksepsi dan dalil pembantahan, termasuk klaim ketidakabsahan perjanjian karena tidak melibatkan seluruh ahli waris, kesalahan identitas notaris, dan keterlibatan pihak ketiga dalam penggunaan dana. Majelis Hakim menetapkan bahwa jual beli telah terjadi dan dibayar lunas, serta Tergugat I memiliki kewenangan mewakili ahli waris lainnya sehingga perjanjian sah. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena menjual rumah kepada pihak lain dan tidak menyerahkan objek kepada Penggugat. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan perintah pembuatan Akta Jual Beli oleh notaris, sementara gugatan rekonvensi Tergugat III ditolak tidak dapat diterima dan permohonan sita jaminan ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Muhamad Yazid menggugat Yusmelli Arus, Rusmie Yulianthi, Lussi Elitha, Rusmini Revitha, dan Notaris H. Zairus Yan atas wanprestasi terkait Perjanjian Jual Beli rumah di Jl. Swadaya Raya D.11/5, Jakarta Timur, tertanggal 3 Februari 2020. Penggugat mengklaim telah membayar lunas namun Para Tergugat gagal membuat Akta Jual Beli dan menjual rumah kepada pihak lain. Para Tergugat mengajukan berbagai eksepsi dan dalil pembantahan, termasuk klaim ketidakabsahan perjanjian karena tidak melibatkan seluruh ahli waris, kesalahan identitas notaris, dan keterlibatan pihak ketiga dalam penggunaan dana. Majelis Hakim menetapkan bahwa jual beli telah terjadi dan dibayar lunas, serta Tergugat I memiliki kewenangan mewakili ahli waris lainnya sehingga perjanjian sah. Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena menjual rumah kepada pihak lain dan tidak menyerahkan objek kepada Penggugat. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan perintah pembuatan Akta Jual Beli oleh notaris, sementara gugatan rekonvensi Tergugat III ditolak tidak dapat diterima dan permohonan sita jaminan ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menandatangani Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Februari 2020 untuk rumah di Jl. Swadaya Raya D.11/5, Jakarta Timur dengan harga Rp 4.500.000.000,-.", + "page": 97, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran lunas untuk rumah tersebut dengan total mencapai Rp 8.280.000.000,-.", + "page": 97, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I sebagai ibu kandung memiliki hak untuk menjual rumah dan mewakili kepentingan anak-anaknya yang merupakan ahli waris.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Februari 2020 dinyatakan sah secara hukum.", + "page": 99, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah menjual rumah yang sama kepada pihak lain dan tidak menyerahkan rumah kepada Penggugat meskipun telah dibayar lunas.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat Notaris H. Zairus Yan diperintahkan membuat Akta Jual Beli terhadap rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 08312 atas nama Yusmelli Arus.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa ia membeli rumah dari Tergugat I dan II selaku ahli waris dengan harga Rp 4.500.000.000,- dan telah membayar total Rp 5.791.300.000,- melalui transfer ke rekening Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat IV keberatan sehingga Para Tergugat gagal melaksanakan kewajiban membuat Akta Jual Beli.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa dirinya adalah korban manipulasi oleh Tergugat II dan pihak ketiga Tinne Lalujan, serta hutang merupakan tanggung jawab pihak ketiga.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa Tergugat II dan pihak ketiga menjual harta warisan tanpa izin Tergugat IV dan dana transfer digunakan untuk pencairan dana pihak ketiga.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV dalil bahwa dirinya sebagai penerima amanat keluarga tidak terlibat dalam perjanjian jual beli yang dimotori Tergugat II dan pihak ketiga.", + "page": 33, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV dalil bahwa HGB asli diambil paksa tanpa izin dan perjanjian jual beli dilakukan tanpa persetujuan ahli waris sehingga batal demi hukum.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa Perjanjian Jual Beli tidak sah karena tidak memenuhi syarat kesepakatan semua ahli waris dan dijual oleh orang yang tidak berhak.", + "page": 57, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalil bahwa dirinya tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, tidak hadir di notaris, dan tidak menandatangani perjanjian jual beli.", + "page": 64, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan gugatan rekonvensi meminta pernyataan batal perjanjian dan pengembalian Sertifikat Hak Milik.", + "page": 69, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tinne Lalujan mengakui menerima uang sekitar Rp 4.500.000.000,- dari Rusmie Yulianthi yang berasal dari uang pembayaran rumah Penggugat untuk melunasi hutang pajak.", + "page": 89, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat karena menyangkut materi pokok perkara.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima eksepsi-eksepsi Para Tergugat karena harus diperiksa bersama pokok perkara.", + "page": 95, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima karena dalil dan petitumnya tidak jelas.", + "page": 102, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan dan putusan serta merta ditolak karena syarat hukumnya tidak terpenuhi.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas beli rumah tapi penjualnya malah jual ke orang lain dan tidak mau buat akta jual belinya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 35883, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1317 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1471 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1317 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1317: Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1471 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1471: Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (kewajiban) untuk memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks pertanyaan, penjual memiliki kewajiban (perikatan) untuk menyerahkan rumah dan membuat akta jual beli. Ketidakpatuhan penjual terhadap kewajiban ini merupakan dasar hukum untuk menilai adanya wanprestasi, yang menjadi inti sengketa dalam putusan (di mana hakim menyatakan tergugat terbukti wanprestasi karena tidak menyerahkan rumah)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1317 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perjanjian untuk kepentingan orang ketiga. Fakta dan pertanyaan tidak melibatkan isu pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian, melainkan sengketa langsung antara pembeli dan penjual. Pasal ini tidak relevan dengan masalah wanprestasi atau pemenuhan kewajiban jual beli antara para pihak utama." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang tidak terlarang). Dalam putusan, Majelis Hakim secara eksplisit memeriksa apakah jual beli tersebut sah secara hukum dengan merujuk pada pemenuhan syarat-syarat ini (termasuk validitas kesepakatan dan objek). Karena pertanyaan menyangkut keabsahan transaksi yang sudah dibayar lunas, pasal ini relevan sebagai kerangka untuk menilai apakah perjanjian jual beli tersebut mengikat secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang ketidakcakapan membuat persetujuan (anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan, dll). Tidak ada fakta dalam pertanyaan atau pertimbangan putusan yang menyoroti isu ketidakcakapan para pihak (seperti gila atau belum dewasa) sebagai alasan pembatalan atau sengketa. Fokus sengketa adalah pada pelaksanaan perjanjian, bukan pada kapasitas hukum para pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relativity of contract (perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya). Meskipun prinsip ini mendasari bahwa hanya pembeli dan penjual yang terikat, pertanyaan spesifik mengenai 'apa yang harus dilakukan' ketika penjual ingkar janji lebih langsung dijawab oleh aturan wanprestasi (pelaksanaan/pembatalan/penggantian rugi) daripada prinsip umum ini. Dalam putusan, isu pihak ketiga tidak menjadi pokok pertimbangan utama untuk solusi sengketa antara pembeli dan penjual." + }, + { + "pasal": "Pasal 1471 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jual beli atas barang orang lain yang batal. Dalam putusan, Majelis Hakim justru menyimpulkan bahwa jual beli tersebut SAH secara hukum karena Tergugat I (istri/ahli waris) dianggap mewakili kepentingan ahli waris lainnya. Fakta bahwa penjual 'menjual ke orang lain' setelah menjual ke penggugat bukan berarti barangnya 'barang orang lain' dalam arti pasal ini (karena penjual mengklaim diri sebagai pemilik/ahli waris), melainkan bentuk wanprestasi terhadap pembeli pertama. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi dasar hukum utama yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa ini, melainkan justru disingkirkan karena jual beli dinyatakan sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 85278, + "completion_tokens": 5955 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_520_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_520_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..442ffa6ced62a487cfb8c6bd50fff90fd9c7c616 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_520_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,174 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_520_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.058, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 158.919, + "query": 13.363, + "relevance": 24.52, + "total": 196.86 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 66464, + "marked_chars": 66671 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; \n3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil Penggugat \nsecara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 342.000.000,- (tiga ratus \nempat puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 22\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \n \n \n \n \nHal. 23 dari 24 Halaman Putusan No. 520/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim \n \nUang modal awal sebesar Rp. 285.000.000,- \n \nKeuntungan sebesar 10 % dari Modal = Rp. 28.500.000,- \n \nKeuntungan keterlambatan bayar sebesar 10 % dari Modal = Rp. \n28.500.000,- \nJumlah total Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta \nrupiah); \n4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang \ntimbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah \nRp.1.004.000, (satu juta empat ribu rupiah) \n5. Menolak gugatan Penggugat" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 66671, + "frame": "Penggugat [MAKOTO KATO] menggugat Tergugat I [FIRDAUS] dan Tergugat II [DJALEHA] atas perbuatan melawan hukum terkait pengembalian modal usaha yang diberikan Tergugat I dengan janji keuntungan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat I bersalah, membayar kerugian materiil dan moril, serta mengalihkan atau menjual harta jaminan untuk melunasi utang. Putusan pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pembayaran kerugian materiil, namun menolak klaim kerugian moril, biaya advokat, sita jaminan, serta eksekusi harta jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mentransfer uang secara bertahap kepada Tergugat I dengan total sebesar Rp. 285.000.000,- antara bulan Juni hingga November 2023.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui telah menerima modal dari Penggugat sebesar Rp. 285.000.000,- dan berjanji akan mengembalikannya.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I berjanji memberikan keuntungan sebesar 10% dari modal jika dikembalikan pada waktu yang ditentukan, dan tambahan 10% jika terlambat melewati tanggal 31 Januari 2024.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak mengembalikan modal beserta keuntungan yang dijanjikan kepada Penggugat hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II memberikan Akta Jual Beli atas tanah dan bangunan atas namanya kepada Tergugat I untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kerugian moril sebesar Rp. 150.000.000,- akibat stres dan gangguan mental akibat penagihan yang tidak dibayar.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan biaya jasa advokat sebesar Rp. 100.000.000,- sebagai bagian dari kerugian materiil.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan terhadap harta Tergugat I dan Tergugat II, namun sita tersebut tidak dilakukan selama persidangan.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta tanpa menunggu proses banding atau kasasi.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penghukuman Tergugat I untuk mengalihkan atau menjual harta jaminan (tanah/bangunan dan mobil) untuk melunasi kerugian.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- per hari jika Tergugat I lalai melaksanakan putusan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [MAKOTO KATO] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I [FIRDAUS] dan Tergugat II [DJALEHA] karena Tergugat I menerima modal usaha sebesar Rp. 285.000.000,- dari Penggugat dengan janji pengembalian beserta keuntungan, namun tidak melunasinya. Tergugat II turut dimintai tanggung jawab karena memberikan jaminan berupa sertifikat tanah atas namanya. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan, sehingga menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil sebesar Rp. 342.000.000,- yang terdiri dari modal awal, keuntungan normal, dan keuntungan keterlambatan. Gugatan Penggugat untuk klaim kerugian moril, biaya advokat, serta permohonan eksekusi harta jaminan (sita, pengalihan hak, atau lelang) dan uang paksa ditolak karena tidak terbukti secara objektif, tidak menjadi kewajiban dalam perkara perdata, atau tidak memenuhi syarat prosedural seperti tidak adanya sita jaminan selama pemeriksaan. Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [MAKOTO KATO] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I [FIRDAUS] dan Tergugat II [DJALEHA] karena Tergugat I menerima modal usaha sebesar Rp. 285.000.000,- dari Penggugat dengan janji pengembalian beserta keuntungan, namun tidak melunasinya. Tergugat II turut dimintai tanggung jawab karena memberikan jaminan berupa sertifikat tanah atas namanya. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengembalikan modal dan keuntungan yang dijanjikan, sehingga menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil sebesar Rp. 342.000.000,- yang terdiri dari modal awal, keuntungan normal, dan keuntungan keterlambatan. Gugatan Penggugat untuk klaim kerugian moril, biaya advokat, serta permohonan eksekusi harta jaminan (sita, pengalihan hak, atau lelang) dan uang paksa ditolak karena tidak terbukti secara objektif, tidak menjadi kewajiban dalam perkara perdata, atau tidak memenuhi syarat prosedural seperti tidak adanya sita jaminan selama pemeriksaan. Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mentransfer uang secara bertahap kepada Tergugat I dengan total sebesar Rp. 285.000.000,- antara bulan Juni hingga November 2023.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui telah menerima modal dari Penggugat sebesar Rp. 285.000.000,- dan berjanji akan mengembalikannya.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I berjanji memberikan keuntungan sebesar 10% dari modal jika dikembalikan pada waktu yang ditentukan, dan tambahan 10% jika terlambat melewati tanggal 31 Januari 2024.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak mengembalikan modal beserta keuntungan yang dijanjikan kepada Penggugat hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II memberikan Akta Jual Beli atas tanah dan bangunan atas namanya kepada Tergugat I untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kerugian moril sebesar Rp. 150.000.000,- akibat stres dan gangguan mental akibat penagihan yang tidak dibayar.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan biaya jasa advokat sebesar Rp. 100.000.000,- sebagai bagian dari kerugian materiil.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan terhadap harta Tergugat I dan Tergugat II, namun sita tersebut tidak dilakukan selama persidangan.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta tanpa menunggu proses banding atau kasasi.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penghukuman Tergugat I untuk mengalihkan atau menjual harta jaminan (tanah/bangunan dan mobil) untuk melunasi kerugian.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- per hari jika Tergugat I lalai melaksanakan putusan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih uang modal ke teman dengan janji untung, tapi dia tidak mau bayar kembali padahal ada jaminan tanah dari temannya, apa bisa saya paksa dia bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12239, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur asas pembuktian (actori in cumbit probatio) yang bersifat prosedural, bukan mengatur hak atau kewajiban substantif untuk memaksa pembayaran utang atau pelaksanaan jaminan. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara tidak dianggap relevan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24717, + "completion_tokens": 1305 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_521_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_521_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ce98194c96d0c6b6159d40ad41c9ecfb33195085 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_521_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_521_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.173, + "query": 1.824, + "relevance": 30.643, + "total": 122.667 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32498, + "marked_chars": 32597 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32597, + "frame": "Pemohon, Yustina Indriati Purwaningsih, mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ibunya, Elisabeth Sujamti, yang didalilkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena sakit stroke dan dimensia, dengan tujuan agar Pemohon dapat mewakili ibunya dalam mengurus rekening bank BCA. Permohonan ini diajukan karena Elisabeth Sujamti tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga Pemohon meminta penetapan sebagai pengampu untuk kepentingan administrasi perbankan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Elisabeth Sujamti menderita sakit stroke dan dimensia sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Elisabeth Sujamti memiliki rekening bank di Bank BCA atas namanya sendiri.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Elisabeth Sujamti.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga telah bermusyawarah dan sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai pengampu Elisabeth Sujamti.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon sehat jasmani dan rohani serta bukan orang yang berperilaku boros.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa permohonan ini berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, anak kandung dari Elisabeth Sujamti, mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ibunya yang didalilkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum akibat kondisi sakit stroke dan dimensia. Pemohon bermaksud mewakili ibunya untuk mengurus rekening bank BCA atas nama Elisabeth Sujamti. Setelah memeriksa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Pemohon, Hakim menetapkan bahwa Elisabeth Sujamti termasuk orang dewasa dalam kondisi sakit yang memerlukan pengampuan sesuai ketentuan hukum. Permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai pengampu Elisabeth Sujamti dalam perbuatan hukum untuk kepengurusan di Bank BCA pada rekening atas nama Elisabeth Sujamti, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, anak kandung dari Elisabeth Sujamti, mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ibunya yang didalilkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum akibat kondisi sakit stroke dan dimensia. Pemohon bermaksud mewakili ibunya untuk mengurus rekening bank BCA atas nama Elisabeth Sujamti. Setelah memeriksa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Pemohon, Hakim menetapkan bahwa Elisabeth Sujamti termasuk orang dewasa dalam kondisi sakit yang memerlukan pengampuan sesuai ketentuan hukum. Permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai pengampu Elisabeth Sujamti dalam perbuatan hukum untuk kepengurusan di Bank BCA pada rekening atas nama Elisabeth Sujamti, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Elisabeth Sujamti menderita sakit stroke dan dimensia sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Elisabeth Sujamti memiliki rekening bank di Bank BCA atas namanya sendiri.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Elisabeth Sujamti.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga telah bermusyawarah dan sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai pengampu Elisabeth Sujamti.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon sehat jasmani dan rohani serta bukan orang yang berperilaku boros.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa permohonan ini berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya anak kandung ibu yang sakit stroke dan dimensia, bagaimana cara saya mengurus rekening bank atas nama beliau?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14693, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk ditempatkan di bawah pengampuan, yaitu kondisi 'selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap'. Dalam pertanyaan, subjek (ibu) menderita stroke dan dimensia yang menyebabkan ketidakcakapan hukum. Putusan juga merujuk pada pasal ini sebagai dasar hukum untuk menetapkan pengampuan bagi orang dewasa dengan kondisi sakit otak, sehingga isi pasal memiliki hubungan substantif langsung dengan masalah ketidakcakapan yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak keluarga sedarah untuk meminta pengampuan terhadap anggota keluarganya yang mengalami ketidakcakapan (dungu, gila, atau mata gelap). Dalam pertanyaan, pemohon adalah anak kandung (keluarga sedarah) yang ingin mengurus rekening ibu yang sakit. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi anak untuk mengajukan permohonan pengampuan, sehingga relevan secara substantif dengan hak dan prosedur yang ditanyakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14719, + "completion_tokens": 848 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_522_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_522_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a0cb8ce97d11650e7db1a27040590e42a55a2ea2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_522_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,138 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_522_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.018, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 83.859, + "query": 3.223, + "relevance": 39.355, + "total": 126.455 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30139, + "marked_chars": 30229 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30229, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan dan izin jual warisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] untuk dirinya sendiri sebagai pengampu atas saudaranya yang mengalami gangguan kejiwaan, guna mewakili saudaranya tersebut dalam menjual harta peninggalan orang tua mereka. Tidak ada pihak tergugat dalam perkara ini karena merupakan permohonan perdata non-sengketa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah anak dari Sadoif Nasim dan Ratnawati yang memiliki empat orang anak, yaitu Agus Nunuh, Sri Naningsih, Agus Sunarto, dan Sri Nuryani.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon, Sadoif Nasim, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2002.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sri Naningsih, kakak kandung Pemohon, mengalami gangguan kejiwaan atau skizofrenia sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Pemohon meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah dengan bangunan seluas 79 m2 di Jakarta Timur atas nama Sadoif Nasim.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris sepakat menunjuk Pemohon sebagai pengampu bagi Sri Naningsih untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum penjualan harta peninggalan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap kakak kandungnya, Sri Naningsih, yang menderita gangguan kejiwaan sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Pemohon juga meminta izin untuk mewakili Sri Naningsih dalam menjual harta peninggalan orang tua mereka, yaitu sebidang tanah dan bangunan di Jakarta Timur, bersama-sama dengan ahli waris lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Sri Naningsih berada di bawah pengampuan dan menunjuk Pemohon sebagai pengampunya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Sri Naningsih dalam perbuatan hukum penjualan harta tersebut. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap kakak kandungnya, Sri Naningsih, yang menderita gangguan kejiwaan sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Pemohon juga meminta izin untuk mewakili Sri Naningsih dalam menjual harta peninggalan orang tua mereka, yaitu sebidang tanah dan bangunan di Jakarta Timur, bersama-sama dengan ahli waris lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Sri Naningsih berada di bawah pengampuan dan menunjuk Pemohon sebagai pengampunya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Sri Naningsih dalam perbuatan hukum penjualan harta tersebut. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah anak dari Sadoif Nasim dan Ratnawati yang memiliki empat orang anak, yaitu Agus Nunuh, Sri Naningsih, Agus Sunarto, dan Sri Nuryani.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon, Sadoif Nasim, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2002.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sri Naningsih, kakak kandung Pemohon, mengalami gangguan kejiwaan atau skizofrenia sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Pemohon meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah dengan bangunan seluas 79 m2 di Jakarta Timur atas nama Sadoif Nasim.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris sepakat menunjuk Pemohon sebagai pengampu bagi Sri Naningsih untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum penjualan harta peninggalan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kakak saya sakit jiwa, bolehkah saya jual tanah warisan orang tua atas namanya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11894, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 830 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "text": "Pasal 830: Pewarisan hanya terjadi karena kematian." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan karena sakit jiwa ('gila' atau 'dungu'). Dalam pertanyaan, subjek adalah kakak yang sakit jiwa, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menentukan apakah kakak tersebut perlu dilindungi melalui pengampuan sebelum harta bendanya dapat dikelola/dijual." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri. Karena pertanyaan menyangkut jual beli harta atas nama orang sakit jiwa yang memerlukan pengampuan, maka pemahaman tentang mekanisme legal (permohonan ke PN) adalah bagian dari kerangka hukum yang relevan untuk menjawab 'bolehkah' secara prosedural dan substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa pewarisan terjadi karena kematian. Dalam pertanyaan, tanah adalah 'warisan orang tua', sehingga status hukum tanah sebagai harta warisan (yang baru terbuka hak mewarisnya setelah kematian pewaris) adalah fakta hukum dasar yang relevan untuk menentukan siapa saja yang berhak atas tanah tersebut sebelum dijual." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 830 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14219, + "completion_tokens": 918 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_524_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_524_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..68c3fa663d11c7d421cad86e96fd1526e0e95062 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_524_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,393 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_524_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 328, + "timings": { + "parse": 0.547, + "classify": 0.0, + "condense": 3156.201, + "read": 252.915, + "query": 4.418, + "relevance": 39.249, + "total": 3453.329 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 912152, + "marked_chars": 915324 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDALAM KONVENSI \nDALAM EKSEPSI \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 326\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 327 dari 328 Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim \n \n- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat III dan \nTurut Tergugat V perihal gugatan Penggugat kurang Pihak (plurium \nlitis consortium); \nDALAM POKOK PERKARA \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \nDALAM REKONVENSI \n- \nMenyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat \nditerima; \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI \n- \nMenghukum Penggugat Konvensi dan para Penggugat Rekonvensi \nsecara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp \n2.568.000.- (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah); \n \nDemikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA-Khusus, pada hari Senin, tanggal \n15 September 2025, oleh kami IMMANUEL, S.H., M.H., sebagai Hakim \nKetua Majelis, HERU KUNTJOR" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134971, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat PT Langgeng Makmur Perkasa (diwakili Edison Nazar dkk.) melawan Tergugat I Moisses M Noor, Tergugat II H. Syatiri Nasri, Tergugat III Ratu Ivone Felicia Intan Duanapaken Sastranagara Djajadi Ningrat, Tergugat IV Rita Diah Restuningtyas (perwakilan ahli waris R.A. Emmy Ningtyas de Groot), Tergugat V Selvianna Carolusia dkk., Tergugat VI Nurjaya, Tergugat VII Ahli Waris Nyimas Entjeh, serta Turut Tergugat I s.d. V yang merupakan pejabat terkait pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta. [HAL 4-10] Penggugat dalil memiliki tanah seluas 3.590 M2 di Jl. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, dengan riwayat kepemilikan melalui serangkaian akta pemindahan hak dari Probosutedjo ke Arianto, Arianto ke Desiran Sembiring, dan Desiran Sembiring menjualnya kepada Penggugat melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 134/2013 seharga Rp17,5 Miliar [HAL 4-5]. Penggugat dalil terdaftar sebagai pihak berhak dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 atas NIB 1 luas 3.686 M2 dengan nilai ganti rugi Rp145.177.014.731,- yang telah dititipkan ke PN Jakarta Timur [HAL 5-6]. Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang dilakukan para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengklaim hak atas tanah tersebut sehingga Penggugat tidak menerima ganti rugi yang seharusnya menjadi haknya [HAL 10]. [HAL 11-15] Kronologi pengadaan tanah menunjukkan adanya sengketa kepemilikan atas tanah bekas Eigendom Verponding No. 6972, yang menyebabkan Kantor Pertanahan Jakarta Timur (Turut Tergugat II) mengeluarkan Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian dan uang konsinyasi sebesar Rp145.590.149.263,- (termasuk NIB 2) diserahkan ke PN Jakarta Timur pada 14 November 2023 [HAL 14-15]. Penggugat dalil sebagai pemilik sah yang telah mengajukan permohonan sertifikat, namun haknya terhambat karena klaim para Tergugat [HAL 15]. [HAL 16-27] Penggugat menuduh para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan klaim kepemilikan yang tidak sah: Tergugat I dalil penguasaan fisik dan surat pernyataan tidak keberatan sebelumnya namun kini mengklaim pemilik [HAL 16-17]; Tergugat II dalil girik dan surat keterangan lurah yang dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan riwayat Eigendom [HAL 18-19]; Tergugat III dalil surat perjanjian menggarap tanah yang hanya membuktikan status penggarap, bukan pemilik [HAL 19-20]; Tergugat IV dalil dokumen waris dan fotokopi eigendom lama yang tidak membuktikan kepemilikan sah atas tanah yang telah beralih status [HAL 20-22]; Tergugat V dalil surat pernyataan menggarap tanah negara yang hanya membuktikan hak garap [HAL 22-23]; Tergugat VI dalil girik dan surat pernyataan waris yang dianggap tidak valid karena tidak ada girik di atas hamparan tanah tersebut [HAL 23-25]; Tergugat VII dalil eigendom lama dan akta wasiat yang tidak membuktikan kepemilikan sah [HAL 25-27]. Penggugat juga menuduh Turut Tergugat I-V telah keliru mengakui klaim para Tergugat dan menitipkan uang ke pengadilan alih-alih menyerahkannya kepada Penggugat yang sah [HAL 27-33]. [HAL 34-38] Penggugat menuntut para Tergugat membayar kerugian materil Rp145.177.014.731,- dan immateril Rp50 Miliar secara tanggung renteng, menyatakan sah kepemilikan Penggugat, menyerahkan uang konsinyasi, serta membayar uang paksa [HAL 34-38]. Para Tergugat hadir dengan kuasa hukum masing-masing, kecuali Tergugat II dan Turut Tergugat IV yang tidak hadir namun diwakili kuasanya pada sidang berikutnya [HAL 38-40]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 40-41]. [HAL 41-48] Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona (kurang pihak) karena tidak mengikutsertakan Probosutedjo, Arianto, Desiran Sembiring, dan notaris terkait, serta gugatan obscur libel (kabur) karena dalil Penggugat bertentangan mengenai status tanah (atas nama pribadi vs PT Mercu Buana), luas tanah (3.590 M2 vs 3.686 M2), dan validitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bukti kepemilikan. Tergugat I juga menyangkal bahwa tanah Eigendom telah dikonversi sesuai UUPA No. 5/1960 dan menuduh Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum secara jelas [HAL 41-48]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134890, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat PT Langgeng Makmur Perkasa (diwakili Edison Nazar dkk.) melawan Tergugat I Moisses M Noor, Tergugat II H. Syatiri Nasri, Tergugat III Ratu Ivone Felicia Intan Duanapaken Sastranagara Djajadi Ningrat, Tergugat IV Rita Diah Restuningtyas (perwakilan ahli waris R.A. Emmy Ningtyas de Groot), Tergugat V Selvianna Carolusia dkk., Tergugat VI Nurjaya, Tergugat VII Ahli Waris Nyimas Entjeh, serta Turut Tergugat I s.d. V yang merupakan pejabat terkait pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta. [HAL 4-10] Penggugat dalil memiliki tanah seluas 3.590 M2 di Jl. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, dengan riwayat kepemilikan melalui serangkaian akta pemindahan hak dari Probosutedjo ke Arianto, Arianto ke Desiran Sembiring, dan Desiran Sembiring menjualnya kepada Penggugat melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 134/2013 seharga Rp17,5 Miliar [HAL 4-5]. Penggugat dalil terdaftar sebagai pihak berhak dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 atas NIB 1 luas 3.686 M2 dengan nilai ganti rugi Rp145.177.014.731,- yang telah dititipkan ke PN Jakarta Timur [HAL 5-6]. Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang dilakukan para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengklaim hak atas tanah tersebut sehingga Penggugat tidak menerima ganti rugi yang seharusnya menjadi haknya [HAL 10]. [HAL 11-15] Kronologi pengadaan tanah menunjukkan adanya sengketa kepemilikan atas tanah bekas Eigendom Verponding No. 6972, yang menyebabkan Kantor Pertanahan Jakarta Timur (Turut Tergugat II) mengeluarkan Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian dan uang konsinyasi sebesar Rp145.590.149.263,- (termasuk NIB 2) diserahkan ke PN Jakarta Timur pada 14 November 2023 [HAL 14-15]. Penggugat dalil sebagai pemilik sah yang telah mengajukan permohonan sertifikat, namun haknya terhambat karena klaim para Tergugat [HAL 15]. [HAL 16-27] Penggugat menuduh para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan klaim kepemilikan yang tidak sah: Tergugat I dalil penguasaan fisik dan surat pernyataan tidak keberatan sebelumnya namun kini mengklaim pemilik [HAL 16-17]; Tergugat II dalil girik dan surat keterangan lurah yang dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan riwayat Eigendom [HAL 18-19]; Tergugat III dalil surat perjanjian menggarap tanah yang hanya membuktikan status penggarap, bukan pemilik [HAL 19-20]; Tergugat IV dalil dokumen waris dan fotokopi eigendom lama yang tidak membuktikan kepemilikan sah atas tanah yang telah beralih status [HAL 20-22]; Tergugat V dalil surat pernyataan menggarap tanah negara yang hanya membuktikan hak garap [HAL 22-23]; Tergugat VI dalil girik dan surat pernyataan waris yang dianggap tidak valid karena tidak ada girik di atas hamparan tanah tersebut [HAL 23-25]; Tergugat VII dalil eigendom lama dan akta wasiat yang tidak membuktikan kepemilikan sah [HAL 25-27]. Penggugat juga menuduh Turut Tergugat I-V telah keliru mengakui klaim para Tergugat dan menitipkan uang ke pengadilan alih-alih menyerahkannya kepada Penggugat yang sah [HAL 27-33]. [HAL 34-38] Penggugat menuntut para Tergugat membayar kerugian materil Rp145.177.014.731,- dan immateril Rp50 Miliar secara tanggung renteng, menyatakan sah kepemilikan Penggugat, menyerahkan uang konsinyasi, serta membayar uang paksa [HAL 34-38]. Para Tergugat hadir dengan kuasa hukum masing-masing, kecuali Tergugat II dan Turut Tergugat IV yang tidak hadir namun diwakili kuasanya pada sidang berikutnya [HAL 38-40]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 40-41]. [HAL 41-48] Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona (kurang pihak) karena tidak mengikutsertakan Probosutedjo, Arianto, Desiran Sembiring, dan notaris terkait, serta gugatan obscur libel (kabur) karena dalil Penggugat bertentangan mengenai status tanah (atas nama pribadi vs PT Mercu Buana), luas tanah (3.590 M2 vs 3.686 M2), dan validitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bukti kepemilikan. Tergugat I juga menyangkal bahwa tanah Eigendom telah dikonversi sesuai UUPA No. 5/1960 dan menuduh Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum secara jelas [HAL 41-48]. [HAL 49-51] Tergugat I membantah dalil Penggugat bahwa tanah Eigendom telah dikonversi atau tidak, menuduh dalil Penggugat mengada-ada karena tidak menjelaskan peralihan eigendom kepada Probosutedjo. Tergugat I menyangkal melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak menguraikan syarat-syarat Pasal 1365 KUHPerdata secara jelas. Tergugat I membantah pernah mengakui hak Penggugat dan menyangkal pernah membuat atau menandatangani surat pencabutan atau surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 12 Agustus 2014 dan 3 September 2014, yang diduga dibuat oleh pengacara Hamzah Mahusa dengan memalsukan tanda tangan Tergugat I, sebagaimana dibuktikan dalam pemeriksaan di Unit Harda Polres Jakarta Timur tahun 2014. Tergugat I dalil beritikad baik dan telah menguasai fisik tanah seluas kurang lebih 3.610 M2 di Kampung Tjililitan (Jl. MT. Haryono) sejak tahun 1983 selama 42 tahun hingga pemerintah mengambil alih untuk pembangunan RS Pusat Otak Nasional, dengan batas utara Jl. MT. Haryono, timur RS Otak Nasional, selatan tanah H. Dahlan/Olid, dan barat tanah H. Ali/PT. Mavin [HAL 49-50]. Tergugat I dalil satu-satunya yang menguasai tanah secara terus-menerus, sementara Penggugat dan Tergugat lainnya hanya mengklaim tanpa penguasaan fisik. Tergugat I menuduh Penggugat tidak menjelaskan jenis alas hak yang dimiliki sesuai Pasal 16 Ayat (1) UU No. 5/1960. Tergugat I dalil tanah terlantar jika tidak diusahakan sehingga menjadi tanah negara, namun Tergugat I beritikad baik mengelola tanah sejak 1983 sehingga berhak atas hak atau ganti rugi [HAL 50-51]. [HAL 52-62] Tergugat I mengajukan Rekonvensi terhadap seluruh Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil beritikad baik, menguasai fisik tanah seluas 3.610 M2 sejak 1983 selama 42 tahun atas sepengetahuan pejabat setempat, dengan pemanfaatan untuk bertani (kangkung, pisang, dll) dan parkir kendaraan. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil tidak pernah digugat selama 42 tahun, membuktikan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil terdaftar dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 dengan nilai Rp145.177.014.731,- yang dititipkan ke PN Jakarta Timur. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil berhak atas uang konsinyasi karena penguasaan fisik dan pemanfaatan terus-menerus selama 42 tahun sesuai PP No. 224/1961 dan Permen ATR No. 19/2021. Tergugat I dalam Rekonvensi menuduh Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tanpa alas hak jelas untuk mendapatkan uang konsinyasi, menyebabkan kerugian materiil Rp145.177.014.731,- dan immateril Rp50 Miliar. Turut Tergugat I dalam Rekonvensi dituduh memasukan Tergugat Rekonvensi yang tidak berhak ke dalam daftar penitipan. Turut Tergugat II dalam Rekonvensi dituduh menerima bukti tidak sah dan menitipkan uang ke pengadilan. Turut Tergugat III dan IV dalam Rekonvensi dituduh membiarkan penitipan uang yang menyebabkan kerugian. Turut Tergugat V dalam Rekonvensi dituduh membantu memasukan nama-nama tidak berhak ke dalam daftar. Tergugat I dalam Rekonvensi menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pernyataan sebagai pihak beritikad baik yang menguasai tanah, pernyataan berhak atas uang konsinyasi Rp145.177.014.731,-, perintah Turut Tergugat II mengeluarkan rekomendasi penyerahan uang, penghukuman Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateril Rp195.177.014.731,- secara tanggung renteng, uang paksa Rp5.000.000,- per hari keterlambatan, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, dan pembayaran biaya perkara [HAL 52-62]. [HAL 63-80] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena gugatan tidak menjelaskan dasar kepemilikan sah, menuduh Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 8 tanggal 11 Januari 1996 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak No. 138/Komut/MB/VI/2003 adalah palsu berdasarkan surat BPN Jakarta Timur dan pernyataan kuasa hukum Probosutedjo. Tergugat II mengajukan eksepsi litis pendentis karena perkara sama sedang proses di PN Jakarta Timur Nomor 731/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim di mana gugatan intervensi Penggugat telah ditolak, sehingga gugatan ini melanggar asas ne bis in idem. Tergugat II mengajukan eksepsi kurangnya pihak (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, Notaris Achmad Sofyan, dan Probosutedjo. Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona karena Penggugat seharusnya menggugat Desiran Sembiring sebagai pelaku utama dugaan pemalsuan. Dalam pokok perkara, Tergugat II dalil tanah adalah miliknya berdasarkan Girik C/Surat Ketetapan IPEDA atas nama Mudjitaba Bin Mahadi (kakek Penggugat) yang beralih ke Tergugat II, dengan bukti surat keterangan tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan fisik sejak 1960, pembayaran PBB 2010-2016, dan Surat Ketetapan Rencana Kota. Tergugat II dalil memiliki legal standing dan tidak menelantarkan tanah. Tergugat II menuduh dokumen kepemilikan Penggugat (Akta No. 8 tahun 1996 dan Akta Penyerahan Hak No. 41 tahun 2012) palsu, dibantah oleh Notaris Sulaimansjah (pemegang protokol Tatyana Indrati Hasjim) dan Notaris Achmad Sofyan yang menyatakan tidak pernah membuat akta tersebut. Tergugat II dalil Desiran Sembiring dan Arianto tidak tercatat sebagai wajib pajak PBB atas tanah sengketa. Tergugat II dalil Desiran Sembiring telah membatalkan pengukuran tanah atas namanya di BPN Jakarta Timur. Tergugat II menuntut eksepsi dikabulkan, gugatan Penggugat ditolak, pernyataan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, pernyataan Penggugat bukan pemilik sah, penolakan perikatan/akta Penggugat, pernyataan Penggugat bukan penerima uang konsinyasi, penolakan kewajiban ganti rugi dan uang paksa, serta penghukuman Penggugat membayar biaya perkara [HAL 63-80]. [HAL 81-94] Tergugat III mengajukan eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) karena Penggugat bukan pemilik bidang tanah, hanya memiliki PPJB No. 134/2013 yang bukan bukti peralihan hak. Tergugat III mengajukan eksepsi kurangnya pihak karena tidak mengikutsertakan Desiran Sembiring, M. Rus Latuconsina, dan Roma Purba yang juga mengklaim hak. Tergugat III mengajukan eksepsi obscur libel karena petitum (hanya menyatakan berhak atas konsinyasi) tidak didukung posita (meminta penyerahan konsinyasi). Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil Penggugat sebagai pemilik berdasarkan PPJB, karena PPJB hanya perjanjian awal. Tergugat III menolak dalil Penggugat mengajukan permohonan sertifikat pada 26 Maret 2012, bertentangan dengan PPJB tanggal 31 Desember 2013, dan faktanya sertifikat tidak diterbitkan. Tergugat III dalil adalah pemilik sah sebagai ahli waris tunggal berdasarkan Akta Penunjukan Ahli Waris No. 98 tanggal 17 November 1954 dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadiningrat (kakek Tergugat III), yang diwasiatkan seluruh hartanya termasuk tanah Eigendom 6972 kepada Tergugat III. Tergugat III mendukung klaim kepemilikannya dengan dokumen: Surat Tanah Asal Usul Warkah Tanah Eigendom 6972 tahun 1845, Kikit Padjeg Boemi 1904, Surat Personen in Eigendom 1904, AANVRAAG 1907, Berita Negara Belanda 1907, Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, dan Peta Ricikan Tanah 1930 [HAL 81-94]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134976, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat PT Langgeng Makmur Perkasa (diwakili Edison Nazar dkk.) melawan Tergugat I Moisses M Noor, Tergugat II H. Syatiri Nasri, Tergugat III Ratu Ivone Felicia Intan Duanapaken Sastranagara Djajadi Ningrat, Tergugat IV Rita Diah Restuningtyas (perwakilan ahli waris R.A. Emmy Ningtyas de Groot), Tergugat V Selvianna Carolusia dkk., Tergugat VI Nurjaya, Tergugat VII Ahli Waris Nyimas Entjeh, serta Turut Tergugat I s.d. V yang merupakan pejabat terkait pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta. [HAL 4-10] Penggugat dalil memiliki tanah seluas 3.590 M2 di Jl. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, dengan riwayat kepemilikan melalui serangkaian akta pemindahan hak dari Probosutedjo ke Arianto, Arianto ke Desiran Sembiring, dan Desiran Sembiring menjualnya kepada Penggugat melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 134/2013 seharga Rp17,5 Miliar [HAL 4-5]. Penggugat dalil terdaftar sebagai pihak berhak dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 atas NIB 1 luas 3.686 M2 dengan nilai ganti rugi Rp145.177.014.731,- yang telah dititipkan ke PN Jakarta Timur [HAL 5-6]. Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang dilakukan para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengklaim hak atas tanah tersebut sehingga Penggugat tidak menerima ganti rugi yang seharusnya menjadi haknya [HAL 10]. [HAL 11-15] Kronologi pengadaan tanah menunjukkan adanya sengketa kepemilikan atas tanah bekas Eigendom Verponding No. 6972, yang menyebabkan Kantor Pertanahan Jakarta Timur (Turut Tergugat II) mengeluarkan Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian dan uang konsinyasi sebesar Rp145.590.149.263,- (termasuk NIB 2) diserahkan ke PN Jakarta Timur pada 14 November 2023 [HAL 14-15]. Penggugat dalil sebagai pemilik sah yang telah mengajukan permohonan sertifikat, namun haknya terhambat karena klaim para Tergugat [HAL 15]. [HAL 16-27] Penggugat menuduh para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan klaim kepemilikan yang tidak sah: Tergugat I dalil penguasaan fisik dan surat pernyataan tidak keberatan sebelumnya namun kini mengklaim pemilik [HAL 16-17]; Tergugat II dalil girik dan surat keterangan lurah yang dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan riwayat Eigendom [HAL 18-19]; Tergugat III dalil surat perjanjian menggarap tanah yang hanya membuktikan status penggarap, bukan pemilik [HAL 19-20]; Tergugat IV dalil dokumen waris dan fotokopi eigendom lama yang tidak membuktikan kepemilikan sah atas tanah yang telah beralih status [HAL 20-22]; Tergugat V dalil surat pernyataan menggarap tanah negara yang hanya membuktikan hak garap [HAL 22-23]; Tergugat VI dalil girik dan surat pernyataan waris yang dianggap tidak valid karena tidak ada girik di atas hamparan tanah tersebut [HAL 23-25]; Tergugat VII dalil eigendom lama dan akta wasiat yang tidak membuktikan kepemilikan sah [HAL 25-27]. Penggugat juga menuduh Turut Tergugat I-V telah keliru mengakui klaim para Tergugat dan menitipkan uang ke pengadilan alih-alih menyerahkannya kepada Penggugat yang sah [HAL 27-33]. [HAL 34-38] Penggugat menuntut para Tergugat membayar kerugian materil Rp145.177.014.731,- dan immateril Rp50 Miliar secara tanggung renteng, menyatakan sah kepemilikan Penggugat, menyerahkan uang konsinyasi, serta membayar uang paksa [HAL 34-38]. Para Tergugat hadir dengan kuasa hukum masing-masing, kecuali Tergugat II dan Turut Tergugat IV yang tidak hadir namun diwakili kuasanya pada sidang berikutnya [HAL 38-40]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 40-41]. [HAL 41-48] Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona (kurang pihak) karena tidak mengikutsertakan Probosutedjo, Arianto, Desiran Sembiring, dan notaris terkait, serta gugatan obscur libel (kabur) karena dalil Penggugat bertentangan mengenai status tanah (atas nama pribadi vs PT Mercu Buana), luas tanah (3.590 M2 vs 3.686 M2), dan validitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bukti kepemilikan. Tergugat I juga menyangkal bahwa tanah Eigendom telah dikonversi sesuai UUPA No. 5/1960 dan menuduh Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum secara jelas [HAL 41-48]. [HAL 49-51] Tergugat I membantah dalil Penggugat bahwa tanah Eigendom telah dikonversi atau tidak, menuduh dalil Penggugat mengada-ada karena tidak menjelaskan peralihan eigendom kepada Probosutedjo. Tergugat I menyangkal melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak menguraikan syarat-syarat Pasal 1365 KUHPerdata secara jelas. Tergugat I membantah pernah mengakui hak Penggugat dan menyangkal pernah membuat atau menandatangani surat pencabutan atau surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 12 Agustus 2014 dan 3 September 2014, yang diduga dibuat oleh pengacara Hamzah Mahusa dengan memalsukan tanda tangan Tergugat I, sebagaimana dibuktikan dalam pemeriksaan di Unit Harda Polres Jakarta Timur tahun 2014. Tergugat I dalil beritikad baik dan telah menguasai fisik tanah seluas kurang lebih 3.610 M2 di Kampung Tjililitan (Jl. MT. Haryono) sejak tahun 1983 selama 42 tahun hingga pemerintah mengambil alih untuk pembangunan RS Pusat Otak Nasional, dengan batas utara Jl. MT. Haryono, timur RS Otak Nasional, selatan tanah H. Dahlan/Olid, dan barat tanah H. Ali/PT. Mavin [HAL 49-50]. Tergugat I dalil satu-satunya yang menguasai tanah secara terus-menerus, sementara Penggugat dan Tergugat lainnya hanya mengklaim tanpa penguasaan fisik. Tergugat I menuduh Penggugat tidak menjelaskan jenis alas hak yang dimiliki sesuai Pasal 16 Ayat (1) UU No. 5/1960. Tergugat I dalil tanah terlantar jika tidak diusahakan sehingga menjadi tanah negara, namun Tergugat I beritikad baik mengelola tanah sejak 1983 sehingga berhak atas hak atau ganti rugi [HAL 50-51]. [HAL 52-62] Tergugat I mengajukan Rekonvensi terhadap seluruh Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil beritikad baik, menguasai fisik tanah seluas 3.610 M2 sejak 1983 selama 42 tahun atas sepengetahuan pejabat setempat, dengan pemanfaatan untuk bertani (kangkung, pisang, dll) dan parkir kendaraan. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil tidak pernah digugat selama 42 tahun, membuktikan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil terdaftar dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 dengan nilai Rp145.177.014.731,- yang dititipkan ke PN Jakarta Timur. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil berhak atas uang konsinyasi karena penguasaan fisik dan pemanfaatan terus-menerus selama 42 tahun sesuai PP No. 224/1961 dan Permen ATR No. 19/2021. Tergugat I dalam Rekonvensi menuduh Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tanpa alas hak jelas untuk mendapatkan uang konsinyasi, menyebabkan kerugian materiil Rp145.177.014.731,- dan immateril Rp50 Miliar. Turut Tergugat I dalam Rekonvensi dituduh memasukan Tergugat Rekonvensi yang tidak berhak ke dalam daftar penitipan. Turut Tergugat II dalam Rekonvensi dituduh menerima bukti tidak sah dan menitipkan uang ke pengadilan. Turut Tergugat III dan IV dalam Rekonvensi dituduh membiarkan penitipan uang yang menyebabkan kerugian. Turut Tergugat V dalam Rekonvensi dituduh membantu memasukan nama-nama tidak berhak ke dalam daftar. Tergugat I dalam Rekonvensi menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pernyataan sebagai pihak beritikad baik yang menguasai tanah, pernyataan berhak atas uang konsinyasi Rp145.177.014.731,-, perintah Turut Tergugat II mengeluarkan rekomendasi penyerahan uang, penghukuman Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateril Rp195.177.014.731,- secara tanggung renteng, uang paksa Rp5.000.000,- per hari keterlambatan, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, dan pembayaran biaya perkara [HAL 52-62]. [HAL 63-80] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena gugatan tidak menjelaskan dasar kepemilikan sah, menuduh Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 8 tanggal 11 Januari 1996 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak No. 138/Komut/MB/VI/2003 adalah palsu berdasarkan surat BPN Jakarta Timur dan pernyataan kuasa hukum Probosutedjo. Tergugat II mengajukan eksepsi litis pendentis karena perkara sama sedang proses di PN Jakarta Timur Nomor 731/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim di mana gugatan intervensi Penggugat telah ditolak, sehingga gugatan ini melanggar asas ne bis in idem. Tergugat II mengajukan eksepsi kurangnya pihak (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, Notaris Achmad Sofyan, dan Probosutedjo. Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona karena Penggugat seharusnya menggugat Desiran Sembiring sebagai pelaku utama dugaan pemalsuan. Dalam pokok perkara, Tergugat II dalil tanah adalah miliknya berdasarkan Girik C/Surat Ketetapan IPEDA atas nama Mudjitaba Bin Mahadi (kakek Penggugat) yang beralih ke Tergugat II, dengan bukti surat keterangan tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan fisik sejak 1960, pembayaran PBB 2010-2016, dan Surat Ketetapan Rencana Kota. Tergugat II dalil memiliki legal standing dan tidak menelantarkan tanah. Tergugat II menuduh dokumen kepemilikan Penggugat (Akta No. 8 tahun 1996 dan Akta Penyerahan Hak No. 41 tahun 2012) palsu, dibantah oleh Notaris Sulaimansjah (pemegang protokol Tatyana Indrati Hasjim) dan Notaris Achmad Sofyan yang menyatakan tidak pernah membuat akta tersebut. Tergugat II dalil Desiran Sembiring dan Arianto tidak tercatat sebagai wajib pajak PBB atas tanah sengketa. Tergugat II dalil Desiran Sembiring telah membatalkan pengukuran tanah atas namanya di BPN Jakarta Timur. Tergugat II menuntut eksepsi dikabulkan, gugatan Penggugat ditolak, pernyataan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, pernyataan Penggugat bukan pemilik sah, penolakan perikatan/akta Penggugat, pernyataan Penggugat bukan penerima uang konsinyasi, penolakan kewajiban ganti rugi dan uang paksa, serta penghukuman Penggugat membayar biaya perkara [HAL 63-80]. [HAL 81-94] Tergugat III mengajukan eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) karena Penggugat bukan pemilik bidang tanah, hanya memiliki PPJB No. 134/2013 yang bukan bukti peralihan hak. Tergugat III mengajukan eksepsi kurangnya pihak karena tidak mengikutsertakan Desiran Sembiring, M. Rus Latuconsina, dan Roma Purba yang juga mengklaim hak. Tergugat III mengajukan eksepsi obscur libel karena petitum (hanya menyatakan berhak atas konsinyasi) tidak didukung posita (meminta penyerahan konsinyasi). Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil Penggugat sebagai pemilik berdasarkan PPJB, karena PPJB hanya perjanjian awal. Tergugat III menolak dalil Penggugat mengajukan permohonan sertifikat pada 26 Maret 2012, bertentangan dengan PPJB tanggal 31 Desember 2013, dan faktanya sertifikat tidak diterbitkan. Tergugat III dalil adalah pemilik sah sebagai ahli waris tunggal berdasarkan Akta Penunjukan Ahli Waris No. 98 tanggal 17 November 1954 dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadiningrat (kakek Tergugat III), yang diwasiatkan seluruh hartanya termasuk tanah Eigendom 6972 kepada Tergugat III. Tergugat III mendukung klaim kepemilikannya dengan dokumen: Surat Tanah Asal Usul Warkah Tanah Eigendom 6972 tahun 1845, Kikit Padjeg Boemi 1904, Surat Personen in Eigendom 1904, AANVRAAG 1907, Berita Negara Belanda 1907, Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, dan Peta Ricikan Tanah 1930 [HAL 81-94]. [HAL 95-123] Tergugat III (sekarang Penggugat Rekonvensi) melanjutkan dalil kepemilikan tanah adat turun-temurun dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadi Ningrat dengan bukti lengkap meliputi Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, Peta Ricikan Tanah 1930, bukti penggarap tahun 1937-1948, SKPT Kadaster 1951, konversi 1962, pembayaran PBB, dan Surat Keterangan Tanah Milik Adat 1972." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 134827, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat PT Langgeng Makmur Perkasa (diwakili Edison Nazar dkk.) melawan Tergugat I Moisses M Noor, Tergugat II H. Syatiri Nasri, Tergugat III Ratu Ivone Felicia Intan Duanapaken Sastranagara Djajadi Ningrat, Tergugat IV Rita Diah Restuningtyas (perwakilan ahli waris R.A. Emmy Ningtyas de Groot), Tergugat V Selvianna Carolusia dkk., Tergugat VI Nurjaya, Tergugat VII Ahli Waris Nyimas Entjeh, serta Turut Tergugat I s.d. V yang merupakan pejabat terkait pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta. [HAL 4-10] Penggugat dalil memiliki tanah seluas 3.590 M2 di Jl. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, dengan riwayat kepemilikan melalui serangkaian akta pemindahan hak dari Probosutedjo ke Arianto, Arianto ke Desiran Sembiring, dan Desiran Sembiring menjualnya kepada Penggugat melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 134/2013 seharga Rp17,5 Miliar [HAL 4-5]. Penggugat dalil terdaftar sebagai pihak berhak dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 atas NIB 1 luas 3.686 M2 dengan nilai ganti rugi Rp145.177.014.731,- yang telah dititipkan ke PN Jakarta Timur [HAL 5-6]. Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang dilakukan para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengklaim hak atas tanah tersebut sehingga Penggugat tidak menerima ganti rugi yang seharusnya menjadi haknya [HAL 10]. [HAL 11-15] Kronologi pengadaan tanah menunjukkan adanya sengketa kepemilikan atas tanah bekas Eigendom Verponding No. 6972, yang menyebabkan Kantor Pertanahan Jakarta Timur (Turut Tergugat II) mengeluarkan Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian dan uang konsinyasi sebesar Rp145.590.149.263,- (termasuk NIB 2) diserahkan ke PN Jakarta Timur pada 14 November 2023 [HAL 14-15]. Penggugat dalil sebagai pemilik sah yang telah mengajukan permohonan sertifikat, namun haknya terhambat karena klaim para Tergugat [HAL 15]. [HAL 16-27] Penggugat menuduh para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan klaim kepemilikan yang tidak sah: Tergugat I dalil penguasaan fisik dan surat pernyataan tidak keberatan sebelumnya namun kini mengklaim pemilik [HAL 16-17]; Tergugat II dalil girik dan surat keterangan lurah yang dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan riwayat Eigendom [HAL 18-19]; Tergugat III dalil surat perjanjian menggarap tanah yang hanya membuktikan status penggarap, bukan pemilik [HAL 19-20]; Tergugat IV dalil dokumen waris dan fotokopi eigendom lama yang tidak membuktikan kepemilikan sah atas tanah yang telah beralih status [HAL 20-22]; Tergugat V dalil surat pernyataan menggarap tanah negara yang hanya membuktikan hak garap [HAL 22-23]; Tergugat VI dalil girik dan surat pernyataan waris yang dianggap tidak valid karena tidak ada girik di atas hamparan tanah tersebut [HAL 23-25]; Tergugat VII dalil eigendom lama dan akta wasiat yang tidak membuktikan kepemilikan sah [HAL 25-27]. Penggugat juga menuduh Turut Tergugat I-V telah keliru mengakui klaim para Tergugat dan menitipkan uang ke pengadilan alih-alih menyerahkannya kepada Penggugat yang sah [HAL 27-33]. [HAL 34-38] Penggugat menuntut para Tergugat membayar kerugian materil Rp145.177.014.731,- dan immateril Rp50 Miliar secara tanggung renteng, menyatakan sah kepemilikan Penggugat, menyerahkan uang konsinyasi, serta membayar uang paksa [HAL 34-38]. Para Tergugat hadir dengan kuasa hukum masing-masing, kecuali Tergugat II dan Turut Tergugat IV yang tidak hadir namun diwakili kuasanya pada sidang berikutnya [HAL 38-40]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 40-41]. [HAL 41-48] Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona (kurang pihak) karena tidak mengikutsertakan Probosutedjo, Arianto, Desiran Sembiring, dan notaris terkait, serta gugatan obscur libel (kabur) karena dalil Penggugat bertentangan mengenai status tanah (atas nama pribadi vs PT Mercu Buana), luas tanah (3.590 M2 vs 3.686 M2), dan validitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bukti kepemilikan. Tergugat I juga menyangkal bahwa tanah Eigendom telah dikonversi sesuai UUPA No. 5/1960 dan menuduh Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum secara jelas [HAL 41-48]. [HAL 49-51] Tergugat I membantah dalil Penggugat bahwa tanah Eigendom telah dikonversi atau tidak, menuduh dalil Penggugat mengada-ada karena tidak menjelaskan peralihan eigendom kepada Probosutedjo. Tergugat I menyangkal melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak menguraikan syarat-syarat Pasal 1365 KUHPerdata secara jelas. Tergugat I membantah pernah mengakui hak Penggugat dan menyangkal pernah membuat atau menandatangani surat pencabutan atau surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 12 Agustus 2014 dan 3 September 2014, yang diduga dibuat oleh pengacara Hamzah Mahusa dengan memalsukan tanda tangan Tergugat I, sebagaimana dibuktikan dalam pemeriksaan di Unit Harda Polres Jakarta Timur tahun 2014. Tergugat I dalil beritikad baik dan telah menguasai fisik tanah seluas kurang lebih 3.610 M2 di Kampung Tjililitan (Jl. MT. Haryono) sejak tahun 1983 selama 42 tahun hingga pemerintah mengambil alih untuk pembangunan RS Pusat Otak Nasional, dengan batas utara Jl. MT. Haryono, timur RS Otak Nasional, selatan tanah H. Dahlan/Olid, dan barat tanah H. Ali/PT. Mavin [HAL 49-50]. Tergugat I dalil satu-satunya yang menguasai tanah secara terus-menerus, sementara Penggugat dan Tergugat lainnya hanya mengklaim tanpa penguasaan fisik. Tergugat I menuduh Penggugat tidak menjelaskan jenis alas hak yang dimiliki sesuai Pasal 16 Ayat (1) UU No. 5/1960. Tergugat I dalil tanah terlantar jika tidak diusahakan sehingga menjadi tanah negara, namun Tergugat I beritikad baik mengelola tanah sejak 1983 sehingga berhak atas hak atau ganti rugi [HAL 50-51]. [HAL 52-62] Tergugat I mengajukan Rekonvensi terhadap seluruh Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil beritikad baik, menguasai fisik tanah seluas 3.610 M2 sejak 1983 selama 42 tahun atas sepengetahuan pejabat setempat, dengan pemanfaatan untuk bertani (kangkung, pisang, dll) dan parkir kendaraan. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil tidak pernah digugat selama 42 tahun, membuktikan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil terdaftar dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 dengan nilai Rp145.177.014.731,- yang dititipkan ke PN Jakarta Timur. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil berhak atas uang konsinyasi karena penguasaan fisik dan pemanfaatan terus-menerus selama 42 tahun sesuai PP No. 224/1961 dan Permen ATR No. 19/2021. Tergugat I dalam Rekonvensi menuduh Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tanpa alas hak jelas untuk mendapatkan uang konsinyasi, menyebabkan kerugian materiil Rp145.177.014.731,- dan immateril Rp50 Miliar. Turut Tergugat I dalam Rekonvensi dituduh memasukan Tergugat Rekonvensi yang tidak berhak ke dalam daftar penitipan. Turut Tergugat II dalam Rekonvensi dituduh menerima bukti tidak sah dan menitipkan uang ke pengadilan. Turut Tergugat III dan IV dalam Rekonvensi dituduh membiarkan penitipan uang yang menyebabkan kerugian. Turut Tergugat V dalam Rekonvensi dituduh membantu memasukan nama-nama tidak berhak ke dalam daftar. Tergugat I dalam Rekonvensi menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pernyataan sebagai pihak beritikad baik yang menguasai tanah, pernyataan berhak atas uang konsinyasi Rp145.177.014.731,-, perintah Turut Tergugat II mengeluarkan rekomendasi penyerahan uang, penghukuman Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateril Rp195.177.014.731,- secara tanggung renteng, uang paksa Rp5.000.000,- per hari keterlambatan, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, dan pembayaran biaya perkara [HAL 52-62]. [HAL 63-80] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena gugatan tidak menjelaskan dasar kepemilikan sah, menuduh Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 8 tanggal 11 Januari 1996 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak No. 138/Komut/MB/VI/2003 adalah palsu berdasarkan surat BPN Jakarta Timur dan pernyataan kuasa hukum Probosutedjo. Tergugat II mengajukan eksepsi litis pendentis karena perkara sama sedang proses di PN Jakarta Timur Nomor 731/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim di mana gugatan intervensi Penggugat telah ditolak, sehingga gugatan ini melanggar asas ne bis in idem. Tergugat II mengajukan eksepsi kurangnya pihak (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, Notaris Achmad Sofyan, dan Probosutedjo. Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona karena Penggugat seharusnya menggugat Desiran Sembiring sebagai pelaku utama dugaan pemalsuan. Dalam pokok perkara, Tergugat II dalil tanah adalah miliknya berdasarkan Girik C/Surat Ketetapan IPEDA atas nama Mudjitaba Bin Mahadi (kakek Penggugat) yang beralih ke Tergugat II, dengan bukti surat keterangan tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan fisik sejak 1960, pembayaran PBB 2010-2016, dan Surat Ketetapan Rencana Kota. Tergugat II dalil memiliki legal standing dan tidak menelantarkan tanah. Tergugat II menuduh dokumen kepemilikan Penggugat (Akta No. 8 tahun 1996 dan Akta Penyerahan Hak No. 41 tahun 2012) palsu, dibantah oleh Notaris Sulaimansjah (pemegang protokol Tatyana Indrati Hasjim) dan Notaris Achmad Sofyan yang menyatakan tidak pernah membuat akta tersebut. Tergugat II dalil Desiran Sembiring dan Arianto tidak tercatat sebagai wajib pajak PBB atas tanah sengketa. Tergugat II dalil Desiran Sembiring telah membatalkan pengukuran tanah atas namanya di BPN Jakarta Timur. Tergugat II menuntut eksepsi dikabulkan, gugatan Penggugat ditolak, pernyataan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, pernyataan Penggugat bukan pemilik sah, penolakan perikatan/akta Penggugat, pernyataan Penggugat bukan penerima uang konsinyasi, penolakan kewajiban ganti rugi dan uang paksa, serta penghukuman Penggugat membayar biaya perkara [HAL 63-80]. [HAL 81-94] Tergugat III mengajukan eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) karena Penggugat bukan pemilik bidang tanah, hanya memiliki PPJB No. 134/2013 yang bukan bukti peralihan hak. Tergugat III mengajukan eksepsi kurangnya pihak karena tidak mengikutsertakan Desiran Sembiring, M. Rus Latuconsina, dan Roma Purba yang juga mengklaim hak. Tergugat III mengajukan eksepsi obscur libel karena petitum (hanya menyatakan berhak atas konsinyasi) tidak didukung posita (meminta penyerahan konsinyasi). Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil Penggugat sebagai pemilik berdasarkan PPJB, karena PPJB hanya perjanjian awal. Tergugat III menolak dalil Penggugat mengajukan permohonan sertifikat pada 26 Maret 2012, bertentangan dengan PPJB tanggal 31 Desember 2013, dan faktanya sertifikat tidak diterbitkan. Tergugat III dalil adalah pemilik sah sebagai ahli waris tunggal berdasarkan Akta Penunjukan Ahli Waris No. 98 tanggal 17 November 1954 dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadiningrat (kakek Tergugat III), yang diwasiatkan seluruh hartanya termasuk tanah Eigendom 6972 kepada Tergugat III. Tergugat III mendukung klaim kepemilikannya dengan dokumen: Surat Tanah Asal Usul Warkah Tanah Eigendom 6972 tahun 1845, Kikit Padjeg Boemi 1904, Surat Personen in Eigendom 1904, AANVRAAG 1907, Berita Negara Belanda 1907, Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, dan Peta Ricikan Tanah 1930 [HAL 81-94]. [HAL 95-123] Tergugat III (sekarang Penggugat Rekonvensi) melanjutkan dalil kepemilikan tanah adat turun-temurun dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadi Ningrat dengan bukti lengkap meliputi Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, Peta Ricikan Tanah 1930, bukti penggarap tahun 1937-1948, SKPT Kadaster 1951, konversi 1962, pembayaran PBB, dan Surat Keterangan Tanah Milik Adat 1972." + }, + { + "window": 4, + "input_chars": 134991, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat PT Langgeng Makmur Perkasa (diwakili Edison Nazar dkk.) melawan Tergugat I Moisses M Noor, Tergugat II H. Syatiri Nasri, Tergugat III Ratu Ivone Felicia Intan Duanapaken Sastranagara Djajadi Ningrat, Tergugat IV Rita Diah Restuningtyas (perwakilan ahli waris R.A. Emmy Ningtyas de Groot), Tergugat V Selvianna Carolusia dkk., Tergugat VI Nurjaya, Tergugat VII Ahli Waris Nyimas Entjeh, serta Turut Tergugat I s.d. V yang merupakan pejabat terkait pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta. [HAL 4-10] Penggugat dalil memiliki tanah seluas 3.590 M2 di Jl. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, dengan riwayat kepemilikan melalui serangkaian akta pemindahan hak dari Probosutedjo ke Arianto, Arianto ke Desiran Sembiring, dan Desiran Sembiring menjualnya kepada Penggugat melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 134/2013 seharga Rp17,5 Miliar [HAL 4-5]. Penggugat dalil terdaftar sebagai pihak berhak dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 atas NIB 1 luas 3.686 M2 dengan nilai ganti rugi Rp145.177.014.731,- yang telah dititipkan ke PN Jakarta Timur [HAL 5-6]. Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang dilakukan para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengklaim hak atas tanah tersebut sehingga Penggugat tidak menerima ganti rugi yang seharusnya menjadi haknya [HAL 10]. [HAL 11-15] Kronologi pengadaan tanah menunjukkan adanya sengketa kepemilikan atas tanah bekas Eigendom Verponding No. 6972, yang menyebabkan Kantor Pertanahan Jakarta Timur (Turut Tergugat II) mengeluarkan Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian dan uang konsinyasi sebesar Rp145.590.149.263,- (termasuk NIB 2) diserahkan ke PN Jakarta Timur pada 14 November 2023 [HAL 14-15]. Penggugat dalil sebagai pemilik sah yang telah mengajukan permohonan sertifikat, namun haknya terhambat karena klaim para Tergugat [HAL 15]. [HAL 16-27] Penggugat menuduh para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan klaim kepemilikan yang tidak sah: Tergugat I dalil penguasaan fisik dan surat pernyataan tidak keberatan sebelumnya namun kini mengklaim pemilik [HAL 16-17]; Tergugat II dalil girik dan surat keterangan lurah yang dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan riwayat Eigendom [HAL 18-19]; Tergugat III dalil surat perjanjian menggarap tanah yang hanya membuktikan status penggarap, bukan pemilik [HAL 19-20]; Tergugat IV dalil dokumen waris dan fotokopi eigendom lama yang tidak membuktikan kepemilikan sah atas tanah yang telah beralih status [HAL 20-22]; Tergugat V dalil surat pernyataan menggarap tanah negara yang hanya membuktikan hak garap [HAL 22-23]; Tergugat VI dalil girik dan surat pernyataan waris yang dianggap tidak valid karena tidak ada girik di atas hamparan tanah tersebut [HAL 23-25]; Tergugat VII dalil eigendom lama dan akta wasiat yang tidak membuktikan kepemilikan sah [HAL 25-27]. Penggugat juga menuduh Turut Tergugat I-V telah keliru mengakui klaim para Tergugat dan menitipkan uang ke pengadilan alih-alih menyerahkannya kepada Penggugat yang sah [HAL 27-33]. [HAL 34-38] Penggugat menuntut para Tergugat membayar kerugian materil Rp145.177.014.731,- dan immateril Rp50 Miliar secara tanggung renteng, menyatakan sah kepemilikan Penggugat, menyerahkan uang konsinyasi, serta membayar uang paksa [HAL 34-38]. Para Tergugat hadir dengan kuasa hukum masing-masing, kecuali Tergugat II dan Turut Tergugat IV yang tidak hadir namun diwakili kuasanya pada sidang berikutnya [HAL 38-40]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 40-41]. [HAL 41-48] Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona (kurang pihak) karena tidak mengikutsertakan Probosutedjo, Arianto, Desiran Sembiring, dan notaris terkait, serta gugatan obscur libel (kabur) karena dalil Penggugat bertentangan mengenai status tanah (atas nama pribadi vs PT Mercu Buana), luas tanah (3.590 M2 vs 3.686 M2), dan validitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bukti kepemilikan. Tergugat I juga menyangkal bahwa tanah Eigendom telah dikonversi sesuai UUPA No. 5/1960 dan menuduh Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum secara jelas [HAL 41-48]. [HAL 49-51] Tergugat I membantah dalil Penggugat bahwa tanah Eigendom telah dikonversi atau tidak, menuduh dalil Penggugat mengada-ada karena tidak menjelaskan peralihan eigendom kepada Probosutedjo. Tergugat I menyangkal melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak menguraikan syarat-syarat Pasal 1365 KUHPerdata secara jelas. Tergugat I membantah pernah mengakui hak Penggugat dan menyangkal pernah membuat atau menandatangani surat pencabutan atau surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 12 Agustus 2014 dan 3 September 2014, yang diduga dibuat oleh pengacara Hamzah Mahusa dengan memalsukan tanda tangan Tergugat I, sebagaimana dibuktikan dalam pemeriksaan di Unit Harda Polres Jakarta Timur tahun 2014. Tergugat I dalil beritikad baik dan telah menguasai fisik tanah seluas kurang lebih 3.610 M2 di Kampung Tjililitan (Jl. MT. Haryono) sejak tahun 1983 selama 42 tahun hingga pemerintah mengambil alih untuk pembangunan RS Pusat Otak Nasional, dengan batas utara Jl. MT. Haryono, timur RS Otak Nasional, selatan tanah H. Dahlan/Olid, dan barat tanah H. Ali/PT. Mavin [HAL 49-50]. Tergugat I dalil satu-satunya yang menguasai tanah secara terus-menerus, sementara Penggugat dan Tergugat lainnya hanya mengklaim tanpa penguasaan fisik. Tergugat I menuduh Penggugat tidak menjelaskan jenis alas hak yang dimiliki sesuai Pasal 16 Ayat (1) UU No. 5/1960. Tergugat I dalil tanah terlantar jika tidak diusahakan sehingga menjadi tanah negara, namun Tergugat I beritikad baik mengelola tanah sejak 1983 sehingga berhak atas hak atau ganti rugi [HAL 50-51]. [HAL 52-62] Tergugat I mengajukan Rekonvensi terhadap seluruh Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil beritikad baik, menguasai fisik tanah seluas 3.610 M2 sejak 1983 selama 42 tahun atas sepengetahuan pejabat setempat, dengan pemanfaatan untuk bertani (kangkung, pisang, dll) dan parkir kendaraan. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil tidak pernah digugat selama 42 tahun, membuktikan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil terdaftar dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 dengan nilai Rp145.177.014.731,- yang dititipkan ke PN Jakarta Timur. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil berhak atas uang konsinyasi karena penguasaan fisik dan pemanfaatan terus-menerus selama 42 tahun sesuai PP No. 224/1961 dan Permen ATR No. 19/2021. Tergugat I dalam Rekonvensi menuduh Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tanpa alas hak jelas untuk mendapatkan uang konsinyasi, menyebabkan kerugian materiil Rp145.177.014.731,- dan immateril Rp50 Miliar. Turut Tergugat I dalam Rekonvensi dituduh memasukan Tergugat Rekonvensi yang tidak berhak ke dalam daftar penitipan. Turut Tergugat II dalam Rekonvensi dituduh menerima bukti tidak sah dan menitipkan uang ke pengadilan. Turut Tergugat III dan IV dalam Rekonvensi dituduh membiarkan penitipan uang yang menyebabkan kerugian. Turut Tergugat V dalam Rekonvensi dituduh membantu memasukan nama-nama tidak berhak ke dalam daftar. Tergugat I dalam Rekonvensi menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pernyataan sebagai pihak beritikad baik yang menguasai tanah, pernyataan berhak atas uang konsinyasi Rp145.177.014.731,-, perintah Turut Tergugat II mengeluarkan rekomendasi penyerahan uang, penghukuman Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateril Rp195.177.014.731,- secara tanggung renteng, uang paksa Rp5.000.000,- per hari keterlambatan, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, dan pembayaran biaya perkara [HAL 52-62]. [HAL 63-80] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena gugatan tidak menjelaskan dasar kepemilikan sah, menuduh Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 8 tanggal 11 Januari 1996 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak No. 138/Komut/MB/VI/2003 adalah palsu berdasarkan surat BPN Jakarta Timur dan pernyataan kuasa hukum Probosutedjo. Tergugat II mengajukan eksepsi litis pendentis karena perkara sama sedang proses di PN Jakarta Timur Nomor 731/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim di mana gugatan intervensi Penggugat telah ditolak, sehingga gugatan ini melanggar asas ne bis in idem. Tergugat II mengajukan eksepsi kurangnya pihak (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, Notaris Achmad Sofyan, dan Probosutedjo. Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona karena Penggugat seharusnya menggugat Desiran Sembiring sebagai pelaku utama dugaan pemalsuan. Dalam pokok perkara, Tergugat II dalil tanah adalah miliknya berdasarkan Girik C/Surat Ketetapan IPEDA atas nama Mudjitaba Bin Mahadi (kakek Penggugat) yang beralih ke Tergugat II, dengan bukti surat keterangan tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan fisik sejak 1960, pembayaran PBB 2010-2016, dan Surat Ketetapan Rencana Kota. Tergugat II dalil memiliki legal standing dan tidak menelantarkan tanah. Tergugat II menuduh dokumen kepemilikan Penggugat (Akta No. 8 tahun 1996 dan Akta Penyerahan Hak No. 41 tahun 2012) palsu, dibantah oleh Notaris Sulaimansjah (pemegang protokol Tatyana Indrati Hasjim) dan Notaris Achmad Sofyan yang menyatakan tidak pernah membuat akta tersebut. Tergugat II dalil Desiran Sembiring dan Arianto tidak tercatat sebagai wajib pajak PBB atas tanah sengketa. Tergugat II dalil Desiran Sembiring telah membatalkan pengukuran tanah atas namanya di BPN Jakarta Timur. Tergugat II menuntut eksepsi dikabulkan, gugatan Penggugat ditolak, pernyataan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, pernyataan Penggugat bukan pemilik sah, penolakan perikatan/akta Penggugat, pernyataan Penggugat bukan penerima uang konsinyasi, penolakan kewajiban ganti rugi dan uang paksa, serta penghukuman Penggugat membayar biaya perkara [HAL 63-80]. [HAL 81-94] Tergugat III mengajukan eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) karena Penggugat bukan pemilik bidang tanah, hanya memiliki PPJB No. 134/2013 yang bukan bukti peralihan hak. Tergugat III mengajukan eksepsi kurangnya pihak karena tidak mengikutsertakan Desiran Sembiring, M. Rus Latuconsina, dan Roma Purba yang juga mengklaim hak. Tergugat III mengajukan eksepsi obscur libel karena petitum (hanya menyatakan berhak atas konsinyasi) tidak didukung posita (meminta penyerahan konsinyasi). Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil Penggugat sebagai pemilik berdasarkan PPJB, karena PPJB hanya perjanjian awal. Tergugat III menolak dalil Penggugat mengajukan permohonan sertifikat pada 26 Maret 2012, bertentangan dengan PPJB tanggal 31 Desember 2013, dan faktanya sertifikat tidak diterbitkan. Tergugat III dalil adalah pemilik sah sebagai ahli waris tunggal berdasarkan Akta Penunjukan Ahli Waris No. 98 tanggal 17 November 1954 dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadiningrat (kakek Tergugat III), yang diwasiatkan seluruh hartanya termasuk tanah Eigendom 6972 kepada Tergugat III. Tergugat III mendukung klaim kepemilikannya dengan dokumen: Surat Tanah Asal Usul Warkah Tanah Eigendom 6972 tahun 1845, Kikit Padjeg Boemi 1904, Surat Personen in Eigendom 1904, AANVRAAG 1907, Berita Negara Belanda 1907, Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, dan Peta Ricikan Tanah 1930 [HAL 81-94]. [HAL 95-123] Tergugat III (sekarang Penggugat Rekonvensi) melanjutkan dalil kepemilikan tanah adat turun-temurun dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadi Ningrat dengan bukti lengkap meliputi Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, Peta Ricikan Tanah 1930, bukti penggarap tahun 1937-1948, SKPT Kadaster 1951, konversi 1962, pembayaran PBB, dan Surat Keterangan Tanah Milik Adat 1972. [HAL 191-192] Dalam amar putusan, Pengadilan menyatakan uang Rp." + }, + { + "window": 5, + "input_chars": 134989, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat PT Langgeng Makmur Perkasa (diwakili Edison Nazar dkk.) melawan Tergugat I Moisses M Noor, Tergugat II H. Syatiri Nasri, Tergugat III Ratu Ivone Felicia Intan Duanapaken Sastranagara Djajadi Ningrat, Tergugat IV Rita Diah Restuningtyas (perwakilan ahli waris R.A. Emmy Ningtyas de Groot), Tergugat V Selvianna Carolusia dkk., Tergugat VI Nurjaya, Tergugat VII Ahli Waris Nyimas Entjeh, serta Turut Tergugat I s.d. V yang merupakan pejabat terkait pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta. [HAL 4-10] Penggugat dalil memiliki tanah seluas 3.590 M2 di Jl. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, dengan riwayat kepemilikan melalui serangkaian akta pemindahan hak dari Probosutedjo ke Arianto, Arianto ke Desiran Sembiring, dan Desiran Sembiring menjualnya kepada Penggugat melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 134/2013 seharga Rp17,5 Miliar [HAL 4-5]. Penggugat dalil terdaftar sebagai pihak berhak dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 atas NIB 1 luas 3.686 M2 dengan nilai ganti rugi Rp145.177.014.731,- yang telah dititipkan ke PN Jakarta Timur [HAL 5-6]. Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang dilakukan para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengklaim hak atas tanah tersebut sehingga Penggugat tidak menerima ganti rugi yang seharusnya menjadi haknya [HAL 10]. [HAL 11-15] Kronologi pengadaan tanah menunjukkan adanya sengketa kepemilikan atas tanah bekas Eigendom Verponding No. 6972, yang menyebabkan Kantor Pertanahan Jakarta Timur (Turut Tergugat II) mengeluarkan Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian dan uang konsinyasi sebesar Rp145.590.149.263,- (termasuk NIB 2) diserahkan ke PN Jakarta Timur pada 14 November 2023 [HAL 14-15]. Penggugat dalil sebagai pemilik sah yang telah mengajukan permohonan sertifikat, namun haknya terhambat karena klaim para Tergugat [HAL 15]. [HAL 16-27] Penggugat menuduh para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan klaim kepemilikan yang tidak sah: Tergugat I dalil penguasaan fisik dan surat pernyataan tidak keberatan sebelumnya namun kini mengklaim pemilik [HAL 16-17]; Tergugat II dalil girik dan surat keterangan lurah yang dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan riwayat Eigendom [HAL 18-19]; Tergugat III dalil surat perjanjian menggarap tanah yang hanya membuktikan status penggarap, bukan pemilik [HAL 19-20]; Tergugat IV dalil dokumen waris dan fotokopi eigendom lama yang tidak membuktikan kepemilikan sah atas tanah yang telah beralih status [HAL 20-22]; Tergugat V dalil surat pernyataan menggarap tanah negara yang hanya membuktikan hak garap [HAL 22-23]; Tergugat VI dalil girik dan surat pernyataan waris yang dianggap tidak valid karena tidak ada girik di atas hamparan tanah tersebut [HAL 23-25]; Tergugat VII dalil eigendom lama dan akta wasiat yang tidak membuktikan kepemilikan sah [HAL 25-27]. Penggugat juga menuduh Turut Tergugat I-V telah keliru mengakui klaim para Tergugat dan menitipkan uang ke pengadilan alih-alih menyerahkannya kepada Penggugat yang sah [HAL 27-33]. [HAL 34-38] Penggugat menuntut para Tergugat membayar kerugian materil Rp145.177.014.731,- dan immateril Rp50 Miliar secara tanggung renteng, menyatakan sah kepemilikan Penggugat, menyerahkan uang konsinyasi, serta membayar uang paksa [HAL 34-38]. Para Tergugat hadir dengan kuasa hukum masing-masing, kecuali Tergugat II dan Turut Tergugat IV yang tidak hadir namun diwakili kuasanya pada sidang berikutnya [HAL 38-40]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 40-41]. [HAL 41-48] Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona (kurang pihak) karena tidak mengikutsertakan Probosutedjo, Arianto, Desiran Sembiring, dan notaris terkait, serta gugatan obscur libel (kabur) karena dalil Penggugat bertentangan mengenai status tanah (atas nama pribadi vs PT Mercu Buana), luas tanah (3.590 M2 vs 3.686 M2), dan validitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bukti kepemilikan. Tergugat I juga menyangkal bahwa tanah Eigendom telah dikonversi sesuai UUPA No. 5/1960 dan menuduh Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum secara jelas [HAL 41-48]. [HAL 49-51] Tergugat I membantah dalil Penggugat bahwa tanah Eigendom telah dikonversi atau tidak, menuduh dalil Penggugat mengada-ada karena tidak menjelaskan peralihan eigendom kepada Probosutedjo. Tergugat I menyangkal melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak menguraikan syarat-syarat Pasal 1365 KUHPerdata secara jelas. Tergugat I membantah pernah mengakui hak Penggugat dan menyangkal pernah membuat atau menandatangani surat pencabutan atau surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 12 Agustus 2014 dan 3 September 2014, yang diduga dibuat oleh pengacara Hamzah Mahusa dengan memalsukan tanda tangan Tergugat I, sebagaimana dibuktikan dalam pemeriksaan di Unit Harda Polres Jakarta Timur tahun 2014. Tergugat I dalil beritikad baik dan telah menguasai fisik tanah seluas kurang lebih 3.610 M2 di Kampung Tjililitan (Jl. MT. Haryono) sejak tahun 1983 selama 42 tahun hingga pemerintah mengambil alih untuk pembangunan RS Pusat Otak Nasional, dengan batas utara Jl. MT. Haryono, timur RS Otak Nasional, selatan tanah H. Dahlan/Olid, dan barat tanah H. Ali/PT. Mavin [HAL 49-50]. Tergugat I dalil satu-satunya yang menguasai tanah secara terus-menerus, sementara Penggugat dan Tergugat lainnya hanya mengklaim tanpa penguasaan fisik. Tergugat I menuduh Penggugat tidak menjelaskan jenis alas hak yang dimiliki sesuai Pasal 16 Ayat (1) UU No. 5/1960. Tergugat I dalil tanah terlantar jika tidak diusahakan sehingga menjadi tanah negara, namun Tergugat I beritikad baik mengelola tanah sejak 1983 sehingga berhak atas hak atau ganti rugi [HAL 50-51]. [HAL 52-62] Tergugat I mengajukan Rekonvensi terhadap seluruh Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil beritikad baik, menguasai fisik tanah seluas 3.610 M2 sejak 1983 selama 42 tahun atas sepengetahuan pejabat setempat, dengan pemanfaatan untuk bertani (kangkung, pisang, dll) dan parkir kendaraan. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil tidak pernah digugat selama 42 tahun, membuktikan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil terdaftar dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 dengan nilai Rp145.177.014.731,- yang dititipkan ke PN Jakarta Timur. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil berhak atas uang konsinyasi karena penguasaan fisik dan pemanfaatan terus-menerus selama 42 tahun sesuai PP No. 224/1961 dan Permen ATR No. 19/2021. Tergugat I dalam Rekonvensi menuduh Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tanpa alas hak jelas untuk mendapatkan uang konsinyasi, menyebabkan kerugian materiil Rp145.177.014.731,- dan immateril Rp50 Miliar. Turut Tergugat I dalam Rekonvensi dituduh memasukan Tergugat Rekonvensi yang tidak berhak ke dalam daftar penitipan. Turut Tergugat II dalam Rekonvensi dituduh menerima bukti tidak sah dan menitipkan uang ke pengadilan. Turut Tergugat III dan IV dalam Rekonvensi dituduh membiarkan penitipan uang yang menyebabkan kerugian. Turut Tergugat V dalam Rekonvensi dituduh membantu memasukan nama-nama tidak berhak ke dalam daftar. Tergugat I dalam Rekonvensi menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pernyataan sebagai pihak beritikad baik yang menguasai tanah, pernyataan berhak atas uang konsinyasi Rp145.177.014.731,-, perintah Turut Tergugat II mengeluarkan rekomendasi penyerahan uang, penghukuman Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateril Rp195.177.014.731,- secara tanggung renteng, uang paksa Rp5.000.000,- per hari keterlambatan, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, dan pembayaran biaya perkara [HAL 52-62]. [HAL 63-80] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena gugatan tidak menjelaskan dasar kepemilikan sah, menuduh Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 8 tanggal 11 Januari 1996 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak No. 138/Komut/MB/VI/2003 adalah palsu berdasarkan surat BPN Jakarta Timur dan pernyataan kuasa hukum Probosutedjo. Tergugat II mengajukan eksepsi litis pendentis karena perkara sama sedang proses di PN Jakarta Timur Nomor 731/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim di mana gugatan intervensi Penggugat telah ditolak, sehingga gugatan ini melanggar asas ne bis in idem. Tergugat II mengajukan eksepsi kurangnya pihak (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, Notaris Achmad Sofyan, dan Probosutedjo. Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona karena Penggugat seharusnya menggugat Desiran Sembiring sebagai pelaku utama dugaan pemalsuan. Dalam pokok perkara, Tergugat II dalil tanah adalah miliknya berdasarkan Girik C/Surat Ketetapan IPEDA atas nama Mudjitaba Bin Mahadi (kakek Penggugat) yang beralih ke Tergugat II, dengan bukti surat keterangan tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan fisik sejak 1960, pembayaran PBB 2010-2016, dan Surat Ketetapan Rencana Kota. Tergugat II dalil memiliki legal standing dan tidak menelantarkan tanah. Tergugat II menuduh dokumen kepemilikan Penggugat (Akta No. 8 tahun 1996 dan Akta Penyerahan Hak No. 41 tahun 2012) palsu, dibantah oleh Notaris Sulaimansjah (pemegang protokol Tatyana Indrati Hasjim) dan Notaris Achmad Sofyan yang menyatakan tidak pernah membuat akta tersebut. Tergugat II dalil Desiran Sembiring dan Arianto tidak tercatat sebagai wajib pajak PBB atas tanah sengketa. Tergugat II dalil Desiran Sembiring telah membatalkan pengukuran tanah atas namanya di BPN Jakarta Timur. Tergugat II menuntut eksepsi dikabulkan, gugatan Penggugat ditolak, pernyataan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, pernyataan Penggugat bukan pemilik sah, penolakan perikatan/akta Penggugat, pernyataan Penggugat bukan penerima uang konsinyasi, penolakan kewajiban ganti rugi dan uang paksa, serta penghukuman Penggugat membayar biaya perkara [HAL 63-80]. [HAL 81-94] Tergugat III mengajukan eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) karena Penggugat bukan pemilik bidang tanah, hanya memiliki PPJB No. 134/2013 yang bukan bukti peralihan hak. Tergugat III mengajukan eksepsi kurangnya pihak karena tidak mengikutsertakan Desiran Sembiring, M. Rus Latuconsina, dan Roma Purba yang juga mengklaim hak. Tergugat III mengajukan eksepsi obscur libel karena petitum (hanya menyatakan berhak atas konsinyasi) tidak didukung posita (meminta penyerahan konsinyasi). Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil Penggugat sebagai pemilik berdasarkan PPJB, karena PPJB hanya perjanjian awal. Tergugat III menolak dalil Penggugat mengajukan permohonan sertifikat pada 26 Maret 2012, bertentangan dengan PPJB tanggal 31 Desember 2013, dan faktanya sertifikat tidak diterbitkan. Tergugat III dalil adalah pemilik sah sebagai ahli waris tunggal berdasarkan Akta Penunjukan Ahli Waris No. 98 tanggal 17 November 1954 dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadiningrat (kakek Tergugat III), yang diwasiatkan seluruh hartanya termasuk tanah Eigendom 6972 kepada Tergugat III. Tergugat III mendukung klaim kepemilikannya dengan dokumen: Surat Tanah Asal Usul Warkah Tanah Eigendom 6972 tahun 1845, Kikit Padjeg Boemi 1904, Surat Personen in Eigendom 1904, AANVRAAG 1907, Berita Negara Belanda 1907, Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, dan Peta Ricikan Tanah 1930 [HAL 81-94]. [HAL 95-123] Tergugat III (sekarang Penggugat Rekonvensi) melanjutkan dalil kepemilikan tanah adat turun-temurun dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadi Ningrat dengan bukti lengkap meliputi Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, Peta Ricikan Tanah 1930, bukti penggarap tahun 1937-1948, SKPT Kadaster 1951, konversi 1962, pembayaran PBB, dan Surat Keterangan Tanah Milik Adat 1972. [HAL 191-192] Dalam amar putusan, Pengadilan menyatakan uang Rp." + }, + { + "window": 6, + "input_chars": 114680, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat PT Langgeng Makmur Perkasa (diwakili Edison Nazar dkk.) melawan Tergugat I Moisses M Noor, Tergugat II H. Syatiri Nasri, Tergugat III Ratu Ivone Felicia Intan Duanapaken Sastranagara Djajadi Ningrat, Tergugat IV Rita Diah Restuningtyas (perwakilan ahli waris R.A. Emmy Ningtyas de Groot), Tergugat V Selvianna Carolusia dkk., Tergugat VI Nurjaya, Tergugat VII Ahli Waris Nyimas Entjeh, serta Turut Tergugat I s.d. V yang merupakan pejabat terkait pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta. [HAL 4-10] Penggugat dalil memiliki tanah seluas 3.590 M2 di Jl. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, dengan riwayat kepemilikan melalui serangkaian akta pemindahan hak dari Probosutedjo ke Arianto, Arianto ke Desiran Sembiring, dan Desiran Sembiring menjualnya kepada Penggugat melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 134/2013 seharga Rp17,5 Miliar [HAL 4-5]. Penggugat dalil terdaftar sebagai pihak berhak dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 atas NIB 1 luas 3.686 M2 dengan nilai ganti rugi Rp145.177.014.731,- yang telah dititipkan ke PN Jakarta Timur [HAL 5-6]. Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang dilakukan para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengklaim hak atas tanah tersebut sehingga Penggugat tidak menerima ganti rugi yang seharusnya menjadi haknya [HAL 10]. [HAL 11-15] Kronologi pengadaan tanah menunjukkan adanya sengketa kepemilikan atas tanah bekas Eigendom Verponding No. 6972, yang menyebabkan Kantor Pertanahan Jakarta Timur (Turut Tergugat II) mengeluarkan Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian dan uang konsinyasi sebesar Rp145.590.149.263,- (termasuk NIB 2) diserahkan ke PN Jakarta Timur pada 14 November 2023 [HAL 14-15]. Penggugat dalil sebagai pemilik sah yang telah mengajukan permohonan sertifikat, namun haknya terhambat karena klaim para Tergugat [HAL 15]. [HAL 16-27] Penggugat menuduh para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan klaim kepemilikan yang tidak sah: Tergugat I dalil penguasaan fisik dan surat pernyataan tidak keberatan sebelumnya namun kini mengklaim pemilik [HAL 16-17]; Tergugat II dalil girik dan surat keterangan lurah yang dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan riwayat Eigendom [HAL 18-19]; Tergugat III dalil surat perjanjian menggarap tanah yang hanya membuktikan status penggarap, bukan pemilik [HAL 19-20]; Tergugat IV dalil dokumen waris dan fotokopi eigendom lama yang tidak membuktikan kepemilikan sah atas tanah yang telah beralih status [HAL 20-22]; Tergugat V dalil surat pernyataan menggarap tanah negara yang hanya membuktikan hak garap [HAL 22-23]; Tergugat VI dalil girik dan surat pernyataan waris yang dianggap tidak valid karena tidak ada girik di atas hamparan tanah tersebut [HAL 23-25]; Tergugat VII dalil eigendom lama dan akta wasiat yang tidak membuktikan kepemilikan sah [HAL 25-27]. Penggugat juga menuduh Turut Tergugat I-V telah keliru mengakui klaim para Tergugat dan menitipkan uang ke pengadilan alih-alih menyerahkannya kepada Penggugat yang sah [HAL 27-33]. [HAL 34-38] Penggugat menuntut para Tergugat membayar kerugian materil Rp145.177.014.731,- dan immateril Rp50 Miliar secara tanggung renteng, menyatakan sah kepemilikan Penggugat, menyerahkan uang konsinyasi, serta membayar uang paksa [HAL 34-38]. Para Tergugat hadir dengan kuasa hukum masing-masing, kecuali Tergugat II dan Turut Tergugat IV yang tidak hadir namun diwakili kuasanya pada sidang berikutnya [HAL 38-40]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 40-41]. [HAL 41-48] Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona (kurang pihak) karena tidak mengikutsertakan Probosutedjo, Arianto, Desiran Sembiring, dan notaris terkait, serta gugatan obscur libel (kabur) karena dalil Penggugat bertentangan mengenai status tanah (atas nama pribadi vs PT Mercu Buana), luas tanah (3.590 M2 vs 3.686 M2), dan validitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bukti kepemilikan. Tergugat I juga menyangkal bahwa tanah Eigendom telah dikonversi sesuai UUPA No. 5/1960 dan menuduh Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum secara jelas [HAL 41-48]. [HAL 49-51] Tergugat I membantah dalil Penggugat bahwa tanah Eigendom telah dikonversi atau tidak, menuduh dalil Penggugat mengada-ada karena tidak menjelaskan peralihan eigendom kepada Probosutedjo. Tergugat I menyangkal melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak menguraikan syarat-syarat Pasal 1365 KUHPerdata secara jelas. Tergugat I membantah pernah mengakui hak Penggugat dan menyangkal pernah membuat atau menandatangani surat pencabutan atau surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 12 Agustus 2014 dan 3 September 2014, yang diduga dibuat oleh pengacara Hamzah Mahusa dengan memalsukan tanda tangan Tergugat I, sebagaimana dibuktikan dalam pemeriksaan di Unit Harda Polres Jakarta Timur tahun 2014. Tergugat I dalil beritikad baik dan telah menguasai fisik tanah seluas kurang lebih 3.610 M2 di Kampung Tjililitan (Jl. MT. Haryono) sejak tahun 1983 selama 42 tahun hingga pemerintah mengambil alih untuk pembangunan RS Pusat Otak Nasional, dengan batas utara Jl. MT. Haryono, timur RS Otak Nasional, selatan tanah H. Dahlan/Olid, dan barat tanah H. Ali/PT. Mavin [HAL 49-50]. Tergugat I dalil satu-satunya yang menguasai tanah secara terus-menerus, sementara Penggugat dan Tergugat lainnya hanya mengklaim tanpa penguasaan fisik. Tergugat I menuduh Penggugat tidak menjelaskan jenis alas hak yang dimiliki sesuai Pasal 16 Ayat (1) UU No. 5/1960. Tergugat I dalil tanah terlantar jika tidak diusahakan sehingga menjadi tanah negara, namun Tergugat I beritikad baik mengelola tanah sejak 1983 sehingga berhak atas hak atau ganti rugi [HAL 50-51]. [HAL 52-62] Tergugat I mengajukan Rekonvensi terhadap seluruh Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil beritikad baik, menguasai fisik tanah seluas 3.610 M2 sejak 1983 selama 42 tahun atas sepengetahuan pejabat setempat, dengan pemanfaatan untuk bertani (kangkung, pisang, dll) dan parkir kendaraan. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil tidak pernah digugat selama 42 tahun, membuktikan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil terdaftar dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 dengan nilai Rp145.177.014.731,- yang dititipkan ke PN Jakarta Timur. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil berhak atas uang konsinyasi karena penguasaan fisik dan pemanfaatan terus-menerus selama 42 tahun sesuai PP No. 224/1961 dan Permen ATR No. 19/2021. Tergugat I dalam Rekonvensi menuduh Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tanpa alas hak jelas untuk mendapatkan uang konsinyasi, menyebabkan kerugian materiil Rp145.177.014.731,- dan immateril Rp50 Miliar. Turut Tergugat I dalam Rekonvensi dituduh memasukan Tergugat Rekonvensi yang tidak berhak ke dalam daftar penitipan. Turut Tergugat II dalam Rekonvensi dituduh menerima bukti tidak sah dan menitipkan uang ke pengadilan. Turut Tergugat III dan IV dalam Rekonvensi dituduh membiarkan penitipan uang yang menyebabkan kerugian. Turut Tergugat V dalam Rekonvensi dituduh membantu memasukan nama-nama tidak berhak ke dalam daftar. Tergugat I dalam Rekonvensi menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pernyataan sebagai pihak beritikad baik yang menguasai tanah, pernyataan berhak atas uang konsinyasi Rp145.177.014.731,-, perintah Turut Tergugat II mengeluarkan rekomendasi penyerahan uang, penghukuman Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateril Rp195.177.014.731,- secara tanggung renteng, uang paksa Rp5.000.000,- per hari keterlambatan, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, dan pembayaran biaya perkara [HAL 52-62]. [HAL 63-80] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena gugatan tidak menjelaskan dasar kepemilikan sah, menuduh Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 8 tanggal 11 Januari 1996 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak No. 138/Komut/MB/VI/2003 adalah palsu berdasarkan surat BPN Jakarta Timur dan pernyataan kuasa hukum Probosutedjo. Tergugat II mengajukan eksepsi litis pendentis karena perkara sama sedang proses di PN Jakarta Timur Nomor 731/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim di mana gugatan intervensi Penggugat telah ditolak, sehingga gugatan ini melanggar asas ne bis in idem. Tergugat II mengajukan eksepsi kurangnya pihak (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, Notaris Achmad Sofyan, dan Probosutedjo. Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona karena Penggugat seharusnya menggugat Desiran Sembiring sebagai pelaku utama dugaan pemalsuan. Dalam pokok perkara, Tergugat II dalil tanah adalah miliknya berdasarkan Girik C/Surat Ketetapan IPEDA atas nama Mudjitaba Bin Mahadi (kakek Penggugat) yang beralih ke Tergugat II, dengan bukti surat keterangan tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan fisik sejak 1960, pembayaran PBB 2010-2016, dan Surat Ketetapan Rencana Kota. Tergugat II dalil memiliki legal standing dan tidak menelantarkan tanah. Tergugat II menuduh dokumen kepemilikan Penggugat (Akta No. 8 tahun 1996 dan Akta Penyerahan Hak No. 41 tahun 2012) palsu, dibantah oleh Notaris Sulaimansjah (pemegang protokol Tatyana Indrati Hasjim) dan Notaris Achmad Sofyan yang menyatakan tidak pernah membuat akta tersebut. Tergugat II dalil Desiran Sembiring dan Arianto tidak tercatat sebagai wajib pajak PBB atas tanah sengketa. Tergugat II dalil Desiran Sembiring telah membatalkan pengukuran tanah atas namanya di BPN Jakarta Timur. Tergugat II menuntut eksepsi dikabulkan, gugatan Penggugat ditolak, pernyataan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, pernyataan Penggugat bukan pemilik sah, penolakan perikatan/akta Penggugat, pernyataan Penggugat bukan penerima uang konsinyasi, penolakan kewajiban ganti rugi dan uang paksa, serta penghukuman Penggugat membayar biaya perkara [HAL 63-80]. [HAL 81-94] Tergugat III mengajukan eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) karena Penggugat bukan pemilik bidang tanah, hanya memiliki PPJB No. 134/2013 yang bukan bukti peralihan hak. Tergugat III mengajukan eksepsi kurangnya pihak karena tidak mengikutsertakan Desiran Sembiring, M. Rus Latuconsina, dan Roma Purba yang juga mengklaim hak. Tergugat III mengajukan eksepsi obscur libel karena petitum (hanya menyatakan berhak atas konsinyasi) tidak didukung posita (meminta penyerahan konsinyasi). Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil Penggugat sebagai pemilik berdasarkan PPJB, karena PPJB hanya perjanjian awal. Tergugat III menolak dalil Penggugat mengajukan permohonan sertifikat pada 26 Maret 2012, bertentangan dengan PPJB tanggal 31 Desember 2013, dan faktanya sertifikat tidak diterbitkan. Tergugat III dalil adalah pemilik sah sebagai ahli waris tunggal berdasarkan Akta Penunjukan Ahli Waris No. 98 tanggal 17 November 1954 dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadiningrat (kakek Tergugat III), yang diwasiatkan seluruh hartanya termasuk tanah Eigendom 6972 kepada Tergugat III. Tergugat III mendukung klaim kepemilikannya dengan dokumen: Surat Tanah Asal Usul Warkah Tanah Eigendom 6972 tahun 1845, Kikit Padjeg Boemi 1904, Surat Personen in Eigendom 1904, AANVRAAG 1907, Berita Negara Belanda 1907, Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, dan Peta Ricikan Tanah 1930 [HAL 81-94]. [HAL 95-123] Tergugat III (sekarang Penggugat Rekonvensi) melanjutkan dalil kepemilikan tanah adat turun-temurun dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadi Ningrat dengan bukti lengkap meliputi Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, Peta Ricikan Tanah 1930, bukti penggarap tahun 1937-1948, SKPT Kadaster 1951, konversi 1962, pembayaran PBB, dan Surat Keterangan Tanah Milik Adat 1972. [HAL 191-192] Dalam amar putusan, Pengadilan menyatakan uang Rp." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 524/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat PT Langgeng Makmur Perkasa (diwakili Edison Nazar dkk.) melawan Tergugat I Moisses M Noor, Tergugat II H. Syatiri Nasri, Tergugat III Ratu Ivone Felicia Intan Duanapaken Sastranagara Djajadi Ningrat, Tergugat IV Rita Diah Restuningtyas (perwakilan ahli waris R.A. Emmy Ningtyas de Groot), Tergugat V Selvianna Carolusia dkk., Tergugat VI Nurjaya, Tergugat VII Ahli Waris Nyimas Entjeh, serta Turut Tergugat I s.d. V yang merupakan pejabat terkait pengadaan tanah untuk Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta. [HAL 4-10] Penggugat dalil memiliki tanah seluas 3.590 M2 di Jl. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, dengan riwayat kepemilikan melalui serangkaian akta pemindahan hak dari Probosutedjo ke Arianto, Arianto ke Desiran Sembiring, dan Desiran Sembiring menjualnya kepada Penggugat melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 134/2013 seharga Rp17,5 Miliar [HAL 4-5]. Penggugat dalil terdaftar sebagai pihak berhak dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 atas NIB 1 luas 3.686 M2 dengan nilai ganti rugi Rp145.177.014.731,- yang telah dititipkan ke PN Jakarta Timur [HAL 5-6]. Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang dilakukan para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengklaim hak atas tanah tersebut sehingga Penggugat tidak menerima ganti rugi yang seharusnya menjadi haknya [HAL 10]. [HAL 11-15] Kronologi pengadaan tanah menunjukkan adanya sengketa kepemilikan atas tanah bekas Eigendom Verponding No. 6972, yang menyebabkan Kantor Pertanahan Jakarta Timur (Turut Tergugat II) mengeluarkan Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian dan uang konsinyasi sebesar Rp145.590.149.263,- (termasuk NIB 2) diserahkan ke PN Jakarta Timur pada 14 November 2023 [HAL 14-15]. Penggugat dalil sebagai pemilik sah yang telah mengajukan permohonan sertifikat, namun haknya terhambat karena klaim para Tergugat [HAL 15]. [HAL 16-27] Penggugat menuduh para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan klaim kepemilikan yang tidak sah: Tergugat I dalil penguasaan fisik dan surat pernyataan tidak keberatan sebelumnya namun kini mengklaim pemilik [HAL 16-17]; Tergugat II dalil girik dan surat keterangan lurah yang dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan riwayat Eigendom [HAL 18-19]; Tergugat III dalil surat perjanjian menggarap tanah yang hanya membuktikan status penggarap, bukan pemilik [HAL 19-20]; Tergugat IV dalil dokumen waris dan fotokopi eigendom lama yang tidak membuktikan kepemilikan sah atas tanah yang telah beralih status [HAL 20-22]; Tergugat V dalil surat pernyataan menggarap tanah negara yang hanya membuktikan hak garap [HAL 22-23]; Tergugat VI dalil girik dan surat pernyataan waris yang dianggap tidak valid karena tidak ada girik di atas hamparan tanah tersebut [HAL 23-25]; Tergugat VII dalil eigendom lama dan akta wasiat yang tidak membuktikan kepemilikan sah [HAL 25-27]. Penggugat juga menuduh Turut Tergugat I-V telah keliru mengakui klaim para Tergugat dan menitipkan uang ke pengadilan alih-alih menyerahkannya kepada Penggugat yang sah [HAL 27-33]. [HAL 34-38] Penggugat menuntut para Tergugat membayar kerugian materil Rp145.177.014.731,- dan immateril Rp50 Miliar secara tanggung renteng, menyatakan sah kepemilikan Penggugat, menyerahkan uang konsinyasi, serta membayar uang paksa [HAL 34-38]. Para Tergugat hadir dengan kuasa hukum masing-masing, kecuali Tergugat II dan Turut Tergugat IV yang tidak hadir namun diwakili kuasanya pada sidang berikutnya [HAL 38-40]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 40-41]. [HAL 41-48] Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona (kurang pihak) karena tidak mengikutsertakan Probosutedjo, Arianto, Desiran Sembiring, dan notaris terkait, serta gugatan obscur libel (kabur) karena dalil Penggugat bertentangan mengenai status tanah (atas nama pribadi vs PT Mercu Buana), luas tanah (3.590 M2 vs 3.686 M2), dan validitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bukti kepemilikan. Tergugat I juga menyangkal bahwa tanah Eigendom telah dikonversi sesuai UUPA No. 5/1960 dan menuduh Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum secara jelas [HAL 41-48]. [HAL 49-51] Tergugat I membantah dalil Penggugat bahwa tanah Eigendom telah dikonversi atau tidak, menuduh dalil Penggugat mengada-ada karena tidak menjelaskan peralihan eigendom kepada Probosutedjo. Tergugat I menyangkal melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak menguraikan syarat-syarat Pasal 1365 KUHPerdata secara jelas. Tergugat I membantah pernah mengakui hak Penggugat dan menyangkal pernah membuat atau menandatangani surat pencabutan atau surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 12 Agustus 2014 dan 3 September 2014, yang diduga dibuat oleh pengacara Hamzah Mahusa dengan memalsukan tanda tangan Tergugat I, sebagaimana dibuktikan dalam pemeriksaan di Unit Harda Polres Jakarta Timur tahun 2014. Tergugat I dalil beritikad baik dan telah menguasai fisik tanah seluas kurang lebih 3.610 M2 di Kampung Tjililitan (Jl. MT. Haryono) sejak tahun 1983 selama 42 tahun hingga pemerintah mengambil alih untuk pembangunan RS Pusat Otak Nasional, dengan batas utara Jl. MT. Haryono, timur RS Otak Nasional, selatan tanah H. Dahlan/Olid, dan barat tanah H. Ali/PT. Mavin [HAL 49-50]. Tergugat I dalil satu-satunya yang menguasai tanah secara terus-menerus, sementara Penggugat dan Tergugat lainnya hanya mengklaim tanpa penguasaan fisik. Tergugat I menuduh Penggugat tidak menjelaskan jenis alas hak yang dimiliki sesuai Pasal 16 Ayat (1) UU No. 5/1960. Tergugat I dalil tanah terlantar jika tidak diusahakan sehingga menjadi tanah negara, namun Tergugat I beritikad baik mengelola tanah sejak 1983 sehingga berhak atas hak atau ganti rugi [HAL 50-51]. [HAL 52-62] Tergugat I mengajukan Rekonvensi terhadap seluruh Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil beritikad baik, menguasai fisik tanah seluas 3.610 M2 sejak 1983 selama 42 tahun atas sepengetahuan pejabat setempat, dengan pemanfaatan untuk bertani (kangkung, pisang, dll) dan parkir kendaraan. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil tidak pernah digugat selama 42 tahun, membuktikan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil terdaftar dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 dengan nilai Rp145.177.014.731,- yang dititipkan ke PN Jakarta Timur. Tergugat I dalam Rekonvensi dalil berhak atas uang konsinyasi karena penguasaan fisik dan pemanfaatan terus-menerus selama 42 tahun sesuai PP No. 224/1961 dan Permen ATR No. 19/2021. Tergugat I dalam Rekonvensi menuduh Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tanpa alas hak jelas untuk mendapatkan uang konsinyasi, menyebabkan kerugian materiil Rp145.177.014.731,- dan immateril Rp50 Miliar. Turut Tergugat I dalam Rekonvensi dituduh memasukan Tergugat Rekonvensi yang tidak berhak ke dalam daftar penitipan. Turut Tergugat II dalam Rekonvensi dituduh menerima bukti tidak sah dan menitipkan uang ke pengadilan. Turut Tergugat III dan IV dalam Rekonvensi dituduh membiarkan penitipan uang yang menyebabkan kerugian. Turut Tergugat V dalam Rekonvensi dituduh membantu memasukan nama-nama tidak berhak ke dalam daftar. Tergugat I dalam Rekonvensi menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pernyataan sebagai pihak beritikad baik yang menguasai tanah, pernyataan berhak atas uang konsinyasi Rp145.177.014.731,-, perintah Turut Tergugat II mengeluarkan rekomendasi penyerahan uang, penghukuman Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateril Rp195.177.014.731,- secara tanggung renteng, uang paksa Rp5.000.000,- per hari keterlambatan, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, dan pembayaran biaya perkara [HAL 52-62]. [HAL 63-80] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena gugatan tidak menjelaskan dasar kepemilikan sah, menuduh Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 8 tanggal 11 Januari 1996 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak No. 138/Komut/MB/VI/2003 adalah palsu berdasarkan surat BPN Jakarta Timur dan pernyataan kuasa hukum Probosutedjo. Tergugat II mengajukan eksepsi litis pendentis karena perkara sama sedang proses di PN Jakarta Timur Nomor 731/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim di mana gugatan intervensi Penggugat telah ditolak, sehingga gugatan ini melanggar asas ne bis in idem. Tergugat II mengajukan eksepsi kurangnya pihak (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, Notaris Achmad Sofyan, dan Probosutedjo. Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona karena Penggugat seharusnya menggugat Desiran Sembiring sebagai pelaku utama dugaan pemalsuan. Dalam pokok perkara, Tergugat II dalil tanah adalah miliknya berdasarkan Girik C/Surat Ketetapan IPEDA atas nama Mudjitaba Bin Mahadi (kakek Penggugat) yang beralih ke Tergugat II, dengan bukti surat keterangan tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan fisik sejak 1960, pembayaran PBB 2010-2016, dan Surat Ketetapan Rencana Kota. Tergugat II dalil memiliki legal standing dan tidak menelantarkan tanah. Tergugat II menuduh dokumen kepemilikan Penggugat (Akta No. 8 tahun 1996 dan Akta Penyerahan Hak No. 41 tahun 2012) palsu, dibantah oleh Notaris Sulaimansjah (pemegang protokol Tatyana Indrati Hasjim) dan Notaris Achmad Sofyan yang menyatakan tidak pernah membuat akta tersebut. Tergugat II dalil Desiran Sembiring dan Arianto tidak tercatat sebagai wajib pajak PBB atas tanah sengketa. Tergugat II dalil Desiran Sembiring telah membatalkan pengukuran tanah atas namanya di BPN Jakarta Timur. Tergugat II menuntut eksepsi dikabulkan, gugatan Penggugat ditolak, pernyataan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, pernyataan Penggugat bukan pemilik sah, penolakan perikatan/akta Penggugat, pernyataan Penggugat bukan penerima uang konsinyasi, penolakan kewajiban ganti rugi dan uang paksa, serta penghukuman Penggugat membayar biaya perkara [HAL 63-80]. [HAL 81-94] Tergugat III mengajukan eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) karena Penggugat bukan pemilik bidang tanah, hanya memiliki PPJB No. 134/2013 yang bukan bukti peralihan hak. Tergugat III mengajukan eksepsi kurangnya pihak karena tidak mengikutsertakan Desiran Sembiring, M. Rus Latuconsina, dan Roma Purba yang juga mengklaim hak. Tergugat III mengajukan eksepsi obscur libel karena petitum (hanya menyatakan berhak atas konsinyasi) tidak didukung posita (meminta penyerahan konsinyasi). Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil Penggugat sebagai pemilik berdasarkan PPJB, karena PPJB hanya perjanjian awal. Tergugat III menolak dalil Penggugat mengajukan permohonan sertifikat pada 26 Maret 2012, bertentangan dengan PPJB tanggal 31 Desember 2013, dan faktanya sertifikat tidak diterbitkan. Tergugat III dalil adalah pemilik sah sebagai ahli waris tunggal berdasarkan Akta Penunjukan Ahli Waris No. 98 tanggal 17 November 1954 dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadiningrat (kakek Tergugat III), yang diwasiatkan seluruh hartanya termasuk tanah Eigendom 6972 kepada Tergugat III. Tergugat III mendukung klaim kepemilikannya dengan dokumen: Surat Tanah Asal Usul Warkah Tanah Eigendom 6972 tahun 1845, Kikit Padjeg Boemi 1904, Surat Personen in Eigendom 1904, AANVRAAG 1907, Berita Negara Belanda 1907, Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, dan Peta Ricikan Tanah 1930 [HAL 81-94]. [HAL 95-123] Tergugat III (sekarang Penggugat Rekonvensi) melanjutkan dalil kepemilikan tanah adat turun-temurun dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadi Ningrat dengan bukti lengkap meliputi Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, Peta Ricikan Tanah 1930, bukti penggarap tahun 1937-1948, SKPT Kadaster 1951, konversi 1962, pembayaran PBB, dan Surat Keterangan Tanah Milik Adat 1972. [HAL 191-192] Dalam amar putusan, Pengadilan menyatakan uang Rp." + }, + "read": { + "input_chars": 11984, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa perkara perdata antara Penggugat PT Langgeng Makmur Perkasa melawan Tergugat I s.d. VII serta Turut Tergugat I s.d. V terkait sengketa kepemilikan tanah dan hak atas uang konsinyasi. Inti sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang diklaim dilakukan para Tergugat dengan mengklaim hak atas tanah sehingga Penggugat tidak menerima ganti rugi. Penggugat menuntut pembayaran kerugian materil dan immateril secara tanggung renteng, pernyataan sah kepemilikan, serta penyerahan uang konsinyasi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki tanah seluas 3.590 M2 di Jl. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, yang diperoleh melalui serangkaian akta pemindahan hak dari Probosutedjo ke Arianto, Arianto ke Desiran Sembiring, dan Desiran Sembiring menjualnya kepada Penggugat melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 134/2013 seharga Rp17,5 Miliar.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil terdaftar sebagai pihak berhak dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 atas NIB 1 luas 3.686 M2 dengan nilai ganti rugi Rp145.177.014.731,- yang telah dititipkan ke PN Jakarta Timur.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Pertanahan Jakarta Timur mengeluarkan Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian dan uang konsinyasi sebesar Rp145.590.149.263,- yang diserahkan ke PN Jakarta Timur pada 14 November 2023 akibat adanya sengketa kepemilikan atas tanah bekas Eigendom Verponding No. 6972.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan klaim kepemilikan yang tidak sah, termasuk Tergugat I yang dalil penguasaan fisik dan surat pernyataan tidak keberatan sebelumnya namun kini mengklaim pemilik.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat II memiliki girik dan surat keterangan lurah yang dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan riwayat Eigendom.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat III memiliki surat perjanjian menggarap tanah yang hanya membuktikan status penggarap, bukan pemilik.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat IV memiliki dokumen waris dan fotokopi eigendom lama yang tidak membuktikan kepemilikan sah atas tanah yang telah beralih status.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat V memiliki surat pernyataan menggarap tanah negara yang hanya membuktikan hak garap.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat VI memiliki girik dan surat pernyataan waris yang dianggap tidak valid karena tidak ada girik di atas hamparan tanah tersebut.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat VII memiliki eigendom lama dan akta wasiat yang tidak membuktikan kepemilikan sah.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Turut Tergugat I-V telah keliru mengakui klaim para Tergugat dan menitipkan uang ke pengadilan alih-alih menyerahkannya kepada Penggugat yang sah.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona (kurang pihak) karena tidak mengikutsertakan Probosutedjo, Arianto, Desiran Sembiring, dan notaris terkait, serta gugatan obscur libel (kabur) karena dalil Penggugat bertentangan mengenai status tanah, luas tanah, dan validitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyangkal melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak menguraikan syarat-syarat perbuatan melawan hukum secara jelas dan menyangkal pernah membuat atau menandatangani surat pencabutan atau surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 12 Agustus 2014 dan 3 September 2014.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil beritikad baik dan telah menguasai fisik tanah seluas kurang lebih 3.610 M2 di Kampung Tjililitan sejak tahun 1983 selama 42 tahun hingga pemerintah mengambil alih untuk pembangunan RS Pusat Otak Nasional.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan Rekonvensi terhadap seluruh Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi, dalil berhak atas uang konsinyasi karena penguasaan fisik dan pemanfaatan terus-menerus selama 42 tahun.", + "page": 52, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena gugatan tidak menjelaskan dasar kepemilikan sah, menuduh Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 8 tanggal 11 Januari 1996 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak No. 138/Komut/MB/VI/2003 adalah palsu.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi litis pendentis karena perkara sama sedang proses di PN Jakarta Timur Nomor 731/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim di mana gugatan intervensi Penggugat telah ditolak.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi kurangnya pihak (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, Notaris Achmad Sofyan, dan Probosutedjo.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona karena Penggugat seharusnya menggugat Desiran Sembiring sebagai pelaku utama dugaan pemalsuan.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil tanah adalah miliknya berdasarkan Girik C/Surat Ketetapan IPEDA atas nama Mudjitaba Bin Mahadi yang beralih ke Tergugat II, dengan bukti surat keterangan tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan fisik sejak 1960, pembayaran PBB 2010-2016, dan Surat Ketetapan Rencana Kota.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menuduh dokumen kepemilikan Penggugat (Akta No. 8 tahun 1996 dan Akta Penyerahan Hak No. 41 tahun 2012) palsu, dibantah oleh Notaris Sulaimansjah dan Notaris Achmad Sofyan yang menyatakan tidak pernah membuat akta tersebut.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi diskualifikasi karena Penggugat bukan pemilik bidang tanah, hanya memiliki PPJB No. 134/2013 yang bukan bukti peralihan hak.", + "page": 81, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi kurangnya pihak karena tidak mengikutsertakan Desiran Sembiring, M. Rus Latuconsina, dan Roma Purba yang juga mengklaim hak.", + "page": 81, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi obscur libel karena petitum tidak didukung posita.", + "page": 81, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalil adalah pemilik sah sebagai ahli waris tunggal berdasarkan Akta Penunjukan Ahli Waris No. 98 tanggal 17 November 1954 dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadiningrat, yang diwasiatkan seluruh hartanya termasuk tanah Eigendom 6972 kepada Tergugat III.", + "page": 81, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mendukung klaim kepemilikannya dengan dokumen: Surat Tanah Asal Usul Warkah Tanah Eigendom 6972 tahun 1845, Kikit Padjeg Boemi 1904, Surat Personen in Eigendom 1904, AANVRAAG 1907, Berita Negara Belanda 1907, Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, dan Peta Ricikan Tanah 1930.", + "page": 81, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III melanjutkan dalil kepemilikan tanah adat turun-temurun dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadi Ningrat dengan bukti lengkap meliputi Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, Peta Ricikan Tanah 1930, bukti penggarap tahun 1937-1948, SKPT Kadaster 1951, konversi 1962, pembayaran PBB, dan Surat Keterangan Tanah Milik Adat 1972.", + "page": 95, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa perkara perdata antara Penggugat PT Langgeng Makmur Perkasa melawan Tergugat I s.d. VII serta Turut Tergugat I s.d. V terkait sengketa kepemilikan tanah dan hak atas uang konsinyasi. Penggugat dalil memiliki tanah seluas 3.590 M2 di Jl. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, yang diperoleh melalui serangkaian akta pemindahan hak, dan terdaftar sebagai pihak berhak dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 atas NIB 1 luas 3.686 M2 dengan nilai ganti rugi Rp145.177.014.731,- yang telah dititipkan ke PN Jakarta Timur. Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang diklaim dilakukan para Tergugat dengan mengklaim hak atas tanah sehingga Penggugat tidak menerima ganti rugi yang seharusnya menjadi haknya. Para Tergugat mengajukan berbagai eksepsi, termasuk error in persona, obscur libel, litis pendentis, dan kurangnya pihak, serta membantah dalil Penggugat dan mengajukan rekonvensi. Namun, berdasarkan disposition NO_EKSEPSI, perkara ini berhenti tanpa memeriksa pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat tidak diputis dalam amar putusan yang tersedia." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus memeriksa perkara perdata antara Penggugat PT Langgeng Makmur Perkasa melawan Tergugat I s.d. VII serta Turut Tergugat I s.d. V terkait sengketa kepemilikan tanah dan hak atas uang konsinyasi. Penggugat dalil memiliki tanah seluas 3.590 M2 di Jl. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, yang diperoleh melalui serangkaian akta pemindahan hak, dan terdaftar sebagai pihak berhak dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 atas NIB 1 luas 3.686 M2 dengan nilai ganti rugi Rp145.177.014.731,- yang telah dititipkan ke PN Jakarta Timur. Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang diklaim dilakukan para Tergugat dengan mengklaim hak atas tanah sehingga Penggugat tidak menerima ganti rugi yang seharusnya menjadi haknya. Para Tergugat mengajukan berbagai eksepsi, termasuk error in persona, obscur libel, litis pendentis, dan kurangnya pihak, serta membantah dalil Penggugat dan mengajukan rekonvensi. Namun, berdasarkan disposition NO_EKSEPSI, perkara ini berhenti tanpa memeriksa pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat tidak diputis dalam amar putusan yang tersedia.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki tanah seluas 3.590 M2 di Jl. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, yang diperoleh melalui serangkaian akta pemindahan hak dari Probosutedjo ke Arianto, Arianto ke Desiran Sembiring, dan Desiran Sembiring menjualnya kepada Penggugat melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 134/2013 seharga Rp17,5 Miliar.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil terdaftar sebagai pihak berhak dalam Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian No. 03/2023 atas NIB 1 luas 3.686 M2 dengan nilai ganti rugi Rp145.177.014.731,- yang telah dititipkan ke PN Jakarta Timur.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kantor Pertanahan Jakarta Timur mengeluarkan Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian dan uang konsinyasi sebesar Rp145.590.149.263,- yang diserahkan ke PN Jakarta Timur pada 14 November 2023 akibat adanya sengketa kepemilikan atas tanah bekas Eigendom Verponding No. 6972.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan klaim kepemilikan yang tidak sah, termasuk Tergugat I yang dalil penguasaan fisik dan surat pernyataan tidak keberatan sebelumnya namun kini mengklaim pemilik.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat II memiliki girik dan surat keterangan lurah yang dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan riwayat Eigendom.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat III memiliki surat perjanjian menggarap tanah yang hanya membuktikan status penggarap, bukan pemilik.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat IV memiliki dokumen waris dan fotokopi eigendom lama yang tidak membuktikan kepemilikan sah atas tanah yang telah beralih status.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat V memiliki surat pernyataan menggarap tanah negara yang hanya membuktikan hak garap.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat VI memiliki girik dan surat pernyataan waris yang dianggap tidak valid karena tidak ada girik di atas hamparan tanah tersebut.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat VII memiliki eigendom lama dan akta wasiat yang tidak membuktikan kepemilikan sah.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Turut Tergugat I-V telah keliru mengakui klaim para Tergugat dan menitipkan uang ke pengadilan alih-alih menyerahkannya kepada Penggugat yang sah.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona (kurang pihak) karena tidak mengikutsertakan Probosutedjo, Arianto, Desiran Sembiring, dan notaris terkait, serta gugatan obscur libel (kabur) karena dalil Penggugat bertentangan mengenai status tanah, luas tanah, dan validitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyangkal melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak menguraikan syarat-syarat perbuatan melawan hukum secara jelas dan menyangkal pernah membuat atau menandatangani surat pencabutan atau surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 12 Agustus 2014 dan 3 September 2014.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil beritikad baik dan telah menguasai fisik tanah seluas kurang lebih 3.610 M2 di Kampung Tjililitan sejak tahun 1983 selama 42 tahun hingga pemerintah mengambil alih untuk pembangunan RS Pusat Otak Nasional.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan Rekonvensi terhadap seluruh Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi, dalil berhak atas uang konsinyasi karena penguasaan fisik dan pemanfaatan terus-menerus selama 42 tahun.", + "page": 52, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) karena gugatan tidak menjelaskan dasar kepemilikan sah, menuduh Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 8 tanggal 11 Januari 1996 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak No. 138/Komut/MB/VI/2003 adalah palsu.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi litis pendentis karena perkara sama sedang proses di PN Jakarta Timur Nomor 731/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim di mana gugatan intervensi Penggugat telah ditolak.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi kurangnya pihak (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan Notaris Tatyana Indrati Hasjim, Notaris Achmad Sofyan, dan Probosutedjo.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona karena Penggugat seharusnya menggugat Desiran Sembiring sebagai pelaku utama dugaan pemalsuan.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil tanah adalah miliknya berdasarkan Girik C/Surat Ketetapan IPEDA atas nama Mudjitaba Bin Mahadi yang beralih ke Tergugat II, dengan bukti surat keterangan tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan fisik sejak 1960, pembayaran PBB 2010-2016, dan Surat Ketetapan Rencana Kota.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menuduh dokumen kepemilikan Penggugat (Akta No. 8 tahun 1996 dan Akta Penyerahan Hak No. 41 tahun 2012) palsu, dibantah oleh Notaris Sulaimansjah dan Notaris Achmad Sofyan yang menyatakan tidak pernah membuat akta tersebut.", + "page": 63, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi diskualifikasi karena Penggugat bukan pemilik bidang tanah, hanya memiliki PPJB No. 134/2013 yang bukan bukti peralihan hak.", + "page": 81, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi kurangnya pihak karena tidak mengikutsertakan Desiran Sembiring, M. Rus Latuconsina, dan Roma Purba yang juga mengklaim hak.", + "page": 81, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi obscur libel karena petitum tidak didukung posita.", + "page": 81, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalil adalah pemilik sah sebagai ahli waris tunggal berdasarkan Akta Penunjukan Ahli Waris No. 98 tanggal 17 November 1954 dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadiningrat, yang diwasiatkan seluruh hartanya termasuk tanah Eigendom 6972 kepada Tergugat III.", + "page": 81, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mendukung klaim kepemilikannya dengan dokumen: Surat Tanah Asal Usul Warkah Tanah Eigendom 6972 tahun 1845, Kikit Padjeg Boemi 1904, Surat Personen in Eigendom 1904, AANVRAAG 1907, Berita Negara Belanda 1907, Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, dan Peta Ricikan Tanah 1930.", + "page": 81, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III melanjutkan dalil kepemilikan tanah adat turun-temurun dari Raden Harsa Nata Sastranagara Djajadi Ningrat dengan bukti lengkap meliputi Surat AANSLAGBILJET 1915, Surat PADJEK PENGHASILAN 1920, Peta Ricikan Tanah 1930, bukti penggarap tahun 1937-1948, SKPT Kadaster 1951, konversi 1962, pembayaran PBB, dan Surat Keterangan Tanah Milik Adat 1972.", + "page": 95, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang untuk beli tanah, tapi orang lain malah klaim punya dan ambil uang ganti rugi yang saya dapat, gimana caranya biar uang itu jadi milik saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 35075, + "candidates": [ + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sahnya perjanjian berdasarkan sebab yang sah. Pertanyaan awam berfokus pada klaim kepemilikan dan pengembalian uang ganti rugi akibat sengketa pihak ketiga, bukan pada gugatan pembatalan perjanjian karena sebab palsu atau terlarang. Isi pasal tidak menjadi dasar substantif untuk menjawab bagaimana cara mendapatkan kembali uang tersebut dalam konteks sengketa kepemilikan tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, ada unsur 'kerugian' (uang yang diambil orang lain) dan 'perbuatan melanggar hukum' (klaim dan pengambilan uang oleh pihak lain). Meskipun putusan di atas menolak gugatan karena cacat formil (kurang pihak), pasal ini adalah teori hukum substantif yang relevan untuk menguji apakah pihak yang mengambil uang tersebut wajib mengganti kerugian kepada penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memperluas tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kesembronoan. Dalam konteks pertanyaan awam, jika pihak yang mengambil uang ganti rugi tersebut bersikap ceroboh atau lalai dalam memeriksa hak kepemilikan sebelum mengambil uang, pasal ini relevan sebagai dasar tuntutan ganti rugi. Pasal ini merupakan bagian dari kerangka perbuatan melawan hukum yang substansif untuk menjawab masalah kerugian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 294768, + "completion_tokens": 27604 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_52_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_52_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e475fb1c70ef31d984ac7b6f081e2f3aee8d74fd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_52_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,239 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_52_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 82, + "timings": { + "parse": 0.13, + "classify": 0.0, + "condense": 508.949, + "read": 138.083, + "query": 8.723, + "relevance": 129.865, + "total": 785.751 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 234155, + "marked_chars": 234884 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI \n- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III \ndan Tergugat IV ; \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvan-\nkelijke verklaard); \n2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini \nsejumlah Rp1.228.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu) \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 \noleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 52/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM tanggal \n18 Juni 2025, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 \ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan \ndihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aini Yaturrohmah, S.H. Panitera \nPengganti dan telah dikirim melalui sistim informasi Pengadilan secara \nelektronik. \nHakim Anggota, \nHakim Ketua, \n \n \n \nChristina Endarwati, S.H., M.H. Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134962, + "summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM diajukan oleh Penggugat I (Nisan Hs), Penggugat II (Inen Tokol), Penggugat III (Enah), dan Penggugat IV (Remih) melawan Tergugat I (Santoso), Tergugat II (Umin Bin Samin), Tergugat III (Sopiah Binti Samin), Tergugat IV (Salamah Binti Samin), Tergugat V (Sami Binti Samin), Tergugat VI (Surtinah), Tergugat VII (Angel), Tergugat VIII (Dr. Fery Bin Armen Cendres), Turut Tergugat I (Camat Pasar Rebo), dan Turut Tergugat II (Lurah Kelapa Dua Wetan). Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR. [HAL 6-8] Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris Almarhum Kinan Bin Kembot dan istrinya Djani Binti Djasman, berdasarkan Fatwa Ahli Waris No. 167/C/1980 dari Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan merupakan pemilik sah atas tanah seluas 2.468 M2 dengan alas hak Girik C No. 68, Persil 17, Blok S.II, terletak di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan No. 29, RT 007/RW 04, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Tanah tersebut sejak tahun 1939 dikuasai oleh Alm. Kinan dan tidak pernah dialihkan, serta PBB dibayar oleh Penggugat II. Namun, sejak tahun 2015, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I (Santoso) dan digunakan untuk mendirikan gudang semen. [HAL 9-12] Kronologi sengketa bermula pada tahun 1982 ketika Sdr. Armen Cendres memagari tanah tersebut setelah membeli dari Sdr. Samin. Armen Cendres meninggal dunia pada September 2024 dan meninggalkan ahli waris yang didalilkan sebagai Tergugat VI, VII, dan VIII. Sdr. Samin mengklaim memperoleh tanah dari Inen bin Tokol (Penggugat II) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1804/JB VII/1982 tanggal 19 Juli 1982, yang dibuat di hadapan PPAT Camat Pasar Rebo (Turut Tergugat II), dengan luas 1.500 M2. Penggugat mendalilkan bahwa Surat Kuasa yang mendasari AJB tersebut (No. 169/II/VII/1982) tidak sah karena bersifat umum (Pasal 1796 KUHPerdata) dan tidak memenuhi syarat khusus, serta terdapat ketidaksesuaian data fisik antara Surat Kuasa (lokasi RT 0010/01, luas tidak tertulis) dengan AJB (lokasi Jl. Raya Kelapa Dua Wetan No. 29, luas 1.500 M2, Persil 17.a kohir No 68, Blok S.III). [HAL 13-17] Penggugat lebih lanjut mendalilkan bahwa Inen bin Tokol (Penggugat II) sama sekali tidak pernah melakukan transaksi jual beli, tidak menerima pembayaran sebesar Rp 3.000.000,-, dan tanda tangannya dalam AJB adalah palsu. Penggugat menyatakan AJB tersebut batal demi hukum karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdata, Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997, dan PP No. 37 Tahun 1998. Penggugat menuntut pengembalian tanah dalam keadaan kosong, ganti rugi materiil Rp 5.120.000.000,- (termasuk PBB), ganti rugi immateriil Rp 2.000.000.000,-, uang paksa Rp 1.000.000,- per hari, serta menyatakan AJB dan Surat Kuasa batal demi hukum. [HAL 18-20] Para Penggugat juga memohon Sita Jaminan dan putusan serta merta. Dalam persidangan, Tergugat V, VI, VII, dan VIII dianggap melepaskan haknya karena tidak hadir. Mediasi gagal. Tergugat IV mengalami perubahan alamat. [HAL 21-25] Tergugat I mengajukan eksepsi formil: (1) Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena hanya menggunakan cap jempol tanpa legalisasi Pejabat Umum/Notaris; (2) Obyek tanah adalah milik Tergugat I berdasarkan SHM No. 432 (970 M2) dan No. 433 (1092 M2), bukan milik Penggugat; (3) Gugatan kabur (obscuur libel) karena kontradiksi posita dan petitum serta dasar kepemilikan tidak jelas; (4) Error in objecto karena ketidaksesuaian luas (2.468 M2 vs 2.062 M2), nomor Girik (C No. 68 vs C No. 218), dan NOP PBB (17 digit vs 18 digit). Tergugat I menyatakan telah membayar PBB dengan NOP valid 18 digit. [HAL 26-33] Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan dirinya sebagai pemilik sah sejak 2013 melalui AJB dari Armen Cendres (No. 10/2013 dan 11/2013) di hadapan PPAT Lenny Restuty Sukandar. Tergugat I mengklaim sebagai pembeli beritikad baik, telah membayar PBB rutin, dan penguasaannya nyata serta terus-menerus. Tergugat I menolak dalil perbuatan melawan hukum, menolak dalil kerugian Penggugat sebagai tidak berdasar dan mengada-ada, serta menolak permohonan Sita Jaminan karena tidak memenuhi syarat hutang-piutang (Pasal 261 RBg/227 HIR), menolak uang paksa karena bertentangan dengan Pasal 606a RV, dan menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000 (tidak ada jaminan). [HAL 34-39] Tergugat II, III, dan IV (ahli waris Alm. Samin) mengajukan bantahan dengan eksepsi: (1) Plurium Litis Consortium karena ahli waris Kinan Bin Kembot lainnya tidak dilibatkan; (2) Error In Persona karena mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum; (3) Daluarsa karena gugatan diajukan lebih dari 30 tahun setelah transaksi 1982 (Pasal 1967 KUHPerdata); (4) Obscuur Libel karena ketidakjelasan pihak dan objek. Tergugat II, III, dan IV menyatakan bahwa berdasarkan AJB 1982, tanah telah dijual sah oleh Penggugat II kepada Alm. Samin, dan sejak 1982 hingga 2019 tidak ada sengketa. Mereka tidak mengetahui penjualan kembali oleh Alm. Samin kepada Armen Cendres. [HAL 40-47] Tergugat II, III, dan IV menolak dalil pemalsuan tanda tangan Penggugat II dalam AJB 1982 karena tidak ada putusan pidana terkait pemalsuan. Mereka juga menolak dalil kerugian materiil dan immateriil Penggugat sebagai bertentangan dengan dalil pengakuan adanya hubungan hukum jual beli. Mereka menolak Sita Jaminan karena objek sita tidak jelas identitasnya, menolak uang paksa karena bertentangan dengan Pasal 606a RV, dan menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR juncto Pasal 191 RBg." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 101422, + "summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM diajukan oleh Penggugat I (Nisan Hs), Penggugat II (Inen Tokol), Penggugat III (Enah), dan Penggugat IV (Remih) melawan Tergugat I (Santoso), Tergugat II (Umin Bin Samin), Tergugat III (Sopiah Binti Samin), Tergugat IV (Salamah Binti Samin), Tergugat V (Sami Binti Samin), Tergugat VI (Surtinah), Tergugat VII (Angel), Tergugat VIII (Dr. Fery Bin Armen Cendres), Turut Tergugat I (Camat Pasar Rebo), dan Turut Tergugat II (Lurah Kelapa Dua Wetan). Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR. [HAL 6-8] Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris Almarhum Kinan Bin Kembot dan istrinya Djani Binti Djasman, berdasarkan Fatwa Ahli Waris No. 167/C/1980 dari Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan merupakan pemilik sah atas tanah seluas 2.468 M2 dengan alas hak Girik C No. 68, Persil 17, Blok S.II, terletak di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan No. 29, RT 007/RW 04, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Tanah tersebut sejak tahun 1939 dikuasai oleh Alm. Kinan dan tidak pernah dialihkan, serta PBB dibayar oleh Penggugat II. Namun, sejak tahun 2015, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I (Santoso) dan digunakan untuk mendirikan gudang semen. [HAL 9-12] Kronologi sengketa bermula pada tahun 1982 ketika Sdr. Armen Cendres memagari tanah tersebut setelah membeli dari Sdr. Samin. Armen Cendres meninggal dunia pada September 2024 dan meninggalkan ahli waris yang didalilkan sebagai Tergugat VI, VII, dan VIII. Sdr. Samin mengklaim memperoleh tanah dari Inen bin Tokol (Penggugat II) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1804/JB VII/1982 tanggal 19 Juli 1982, yang dibuat di hadapan PPAT Camat Pasar Rebo (Turut Tergugat II), dengan luas 1.500 M2. Penggugat mendalilkan bahwa Surat Kuasa yang mendasari AJB tersebut (No. 169/II/VII/1982) tidak sah karena bersifat umum (Pasal 1796 KUHPerdata) dan tidak memenuhi syarat khusus, serta terdapat ketidaksesuaian data fisik antara Surat Kuasa (lokasi RT 0010/01, luas tidak tertulis) dengan AJB (lokasi Jl. Raya Kelapa Dua Wetan No. 29, luas 1.500 M2, Persil 17.a kohir No 68, Blok S.III). [HAL 13-17] Penggugat lebih lanjut mendalilkan bahwa Inen bin Tokol (Penggugat II) sama sekali tidak pernah melakukan transaksi jual beli, tidak menerima pembayaran sebesar Rp 3.000.000,-, dan tanda tangannya dalam AJB adalah palsu. Penggugat menyatakan AJB tersebut batal demi hukum karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdata, Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997, dan PP No. 37 Tahun 1998. Penggugat menuntut pengembalian tanah dalam keadaan kosong, ganti rugi materiil Rp 5.120.000.000,- (termasuk PBB), ganti rugi immateriil Rp 2.000.000.000,-, uang paksa Rp 1.000.000,- per hari, serta menyatakan AJB dan Surat Kuasa batal demi hukum. [HAL 18-20] Para Penggugat juga memohon Sita Jaminan dan putusan serta merta. Dalam persidangan, Tergugat V, VI, VII, dan VIII dianggap melepaskan haknya karena tidak hadir. Mediasi gagal. Tergugat IV mengalami perubahan alamat. [HAL 21-25] Tergugat I mengajukan eksepsi formil: (1) Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena hanya menggunakan cap jempol tanpa legalisasi Pejabat Umum/Notaris; (2) Obyek tanah adalah milik Tergugat I berdasarkan SHM No. 432 (970 M2) dan No. 433 (1092 M2), bukan milik Penggugat; (3) Gugatan kabur (obscuur libel) karena kontradiksi posita dan petitum serta dasar kepemilikan tidak jelas; (4) Error in objecto karena ketidaksesuaian luas (2.468 M2 vs 2.062 M2), nomor Girik (C No. 68 vs C No. 218), dan NOP PBB (17 digit vs 18 digit). Tergugat I menyatakan telah membayar PBB dengan NOP valid 18 digit. [HAL 26-33] Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan dirinya sebagai pemilik sah sejak 2013 melalui AJB dari Armen Cendres (No. 10/2013 dan 11/2013) di hadapan PPAT Lenny Restuty Sukandar. Tergugat I mengklaim sebagai pembeli beritikad baik, telah membayar PBB rutin, dan penguasaannya nyata serta terus-menerus. Tergugat I menolak dalil perbuatan melawan hukum, menolak dalil kerugian Penggugat sebagai tidak berdasar dan mengada-ada, serta menolak permohonan Sita Jaminan karena tidak memenuhi syarat hutang-piutang (Pasal 261 RBg/227 HIR), menolak uang paksa karena bertentangan dengan Pasal 606a RV, dan menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000 (tidak ada jaminan). [HAL 34-39] Tergugat II, III, dan IV (ahli waris Alm. Samin) mengajukan bantahan dengan eksepsi: (1) Plurium Litis Consortium karena ahli waris Kinan Bin Kembot lainnya tidak dilibatkan; (2) Error In Persona karena mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum; (3) Daluarsa karena gugatan diajukan lebih dari 30 tahun setelah transaksi 1982 (Pasal 1967 KUHPerdata); (4) Obscuur Libel karena ketidakjelasan pihak dan objek. Tergugat II, III, dan IV menyatakan bahwa berdasarkan AJB 1982, tanah telah dijual sah oleh Penggugat II kepada Alm. Samin, dan sejak 1982 hingga 2019 tidak ada sengketa. Mereka tidak mengetahui penjualan kembali oleh Alm. Samin kepada Armen Cendres. [HAL 40-47] Tergugat II, III, dan IV menolak dalil pemalsuan tanda tangan Penggugat II dalam AJB 1982 karena tidak ada putusan pidana terkait pemalsuan. Mereka juga menolak dalil kerugian materiil dan immateriil Penggugat sebagai bertentangan dengan dalil pengakuan adanya hubungan hukum jual beli. Mereka menolak Sita Jaminan karena objek sita tidak jelas identitasnya, menolak uang paksa karena bertentangan dengan Pasal 606a RV, dan menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR juncto Pasal 191 RBg. [HAL 48-52] Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan dan mengajukan eksepsi Obscuur Libel, dengan alasan gugatan prematur karena memuat tindak pidana yang harus diputus dalam perkara pidana, perhitungan ganti rugi tidak jelas, serta adanya kontradiksi posita (Tergugat I sebagai penyewa vs perbuatan melawan hukum). Mereka juga membantah kewenangan Camat sebagai PPAT berdasarkan PP No. 37/1998 dan menegaskan bahwa Girik bukan produk Kelurahan melainkan Kantor Pelayanan Pajak. [HAL 53-61] Para pihak mengajukan bukti surat masing-masing, termasuk KTP, Fatwa Ahli Waris, Girik, AJB 1982, SHM Tergugat I, dan bukti pembayaran PBB. Tergugat I menghadirkan saksi Harman dan Samsudin yang menyatakan bahwa Tergugat I adalah pemilik sah tanah seluas 2.060-2.062 M2 berdasarkan SHM No. 432 dan 433, telah membeli dari Armen Cendres sejak 2013, dan gudang telah berdiri sejak 2013. Para Penggugat menolak pemeriksaan setempat karena tidak bersedia menambah biaya, sehingga pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan. [HAL 62-81] Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II. Hakim menemukan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil berupa *obscuur libel* (kabur) karena ketidaksesuaian data fisik antara Surat Kuasa dan AJB, perbedaan luas dan nomor Girik antara dalil Penggugat dengan kepemilikan Tergugat I, serta ketidaksiapan objek sengketa akibat tidak dilakukannya pemeriksaan setempat. Selain itu, eksepsi *error in persona* dikabulkan karena Tergugat II (Umin Bin Samin) telah meninggal dunia pada Mei 2025 tanpa penggantian pihak ahli waris oleh Penggugat. [HAL 82] Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.228.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM diajukan oleh Penggugat I (Nisan Hs), Penggugat II (Inen Tokol), Penggugat III (Enah), dan Penggugat IV (Remih) melawan Tergugat I (Santoso), Tergugat II (Umin Bin Samin), Tergugat III (Sopiah Binti Samin), Tergugat IV (Salamah Binti Samin), Tergugat V (Sami Binti Samin), Tergugat VI (Surtinah), Tergugat VII (Angel), Tergugat VIII (Dr. Fery Bin Armen Cendres), Turut Tergugat I (Camat Pasar Rebo), dan Turut Tergugat II (Lurah Kelapa Dua Wetan). Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR. [HAL 6-8] Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris Almarhum Kinan Bin Kembot dan istrinya Djani Binti Djasman, berdasarkan Fatwa Ahli Waris No. 167/C/1980 dari Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan merupakan pemilik sah atas tanah seluas 2.468 M2 dengan alas hak Girik C No. 68, Persil 17, Blok S.II, terletak di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan No. 29, RT 007/RW 04, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Tanah tersebut sejak tahun 1939 dikuasai oleh Alm. Kinan dan tidak pernah dialihkan, serta PBB dibayar oleh Penggugat II. Namun, sejak tahun 2015, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I (Santoso) dan digunakan untuk mendirikan gudang semen. [HAL 9-12] Kronologi sengketa bermula pada tahun 1982 ketika Sdr. Armen Cendres memagari tanah tersebut setelah membeli dari Sdr. Samin. Armen Cendres meninggal dunia pada September 2024 dan meninggalkan ahli waris yang didalilkan sebagai Tergugat VI, VII, dan VIII. Sdr. Samin mengklaim memperoleh tanah dari Inen bin Tokol (Penggugat II) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1804/JB VII/1982 tanggal 19 Juli 1982, yang dibuat di hadapan PPAT Camat Pasar Rebo (Turut Tergugat II), dengan luas 1.500 M2. Penggugat mendalilkan bahwa Surat Kuasa yang mendasari AJB tersebut (No. 169/II/VII/1982) tidak sah karena bersifat umum (Pasal 1796 KUHPerdata) dan tidak memenuhi syarat khusus, serta terdapat ketidaksesuaian data fisik antara Surat Kuasa (lokasi RT 0010/01, luas tidak tertulis) dengan AJB (lokasi Jl. Raya Kelapa Dua Wetan No. 29, luas 1.500 M2, Persil 17.a kohir No 68, Blok S.III). [HAL 13-17] Penggugat lebih lanjut mendalilkan bahwa Inen bin Tokol (Penggugat II) sama sekali tidak pernah melakukan transaksi jual beli, tidak menerima pembayaran sebesar Rp 3.000.000,-, dan tanda tangannya dalam AJB adalah palsu. Penggugat menyatakan AJB tersebut batal demi hukum karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdata, Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997, dan PP No. 37 Tahun 1998. Penggugat menuntut pengembalian tanah dalam keadaan kosong, ganti rugi materiil Rp 5.120.000.000,- (termasuk PBB), ganti rugi immateriil Rp 2.000.000.000,-, uang paksa Rp 1.000.000,- per hari, serta menyatakan AJB dan Surat Kuasa batal demi hukum. [HAL 18-20] Para Penggugat juga memohon Sita Jaminan dan putusan serta merta. Dalam persidangan, Tergugat V, VI, VII, dan VIII dianggap melepaskan haknya karena tidak hadir. Mediasi gagal. Tergugat IV mengalami perubahan alamat. [HAL 21-25] Tergugat I mengajukan eksepsi formil: (1) Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena hanya menggunakan cap jempol tanpa legalisasi Pejabat Umum/Notaris; (2) Obyek tanah adalah milik Tergugat I berdasarkan SHM No. 432 (970 M2) dan No. 433 (1092 M2), bukan milik Penggugat; (3) Gugatan kabur (obscuur libel) karena kontradiksi posita dan petitum serta dasar kepemilikan tidak jelas; (4) Error in objecto karena ketidaksesuaian luas (2.468 M2 vs 2.062 M2), nomor Girik (C No. 68 vs C No. 218), dan NOP PBB (17 digit vs 18 digit). Tergugat I menyatakan telah membayar PBB dengan NOP valid 18 digit. [HAL 26-33] Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan menyatakan dirinya sebagai pemilik sah sejak 2013 melalui AJB dari Armen Cendres (No. 10/2013 dan 11/2013) di hadapan PPAT Lenny Restuty Sukandar. Tergugat I mengklaim sebagai pembeli beritikad baik, telah membayar PBB rutin, dan penguasaannya nyata serta terus-menerus. Tergugat I menolak dalil perbuatan melawan hukum, menolak dalil kerugian Penggugat sebagai tidak berdasar dan mengada-ada, serta menolak permohonan Sita Jaminan karena tidak memenuhi syarat hutang-piutang (Pasal 261 RBg/227 HIR), menolak uang paksa karena bertentangan dengan Pasal 606a RV, dan menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000 (tidak ada jaminan). [HAL 34-39] Tergugat II, III, dan IV (ahli waris Alm. Samin) mengajukan bantahan dengan eksepsi: (1) Plurium Litis Consortium karena ahli waris Kinan Bin Kembot lainnya tidak dilibatkan; (2) Error In Persona karena mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum; (3) Daluarsa karena gugatan diajukan lebih dari 30 tahun setelah transaksi 1982 (Pasal 1967 KUHPerdata); (4) Obscuur Libel karena ketidakjelasan pihak dan objek. Tergugat II, III, dan IV menyatakan bahwa berdasarkan AJB 1982, tanah telah dijual sah oleh Penggugat II kepada Alm. Samin, dan sejak 1982 hingga 2019 tidak ada sengketa. Mereka tidak mengetahui penjualan kembali oleh Alm. Samin kepada Armen Cendres. [HAL 40-47] Tergugat II, III, dan IV menolak dalil pemalsuan tanda tangan Penggugat II dalam AJB 1982 karena tidak ada putusan pidana terkait pemalsuan. Mereka juga menolak dalil kerugian materiil dan immateriil Penggugat sebagai bertentangan dengan dalil pengakuan adanya hubungan hukum jual beli. Mereka menolak Sita Jaminan karena objek sita tidak jelas identitasnya, menolak uang paksa karena bertentangan dengan Pasal 606a RV, dan menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR juncto Pasal 191 RBg. [HAL 48-52] Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan dan mengajukan eksepsi Obscuur Libel, dengan alasan gugatan prematur karena memuat tindak pidana yang harus diputus dalam perkara pidana, perhitungan ganti rugi tidak jelas, serta adanya kontradiksi posita (Tergugat I sebagai penyewa vs perbuatan melawan hukum). Mereka juga membantah kewenangan Camat sebagai PPAT berdasarkan PP No. 37/1998 dan menegaskan bahwa Girik bukan produk Kelurahan melainkan Kantor Pelayanan Pajak. [HAL 53-61] Para pihak mengajukan bukti surat masing-masing, termasuk KTP, Fatwa Ahli Waris, Girik, AJB 1982, SHM Tergugat I, dan bukti pembayaran PBB. Tergugat I menghadirkan saksi Harman dan Samsudin yang menyatakan bahwa Tergugat I adalah pemilik sah tanah seluas 2.060-2.062 M2 berdasarkan SHM No. 432 dan 433, telah membeli dari Armen Cendres sejak 2013, dan gudang telah berdiri sejak 2013. Para Penggugat menolak pemeriksaan setempat karena tidak bersedia menambah biaya, sehingga pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan. [HAL 62-81] Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II. Hakim menemukan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil berupa *obscuur libel* (kabur) karena ketidaksesuaian data fisik antara Surat Kuasa dan AJB, perbedaan luas dan nomor Girik antara dalil Penggugat dengan kepemilikan Tergugat I, serta ketidaksiapan objek sengketa akibat tidak dilakukannya pemeriksaan setempat. Selain itu, eksepsi *error in persona* dikabulkan karena Tergugat II (Umin Bin Samin) telah meninggal dunia pada Mei 2025 tanpa penggantian pihak ahli waris oleh Penggugat. [HAL 82] Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.228.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 7457, + "frame": "Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Kinan Bin Kembot menggugat Tergugat I hingga VIII serta Turut Tergugat I dan II atas sengketa penguasaan tanah seluas 2.468 M2 yang didalilkan sebagai hak milik mereka, yang sejak 2015 dikuasai Tergugat I untuk gudang semen. Para Penggugat menuntut pengembalian tanah, pembatalan Akta Jual Beli tahun 1982, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak gugatan ini karena cacat formil (obscuur libel) dan kesalahan pihak (error in persona).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan diri sebagai ahli waris sah Almarhum Kinan Bin Kembot dan pemilik sah tanah seluas 2.468 M2 dengan alas hak Girik C No. 68.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan kepemilikan sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 432 dan No. 433 serta telah membeli tanah dari Armen Cendres pada tahun 2013.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II, III, dan IV mendalilkan bahwa tanah telah dijual sah oleh Penggugat II kepada Alm. Samin melalui Akta Jual Beli tahun 1982.", + "page": 34, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Akta Jual Beli tahun 1982 tidak sah karena Surat Kuasa bersifat umum, terdapat ketidaksesuaian data fisik, dan tanda tangan Penggugat II palsu.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan telah membayar PBB rutin dan penguasaannya nyata serta terus-menerus sejak 2013.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II, III, dan IV membantah dalil pemalsuan tanda tangan dengan menyatakan tidak ada putusan pidana terkait pemalsuan.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II (Umin Bin Samin) telah meninggal dunia pada Mei 2025 tanpa penggantian pihak ahli waris oleh Penggugat.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan karena Para Penggugat menolak untuk menambah biaya.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil obscur libel dan error in persona.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris Almarhum Kinan Bin Kembot, menggugat Tergugat I hingga VIII serta Turut Tergugat I dan II dengan dalih bahwa tanah seluas 2.468 M2 dengan alas hak Girik C No. 68 adalah milik mereka yang sejak 2015 dikuasai Tergugat I untuk mendirikan gudang semen. Para Penggugat menuntut pengembalian tanah, pembatalan Akta Jual Beli tahun 1982 yang didalilkan tidak sah karena surat kuasa umum dan tanda tangan palsu, serta ganti rugi. Tergugat I membantah dengan menyatakan kepemilikan sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik dan pembelian dari Armen Cendres pada 2013, sementara Tergugat II, III, dan IV membantah dengan menyatakan jual beli tahun 1982 sah dan tidak ada putusan pidana pemalsuan. Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan mengandung cacat formil berupa ketidakjelasan objek sengketa (obscuur libel) akibat ketidaksesuaian data fisik dan ketiadaan pemeriksaan setempat, serta kesalahan pihak (error in persona) karena Tergugat II telah meninggal dunia tanpa penggantian ahli waris. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris Almarhum Kinan Bin Kembot, menggugat Tergugat I hingga VIII serta Turut Tergugat I dan II dengan dalih bahwa tanah seluas 2.468 M2 dengan alas hak Girik C No. 68 adalah milik mereka yang sejak 2015 dikuasai Tergugat I untuk mendirikan gudang semen. Para Penggugat menuntut pengembalian tanah, pembatalan Akta Jual Beli tahun 1982 yang didalilkan tidak sah karena surat kuasa umum dan tanda tangan palsu, serta ganti rugi. Tergugat I membantah dengan menyatakan kepemilikan sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik dan pembelian dari Armen Cendres pada 2013, sementara Tergugat II, III, dan IV membantah dengan menyatakan jual beli tahun 1982 sah dan tidak ada putusan pidana pemalsuan. Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan mengandung cacat formil berupa ketidakjelasan objek sengketa (obscuur libel) akibat ketidaksesuaian data fisik dan ketiadaan pemeriksaan setempat, serta kesalahan pihak (error in persona) karena Tergugat II telah meninggal dunia tanpa penggantian ahli waris. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan diri sebagai ahli waris sah Almarhum Kinan Bin Kembot dan pemilik sah tanah seluas 2.468 M2 dengan alas hak Girik C No. 68.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan kepemilikan sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 432 dan No. 433 serta telah membeli tanah dari Armen Cendres pada tahun 2013.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II, III, dan IV mendalilkan bahwa tanah telah dijual sah oleh Penggugat II kepada Alm. Samin melalui Akta Jual Beli tahun 1982.", + "page": 34, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Akta Jual Beli tahun 1982 tidak sah karena Surat Kuasa bersifat umum, terdapat ketidaksesuaian data fisik, dan tanda tangan Penggugat II palsu.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan telah membayar PBB rutin dan penguasaannya nyata serta terus-menerus sejak 2013.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II, III, dan IV membantah dalil pemalsuan tanda tangan dengan menyatakan tidak ada putusan pidana terkait pemalsuan.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II (Umin Bin Samin) telah meninggal dunia pada Mei 2025 tanpa penggantian pihak ahli waris oleh Penggugat.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan karena Para Penggugat menolak untuk menambah biaya.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil obscur libel dan error in persona.", + "page": 82, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris merasa tanah peninggalan ayah saya yang dikuasai orang lain sejak lama tidak bisa dikembalikan karena prosesnya bermasalah, bagaimana saya bisa memperjuangkan hak saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 55288, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1795 KUHPerdata", + "Pasal 1796 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1874 KUHPerdata", + "Pasal 1963 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1795: Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1796 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1796: Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1874 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1874: Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1963: Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan dan pertimbangan hukum, sengketa berpusat pada klaim kepemilikan tanah melalui warisan dan penguasaan fisik, bukan pada validitas suatu perjanjian atau persetujuan. Tidak ada dalil atau isu hukum mengenai sahnya perjanjian yang menjadi dasar sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam eksepsi Turut Tergugat I, Para Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat I merupakan 'perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat'. Meskipun gugatan ditolak karena cacat formil (obscur libel/error in persona), pasal ini merupakan teori hukum substantif yang didalilkan oleh penggugat untuk menuntut pengembalian tanah dan ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pemberian kuasa. Meskipun eksepsi Tergugat I menyangkut keabsahan Surat Kuasa (khususnya pembubuhan cap jempol), hal ini merupakan masalah formil prosedural mengenai alat bukti dan syarat formil gugatan, bukan inti sengketa substantif mengenai hak kepemilikan tanah yang ditanyakan pengguna. Selain itu, putusan tidak menguji substansi pasal ini sebagai dasar hak, melainkan sebagai syarat formil gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1796 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur ruang lingkup pemberian kuasa umum. Sama seperti Pasal 1795, isu ini muncul dalam konteks eksepsi formil mengenai keabsahan kuasa advokat, bukan sebagai dasar substantif untuk menjawab pertanyaan mengenai perjuangan hak waris atas tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (beban bukti). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti, beban pembuktian) dikategorikan tidak relevan karena bersifat prosedural dan bukan jawaban substantif atas sengketa hak kepemilikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1874 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi dan kekuatan pembuktian tulisan di bawah tangan (termasuk cap jempol). Isu ini muncul dalam eksepsi Tergugat I mengenai keabsahan Surat Kuasa. Ini adalah masalah formil/prosedural mengenai alat bukti, bukan inti sengketa substantif mengenai hak kepemilikan tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur daluarsa acquisitive (perolehan hak milik lewat waktu) bagi pemegang dengan itikad baik. Tergugat I secara eksplisit mendalilkan eksepsi daluarsa dengan merujuk pada pasal ini sebagai pembelaan bahwa mereka telah memperoleh hak milik atas tanah karena penguasaan yang lama. Ini adalah isu hukum substantif yang diuji dalam perkara untuk menentukan siapa pemilik sah tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur daluarsa extinctive (kehapusan tuntutan hukum). Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat telah daluarsa karena telah lewat 30 tahun sejak sengketa diketahui. Ini merupakan pembelaan substantif yang diajukan untuk menolak tuntutan pengembalian tanah, sehingga relevan dengan pertanyaan mengenai kesulitan mengembalikan tanah yang dikuasai orang lain sejak lama." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1963 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 86933, + "completion_tokens": 6028 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_531_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_531_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e63bd3ed2af4e6ae8256682f097fd8664c6c1dd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_531_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_531_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 96.763, + "query": 4.217, + "relevance": 45.719, + "total": 146.726 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 34411, + "marked_chars": 34519 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 34519, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] terhadap ibunya sendiri, [NAMA_ORANG], untuk menetapkan pengampuan atas diri ibunya karena kondisi kesehatan yang tidak cakap hukum. Pemohon meminta agar ibunya dinyatakan berada di bawah pengampuan dan dirinya ditunjuk sebagai pengampu untuk mengurus harta benda peninggalan almarhum ayah mereka. Perkara ini diselesaikan melalui penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan pengampuan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah anak kandung satu-satunya dari pasangan [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengalami sakit stroke berat pada tahun 2021 sehingga tubuhnya terbaring di tempat tidur dan tidak mampu menggerakkan tangan serta kakinya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengalami gangguan pendengaran dan tidak mampu lagi berfikir dengan baik sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki harta benda tidak bergerak berupa tiga bidang tanah dan bangunan yang merupakan peninggalan almarhum [NAMA_ORANG].", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki tanggungan hutang kepada bank yang memerlukan penyelesaian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] membuat surat pernyataan tidak keberatan untuk memberikan hak pengampuan kepada [NAMA_ORANG].", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh keluarga sepakat menunjuk [NAMA_ORANG] sebagai pengampu atas [NAMA_ORANG].", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengampuan terhadap ibunya, [NAMA_ORANG], yang telah menderita sakit stroke berat sejak tahun 2021 sehingga tidak mampu mengurus kepentingan hukumnya sendiri. Pemohon mendasarkan permohonannya pada kondisi kesehatan ibunya yang tidak cakap hukum serta kebutuhan untuk mengurus harta benda peninggalan almarhum ayah mereka, [NAMA_ORANG], yang meliputi beberapa bidang tanah dan bangunan serta penyelesaian hutang bank. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan [NAMA_ORANG] berada di bawah pengampuan dan menunjuk [NAMA_ORANG] sebagai pengampunya, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum terkait harta milik tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengampuan terhadap ibunya, [NAMA_ORANG], yang telah menderita sakit stroke berat sejak tahun 2021 sehingga tidak mampu mengurus kepentingan hukumnya sendiri. Pemohon mendasarkan permohonannya pada kondisi kesehatan ibunya yang tidak cakap hukum serta kebutuhan untuk mengurus harta benda peninggalan almarhum ayah mereka, [NAMA_ORANG], yang meliputi beberapa bidang tanah dan bangunan serta penyelesaian hutang bank. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan [NAMA_ORANG] berada di bawah pengampuan dan menunjuk [NAMA_ORANG] sebagai pengampunya, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum terkait harta milik tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah anak kandung satu-satunya dari pasangan [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 24 September 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengalami sakit stroke berat pada tahun 2021 sehingga tubuhnya terbaring di tempat tidur dan tidak mampu menggerakkan tangan serta kakinya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengalami gangguan pendengaran dan tidak mampu lagi berfikir dengan baik sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki harta benda tidak bergerak berupa tiga bidang tanah dan bangunan yang merupakan peninggalan almarhum [NAMA_ORANG].", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki tanggungan hutang kepada bank yang memerlukan penyelesaian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] membuat surat pernyataan tidak keberatan untuk memberikan hak pengampuan kepada [NAMA_ORANG].", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh keluarga sepakat menunjuk [NAMA_ORANG] sebagai pengampu atas [NAMA_ORANG].", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ibu saya sakit stroke berat dan tidak bisa mengurus harta warisan ayah serta hutang bank, bolehkah saya yang urus?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12031, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan, yaitu karena keadaan 'dungu, gila atau mata gelap'. Dalam konteks pertanyaan mengenai ibu yang sakit stroke berat hingga tidak cakap mengurus harta, kondisi tersebut dianalogikan atau dikategorikan sebagai 'mata gelap' atau ketidakcakapan hukum yang menjadi dasar hukum utama untuk mengajukan permohonan pengampuan sesuai pertimbangan hakim dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat formil/prosedural substantif mengenai kewenangan pengadilan untuk menangani permohonan pengampuan. Karena pertanyaan menanyakan 'bolehkah saya yang urus' (yang implikasinya adalah proses hukum pengampuan), pasal ini relevan karena menentukan bahwa permohonan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri, yang merupakan langkah hukum yang diperlukan untuk mendapatkan kewenangan mewakili ibu dalam urusan harta." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15069, + "completion_tokens": 994 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_534_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_534_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..484f5adf3fda7e35a264f1ef139a9d56b8ddda2f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_534_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,207 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_534_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 76, + "timings": { + "parse": 0.137, + "classify": 0.0, + "condense": 424.122, + "read": 158.155, + "query": 9.032, + "relevance": 57.547, + "total": 648.994 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 221371, + "marked_chars": 222046 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \nDALAM KONVENSI \nDalam Eksepsi; \n- \nMenolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya \nDalam Pokok Perkara \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah seluas \n500 m² yang terletak di Jl. Mayang II RT 001/RW 007, Kp. Gandaria, \nKelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, \nberdasarkan: \n- \nGirik 676 Persil 16.a SI atas nama Ny. Hj. Anih Binti Numang \n- \nAkta Jual Beli No. 230/Jatinegara/1984 tertanggal 20 Desember 1984 di \nhadapan PPAT Soemitro Tjokrowardojo, S.H. \n- \nGirik C 4302 Persil 16 a SI atas nama H. Hotib Bin H. Muhammad in \ncasu Penggugat \n3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah seluas \n320 m² yang terletak di Jl. Mayang II RT 001/RW 007, Kp. Gandaria, \nKelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, \nberdasarkan: \n- \nGirik 676 Persil 16.a SI atas nama Ny. Hj. Anih Binti Numang; \n- \nAkta Jual Beli No. 94/Jatinegara/1985 tertanggal 06 Maret 1985 di \nhadapan PPAT Soemitro Tjokrowardojo, S.H. \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134898, + "summary": "[HAL 1-10] H. Hotib Bin H. Muhammad (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menggugat Lience Vierderika Simanjuntak, Maria Margareth, dan Winter Silalahi (Tergugat Konvensi I-III/Penggugat Rekonvensi I-III), serta Kantor Pertanahan Jakarta Timur dan Kelurahan Pondok Kelapa (Turut Tergugat I-II). Penggugat dalil memiliki tanah seluas 820 m² (500 m² dan 320 m²) di Jl. Mayang II berdasarkan Girik C 4302 dan C 4325 Persil 16 a SI yang dibeli dari Hj. Anih Binti Numang melalui Akta Jual Beli 1984 dan 1985 [HAL 3-4]. Penggugat mendalilkan Tergugat I-III menempati dan memagari tanah tersebut tanpa hak atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8911 atas nama Alm. Baldwin Silalahi, S.H., yang menurut Penggugat diterbitkan dengan keliruan dalam Surat Ukur No. 244/Pondok Kelapa/2011 oleh Turut Tergugat I sehingga mengambil sebagian tanah Penggugat [HAL 5-6]. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah, pengosongan tanah, pembukaan pagar, pembayaran kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00, pembatalan SHM No. 8911, perbaikan Surat Ukur, serta uang paksa Rp2.000.000,00/hari [HAL 9-10].\n\n[HAL 11-20] Tergugat I-III mengajukan eksepsi eror in persona, gugatan kurang pihak (tidak menarik penjual Hj. Anih dan PT. Billy & Moon), gugatan obscuur libel (tidak jelas batas tanah), kontradiksi posita-petitum, dan verjaring (lampaui waktu 5 tahun sejak SHM terbit tahun 2012 atau 39 tahun sejak Akta Jual Beli) [HAL 11-16]. Dalam konvensi, Tergugat I-III menolak kepemilikan Penggugat, mendalilkan Girik C 676 Persil 16a SI telah dijual kepada PT. Billy & Moon Housing Development pada 1974, dan bahwa SHM No. 8911 mereka sah karena berasal dari Girik C 738 Persil 17 Blok D.I (tanah darat) yang berbeda dengan Girik C 676 (tanah sawah) milik Penggugat [HAL 16-19]. Tergugat I-III mendalilkan telah menempati tanah sejak 1986 selama 38 tahun [HAL 17].\n\n[HAL 21-29] Dalam rekonvensi, Tergugat I-III (sebagai Penggugat Rekonvensi) mendalilkan kepemilikan sah atas SHM No. 8911 seluas 1.000 m² yang berasal dari Girik C 1743 Persil 17 Blok D.I yang dihibahkan dari Haji Masturih ke Balduin Silalahi, lalu dijual kepada Balduin Silalahi pada 1986, dan SHM terbit tahun 2012 setelah proses pendaftaran pertama kali yang tidak ada keberatan [HAL 21-22]. Mereka menuntut Penggugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, membayar ganti rugi materiil dan immateriil total Rp5.510.000.000,00, serta sita jaminan dan uang paksa [HAL 25-28]. Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan) mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan gugatan pembatalan SHM adalah kewenangan PTUN, namun eksepsi ini ditolak dalam Putusan Sela [HAL 29-30, 40]. Turut Tergugat II (Kelurahan) menolak gugatan dengan alasan gugatan obscuur libel dan pertentangan posita-petitum [HAL 36-39].\n\n[HAL 40-47] Dalam pembuktian, Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa KTP, kwitansi, Akta Jual Beli, surat pajak, dan surat keterangan dari PT. Billy & Moon [HAL 41-43]. Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa surat keterangan girik, akta jual beli penjualan kepada PT. Billy & Moon, somasi, dan SHM No. 8911 [HAL 44-45]. Turut Tergugat I dan II juga mengajukan bukti surat terkait buku tanah dan peraturan daerah [HAL 45-46]. Penggugat Konvensi menghadirkan saksi Haji Ali Ilyas yang menyatakan tanah yang dijual orang tuanya kepada Balduin Silalahi adalah tanah darat dengan batas sebelah utara tanah milik Penggugat (tanah sawah), serta saksi Jamal yang menyatakan tanah Balduin Silalahi dan Penggugat berbeda persil dan jenisnya (darat vs sawah) [HAL 46-47]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 88648, + "summary": "[HAL 1-10] H. Hotib Bin H. Muhammad (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menggugat Lience Vierderika Simanjuntak, Maria Margareth, dan Winter Silalahi (Tergugat Konvensi I-III/Penggugat Rekonvensi I-III), serta Kantor Pertanahan Jakarta Timur dan Kelurahan Pondok Kelapa (Turut Tergugat I-II). Penggugat dalil memiliki tanah seluas 820 m² (500 m² dan 320 m²) di Jl. Mayang II berdasarkan Girik C 4302 dan C 4325 Persil 16 a SI yang dibeli dari Hj. Anih Binti Numang melalui Akta Jual Beli 1984 dan 1985 [HAL 3-4]. Penggugat mendalilkan Tergugat I-III menempati dan memagari tanah tersebut tanpa hak atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8911 atas nama Alm. Baldwin Silalahi, S.H., yang menurut Penggugat diterbitkan dengan keliruan dalam Surat Ukur No. 244/Pondok Kelapa/2011 oleh Turut Tergugat I sehingga mengambil sebagian tanah Penggugat [HAL 5-6]. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah, pengosongan tanah, pembukaan pagar, pembayaran kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00, pembatalan SHM No. 8911, perbaikan Surat Ukur, serta uang paksa Rp2.000.000,00/hari [HAL 9-10].\n\n[HAL 11-20] Tergugat I-III mengajukan eksepsi eror in persona, gugatan kurang pihak (tidak menarik penjual Hj. Anih dan PT. Billy & Moon), gugatan obscuur libel (tidak jelas batas tanah), kontradiksi posita-petitum, dan verjaring (lampaui waktu 5 tahun sejak SHM terbit tahun 2012 atau 39 tahun sejak Akta Jual Beli) [HAL 11-16]. Dalam konvensi, Tergugat I-III menolak kepemilikan Penggugat, mendalilkan Girik C 676 Persil 16a SI telah dijual kepada PT. Billy & Moon Housing Development pada 1974, dan bahwa SHM No. 8911 mereka sah karena berasal dari Girik C 738 Persil 17 Blok D.I (tanah darat) yang berbeda dengan Girik C 676 (tanah sawah) milik Penggugat [HAL 16-19]. Tergugat I-III mendalilkan telah menempati tanah sejak 1986 selama 38 tahun [HAL 17].\n\n[HAL 21-29] Dalam rekonvensi, Tergugat I-III (sebagai Penggugat Rekonvensi) mendalilkan kepemilikan sah atas SHM No. 8911 seluas 1.000 m² yang berasal dari Girik C 1743 Persil 17 Blok D.I yang dihibahkan dari Haji Masturih ke Balduin Silalahi, lalu dijual kepada Balduin Silalahi pada 1986, dan SHM terbit tahun 2012 setelah proses pendaftaran pertama kali yang tidak ada keberatan [HAL 21-22]. Mereka menuntut Penggugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, membayar ganti rugi materiil dan immateriil total Rp5.510.000.000,00, serta sita jaminan dan uang paksa [HAL 25-28]. Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan) mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan gugatan pembatalan SHM adalah kewenangan PTUN, namun eksepsi ini ditolak dalam Putusan Sela [HAL 29-30, 40]. Turut Tergugat II (Kelurahan) menolak gugatan dengan alasan gugatan obscuur libel dan pertentangan posita-petitum [HAL 36-39].\n\n[HAL 40-47] Dalam pembuktian, Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa KTP, kwitansi, Akta Jual Beli, surat pajak, dan surat keterangan dari PT. Billy & Moon [HAL 41-43]. Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa surat keterangan girik, akta jual beli penjualan kepada PT. Billy & Moon, somasi, dan SHM No. 8911 [HAL 44-45]. Turut Tergugat I dan II juga mengajukan bukti surat terkait buku tanah dan peraturan daerah [HAL 45-46]. Penggugat Konvensi menghadirkan saksi Haji Ali Ilyas yang menyatakan tanah yang dijual orang tuanya kepada Balduin Silalahi adalah tanah darat dengan batas sebelah utara tanah milik Penggugat (tanah sawah), serta saksi Jamal yang menyatakan tanah Balduin Silalahi dan Penggugat berbeda persil dan jenisnya (darat vs sawah) [HAL 46-47]. Saksi Haji Ali Ilyas juga menyatakan telah berkirim surat kepada istri dan anak Balduin Silalahi (Margareth) memberitahukan bahwa tanah sebelah timur bukan milik Balduin karena hanya membeli 1.000 m², namun tidak ada jawaban langsung kecuali respon tahun 2018 [HAL 47]. Saksi Jamal menegaskan batas tanah Balduin adalah tanah milik Haji Hotib (Penggugat) di sebelah utara, dan Para Tergugat telah diberitahu bahwa tanah sebelah timur bukan milik Balduin [HAL 47-48].\n\n[HAL 48-51] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat Konvensi (eror in persona, kurang pihak, obscuur libel, kontradiksi posita-petitum, dan verjaring) dengan alasan bahwa legal standing dan verjaring baru dapat dinilai setelah pemeriksaan substansi, hak memilih pihak adalah milik Penggugat, batas tanah sudah cukup jelas dari bukti, tidak ada kontradiksi antara dalil perbuatan melawan hukum dengan petitum pembatalan sertifikat, dan gugatan belum lampaui waktu [HAL 51-52].\n\n[HAL 52-60] Majelis Hakim menetapkan fakta terbukti: Penggugat membeli tanah 500 m² (AJB 1984) dan 320 m² (AJB 1985) dari Hj. Anih Binti Numang dengan Girik C 676 Persil 16.a SI yang berubah menjadi Girik C 4302 dan C 4325 [HAL 55-58]. Tanah tersebut berbatasan selatan dengan tanah Hajjah Masturi [HAL 62]. Tergugat (ahli waris Balduin Silalahi) membeli tanah 1.000 m² dari Haji Masturih (AJB 1986) dengan Girik C 1743 Persil 17 Blok D.I, yang kemudian diterbitkan SHM No. 8911 [HAL 53, 58-59]. Tanah Balduin berbatasan utara dengan tanah PT. Billy & Moon [HAL 63]. Pemeriksaan setempat (descente) membuktikan Para Tergugat menempati dan memagari tanah dengan luas melebihi 1.000 m² sesuai sertifikat [HAL 64]. Putusan PTUN No. 390/G/2024/PTUN.JKT telah menyatakan batal SHM No. 8911 karena kesalahan prosedur penetapan batas tanah [HAL 60, 64].\n\n[HAL 61-69] Majelis Hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan batas tanah (tanah Penggugat selatan berbatasan Masturi; tanah Balduin utara berbatasan PT. Billy & Moon), seharusnya tanah Balduin terletak di selatan tanah Penggugat, namun fakta di lapangan dan keterangan saksi menunjukkan tanah Balduin berbatasan utara dengan tanah Penggugat, serta Para Tergugat mengakui luas pagaran melebihi sertifikat [HAL 63-64]. Terdapat persangkaan hukum (rechtelijke vermoeden) bahwa tanah yang ditempati dan dipagari Para Tergugat adalah tanah milik Penggugat [HAL 65]. Perbuatan Para Tergugat menempati dan memagari tanah tersebut dianggap melanggar hak subjektif Penggugat sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Pasal 1365 KUH Perdata [HAL 68-69].\n\n[HAL 70-76] Dalam amar putusan Konvensi, eksepsi ditolak. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian: Penggugat dinyatakan pemilik sah tanah 500 m² (berdasarkan AJB 1984) dan 320 m² (berdasarkan AJB 1985) [HAL 74-75]. Tergugat I-III dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum meninggalkan, mengosongkan, serta membuka pagar tanah milik Penggugat seketika dan tanpa syarat [HAL 75]. Turut Tergugat I dan II dihukum tunduk pada putusan. Tuntutan ganti rugi immateriil, pembatalan SHM (karena sudah diputus PTUN), uang paksa, dan eksekusi sebelum berkekuatan hukum tetap ditolak [HAL 70-71]. Dalam Rekonvensi, tuntutan provisi sita jaminan ditolak. Gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya karena hak Penggugat Konvensi melaporkan dan menggugat adalah sarana hukum yang sah, dan karena gugatan Konvensi dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima [HAL 72-73]. Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara Rp1.433.500,00 [HAL 74-76]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-10] H. Hotib Bin H. Muhammad (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menggugat Lience Vierderika Simanjuntak, Maria Margareth, dan Winter Silalahi (Tergugat Konvensi I-III/Penggugat Rekonvensi I-III), serta Kantor Pertanahan Jakarta Timur dan Kelurahan Pondok Kelapa (Turut Tergugat I-II). Penggugat dalil memiliki tanah seluas 820 m² (500 m² dan 320 m²) di Jl. Mayang II berdasarkan Girik C 4302 dan C 4325 Persil 16 a SI yang dibeli dari Hj. Anih Binti Numang melalui Akta Jual Beli 1984 dan 1985 [HAL 3-4]. Penggugat mendalilkan Tergugat I-III menempati dan memagari tanah tersebut tanpa hak atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8911 atas nama Alm. Baldwin Silalahi, S.H., yang menurut Penggugat diterbitkan dengan keliruan dalam Surat Ukur No. 244/Pondok Kelapa/2011 oleh Turut Tergugat I sehingga mengambil sebagian tanah Penggugat [HAL 5-6]. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah, pengosongan tanah, pembukaan pagar, pembayaran kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00, pembatalan SHM No. 8911, perbaikan Surat Ukur, serta uang paksa Rp2.000.000,00/hari [HAL 9-10].\n\n[HAL 11-20] Tergugat I-III mengajukan eksepsi eror in persona, gugatan kurang pihak (tidak menarik penjual Hj. Anih dan PT. Billy & Moon), gugatan obscuur libel (tidak jelas batas tanah), kontradiksi posita-petitum, dan verjaring (lampaui waktu 5 tahun sejak SHM terbit tahun 2012 atau 39 tahun sejak Akta Jual Beli) [HAL 11-16]. Dalam konvensi, Tergugat I-III menolak kepemilikan Penggugat, mendalilkan Girik C 676 Persil 16a SI telah dijual kepada PT. Billy & Moon Housing Development pada 1974, dan bahwa SHM No. 8911 mereka sah karena berasal dari Girik C 738 Persil 17 Blok D.I (tanah darat) yang berbeda dengan Girik C 676 (tanah sawah) milik Penggugat [HAL 16-19]. Tergugat I-III mendalilkan telah menempati tanah sejak 1986 selama 38 tahun [HAL 17].\n\n[HAL 21-29] Dalam rekonvensi, Tergugat I-III (sebagai Penggugat Rekonvensi) mendalilkan kepemilikan sah atas SHM No. 8911 seluas 1.000 m² yang berasal dari Girik C 1743 Persil 17 Blok D.I yang dihibahkan dari Haji Masturih ke Balduin Silalahi, lalu dijual kepada Balduin Silalahi pada 1986, dan SHM terbit tahun 2012 setelah proses pendaftaran pertama kali yang tidak ada keberatan [HAL 21-22]. Mereka menuntut Penggugat Konvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, membayar ganti rugi materiil dan immateriil total Rp5.510.000.000,00, serta sita jaminan dan uang paksa [HAL 25-28]. Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan) mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan gugatan pembatalan SHM adalah kewenangan PTUN, namun eksepsi ini ditolak dalam Putusan Sela [HAL 29-30, 40]. Turut Tergugat II (Kelurahan) menolak gugatan dengan alasan gugatan obscuur libel dan pertentangan posita-petitum [HAL 36-39].\n\n[HAL 40-47] Dalam pembuktian, Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa KTP, kwitansi, Akta Jual Beli, surat pajak, dan surat keterangan dari PT. Billy & Moon [HAL 41-43]. Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa surat keterangan girik, akta jual beli penjualan kepada PT. Billy & Moon, somasi, dan SHM No. 8911 [HAL 44-45]. Turut Tergugat I dan II juga mengajukan bukti surat terkait buku tanah dan peraturan daerah [HAL 45-46]. Penggugat Konvensi menghadirkan saksi Haji Ali Ilyas yang menyatakan tanah yang dijual orang tuanya kepada Balduin Silalahi adalah tanah darat dengan batas sebelah utara tanah milik Penggugat (tanah sawah), serta saksi Jamal yang menyatakan tanah Balduin Silalahi dan Penggugat berbeda persil dan jenisnya (darat vs sawah) [HAL 46-47]. Saksi Haji Ali Ilyas juga menyatakan telah berkirim surat kepada istri dan anak Balduin Silalahi (Margareth) memberitahukan bahwa tanah sebelah timur bukan milik Balduin karena hanya membeli 1.000 m², namun tidak ada jawaban langsung kecuali respon tahun 2018 [HAL 47]. Saksi Jamal menegaskan batas tanah Balduin adalah tanah milik Haji Hotib (Penggugat) di sebelah utara, dan Para Tergugat telah diberitahu bahwa tanah sebelah timur bukan milik Balduin [HAL 47-48].\n\n[HAL 48-51] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat Konvensi (eror in persona, kurang pihak, obscuur libel, kontradiksi posita-petitum, dan verjaring) dengan alasan bahwa legal standing dan verjaring baru dapat dinilai setelah pemeriksaan substansi, hak memilih pihak adalah milik Penggugat, batas tanah sudah cukup jelas dari bukti, tidak ada kontradiksi antara dalil perbuatan melawan hukum dengan petitum pembatalan sertifikat, dan gugatan belum lampaui waktu [HAL 51-52].\n\n[HAL 52-60] Majelis Hakim menetapkan fakta terbukti: Penggugat membeli tanah 500 m² (AJB 1984) dan 320 m² (AJB 1985) dari Hj. Anih Binti Numang dengan Girik C 676 Persil 16.a SI yang berubah menjadi Girik C 4302 dan C 4325 [HAL 55-58]. Tanah tersebut berbatasan selatan dengan tanah Hajjah Masturi [HAL 62]. Tergugat (ahli waris Balduin Silalahi) membeli tanah 1.000 m² dari Haji Masturih (AJB 1986) dengan Girik C 1743 Persil 17 Blok D.I, yang kemudian diterbitkan SHM No. 8911 [HAL 53, 58-59]. Tanah Balduin berbatasan utara dengan tanah PT. Billy & Moon [HAL 63]. Pemeriksaan setempat (descente) membuktikan Para Tergugat menempati dan memagari tanah dengan luas melebihi 1.000 m² sesuai sertifikat [HAL 64]. Putusan PTUN No. 390/G/2024/PTUN.JKT telah menyatakan batal SHM No. 8911 karena kesalahan prosedur penetapan batas tanah [HAL 60, 64].\n\n[HAL 61-69] Majelis Hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan batas tanah (tanah Penggugat selatan berbatasan Masturi; tanah Balduin utara berbatasan PT. Billy & Moon), seharusnya tanah Balduin terletak di selatan tanah Penggugat, namun fakta di lapangan dan keterangan saksi menunjukkan tanah Balduin berbatasan utara dengan tanah Penggugat, serta Para Tergugat mengakui luas pagaran melebihi sertifikat [HAL 63-64]. Terdapat persangkaan hukum (rechtelijke vermoeden) bahwa tanah yang ditempati dan dipagari Para Tergugat adalah tanah milik Penggugat [HAL 65]. Perbuatan Para Tergugat menempati dan memagari tanah tersebut dianggap melanggar hak subjektif Penggugat sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Pasal 1365 KUH Perdata [HAL 68-69].\n\n[HAL 70-76] Dalam amar putusan Konvensi, eksepsi ditolak. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian: Penggugat dinyatakan pemilik sah tanah 500 m² (berdasarkan AJB 1984) dan 320 m² (berdasarkan AJB 1985) [HAL 74-75]. Tergugat I-III dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum meninggalkan, mengosongkan, serta membuka pagar tanah milik Penggugat seketika dan tanpa syarat [HAL 75]. Turut Tergugat I dan II dihukum tunduk pada putusan. Tuntutan ganti rugi immateriil, pembatalan SHM (karena sudah diputus PTUN), uang paksa, dan eksekusi sebelum berkekuatan hukum tetap ditolak [HAL 70-71]. Dalam Rekonvensi, tuntutan provisi sita jaminan ditolak. Gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya karena hak Penggugat Konvensi melaporkan dan menggugat adalah sarana hukum yang sah, dan karena gugatan Konvensi dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima [HAL 72-73]. Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara Rp1.433.500,00 [HAL 74-76]." + }, + "read": { + "input_chars": 7094, + "frame": "H. Hotib Bin H. Muhammad menggugat Lience Vierderika Simanjuntak, Maria Margareth, dan Winter Silalahi serta Kantor Pertanahan Jakarta Timur dan Kelurahan Pondok Kelapa atas sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah yang diduga ditempati tanpa hak oleh Tergugat berdasarkan sertifikat yang dianggap keliru. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah, pengosongan tanah, pembukaan pagar, pembatalan sertifikat, serta ganti rugi. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian terkait kepemilikan dan pengosongan tanah, namun menolak tuntutan ganti rugi immateriil dan pembatalan sertifikat karena telah diputus oleh pengadilan lain.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli tanah seluas 500 m² pada tahun 1984 dan 320 m² pada tahun 1985 dari Hj. Anih Binti Numang berdasarkan Akta Jual Beli dengan girik C 676 Persil 16.a SI yang berubah menjadi C 4302 dan C 4325.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah milik Penggugat berbatasan sebelah selatan dengan tanah milik Hajjah Masturi.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat (ahli waris Balduin Silalahi) membeli tanah seluas 1.000 m² dari Haji Masturih pada tahun 1986 berdasarkan Akta Jual Beli dengan girik C 1743 Persil 17 Blok D.I, yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 8911.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah milik Balduin Silalahi berbatasan sebelah utara dengan tanah milik PT. Billy & Moon.", + "page": 63, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat membuktikan Tergugat menempati dan memagari tanah dengan luas melebihi 1.000 m² sesuai sertifikat.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 390/G/2024/PTUN.JKT telah menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 8911 karena kesalahan prosedur penetapan batas tanah.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan batas tanah, seharusnya tanah Balduin terletak di selatan tanah Penggugat, namun fakta di lapangan menunjukkan tanah Balduin berbatasan utara dengan tanah Penggugat.", + "page": 63, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat persangkaan hukum bahwa tanah yang ditempati dan dipagari Tergugat adalah tanah milik Penggugat.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat didalilkan telah menempati tanah sejak tahun 1986 selama 38 tahun.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Sertifikat Hak Milik No. 8911 sah karena berasal dari girik C 738 Persil 17 Blok D.I yang berbeda dengan girik milik Penggugat.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan girik C 676 Persil 16a SI telah dijual kepada PT. Billy & Moon Housing Development pada tahun 1974.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ia memiliki tanah seluas 820 m² berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1984 dan 1985, namun tanah tersebut ditempati dan dipagari oleh Tergugat yang berstatus ahli waris Balduin Silalahi. Tergugat mempertahankan kepemilikannya atas dasar Sertifikat Hak Milik No. 8911 yang diterbitkan pada tahun 2012. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa tanah Penggugat berbatasan selatan dengan tanah Masturi, sedangkan tanah Balduin berbatasan utara dengan PT. Billy & Moon, sehingga seharusnya posisi tanah Balduin berada di selatan tanah Penggugat. Namun, pemeriksaan setempat dan keterangan saksi menunjukkan bahwa tanah Balduin justru berbatasan utara dengan tanah Penggugat, serta Tergugat memagari tanah melebihi luas sertifikat. Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati tanah milik Penggugat. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan pernyataan kepemilikan sah atas tanah tersebut dan perintah kepada Tergugat untuk mengosongkan serta membuka pagar. Tuntutan pembatalan sertifikat ditolak karena telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, demikian pula tuntutan ganti rugi immateriil dan uang paksa. Gugatan Rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ia memiliki tanah seluas 820 m² berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1984 dan 1985, namun tanah tersebut ditempati dan dipagari oleh Tergugat yang berstatus ahli waris Balduin Silalahi. Tergugat mempertahankan kepemilikannya atas dasar Sertifikat Hak Milik No. 8911 yang diterbitkan pada tahun 2012. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa tanah Penggugat berbatasan selatan dengan tanah Masturi, sedangkan tanah Balduin berbatasan utara dengan PT. Billy & Moon, sehingga seharusnya posisi tanah Balduin berada di selatan tanah Penggugat. Namun, pemeriksaan setempat dan keterangan saksi menunjukkan bahwa tanah Balduin justru berbatasan utara dengan tanah Penggugat, serta Tergugat memagari tanah melebihi luas sertifikat. Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati tanah milik Penggugat. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan pernyataan kepemilikan sah atas tanah tersebut dan perintah kepada Tergugat untuk mengosongkan serta membuka pagar. Tuntutan pembatalan sertifikat ditolak karena telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, demikian pula tuntutan ganti rugi immateriil dan uang paksa. Gugatan Rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli tanah seluas 500 m² pada tahun 1984 dan 320 m² pada tahun 1985 dari Hj. Anih Binti Numang berdasarkan Akta Jual Beli dengan girik C 676 Persil 16.a SI yang berubah menjadi C 4302 dan C 4325.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah milik Penggugat berbatasan sebelah selatan dengan tanah milik Hajjah Masturi.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat (ahli waris Balduin Silalahi) membeli tanah seluas 1.000 m² dari Haji Masturih pada tahun 1986 berdasarkan Akta Jual Beli dengan girik C 1743 Persil 17 Blok D.I, yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 8911.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah milik Balduin Silalahi berbatasan sebelah utara dengan tanah milik PT. Billy & Moon.", + "page": 63, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat membuktikan Tergugat menempati dan memagari tanah dengan luas melebihi 1.000 m² sesuai sertifikat.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 390/G/2024/PTUN.JKT telah menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 8911 karena kesalahan prosedur penetapan batas tanah.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan batas tanah, seharusnya tanah Balduin terletak di selatan tanah Penggugat, namun fakta di lapangan menunjukkan tanah Balduin berbatasan utara dengan tanah Penggugat.", + "page": 63, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat persangkaan hukum bahwa tanah yang ditempati dan dipagari Tergugat adalah tanah milik Penggugat.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat didalilkan telah menempati tanah sejak tahun 1986 selama 38 tahun.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Sertifikat Hak Milik No. 8911 sah karena berasal dari girik C 738 Persil 17 Blok D.I yang berbeda dengan girik milik Penggugat.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan girik C 676 Persil 16a SI telah dijual kepada PT. Billy & Moon Housing Development pada tahun 1974.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli tanah dari tahun 1984, tapi ahli waris tetangga malah punya sertifikat dan memagari tanah saya, apakah saya bisa paksa dia buka pagarnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 78956, + "candidates": [ + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1372 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sahnya perjanjian berdasarkan sebab yang sah. Pertanyaan fokus pada sengketa penguasaan tanah dan perbuatan melanggar hukum (memagari tanah), bukan pada keabsahan dasar hukum perjanjian jual beli atau sebabnya. Putusan juga tidak menggunakan pasal ini sebagai dasar pertimbangan substantif untuk menjawab apakah tetangga dapat dipaksa membuka pagar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, tindakan tetangga memagari tanah yang diklaim milik penggugat merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif. Putusan secara eksplisit menguji apakah tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas) untuk menentukan apakah penggugat berhak menuntut pembatalan sertifikat dan pembebasan tanah (membuka pagar). Ini adalah inti substantif dari sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur khusus tentang tuntutan perdata untuk hal penghinaan (defamasi) dan pemulihan nama baik. Pertanyaan berkaitan dengan sengketa tanah dan penguasaan fisik, bukan pencemaran nama baik. Putusan tidak mengaitkan sengketa ini dengan pasal penghinaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 92051, + "completion_tokens": 5024 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_53_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_53_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e1ebe4467d7ffc764128a2f33beb454ccf2057a5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_53_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_53_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 50, + "timings": { + "parse": 0.092, + "classify": 0.0, + "condense": 283.965, + "read": 76.805, + "query": 3.35, + "relevance": 48.532, + "total": 412.745 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 144352, + "marked_chars": 144793 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM EKSEPSI \n- \nMenolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya; \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke \nverklaard); \n2. Menghukum \nPenggugat \nuntuk membayar biaya \nperkara sejumlah \nRp486.000,00(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah; \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, oleh kami, \nCokorda Gede Arthana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Hartati, S.H., M.H. \ndan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. \nPutusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada \nhari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, dengan dihadiri oleh Romu Santa \nMangadar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 49\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/20" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134959, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim diajukan oleh Penggugat H. AGUS WINARDI melawan Tergugat I s.d. V, yaitu IIS LATIFAH, ZEINEI, FARIZI, SUWWAIPI, dan SAQIATUL MOAWWANAH, yang merupakan istri dan anak-anak serta ahli waris dari Almarhum H. WAQI. [HAL 3-11] Gugatan ini merupakan pengajuan kembali akibat putusan sebelumnya (No. 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim) yang menolak gugatan karena kurang pihak (plurium litis consortium) akibat tidak ditariknya ZEINEI sebagai Tergugat II. Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum H. WAQI memiliki utang pribadi kepadanya sebesar Rp2.645.988.160 yang berasal dari dana talangan/pinjaman yang diberikan secara bertahap sejak tahun 2014 untuk modal usaha penyewaan scaffolding, dengan janji pelunasan pada Januari 2015 yang ingkar. Utang ini dibuktikan dengan Kwitansi tertanggal 2 Januari 2015 [HAL 5-6], transfer bank, pemindahbukuan, dan penyerahan kendaraan. Penggugat menuntut pembayaran pokok utang, bunga moratoir 6% per tahun selama 10 tahun (Rp1.587.592.896), kerugian materiil akibat inflasi (Rp793.796.448), kerugian immateriil (Rp10.000.000.000), serta meminta sita jaminan atas dua bidang tanah atas nama H. WAQI dan putusan serta merta. [HAL 12-29] Para Tergugat mengajukan eksepsi yang ditolak Majelis Hakim karena dianggap tidak beralasan: (1) Surat kuasa Penggugat dianggap memenuhi syarat kekhususan sesuai SEMA No. 6 Tahun 1994 karena telah menyebutkan kedudukan para pihak secara implisit [HAL 42-44]; (2) Eksepsi kurang pihak ditolak karena pembuktian keterkaitan ahli waris lain (Saiful) akan diperiksa dalam pokok perkara [HAL 44-45]; (3) Eksepsi diskualifikasi in person ditolak karena sengketa mengenai apakah uang tersebut pinjaman pribadi atau pembayaran sewa scaffolding melalui Koperasi Eka Citra memerlukan pembuktian lebih lanjut [HAL 45]; (4) Eksepsi obscur libel ditolak karena gugatan dianggap sudah jelas [HAL 46]; dan (5) Eksepsi doli praesintis ditolak karena hak mengajukan gugatan adalah milik Penggugat [HAL 46]. [HAL 30-41] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan 39 bukti surat (termasuk kwitansi, slip transfer, buku catatan, dan surat tagihan) serta dua saksi, Fawwaz Saeful Salman dan Desmayanti, yang menyatakan mengetahui keluh kesah Penggugat tentang utang H. WAQI dan adanya transfer uang dengan keterangan \"pembayaran sewa scaffolding\" yang diharapkan kembali setelah pembayaran dari PT. Krakatau Engineering. Para Tergugat mengajukan 29 bukti surat (termasuk rekening koran dengan keterangan \"Pembayaran Sewa Alat\", kwitansi tagihan sewa, dan bukti identitas ahli waris lain Saiful) serta dua saksi, Muazziniel dan Hadi Suwarna, yang menyatakan bahwa uang yang masuk dari Penggugat adalah pembayaran sewa scaffolding dari Koperasi, bukan pinjaman pribadi, dan H. WAQI memiliki modal cukup sehingga tidak perlu berhutang. [HAL 42-47] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan menetapkan pokok persengketaan adalah apakah Para Tergugat melakukan wanprestasi, dengan beban pembuktian pada Penggugat sesuai Pasal 163 HIR." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 11334, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim diajukan oleh Penggugat H. AGUS WINARDI melawan Tergugat I s.d. V, yaitu IIS LATIFAH, ZEINEI, FARIZI, SUWWAIPI, dan SAQIATUL MOAWWANAH, yang merupakan istri dan anak-anak serta ahli waris dari Almarhum H. WAQI. [HAL 3-11] Gugatan ini merupakan pengajuan kembali akibat putusan sebelumnya (No. 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim) yang menolak gugatan karena kurang pihak (plurium litis consortium) akibat tidak ditariknya ZEINEI sebagai Tergugat II. Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum H. WAQI memiliki utang pribadi kepadanya sebesar Rp2.645.988.160 yang berasal dari dana talangan/pinjaman yang diberikan secara bertahap sejak tahun 2014 untuk modal usaha penyewaan scaffolding, dengan janji pelunasan pada Januari 2015 yang ingkar. Utang ini dibuktikan dengan Kwitansi tertanggal 2 Januari 2015 [HAL 5-6], transfer bank, pemindahbukuan, dan penyerahan kendaraan. Penggugat menuntut pembayaran pokok utang, bunga moratoir 6% per tahun selama 10 tahun (Rp1.587.592.896), kerugian materiil akibat inflasi (Rp793.796.448), kerugian immateriil (Rp10.000.000.000), serta meminta sita jaminan atas dua bidang tanah atas nama H. WAQI dan putusan serta merta. [HAL 12-29] Para Tergugat mengajukan eksepsi yang ditolak Majelis Hakim karena dianggap tidak beralasan: (1) Surat kuasa Penggugat dianggap memenuhi syarat kekhususan sesuai SEMA No. 6 Tahun 1994 karena telah menyebutkan kedudukan para pihak secara implisit [HAL 42-44]; (2) Eksepsi kurang pihak ditolak karena pembuktian keterkaitan ahli waris lain (Saiful) akan diperiksa dalam pokok perkara [HAL 44-45]; (3) Eksepsi diskualifikasi in person ditolak karena sengketa mengenai apakah uang tersebut pinjaman pribadi atau pembayaran sewa scaffolding melalui Koperasi Eka Citra memerlukan pembuktian lebih lanjut [HAL 45]; (4) Eksepsi obscur libel ditolak karena gugatan dianggap sudah jelas [HAL 46]; dan (5) Eksepsi doli praesintis ditolak karena hak mengajukan gugatan adalah milik Penggugat [HAL 46]. [HAL 30-41] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan 39 bukti surat (termasuk kwitansi, slip transfer, buku catatan, dan surat tagihan) serta dua saksi, Fawwaz Saeful Salman dan Desmayanti, yang menyatakan mengetahui keluh kesah Penggugat tentang utang H. WAQI dan adanya transfer uang dengan keterangan \"pembayaran sewa scaffolding\" yang diharapkan kembali setelah pembayaran dari PT. Krakatau Engineering. Para Tergugat mengajukan 29 bukti surat (termasuk rekening koran dengan keterangan \"Pembayaran Sewa Alat\", kwitansi tagihan sewa, dan bukti identitas ahli waris lain Saiful) serta dua saksi, Muazziniel dan Hadi Suwarna, yang menyatakan bahwa uang yang masuk dari Penggugat adalah pembayaran sewa scaffolding dari Koperasi, bukan pinjaman pribadi, dan H. WAQI memiliki modal cukup sehingga tidak perlu berhutang. [HAL 42-47] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan menetapkan pokok persengketaan adalah apakah Para Tergugat melakukan wanprestasi, dengan beban pembuktian pada Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. [HAL 47-49] Dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa syarat formil gugatan terkait kelengkapan pihak. Berdasarkan bukti T-1a sampai T-1e dan keterangan saksi Muazziniel serta Hadi Suwarna, terbukti bahwa Almarhum H. WAQI pernah menikah sebanyak 5 kali dan memiliki lebih banyak ahli waris selain para Tergugat, termasuk Saiful Rahman, Nurul, Nasuha, Umar, dan Muawanah dari istri-istri lainnya. Majelis Hakim mengutip Pasal 1100 KUHPerdata yang mewajibkan para waris memikul utang seimbang dengan bagian warisan yang diterima, sehingga Penggugat wajib memastikan siapa saja ahli waris yang menerima warisan sebelum menggugat. Karena Penggugat baru menarik sebagian ahli waris H. WAQI tanpa memastikan status seluruh ahli waris lainnya, Majelis Hakim berpendapat gugatan kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formal. [HAL 49-50] Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara Perdata Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim diajukan oleh Penggugat H. AGUS WINARDI melawan Tergugat I s.d. V, yaitu IIS LATIFAH, ZEINEI, FARIZI, SUWWAIPI, dan SAQIATUL MOAWWANAH, yang merupakan istri dan anak-anak serta ahli waris dari Almarhum H. WAQI. [HAL 3-11] Gugatan ini merupakan pengajuan kembali akibat putusan sebelumnya (No. 7/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim) yang menolak gugatan karena kurang pihak (plurium litis consortium) akibat tidak ditariknya ZEINEI sebagai Tergugat II. Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum H. WAQI memiliki utang pribadi kepadanya sebesar Rp2.645.988.160 yang berasal dari dana talangan/pinjaman yang diberikan secara bertahap sejak tahun 2014 untuk modal usaha penyewaan scaffolding, dengan janji pelunasan pada Januari 2015 yang ingkar. Utang ini dibuktikan dengan Kwitansi tertanggal 2 Januari 2015 [HAL 5-6], transfer bank, pemindahbukuan, dan penyerahan kendaraan. Penggugat menuntut pembayaran pokok utang, bunga moratoir 6% per tahun selama 10 tahun (Rp1.587.592.896), kerugian materiil akibat inflasi (Rp793.796.448), kerugian immateriil (Rp10.000.000.000), serta meminta sita jaminan atas dua bidang tanah atas nama H. WAQI dan putusan serta merta. [HAL 12-29] Para Tergugat mengajukan eksepsi yang ditolak Majelis Hakim karena dianggap tidak beralasan: (1) Surat kuasa Penggugat dianggap memenuhi syarat kekhususan sesuai SEMA No. 6 Tahun 1994 karena telah menyebutkan kedudukan para pihak secara implisit [HAL 42-44]; (2) Eksepsi kurang pihak ditolak karena pembuktian keterkaitan ahli waris lain (Saiful) akan diperiksa dalam pokok perkara [HAL 44-45]; (3) Eksepsi diskualifikasi in person ditolak karena sengketa mengenai apakah uang tersebut pinjaman pribadi atau pembayaran sewa scaffolding melalui Koperasi Eka Citra memerlukan pembuktian lebih lanjut [HAL 45]; (4) Eksepsi obscur libel ditolak karena gugatan dianggap sudah jelas [HAL 46]; dan (5) Eksepsi doli praesintis ditolak karena hak mengajukan gugatan adalah milik Penggugat [HAL 46]. [HAL 30-41] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan 39 bukti surat (termasuk kwitansi, slip transfer, buku catatan, dan surat tagihan) serta dua saksi, Fawwaz Saeful Salman dan Desmayanti, yang menyatakan mengetahui keluh kesah Penggugat tentang utang H. WAQI dan adanya transfer uang dengan keterangan \"pembayaran sewa scaffolding\" yang diharapkan kembali setelah pembayaran dari PT. Krakatau Engineering. Para Tergugat mengajukan 29 bukti surat (termasuk rekening koran dengan keterangan \"Pembayaran Sewa Alat\", kwitansi tagihan sewa, dan bukti identitas ahli waris lain Saiful) serta dua saksi, Muazziniel dan Hadi Suwarna, yang menyatakan bahwa uang yang masuk dari Penggugat adalah pembayaran sewa scaffolding dari Koperasi, bukan pinjaman pribadi, dan H. WAQI memiliki modal cukup sehingga tidak perlu berhutang. [HAL 42-47] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan menetapkan pokok persengketaan adalah apakah Para Tergugat melakukan wanprestasi, dengan beban pembuktian pada Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. [HAL 47-49] Dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa syarat formil gugatan terkait kelengkapan pihak. Berdasarkan bukti T-1a sampai T-1e dan keterangan saksi Muazziniel serta Hadi Suwarna, terbukti bahwa Almarhum H. WAQI pernah menikah sebanyak 5 kali dan memiliki lebih banyak ahli waris selain para Tergugat, termasuk Saiful Rahman, Nurul, Nasuha, Umar, dan Muawanah dari istri-istri lainnya. Majelis Hakim mengutip Pasal 1100 KUHPerdata yang mewajibkan para waris memikul utang seimbang dengan bagian warisan yang diterima, sehingga Penggugat wajib memastikan siapa saja ahli waris yang menerima warisan sebelum menggugat. Karena Penggugat baru menarik sebagian ahli waris H. WAQI tanpa memastikan status seluruh ahli waris lainnya, Majelis Hakim berpendapat gugatan kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formal. [HAL 49-50] Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 4064, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak gugatan perdata yang diajukan oleh H. AGUS WINARDI terhadap istri dan anak-anak serta ahli waris Almarhum H. WAQI terkait sengketa utang pribadi. Gugatan ini ditolak karena dianggap kurang pihak, mengingat Penggugat tidak melibatkan seluruh ahli waris yang berhak atas warisan Almarhum H. WAQI. Penggugat diminta membayar biaya perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "H. AGUS WINARDI mendalilkan bahwa Almarhum H. WAQI memiliki utang pribadi sebesar Rp2.645.988.160 yang berasal dari dana talangan atau pinjaman untuk modal usaha penyewaan scaffolding sejak tahun 2014.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "H. AGUS WINARDI mendalilkan bahwa utang tersebut dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 2 Januari 2015, transfer bank, pemindahbukuan, dan penyerahan kendaraan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "H. AGUS WINARDI menuntut pembayaran pokok utang, bunga moratoir, kerugian materiil akibat inflasi, kerugian immateriil, serta meminta sita jaminan atas dua bidang tanah atas nama Almarhum H. WAQI.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah bahwa uang yang masuk dari H. AGUS WINARDI merupakan pembayaran sewa scaffolding dari Koperasi, bukan pinjaman pribadi, dan Almarhum H. WAQI memiliki modal cukup sehingga tidak perlu berhutang.", + "page": 40, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Almarhum H. WAQI pernah menikah sebanyak 5 kali dan memiliki lebih banyak ahli waris selain para Tergugat, termasuk Saiful Rahman, Nurul, Nasuha, Umar, dan Muawanah dari istri-istri lainnya.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. AGUS WINARDI baru menarik sebagian ahli waris Almarhum H. WAQI tanpa memastikan status seluruh ahli waris lainnya yang menerima warisan.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "H. AGUS WINARDI mengajukan gugatan perdata terhadap istri dan anak-anak serta ahli waris Almarhum H. WAQI untuk menuntut pembayaran utang pribadi yang didalilkannya berasal dari dana talangan atau pinjaman modal usaha penyewaan scaffolding. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa uang yang diterima Almarhum H. WAQI adalah pembayaran sewa alat dari koperasi. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan memeriksa pokok perkara terkait syarat formil gugatan. Berdasarkan bukti yang diajukan, terbukti bahwa Almarhum H. WAQI memiliki lebih banyak ahli waris dari berbagai istri yang tidak dilibatkan dalam gugatan ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib memastikan siapa saja ahli waris yang menerima warisan sebelum menggugat karena para waris memikul utang seimbang dengan bagian warisan yang diterima. Karena Penggugat tidak melibatkan seluruh ahli waris, gugatan dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima, serta Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "H. AGUS WINARDI mengajukan gugatan perdata terhadap istri dan anak-anak serta ahli waris Almarhum H. WAQI untuk menuntut pembayaran utang pribadi yang didalilkannya berasal dari dana talangan atau pinjaman modal usaha penyewaan scaffolding. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa uang yang diterima Almarhum H. WAQI adalah pembayaran sewa alat dari koperasi. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan memeriksa pokok perkara terkait syarat formil gugatan. Berdasarkan bukti yang diajukan, terbukti bahwa Almarhum H. WAQI memiliki lebih banyak ahli waris dari berbagai istri yang tidak dilibatkan dalam gugatan ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib memastikan siapa saja ahli waris yang menerima warisan sebelum menggugat karena para waris memikul utang seimbang dengan bagian warisan yang diterima. Karena Penggugat tidak melibatkan seluruh ahli waris, gugatan dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima, serta Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "H. AGUS WINARDI mendalilkan bahwa Almarhum H. WAQI memiliki utang pribadi sebesar Rp2.645.988.160 yang berasal dari dana talangan atau pinjaman untuk modal usaha penyewaan scaffolding sejak tahun 2014.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "H. AGUS WINARDI mendalilkan bahwa utang tersebut dibuktikan dengan kwitansi tertanggal 2 Januari 2015, transfer bank, pemindahbukuan, dan penyerahan kendaraan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "H. AGUS WINARDI menuntut pembayaran pokok utang, bunga moratoir, kerugian materiil akibat inflasi, kerugian immateriil, serta meminta sita jaminan atas dua bidang tanah atas nama Almarhum H. WAQI.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah bahwa uang yang masuk dari H. AGUS WINARDI merupakan pembayaran sewa scaffolding dari Koperasi, bukan pinjaman pribadi, dan Almarhum H. WAQI memiliki modal cukup sehingga tidak perlu berhutang.", + "page": 40, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Almarhum H. WAQI pernah menikah sebanyak 5 kali dan memiliki lebih banyak ahli waris selain para Tergugat, termasuk Saiful Rahman, Nurul, Nasuha, Umar, dan Muawanah dari istri-istri lainnya.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. AGUS WINARDI baru menarik sebagian ahli waris Almarhum H. WAQI tanpa memastikan status seluruh ahli waris lainnya yang menerima warisan.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah digugat bayar utang almarhum suami saya, tapi ternyata masih ada ahli waris lain yang belum dilibatkan, apakah gugatan itu sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22956, + "candidates": [ + "Pasal 1100 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1100: Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur kewajiban ahli waris dalam memikul utang pewaris seimbang dengan bagian warisan yang diterima. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah keterlibatan ahli waris lain dalam gugatan utang almarhum. Putusan hakim secara eksplisit menggunakan Pasal 1100 untuk menentukan bahwa gugatan kurang pihak jika tidak melibatkan seluruh ahli waris yang menerima warisan, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menjawab apakah gugatan tersebut sah atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kelalaian debitur). Meskipun gugatan berlatar belakang utang, pertanyaan spesifik dari pengguna hanya menyangkut aspek prosedural/substantif mengenai kelengkapan pihak (ahli waris lain) dan bukan mengenai apakah debitur telah lalai atau tidak. Pasal ini tidak menjawab inti pertanyaan tentang keabsahan gugatan akibat kurang pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi. Isu ini tidak relevan dengan pertanyaan pengguna yang hanya menanyakan keabsahan gugatan terkait keterlibatan ahli waris lain. Pasal ini tidak mengatur syarat kelengkapan pihak dalam gugatan warisan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (persetujuan). Meskipun utang berasal dari perjanjian, pertanyaan pengguna tidak mempersoalkan sahnya perjanjian utang tersebut, melainkan sah/tidaknya gugatan karena belum melibatkan semua ahli waris. Pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan dalam menjawab isu 'kurang pihak' dalam konteks warisan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga utang. Isu bunga sama sekali tidak muncul dalam pertanyaan pengguna maupun sebagai isu hukum yang diperiksa dalam pertimbangan putusan terkait keabsahan gugatan. Pasal ini tidak relevan dengan masalah kelengkapan pihak ahli waris." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1100 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 51402, + "completion_tokens": 3359 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_541_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_541_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cb287d0f15e591ca173fa9c636c6c748a3995cb7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_541_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,235 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_541_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 97, + "timings": { + "parse": 0.146, + "classify": 0.0, + "condense": 739.738, + "read": 144.654, + "query": 3.322, + "relevance": 158.859, + "total": 1046.719 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 268494, + "marked_chars": 269358 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Konvensi \nDalam Eksepsi \n- Menolak Eksepsi Tergugat I \nDalam Pokok Perkara \n- Menyatakan gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima ( Niet \nOnvankelijke verklaard); \nDalam Rekonvensi \n- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat \nditerima ( Niet Onvankelijke verklaard) \nDalam Konvensi dan Rekonvensi \n- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar \nbiaya perkara sejumlah Rp1.970.000,00 (Satu juta Sembilan ratus tujuh \npuluh ribu rupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, oleh \nkami Erni Priliawati, S.H,.S.E., M.H sebagai Hakim Ketua, Subchi Eko Putro, \nS.H.,M.H. dan Arief Yudiarto, SH, MH masing-masing sebagai Hakim \nAnggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk \numum pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 oleh Hakim Ketua \ndengan dihadiri oleh Haki Anggota tersebut , dibantu oleh Merry Christine, \nS.H.., M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134989, + "summary": "[HAL 1-2] Putusan Perdata Nomor 541/Pdt.G/2024/PN Jkt.TIM diajukan oleh Penggugat Esti Budiyani melawan Tergugat I Sukoco Halim, Tergugat II Rafika Arifina Dalimunthe (Notaris), Tergugat III Yenita Asmawel (PPAT), dan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur. [HAL 3-5] Gugatan ini terkait Objek Sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 363 M2 di Jalan Tawes No.10, Jakarta Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5072. Penggugat dalil bahwa ia adalah pemilik sah tanah tersebut dan menerima utang dari Tergugat I sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan bunga Rp. 700.000.000,-, di mana Objek Sengketa dijadikan jaminan. Tergugat I dibalik namakan sebagai pemilik SHM No. 5072 atas nama Tergugat I berdasarkan PPJB dan AJB tanpa persetujuan jual beli yang sah dari Penggugat. [HAL 6-12] Kronologi dalilan Penggugat: Penggugat membutuhkan dana cepat, dikenalkan dengan Tergugat I melalui perantara, dan sepakat secara lisan untuk pinjaman Rp. 2.000.000.000,- dengan jaminan Objek Sengketa dan bunga Rp. 700.000.000,- jatuh tempo Februari 2024. Penggugat menyerahkan dokumen asli (SHM, PBB, IMB, Surat Kuasa Jual) kepada Tergugat II pada 26 Januari 2023. Tergugat I mentransfer dana bertahap: Rp. 1.000.000.000,- pada 15 Februari 2023 dan Rp. 568.775.677,- pada 8 Maret 2023, total diterima Penggugat Rp. 1.568.775.677,- akibat potongan biaya administrasi 20% (Rp. 400.000.000,-) dan tunggakan PBB (Rp. 31.224.323,-). PPJB No. 02 ditandatangani 2 Maret 2023 di hadapan Tergugat II. [HAL 13-22] Penggugat dalil dibujuk Tergugat I untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) No. 70/2023 pada 9 Maret 2023 di hadapan Tergugat III dengan janji hanya sebagai pegangan dan akan dikembalikan jika utang lunas. Namun, SHM telah dibalik namakan ke Tergugat I. Penggugat dalil hubungan hukum adalah utang piutang, bukan jual beli, karena harga jual Rp. 2.000.000.000,- jauh di bawah NJOP tahun 2024 sebesar Rp. 5.291.375.000,- dan adanya calon pembeli lain dengan harga Rp. 7.000.000.000,-. Penggugat berupaya melunasi utang namun Tergugat I sulit ditemui dan kemudian menyangkal hubungan utang piutang, menyatakan hubungan jual beli dengan hak prioritas beli kembali yang telah kadaluwarsa. [HAL 23-33] Penggugat mendalilkan perbuatan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) oleh Tergugat I yang memanfaatkan keterpurukan ekonomi Penggugat, sehingga PPJB dan AJB batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), serta mengandung sebab palsu. PPJB memuat kuasa jual yang melanggar Instruksi Mendagri No. 14/1982. Tergugat II dan III dituduh terlibat dalam akrobat hukum. [HAL 34-48] Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan eksepsi gugatan tidak berdasar dan kabur. Tergugat I dalil bahwa hubungan hukum adalah jual beli murni, dimulai dari inisiatif Penggugat yang menyerahkan Surat Penawaran jual beli pada 25 Januari 2023 dengan harga Rp. 2.000.000.000,- dan opsi buy back Rp. 2.720.000.000,-. Tunggakan PBB sebesar Rp. 31.234.299,- dibayar oleh Tergugat I sebagai bagian dari kesepakatan harga bersih Rp. 1.568.775.677,- yang dibayar bertahap (uang muka Rp. 1.000.000.000,- pada 15 Februari 2023, pelunasan Rp. 568.775.677,- pada 8 Maret 2023). PPJB No. 02 dan AJB No. 70/2023 dibuat sesuai prosedur hukum. Tergugat I dalil merupakan pembeli beritikad baik sesuai SEMA No. 4 Tahun 2016 karena membeli di hadapan PPAT, mengecek legalitas, dan tidak ada sengketa. Tergugat I juga mengajukan Rekonvensi untuk memaksa Penggugat mengosongkan properti berdasarkan Perjanjian Pengosongan No. 03 tanggal 2 Maret 2023 yang mengatur Penggugat harus mengosongkan paling lambat 2 Maret 2024." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134992, + "summary": "[HAL 1-2] Putusan Perdata Nomor 541/Pdt.G/2024/PN Jkt.TIM diajukan oleh Penggugat Esti Budiyani melawan Tergugat I Sukoco Halim, Tergugat II Rafika Arifina Dalimunthe (Notaris), Tergugat III Yenita Asmawel (PPAT), dan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur. [HAL 3-5] Gugatan ini terkait Objek Sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 363 M2 di Jalan Tawes No.10, Jakarta Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5072. Penggugat dalil bahwa ia adalah pemilik sah tanah tersebut dan menerima utang dari Tergugat I sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan bunga Rp. 700.000.000,-, di mana Objek Sengketa dijadikan jaminan. Tergugat I dibalik namakan sebagai pemilik SHM No. 5072 atas nama Tergugat I berdasarkan PPJB dan AJB tanpa persetujuan jual beli yang sah dari Penggugat. [HAL 6-12] Kronologi dalilan Penggugat: Penggugat membutuhkan dana cepat, dikenalkan dengan Tergugat I melalui perantara, dan sepakat secara lisan untuk pinjaman Rp. 2.000.000.000,- dengan jaminan Objek Sengketa dan bunga Rp. 700.000.000,- jatuh tempo Februari 2024. Penggugat menyerahkan dokumen asli (SHM, PBB, IMB, Surat Kuasa Jual) kepada Tergugat II pada 26 Januari 2023. Tergugat I mentransfer dana bertahap: Rp. 1.000.000.000,- pada 15 Februari 2023 dan Rp. 568.775.677,- pada 8 Maret 2023, total diterima Penggugat Rp. 1.568.775.677,- akibat potongan biaya administrasi 20% (Rp. 400.000.000,-) dan tunggakan PBB (Rp. 31.224.323,-). PPJB No. 02 ditandatangani 2 Maret 2023 di hadapan Tergugat II. [HAL 13-22] Penggugat dalil dibujuk Tergugat I untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) No. 70/2023 pada 9 Maret 2023 di hadapan Tergugat III dengan janji hanya sebagai pegangan dan akan dikembalikan jika utang lunas. Namun, SHM telah dibalik namakan ke Tergugat I. Penggugat dalil hubungan hukum adalah utang piutang, bukan jual beli, karena harga jual Rp. 2.000.000.000,- jauh di bawah NJOP tahun 2024 sebesar Rp. 5.291.375.000,- dan adanya calon pembeli lain dengan harga Rp. 7.000.000.000,-. Penggugat berupaya melunasi utang namun Tergugat I sulit ditemui dan kemudian menyangkal hubungan utang piutang, menyatakan hubungan jual beli dengan hak prioritas beli kembali yang telah kadaluwarsa. [HAL 23-33] Penggugat mendalilkan perbuatan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) oleh Tergugat I yang memanfaatkan keterpurukan ekonomi Penggugat, sehingga PPJB dan AJB batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), serta mengandung sebab palsu. PPJB memuat kuasa jual yang melanggar Instruksi Mendagri No. 14/1982. Tergugat II dan III dituduh terlibat dalam akrobat hukum. [HAL 34-48] Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan eksepsi gugatan tidak berdasar dan kabur. Tergugat I dalil bahwa hubungan hukum adalah jual beli murni, dimulai dari inisiatif Penggugat yang menyerahkan Surat Penawaran jual beli pada 25 Januari 2023 dengan harga Rp. 2.000.000.000,- dan opsi buy back Rp. 2.720.000.000,-. Tunggakan PBB sebesar Rp. 31.234.299,- dibayar oleh Tergugat I sebagai bagian dari kesepakatan harga bersih Rp. 1.568.775.677,- yang dibayar bertahap (uang muka Rp. 1.000.000.000,- pada 15 Februari 2023, pelunasan Rp. 568.775.677,- pada 8 Maret 2023). PPJB No. 02 dan AJB No. 70/2023 dibuat sesuai prosedur hukum. Tergugat I dalil merupakan pembeli beritikad baik sesuai SEMA No. 4 Tahun 2016 karena membeli di hadapan PPAT, mengecek legalitas, dan tidak ada sengketa. Tergugat I juga mengajukan Rekonvensi untuk memaksa Penggugat mengosongkan properti berdasarkan Perjanjian Pengosongan No. 03 tanggal 2 Maret 2023 yang mengatur Penggugat harus mengosongkan paling lambat 2 Maret 2024. [HAL 49-56] Dalam Rekonvensi, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dalil bahwa hubungan hukum adalah jual beli murni dengan harga Rp. 2.000.000.000,- yang telah dibayar lunas melalui PPJB No. 02 dan AJB No. 70/2023. Tergugat I mendalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menerima pembayaran total Rp. 1.568.775.677,- (uang muka Rp. 1.000.000.000,- pada 15 Februari 2023 dan pelunasan Rp. 568.775.677,- pada 8 Maret 2023) namun tidak melakukan pengosongan dan penyerahan Properti sesuai Perjanjian Pengosongan No. 03 yang jatuh tempo 2 Maret 2024. Tergugat I menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) Pasal 1238 KUHPerdata, menyebabkan kerugian karena tidak dapat memanfaatkan properti, serta memohon putusan dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) dan penghukuman pembayaran uang paksa (dwangsom) Rp. 500.000,- per hari jika lalai melaksanakan putusan. Tergugat I memohon agar gugatan Penggugat ditolak, PPJB dan AJB dinyatakan sah, Tergugat I sebagai pembeli beritikad baik, SHM No. 5072 sah, dan Penggugat dihukum mengosongkan properti. [HAL 57-59] Tergugat II (Notaris) membantah dengan dalil bahwa ia hanya berperan sebagai media lahirnya akta autentik sesuai UU Jabatan Notaris, telah bertindak hati-hati, memeriksa kehendak para pihak yang menyatakan jual beli (bukan pinjam meminjam), dan akta ditandatangani suka rela tanpa paksaan. Tergugat II memohon gugatan Penggugat ditolak. [HAL 60-87] Dalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-21 (termasuk SHM, PPJB, AJB, surat permohonan perpanjangan utang, bukti lelang KPKNL, dan appraisal) serta saksi Prabowo Sinto, Rinayati Ramli, Hasanah Binti Suparta, dan Raoul Nathan Supit yang secara umum mendukung dalil utang piutang, adanya calon pembeli lain dengan harga tinggi, dan sertifikat yang bermasalah/dijaminkan. Ahli Penggugat, Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, menyatakan bahwa PPJB dengan klausul buyback yang menyelundupi utang piutang adalah perbuatan hukum palsu (causa palsu) dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang melanggar Pasal 1320 dan 1335 KUHPerdata. Tergugat I mengajukan bukti T.1/PR-1 s.d. T.1/PR-10 (Surat Penawaran, PPJB, AJB, SHM, bukti transfer, pajak) dan ahli Dr. Noviriska yang menyatakan akta otentik memiliki kekuatan hukum kuat, syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) terpenuhi selama ada kesepakatan, dan harga jual di bawah NJOP tidak otomatis membatalkan perjanjian selama ada itikad baik. Tergugat II dan III juga mengajukan bukti salinan akta dan sidik jari untuk membuktikan keabsahan prosedur pembuatan akta. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang mengonfirmasi lokasi dan luas objek sengketa 363 m2. [HAL 88-97] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I (gugatan tidak berdasar, kabur, dan tidak jelas) karena Penggugat telah menguraikan dalil utang piutang dengan jelas dan objek sengketa telah teridentifikasi melalui nomor sertifikat. Namun, dalam pokok perkara, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Objek Sengketa telah dilelang oleh KPKNL Jakarta V atas permintaan PT KB MULTIFINANSIA karena Tergugat I tidak melunasi hutangnya kepada bank tersebut. Kehadiran PT KB MULTIFINANSIA dan KPKNL Jakarta V yang tidak ditarik sebagai pihak menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil \"kurang pihak\". Berdasarkan yurisprudensi, gugatan yang kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Akibatnya, gugatan Rekonvensi Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan: Menolak eksepsi Tergugat I; Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima; Menyatakan gugatan Tergugat I Rekonvensi tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp1.970.000,-." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 2377, + "summary": "[HAL 1-2] Putusan Perdata Nomor 541/Pdt.G/2024/PN Jkt.TIM diajukan oleh Penggugat Esti Budiyani melawan Tergugat I Sukoco Halim, Tergugat II Rafika Arifina Dalimunthe (Notaris), Tergugat III Yenita Asmawel (PPAT), dan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur. [HAL 3-5] Gugatan ini terkait Objek Sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 363 M2 di Jalan Tawes No.10, Jakarta Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5072. Penggugat dalil bahwa ia adalah pemilik sah tanah tersebut dan menerima utang dari Tergugat I sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan bunga Rp. 700.000.000,-, di mana Objek Sengketa dijadikan jaminan. Tergugat I dibalik namakan sebagai pemilik SHM No. 5072 atas nama Tergugat I berdasarkan PPJB dan AJB tanpa persetujuan jual beli yang sah dari Penggugat. [HAL 6-12] Kronologi dalilan Penggugat: Penggugat membutuhkan dana cepat, dikenalkan dengan Tergugat I melalui perantara, dan sepakat secara lisan untuk pinjaman Rp. 2.000.000.000,- dengan jaminan Objek Sengketa dan bunga Rp. 700.000.000,- jatuh tempo Februari 2024. Penggugat menyerahkan dokumen asli (SHM, PBB, IMB, Surat Kuasa Jual) kepada Tergugat II pada 26 Januari 2023. Tergugat I mentransfer dana bertahap: Rp. 1.000.000.000,- pada 15 Februari 2023 dan Rp. 568.775.677,- pada 8 Maret 2023, total diterima Penggugat Rp. 1.568.775.677,- akibat potongan biaya administrasi 20% (Rp. 400.000.000,-) dan tunggakan PBB (Rp. 31.224.323,-). PPJB No. 02 ditandatangani 2 Maret 2023 di hadapan Tergugat II. [HAL 13-22] Penggugat dalil dibujuk Tergugat I untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) No. 70/2023 pada 9 Maret 2023 di hadapan Tergugat III dengan janji hanya sebagai pegangan dan akan dikembalikan jika utang lunas. Namun, SHM telah dibalik namakan ke Tergugat I. Penggugat dalil hubungan hukum adalah utang piutang, bukan jual beli, karena harga jual Rp. 2.000.000.000,- jauh di bawah NJOP tahun 2024 sebesar Rp. 5.291.375.000,- dan adanya calon pembeli lain dengan harga Rp. 7.000.000.000,-. Penggugat berupaya melunasi utang namun Tergugat I sulit ditemui dan kemudian menyangkal hubungan utang piutang, menyatakan hubungan jual beli dengan hak prioritas beli kembali yang telah kadaluwarsa. [HAL 23-33] Penggugat mendalilkan perbuatan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) oleh Tergugat I yang memanfaatkan keterpurukan ekonomi Penggugat, sehingga PPJB dan AJB batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), serta mengandung sebab palsu. PPJB memuat kuasa jual yang melanggar Instruksi Mendagri No. 14/1982. Tergugat II dan III dituduh terlibat dalam akrobat hukum. [HAL 34-48] Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan eksepsi gugatan tidak berdasar dan kabur. Tergugat I dalil bahwa hubungan hukum adalah jual beli murni, dimulai dari inisiatif Penggugat yang menyerahkan Surat Penawaran jual beli pada 25 Januari 2023 dengan harga Rp. 2.000.000.000,- dan opsi buy back Rp. 2.720.000.000,-. Tunggakan PBB sebesar Rp. 31.234.299,- dibayar oleh Tergugat I sebagai bagian dari kesepakatan harga bersih Rp. 1.568.775.677,- yang dibayar bertahap (uang muka Rp. 1.000.000.000,- pada 15 Februari 2023, pelunasan Rp. 568.775.677,- pada 8 Maret 2023). PPJB No. 02 dan AJB No. 70/2023 dibuat sesuai prosedur hukum. Tergugat I dalil merupakan pembeli beritikad baik sesuai SEMA No. 4 Tahun 2016 karena membeli di hadapan PPAT, mengecek legalitas, dan tidak ada sengketa. Tergugat I juga mengajukan Rekonvensi untuk memaksa Penggugat mengosongkan properti berdasarkan Perjanjian Pengosongan No. 03 tanggal 2 Maret 2023 yang mengatur Penggugat harus mengosongkan paling lambat 2 Maret 2024. [HAL 49-56] Dalam Rekonvensi, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dalil bahwa hubungan hukum adalah jual beli murni dengan harga Rp. 2.000.000.000,- yang telah dibayar lunas melalui PPJB No. 02 dan AJB No. 70/2023. Tergugat I mendalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menerima pembayaran total Rp. 1.568.775.677,- (uang muka Rp. 1.000.000.000,- pada 15 Februari 2023 dan pelunasan Rp. 568.775.677,- pada 8 Maret 2023) namun tidak melakukan pengosongan dan penyerahan Properti sesuai Perjanjian Pengosongan No. 03 yang jatuh tempo 2 Maret 2024. Tergugat I menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) Pasal 1238 KUHPerdata, menyebabkan kerugian karena tidak dapat memanfaatkan properti, serta memohon putusan dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) dan penghukuman pembayaran uang paksa (dwangsom) Rp. 500.000,- per hari jika lalai melaksanakan putusan. Tergugat I memohon agar gugatan Penggugat ditolak, PPJB dan AJB dinyatakan sah, Tergugat I sebagai pembeli beritikad baik, SHM No. 5072 sah, dan Penggugat dihukum mengosongkan properti. [HAL 57-59] Tergugat II (Notaris) membantah dengan dalil bahwa ia hanya berperan sebagai media lahirnya akta autentik sesuai UU Jabatan Notaris, telah bertindak hati-hati, memeriksa kehendak para pihak yang menyatakan jual beli (bukan pinjam meminjam), dan akta ditandatangani suka rela tanpa paksaan. Tergugat II memohon gugatan Penggugat ditolak. [HAL 60-87] Dalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-21 (termasuk SHM, PPJB, AJB, surat permohonan perpanjangan utang, bukti lelang KPKNL, dan appraisal) serta saksi Prabowo Sinto, Rinayati Ramli, Hasanah Binti Suparta, dan Raoul Nathan Supit yang secara umum mendukung dalil utang piutang, adanya calon pembeli lain dengan harga tinggi, dan sertifikat yang bermasalah/dijaminkan. Ahli Penggugat, Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, menyatakan bahwa PPJB dengan klausul buyback yang menyelundupi utang piutang adalah perbuatan hukum palsu (causa palsu) dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang melanggar Pasal 1320 dan 1335 KUHPerdata. Tergugat I mengajukan bukti T.1/PR-1 s.d. T.1/PR-10 (Surat Penawaran, PPJB, AJB, SHM, bukti transfer, pajak) dan ahli Dr. Noviriska yang menyatakan akta otentik memiliki kekuatan hukum kuat, syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) terpenuhi selama ada kesepakatan, dan harga jual di bawah NJOP tidak otomatis membatalkan perjanjian selama ada itikad baik. Tergugat II dan III juga mengajukan bukti salinan akta dan sidik jari untuk membuktikan keabsahan prosedur pembuatan akta. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang mengonfirmasi lokasi dan luas objek sengketa 363 m2. [HAL 88-97] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I (gugatan tidak berdasar, kabur, dan tidak jelas) karena Penggugat telah menguraikan dalil utang piutang dengan jelas dan objek sengketa telah teridentifikasi melalui nomor sertifikat. Namun, dalam pokok perkara, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Objek Sengketa telah dilelang oleh KPKNL Jakarta V atas permintaan PT KB MULTIFINANSIA karena Tergugat I tidak melunasi hutangnya kepada bank tersebut. Kehadiran PT KB MULTIFINANSIA dan KPKNL Jakarta V yang tidak ditarik sebagai pihak menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil \"kurang pihak\". Berdasarkan yurisprudensi, gugatan yang kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Akibatnya, gugatan Rekonvensi Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan: Menolak eksepsi Tergugat I; Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima; Menyatakan gugatan Tergugat I Rekonvensi tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp1.970.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Putusan Perdata Nomor 541/Pdt.G/2024/PN Jkt.TIM diajukan oleh Penggugat Esti Budiyani melawan Tergugat I Sukoco Halim, Tergugat II Rafika Arifina Dalimunthe (Notaris), Tergugat III Yenita Asmawel (PPAT), dan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur. [HAL 3-5] Gugatan ini terkait Objek Sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 363 M2 di Jalan Tawes No.10, Jakarta Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5072. Penggugat dalil bahwa ia adalah pemilik sah tanah tersebut dan menerima utang dari Tergugat I sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan bunga Rp. 700.000.000,-, di mana Objek Sengketa dijadikan jaminan. Tergugat I dibalik namakan sebagai pemilik SHM No. 5072 atas nama Tergugat I berdasarkan PPJB dan AJB tanpa persetujuan jual beli yang sah dari Penggugat. [HAL 6-12] Kronologi dalilan Penggugat: Penggugat membutuhkan dana cepat, dikenalkan dengan Tergugat I melalui perantara, dan sepakat secara lisan untuk pinjaman Rp. 2.000.000.000,- dengan jaminan Objek Sengketa dan bunga Rp. 700.000.000,- jatuh tempo Februari 2024. Penggugat menyerahkan dokumen asli (SHM, PBB, IMB, Surat Kuasa Jual) kepada Tergugat II pada 26 Januari 2023. Tergugat I mentransfer dana bertahap: Rp. 1.000.000.000,- pada 15 Februari 2023 dan Rp. 568.775.677,- pada 8 Maret 2023, total diterima Penggugat Rp. 1.568.775.677,- akibat potongan biaya administrasi 20% (Rp. 400.000.000,-) dan tunggakan PBB (Rp. 31.224.323,-). PPJB No. 02 ditandatangani 2 Maret 2023 di hadapan Tergugat II. [HAL 13-22] Penggugat dalil dibujuk Tergugat I untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) No. 70/2023 pada 9 Maret 2023 di hadapan Tergugat III dengan janji hanya sebagai pegangan dan akan dikembalikan jika utang lunas. Namun, SHM telah dibalik namakan ke Tergugat I. Penggugat dalil hubungan hukum adalah utang piutang, bukan jual beli, karena harga jual Rp. 2.000.000.000,- jauh di bawah NJOP tahun 2024 sebesar Rp. 5.291.375.000,- dan adanya calon pembeli lain dengan harga Rp. 7.000.000.000,-. Penggugat berupaya melunasi utang namun Tergugat I sulit ditemui dan kemudian menyangkal hubungan utang piutang, menyatakan hubungan jual beli dengan hak prioritas beli kembali yang telah kadaluwarsa. [HAL 23-33] Penggugat mendalilkan perbuatan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) oleh Tergugat I yang memanfaatkan keterpurukan ekonomi Penggugat, sehingga PPJB dan AJB batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), serta mengandung sebab palsu. PPJB memuat kuasa jual yang melanggar Instruksi Mendagri No. 14/1982. Tergugat II dan III dituduh terlibat dalam akrobat hukum. [HAL 34-48] Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan eksepsi gugatan tidak berdasar dan kabur. Tergugat I dalil bahwa hubungan hukum adalah jual beli murni, dimulai dari inisiatif Penggugat yang menyerahkan Surat Penawaran jual beli pada 25 Januari 2023 dengan harga Rp. 2.000.000.000,- dan opsi buy back Rp. 2.720.000.000,-. Tunggakan PBB sebesar Rp. 31.234.299,- dibayar oleh Tergugat I sebagai bagian dari kesepakatan harga bersih Rp. 1.568.775.677,- yang dibayar bertahap (uang muka Rp. 1.000.000.000,- pada 15 Februari 2023, pelunasan Rp. 568.775.677,- pada 8 Maret 2023). PPJB No. 02 dan AJB No. 70/2023 dibuat sesuai prosedur hukum. Tergugat I dalil merupakan pembeli beritikad baik sesuai SEMA No. 4 Tahun 2016 karena membeli di hadapan PPAT, mengecek legalitas, dan tidak ada sengketa. Tergugat I juga mengajukan Rekonvensi untuk memaksa Penggugat mengosongkan properti berdasarkan Perjanjian Pengosongan No. 03 tanggal 2 Maret 2023 yang mengatur Penggugat harus mengosongkan paling lambat 2 Maret 2024. [HAL 49-56] Dalam Rekonvensi, Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dalil bahwa hubungan hukum adalah jual beli murni dengan harga Rp. 2.000.000.000,- yang telah dibayar lunas melalui PPJB No. 02 dan AJB No. 70/2023. Tergugat I mendalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menerima pembayaran total Rp. 1.568.775.677,- (uang muka Rp. 1.000.000.000,- pada 15 Februari 2023 dan pelunasan Rp. 568.775.677,- pada 8 Maret 2023) namun tidak melakukan pengosongan dan penyerahan Properti sesuai Perjanjian Pengosongan No. 03 yang jatuh tempo 2 Maret 2024. Tergugat I menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) Pasal 1238 KUHPerdata, menyebabkan kerugian karena tidak dapat memanfaatkan properti, serta memohon putusan dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) dan penghukuman pembayaran uang paksa (dwangsom) Rp. 500.000,- per hari jika lalai melaksanakan putusan. Tergugat I memohon agar gugatan Penggugat ditolak, PPJB dan AJB dinyatakan sah, Tergugat I sebagai pembeli beritikad baik, SHM No. 5072 sah, dan Penggugat dihukum mengosongkan properti. [HAL 57-59] Tergugat II (Notaris) membantah dengan dalil bahwa ia hanya berperan sebagai media lahirnya akta autentik sesuai UU Jabatan Notaris, telah bertindak hati-hati, memeriksa kehendak para pihak yang menyatakan jual beli (bukan pinjam meminjam), dan akta ditandatangani suka rela tanpa paksaan. Tergugat II memohon gugatan Penggugat ditolak. [HAL 60-87] Dalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-21 (termasuk SHM, PPJB, AJB, surat permohonan perpanjangan utang, bukti lelang KPKNL, dan appraisal) serta saksi Prabowo Sinto, Rinayati Ramli, Hasanah Binti Suparta, dan Raoul Nathan Supit yang secara umum mendukung dalil utang piutang, adanya calon pembeli lain dengan harga tinggi, dan sertifikat yang bermasalah/dijaminkan. Ahli Penggugat, Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, menyatakan bahwa PPJB dengan klausul buyback yang menyelundupi utang piutang adalah perbuatan hukum palsu (causa palsu) dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang melanggar Pasal 1320 dan 1335 KUHPerdata. Tergugat I mengajukan bukti T.1/PR-1 s.d. T.1/PR-10 (Surat Penawaran, PPJB, AJB, SHM, bukti transfer, pajak) dan ahli Dr. Noviriska yang menyatakan akta otentik memiliki kekuatan hukum kuat, syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) terpenuhi selama ada kesepakatan, dan harga jual di bawah NJOP tidak otomatis membatalkan perjanjian selama ada itikad baik. Tergugat II dan III juga mengajukan bukti salinan akta dan sidik jari untuk membuktikan keabsahan prosedur pembuatan akta. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang mengonfirmasi lokasi dan luas objek sengketa 363 m2. [HAL 88-97] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I (gugatan tidak berdasar, kabur, dan tidak jelas) karena Penggugat telah menguraikan dalil utang piutang dengan jelas dan objek sengketa telah teridentifikasi melalui nomor sertifikat. Namun, dalam pokok perkara, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Objek Sengketa telah dilelang oleh KPKNL Jakarta V atas permintaan PT KB MULTIFINANSIA karena Tergugat I tidak melunasi hutangnya kepada bank tersebut. Kehadiran PT KB MULTIFINANSIA dan KPKNL Jakarta V yang tidak ditarik sebagai pihak menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil \"kurang pihak\". Berdasarkan yurisprudensi, gugatan yang kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Akibatnya, gugatan Rekonvensi Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan: Menolak eksepsi Tergugat I; Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima; Menyatakan gugatan Tergugat I Rekonvensi tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp1.970.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 7371, + "frame": "Penggugat Esti Budiyani menggugat Tergugat I Sukoco Halim, Tergugat II Rafika Arifina Dalimunthe, Tergugat III Yenita Asmawel, dan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur terkait sengketa tanah dan bangunan seluas 363 M2 di Jalan Tawes No.10, Jakarta Timur. Penggugat meminta pernyataan bahwa hubungan hukum antara para pihak adalah utang piutang, bukan jual beli, serta pembatalan Akta Jual Beli dan Pengesahan Balik Nama Sertifikat Hak Milik No. 5072. Gugatan ini diajukan karena Penggugat mendalilkan bahwa dokumen tersebut dibuat tanpa persetujuan jual beli yang sah dan merupakan hasil penyalahgunaan keadaan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa ia menyerahkan dokumen asli sertifikat hak milik kepada Tergugat II pada 26 Januari 2023 untuk keperluan pinjaman dana.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mentransfer dana kepada Penggugat secara bertahap dengan total diterima sebesar Rp. 1.568.775.677,- setelah dipotong biaya administrasi dan tunggakan PBB.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 pada 2 Maret 2023 di hadapan Tergugat II.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Akta Jual Beli No. 70/2023 pada 9 Maret 2023 di hadapan Tergugat III.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik No. 5072 telah dibalik namakan ke nama Tergugat I setelah pembuatan Akta Jual Beli.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil utang piutang dan menyatakan hubungan hukum antara para pihak adalah jual beli murni dengan itikad baik.", + "page": 34, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Objek Sengketa telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V atas permintaan PT KB MULTIFINANSIA karena Tergugat I tidak melunasi hutangnya kepada bank tersebut.", + "page": 88, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT KB MULTIFINANSIA dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini.", + "page": 88, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Esti Budiyani menggugat Tergugat I Sukoco Halim beserta para pihak terkait atas sengketa tanah dan bangunan di Jalan Tawes No.10, Jakarta Timur, dengan dalil bahwa hubungan hukumnya adalah utang piutang dan dokumen jual beli serta balik nama sertifikat dibuat tanpa persetujuan sah. Tergugat I membantah hal tersebut dengan menyatakan hubungan hukum adalah jual beli murni dan mengajukan rekonvensi untuk memaksa pengosongan properti. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I namun dalam pemeriksaan pokok perkara menemukan bahwa Objek Sengketa telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V atas permintaan PT KB MULTIFINANSIA akibat hutang Tergugat I kepada bank, di mana kedua lembaga tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Karena adanya cacat formil kurang pihak, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, demikian pula gugatan Tergugat I Rekonvensi, sehingga gugatan ditolak tanpa memeriksa substansi hubungan hukum utang piutang atau jual beli." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Esti Budiyani menggugat Tergugat I Sukoco Halim beserta para pihak terkait atas sengketa tanah dan bangunan di Jalan Tawes No.10, Jakarta Timur, dengan dalil bahwa hubungan hukumnya adalah utang piutang dan dokumen jual beli serta balik nama sertifikat dibuat tanpa persetujuan sah. Tergugat I membantah hal tersebut dengan menyatakan hubungan hukum adalah jual beli murni dan mengajukan rekonvensi untuk memaksa pengosongan properti. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I namun dalam pemeriksaan pokok perkara menemukan bahwa Objek Sengketa telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V atas permintaan PT KB MULTIFINANSIA akibat hutang Tergugat I kepada bank, di mana kedua lembaga tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Karena adanya cacat formil kurang pihak, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, demikian pula gugatan Tergugat I Rekonvensi, sehingga gugatan ditolak tanpa memeriksa substansi hubungan hukum utang piutang atau jual beli.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa ia menyerahkan dokumen asli sertifikat hak milik kepada Tergugat II pada 26 Januari 2023 untuk keperluan pinjaman dana.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mentransfer dana kepada Penggugat secara bertahap dengan total diterima sebesar Rp. 1.568.775.677,- setelah dipotong biaya administrasi dan tunggakan PBB.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 pada 2 Maret 2023 di hadapan Tergugat II.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Akta Jual Beli No. 70/2023 pada 9 Maret 2023 di hadapan Tergugat III.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik No. 5072 telah dibalik namakan ke nama Tergugat I setelah pembuatan Akta Jual Beli.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil utang piutang dan menyatakan hubungan hukum antara para pihak adalah jual beli murni dengan itikad baik.", + "page": 34, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Objek Sengketa telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V atas permintaan PT KB MULTIFINANSIA karena Tergugat I tidak melunasi hutangnya kepada bank tersebut.", + "page": 88, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT KB MULTIFINANSIA dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini.", + "page": 88, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya serahkan sertifikat untuk pinjam uang, tapi malah dijual dan tanah saya dilelang bank tanpa saya tahu, bagaimana saya bisa menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25218, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1328 KUHPerdata", + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1328: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai) dalam perikatan. Pertanyaan dan sengketa utama dalam perkara ini berpusat pada apakah perjanjian tersebut adalah jual beli atau pinjam meminjam, dan apakah ada penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), bukan pada gugatan wanprestasi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran atau penyerahan barang dalam perjanjian yang sudah diakui sah. Meskipun Tergugat berargumen hubungan hukumnya jual beli, isu substantif yang diuji adalah keabsahan kehendak (penyalahgunaan keadaan), bukan pelaksanaan perikatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam sengketa, isu utamanya adalah apakah PPJB dan AJB yang dibuat sah secara hukum. Tergugat berdalil bahwa karena syarat-syarat (seperti kesepakatan yang bebas dari paksaan/penyalahgunaan keadaan) terpenuhi, maka perjanjian jual beli sah. Penggugat menyangkal hal ini dengan dalil penyalahgunaan keadaan yang melanggar semangat kebebasan berkehendak yang menjadi dasar Pasal 1320. Oleh karena itu, pasal ini menjadi kerangka dasar untuk menilai keabsahan perjanjian yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menyatakan bahwa persetujuan tidak sah jika diperoleh karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam konteks pertanyaan 'bagaimana menuntut', pasal ini relevan karena 'penyalahgunaan keadaan' (misbruik van omstandigheden) yang didalilkan Penggugat sering dikaitkan secara yuridis dengan cacat kehendak yang mirip dengan paksaan atau penipuan (eksploitasi atas kelemahan). Putusan memeriksa apakah kehendak Penggugat benar-benar bebas atau terdistorsi oleh keadaan ekonomi yang dipaksa oleh Tergugat, sehingga pasal ini menjadi dasar substantif untuk membatalkan perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur 'penipuan' (bedrog). Meskipun penipuan adalah salah satu alasan pembatalan perjanjian, dalam pertimbangan hukum, para pihak dan hakim berfokus pada doktrin 'penyalahgunaan keadaan' (misbruik van omstandigheden) yang berbeda dengan penipuan. Penipuan memerlukan tindakan aktif menipu, sedangkan penyalahgunaan keadaan memerlukan eksploitasi atas ketergantungan. Karena dalil utama adalah penyalahgunaan keadaan dan bukan penipuan, Pasal 1328 tidak menjadi dasar utama analisis substantif dalam sengketa ini, meskipun terkait erat dengan cacat kehendak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab perjanjian yang palsu atau terlarang. Meskipun Tergugat berargumen bahwa hubungan hukumnya adalah jual beli (sebab yang sah) bukan jaminan utang, isu utama yang diperiksa hakim adalah keabsahan kehendak (penyalahgunaan keadaan), bukan ketiadaan atau keterlarangan sebab perjanjian. Tidak ada dalil bahwa sebab perjanjiannya terlarang secara hukum positif, melainkan cacat pada proses pembentukan kehendak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam 'bagaimana saya bisa menuntutnya' mencakup kemungkinan tuntutan ganti rugi. Dalam sengketa, Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan penyalahgunaan keadaan yang merugikan Penggugat. Jika gugatan perdata (pembatalan perjanjian) gagal atau sebagai alternatif, Pasal 1365 menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat yang melanggar hukum (eksploitasi keadaan). Putusan juga membahas unsur kerugian dan perbuatan tidak patut, yang merupakan elemen dari Pasal 1365." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli. Relevansi muncul karena Tergugat berargumen bahwa yang terjadi adalah jual beli (sesuai Pasal 1457) dan bukan jaminan utang. Hakim harus menentukan apakah transaksi tersebut memenuhi unsur jual beli yang sah ataukah merupakan bentuk lain (pinjaman dengan jaminan) yang disalahgunakan. Pemahaman tentang definisi jual beli penting untuk membedakan status hukum transaksi yang disengketakan, meskipun akhirnya gugatan ditolak karena alasan prosedural (kurang pihak), definisi ini tetap menjadi bagian dari analisis substantif eksepsi Tergugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang akta otentik. Meskipun akta PPJB dan AJB adalah akta otentik, Pasal 1868 hanya mendefinisikan bentuk akta. Dalam sengketa ini, kekuatan pembuktian akta otentik tidak menjadi isu substantif utama yang menentukan menang/kalahnya gugatan terkait keabsahan kehendak atau penyalahgunaan keadaan. Isu utamanya adalah substansi perjanjian (penyalahgunaan keadaan), bukan bentuk formal akta. Kutipan pasal ini bersifat insidental untuk mengidentifikasi dokumen, bukan sebagai dasar hukum untuk menjawab pertanyaan tentang hak menuntut akibat penyalahgunaan keadaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 89461, + "completion_tokens": 8147 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_54_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_54_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1735564a13a0ca0accda49e2355d7325bc308a8a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_54_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_54_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 99.484, + "query": 6.868, + "relevance": 33.771, + "total": 140.159 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 56662, + "marked_chars": 56806 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; \n2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); \n \nDemikianlah putusan ini diucapkan oleh Nyoman Suharta, SH. Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat, tanggal 29 Nopember 2024, \ndalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Victor Risakotta Panitera \nPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat principal \ndiampingi Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II principal didampingi Kuasanya. \n \n Panitera Pengganti, Hakim, \n \n \n Victor Risakotta \n Nyoman Suharta, S.H \n \n \nPerincian biaya: \n1. Biaya Pendaftaran………………. Rp. 30.000,00 \n2. Biaya Proses…………………….. Rp. 100.000,00 \n3. Panggilan…………………………. \nRp. 278.000,00 \n4. Meterai……………………………. \nRp. 10.000,00 \n5. Redaksi…………………………… \nRp 40.000,00 \n6. Lainnya……………………………. Rp. 17.500,00 \n \n Jumlah…………………… \nRp. 475.000,00 \n \n(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 56806, + "frame": "Penggugat [PARDI SILALAHI] menggugat Tergugat I [MARJUKI] dan Tergugat II [FITRI INDRAYANI] atas dugaan wanprestasi terkait modal kerja proyek konstruksi yang disalurkan kepada Tergugat I, dengan tuntutan pembayaran sebesar Rp 320.000.000,-. Gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena dianggap cacat obscur libel akibat ketidakjelasan dasar hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah memberikan modal kerja kepada Tergugat I untuk tiga proyek konstruksi dengan total nilai Rp 245.000.000,- yang ditransfer melalui rekening Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan lisan pembagian keuntungan sebesar 30% yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II membantah telah mengenal Penggugat selama dua tahun dan mendalilkan pertemuan pertama terjadi pada tanggal 1 Mei 2023.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa hubungan mereka dengan Penggugat adalah kerja sama bagi hasil dengan pembagian keuntungan 50%, bukan pinjaman atau wanprestasi.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan kesepakatan apapun dengan Penggugat dan rekening Tergugat II hanya digunakan atas permintaan Tergugat I.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat cacat obscur libel karena tidak menjelaskan dasar hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [PARDI SILALAHI] mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I [MARJUKI] dan Tergugat II [FITRI INDRAYANI] dengan dalih wanprestasi terkait penyerahan modal kerja proyek konstruksi sebesar Rp 245.000.000,- yang disalurkan melalui rekening kedua Tergugat, serta tuntutan pembayaran tambahan keuntungan. Tergugat membantah adanya wanprestasi dan mendalilkan bahwa hubungan mereka bersifat kerja sama bagi hasil, serta Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara ini dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat cacat obscur libel karena tidak memuat penjelasan dasar hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [PARDI SILALAHI] mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I [MARJUKI] dan Tergugat II [FITRI INDRAYANI] dengan dalih wanprestasi terkait penyerahan modal kerja proyek konstruksi sebesar Rp 245.000.000,- yang disalurkan melalui rekening kedua Tergugat, serta tuntutan pembayaran tambahan keuntungan. Tergugat membantah adanya wanprestasi dan mendalilkan bahwa hubungan mereka bersifat kerja sama bagi hasil, serta Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara ini dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat cacat obscur libel karena tidak memuat penjelasan dasar hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah memberikan modal kerja kepada Tergugat I untuk tiga proyek konstruksi dengan total nilai Rp 245.000.000,- yang ditransfer melalui rekening Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan lisan pembagian keuntungan sebesar 30% yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II membantah telah mengenal Penggugat selama dua tahun dan mendalilkan pertemuan pertama terjadi pada tanggal 1 Mei 2023.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa hubungan mereka dengan Penggugat adalah kerja sama bagi hasil dengan pembagian keuntungan 50%, bukan pinjaman atau wanprestasi.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan kesepakatan apapun dengan Penggugat dan rekening Tergugat II hanya digunakan atas permintaan Tergugat I.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat cacat obscur libel karena tidak menjelaskan dasar hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya kasih uang modal kerja ke teman buat proyek, tapi dia pakai rekening temannya juga dan sekarang tidak mau bagi hasil, apa saya bisa menuntut keduanya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9346, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai), yang merupakan dasar hukum utama untuk menuntut pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian (dalam kasus ini, kewajiban untuk membagi hasil atau mengembalikan modal sesuai kesepakatan). Meskipun gugatan ditolak karena cacat formil (obscuur libel) akibat tidak adanya perjanjian tertulis yang jelas dengan Tergugat II, Pasal 1238 tetap relevan secara substantif karena pertanyaan awam menanyakan hak untuk menuntut akibat tidak adanya pemenuhan janji/kewajiban (wanprestasi)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20370, + "completion_tokens": 965 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_550_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_550_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e88bb4d7909a44a9b70d29084337fd0fb57012e3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_550_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_550_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 68, + "timings": { + "parse": 0.105, + "classify": 0.0, + "condense": 255.178, + "read": 95.908, + "query": 3.939, + "relevance": 26.638, + "total": 381.768 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 182622, + "marked_chars": 183225 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \n \nDalam Eksepsi \n- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II; \n \nDalam Pokok Perkara \n- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp5.147.000,00 (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 25 September \n2025 oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sami \nAnggraeni, S.H., M.H. dan Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim \nAnggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur Nomor tanggal 24 Juni 2025, putusan tersebut pada hari \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 66\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 67 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 550/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM \n \nKamis tanggal 2 Oktober 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka unt" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134984, + "summary": "Ny. Dameria SP Hasibuan (Penggugat), istri sah Boni Manullang (almarhum), menggugat Mega Hartati Manullang (Tergugat I) dan Sondy Partogihaulian Manullang (Tergugat II) serta tujuh turut tergugat (seluruh ahli waris anak-anak Boni Manullang dari dua pernikahan) atas sengketa waris dan perbuatan melawan hukum [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa Boni Manullang meninggal 29 Oktober 2017 meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah di Jl. H. Hasan No.23 Jakarta Timur yang bersertipikat HM No. 2290 (1.620 M2) dan telah dipecah menjadi lima bidang sertifikat baru (No. 03557-03561) atas nama seluruh ahli waris [HAL 4-11]. Para ahli waris telah menandatangani Surat Pernyataan Waris (2017-2018) dan Surat Pernyataan Kesepakatan (25 Mei 2022) yang mengizinkan jual beli atau balik nama tanah tersebut [HAL 12-13]. Namun, ketika Penggugat hendak menjual bagian haknya melalui Sertipikat HM No. 03617 (Luas 293 M2, pecahan dari No. 03559), Tergugat I dan Tergugat II menolak memberikan persetujuan dan tanda tangan tanpa alasan jelas, sedangkan turut tergugat lainnya telah menyetujui [HAL 12-13]. Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPer) yang menimbulkan kerugian materiil (biaya advokat Rp 60.000.000) dan immateriil (Rp 25.000.000), total Rp 85.000.000, serta menuntut perintah agar Tergugat I dan II menandatangani persetujuan di hadapan notaris atau memberi hak kepada Penggugat untuk menjual tanpa persetujuan mereka [HAL 14-22]. Tergugat I dan II membantah gugatan dengan eksepsi obscuur libel dan dalil pokok bahwa mereka justru membantu Penggugat, namun menuduh Penggugat ingkar janji mengenai pembagian harta dari penjualan Perumahan Kota Wisata kepada anak-anak pernikahan pertama, serta mengklaim tanah sengketa berasal dari harta Nani Rochani (istri pertama) yang kemudian dibalik nama ke Boni Manullang [HAL 23-42]. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-45) termasuk sertifikat, akta kematian, perjanjian pembagian hasil jual tanah 2009, dan transfer uang, serta kesaksian Jenny Nancy Alexandrina yang membenarkan pernikahan, kematian Boni, dan penolakan Tergugat I/II dalam proses jual beli tanah 293 M2 tersebut [HAL 43-51]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 49741, + "summary": "Ny. Dameria SP Hasibuan (Penggugat), istri sah Boni Manullang (almarhum), menggugat Mega Hartati Manullang (Tergugat I) dan Sondy Partogihaulian Manullang (Tergugat II) serta tujuh turut tergugat (seluruh ahli waris anak-anak Boni Manullang dari dua pernikahan) atas sengketa waris dan perbuatan melawan hukum [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa Boni Manullang meninggal 29 Oktober 2017 meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah di Jl. H. Hasan No.23 Jakarta Timur yang bersertipikat HM No. 2290 (1.620 M2) dan telah dipecah menjadi lima bidang sertifikat baru (No. 03557-03561) atas nama seluruh ahli waris [HAL 4-11]. Para ahli waris telah menandatangani Surat Pernyataan Waris (2017-2018) dan Surat Pernyataan Kesepakatan (25 Mei 2022) yang mengizinkan jual beli atau balik nama tanah tersebut [HAL 12-13]. Namun, ketika Penggugat hendak menjual bagian haknya melalui Sertipikat HM No. 03617 (Luas 293 M2, pecahan dari No. 03559), Tergugat I dan Tergugat II menolak memberikan persetujuan dan tanda tangan tanpa alasan jelas, sedangkan turut tergugat lainnya telah menyetujui [HAL 12-13]. Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPer) yang menimbulkan kerugian materiil (biaya advokat Rp 60.000.000) dan immateriil (Rp 25.000.000), total Rp 85.000.000, serta menuntut perintah agar Tergugat I dan II menandatangani persetujuan di hadapan notaris atau memberi hak kepada Penggugat untuk menjual tanpa persetujuan mereka [HAL 14-22]. Tergugat I dan II membantah gugatan dengan eksepsi obscuur libel dan dalil pokok bahwa mereka justru membantu Penggugat, namun menuduh Penggugat ingkar janji mengenai pembagian harta dari penjualan Perumahan Kota Wisata kepada anak-anak pernikahan pertama, serta mengklaim tanah sengketa berasal dari harta Nani Rochani (istri pertama) yang kemudian dibalik nama ke Boni Manullang [HAL 23-42]. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-45) termasuk sertifikat, akta kematian, perjanjian pembagian hasil jual tanah 2009, dan transfer uang, serta kesaksian Jenny Nancy Alexandrina yang membenarkan pernikahan, kematian Boni, dan penolakan Tergugat I/II dalam proses jual beli tanah 293 M2 tersebut [HAL 43-51]. Saksi Jenny Nancy Alexandrina mengonfirmasi bahwa tanah seluas 1.620 M2 atas nama 10 ahli waris, Penggugat memiliki hak sekitar 500-511 M2, dan Tergugat I/II menolak menandatangani persetujuan jual beli tanah 293 M2 tanpa alasan jelas, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian biaya gugatan [HAL 51-53]. Saksi Hani Rusnawati, S.H. (Notaris) yang mengurus balik nama, mengonfirmasi bahwa tanah 293 M2 adalah hak Penggugat dan anak-anaknya, proses jual beli tersendat sejak 2023 karena Tergugat I/II tidak mau menandatangani, dan tanah tersebut telah dijual kepada Pak Dadang (141 M2, lunas) dan Pak Joko (152 M2, belum lunas) dengan PPJB yang ditandatangani 8 orang ahli waris kecuali Tergugat I/II [HAL 53-54]. Tergugat I mengajukan bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-11) termasuk Kartu Keluarga, Akta Nikah Boni-Nani Rochani, penetapan ahli waris Nani Rochani, perjanjian pembagian hasil jual tanah 2009, sertifikat HM No. 2290, dan surat pernyataan bahwa tidak ada perjanjian pemisahan harta antara Boni dan Penggugat [HAL 55-56]. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 25 Agustus 2025 yang membuktikan objek tanah Sertipikat HM No. 03617 (293 M2) telah dikuasai pihak ketiga, yaitu tanah 141 M2 milik Bapak Dadang (berbangunan) dan tanah 152 M2 dikuasai Pak Joko (kosong) [HAL 64]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel karena gugatan telah memenuhi syarat formil dasar, namun dalam pokok perkara Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (obscure libel) karena positanya tidak jelas dan lengkap; Penggugat dalil \"akan menjual\" tanah, padahal hasil pemeriksaan setempat membuktikan tanah tersebut sudah dialihkan dan dikuasai pihak ketiga (Pak Dadang dan Pak Joko), sehingga ketidakjelasan ini dapat merugikan pihak ketiga dan menyebabkan gugatan cacat formil [HAL 65-66]. Amar putusan: Eksepsi Tergugat ditolak; Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp 5.147.000,00 [HAL 66-68]." + } + ], + "final_summary": "Ny. Dameria SP Hasibuan (Penggugat), istri sah Boni Manullang (almarhum), menggugat Mega Hartati Manullang (Tergugat I) dan Sondy Partogihaulian Manullang (Tergugat II) serta tujuh turut tergugat (seluruh ahli waris anak-anak Boni Manullang dari dua pernikahan) atas sengketa waris dan perbuatan melawan hukum [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa Boni Manullang meninggal 29 Oktober 2017 meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah di Jl. H. Hasan No.23 Jakarta Timur yang bersertipikat HM No. 2290 (1.620 M2) dan telah dipecah menjadi lima bidang sertifikat baru (No. 03557-03561) atas nama seluruh ahli waris [HAL 4-11]. Para ahli waris telah menandatangani Surat Pernyataan Waris (2017-2018) dan Surat Pernyataan Kesepakatan (25 Mei 2022) yang mengizinkan jual beli atau balik nama tanah tersebut [HAL 12-13]. Namun, ketika Penggugat hendak menjual bagian haknya melalui Sertipikat HM No. 03617 (Luas 293 M2, pecahan dari No. 03559), Tergugat I dan Tergugat II menolak memberikan persetujuan dan tanda tangan tanpa alasan jelas, sedangkan turut tergugat lainnya telah menyetujui [HAL 12-13]. Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPer) yang menimbulkan kerugian materiil (biaya advokat Rp 60.000.000) dan immateriil (Rp 25.000.000), total Rp 85.000.000, serta menuntut perintah agar Tergugat I dan II menandatangani persetujuan di hadapan notaris atau memberi hak kepada Penggugat untuk menjual tanpa persetujuan mereka [HAL 14-22]. Tergugat I dan II membantah gugatan dengan eksepsi obscuur libel dan dalil pokok bahwa mereka justru membantu Penggugat, namun menuduh Penggugat ingkar janji mengenai pembagian harta dari penjualan Perumahan Kota Wisata kepada anak-anak pernikahan pertama, serta mengklaim tanah sengketa berasal dari harta Nani Rochani (istri pertama) yang kemudian dibalik nama ke Boni Manullang [HAL 23-42]. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-45) termasuk sertifikat, akta kematian, perjanjian pembagian hasil jual tanah 2009, dan transfer uang, serta kesaksian Jenny Nancy Alexandrina yang membenarkan pernikahan, kematian Boni, dan penolakan Tergugat I/II dalam proses jual beli tanah 293 M2 tersebut [HAL 43-51]. Saksi Jenny Nancy Alexandrina mengonfirmasi bahwa tanah seluas 1.620 M2 atas nama 10 ahli waris, Penggugat memiliki hak sekitar 500-511 M2, dan Tergugat I/II menolak menandatangani persetujuan jual beli tanah 293 M2 tanpa alasan jelas, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian biaya gugatan [HAL 51-53]. Saksi Hani Rusnawati, S.H. (Notaris) yang mengurus balik nama, mengonfirmasi bahwa tanah 293 M2 adalah hak Penggugat dan anak-anaknya, proses jual beli tersendat sejak 2023 karena Tergugat I/II tidak mau menandatangani, dan tanah tersebut telah dijual kepada Pak Dadang (141 M2, lunas) dan Pak Joko (152 M2, belum lunas) dengan PPJB yang ditandatangani 8 orang ahli waris kecuali Tergugat I/II [HAL 53-54]. Tergugat I mengajukan bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-11) termasuk Kartu Keluarga, Akta Nikah Boni-Nani Rochani, penetapan ahli waris Nani Rochani, perjanjian pembagian hasil jual tanah 2009, sertifikat HM No. 2290, dan surat pernyataan bahwa tidak ada perjanjian pemisahan harta antara Boni dan Penggugat [HAL 55-56]. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 25 Agustus 2025 yang membuktikan objek tanah Sertipikat HM No. 03617 (293 M2) telah dikuasai pihak ketiga, yaitu tanah 141 M2 milik Bapak Dadang (berbangunan) dan tanah 152 M2 dikuasai Pak Joko (kosong) [HAL 64]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel karena gugatan telah memenuhi syarat formil dasar, namun dalam pokok perkara Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (obscure libel) karena positanya tidak jelas dan lengkap; Penggugat dalil \"akan menjual\" tanah, padahal hasil pemeriksaan setempat membuktikan tanah tersebut sudah dialihkan dan dikuasai pihak ketiga (Pak Dadang dan Pak Joko), sehingga ketidakjelasan ini dapat merugikan pihak ketiga dan menyebabkan gugatan cacat formil [HAL 65-66]. Amar putusan: Eksepsi Tergugat ditolak; Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp 5.147.000,00 [HAL 66-68]." + }, + "read": { + "input_chars": 4187, + "frame": "Ny. Dameria SP Hasibuan menggugat Mega Hartati Manullang dan Sondy Partogihaulian Manullang serta tujuh ahli waris lainnya atas sengketa waris dan perbuatan melawan hukum terkait penolakan persetujuan jual beli tanah warisan. Penggugat meminta perintah agar Tergugat I dan II menandatangani persetujuan jual beli atau memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual tanpa persetujuan mereka. Gugatan ini ditolak karena dianggap tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Boni Manullang meninggal dunia pada 29 Oktober 2017 meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah di Jakarta Timur yang telah dipecah menjadi lima bidang sertifikat baru atas nama seluruh ahli waris.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris telah menandatangani Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Kesepakatan yang mengizinkan jual beli atau balik nama tanah tersebut.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menolak memberikan persetujuan dan tanda tangan untuk penjualan bagian hak Penggugat melalui Sertipikat HM No. 03617 tanpa alasan jelas, sedangkan turut tergugat lainnya telah menyetujui.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil serta menuntut perintah agar mereka menandatangani persetujuan jual beli.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II membantah gugatan dengan dalil bahwa mereka justru membantu Penggugat, namun menuduh Penggugat ingkar janji mengenai pembagian harta dan mengklaim tanah sengketa berasal dari harta istri pertama Boni Manullang.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat membuktikan bahwa objek tanah Sertipikat HM No. 03617 seluas 293 M2 telah dikuasai pihak ketiga, yaitu tanah seluas 141 M2 milik Bapak Dadang dan tanah seluas 152 M2 dikuasai Pak Joko.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena positanya tidak jelas dan lengkap, mengingat tanah yang dimaksud sudah dialihkan dan dikuasai pihak ketiga.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Ny. Dameria SP Hasibuan menggugat Mega Hartati Manullang, Sondy Partogihaulian Manullang, dan tujuh ahli waris lainnya atas sengketa waris dan perbuatan melawan hukum terkait penolakan persetujuan jual beli tanah warisan. Penggugat dalil bahwa Boni Manullang meninggal dunia meninggalkan tanah yang telah dipecah menjadi sertifikat baru atas nama ahli waris, dan para ahli waris telah menandatangani kesepakatan untuk jual beli. Namun, Tergugat I dan II menolak menandatangani persetujuan untuk penjualan bagian hak Penggugat tanpa alasan jelas, sehingga Penggugat menuntut perintah agar mereka menandatangani persetujuan atau memberikan hak jual tanpa persetujuan. Tergugat membantah dengan dalil membantu Penggugat namun menuduh Penggugat ingkar janji dan mengklaim tanah berasal dari harta istri pertama. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat, namun dalam pokok perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena positanya tidak jelas dan lengkap, mengingat pemeriksaan setempat membuktikan tanah yang dimaksud sudah dialihkan dan dikuasai pihak ketiga, sehingga gugatan dianggap cacat formil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Ny. Dameria SP Hasibuan menggugat Mega Hartati Manullang, Sondy Partogihaulian Manullang, dan tujuh ahli waris lainnya atas sengketa waris dan perbuatan melawan hukum terkait penolakan persetujuan jual beli tanah warisan. Penggugat dalil bahwa Boni Manullang meninggal dunia meninggalkan tanah yang telah dipecah menjadi sertifikat baru atas nama ahli waris, dan para ahli waris telah menandatangani kesepakatan untuk jual beli. Namun, Tergugat I dan II menolak menandatangani persetujuan untuk penjualan bagian hak Penggugat tanpa alasan jelas, sehingga Penggugat menuntut perintah agar mereka menandatangani persetujuan atau memberikan hak jual tanpa persetujuan. Tergugat membantah dengan dalil membantu Penggugat namun menuduh Penggugat ingkar janji dan mengklaim tanah berasal dari harta istri pertama. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat, namun dalam pokok perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena positanya tidak jelas dan lengkap, mengingat pemeriksaan setempat membuktikan tanah yang dimaksud sudah dialihkan dan dikuasai pihak ketiga, sehingga gugatan dianggap cacat formil.", + "facts": [ + { + "fact": "Boni Manullang meninggal dunia pada 29 Oktober 2017 meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah di Jakarta Timur yang telah dipecah menjadi lima bidang sertifikat baru atas nama seluruh ahli waris.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris telah menandatangani Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Kesepakatan yang mengizinkan jual beli atau balik nama tanah tersebut.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menolak memberikan persetujuan dan tanda tangan untuk penjualan bagian hak Penggugat melalui Sertipikat HM No. 03617 tanpa alasan jelas, sedangkan turut tergugat lainnya telah menyetujui.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil serta menuntut perintah agar mereka menandatangani persetujuan jual beli.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II membantah gugatan dengan dalil bahwa mereka justru membantu Penggugat, namun menuduh Penggugat ingkar janji mengenai pembagian harta dan mengklaim tanah sengketa berasal dari harta istri pertama Boni Manullang.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat membuktikan bahwa objek tanah Sertipikat HM No. 03617 seluas 293 M2 telah dikuasai pihak ketiga, yaitu tanah seluas 141 M2 milik Bapak Dadang dan tanah seluas 152 M2 dikuasai Pak Joko.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena positanya tidak jelas dan lengkap, mengingat tanah yang dimaksud sudah dialihkan dan dikuasai pihak ketiga.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa ahli waris lain menolak tanda tangan jual beli tanah warisan padahal sudah sepakat, padahal saya sudah bayar bagian saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29198, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum substantif yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena alasan formal (obscur libel/kabur), teks putusan secara eksplisit menguji apakah dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diderita memenuhi syarat Pasal 1365. Pasal ini mengatur unsur-unsur (perbuatan melanggar hukum, kerugian, kesalahan, hubungan sebab-akibat) yang menjadi inti sengketa antara ahli waris terkait penolakan tanda tangan jual beli tanah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 65034, + "completion_tokens": 2957 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_551_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_551_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0fe530aa9cfdfe9d4338feef797a0d6788e23661 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_551_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_551_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 28, + "timings": { + "parse": 0.051, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 167.474, + "query": 4.515, + "relevance": 26.406, + "total": 198.446 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 76941, + "marked_chars": 77184 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Eksepsi: \n- \nMenolak eksepsi para Tergugat seluruhnya; \nDalam Pokok Perkara: \n1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; \n2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp1.529.500,00 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus \nrupiah) \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa tanggal 16 September \n2025, oleh kami, Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria \nHelpina, S.H., M.H. dan Iche Purnawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai \nHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka \nuntuk umum pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 oleh Hakim \nKetua \ndengan \ndihadiri \noleh \npara \nHakim \nAnggota \ntersebut, \nIka \nMardikaningsih, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik \nmelalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga. \n \nHakim Anggota, \n Hakim Ketua, \n \n \n \nRia Helpina, S.H., M.H. Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. \n \n \n \nIche Purnawaty, S.H., M.H. \nPanitera Pengganti, \n \n \n \nIka Mardikaningsih, S.H. \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 77184, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Tergugat I dan Tergugat II (juga ahli waris) serta Turut Tergugat (instansi pertanahan) terkait sengketa pembagian harta warisan berupa rumah di Cibubur. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, memerintahkan penyerahan sertifikat, pembayaran uang pengganti hak waris, pengosongan rumah, dan pemblokiran sertifikat. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak gugatan tersebut untuk seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah anak kandung dari almarhum Edwar Limahelu dan almarhumah Charlotte Jacoba Pelupessy.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan orang tua kandung berupa rumah permanen dengan luas 128 meter persegi di Jalan Cibubur VIII F Nomor 41, Jakarta Timur.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 04811/Cibubur/2004 atas nama Rita Jane Lemahelu, Paul Palupessy, Bernard Otto Steve Limahelu, dan Ronny Broerie merupakan harta warisan orang tua kandung para pihak.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kepemilikan rumah warisan tersebut masih berada dalam penguasaan bersama para pihak dan belum ada kesepakatan mengenai pembagiannya.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat tidak mau berbagi harta peninggalan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II memegang asli Sertifikat Hak Milik Nomor 04811/Cibubur/2004 dan menolak menunjukkannya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran uang pengganti hak waris sebesar Rp375.000.000,00 atau Rp500.000.000,00 tergantung petitum.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengosongan rumah peninggalan orang tua kandung oleh Tergugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 04811/Cibubur/2004 oleh Turut Tergugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena kepemilikan masih bersama dan tidak melanggar hak subjektif atau kepatutan.", + "page": 25, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, selaku ahli waris, menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang juga merupakan ahli waris serta Turut Tergugat (instansi pertanahan) atas sengketa pembagian harta warisan berupa rumah di Cibubur. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mau berbagi harta warisan dan memegang sertifikat secara sepihak, sehingga menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, penyerahan sertifikat ke pengadilan, pembayaran uang pengganti hak waris, pengosongan rumah, dan pemblokiran sertifikat. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi Tergugat mengenai kurangnya pihak dan gugatan kabur, namun dalam pemeriksaan pokok perkara, hakim menetapkan bahwa kepemilikan rumah warisan masih berada dalam penguasaan bersama para pihak dan belum ada kesepakatan pembagian. Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menempati rumah warisan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban hukum, tidak melanggar hak subjektif Penggugat, dan tidak melanggar kepatutan, sehingga Penggugat gagal membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Akibatnya, seluruh gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, selaku ahli waris, menggugat Tergugat I dan Tergugat II yang juga merupakan ahli waris serta Turut Tergugat (instansi pertanahan) atas sengketa pembagian harta warisan berupa rumah di Cibubur. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mau berbagi harta warisan dan memegang sertifikat secara sepihak, sehingga menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, penyerahan sertifikat ke pengadilan, pembayaran uang pengganti hak waris, pengosongan rumah, dan pemblokiran sertifikat. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi Tergugat mengenai kurangnya pihak dan gugatan kabur, namun dalam pemeriksaan pokok perkara, hakim menetapkan bahwa kepemilikan rumah warisan masih berada dalam penguasaan bersama para pihak dan belum ada kesepakatan pembagian. Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menempati rumah warisan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban hukum, tidak melanggar hak subjektif Penggugat, dan tidak melanggar kepatutan, sehingga Penggugat gagal membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Akibatnya, seluruh gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah anak kandung dari almarhum Edwar Limahelu dan almarhumah Charlotte Jacoba Pelupessy.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan orang tua kandung berupa rumah permanen dengan luas 128 meter persegi di Jalan Cibubur VIII F Nomor 41, Jakarta Timur.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 04811/Cibubur/2004 atas nama Rita Jane Lemahelu, Paul Palupessy, Bernard Otto Steve Limahelu, dan Ronny Broerie merupakan harta warisan orang tua kandung para pihak.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kepemilikan rumah warisan tersebut masih berada dalam penguasaan bersama para pihak dan belum ada kesepakatan mengenai pembagiannya.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat tidak mau berbagi harta peninggalan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II memegang asli Sertifikat Hak Milik Nomor 04811/Cibubur/2004 dan menolak menunjukkannya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran uang pengganti hak waris sebesar Rp375.000.000,00 atau Rp500.000.000,00 tergantung petitum.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengosongan rumah peninggalan orang tua kandung oleh Tergugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 04811/Cibubur/2004 oleh Turut Tergugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena kepemilikan masih bersama dan tidak melanggar hak subjektif atau kepatutan.", + "page": 25, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan saudara kandung lain masih waris rumah orang tua, tapi mereka pegang sertifikat sendiri dan tidak mau bagi, boleh saya minta uang ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 34264, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang merupakan teori hukum utama yang diuji dalam putusan untuk menjawab apakah tindakan saudara yang memegang sertifikat dan tidak mau membagi warisan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mewajibkan penggantian kerugian. Putusan secara eksplisit menguji apakah unsur-unsur dalam Pasal 1365 terpenuhi untuk menjawab pertanyaan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 32688, + "completion_tokens": 1250 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_55_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_55_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..20ebb6a88dcad9c33076602e4b3ee38b8d0a3a00 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_55_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_55_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 41, + "timings": { + "parse": 0.074, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 144.847, + "query": 3.777, + "relevance": 6.939, + "total": 155.637 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 113652, + "marked_chars": 114012 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI \nDALAM EKSEPSI \n- \nMengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi; \nDALAM POKOK PERKARA \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima; \nDALAM REKONVENSI \n- \nMenyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 39\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \nHalaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM \n \n- \nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar \nbiaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu \nrupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, oleh kami, \nDaru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H. \ndan Subchi Eko Putro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, \nputusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025 diucapkan d" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 114012, + "frame": "H. ANTONI EFRIZON menggugat RUDIYANA dan ETI SULASTRI TOGATOROP atas penguasaan sebagian tanah sengketa yang didalilkan sebagai miliknya, dengan tuntutan pengosongan tanah, pembatalan jual beli sebelumnya, dan ganti rugi. Gugatan ini ditolak karena dianggap kurang pihak akibat tidak menarik penjual tanah sebagai pihak dalam perkara. Akibatnya, gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh para Tergugat juga tidak dapat diperiksa dan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli tanah seluas 180 M² dari Diding Machyudin berdasarkan Akta Jual Beli No. 703/2017 yang dibuat di hadapan PPAT.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tanah objek sengketa beralas hak Girik C Nomor 504 Persil 6 Blok D.II atas nama H. Ahmad bin Maasim dan belum bersertifikat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan bahwa Diding Machyudin bukan ahli waris sah H. Ahmad bin Maasim berdasarkan putusan Pengadilan Agama.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak menarik Diding Machyudin (penjual) sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik penjual atas tanah yang belum bersertifikat.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima karena eksepsi kurang pihak dikabulkan.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena gugatan konvensi tidak dapat diterima.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "H. ANTONI EFRIZON mengajukan gugatan terhadap RUDIYANA dan ETI SULASTRI TOGATOROP dengan dalil bahwa ia adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 180 M² yang diperoleh melalui jual beli dengan Diding Machyudin, namun sebagian tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat. Penggugat menuntut pengosongan tanah, pembatalan jual beli sebelumnya, dan pembayaran ganti rugi. Para Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan penjual, Diding Machyudin. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak berdasarkan pedoman yang mewajibkan penjual tanah belum bersertifikat untuk ditarik sebagai pihak, sehingga gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Akibat keterkaitan erat antara gugatan konvensi dan rekonvensi, gugatan balik Para Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya." + }, + "query": { + "summarized_case": "H. ANTONI EFRIZON mengajukan gugatan terhadap RUDIYANA dan ETI SULASTRI TOGATOROP dengan dalil bahwa ia adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 180 M² yang diperoleh melalui jual beli dengan Diding Machyudin, namun sebagian tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat. Penggugat menuntut pengosongan tanah, pembatalan jual beli sebelumnya, dan pembayaran ganti rugi. Para Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan penjual, Diding Machyudin. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak berdasarkan pedoman yang mewajibkan penjual tanah belum bersertifikat untuk ditarik sebagai pihak, sehingga gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Akibat keterkaitan erat antara gugatan konvensi dan rekonvensi, gugatan balik Para Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli tanah seluas 180 M² dari Diding Machyudin berdasarkan Akta Jual Beli No. 703/2017 yang dibuat di hadapan PPAT.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tanah objek sengketa beralas hak Girik C Nomor 504 Persil 6 Blok D.II atas nama H. Ahmad bin Maasim dan belum bersertifikat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan bahwa Diding Machyudin bukan ahli waris sah H. Ahmad bin Maasim berdasarkan putusan Pengadilan Agama.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak menarik Diding Machyudin (penjual) sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik penjual atas tanah yang belum bersertifikat.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima karena eksepsi kurang pihak dikabulkan.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena gugatan konvensi tidak dapat diterima.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya beli tanah dari seseorang tapi sekarang dikuasai orang lain, kenapa gugatan saya ditolak karena tidak melibatkan penjualnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19998, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi pokok sengketa dalam perkara (penggugat menuntut pengosongan tanah karena dikuasai pihak lain). Meskipun gugatan ditolak karena alasan prosedural (kurang pihak), pasal ini tetap relevan secara substantif karena merupakan landasan hukum materiil dari dalil utama yang diperdebatkan dalam perkara." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 40461, + "completion_tokens": 951 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_570_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_570_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2f96a38ae3d67dd0c954a1c2defcf706bbfd3afa --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_570_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_570_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.017, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 110.367, + "query": 3.31, + "relevance": 64.683, + "total": 178.377 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27830, + "marked_chars": 27911 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27911, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap Ibu kandungnya, [NAMA_ORANG], yang didalilkan mengalami penurunan kesadaran dan ketidakmampuan mengurus harta. Pemohon meminta untuk ditunjuk sebagai pengampu dan diberi izin melakukan tindakan hukum berupa balik nama waris atau menjual aset tanah dan bangunan atas nama [NAMA_ORANG].", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki tiga orang anak, yaitu Pemohon, [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki aset berupa Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5471/Cibatu Tahun 1998.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengalami penurunan kesadaran dan kesulitan mobilisasi sehingga bergantung pada anak-anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para anak [NAMA_ORANG] sepakat menunjuk Pemohon sebagai pengampu melalui Surat Pernyataan Persetujuan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat menunjukkan [NAMA_ORANG] tidak bisa berkomunikasi maupun bergerak dan dibantu alat pernafasan medis.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dimohonkan untuk ditunjuk sebagai pengampu dan diberi izin melakukan tindakan hukum balik nama waris atau menjual aset [NAMA_ORANG].", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap Ibu kandungnya, [NAMA_ORANG], dengan dalih bahwa Ibu Pemohon mengalami penurunan kesadaran dan ketidakmampuan fisik serta mental untuk mengurus kepentingan hukumnya sendiri. Pemohon didalilkan sepakat dengan saudara-saudaranya untuk ditunjuk sebagai pengampu guna melakukan tindakan hukum terhadap aset tanah dan bangunan milik Ibu Pemohon. Setelah memeriksa bukti surat, kesaksian, dan hasil pemeriksaan setempat yang mengonfirmasi kondisi kesehatan Ibu Pemohon, Hakim menetapkan Pemohon sebagai pengampu dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum berupa balik nama waris atau menjual aset tersebut atas nama Ibu Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap Ibu kandungnya, [NAMA_ORANG], dengan dalih bahwa Ibu Pemohon mengalami penurunan kesadaran dan ketidakmampuan fisik serta mental untuk mengurus kepentingan hukumnya sendiri. Pemohon didalilkan sepakat dengan saudara-saudaranya untuk ditunjuk sebagai pengampu guna melakukan tindakan hukum terhadap aset tanah dan bangunan milik Ibu Pemohon. Setelah memeriksa bukti surat, kesaksian, dan hasil pemeriksaan setempat yang mengonfirmasi kondisi kesehatan Ibu Pemohon, Hakim menetapkan Pemohon sebagai pengampu dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum berupa balik nama waris atau menjual aset tersebut atas nama Ibu Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki tiga orang anak, yaitu Pemohon, [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki aset berupa Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bekasi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5471/Cibatu Tahun 1998.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengalami penurunan kesadaran dan kesulitan mobilisasi sehingga bergantung pada anak-anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para anak [NAMA_ORANG] sepakat menunjuk Pemohon sebagai pengampu melalui Surat Pernyataan Persetujuan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat menunjukkan [NAMA_ORANG] tidak bisa berkomunikasi maupun bergerak dan dibantu alat pernafasan medis.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dimohonkan untuk ditunjuk sebagai pengampu dan diberi izin melakukan tindakan hukum balik nama waris atau menjual aset [NAMA_ORANG].", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ibu saya sakit parah dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apakah saya boleh menjual tanah miliknya atas namanya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11636, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 462 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 462 KUHPerdata", + "text": "Pasal 462: Seorang anak belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila atau gelap mata, tidak boleh ditempatkan di bawah pengampuan, tetapi tetap berada di bawah pengawasan bapaknya, ibunya atau walinya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif seseorang harus ditempatkan di bawah pengampuan (keadaan dungu, gila, atau mata gelap). Dalam pertanyaan, ibu pemohon 'sakit parah dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri', yang merupakan fakta inti untuk menentukan apakah ia memenuhi syarat pengampuan. Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum untuk menetapkan pengampuan, sehingga pasal ini memiliki hubungan substantif langsung dengan masalah apakah tindakan hukum (penjualan tanah) dapat dilakukan melalui mekanisme pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan (keluarga sedarah). Dalam pertanyaan, penanya adalah anak ('Ibu saya... apakah saya boleh...'), yang merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus. Pasal ini relevan karena menentukan legitimasi penanya untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi ibunya, yang merupakan prasyarat hukum sebelum ia bisa bertindak sebagai pengampu untuk menjual tanah ibunya." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur pengajuan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri. Meskipun bersifat prosedural, dalam konteks pertanyaan 'apakah saya boleh...', jawaban hukumnya memerlukan langkah formal pengajuan ke pengadilan. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar yurisdiksi dan prosedur permohonan pengampuan, sehingga pasal ini relevan sebagai bagian dari kerangka hukum yang harus ditempuh untuk menjawab pertanyaan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 462 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur khusus mengenai anak yang belum dewasa (minor) yang dungu/gila, yang tetap berada di bawah pengawasan orang tua/wali, bukan pengampuan. Fakta dalam pertanyaan adalah mengenai 'ibu' (orang dewasa) yang sakit parah, bukan anak yang belum dewasa. Oleh karena itu, fakta pemicu unsur pasal ini (anak belum dewasa) sama sekali tidak muncul dalam pertanyaan atau isu hukum yang diperiksa, sehingga tidak relevan secara substantif." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13252, + "completion_tokens": 1132 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_577_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_577_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3ade6eacffe2ccd6481d56d95a9bb36e2d769b73 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_577_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_577_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 47, + "timings": { + "parse": 0.106, + "classify": 0.0, + "condense": 209.713, + "read": 93.805, + "query": 1.928, + "relevance": 68.299, + "total": 373.851 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 136947, + "marked_chars": 137361 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDALAM KONVENSI \nDALAM EKSEPSI \n- Menerima eksepsi Tergugat II \nDALAM POKOK PERKARA \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima \nDALAM REKONVENSI \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI \n- \nMenghukum \nPenggugat \nKonvensi/Tergugat \nRekonvensi \nuntuk \nmembayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000- (empat ratus tiga puluh \nenam ribu rupiah); \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 46\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 47 dari 47 Putusan Nomor 577/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim \n \nDemikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA-Khusus, pada hari Senin, tanggal 20 \nJanuari 2025, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, \nHeru Kuntjoro S.H., M.H., dan Arief Yudiarto, SH.,MH., masing-masing sebagai \nHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 \nJanuari 2025 dalam persidangan yang terbu" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134976, + "summary": "[HAL 1-10] Penggugat Doni Juniarta menggugat Tergugat I PT Mulia Bakti Famili, Tergugat II PT Nindya Beton, dan Turut Tergugat Alexander dengan dalil adanya perjanjian lisan pinjam-meminjam dana sebesar Rp 1.944.364.999,- antara Tergugat I dan Tergugat II yang disalurkan melalui Penggugat, serta tuduhan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) oleh para Tergugat yang menyebabkan Penggugat dituntut dalam Laporan Polisi No. LP/6715/XI/YAN.2.5/2020/SPKT/PMJ tanggal 12 November 2020. Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian lisan, pembebasan tanggung jawab Penggugat atas utang tersebut, serta ganti rugi materiil Rp 500.000.000,- dan immateriil Rp 5.000.000.000,- secara tanggung renteng, ditambah sita jaminan dan uang paksa. [HAL 11-27] Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena bukan pihak dalam perjanjian lisan, gugatan kabur (*obscuur libel*) karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta petitum tidak didukung posita. Secara pokok, Tergugat II menolak dalil perjanjian lisan dan menyatakan tidak pernah memiliki hubungan hukum atau riwayat kerja sama dengan Tergugat I. Tergugat II juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat dengan dalil Penggugat sebagai Plt. Kepala Plant melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima pembayaran konsumen sebesar Rp 1.728.285.000,- ke rekening pribadi, menuntut pengembalian dana ditambah bunga dan ganti rugi immateriil. [HAL 28-41] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (Surat Pengakuan Hutang, chat WhatsApp, kontrak kerja, putusan perkara lain, dan rekaman telepon) tanpa saksi. Tergugat II mengajukan 26 bukti surat (termasuk audit KAP, invoice, dan bukti transfer) serta 2 saksi (Silo Aji Santoso dan Bayu Ismail) yang membenarkan bahwa pembayaran pelanggan dialihkan ke rekening pribadi Penggugat secara melanggar SOP dan tidak pernah ada perjanjian pinjam-meminjam dana antara perusahaan. [HAL 42-47] Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena bukan pihak dalam perjanjian lisan antara Tergugat I dan Tergugat II serta tidak memiliki kepentingan langsung, sehingga gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Akibatnya, gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima karena keterkaitan erat dengan gugatan konvensi yang belum diperiksa pokok perkaranya. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara Rp 436.000,-." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 3885, + "summary": "[HAL 1-10] Penggugat Doni Juniarta menggugat Tergugat I PT Mulia Bakti Famili, Tergugat II PT Nindya Beton, dan Turut Tergugat Alexander dengan dalil adanya perjanjian lisan pinjam-meminjam dana sebesar Rp 1.944.364.999,- antara Tergugat I dan Tergugat II yang disalurkan melalui Penggugat, serta tuduhan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) oleh para Tergugat yang menyebabkan Penggugat dituntut dalam Laporan Polisi No. LP/6715/XI/YAN.2.5/2020/SPKT/PMJ tanggal 12 November 2020. Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian lisan, pembebasan tanggung jawab Penggugat atas utang tersebut, serta ganti rugi materiil Rp 500.000.000,- dan immateriil Rp 5.000.000.000,- secara tanggung renteng, ditambah sita jaminan dan uang paksa. [HAL 11-27] Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena bukan pihak dalam perjanjian lisan, gugatan kabur (*obscuur libel*) karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta petitum tidak didukung posita. Secara pokok, Tergugat II menolak dalil perjanjian lisan dan menyatakan tidak pernah memiliki hubungan hukum atau riwayat kerja sama dengan Tergugat I. Tergugat II juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat dengan dalil Penggugat sebagai Plt. Kepala Plant melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima pembayaran konsumen sebesar Rp 1.728.285.000,- ke rekening pribadi, menuntut pengembalian dana ditambah bunga dan ganti rugi immateriil. [HAL 28-41] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (Surat Pengakuan Hutang, chat WhatsApp, kontrak kerja, putusan perkara lain, dan rekaman telepon) tanpa saksi. Tergugat II mengajukan 26 bukti surat (termasuk audit KAP, invoice, dan bukti transfer) serta 2 saksi (Silo Aji Santoso dan Bayu Ismail) yang membenarkan bahwa pembayaran pelanggan dialihkan ke rekening pribadi Penggugat secara melanggar SOP dan tidak pernah ada perjanjian pinjam-meminjam dana antara perusahaan. [HAL 42-47] Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena bukan pihak dalam perjanjian lisan antara Tergugat I dan Tergugat II serta tidak memiliki kepentingan langsung, sehingga gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Akibatnya, gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima karena keterkaitan erat dengan gugatan konvensi yang belum diperiksa pokok perkaranya. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara Rp 436.000,-. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA-Khusus ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Immanuel, S.H., M.H., dan Hakim Anggota Heru Kuntjoro, S.H., M.H. serta Arief Yudiarto, SH.,MH., dengan rincian biaya perkara meliputi biaya pendaftaran, proses, panggilan, materai, redaksi, dan lainnya." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-10] Penggugat Doni Juniarta menggugat Tergugat I PT Mulia Bakti Famili, Tergugat II PT Nindya Beton, dan Turut Tergugat Alexander dengan dalil adanya perjanjian lisan pinjam-meminjam dana sebesar Rp 1.944.364.999,- antara Tergugat I dan Tergugat II yang disalurkan melalui Penggugat, serta tuduhan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) oleh para Tergugat yang menyebabkan Penggugat dituntut dalam Laporan Polisi No. LP/6715/XI/YAN.2.5/2020/SPKT/PMJ tanggal 12 November 2020. Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian lisan, pembebasan tanggung jawab Penggugat atas utang tersebut, serta ganti rugi materiil Rp 500.000.000,- dan immateriil Rp 5.000.000.000,- secara tanggung renteng, ditambah sita jaminan dan uang paksa. [HAL 11-27] Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena bukan pihak dalam perjanjian lisan, gugatan kabur (*obscuur libel*) karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta petitum tidak didukung posita. Secara pokok, Tergugat II menolak dalil perjanjian lisan dan menyatakan tidak pernah memiliki hubungan hukum atau riwayat kerja sama dengan Tergugat I. Tergugat II juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat dengan dalil Penggugat sebagai Plt. Kepala Plant melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima pembayaran konsumen sebesar Rp 1.728.285.000,- ke rekening pribadi, menuntut pengembalian dana ditambah bunga dan ganti rugi immateriil. [HAL 28-41] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (Surat Pengakuan Hutang, chat WhatsApp, kontrak kerja, putusan perkara lain, dan rekaman telepon) tanpa saksi. Tergugat II mengajukan 26 bukti surat (termasuk audit KAP, invoice, dan bukti transfer) serta 2 saksi (Silo Aji Santoso dan Bayu Ismail) yang membenarkan bahwa pembayaran pelanggan dialihkan ke rekening pribadi Penggugat secara melanggar SOP dan tidak pernah ada perjanjian pinjam-meminjam dana antara perusahaan. [HAL 42-47] Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena bukan pihak dalam perjanjian lisan antara Tergugat I dan Tergugat II serta tidak memiliki kepentingan langsung, sehingga gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Akibatnya, gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima karena keterkaitan erat dengan gugatan konvensi yang belum diperiksa pokok perkaranya. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara Rp 436.000,-. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA-Khusus ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Immanuel, S.H., M.H., dan Hakim Anggota Heru Kuntjoro, S.H., M.H. serta Arief Yudiarto, SH.,MH., dengan rincian biaya perkara meliputi biaya pendaftaran, proses, panggilan, materai, redaksi, dan lainnya." + }, + "read": { + "input_chars": 2833, + "frame": "Penggugat Doni Juniarta menggugat Tergugat I PT Mulia Bakti Famili, Tergugat II PT Nindya Beton, dan Turut Tergugat Alexander atas dugaan perjanjian lisan pinjam-meminjam dana dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat dituntut dalam laporan polisi. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, pembebasan tanggung jawab utang, serta ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung renteng. Majelis Hakim menolak gugatan konvensi karena Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai pihak dalam perjanjian tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat Doni Juniarta mengajukan gugatan yang menyangkut perjanjian lisan pinjam-meminjam dana antara Tergugat I PT Mulia Bakti Famili dan Tergugat II PT Nindya Beton yang disalurkan melalui Penggugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Doni Juniarta mengklaim dirinya menjadi korban perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat yang menyebabkan dirinya dituntut dalam Laporan Polisi No. LP/6715/XI/YAN.2.5/2020/SPKT/PMJ tanggal 12 November 2020.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II PT Nindya Beton mengajukan eksepsi bahwa Penggugat Doni Juniarta tidak memiliki legal standing karena bukan pihak dalam perjanjian lisan antara Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II PT Nindya Beton dalil tidak pernah memiliki hubungan hukum atau riwayat kerja sama dengan Tergugat I PT Mulia Bakti Famili.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II PT Nindya Beton mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil Penggugat Doni Juniarta menerima pembayaran konsumen sebesar Rp 1.728.285.000,- ke rekening pribadi secara melanggar SOP.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat Doni Juniarta tidak memiliki legal standing karena bukan pihak dalam perjanjian lisan antara Tergugat I PT Mulia Bakti Famili dan Tergugat II PT Nindya Beton serta tidak memiliki kepentingan langsung.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima akibat ketiadaan legal standing Penggugat.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena keterkaitan erat dengan gugatan konvensi yang belum diperiksa pokok perkaranya.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Doni Juniarta menggugat Tergugat I PT Mulia Bakti Famili, Tergugat II PT Nindya Beton, dan Turut Tergugat Alexander dengan dalil adanya perjanjian lisan pinjam-meminjam dana antara Tergugat I dan Tergugat II yang disalurkan melalui Penggugat, serta tuduhan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat dituntut dalam laporan polisi. Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian, pembebasan tanggung jawab utang, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat II mengajukan eksepsi ketiadaan legal standing Penggugat karena bukan pihak dalam perjanjian, serta dalil tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II, disertai gugatan rekonvensi atas dugaan penerimaan dana konsumen oleh Penggugat ke rekening pribadi. Majelis Hakim menerima eksepsi ketiadaan legal standing Penggugat karena ia bukan pihak dalam perjanjian lisan antara Tergugat I dan Tergugat II serta tidak memiliki kepentingan langsung, sehingga gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Akibatnya, gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima karena keterkaitan erat dengan gugatan konvensi yang belum diperiksa pokok perkaranya. Putusan ini diucapkan pada tanggal 23 Januari 2025." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Doni Juniarta menggugat Tergugat I PT Mulia Bakti Famili, Tergugat II PT Nindya Beton, dan Turut Tergugat Alexander dengan dalil adanya perjanjian lisan pinjam-meminjam dana antara Tergugat I dan Tergugat II yang disalurkan melalui Penggugat, serta tuduhan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat dituntut dalam laporan polisi. Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian, pembebasan tanggung jawab utang, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat II mengajukan eksepsi ketiadaan legal standing Penggugat karena bukan pihak dalam perjanjian, serta dalil tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II, disertai gugatan rekonvensi atas dugaan penerimaan dana konsumen oleh Penggugat ke rekening pribadi. Majelis Hakim menerima eksepsi ketiadaan legal standing Penggugat karena ia bukan pihak dalam perjanjian lisan antara Tergugat I dan Tergugat II serta tidak memiliki kepentingan langsung, sehingga gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Akibatnya, gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima karena keterkaitan erat dengan gugatan konvensi yang belum diperiksa pokok perkaranya. Putusan ini diucapkan pada tanggal 23 Januari 2025.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat Doni Juniarta mengajukan gugatan yang menyangkut perjanjian lisan pinjam-meminjam dana antara Tergugat I PT Mulia Bakti Famili dan Tergugat II PT Nindya Beton yang disalurkan melalui Penggugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Doni Juniarta mengklaim dirinya menjadi korban perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat yang menyebabkan dirinya dituntut dalam Laporan Polisi No. LP/6715/XI/YAN.2.5/2020/SPKT/PMJ tanggal 12 November 2020.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II PT Nindya Beton mengajukan eksepsi bahwa Penggugat Doni Juniarta tidak memiliki legal standing karena bukan pihak dalam perjanjian lisan antara Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II PT Nindya Beton dalil tidak pernah memiliki hubungan hukum atau riwayat kerja sama dengan Tergugat I PT Mulia Bakti Famili.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II PT Nindya Beton mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil Penggugat Doni Juniarta menerima pembayaran konsumen sebesar Rp 1.728.285.000,- ke rekening pribadi secara melanggar SOP.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat Doni Juniarta tidak memiliki legal standing karena bukan pihak dalam perjanjian lisan antara Tergugat I PT Mulia Bakti Famili dan Tergugat II PT Nindya Beton serta tidak memiliki kepentingan langsung.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima akibat ketiadaan legal standing Penggugat.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena keterkaitan erat dengan gugatan konvensi yang belum diperiksa pokok perkaranya.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya cuma jadi perantara utang antara dua perusahaan, tapi malah dituntut polisi dan dianggap punya utang, kenapa saya tidak bisa gugat mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13355, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang akibat hukum wanprestasi (kewajiban mengganti rugi, biaya, dan bunga) setelah perikatan dilanggar. Dalam pertanyaan dan putusan, isu utamanya adalah *legal standing* (kapasitas hukum) Penggugat untuk menggugat karena bukan pihak dalam perjanjian, bukan tentang apakah wanprestasi telah terjadi atau bagaimana cara menghitung ganti ruginya. Pasal ini tidak menjawab mengapa seseorang tidak bisa menggugat karena tidak memiliki hubungan hukum langsung." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Putusan secara substansial berargumen bahwa Penggugat bukan 'pihak' dalam perjanjian pinjam meminjam antara Tergugat I dan II. Pemahaman tentang siapa pihak-pihak yang mengikatkan diri (syarat kesepakatan pada orang yang mengikatkan dirinya) adalah dasar hukum untuk menentukan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (legal standing) dalam perjanjian tersebut. Meskipun putusan lebih fokus pada prosedur *persona standi in judicio*, prinsip bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak (relativity of contract) yang bersumber dari syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 adalah kerangka substantif yang mendasari penolakan kapasitas hukum Penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Putusan tidak membahas apakah Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum atau apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Putusan menolak gugatan karena Penggugat bukan pihak dalam perjanjian perikatan (kontrak), bukan karena tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum. Isu *legal standing* dalam konteks perjanjian tidak dijawab oleh Pasal 1365." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga perjanjian. Isu dalam pertanyaan dan putusan adalah kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan, bukan besaran bunga atau ketentuan teknis bunga. Tidak ada hubungan substantif antara ketentuan bunga dengan masalah siapa yang berhak menggugat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 47544, + "completion_tokens": 3017 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_577_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_577_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f336a6eba03ca582009896c5fff25cb4f663dd5b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_577_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,248 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_577_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 60, + "timings": { + "parse": 0.097, + "classify": 0.0, + "condense": 395.121, + "read": 157.085, + "query": 3.396, + "relevance": 140.74, + "total": 696.439 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 167368, + "marked_chars": 167899 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI : \nDalam Eksepsi : \n- \nMengabulkan Eksepsi Para Tergugat; \nDalam Pokok Perkara : \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk \nVerklaard); \n- \nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp1.317.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 2 September \n2025, oleh kami, Sri Hartati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Melia Nur \nPratiwi, S.H., M.H. dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., masing-masing \nsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan \nKetua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 577/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim \ntanggal 2 September 2025, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 \nSeptember 2025 diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 59\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134959, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 577/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat HORAS. A.M. NAIBORHU melawan Tergugat I MINCE NERTY LUBIS, Tergugat II SALOMO PANJAITAN, Tergugat III RAWATI MOMPO PANJAITAN, dan Tergugat IV ROSMARULY PANJAITAN. [HAL 3-4] Penggugat adalah salah satu dari 8 anak Alm. Siang Nahason Naiborhu dan Alm. Elizabeth Sitorus yang meninggalkan rumah adat di Huta Naiborhu, Toba, yang disepakati bersama untuk tidak dibagi dan berfungsi sebagai monumen keluarga. [HAL 4-5] Rumah tersebut direnovasi tahun 2002-2003 dengan inventaris (sofa, tempat tidur, TV, generator, dll.) yang dimaksudkan untuk digunakan bersama oleh keturunan. Sejak 2007, pemeliharaan dipercayakan kepada Tergugat II dan III atas biaya hasil panen sawah peninggalan orang tua. [HAL 5-8] Pada Oktober 2023, Penggugat menemukan inventaris tersebut hilang atau diganti dengan barang rusak. Tergugat II dan istri mengaku telah mengambil barang-barang tersebut untuk keperluan sementara tanpa surat dasar hukum, namun tidak mengembalikannya setelah diminta. [HAL 8-11] Tergugat IV kemudian mengirimkan foto \"Surat Obyek Sengketa\" yang diterbitkan Tergugat I, bertanggal Agustus 2017, yang menyatakan barang-barang tersebut diberikan kepada Tergugat II dan III berdasarkan wasiat suami Tergugat I (Alm. Tambos M. Naiborhu). Penggugat menduga surat ini palsu karena menggunakan meterai Rp 10.000,- yang baru berlaku sejak Januari 2021, serta barang-barang tersebut bukan milik pribadi Alm. Tambos melainkan inventaris rumah orang tua. [HAL 11-16] Penggugat berdalil bahwa penyerahan barang bergerak secara nyata tahun 2003 telah menjadikan barang tersebut inventaris rumah, sehingga Tergugat I wajib membuktikan adanya penitipan jika ingin mengalihkan hak. Penggugat menduga \"Surat Obyek Sengketa\" dibuat setelah Oktober 2023 sebagai alat untuk menolak pengembalian barang. [HAL 16-22] Tergugat I, II, III, dan IV dituduh melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) melalui persekongkolan menerbitkan surat palsu, menyebabkan kerugian materil (nilai barang ±Rp 50.000.000,-) dan immateril (harga diri). Penggugat memohon sita jaminan atas harta Tergugat I, II, dan III. [HAL 22-25] Petitum Penggugat: menerima gugatan, menyatakan surat batal demi hukum, menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, memohon permintaan maaf, mengabulkan sita jaminan, menghukum pengembalian barang/ganti rugi materil Rp 50.000.000,-, ganti rugi immateril Rp 1.000.000.000.000,-, uang paksa, dan biaya perkara. Mediasi gagal. [HAL 26-28] Para Tergugat mengajukan eksepsi: (A) Legal Standing, bahwa Penggugat tidak mewakili seluruh ahli waris dan seharusnya gugatan diajukan oleh semua ahli waris atau dengan kuasa; (B) Obscuur Libel, gugatan tidak jelas karena dasar hukum dan objek sengketa kabur; (C) Error in Persona, Penggugat diskualifikasi karena tidak mengikutsertakan saudara lain sebagai penggugat. [HAL 28-31] Para Tergugat membela \"Surat Obyek Sengketa\" sebagai surat keterangan yang benar dibuat Tergugat I untuk menerangkan perolehan barang dari uang pribadi Alm. Tambos Naiborhu, bukan surat palsu. Tanggal Agustus 2017 dianggap kekhilafan umum pada orang lanjut usia, bukan unsur penipuan. [HAL 31-35] Para Tergugat berargumen objek sengketa sebenarnya adalah barang inventaris yang merupakan harta waris, bukan semata-mata perbuatan melawan hukum atas surat. Mereka menyoroti ketidakjelasan spesifikasi barang dan nilai kerugian immateril yang dianggap mengawang-awang serta kontradiksi posita-petitum. [HAL 35-39] Eksepsi Error in Persona diperkuat dengan dalil Plurium Litis Consortium, bahwa gugatan cacat formil karena tidak melibatkan 4 saudara hidup lainnya. Para Tergugat juga mengajukan Exceptio Dominii, menuntut Penggugat membuktikan kepemilikan barang, mengingat barang-barang tersebut baru ada setelah kematian pewaris. [HAL 40-43] Jawaban Pokok Perkara: Tergugat I menyatakan surat tersebut amanah suami untuk memberikan penghargaan kepada Tergugat II dan III yang merawatnya. Tergugat II mengakui meminjam beberapa barang (2 set tempat tidur, 1 set sofa, lemari) untuk perawatan rumah dan berinisiatif mengembalikannya. Tergugat III menyatakan barang-barang tersebut dibeli dengan uang suami Tergugat I. Tergugat IV menyatakan surat tersebut diperlihatkan agar tidak mempermasalahkan pemindahan barang. [HAL 43-47] Para Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum, menyatakan tidak ada kerugian yang dirinci secara faktual oleh Penggugat. Mereka juga menolak permohonan sita jaminan karena tidak memenuhi syarat Pasal 227 HIR (tidak ada indikasi penggelapan) dan prinsip kehati-hatian SEMA No. 5/1975. [HAL 47-49] Para Tergugat menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateril serta uang paksa karena Penggugat tidak merinci dasar fakta kerugian, sehingga gugatan dianggap tidak jelas (obscur libel) dan tidak dapat diterima." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 34440, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 577/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat HORAS. A.M. NAIBORHU melawan Tergugat I MINCE NERTY LUBIS, Tergugat II SALOMO PANJAITAN, Tergugat III RAWATI MOMPO PANJAITAN, dan Tergugat IV ROSMARULY PANJAITAN. [HAL 3-4] Penggugat adalah salah satu dari 8 anak Alm. Siang Nahason Naiborhu dan Alm. Elizabeth Sitorus yang meninggalkan rumah adat di Huta Naiborhu, Toba, yang disepakati bersama untuk tidak dibagi dan berfungsi sebagai monumen keluarga. [HAL 4-5] Rumah tersebut direnovasi tahun 2002-2003 dengan inventaris (sofa, tempat tidur, TV, generator, dll.) yang dimaksudkan untuk digunakan bersama oleh keturunan. Sejak 2007, pemeliharaan dipercayakan kepada Tergugat II dan III atas biaya hasil panen sawah peninggalan orang tua. [HAL 5-8] Pada Oktober 2023, Penggugat menemukan inventaris tersebut hilang atau diganti dengan barang rusak. Tergugat II dan istri mengaku telah mengambil barang-barang tersebut untuk keperluan sementara tanpa surat dasar hukum, namun tidak mengembalikannya setelah diminta. [HAL 8-11] Tergugat IV kemudian mengirimkan foto \"Surat Obyek Sengketa\" yang diterbitkan Tergugat I, bertanggal Agustus 2017, yang menyatakan barang-barang tersebut diberikan kepada Tergugat II dan III berdasarkan wasiat suami Tergugat I (Alm. Tambos M. Naiborhu). Penggugat menduga surat ini palsu karena menggunakan meterai Rp 10.000,- yang baru berlaku sejak Januari 2021, serta barang-barang tersebut bukan milik pribadi Alm. Tambos melainkan inventaris rumah orang tua. [HAL 11-16] Penggugat berdalil bahwa penyerahan barang bergerak secara nyata tahun 2003 telah menjadikan barang tersebut inventaris rumah, sehingga Tergugat I wajib membuktikan adanya penitipan jika ingin mengalihkan hak. Penggugat menduga \"Surat Obyek Sengketa\" dibuat setelah Oktober 2023 sebagai alat untuk menolak pengembalian barang. [HAL 16-22] Tergugat I, II, III, dan IV dituduh melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) melalui persekongkolan menerbitkan surat palsu, menyebabkan kerugian materil (nilai barang ±Rp 50.000.000,-) dan immateril (harga diri). Penggugat memohon sita jaminan atas harta Tergugat I, II, dan III. [HAL 22-25] Petitum Penggugat: menerima gugatan, menyatakan surat batal demi hukum, menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, memohon permintaan maaf, mengabulkan sita jaminan, menghukum pengembalian barang/ganti rugi materil Rp 50.000.000,-, ganti rugi immateril Rp 1.000.000.000.000,-, uang paksa, dan biaya perkara. Mediasi gagal. [HAL 26-28] Para Tergugat mengajukan eksepsi: (A) Legal Standing, bahwa Penggugat tidak mewakili seluruh ahli waris dan seharusnya gugatan diajukan oleh semua ahli waris atau dengan kuasa; (B) Obscuur Libel, gugatan tidak jelas karena dasar hukum dan objek sengketa kabur; (C) Error in Persona, Penggugat diskualifikasi karena tidak mengikutsertakan saudara lain sebagai penggugat. [HAL 28-31] Para Tergugat membela \"Surat Obyek Sengketa\" sebagai surat keterangan yang benar dibuat Tergugat I untuk menerangkan perolehan barang dari uang pribadi Alm. Tambos Naiborhu, bukan surat palsu. Tanggal Agustus 2017 dianggap kekhilafan umum pada orang lanjut usia, bukan unsur penipuan. [HAL 31-35] Para Tergugat berargumen objek sengketa sebenarnya adalah barang inventaris yang merupakan harta waris, bukan semata-mata perbuatan melawan hukum atas surat. Mereka menyoroti ketidakjelasan spesifikasi barang dan nilai kerugian immateril yang dianggap mengawang-awang serta kontradiksi posita-petitum. [HAL 35-39] Eksepsi Error in Persona diperkuat dengan dalil Plurium Litis Consortium, bahwa gugatan cacat formil karena tidak melibatkan 4 saudara hidup lainnya. Para Tergugat juga mengajukan Exceptio Dominii, menuntut Penggugat membuktikan kepemilikan barang, mengingat barang-barang tersebut baru ada setelah kematian pewaris. [HAL 40-43] Jawaban Pokok Perkara: Tergugat I menyatakan surat tersebut amanah suami untuk memberikan penghargaan kepada Tergugat II dan III yang merawatnya. Tergugat II mengakui meminjam beberapa barang (2 set tempat tidur, 1 set sofa, lemari) untuk perawatan rumah dan berinisiatif mengembalikannya. Tergugat III menyatakan barang-barang tersebut dibeli dengan uang suami Tergugat I. Tergugat IV menyatakan surat tersebut diperlihatkan agar tidak mempermasalahkan pemindahan barang. [HAL 43-47] Para Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum, menyatakan tidak ada kerugian yang dirinci secara faktual oleh Penggugat. Mereka juga menolak permohonan sita jaminan karena tidak memenuhi syarat Pasal 227 HIR (tidak ada indikasi penggelapan) dan prinsip kehati-hatian SEMA No. 5/1975. [HAL 47-49] Para Tergugat menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateril serta uang paksa karena Penggugat tidak merinci dasar fakta kerugian, sehingga gugatan dianggap tidak jelas (obscur libel) dan tidak dapat diterima. [HAL 49-50] Para Tergugat menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.500.000,- per hari dengan merujuk yurisprudensi MA No. 791K/Sip/1972 dan Pasal 606a Rv, yang menyatakan uang paksa tidak berlaku untuk tindakan membayar uang atau tuntutan pembayaran langsung, sehingga permohonan ini dianggap tidak berdasar hukum. [HAL 51-53] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-11) termasuk KTP, KK, \"Surat Obyek Sengketa\" (P-3), dialog WhatsApp (P-4), somasi (P-5 s.d. P-8), dan resi pos (P-9, P-10), namun bukti P-3, P-4, P-9, P-10, dan P-11 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya. Para Tergugat mengajukan bukti surat (TI,II,III,IV-1 s.d. TI,II,III,IV-11) termasuk surat pernyataan, foto mediasi, foto barang, surat kematian, KK, surat keterangan keturunan, akta kelahiran, akta perkawinan, dan petikan keputusan kenaikan pangkat, dengan beberapa bukti juga berupa fotokopi dari fotokopi. Tidak ada saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. [HAL 54-58] Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi secara kumulatif karena saling berkaitan pada ketidakjelasan kedudukan hukum dan komposisi pihak. Hakim menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 833 dan 834 KUHPerdata, harta waris yang belum dibagi adalah satu kesatuan yang dikuasai bersama seluruh ahli waris. Penggugat tidak mengajukan penetapan ahli waris, akta pembagian warisan, atau surat kuasa khusus dari ahli waris lain, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris tunggal atau perwakilan menjadi kabur (obscuur). Ketidakhadiran seluruh ahli waris lain menimbulkan cacat formil \"kurang pihak\" (plurium litis consortium). Rumusan posita dan petitum menjadi kabur karena tidak ada dasar kewenangan representatif yang jelas. Gugatan atas harta peninggalan tanpa penetapan ahli waris dianggap prematur dan berisiko menimbulkan putusan ultra petita. Oleh karena itu, eksepsi Para Tergugat dikabulkan. [HAL 59-60] Amar Putusan: Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.317.000,-. Putusan ini tidak menutup kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali setelah memperoleh penetapan ahli waris, melengkapi susunan pihak, atau melampirkan dasar kewenangan yang sah." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 577/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim melibatkan Penggugat HORAS. A.M. NAIBORHU melawan Tergugat I MINCE NERTY LUBIS, Tergugat II SALOMO PANJAITAN, Tergugat III RAWATI MOMPO PANJAITAN, dan Tergugat IV ROSMARULY PANJAITAN. [HAL 3-4] Penggugat adalah salah satu dari 8 anak Alm. Siang Nahason Naiborhu dan Alm. Elizabeth Sitorus yang meninggalkan rumah adat di Huta Naiborhu, Toba, yang disepakati bersama untuk tidak dibagi dan berfungsi sebagai monumen keluarga. [HAL 4-5] Rumah tersebut direnovasi tahun 2002-2003 dengan inventaris (sofa, tempat tidur, TV, generator, dll.) yang dimaksudkan untuk digunakan bersama oleh keturunan. Sejak 2007, pemeliharaan dipercayakan kepada Tergugat II dan III atas biaya hasil panen sawah peninggalan orang tua. [HAL 5-8] Pada Oktober 2023, Penggugat menemukan inventaris tersebut hilang atau diganti dengan barang rusak. Tergugat II dan istri mengaku telah mengambil barang-barang tersebut untuk keperluan sementara tanpa surat dasar hukum, namun tidak mengembalikannya setelah diminta. [HAL 8-11] Tergugat IV kemudian mengirimkan foto \"Surat Obyek Sengketa\" yang diterbitkan Tergugat I, bertanggal Agustus 2017, yang menyatakan barang-barang tersebut diberikan kepada Tergugat II dan III berdasarkan wasiat suami Tergugat I (Alm. Tambos M. Naiborhu). Penggugat menduga surat ini palsu karena menggunakan meterai Rp 10.000,- yang baru berlaku sejak Januari 2021, serta barang-barang tersebut bukan milik pribadi Alm. Tambos melainkan inventaris rumah orang tua. [HAL 11-16] Penggugat berdalil bahwa penyerahan barang bergerak secara nyata tahun 2003 telah menjadikan barang tersebut inventaris rumah, sehingga Tergugat I wajib membuktikan adanya penitipan jika ingin mengalihkan hak. Penggugat menduga \"Surat Obyek Sengketa\" dibuat setelah Oktober 2023 sebagai alat untuk menolak pengembalian barang. [HAL 16-22] Tergugat I, II, III, dan IV dituduh melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) melalui persekongkolan menerbitkan surat palsu, menyebabkan kerugian materil (nilai barang ±Rp 50.000.000,-) dan immateril (harga diri). Penggugat memohon sita jaminan atas harta Tergugat I, II, dan III. [HAL 22-25] Petitum Penggugat: menerima gugatan, menyatakan surat batal demi hukum, menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, memohon permintaan maaf, mengabulkan sita jaminan, menghukum pengembalian barang/ganti rugi materil Rp 50.000.000,-, ganti rugi immateril Rp 1.000.000.000.000,-, uang paksa, dan biaya perkara. Mediasi gagal. [HAL 26-28] Para Tergugat mengajukan eksepsi: (A) Legal Standing, bahwa Penggugat tidak mewakili seluruh ahli waris dan seharusnya gugatan diajukan oleh semua ahli waris atau dengan kuasa; (B) Obscuur Libel, gugatan tidak jelas karena dasar hukum dan objek sengketa kabur; (C) Error in Persona, Penggugat diskualifikasi karena tidak mengikutsertakan saudara lain sebagai penggugat. [HAL 28-31] Para Tergugat membela \"Surat Obyek Sengketa\" sebagai surat keterangan yang benar dibuat Tergugat I untuk menerangkan perolehan barang dari uang pribadi Alm. Tambos Naiborhu, bukan surat palsu. Tanggal Agustus 2017 dianggap kekhilafan umum pada orang lanjut usia, bukan unsur penipuan. [HAL 31-35] Para Tergugat berargumen objek sengketa sebenarnya adalah barang inventaris yang merupakan harta waris, bukan semata-mata perbuatan melawan hukum atas surat. Mereka menyoroti ketidakjelasan spesifikasi barang dan nilai kerugian immateril yang dianggap mengawang-awang serta kontradiksi posita-petitum. [HAL 35-39] Eksepsi Error in Persona diperkuat dengan dalil Plurium Litis Consortium, bahwa gugatan cacat formil karena tidak melibatkan 4 saudara hidup lainnya. Para Tergugat juga mengajukan Exceptio Dominii, menuntut Penggugat membuktikan kepemilikan barang, mengingat barang-barang tersebut baru ada setelah kematian pewaris. [HAL 40-43] Jawaban Pokok Perkara: Tergugat I menyatakan surat tersebut amanah suami untuk memberikan penghargaan kepada Tergugat II dan III yang merawatnya. Tergugat II mengakui meminjam beberapa barang (2 set tempat tidur, 1 set sofa, lemari) untuk perawatan rumah dan berinisiatif mengembalikannya. Tergugat III menyatakan barang-barang tersebut dibeli dengan uang suami Tergugat I. Tergugat IV menyatakan surat tersebut diperlihatkan agar tidak mempermasalahkan pemindahan barang. [HAL 43-47] Para Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum, menyatakan tidak ada kerugian yang dirinci secara faktual oleh Penggugat. Mereka juga menolak permohonan sita jaminan karena tidak memenuhi syarat Pasal 227 HIR (tidak ada indikasi penggelapan) dan prinsip kehati-hatian SEMA No. 5/1975. [HAL 47-49] Para Tergugat menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateril serta uang paksa karena Penggugat tidak merinci dasar fakta kerugian, sehingga gugatan dianggap tidak jelas (obscur libel) dan tidak dapat diterima. [HAL 49-50] Para Tergugat menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.500.000,- per hari dengan merujuk yurisprudensi MA No. 791K/Sip/1972 dan Pasal 606a Rv, yang menyatakan uang paksa tidak berlaku untuk tindakan membayar uang atau tuntutan pembayaran langsung, sehingga permohonan ini dianggap tidak berdasar hukum. [HAL 51-53] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-11) termasuk KTP, KK, \"Surat Obyek Sengketa\" (P-3), dialog WhatsApp (P-4), somasi (P-5 s.d. P-8), dan resi pos (P-9, P-10), namun bukti P-3, P-4, P-9, P-10, dan P-11 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya. Para Tergugat mengajukan bukti surat (TI,II,III,IV-1 s.d. TI,II,III,IV-11) termasuk surat pernyataan, foto mediasi, foto barang, surat kematian, KK, surat keterangan keturunan, akta kelahiran, akta perkawinan, dan petikan keputusan kenaikan pangkat, dengan beberapa bukti juga berupa fotokopi dari fotokopi. Tidak ada saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. [HAL 54-58] Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi secara kumulatif karena saling berkaitan pada ketidakjelasan kedudukan hukum dan komposisi pihak. Hakim menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 833 dan 834 KUHPerdata, harta waris yang belum dibagi adalah satu kesatuan yang dikuasai bersama seluruh ahli waris. Penggugat tidak mengajukan penetapan ahli waris, akta pembagian warisan, atau surat kuasa khusus dari ahli waris lain, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris tunggal atau perwakilan menjadi kabur (obscuur). Ketidakhadiran seluruh ahli waris lain menimbulkan cacat formil \"kurang pihak\" (plurium litis consortium). Rumusan posita dan petitum menjadi kabur karena tidak ada dasar kewenangan representatif yang jelas. Gugatan atas harta peninggalan tanpa penetapan ahli waris dianggap prematur dan berisiko menimbulkan putusan ultra petita. Oleh karena itu, eksepsi Para Tergugat dikabulkan. [HAL 59-60] Amar Putusan: Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.317.000,-. Putusan ini tidak menutup kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali setelah memperoleh penetapan ahli waris, melengkapi susunan pihak, atau melampirkan dasar kewenangan yang sah." + }, + "read": { + "input_chars": 7164, + "frame": "Penggugat HORAS. A.M. NAIBORHU menggugat Tergugat I MINCE NERTY LUBIS, Tergugat II SALOMO PANJAITAN, Tergugat III RAWATI MOMPO PANJAITAN, dan Tergugat IV ROSMARULY PANJAITAN terkait hilangnya inventaris rumah adat keluarga dan dugaan perbuatan melawan hukum melalui penerbitan surat palsu. Penggugat meminta pernyataan batalnya surat tersebut, pengembalian barang atau ganti rugi materil dan immateril, serta sita jaminan. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi para Tergugat dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat HORAS. A.M. NAIBORHU adalah salah satu dari delapan anak Alm. Siang Nahason Naiborhu dan Alm. Elizabeth Sitorus yang meninggalkan rumah adat di Huta Naiborhu, Toba.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rumah adat tersebut direnovasi tahun 2002-2003 dengan inventaris yang dimaksudkan untuk digunakan bersama oleh keturunan, dan pemeliharaannya dipercayakan kepada Tergugat II dan III sejak 2007.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada Oktober 2023, Penggugat menemukan inventaris rumah adat hilang atau diganti dengan barang rusak.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III mengakui telah mengambil barang-barang tersebut untuk keperluan sementara tanpa surat dasar hukum namun tidak mengembalikannya setelah diminta.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV mengirimkan foto 'Surat Obyek Sengketa' yang diterbitkan Tergugat I bertanggal Agustus 2017 yang menyatakan barang-barang tersebut diberikan kepada Tergugat II dan III.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menduga 'Surat Obyek Sengketa' tersebut palsu karena menggunakan meterai yang baru berlaku sejak Januari 2021 dan barang-barang tersebut bukan milik pribadi Alm. Tambos M. Naiborhu.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi Legal Standing, Obscur Libel, dan Error in Persona dengan alasan Penggugat tidak mewakili seluruh ahli waris dan gugatan tidak jelas.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa harta waris yang belum dibagi adalah satu kesatuan yang dikuasai bersama seluruh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan penetapan ahli waris, akta pembagian warisan, atau surat kuasa khusus dari ahli waris lain untuk mewakili seluruh ahli waris.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara karena eksepsi para Tergugat dikabulkan.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat HORAS. A.M. NAIBORHU, sebagai salah satu dari delapan anak Alm. Siang Nahason Naiborhu dan Alm. Elizabeth Sitorus, menggugat Tergugat I MINCE NERTY LUBIS, Tergugat II SALOMO PANJAITAN, Tergugat III RAWATI MOMPO PANJAITAN, dan Tergugat IV ROSMARULY PANJAITAN. Sengketa bermula dari temuan Penggugat pada Oktober 2023 bahwa inventaris rumah adat keluarga yang dipelihara oleh Tergugat II dan III telah hilang atau diganti. Tergugat II dan III mengakui mengambil barang tersebut untuk keperluan sementara namun tidak mengembalikannya, sementara Tergugat I mengeluarkan 'Surat Obyek Sengketa' yang diduga palsu oleh Penggugat sebagai dasar kepemilikan barang oleh Tergugat II dan III. Penggugat menuntut pembatalan surat, pengembalian barang, serta ganti rugi materil dan immateril atas dugaan perbuatan melawan hukum. Para Tergugat mengajukan eksepsi yang menyoroti ketidakjelasan kedudukan hukum Penggugat karena tidak mewakili seluruh ahli waris dan ketidakjelasan objek sengketa. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa harta waris yang belum dibagi dikuasai bersama seluruh ahli waris, dan ketiadaan penetapan ahli waris atau kuasa khusus dari ahli waris lain menyebabkan gugatan cacat formil. Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat HORAS. A.M. NAIBORHU, sebagai salah satu dari delapan anak Alm. Siang Nahason Naiborhu dan Alm. Elizabeth Sitorus, menggugat Tergugat I MINCE NERTY LUBIS, Tergugat II SALOMO PANJAITAN, Tergugat III RAWATI MOMPO PANJAITAN, dan Tergugat IV ROSMARULY PANJAITAN. Sengketa bermula dari temuan Penggugat pada Oktober 2023 bahwa inventaris rumah adat keluarga yang dipelihara oleh Tergugat II dan III telah hilang atau diganti. Tergugat II dan III mengakui mengambil barang tersebut untuk keperluan sementara namun tidak mengembalikannya, sementara Tergugat I mengeluarkan 'Surat Obyek Sengketa' yang diduga palsu oleh Penggugat sebagai dasar kepemilikan barang oleh Tergugat II dan III. Penggugat menuntut pembatalan surat, pengembalian barang, serta ganti rugi materil dan immateril atas dugaan perbuatan melawan hukum. Para Tergugat mengajukan eksepsi yang menyoroti ketidakjelasan kedudukan hukum Penggugat karena tidak mewakili seluruh ahli waris dan ketidakjelasan objek sengketa. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa harta waris yang belum dibagi dikuasai bersama seluruh ahli waris, dan ketiadaan penetapan ahli waris atau kuasa khusus dari ahli waris lain menyebabkan gugatan cacat formil. Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat HORAS. A.M. NAIBORHU adalah salah satu dari delapan anak Alm. Siang Nahason Naiborhu dan Alm. Elizabeth Sitorus yang meninggalkan rumah adat di Huta Naiborhu, Toba.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rumah adat tersebut direnovasi tahun 2002-2003 dengan inventaris yang dimaksudkan untuk digunakan bersama oleh keturunan, dan pemeliharaannya dipercayakan kepada Tergugat II dan III sejak 2007.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada Oktober 2023, Penggugat menemukan inventaris rumah adat hilang atau diganti dengan barang rusak.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III mengakui telah mengambil barang-barang tersebut untuk keperluan sementara tanpa surat dasar hukum namun tidak mengembalikannya setelah diminta.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV mengirimkan foto 'Surat Obyek Sengketa' yang diterbitkan Tergugat I bertanggal Agustus 2017 yang menyatakan barang-barang tersebut diberikan kepada Tergugat II dan III.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menduga 'Surat Obyek Sengketa' tersebut palsu karena menggunakan meterai yang baru berlaku sejak Januari 2021 dan barang-barang tersebut bukan milik pribadi Alm. Tambos M. Naiborhu.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi Legal Standing, Obscur Libel, dan Error in Persona dengan alasan Penggugat tidak mewakili seluruh ahli waris dan gugatan tidak jelas.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa harta waris yang belum dibagi adalah satu kesatuan yang dikuasai bersama seluruh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan penetapan ahli waris, akta pembagian warisan, atau surat kuasa khusus dari ahli waris lain untuk mewakili seluruh ahli waris.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara karena eksepsi para Tergugat dikabulkan.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya salah satu dari delapan anak yang menemukan barang-barang pusaka rumah adat keluarga hilang setelah diambil oleh saudara saya yang ditugasi menjaganya, padahal saya tidak punya kuasa dari saudara-saudara lain untuk menuntutnya, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 142964, + "candidates": [ + "Pasal 612 KUHPerdata", + "Pasal 834 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 875 KUHPerdata", + "Pasal 1307 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1875 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 612 KUHPerdata", + "text": "Pasal 612: Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "text": "Pasal 834: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam" + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + }, + { + "pasal": "Pasal 875 KUHPerdata", + "text": "Pasal 875: Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1307 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1307: Penetapan hukuman dimaksudkan sebagai ganti penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang diderita kreditur karena tidak dipenuhi perikatan pokok. Ia tidak dapat menuntut utang pokok dan hukumannya bersama-sama, kecuali jika hukuman itu ditetapkan hanya untuk terlambatnya pemenuhan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1875 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1875: Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 612 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur cara penyerahan barang bergerak (perbuatan hukum/peralihan hak), bukan masalah kewenangan mengadili (legal standing) atau kapasitas ahli waris untuk menggugat harta warisan yang belum dibagi. Pertanyaan fokus pada status hukum penggugat sebagai ahli waris tunggal vs kolektif, bukan pada teknis penyerahan barang." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur hak ahli waris untuk mengajukan gugatan atas warisan. Teks pasal secara eksplisit menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan 'untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain'. Ini menjadi dasar hukum substantif untuk menilai apakah penggugat yang tidak memiliki kuasa dari saudara lain dapat menuntut secara mandiri atau harus mewakili seluruh ahli waris, yang merupakan inti dari pertanyaan awam mengenai kewenangannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak mewaris anak-anak secara individu ('masing-masing berhak karena dirinya sendiri'). Dalam konteks pertanyaan, pasal ini relevan karena menjadi dasar bagi Tergugat untuk berargumen bahwa setiap anak memiliki hak atas bagian warisannya sendiri, namun dalam praktik hukum waris Indonesia (seperti yang dianalisis dalam putusan), hak atas harta warisan yang belum dibagi bersifat kolektif. Pasal ini membantu menguji dalil kewenangan individu versus kolektif yang menjadi sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 875 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi surat wasiat. Meskipun surat wasiat disebut dalam fakta perkara, pertanyaan awam spesifik menanyakan tentang kewenangan menggugat ('tanpa kuasa saudara lain') terkait harta pusaka yang hilang, bukan tentang keabsahan atau bentuk wasiat. Isu utama adalah legal standing, bukan validitas testamen." + }, + { + "pasal": "Pasal 1307 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang hukuman (dwangsom) dalam perjanjian. Tidak ada hubungan substantif dengan masalah kewenangan ahli waris untuk menggugat harta warisan yang belum dibagi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun gugatan awal berbasis pasal ini, putusan pengadilan menolak pemeriksaan pokok perkara karena cacat formil (legal standing). Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan spesifik mengenai 'apakah saya bisa menuntut tanpa kuasa saudara', pasal 1365 bukan jawaban utamanya; jawaban utamanya terletak pada hukum waris (Pasal 834/833) yang menentukan kapasitas pihak. Pasal 1365 hanya menjadi dasar gugatan yang ditolak karena alasan prosedural/substantif kewenangan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur beban pembuktian umum. Meskipun relevan secara umum dalam perdata, dalam konteks pertanyaan spesifik tentang kewenangan mengadili (legal standing) ahli waris, pasal ini bukan aturan substantif yang menentukan apakah penggugat berhak bertindak sendiri. Aturan substantifnya ada di Kitab Waris (Pasal 834)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1875 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Ini adalah aturan pembuktian, bukan aturan substantif yang menentukan kewenangan ahli waris untuk mengajukan gugatan atas harta warisan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 834 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 90219, + "completion_tokens": 5344 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_579_Pdt.Bth_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_579_Pdt.Bth_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b49fe590a6083a8917e6824da861fa9e5f01d843 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_579_Pdt.Bth_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_579_Pdt.Bth_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 70, + "timings": { + "parse": 0.132, + "classify": 0.0, + "condense": 284.241, + "read": 97.286, + "query": 2.0, + "relevance": 28.122, + "total": 411.781 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 196847, + "marked_chars": 197468 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Provisi \n- \nMenolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Pelawan \nDalam Eksepsi: \n- \nMenolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan III untuk seluruhnya; \nDalam Pokok Perkara: \n1. Menyatakan Pelawan adalah bukan Pelawan yang benar dan tidak beritikad \nbaik \n2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; \n3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini \nsejumlah Rp557.500,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2022, oleh \nkami, Lucy Ermawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sami Anggraeni S.H., \nM.H. dan Juandra S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang \nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur \nKelas IA Khusus Nomor 579/Pdt.Plw/2024/PN Jkt. Tim, tanggal 24 Juni 2025, \nputusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025 diucapkan dalam \npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para \nHakim Anggota tersebut, Joyo Supriyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134992, + "summary": "[HAL 1-11] Gugatan Perlawanan Nomor 579/Pdt.Bth/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh Pelawan (PT. Purnama Kertasindo) melawan Terlawan I (PT Bank Rakyat Indonesia Tbk), Terlawan II (Kementerian Keuangan/DJKN), dan Terlawan III (Santa). Pokok sengketa adalah keberatan terhadap eksekusi lelang hak tanggungan atas tanah dan bangunan seluas 848 m2 (SHGB No. 6809) yang dijadikan jaminan kredit modal kerja sebesar Rp3.500.000.000,-. Pelawan dalil telah membayar cicilan total Rp1.879.000.000,- sehingga sisa hutang hanya Rp1.621.000.000,- dan tidak pernah dinyatakan macet sebelum pandemi Covid-19. Pelawan dalil Terlawan I melakukan penagihan Rp4.297.196.540,- pada 26 Januari 2024 dan mengajukan lelang pada 19 Juni 2024 tanpa pemberitahuan yang jelas, yang kemudian dimenangkan Terlawan III dengan harga Rp4.617.000.000,-. Pelawan dalil nilai limit lelang Rp8.000.000.000,- tidak sesuai dengan penilaian independen KJPP yang menetapkan nilai limit Rp10.936.100.000,-, sehingga lelang dianggap cacat hukum, beretikat buruk, dan melanggar PMK No. 27/PMK.06/2016 serta POJK No. 11/2020. Amar gugatan Pelawan meminta pembatalan lelang, pengembalian uang Terlawan III, pengosongan kembali objek jaminan, dan penundaan eksekusi. Mediasi gagal.\n\n[HAL 12-29] Terlawan I membantah dengan eksepsi obscur libel dan pokok perkara, menyatakan Pelawan wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga, terbukti dengan Surat Peringatan I, II, dan III yang tidak ditanggapi. Terlawan I dalil lelang dilakukan secara parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4/1996 dan PMK No. 122/2023, di mana nilai limit adalah kewenangan penjual (Terlawan I) berdasarkan penaksiran internal karena nilai di bawah Rp10 miliar, sehingga sah dan tidak dapat dibatalkan. Terlawan II membantah seluruh dalil Pelawan, menyatakan lelang telah sesuai prosedur PMK Lelang, termasuk pengumuman di surat kabar dan pemberitahuan kepada debitur, serta Risalah Lelang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Terlawan III mengajukan eksepsi kurang pihak (Notaris dan Penilai) dan dalil sebagai pembeli beritikad baik yang dilindungi hukum, meminta penolakan gugatan.\n\n[HAL 30-45] Para pihak mengajukan alat bukti surat. Pelawan membuktikan kepemilikan, perjanjian kredit, bukti pembayaran, surat penagihan, risalah lelang, surat nilai limit, laporan KJPP, dan regulasi OJK/BI. Terlawan I membuktikan perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan, surat peringatan, permohonan lelang, pengumuman, dan payoff pinjaman. Terlawan II membuktikan risalah lelang (TAP dan laku terjual), surat penetapan jadwal, pengumuman, SKPT, dan surat pernyataan Terlawan I. Terlawan III membuktikan kutipan risalah lelang dan sertifikat baru.\n\n[HAL 46-50] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi karena bersinggungan dengan pokok perkara. Dalam eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel dari Terlawan I karena gugatan jelas, dan menolak eksepsi kurang pihak dari Terlawan III karena Notaris dan Penilai tidak perlu menjadi pihak dalam sengketa eksekusi lelang ini. Majelis Hakim mulai memeriksa pokok perkara yang bermula dari kredit modal kerja antara Pelawan dan Terlawan I dengan jaminan SHGB No. 6809, di mana Pelawan dalil tidak mampu membayar akibat pandemi namun tidak pernah dinyatakan macet, hingga Terlawan I melakukan penagihan dan mengajukan lelang yang dimenangkan Terlawan III." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 63976, + "summary": "[HAL 1-11] Gugatan Perlawanan Nomor 579/Pdt.Bth/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh Pelawan (PT. Purnama Kertasindo) melawan Terlawan I (PT Bank Rakyat Indonesia Tbk), Terlawan II (Kementerian Keuangan/DJKN), dan Terlawan III (Santa). Pokok sengketa adalah keberatan terhadap eksekusi lelang hak tanggungan atas tanah dan bangunan seluas 848 m2 (SHGB No. 6809) yang dijadikan jaminan kredit modal kerja sebesar Rp3.500.000.000,-. Pelawan dalil telah membayar cicilan total Rp1.879.000.000,- sehingga sisa hutang hanya Rp1.621.000.000,- dan tidak pernah dinyatakan macet sebelum pandemi Covid-19. Pelawan dalil Terlawan I melakukan penagihan Rp4.297.196.540,- pada 26 Januari 2024 dan mengajukan lelang pada 19 Juni 2024 tanpa pemberitahuan yang jelas, yang kemudian dimenangkan Terlawan III dengan harga Rp4.617.000.000,-. Pelawan dalil nilai limit lelang Rp8.000.000.000,- tidak sesuai dengan penilaian independen KJPP yang menetapkan nilai limit Rp10.936.100.000,-, sehingga lelang dianggap cacat hukum, beretikat buruk, dan melanggar PMK No. 27/PMK.06/2016 serta POJK No. 11/2020. Amar gugatan Pelawan meminta pembatalan lelang, pengembalian uang Terlawan III, pengosongan kembali objek jaminan, dan penundaan eksekusi. Mediasi gagal.\n\n[HAL 12-29] Terlawan I membantah dengan eksepsi obscur libel dan pokok perkara, menyatakan Pelawan wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga, terbukti dengan Surat Peringatan I, II, dan III yang tidak ditanggapi. Terlawan I dalil lelang dilakukan secara parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4/1996 dan PMK No. 122/2023, di mana nilai limit adalah kewenangan penjual (Terlawan I) berdasarkan penaksiran internal karena nilai di bawah Rp10 miliar, sehingga sah dan tidak dapat dibatalkan. Terlawan II membantah seluruh dalil Pelawan, menyatakan lelang telah sesuai prosedur PMK Lelang, termasuk pengumuman di surat kabar dan pemberitahuan kepada debitur, serta Risalah Lelang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Terlawan III mengajukan eksepsi kurang pihak (Notaris dan Penilai) dan dalil sebagai pembeli beritikad baik yang dilindungi hukum, meminta penolakan gugatan.\n\n[HAL 30-45] Para pihak mengajukan alat bukti surat. Pelawan membuktikan kepemilikan, perjanjian kredit, bukti pembayaran, surat penagihan, risalah lelang, surat nilai limit, laporan KJPP, dan regulasi OJK/BI. Terlawan I membuktikan perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan, surat peringatan, permohonan lelang, pengumuman, dan payoff pinjaman. Terlawan II membuktikan risalah lelang (TAP dan laku terjual), surat penetapan jadwal, pengumuman, SKPT, dan surat pernyataan Terlawan I. Terlawan III membuktikan kutipan risalah lelang dan sertifikat baru.\n\n[HAL 46-50] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi karena bersinggungan dengan pokok perkara. Dalam eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel dari Terlawan I karena gugatan jelas, dan menolak eksepsi kurang pihak dari Terlawan III karena Notaris dan Penilai tidak perlu menjadi pihak dalam sengketa eksekusi lelang ini. Majelis Hakim mulai memeriksa pokok perkara yang bermula dari kredit modal kerja antara Pelawan dan Terlawan I dengan jaminan SHGB No. 6809, di mana Pelawan dalil tidak mampu membayar akibat pandemi namun tidak pernah dinyatakan macet, hingga Terlawan I melakukan penagihan dan mengajukan lelang yang dimenangkan Terlawan III.\n\n[HAL 51-70] Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Pelawan telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga sejak masa pandemi, sebagaimana dibuktikan dengan rekening koran pembayaran bunga periode 2019-2023 yang menunjukkan keterlambatan, serta ketidaktanggapan Pelawan terhadap tiga Surat Peringatan dari Terlawan I (tanggal 23 Oktober, 9 November, dan 24 November 2023) yang dikirimkan dengan bukti cap pos, sehingga membantah dalil Pelawan bahwa ia tidak pernah diberitahu tentang kredit macet. Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 50/2017 dan Pasal 6 UUHT No. 4/1996, Terlawan I sah melaksanakan parate eksekusi (penjualan atas kekuasaan sendiri) melalui lelang umum yang dilaksanakan oleh Terlawan II (KPKNL). Terkait sengketa nilai limit, Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan PMK No. 122/2023, penetapan nilai limit adalah kewenangan penjual (Terlawan I) dan dapat didasarkan pada penaksiran internal jika nilai objek di bawah Rp10 miliar, sehingga dalil Pelawan yang mengacu pada penilaian independen KJPP senilai Rp10.936.100.000,- tidak dapat dijadikan pedoman karena penilai tersebut tidak ditunjuk oleh penjual. Lelang pertama dengan limit Rp8.000.000.000,- dinyatakan TAP (tidak ada penawaran), sehingga lelang ulang dilakukan dengan limit Rp4.617.000.000,- yang laku terjual kepada Terlawan III setelah melalui pengumuman di surat kabar dan pemberitahuan kepada debitur. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa proses lelang telah sah, mengikat, dan tidak cacat hukum, serta Terlawan I, II, dan III bertindak beritikad baik. Sebaliknya, Pelawan dinyatakan bukan pihak yang benar dan tidak beritikad baik karena gagal membuktikan dalilnya. Amar putusan: 1) Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang benar dan tidak beritikad baik; 2) Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; 3) Menghukum Pelawan membayar biaya perkara Rp557.500,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-11] Gugatan Perlawanan Nomor 579/Pdt.Bth/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh Pelawan (PT. Purnama Kertasindo) melawan Terlawan I (PT Bank Rakyat Indonesia Tbk), Terlawan II (Kementerian Keuangan/DJKN), dan Terlawan III (Santa). Pokok sengketa adalah keberatan terhadap eksekusi lelang hak tanggungan atas tanah dan bangunan seluas 848 m2 (SHGB No. 6809) yang dijadikan jaminan kredit modal kerja sebesar Rp3.500.000.000,-. Pelawan dalil telah membayar cicilan total Rp1.879.000.000,- sehingga sisa hutang hanya Rp1.621.000.000,- dan tidak pernah dinyatakan macet sebelum pandemi Covid-19. Pelawan dalil Terlawan I melakukan penagihan Rp4.297.196.540,- pada 26 Januari 2024 dan mengajukan lelang pada 19 Juni 2024 tanpa pemberitahuan yang jelas, yang kemudian dimenangkan Terlawan III dengan harga Rp4.617.000.000,-. Pelawan dalil nilai limit lelang Rp8.000.000.000,- tidak sesuai dengan penilaian independen KJPP yang menetapkan nilai limit Rp10.936.100.000,-, sehingga lelang dianggap cacat hukum, beretikat buruk, dan melanggar PMK No. 27/PMK.06/2016 serta POJK No. 11/2020. Amar gugatan Pelawan meminta pembatalan lelang, pengembalian uang Terlawan III, pengosongan kembali objek jaminan, dan penundaan eksekusi. Mediasi gagal.\n\n[HAL 12-29] Terlawan I membantah dengan eksepsi obscur libel dan pokok perkara, menyatakan Pelawan wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga, terbukti dengan Surat Peringatan I, II, dan III yang tidak ditanggapi. Terlawan I dalil lelang dilakukan secara parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4/1996 dan PMK No. 122/2023, di mana nilai limit adalah kewenangan penjual (Terlawan I) berdasarkan penaksiran internal karena nilai di bawah Rp10 miliar, sehingga sah dan tidak dapat dibatalkan. Terlawan II membantah seluruh dalil Pelawan, menyatakan lelang telah sesuai prosedur PMK Lelang, termasuk pengumuman di surat kabar dan pemberitahuan kepada debitur, serta Risalah Lelang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Terlawan III mengajukan eksepsi kurang pihak (Notaris dan Penilai) dan dalil sebagai pembeli beritikad baik yang dilindungi hukum, meminta penolakan gugatan.\n\n[HAL 30-45] Para pihak mengajukan alat bukti surat. Pelawan membuktikan kepemilikan, perjanjian kredit, bukti pembayaran, surat penagihan, risalah lelang, surat nilai limit, laporan KJPP, dan regulasi OJK/BI. Terlawan I membuktikan perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan, surat peringatan, permohonan lelang, pengumuman, dan payoff pinjaman. Terlawan II membuktikan risalah lelang (TAP dan laku terjual), surat penetapan jadwal, pengumuman, SKPT, dan surat pernyataan Terlawan I. Terlawan III membuktikan kutipan risalah lelang dan sertifikat baru.\n\n[HAL 46-50] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi karena bersinggungan dengan pokok perkara. Dalam eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel dari Terlawan I karena gugatan jelas, dan menolak eksepsi kurang pihak dari Terlawan III karena Notaris dan Penilai tidak perlu menjadi pihak dalam sengketa eksekusi lelang ini. Majelis Hakim mulai memeriksa pokok perkara yang bermula dari kredit modal kerja antara Pelawan dan Terlawan I dengan jaminan SHGB No. 6809, di mana Pelawan dalil tidak mampu membayar akibat pandemi namun tidak pernah dinyatakan macet, hingga Terlawan I melakukan penagihan dan mengajukan lelang yang dimenangkan Terlawan III.\n\n[HAL 51-70] Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Pelawan telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga sejak masa pandemi, sebagaimana dibuktikan dengan rekening koran pembayaran bunga periode 2019-2023 yang menunjukkan keterlambatan, serta ketidaktanggapan Pelawan terhadap tiga Surat Peringatan dari Terlawan I (tanggal 23 Oktober, 9 November, dan 24 November 2023) yang dikirimkan dengan bukti cap pos, sehingga membantah dalil Pelawan bahwa ia tidak pernah diberitahu tentang kredit macet. Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 50/2017 dan Pasal 6 UUHT No. 4/1996, Terlawan I sah melaksanakan parate eksekusi (penjualan atas kekuasaan sendiri) melalui lelang umum yang dilaksanakan oleh Terlawan II (KPKNL). Terkait sengketa nilai limit, Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan PMK No. 122/2023, penetapan nilai limit adalah kewenangan penjual (Terlawan I) dan dapat didasarkan pada penaksiran internal jika nilai objek di bawah Rp10 miliar, sehingga dalil Pelawan yang mengacu pada penilaian independen KJPP senilai Rp10.936.100.000,- tidak dapat dijadikan pedoman karena penilai tersebut tidak ditunjuk oleh penjual. Lelang pertama dengan limit Rp8.000.000.000,- dinyatakan TAP (tidak ada penawaran), sehingga lelang ulang dilakukan dengan limit Rp4.617.000.000,- yang laku terjual kepada Terlawan III setelah melalui pengumuman di surat kabar dan pemberitahuan kepada debitur. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa proses lelang telah sah, mengikat, dan tidak cacat hukum, serta Terlawan I, II, dan III bertindak beritikad baik. Sebaliknya, Pelawan dinyatakan bukan pihak yang benar dan tidak beritikad baik karena gagal membuktikan dalilnya. Amar putusan: 1) Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang benar dan tidak beritikad baik; 2) Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; 3) Menghukum Pelawan membayar biaya perkara Rp557.500,-." + }, + "read": { + "input_chars": 5217, + "frame": "Gugatan Perlawanan diajukan oleh PT. Purnama Kertasindo terhadap PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kementerian Keuangan/DJKN, dan Santa, yang bersengketa atas eksekusi lelang hak tanggungan atas tanah dan bangunan sebagai jaminan kredit. Pelawan meminta pembatalan lelang, pengembalian uang kepada pembeli, pengosongan kembali objek jaminan, dan penundaan eksekusi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pelawan tidak membayar angsuran pokok dan bunga kredit sejak masa pandemi, sebagaimana dibuktikan dengan rekening koran yang menunjukkan keterlambatan pembayaran.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelawan tidak menanggapi tiga Surat Peringatan yang dikirimkan oleh Terlawan I pada tanggal 23 Oktober, 9 November, dan 24 November 2023.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan I melaksanakan parate eksekusi melalui lelang umum yang dilaksanakan oleh Terlawan II berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan ketentuan hukum yang berlaku.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penetapan nilai limit lelang sebesar Rp8.000.000.000,- pada lelang pertama dan Rp4.617.000.000,- pada lelang ulang dilakukan oleh Terlawan I sebagai penjual berdasarkan kewenangan internal.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Lelang ulang dengan nilai limit Rp4.617.000.000,- dinyatakan laku terjual kepada Terlawan III setelah melalui pengumuman di surat kabar dan pemberitahuan kepada debitur.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelawan dalil telah membayar cicilan total Rp1.879.000.000,- sehingga sisa hutang hanya Rp1.621.000.000,- dan tidak pernah dinyatakan macet sebelum pandemi.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pelawan dalil Terlawan I melakukan penagihan Rp4.297.196.540,- pada 26 Januari 2024 dan mengajukan lelang pada 19 Juni 2024 tanpa pemberitahuan yang jelas.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pelawan dalil nilai limit lelang tidak sesuai dengan penilaian independen KJPP sehingga lelang dianggap cacat hukum.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari kredit modal kerja antara Pelawan dan Terlawan I yang dijamin dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan. Pelawan dalil telah membayar sebagian cicilan dan tidak pernah dinyatakan macet, serta menyanggah prosedur lelang yang dilakukan Terlawan I yang kemudian dimenangkan oleh Terlawan III dengan nilai tertentu, dengan alasan nilai limit lelang tidak sesuai penilaian independen dan kurangnya pemberitahuan. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa Pelawan telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga serta tidak menanggapi surat peringatan yang dikirimkan. Hakim juga menyatakan bahwa penetapan nilai limit lelang merupakan kewenangan penjual berdasarkan penaksiran internal dan proses lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan pengumuman serta pemberitahuan yang sah. Dengan demikian, Majelis Hakim menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, menyatakan Pelawan bukan pihak yang benar dan tidak beritikad baik, serta menghukum Pelawan membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari kredit modal kerja antara Pelawan dan Terlawan I yang dijamin dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan. Pelawan dalil telah membayar sebagian cicilan dan tidak pernah dinyatakan macet, serta menyanggah prosedur lelang yang dilakukan Terlawan I yang kemudian dimenangkan oleh Terlawan III dengan nilai tertentu, dengan alasan nilai limit lelang tidak sesuai penilaian independen dan kurangnya pemberitahuan. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa Pelawan telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran pokok dan bunga serta tidak menanggapi surat peringatan yang dikirimkan. Hakim juga menyatakan bahwa penetapan nilai limit lelang merupakan kewenangan penjual berdasarkan penaksiran internal dan proses lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan pengumuman serta pemberitahuan yang sah. Dengan demikian, Majelis Hakim menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, menyatakan Pelawan bukan pihak yang benar dan tidak beritikad baik, serta menghukum Pelawan membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pelawan tidak membayar angsuran pokok dan bunga kredit sejak masa pandemi, sebagaimana dibuktikan dengan rekening koran yang menunjukkan keterlambatan pembayaran.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelawan tidak menanggapi tiga Surat Peringatan yang dikirimkan oleh Terlawan I pada tanggal 23 Oktober, 9 November, dan 24 November 2023.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan I melaksanakan parate eksekusi melalui lelang umum yang dilaksanakan oleh Terlawan II berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan ketentuan hukum yang berlaku.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penetapan nilai limit lelang sebesar Rp8.000.000.000,- pada lelang pertama dan Rp4.617.000.000,- pada lelang ulang dilakukan oleh Terlawan I sebagai penjual berdasarkan kewenangan internal.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Lelang ulang dengan nilai limit Rp4.617.000.000,- dinyatakan laku terjual kepada Terlawan III setelah melalui pengumuman di surat kabar dan pemberitahuan kepada debitur.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelawan dalil telah membayar cicilan total Rp1.879.000.000,- sehingga sisa hutang hanya Rp1.621.000.000,- dan tidak pernah dinyatakan macet sebelum pandemi.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pelawan dalil Terlawan I melakukan penagihan Rp4.297.196.540,- pada 26 Januari 2024 dan mengajukan lelang pada 19 Juni 2024 tanpa pemberitahuan yang jelas.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pelawan dalil nilai limit lelang tidak sesuai dengan penilaian independen KJPP sehingga lelang dianggap cacat hukum.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa tanah saya dilelang padahal saya sudah bayar sebagian cicilan dan tidak pernah dimintai klarifikasi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 72959, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (termasuk perjanjian kredit yang menjadi dasar sengketa). Dalam pertimbangan hukum, Hakim mengaitkan keabsahan Akta Pemberian Hak Tangungan dan Perjanjian Kredit dengan prinsip bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (mengacu pada Pasal 1338, yang merupakan konsekuensi dari sahnya perjanjian menurut Pasal 1320). Meskipun pertanyaan fokus pada prosedur pemberitahuan, validitas hak eksekusi kreditur bergantung pada sahnya perjanjian awal tersebut, yang diuji berdasarkan syarat-syarat Pasal 1320." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 79544, + "completion_tokens": 3410 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_580_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_580_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a53346127bba2eb6f3b2c0a4400c5ae2fbcb65c6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_580_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_580_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 36, + "timings": { + "parse": 0.076, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 154.484, + "query": 3.391, + "relevance": 41.682, + "total": 199.633 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 100925, + "marked_chars": 101240 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian \n2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Melawan \nHukum; \n3. Menyatakan Penggugat telah menderita kerugian akibat perbuatan \nmelawan hukum Tergugat I berupa uang modal investasi sejumlah \nsejumlah Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu \nRupiah); \n4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada \nPenggugat yaitu berupa sisa uang modal investasi Penggugat sejumlah \nRp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu Rupiah); \n5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam \nperkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus \nlima puluh dua ribu Rupiah); \n6. Menolak gugatan selain dan selebihnya; \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 22 September \n2025, oleh kami, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru \nKuntjoro, S.H., M.H., dan Arief Yudiarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai \nHakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 September \n2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua \ndengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 101240, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN] atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait investasi modal pengadaan cairan kimia laboratorium yang tidak dikembalikan beserta keuntungan yang dijanjikan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum mereka secara tanggung renteng untuk mengembalikan modal investasi serta membayar keuntungan yang belum diterima. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan tersebut sebagian, hanya menetapkan Tergugat I sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pembayaran sisa modal investasi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menawarkan kepada Penggugat untuk melakukan investasi modal pengadaan cairan kimia pada laboratorium Tergugat II.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan total modal investasi sebesar Rp200.000.000,- kepada Tergugat I, yang terdiri dari Rp100.000.000,- pada Desember 2022 dan tambahan Rp100.000.000,- pada Februari 2023.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I berjanji memberikan keuntungan bulanan sebesar Rp11.000.000,- dari total investasi Rp200.000.000,-.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerima keuntungan bulanan tersebut sebanyak 7 kali dari bulan Maret 2023 hingga September 2023 dengan total Rp77.000.000,-.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mulai bulan Oktober 2023, Tergugat I berhenti membayar keuntungan bulanan kepada Penggugat.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan pembayaran cicilan pengembalian modal kepada Penggugat dengan total sebesar Rp19.500.000,- pada awal tahun 2025.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II tidak mengetahui adanya kesepakatan investasi antara Penggugat dan Tergugat I serta tidak menerima transfer uang dari Penggugat.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya tipu daya dan persengkongkolan antara Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan kerugian.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak atas keuntungan yang belum dibayarkan sejak Oktober 2023.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN] karena Tergugat I tidak mengembalikan modal investasi sebesar Rp200.000.000,- dan tidak membayar keuntungan bulanan yang dijanjikan setelah bulan September 2023. Tergugat I membantah tuduhan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan telah melakukan pembayaran cicilan, sementara Tergugat II menyangkal keterlibatannya dengan menyatakan tidak mengetahui adanya kesepakatan investasi tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk mengembalikan modal dan membayar keuntungan sesuai janji, namun tidak menemukan bukti perbuatan melawan hukum dari Tergugat II. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat I bertanggung jawab membayar sisa modal investasi sebesar Rp180.500.000,- setelah dikurangi dengan cicilan yang telah dibayarkan, namun menolak tuntutan atas keuntungan yang diharapkan berdasarkan pedoman Mahkamah Agung terkait gugatan yang menggabungkan hubungan perjanjian dan perbuatan melawan hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN] karena Tergugat I tidak mengembalikan modal investasi sebesar Rp200.000.000,- dan tidak membayar keuntungan bulanan yang dijanjikan setelah bulan September 2023. Tergugat I membantah tuduhan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan telah melakukan pembayaran cicilan, sementara Tergugat II menyangkal keterlibatannya dengan menyatakan tidak mengetahui adanya kesepakatan investasi tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk mengembalikan modal dan membayar keuntungan sesuai janji, namun tidak menemukan bukti perbuatan melawan hukum dari Tergugat II. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat I bertanggung jawab membayar sisa modal investasi sebesar Rp180.500.000,- setelah dikurangi dengan cicilan yang telah dibayarkan, namun menolak tuntutan atas keuntungan yang diharapkan berdasarkan pedoman Mahkamah Agung terkait gugatan yang menggabungkan hubungan perjanjian dan perbuatan melawan hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I menawarkan kepada Penggugat untuk melakukan investasi modal pengadaan cairan kimia pada laboratorium Tergugat II.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan total modal investasi sebesar Rp200.000.000,- kepada Tergugat I, yang terdiri dari Rp100.000.000,- pada Desember 2022 dan tambahan Rp100.000.000,- pada Februari 2023.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I berjanji memberikan keuntungan bulanan sebesar Rp11.000.000,- dari total investasi Rp200.000.000,-.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerima keuntungan bulanan tersebut sebanyak 7 kali dari bulan Maret 2023 hingga September 2023 dengan total Rp77.000.000,-.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mulai bulan Oktober 2023, Tergugat I berhenti membayar keuntungan bulanan kepada Penggugat.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan pembayaran cicilan pengembalian modal kepada Penggugat dengan total sebesar Rp19.500.000,- pada awal tahun 2025.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II tidak mengetahui adanya kesepakatan investasi antara Penggugat dan Tergugat I serta tidak menerima transfer uang dari Penggugat.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya tipu daya dan persengkongkolan antara Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan kerugian.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hak atas keuntungan yang belum dibayarkan sejak Oktober 2023.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih uang investasi ke teman dan dapat untung beberapa bulan, tapi sekarang dia berhenti bayar dan belum kembalikan uangnya, apa bisa saya minta uangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 37833, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1372 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan), yang merupakan dasar hukum alternatif untuk menuntut pengembalian modal dan kerugian akibat tidak dibayarnya janji keuntungan dan pengembalian uang investasi. Meskipun gugatan dalam putusan ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum, Pasal 1243 tetap relevan secara substantif karena pertanyaan awam menanyakan hak untuk meminta uang kembali akibat kegagalan pembayaran, yang secara hukum dapat dituntut baik berdasarkan wanprestasi (jika ada perjanjian) maupun perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sahnya perjanjian berdasarkan 'sebab' (causa). Isinya tidak berkaitan langsung dengan tuntutan pengembalian uang atau ganti rugi akibat tidak dibayarnya investasi, melainkan hanya mengenai validitas hukum suatu perjanjian. Tidak ada isu mengenai keabsahan sebab perjanjian yang menjadi sengketa dalam pertanyaan atau pertimbangan putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama (onrechtmatige daad/perbuatan melawan hukum) yang digunakan dalam putusan untuk mengabulkan sebagian gugatan. Hakim menggunakan pasal ini untuk menetapkan bahwa tindakan Tergugat I yang tidak mengembalikan modal dan tidak membayar keuntungan setelah berjanji merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, sehingga wajib mengganti rugi. Ini menjawab inti pertanyaan apakah uang bisa diminta kembali." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur khusus tentang tuntutan ganti rugi untuk kasus penghinaan (injuri). Fakta dalam pertanyaan dan putusan berkaitan dengan sengketa investasi dan pengembalian uang, bukan penghinaan kehormatan atau nama baik, sehingga tidak relevan secara substantif." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 39428, + "completion_tokens": 1513 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_582_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Tim.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_582_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Tim.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3967b9846154076b15d9023796a42ba1fa7f94ef --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_582_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Tim.json @@ -0,0 +1,169 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_582_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Tim.pdf", + "n_pages": 51, + "timings": { + "parse": 0.084, + "classify": 0.0, + "condense": 310.19, + "read": 53.944, + "query": 9.359, + "relevance": 94.402, + "total": 467.98 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 160794, + "marked_chars": 161244 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI\n- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;\nDALAM POKOK PERKARA\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk\nVerklaard);\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam\nperkara ini sebesar Rp. 3.794.000,- (Tiga juta tujuh ratus sembilan puluh\nempat ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari SENIN, tanggal 21 November 2022,\noleh GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N., sebagai Hakim Ketua,\nTOHARI TAPSIRIN, Bc.IP, S.H., M.H., dan YUDISSILEN, S.H., M.H. masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut\ndengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu SUTARWO, S.H.\nPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh\nKuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat atau Kuasanya.\n Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,\nTohari Tapsirin, Bc.IP., S.H., M.H. Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.\nHalalam 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 582/Pdt/G/2020/PN Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkama" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134980, + "summary": "[HAL 1-11] Penggugat Titim Latifah menggugat Tergugat PT. Bina Karya Agung Propertindo dan Turut Tergugat PT. Bank Artha Graha International Tbk terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun No. 410/PPJB-CER-CA/BAP/IX/2015 untuk unit Tower Casablanca C Lantai 10 Unit 07 dengan harga Rp 911.000.000,- [HAL 2]. Penggugat dalil telah membayar Rp 607.400.000,- secara tunai bertahap sejak Februari 2015 hingga Juni 2018 [HAL 2-3]. Penggugat menuduh Tergugat wanprestasi karena tidak menyerahkan unit sesuai jadwal Agustus 2017 dengan toleransi 145 hari kerja, serta menuduh Tergugat secara diam-diam menjaminkan objek kepada Turut Tergugat tanpa izin, terbukti dengan adanya Surat Keterangan Lunas dari Bank tertanggal 30 Juni 2016 yang ditemukan saat Penggugat menolak pengajuan kredit mobil karena status BI Checking [HAL 3-5]. Penggugat mendalilkan adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan penipuan karena PPJB ditandatangani dalam keadaan terpaksa setelah pembayaran uang muka, sehingga meminta pembatalan perjanjian, pengembalian seluruh pembayaran ditambah bunga, denda keterlambatan, dan keuntungan sewa, total Rp 2.327.760.000,- [HAL 5-10]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 11].\n\n[HAL 12-21] Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah karena tidak mencantumkan identitas para pihak dan objek sengketa secara konkret sesuai SEMA No. 7 Tahun 2012, sehingga gugatan tidak dapat diterima [HAL 12-15]. Tergugat juga dalil gugatan kabur (*obscuur libels*) karena ketidakjelasan dasar fakta penolakan kredit dan kesalahan penerapan hukum yang sudah dicabut, serta petitum yang tidak selaras dengan posita [HAL 16-18]. Tergugat dalil Penggugat mengajukan gugatan secara licik (*exceptio doli praesintis*) karena Penggugat sendiri telah wanprestasi dengan berhenti membayar angsuran sejak Juni 2018, dan tuntutan dwangsom untuk pembayaran uang tidak dapat diterima menurut yurisprudensi [HAL 19-21].\n\n[HAL 22-32] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat koreksi tanggal PPJB adalah 12 September 2015, bukan 2012 [HAL 22]. Tergugat dalil Penggugat tidak beritikad baik karena sering terlambat bayar angsuran dan tidak membayar denda keterlambatan [HAL 22-23]. Tergugat dalil tidak wanprestasi dalam penyerahan unit karena Pasal 6 ayat (2) huruf a PPJB mengecualikan kewajiban penyerahan jika Penggugat belum melunasi seluruh harga pengikatan; faktanya Penggugat masih berutang pokok Rp 303.600.000,- dan berhenti bayar sejak Juni 2018, dibuktikan dengan Surat Peringatan I-IV yang dikirim Tergugat [HAL 23-31]. Tergugat dalil tidak ada penyalahgunaan keadaan karena Penggugat menandatangani PPJB dengan sadar (dibuktikan paraf di setiap halaman) dan adanya Surat Konfirmasi Unit No. 1032 tertanggal 3 Februari 2015 menunjukkan niat beli [HAL 32-33].\n\n[HAL 33-42] Tergugat dalil perbuatan hukum dengan Turut Tergugat (pengalihan piutang/jaminan) sah berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PPJB yang mengikat Penggugat, sehingga tidak ada penggunaan data pribadi tanpa izin atau penipuan [HAL 27-28, 38-39]. Tergugat dalil pengembalian dana tidak dapat dilakukan seluruhnya karena Pasal 4 ayat (5) PPJB mengatur hangusnya hingga 50% pembayaran jika pembatalan akibat kesalahan Penggugat, sesuai asas *pacta sunt servanda* [HAL 34-35]. Tergugat kembali dalil bahwa rujukan Penggugat pada Keputusan Menteri No. 11/KPTS/1994 keliru karena aturan tersebut telah dicabut dan tidak berlaku [HAL 26, 35-36, 40]. Tergugat menolak permintaan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil sesuai HIR/RBG dan SE MA [HAL 41-42]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 27764, + "summary": "[HAL 1-11] Penggugat Titim Latifah menggugat Tergugat PT. Bina Karya Agung Propertindo dan Turut Tergugat PT. Bank Artha Graha International Tbk terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun No. 410/PPJB-CER-CA/BAP/IX/2015 untuk unit Tower Casablanca C Lantai 10 Unit 07 dengan harga Rp 911.000.000,- [HAL 2]. Penggugat dalil telah membayar Rp 607.400.000,- secara tunai bertahap sejak Februari 2015 hingga Juni 2018 [HAL 2-3]. Penggugat menuduh Tergugat wanprestasi karena tidak menyerahkan unit sesuai jadwal Agustus 2017 dengan toleransi 145 hari kerja, serta menuduh Tergugat secara diam-diam menjaminkan objek kepada Turut Tergugat tanpa izin, terbukti dengan adanya Surat Keterangan Lunas dari Bank tertanggal 30 Juni 2016 yang ditemukan saat Penggugat menolak pengajuan kredit mobil karena status BI Checking [HAL 3-5]. Penggugat mendalilkan adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan penipuan karena PPJB ditandatangani dalam keadaan terpaksa setelah pembayaran uang muka, sehingga meminta pembatalan perjanjian, pengembalian seluruh pembayaran ditambah bunga, denda keterlambatan, dan keuntungan sewa, total Rp 2.327.760.000,- [HAL 5-10]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 11].\n\n[HAL 12-21] Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah karena tidak mencantumkan identitas para pihak dan objek sengketa secara konkret sesuai SEMA No. 7 Tahun 2012, sehingga gugatan tidak dapat diterima [HAL 12-15]. Tergugat juga dalil gugatan kabur (*obscuur libels*) karena ketidakjelasan dasar fakta penolakan kredit dan kesalahan penerapan hukum yang sudah dicabut, serta petitum yang tidak selaras dengan posita [HAL 16-18]. Tergugat dalil Penggugat mengajukan gugatan secara licik (*exceptio doli praesintis*) karena Penggugat sendiri telah wanprestasi dengan berhenti membayar angsuran sejak Juni 2018, dan tuntutan dwangsom untuk pembayaran uang tidak dapat diterima menurut yurisprudensi [HAL 19-21].\n\n[HAL 22-32] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat koreksi tanggal PPJB adalah 12 September 2015, bukan 2012 [HAL 22]. Tergugat dalil Penggugat tidak beritikad baik karena sering terlambat bayar angsuran dan tidak membayar denda keterlambatan [HAL 22-23]. Tergugat dalil tidak wanprestasi dalam penyerahan unit karena Pasal 6 ayat (2) huruf a PPJB mengecualikan kewajiban penyerahan jika Penggugat belum melunasi seluruh harga pengikatan; faktanya Penggugat masih berutang pokok Rp 303.600.000,- dan berhenti bayar sejak Juni 2018, dibuktikan dengan Surat Peringatan I-IV yang dikirim Tergugat [HAL 23-31]. Tergugat dalil tidak ada penyalahgunaan keadaan karena Penggugat menandatangani PPJB dengan sadar (dibuktikan paraf di setiap halaman) dan adanya Surat Konfirmasi Unit No. 1032 tertanggal 3 Februari 2015 menunjukkan niat beli [HAL 32-33].\n\n[HAL 33-42] Tergugat dalil perbuatan hukum dengan Turut Tergugat (pengalihan piutang/jaminan) sah berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PPJB yang mengikat Penggugat, sehingga tidak ada penggunaan data pribadi tanpa izin atau penipuan [HAL 27-28, 38-39]. Tergugat dalil pengembalian dana tidak dapat dilakukan seluruhnya karena Pasal 4 ayat (5) PPJB mengatur hangusnya hingga 50% pembayaran jika pembatalan akibat kesalahan Penggugat, sesuai asas *pacta sunt servanda* [HAL 34-35]. Tergugat kembali dalil bahwa rujukan Penggugat pada Keputusan Menteri No. 11/KPTS/1994 keliru karena aturan tersebut telah dicabut dan tidak berlaku [HAL 26, 35-36, 40]. Tergugat menolak permintaan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil sesuai HIR/RBG dan SE MA [HAL 41-42]. Tergugat menolak permohonan provisi putusan serta merta dengan merujuk doktrin hukum bahwa putusan baru dapat dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap, serta risiko ketidakpastian akibat banding/kasasi [HAL 42-43].\n\n[HAL 43-45] Para pihak mengajukan replik dan duplik serta menyerahkan bukti surat. Penggugat menyerahkan bukti P-1 hingga P-6 (termasuk kwitansi pembayaran cicilan dan Surat Keterangan Lunas 2016) [HAL 44]. Tergugat menyerahkan bukti T-1 hingga T-8 (termasuk Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar, Surat Konfirmasi Unit, PPJB, dan Surat Peringatan I-IV) [HAL 45].\n\n[HAL 46-50] Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat. Eksepsi mengenai ketidaksahihan Surat Kuasa Khusus ditolak karena SKK tersebut telah memenuhi syarat formil dengan mencantumkan identitas para pihak dan objek sengketa secara jelas [HAL 47]. Namun, eksepsi mengenai *legal standing* Turut Tergugat dikabulkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini adalah gugatan wanprestasi berdasarkan PPJB yang hanya mengikat Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 1340 KUHPerdata. Karena PT. Bank Artha Graha International Tbk tidak menjadi pihak dalam PPJB tersebut, maka Turut Tergugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga kehadiran Turut Tergugat menyebabkan gugatan menjadi cacat hukum [HAL 48-49]. Akibat dikabulkannya eksepsi *legal standing*, eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) [HAL 49].\n\n[HAL 50-51] Amar putusan: Mengabulkan eksepsi Tergugat; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 3.794.000,-. Putusan diucapkan pada 21 November 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur [HAL 50-51]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-11] Penggugat Titim Latifah menggugat Tergugat PT. Bina Karya Agung Propertindo dan Turut Tergugat PT. Bank Artha Graha International Tbk terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun No. 410/PPJB-CER-CA/BAP/IX/2015 untuk unit Tower Casablanca C Lantai 10 Unit 07 dengan harga Rp 911.000.000,- [HAL 2]. Penggugat dalil telah membayar Rp 607.400.000,- secara tunai bertahap sejak Februari 2015 hingga Juni 2018 [HAL 2-3]. Penggugat menuduh Tergugat wanprestasi karena tidak menyerahkan unit sesuai jadwal Agustus 2017 dengan toleransi 145 hari kerja, serta menuduh Tergugat secara diam-diam menjaminkan objek kepada Turut Tergugat tanpa izin, terbukti dengan adanya Surat Keterangan Lunas dari Bank tertanggal 30 Juni 2016 yang ditemukan saat Penggugat menolak pengajuan kredit mobil karena status BI Checking [HAL 3-5]. Penggugat mendalilkan adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan penipuan karena PPJB ditandatangani dalam keadaan terpaksa setelah pembayaran uang muka, sehingga meminta pembatalan perjanjian, pengembalian seluruh pembayaran ditambah bunga, denda keterlambatan, dan keuntungan sewa, total Rp 2.327.760.000,- [HAL 5-10]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 11].\n\n[HAL 12-21] Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah karena tidak mencantumkan identitas para pihak dan objek sengketa secara konkret sesuai SEMA No. 7 Tahun 2012, sehingga gugatan tidak dapat diterima [HAL 12-15]. Tergugat juga dalil gugatan kabur (*obscuur libels*) karena ketidakjelasan dasar fakta penolakan kredit dan kesalahan penerapan hukum yang sudah dicabut, serta petitum yang tidak selaras dengan posita [HAL 16-18]. Tergugat dalil Penggugat mengajukan gugatan secara licik (*exceptio doli praesintis*) karena Penggugat sendiri telah wanprestasi dengan berhenti membayar angsuran sejak Juni 2018, dan tuntutan dwangsom untuk pembayaran uang tidak dapat diterima menurut yurisprudensi [HAL 19-21].\n\n[HAL 22-32] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat koreksi tanggal PPJB adalah 12 September 2015, bukan 2012 [HAL 22]. Tergugat dalil Penggugat tidak beritikad baik karena sering terlambat bayar angsuran dan tidak membayar denda keterlambatan [HAL 22-23]. Tergugat dalil tidak wanprestasi dalam penyerahan unit karena Pasal 6 ayat (2) huruf a PPJB mengecualikan kewajiban penyerahan jika Penggugat belum melunasi seluruh harga pengikatan; faktanya Penggugat masih berutang pokok Rp 303.600.000,- dan berhenti bayar sejak Juni 2018, dibuktikan dengan Surat Peringatan I-IV yang dikirim Tergugat [HAL 23-31]. Tergugat dalil tidak ada penyalahgunaan keadaan karena Penggugat menandatangani PPJB dengan sadar (dibuktikan paraf di setiap halaman) dan adanya Surat Konfirmasi Unit No. 1032 tertanggal 3 Februari 2015 menunjukkan niat beli [HAL 32-33].\n\n[HAL 33-42] Tergugat dalil perbuatan hukum dengan Turut Tergugat (pengalihan piutang/jaminan) sah berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PPJB yang mengikat Penggugat, sehingga tidak ada penggunaan data pribadi tanpa izin atau penipuan [HAL 27-28, 38-39]. Tergugat dalil pengembalian dana tidak dapat dilakukan seluruhnya karena Pasal 4 ayat (5) PPJB mengatur hangusnya hingga 50% pembayaran jika pembatalan akibat kesalahan Penggugat, sesuai asas *pacta sunt servanda* [HAL 34-35]. Tergugat kembali dalil bahwa rujukan Penggugat pada Keputusan Menteri No. 11/KPTS/1994 keliru karena aturan tersebut telah dicabut dan tidak berlaku [HAL 26, 35-36, 40]. Tergugat menolak permintaan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil sesuai HIR/RBG dan SE MA [HAL 41-42]. Tergugat menolak permohonan provisi putusan serta merta dengan merujuk doktrin hukum bahwa putusan baru dapat dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap, serta risiko ketidakpastian akibat banding/kasasi [HAL 42-43].\n\n[HAL 43-45] Para pihak mengajukan replik dan duplik serta menyerahkan bukti surat. Penggugat menyerahkan bukti P-1 hingga P-6 (termasuk kwitansi pembayaran cicilan dan Surat Keterangan Lunas 2016) [HAL 44]. Tergugat menyerahkan bukti T-1 hingga T-8 (termasuk Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar, Surat Konfirmasi Unit, PPJB, dan Surat Peringatan I-IV) [HAL 45].\n\n[HAL 46-50] Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat. Eksepsi mengenai ketidaksahihan Surat Kuasa Khusus ditolak karena SKK tersebut telah memenuhi syarat formil dengan mencantumkan identitas para pihak dan objek sengketa secara jelas [HAL 47]. Namun, eksepsi mengenai *legal standing* Turut Tergugat dikabulkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini adalah gugatan wanprestasi berdasarkan PPJB yang hanya mengikat Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 1340 KUHPerdata. Karena PT. Bank Artha Graha International Tbk tidak menjadi pihak dalam PPJB tersebut, maka Turut Tergugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga kehadiran Turut Tergugat menyebabkan gugatan menjadi cacat hukum [HAL 48-49]. Akibat dikabulkannya eksepsi *legal standing*, eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) [HAL 49].\n\n[HAL 50-51] Amar putusan: Mengabulkan eksepsi Tergugat; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 3.794.000,-. Putusan diucapkan pada 21 November 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur [HAL 50-51]." + }, + "read": { + "input_chars": 5415, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) rumah susun, dengan dalil wanprestasi, penyalahgunaan keadaan, dan penipuan akibat tidak serah terima unit serta pengalihan jaminan tanpa izin. Penggugat meminta pembatalan perjanjian, pengembalian seluruh pembayaran ditambah bunga, denda, dan keuntungan sewa. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Turut Tergugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam sengketa PPJB tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk unit rumah susun dengan harga tertentu.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran secara tunai bertahap sejak Februari 2015 hingga Juni 2018.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat Surat Keterangan Lunas dari bank tertanggal 30 Juni 2016 yang ditemukan oleh Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat berhenti membayar angsuran sejak Juni 2018.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat tidak menjadi pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) rumah susun, dengan dalil wanprestasi, penyalahgunaan keadaan, dan penipuan akibat tidak serah terima unit serta pengalihan jaminan tanpa izin. Penggugat meminta pembatalan perjanjian, pengembalian seluruh pembayaran ditambah bunga, denda, dan keuntungan sewa. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat dan menolak eksepsi mengenai ketidaksahihan Surat Kuasa Khusus, namun mengabulkan eksepsi mengenai kedudukan hukum Turut Tergugat karena Turut Tergugat tidak menjadi pihak dalam PPJB tersebut. Akibatnya, kehadiran Turut Tergugat menyebabkan gugatan menjadi cacat hukum dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) rumah susun, dengan dalil wanprestasi, penyalahgunaan keadaan, dan penipuan akibat tidak serah terima unit serta pengalihan jaminan tanpa izin. Penggugat meminta pembatalan perjanjian, pengembalian seluruh pembayaran ditambah bunga, denda, dan keuntungan sewa. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat dan menolak eksepsi mengenai ketidaksahihan Surat Kuasa Khusus, namun mengabulkan eksepsi mengenai kedudukan hukum Turut Tergugat karena Turut Tergugat tidak menjadi pihak dalam PPJB tersebut. Akibatnya, kehadiran Turut Tergugat menyebabkan gugatan menjadi cacat hukum dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk unit rumah susun dengan harga tertentu.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran secara tunai bertahap sejak Februari 2015 hingga Juni 2018.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat Surat Keterangan Lunas dari bank tertanggal 30 Juni 2016 yang ditemukan oleh Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat berhenti membayar angsuran sejak Juni 2018.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat tidak menjadi pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka rumah susun ke penjual, tapi unitnya tidak diserahkan dan jaminan banknya dialihkan tanpa izin saya, apa saya bisa minta uang saya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12341, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1328 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1795 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1328: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1795: Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (termasuk kesepakatan dan sebab yang tidak terlarang). Dalam pertanyaan, sengketa muncul dari ketidakpemenuhan prestasi dalam perjanjian jual beli (wanprestasi). Untuk menilai apakah perjanjian tersebut sah dan mengikat sehingga penjual wajib menyerahkan unit atau mengembalikan uang, hakim perlu menguji apakah syarat-syarat dalam Pasal 1320 terpenuhi. Ini adalah dasar substantif dari hubungan hukum perjanjian yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Fakta dalam pertanyaan awam adalah ketidakserahan unit dan pengalihan jaminan tanpa izin, yang merupakan bentuk wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, bukan klaim penipuan (fraud) yang membatalkan persetujuan sejak awal. Tidak ada indikasi dalil penipuan dalam pertanyaan atau pertimbangan putusan yang relevan dengan isu utama." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam pertanyaan, penggugat menuntut pengembalian uang karena penjual tidak menyerahkan unit (tidak melaksanakan prestasi). Pasal 1338 menjadi prinsip hukum utama yang menopang tuntutan bahwa penjual wajib memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, atau jika gagal, harus mempertanggungjawabkan akibatnya (pengembalian uang)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relativity of contract (perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya). Dalam pertimbangan putusan, Pasal 1340 secara eksplisit digunakan oleh Majelis Hakim untuk menilai *legal standing* dan menentukan siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam sengketa wanprestasi. Meskipun gugatan ditolak karena cacat formil (penarikan pihak ketiga), pasal ini menjadi kerangka hukum substantif yang diuji untuk menentukan apakah penggugat memiliki hak untuk menuntut berdasarkan perjanjian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pemberian kuasa. Meskipun dalam putusan dibahas mengenai sah/tidaknya surat kuasa khusus, hal tersebut bersifat prosedural/formil untuk menentukan validitas perwakilan dalam berperkara. Isi pasal ini tidak mengatur hak atau kewajiban substantif atas pengembalian uang atau pemenuhan prestasi jual beli rumah susun yang menjadi inti pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 54004, + "completion_tokens": 3856 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_582_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_582_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..39107770144c481ab38683dcc65a20b66b5afb39 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_582_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_582_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 68, + "timings": { + "parse": 0.111, + "classify": 0.0, + "condense": 461.703, + "read": 111.325, + "query": 15.775, + "relevance": 24.815, + "total": 613.729 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 209210, + "marked_chars": 209813 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi:\n-\nMenolak Eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut\nTergugat V dan Turut Tergugat VI;\nDalam Pokok Perkara:\n1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;\n2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp1.726.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 28 November\n2024, oleh kami, Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gatot\nArdian Agustriono, S.H., Sp.N. dan Dony Dortmund, S.H., M.H. masing-masing\nsebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan\nterbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Ika\nMardikaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para\nPenggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat VI,\nKuasa Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut\nTergugat III dan Kuasa Turut Tergugat V.\n Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\nHalaman 67 dari 68 Halaman Putusan Nomor 582/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepani" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134940, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 582/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim mengadili gugatan Hj. Rosni dan Rosidah (Penggugat I dan II), sebagai ahli waris Manaf Bin Abd. Gani, melawan PT Cipta Piranti Tehnik (Tergugat I), PT Astra Otoparts (Tergugat II), serta enam Turut Tergugat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Cipta Karya, Camat Cakung, Notaris PPAT Chaerul Anwar, Dinas Penanaman Modal, BPN Jakarta Timur, dan Badan Pendapatan Daerah Unit Cakung). Gugatan didaftarkan pada 19 Oktober 2023. [HAL 4-9] Para Penggugat dalil memiliki hak atas Objek Tanah Hak Milik Adat seluas 19.980 m² (Girik C. 3939 Persil 15a.S.II) atas nama Manap Bin Abd. Goni di Jalan Tipar Cakung, yang dikuasai secara terus-menerus dan tidak dalam sengketa, didukung Surat Keterangan Tidak Sengketa tahun 1982 dan catatan IPEDA. Para Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan mengklaim tanah tersebut berdasarkan SIPPT Pemerintah DKI Jakarta Nomor 1634/1.711.5 Tahun 1997 seluas 17.315 m², yang menurut Penggugat diterbitkan tanpa alas hak, merupakan produk mal administrasi, dan telah dicabut. Para Penggugat menuntut pernyataan sah Girik/IPEDA, tidak sahnya SIPPT 1997, pengukuran tanah oleh BPN, larangan penerbitan sertifikat, serta pembayaran kerugian materil Rp173.150.000.000,00 dan immateril Rp200.000.000,00. [HAL 10-12] Mediasi gagal. Tergugat II menolak perbaikan gugatan Para Penggugat yang mengubah posita dan petitum, dengan alasan melanggar Pasal 127 Rv dan yurisprudensi MA karena mengubah pokok gugatan dan merugikan hak pembelaan. [HAL 13-16] Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona terhadap Tergugat I, dengan dalih PT Cipta Piranti Tehnik telah bubar berdasarkan SK Kemenkumham tanggal 28 November 2022 sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam gugatan. Eksepsi error in persona juga diajukan terhadap Tergugat II, dengan alasan PT Astra Otoparts dan PT Cipta Piranti Tehnik adalah badan hukum terpisah yang tidak memiliki hubungan manajemen langsung yang membebani Tergugat II atas SIPPT atas nama Tergugat I. Eksepsi error in objecto diajukan dengan dalih Para Penggugat salah menunjuk objek sengketa; objek yang disengketakan sebenarnya masuk dalam SIPPT 085/5.7/31/-1.711.534/2016 atas nama PT Astra Otoparts, Tbk, bukan SIPPT 1997 atas nama PT Cipta Piranti Tehnik. [HAL 17-20] Eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) diajukan dengan dalih Kelurahan Cakung Barat harus ditarik sebagai Turut Tergugat karena mencatat riwayat tanah adat. Eksepsi obscure libel (gugatan kabur) diajukan karena posita Para Penggugat bertentangan antara status sebagai anak H. Abd. Gani dan ahli waris Manap bin Abd. Gani, serta tidak jelas rincian kerugian materil. [HAL 21-22] Dalam pokok perkara, Tergugat II menolak dalil kepemilikan Para Penggugat, menyatakan tanah adalah milik Tergugat II yang masuk dalam SIPPT 2016, dan Para Penggugat menduduki tanah tanpa hak. Tergugat II menegaskan SIPPT 1997 atas nama Tergugat I telah dicabut dengan terbitnya SIPPT 2016 atas nama Tergugat II. Tergugat II menolak bukti Girik/IPEDA sebagai bukti kepemilikan mutlak, merujuk yurisprudensi MA bahwa bukti pajak bukan bukti hak milik, dan menyatakan Para Penggugat baru mengajukan pengukuran pada 2022 setelah klaim tanah sejak lama, yang dianggap klaim sepihak. Tergugat II memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima. [HAL 23-28] Turut Tergugat II dan VI menolak perbaikan gugatan karena mengubah pokok perkara. Turut Tergugat II dan VI mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dengan dalih gugatan Para Penggugat实质nya menantang sah/tidaknya SIPPT 1997 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga kewenangannya ada pada Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Turut Tergugat II dan VI juga mengajukan eksepsi obscure libel karena tuntutan kerugian tidak disertai perhitungan jelas. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat II dan VI menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan telah membayar PBB atas objek sengketa, dan menegaskan keberadaan girik Letter C tidak pasti karena telah dikunci oleh instansi pajak. [HAL 29-35] Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dengan alasan Para Penggugat memohon pernyataan tidak sahnya SIPPT 1997 yang merupakan KTUN, sehingga seharusnya diajukan ke PTUN. Turut Tergugat IV juga menolak perbaikan gugatan karena menambahkan petitum pembatalan SIPPT yang melanggar Pasal 127 Rv. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat IV membela penerbitan SIPPT 1997 telah sah dan sesuai SK Gubernur DKI Jakarta No. Da. 11/3/11/1972 dan Kepgub No. D.IV-a.11/1/25/1973 untuk tanah di atas 5.000 m². [HAL 36-38] Turut Tergugat V (BPN Jakarta Timur) menolak keterlibatannya dalam pokok perkara, dengan dalih Para Penggugat tidak menuntut perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan BPN, sehingga berdasarkan SE MA No. 10 Tahun 2020, BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak. [HAL 39-43] Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-17 (KTP, Surat Keterangan, Girik, IPEDA, Peta, dll) dan saksi Rosmadi serta Muhammad Sajidin. Saksi Rosmadi menyatakan mengetahui kepemilikan tanah atas nama Manap berdasarkan Girik C 3939, luas 19.980 m², dan bahwa Manap membeli tanah tersebut. Saksi Muhammad Sajidin menyatakan menjaga lahan sejak 2020 atas perintah Rosidah, mengetahui tanah milik Manap sejak tahun 60-an, dan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Manap. [HAL 44-45] Tergugat II mengajukan bukti surat T II-1 sampai T II-20D, meliputi Akta Likuidasi PT Cipta Piranti Tehnik, SK Bubar Badan Hukum, Akta Jual Beli 2013, SIPPT 2016 atas nama PT Astra Otoparts, bukti pembayaran PBB, serta surat keterangan Lurah dan pernyataan pelepasan hak dari para penjual sebelumnya kepada PT Cipta Piranti Tehnik." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 76373, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 582/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim mengadili gugatan Hj. Rosni dan Rosidah (Penggugat I dan II), sebagai ahli waris Manaf Bin Abd. Gani, melawan PT Cipta Piranti Tehnik (Tergugat I), PT Astra Otoparts (Tergugat II), serta enam Turut Tergugat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Cipta Karya, Camat Cakung, Notaris PPAT Chaerul Anwar, Dinas Penanaman Modal, BPN Jakarta Timur, dan Badan Pendapatan Daerah Unit Cakung). Gugatan didaftarkan pada 19 Oktober 2023. [HAL 4-9] Para Penggugat dalil memiliki hak atas Objek Tanah Hak Milik Adat seluas 19.980 m² (Girik C. 3939 Persil 15a.S.II) atas nama Manap Bin Abd. Goni di Jalan Tipar Cakung, yang dikuasai secara terus-menerus dan tidak dalam sengketa, didukung Surat Keterangan Tidak Sengketa tahun 1982 dan catatan IPEDA. Para Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan mengklaim tanah tersebut berdasarkan SIPPT Pemerintah DKI Jakarta Nomor 1634/1.711.5 Tahun 1997 seluas 17.315 m², yang menurut Penggugat diterbitkan tanpa alas hak, merupakan produk mal administrasi, dan telah dicabut. Para Penggugat menuntut pernyataan sah Girik/IPEDA, tidak sahnya SIPPT 1997, pengukuran tanah oleh BPN, larangan penerbitan sertifikat, serta pembayaran kerugian materil Rp173.150.000.000,00 dan immateril Rp200.000.000,00. [HAL 10-12] Mediasi gagal. Tergugat II menolak perbaikan gugatan Para Penggugat yang mengubah posita dan petitum, dengan alasan melanggar Pasal 127 Rv dan yurisprudensi MA karena mengubah pokok gugatan dan merugikan hak pembelaan. [HAL 13-16] Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona terhadap Tergugat I, dengan dalih PT Cipta Piranti Tehnik telah bubar berdasarkan SK Kemenkumham tanggal 28 November 2022 sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam gugatan. Eksepsi error in persona juga diajukan terhadap Tergugat II, dengan alasan PT Astra Otoparts dan PT Cipta Piranti Tehnik adalah badan hukum terpisah yang tidak memiliki hubungan manajemen langsung yang membebani Tergugat II atas SIPPT atas nama Tergugat I. Eksepsi error in objecto diajukan dengan dalih Para Penggugat salah menunjuk objek sengketa; objek yang disengketakan sebenarnya masuk dalam SIPPT 085/5.7/31/-1.711.534/2016 atas nama PT Astra Otoparts, Tbk, bukan SIPPT 1997 atas nama PT Cipta Piranti Tehnik. [HAL 17-20] Eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) diajukan dengan dalih Kelurahan Cakung Barat harus ditarik sebagai Turut Tergugat karena mencatat riwayat tanah adat. Eksepsi obscure libel (gugatan kabur) diajukan karena posita Para Penggugat bertentangan antara status sebagai anak H. Abd. Gani dan ahli waris Manap bin Abd. Gani, serta tidak jelas rincian kerugian materil. [HAL 21-22] Dalam pokok perkara, Tergugat II menolak dalil kepemilikan Para Penggugat, menyatakan tanah adalah milik Tergugat II yang masuk dalam SIPPT 2016, dan Para Penggugat menduduki tanah tanpa hak. Tergugat II menegaskan SIPPT 1997 atas nama Tergugat I telah dicabut dengan terbitnya SIPPT 2016 atas nama Tergugat II. Tergugat II menolak bukti Girik/IPEDA sebagai bukti kepemilikan mutlak, merujuk yurisprudensi MA bahwa bukti pajak bukan bukti hak milik, dan menyatakan Para Penggugat baru mengajukan pengukuran pada 2022 setelah klaim tanah sejak lama, yang dianggap klaim sepihak. Tergugat II memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima. [HAL 23-28] Turut Tergugat II dan VI menolak perbaikan gugatan karena mengubah pokok perkara. Turut Tergugat II dan VI mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dengan dalih gugatan Para Penggugat实质nya menantang sah/tidaknya SIPPT 1997 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga kewenangannya ada pada Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Turut Tergugat II dan VI juga mengajukan eksepsi obscure libel karena tuntutan kerugian tidak disertai perhitungan jelas. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat II dan VI menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan telah membayar PBB atas objek sengketa, dan menegaskan keberadaan girik Letter C tidak pasti karena telah dikunci oleh instansi pajak. [HAL 29-35] Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dengan alasan Para Penggugat memohon pernyataan tidak sahnya SIPPT 1997 yang merupakan KTUN, sehingga seharusnya diajukan ke PTUN. Turut Tergugat IV juga menolak perbaikan gugatan karena menambahkan petitum pembatalan SIPPT yang melanggar Pasal 127 Rv. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat IV membela penerbitan SIPPT 1997 telah sah dan sesuai SK Gubernur DKI Jakarta No. Da. 11/3/11/1972 dan Kepgub No. D.IV-a.11/1/25/1973 untuk tanah di atas 5.000 m². [HAL 36-38] Turut Tergugat V (BPN Jakarta Timur) menolak keterlibatannya dalam pokok perkara, dengan dalih Para Penggugat tidak menuntut perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan BPN, sehingga berdasarkan SE MA No. 10 Tahun 2020, BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak. [HAL 39-43] Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-17 (KTP, Surat Keterangan, Girik, IPEDA, Peta, dll) dan saksi Rosmadi serta Muhammad Sajidin. Saksi Rosmadi menyatakan mengetahui kepemilikan tanah atas nama Manap berdasarkan Girik C 3939, luas 19.980 m², dan bahwa Manap membeli tanah tersebut. Saksi Muhammad Sajidin menyatakan menjaga lahan sejak 2020 atas perintah Rosidah, mengetahui tanah milik Manap sejak tahun 60-an, dan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Manap. [HAL 44-45] Tergugat II mengajukan bukti surat T II-1 sampai T II-20D, meliputi Akta Likuidasi PT Cipta Piranti Tehnik, SK Bubar Badan Hukum, Akta Jual Beli 2013, SIPPT 2016 atas nama PT Astra Otoparts, bukti pembayaran PBB, serta surat keterangan Lurah dan pernyataan pelepasan hak dari para penjual sebelumnya kepada PT Cipta Piranti Tehnik. [HAL 46-50] Tergugat II melengkapi bukti dengan surat perubahan data perseroan, ketetapan PBB atas berbagai luas tanah, serta surat pernyataan pelepasan hak dari Alex Koentjoro, Sri Hastuti, dan Sukiman Jakob kepada Setiadhi Lukman atas nama PT Cipta Piranti Tehnik. Turut Tergugat II dan VI mengajukan bukti Peraturan Gubernur, Surat Edaran Pajak, dan notulensi rapat terkait PBB. Turut Tergugat IV mengajukan bukti SIPPT 1997 dan SK Gubernur terkait prosedur izin tanah di atas 5.000 m². Tergugat II menghadirkan saksi Haeronih yang menyatakan tidak mengetahui Manap, bahwa tanah dulunya milik H. Abdul Hair, kemudian dikuasai PT Cipta Piranti Tehnik dan beralih ke PT Astra Otoparts melalui jual beli tahun 2013, serta tanah tersebut dikuasai PT Astra Otoparts dengan pagar dan digunakan untuk lapak tanpa sewa. [HAL 51-59] Majelis Hakim menolak semua eksepsi yang diajukan para Tergugat. Eksepsi kompetensi absolut ditolak karena telah diputus dalam putusan sela bahwa PN berwenang. Eksepsi error in persona (salah pihak) terhadap Tergugat I dan II ditolak karena masuk ranah pokok perkara mengenai status hukum dan hubungan kepemilikan. Eksepsi error in objecto ditolak karena menyangkut substansi objek sengketa. Eksepsi kurang pihak ditolak karena Kelurahan Cakung Barat tidak diajak bertindak dalam dalil gugatan. Eksepsi obscure libel ditolak karena dalil kepemilikan dan klaim PMH sudah jelas. Eksepsi perbaikan gugatan ditolak karena perubahan gugatan memenuhi syarat formil Pasal 127 Rv dan Buku Pedoman MA. [HAL 60-68] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti Para Penggugat berupa Girik Letter C dan IPEDA hanya membuktikan kewajiban membayar pajak, bukan bukti kepemilikan mutlak sesuai yurisprudensi MA dan PP No. 24/1997. Para Penggugat tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan tidak membuktikan adanya izin Gubernur untuk pembelian tanah di atas 5.000 m². Sebaliknya, Tergugat II membuktikan kepemilikan melalui Akta Jual Beli 2013 dari PT Cipta Piranti Tehnik (yang telah bubar dan sahamnya beralih ke PT Astra Otoparts) serta SIPPT 2016. SIPPT 1997 atas nama Tergugat I dinyatakan telah dicabut secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016. Dengan demikian, dalil kepemilikan dan perbuatan melawan hukum Para Penggugat tidak terbukti. Amar putusan: Menolak eksepsi para Tergugat; Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara Rp1.726.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 582/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim mengadili gugatan Hj. Rosni dan Rosidah (Penggugat I dan II), sebagai ahli waris Manaf Bin Abd. Gani, melawan PT Cipta Piranti Tehnik (Tergugat I), PT Astra Otoparts (Tergugat II), serta enam Turut Tergugat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Cipta Karya, Camat Cakung, Notaris PPAT Chaerul Anwar, Dinas Penanaman Modal, BPN Jakarta Timur, dan Badan Pendapatan Daerah Unit Cakung). Gugatan didaftarkan pada 19 Oktober 2023. [HAL 4-9] Para Penggugat dalil memiliki hak atas Objek Tanah Hak Milik Adat seluas 19.980 m² (Girik C. 3939 Persil 15a.S.II) atas nama Manap Bin Abd. Goni di Jalan Tipar Cakung, yang dikuasai secara terus-menerus dan tidak dalam sengketa, didukung Surat Keterangan Tidak Sengketa tahun 1982 dan catatan IPEDA. Para Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan mengklaim tanah tersebut berdasarkan SIPPT Pemerintah DKI Jakarta Nomor 1634/1.711.5 Tahun 1997 seluas 17.315 m², yang menurut Penggugat diterbitkan tanpa alas hak, merupakan produk mal administrasi, dan telah dicabut. Para Penggugat menuntut pernyataan sah Girik/IPEDA, tidak sahnya SIPPT 1997, pengukuran tanah oleh BPN, larangan penerbitan sertifikat, serta pembayaran kerugian materil Rp173.150.000.000,00 dan immateril Rp200.000.000,00. [HAL 10-12] Mediasi gagal. Tergugat II menolak perbaikan gugatan Para Penggugat yang mengubah posita dan petitum, dengan alasan melanggar Pasal 127 Rv dan yurisprudensi MA karena mengubah pokok gugatan dan merugikan hak pembelaan. [HAL 13-16] Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona terhadap Tergugat I, dengan dalih PT Cipta Piranti Tehnik telah bubar berdasarkan SK Kemenkumham tanggal 28 November 2022 sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam gugatan. Eksepsi error in persona juga diajukan terhadap Tergugat II, dengan alasan PT Astra Otoparts dan PT Cipta Piranti Tehnik adalah badan hukum terpisah yang tidak memiliki hubungan manajemen langsung yang membebani Tergugat II atas SIPPT atas nama Tergugat I. Eksepsi error in objecto diajukan dengan dalih Para Penggugat salah menunjuk objek sengketa; objek yang disengketakan sebenarnya masuk dalam SIPPT 085/5.7/31/-1.711.534/2016 atas nama PT Astra Otoparts, Tbk, bukan SIPPT 1997 atas nama PT Cipta Piranti Tehnik. [HAL 17-20] Eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) diajukan dengan dalih Kelurahan Cakung Barat harus ditarik sebagai Turut Tergugat karena mencatat riwayat tanah adat. Eksepsi obscure libel (gugatan kabur) diajukan karena posita Para Penggugat bertentangan antara status sebagai anak H. Abd. Gani dan ahli waris Manap bin Abd. Gani, serta tidak jelas rincian kerugian materil. [HAL 21-22] Dalam pokok perkara, Tergugat II menolak dalil kepemilikan Para Penggugat, menyatakan tanah adalah milik Tergugat II yang masuk dalam SIPPT 2016, dan Para Penggugat menduduki tanah tanpa hak. Tergugat II menegaskan SIPPT 1997 atas nama Tergugat I telah dicabut dengan terbitnya SIPPT 2016 atas nama Tergugat II. Tergugat II menolak bukti Girik/IPEDA sebagai bukti kepemilikan mutlak, merujuk yurisprudensi MA bahwa bukti pajak bukan bukti hak milik, dan menyatakan Para Penggugat baru mengajukan pengukuran pada 2022 setelah klaim tanah sejak lama, yang dianggap klaim sepihak. Tergugat II memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima. [HAL 23-28] Turut Tergugat II dan VI menolak perbaikan gugatan karena mengubah pokok perkara. Turut Tergugat II dan VI mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dengan dalih gugatan Para Penggugat实质nya menantang sah/tidaknya SIPPT 1997 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga kewenangannya ada pada Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Turut Tergugat II dan VI juga mengajukan eksepsi obscure libel karena tuntutan kerugian tidak disertai perhitungan jelas. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat II dan VI menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan telah membayar PBB atas objek sengketa, dan menegaskan keberadaan girik Letter C tidak pasti karena telah dikunci oleh instansi pajak. [HAL 29-35] Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dengan alasan Para Penggugat memohon pernyataan tidak sahnya SIPPT 1997 yang merupakan KTUN, sehingga seharusnya diajukan ke PTUN. Turut Tergugat IV juga menolak perbaikan gugatan karena menambahkan petitum pembatalan SIPPT yang melanggar Pasal 127 Rv. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat IV membela penerbitan SIPPT 1997 telah sah dan sesuai SK Gubernur DKI Jakarta No. Da. 11/3/11/1972 dan Kepgub No. D.IV-a.11/1/25/1973 untuk tanah di atas 5.000 m². [HAL 36-38] Turut Tergugat V (BPN Jakarta Timur) menolak keterlibatannya dalam pokok perkara, dengan dalih Para Penggugat tidak menuntut perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan BPN, sehingga berdasarkan SE MA No. 10 Tahun 2020, BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak. [HAL 39-43] Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-17 (KTP, Surat Keterangan, Girik, IPEDA, Peta, dll) dan saksi Rosmadi serta Muhammad Sajidin. Saksi Rosmadi menyatakan mengetahui kepemilikan tanah atas nama Manap berdasarkan Girik C 3939, luas 19.980 m², dan bahwa Manap membeli tanah tersebut. Saksi Muhammad Sajidin menyatakan menjaga lahan sejak 2020 atas perintah Rosidah, mengetahui tanah milik Manap sejak tahun 60-an, dan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Manap. [HAL 44-45] Tergugat II mengajukan bukti surat T II-1 sampai T II-20D, meliputi Akta Likuidasi PT Cipta Piranti Tehnik, SK Bubar Badan Hukum, Akta Jual Beli 2013, SIPPT 2016 atas nama PT Astra Otoparts, bukti pembayaran PBB, serta surat keterangan Lurah dan pernyataan pelepasan hak dari para penjual sebelumnya kepada PT Cipta Piranti Tehnik. [HAL 46-50] Tergugat II melengkapi bukti dengan surat perubahan data perseroan, ketetapan PBB atas berbagai luas tanah, serta surat pernyataan pelepasan hak dari Alex Koentjoro, Sri Hastuti, dan Sukiman Jakob kepada Setiadhi Lukman atas nama PT Cipta Piranti Tehnik. Turut Tergugat II dan VI mengajukan bukti Peraturan Gubernur, Surat Edaran Pajak, dan notulensi rapat terkait PBB. Turut Tergugat IV mengajukan bukti SIPPT 1997 dan SK Gubernur terkait prosedur izin tanah di atas 5.000 m². Tergugat II menghadirkan saksi Haeronih yang menyatakan tidak mengetahui Manap, bahwa tanah dulunya milik H. Abdul Hair, kemudian dikuasai PT Cipta Piranti Tehnik dan beralih ke PT Astra Otoparts melalui jual beli tahun 2013, serta tanah tersebut dikuasai PT Astra Otoparts dengan pagar dan digunakan untuk lapak tanpa sewa. [HAL 51-59] Majelis Hakim menolak semua eksepsi yang diajukan para Tergugat. Eksepsi kompetensi absolut ditolak karena telah diputus dalam putusan sela bahwa PN berwenang. Eksepsi error in persona (salah pihak) terhadap Tergugat I dan II ditolak karena masuk ranah pokok perkara mengenai status hukum dan hubungan kepemilikan. Eksepsi error in objecto ditolak karena menyangkut substansi objek sengketa. Eksepsi kurang pihak ditolak karena Kelurahan Cakung Barat tidak diajak bertindak dalam dalil gugatan. Eksepsi obscure libel ditolak karena dalil kepemilikan dan klaim PMH sudah jelas. Eksepsi perbaikan gugatan ditolak karena perubahan gugatan memenuhi syarat formil Pasal 127 Rv dan Buku Pedoman MA. [HAL 60-68] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti Para Penggugat berupa Girik Letter C dan IPEDA hanya membuktikan kewajiban membayar pajak, bukan bukti kepemilikan mutlak sesuai yurisprudensi MA dan PP No. 24/1997. Para Penggugat tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan tidak membuktikan adanya izin Gubernur untuk pembelian tanah di atas 5.000 m². Sebaliknya, Tergugat II membuktikan kepemilikan melalui Akta Jual Beli 2013 dari PT Cipta Piranti Tehnik (yang telah bubar dan sahamnya beralih ke PT Astra Otoparts) serta SIPPT 2016. SIPPT 1997 atas nama Tergugat I dinyatakan telah dicabut secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016. Dengan demikian, dalil kepemilikan dan perbuatan melawan hukum Para Penggugat tidak terbukti. Amar putusan: Menolak eksepsi para Tergugat; Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara Rp1.726.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 8152, + "frame": "Para Penggugat sebagai ahli waris menggugat PT Cipta Piranti Tehnik, PT Astra Otoparts, dan sejumlah Turut Tergugat terkait sengketa tanah seluas 19.980 m² yang dikuasai secara adat. Para Penggugat menuntut pernyataan sah atas Girik/IPEDA, pembatalan SIPPT 1997, serta pembayaran kerugian materil dan immateril. Gugatan ini ditolak oleh Majelis Hakim karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan mutlak atas tanah tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalil memiliki hak atas tanah seluas 19.980 m² berdasarkan Girik Letter C dan catatan IPEDA atas nama Manap Bin Abd. Gani.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tersebut berdasarkan SIPPT 1997 yang dianggap diterbitkan tanpa alas hak.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membuktikan kepemilikan tanah melalui Akta Jual Beli tahun 2013 dari PT Cipta Piranti Tehnik dan SIPPT 2016 atas nama PT Astra Otoparts.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SIPPT 1997 atas nama Tergugat I dinyatakan telah dicabut secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016 dengan terbitnya SIPPT 2016.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa alat bukti Girik Letter C dan IPEDA hanya membuktikan kewajiban membayar pajak, bukan bukti kepemilikan mutlak.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak memiliki Sertifikat Hak Milik dan tidak membuktikan adanya izin Gubernur untuk pembelian tanah di atas 5.000 m².", + "page": 60, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Tergugat I dan II serta beberapa Turut Tergugat dengan dalih memiliki hak atas tanah seluas 19.980 m² berdasarkan Girik Letter C dan catatan IPEDA, serta menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah tersebut melalui SIPPT 1997. Para Penggugat menuntut pernyataan sah atas dokumen mereka, pembatalan SIPPT 1997, pengukuran tanah, larangan penerbitan sertifikat, serta ganti rugi. Tergugat membantah kepemilikan Para Penggugat dan membuktikan hak mereka melalui Akta Jual Beli tahun 2013 dan SIPPT 2016, sambil menyatakan SIPPT 1997 telah dicabut. Majelis Hakim menolak seluruh dalil Para Penggugat karena bukti Girik dan IPEDA hanya menunjukkan kewajiban pajak dan bukan bukti kepemilikan mutlak, serta Para Penggugat tidak memiliki sertifikat hak milik atau izin pembelian tanah yang sesuai. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Tergugat I dan II serta beberapa Turut Tergugat dengan dalih memiliki hak atas tanah seluas 19.980 m² berdasarkan Girik Letter C dan catatan IPEDA, serta menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah tersebut melalui SIPPT 1997. Para Penggugat menuntut pernyataan sah atas dokumen mereka, pembatalan SIPPT 1997, pengukuran tanah, larangan penerbitan sertifikat, serta ganti rugi. Tergugat membantah kepemilikan Para Penggugat dan membuktikan hak mereka melalui Akta Jual Beli tahun 2013 dan SIPPT 2016, sambil menyatakan SIPPT 1997 telah dicabut. Majelis Hakim menolak seluruh dalil Para Penggugat karena bukti Girik dan IPEDA hanya menunjukkan kewajiban pajak dan bukan bukti kepemilikan mutlak, serta Para Penggugat tidak memiliki sertifikat hak milik atau izin pembelian tanah yang sesuai. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalil memiliki hak atas tanah seluas 19.980 m² berdasarkan Girik Letter C dan catatan IPEDA atas nama Manap Bin Abd. Gani.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah tersebut berdasarkan SIPPT 1997 yang dianggap diterbitkan tanpa alas hak.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membuktikan kepemilikan tanah melalui Akta Jual Beli tahun 2013 dari PT Cipta Piranti Tehnik dan SIPPT 2016 atas nama PT Astra Otoparts.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SIPPT 1997 atas nama Tergugat I dinyatakan telah dicabut secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016 dengan terbitnya SIPPT 2016.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa alat bukti Girik Letter C dan IPEDA hanya membuktikan kewajiban membayar pajak, bukan bukti kepemilikan mutlak.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak memiliki Sertifikat Hak Milik dan tidak membuktikan adanya izin Gubernur untuk pembelian tanah di atas 5.000 m².", + "page": 60, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris yang punya bukti bayar pajak, tapi kenapa orang lain bisa punya sertifikat atas tanah warisan saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 54593, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan inti dari gugatan Para Penggugat dalam perkara ini. Para Penggugat menuntut ganti rugi karena perbuatan Tergugat yang dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kerugian. Meskipun gugatan ditolak karena Para Penggugat gagal membuktikan kepemilikan tanah (bukan karena tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum secara teoritis), Pasal 1365 adalah kerangka hukum substantif yang digunakan untuk menilai apakah tindakan Tergugat memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab ganti rugi sesuai dengan pertanyaan awam mengenai 'kenapa orang lain bisa punya sertifikat' (yang dikaitkan dengan klaim perbuatan melawan hukum)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 81568, + "completion_tokens": 4869 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_588_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_588_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f2fafd83b5d161a15279bb557a1e2c63d03ac5cb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_588_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_588_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 44, + "timings": { + "parse": 0.111, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 138.187, + "query": 2.449, + "relevance": 20.046, + "total": 160.794 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 122673, + "marked_chars": 123060 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM PROVISI \n- \nMenolak tuntutan Provisi Penggugat; \nDALAM EKSEPSI \n- \nMengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I; \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke \nverklaard); \n2. Menghukum \nPenggugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp412.500,00(empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, oleh kami, Elizabeth \nPrasasti Asmarani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H. dan \nMelia Nur Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan \ntersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari \nSelasa, tanggal 29 Juli 2025, dengan dihadiri oleh Ika Mardikaningsih, S.H. \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 43\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \n \nHal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 123060, + "frame": "Penggugat, Anah, menggugat Tergugat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jatinegara, serta Turut Tergugat I, KPKNL Jakarta II, dan Turut Tergugat II, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, terkait pelaksanaan lelang eksekusi atas objek jaminan yang dilakukan Tergugat. Penggugat meminta agar proses lelang dihentikan dan dibatalkan serta meminta ganti rugi materiil dan immateriil. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat merupakan nasabah Tergugat yang mendapatkan fasilitas kredit dengan menjaminkan bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3831.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 30 kali dengan total sekitar Rp792.000.000.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pembayaran fasilitas kredit Penggugat menjadi tidak lancar pada tahun 2023.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan penjualan dimuka umum (lelang) terhadap objek jaminan pada tanggal 15 Oktober 2024 di KPKNL Jakarta II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Lelang atas objek jaminan dinyatakan telah laku terjual dan diterbitkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1332/07.02/2024-01.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan lelang dilakukan dengan harga di bawah harga yang sewajarnya sebesar Rp1.450.000.000.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat bukan pemilik objek sengketa karena kepemilikan telah beralih kepada pemenang lelang.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak karena pemenang lelang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa telah beralih kepemilikan kepada pemenang lelang sehingga gugatan Penggugat kurang pihak.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, Anah, menggugat Tergugat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jatinegara, serta Turut Tergugat I, KPKNL Jakarta II, dan Turut Tergugat II, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi atas objek jaminan berupa tanah dan bangunan milik Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa lelang dilakukan dengan harga di bawah harga pasar dan tanpa melibatkan Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat meminta agar lelang dibatalkan dan Tergugat membayar ganti rugi. Tergugat dan Turut Tergugat I membantah dengan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa gugatan kurang pihak karena pemenang lelang tidak disertakan sebagai pihak. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak karena objek sengketa telah beralih kepemilikan kepada pemenang lelang, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, Anah, menggugat Tergugat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jatinegara, serta Turut Tergugat I, KPKNL Jakarta II, dan Turut Tergugat II, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi atas objek jaminan berupa tanah dan bangunan milik Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa lelang dilakukan dengan harga di bawah harga pasar dan tanpa melibatkan Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat meminta agar lelang dibatalkan dan Tergugat membayar ganti rugi. Tergugat dan Turut Tergugat I membantah dengan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa gugatan kurang pihak karena pemenang lelang tidak disertakan sebagai pihak. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak karena objek sengketa telah beralih kepemilikan kepada pemenang lelang, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat merupakan nasabah Tergugat yang mendapatkan fasilitas kredit dengan menjaminkan bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3831.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 30 kali dengan total sekitar Rp792.000.000.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pembayaran fasilitas kredit Penggugat menjadi tidak lancar pada tahun 2023.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan penjualan dimuka umum (lelang) terhadap objek jaminan pada tanggal 15 Oktober 2024 di KPKNL Jakarta II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Lelang atas objek jaminan dinyatakan telah laku terjual dan diterbitkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 1332/07.02/2024-01.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan lelang dilakukan dengan harga di bawah harga yang sewajarnya sebesar Rp1.450.000.000.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat bukan pemilik objek sengketa karena kepemilikan telah beralih kepada pemenang lelang.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak karena pemenang lelang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa telah beralih kepemilikan kepada pemenang lelang sehingga gugatan Penggugat kurang pihak.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang bank berkali-kali, tapi tanah dan rumah saya dilelang dengan harga murah tanpa saya tahu, sekarang hak milik sudah pindah ke orang lain, apa saya bisa minta ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20823, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*contract law*). Meskipun sengketa berawal dari perjanjian kredit, pertanyaan spesifik mengenai 'ganti rugi' akibat pelelangan yang dianggap tidak wajar dan merugikan lebih langsung merujuk pada teori perbuatan melawan hukum. Pasal 1338 tidak secara substantif menjawab mekanisme penggantian kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum atau kelalaian dalam pelaksanaan hak jaminan, melainkan hanya menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks pertanyaan 'bisa minta ganti rugi' untuk perbuatan yang melanggar hukum, Pasal 1365 adalah dasar hukum utama, sedangkan Pasal 1338 bersifat umum dan tidak menjadi teori hukum yang diuji untuk menentukan adanya kewajiban ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur dasar hukum untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanyaan awam menanyakan apakah ia bisa meminta ganti rugi karena tanah dilelang dengan harga murah tanpa sepengetahuannya (yang diklaim sebagai perbuatan melanggar hukum). Isi pasal ini mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, yang merupakan inti substantif dari tuntutan ganti rugi dalam pertanyaan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 42640, + "completion_tokens": 1309 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_588_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_588_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7ec1e4a01ef1465729b63c26dba585a72c51cdd3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_588_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_588_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.125, + "query": 8.633, + "relevance": 16.342, + "total": 126.123 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 25783, + "marked_chars": 25864 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 25864, + "frame": "Pemohon LELIANA HERAWATY HUTAPEA mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan izin bertindak mewakili anaknya yang belum dewasa, Claudia Stefanie Ginting, dalam rencana penjualan harta warisan berupa tanah Hak Guna Bangunan. Permohonan ini diajukan karena suami Pemohon telah meninggal dunia dan salah satu ahli waris masih berada di bawah umur sehingga memerlukan perwakilan hukum. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai kuasa untuk mewakili anak tersebut dalam transaksi jual beli aset tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon LELIANA HERAWATY HUTAPEA menikah dengan Edward Markus Ginting pada tanggal 28 September 1995.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Edward Markus Ginting dikaruniai empat orang anak, termasuk Claudia Stefanie Ginting yang lahir pada tanggal 12 September 2012.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Edward Markus Ginting meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 6 November 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Edward Markus Ginting meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan seluas 369 M2 yang terletak di Jl. Gunung Semeru No. 02/G-SMR-02, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Claudia Stefanie Ginting masih belum dewasa dan belum diperkenankan melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual tanah Hak Guna Bangunan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris yang terdiri dari Pemohon dan tiga orang anak lainnya telah menyetujui rencana penjualan tanah tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon LELIANA HERAWATY HUTAPEA mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dalih bahwa suaminya, Edward Markus Ginting, telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah Hak Guna Bangunan di Kabupaten Bekasi. Karena salah satu ahli waris, yaitu anak keempat Pemohon bernama Claudia Stefanie Ginting, masih berada di bawah umur, Pemohon meminta izin untuk bertindak mewakili anak tersebut dalam rencana penjualan aset warisan tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian bahwa para ahli waris lain telah menyetujui penjualan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Pemohon. Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili Claudia Stefanie Ginting dalam transaksi jual beli tanah Hak Guna Bangunan tersebut, dengan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon LELIANA HERAWATY HUTAPEA mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dalih bahwa suaminya, Edward Markus Ginting, telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah Hak Guna Bangunan di Kabupaten Bekasi. Karena salah satu ahli waris, yaitu anak keempat Pemohon bernama Claudia Stefanie Ginting, masih berada di bawah umur, Pemohon meminta izin untuk bertindak mewakili anak tersebut dalam rencana penjualan aset warisan tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian bahwa para ahli waris lain telah menyetujui penjualan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Pemohon. Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili Claudia Stefanie Ginting dalam transaksi jual beli tanah Hak Guna Bangunan tersebut, dengan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon LELIANA HERAWATY HUTAPEA menikah dengan Edward Markus Ginting pada tanggal 28 September 1995.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Edward Markus Ginting dikaruniai empat orang anak, termasuk Claudia Stefanie Ginting yang lahir pada tanggal 12 September 2012.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Edward Markus Ginting meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 6 November 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Edward Markus Ginting meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan seluas 369 M2 yang terletak di Jl. Gunung Semeru No. 02/G-SMR-02, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Claudia Stefanie Ginting masih belum dewasa dan belum diperkenankan melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anak-anak Pemohon bermaksud untuk menjual tanah Hak Guna Bangunan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris yang terdiri dari Pemohon dan tiga orang anak lainnya telah menyetujui rencana penjualan tanah tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan tanah, tapi anak saya masih kecil, bolehkah saya jual tanahnya mewakili dia?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9144, + "candidates": [ + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur syarat cakap hukum untuk membuat persetujuan (perjanjian jual beli). Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah kebolehan menjual tanah yang dimiliki oleh anak yang masih kecil (belum dewasa). Pasal 1330 secara eksplisit menyatakan bahwa 'anak yang belum dewasa' tidak cakap untuk membuat persetujuan, sehingga menjadi dasar hukum mengapa diperlukan penetapan kuasa/wali untuk mewakili anak tersebut dalam transaksi hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12146, + "completion_tokens": 877 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_58_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_58_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..27e23ed67e5bc85b1911d29b1c4ebfb1d56359ab --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_58_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_58_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.044, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 89.514, + "query": 2.253, + "relevance": 44.457, + "total": 136.269 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 62519, + "marked_chars": 62699 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;\n3.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh kewajibannya\nkepada Penggugat secara sekaligus dan seketika yang jumlahnya per\ntanggal 26 Juni 2024 adalah sebesar Rp325.832.705,82 (Tiga ratus dua\npuluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah\ndelapan puluh dua sen);\n4.\nMenyatakan jumlah tunggakan utang diatas masih akan terus bertambah\nkarena adanya penambahan bunga dan denda bilamana Para Tergugat\ntidak melunasinya seketika sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit;\n5.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\n6.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini\ndihitung sejumlah Rp.257.000.- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dan diucapkan pada hari Senin, tanggal 09\nDesember 2024, oleh kami, HERBERT HAREFA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Timur selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka\nuntuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HERMINA MASTRIDA, S.H.,\nM.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim\nsecara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\n Panitera Pengganti,\n Hakim,\n \nHERMINA MASTRIDA, S.H., M.H.\n HERBERT HAREFA, S.H., M.H.\n \nRincian Biaya Perkara:\n-\nBiaya Pendaftaran…………….: Rp 30.000,00 \n-\nProses…………………………. : Rp 100.000.,00 \n-\nPanggilan………………………: Rp 42.000,00\n-\nRedaksi………………………...: Rp 40.000,00 \n-\nMaterai………………………… : Rp 10.000,00 \n-\nLainnya…………………………\n \n : Rp 35.000,00 \n \n \nJumlah……………… Rp.257.000.- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);\nHal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 58/Pdt.G.S/2024/PN" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 62699, + "frame": "Kantor Bank Mandiri KCP Jakarta Kalisari menggugat Djoko Sasmito Adi dan Rita Yulianti atas wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha mikro beragunan yang tidak dilunasi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para tergugat wanprestasi, membayar seluruh tunggakan kredit beserta bunga dan denda, serta membayar uang paksa harian. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan pembayaran tunggakan dan menyatakan wanprestasi, namun menolak permohonan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan fasilitas kredit usaha mikro sebesar Rp200.000.000,00 kepada Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 7 Januari 2020.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 03449/Kramat Jati yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berhenti melakukan pembayaran angsuran kredit sejak tanggal 25 Mei 2022 sehingga status kredit menjadi macet.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat sebagai upaya penagihan sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya kredit dan jumlah sisa pokok utang sebesar Rp178.232.560,92, namun berdalih kesulitan pembayaran akibat pandemi dan perceraian.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jumlah total kewajiban kredit yang belum dilunasi oleh Para Tergugat per tanggal 8 Oktober 2024 adalah Rp325.832.705,82.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pengenaan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 per hari jika Para Tergugat lalai memenuhi putusan.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh Kantor Bank Mandiri KCP Jakarta Kalisari terhadap Djoko Sasmito Adi dan Rita Yulianti terkait wanprestasi pada Perjanjian Kredit Usaha Mikro Beragunan. Para Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp200.000.000,00 dengan agunan Hak Tanggungan, namun berhenti membayar angsuran sejak Mei 2022 setelah melalui serangkaian surat peringatan dari bank. Dalam persidangan, Tergugat I hadir dan mengakui adanya utang serta jumlah sisa pokok, sementara Tergugat II tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa syarat wanprestasi telah terpenuhi berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan bukti surat peringatan, sehingga Gugatan dikabulkan sebagian. Para Tergugat dihukum membayar lunas seluruh kewajiban kredit sebesar Rp325.832.705,82 beserta bunga dan denda yang terus bertambah, serta dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Namun, permohonan uang paksa ditolak karena hukum tidak mengizinkan pengenaan uang paksa untuk putusan yang berobjek pembayaran sejumlah uang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa gugatan sederhana yang diajukan oleh Kantor Bank Mandiri KCP Jakarta Kalisari terhadap Djoko Sasmito Adi dan Rita Yulianti terkait wanprestasi pada Perjanjian Kredit Usaha Mikro Beragunan. Para Tergugat telah menerima kredit sebesar Rp200.000.000,00 dengan agunan Hak Tanggungan, namun berhenti membayar angsuran sejak Mei 2022 setelah melalui serangkaian surat peringatan dari bank. Dalam persidangan, Tergugat I hadir dan mengakui adanya utang serta jumlah sisa pokok, sementara Tergugat II tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa syarat wanprestasi telah terpenuhi berdasarkan pengakuan Para Tergugat dan bukti surat peringatan, sehingga Gugatan dikabulkan sebagian. Para Tergugat dihukum membayar lunas seluruh kewajiban kredit sebesar Rp325.832.705,82 beserta bunga dan denda yang terus bertambah, serta dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Namun, permohonan uang paksa ditolak karena hukum tidak mengizinkan pengenaan uang paksa untuk putusan yang berobjek pembayaran sejumlah uang.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan fasilitas kredit usaha mikro sebesar Rp200.000.000,00 kepada Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 7 Januari 2020.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 03449/Kramat Jati yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berhenti melakukan pembayaran angsuran kredit sejak tanggal 25 Mei 2022 sehingga status kredit menjadi macet.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada Para Tergugat sebagai upaya penagihan sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui adanya kredit dan jumlah sisa pokok utang sebesar Rp178.232.560,92, namun berdalih kesulitan pembayaran akibat pandemi dan perceraian.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jumlah total kewajiban kredit yang belum dilunasi oleh Para Tergugat per tanggal 8 Oktober 2024 adalah Rp325.832.705,82.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pengenaan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 per hari jika Para Tergugat lalai memenuhi putusan.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan bank tapi berhenti bayar karena susah, sekarang bank minta lunas semua utang saya, apa saya harus bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12383, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi, yaitu debitur harus dinyatakan lalai (terlambat) terlebih dahulu melalui surat peringatan atau akta sejenis. Dalam pertanyaan, nasabah berhenti bayar karena 'susah' (kemampuan), bukan karena lupa atau menolak. Bank meminta lunas semua utang (akselerasi) biasanya didasarkan pada klaim wanprestasi. Pasal 1238 relevan karena menjadi dasar hukum untuk menentukan apakah nasabah secara hukum sudah 'lalai' sehingga bank berhak menuntut pelunasan seluruhnya, atau apakah nasabah masih memiliki pembelaan bahwa ia belum secara resmi dinyatakan lalai sesuai prosedur hukum sebelum tuntutan akselerasi dilakukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian kredit. Relevan karena untuk menentukan apakah nasabah 'harus' membayar sesuai tuntutan bank, terlebih dahulu harus ditegakkan bahwa perjanjian kredit tersebut sah secara hukum. Jika syarat-syarat dalam Pasal 1320 (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab) terpenuhi, maka perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga nasabah terikat untuk membayar sesuai termin yang disepakati. Ini adalah dasar substantif dari kewajiban pembayaran utang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23297, + "completion_tokens": 1213 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_593_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_593_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..33af3eb410e64d004222c8578b5df89dc57ae196 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_593_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_593_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.061, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 100.802, + "query": 1.7, + "relevance": 36.699, + "total": 139.262 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 63106, + "marked_chars": 63304 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan \nTergugat \ntelah \nmelakukan \nperbuatan \ningkar \njanji \n(wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat untuk \nmembayar/melunasi hutangnya atas pembelian material besi sejumlah \nRp503.338.977,00 (lima ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu \nsembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah); \n3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat atas \npembelian material berupa Besi sejumlah Rp503.338.977,00 (lima ratus \ntiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh \nrupiah); \n4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp348.000,00 \n(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah); \n5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025, oleh \nkami, Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Mubarak \nNazario, S.H., M.H. dan Ria Helpina, S.H., M.H. masing-masing sebagai \nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 593/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal \n28 Oktober 2024 dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta \nTimur Nomor 593/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 24 Juni 2025. Putusan \ntersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan \ndihadiri oleh Butet Mariani Rutua Elisabeth, S.H. sebagai Panitera Pengganti \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasa" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 63304, + "frame": "PT Bilah Baja Makmur Abadi menggugat PT Robinson Maju Bersama atas wanprestasi dalam pembayaran hutang pembelian material besi yang belum lunas. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat telah ingkar janji, menghukum Tergugat membayar sisa hutang beserta bunga moratoir, uang paksa, serta menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu. Gugatan ini dikabulkan sebagian oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengakui memiliki kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp703.338.997,00 atas pembelian material besi.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp100.000.000,00, sehingga total pembayaran mencapai Rp200.000.000,00.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat terbukti telah ingkar janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajibannya membayar sisa hutang pembelian material besi sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dihukum membayar sisa hutang kepada Penggugat atas pembelian material berupa besi sejumlah Rp503.338.977,00.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar bunga moratoir sebesar 0,022% per hari ditolak karena tidak terdapat bukti kesepakatan antara para pihak mengenai pemberlakuan bunga tersebut.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta tidak bergerak milik Tergugat ditolak karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak pernah melakukan sita jaminan tersebut.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) ditolak karena belum adanya bukti nyata bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan isi putusan setelah perkara mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu ditolak karena belum adanya bukti nyata bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan putusan setelah perkara mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari transaksi pembelian material besi antara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli. Tergugat mengakui telah menerima barang dan memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp703.338.997,00, namun hanya melunasi sebagian sebesar Rp200.000.000,00 melalui dua kali pembayaran. Sisa hutang sebesar Rp503.338.977,00 tidak dibayar hingga Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil wanprestasi. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti telah ingkar janji karena tidak membayar sisa hutang sesuai waktu yang diperjanjikan, sehingga gugatan untuk menyatakan wanprestasi dan membayar sisa hutang dikabulkan. Namun, tuntutan tambahan berupa bunga moratoir, pengesahan sita jaminan, uang paksa, dan eksekusi putusan lebih dahulu ditolak oleh hakim karena tidak adanya bukti kesepakatan bunga dan fakta ketidakpatuhan terhadap putusan yang baru akan terjadi di masa depan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari transaksi pembelian material besi antara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli. Tergugat mengakui telah menerima barang dan memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp703.338.997,00, namun hanya melunasi sebagian sebesar Rp200.000.000,00 melalui dua kali pembayaran. Sisa hutang sebesar Rp503.338.977,00 tidak dibayar hingga Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil wanprestasi. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti telah ingkar janji karena tidak membayar sisa hutang sesuai waktu yang diperjanjikan, sehingga gugatan untuk menyatakan wanprestasi dan membayar sisa hutang dikabulkan. Namun, tuntutan tambahan berupa bunga moratoir, pengesahan sita jaminan, uang paksa, dan eksekusi putusan lebih dahulu ditolak oleh hakim karena tidak adanya bukti kesepakatan bunga dan fakta ketidakpatuhan terhadap putusan yang baru akan terjadi di masa depan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengakui memiliki kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp703.338.997,00 atas pembelian material besi.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp100.000.000,00, sehingga total pembayaran mencapai Rp200.000.000,00.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat terbukti telah ingkar janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajibannya membayar sisa hutang pembelian material besi sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dihukum membayar sisa hutang kepada Penggugat atas pembelian material berupa besi sejumlah Rp503.338.977,00.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar bunga moratoir sebesar 0,022% per hari ditolak karena tidak terdapat bukti kesepakatan antara para pihak mengenai pemberlakuan bunga tersebut.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta tidak bergerak milik Tergugat ditolak karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak pernah melakukan sita jaminan tersebut.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) ditolak karena belum adanya bukti nyata bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan isi putusan setelah perkara mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu ditolak karena belum adanya bukti nyata bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan putusan setelah perkara mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya jual besi ke dia, dia bayar sebagian tapi sisa hutangnya tidak lunas sampai sekarang, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27850, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang akibat hukum dari ketidakpemenuhan perikatan (wanprestasi), termasuk kewajiban membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, sengketa inti adalah sisa hutang yang tidak lunas (kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran). Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1243 sebagai dasar hukum untuk menilai unsur wanprestasi (ingkar janji) akibat keterlambatan pembayaran, sehingga pasal ini memiliki hubungan substantif langsung dengan masalah hutang yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (burden of proof) secara prosedural, yaitu kewajiban pihak yang mengajukan dalil untuk membuktikan haknya. Meskipun dikutip dalam pertimbangan hukum, pasal ini hanya mengatur mekanisme pembuktian, bukan substansi hak atau kewajiban atas hutang itu sendiri. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara tidak dianggap relevan untuk menjawab pertanyaan substantif mengenai status hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah (bukti tertulis, saksi, dll). Sama seperti Pasal 1865, pasal ini bersifat prosedural dan substantif hanya mengatur alat bukti, bukan hubungan hukum atau kewajiban pembayaran hutang. Oleh karena itu, tidak relevan sebagai jawaban substantif untuk pertanyaan mengenai sisa hutang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28267, + "completion_tokens": 1316 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_595_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_595_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ee027e3e07f80e2da7bffb40042687bdc0836f4f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_595_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_595_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 73, + "timings": { + "parse": 0.119, + "classify": 0.0, + "condense": 613.474, + "read": 79.642, + "query": 3.806, + "relevance": 42.746, + "total": 739.787 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 204170, + "marked_chars": 204818 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM EKSEPSI \nMenolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya; \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; \n2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada \nPenggugat; \n3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah \nRp7.003.493.620,1 (tujuh miliar tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu \nenam ratus dua puluh rupiah satu sen); \n4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini; \n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 \n(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) \n6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 25 September 2025, \noleh kami, Sri Hartati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., \nM.H. dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. masing-masing sebagai Hakim \nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri \nJakarta Timur Nomor 595/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 2 September 2025, \nputusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025 diucapkan dalam \npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya a" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134977, + "summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 595/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat, PT. ROASTEFANI RAMBATEKARYA dan PT. KARUNIA INTI NUGRAHA (berkedudukan dalam Kerjasama Operasional \"KARUNIA ROASTEPANI CONSORTIUM\" berdasarkan Akta No. 36 tanggal 30 Januari 2023), melawan Tergugat PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR dan Turut Tergugat PT. PERTAMINA HULU ROKAN. [HAL 3-5] Penggugat dalil bahwa hubungan hukum bermula dari penunjukan Penggugat sebagai pemenang tender untuk Proyek Jasa Pekerjaan Sipil Wilayah Kerja Pertamina Hulu Rokan, ditandai dengan SPMP No. 065/PDC1310/2022 tanggal 15 Desember 2022 dan SPK No. KRC-001-CCMSPHR/SPK/0381A-2022 tanggal 19 Desember 2022 dengan nilai Rp 35.000.000.000, serta tiga SPK turunan dengan total nilai Rp 11.244.586.520. Penggugat dalil telah melakukan mobilisasi dan persiapan pekerjaan, namun Tergugat gagal menerbitkan Kontrak tertulis yang seharusnya diterbitkan paling lambat 12 hari kerja sejak SPMP atau segera setelah SPK terakhir sesuai panduan Pertamina, tanpa alasan hukum yang jelas. [HAL 5-7] Kegagalan penerbitan Kontrak tersebut dalilnya menyebabkan Penggugat kesulitan mendapatkan dukungan finansial dari Bank (Bank DKI dan Bank BRI) karena Kontrak merupakan syarat pencairan pinjaman, yang berdampak pada kemajuan pekerjaan periode April 2023. Secara tiba-tiba dan tanpa surat peringatan bertahap, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Kerjasama No. S-258/PDC/CSWUR-4/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang menyatakan \"penghentian sementara\" karena gagal modal, yang kemudian dikonfirmasi sebagai pemutusan sepihak dan penghentian semua pekerjaan melalui Surat No. 085/PDC1310/2023 tanggal 13 April 2023. Penggugat dalil tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan melanggar Pasal 1338 KUHPerdata karena dilakukan sepihak tanpa persetujuan bersama, mengabaikan yurisprudensi MA yang menyatakan pemutusan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum. [HAL 8-12] Tergugat dalam surat tanggal 12 April 2023 mengakui adanya progres pekerjaan Penggugat sebesar Rp 7.003.493.620,1 (terdiri dari progres 38% pada SPK WDT Pinang, 71,7% pada SPK LQR TE089, dan 88,6% pada SPK P_BLSE23), namun tidak melakukan pembayaran. Penggugat dalil perhitungan progresnya sendiri mencapai Rp 8.658.012.820,1 dengan selisih Rp 1.654.519.200. Penggugat dalil mengalami kerugian materil total Rp 14.584.349.668,1 yang terdiri dari progres pekerjaan Rp 8.658.012.820,1 dan biaya lain-lain (mobilisasi, hutang vendor, bunga bank, operasional) sebesar Rp 5.926.336.848. Tergugat belakangan dalam Surat No. 026/PDC01310/2023-SO tanggal 16 Agustus 2023 hanya mengakui tagihan sebesar Rp 2.387.262.636, menunjukkan ketidakkonsistenan dan itikad buruk. Penggugat telah mengirimkan somasi namun Tergugat tidak memenuhi tuntutan. [HAL 12-16] Penggugat menuntut pernyataan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi Rp 14.584.349.668,1, penerbitan sita jaminan atas PDC Tower, dan putusan serta-merta. [HAL 17-20] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dalil bahwa RKS PDC memuat klausula arbitrase BANI (Pasal 19.2) yang mewajibkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan Penggugat dengan format perbuatan melawan hukum untuk menghindari klausula arbitrase tersebut. [HAL 21-24] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum dan dalil bahwa pemutusan disebabkan oleh ketiadaan Kontrak. Tergugat dalil pemutusan dilakukan karena Penggugat gagal modal, terbukti dari mogok kerja karyawan akibat tidak dibayar upah, penahanan alat berat karena tunggakan sewa, dan kekosongan stok solar karena tidak bayar supplier, sebagaimana diakui Penggugat dalam Surat Klarifikasi tanggal 12 April 2023. Tergugat dalil pemutusan adalah kesempatan terakhir setelah koordinasi gagal, dan Penggugat meninggalkan lapangan tanpa pemberitahuan sejak 10 April 2023. Tergugat dalil berdasarkan Pedoman Pengadaan PDC, SPMP dan RKS sudah cukup mengikat para pihak meski Kontrak belum terbit. Tergugat dalil pemutusan bertujuan memenuhi komitmen kepada Turut Tergugat dan menghindari kerugian lebih besar, serta justru menanggung potensi kerugian Rp 15.239.618.438 akibat keterlambatan pekerjaan. [HAL 24-26] Tergugat menolak tuntutan ganti rugi dengan dalil tidak ada perbuatan melawan hukum, kekeliruan Penggugat menggunakan surat estimasi progres sebagai acuan nilai rupiah padahal harus melalui joint survey final cut-off, sifat pekerjaan work unit rate yang tidak bisa dikonversi langsung dari estimasi persentase, serta ketidakjelasan perhitungan kerugian (obscuur libel) dan ketiadaan bukti valid rincian kerugian. [HAL 26-30] Tergugat menolak sita jaminan karena Penggugat tidak membuktikan adanya dugaan Penggugat akan menggelapkan harta (Pasal 227 HIR), dan menolak putusan serta-merta karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR dan SEMA No. 3/2000. Tergugat memohon eksepsi dikabulkan dan gugatan ditolak. [HAL 30-34] Turut Tergugat mengajukan eksepsi error in persona, dalil tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam sengketa ini, serta eksepsi obscuur libel karena objek gugatan tidak jelas. Turut Tergugat menolak pokok perkara dan memohon gugatan tidak dapat diterima. [HAL 35-48] Persidangan dilakukan secara elektronik. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-16 dan saksi Swadi Rupini Simanjuntak serta Maxs Hermanton. Tergugat mengajukan bukti surat T-1 hingga T-16 dan saksi Ir Yuyung S. Girindra, Erwin Cham, dan Fadli El Yondri. Turut Tergugat mengajukan bukti TT-1. Saksi Penggugat dalil pekerjaan fisik luar biasa, tidak ada kontrak resmi menghambat pencairan dana bank, pemutusan sepihak tanpa peringatan, dan kerugian besar. Saksi Tergugat dalil Penggugat tidak mampu finansial, tidak memberikan justifikasi pembayaran, SPK sudah cukup untuk bekerja, pemutusan dilakukan setelah Penggugat tidak menunjukkan kesiapan modal, dan progres dihitung berdasarkan joint survey quantity aktual. [HAL 49-50] Majelis Hakim mulai menimbang eksepsi kompetensi absolut Tergugat, merujuk pada Pasal 19.2 RKS PDC yang mengatur penyelesaian sengketa melalui BANI dan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang melarang Pengadilan Negeri mengadili sengketa yang terikat klausula arbitrase, serta menyoroti kecenderungan pihak menggunakan dalil perbuatan melawan hukum untuk menghindari forum arbitrase." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 71341, + "summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 595/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat, PT. ROASTEFANI RAMBATEKARYA dan PT. KARUNIA INTI NUGRAHA (berkedudukan dalam Kerjasama Operasional \"KARUNIA ROASTEPANI CONSORTIUM\" berdasarkan Akta No. 36 tanggal 30 Januari 2023), melawan Tergugat PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR dan Turut Tergugat PT. PERTAMINA HULU ROKAN. [HAL 3-5] Penggugat dalil bahwa hubungan hukum bermula dari penunjukan Penggugat sebagai pemenang tender untuk Proyek Jasa Pekerjaan Sipil Wilayah Kerja Pertamina Hulu Rokan, ditandai dengan SPMP No. 065/PDC1310/2022 tanggal 15 Desember 2022 dan SPK No. KRC-001-CCMSPHR/SPK/0381A-2022 tanggal 19 Desember 2022 dengan nilai Rp 35.000.000.000, serta tiga SPK turunan dengan total nilai Rp 11.244.586.520. Penggugat dalil telah melakukan mobilisasi dan persiapan pekerjaan, namun Tergugat gagal menerbitkan Kontrak tertulis yang seharusnya diterbitkan paling lambat 12 hari kerja sejak SPMP atau segera setelah SPK terakhir sesuai panduan Pertamina, tanpa alasan hukum yang jelas. [HAL 5-7] Kegagalan penerbitan Kontrak tersebut dalilnya menyebabkan Penggugat kesulitan mendapatkan dukungan finansial dari Bank (Bank DKI dan Bank BRI) karena Kontrak merupakan syarat pencairan pinjaman, yang berdampak pada kemajuan pekerjaan periode April 2023. Secara tiba-tiba dan tanpa surat peringatan bertahap, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Kerjasama No. S-258/PDC/CSWUR-4/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang menyatakan \"penghentian sementara\" karena gagal modal, yang kemudian dikonfirmasi sebagai pemutusan sepihak dan penghentian semua pekerjaan melalui Surat No. 085/PDC1310/2023 tanggal 13 April 2023. Penggugat dalil tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan melanggar Pasal 1338 KUHPerdata karena dilakukan sepihak tanpa persetujuan bersama, mengabaikan yurisprudensi MA yang menyatakan pemutusan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum. [HAL 8-12] Tergugat dalam surat tanggal 12 April 2023 mengakui adanya progres pekerjaan Penggugat sebesar Rp 7.003.493.620,1 (terdiri dari progres 38% pada SPK WDT Pinang, 71,7% pada SPK LQR TE089, dan 88,6% pada SPK P_BLSE23), namun tidak melakukan pembayaran. Penggugat dalil perhitungan progresnya sendiri mencapai Rp 8.658.012.820,1 dengan selisih Rp 1.654.519.200. Penggugat dalil mengalami kerugian materil total Rp 14.584.349.668,1 yang terdiri dari progres pekerjaan Rp 8.658.012.820,1 dan biaya lain-lain (mobilisasi, hutang vendor, bunga bank, operasional) sebesar Rp 5.926.336.848. Tergugat belakangan dalam Surat No. 026/PDC01310/2023-SO tanggal 16 Agustus 2023 hanya mengakui tagihan sebesar Rp 2.387.262.636, menunjukkan ketidakkonsistenan dan itikad buruk. Penggugat telah mengirimkan somasi namun Tergugat tidak memenuhi tuntutan. [HAL 12-16] Penggugat menuntut pernyataan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi Rp 14.584.349.668,1, penerbitan sita jaminan atas PDC Tower, dan putusan serta-merta. [HAL 17-20] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dalil bahwa RKS PDC memuat klausula arbitrase BANI (Pasal 19.2) yang mewajibkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan Penggugat dengan format perbuatan melawan hukum untuk menghindari klausula arbitrase tersebut. [HAL 21-24] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum dan dalil bahwa pemutusan disebabkan oleh ketiadaan Kontrak. Tergugat dalil pemutusan dilakukan karena Penggugat gagal modal, terbukti dari mogok kerja karyawan akibat tidak dibayar upah, penahanan alat berat karena tunggakan sewa, dan kekosongan stok solar karena tidak bayar supplier, sebagaimana diakui Penggugat dalam Surat Klarifikasi tanggal 12 April 2023. Tergugat dalil pemutusan adalah kesempatan terakhir setelah koordinasi gagal, dan Penggugat meninggalkan lapangan tanpa pemberitahuan sejak 10 April 2023. Tergugat dalil berdasarkan Pedoman Pengadaan PDC, SPMP dan RKS sudah cukup mengikat para pihak meski Kontrak belum terbit. Tergugat dalil pemutusan bertujuan memenuhi komitmen kepada Turut Tergugat dan menghindari kerugian lebih besar, serta justru menanggung potensi kerugian Rp 15.239.618.438 akibat keterlambatan pekerjaan. [HAL 24-26] Tergugat menolak tuntutan ganti rugi dengan dalil tidak ada perbuatan melawan hukum, kekeliruan Penggugat menggunakan surat estimasi progres sebagai acuan nilai rupiah padahal harus melalui joint survey final cut-off, sifat pekerjaan work unit rate yang tidak bisa dikonversi langsung dari estimasi persentase, serta ketidakjelasan perhitungan kerugian (obscuur libel) dan ketiadaan bukti valid rincian kerugian. [HAL 26-30] Tergugat menolak sita jaminan karena Penggugat tidak membuktikan adanya dugaan Penggugat akan menggelapkan harta (Pasal 227 HIR), dan menolak putusan serta-merta karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR dan SEMA No. 3/2000. Tergugat memohon eksepsi dikabulkan dan gugatan ditolak. [HAL 30-34] Turut Tergugat mengajukan eksepsi error in persona, dalil tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam sengketa ini, serta eksepsi obscuur libel karena objek gugatan tidak jelas. Turut Tergugat menolak pokok perkara dan memohon gugatan tidak dapat diterima. [HAL 35-48] Persidangan dilakukan secara elektronik. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-16 dan saksi Swadi Rupini Simanjuntak serta Maxs Hermanton. Tergugat mengajukan bukti surat T-1 hingga T-16 dan saksi Ir Yuyung S. Girindra, Erwin Cham, dan Fadli El Yondri. Turut Tergugat mengajukan bukti TT-1. Saksi Penggugat dalil pekerjaan fisik luar biasa, tidak ada kontrak resmi menghambat pencairan dana bank, pemutusan sepihak tanpa peringatan, dan kerugian besar. Saksi Tergugat dalil Penggugat tidak mampu finansial, tidak memberikan justifikasi pembayaran, SPK sudah cukup untuk bekerja, pemutusan dilakukan setelah Penggugat tidak menunjukkan kesiapan modal, dan progres dihitung berdasarkan joint survey quantity aktual. [HAL 49-50] Majelis Hakim mulai menimbang eksepsi kompetensi absolut Tergugat, merujuk pada Pasal 19.2 RKS PDC yang mengatur penyelesaian sengketa melalui BANI dan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang melarang Pengadilan Negeri mengadili sengketa yang terikat klausula arbitrase, serta menyoroti kecenderungan pihak menggunakan dalil perbuatan melawan hukum untuk menghindari forum arbitrase. [HAL 50-52] Majelis Hakim menilai Penggugat sengaja merangkai gugatan dalam format perbuatan melawan hukum padahal sangat terkait erat dengan RKS PDC yang memuat klausula arbitrase, namun Hakim Pengadilan Indonesia harus tegas menegakkan hukum terhadap \"penyelundupan\" hukum tersebut. Turut Tergugat mengajukan eksepsi error in persona karena bukan pihak dalam perjanjian, dan eksepsi obscuur libel karena gugatan tidak jelas. Penggugat membantah eksepsi arbitrase dengan dalil klausula tersebut tidak pernah diketahui, diterima, atau ditandatangani oleh Penggugat karena kontrak tertulis tidak pernah terbit. Penggugat juga membantah error in persona dengan alasan Turut Tergugat sebagai SKK Migas bertanggung jawab atas objek pekerjaan berdasarkan SPMP dan SPK, serta membantah obscuur libel dengan menyatakan subjek dan objek gugatan sudah jelas. [HAL 53-55] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat berdasarkan Putusan Sela tanggal 22 Mei 2025 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa perkara. Majelis Hakim juga menolak eksepsi error in persona Turut Tergugat dengan merujuk yurisprudensi MA bahwa Penggugat berwenang menentukan pihak yang digugat, serta fakta bahwa Turut Tergugat memiliki keterkaitan dengan perjanjian tersebut melalui komitmen Tergugat terhadap Turut Tergugat. Eksepsi obscuur libel juga ditolak karena objek gugatan mengenai pemutusan kerjasama sepihak sudah jelas. [HAL 56-60] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat terjadi berdasarkan SPMP dan SPK, serta Tergugat melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak. Tergugat menyangkal perbuatan melawan hukum dengan dalil Penggugat gagal modal dan meninggalkan lapangan, serta RKS dan SPK sudah cukup mengikat. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat memiliki perjanjian SMO (bukti TT-1), dan kerjasama Penggugat adalah tindak lanjut dari perjanjian tersebut. Tergugat menerbitkan SPMP dan beberapa SPK, namun sejak 10 April 2023 Penggugat berhenti bekerja karena kekurangan modal, yang menyebabkan mogok kerja, alat berat tidak beroperasi, dan stok solar kosong, sehingga Tergugat melakukan pemutusan sepihak pada 12 April 2023. Penggugat melakukan klarifikasi dan permohonan penambahan modal, namun Tergugat tetap memutuskan kerjasama pada 13 April 2023. Penggugat menuntut ganti rugi Rp 12.773.800.000,00 berdasarkan Join Survey, namun Tergugat hanya mengakui tagihan Rp 2.387.262.636,00 berdasarkan Join Survey Final Cut Off. [HAL 61-66] Majelis Hakim memeriksa keberadaan kontrak dan menemukan bahwa saksi-saksi dari kedua belah pihak sepakat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kontrak tertulis kepada Penggugat. Dasar kerjasama adalah SPMP dan SPK. Pemutusan sepihak tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata karena dilakukan tanpa sepakat dan dalam waktu yang belum habis, serta tanpa peringatan patut, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan Tergugat tidak memberikan kontrak juga dianggap perbuatan melawan hukum karena menghambat pencairan dana bank. Majelis Hakim menolak bukti T-1 (RKS) dan T-2 (Surat Pernyataan) sebagai dasar kerjasama karena RKS hanya draft tanpa identitas lengkap dan tidak ditandatangani Penggugat, serta surat pernyataan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (Indrawan, bukan Tri Rahardjo sebagai leading firm) dan dibuat setelah pemutusan. Dengan demikian, sangkalan Tergugat bahwa pemutusan berdasarkan ketentuan RKS tidak dapat diterima. [HAL 67-70] Majelis Hakim menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, dalam menghitung ganti rugi, Majelis Hakim menolak perhitungan progres sepihak Penggugat (Rp 8.658.012.820,1) dan biaya lain-lain (Rp 5.926.336.848) karena tidak didukung bukti jelas dan keterangan saksi yang tidak rinci. Majelis Hakim juga menolak perhitungan Tergugat berdasarkan Join Survey Final Cut Off (Rp 2.387.262.636,00) karena dilakukan sepihak oleh Tergugat tanpa melibatkan Penggugat secara sah (tanda tangan atas nama Tergugat, bukan Penggugat). [HAL 71-73] Majelis Hakim menetapkan nilai kerugian Penggugat sebesar Rp 7.003.493.620,1 berdasarkan pengakuan Tergugat dalam surat pemutusan (bukti P-8) yang menyebutkan persentase progres dan nilai kontrak. Gugatan untuk sita jaminan dan putusan serta-merta ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum. Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan. Amar putusan: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2) Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; 3) Menghukum Tergugat membayar ganti rugi Rp 7.003.493.620,1; 4) Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh; 5) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp 340.000,00; 6) Menolak gugatan selebihnya." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 595/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat, PT. ROASTEFANI RAMBATEKARYA dan PT. KARUNIA INTI NUGRAHA (berkedudukan dalam Kerjasama Operasional \"KARUNIA ROASTEPANI CONSORTIUM\" berdasarkan Akta No. 36 tanggal 30 Januari 2023), melawan Tergugat PT. PATRA DRILLING CONTRACTOR dan Turut Tergugat PT. PERTAMINA HULU ROKAN. [HAL 3-5] Penggugat dalil bahwa hubungan hukum bermula dari penunjukan Penggugat sebagai pemenang tender untuk Proyek Jasa Pekerjaan Sipil Wilayah Kerja Pertamina Hulu Rokan, ditandai dengan SPMP No. 065/PDC1310/2022 tanggal 15 Desember 2022 dan SPK No. KRC-001-CCMSPHR/SPK/0381A-2022 tanggal 19 Desember 2022 dengan nilai Rp 35.000.000.000, serta tiga SPK turunan dengan total nilai Rp 11.244.586.520. Penggugat dalil telah melakukan mobilisasi dan persiapan pekerjaan, namun Tergugat gagal menerbitkan Kontrak tertulis yang seharusnya diterbitkan paling lambat 12 hari kerja sejak SPMP atau segera setelah SPK terakhir sesuai panduan Pertamina, tanpa alasan hukum yang jelas. [HAL 5-7] Kegagalan penerbitan Kontrak tersebut dalilnya menyebabkan Penggugat kesulitan mendapatkan dukungan finansial dari Bank (Bank DKI dan Bank BRI) karena Kontrak merupakan syarat pencairan pinjaman, yang berdampak pada kemajuan pekerjaan periode April 2023. Secara tiba-tiba dan tanpa surat peringatan bertahap, Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Kerjasama No. S-258/PDC/CSWUR-4/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang menyatakan \"penghentian sementara\" karena gagal modal, yang kemudian dikonfirmasi sebagai pemutusan sepihak dan penghentian semua pekerjaan melalui Surat No. 085/PDC1310/2023 tanggal 13 April 2023. Penggugat dalil tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan melanggar Pasal 1338 KUHPerdata karena dilakukan sepihak tanpa persetujuan bersama, mengabaikan yurisprudensi MA yang menyatakan pemutusan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum. [HAL 8-12] Tergugat dalam surat tanggal 12 April 2023 mengakui adanya progres pekerjaan Penggugat sebesar Rp 7.003.493.620,1 (terdiri dari progres 38% pada SPK WDT Pinang, 71,7% pada SPK LQR TE089, dan 88,6% pada SPK P_BLSE23), namun tidak melakukan pembayaran. Penggugat dalil perhitungan progresnya sendiri mencapai Rp 8.658.012.820,1 dengan selisih Rp 1.654.519.200. Penggugat dalil mengalami kerugian materil total Rp 14.584.349.668,1 yang terdiri dari progres pekerjaan Rp 8.658.012.820,1 dan biaya lain-lain (mobilisasi, hutang vendor, bunga bank, operasional) sebesar Rp 5.926.336.848. Tergugat belakangan dalam Surat No. 026/PDC01310/2023-SO tanggal 16 Agustus 2023 hanya mengakui tagihan sebesar Rp 2.387.262.636, menunjukkan ketidakkonsistenan dan itikad buruk. Penggugat telah mengirimkan somasi namun Tergugat tidak memenuhi tuntutan. [HAL 12-16] Penggugat menuntut pernyataan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi Rp 14.584.349.668,1, penerbitan sita jaminan atas PDC Tower, dan putusan serta-merta. [HAL 17-20] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dalil bahwa RKS PDC memuat klausula arbitrase BANI (Pasal 19.2) yang mewajibkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan Penggugat dengan format perbuatan melawan hukum untuk menghindari klausula arbitrase tersebut. [HAL 21-24] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum dan dalil bahwa pemutusan disebabkan oleh ketiadaan Kontrak. Tergugat dalil pemutusan dilakukan karena Penggugat gagal modal, terbukti dari mogok kerja karyawan akibat tidak dibayar upah, penahanan alat berat karena tunggakan sewa, dan kekosongan stok solar karena tidak bayar supplier, sebagaimana diakui Penggugat dalam Surat Klarifikasi tanggal 12 April 2023. Tergugat dalil pemutusan adalah kesempatan terakhir setelah koordinasi gagal, dan Penggugat meninggalkan lapangan tanpa pemberitahuan sejak 10 April 2023. Tergugat dalil berdasarkan Pedoman Pengadaan PDC, SPMP dan RKS sudah cukup mengikat para pihak meski Kontrak belum terbit. Tergugat dalil pemutusan bertujuan memenuhi komitmen kepada Turut Tergugat dan menghindari kerugian lebih besar, serta justru menanggung potensi kerugian Rp 15.239.618.438 akibat keterlambatan pekerjaan. [HAL 24-26] Tergugat menolak tuntutan ganti rugi dengan dalil tidak ada perbuatan melawan hukum, kekeliruan Penggugat menggunakan surat estimasi progres sebagai acuan nilai rupiah padahal harus melalui joint survey final cut-off, sifat pekerjaan work unit rate yang tidak bisa dikonversi langsung dari estimasi persentase, serta ketidakjelasan perhitungan kerugian (obscuur libel) dan ketiadaan bukti valid rincian kerugian. [HAL 26-30] Tergugat menolak sita jaminan karena Penggugat tidak membuktikan adanya dugaan Penggugat akan menggelapkan harta (Pasal 227 HIR), dan menolak putusan serta-merta karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR dan SEMA No. 3/2000. Tergugat memohon eksepsi dikabulkan dan gugatan ditolak. [HAL 30-34] Turut Tergugat mengajukan eksepsi error in persona, dalil tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam sengketa ini, serta eksepsi obscuur libel karena objek gugatan tidak jelas. Turut Tergugat menolak pokok perkara dan memohon gugatan tidak dapat diterima. [HAL 35-48] Persidangan dilakukan secara elektronik. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-16 dan saksi Swadi Rupini Simanjuntak serta Maxs Hermanton. Tergugat mengajukan bukti surat T-1 hingga T-16 dan saksi Ir Yuyung S. Girindra, Erwin Cham, dan Fadli El Yondri. Turut Tergugat mengajukan bukti TT-1. Saksi Penggugat dalil pekerjaan fisik luar biasa, tidak ada kontrak resmi menghambat pencairan dana bank, pemutusan sepihak tanpa peringatan, dan kerugian besar. Saksi Tergugat dalil Penggugat tidak mampu finansial, tidak memberikan justifikasi pembayaran, SPK sudah cukup untuk bekerja, pemutusan dilakukan setelah Penggugat tidak menunjukkan kesiapan modal, dan progres dihitung berdasarkan joint survey quantity aktual. [HAL 49-50] Majelis Hakim mulai menimbang eksepsi kompetensi absolut Tergugat, merujuk pada Pasal 19.2 RKS PDC yang mengatur penyelesaian sengketa melalui BANI dan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang melarang Pengadilan Negeri mengadili sengketa yang terikat klausula arbitrase, serta menyoroti kecenderungan pihak menggunakan dalil perbuatan melawan hukum untuk menghindari forum arbitrase. [HAL 50-52] Majelis Hakim menilai Penggugat sengaja merangkai gugatan dalam format perbuatan melawan hukum padahal sangat terkait erat dengan RKS PDC yang memuat klausula arbitrase, namun Hakim Pengadilan Indonesia harus tegas menegakkan hukum terhadap \"penyelundupan\" hukum tersebut. Turut Tergugat mengajukan eksepsi error in persona karena bukan pihak dalam perjanjian, dan eksepsi obscuur libel karena gugatan tidak jelas. Penggugat membantah eksepsi arbitrase dengan dalil klausula tersebut tidak pernah diketahui, diterima, atau ditandatangani oleh Penggugat karena kontrak tertulis tidak pernah terbit. Penggugat juga membantah error in persona dengan alasan Turut Tergugat sebagai SKK Migas bertanggung jawab atas objek pekerjaan berdasarkan SPMP dan SPK, serta membantah obscuur libel dengan menyatakan subjek dan objek gugatan sudah jelas. [HAL 53-55] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat berdasarkan Putusan Sela tanggal 22 Mei 2025 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa perkara. Majelis Hakim juga menolak eksepsi error in persona Turut Tergugat dengan merujuk yurisprudensi MA bahwa Penggugat berwenang menentukan pihak yang digugat, serta fakta bahwa Turut Tergugat memiliki keterkaitan dengan perjanjian tersebut melalui komitmen Tergugat terhadap Turut Tergugat. Eksepsi obscuur libel juga ditolak karena objek gugatan mengenai pemutusan kerjasama sepihak sudah jelas. [HAL 56-60] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa kerjasama antara Penggugat dan Tergugat terjadi berdasarkan SPMP dan SPK, serta Tergugat melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak. Tergugat menyangkal perbuatan melawan hukum dengan dalil Penggugat gagal modal dan meninggalkan lapangan, serta RKS dan SPK sudah cukup mengikat. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat memiliki perjanjian SMO (bukti TT-1), dan kerjasama Penggugat adalah tindak lanjut dari perjanjian tersebut. Tergugat menerbitkan SPMP dan beberapa SPK, namun sejak 10 April 2023 Penggugat berhenti bekerja karena kekurangan modal, yang menyebabkan mogok kerja, alat berat tidak beroperasi, dan stok solar kosong, sehingga Tergugat melakukan pemutusan sepihak pada 12 April 2023. Penggugat melakukan klarifikasi dan permohonan penambahan modal, namun Tergugat tetap memutuskan kerjasama pada 13 April 2023. Penggugat menuntut ganti rugi Rp 12.773.800.000,00 berdasarkan Join Survey, namun Tergugat hanya mengakui tagihan Rp 2.387.262.636,00 berdasarkan Join Survey Final Cut Off. [HAL 61-66] Majelis Hakim memeriksa keberadaan kontrak dan menemukan bahwa saksi-saksi dari kedua belah pihak sepakat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kontrak tertulis kepada Penggugat. Dasar kerjasama adalah SPMP dan SPK. Pemutusan sepihak tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata karena dilakukan tanpa sepakat dan dalam waktu yang belum habis, serta tanpa peringatan patut, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan Tergugat tidak memberikan kontrak juga dianggap perbuatan melawan hukum karena menghambat pencairan dana bank. Majelis Hakim menolak bukti T-1 (RKS) dan T-2 (Surat Pernyataan) sebagai dasar kerjasama karena RKS hanya draft tanpa identitas lengkap dan tidak ditandatangani Penggugat, serta surat pernyataan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (Indrawan, bukan Tri Rahardjo sebagai leading firm) dan dibuat setelah pemutusan. Dengan demikian, sangkalan Tergugat bahwa pemutusan berdasarkan ketentuan RKS tidak dapat diterima. [HAL 67-70] Majelis Hakim menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, dalam menghitung ganti rugi, Majelis Hakim menolak perhitungan progres sepihak Penggugat (Rp 8.658.012.820,1) dan biaya lain-lain (Rp 5.926.336.848) karena tidak didukung bukti jelas dan keterangan saksi yang tidak rinci. Majelis Hakim juga menolak perhitungan Tergugat berdasarkan Join Survey Final Cut Off (Rp 2.387.262.636,00) karena dilakukan sepihak oleh Tergugat tanpa melibatkan Penggugat secara sah (tanda tangan atas nama Tergugat, bukan Penggugat). [HAL 71-73] Majelis Hakim menetapkan nilai kerugian Penggugat sebesar Rp 7.003.493.620,1 berdasarkan pengakuan Tergugat dalam surat pemutusan (bukti P-8) yang menyebutkan persentase progres dan nilai kontrak. Gugatan untuk sita jaminan dan putusan serta-merta ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum. Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan. Amar putusan: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2) Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; 3) Menghukum Tergugat membayar ganti rugi Rp 7.003.493.620,1; 4) Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh; 5) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp 340.000,00; 6) Menolak gugatan selebihnya." + }, + "read": { + "input_chars": 11207, + "frame": "PT. ROASTEFANI RAMBATEKARYA dan PT. KARUNIA INTI NUGRAHA menggugat PT. PATRA DRILLING CONTRACTA dan PT. PERTAMINA HULU ROKAN atas pemutusan kerjasama sepihak dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi, serta penerbitan sita jaminan dan putusan serta-merta. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan pembayaran ganti rugi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat ditunjuk sebagai pemenang tender dan diterbitkan Surat Penunjukan Menerima Pekerjaan serta Surat Perintah Kerja dengan nilai tertentu.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak menerbitkan kontrak tertulis kepada Penggugat meskipun telah diterbitkan Surat Penunjukan Menerima Pekerjaan dan Surat Perintah Kerja.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerbitkan surat pemutusan kerjasama secara sepihak tanpa peringatan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui adanya progres pekerjaan Penggugat sebesar Rp 7.003.493.620,1 dalam surat pemutusan kerjasama.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil mengalami kerugian materil total yang terdiri dari progres pekerjaan dan biaya lain-lain.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil pemutusan dilakukan karena Penggugat gagal modal dan meninggalkan lapangan.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan pemutusan sepihak dan kegagalan menerbitkan kontrak.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak perhitungan ganti rugi sepihak dari Penggugat maupun Tergugat karena tidak didukung bukti sah.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Penunjukan Menerima Pekerjaan dan Surat Perintah Kerja, di mana Tergugat tidak pernah menerbitkan kontrak tertulis. Tergugat kemudian melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak tanpa peringatan patut, yang oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar asas kebebasan berkontrak dan menghambat pencairan dana bank. Meskipun Tergugat menyangkal perbuatan melawan hukum dengan alasan kegagalan modal Penggugat, Hakim menolak sangkalan tersebut dan menetapkan nilai kerugian berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri mengenai progres pekerjaan. Gugatan untuk sita jaminan dan putusan serta-merta ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum, namun gugatan utama dikabulkan sebagian dengan menjatuhkan hukuman pembayaran ganti rugi kepada Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Penunjukan Menerima Pekerjaan dan Surat Perintah Kerja, di mana Tergugat tidak pernah menerbitkan kontrak tertulis. Tergugat kemudian melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak tanpa peringatan patut, yang oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar asas kebebasan berkontrak dan menghambat pencairan dana bank. Meskipun Tergugat menyangkal perbuatan melawan hukum dengan alasan kegagalan modal Penggugat, Hakim menolak sangkalan tersebut dan menetapkan nilai kerugian berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri mengenai progres pekerjaan. Gugatan untuk sita jaminan dan putusan serta-merta ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum, namun gugatan utama dikabulkan sebagian dengan menjatuhkan hukuman pembayaran ganti rugi kepada Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat ditunjuk sebagai pemenang tender dan diterbitkan Surat Penunjukan Menerima Pekerjaan serta Surat Perintah Kerja dengan nilai tertentu.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak menerbitkan kontrak tertulis kepada Penggugat meskipun telah diterbitkan Surat Penunjukan Menerima Pekerjaan dan Surat Perintah Kerja.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerbitkan surat pemutusan kerjasama secara sepihak tanpa peringatan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui adanya progres pekerjaan Penggugat sebesar Rp 7.003.493.620,1 dalam surat pemutusan kerjasama.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil mengalami kerugian materil total yang terdiri dari progres pekerjaan dan biaya lain-lain.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil pemutusan dilakukan karena Penggugat gagal modal dan meninggalkan lapangan.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan pemutusan sepihak dan kegagalan menerbitkan kontrak.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak perhitungan ganti rugi sepihak dari Penggugat maupun Tergugat karena tidak didukung bukti sah.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya tidak dibayar padahal sudah kerja, padahal mereka cuma kasih surat pemutusan tanpa kontrak resmi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 69385, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip 'kekuatan mengikat perjanjian' (pacta sunt servanda) dan itikad baik. Dalam putusan, Hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menyatakan bahwa pemutusan kerjasama secara sepihak oleh Tergugat tanpa alasan yang sah adalah bertentangan dengan hukum, sehingga menjadi unsur pembentuk perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Penggugat tidak dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar utama gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Hakim mengaitkan pemutusan sepihak dan ketidakadaan kontrak resmi sebagai perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian finansial bagi Penggugat. Pasal ini menjadi landasan hukum langsung untuk mewajibkan Tergugat membayar ganti rugi atas pekerjaan yang sudah dilakukan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 81134, + "completion_tokens": 5790 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_5_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_5_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5e781ecf80527c3c1cc337cd33b175a1f1265724 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_5_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,213 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_5_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 202, + "timings": { + "parse": 0.303, + "classify": 0.0, + "condense": 1546.134, + "read": 116.943, + "query": 2.68, + "relevance": 130.372, + "total": 1796.431 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 586879, + "marked_chars": 588791 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi :\n- Menyatakan menolak eksepsi Pihak Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut\nTergugat II untuk seluruhnya ; \nDalam Pokok Perkara :\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;\nHalaman 199 dari 202 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 199\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang\nmerugikan Penggugat karena telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang\nSaham Luar Biasa pada tanggal 30 Juni 2023 yang materinya sebagaimana\nditetapkan dalam mata acara 2, khususnya yang memutuskan menyetujui\nimplementasi konversi utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.\n745.845.316.361,- (tujuh ratus empat puluh lima milyar delapan ratus empat\npuluh lima juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah)\nmenjadi Obligasi Wajib Konversi karena bertentangan dengan POJK;\n3. Menyatakan dan membatalkan mata acar" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134998, + "summary": "PT Bank DKI (Penggugat) menggugat PT Waskita Beton Precast Tbk (Tergugat), Ashoya Ratam (Turut Tergugat I/Notaris), dan Bursa Efek Indonesia (Turut Tergugat II) terkait utang Tergugat sebesar Rp 745.845.316.361,- yang timbul dari fasilitas kredit dengan jaminan fidusia [HAL 1-4]. Penggugat dalil bahwa Tergugat, dalam RUPSLB tanggal 30 Juni 2023, memaksa konversi utang Penggugat menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagai bagian dari implementasi Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah dihomologasi [HAL 5-6]. Penggugat menyatakan keberatan karena skema konversi utang bank menjadi obligasi/emiten non-keuangan melanggar POJK No. 22 Tahun 2022 (larangan penyertaan modal bank ke perusahaan non-keuangan) dan POJK No. 40 Tahun 2019, sehingga dianggap perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil [HAL 7-8, 10-16]. Penggugat menuntut pembatalan mata acara RUPSLB terkait konversi utang Penggugat, pernyataan tidak berlakunya konversi tersebut, pengesahan kembali perjanjian kredit asli, amandemen Perjanjian Perdamaian khusus untuk utang Penggugat tanpa syarat kuorum kreditor, serta ganti rugi materiil sebesar utang dan immateriil Rp 1 miliar [HAL 28-32].\n\nTergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut, berargumen bahwa sengketa terkait pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jakarta Pusat No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021 dan Putusan MA No. 1455/Pdt.Sus-Pailit/2022) berada di luar kewenangan PN Jakarta Timur dan harus diselesaikan di Pengadilan Niaga [HAL 33-46]. Tergugat menjelaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah disetujui mayoritas kreditor dan disahkan hakim, sehingga mengikat semua pihak termasuk Penggugat [HAL 35-36]. Tergugat mengakui adanya upaya restrukturisasi terpisah melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank DKI dan Tergugat, namun MoU tersebut mensyaratkan persetujuan 50% kreditor untuk amandemen Perjanjian Perdamaian guna menghindari risiko pembatalan perdamaian [HAL 41-42]. Hasil pemungutan suara kreditor menunjukkan 63,30% tidak setuju dengan rencana perubahan tersebut, sehingga Tergugat menolak dalil Penggugat dan menegaskan bahwa utang harus diselesaikan sesuai mekanisme Perjanjian Perdamaian yang telah final [HAL 43, 46]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134967, + "summary": "PT Bank DKI (Penggugat) menggugat PT Waskita Beton Precast Tbk (Tergugat), Ashoya Ratam (Turut Tergugat I/Notaris), dan Bursa Efek Indonesia (Turut Tergugat II) terkait utang Tergugat sebesar Rp 745.845.316.361,- yang timbul dari fasilitas kredit dengan jaminan fidusia [HAL 1-4]. Penggugat dalil bahwa Tergugat, dalam RUPSLB tanggal 30 Juni 2023, memaksa konversi utang Penggugat menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagai bagian dari implementasi Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah dihomologasi [HAL 5-6]. Penggugat menyatakan keberatan karena skema konversi utang bank menjadi obligasi/emiten non-keuangan melanggar POJK No. 22 Tahun 2022 (larangan penyertaan modal bank ke perusahaan non-keuangan) dan POJK No. 40 Tahun 2019, sehingga dianggap perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil [HAL 7-8, 10-16]. Penggugat menuntut pembatalan mata acara RUPSLB terkait konversi utang Penggugat, pernyataan tidak berlakunya konversi tersebut, pengesahan kembali perjanjian kredit asli, amandemen Perjanjian Perdamaian khusus untuk utang Penggugat tanpa syarat kuorum kreditor, serta ganti rugi materiil sebesar utang dan immateriil Rp 1 miliar [HAL 28-32].\n\nTergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut, berargumen bahwa sengketa terkait pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jakarta Pusat No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021 dan Putusan MA No. 1455/Pdt.Sus-Pailit/2022) berada di luar kewenangan PN Jakarta Timur dan harus diselesaikan di Pengadilan Niaga [HAL 33-46]. Tergugat menjelaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah disetujui mayoritas kreditor dan disahkan hakim, sehingga mengikat semua pihak termasuk Penggugat [HAL 35-36]. Tergugat mengakui adanya upaya restrukturisasi terpisah melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank DKI dan Tergugat, namun MoU tersebut mensyaratkan persetujuan 50% kreditor untuk amandemen Perjanjian Perdamaian guna menghindari risiko pembatalan perdamaian [HAL 41-42]. Hasil pemungutan suara kreditor menunjukkan 63,30% tidak setuju dengan rencana perubahan tersebut, sehingga Tergugat menolak dalil Penggugat dan menegaskan bahwa utang harus diselesaikan sesuai mekanisme Perjanjian Perdamaian yang telah final [HAL 43, 46].\n\nSebagai respons atas eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan No. 46/Pdt.G/2023 (31 Agustus 2023) dan No. 153/Pdt.G/2023 (3 Oktober 2023) serta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan No. 1190/PDT/2023 (14 Desember 2023) telah secara berturut-turut menerima eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan PN Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara sehubungan dengan PKPU dan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Tergugat, yang putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap [HAL 47-51]. Tergugat menegaskan bahwa gugatan a quo serupa dengan perkara sebelumnya dan penolakan eksepsi akan menciptakan ketidakpastian hukum serta melanggar Pasal 286 UU 37/2004 yang menyatakan perdamaian yang disahkan mengikat semua kreditor [HAL 51-52]. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No. 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (20 September 2022) telah menolak keberatan Penggugat atas pengesahan Perjanjian Perdamaian, sehingga Perjanjian Perdamaian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan penanggung [HAL 52-53].\n\nTergugat juga mengajukan eksepsi *error in persona* (kurang pihak) karena tidak mendudukan OJK sebagai pihak, mengingat OJK tidak memberikan komentar atau keberatan atas Keterbukaan Informasi terkait penerbitan OWK yang menyatakan Penggugat akan menjadi pemegang OWK, sehingga OJK memandang hal tersebut bukan pelanggaran POJK 22/2022 karena OWK bukan penyertaan modal sampai dikonversi [HAL 53-57]. Selain itu, Tergugat mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena gugatan Penggugat bertentangan dengan fakta bahwa Penggugat telah berpartisipasi dalam *lenders meeting*, memahami skema Tranche B (15% tunai) dan Tranche C (85% OWK), namun tetap menolak Rencana Perdamaian, sementara 9 dari 10 kreditor finansial lainnya menyetujui [HAL 57-65]. Gugatan juga diklaim kabur karena Penggugat mengakui utang diselesaikan via Tranche B dan C namun dalilnya menyiratkan seluruh utang dikonversi menjadi OWK, serta Penggugat meminta amandemen Perjanjian Perdamaian tanpa persetujuan kreditor yang bertentangan dengan LO Jamdatun dan Pasal 5.7 Perjanjian Perdamaian [HAL 61-74]. Tergugat juga menyanggah keabsahan Surat Kuasa Penggugat karena tidak memenuhi syarat formil menyebutkan pokok perkara secara konkret [HAL 65-67].\n\nDalam pokok perkara, Tergugat menegaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah mengikat Penggugat berdasarkan Pasal 286 dan 287 UU 37/2004, sehingga penyelesaian utang tunduk sepenuhnya pada ketentuan Perjanjian Perdamaian yang mengubah perjanjian sebelumnya [HAL 73-78]. Skema penyelesaian untuk Penggugat sebagai \"Kreditur Finansial Lain\" yang menolak perdamaian diatur Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian: 15% utang dibayar tunai dari CFADS (Tranche B) dan 85% dikonversi menjadi MCB/OWK (Tranche C) yang dapat dikonversi menjadi saham dalam 10 tahun [HAL 75-78]. RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 yang menyetujui penerbitan OWK untuk Tranche C adalah implementasi kewajiban hukum Tergugat berdasarkan Perjanjian Perdamaian, yang telah disetujui 99,99% pemegang saham [HAL 79-83].\n\nTergugat membantah dalil pelanggaran POJK 22/2022 dengan menjelaskan perbedaan antara Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara (PMS). PMS diperbolehkan untuk penyelamatan kredit/restrukturisasi utang, dan OWK sebagai instrumen surat berharga dalam PMS tidak dilarang bagi bank umum selama tidak ada larangan konkret dari OJK, sebagaimana dibuktikan dengan tidak adanya sanksi atau keberatan dari OJK serta adanya preseden Bank Mandiri menerima OWK dari Semen Kupang [HAL 83-88]. Tergugat juga menyatakan telah beritikad baik mengakomodir permintaan Penggugat untuk addendum Perjanjian Perdamaian melalui MoU, namun permintaan tersebut gagal karena tidak memenuhi syarat persetujuan 50% kreditor (ditolak 63,30% kreditor), sehingga perubahan tidak dapat dilakukan tanpa risiko pembatalan Perjanjian Perdamaian [HAL 88-91]. Terakhir, Tergugat membantah unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak ada pelanggaran hukum (PMS diperbolehkan), tidak ada kesalahan (Tergugat telah kooperatif dan menjelaskan skema), dan tidak ada hubungan sebab akibat yang merugikan secara melawan hukum, mengingat OJK tidak menjatuhkan sanksi atas implementasi OWK [HAL 91-94]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134985, + "summary": "PT Bank DKI (Penggugat) menggugat PT Waskita Beton Precast Tbk (Tergugat), Ashoya Ratam (Turut Tergugat I/Notaris), dan Bursa Efek Indonesia (Turut Tergugat II) terkait utang Tergugat sebesar Rp 745.845.316.361,- yang timbul dari fasilitas kredit dengan jaminan fidusia [HAL 1-4]. Penggugat dalil bahwa Tergugat, dalam RUPSLB tanggal 30 Juni 2023, memaksa konversi utang Penggugat menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagai bagian dari implementasi Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah dihomologasi [HAL 5-6]. Penggugat menyatakan keberatan karena skema konversi utang bank menjadi obligasi/emiten non-keuangan melanggar POJK No. 22 Tahun 2022 (larangan penyertaan modal bank ke perusahaan non-keuangan) dan POJK No. 40 Tahun 2019, sehingga dianggap perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil [HAL 7-8, 10-16]. Penggugat menuntut pembatalan mata acara RUPSLB terkait konversi utang Penggugat, pernyataan tidak berlakunya konversi tersebut, pengesahan kembali perjanjian kredit asli, amandemen Perjanjian Perdamaian khusus untuk utang Penggugat tanpa syarat kuorum kreditor, serta ganti rugi materiil sebesar utang dan immateriil Rp 1 miliar [HAL 28-32].\n\nTergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut, berargumen bahwa sengketa terkait pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jakarta Pusat No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021 dan Putusan MA No. 1455/Pdt.Sus-Pailit/2022) berada di luar kewenangan PN Jakarta Timur dan harus diselesaikan di Pengadilan Niaga [HAL 33-46]. Tergugat menjelaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah disetujui mayoritas kreditor dan disahkan hakim, sehingga mengikat semua pihak termasuk Penggugat [HAL 35-36]. Tergugat mengakui adanya upaya restrukturisasi terpisah melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank DKI dan Tergugat, namun MoU tersebut mensyaratkan persetujuan 50% kreditor untuk amandemen Perjanjian Perdamaian guna menghindari risiko pembatalan perdamaian [HAL 41-42]. Hasil pemungutan suara kreditor menunjukkan 63,30% tidak setuju dengan rencana perubahan tersebut, sehingga Tergugat menolak dalil Penggugat dan menegaskan bahwa utang harus diselesaikan sesuai mekanisme Perjanjian Perdamaian yang telah final [HAL 43, 46].\n\nSebagai respons atas eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan No. 46/Pdt.G/2023 (31 Agustus 2023) dan No. 153/Pdt.G/2023 (3 Oktober 2023) serta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan No. 1190/PDT/2023 (14 Desember 2023) telah secara berturut-turut menerima eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan PN Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara sehubungan dengan PKPU dan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Tergugat, yang putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap [HAL 47-51]. Tergugat menegaskan bahwa gugatan a quo serupa dengan perkara sebelumnya dan penolakan eksepsi akan menciptakan ketidakpastian hukum serta melanggar Pasal 286 UU 37/2004 yang menyatakan perdamaian yang disahkan mengikat semua kreditor [HAL 51-52]. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No. 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (20 September 2022) telah menolak keberatan Penggugat atas pengesahan Perjanjian Perdamaian, sehingga Perjanjian Perdamaian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan penanggung [HAL 52-53].\n\nTergugat juga mengajukan eksepsi *error in persona* (kurang pihak) karena tidak mendudukan OJK sebagai pihak, mengingat OJK tidak memberikan komentar atau keberatan atas Keterbukaan Informasi terkait penerbitan OWK yang menyatakan Penggugat akan menjadi pemegang OWK, sehingga OJK memandang hal tersebut bukan pelanggaran POJK 22/2022 karena OWK bukan penyertaan modal sampai dikonversi [HAL 53-57]. Selain itu, Tergugat mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena gugatan Penggugat bertentangan dengan fakta bahwa Penggugat telah berpartisipasi dalam *lenders meeting*, memahami skema Tranche B (15% tunai) dan Tranche C (85% OWK), namun tetap menolak Rencana Perdamaian, sementara 9 dari 10 kreditor finansial lainnya menyetujui [HAL 57-65]. Gugatan juga diklaim kabur karena Penggugat mengakui utang diselesaikan via Tranche B dan C namun dalilnya menyiratkan seluruh utang dikonversi menjadi OWK, serta Penggugat meminta amandemen Perjanjian Perdamaian tanpa persetujuan kreditor yang bertentangan dengan LO Jamdatun dan Pasal 5.7 Perjanjian Perdamaian [HAL 61-74]. Tergugat juga menyanggah keabsahan Surat Kuasa Penggugat karena tidak memenuhi syarat formil menyebutkan pokok perkara secara konkret [HAL 65-67].\n\nDalam pokok perkara, Tergugat menegaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah mengikat Penggugat berdasarkan Pasal 286 dan 287 UU 37/2004, sehingga penyelesaian utang tunduk sepenuhnya pada ketentuan Perjanjian Perdamaian yang mengubah perjanjian sebelumnya [HAL 73-78]. Skema penyelesaian untuk Penggugat sebagai \"Kreditur Finansial Lain\" yang menolak perdamaian diatur Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian: 15% utang dibayar tunai dari CFADS (Tranche B) dan 85% dikonversi menjadi MCB/OWK (Tranche C) yang dapat dikonversi menjadi saham dalam 10 tahun [HAL 75-78]. RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 yang menyetujui penerbitan OWK untuk Tranche C adalah implementasi kewajiban hukum Tergugat berdasarkan Perjanjian Perdamaian, yang telah disetujui 99,99% pemegang saham [HAL 79-83].\n\nTergugat membantah dalil pelanggaran POJK 22/2022 dengan menjelaskan perbedaan antara Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara (PMS). PMS diperbolehkan untuk penyelamatan kredit/restrukturisasi utang, dan OWK sebagai instrumen surat berharga dalam PMS tidak dilarang bagi bank umum selama tidak ada larangan konkret dari OJK, sebagaimana dibuktikan dengan tidak adanya sanksi atau keberatan dari OJK serta adanya preseden Bank Mandiri menerima OWK dari Semen Kupang [HAL 83-88]. Tergugat juga menyatakan telah beritikad baik mengakomodir permintaan Penggugat untuk addendum Perjanjian Perdamaian melalui MoU, namun permintaan tersebut gagal karena tidak memenuhi syarat persetujuan 50% kreditor (ditolak 63,30% kreditor), sehingga perubahan tidak dapat dilakukan tanpa risiko pembatalan Perjanjian Perdamaian [HAL 88-91]. Terakhir, Tergugat membantah unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak ada pelanggaran hukum (PMS diperbolehkan), tidak ada kesalahan (Tergugat telah kooperatif dan menjelaskan skema), dan tidak ada hubungan sebab akibat yang merugikan secara melawan hukum, mengingat OJK tidak menjatuhkan sanksi atas implementasi OWK [HAL 91-94].\n\nTergugat menegaskan bahwa Penggugat adalah satu-satunya kreditur finansial yang menolak Rencana Perdamaian [HAL 94]. Terkait upaya amendemen/adendum Perjanjian Perdamaian, Tergugat telah berupaya mewujudkan permintaan tersebut dengan menandatangani MoU BDKI-WSBP dan meminta persetujuan tertulis para kreditur, namun hasil pemungutan suara menunjukkan lebih dari 63,30% tagihan terdaftar menolak usulan amendemen, sehingga Tergugat tidak dapat meneruskan permintaan Penggugat karena berisiko pembatalan Perjanjian Perdamaian dan kepailitan Tergugat [HAL 94-95]. Tergugat menegaskan telah memberikan kesempatan dan mengakomodir permintaan Penggugat tanpa pelanggaran atau pemaksaan hak-hak Penggugat [HAL 95]. Dalil kerugian Penggugat ditolak karena tidak ada PMH dan tidak ada kerugian nyata; Penggugat tidak menyebutkan teguran atau sanksi nyata dari OJK, melainkan hanya bersifat perkiraan atau \"potensi\" [HAL 95-96]. Utang Tergugat kepada Penggugat telah dibayar sesuai skema Tranche B dan C dalam Perjanjian Perdamaian, sehingga tidak ada kerugian materiil yang dapat dihitung sebagai kerugian gugatan [HAL 96]. Kerugian immateriil juga ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dalam perkara perdata non-kesehatan/kematian berdasarkan Pasal 1370-1372 KUHPerdata dan Yurisprudensi MA [HAL 96]. Tergugat memohon penolakan gugatan untuk seluruhnya [HAL 96-97].\n\nTurut Tergugat I (Notaris) mengakui telah membuat risalah RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 yang menyetujui implementasi Perjanjian Perdamaian dan penerbitan OWK [HAL 97-101]. Turut Tergugat I membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut PN Jakarta Timur, *error in persona* (kurang pihak/OJK tidak ditarik, dan Notaris bukan pihak yang berkepentungan hukum dengan Penggugat), serta cacat formil Surat Kuasa Penggugat [HAL 101-113]. Turut Tergugat I menegaskan bahwa sebagai notaris, ia hanya menjalankan kewenangan formil membuat akta autentik berdasarkan kesepakatan pemegang saham dan tidak wajib menyelidiki substansi materiil atau kepatuhan POJK, sejalan dengan Yurisprudensi MA [HAL 113-117]. Turut Tergugat I menegaskan Perjanjian Perdamaian telah berkekuatan hukum tetap setelah ditolak kasasi oleh MA, sehingga mengikat semua kreditor termasuk Penggugat [HAL 117-122].\n\nTurut Tergugat II (Bursa Efek Indonesia) juga mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan *error in persona* (kurang pihak: OJK, kreditor lain, pemegang saham, dan Kemenkumham tidak ditarik) serta *obscuur libel* karena petitum gugatan yang kontradiktif [HAL 122-132]. Turut Tergugat II membantah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran data material permohonan pencatatan obligasi, yang merupakan tanggung jawab penuh Tergugat sebagai perusahaan tercatat sesuai Peraturan Bursa No. I-A [HAL 132-137]. Turut Tergugat II memohon penolakan gugatan dan pengeluaran dirinya dari perkara [HAL 137].\n\nMajelis Hakim PN Jakarta Timur dalam Putusan Sela tanggal 13 Maret 2024 menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat dan Para Turut Tergugat, menyatakan PN Jakarta Timur berwenang mengadili, dan memerintahkan pembuktian [HAL 137-138]. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-31) meliputi KTP, akta pendirian, perjanjian kredit, adendum, jaminan fidusia, surat RUPSLB, POJK, MoU, dan peraturan terkait, serta keterangan ahli DR. Munir Fuady [HAL 138-142]. Ahli DR. Munir Fuady menjelaskan bahwa kepemilikan saham/obligasi konversi oleh bank pada prinsipnya boleh untuk penyelamatan kredit (restrukturisasi) dengan syarat ketat, namun harus *sound and safe*; jika prospek perusahaan tidak jelas, penerimaan obligasi oleh bank harus sangat hati-hati karena berisiko tinggi [HAL 141-142]." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 134884, + "summary": "PT Bank DKI (Penggugat) menggugat PT Waskita Beton Precast Tbk (Tergugat), Ashoya Ratam (Turut Tergugat I/Notaris), dan Bursa Efek Indonesia (Turut Tergugat II) terkait utang Tergugat sebesar Rp 745.845.316.361,- yang timbul dari fasilitas kredit dengan jaminan fidusia [HAL 1-4]. Penggugat dalil bahwa Tergugat, dalam RUPSLB tanggal 30 Juni 2023, memaksa konversi utang Penggugat menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagai bagian dari implementasi Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah dihomologasi [HAL 5-6]. Penggugat menyatakan keberatan karena skema konversi utang bank menjadi obligasi/emiten non-keuangan melanggar POJK No. 22 Tahun 2022 (larangan penyertaan modal bank ke perusahaan non-keuangan) dan POJK No. 40 Tahun 2019, sehingga dianggap perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil [HAL 7-8, 10-16]. Penggugat menuntut pembatalan mata acara RUPSLB terkait konversi utang Penggugat, pernyataan tidak berlakunya konversi tersebut, pengesahan kembali perjanjian kredit asli, amandemen Perjanjian Perdamaian khusus untuk utang Penggugat tanpa syarat kuorum kreditor, serta ganti rugi materiil sebesar utang dan immateriil Rp 1 miliar [HAL 28-32].\n\nTergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut, berargumen bahwa sengketa terkait pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jakarta Pusat No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021 dan Putusan MA No. 1455/Pdt.Sus-Pailit/2022) berada di luar kewenangan PN Jakarta Timur dan harus diselesaikan di Pengadilan Niaga [HAL 33-46]. Tergugat menjelaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah disetujui mayoritas kreditor dan disahkan hakim, sehingga mengikat semua pihak termasuk Penggugat [HAL 35-36]. Tergugat mengakui adanya upaya restrukturisasi terpisah melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank DKI dan Tergugat, namun MoU tersebut mensyaratkan persetujuan 50% kreditor untuk amandemen Perjanjian Perdamaian guna menghindari risiko pembatalan perdamaian [HAL 41-42]. Hasil pemungutan suara kreditor menunjukkan 63,30% tidak setuju dengan rencana perubahan tersebut, sehingga Tergugat menolak dalil Penggugat dan menegaskan bahwa utang harus diselesaikan sesuai mekanisme Perjanjian Perdamaian yang telah final [HAL 43, 46].\n\nSebagai respons atas eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan No. 46/Pdt.G/2023 (31 Agustus 2023) dan No. 153/Pdt.G/2023 (3 Oktober 2023) serta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan No. 1190/PDT/2023 (14 Desember 2023) telah secara berturut-turut menerima eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan PN Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara sehubungan dengan PKPU dan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Tergugat, yang putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap [HAL 47-51]. Tergugat menegaskan bahwa gugatan a quo serupa dengan perkara sebelumnya dan penolakan eksepsi akan menciptakan ketidakpastian hukum serta melanggar Pasal 286 UU 37/2004 yang menyatakan perdamaian yang disahkan mengikat semua kreditor [HAL 51-52]. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No. 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (20 September 2022) telah menolak keberatan Penggugat atas pengesahan Perjanjian Perdamaian, sehingga Perjanjian Perdamaian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan penanggung [HAL 52-53].\n\nTergugat juga mengajukan eksepsi *error in persona* (kurang pihak) karena tidak mendudukan OJK sebagai pihak, mengingat OJK tidak memberikan komentar atau keberatan atas Keterbukaan Informasi terkait penerbitan OWK yang menyatakan Penggugat akan menjadi pemegang OWK, sehingga OJK memandang hal tersebut bukan pelanggaran POJK 22/2022 karena OWK bukan penyertaan modal sampai dikonversi [HAL 53-57]. Selain itu, Tergugat mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena gugatan Penggugat bertentangan dengan fakta bahwa Penggugat telah berpartisipasi dalam *lenders meeting*, memahami skema Tranche B (15% tunai) dan Tranche C (85% OWK), namun tetap menolak Rencana Perdamaian, sementara 9 dari 10 kreditor finansial lainnya menyetujui [HAL 57-65]. Gugatan juga diklaim kabur karena Penggugat mengakui utang diselesaikan via Tranche B dan C namun dalilnya menyiratkan seluruh utang dikonversi menjadi OWK, serta Penggugat meminta amandemen Perjanjian Perdamaian tanpa persetujuan kreditor yang bertentangan dengan LO Jamdatun dan Pasal 5.7 Perjanjian Perdamaian [HAL 61-74]. Tergugat juga menyanggah keabsahan Surat Kuasa Penggugat karena tidak memenuhi syarat formil menyebutkan pokok perkara secara konkret [HAL 65-67].\n\nDalam pokok perkara, Tergugat menegaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah mengikat Penggugat berdasarkan Pasal 286 dan 287 UU 37/2004, sehingga penyelesaian utang tunduk sepenuhnya pada ketentuan Perjanjian Perdamaian yang mengubah perjanjian sebelumnya [HAL 73-78]. Skema penyelesaian untuk Penggugat sebagai \"Kreditur Finansial Lain\" yang menolak perdamaian diatur Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian: 15% utang dibayar tunai dari CFADS (Tranche B) dan 85% dikonversi menjadi MCB/OWK (Tranche C) yang dapat dikonversi menjadi saham dalam 10 tahun [HAL 75-78]. RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 yang menyetujui penerbitan OWK untuk Tranche C adalah implementasi kewajiban hukum Tergugat berdasarkan Perjanjian Perdamaian, yang telah disetujui 99,99% pemegang saham [HAL 79-83].\n\nTergugat membantah dalil pelanggaran POJK 22/2022 dengan menjelaskan perbedaan antara Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara (PMS). PMS diperbolehkan untuk penyelamatan kredit/restrukturisasi utang, dan OWK sebagai instrumen surat berharga dalam PMS tidak dilarang bagi bank umum selama tidak ada larangan konkret dari OJK, sebagaimana dibuktikan dengan tidak adanya sanksi atau keberatan dari OJK serta adanya preseden Bank Mandiri menerima OWK dari Semen Kupang [HAL 83-88]. Tergugat juga menyatakan telah beritikad baik mengakomodir permintaan Penggugat untuk addendum Perjanjian Perdamaian melalui MoU, namun permintaan tersebut gagal karena tidak memenuhi syarat persetujuan 50% kreditor (ditolak 63,30% kreditor), sehingga perubahan tidak dapat dilakukan tanpa risiko pembatalan Perjanjian Perdamaian [HAL 88-91]. Terakhir, Tergugat membantah unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak ada pelanggaran hukum (PMS diperbolehkan), tidak ada kesalahan (Tergugat telah kooperatif dan menjelaskan skema), dan tidak ada hubungan sebab akibat yang merugikan secara melawan hukum, mengingat OJK tidak menjatuhkan sanksi atas implementasi OWK [HAL 91-94].\n\nTergugat menegaskan bahwa Penggugat adalah satu-satunya kreditur finansial yang menolak Rencana Perdamaian [HAL 94]. Terkait upaya amendemen/adendum Perjanjian Perdamaian, Tergugat telah berupaya mewujudkan permintaan tersebut dengan menandatangani MoU BDKI-WSBP dan meminta persetujuan tertulis para kreditur, namun hasil pemungutan suara menunjukkan lebih dari 63,30% tagihan terdaftar menolak usulan amendemen, sehingga Tergugat tidak dapat meneruskan permintaan Penggugat karena berisiko pembatalan Perjanjian Perdamaian dan kepailitan Tergugat [HAL 94-95]. Tergugat menegaskan telah memberikan kesempatan dan mengakomodir permintaan Penggugat tanpa pelanggaran atau pemaksaan hak-hak Penggugat [HAL 95]. Dalil kerugian Penggugat ditolak karena tidak ada PMH dan tidak ada kerugian nyata; Penggugat tidak menyebutkan teguran atau sanksi nyata dari OJK, melainkan hanya bersifat perkiraan atau \"potensi\" [HAL 95-96]. Utang Tergugat kepada Penggugat telah dibayar sesuai skema Tranche B dan C dalam Perjanjian Perdamaian, sehingga tidak ada kerugian materiil yang dapat dihitung sebagai kerugian gugatan [HAL 96]. Kerugian immateriil juga ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dalam perkara perdata non-kesehatan/kematian berdasarkan Pasal 1370-1372 KUHPerdata dan Yurisprudensi MA [HAL 96]. Tergugat memohon penolakan gugatan untuk seluruhnya [HAL 96-97].\n\nTurut Tergugat I (Notaris) mengakui telah membuat risalah RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 yang menyetujui implementasi Perjanjian Perdamaian dan penerbitan OWK [HAL 97-101]. Turut Tergugat I membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut PN Jakarta Timur, *error in persona* (kurang pihak/OJK tidak ditarik, dan Notaris bukan pihak yang berkepentungan hukum dengan Penggugat), serta cacat formil Surat Kuasa Penggugat [HAL 101-113]. Turut Tergugat I menegaskan bahwa sebagai notaris, ia hanya menjalankan kewenangan formil membuat akta autentik berdasarkan kesepakatan pemegang saham dan tidak wajib menyelidiki substansi materiil atau kepatuhan POJK, sejalan dengan Yurisprudensi MA [HAL 113-117]. Turut Tergugat I menegaskan Perjanjian Perdamaian telah berkekuatan hukum tetap setelah ditolak kasasi oleh MA, sehingga mengikat semua kreditor termasuk Penggugat [HAL 117-122].\n\nTurut Tergugat II (Bursa Efek Indonesia) juga mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan *error in persona* (kurang pihak: OJK, kreditor lain, pemegang saham, dan Kemenkumham tidak ditarik) serta *obscuur libel* karena petitum gugatan yang kontradiktif [HAL 122-132]. Turut Tergugat II membantah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran data material permohonan pencatatan obligasi, yang merupakan tanggung jawab penuh Tergugat sebagai perusahaan tercatat sesuai Peraturan Bursa No. I-A [HAL 132-137]. Turut Tergugat II memohon penolakan gugatan dan pengeluaran dirinya dari perkara [HAL 137].\n\nMajelis Hakim PN Jakarta Timur dalam Putusan Sela tanggal 13 Maret 2024 menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat dan Para Turut Tergugat, menyatakan PN Jakarta Timur berwenang mengadili, dan memerintahkan pembuktian [HAL 137-138]. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-31) meliputi KTP, akta pendirian, perjanjian kredit, adendum, jaminan fidusia, surat RUPSLB, POJK, MoU, dan peraturan terkait, serta keterangan ahli DR. Munir Fuady [HAL 138-142]. Ahli DR. Munir Fuady menjelaskan bahwa kepemilikan saham/obligasi konversi oleh bank pada prinsipnya boleh untuk penyelamatan kredit (restrukturisasi) dengan syarat ketat, namun harus *sound and safe*; jika prospek perusahaan tidak jelas, penerimaan obligasi oleh bank harus sangat hati-hati karena berisiko tinggi [HAL 141-142].\n\nTerkait pembuktian, Tergugat mengajukan ahli DR. Zulkarnain Sitompul yang menegaskan bahwa Penyertaan Modal Sementara (PMS) untuk penyelamatan kredit diperbolehkan tanpa izin khusus sebagai \"pintu darurat\", dan OWK sebagai instrumen PMS tidak dilarang selama tidak dikonversi menjadi saham (jangka waktu divestasi 5 tahun dimulai setelah konversi) [HAL 161-163]. Ahli Prof. Dr. M. Hadi Shubhan menegaskan bahwa PKPU adalah mekanisme kolektif di mana Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi dan berkekuatan hukum tetap mengikat semua kreditor, termasuk yang menolak, dan kewenangan untuk membatalkan atau mengubah homologasi berada pada Pengadilan Niaga, bukan Pengadilan Negeri [HAL 163-171]. Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan saksi namun menyerahkan bukti surat yang mendukung posisi masing-masing [HAL 171-174].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menolak eksepsi *error in persona* karena Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat sesuai yurisprudensi MA, dan Bursa Efek Indonesia tidak perlu ditarik sebagai pihak karena hanya berfungsi sebagai pencatat [HAL 175-178]. Majelis juga menolak eksepsi *obscuur libel* karena gugatan telah memenuhi syarat pembuktian dalil perbuatan melawan hukum [HAL 178-181]. Terkait Surat Kuasa, Majelis menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai SEMA No. 6 Tahun 1994 [HAL 181-182].\n\nDalam pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang terdiri dari adanya perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan kerugian [HAL 182-185]. Majelis mencatat bahwa utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 745.845.316.361,- dengan jaminan fidusia belum dilunasi [HAL 183]." + }, + { + "window": 4, + "input_chars": 54957, + "summary": "PT Bank DKI (Penggugat) menggugat PT Waskita Beton Precast Tbk (Tergugat), Ashoya Ratam (Turut Tergugat I/Notaris), dan Bursa Efek Indonesia (Turut Tergugat II) terkait utang Tergugat sebesar Rp 745.845.316.361,- yang timbul dari fasilitas kredit dengan jaminan fidusia [HAL 1-4]. Penggugat dalil bahwa Tergugat, dalam RUPSLB tanggal 30 Juni 2023, memaksa konversi utang Penggugat menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagai bagian dari implementasi Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah dihomologasi [HAL 5-6]. Penggugat menyatakan keberatan karena skema konversi utang bank menjadi obligasi/emiten non-keuangan melanggar POJK No. 22 Tahun 2022 (larangan penyertaan modal bank ke perusahaan non-keuangan) dan POJK No. 40 Tahun 2019, sehingga dianggap perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil [HAL 7-8, 10-16]. Penggugat menuntut pembatalan mata acara RUPSLB terkait konversi utang Penggugat, pernyataan tidak berlakunya konversi tersebut, pengesahan kembali perjanjian kredit asli, amandemen Perjanjian Perdamaian khusus untuk utang Penggugat tanpa syarat kuorum kreditor, serta ganti rugi materiil sebesar utang dan immateriil Rp 1 miliar [HAL 28-32].\n\nTergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut, berargumen bahwa sengketa terkait pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jakarta Pusat No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021 dan Putusan MA No. 1455/Pdt.Sus-Pailit/2022) berada di luar kewenangan PN Jakarta Timur dan harus diselesaikan di Pengadilan Niaga [HAL 33-46]. Tergugat menjelaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah disetujui mayoritas kreditor dan disahkan hakim, sehingga mengikat semua pihak termasuk Penggugat [HAL 35-36]. Tergugat mengakui adanya upaya restrukturisasi terpisah melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank DKI dan Tergugat, namun MoU tersebut mensyaratkan persetujuan 50% kreditor untuk amandemen Perjanjian Perdamaian guna menghindari risiko pembatalan perdamaian [HAL 41-42]. Hasil pemungutan suara kreditor menunjukkan 63,30% tidak setuju dengan rencana perubahan tersebut, sehingga Tergugat menolak dalil Penggugat dan menegaskan bahwa utang harus diselesaikan sesuai mekanisme Perjanjian Perdamaian yang telah final [HAL 43, 46].\n\nSebagai respons atas eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan No. 46/Pdt.G/2023 (31 Agustus 2023) dan No. 153/Pdt.G/2023 (3 Oktober 2023) serta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan No. 1190/PDT/2023 (14 Desember 2023) telah secara berturut-turut menerima eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan PN Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara sehubungan dengan PKPU dan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Tergugat, yang putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap [HAL 47-51]. Tergugat menegaskan bahwa gugatan a quo serupa dengan perkara sebelumnya dan penolakan eksepsi akan menciptakan ketidakpastian hukum serta melanggar Pasal 286 UU 37/2004 yang menyatakan perdamaian yang disahkan mengikat semua kreditor [HAL 51-52]. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No. 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (20 September 2022) telah menolak keberatan Penggugat atas pengesahan Perjanjian Perdamaian, sehingga Perjanjian Perdamaian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan penanggung [HAL 52-53].\n\nTergugat juga mengajukan eksepsi *error in persona* (kurang pihak) karena tidak mendudukan OJK sebagai pihak, mengingat OJK tidak memberikan komentar atau keberatan atas Keterbukaan Informasi terkait penerbitan OWK yang menyatakan Penggugat akan menjadi pemegang OWK, sehingga OJK memandang hal tersebut bukan pelanggaran POJK 22/2022 karena OWK bukan penyertaan modal sampai dikonversi [HAL 53-57]. Selain itu, Tergugat mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena gugatan Penggugat bertentangan dengan fakta bahwa Penggugat telah berpartisipasi dalam *lenders meeting*, memahami skema Tranche B (15% tunai) dan Tranche C (85% OWK), namun tetap menolak Rencana Perdamaian, sementara 9 dari 10 kreditor finansial lainnya menyetujui [HAL 57-65]. Gugatan juga diklaim kabur karena Penggugat mengakui utang diselesaikan via Tranche B dan C namun dalilnya menyiratkan seluruh utang dikonversi menjadi OWK, serta Penggugat meminta amandemen Perjanjian Perdamaian tanpa persetujuan kreditor yang bertentangan dengan LO Jamdatun dan Pasal 5.7 Perjanjian Perdamaian [HAL 61-74]. Tergugat juga menyanggah keabsahan Surat Kuasa Penggugat karena tidak memenuhi syarat formil menyebutkan pokok perkara secara konkret [HAL 65-67].\n\nDalam pokok perkara, Tergugat menegaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah mengikat Penggugat berdasarkan Pasal 286 dan 287 UU 37/2004, sehingga penyelesaian utang tunduk sepenuhnya pada ketentuan Perjanjian Perdamaian yang mengubah perjanjian sebelumnya [HAL 73-78]. Skema penyelesaian untuk Penggugat sebagai \"Kreditur Finansial Lain\" yang menolak perdamaian diatur Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian: 15% utang dibayar tunai dari CFADS (Tranche B) dan 85% dikonversi menjadi MCB/OWK (Tranche C) yang dapat dikonversi menjadi saham dalam 10 tahun [HAL 75-78]. RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 yang menyetujui penerbitan OWK untuk Tranche C adalah implementasi kewajiban hukum Tergugat berdasarkan Perjanjian Perdamaian, yang telah disetujui 99,99% pemegang saham [HAL 79-83].\n\nTergugat membantah dalil pelanggaran POJK 22/2022 dengan menjelaskan perbedaan antara Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara (PMS). PMS diperbolehkan untuk penyelamatan kredit/restrukturisasi utang, dan OWK sebagai instrumen surat berharga dalam PMS tidak dilarang bagi bank umum selama tidak ada larangan konkret dari OJK, sebagaimana dibuktikan dengan tidak adanya sanksi atau keberatan dari OJK serta adanya preseden Bank Mandiri menerima OWK dari Semen Kupang [HAL 83-88]. Tergugat juga menyatakan telah beritikad baik mengakomodir permintaan Penggugat untuk addendum Perjanjian Perdamaian melalui MoU, namun permintaan tersebut gagal karena tidak memenuhi syarat persetujuan 50% kreditor (ditolak 63,30% kreditor), sehingga perubahan tidak dapat dilakukan tanpa risiko pembatalan Perjanjian Perdamaian [HAL 88-91]. Terakhir, Tergugat membantah unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak ada pelanggaran hukum (PMS diperbolehkan), tidak ada kesalahan (Tergugat telah kooperatif dan menjelaskan skema), dan tidak ada hubungan sebab akibat yang merugikan secara melawan hukum, mengingat OJK tidak menjatuhkan sanksi atas implementasi OWK [HAL 91-94].\n\nTergugat menegaskan bahwa Penggugat adalah satu-satunya kreditur finansial yang menolak Rencana Perdamaian [HAL 94]. Terkait upaya amendemen/adendum Perjanjian Perdamaian, Tergugat telah berupaya mewujudkan permintaan tersebut dengan menandatangani MoU BDKI-WSBP dan meminta persetujuan tertulis para kreditur, namun hasil pemungutan suara menunjukkan lebih dari 63,30% tagihan terdaftar menolak usulan amendemen, sehingga Tergugat tidak dapat meneruskan permintaan Penggugat karena berisiko pembatalan Perjanjian Perdamaian dan kepailitan Tergugat [HAL 94-95]. Tergugat menegaskan telah memberikan kesempatan dan mengakomodir permintaan Penggugat tanpa pelanggaran atau pemaksaan hak-hak Penggugat [HAL 95]. Dalil kerugian Penggugat ditolak karena tidak ada PMH dan tidak ada kerugian nyata; Penggugat tidak menyebutkan teguran atau sanksi nyata dari OJK, melainkan hanya bersifat perkiraan atau \"potensi\" [HAL 95-96]. Utang Tergugat kepada Penggugat telah dibayar sesuai skema Tranche B dan C dalam Perjanjian Perdamaian, sehingga tidak ada kerugian materiil yang dapat dihitung sebagai kerugian gugatan [HAL 96]. Kerugian immateriil juga ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dalam perkara perdata non-kesehatan/kematian berdasarkan Pasal 1370-1372 KUHPerdata dan Yurisprudensi MA [HAL 96]. Tergugat memohon penolakan gugatan untuk seluruhnya [HAL 96-97].\n\nTurut Tergugat I (Notaris) mengakui telah membuat risalah RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 yang menyetujui implementasi Perjanjian Perdamaian dan penerbitan OWK [HAL 97-101]. Turut Tergugat I membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut PN Jakarta Timur, *error in persona* (kurang pihak/OJK tidak ditarik, dan Notaris bukan pihak yang berkepentungan hukum dengan Penggugat), serta cacat formil Surat Kuasa Penggugat [HAL 101-113]. Turut Tergugat I menegaskan bahwa sebagai notaris, ia hanya menjalankan kewenangan formil membuat akta autentik berdasarkan kesepakatan pemegang saham dan tidak wajib menyelidiki substansi materiil atau kepatuhan POJK, sejalan dengan Yurisprudensi MA [HAL 113-117]. Turut Tergugat I menegaskan Perjanjian Perdamaian telah berkekuatan hukum tetap setelah ditolak kasasi oleh MA, sehingga mengikat semua kreditor termasuk Penggugat [HAL 117-122].\n\nTurut Tergugat II (Bursa Efek Indonesia) juga mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan *error in persona* (kurang pihak: OJK, kreditor lain, pemegang saham, dan Kemenkumham tidak ditarik) serta *obscuur libel* karena petitum gugatan yang kontradiktif [HAL 122-132]. Turut Tergugat II membantah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran data material permohonan pencatatan obligasi, yang merupakan tanggung jawab penuh Tergugat sebagai perusahaan tercatat sesuai Peraturan Bursa No. I-A [HAL 132-137]. Turut Tergugat II memohon penolakan gugatan dan pengeluaran dirinya dari perkara [HAL 137].\n\nMajelis Hakim PN Jakarta Timur dalam Putusan Sela tanggal 13 Maret 2024 menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat dan Para Turut Tergugat, menyatakan PN Jakarta Timur berwenang mengadili, dan memerintahkan pembuktian [HAL 137-138]. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-31) meliputi KTP, akta pendirian, perjanjian kredit, adendum, jaminan fidusia, surat RUPSLB, POJK, MoU, dan peraturan terkait, serta keterangan ahli DR. Munir Fuady [HAL 138-142]. Ahli DR. Munir Fuady menjelaskan bahwa kepemilikan saham/obligasi konversi oleh bank pada prinsipnya boleh untuk penyelamatan kredit (restrukturisasi) dengan syarat ketat, namun harus *sound and safe*; jika prospek perusahaan tidak jelas, penerimaan obligasi oleh bank harus sangat hati-hati karena berisiko tinggi [HAL 141-142].\n\nTerkait pembuktian, Tergugat mengajukan ahli DR. Zulkarnain Sitompul yang menegaskan bahwa Penyertaan Modal Sementara (PMS) untuk penyelamatan kredit diperbolehkan tanpa izin khusus sebagai \"pintu darurat\", dan OWK sebagai instrumen PMS tidak dilarang selama tidak dikonversi menjadi saham (jangka waktu divestasi 5 tahun dimulai setelah konversi) [HAL 161-163]. Ahli Prof. Dr. M. Hadi Shubhan menegaskan bahwa PKPU adalah mekanisme kolektif di mana Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi dan berkekuatan hukum tetap mengikat semua kreditor, termasuk yang menolak, dan kewenangan untuk membatalkan atau mengubah homologasi berada pada Pengadilan Niaga, bukan Pengadilan Negeri [HAL 163-171]. Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan saksi namun menyerahkan bukti surat yang mendukung posisi masing-masing [HAL 171-174].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis menolak eksepsi *error in persona* karena Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat sesuai yurisprudensi MA, dan Bursa Efek Indonesia tidak perlu ditarik sebagai pihak karena hanya berfungsi sebagai pencatat [HAL 175-178]. Majelis juga menolak eksepsi *obscuur libel* karena gugatan telah memenuhi syarat pembuktian dalil perbuatan melawan hukum [HAL 178-181]. Terkait Surat Kuasa, Majelis menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai SEMA No. 6 Tahun 1994 [HAL 181-182].\n\nDalam pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang terdiri dari adanya perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan kerugian [HAL 182-185]. Majelis mencatat bahwa utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 745.845.316.361,- dengan jaminan fidusia belum dilunasi [HAL 183]." + } + ], + "final_summary": "PT Bank DKI (Penggugat) menggugat PT Waskita Beton Precast Tbk (Tergugat), Ashoya Ratam (Turut Tergugat I/Notaris), dan Bursa Efek Indonesia (Turut Tergugat II) terkait utang Tergugat sebesar Rp 745.845.316.361,- yang timbul dari fasilitas kredit dengan jaminan fidusia [HAL 1-4]. Penggugat dalil bahwa Tergugat, dalam RUPSLB tanggal 30 Juni 2023, memaksa konversi utang Penggugat menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK) sebagai bagian dari implementasi Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah dihomologasi [HAL 5-6]. Penggugat menyatakan keberatan karena skema konversi utang bank menjadi obligasi/emiten non-keuangan melanggar POJK No. 22 Tahun 2022 (larangan penyertaan modal bank ke perusahaan non-keuangan) dan POJK No. 40 Tahun 2019, sehingga dianggap perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil [HAL 7-8, 10-16]. Penggugat menuntut pembatalan mata acara RUPSLB terkait konversi utang Penggugat, pernyataan tidak berlakunya konversi tersebut, pengesahan kembali perjanjian kredit asli, amandemen Perjanjian Perdamaian khusus untuk utang Penggugat tanpa syarat kuorum kreditor, serta ganti rugi materiil sebesar utang dan immateriil Rp 1 miliar [HAL 28-32].\n\nTergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut, berargumen bahwa sengketa terkait pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PKPU yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan PN Jakarta Pusat No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021 dan Putusan MA No. 1455/Pdt.Sus-Pailit/2022) berada di luar kewenangan PN Jakarta Timur dan harus diselesaikan di Pengadilan Niaga [HAL 33-46]. Tergugat menjelaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah disetujui mayoritas kreditor dan disahkan hakim, sehingga mengikat semua pihak termasuk Penggugat [HAL 35-36]. Tergugat mengakui adanya upaya restrukturisasi terpisah melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank DKI dan Tergugat, namun MoU tersebut mensyaratkan persetujuan 50% kreditor untuk amandemen Perjanjian Perdamaian guna menghindari risiko pembatalan perdamaian [HAL 41-42]. Hasil pemungutan suara kreditor menunjukkan 63,30% tidak setuju dengan rencana perubahan tersebut, sehingga Tergugat menolak dalil Penggugat dan menegaskan bahwa utang harus diselesaikan sesuai mekanisme Perjanjian Perdamaian yang telah final [HAL 43, 46].\n\nSebagai respons atas eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan No. 46/Pdt.G/2023 (31 Agustus 2023) dan No. 153/Pdt.G/2023 (3 Oktober 2023) serta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan No. 1190/PDT/2023 (14 Desember 2023) telah secara berturut-turut menerima eksepsi kewenangan absolut dan menyatakan PN Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara sehubungan dengan PKPU dan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Tergugat, yang putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap [HAL 47-51]. Tergugat menegaskan bahwa gugatan a quo serupa dengan perkara sebelumnya dan penolakan eksepsi akan menciptakan ketidakpastian hukum serta melanggar Pasal 286 UU 37/2004 yang menyatakan perdamaian yang disahkan mengikat semua kreditor [HAL 51-52]. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi No. 1455 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 (20 September 2022) telah menolak keberatan Penggugat atas pengesahan Perjanjian Perdamaian, sehingga Perjanjian Perdamaian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan penanggung [HAL 52-53].\n\nTergugat juga mengajukan eksepsi *error in persona* (kurang pihak) karena tidak mendudukan OJK sebagai pihak, mengingat OJK tidak memberikan komentar atau keberatan atas Keterbukaan Informasi terkait penerbitan OWK yang menyatakan Penggugat akan menjadi pemegang OWK, sehingga OJK memandang hal tersebut bukan pelanggaran POJK 22/2022 karena OWK bukan penyertaan modal sampai dikonversi [HAL 53-57]. Selain itu, Tergugat mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena gugatan Penggugat bertentangan dengan fakta bahwa Penggugat telah berpartisipasi dalam *lenders meeting*, memahami skema Tranche B (15% tunai) dan Tranche C (85% OWK), namun tetap menolak Rencana Perdamaian, sementara 9 dari 10 kreditor finansial lainnya menyetujui [HAL 57-65]. Gugatan juga diklaim kabur karena Penggugat mengakui utang diselesaikan via Tranche B dan C namun dalilnya menyiratkan seluruh utang dikonversi menjadi OWK, serta Penggugat meminta amandemen Perjanjian Perdamaian tanpa persetujuan kreditor yang bertentangan dengan LO Jamdatun dan Pasal 5.7 Perjanjian Perdamaian [HAL 61-74]. Tergugat juga menyanggah keabsahan Surat Kuasa Penggugat karena tidak memenuhi syarat formil menyebutkan pokok perkara secara konkret [HAL 65-67].\n\nDalam pokok perkara, Tergugat menegaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah mengikat Penggugat berdasarkan Pasal 286 dan 287 UU 37/2004, sehingga penyelesaian utang tunduk sepenuhnya pada ketentuan Perjanjian Perdamaian yang mengubah perjanjian sebelumnya [HAL 73-78]. Skema penyelesaian untuk Penggugat sebagai \"Kreditur Finansial Lain\" yang menolak perdamaian diatur Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian: 15% utang dibayar tunai dari CFADS (Tranche B) dan 85% dikonversi menjadi MCB/OWK (Tranche C) yang dapat dikonversi menjadi saham dalam 10 tahun [HAL 75-78]. RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 yang menyetujui penerbitan OWK untuk Tranche C adalah implementasi kewajiban hukum Tergugat berdasarkan Perjanjian Perdamaian, yang telah disetujui 99,99% pemegang saham [HAL 79-83].\n\nTergugat membantah dalil pelanggaran POJK 22/2022 dengan menjelaskan perbedaan antara Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara (PMS). PMS diperbolehkan untuk penyelamatan kredit/restrukturisasi utang, dan OWK sebagai instrumen surat berharga dalam PMS tidak dilarang bagi bank umum selama tidak ada larangan konkret dari OJK, sebagaimana dibuktikan dengan tidak adanya sanksi atau keberatan dari OJK serta adanya preseden Bank Mandiri menerima OWK dari Semen Kupang [HAL 83-88]. Tergugat juga menyatakan telah beritikad baik mengakomodir permintaan Penggugat untuk addendum Perjanjian Perdamaian melalui MoU, namun permintaan tersebut gagal karena tidak memenuhi syarat persetujuan 50% kreditor (ditolak 63,30% kreditor), sehingga perubahan tidak dapat dilakukan tanpa risiko pembatalan Perjanjian Perdamaian [HAL 88-91]. Terakhir, Tergugat membantah unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak ada pelanggaran hukum (PMS diperbolehkan), tidak ada kesalahan (Tergugat telah kooperatif dan menjelaskan skema), dan tidak ada hubungan sebab akibat yang merugikan secara melawan hukum, mengingat OJK tidak menjatuhkan sanksi atas implementasi OWK [HAL 91-94].\n\nTergugat menegaskan bahwa Penggugat adalah satu-satunya kreditur finansial yang menolak Rencana Perdamaian [HAL 94]. Terkait upaya amendemen/adendum Perjanjian Perdamaian, Tergugat telah berupaya mewujudkan permintaan tersebut dengan menandatangani MoU BDKI-WSBP dan meminta persetujuan tertulis para kreditur, namun hasil pemungutan suara menunjukkan lebih dari 63,30% tagihan terdaftar menolak usulan amendemen, sehingga Tergugat tidak dapat meneruskan permintaan Penggugat karena berisiko pembatalan Perjanjian Perdamaian dan kepailitan Tergugat [HAL 94-95]. Tergugat menegaskan telah memberikan kesempatan dan mengakomodir permintaan Penggugat tanpa pelanggaran atau pemaksaan hak-hak Penggugat [HAL 95]. Dalil kerugian Penggugat ditolak karena tidak ada PMH dan tidak ada kerugian nyata; Penggugat tidak menyebutkan teguran atau sanksi nyata dari OJK, melainkan hanya bersifat perkiraan atau \"potensi\" [HAL 95-96]. Utang Tergugat kepada Penggugat telah dibayar sesuai skema Tranche B dan C dalam Perjanjian Perdamaian, sehingga tidak ada kerugian materiil yang dapat dihitung sebagai kerugian gugatan [HAL 96]. Kerugian immateriil juga ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dalam perkara perdata non-kesehatan/kematian berdasarkan Pasal 1370-1372 KUHPerdata dan Yurisprudensi MA [HAL 96]. Tergugat memohon penolakan gugatan untuk seluruhnya [HAL 96-97].\n\nTurut Tergugat I (Notaris) mengakui telah membuat risalah RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 yang menyetujui implementasi Perjanjian Perdamaian dan penerbitan OWK [HAL 97-101]. Turut Tergugat I membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kewenangan absolut PN Jakarta Timur, *error in persona* (kurang pihak/OJK tidak ditarik, dan Notaris bukan pihak yang berkepentungan hukum dengan Penggugat), serta cacat formil Surat Kuasa Penggugat [HAL 101-113]. Turut Tergugat I menegaskan bahwa sebagai notaris, ia hanya menjalankan kewenangan formil membuat akta autentik berdasarkan kesepakatan pemegang saham dan tidak wajib menyelidiki substansi materiil atau kepatuhan POJK, sejalan dengan Yurisprudensi MA [HAL 113-117]. Turut Tergugat I menegaskan Perjanjian Perdamaian telah berkekuatan hukum tetap setelah ditolak kasasi oleh MA, sehingga mengikat semua kreditor termasuk Penggugat [HAL 117-122].\n\nTurut Tergugat II (Bursa Efek Indonesia) juga mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan *error in persona* (kurang pihak: OJK, kreditor lain, pemegang saham, dan Kemenkumham tidak ditarik) serta *obscuur libel* karena petitum gugatan yang kontradiktif [HAL 122-132]. Turut Tergugat II membantah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran data material permohonan pencatatan obligasi, yang merupakan tanggung jawab penuh Tergugat sebagai perusahaan tercatat sesuai Peraturan Bursa No. I-A [HAL 132-137]. Turut Tergugat II memohon penolakan gugatan dan pengeluaran dirinya dari perkara [HAL 137].\n\nMajelis Hakim PN Jakarta Timur dalam Putusan Sela tanggal 13 Maret 2024 menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat dan Para Turut Tergugat, menyatakan PN Jakarta Timur berwenang mengadili, dan memerintahkan pembuktian [HAL 137-138]. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-31) meliputi KTP, akta pendirian, perjanjian kredit, adendum, jaminan fidusia, surat RUPSLB, POJK, MoU, dan peraturan terkait, serta keterangan ahli DR. Munir Fuady [HAL 138-142]. Ahli DR. Munir Fuady menjelaskan bahwa kepemilikan saham/obligasi konversi oleh bank pada prinsipnya boleh untuk penyelamatan kredit (restrukturisasi) dengan syarat ketat, namun harus *sound and safe*; jika prospek perusahaan tidak jelas, penerimaan obligasi oleh bank harus sangat hati-hati karena berisiko tinggi [HAL 141-142].\n\nTerkait pembuktian, Tergugat mengajukan ahli DR. Zulkarnain Sitompul yang menegaskan bahwa Penyertaan Modal Sementara (PMS) untuk penyelamatan kredit diperbolehkan tanpa izin khusus sebagai \"pintu darurat\", dan OWK sebagai instrumen PMS tidak dilarang selama tidak dikonversi menjadi saham (jangka waktu divestasi 5 tahun dimulai setelah konversi) [HAL 161-163]. Ahli Prof. Dr. M. Hadi Shubhan menegaskan bahwa PKPU adalah mekanisme kolektif di mana Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi dan berkekuatan hukum tetap mengikat semua kreditor, termasuk yang menolak, dan kewenangan untuk membatalkan atau mengubah homologasi berada pada Pengadilan Niaga, bukan Pengadilan Negeri [HAL 163-171]. Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan saksi namun menyerahkan bukti surat yang mendukung posisi masing-masing [HAL 171-174].\n\nDalam pertimbangan hukumnya, Majelis menolak eksepsi *error in persona* karena Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat sesuai yurisprudensi MA, dan Bursa Efek Indonesia tidak perlu ditarik sebagai pihak karena hanya berfungsi sebagai pencatat [HAL 175-178]. Majelis juga menolak eksepsi *obscuur libel* karena gugatan telah memenuhi syarat pembuktian dalil perbuatan melawan hukum [HAL 178-181]. Terkait Surat Kuasa, Majelis menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai SEMA No. 6 Tahun 1994 [HAL 181-182].\n\nDalam pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang terdiri dari adanya perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan kerugian [HAL 182-185]. Majelis mencatat bahwa utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 745.845.316.361,- dengan jaminan fidusia belum dilunasi [HAL 183]." + }, + "read": { + "input_chars": 11902, + "frame": "PT Bank DKI menggugat PT Waskita Beton Precast Tbk, Ashoya Ratam, dan Bursa Efek Indonesia terkait konversi utang menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK) dalam rangka Perjanjian Perdamaian PKPU. Penggugat meminta pembatalan konversi tersebut, pengesahan kembali perjanjian kredit asli, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Sengketa ini berpusat pada apakah konversi utang tersebut melanggar peraturan dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT Waskita Beton Precast Tbk memiliki utang kepada PT Bank DKI sebesar Rp 745.845.316.361,- yang dijamin dengan jaminan fidusia.", + "page": 183, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Utang tersebut belum dilunasi oleh PT Waskita Beton Precast Tbk kepada PT Bank DKI.", + "page": 183, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Bank DKI dalil bahwa konversi utang menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK) melanggar peraturan yang melarang penyertaan modal bank ke perusahaan non-keuangan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Bank DKI dalil bahwa konversi utang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan secara materiil dan immateriil.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Waskita Beton Precast Tbk membantah dalil pelanggaran peraturan dengan menyatakan OWK sebagai instrumen Penyertaan Modal Sementara untuk penyelamatan kredit tidak dilarang selama belum dikonversi menjadi saham.", + "page": 83, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "PT Waskita Beton Precast Tbk membantah adanya perbuatan melawan hukum karena tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada kesalahan, dan tidak ada hubungan sebab akibat yang merugikan secara melawan hukum.", + "page": 91, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "PT Waskita Beton Precast Tbk membantah adanya kerugian materiil karena utang telah diselesaikan sesuai skema Tranche B dan C dalam Perjanjian Perdamaian.", + "page": 96, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "PT Waskita Beton Precast Tbk membantah adanya kerugian immateriil karena tidak memiliki dasar hukum dalam perkara perdata non-kesehatan atau kematian.", + "page": 96, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT Bank DKI menggugat PT Waskita Beton Precast Tbk, Ashoya Ratam, dan Bursa Efek Indonesia dengan dalilan bahwa konversi utang menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK) melalui RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 melanggar peraturan dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Penggugat menuntut pembatalan konversi, pengesahan kembali perjanjian kredit asli, serta ganti rugi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa gugatan berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum dan menetapkan bahwa utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 745.845.316.361,- dengan jaminan fidusia belum dilunasi. Namun, gugatan Penggugat ditolak karena bantahan Tergugat mengenai tidak adanya pelanggaran hukum, tidak ada kesalahan, tidak ada hubungan sebab akibat yang merugikan secara melawan hukum, serta tidak adanya kerugian materiil dan immateriil yang dapat dibuktikan, sehingga putusan dikabulkan bagi Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Bank DKI menggugat PT Waskita Beton Precast Tbk, Ashoya Ratam, dan Bursa Efek Indonesia dengan dalilan bahwa konversi utang menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK) melalui RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 melanggar peraturan dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Penggugat menuntut pembatalan konversi, pengesahan kembali perjanjian kredit asli, serta ganti rugi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa gugatan berdasarkan unsur perbuatan melawan hukum dan menetapkan bahwa utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 745.845.316.361,- dengan jaminan fidusia belum dilunasi. Namun, gugatan Penggugat ditolak karena bantahan Tergugat mengenai tidak adanya pelanggaran hukum, tidak ada kesalahan, tidak ada hubungan sebab akibat yang merugikan secara melawan hukum, serta tidak adanya kerugian materiil dan immateriil yang dapat dibuktikan, sehingga putusan dikabulkan bagi Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "PT Waskita Beton Precast Tbk memiliki utang kepada PT Bank DKI sebesar Rp 745.845.316.361,- yang dijamin dengan jaminan fidusia.", + "page": 183, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Utang tersebut belum dilunasi oleh PT Waskita Beton Precast Tbk kepada PT Bank DKI.", + "page": 183, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Bank DKI dalil bahwa konversi utang menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK) melanggar peraturan yang melarang penyertaan modal bank ke perusahaan non-keuangan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Bank DKI dalil bahwa konversi utang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan secara materiil dan immateriil.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Waskita Beton Precast Tbk membantah dalil pelanggaran peraturan dengan menyatakan OWK sebagai instrumen Penyertaan Modal Sementara untuk penyelamatan kredit tidak dilarang selama belum dikonversi menjadi saham.", + "page": 83, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "PT Waskita Beton Precast Tbk membantah adanya perbuatan melawan hukum karena tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada kesalahan, dan tidak ada hubungan sebab akibat yang merugikan secara melawan hukum.", + "page": 91, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "PT Waskita Beton Precast Tbk membantah adanya kerugian materiil karena utang telah diselesaikan sesuai skema Tranche B dan C dalam Perjanjian Perdamaian.", + "page": 96, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "PT Waskita Beton Precast Tbk membantah adanya kerugian immateriil karena tidak memiliki dasar hukum dalam perkara perdata non-kesehatan atau kematian.", + "page": 96, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya punya utang besar ke bank yang belum lunas, terus utang itu diubah jadi obligasi wajib konversi yang katanya melanggar aturan, apakah saya bisa menuntut pembatalan dan ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 150000, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1795 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1795: Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sah suatu perjanjian (sepakat, cakap, objek, sebab yang halal). Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah apakah konversi utang menjadi obligasi yang dianggap melanggar aturan dapat dibatalkan. Putusan menggunakan Pasal 1320 untuk menilai apakah 'sepakat' antara bank dan debitur benar-benar ada, mengingat bank menolak skema tersebut. Ini adalah dasar substantif untuk menilai keabsahan perubahan perjanjian utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan perjanjian karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Meskipun pertanyaan menyebut 'memaksa', konteks sengketa dalam putusan lebih fokus pada pelanggaran hukum (melawan hukum/POJK) dan ketiadaan sepakat yang sah secara substansi hukum (Pasal 1320 & 1365), bukan pada cacat kehendak klasik seperti penipuan atau paksaan fisik yang menjadi inti Pasal 1321. Pasal ini tidak menjadi dasar utama pertimbangan hakim dalam memutus gugatan perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pertanyaan menanyakan apakah bisa menuntut pembatalan dan ganti rugi. Putusan secara eksplisit menguji apakah tindakan konversi utang memenuhi unsur PMH (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas) berdasarkan Pasal 1365. Ini adalah pasal substantif yang menentukan keberhasilan tuntutan ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemberian kuasa (mandat). Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip untuk menilai keabsahan formil Surat Kuasa Khusus (SKK) yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan. Ini adalah isu prosedural/formil, bukan jawaban substantif atas pertanyaan mengenai hak menuntut pembatalan konversi utang atau ganti rugi akibat pelanggaran aturan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang alat bukti dan beban pembuktian. Meskipun disebutkan dalam putusan terkait eksepsi obscuur libel, pasal ini bersifat prosedural (cara membuktikan) dan bukan norma substantif yang mengatur hak atau kewajiban terkait pembatalan utang atau ganti rugi. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian ditetapkan tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 214067, + "completion_tokens": 13934 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_600_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_600_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ed80c3b664ee8fd412827b6f85a9a9489e52d03b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_600_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,106 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_600_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 39.142, + "query": 1.541, + "relevance": 7.524, + "total": 48.225 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 18254, + "marked_chars": 18310 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 18310, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan nama anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena alasan perbaikan ejaan dan panjang nama dalam akta kelahiran. Permohonan ini ditolak oleh hakim karena perkara yang sama telah diperiksa dan diputus ditolak dalam perkara sebelumnya, sehingga tidak dapat diperiksa kembali berdasarkan asas ne bis in idem.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengubah nama anak dari Mahira Muaadh Omar Algafri menjadi Mahira Muaadh Al Jufri.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan dengan petitum yang sama telah terdaftar dan diputus ditolak dalam perkara Nomor 477/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim pada tanggal 7 Agustus 2025.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan perkara sebelumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan nama anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan perbaikan ejaan dan penyederhanaan nama yang tercantum dalam akta kelahiran. Hakim memeriksa kewenangan pengadilan dan menemukan bahwa permohonan dengan petitum yang sama telah diperiksa dan diputus ditolak dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, serta Pemohon tidak mengajukan upaya hukum banding. Berdasarkan asas ne bis in idem, hakim menetapkan permohonan dalam perkara ini tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan izin perubahan nama anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan perbaikan ejaan dan penyederhanaan nama yang tercantum dalam akta kelahiran. Hakim memeriksa kewenangan pengadilan dan menemukan bahwa permohonan dengan petitum yang sama telah diperiksa dan diputus ditolak dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, serta Pemohon tidak mengajukan upaya hukum banding. Berdasarkan asas ne bis in idem, hakim menetapkan permohonan dalam perkara ini tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengubah nama anak dari Mahira Muaadh Omar Algafri menjadi Mahira Muaadh Al Jufri.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan dengan petitum yang sama telah terdaftar dan diputus ditolak dalam perkara Nomor 477/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim pada tanggal 7 Agustus 2025.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan perkara sebelumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa pengadilan menolak izin ganti nama anak saya padahal sudah pernah diajukan sebelumnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8996, + "candidates": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas *ne bis in idem* (kekuatan hukum tetap putusan), yang menjadi dasar hukum utama dalam pertimbangan hakim untuk menolak permohonan ganti nama yang diajukan kembali dengan petitum sama setelah sebelumnya telah diputus. Isi pasal secara substantif menjawab pertanyaan mengapa permohonan ditolak karena perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 9377, + "completion_tokens": 569 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_601_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_601_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6512b6a457a0bf61f81bf8eae868a1c625f2654f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_601_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_601_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 40, + "timings": { + "parse": 0.065, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.117, + "query": 2.075, + "relevance": 20.924, + "total": 107.181 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 107918, + "marked_chars": 108269 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI : \nDALAM KONVENSI : \n1. Dalam Eksepsi : \n- \nMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; \n2. Dalam Pokok Perkara ; \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke \nverklaard); \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 38\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \nHalaman 39 Putusan No.601/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.\nDALAM REKONVENSI ; \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi \ndinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ; \n- \nMenghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi untuk \nmembayar biaya perkara sejumlah Rp 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu \nrupiah); \nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2025, \noleh kami : Ni Made Purnami, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Christina \nEndarwati, S.H., M.H. dan Yurhanudin Kona, S.H. M.H masin" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 108269, + "frame": "Penggugat [Donny Dendeng] menggugat Tergugat [Lusia Manik] terkait sengketa kepemilikan tanah seluas 164 m² di Bekasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah tersebut. Penggugat meminta pengadilan menyatakan dirinya sebagai pemilik sah, memerintahkan Tergugat meninggalkan tanah, serta membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000,00. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena memenuhi syarat ne bis in idem dengan putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah seluas 164 m² di Kampung Dua, Jakasampurna, Bekasi berdasarkan Akta Jual Beli No. 136/30/BKS/1990 tertanggal 14 Februari 1990.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah milik Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem dengan alasan objek sengketa telah diputus dalam perkara Nomor 291/Pdt.G/2022/PN Bks yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini sama dengan objek sengketa dalam perkara Nomor 291/Pdt.G/2022/PN Bks.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara ini memenuhi syarat ne bis in idem karena telah ada putusan berkekuatan hukum tetap mengenai objek yang sama.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ne bis in idem.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [Donny Dendeng] mengajukan gugatan kepada Tergugat [Lusia Manik] dengan dalil bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 164 m² di Bekasi berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1990, dan menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah tersebut. Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi ne bis in idem, menyatakan bahwa sengketa atas tanah yang sama telah diputus dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim memeriksa kesamaan objek sengketa dan menemukan bahwa tanah yang menjadi objek gugatan ini sama dengan tanah yang menjadi objek perkara Nomor 291/Pdt.G/2022/PN Bks yang telah memiliki putusan akhir. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena memenuhi syarat ne bis in idem, dan gugatan rekonvensi Tergugat juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [Donny Dendeng] mengajukan gugatan kepada Tergugat [Lusia Manik] dengan dalil bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 164 m² di Bekasi berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1990, dan menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah tersebut. Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi ne bis in idem, menyatakan bahwa sengketa atas tanah yang sama telah diputus dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim memeriksa kesamaan objek sengketa dan menemukan bahwa tanah yang menjadi objek gugatan ini sama dengan tanah yang menjadi objek perkara Nomor 291/Pdt.G/2022/PN Bks yang telah memiliki putusan akhir. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena memenuhi syarat ne bis in idem, dan gugatan rekonvensi Tergugat juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah seluas 164 m² di Kampung Dua, Jakasampurna, Bekasi berdasarkan Akta Jual Beli No. 136/30/BKS/1990 tertanggal 14 Februari 1990.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah milik Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem dengan alasan objek sengketa telah diputus dalam perkara Nomor 291/Pdt.G/2022/PN Bks yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini sama dengan objek sengketa dalam perkara Nomor 291/Pdt.G/2022/PN Bks.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara ini memenuhi syarat ne bis in idem karena telah ada putusan berkekuatan hukum tetap mengenai objek yang sama.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ne bis in idem.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah punya bukti kepemilikan tanah, tapi kenapa gugatan saya ditolak karena sengketa ini sudah pernah diputus sebelumnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26477, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun dalil gugatan awal Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, putusan hakim menolak gugatan tersebut secara prosedural/substantif berdasarkan prinsip *ne bis in idem* (sudah pernah diputus) sebelum masuk ke pemeriksaan unsur-unsur Pasal 1365. Oleh karena itu, Pasal 1365 bukan dasar hukum utama yang menjawab pertanyaan mengapa gugatan ditolak; penolakan terjadi karena adanya kekuatan hukum tetap dari putusan sebelumnya, bukan karena ketidakberadaan unsur perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat-syarat agar suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai pembelaan (*ne bis in idem*). Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1917 untuk menetapkan bahwa gugatan ditolak karena objek, alasan, dan pihak yang berperkara sama dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal ini merupakan kerangka hukum substantif yang menjadi alasan utama penolakan gugatan sesuai pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 39436, + "completion_tokens": 1139 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_601_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_601_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6e3b8dcbdbb2f9736588d5a1e35847aa188ea0eb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_601_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,96 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_601_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.045, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 23.165, + "query": 2.164, + "relevance": 25.489, + "total": 50.862 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 18290, + "marked_chars": 18346 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 18346, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan izin mengubah nama anak. Inti sengketa adalah permohonan perubahan nama anak yang sebelumnya telah ditolak dalam perkara lain dengan petitum yang sama. Pemohon meminta pengadilan mengabulkan permohonan untuk mengubah nama anak dan memerintahkan pendaftaran perubahan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengubah nama anak dari Muhammad Muaadh Omar Algafri menjadi Muhammad Muaadh Al Jufri karena alasan perbaikan ejaan dan panjang nama.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mengajukan permohonan dengan petitum yang sama pada perkara Nomor 476/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim yang telah diputus ditolak pada tanggal 7 Agustus 2025.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengubah nama anak karena alasan perbaikan ejaan dan panjang nama, serta meminta pengadilan memerintahkan pendaftaran perubahan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun, hakim menetapkan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima karena pemohon telah mengajukan permohonan dengan petitum yang sama pada perkara sebelumnya yang telah diputus ditolak dan tidak diajukan upaya hukum banding, sehingga berlaku asas ne bis in idem. Akibatnya, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya permohonan dibebankan kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengubah nama anak karena alasan perbaikan ejaan dan panjang nama, serta meminta pengadilan memerintahkan pendaftaran perubahan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Namun, hakim menetapkan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima karena pemohon telah mengajukan permohonan dengan petitum yang sama pada perkara sebelumnya yang telah diputus ditolak dan tidak diajukan upaya hukum banding, sehingga berlaku asas ne bis in idem. Akibatnya, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya permohonan dibebankan kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mengubah nama anak dari Muhammad Muaadh Omar Algafri menjadi Muhammad Muaadh Al Jufri karena alasan perbaikan ejaan dan panjang nama.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mengajukan permohonan dengan petitum yang sama pada perkara Nomor 476/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim yang telah diputus ditolak pada tanggal 7 Agustus 2025.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa permohonan ganti nama anak saya ditolak lagi padahal sudah pernah diajukan sebelumnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9024, + "candidates": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas *res judicata* (kekuatan hukum tetap) yang menjadi dasar utama pertimbangan hakim dalam menolak permohonan kedua karena perkara yang sama telah diputus sebelumnya. Isi pasal secara substantif menjawab pertanyaan mengapa permohonan ditolak lagi, yaitu karena syarat-syarat kekuatan putusan (objek, alasan, dan pihak yang sama) telah terpenuhi pada putusan sebelumnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 9374, + "completion_tokens": 547 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_604_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_604_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e49b26cafc4c81024e147460f2b5635f442d8fec --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_604_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,200 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_604_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 83, + "timings": { + "parse": 0.168, + "classify": 0.0, + "condense": 263.271, + "read": 106.616, + "query": 12.908, + "relevance": 141.569, + "total": 524.532 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 242700, + "marked_chars": 243438 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI: \n- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; \nDALAM POKOK PERKARA: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 81\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \n \n \n \nHal 82 dari 83 Halaman Putusan No.604/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim \n \n \n \n2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik. \n3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah \nperbuatan melawan hukum. \n4. Menyatakan sah secara hukum Akte Jual Beli No. 113/2019 tanggal 26 \nAgustus 2019 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah \n(PPAT) Achmad Sofian, S.H. sebidang tanah dan bangunan yang \nberdiri di atasnya seluas 199 M2 yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo \nNo. 5 RT. 003 RW. 01 Kel. Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, \ndengan batas-batas sebagai berikut : \nSebelah Utara \n: Berbatasan dengan tanah Lince Silalahi \nSebelah Timur \n: Berbatasan dengan Freddy Ardiyanto \nSebelah Selatan \n:" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134999, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 604/Pdt.G/2024 antara Penggugat, Roma Uli Lumbantobing, melawan Tergugat I, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) cq. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur cq. Suku BPAD, Tergugat II, Muhammad Insani Assegaf, serta Turut Tergugat I-V, yaitu para ahli waris almarhum TJIA A TONG. [HAL 4-8] Penggugat dalil telah membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 199 M2 di Jalan Mayjen Sutoyo No. 5, Jakarta Timur, berdasarkan Akte Jual Beli No. 113/2019 tanggal 26 Agustus 2019 di hadapan PPAT Achmad Sofian, dari Turut Tergugat V sebagai kuasa penjual atas nama Turut Tergugat I-IV selaku ahli waris TJIA A TONG. [HAL 9-13] Penggugat mendalilkan tanah tersebut awalnya adalah Girik C 81 atas nama TJIA A TONG yang dipinjamkan untuk Kantor Kelurahan Cililitan tahun 1969, kemudian kosong dan ditempati Kiman Edi Widjaya, lalu Abdullah Assegaf yang memalsukan surat hibah hingga berkekuatan hukum tetap dalam putusan pidana. [HAL 14-18] Setelah putusan pidana, ahli waris TJIA A TONG berdamai dengan ahli waris Abdullah Assegaf pada 6 Agustus 2019, membayar Rp 100.000.000, dan tanah dijual kepada Penggugat. [HAL 19-23] Penggugat mendalilkan setelah pengosongan oleh ahli waris Abdullah Assegaf, rumah langsung dimasuki Tergugat II tanpa hak, dan Tergugat I mengeluarkan surat No. 348/076 tanggal 30 November 2021 yang mengaku tanah tersebut sebagai lahan Pemda tanpa alas hak jelas, sehingga Tergugat II menolak mengosongkan rumah. [HAL 24-30] Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan II, sah jual beli, pengosongan objek sengketa, serta ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing Rp 1.000.000.000 dan uang paksa Rp 5.000.000/hari. [HAL 31-35] Tergugat I mengajukan eksepsi kurang pihak, salah pihak, dan obscuur libel, serta menolak dalil Penggugat dengan alasan Girik bukan bukti kepemilikan, gugatan telah daluarsa karena penguasaan lebih dari 30 tahun, dan tanah adalah milik Pemda. [HAL 36-40] Tergugat II juga mengajukan eksepsi kurang pihak dan menolak dalil Penggugat, mendalilkan tanah adalah milik Pemkot Jakarta Timur yang diamanatkan kepadanya untuk tempat pengajian sejak 1998, serta jual beli Penggugat adalah rekayasa. [HAL 41-45] Turut Tergugat I-V mendukung gugatan Penggugat, menegaskan kepemilikan Girik C 81, sejarah pinjam pakai untuk kantor kelurahan, pembayaran kompensasi kepada ahli waris Abdullah Assegaf, dan penolakan terhadap klaim Tergugat I bahwa tanah adalah aset Pemda. [HAL 46-50] Para pihak mengajukan alat bukti surat dan saksi; Penggugat membuktikan kepemilikan melalui Girik, surat keterangan, akta jual beli, dan putusan pidana; Tergugat I dan II membuktikan klaim kepemilikan Pemda melalui surat-surat dinas dan pernyataan saksi yang menyatakan tanah dikuasai Pemda/Korpri dan tidak ada bukti kepemilikan pribadi yang sah di hadapan mereka." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 109939, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 604/Pdt.G/2024 antara Penggugat, Roma Uli Lumbantobing, melawan Tergugat I, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq. BPAD cq. Pemkot Jakarta Timur cq. Suku BPAD, Tergugat II, Muhammad Insani Assegaf, serta Turut Tergugat I-V, para ahli waris almarhum TJIA A TONG. [HAL 4-8] Penggugat dalil telah membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 199 M2 di Jalan Mayjen Sutoyo No. 5, Jakarta Timur, berdasarkan Akte Jual Beli No. 113/2019 tanggal 26 Agustus 2019 di hadapan PPAT Achmad Sofian, dari Turut Tergugat V sebagai kuasa penjual atas nama Turut Tergugat I-IV selaku ahli waris TJIA A TONG. [HAL 9-13] Penggugat mendalilkan tanah tersebut awalnya adalah Girik C 81 atas nama TJIA A TONG yang dipinjamkan untuk Kantor Kelurahan Cililitan tahun 1969, kemudian kosong dan ditempati Kiman Edi Widjaya, lalu Abdullah Assegaf yang memalsukan surat hibah hingga berkekuatan hukum tetap dalam putusan pidana. [HAL 14-18] Setelah putusan pidana, ahli waris TJIA A TONG berdamai dengan ahli waris Abdullah Assegaf pada 6 Agustus 2019, membayar Rp 100.000.000, dan tanah dijual kepada Penggugat. [HAL 19-23] Penggugat mendalilkan setelah pengosongan oleh ahli waris Abdullah Assegaf, rumah langsung dimasuki Tergugat II tanpa hak, dan Tergugat I mengeluarkan surat No. 348/076 tanggal 30 November 2021 yang mengaku tanah tersebut sebagai lahan Pemda tanpa alas hak jelas, sehingga Tergugat II menolak mengosongkan rumah. [HAL 24-30] Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan II, sah jual beli, pengosongan objek sengketa, serta ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing Rp 1.000.000.000 dan uang paksa Rp 5.000.000/hari. [HAL 31-35] Tergugat I mengajukan eksepsi kurang pihak, salah pihak, dan obscuur libel, serta menolak dalil Penggugat dengan alasan Girik bukan bukti kepemilikan, gugatan telah daluarsa karena penguasaan lebih dari 30 tahun, dan tanah adalah milik Pemda. [HAL 36-40] Tergugat II juga mengajukan eksepsi kurang pihak dan menolak dalil Penggugat, mendalilkan tanah adalah milik Pemkot Jakarta Timur yang diamanatkan kepadanya untuk tempat pengajian sejak 1998, serta jual beli Penggugat adalah rekayasa. [HAL 41-45] Turut Tergugat I-V mendukung gugatan Penggugat, menegaskan kepemilikan Girik C 81, sejarah pinjam pakai untuk kantor kelurahan, pembayaran kompensasi kepada ahli waris Abdullah Assegaf, dan penolakan terhadap klaim Tergugat I bahwa tanah adalah aset Pemda. [HAL 46-50] Para pihak mengajukan alat bukti surat dan saksi; Penggugat membuktikan kepemilikan melalui Girik, surat keterangan, akta jual beli, dan putusan pidana; Tergugat I dan II membuktikan klaim kepemilikan Pemda melalui surat-surat dinas dan pernyataan saksi yang menyatakan tanah dikuasai Pemda/Korpri dan tidak ada bukti kepemilikan pribadi yang sah di hadapan mereka. [HAL 48-55] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan II (kurang pihak, salah pihak, dan obscuur libel/daluarsa) dengan alasan Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat, gugatan terhadap Tergugat I sah sebagai hubungan hirarki Pemda, serta dalil ganti rugi dan daluarsa masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. [HAL 56-70] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat V atas nama ahli waris TJIA A TONG adalah sah secara materiil dan formil, didukung oleh Girik C 81, surat keterangan Kelurahan, akta waris, akta kuasa, dan akta jual beli di hadapan PPAT. Hakim menyimpulkan bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat I dan II berawal dari pinjam pakai tanah oleh Sukirman Sutjiadi (anak TJIA A TONG) untuk Kantor Kelurahan Cililitan, bukan peralihan hak kepemilikan kepada Pemda, sebagaimana dibuktikan oleh riwayat bangunan, putusan pidana pemalsuan, dan kesaksian warga yang tidak pernah melihat status tanah sebagai milik Pemda. [HAL 71-77] Pembuktian Tergugat I dan II dinyatakan gagal karena bukti surat yang diajukan hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak memiliki kekuatan bukti sempurna, serta tidak ada bukti peralihan hak hukum (seperti pembebasan tanah atau jual beli resmi) dari ahli waris TJIA A TONG kepada Pemda. Sebaliknya, bukti Turut Tergugat I-V mengenai pembayaran pajak PBB dan iuran daerah sejak 1963-2010 atas nama TJIA A TONG dan Sukirman Sutjiadi memperkuat status kepemilikan pribadi. [HAL 78-83] Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik, perbuatan Tergugat I dan II sebagai perbuatan melawan hukum, dan Akte Jual Beli No. 113/2019 sah secara hukum. Gugatan pengosongan objek sengketa dikabulkan, namun gugatan ganti rugi materiil, immateriil, dan uang paksa ditolak karena tidak dirinci secara tegas dalam posita. Putusan juga menyatakan Turut Tergugat I-V tunduk pada putusan, dan seluruh Tergugat serta Turut Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp 1.813.000,- secara tanggung renteng." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 604/Pdt.G/2024 antara Penggugat, Roma Uli Lumbantobing, melawan Tergugat I, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq. BPAD cq. Pemkot Jakarta Timur cq. Suku BPAD, Tergugat II, Muhammad Insani Assegaf, serta Turut Tergugat I-V, para ahli waris almarhum TJIA A TONG. [HAL 4-8] Penggugat dalil telah membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 199 M2 di Jalan Mayjen Sutoyo No. 5, Jakarta Timur, berdasarkan Akte Jual Beli No. 113/2019 tanggal 26 Agustus 2019 di hadapan PPAT Achmad Sofian, dari Turut Tergugat V sebagai kuasa penjual atas nama Turut Tergugat I-IV selaku ahli waris TJIA A TONG. [HAL 9-13] Penggugat mendalilkan tanah tersebut awalnya adalah Girik C 81 atas nama TJIA A TONG yang dipinjamkan untuk Kantor Kelurahan Cililitan tahun 1969, kemudian kosong dan ditempati Kiman Edi Widjaya, lalu Abdullah Assegaf yang memalsukan surat hibah hingga berkekuatan hukum tetap dalam putusan pidana. [HAL 14-18] Setelah putusan pidana, ahli waris TJIA A TONG berdamai dengan ahli waris Abdullah Assegaf pada 6 Agustus 2019, membayar Rp 100.000.000, dan tanah dijual kepada Penggugat. [HAL 19-23] Penggugat mendalilkan setelah pengosongan oleh ahli waris Abdullah Assegaf, rumah langsung dimasuki Tergugat II tanpa hak, dan Tergugat I mengeluarkan surat No. 348/076 tanggal 30 November 2021 yang mengaku tanah tersebut sebagai lahan Pemda tanpa alas hak jelas, sehingga Tergugat II menolak mengosongkan rumah. [HAL 24-30] Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan II, sah jual beli, pengosongan objek sengketa, serta ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing Rp 1.000.000.000 dan uang paksa Rp 5.000.000/hari. [HAL 31-35] Tergugat I mengajukan eksepsi kurang pihak, salah pihak, dan obscuur libel, serta menolak dalil Penggugat dengan alasan Girik bukan bukti kepemilikan, gugatan telah daluarsa karena penguasaan lebih dari 30 tahun, dan tanah adalah milik Pemda. [HAL 36-40] Tergugat II juga mengajukan eksepsi kurang pihak dan menolak dalil Penggugat, mendalilkan tanah adalah milik Pemkot Jakarta Timur yang diamanatkan kepadanya untuk tempat pengajian sejak 1998, serta jual beli Penggugat adalah rekayasa. [HAL 41-45] Turut Tergugat I-V mendukung gugatan Penggugat, menegaskan kepemilikan Girik C 81, sejarah pinjam pakai untuk kantor kelurahan, pembayaran kompensasi kepada ahli waris Abdullah Assegaf, dan penolakan terhadap klaim Tergugat I bahwa tanah adalah aset Pemda. [HAL 46-50] Para pihak mengajukan alat bukti surat dan saksi; Penggugat membuktikan kepemilikan melalui Girik, surat keterangan, akta jual beli, dan putusan pidana; Tergugat I dan II membuktikan klaim kepemilikan Pemda melalui surat-surat dinas dan pernyataan saksi yang menyatakan tanah dikuasai Pemda/Korpri dan tidak ada bukti kepemilikan pribadi yang sah di hadapan mereka. [HAL 48-55] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan II (kurang pihak, salah pihak, dan obscuur libel/daluarsa) dengan alasan Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat, gugatan terhadap Tergugat I sah sebagai hubungan hirarki Pemda, serta dalil ganti rugi dan daluarsa masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. [HAL 56-70] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat V atas nama ahli waris TJIA A TONG adalah sah secara materiil dan formil, didukung oleh Girik C 81, surat keterangan Kelurahan, akta waris, akta kuasa, dan akta jual beli di hadapan PPAT. Hakim menyimpulkan bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat I dan II berawal dari pinjam pakai tanah oleh Sukirman Sutjiadi (anak TJIA A TONG) untuk Kantor Kelurahan Cililitan, bukan peralihan hak kepemilikan kepada Pemda, sebagaimana dibuktikan oleh riwayat bangunan, putusan pidana pemalsuan, dan kesaksian warga yang tidak pernah melihat status tanah sebagai milik Pemda. [HAL 71-77] Pembuktian Tergugat I dan II dinyatakan gagal karena bukti surat yang diajukan hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak memiliki kekuatan bukti sempurna, serta tidak ada bukti peralihan hak hukum (seperti pembebasan tanah atau jual beli resmi) dari ahli waris TJIA A TONG kepada Pemda. Sebaliknya, bukti Turut Tergugat I-V mengenai pembayaran pajak PBB dan iuran daerah sejak 1963-2010 atas nama TJIA A TONG dan Sukirman Sutjiadi memperkuat status kepemilikan pribadi. [HAL 78-83] Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik, perbuatan Tergugat I dan II sebagai perbuatan melawan hukum, dan Akte Jual Beli No. 113/2019 sah secara hukum. Gugatan pengosongan objek sengketa dikabulkan, namun gugatan ganti rugi materiil, immateriil, dan uang paksa ditolak karena tidak dirinci secara tegas dalam posita. Putusan juga menyatakan Turut Tergugat I-V tunduk pada putusan, dan seluruh Tergugat serta Turut Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp 1.813.000,- secara tanggung renteng." + }, + "read": { + "input_chars": 4895, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq. BPAD cq. Pemkot Jakarta Timur cq. Suku BPAD) dan Tergugat II (Muhammad Insani Assegaf) serta Turut Tergugat I-V (ahli waris almarhum TJIA A TONG) terkait sengketa kepemilikan dan penguasaan sebidang tanah dan bangunan. Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pengesahan jual beli, pengosongan objek sengketa, serta ganti rugi materiil, immateriil, dan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli sebidang tanah dan bangunan dari Turut Tergugat V sebagai kuasa penjual atas nama Turut Tergugat I-V selaku ahli waris TJIA A TONG berdasarkan Akte Jual Beli No. 113/2019.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah tersebut awalnya berstatus Girik C 81 atas nama TJIA A TONG dan pernah dipinjamkan untuk Kantor Kelurahan Cililitan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah adanya putusan pidana terkait pemalsuan surat hibah, ahli waris TJIA A TONG berdamai dengan ahli waris Abdullah Assegaf dan membayar kompensasi sebelum menjual tanah kepada Penggugat.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II menduduki rumah di atas tanah tersebut tanpa hak setelah pengosongan oleh ahli waris Abdullah Assegaf.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengeluarkan surat yang menyatakan tanah tersebut sebagai lahan Pemda tanpa alas hak jelas, yang menyebabkan Tergugat II menolak mengosongkan rumah.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembuktian Tergugat I dan II mengenai klaim kepemilikan tanah oleh Pemda dinyatakan gagal karena bukti surat yang diajukan hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak ada bukti peralihan hak hukum yang sah.", + "page": 71, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik dan perbuatan Tergugat I serta Tergugat II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan ganti rugi materiil, immateriil, dan uang paksa ditolak karena tidak dirinci secara tegas dalam posita gugatan.", + "page": 78, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ia telah membeli sebidang tanah dan bangunan dari ahli waris TJIA A TONG melalui akta jual beli di hadapan PPAT, namun tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II dan diklaim sebagai milik Pemda oleh Tergugat I. Majelis Hakim menetapkan bahwa jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I-V adalah sah secara materiil dan formil, serta Penggugat merupakan pembeli beritikad baik. Hakim menolak klaim Tergugat I dan II bahwa tanah adalah milik Pemda karena pembuktian mereka gagal, dengan bukti yang diajukan tidak memiliki kekuatan bukti sempurna dan tidak ada bukti peralihan hak hukum yang sah. Akibatnya, perbuatan Tergugat I dan II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan pengosongan objek sengketa dikabulkan, namun gugatan ganti rugi materiil, immateriil, dan uang paksa ditolak karena ketidaktegasan rincian dalam posita gugatan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ia telah membeli sebidang tanah dan bangunan dari ahli waris TJIA A TONG melalui akta jual beli di hadapan PPAT, namun tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II dan diklaim sebagai milik Pemda oleh Tergugat I. Majelis Hakim menetapkan bahwa jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I-V adalah sah secara materiil dan formil, serta Penggugat merupakan pembeli beritikad baik. Hakim menolak klaim Tergugat I dan II bahwa tanah adalah milik Pemda karena pembuktian mereka gagal, dengan bukti yang diajukan tidak memiliki kekuatan bukti sempurna dan tidak ada bukti peralihan hak hukum yang sah. Akibatnya, perbuatan Tergugat I dan II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan pengosongan objek sengketa dikabulkan, namun gugatan ganti rugi materiil, immateriil, dan uang paksa ditolak karena ketidaktegasan rincian dalam posita gugatan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli sebidang tanah dan bangunan dari Turut Tergugat V sebagai kuasa penjual atas nama Turut Tergugat I-V selaku ahli waris TJIA A TONG berdasarkan Akte Jual Beli No. 113/2019.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah tersebut awalnya berstatus Girik C 81 atas nama TJIA A TONG dan pernah dipinjamkan untuk Kantor Kelurahan Cililitan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah adanya putusan pidana terkait pemalsuan surat hibah, ahli waris TJIA A TONG berdamai dengan ahli waris Abdullah Assegaf dan membayar kompensasi sebelum menjual tanah kepada Penggugat.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II menduduki rumah di atas tanah tersebut tanpa hak setelah pengosongan oleh ahli waris Abdullah Assegaf.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengeluarkan surat yang menyatakan tanah tersebut sebagai lahan Pemda tanpa alas hak jelas, yang menyebabkan Tergugat II menolak mengosongkan rumah.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembuktian Tergugat I dan II mengenai klaim kepemilikan tanah oleh Pemda dinyatakan gagal karena bukti surat yang diajukan hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak ada bukti peralihan hak hukum yang sah.", + "page": 71, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik dan perbuatan Tergugat I serta Tergugat II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan ganti rugi materiil, immateriil, dan uang paksa ditolak karena tidak dirinci secara tegas dalam posita gugatan.", + "page": 78, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli rumah dari ahli waris, tapi kenapa pejabat setempat bilang tanahnya milik Pemda dan orangnya tidak mau pindah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 101349, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak). Dalam pertanyaan, Penggugat telah melakukan jual beli (perjanjian) dengan ahli waris. Putusan hakim mengabulkan gugatan dengan menyatakan jual beli tersebut sah dan mengikat, sehingga Pemda (Tergugat I) tidak dapat sepihak mengklaim tanah sebagai asetnya karena melanggar kesepakatan/perjanjian jual beli yang sah tersebut. Pasal ini menjadi dasar hukum mengapa perjanjian jual beli harus dihormati." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanyaan menyoroti konflik di mana orang lain (Tergugat II) tidak mau pindah dan pejabat (Tergugat I) mengklaim tanah. Putusan hakim menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I dan II atas tanah tersebut tanpa alas hak yang sah setelah hak beralih ke Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 adalah dasar hukum utama yang digunakan hakim untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hak milik Penggugat dan kewajiban untuk mengosongkan tanah (amar putusan nomor 8)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur beban pembuktian (*actori in cumbit probatio*). Dalam sengketa ini, isu utamanya adalah siapa yang memiliki hak atas tanah (Penggugat berdasarkan jual beli atau Pemda berdasarkan klaim aset). Hakim menggunakan Pasal 1865 untuk membebankan kewajiban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan haknya (melalui bukti jual beli, girik, dll) dan kepada Tergugat untuk membuktikan klaim kepemilikan Pemda. Karena Penggugat berhasil membuktikan haknya dan Tergugat gagal membuktikan hak Pemda, maka Pasal 1865 menjadi kerangka analisis substantif untuk menentukan pemenang sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat/akta. Dalam putusan, hakim menolak bukti-bukti Tergugat I (surat-nota dinas) karena hanya berupa fotokopi dan tidak asli, sehingga tidak memiliki kekuatan bukti sempurna menurut Pasal 1888. Sebaliknya, hakim menerima Akta Jual Beli asli di hadapan PPAT sebagai bukti kuat. Pasal ini relevan secara substantif karena menjadi alasan hukum mengapa klaim Pemda ditolak dan klaim Penggugat diterima dalam hal pembuktian kepemilikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa (verjaring). Meskipun eksepsi daluwarsa diajukan oleh Tergugat I, hakim secara eksplisit menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa sengketa kepemilikan tanah memerlukan pembuktian alas hak dan tidak termasuk dalam daluwarsa sebagaimana dimaksud. Karena daluwarsa bukan dasar penolakan atau pengabulan gugatan dalam putusan ini (eksepsi ditolak), maka pasal ini tidak menjadi kerangka hukum yang menopang jawaban atas pertanyaan sengketa kepemilikan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 99633, + "completion_tokens": 3912 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_606_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_606_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a8381ad40b356286831a92b5a8ea5de5616cfd9e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_606_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_606_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.016, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 66.819, + "query": 2.515, + "relevance": 14.489, + "total": 83.839 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23859, + "marked_chars": 23931 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;\n2. Menetapkan Pemohon Novianti Komariah, S.H., M.H., sebagai kuasa\nbagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama : \n\nNatasya Elysha Hadena, jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi\npada tanggal 1 Maret 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No.\n3829/U/JB/2010;\n3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anak Pemohon\nyang masih dibawah umur yang bernama Natasya Elysha Hadena untuk\nbalik nama saham harta bersama milik suami Pemohon yang bernama Ir. H.\nRizal Hadena, MT. berupa Saham sebesar 16.800 lembar pada PT EJJV\nEngineering Indonesia di akte No.12 Tanggal 22 Januari 2021;\n4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada\nPemohon sebesar Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);\nDemikian penetapan ini ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 5\nSeptember 2024, oleh Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor\nHalaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 606Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 8\n\nhkama\n" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23931, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kuasa bagi anak di bawah umur untuk keperluan balik nama saham harta peninggalan almarhum suami. Sengketa ini bersifat permohonan perdata di mana Pemohon bertindak sendiri tanpa pihak tergugat yang diadili. Pemohon meminta penetapan dirinya sebagai kuasa bagi anak perempuan yang masih di bawah umur serta izin untuk mengurus balik nama saham atas nama almarhum suami.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan almarhum suami pada tanggal 2 Maret 1997.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah Natasya Elysha Hadena yang lahir pada tanggal 1 Maret 2010.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memiliki saham sebesar 16.800 lembar pada PT EJJV Engineering Indonesia.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Natasya Elysha Hadena masih berada di bawah umur pada saat permohonan diajukan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kuasa bagi anak di bawah umur guna keperluan administrasi balik nama saham harta peninggalan almarhum suami. Pemohon menyatakan bahwa ia menikah dengan almarhum suami, dikaruniai tiga anak, dan almarhum suami meninggal dunia meninggalkan saham pada sebuah perusahaan. Salah satu anak perempuan Pemohon masih berada di bawah umur, sehingga Pemohon sebagai ibu yang masih hidup meminta penetapan sebagai kuasa bagi anak tersebut untuk mengurus balik nama saham atas nama almarhum suami. Pengadilan memeriksa kewenangan dan substansi permohonan, menemukan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum pengadilan tersebut dan bahwa anak yang dimaksud memang masih di bawah umur. Berdasarkan pertimbangan hukum mengenai perwalian demi hukum, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai kuasa bagi anak perempuan yang masih di bawah umur, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus balik nama saham harta bersama almarhum suami atas nama Pemohon sendiri." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kuasa bagi anak di bawah umur guna keperluan administrasi balik nama saham harta peninggalan almarhum suami. Pemohon menyatakan bahwa ia menikah dengan almarhum suami, dikaruniai tiga anak, dan almarhum suami meninggal dunia meninggalkan saham pada sebuah perusahaan. Salah satu anak perempuan Pemohon masih berada di bawah umur, sehingga Pemohon sebagai ibu yang masih hidup meminta penetapan sebagai kuasa bagi anak tersebut untuk mengurus balik nama saham atas nama almarhum suami. Pengadilan memeriksa kewenangan dan substansi permohonan, menemukan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum pengadilan tersebut dan bahwa anak yang dimaksud memang masih di bawah umur. Berdasarkan pertimbangan hukum mengenai perwalian demi hukum, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai kuasa bagi anak perempuan yang masih di bawah umur, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus balik nama saham harta bersama almarhum suami atas nama Pemohon sendiri.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan almarhum suami pada tanggal 2 Maret 1997.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah Natasya Elysha Hadena yang lahir pada tanggal 1 Maret 2010.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memiliki saham sebesar 16.800 lembar pada PT EJJV Engineering Indonesia.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Natasya Elysha Hadena masih berada di bawah umur pada saat permohonan diajukan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan saham, tapi anak saya masih kecil, bagaimana cara saya mengurus balik nama saham itu untuknya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7673, + "candidates": [ + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur secara substantif tentang perwalian (kepemimpinan hukum) atas anak yang belum dewasa ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Dalam konteks pertanyaan mengenai cara mengurus aset (saham) untuk anak kecil setelah kematian suami, pasal ini menjadi dasar hukum yang memberikan hak kepada ibu (Pemohon) untuk bertindak sebagai wali/kuasa bagi anaknya, sehingga ia berwenak mengurus balik nama saham tersebut. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menetapkan kewenangan Pemohon." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11614, + "completion_tokens": 799 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_608_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_608_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..75037b3d361f49e1f36928c2c8a7082ac0e38ada --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_608_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_608_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.051, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 63.601, + "query": 8.238, + "relevance": 30.06, + "total": 101.95 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 85019, + "marked_chars": 85298 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 85298, + "frame": "PT. Ajeng Jaya Sentosa menggugat PT. Sinergy Perdana Mandiri, PT. Sinergi Peroksida Industri, dan PT. Semesta Jaya Abadi atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pembayaran untuk Pupuk Urea Prill Non Subsidi yang tidak diterima sesuai janji. Penggugat meminta ganti rugi materiil dan immateriil serta sita jaminan atas harta kekayaan tergugat. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp13.350.000.000 kepada Tergugat 1 pada tanggal 17 Oktober 2022 untuk pemesanan Pupuk Urea Prill Non Subsidi.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp13.275.000.000 kepada Tergugat 2 pada tanggal 27 Oktober 2022 untuk pemesanan Pupuk Urea Prill Non Subsidi.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp26.550.000.000 kepada Tergugat 2 pada tanggal 06 November 2022 untuk pemesanan Pupuk Urea Prill Non Subsidi.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 Februari 2026.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Ajeng Jaya Sentosa mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Sinergy Perdana Mandiri, PT. Sinergi Peroksida Industri, dan PT. Semesta Jaya Abadi dengan dalil bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa penipuan dan penggelapan terkait transaksi pembelian Pupuk Urea Prill Non Subsidi. Penggugat mendalilkan telah melakukan sejumlah pembayaran kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan total nilai tertentu, namun barang yang dipesan tidak diterima sesuai spesifikasi dan waktu yang dijanjikan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat juga memohon sita jaminan atas harta kekayaan para tergugat. Namun, pada tahap pembacaan gugatan sebelum jawaban diajukan, Penggugat secara sepihak mencabut gugatan tersebut. Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga perkara dicatat dalam register tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Ajeng Jaya Sentosa mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Sinergy Perdana Mandiri, PT. Sinergi Peroksida Industri, dan PT. Semesta Jaya Abadi dengan dalil bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa penipuan dan penggelapan terkait transaksi pembelian Pupuk Urea Prill Non Subsidi. Penggugat mendalilkan telah melakukan sejumlah pembayaran kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan total nilai tertentu, namun barang yang dipesan tidak diterima sesuai spesifikasi dan waktu yang dijanjikan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat juga memohon sita jaminan atas harta kekayaan para tergugat. Namun, pada tahap pembacaan gugatan sebelum jawaban diajukan, Penggugat secara sepihak mencabut gugatan tersebut. Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga perkara dicatat dalam register tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp13.350.000.000 kepada Tergugat 1 pada tanggal 17 Oktober 2022 untuk pemesanan Pupuk Urea Prill Non Subsidi.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp13.275.000.000 kepada Tergugat 2 pada tanggal 27 Oktober 2022 untuk pemesanan Pupuk Urea Prill Non Subsidi.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp26.550.000.000 kepada Tergugat 2 pada tanggal 06 November 2022 untuk pemesanan Pupuk Urea Prill Non Subsidi.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 Februari 2026.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang banyak buat beli pupuk ke dua perusahaan, tapi barangnya nggak sampai, terus saya cabut gugatan, sekarang saya harus bayar biaya perkara sendiri kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6397, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort) sebagai dasar ganti rugi. Namun, pertimbangan hukum dalam putusan hanya membahas prosedur pencabutan gugatan berdasarkan Reglement op de Rechvordering (RV) dan pembebanan biaya perkara. Tidak ada dalil atau isu substantif mengenai perbuatan melawan hukum, kelalaian, atau kewajiban mengganti kerugian yang menjadi objek sengketa dalam putusan ini. Isu biaya perkara adalah masalah prosedural, bukan penerapan substantif Pasal 1365." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kesembronoan. Sama seperti Pasal 1365, pasal ini tidak relevan karena putusan ini murni bersifat prosedural mengenai hak mencabut gugatan sebelum jawaban diajukan. Tidak ada pemeriksaan fakta mengenai kelalaian atau kesembronoan yang menjadi dasar putusan, sehingga pasal ini tidak mempunyai hubungan substantif dengan masalah yang dijawab dalam pertimbangan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27405, + "completion_tokens": 966 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_609_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_609_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..13e998cd793d8dd8110f2063fb6df42b858e0e8d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_609_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_609_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.048, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 71.686, + "query": 6.128, + "relevance": 92.525, + "total": 170.386 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 75909, + "marked_chars": 76107 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 76107, + "frame": "Hj. ROHANIH menggugat AGUNG PRASETYO UTOMO beserta sembilan Turut Tergugat terkait sengketa kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6199 yang diduga dijual tanpa persetujuan Penggugat melalui serangkaian perjanjian pinjaman dan jual beli. Penggugat meminta pernyataan bahwa ia tidak pernah menjual tanah tersebut, pembatalan berbagai surat perjanjian dan instruksi pembayaran, serta pernyataan bahwa hanya ada perjanjian pinjaman dana. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat dan Turut Tergugat terkait sengketa SHM No. 6199.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara gugatan pada tanggal 18 Juni 2025.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan melalui catatan persidangan di e-court.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kuasa Turut Tergugat VI menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan di persidangan.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara karena telah memenuhi syarat persetujuan Tergugat.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkara gugatan dinyatakan dicabut oleh Majelis Hakim.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Hj. ROHANIH mengajukan gugatan perdata terhadap AGUNG PRASETYO UTOMO dan sebelas pihak lainnya (termasuk Turut Tergugat I hingga X) yang melibatkan sengketa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6199. Penggugat mendalilkan bahwa dirinya ditipu dan dipaksa menandatangani berbagai dokumen, termasuk perjanjian pinjaman, perjanjian kesepakatan harga, surat pernyataan jual putus, dan instruksi pembayaran, tanpa pemahaman yang jelas akibat keterbatasan kemampuan baca tulis dan usia lanjut. Gugatan utama Penggugat meminta pengadilan menyatakan bahwa ia tidak pernah menjual tanah tersebut, menyatakan batal berbagai surat perjanjian yang ditandatangani, serta menyatakan bahwa hubungan hukum antara para pihak hanyalah perjanjian pinjaman dana. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan. Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat VI menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum yang mensyaratkan persetujuan Tergugat untuk pencabutan setelah tahap jawaban, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan menyatakan perkara gugatan Nomor 609/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim dicabut, serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Hj. ROHANIH mengajukan gugatan perdata terhadap AGUNG PRASETYO UTOMO dan sebelas pihak lainnya (termasuk Turut Tergugat I hingga X) yang melibatkan sengketa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6199. Penggugat mendalilkan bahwa dirinya ditipu dan dipaksa menandatangani berbagai dokumen, termasuk perjanjian pinjaman, perjanjian kesepakatan harga, surat pernyataan jual putus, dan instruksi pembayaran, tanpa pemahaman yang jelas akibat keterbatasan kemampuan baca tulis dan usia lanjut. Gugatan utama Penggugat meminta pengadilan menyatakan bahwa ia tidak pernah menjual tanah tersebut, menyatakan batal berbagai surat perjanjian yang ditandatangani, serta menyatakan bahwa hubungan hukum antara para pihak hanyalah perjanjian pinjaman dana. Namun, sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan. Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat VI menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum yang mensyaratkan persetujuan Tergugat untuk pencabutan setelah tahap jawaban, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan menyatakan perkara gugatan Nomor 609/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim dicabut, serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat dan Turut Tergugat terkait sengketa SHM No. 6199.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara gugatan pada tanggal 18 Juni 2025.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan melalui catatan persidangan di e-court.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kuasa Turut Tergugat VI menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan di persidangan.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara karena telah memenuhi syarat persetujuan Tergugat.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkara gugatan dinyatakan dicabut oleh Majelis Hakim.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah minta cabut gugatan soal sengketa tanah, tapi hakim tetap memutus perkara dicabut dan saya yang bayar biaya perkara, apakah ini adil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 75909, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1328 KUHPerdata", + "Pasal 1329 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1328: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1329: Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur pengampuan (curatele) bagi orang dewasa yang dungu, gila, atau mata gelap. Meskipun Penggugat dalam dalilnya menyebutkan kondisi 'mata gelap' sebagai argumen ketidakcakapan, Pasal 433 tidak mengatur syarat sahnya perjanjian, cacat kehendak, atau akibat hukum dari penandatanganan dokumen. Pertanyaan awam berkaitan dengan keadilan pembebanan biaya perkara akibat pencabutan gugatan, yang merupakan masalah prosedural (Hukum Acara Perdata), bukan substansi kewarganegaraan atau pengampuan. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum untuk menjawab apakah pembebanan biaya itu adil atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang tidak terlarang). Meskipun Penggugat mengutip pasal ini untuk membantah sahnya jual beli tanah, pertanyaan awam tidak menanyakan tentang sahnya perjanjian tanah tersebut, melainkan tentang keadilan putusan hakim yang mencabut gugatan dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat. Putusan pencabutan gugatan didasarkan pada Pasal 271 Rv (Hukum Acara), bukan pada apakah perjanjian tanah itu sah menurut Pasal 1320. Oleh karena itu, Pasal 1320 tidak relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan tentang keadilan pembebanan biaya akibat pencabutan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batalnya persetujuan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Sama seperti Pasal 1320, pasal ini relevan untuk sengketa substansi jual beli tanah, tetapi tidak relevan untuk menjawab pertanyaan awam mengenai keadilan pembebanan biaya perkara dalam konteks pencabutan gugatan. Putusan hakim mencabut gugatan karena Penggugat tidak hadir dan Tergugat tidak keberatan, berdasarkan aturan acara perdata, bukan karena adanya unsur penipuan atau paksaan dalam perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penipuan sebagai alasan pembatalan persetujuan. Meskipun Penggugat menuduh ditipu, pertanyaan awam berfokus pada keadilan putusan pencabutan gugatan dan biaya perkara. Pasal 1328 tidak mengatur mekanisme pencabutan gugatan, kehadiran para pihak, atau pembebanan biaya perkara. Oleh karena itu, pasal ini tidak memiliki hubungan substantif langsung dengan inti pertanyaan tentang keadilan prosedur pencabutan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kecakapan untuk membuat perikatan. Meskipun Penggugat mengutip pasal ini untuk mengklaim dirinya tidak cakap (buta huruf/lansia), pertanyaan awam tidak menanyakan apakah Penggugat cakap hukum atau tidak, melainkan menanyakan keadilan putusan hakim yang mencabut gugatan. Kecakapan hukum adalah syarat substansi perjanjian, bukan dasar hukum untuk memutus pencabutan gugatan atau pembebanan biaya perkara. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 45546, + "completion_tokens": 1575 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_612_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_612_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bb619f92bf3e2b491492481f3e58954e3b2d533b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_612_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_612_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.055, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 49.412, + "query": 6.531, + "relevance": 17.785, + "total": 73.783 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28246, + "marked_chars": 28336 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28336, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran karena adanya kesalahan penulisan nama ibu kandung. Pemohon meminta agar nama ibu dalam akta kelahiran diubah dari Suwarni menjadi Palinem. Permohonan ini ditolak oleh hakim karena Pemohon tidak dapat membuktikan hubungan darah dengan Palinem.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran karena nama ibu kandung tertulis Suwarni padahal seharusnya Palinem.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mencantumkan nama ibu Suwarni.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga Pemohon mencantumkan nama ibu Suwarni.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Nuraini menyatakan nama ibu kandung Pemohon adalah Palinem.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Rudatin menyatakan nama ibu kandung Pemohon adalah Palinem.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak dapat memperlihatkan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Palinem di persidangan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak mengajukan alat bukti ilmu pengetahuan dan teknologi seperti pemeriksaan DNA untuk membuktikan hubungan darah.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon ditolak karena tidak dapat membuktikan hubungan darah dengan Palinem.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran dengan dalih terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung, yang seharusnya Palinem namun tertulis Suwarni. Pemohon mendasarkan permohonannya pada keterangan saksi dan dokumen pendukung, termasuk klaim bahwa perbedaan nama tersebut menghambat pengurusan warisan. Namun, Hakim menolak permohonan tersebut karena Pemohon tidak dapat membuktikan hubungan darah dengan Palinem melalui alat bukti yang sah, seperti memperlihatkan asli dokumen atau melakukan pemeriksaan DNA, sehingga dalil kesalahan penulisan nama ibu tidak terbukti secara hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran dengan dalih terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung, yang seharusnya Palinem namun tertulis Suwarni. Pemohon mendasarkan permohonannya pada keterangan saksi dan dokumen pendukung, termasuk klaim bahwa perbedaan nama tersebut menghambat pengurusan warisan. Namun, Hakim menolak permohonan tersebut karena Pemohon tidak dapat membuktikan hubungan darah dengan Palinem melalui alat bukti yang sah, seperti memperlihatkan asli dokumen atau melakukan pemeriksaan DNA, sehingga dalil kesalahan penulisan nama ibu tidak terbukti secara hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran karena nama ibu kandung tertulis Suwarni padahal seharusnya Palinem.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mencantumkan nama ibu Suwarni.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga Pemohon mencantumkan nama ibu Suwarni.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Nuraini menyatakan nama ibu kandung Pemohon adalah Palinem.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Rudatin menyatakan nama ibu kandung Pemohon adalah Palinem.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak dapat memperlihatkan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Palinem di persidangan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak mengajukan alat bukti ilmu pengetahuan dan teknologi seperti pemeriksaan DNA untuk membuktikan hubungan darah.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon ditolak karena tidak dapat membuktikan hubungan darah dengan Palinem.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin memperbaiki nama ibu di akta kelahiran saya yang tertulis salah, tapi saya tidak punya bukti DNA atau KTP asli ibunya, apakah ini bisa dilakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14504, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian (alat bukti surat/akta). Sesuai dengan pedoman, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) bersifat prosedural dan bukan jawaban substantif untuk pertanyaan mengenai hak atau prosedur perbaikan data administrasi. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip untuk menolak bukti fotokopi, bukan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan atau menolak permohonan perbaikan nama secara substantif." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13296, + "completion_tokens": 773 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_614_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_614_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..144ea3374dc7ab6d4e42146175107e0f17fd9617 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_614_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_614_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 61.263, + "query": 8.261, + "relevance": 25.427, + "total": 94.975 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37993, + "marked_chars": 38101 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38101, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata (voluntair) yang diajukan oleh Partini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan penetapan kuasa dan izin jual atas harta peninggalan almarhum suaminya. Inti permohonan adalah penetapan Partini sebagai kuasa bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur serta izin untuk menjual sebidang tanah yang terdaftar atas nama almarhum suami. Permohonan ini dikabulkan oleh hakim setelah melalui pemeriksaan bukti dan saksi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Partini menikah dengan Surya Budi Kamadjaja pada tanggal 26 Januari 2014.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Partini dan Surya Budi Kamadjaja dikaruniai lima orang anak.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surya Budi Kamadjaja meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2024.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surya Budi Kamadjaja memiliki harta berupa tanah seluas 295 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 01883 yang terdaftar atas namanya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Partini dan kelima anaknya merupakan ahli waris dari Surya Budi Kamadjaya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tiga anak Partini, yaitu Nathania Fidella Kamajaya, Nitha Bella Kamajaya, dan Dhana Patha Kamajaya, masih belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Partini bermaksud menjual tanah peninggalan almarhum suami untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Partini, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan dirinya sebagai kuasa bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur dan memberikan izin untuk menjual tanah peninggalan almarhum suaminya, Surya Budi Kamadjaya, yang telah meninggal dunia. Tanah tersebut seluas 295 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 01883 atas nama almarhum, dan penjualan dimaksudkan untuk memenuhi biaya hidup serta pendidikan anak-anak. Hakim menetapkan bahwa tiga anak Partini, yaitu Nathania Fidella Kamajaya, Nitha Bella Kamajaya, dan Dhana Patha Kamajaya, masih belum dewasa sehingga memerlukan wakil dalam perbuatan hukum. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian yang sah, hakim mengabulkan permohonan dengan menetapkan Partini sebagai kuasa bagi ketiga anak tersebut dan memberikan izin kepada Partini untuk menjual tanah tersebut atas nama anak-anak yang belum dewasa." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Partini, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan dirinya sebagai kuasa bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur dan memberikan izin untuk menjual tanah peninggalan almarhum suaminya, Surya Budi Kamadjaya, yang telah meninggal dunia. Tanah tersebut seluas 295 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 01883 atas nama almarhum, dan penjualan dimaksudkan untuk memenuhi biaya hidup serta pendidikan anak-anak. Hakim menetapkan bahwa tiga anak Partini, yaitu Nathania Fidella Kamajaya, Nitha Bella Kamajaya, dan Dhana Patha Kamajaya, masih belum dewasa sehingga memerlukan wakil dalam perbuatan hukum. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian yang sah, hakim mengabulkan permohonan dengan menetapkan Partini sebagai kuasa bagi ketiga anak tersebut dan memberikan izin kepada Partini untuk menjual tanah tersebut atas nama anak-anak yang belum dewasa.", + "facts": [ + { + "fact": "Partini menikah dengan Surya Budi Kamadjaja pada tanggal 26 Januari 2014.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Partini dan Surya Budi Kamadjaja dikaruniai lima orang anak.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surya Budi Kamadjaja meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2024.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surya Budi Kamadjaja memiliki harta berupa tanah seluas 295 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 01883 yang terdaftar atas namanya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Partini dan kelima anaknya merupakan ahli waris dari Surya Budi Kamadjaya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tiga anak Partini, yaitu Nathania Fidella Kamajaya, Nitha Bella Kamajaya, dan Dhana Patha Kamajaya, masih belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Partini bermaksud menjual tanah peninggalan almarhum suami untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Bagaimana cara saya menjual tanah peninggalan suami yang masih atas nama almarhum untuk biaya hidup anak-anak yang masih kecil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21483, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (kurang cakap hukum) berdasarkan usia dan status perkawinan. Dalam pertanyaan, anak-anak masih kecil (belum dewasa), sehingga status hukum mereka sebagai pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum (seperti menjual tanah) menjadi dasar hukum mengapa diperlukan izin pengadilan untuk menunjuk wakil/kuasa. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini (bersama SEMA) untuk menentukan bahwa anak-anak tersebut belum cakap hukum dan memerlukan perwakilan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18996, + "completion_tokens": 897 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_616_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_616_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dca86c494bf616238e75efde5390051bf730a01a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_616_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_616_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 28, + "timings": { + "parse": 0.133, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 76.95, + "query": 9.301, + "relevance": 15.872, + "total": 102.256 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 74800, + "marked_chars": 75043 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \n1. .Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah \ndan patut tetapi tidak hadir di persidangan. \n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek. \n3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp 3.312.000 (tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah). \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 26\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 616/Pdt.G/2024/PN JKT TIM \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 oleh \nkami, Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua, \nYurhanudin Kona, SH dan Heru Kuntjoro, S.H. MH masing-masing sebagai \nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 616/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM \ntanggal 30 Juni 2025. Putusan tersebut pada hari Selasa tang" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 75043, + "frame": "PT ASA NAFIRI LAU menggugat James Asa Pongtiku dan PT Multiteknologi Terang Indonesia atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian jual beli besi tua bekas, menuntut ganti rugi sebesar Rp16.848.402.589,-. Gugatan ini ditolak karena dianggap tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait Perjanjian Kontrak Jual Beli Besi Tua (Scrap) Bekas Nomor 01/MTTI-ANL/IX/2022, Nomor 02/ADD/MTTI-ANL/IX/2022, dan Nomor 03/ADD/MTTI-ANL/IX/2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyalahkan Tergugat I dan Tergugat II karena tidak menyerahkan besi scrap setelah melakukan pembayaran transfer dana total sebesar Rp6.000.000.000,-.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci peranan serta perbuatan spesifik Tergugat I.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dianggap kabur atau tidak jelas akibat ketidaksesuaian posita dan petitum.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT ASA NAFIRI LAU mengajukan gugatan wanprestasi terhadap James Asa Pongtiku dan PT Multiteknologi Terang Indonesia dengan dalih para Tergugat tidak menyerahkan besi scrap bekas setelah Penggugat melakukan pembayaran transfer dana. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim memeriksa gugatan tersebut dan menemukan bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci peranan serta perbuatan spesifik yang dilakukan Tergugat I, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT ASA NAFIRI LAU mengajukan gugatan wanprestasi terhadap James Asa Pongtiku dan PT Multiteknologi Terang Indonesia dengan dalih para Tergugat tidak menyerahkan besi scrap bekas setelah Penggugat melakukan pembayaran transfer dana. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim memeriksa gugatan tersebut dan menemukan bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci peranan serta perbuatan spesifik yang dilakukan Tergugat I, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait Perjanjian Kontrak Jual Beli Besi Tua (Scrap) Bekas Nomor 01/MTTI-ANL/IX/2022, Nomor 02/ADD/MTTI-ANL/IX/2022, dan Nomor 03/ADD/MTTI-ANL/IX/2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyalahkan Tergugat I dan Tergugat II karena tidak menyerahkan besi scrap setelah melakukan pembayaran transfer dana total sebesar Rp6.000.000.000,-.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci peranan serta perbuatan spesifik Tergugat I.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dianggap kabur atau tidak jelas akibat ketidaksesuaian posita dan petitum.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang transfer untuk beli besi tua bekas, tapi orangnya tidak kasih barangnya, kenapa gugatan saya ditolak hakim?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11541, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat utama pembebanan ganti rugi akibat wanprestasi (ketidakpemenuhan perikatan), yaitu adanya keadaan lalai (verzuim) setelah dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, sengketa inti adalah ketidakserahan barang setelah pembayaran, yang merupakan bentuk wanprestasi. Meskipun gugatan ditolak karena cacat formil (ketidakjelasan posita-petitum), Pasal 1243 tetap relevan secara substantif karena ia merupakan dasar hukum materiil yang harus dipenuhi dan dinilai untuk menguji apakah Tergugat memang berutang ganti rugi atas ketidakserahan barang tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26198, + "completion_tokens": 851 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_617_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_617_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0d21607a3f914bf306a45684886c59b82d964d6d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_617_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,185 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_617_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 52, + "timings": { + "parse": 0.094, + "classify": 0.0, + "condense": 440.302, + "read": 163.236, + "query": 13.763, + "relevance": 47.712, + "total": 665.106 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 151110, + "marked_chars": 151569 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \n \nDALAM EKSEPSI \n- \nMengabulkan eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IV; \n \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke \nverklaard); \n2. Menghukum \nPenggugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp11.010.000,00(sebelas juta sepuluh ribu rupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur, pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, oleh kami, Sri \nHartati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H. dan \nElizabeth Prasasti Asmarani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. \nPutusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada \nhari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, dengan dihadiri oleh Roland Tunggul, S.H., \nM.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui \n \n \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 51\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go." + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134978, + "summary": "[HAL 1-12] Perkara perdata Nomor 617/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim diajukan oleh Martin Siswa Wicaksana (Penggugat), selaku ahli waris tunggal almarhumah Myrna Marina Magdalena M.J., melawan Tergugat I (Martidji bin H. Tain bin Kemis, ahli waris penjual), Tergugat II (Richard Johan, pemilik sertifikat saat ini), Tergugat III (Menteri Keuangan RI, penerus aset bank), Tergugat IV (Kepala ATR/BPN Jakarta Timur), serta Turut Tergugat I-IV (Notaris dan pejabat terkait). Penggugat dalil bahwa pada tahun 1983, almarhumah Myrna membeli tanah seluas 5.335 m² di Kelurahan Susukan, Jakarta Timur (Objek Perkara, SHM No. 508) dari almarhum H. Tain bin Kemis dengan harga Rp60.000.000,- yang telah dibayar lunas melalui kwitansi uang muka dan pelunasan yang diketahui Lurah Susukan [HAL 4-5]. Namun, H. Tain bin Kemis tidak menyerahkan asli SHM No. 508, melainkan hanya fotokopi, dan kemudian tanpa izin mengjaminkan sertifikat tersebut kepada almarhum Norman Jauri atas pinjaman Rp45.000.000,- serta melakukan jual beli formalitas kepada Norman Jauri [HAL 6]. Setelah Norman Jauri wafat tanpa ahli waris, sertifikat beralih nama ke Tergugat II (Richard Johan) dan dijadikan objek Hak Tanggungan di Overseas Express Bank (OEB)/Bank Utama [HAL 7]. Penggugat mendalilkan jual beli antara H. Tain bin Kemis dengan Myrna sah dan mengikat, sedangkan peralihan hak ke Norman Jauri dan Richard Johan batal demi hukum karena melawan hukum, tidak ada penyerahan fisik (feitelijke levering), dan Tergugat II beritikad buruk karena mengabaikan penguasaan fisik Penggugat [HAL 8-9]. Penggugat menuntut pernyataan batalnya Hak Tanggungan, pembatalan sertifikat atas nama Richard Johan, restitusi sertifikat atas nama H. Tain bin Kemis, pengesahan jual beli awal, pengalihan nama ke Penggugat, serta ganti rugi materil Rp3.000.000.000,- dan immateril Rp10.000.000.000,- [HAL 11-12].\n\n[HAL 13-31] Tergugat III (Menteri Keuangan) menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi: (1) Kompetensi Absolut, bahwa gugatan mengenai pembatalan sertifikat tanah adalah sengketa Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 16-19]; (2) Daluwarsa, karena transaksi terjadi tahun 1983 dan gugatan tahun 2024 telah lewat 30 tahun sesuai Pasal 1967 KUHPerdata [HAL 19-20]; (3) Obscuur Libel, karena menggabungkan gugatan voluntair (pengesahan ahli waris) dan contentiosa [HAL 20-22]; (4) Error in Persona dan Kurang Pihak, karena penanganan aset eks-BPPN/OEB kini berada di Satgas BLBI berdasarkan Keppres No. 6 Tahun 2021, sehingga Menteri Keuangan tidak berwenang, dan ahli waris Norman Jauri tidak dilibatkan [HAL 22-25]. Dalam pokok perkara, Tergugat III membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa tanpa Akta Jual Beli (AJB) yang sah, peralihan hak tidak sempurna, dan tuntutan ganti rugi tidak berdasar hukum serta tidak dirinci [HAL 26-30]. Tergugat III memohon gugatan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya [HAL 31].\n\n[HAL 32-38] Tergugat IV (ATR/BPN) menolak dalil Penggugat dan memohon gugatan tidak dapat diterima atau ditolak, dengan alasan Penggugat belum membuktikan legal standing secara lengkap karena kwitansi saja tidak cukup tanpa AJB, serta mencatat riwayat peralihan sertifikat dari H. Tain bin Kemis ke Norman Jauri, lalu ke Richard Johan, dan adanya Hak Tanggungan Bank Utama [HAL 32-35]. Turut Tergugat IV (Camat/Lurah) juga menolak dalil Penggugat, mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak melibatkan ahli waris Norman Jauri dan bank), error in persona (Menteri Keuangan tidak terkait langsung), dan obscuur libel (tuntutan ganti rugi tidak jelas perhitungannya), serta memohon gugatan tidak dapat diterima atau ditolak [HAL 36-38].\n\n[HAL 39-47] Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tanggal 15 Mei 2025 yang menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat III, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, dan memerintahkan kelanjutan perkara [HAL 39]. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-13) termasuk surat kematian, surat ahli waris, SHM No. 508, Akta Pengikatan Jual Beli, kwitansi pembayaran, dan surat pernyataan, serta saksi Zubaidi dan Joko Susanto yang membenarkan transaksi jual beli tahun 1983, pembayaran lunas, penguasaan fisik oleh Myrna/Penggugat, dan peralihan sertifikat ke Norman Jauri lalu Richard Johan [HAL 40-42]. Tergugat III mengajukan bukti surat (T.III-1 s.d. T.III-5) berupa peraturan perundang-undangan terkait perbankan, BPPN, dan Satgas BLBI [HAL 43]. Tergugat IV mengajukan bukti buku tanah (T.IV-1) [HAL 43]. Setelah pemeriksaan setempat dan kesimpulan para pihak, Majelis Hakim memasuki pertimbangan hukum. Dalam eksepsi error in persona dan kurang pihak, Hakim menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Keppres No. 15 Tahun 2004, setelah BPPN bubar, segala kekayaannya menjadi aset negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Meskipun ada Keppres No. 6 Tahun 2021 tentang Satgas BLBI, Hakim menimbang kompleksitas penanganan hak tagih negara namun belum memutuskan apakah hal ini membebaskan Menteri Keuangan dari status pihak dalam perkara ini secara definitif pada tahap ini, namun putusan sela sebelumnya telah menolak eksepsi kompetensi absolut [HAL 44-47]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 18091, + "summary": "[HAL 1-12] Perkara perdata Nomor 617/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim diajukan oleh Martin Siswa Wicaksana (Penggugat), selaku ahli waris tunggal almarhumah Myrna Marina Magdalena M.J., melawan Tergugat I (Martidji bin H. Tain bin Kemis, ahli waris penjual), Tergugat II (Richard Johan, pemilik sertifikat saat ini), Tergugat III (Menteri Keuangan RI, penerus aset bank), Tergugat IV (Kepala ATR/BPN Jakarta Timur), serta Turut Tergugat I-IV (Notaris dan pejabat terkait). Penggugat dalil bahwa pada tahun 1983, almarhumah Myrna membeli tanah seluas 5.335 m² di Kelurahan Susukan, Jakarta Timur (Objek Perkara, SHM No. 508) dari almarhum H. Tain bin Kemis dengan harga Rp60.000.000,- yang telah dibayar lunas melalui kwitansi uang muka dan pelunasan yang diketahui Lurah Susukan [HAL 4-5]. Namun, H. Tain bin Kemis tidak menyerahkan asli SHM No. 508, melainkan hanya fotokopi, dan kemudian tanpa izin mengjaminkan sertifikat tersebut kepada almarhum Norman Jauri atas pinjaman Rp45.000.000,- serta melakukan jual beli formalitas kepada Norman Jauri [HAL 6]. Setelah Norman Jauri wafat tanpa ahli waris, sertifikat beralih nama ke Tergugat II (Richard Johan) dan dijadikan objek Hak Tanggungan di Overseas Express Bank (OEB)/Bank Utama [HAL 7]. Penggugat mendalilkan jual beli antara H. Tain bin Kemis dengan Myrna sah dan mengikat, sedangkan peralihan hak ke Norman Jauri dan Richard Johan batal demi hukum karena melawan hukum, tidak ada penyerahan fisik (feitelijke levering), dan Tergugat II beritikad buruk karena mengabaikan penguasaan fisik Penggugat [HAL 8-9]. Penggugat menuntut pernyataan batalnya Hak Tanggungan, pembatalan sertifikat atas nama Richard Johan, restitusi sertifikat atas nama H. Tain bin Kemis, pengesahan jual beli awal, pengalihan nama ke Penggugat, serta ganti rugi materil Rp3.000.000.000,- dan immateril Rp10.000.000.000,- [HAL 11-12].\n\n[HAL 13-31] Tergugat III (Menteri Keuangan) menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi: (1) Kompetensi Absolut, bahwa gugatan mengenai pembatalan sertifikat tanah adalah sengketa Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 16-19]; (2) Daluwarsa, karena transaksi terjadi tahun 1983 dan gugatan tahun 2024 telah lewat 30 tahun sesuai Pasal 1967 KUHPerdata [HAL 19-20]; (3) Obscuur Libel, karena menggabungkan gugatan voluntair (pengesahan ahli waris) dan contentiosa [HAL 20-22]; (4) Error in Persona dan Kurang Pihak, karena penanganan aset eks-BPPN/OEB kini berada di Satgas BLBI berdasarkan Keppres No. 6 Tahun 2021, sehingga Menteri Keuangan tidak berwenang, dan ahli waris Norman Jauri tidak dilibatkan [HAL 22-25]. Dalam pokok perkara, Tergugat III membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa tanpa Akta Jual Beli (AJB) yang sah, peralihan hak tidak sempurna, dan tuntutan ganti rugi tidak berdasar hukum serta tidak dirinci [HAL 26-30]. Tergugat III memohon gugatan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya [HAL 31].\n\n[HAL 32-38] Tergugat IV (ATR/BPN) menolak dalil Penggugat dan memohon gugatan tidak dapat diterima atau ditolak, dengan alasan Penggugat belum membuktikan legal standing secara lengkap karena kwitansi saja tidak cukup tanpa AJB, serta mencatat riwayat peralihan sertifikat dari H. Tain bin Kemis ke Norman Jauri, lalu ke Richard Johan, dan adanya Hak Tanggungan Bank Utama [HAL 32-35]. Turut Tergugat IV (Camat/Lurah) juga menolak dalil Penggugat, mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak melibatkan ahli waris Norman Jauri dan bank), error in persona (Menteri Keuangan tidak terkait langsung), dan obscuur libel (tuntutan ganti rugi tidak jelas perhitungannya), serta memohon gugatan tidak dapat diterima atau ditolak [HAL 36-38].\n\n[HAL 39-47] Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tanggal 15 Mei 2025 yang menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat III, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, dan memerintahkan kelanjutan perkara [HAL 39]. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-13) termasuk surat kematian, surat ahli waris, SHM No. 508, Akta Pengikatan Jual Beli, kwitansi pembayaran, dan surat pernyataan, serta saksi Zubaidi dan Joko Susanto yang membenarkan transaksi jual beli tahun 1983, pembayaran lunas, penguasaan fisik oleh Myrna/Penggugat, dan peralihan sertifikat ke Norman Jauri lalu Richard Johan [HAL 40-42]. Tergugat III mengajukan bukti surat (T.III-1 s.d. T.III-5) berupa peraturan perundang-undangan terkait perbankan, BPPN, dan Satgas BLBI [HAL 43]. Tergugat IV mengajukan bukti buku tanah (T.IV-1) [HAL 43]. Setelah pemeriksaan setempat dan kesimpulan para pihak, Majelis Hakim memasuki pertimbangan hukum. Dalam eksepsi error in persona dan kurang pihak, Hakim menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Keppres No. 15 Tahun 2004, setelah BPPN bubar, segala kekayaannya menjadi aset negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Meskipun ada Keppres No. 6 Tahun 2021 tentang Satgas BLBI, Hakim menimbang kompleksitas penanganan hak tagih negara namun belum memutuskan apakah hal ini membebaskan Menteri Keuangan dari status pihak dalam perkara ini secara definitif pada tahap ini, namun putusan sela sebelumnya telah menolak eksepsi kompetensi absolut [HAL 44-47].\n\n[HAL 47-52] Majelis Hakim menimbang lebih lanjut bahwa berdasarkan Keppres No. 6 Tahun 2021 jo. Keppres No. 16 Tahun 2021 jo. Keppres No. 30 Tahun 2023, yang berwenang menangani hak tagih negara atas sisa piutang BLBI adalah Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dengan tugas berakhir pada 31 Desember 2024. Karena Penggugat mendaftarkan gugatan pada 5 November 2024 (sebelum Satgas berakhir tugasnya), Majelis Hakim berpendapat Penggugat seharusnya memasukkan Satgas tersebut sebagai Tergugat, bukan Menteri Keuangan. Dengan demikian, eksepsi error in persona dan kurang pihak dari Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IV dikabulkan karena gugatan tidak memenuhi syarat formal. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi lainnya. Dalam pokok perkara, meskipun dalil perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, II, dan IV perlu dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 163 HIR, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) akibat eksepsi yang dikabulkan. Putusan akhir: Mengabulkan eksepsi Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat IV; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp11.010.000,- [HAL 48-51]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-12] Perkara perdata Nomor 617/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim diajukan oleh Martin Siswa Wicaksana (Penggugat), selaku ahli waris tunggal almarhumah Myrna Marina Magdalena M.J., melawan Tergugat I (Martidji bin H. Tain bin Kemis, ahli waris penjual), Tergugat II (Richard Johan, pemilik sertifikat saat ini), Tergugat III (Menteri Keuangan RI, penerus aset bank), Tergugat IV (Kepala ATR/BPN Jakarta Timur), serta Turut Tergugat I-IV (Notaris dan pejabat terkait). Penggugat dalil bahwa pada tahun 1983, almarhumah Myrna membeli tanah seluas 5.335 m² di Kelurahan Susukan, Jakarta Timur (Objek Perkara, SHM No. 508) dari almarhum H. Tain bin Kemis dengan harga Rp60.000.000,- yang telah dibayar lunas melalui kwitansi uang muka dan pelunasan yang diketahui Lurah Susukan [HAL 4-5]. Namun, H. Tain bin Kemis tidak menyerahkan asli SHM No. 508, melainkan hanya fotokopi, dan kemudian tanpa izin mengjaminkan sertifikat tersebut kepada almarhum Norman Jauri atas pinjaman Rp45.000.000,- serta melakukan jual beli formalitas kepada Norman Jauri [HAL 6]. Setelah Norman Jauri wafat tanpa ahli waris, sertifikat beralih nama ke Tergugat II (Richard Johan) dan dijadikan objek Hak Tanggungan di Overseas Express Bank (OEB)/Bank Utama [HAL 7]. Penggugat mendalilkan jual beli antara H. Tain bin Kemis dengan Myrna sah dan mengikat, sedangkan peralihan hak ke Norman Jauri dan Richard Johan batal demi hukum karena melawan hukum, tidak ada penyerahan fisik (feitelijke levering), dan Tergugat II beritikad buruk karena mengabaikan penguasaan fisik Penggugat [HAL 8-9]. Penggugat menuntut pernyataan batalnya Hak Tanggungan, pembatalan sertifikat atas nama Richard Johan, restitusi sertifikat atas nama H. Tain bin Kemis, pengesahan jual beli awal, pengalihan nama ke Penggugat, serta ganti rugi materil Rp3.000.000.000,- dan immateril Rp10.000.000.000,- [HAL 11-12].\n\n[HAL 13-31] Tergugat III (Menteri Keuangan) menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi: (1) Kompetensi Absolut, bahwa gugatan mengenai pembatalan sertifikat tanah adalah sengketa Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 16-19]; (2) Daluwarsa, karena transaksi terjadi tahun 1983 dan gugatan tahun 2024 telah lewat 30 tahun sesuai Pasal 1967 KUHPerdata [HAL 19-20]; (3) Obscuur Libel, karena menggabungkan gugatan voluntair (pengesahan ahli waris) dan contentiosa [HAL 20-22]; (4) Error in Persona dan Kurang Pihak, karena penanganan aset eks-BPPN/OEB kini berada di Satgas BLBI berdasarkan Keppres No. 6 Tahun 2021, sehingga Menteri Keuangan tidak berwenang, dan ahli waris Norman Jauri tidak dilibatkan [HAL 22-25]. Dalam pokok perkara, Tergugat III membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa tanpa Akta Jual Beli (AJB) yang sah, peralihan hak tidak sempurna, dan tuntutan ganti rugi tidak berdasar hukum serta tidak dirinci [HAL 26-30]. Tergugat III memohon gugatan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya [HAL 31].\n\n[HAL 32-38] Tergugat IV (ATR/BPN) menolak dalil Penggugat dan memohon gugatan tidak dapat diterima atau ditolak, dengan alasan Penggugat belum membuktikan legal standing secara lengkap karena kwitansi saja tidak cukup tanpa AJB, serta mencatat riwayat peralihan sertifikat dari H. Tain bin Kemis ke Norman Jauri, lalu ke Richard Johan, dan adanya Hak Tanggungan Bank Utama [HAL 32-35]. Turut Tergugat IV (Camat/Lurah) juga menolak dalil Penggugat, mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak melibatkan ahli waris Norman Jauri dan bank), error in persona (Menteri Keuangan tidak terkait langsung), dan obscuur libel (tuntutan ganti rugi tidak jelas perhitungannya), serta memohon gugatan tidak dapat diterima atau ditolak [HAL 36-38].\n\n[HAL 39-47] Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela tanggal 15 Mei 2025 yang menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat III, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, dan memerintahkan kelanjutan perkara [HAL 39]. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-13) termasuk surat kematian, surat ahli waris, SHM No. 508, Akta Pengikatan Jual Beli, kwitansi pembayaran, dan surat pernyataan, serta saksi Zubaidi dan Joko Susanto yang membenarkan transaksi jual beli tahun 1983, pembayaran lunas, penguasaan fisik oleh Myrna/Penggugat, dan peralihan sertifikat ke Norman Jauri lalu Richard Johan [HAL 40-42]. Tergugat III mengajukan bukti surat (T.III-1 s.d. T.III-5) berupa peraturan perundang-undangan terkait perbankan, BPPN, dan Satgas BLBI [HAL 43]. Tergugat IV mengajukan bukti buku tanah (T.IV-1) [HAL 43]. Setelah pemeriksaan setempat dan kesimpulan para pihak, Majelis Hakim memasuki pertimbangan hukum. Dalam eksepsi error in persona dan kurang pihak, Hakim menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Keppres No. 15 Tahun 2004, setelah BPPN bubar, segala kekayaannya menjadi aset negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Meskipun ada Keppres No. 6 Tahun 2021 tentang Satgas BLBI, Hakim menimbang kompleksitas penanganan hak tagih negara namun belum memutuskan apakah hal ini membebaskan Menteri Keuangan dari status pihak dalam perkara ini secara definitif pada tahap ini, namun putusan sela sebelumnya telah menolak eksepsi kompetensi absolut [HAL 44-47].\n\n[HAL 47-52] Majelis Hakim menimbang lebih lanjut bahwa berdasarkan Keppres No. 6 Tahun 2021 jo. Keppres No. 16 Tahun 2021 jo. Keppres No. 30 Tahun 2023, yang berwenang menangani hak tagih negara atas sisa piutang BLBI adalah Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dengan tugas berakhir pada 31 Desember 2024. Karena Penggugat mendaftarkan gugatan pada 5 November 2024 (sebelum Satgas berakhir tugasnya), Majelis Hakim berpendapat Penggugat seharusnya memasukkan Satgas tersebut sebagai Tergugat, bukan Menteri Keuangan. Dengan demikian, eksepsi error in persona dan kurang pihak dari Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IV dikabulkan karena gugatan tidak memenuhi syarat formal. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi lainnya. Dalam pokok perkara, meskipun dalil perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, II, dan IV perlu dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 163 HIR, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) akibat eksepsi yang dikabulkan. Putusan akhir: Mengabulkan eksepsi Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat IV; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp11.010.000,- [HAL 48-51]." + }, + "read": { + "input_chars": 6406, + "frame": "Martin Siswa Wicaksana, selaku ahli waris tunggal almarhumah Myrna Marina Magdalena M.J., menggugat Tergugat I (Martidji bin H. Tain bin Kemis), Tergugat II (Richard Johan), Tergugat III (Menteri Keuangan RI), Tergugat IV (Kepala ATR/BPN Jakarta Timur), serta Turut Tergugat terkait, dengan inti sengketa mengenai kepemilikan dan peralihan sertifikat tanah SHM No. 508 yang dibeli oleh almarhumah pada tahun 1983. Penggugat meminta pernyataan batalnya Hak Tanggungan, pembatalan sertifikat atas nama Tergugat II, restitusi sertifikat, pengesahan jual beli awal, pengalihan nama sertifikat, serta ganti rugi materil dan immateril. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi error in persona dan kurang pihak dikabulkan, mengingat gugatan seharusnya ditujukan kepada Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa almarhumah Myrna Marina Magdalena M.J. membeli tanah SHM No. 508 dari almarhum H. Tain bin Kemis pada tahun 1983 dengan harga Rp60.000.000,- yang telah dibayar lunas berdasarkan kwitansi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa almarhum H. Tain bin Kemis mengjaminkan sertifikat SHM No. 508 kepada almarhum Norman Jauri dan melakukan jual beli formalitas tanpa izin.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa sertifikat beralih nama ke Tergugat II (Richard Johan) dan dijadikan objek Hak Tangungan di Overseas Express Bank (OEB)/Bank Utama setelah almarhum Norman Jauri wafat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi error in persona dan kurang pihak karena penanganan aset eks-BPPN/OEB berada di bawah Satgas BLBI berdasarkan Keppres No. 6 Tahun 2021.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan Keppres No. 6 Tahun 2021 jo. Keppres No. 16 Tahun 2021 jo. Keppres No. 30 Tahun 2023, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berwenang menangani hak tagih negara atas sisa piutang BLBI dengan tugas berakhir pada 31 Desember 2024.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendaftarkan gugatan pada 5 November 2024, yaitu sebelum berakhirnya tugas Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in persona dan kurang pihak dari Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IV karena Penggugat seharusnya memasukkan Satgas tersebut sebagai Tergugat, bukan Menteri Keuangan.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) akibat eksepsi yang dikabulkan tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Martin Siswa Wicaksana, selaku ahli waris tunggal almarhumah Myrna Marina Magdalena M.J., mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I (Martidji bin H. Tain bin Kemis), Tergugat II (Richard Johan), Tergugat III (Menteri Keuangan RI), Tergugat IV (Kepala ATR/BPN Jakarta Timur), serta Turut Tergugat terkait. Gugatan ini bermula dari dalil Penggugat bahwa almarhumah telah membeli tanah SHM No. 508 dari almarhum H. Tain bin Kemis pada tahun 1983 dengan pembayaran lunas, namun sertifikat kemudian dialihkan secara tidak sah kepada almarhum Norman Jauri dan selanjutnya kepada Tergugat II, serta dibebani Hak Tangungan di bank. Penggugat menuntut pembatalan hak tanggungan, pembatalan sertifikat atas nama Tergugat II, restitusi, pengesahan jual beli awal, pengalihan nama, serta ganti rugi. Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IV mengajukan berbagai eksepsi, termasuk kompetensi absolut, daluwarsa, obscur libel, error in persona, dan kurang pihak. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut namun mengabulkan eksepsi error in persona dan kurang pihak. Hakim menetapkan bahwa karena gugatan didaftarkan pada 5 November 2024, sebelum berakhirnya tugas Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada 31 Desember 2024, maka pihak yang seharusnya menjadi Tergugat adalah Satgas tersebut, bukan Menteri Keuangan. Akibat pengabulan eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Martin Siswa Wicaksana, selaku ahli waris tunggal almarhumah Myrna Marina Magdalena M.J., mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I (Martidji bin H. Tain bin Kemis), Tergugat II (Richard Johan), Tergugat III (Menteri Keuangan RI), Tergugat IV (Kepala ATR/BPN Jakarta Timur), serta Turut Tergugat terkait. Gugatan ini bermula dari dalil Penggugat bahwa almarhumah telah membeli tanah SHM No. 508 dari almarhum H. Tain bin Kemis pada tahun 1983 dengan pembayaran lunas, namun sertifikat kemudian dialihkan secara tidak sah kepada almarhum Norman Jauri dan selanjutnya kepada Tergugat II, serta dibebani Hak Tangungan di bank. Penggugat menuntut pembatalan hak tanggungan, pembatalan sertifikat atas nama Tergugat II, restitusi, pengesahan jual beli awal, pengalihan nama, serta ganti rugi. Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IV mengajukan berbagai eksepsi, termasuk kompetensi absolut, daluwarsa, obscur libel, error in persona, dan kurang pihak. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut namun mengabulkan eksepsi error in persona dan kurang pihak. Hakim menetapkan bahwa karena gugatan didaftarkan pada 5 November 2024, sebelum berakhirnya tugas Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada 31 Desember 2024, maka pihak yang seharusnya menjadi Tergugat adalah Satgas tersebut, bukan Menteri Keuangan. Akibat pengabulan eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa almarhumah Myrna Marina Magdalena M.J. membeli tanah SHM No. 508 dari almarhum H. Tain bin Kemis pada tahun 1983 dengan harga Rp60.000.000,- yang telah dibayar lunas berdasarkan kwitansi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa almarhum H. Tain bin Kemis mengjaminkan sertifikat SHM No. 508 kepada almarhum Norman Jauri dan melakukan jual beli formalitas tanpa izin.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa sertifikat beralih nama ke Tergugat II (Richard Johan) dan dijadikan objek Hak Tangungan di Overseas Express Bank (OEB)/Bank Utama setelah almarhum Norman Jauri wafat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi error in persona dan kurang pihak karena penanganan aset eks-BPPN/OEB berada di bawah Satgas BLBI berdasarkan Keppres No. 6 Tahun 2021.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan Keppres No. 6 Tahun 2021 jo. Keppres No. 16 Tahun 2021 jo. Keppres No. 30 Tahun 2023, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berwenang menangani hak tagih negara atas sisa piutang BLBI dengan tugas berakhir pada 31 Desember 2024.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendaftarkan gugatan pada 5 November 2024, yaitu sebelum berakhirnya tugas Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in persona dan kurang pihak dari Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat IV karena Penggugat seharusnya memasukkan Satgas tersebut sebagai Tergugat, bukan Menteri Keuangan.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) akibat eksepsi yang dikabulkan tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas tanah ini puluhan tahun lalu, tapi sertifikat malah dialihkan ke orang lain dan dibebani utang bank, kenapa gugatan saya ditolak karena salah alamat pihak yang dituntut?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21227, + "candidates": [ + "Pasal 584 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1946 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 584 KUHPerdata", + "text": "Pasal 584: Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1946 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1946: Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 584 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang cara memperoleh hak milik (termasuk lewat waktu/pewarisan). Meskipun sengketa melibatkan sertifikat tanah, putusan hakim menolak gugatan berdasarkan alasan prosedural (error in persona/kekurangan pihak) karena salah menentukan pihak yang dituntut, bukan karena analisis substantif mengenai perolehan hak milik. Pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam amar putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Meskipun ini adalah dasar gugatan pokok Penggugat, Majelis Hakim menyatakan gugatan 'tidak dapat diterima' (niet ontvankelijk) karena eksepsi error in persona dikabulkan. Hakim tidak memeriksa apakah unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi atau tidak, sehingga pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan substantif untuk menjawab pertanyaan mengapa gugatan ditolak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1946 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi lewat waktu (verjaring). Meskipun eksepsi 'gugatan daluwarsa' diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menyatakan tidak akan mempertimbangkan eksepsi lainnya karena eksepsi 'error in persona' sudah dikabulkan terlebih dahulu. Jadi, pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas waktu lewat waktu (30 tahun). Sama seperti Pasal 1946, pasal ini terkait dengan eksepsi daluwarsa yang tidak dipertimbangkan oleh hakim karena eksepsi error in persona sudah dikabulkan. Tidak ada hubungan substantif dengan alasan penolakan gugatan yang sebenarnya (salah pihak)." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 52918, + "completion_tokens": 5024 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_617_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_617_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2bae737018d49d79f6424be1fa8d23809e341aac --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_617_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_617_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.097, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.548, + "query": 2.145, + "relevance": 15.15, + "total": 109.94 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41965, + "marked_chars": 42091 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 42091, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap adik kandungnya yang bernama Ali Abadi Purwoko karena telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak 13 Januari 2006. Pemohon meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan status hilang tersebut agar dapat dilakukan pencatatan kependudukan yang sesuai. Perkara ini merupakan permohonan perdata di mana tidak ada pihak tergugat yang berhadapan secara adversarial.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah saudara kandung dari Ali Abadi Purwoko dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan orang hilang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ali Abadi Purwoko telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 13 Januari 2006 hingga saat ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melaporkan hilangnya Ali Abadi Purwoko kepada Polres Metro Jakarta Timur pada tanggal 13 Januari 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melakukan pencarian melalui media massa koran Poskota pada 31 Juli 2024 dan Warta Kota pada 30 Juli 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melakukan pencarian melalui media elektronik stasiun televisi Indosiar, SCTV, dan Radio Antara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara kandung Pemohon lainnya telah memberikan persetujuan atau tidak keberatan terhadap permohonan penetapan orang hilang ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa permohonan ini karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan Ali Abadi Purwoko sebagai orang hilang dan memerintahkan Pemohon melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap adik kandungnya, Ali Abadi Purwoko, yang telah menghilang sejak 13 Januari 2006. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti laporan kehilangan kepada kepolisian, iklan pencarian di media massa dan elektronik, serta persetujuan saudara-saudara kandungnya lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa permohonan ini dan menetapkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukumnya sehingga berwenang memutus. Setelah menelaah bukti surat dan kesaksian yang menyatakan bahwa Ali Abadi Purwoko tidak pernah kembali setelah menghilang pada tahun 2006, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan. Putusan menetapkan Ali Abadi Purwoko sebagai orang hilang dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk keperluan pencatatan sipil, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap adik kandungnya, Ali Abadi Purwoko, yang telah menghilang sejak 13 Januari 2006. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti laporan kehilangan kepada kepolisian, iklan pencarian di media massa dan elektronik, serta persetujuan saudara-saudara kandungnya lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa permohonan ini dan menetapkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukumnya sehingga berwenang memutus. Setelah menelaah bukti surat dan kesaksian yang menyatakan bahwa Ali Abadi Purwoko tidak pernah kembali setelah menghilang pada tahun 2006, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan. Putusan menetapkan Ali Abadi Purwoko sebagai orang hilang dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk keperluan pencatatan sipil, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah saudara kandung dari Ali Abadi Purwoko dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan orang hilang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ali Abadi Purwoko telah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tanggal 13 Januari 2006 hingga saat ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melaporkan hilangnya Ali Abadi Purwoko kepada Polres Metro Jakarta Timur pada tanggal 13 Januari 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melakukan pencarian melalui media massa koran Poskota pada 31 Juli 2024 dan Warta Kota pada 30 Juli 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melakukan pencarian melalui media elektronik stasiun televisi Indosiar, SCTV, dan Radio Antara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara kandung Pemohon lainnya telah memberikan persetujuan atau tidak keberatan terhadap permohonan penetapan orang hilang ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa permohonan ini karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan Ali Abadi Purwoko sebagai orang hilang dan memerintahkan Pemohon melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Adik saya sudah hilang sejak tahun 2006 dan tidak pernah kembali, apakah saya bisa mengajukan permohonan agar ia ditetapkan sebagai orang hilang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12704, + "candidates": [ + "Pasal 463 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "text": "Pasal 463: Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satusatunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini secara substantif mengatur mekanisme hukum untuk orang yang 'tidak hadir' atau menghilang, termasuk kewenangan Pengadilan Negeri untuk menunjuk pengelola harta dan wakil atas permohonan pihak yang berkepentingan. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum untuk menetapkan keberadaan orang hilang dan mengatur kepentingan hukumnya, sehingga memiliki hubungan langsung dengan pertanyaan mengenai prosedur penetapan orang hilang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 463 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18466, + "completion_tokens": 948 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_620_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_620_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..12e400114e9492babcf704070ff25de713083f6e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_620_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_620_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.044, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.417, + "query": 1.619, + "relevance": 70.549, + "total": 154.629 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 42420, + "marked_chars": 42555 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 42555, + "frame": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena anak-anak mereka lahir sebelum pernikahan sah mereka dicatatkan di Indonesia, sehingga nama Pemohon II tidak tercantum sebagai ayah dalam dokumen kependudukan anak. Pemohon meminta agar kedua anak ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan mereka dan memerintahkan pencatatan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh Hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia dan Pemohon II adalah Warga Negara Singapura yang menjalani hidup bersama selayaknya pasangan suami istri sejak tahun 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu AXEL RAPHANAEL LOH yang lahir pada 20 Februari 2017 dan AXTON MALKIEL LOH yang lahir pada 25 Mei 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah di Singapura pada tanggal 01 November 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pernikahan Para Pemohon telah dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 November 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak-anak Para Pemohon tidak mencantumkan nama Pemohon II sebagai ayah biologis karena kelahiran anak terjadi sebelum pencatatan perkawinan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud mengesahkan kedua anak tersebut sebagai anak sah dari hasil perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan mencantumkan nama Pemohon II dalam dokumen resmi anak.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan bahwa mereka telah menikah secara sah di Singapura pada tanggal 01 November 2024 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Indonesia, namun kedua anak mereka lahir sebelum pernikahan tersebut dicatatkan, sehingga nama Pemohon II tidak tercantum sebagai ayah dalam dokumen kependudukan anak. Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah menjalani hidup bersama sejak tahun 2014 dan dikaruniai dua anak laki-laki yang lahir pada tahun 2017 dan 2020. Hakim menetapkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah sah menurut hukum Indonesia dan permohonan pengesahan anak tersebut beralasan hukum, sehingga kedua anak ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan Para Pemohon serta diperintahkan untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pencatatan pengesahan anak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan alasan bahwa mereka telah menikah secara sah di Singapura pada tanggal 01 November 2024 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Indonesia, namun kedua anak mereka lahir sebelum pernikahan tersebut dicatatkan, sehingga nama Pemohon II tidak tercantum sebagai ayah dalam dokumen kependudukan anak. Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah menjalani hidup bersama sejak tahun 2014 dan dikaruniai dua anak laki-laki yang lahir pada tahun 2017 dan 2020. Hakim menetapkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah sah menurut hukum Indonesia dan permohonan pengesahan anak tersebut beralasan hukum, sehingga kedua anak ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan Para Pemohon serta diperintahkan untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pencatatan pengesahan anak.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon I adalah Warga Negara Indonesia dan Pemohon II adalah Warga Negara Singapura yang menjalani hidup bersama selayaknya pasangan suami istri sejak tahun 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu AXEL RAPHANAEL LOH yang lahir pada 20 Februari 2017 dan AXTON MALKIEL LOH yang lahir pada 25 Mei 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah di Singapura pada tanggal 01 November 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pernikahan Para Pemohon telah dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 November 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak-anak Para Pemohon tidak mencantumkan nama Pemohon II sebagai ayah biologis karena kelahiran anak terjadi sebelum pencatatan perkawinan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud mengesahkan kedua anak tersebut sebagai anak sah dari hasil perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan mencantumkan nama Pemohon II dalam dokumen resmi anak.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Kami sudah menikah sah tapi anak lahir sebelum itu, bagaimana cara memasukkan nama ayah ke akta lahir anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13025, + "candidates": [ + "Pasal 274 KUHPerdata", + "Pasal 277 KUHPerdata", + "Pasal 280 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 274 KUHPerdata", + "text": "Pasal 274: Bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung." + }, + { + "pasal": "Pasal 277 KUHPerdata", + "text": "Pasal 277: Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 280 KUHPerdata", + "text": "Pasal 280: Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 274 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme pengesahan anak melalui surat dari Presiden (surat pengesahan) ketika orang tua lalai mengakui anak. Dalam pertanyaan dan putusan, masalah yang diselesaikan adalah pengesahan anak melalui 'menyusulnya perkawinan' (pasal 277), bukan melalui prosedur administratif presiden. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan spesifik mengenai cara memasukkan nama ayah melalui perkawinan." + }, + { + "pasal": "Pasal 277 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur akibat hukum dari pengesahan anak karena menyusulnya perkawinan orang tua, yaitu anak dianggap dilahirkan dalam perkawinan. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum bahwa perkawinan yang sah setelah kelahiran anak mengakibatkan pengesahan status anak, yang merupakan inti dari pertanyaan 'bagaimana cara memasukkan nama ayah' (melalui proses pengesahan akibat perkawinan)." + }, + { + "pasal": "Pasal 280 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin menimbulkan hubungan perdata antara anak dan bapak/ibu. Dalam pertimbangan hukum, hakim mengutip pasal ini untuk menjelaskan konsep dasar hubungan perdata yang kemudian diperbaiki/disesuaikan akibatnya melalui pengesahan karena perkawinan (pasal 277). Pasal ini menjadi bagian dari kerangka hukum yang diuji untuk menentukan status hubungan perdata ayah-anak dalam konteks sengketa/permohonan ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 277 KUHPerdata", + "Pasal 280 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17819, + "completion_tokens": 1173 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_637_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_637_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..57b95832aa63324b449769c20f1eb22c1825fa1f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_637_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_637_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 95.779, + "query": 11.676, + "relevance": 28.857, + "total": 136.33 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 20393, + "marked_chars": 20457 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 20457, + "frame": "Pemohon Mugirah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengubah status perkawinan pada dokumen kependudukan (KTP dan KK) dari 'Kawin' menjadi 'Belum Kawin'. Inti sengketa adalah ketidaksesuaian data substantif status perkawinan dengan fakta hukum bahwa Pemohon tidak pernah menikah. Pemohon meminta izin pengadilan untuk melakukan perubahan tersebut dan perintah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakannya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Mugirah memiliki status perkawinan tercantum sebagai 'Kawin' pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon Mugirah mengajukan permohonan untuk mengubah status perkawinan dari 'Kawin' menjadi 'Belum Kawin' pada dokumen kependudukan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan surat keterangan dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur yang memerlukan izin pengadilan untuk perubahan elemen data.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, dan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Niah Alfiah menyatakan Pemohon belum pernah menikah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Kasidah menyatakan Pemohon belum pernah menikah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ditemukan bukti otentik perkawinan seperti akta nikah atau kutipan akta perkawinan atas nama Pemohon.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pencantuman status 'Kawin' pada dokumen kependudukan Pemohon dianggap sebagai kesalahan substantif yang bertentangan dengan fakta hukum.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Mugirah mengajukan permohonan perubahan status perkawinan pada dokumen kependudukan (KTP dan KK) dari 'Kawin' menjadi 'Belum Kawin' karena terdapat ketidaksesuaian antara data administratif dengan fakta hukum. Pemohon berdalih bahwa ia tidak pernah menikah, didukung oleh keterangan dua orang saksi yang menyatakan hal yang sama serta ketiadaan bukti otentik perkawinan seperti akta nikah. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa bukti surat dan kesaksian, lalu menetapkan bahwa pencantuman status 'Kawin' merupakan kesalahan substantif. Hakim memutuskan bahwa Pemohon memang belum pernah menikah dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin perubahan data kependudukan serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk melaksanakan perubahan tersebut dalam register dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Mugirah mengajukan permohonan perubahan status perkawinan pada dokumen kependudukan (KTP dan KK) dari 'Kawin' menjadi 'Belum Kawin' karena terdapat ketidaksesuaian antara data administratif dengan fakta hukum. Pemohon berdalih bahwa ia tidak pernah menikah, didukung oleh keterangan dua orang saksi yang menyatakan hal yang sama serta ketiadaan bukti otentik perkawinan seperti akta nikah. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa bukti surat dan kesaksian, lalu menetapkan bahwa pencantuman status 'Kawin' merupakan kesalahan substantif. Hakim memutuskan bahwa Pemohon memang belum pernah menikah dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin perubahan data kependudukan serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk melaksanakan perubahan tersebut dalam register dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Mugirah memiliki status perkawinan tercantum sebagai 'Kawin' pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon Mugirah mengajukan permohonan untuk mengubah status perkawinan dari 'Kawin' menjadi 'Belum Kawin' pada dokumen kependudukan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan surat keterangan dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur yang memerlukan izin pengadilan untuk perubahan elemen data.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, dan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Niah Alfiah menyatakan Pemohon belum pernah menikah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Kasidah menyatakan Pemohon belum pernah menikah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ditemukan bukti otentik perkawinan seperti akta nikah atau kutipan akta perkawinan atas nama Pemohon.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pencantuman status 'Kawin' pada dokumen kependudukan Pemohon dianggap sebagai kesalahan substantif yang bertentangan dengan fakta hukum.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar biaya untuk ubah status kawin jadi belum kawin di KTP dan KK, tapi sampai sekarang datanya belum berubah juga, kenapa ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12190, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian melalui tulisan (akta asli, salinan, kutipan), yang merupakan aturan teknis pembuktian (alat bukti). Pertanyaan pengguna berkaitan dengan eksekusi atau pelaksanaan perubahan data kependudukan oleh Dinas Dukcapil setelah adanya putusan/persetujuan, bukan tentang bagaimana membuktikan fakta perkawinan. Selain itu, inti hukum pertanyaan berada di luar substansi KUHPerdata murni (administrasi kependudukan), sehingga pasal ini hanya dikutip sebagai dasar penilaian bukti dalam perkara sebelumnya, bukan sebagai jawaban substantif atas keluhan keterlambatan perubahan data." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10943, + "completion_tokens": 1046 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_644_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_644_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..411657632875af010c5f22a578e803ee80f7c3ac --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_644_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_644_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 38, + "timings": { + "parse": 0.08, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 156.403, + "query": 11.85, + "relevance": 54.571, + "total": 222.904 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 119457, + "marked_chars": 119790 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \nI. DALAM EKSEPSI : \n- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat IV; \nII. DALAM POKOK PERKARA : \n1. \nMengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; \n2. \nMenyatakan PARA PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang benar dan \nberitikad baik; \n3. \nMenyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan \nperbuatan wanprestasi, yang diketahui TERGUGAT I dan TERGUGAT II \ntelah gagal melakukan proses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik \n(SHM) No.478/Balekambang, luas 193m2, terletak di Desa Balekambang \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 35\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHal. 36 dari 38 Hal. Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim \n \nJalan Kober No. 9 A. RT 009/ RW 02, yang telah atas nama TERGUGAT \nI dikembalikan ke atas nama semula, yaitu atas nama Tuan ANTONIUS \nSUDARSONO (alm); \n4. \nMenyatakan Akta Pernyataan No. 52 tanggal 27 Juli 1995 yang dibuat \ndan ditandatangani dihadapan TURUT TERGUGAT I adalah sah menurut \nhukum dengan segala akibat h" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 119790, + "frame": "Para Penggugat (ahli waris Tuan ANTONIUS SUDARSONO) menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta Turut Tergugat terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478/Balekambang yang beralih nama ke TERGUGAT I untuk jaminan pinjaman bank. Para Penggugat meminta agar SHM tersebut dikembalikan ke nama semula Tuan ANTONIUS SUDARSONO, dinyatakan sah milik ahli waris, serta menuntut ganti rugi dan uang paksa atas kegagalan balik nama. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan balik nama dan menyatakan wanprestasi, namun menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil serta uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tuan ANTONIUS SUDARSONO meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2004.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris dari Tuan ANTONIUS SUDARSONO.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Akta Pernyataan No. 52 tanggal 27 Juli 1995 antara Tuan ANTONIUS SUDARSONO dan TERGUGAT I yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Akta Jual Beli No. 148/Kramat Jati/1995 tanggal 25 Juli 1995 yang mengalihkan SHM No. 478/Balekambang dari Tuan ANTONIUS SUDARSONO kepada TERGUGAT I.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SHM No. 478/Balekambang digunakan TERGUGAT I sebagai jaminan pinjaman di TURUT TERGUGAT III (Bank Mandiri).", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pinjaman TERGUGAT I di TURUT TERGUGAT III telah dinyatakan lunas.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan proses balik nama SHM No. 478/Balekambang kembali ke nama Tuan ANTONIUS SUDARSONO setelah pinjaman lunas.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi Turut Tergugat IV mengenai tidak adanya legal standing Para Penggugat ditolak oleh hakim.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Para Penggugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp3.000.000.000,- ditolak oleh hakim.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Para Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- per hari ditolak oleh hakim.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat sebagai ahli waris Tuan ANTONIUS SUDARSONO menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta pihak terkait terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478/Balekambang. Para Penggugat mendalilkan bahwa SHM tersebut semula milik Tuan ANTONIUS SUDARSONO, kemudian dialihkan ke nama TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli No. 148/1995 berdasarkan Akta Pernyataan No. 52/1995 untuk keperluan jaminan pinjaman bank di TURUT TERGUGAT III. Setelah pinjaman dinyatakan lunas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II gagal melakukan balik nama SHM tersebut kembali ke nama Tuan ANTONIUS SUDARSONO sesuai kesepakatan. Para Penggugat menuntut pengakuan hak, pembatalan Akta Jual Beli, perintah balik nama, serta ganti rugi dan uang paksa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi Turut Tergugat IV dan mengabulkan gugatan sebagian; hakim menetapkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan balik nama, menyatakan Akta Pernyataan No. 52/1995 sah, menyatakan Akta Jual Beli No. 148/1995 tidak berkekuatan hukum, serta memerintahkan TURUT TERGUGAT IV untuk melakukan perubahan data yuridis SHM kembali ke nama Tuan ANTONIUS SUDARSONO. Namun, hakim menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil serta uang paksa karena tidak ada dasar hukum yang kuat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat sebagai ahli waris Tuan ANTONIUS SUDARSONO menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta pihak terkait terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478/Balekambang. Para Penggugat mendalilkan bahwa SHM tersebut semula milik Tuan ANTONIUS SUDARSONO, kemudian dialihkan ke nama TERGUGAT I melalui Akta Jual Beli No. 148/1995 berdasarkan Akta Pernyataan No. 52/1995 untuk keperluan jaminan pinjaman bank di TURUT TERGUGAT III. Setelah pinjaman dinyatakan lunas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II gagal melakukan balik nama SHM tersebut kembali ke nama Tuan ANTONIUS SUDARSONO sesuai kesepakatan. Para Penggugat menuntut pengakuan hak, pembatalan Akta Jual Beli, perintah balik nama, serta ganti rugi dan uang paksa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi Turut Tergugat IV dan mengabulkan gugatan sebagian; hakim menetapkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan balik nama, menyatakan Akta Pernyataan No. 52/1995 sah, menyatakan Akta Jual Beli No. 148/1995 tidak berkekuatan hukum, serta memerintahkan TURUT TERGUGAT IV untuk melakukan perubahan data yuridis SHM kembali ke nama Tuan ANTONIUS SUDARSONO. Namun, hakim menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil serta uang paksa karena tidak ada dasar hukum yang kuat.", + "facts": [ + { + "fact": "Tuan ANTONIUS SUDARSONO meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2004.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris dari Tuan ANTONIUS SUDARSONO.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Akta Pernyataan No. 52 tanggal 27 Juli 1995 antara Tuan ANTONIUS SUDARSONO dan TERGUGAT I yang dibuat di hadapan TURUT TERGUGAT I.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Akta Jual Beli No. 148/Kramat Jati/1995 tanggal 25 Juli 1995 yang mengalihkan SHM No. 478/Balekambang dari Tuan ANTONIUS SUDARSONO kepada TERGUGAT I.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SHM No. 478/Balekambang digunakan TERGUGAT I sebagai jaminan pinjaman di TURUT TERGUGAT III (Bank Mandiri).", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pinjaman TERGUGAT I di TURUT TERGUGAT III telah dinyatakan lunas.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan proses balik nama SHM No. 478/Balekambang kembali ke nama Tuan ANTONIUS SUDARSONO setelah pinjaman lunas.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi Turut Tergugat IV mengenai tidak adanya legal standing Para Penggugat ditolak oleh hakim.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Para Penggugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp3.000.000.000,- ditolak oleh hakim.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Para Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- per hari ditolak oleh hakim.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris, tapi setelah utang orang tua lunas, pihak yang meminjamkan tanah tidak mau balik nama lagi ke nama almarhum, apa bisa saya paksa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 32769, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Relevan. Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (persetujuan). Dalam perkara ini, sengketa berpusat pada sah tidaknya 'Akta Pernyataan' dan kesepakatan balik nama antara almarhum dan Tergugat I. Majelis Hakim memeriksa apakah perjanjian tersebut sah menurut hukum (termasuk syarat kesepakatan dan sebab yang tidak terlarang) sebelum menetapkan akibat hukum wanprestasi. Tanpa kesahihan perjanjian berdasarkan Pasal 1320, tidak ada dasar hukum untuk memaksa pelaksanaan janji balik nama." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Relevan. Pasal ini menegaskan asas konsensualisme dan kekuatan mengikat perjanjian ('berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya'). Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa Akta Pernyataan No. 52 harus dinyatakan sah dan memiliki akibat hukum, serta bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban balik nama sesuai kesepakatan. Pasal ini menjadi dasar hukum utama mengapa pihak yang meminjamkan tanah (ahli waris) dapat memaksa pihak penerima pinjaman untuk menaati janji balik nama." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Tidak Relevan. Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti). Meskipun Majelis Hakim mengutip pasal ini sebagai dasar asas pembuktian ('Siapa yang mendalilkan... wajib membuktikan'), isi pasal ini bersifat prosedural/alat bukti, bukan substansi hukum yang menjawab pertanyaan apakah 'bisa dipaksa' secara materiil. Pertanyaan awam menanyakan hak substantif untuk memaksa pelaksanaan perjanjian, yang dijawab oleh Pasal 1338 dan 1320, bukan oleh aturan siapa yang harus membawa bukti." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 45996, + "completion_tokens": 1721 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_649_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_649_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4c8bc8558c15b108f8fa31b634da020aa492ab01 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_649_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_649_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 67, + "timings": { + "parse": 0.122, + "classify": 0.0, + "condense": 530.218, + "read": 103.672, + "query": 17.55, + "relevance": 40.476, + "total": 692.038 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 197723, + "marked_chars": 198317 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI \nDalam Eksepsi \nMenolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya; \nDalam Pokok Perkara \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian; \n2. Menyatakan Penggugat Konvensi sebagai pemilik objek sengketa berupa \nberupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan SMA XIV Barat II \nNo.44 RT.002 RW.04 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta \nTimur, DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No \n118/Cililitan, tercatat atas nama Ny.Ratna Anggraeni seluas 290 m2 (dua ratus \nsembilan puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor: 28 tanggal 23 \nJuli 2012, dengan batas-batas sebagai berikut: \n- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Nomor 43; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 65\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 66 dari 67 Putusan Nomor 649/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim \n \n- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan SMA XIV Barat II; \n- Sebelah Selatan: berbatasan dengan rumah Nomor 45" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134982, + "summary": "[HAL 1-9] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili gugatan perdata antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Hendy Sifran, melawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Ratna Anggraini, dan Turut Tergugat, Notaris Muhammad Irsan. Hendy Sifran menggugat Ratna Anggraini atas dasar jual beli tanah dan bangunan di Jl. SMA XIV Barat II No. 44, Jakarta Timur (SHM No. 118/Cililitan, 290 m2) yang disengketakan. Hendy dalilkan bahwa pada 21 Maret 2023, Ratna menawarkan tanah tersebut seharga Rp 2.000.000.000,- dengan syarat Ratna menanggung semua biaya transaksi (PPH, BPHTB, Notaris, dll) [HAL 3]. Pada 30 Maret 2023, Hendy membayar lunas Rp 2.000.000.000,- via transfer BCA dan kedua pihak menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas di hadapan Notaris Muhammad Irsan [HAL 4]. Sebagai akibatnya, Hendy dan Ratna sepakat membuat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 31 Maret 2023, di mana Ratna menyewa kembali tanah tersebut dari Hendy dengan biaya sewa Rp 30.000.000,- per bulan selama masa penundaan penyerahan hingga 1 April 2024 [HAL 5]. Hendy menyatakan bahwa setelah masa sewa berakhir, Ratna belum menyerahkan tanah dan bangunan tersebut, sehingga Hendy menggugat dengan tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 5]. Hendy menuntut pengosongan dan penyerahan tanah, pernyataan bahwa Ratna melakukan perbuatan melawan hukum, pembatalan penguasaan Ratna, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 5.040.000.000,-, uang paksa Rp 10.000.000,- per hari, dan penetapan sita jaminan [HAL 6-9]. Mediasi dinyatakan gagal [HAL 10].\n\n[HAL 10-25] Ratna Anggraini mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi. Dalam eksepsi, Ratna menuntut gugatan Hendy dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan gugatan kurang pihak (tidak melibatkan almarhum Ellan Pariawan yang dianggap sebagai pihak dalam pinjam meminjam) dan gugatan kabur (mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) [HAL 10-14]. Secara pokok, Ratna menolak dalil jual beli dan menyatakan bahwa transaksi sebenarnya adalah pinjam meminjam uang sebesar Rp 2.000.000.000,- dengan jaminan sertifikat rumah, yang direkayasa menjadi jual beli oleh Hendy bersama Ellan Pariawan [HAL 14-15]. Ratna dalilkan bahwa ia ditipu, dipaksa, dan tidak diberi kesempatan membaca dokumen karena kondisinya yang sepuh dan disabilitas, sehingga perjanjian cacat niat (Pasal 1320-1321 KUHPerdata) [HAL 15]. Ratna menguraikan bahwa uang Rp 2.000.000.000,- yang masuk ke rekeningnya segera ditarik tunai atau dipindahbukukan oleh Hendy ke rekeningnya sendiri, stafnya, Ellan Pariawan, dan Dewi Mewati (ibu Ellan) tanpa sepengetahuannya, sehingga ia hanya menerima sekitar Rp 296.500.000,- [HAL 16-18, 21-23]. Ratna juga menyangkal adanya perjanjian sewa yang sah dan menganggap tuntutan sewa sebagai pemerasan [HAL 18]. Dalam rekonvensi, Ratna menuntut pembatalan PPJB dan Perjanjian Sewa, pernyataan bahwa Hendy melakukan perbuatan melawan hukum, pengembalian sertifikat, serta ganti rugi materiil Rp 4.000.000.000,- dan immateriil Rp 1.000.000.000,- [HAL 24-25].\n\n[HAL 26-37] Hendy Sifran mengajukan replik dan duplik. Hendy menolak eksepsi Ratna, menyatakan bahwa Ellan Pariawan dan Dewi Mewati adalah pihak ketiga yang tidak perlu ditarik sebagai pihak karena transaksi hukum terjadi langsung antara Hendy dan Ratna [HAL 26-27]. Hendy menolak dalil gugatan kabur, menegaskan bahwa gugatannya murni berdasarkan perbuatan melawan hukum akibat ketidakserahan objek jual beli yang telah dibayar lunas [HAL 27-28]. Hendy menolak dalil penipuan dan paksaan, menyatakan bahwa Ratna hadir dalam keadaan sehat, menandatangani dokumen setelah dibacakan, dan tidak mengenal Ellan atau Dewi Mewati sehingga urusan internal Ratna dengan mereka tidak menjadi tanggung jawab Hendy [HAL 29-31]. Hendy juga menolak rincian penggunaan uang oleh Ratna sebagai alasan pembatalan jual beli, karena uang telah diterima dan digunakan oleh Ratna [HAL 30-32]. Dalam menjawab rekonvensi, Hendy menolak seluruh dalil Ratna, menyatakan bahwa harga jual Rp 2.000.000.000,- adalah hasil kesepakatan, dan dalil paksaan atau penipuan adalah tidak benar [HAL 32-35]. Hendy tetap pada tuntutan awal: mengabulkan gugatan konvensi untuk seluruhnya dan menolak gugatan rekonvensi [HAL 36-37].\n\n[HAL 38-47] Pembuktian dilakukan melalui saksi dan bukti surat. Hendy mengajukan saksi Yosua Alfredo Pangkey dan Doddy Riskandar. Yosua menyatakan melihat transaksi jual beli antara Hendy dan Ratna di kantornya, bahwa Ratna datang sendiri (meski tua), menandatangani surat penawaran, dan tidak ada paksaan; sertifikat diserahkan kepada Hendy [HAL 38-40]. Doddy menyatakan menyaksikan transaksi di hadapan Notaris, Ratna menandatangani dokumen setelah dibacakan, dan tidak ada suami atau anak Ratna yang hadir saat penandatanganan; Ratna dalam keadaan sehat dan bisa berjalan [HAL 40-41]. Ratna mengajukan saksi Milla Karmila (istri almarhum Ellan) dan Dewi Mewati. Milla menyatakan bahwa tujuan awal adalah pinjam meminjam uang untuk Ellan dengan jaminan sertifikat, dan Ratna hanya menandatangani dokumen tanpa tahu isinya karena didesak Ellan; uang ditarik kembali oleh Hendy/Ellan [HAL 43-45]. Dewi Mewati menyatakan bahwa tujuan pertemuan adalah pinjam uang untuk Ellan, Ratna menandatangani dokumen tanpa dibacakan isinya, dan ia hanya mendengar bahwa uang ditarik kembali oleh Hendy; Ratna dalam kondisi susah berjalan [HAL 46-47]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 64835, + "summary": "[HAL 1-9] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili gugatan perdata antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Hendy Sifran, melawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Ratna Anggraini, dan Turut Tergugat, Notaris Muhammad Irsan. Hendy Sifran menggugat Ratna Anggraini atas dasar jual beli tanah dan bangunan di Jl. SMA XIV Barat II No. 44, Jakarta Timur (SHM No. 118/Cililitan, 290 m2) yang disengketakan. Hendy dalilkan bahwa pada 21 Maret 2023, Ratna menawarkan tanah tersebut seharga Rp 2.000.000.000,- dengan syarat Ratna menanggung semua biaya transaksi (PPH, BPHTB, Notaris, dll) [HAL 3]. Pada 30 Maret 2023, Hendy membayar lunas Rp 2.000.000.000,- via transfer BCA dan kedua pihak menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas di hadapan Notaris Muhammad Irsan [HAL 4]. Sebagai akibatnya, Hendy dan Ratna sepakat membuat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 31 Maret 2023, di mana Ratna menyewa kembali tanah tersebut dari Hendy dengan biaya sewa Rp 30.000.000,- per bulan selama masa penundaan penyerahan hingga 1 April 2024 [HAL 5]. Hendy menyatakan bahwa setelah masa sewa berakhir, Ratna belum menyerahkan tanah dan bangunan tersebut, sehingga Hendy menggugat dengan tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 5]. Hendy menuntut pengosongan dan penyerahan tanah, pernyataan bahwa Ratna melakukan perbuatan melawan hukum, pembatalan penguasaan Ratna, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 5.040.000.000,-, uang paksa Rp 10.000.000,- per hari, dan penetapan sita jaminan [HAL 6-9]. Mediasi dinyatakan gagal [HAL 10].\n\n[HAL 10-25] Ratna Anggraini mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi. Dalam eksepsi, Ratna menuntut gugatan Hendy dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan gugatan kurang pihak (tidak melibatkan almarhum Ellan Pariawan yang dianggap sebagai pihak dalam pinjam meminjam) dan gugatan kabur (mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) [HAL 10-14]. Secara pokok, Ratna menolak dalil jual beli dan menyatakan bahwa transaksi sebenarnya adalah pinjam meminjam uang sebesar Rp 2.000.000.000,- dengan jaminan sertifikat rumah, yang direkayasa menjadi jual beli oleh Hendy bersama Ellan Pariawan [HAL 14-15]. Ratna dalilkan bahwa ia ditipu, dipaksa, dan tidak diberi kesempatan membaca dokumen karena kondisinya yang sepuh dan disabilitas, sehingga perjanjian cacat niat (Pasal 1320-1321 KUHPerdata) [HAL 15]. Ratna menguraikan bahwa uang Rp 2.000.000.000,- yang masuk ke rekeningnya segera ditarik tunai atau dipindahbukukan oleh Hendy ke rekeningnya sendiri, stafnya, Ellan Pariawan, dan Dewi Mewati (ibu Ellan) tanpa sepengetahuannya, sehingga ia hanya menerima sekitar Rp 296.500.000,- [HAL 16-18, 21-23]. Ratna juga menyangkal adanya perjanjian sewa yang sah dan menganggap tuntutan sewa sebagai pemerasan [HAL 18]. Dalam rekonvensi, Ratna menuntut pembatalan PPJB dan Perjanjian Sewa, pernyataan bahwa Hendy melakukan perbuatan melawan hukum, pengembalian sertifikat, serta ganti rugi materiil Rp 4.000.000.000,- dan immateriil Rp 1.000.000.000,- [HAL 24-25].\n\n[HAL 26-37] Hendy Sifran mengajukan replik dan duplik. Hendy menolak eksepsi Ratna, menyatakan bahwa Ellan Pariawan dan Dewi Mewati adalah pihak ketiga yang tidak perlu ditarik sebagai pihak karena transaksi hukum terjadi langsung antara Hendy dan Ratna [HAL 26-27]. Hendy menolak dalil gugatan kabur, menegaskan bahwa gugatannya murni berdasarkan perbuatan melawan hukum akibat ketidakserahan objek jual beli yang telah dibayar lunas [HAL 27-28]. Hendy menolak dalil penipuan dan paksaan, menyatakan bahwa Ratna hadir dalam keadaan sehat, menandatangani dokumen setelah dibacakan, dan tidak mengenal Ellan atau Dewi Mewati sehingga urusan internal Ratna dengan mereka tidak menjadi tanggung jawab Hendy [HAL 29-31]. Hendy juga menolak rincian penggunaan uang oleh Ratna sebagai alasan pembatalan jual beli, karena uang telah diterima dan digunakan oleh Ratna [HAL 30-32]. Dalam menjawab rekonvensi, Hendy menolak seluruh dalil Ratna, menyatakan bahwa harga jual Rp 2.000.000.000,- adalah hasil kesepakatan, dan dalil paksaan atau penipuan adalah tidak benar [HAL 32-35]. Hendy tetap pada tuntutan awal: mengabulkan gugatan konvensi untuk seluruhnya dan menolak gugatan rekonvensi [HAL 36-37].\n\n[HAL 38-47] Pembuktian dilakukan melalui saksi dan bukti surat. Hendy mengajukan saksi Yosua Alfredo Pangkey dan Doddy Riskandar. Yosua menyatakan melihat transaksi jual beli antara Hendy dan Ratna di kantornya, bahwa Ratna datang sendiri (meski tua), menandatangani surat penawaran, dan tidak ada paksaan; sertifikat diserahkan kepada Hendy [HAL 38-40]. Doddy menyatakan menyaksikan transaksi di hadapan Notaris, Ratna menandatangani dokumen setelah dibacakan, dan tidak ada suami atau anak Ratna yang hadir saat penandatanganan; Ratna dalam keadaan sehat dan bisa berjalan [HAL 40-41]. Ratna mengajukan saksi Milla Karmila (istri almarhum Ellan) dan Dewi Mewati. Milla menyatakan bahwa tujuan awal adalah pinjam meminjam uang untuk Ellan dengan jaminan sertifikat, dan Ratna hanya menandatangani dokumen tanpa tahu isinya karena didesak Ellan; uang ditarik kembali oleh Hendy/Ellan [HAL 43-45]. Dewi Mewati menyatakan bahwa tujuan pertemuan adalah pinjam uang untuk Ellan, Ratna menandatangani dokumen tanpa dibacakan isinya, dan ia hanya mendengar bahwa uang ditarik kembali oleh Hendy; Ratna dalam kondisi susah berjalan [HAL 46-47].\n\n[HAL 48-52] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat Konvensi (Ratna) secara keseluruhan. Eksepsi gugatan kurang pihak ditolak karena menurut yurisprudensi, Penggugat berwenang menentukan siapa yang digugat, dan hubungan hukum dengan pihak ketiga (Ellan Pariawan) masuk ruang lingkup materi pokok perkara, bukan syarat formil [HAL 50]. Eksepsi gugatan kabur ditolak karena Majelis Hakim berpendapat tuntutan pokok gugatan Hendy adalah perbuatan melawan hukum akibat penguasaan objek sengketa tanpa alas hak, sedangkan uraian proses jual beli dalam posita hanya merupakan riwayat asal usul kepemilikan, sehingga gugatan dianggap jelas [HAL 51-52]. Dalam pokok perkara, fakta bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan di Jl. SMA XIV Barat II No. 44 (SHM No. 118/Cililitan, 290 m2) yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi diakui atau tidak disangkal sehingga dianggap terbukti [HAL 52].\n\n[HAL 53-60] Majelis Hakim menilai alat bukti dan menemukan bahwa transaksi jual beli terbukti sah. Berdasarkan bukti surat P-1 (Surat Penawaran) yang diperkuat saksi Yosua dan Doddy, serta kesaksian saksi Ratna yang hanya melihat Ratna menandatangani surat tanpa mengetahui isinya namun melihat Ratna dalam keadaan bisa berjalan dan tidak dipaksa, terbukti bahwa Ratna menawarkan objek sengketa seharga Rp 2.000.000.000,- [HAL 54]. Pembayaran lunas sebesar Rp 2.000.000.000,- pada 30 Maret 2023 melalui transfer BCA (bukti P-2, T-11, T-17) dengan keterangan \"Pembelian rumah\" terbukti dilakukan, dan sertifikat SHM No. 118/Cililitan telah diserahkan kepada Hendy (bukti P-4) [HAL 55]. Meskipun uang tersebut kemudian ditransfer/digunakan oleh Ratna untuk Ellan Pariawan, Dewi Mewati, dan lainnya (bukti T-10 s.d. T-17), hal tersebut dianggap sebagai urusan internal Ratna dengan pihak ketiga dan tidak ada sangkut pautnya dengan Hendy, sehingga tidak membatalkan jual beli [HAL 59]. Bukti medis Ratna (T-4A, T-4B, T-4C) dikesampingkan karena tidak menunjukkan kondisi kesehatan saat penandatanganan pada 2023, dan kesaksian saksi Ratna tidak cukup membuktikan adanya paksaan atau manipulasi mengingat kehadiran saksi-saksi lain yang tidak melarang penandatanganan [HAL 58]. Dengan demikian, Hendy terbukti sebagai pemilik sah objek sengketa, dan penguasaan Ratna atas objek tersebut tanpa alas hak setelah masa sewa berakhir merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang merugikan Hendy [HAL 56, 60].\n\n[HAL 61-67] Gugatan Konvensi dikabulkan sebagian. Hendy dinyatakan sebagai pemilik sah objek sengketa, dan Ratna dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong sejak putusan berkekuatan hukum tetap, disertai uang paksa (dwangsom) Rp 500.000,- per hari jika tidak melaksanakan putusan [HAL 65-66]. Tuntutan sita jaminan, ganti rugi materiil/immateriil, dan putusan uitvoerbaar bij voorraad ditolak karena tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat hukum [HAL 61]. Gugatan Rekonvensi Ratna ditolak seluruhnya karena dalil-dalilnya (pinjam meminjam, cacat niat, perbuatan melawan hukum Hendy) tidak terbukti dan bertentangan dengan pertimbangan konvensi yang telah membuktikan keabsahan jual beli [HAL 64-65]. Ratna sebagai pihak kalah dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 1.477.000,- [HAL 66-67]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-9] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili gugatan perdata antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Hendy Sifran, melawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Ratna Anggraini, dan Turut Tergugat, Notaris Muhammad Irsan. Hendy Sifran menggugat Ratna Anggraini atas dasar jual beli tanah dan bangunan di Jl. SMA XIV Barat II No. 44, Jakarta Timur (SHM No. 118/Cililitan, 290 m2) yang disengketakan. Hendy dalilkan bahwa pada 21 Maret 2023, Ratna menawarkan tanah tersebut seharga Rp 2.000.000.000,- dengan syarat Ratna menanggung semua biaya transaksi (PPH, BPHTB, Notaris, dll) [HAL 3]. Pada 30 Maret 2023, Hendy membayar lunas Rp 2.000.000.000,- via transfer BCA dan kedua pihak menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas di hadapan Notaris Muhammad Irsan [HAL 4]. Sebagai akibatnya, Hendy dan Ratna sepakat membuat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 31 Maret 2023, di mana Ratna menyewa kembali tanah tersebut dari Hendy dengan biaya sewa Rp 30.000.000,- per bulan selama masa penundaan penyerahan hingga 1 April 2024 [HAL 5]. Hendy menyatakan bahwa setelah masa sewa berakhir, Ratna belum menyerahkan tanah dan bangunan tersebut, sehingga Hendy menggugat dengan tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 5]. Hendy menuntut pengosongan dan penyerahan tanah, pernyataan bahwa Ratna melakukan perbuatan melawan hukum, pembatalan penguasaan Ratna, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 5.040.000.000,-, uang paksa Rp 10.000.000,- per hari, dan penetapan sita jaminan [HAL 6-9]. Mediasi dinyatakan gagal [HAL 10].\n\n[HAL 10-25] Ratna Anggraini mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi. Dalam eksepsi, Ratna menuntut gugatan Hendy dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan gugatan kurang pihak (tidak melibatkan almarhum Ellan Pariawan yang dianggap sebagai pihak dalam pinjam meminjam) dan gugatan kabur (mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) [HAL 10-14]. Secara pokok, Ratna menolak dalil jual beli dan menyatakan bahwa transaksi sebenarnya adalah pinjam meminjam uang sebesar Rp 2.000.000.000,- dengan jaminan sertifikat rumah, yang direkayasa menjadi jual beli oleh Hendy bersama Ellan Pariawan [HAL 14-15]. Ratna dalilkan bahwa ia ditipu, dipaksa, dan tidak diberi kesempatan membaca dokumen karena kondisinya yang sepuh dan disabilitas, sehingga perjanjian cacat niat (Pasal 1320-1321 KUHPerdata) [HAL 15]. Ratna menguraikan bahwa uang Rp 2.000.000.000,- yang masuk ke rekeningnya segera ditarik tunai atau dipindahbukukan oleh Hendy ke rekeningnya sendiri, stafnya, Ellan Pariawan, dan Dewi Mewati (ibu Ellan) tanpa sepengetahuannya, sehingga ia hanya menerima sekitar Rp 296.500.000,- [HAL 16-18, 21-23]. Ratna juga menyangkal adanya perjanjian sewa yang sah dan menganggap tuntutan sewa sebagai pemerasan [HAL 18]. Dalam rekonvensi, Ratna menuntut pembatalan PPJB dan Perjanjian Sewa, pernyataan bahwa Hendy melakukan perbuatan melawan hukum, pengembalian sertifikat, serta ganti rugi materiil Rp 4.000.000.000,- dan immateriil Rp 1.000.000.000,- [HAL 24-25].\n\n[HAL 26-37] Hendy Sifran mengajukan replik dan duplik. Hendy menolak eksepsi Ratna, menyatakan bahwa Ellan Pariawan dan Dewi Mewati adalah pihak ketiga yang tidak perlu ditarik sebagai pihak karena transaksi hukum terjadi langsung antara Hendy dan Ratna [HAL 26-27]. Hendy menolak dalil gugatan kabur, menegaskan bahwa gugatannya murni berdasarkan perbuatan melawan hukum akibat ketidakserahan objek jual beli yang telah dibayar lunas [HAL 27-28]. Hendy menolak dalil penipuan dan paksaan, menyatakan bahwa Ratna hadir dalam keadaan sehat, menandatangani dokumen setelah dibacakan, dan tidak mengenal Ellan atau Dewi Mewati sehingga urusan internal Ratna dengan mereka tidak menjadi tanggung jawab Hendy [HAL 29-31]. Hendy juga menolak rincian penggunaan uang oleh Ratna sebagai alasan pembatalan jual beli, karena uang telah diterima dan digunakan oleh Ratna [HAL 30-32]. Dalam menjawab rekonvensi, Hendy menolak seluruh dalil Ratna, menyatakan bahwa harga jual Rp 2.000.000.000,- adalah hasil kesepakatan, dan dalil paksaan atau penipuan adalah tidak benar [HAL 32-35]. Hendy tetap pada tuntutan awal: mengabulkan gugatan konvensi untuk seluruhnya dan menolak gugatan rekonvensi [HAL 36-37].\n\n[HAL 38-47] Pembuktian dilakukan melalui saksi dan bukti surat. Hendy mengajukan saksi Yosua Alfredo Pangkey dan Doddy Riskandar. Yosua menyatakan melihat transaksi jual beli antara Hendy dan Ratna di kantornya, bahwa Ratna datang sendiri (meski tua), menandatangani surat penawaran, dan tidak ada paksaan; sertifikat diserahkan kepada Hendy [HAL 38-40]. Doddy menyatakan menyaksikan transaksi di hadapan Notaris, Ratna menandatangani dokumen setelah dibacakan, dan tidak ada suami atau anak Ratna yang hadir saat penandatanganan; Ratna dalam keadaan sehat dan bisa berjalan [HAL 40-41]. Ratna mengajukan saksi Milla Karmila (istri almarhum Ellan) dan Dewi Mewati. Milla menyatakan bahwa tujuan awal adalah pinjam meminjam uang untuk Ellan dengan jaminan sertifikat, dan Ratna hanya menandatangani dokumen tanpa tahu isinya karena didesak Ellan; uang ditarik kembali oleh Hendy/Ellan [HAL 43-45]. Dewi Mewati menyatakan bahwa tujuan pertemuan adalah pinjam uang untuk Ellan, Ratna menandatangani dokumen tanpa dibacakan isinya, dan ia hanya mendengar bahwa uang ditarik kembali oleh Hendy; Ratna dalam kondisi susah berjalan [HAL 46-47].\n\n[HAL 48-52] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat Konvensi (Ratna) secara keseluruhan. Eksepsi gugatan kurang pihak ditolak karena menurut yurisprudensi, Penggugat berwenang menentukan siapa yang digugat, dan hubungan hukum dengan pihak ketiga (Ellan Pariawan) masuk ruang lingkup materi pokok perkara, bukan syarat formil [HAL 50]. Eksepsi gugatan kabur ditolak karena Majelis Hakim berpendapat tuntutan pokok gugatan Hendy adalah perbuatan melawan hukum akibat penguasaan objek sengketa tanpa alas hak, sedangkan uraian proses jual beli dalam posita hanya merupakan riwayat asal usul kepemilikan, sehingga gugatan dianggap jelas [HAL 51-52]. Dalam pokok perkara, fakta bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan di Jl. SMA XIV Barat II No. 44 (SHM No. 118/Cililitan, 290 m2) yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi diakui atau tidak disangkal sehingga dianggap terbukti [HAL 52].\n\n[HAL 53-60] Majelis Hakim menilai alat bukti dan menemukan bahwa transaksi jual beli terbukti sah. Berdasarkan bukti surat P-1 (Surat Penawaran) yang diperkuat saksi Yosua dan Doddy, serta kesaksian saksi Ratna yang hanya melihat Ratna menandatangani surat tanpa mengetahui isinya namun melihat Ratna dalam keadaan bisa berjalan dan tidak dipaksa, terbukti bahwa Ratna menawarkan objek sengketa seharga Rp 2.000.000.000,- [HAL 54]. Pembayaran lunas sebesar Rp 2.000.000.000,- pada 30 Maret 2023 melalui transfer BCA (bukti P-2, T-11, T-17) dengan keterangan \"Pembelian rumah\" terbukti dilakukan, dan sertifikat SHM No. 118/Cililitan telah diserahkan kepada Hendy (bukti P-4) [HAL 55]. Meskipun uang tersebut kemudian ditransfer/digunakan oleh Ratna untuk Ellan Pariawan, Dewi Mewati, dan lainnya (bukti T-10 s.d. T-17), hal tersebut dianggap sebagai urusan internal Ratna dengan pihak ketiga dan tidak ada sangkut pautnya dengan Hendy, sehingga tidak membatalkan jual beli [HAL 59]. Bukti medis Ratna (T-4A, T-4B, T-4C) dikesampingkan karena tidak menunjukkan kondisi kesehatan saat penandatanganan pada 2023, dan kesaksian saksi Ratna tidak cukup membuktikan adanya paksaan atau manipulasi mengingat kehadiran saksi-saksi lain yang tidak melarang penandatanganan [HAL 58]. Dengan demikian, Hendy terbukti sebagai pemilik sah objek sengketa, dan penguasaan Ratna atas objek tersebut tanpa alas hak setelah masa sewa berakhir merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang merugikan Hendy [HAL 56, 60].\n\n[HAL 61-67] Gugatan Konvensi dikabulkan sebagian. Hendy dinyatakan sebagai pemilik sah objek sengketa, dan Ratna dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong sejak putusan berkekuatan hukum tetap, disertai uang paksa (dwangsom) Rp 500.000,- per hari jika tidak melaksanakan putusan [HAL 65-66]. Tuntutan sita jaminan, ganti rugi materiil/immateriil, dan putusan uitvoerbaar bij voorraad ditolak karena tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat hukum [HAL 61]. Gugatan Rekonvensi Ratna ditolak seluruhnya karena dalil-dalilnya (pinjam meminjam, cacat niat, perbuatan melawan hukum Hendy) tidak terbukti dan bertentangan dengan pertimbangan konvensi yang telah membuktikan keabsahan jual beli [HAL 64-65]. Ratna sebagai pihak kalah dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 1.477.000,- [HAL 66-67]." + }, + "read": { + "input_chars": 8618, + "frame": "Hendy Sifran menggugat Ratna Anggraini dan Notaris Muhammad Irsan atas sengketa jual beli tanah dan bangunan di Jakarta Timur yang belum diserahkan setelah pembayaran lunas. Hendy menuntut pengosongan dan penyerahan objek sengketa, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi. Gugatan rekonvensi Ratna yang menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi ditolak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Ratna Anggraini menawarkan tanah dan bangunan di Jl. SMA XIV Barat II No. 44, Jakarta Timur, seharga Rp 2.000.000.000,- dengan syarat menanggung semua biaya transaksi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hendy Sifran membayar lunas sebesar Rp 2.000.000.000,- melalui transfer BCA pada 30 Maret 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua pihak menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas di hadapan Notaris Muhammad Irsan pada 30 Maret 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 118/Cililitan diserahkan kepada Hendy Sifran.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua pihak sepakat membuat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 31 Maret 2023, di mana Ratna menyewa kembali tanah tersebut dengan biaya sewa Rp 30.000.000,- per bulan hingga 1 April 2024.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Setelah masa sewa berakhir pada 1 April 2024, Ratna Anggraini belum menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Hendy Sifran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ratna Anggraini dalilkan bahwa transaksi sebenarnya adalah pinjam meminjam uang dengan jaminan sertifikat dan ia ditipu serta dipaksa menandatangani dokumen.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Ratna Anggraini dalilkan bahwa uang pembayaran segera ditarik atau dipindahbukukan oleh Hendy ke rekening pihak ketiga tanpa sepengetahuannya.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili sengketa antara Hendy Sifran sebagai Penggugat Konvensi melawan Ratna Anggraini sebagai Tergugat Konvensi terkait jual beli tanah dan bangunan di Jakarta Timur. Hendy Sifran dalilkan bahwa ia telah membayar lunas Rp 2.000.000.000,- dan menandatangani PPJB, namun setelah masa sewa berakhir, Ratna Anggraini belum menyerahkan objek sengketa sehingga menuntut pengosongan, penyerahan, dan ganti rugi. Ratna Anggraini membantah adanya jual beli, menyatakan transaksi tersebut adalah pinjam meminjam uang dengan jaminan sertifikat, dan mengajukan gugatan rekonvensi untuk pembatalan perjanjian serta ganti rugi karena merasa ditipu dan dipaksa. Majelis Hakim menolak eksepsi dan dalil pembatalan dari Ratna Anggraini, menetapkan bahwa jual beli sah terjadi, pembayaran lunas telah dibuktikan, dan penyerahan sertifikat telah dilakukan. Hakim menganggap urusan internal Ratna Anggraini dengan pihak ketiga terkait penggunaan uang pembayaran tidak membatalkan jual beli. Dengan demikian, gugatan konvensi dikabulkan sebagian dengan menyatakan Hendy Sifran sebagai pemilik sah dan memerintahkan Ratna Anggraini menyerahkan objek sengketa, sementara gugatan rekonvensi Ratna Anggraini ditolak seluruhnya karena tidak terbukti." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili sengketa antara Hendy Sifran sebagai Penggugat Konvensi melawan Ratna Anggraini sebagai Tergugat Konvensi terkait jual beli tanah dan bangunan di Jakarta Timur. Hendy Sifran dalilkan bahwa ia telah membayar lunas Rp 2.000.000.000,- dan menandatangani PPJB, namun setelah masa sewa berakhir, Ratna Anggraini belum menyerahkan objek sengketa sehingga menuntut pengosongan, penyerahan, dan ganti rugi. Ratna Anggraini membantah adanya jual beli, menyatakan transaksi tersebut adalah pinjam meminjam uang dengan jaminan sertifikat, dan mengajukan gugatan rekonvensi untuk pembatalan perjanjian serta ganti rugi karena merasa ditipu dan dipaksa. Majelis Hakim menolak eksepsi dan dalil pembatalan dari Ratna Anggraini, menetapkan bahwa jual beli sah terjadi, pembayaran lunas telah dibuktikan, dan penyerahan sertifikat telah dilakukan. Hakim menganggap urusan internal Ratna Anggraini dengan pihak ketiga terkait penggunaan uang pembayaran tidak membatalkan jual beli. Dengan demikian, gugatan konvensi dikabulkan sebagian dengan menyatakan Hendy Sifran sebagai pemilik sah dan memerintahkan Ratna Anggraini menyerahkan objek sengketa, sementara gugatan rekonvensi Ratna Anggraini ditolak seluruhnya karena tidak terbukti.", + "facts": [ + { + "fact": "Ratna Anggraini menawarkan tanah dan bangunan di Jl. SMA XIV Barat II No. 44, Jakarta Timur, seharga Rp 2.000.000.000,- dengan syarat menanggung semua biaya transaksi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hendy Sifran membayar lunas sebesar Rp 2.000.000.000,- melalui transfer BCA pada 30 Maret 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua pihak menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas di hadapan Notaris Muhammad Irsan pada 30 Maret 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 118/Cililitan diserahkan kepada Hendy Sifran.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua pihak sepakat membuat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 31 Maret 2023, di mana Ratna menyewa kembali tanah tersebut dengan biaya sewa Rp 30.000.000,- per bulan hingga 1 April 2024.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Setelah masa sewa berakhir pada 1 April 2024, Ratna Anggraini belum menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Hendy Sifran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ratna Anggraini dalilkan bahwa transaksi sebenarnya adalah pinjam meminjam uang dengan jaminan sertifikat dan ia ditipu serta dipaksa menandatangani dokumen.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Ratna Anggraini dalilkan bahwa uang pembayaran segera ditarik atau dipindahbukukan oleh Hendy ke rekening pihak ketiga tanpa sepengetahuannya.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas dan dapat sertifikat, tapi penjualnya masih sewa tanah itu dan tidak mau pindah setelah masa sewanya habis, kenapa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 54446, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (syarat objektif dan subjektif). Meskipun sengketa melibatkan perjanjian jual beli, pertanyaan spesifik mengenai 'penjual masih menempati/menyewa tanah setelah masa habis' lebih langsung terkait dengan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum (penguasaan tanpa hak) daripada validitas pembentukan perjanjiannya. Dalam putusan, hakim tidak menguji apakah syarat Pasal 1320 terpenuhi, melainkan langsung menilai perbuatan penguasaan tanah sebagai perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan perjanjian karena cacat kehendak (kekhilafan, paksaan, penipuan). Dalam pertanyaan dan putusan, tidak ada dalil atau isu hukum yang mempersengketakan adanya paksaan atau penipuan saat perjanjian dibuat. Putusan menolak dalil Tergugat bahwa transaksi ada unsur manipulasi/paksaan, sehingga Pasal 1321 tidak menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab mengapa penjual harus pindah (yang jawabannya adalah perbuatan melawan hukum, bukan pembatalan perjanjian)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Dalam pertanyaan, situasi 'penjual masih menempati tanah setelah masa habis' merupakan penguasaan tanpa hak yang merugikan pembeli. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1365 untuk menyimpulkan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum yang mewajibkannya untuk menyerahkan objek sengketa. Ini adalah dasar hukum utama yang menjawab mengapa pembeli berhak menuntut penjual untuk pindah/menyerahkan tanah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 74957, + "completion_tokens": 5346 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_64_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_64_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..58d7283af56cd51bf1046c13eeb8d9632d4a214c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_64_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_64_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 107.426, + "query": 3.726, + "relevance": 20.084, + "total": 131.265 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51806, + "marked_chars": 51941 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\ndatang menghadap dipersidangan tidak hadir;\n2.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke\nverklaard) dengan verstek; \n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang\ndiperhitungkan sebesar Rp.461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu\nrupiah) \nDemikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024\noleh Ni Made Purnami, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur\ndan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka\nuntuk umum dengan dibantu oleh Yanti Karyati, S.H., Panitera Pengganti pada\nPengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah dikirim secara elektronik kepada pihak\nPenggugat melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga serta diberitahukan\nkepada Tergugat melalui pos tercatat; \nHal 15 Putusan Nomor 64/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Tim.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkama" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 51941, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait jual beli tanah yang tidak dibuktikan kepemilikannya, dengan tuntutan pengembalian uang pembayaran dan ganti rugi. Gugatan ini diajukan melalui prosedur Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga diperiksa secara verstek.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan jual beli tanah dengan harga Rp458.000.000,- yang dibuktikan dengan Perjanjian Perikatan Jual Beli di bawah tangan tanggal 25 Maret 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran total sebesar Rp458.000.000,- kepada Tergugat mulai dari bulan Maret hingga Oktober 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan pernyataan tertanggal 2 April 2022 untuk mengurus penerbitan KRK dan Rekomendasi dari Dinas Tata Ruang dalam waktu 90 hari kerja.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa dokumen KRK dan IMB yang diserahkan Tergugat memiliki tanggal terbit tahun 2013, jauh sebelum transaksi jual beli terjadi pada tahun 2022.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari PT Billy & Moon Housing Development yang diserahkan Tergugat adalah palsu karena Direktur Utama perusahaan tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2016.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak dapat menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut dan menolak mengembalikan uang pembayaran secara tunai.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah dan batas-batas Objek Jual Beli, serta terdapat ketidakjelasan mengenai luas tanah yang dibeli (402 M2) versus luas tanah yang dibayar (98 M2).", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual tanah yang bukan miliknya dan memalsukan dokumen pendukung, sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp458.000.000,- dan immateriil. Penggugat menuntut pengabulan gugatan untuk seluruhnya, termasuk pengembalian uang pembayaran dan ganti rugi. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara perbuatan melawan hukum tersebut karena menemukan cacat formal pada gugatan. Hakim menetapkan bahwa gugatan dinyatakan kabur akibat ketidakjelasan letak dan batas-batas tanah serta adanya kontradiksi data mengenai luas tanah yang diperjualbelikan. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual tanah yang bukan miliknya dan memalsukan dokumen pendukung, sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp458.000.000,- dan immateriil. Penggugat menuntut pengabulan gugatan untuk seluruhnya, termasuk pengembalian uang pembayaran dan ganti rugi. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara perbuatan melawan hukum tersebut karena menemukan cacat formal pada gugatan. Hakim menetapkan bahwa gugatan dinyatakan kabur akibat ketidakjelasan letak dan batas-batas tanah serta adanya kontradiksi data mengenai luas tanah yang diperjualbelikan. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan jual beli tanah dengan harga Rp458.000.000,- yang dibuktikan dengan Perjanjian Perikatan Jual Beli di bawah tangan tanggal 25 Maret 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran total sebesar Rp458.000.000,- kepada Tergugat mulai dari bulan Maret hingga Oktober 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan pernyataan tertanggal 2 April 2022 untuk mengurus penerbitan KRK dan Rekomendasi dari Dinas Tata Ruang dalam waktu 90 hari kerja.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa dokumen KRK dan IMB yang diserahkan Tergugat memiliki tanggal terbit tahun 2013, jauh sebelum transaksi jual beli terjadi pada tahun 2022.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari PT Billy & Moon Housing Development yang diserahkan Tergugat adalah palsu karena Direktur Utama perusahaan tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2016.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak dapat menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut dan menolak mengembalikan uang pembayaran secara tunai.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah dan batas-batas Objek Jual Beli, serta terdapat ketidakjelasan mengenai luas tanah yang dibeli (402 M2) versus luas tanah yang dibayar (98 M2).", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas uang tanah, tapi penjualnya tidak bisa serahkan sertifikat asli dan malah menolak kembalikan uangnya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7961, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), yang merupakan dasar hukum utama yang didalilkan oleh Penggugat dalam putusan untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang diderita. Meskipun gugatan ditolak karena alasan formal (kabur), pasal ini menjadi teori hukum substantif yang diuji dalam perkara untuk menjawab pertanyaan mengenai hak atas kerugian akibat perbuatan penjual." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18829, + "completion_tokens": 1045 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_650_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_650_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0d0e90edc65dc8b7781f37957f6c96be63947797 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_650_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_650_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 64.757, + "query": 17.583, + "relevance": 48.573, + "total": 130.936 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22992, + "marked_chars": 23064 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23064, + "frame": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan pengampuan terhadap saudaranya, [NAMA_ORANG], serta mengangkat pemohon sebagai wali pengampu. Inti sengketa adalah permohonan pengampuan seseorang yang didiagnosa sebagai anak berkebutuhan khusus agar dapat mewakili kepentingan hukum dan pengelolaan harta warisan. Pemohon meminta penetapan pengampuan, pengangkatan wali pengampu, serta izin untuk mewakili dan menjual aset tanah warisan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah saudara kandung dari Muh. Iqbal Septiansyah.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Muh. Iqbal Septiansyah merupakan ahli waris dari almarhumah Drg. Heny Trivani.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Muh. Iqbal Septiansyah didiagnosa sebagai anak berkebutuhan khusus (Autis dan Hiperaktif).", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Muh. Iqbal Septiansyah tidak mampu mengurus diri dan melakukan aktivitas sehari-hari serta perbuatan hukum.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dan para ahli waris lainnya memiliki harta warisan berupa satu bidang tanah di Kota Kendari.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual atau mengalihkan aset tanah warisan untuk keperluan biaya hidup dan kepentingan bersama.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Domisili atau tempat tinggal Muh. Iqbal Septiansyah berada di wilayah yang tidak masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap saudaranya yang didiagnosa sebagai anak berkebutuhan khusus agar dapat mewakili kepentingan hukumnya dan mengelola harta warisan. Pemohon meminta penetapan pengampuan, pengangkatan dirinya sebagai wali pengampu, serta izin untuk mewakili dan menjual aset tanah warisan. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena domisili orang yang dimintakan pengampuan berada di luar wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Perkara tidak diperiksa pada pokoknya, dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap saudaranya yang didiagnosa sebagai anak berkebutuhan khusus agar dapat mewakili kepentingan hukumnya dan mengelola harta warisan. Pemohon meminta penetapan pengampuan, pengangkatan dirinya sebagai wali pengampu, serta izin untuk mewakili dan menjual aset tanah warisan. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena domisili orang yang dimintakan pengampuan berada di luar wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Perkara tidak diperiksa pada pokoknya, dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah saudara kandung dari Muh. Iqbal Septiansyah.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Muh. Iqbal Septiansyah merupakan ahli waris dari almarhumah Drg. Heny Trivani.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Muh. Iqbal Septiansyah didiagnosa sebagai anak berkebutuhan khusus (Autis dan Hiperaktif).", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Muh. Iqbal Septiansyah tidak mampu mengurus diri dan melakukan aktivitas sehari-hari serta perbuatan hukum.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dan para ahli waris lainnya memiliki harta warisan berupa satu bidang tanah di Kota Kendari.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual atau mengalihkan aset tanah warisan untuk keperluan biaya hidup dan kepentingan bersama.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Domisili atau tempat tinggal Muh. Iqbal Septiansyah berada di wilayah yang tidak masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin mengurus harta warisan tanah untuk saudara saya yang berkebutuhan khusus, tapi pengadilan bilang tidak berwenang karena domisilinya di luar wilayah sana, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7787, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif siapa saja yang dapat dikenakan pengampuan (kondisi dungu, gila, atau keborosan). Namun, pertanyaan awam berfokus pada masalah kewenangan pengadilan akibat perbedaan domisili, bukan pada apakah saudara tersebut memenuhi syarat untuk diampu. Pasal ini tidak menjawab masalah prosedural/kewenangan yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan (keluarga sedarah atau diri sendiri). Meskipun pertanyaan menyebutkan 'untuk saudara', masalah utama yang dihadapi pemohon adalah penolakan kewenangan pengadilan karena domisili, bukan sengketa mengenai hak mengajukan permohonan. Pasal ini tidak relevan dengan isu kewenangan yurisdiksi." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan tempat tinggal (domisili) orang yang dimintakan pengampuan. Isi pasal ini menjadi dasar hukum utama dalam pertimbangan putusan mengapa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang, sehingga pasal ini sangat relevan untuk menjawab pertanyaan awam mengenai alasan ketidakberwenangan dan implikasinya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 436 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11180, + "completion_tokens": 1030 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_652_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_652_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d39a83925261b2befa1dc803b0f2b74075e6f7fc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_652_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_652_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 40, + "timings": { + "parse": 0.076, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 148.906, + "query": 1.876, + "relevance": 25.566, + "total": 176.424 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 107489, + "marked_chars": 107840 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI \n- Menerima eksepsi Tergugat II mengenai gugatan para Penggugat \nerror in persona ; \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (niet \nonvankelijke verklaarrd); \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp. 736.000.- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah); \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 38\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 39 dari 40 Putusan Perdata Nomor 652/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim \n \nDemikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA-Khusus, pada hari Senin, \ntanggal 4 Agustus 2025, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim \nKetua \nMajelis, \nHeru \nKuntjoro \nS.H., \nM.H., \ndan \nArief \nYudiarto, \nSH.,MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut \ndiucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025 dalam persidangan \nyang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-\n" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 107840, + "frame": "Ny. ISTI RAHAYU SAWITRI, Ny. SRI MEIHATI, dan Ir. ROBERTUS RUSDIYANTO menggugat PT. TITANIUM PROPERTY dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Administrasi Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Timur atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait ketidakserahan unit apartemen condotel yang telah dibayar lunas. Para Penggugat meminta pengembalian uang pokok pembelian, ganti rugi berupa bunga moratoir, serta perintah kepada Tergugat II untuk melakukan blokir terhadap lima Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I. Putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi error in persona yang diajukan Tergugat II diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli unit Condotel Tower Aston Titanium Nomor 107/PTTP/PPJB/TS-AT/V/2013 dengan Tergugat I pada tanggal 24 Mei 2013.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat II menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli unit Condotel Tower Aston Titanium Nomor 096/PTTP/PPJB/TS-AT/IV/2013 dengan Tergugat I pada tanggal 08 April 2013.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat III menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli unit Condotel Tower Aston Titanium Nomor 230/PTTP/PPJB/TS-AT/IX/2014 dengan Tergugat I pada tanggal 01 September 2014.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan telah membayar lunas harga pembelian unit apartemen condotel kepada Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan belum menerima kunci unit apartemen condotel dari Tergugat I hingga gugatan didaftarkan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak adanya kejelasan serah terima unit apartemen yang telah dibeli dan dibayar lunas.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat meminta Tergugat II melakukan blokir terhadap 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona dengan dalilan tidak adanya hubungan hukum langsung antara Para Penggugat dengan Tergugat II terkait penyelesaian Perjanjian Pengikatan Jual Beli.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mendalilkan sertifikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek blokir tidak berlaku lagi karena telah digabungkan menjadi Hak Milik.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tidak ada hubungan hukum secara langsung antara Para Penggugat dengan Tergugat II terkait penyelesaian Perjanjian Pengikatan Jual Beli unit Condotel Apartemen Titanium.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat error in persona.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Ny. ISTI RAHAYU SAWITRI, Ny. SRI MEIHATI, dan Ir. ROBERTUS RUSDIYANTO mengajukan gugatan terhadap PT. TITANIUM PROPERTY dan instansi pertanahan dengan dalih perbuatan melawan hukum akibat ketidakserahan unit apartemen condotel yang telah mereka beli dan bayar lunas. Para Penggugat menuntut pengembalian uang pokok, ganti rugi bunga moratoir, serta perintah blokir terhadap sertifikat tanah milik Tergugat I. Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona karena tidak adanya hubungan hukum langsung dengan Para Penggugat. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa sengketa perjanjian jual beli hanya terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat I, sehingga penarikan Tergugat II sebagai Tergugat utama tidak beralasan. Akibatnya, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Ny. ISTI RAHAYU SAWITRI, Ny. SRI MEIHATI, dan Ir. ROBERTUS RUSDIYANTO mengajukan gugatan terhadap PT. TITANIUM PROPERTY dan instansi pertanahan dengan dalih perbuatan melawan hukum akibat ketidakserahan unit apartemen condotel yang telah mereka beli dan bayar lunas. Para Penggugat menuntut pengembalian uang pokok, ganti rugi bunga moratoir, serta perintah blokir terhadap sertifikat tanah milik Tergugat I. Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona karena tidak adanya hubungan hukum langsung dengan Para Penggugat. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa sengketa perjanjian jual beli hanya terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat I, sehingga penarikan Tergugat II sebagai Tergugat utama tidak beralasan. Akibatnya, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli unit Condotel Tower Aston Titanium Nomor 107/PTTP/PPJB/TS-AT/V/2013 dengan Tergugat I pada tanggal 24 Mei 2013.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat II menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli unit Condotel Tower Aston Titanium Nomor 096/PTTP/PPJB/TS-AT/IV/2013 dengan Tergugat I pada tanggal 08 April 2013.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat III menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli unit Condotel Tower Aston Titanium Nomor 230/PTTP/PPJB/TS-AT/IX/2014 dengan Tergugat I pada tanggal 01 September 2014.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan telah membayar lunas harga pembelian unit apartemen condotel kepada Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan belum menerima kunci unit apartemen condotel dari Tergugat I hingga gugatan didaftarkan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak adanya kejelasan serah terima unit apartemen yang telah dibeli dan dibayar lunas.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat meminta Tergugat II melakukan blokir terhadap 5 (lima) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona dengan dalilan tidak adanya hubungan hukum langsung antara Para Penggugat dengan Tergugat II terkait penyelesaian Perjanjian Pengikatan Jual Beli.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mendalilkan sertifikat Hak Guna Bangunan yang menjadi objek blokir tidak berlaku lagi karena telah digabungkan menjadi Hak Milik.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tidak ada hubungan hukum secara langsung antara Para Penggugat dengan Tergugat II terkait penyelesaian Perjanjian Pengikatan Jual Beli unit Condotel Apartemen Titanium.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat error in persona.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas apartemen condotel tapi belum terima kuncinya, apakah saya bisa menuntut pihak lain selain penjualnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10905, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan dasar hukum substantif untuk menuntut pihak ketiga selain penjual (kontrakual) jika pihak ketiga tersebut melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian. Dalam putusan, Pasal 1365 KUHPerdata secara eksplisit menjadi dasar hukum yang dipertimbangkan Majelis Hakim untuk menilai apakah Tergugat II dapat ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum, sehingga sangat relevan dengan pertanyaan apakah bisa menuntut pihak lain selain penjual." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 37047, + "completion_tokens": 1393 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_653_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_653_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f550994ea850389f3a130c45ea94879d5147d6ae --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_653_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_653_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 65.945, + "query": 13.55, + "relevance": 18.507, + "total": 98.028 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 25840, + "marked_chars": 25921 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 25921, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan akta kelahiran kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena adanya kesalahan penulisan nama orang tua dalam akta tersebut. Pemohon meminta izin untuk mengubah nama ayah dari Amad Dasmin menjadi Ranu Harsoyo dan nama ibu dari Ruliyah menjadi Ny. Ranu Harsoyo. Permohonan ini ditolak karena hakim menilai dalil tersebut tidak termasuk kategori perubahan nama yang diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon dalil bahwa nama ayah dalam akta kelahiran tertulis Amad Dasmin yang seharusnya Ranu Harsoyo dan nama ibu tertulis Ruliyah yang seharusnya Ny. Ranu Harsoyo.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Ijazah, dan Akta Kematian orang tua.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi AKHMAD KAIM dan Saksi AKHMAD ARIF RIJALUDIN menyatakan mengetahui nama orang tua Pemohon sebagai Amad Dasmin dan Ruliyah serta membenarkan adanya kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim tidak menemukan bukti yang mendukung bahwa nama Amad Dasmin dengan Ranu Harsoyo serta Ruliyah dengan Ny. Ranu Harsoyo adalah benar orang yang sama.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena dalilnya tidak termasuk kategori perubahan nama berdasarkan undang-undang administrasi kependudukan.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan akta kelahiran dengan alasan adanya kesalahan penulisan nama orang tua, yaitu nama ayah yang tertulis Amad Dasmin seharusnya Ranu Harsoyo dan nama ibu yang tertulis Ruliyah seharusnya Ny. Ranu Harsoyo. Pemohon mendukung dalilnya dengan bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan mengetahui nama asli orang tua Pemohon. Namun, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa nama-nama tersebut merujuk pada orang yang sama. Hakim memutuskan bahwa dalil permohonan tersebut tidak termasuk dalam kategori perubahan nama yang diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan akta kelahiran dengan alasan adanya kesalahan penulisan nama orang tua, yaitu nama ayah yang tertulis Amad Dasmin seharusnya Ranu Harsoyo dan nama ibu yang tertulis Ruliyah seharusnya Ny. Ranu Harsoyo. Pemohon mendukung dalilnya dengan bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan mengetahui nama asli orang tua Pemohon. Namun, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa nama-nama tersebut merujuk pada orang yang sama. Hakim memutuskan bahwa dalil permohonan tersebut tidak termasuk dalam kategori perubahan nama yang diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon dalil bahwa nama ayah dalam akta kelahiran tertulis Amad Dasmin yang seharusnya Ranu Harsoyo dan nama ibu tertulis Ruliyah yang seharusnya Ny. Ranu Harsoyo.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Ijazah, dan Akta Kematian orang tua.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi AKHMAD KAIM dan Saksi AKHMAD ARIF RIJALUDIN menyatakan mengetahui nama orang tua Pemohon sebagai Amad Dasmin dan Ruliyah serta membenarkan adanya kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim tidak menemukan bukti yang mendukung bahwa nama Amad Dasmin dengan Ranu Harsoyo serta Ruliyah dengan Ny. Ranu Harsoyo adalah benar orang yang sama.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena dalilnya tidak termasuk kategori perubahan nama berdasarkan undang-undang administrasi kependudukan.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya minta koreksi nama orang tua di akta lahir saya karena salah tulis, tapi ditolak karena dianggap bukan perubahan nama, boleh kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11364, + "candidates": [ + "Pasal 463 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "text": "Pasal 463: Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satusatunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengelolaan harta kekayaan orang yang tidak hadir (verdwijning), yang sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa koreksi nama atau administrasi kependudukan. Dalam pertimbangan putusan, pasal ini hanya disebut secara insidental sebagai bagian dari daftar jenis perkara yang diatur dalam pedoman MA, bukan sebagai dasar hukum atau isu substantif yang diperiksa dalam permohonan koreksi nama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12549, + "completion_tokens": 781 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_654_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_654_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..77d04f6da5c7e5443c347069554de2a7eab31dcd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_654_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,239 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_654_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.07, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 183.653, + "query": 17.132, + "relevance": 80.421, + "total": 281.276 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 84125, + "marked_chars": 84386 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI; \n1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas \nPerjanjian Utang Piutang sehingga merugikan Penggugat; \n3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh \nPenggugat total sejumlah Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua \njuta Rupiah) yang pembayarannya harus dilakukan secara tunai dan \nseketika; \n4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam \nperkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus \ntiga puluh ribu Rupiah) \n \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 oleh \nkami, Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Winarno \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 29\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 30 dari 30 Putusan Nomor 654/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM \nS,H,M,H dan Cokorda Gede Arthana, S.H., M." + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 84386, + "frame": "Penggugat [Ilham Rafii Priyambodo] menggugat Tergugat [Siti Amelia] dan Turut Tergugat [Adi Kurniawan] atas wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang tertanggal 26 Juni 2024. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, membayar total kerugian sebesar Rp652.000.000,00, serta memerintahkan pelepasan hak waris atas jaminan rumah dan pengenaan uang paksa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan menghukumnya membayar Rp552.000.000,00.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 26 Juni 2024.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp350.000.000,00 pada tanggal 01 Februari 2023.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 pada tanggal 25 Juli 2023, yang telah dikembalikan sebagian sebesar Rp50.000.000,00.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 pada tanggal 16 Oktober 2023.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Total hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan perjanjian adalah Rp450.000.000,00.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 26 Juni 2024 telah disepakati jadwal pembayaran hutang dan kompensasi hutang.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 26 Juni 2024 setelah jatuh tempo dan penagihan.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Wanprestasi Ingkar Janji tanggal 27 September 2024.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan biaya jasa hukum (Lawyer Fee) sebesar Rp100.000.000,00 sebagai bagian dari ganti rugi.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah pelepasan hak waris atas rumah jaminan milik orang tua Tergugat.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta sita jaminan atas rumah jaminan.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pengenaan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 per hari.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta putusan dapat dilaksanakan secara serta merta.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [Ilham Rafii Priyambodo] menggugat Tergugat [Siti Amelia] dan Turut Tergugat [Adi Kurniawan] karena Tergugat tidak membayar hutang berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tertanggal 26 Juni 2024. Perjanjian tersebut mengakui hutang Tergugat kepada Penggugat yang terdiri dari transfer Rp350.000.000,00 pada Februari 2023, Rp100.000.000,00 pada Juli 2023 (dengan pengembalian Rp50.000.000,00), dan Rp50.000.000,00 pada Oktober 2023, sehingga total hutang pokok sebesar Rp450.000.000,00. Tergugat mengakui hutang tersebut dalam jawaban dan Surat Pernyataan Wanprestasi Ingkar Janji tertanggal 27 September 2024, namun beralasan kondisi finansial perusahaan tidak stabil dan meminta waktu cicilan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah jatuh tempo dan penagihan. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menghukum Tergugat membayar hutang pokok Rp450.000.000,00 dan kompensasi hutang Rp102.000.000,00, sehingga total kewajiban pembayaran adalah Rp552.000.000,00. Permintaan Penggugat untuk membebankan biaya hukum Rp100.000.000,00 kepada Tergugat ditolak karena tidak beralasan hukum. Selain itu, permintaan untuk menyatakan sah pelepasan hak waris atas rumah jaminan milik orang tua Tergugat, sita jaminan, pengenaan uang paksa, serta putusan serta merta, semuanya ditolak oleh Majelis Hakim." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [Ilham Rafii Priyambodo] menggugat Tergugat [Siti Amelia] dan Turut Tergugat [Adi Kurniawan] karena Tergugat tidak membayar hutang berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tertanggal 26 Juni 2024. Perjanjian tersebut mengakui hutang Tergugat kepada Penggugat yang terdiri dari transfer Rp350.000.000,00 pada Februari 2023, Rp100.000.000,00 pada Juli 2023 (dengan pengembalian Rp50.000.000,00), dan Rp50.000.000,00 pada Oktober 2023, sehingga total hutang pokok sebesar Rp450.000.000,00. Tergugat mengakui hutang tersebut dalam jawaban dan Surat Pernyataan Wanprestasi Ingkar Janji tertanggal 27 September 2024, namun beralasan kondisi finansial perusahaan tidak stabil dan meminta waktu cicilan. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar hutang setelah jatuh tempo dan penagihan. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menghukum Tergugat membayar hutang pokok Rp450.000.000,00 dan kompensasi hutang Rp102.000.000,00, sehingga total kewajiban pembayaran adalah Rp552.000.000,00. Permintaan Penggugat untuk membebankan biaya hukum Rp100.000.000,00 kepada Tergugat ditolak karena tidak beralasan hukum. Selain itu, permintaan untuk menyatakan sah pelepasan hak waris atas rumah jaminan milik orang tua Tergugat, sita jaminan, pengenaan uang paksa, serta putusan serta merta, semuanya ditolak oleh Majelis Hakim.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 26 Juni 2024.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp350.000.000,00 pada tanggal 01 Februari 2023.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 pada tanggal 25 Juli 2023, yang telah dikembalikan sebagian sebesar Rp50.000.000,00.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 pada tanggal 16 Oktober 2023.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Total hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan perjanjian adalah Rp450.000.000,00.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 26 Juni 2024 telah disepakati jadwal pembayaran hutang dan kompensasi hutang.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 26 Juni 2024 setelah jatuh tempo dan penagihan.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Wanprestasi Ingkar Janji tanggal 27 September 2024.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan biaya jasa hukum (Lawyer Fee) sebesar Rp100.000.000,00 sebagai bagian dari ganti rugi.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pernyataan sah pelepasan hak waris atas rumah jaminan milik orang tua Tergugat.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta sita jaminan atas rumah jaminan.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pengenaan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 per hari.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta putusan dapat dilaksanakan secara serta merta.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah meminjamkan uang ke teman dan dia sudah tanda tangan surat janji bayar, tapi sampai sekarang dia tidak mau melunasi hutangnya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 32293, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi (keadaan lalai), yaitu adanya surat perintah (somasi) atau lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam pertanyaan, debitur 'tidak mau melunasi', sehingga perlu diketahui apakah syarat lalai ini sudah terpenuhi (misalnya melalui somasi) untuk dapat menuntut wanprestasi. Putusan juga mengaitkan fakta tidak bayar setelah penagihan dengan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Bagi orang awam yang ingin menagih hutang, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menuntut pembayaran pokok hutang beserta kompensasi/kerugian akibat keterlambatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur rincian perhitungan ganti rugi (kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang). Meskipun berkaitan dengan wanprestasi, pertanyaan awam bersifat umum ('apa yang harus dilakukan'), dan pasal ini lebih spesifik pada teknis perhitungan ganti rugi, bukan langkah hukum utama atau dasar tuntutan pokok seperti Pasal 1243. Dalam konteks pertanyaan umum, Pasal 1243 lebih langsung menjawab akibat hukum yang dituju." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai dasar hubungan hukum. Karena pertanyaan menyebutkan 'sudah tanda tangan surat janji bayar', pasal ini relevan untuk menegaskan bahwa adanya surat tersebut menciptakan ikatan hukum (perikatan) yang mengikat kedua belah pihak, sehingga hutang tersebut sah dan dapat ditagih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, validitas 'surat janji bayar' adalah kunci. Pasal ini menjadi kerangka untuk menilai apakah surat tersebut sah secara hukum (ada kesepakatan, kecakapan, objek, dan sebab yang halal), yang merupakan prasyarat sebelum menuntut pelunasan hutang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34672, + "completion_tokens": 2030 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_655_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_655_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ec552329d81dd9abea0c2e06952375f1843bb044 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_655_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,198 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_655_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 56, + "timings": { + "parse": 0.086, + "classify": 0.0, + "condense": 394.188, + "read": 112.884, + "query": 11.546, + "relevance": 60.274, + "total": 578.979 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 156216, + "marked_chars": 156711 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM EKSEPSI \n- \nMenolak eskepsi Tergugat I dan Tergugat II; \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp \n310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, oleh kami, \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 54\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 655/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim \n \nDaru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Subchi Eko Putro, S.H., M.H. \ndan Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, \nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri \nJakarta Timur Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Juni 2025, \nputusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025 diucapkan dalam \npersidangan terbuka untuk umum" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134888, + "summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili gugatan wanprestasi Nomor 655/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat PT. LOGISTIC ONE SOLUTION melawan Tergugat I Ferdi Simanjuntak dan Tergugat II Devi Mardianah (suami-istri). [HAL 3-7] Penggugat dalil bahwa Tergugat I, mantan karyawan, secara mandiri membuat Purchase Order dan Invoice fiktif atas nama vendor (Sandy Yudianto, Ilyas, Dedy Julianto, Josep Ariwibowo) senilai total Rp. 535.184.000,- [HAL 4-6]. Setelah Penggugat membayar vendor tersebut, vendor mengembalikan dana ke rekening pribadi Tergugat I karena pekerjaan fiktif, namun Tergugat I tidak mengembalikan dana ke Penggugat [HAL 6-7]. Tergugat I mengakui perbuatan tersebut dan bersama Tergugat II sepakat mengganti kerugian dengan menyerahkan Mobil Honda Jazz (No. Pol. B 1997 QA, atas nama Tergugat II) serta Tanah dan Rumah SHM No. 06197 (atas nama Tergugat II) [HAL 7-9]. [HAL 8-10] Berita Acara tanggal 3 November 2023 menyepakati Penggugat melunasi sisa cicilan rumah di BTN Syariah (Rp. 327.143.275,-) sebagai syarat sebelum PPJB/AJB, dengan nilai mobil dikurangkan dari kerugian [HAL 10]. [HAL 11-14] Penggugat dalil tidak dapat melunasi karena IMB rumah belum tersedia, sementara Tergugat II mengambil kembali kunci rumah yang dititipkan, sehingga terjadi wanprestasi karena Tergugat II hanya menyerahkan mobil tetapi tidak menyerahkan rumah [HAL 14]. [HAL 15-17] Penggugat telah memberikan Somasi I dan II namun Tergugat tidak menyerahkan rumah, dengan alasan perceraian dan harta gono-gono [HAL 17]. [HAL 18-21] Petitum Penggugat: menyatakan sah Berita Acara, menyatakan wanprestasi, menghukum Tergugat membayar sisa kerugian materiil Rp. 424.017.788,- dan immateriil Rp. 200.000.000,- (total Rp. 624.017.788,-) atau menyerahkan SHM No. 06197, serta uang paksa [HAL 18-21]. [HAL 22-30] Tergugat I membantah seluruh dalil, mengajukan eksepsi koneksitas (laporan polisi penggelapan belum selesai), obscur label, dan error in persona, serta dalil bahwa Berita Acara bukan perjanjian [HAL 24-26]. Tergugat I mengakui perbuatan sebagai kelalaian/kekhilafan akibat tekanan psikologis dan penggunaan dana untuk judi/selingkuh, serta menawarkan ganti rugi cicilan yang ditolak Penggugat [HAL 28-29]. [HAL 31-38] Tergugat II membantah dalil, mengajukan eksepsi serupa, dalil tidak mengetahui perbuatan Tergugat I, tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat, serta menyatakan rumah dan mobil adalah hasil usaha sendiri (KPR dan Car Ownership Program) tanpa bantuan Tergugat I [HAL 31-36]. Tergugat II dalil penandatanganan Berita Acara dilakukan dalam keadaan tertekan/dipaksa oleh karyawan Penggugat [HAL 36-37]. [HAL 39-46] Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-26) dan saksi Dian Terciana Handayani serta Irbram Rivaldi Sepang yang menerangkan adanya pekerjaan fiktif, pengembalian dana ke Tergugat I, dan kesepakatan ganti rugi melalui mobil dan rumah [HAL 40-43]. Tergugat I tidak mengajukan saksi [HAL 44]. Tergugat II mengajukan bukti surat (T2.1 s/d T2.12) dan saksi Fadillah Arei yang menerangkan Tergugat II membeli rumah/mobil sendiri, menyerahkan mobil, dan mengambil kembali kunci rumah karena Penggugat tidak melunasi cicilan sesuai kesepakatan [HAL 45-46]. [HAL 47-48] Majelis Hakim mulai memeriksa eksepsi, dengan Penggugat menolak eksepsi Tergugat dalam replik, sementara Tergugat berdalil gugatan harus ditunda hingga penyelidikan polisi selesai [HAL 47-48]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 23323, + "summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili gugatan wanprestasi Nomor 655/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat PT. LOGISTIC ONE SOLUTION melawan Tergugat I Ferdi Simanjuntak dan Tergugat II Devi Mardianah (suami-istri). [HAL 3-7] Penggugat dalil bahwa Tergugat I, mantan karyawan, secara mandiri membuat Purchase Order dan Invoice fiktif atas nama vendor senilai total Rp. 535.184.000,- [HAL 4-6]. Setelah Penggugat membayar vendor, dana dikembalikan ke rekening pribadi Tergugat I karena pekerjaan fiktif, namun Tergugat I tidak mengembalikan dana ke Penggugat [HAL 6-7]. Tergugat I mengakui perbuatan tersebut dan bersama Tergugat II sepakat mengganti kerugian dengan menyerahkan Mobil Honda Jazz (No. Pol. B 1997 QA, atas nama Tergugat II) serta Tanah dan Rumah SHM No. 06197 (atas nama Tergugat II) [HAL 7-9]. [HAL 8-10] Berita Acara tanggal 3 November 2023 menyepakati Penggugat melunasi sisa cicilan rumah di BTN Syariah (Rp. 327.143.275,-) sebagai syarat sebelum PPJB/AJB, dengan nilai mobil dikurangkan dari kerugian [HAL 10]. [HAL 11-14] Penggugat dalil tidak dapat melunasi karena IMB rumah belum tersedia, sementara Tergugat II mengambil kembali kunci rumah yang dititipkan, sehingga terjadi wanprestasi karena Tergugat II hanya menyerahkan mobil tetapi tidak menyerahkan rumah [HAL 14]. [HAL 15-17] Penggugat telah memberikan Somasi I dan II namun Tergugat tidak menyerahkan rumah, dengan alasan perceraian dan harta gono-gono [HAL 17]. [HAL 18-21] Petitum Penggugat: menyatakan sah Berita Acara, menyatakan wanprestasi, menghukum Tergugat membayar sisa kerugian materiil Rp. 424.017.788,- dan immateriil Rp. 200.000.000,- (total Rp. 624.017.788,-) atau menyerahkan SHM No. 06197, serta uang paksa [HAL 18-21]. [HAL 22-30] Tergugat I membantah seluruh dalil, mengajukan eksepsi koneksitas (laporan polisi penggelapan belum selesai), obscur label, dan error in persona, serta dalil bahwa Berita Acara bukan perjanjian [HAL 24-26]. Tergugat I mengakui perbuatan sebagai kelalaian/kekhilafan akibat tekanan psikologis dan penggunaan dana untuk judi/selingkuh, serta menawarkan ganti rugi cicilan yang ditolak Penggugat [HAL 28-29]. [HAL 31-38] Tergugat II membantah dalil, mengajukan eksepsi serupa, dalil tidak mengetahui perbuatan Tergugat I, tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat, serta menyatakan rumah dan mobil adalah hasil usaha sendiri (KPR dan Car Ownership Program) tanpa bantuan Tergugat I [HAL 31-36]. Tergugat II dalil penandatanganan Berita Acara dilakukan dalam keadaan tertekan/dipaksa oleh karyawan Penggugat [HAL 36-37]. [HAL 39-46] Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-26) dan saksi Dian Terciana Handayani serta Irbram Rivaldi Sepang yang menerangkan adanya pekerjaan fiktif, pengembalian dana ke Tergugat I, dan kesepakatan ganti rugi melalui mobil dan rumah [HAL 40-43]. Tergugat I tidak mengajukan saksi [HAL 44]. Tergugat II mengajukan bukti surat (T2.1 s/d T2.12) dan saksi Fadillah Arei yang menerangkan Tergugat II membeli rumah/mobil sendiri, menyerahkan mobil, dan mengambil kembali kunci rumah karena Penggugat tidak melunasi cicilan sesuai kesepakatan [HAL 45-46]. [HAL 47-48] Majelis Hakim mulai memeriksa eksepsi, dengan Penggugat menolak eksepsi Tergugat dalam replik, sementara Tergugat berdalil gugatan harus ditunda hingga penyelidikan polisi selesai [HAL 47-48]. [HAL 49] Terkait eksepsi koneksitas berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/142/II/2024/SPKT/POLRES METRO JAKARTA BARAT/POLDA METRO JAYA tanggal 16 Februari 2024 atas dugaan \"Penggelapan dengan Pemberatan\" (Pasal 374 KUHP), Penggugat dalam replik mendalilkan laporan tersebut terkait nilai kerugian berbeda dengan pekerjaan fiktif dengan Khoirul Anam, bukan kasus ini senilai Rp. 535.184.000,-, sedangkan gugatan wanprestasi ini terkait kesepakatan ganti rugi Rp. 424.017.788,- melalui mobil dan rumah. Penggugat menegaskan tidak ada ketentuan hukum yang melarang mengajukan gugatan perdata hanya karena telah membuat laporan polisi. [HAL 49-51] Majelis Hakim menolak eksepsi koneksitas karena perkara a quo adalah perdata (wanprestasi) dan hubungan dengan laporan kepolisian harus dibuktikan melalui bukti-bukti pokok perkara, sehingga eksepsi tidak beralasan hukum. Majelis Hakim juga menolak eksepsi obscur label (gugatan kabur) dan error in persona (salah dasar hukum) yang diajukan Tergugat I dan II. Tergugat I dan II berdalil gugatan seharusnya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak ada perjanjian tertulis, namun Majelis Hakim menganggap dalil tersebut merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan bukti, bukan alasan untuk menolak gugatan secara formil, sehingga eksepsi ini juga ditolak. [HAL 52-54] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa dalil wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya perjanjian, pihak yang ingkar janji, dan keadaan lalai. Majelis Hakim menganalisis bukti surat P-2 berupa Berita Acara tertanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Dian Terciana (saksi Penggugat). Hakim berpendapat bahwa klausul dalam Berita Acara tersebut lebih menunjukkan pernyataan sepihak dari Para Tergugat dan tidak menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara Penggugat dengan Para Tergugat, serta Penggugat tidak ikut menandatangani Berita Acara tersebut. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tentang adanya kesepakatan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel). [HAL 54-56] Karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan tidak mempertimbangkan pokok perkara serta petitum lebih lanjut. Majelis Hakim menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00. Putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Daru Swastika Rini (Hakim Ketua), Subchi Eko Putro, dan Erni Priliawati pada tanggal 21 Agustus 2025, diucapkan pada 27 Agustus 2025." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili gugatan wanprestasi Nomor 655/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat PT. LOGISTIC ONE SOLUTION melawan Tergugat I Ferdi Simanjuntak dan Tergugat II Devi Mardianah (suami-istri). [HAL 3-7] Penggugat dalil bahwa Tergugat I, mantan karyawan, secara mandiri membuat Purchase Order dan Invoice fiktif atas nama vendor senilai total Rp. 535.184.000,- [HAL 4-6]. Setelah Penggugat membayar vendor, dana dikembalikan ke rekening pribadi Tergugat I karena pekerjaan fiktif, namun Tergugat I tidak mengembalikan dana ke Penggugat [HAL 6-7]. Tergugat I mengakui perbuatan tersebut dan bersama Tergugat II sepakat mengganti kerugian dengan menyerahkan Mobil Honda Jazz (No. Pol. B 1997 QA, atas nama Tergugat II) serta Tanah dan Rumah SHM No. 06197 (atas nama Tergugat II) [HAL 7-9]. [HAL 8-10] Berita Acara tanggal 3 November 2023 menyepakati Penggugat melunasi sisa cicilan rumah di BTN Syariah (Rp. 327.143.275,-) sebagai syarat sebelum PPJB/AJB, dengan nilai mobil dikurangkan dari kerugian [HAL 10]. [HAL 11-14] Penggugat dalil tidak dapat melunasi karena IMB rumah belum tersedia, sementara Tergugat II mengambil kembali kunci rumah yang dititipkan, sehingga terjadi wanprestasi karena Tergugat II hanya menyerahkan mobil tetapi tidak menyerahkan rumah [HAL 14]. [HAL 15-17] Penggugat telah memberikan Somasi I dan II namun Tergugat tidak menyerahkan rumah, dengan alasan perceraian dan harta gono-gono [HAL 17]. [HAL 18-21] Petitum Penggugat: menyatakan sah Berita Acara, menyatakan wanprestasi, menghukum Tergugat membayar sisa kerugian materiil Rp. 424.017.788,- dan immateriil Rp. 200.000.000,- (total Rp. 624.017.788,-) atau menyerahkan SHM No. 06197, serta uang paksa [HAL 18-21]. [HAL 22-30] Tergugat I membantah seluruh dalil, mengajukan eksepsi koneksitas (laporan polisi penggelapan belum selesai), obscur label, dan error in persona, serta dalil bahwa Berita Acara bukan perjanjian [HAL 24-26]. Tergugat I mengakui perbuatan sebagai kelalaian/kekhilafan akibat tekanan psikologis dan penggunaan dana untuk judi/selingkuh, serta menawarkan ganti rugi cicilan yang ditolak Penggugat [HAL 28-29]. [HAL 31-38] Tergugat II membantah dalil, mengajukan eksepsi serupa, dalil tidak mengetahui perbuatan Tergugat I, tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat, serta menyatakan rumah dan mobil adalah hasil usaha sendiri (KPR dan Car Ownership Program) tanpa bantuan Tergugat I [HAL 31-36]. Tergugat II dalil penandatanganan Berita Acara dilakukan dalam keadaan tertekan/dipaksa oleh karyawan Penggugat [HAL 36-37]. [HAL 39-46] Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-26) dan saksi Dian Terciana Handayani serta Irbram Rivaldi Sepang yang menerangkan adanya pekerjaan fiktif, pengembalian dana ke Tergugat I, dan kesepakatan ganti rugi melalui mobil dan rumah [HAL 40-43]. Tergugat I tidak mengajukan saksi [HAL 44]. Tergugat II mengajukan bukti surat (T2.1 s/d T2.12) dan saksi Fadillah Arei yang menerangkan Tergugat II membeli rumah/mobil sendiri, menyerahkan mobil, dan mengambil kembali kunci rumah karena Penggugat tidak melunasi cicilan sesuai kesepakatan [HAL 45-46]. [HAL 47-48] Majelis Hakim mulai memeriksa eksepsi, dengan Penggugat menolak eksepsi Tergugat dalam replik, sementara Tergugat berdalil gugatan harus ditunda hingga penyelidikan polisi selesai [HAL 47-48]. [HAL 49] Terkait eksepsi koneksitas berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/142/II/2024/SPKT/POLRES METRO JAKARTA BARAT/POLDA METRO JAYA tanggal 16 Februari 2024 atas dugaan \"Penggelapan dengan Pemberatan\" (Pasal 374 KUHP), Penggugat dalam replik mendalilkan laporan tersebut terkait nilai kerugian berbeda dengan pekerjaan fiktif dengan Khoirul Anam, bukan kasus ini senilai Rp. 535.184.000,-, sedangkan gugatan wanprestasi ini terkait kesepakatan ganti rugi Rp. 424.017.788,- melalui mobil dan rumah. Penggugat menegaskan tidak ada ketentuan hukum yang melarang mengajukan gugatan perdata hanya karena telah membuat laporan polisi. [HAL 49-51] Majelis Hakim menolak eksepsi koneksitas karena perkara a quo adalah perdata (wanprestasi) dan hubungan dengan laporan kepolisian harus dibuktikan melalui bukti-bukti pokok perkara, sehingga eksepsi tidak beralasan hukum. Majelis Hakim juga menolak eksepsi obscur label (gugatan kabur) dan error in persona (salah dasar hukum) yang diajukan Tergugat I dan II. Tergugat I dan II berdalil gugatan seharusnya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak ada perjanjian tertulis, namun Majelis Hakim menganggap dalil tersebut merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan bukti, bukan alasan untuk menolak gugatan secara formil, sehingga eksepsi ini juga ditolak. [HAL 52-54] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa dalil wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya perjanjian, pihak yang ingkar janji, dan keadaan lalai. Majelis Hakim menganalisis bukti surat P-2 berupa Berita Acara tertanggal 23 November 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Dian Terciana (saksi Penggugat). Hakim berpendapat bahwa klausul dalam Berita Acara tersebut lebih menunjukkan pernyataan sepihak dari Para Tergugat dan tidak menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara Penggugat dengan Para Tergugat, serta Penggugat tidak ikut menandatangani Berita Acara tersebut. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tentang adanya kesepakatan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel). [HAL 54-56] Karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan tidak mempertimbangkan pokok perkara serta petitum lebih lanjut. Majelis Hakim menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00. Putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Daru Swastika Rini (Hakim Ketua), Subchi Eko Putro, dan Erni Priliawati pada tanggal 21 Agustus 2025, diucapkan pada 27 Agustus 2025." + }, + "read": { + "input_chars": 5908, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT. LOGISTIC ONE SOLUTION terhadap Ferdi Simanjuntak dan Devi Mardianah terkait sengketa pengembalian kerugian akibat pekerjaan fiktif dan ketidakserahan aset pengganti. Penggugat meminta pernyataan sah Berita Acara, penetapan wanprestasi, serta pembayaran sisa kerugian atau penyerahan sertifikat tanah dan rumah. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dalil adanya kesepakatan dalam Berita Acara dianggap kabur.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat I membuat Purchase Order dan Invoice fiktif senilai Rp. 535.184.000,- dan tidak mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada vendor.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui perbuatan tersebut dan bersama Tergugat II sepakat mengganti kerugian dengan menyerahkan Mobil Honda Jazz serta Tanah dan Rumah SHM No. 06197.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Berita Acara pada 3 November 2023 yang menyepakati Penggugat melunasi sisa cicilan rumah di BTN Syariah sebagai syarat sebelum penyerahan dokumen, dengan nilai mobil dikurangkan dari kerugian.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil tidak dapat melunasi cicilan rumah karena IMB belum tersedia dan Tergugat II mengambil kembali kunci rumah, sehingga terjadi wanprestasi karena Tergugat II hanya menyerahkan mobil tetapi tidak menyerahkan rumah.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil wanprestasi, mengajukan eksepsi koneksitas karena adanya laporan polisi penggelapan, serta dalil bahwa Berita Acara bukan perjanjian.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah dalil, mengajukan eksepsi serupa, dan dalil tidak mengetahui perbuatan Tergugat I serta menyatakan rumah dan mobil adalah hasil usaha sendiri tanpa bantuan Tergugat I.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi koneksitas, obscur label, dan error in persona yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa klausul dalam Berita Acara lebih menunjukkan pernyataan sepihak dari Para Tergugat dan tidak menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik, sehingga dalil gugatan tentang adanya kesepakatan menjadi kabur.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak mempertimbangkan pokok perkara serta petitum lebih lanjut.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. LOGISTIC ONE SOLUTION menggugat Ferdi Simanjuntak dan Devi Mardianah atas dasar wanprestasi terkait sengketa pengembalian kerugian akibat pekerjaan fiktif yang dilakukan oleh Tergugat I. Penggugat dalil bahwa para Tergugat telah sepakat mengganti kerugian melalui penyerahan aset berupa mobil dan rumah dalam sebuah Berita Acara, namun Tergugat II hanya menyerahkan mobil dan mengambil kembali kunci rumah karena Penggugat tidak melunasi cicilan rumah sesuai kesepakatan. Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil wanprestasi, mengajukan eksepsi koneksitas karena adanya laporan polisi, serta dalil bahwa Berita Acara bukan perjanjian yang mengikat. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi formil yang diajukan para Tergugat. Namun, dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menilai bahwa Berita Acara yang menjadi dasar gugatan lebih menunjukkan pernyataan sepihak dari Tergugat tanpa adanya kesepakatan timbal balik yang jelas, sehingga dalil gugatan dianggap kabur. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. LOGISTIC ONE SOLUTION menggugat Ferdi Simanjuntak dan Devi Mardianah atas dasar wanprestasi terkait sengketa pengembalian kerugian akibat pekerjaan fiktif yang dilakukan oleh Tergugat I. Penggugat dalil bahwa para Tergugat telah sepakat mengganti kerugian melalui penyerahan aset berupa mobil dan rumah dalam sebuah Berita Acara, namun Tergugat II hanya menyerahkan mobil dan mengambil kembali kunci rumah karena Penggugat tidak melunasi cicilan rumah sesuai kesepakatan. Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil wanprestasi, mengajukan eksepsi koneksitas karena adanya laporan polisi, serta dalil bahwa Berita Acara bukan perjanjian yang mengikat. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi formil yang diajukan para Tergugat. Namun, dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menilai bahwa Berita Acara yang menjadi dasar gugatan lebih menunjukkan pernyataan sepihak dari Tergugat tanpa adanya kesepakatan timbal balik yang jelas, sehingga dalil gugatan dianggap kabur. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat I membuat Purchase Order dan Invoice fiktif senilai Rp. 535.184.000,- dan tidak mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada vendor.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui perbuatan tersebut dan bersama Tergugat II sepakat mengganti kerugian dengan menyerahkan Mobil Honda Jazz serta Tanah dan Rumah SHM No. 06197.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Berita Acara pada 3 November 2023 yang menyepakati Penggugat melunasi sisa cicilan rumah di BTN Syariah sebagai syarat sebelum penyerahan dokumen, dengan nilai mobil dikurangkan dari kerugian.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil tidak dapat melunasi cicilan rumah karena IMB belum tersedia dan Tergugat II mengambil kembali kunci rumah, sehingga terjadi wanprestasi karena Tergugat II hanya menyerahkan mobil tetapi tidak menyerahkan rumah.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil wanprestasi, mengajukan eksepsi koneksitas karena adanya laporan polisi penggelapan, serta dalil bahwa Berita Acara bukan perjanjian.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah dalil, mengajukan eksepsi serupa, dan dalil tidak mengetahui perbuatan Tergugat I serta menyatakan rumah dan mobil adalah hasil usaha sendiri tanpa bantuan Tergugat I.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi koneksitas, obscur label, dan error in persona yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa klausul dalam Berita Acara lebih menunjukkan pernyataan sepihak dari Para Tergugat dan tidak menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik, sehingga dalil gugatan tentang adanya kesepakatan menjadi kabur.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak mempertimbangkan pokok perkara serta petitum lebih lanjut.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak padahal mereka sudah tanda tangan berita acara sepakat ganti rugi dengan mobil dan rumah tapi cuma kasih mobil saja?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21767, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan setelah dinyatakan lalai). Dalam pertimbangan hakim, pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menguji apakah tindakan Tergugat yang hanya menyerahkan mobil tetapi tidak rumah merupakan wanprestasi. Meskipun gugatan ditolak karena tidak terbukti adanya perjanjian yang sah (bukan karena salah penerapan pasal 1243), pasal ini tetap relevan sebagai kerangka hukum yang diuji dalam sengketa wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (termasuk kesepakatan kedua belah pihak). Pertanyaan awam menyangkut 'kesepakatan' dalam berita acara. Hakim menolak gugatan karena Berita Acara tersebut dianggap sebagai pernyataan sepihak dan tidak memenuhi unsur kesepakatan (konsensus) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320. Jadi, pasal ini substantif menjawab mengapa 'tanda tangan' tersebut tidak mengikat sebagai perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang). Namun, dalam putusan ini, gugatan ditolak karena tidak terbukti adanya perjanjian yang sah (gagal memenuhi syarat Pasal 1320). Karena tidak ada perjanjian yang sah, maka prinsip Pasal 1338 tidak dapat diterapkan. Pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan, melainkan justru syarat (Pasal 1320) yang tidak terpenuhi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Meskipun Tergugat mendalilkan bahwa gugatan seharusnya berbasis PMH, Penggugat memilih wanprestasi dan Hakim memeriksa perkara berdasarkan wanprestasi. Putusan menolak gugatan karena tidak adanya perjanjian (syarat wanprestasi), bukan karena tidak adanya unsur PMH. Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum yang diuji atau diaplikasikan dalam alasan penolakan gugatan ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 55631, + "completion_tokens": 4236 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_657_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_657_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef71f2edb45eea8b853f9e2043db6b6452b9a341 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_657_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,194 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_657_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 26, + "timings": { + "parse": 0.055, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 150.627, + "query": 13.991, + "relevance": 30.785, + "total": 195.457 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 74847, + "marked_chars": 75072 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI : \nDALAM EKSEPSI : \n- \nMengabulkan eksepsi Tergugat II ; \nDALAM POKOK PERKARA ; \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke \nverklaard); \n- \nMenghukum \nPenggugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp348.000,00; (Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, \noleh kami : Ni Made Purnami, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohamad \nIndarto, SH. MHum. dan Yurhanudin Kona, SH. masing-masing sebagai Hakim \nAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada \nhari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 25\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 26 Putusan Nomor 657/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim\ndidampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sri Pudji Sumaryanti, \nSH.MH, Panite" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 75072, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I (Bank) dan Tergugat II (KPKNL) terkait rencana lelang eksekusi atas objek jaminan tanah dan bangunan milik Penggugat yang didalilkan dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, membatalkan lelang, dan membayar ganti rugi. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak (plurium litis consortium).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pinjaman kredit investasi refinancing kepada Tergugat I pada tanggal 13 Februari 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Surat Penawaran Putusan Kredit berupa Kredit Investasi Refinancing pada tanggal 22 Februari 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Cipayung atas nama Penggugat sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menerima pinjaman kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar cicilan kredit selama 9 bulan sejak Februari 2023 sampai dengan Oktober 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran kredit selama 5 bulan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I memasang spanduk di tempat usaha Penggugat yang menyatakan tanah dan bangunan merupakan agunan kredit yang akan dilelang.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menerima surat pemberitahuan dari Tergugat I pada tanggal 8 Oktober 2024 bahwa Tergugat II akan menyelenggarakan lelang atas objek tanah Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menerima surat teguran pertama dan kedua terkait pembayaran kredit macet.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menerima salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena Penggugat tidak menyertakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti yang menetapkan nilai limit objek sengketa.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan KJPP Areyanti sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I sebagai kreditur dan Tergugat II sebagai pejabat lelang negara atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek tanah dan bangunan milik Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa lelang dilakukan tanpa surat teguran, tanpa dokumen hak tanggungan yang sah, dan dengan nilai lelang yang tidak sesuai dengan nilai pasar, sehingga meminta pembatalan lelang dan ganti rugi. Tergugat II membantah dengan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti yang menentukan nilai limit lelang. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak tersebut dengan alasan bahwa keterlibatan KJPP Areyanti diperlukan untuk kejelasan duduk perkara terkait penetapan nilai limit, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I sebagai kreditur dan Tergugat II sebagai pejabat lelang negara atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek tanah dan bangunan milik Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa lelang dilakukan tanpa surat teguran, tanpa dokumen hak tanggungan yang sah, dan dengan nilai lelang yang tidak sesuai dengan nilai pasar, sehingga meminta pembatalan lelang dan ganti rugi. Tergugat II membantah dengan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti yang menentukan nilai limit lelang. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak tersebut dengan alasan bahwa keterlibatan KJPP Areyanti diperlukan untuk kejelasan duduk perkara terkait penetapan nilai limit, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pinjaman kredit investasi refinancing kepada Tergugat I pada tanggal 13 Februari 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Surat Penawaran Putusan Kredit berupa Kredit Investasi Refinancing pada tanggal 22 Februari 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Cipayung atas nama Penggugat sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menerima pinjaman kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar cicilan kredit selama 9 bulan sejak Februari 2023 sampai dengan Oktober 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran kredit selama 5 bulan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I memasang spanduk di tempat usaha Penggugat yang menyatakan tanah dan bangunan merupakan agunan kredit yang akan dilelang.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menerima surat pemberitahuan dari Tergugat I pada tanggal 8 Oktober 2024 bahwa Tergugat II akan menyelenggarakan lelang atas objek tanah Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menerima surat teguran pertama dan kedua terkait pembayaran kredit macet.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menerima salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena Penggugat tidak menyertakan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti yang menetapkan nilai limit objek sengketa.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan KJPP Areyanti sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa lelang tanah saya dibatalkan karena tidak melibatkan kantor penilai, padahal saya sudah bayar cicilan kredit selama beberapa bulan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9996, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (syarat objektif dan subjektif). Pertanyaan dan putusan berfokus pada cacat formil gugatan (kurang pihak/error in persona) yang bersifat prosedural, bukan pada keabsahan substansi perjanjian kredit atau lelang itu sendiri. Tidak ada dalil atau isu hukum mengenai ketidaksaahan perjanjian yang diuji dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan hukum. Putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena cacat formil (kurang pihak) tanpa masuk ke pemeriksaan materiil apakah ada perbuatan melawan hukum atau kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi dasar hukum substantif yang diuji atau diaplikasikan dalam pertimbangan hakim untuk menjawab pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25641, + "completion_tokens": 1345 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_659_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_659_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3cedf1b45ad97d09382981a12a5c1436e026fb1c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_659_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_659_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 39, + "timings": { + "parse": 0.066, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 123.363, + "query": 7.751, + "relevance": 72.697, + "total": 203.877 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 104685, + "marked_chars": 105027 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \n \nDalam Eksepsi \n- Mengabulkan eksepsi Tergugat; \nDalam Pokok Perkara \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke \nverklaard); \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp257.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, \noleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim \nKetua, Immanuel, S.H., M.H. dan Mohamad Indarto, S.H., M.Hum. \nmasing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan \ndalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 \nAgustus 2025, dengan dihadiri oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn. \nsebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui \nsistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari itu juga. \n \nHakim-hakim Anggota, \n Hakim Ketua, \n \n \n \n \nImmanuel, S.H., M.H. \n \n \n \n \nDameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. \n \n \n \n \nMohamad Indarto, S.H., M.Hum. \n \n \nPanitera Pengganti, \n \n \n \n \nZuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn. \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 105027, + "frame": "PT Asuransi Kredit Indonesia menggugat PT Tirta Dhea Addonics Pratama atas wanprestasi dalam kewajiban membayar saldo hak subrogasi akibat pencairan jaminan pelaksanaan proyek Pasar Induk Wonosobo. Penggugat meminta pembayaran pokok klaim beserta denda keterlambatan, penetapan sita jaminan, dan uang paksa. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi gugatan obscuur libel dan prematur dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menerbitkan kontra garansi bank untuk menjamin pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang dimenangkan oleh Tergugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kontrak pekerjaan Tergugat diputus oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Bank penerbit jaminan pelaksanaan mengajukan klaim pencairan kepada Penggugat setelah sengketa antara Tergugat dan Pejabat Pembuat Kompitean berkekuatan hukum tetap.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyetujui dan mencairkan klaim jaminan pelaksanaan sebesar Rp 7.158.838.850,- kepada bank penerbit.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberitahukan Tergugat mengenai pencairan klaim dan menagih pembayaran saldo hak subrogasi beserta denda keterlambatan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar tagihan saldo hak subrogasi yang diajukan Penggugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi gugatan obscuur libel dan prematur karena gugatan tidak menjelaskan secara detail perbuatan wanprestasi dan hubungan hukum yang timbul hak subrogasi.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan obscuur libel dan prematur serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Asuransi Kredit Indonesia menggugat PT Tirta Dhea Addonics Pratama dengan dalil wanprestasi atas ketidakpatuhan Tergugat membayar saldo hak subrogasi sebesar Rp 7.158.838.850,- ditambah denda keterlambatan akibat pencairan jaminan pelaksanaan proyek Pasar Induk Wonosobo. Penggugat mendalilkan hak subrogasi berdasarkan pembayaran klaim yang dilakukan setelah bank penerbit jaminan mengajukan pencairan. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi gugatan obscuur libel dan prematur, serta eksepsi kurang pihak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi gugatan obscuur libel dan prematur karena gugatan tidak menjelaskan secara detail perbuatan wanprestasi dan hubungan hukum yang menjadi dasar timbulnya hak subrogasi, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Asuransi Kredit Indonesia menggugat PT Tirta Dhea Addonics Pratama dengan dalil wanprestasi atas ketidakpatuhan Tergugat membayar saldo hak subrogasi sebesar Rp 7.158.838.850,- ditambah denda keterlambatan akibat pencairan jaminan pelaksanaan proyek Pasar Induk Wonosobo. Penggugat mendalilkan hak subrogasi berdasarkan pembayaran klaim yang dilakukan setelah bank penerbit jaminan mengajukan pencairan. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi gugatan obscuur libel dan prematur, serta eksepsi kurang pihak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi gugatan obscuur libel dan prematur karena gugatan tidak menjelaskan secara detail perbuatan wanprestasi dan hubungan hukum yang menjadi dasar timbulnya hak subrogasi, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menerbitkan kontra garansi bank untuk menjamin pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang dimenangkan oleh Tergugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kontrak pekerjaan Tergugat diputus oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Bank penerbit jaminan pelaksanaan mengajukan klaim pencairan kepada Penggugat setelah sengketa antara Tergugat dan Pejabat Pembuat Kompitean berkekuatan hukum tetap.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyetujui dan mencairkan klaim jaminan pelaksanaan sebesar Rp 7.158.838.850,- kepada bank penerbit.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberitahukan Tergugat mengenai pencairan klaim dan menagih pembayaran saldo hak subrogasi beserta denda keterlambatan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar tagihan saldo hak subrogasi yang diajukan Penggugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi gugatan obscuur libel dan prematur karena gugatan tidak menjelaskan secara detail perbuatan wanprestasi dan hubungan hukum yang timbul hak subrogasi.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan obscuur libel dan prematur serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar klaim bank untuk proyek kontrakan, tapi pihak kontraktor tidak mau bayar kembali uangnya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5505, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1839 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1839 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1839: Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga bila alasan untuk itu memang ada." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi setelah debitur dinyatakan lalai. Meskipun wanprestasi adalah dasar gugatan, dalam konteks pertanyaan spesifik mengenai hak penanggung (yang sudah membayar klaim bank) untuk menuntut kembali uang kepada debitur utama, Pasal 1839 adalah aturan khusus (lex specialis) yang secara eksplisit mengatur hak subrogasi dan penggantian biaya bagi penanggung. Pasal 1243 bersifat umum mengenai akibat wanprestasi dan tidak secara langsung menjawab mekanisme 'pengembalian uang' oleh penanggung kepada debitur utama sebagaimana diatur dalam Pasal 1839. Selain itu, putusan lebih fokus pada syarat sahnya perjanjian (1320) dan tidak menguji unsur lalai (1243) karena gugatan ditolak secara formal." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, hubungan hukum antara penanggung dan kontraktor (debitur utama) timbul dari adanya perjanjian penanggungan atau perjanjian utama yang menjadi dasar kewajiban kontraktor. Putusan secara eksplisit mengutip Pasal 1320 untuk menentukan apakah ada persetujuan yang sah yang menjadi dasar dalil wanprestasi dan hak subrogasi. Tanpa adanya perjanjian yang sah menurut Pasal 1320, tidak dapat timbul kewajiban kontraktor untuk membayar kembali atau hak penanggung untuk menuntut. Oleh karena itu, pasal ini memiliki hubungan substantif langsung dengan validitas dasar hukum tuntutan dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1839 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara khusus mengatur hak penanggung yang telah membayar untuk menuntut kembali apa yang telah dibayarnya dari debitur utama. Ini adalah jawaban hukum langsung untuk pertanyaan awam: 'apa yang harus saya lakukan?' (yaitu menuntut kembali uang tersebut). Pasal ini memberikan dasar hukum substantif bagi penanggung untuk melakukan subrogasi dan menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Meskipun dalam putusan ini gugatan ditolak karena alasan formal (kabur/dalil tidak jelas), Pasal 1839 tetap relevan secara substantif karena merupakan norma hukum yang seharusnya diterapkan untuk menyelesaikan sengketa jenis ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1839 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 32373, + "completion_tokens": 1405 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_664_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_664_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1878c68d795c93da1bacd6414a14c446628b93c6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_664_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_664_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 47, + "timings": { + "parse": 0.079, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 139.614, + "query": 4.778, + "relevance": 20.227, + "total": 164.699 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 126295, + "marked_chars": 126709 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDALAM KONVENSI \nDALAM PROVISI \n- \nMenolak tuntutan provisi Penggugat; \nDALAM EKSEPSI \n- \nMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima \nDALAM POKOK PERKARA \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \nDALAM REKONVENSI \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 45\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 46 dari 47 Putusan Perdata Nomor 664/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim \n \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI \n- \nMenghukum Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi secara \nbersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.500.- (dua \nratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah); \n \nDemikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA-Khusus, pada hari Jumat, tanggal \n8 Agustus 2025, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua \nMajelis, Arief Yudiarto, SH.MH., dan Rizky Mubarak Nazario S.H., M.H., \nmasing-masing s" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 126709, + "frame": "Penggugat [IR MUSLIMIN SIREGAR] menggugat Tergugat [IR THOMAS RATULANGI] atas dugaan wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran berdasarkan Putusan Perdamaian Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim. Penggugat meminta agar Tergugat melaksanakan isi perdamaian, menyerahkan objek tanah, serta membayar kerugian materiil dan immateril. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena sengketa tersebut seharusnya diselesaikan melalui eksekusi, bukan gugatan baru.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah berdamai dalam perkara sebelumnya yang ditetapkan dalam Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam putusan perdamaian tersebut, Tergugat berkewajiban membayar uang kompensasi sebesar Rp. 3.000.000.000,- kepada Penggugat.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membayar sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada Penggugat, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat berkewajiban menjamin keabsahan bukti kepemilikan tanah objek perkara berupa Girik C Nomor 2717 Persil 50 SI.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Lurah Cilangkap menyatakan Girik C Nomor 2717 Persil 50 SI tidak tercatat dalam Buku Letter C.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin keabsahan bukti kepemilikan tanah, sehingga Tergugat tidak dapat menjual tanah objek perkara.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan Perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan baru atas tidak dilaksanakannya kesepakatan dalam Putusan Perdamaian tersebut.", + "page": 44, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [IR MUSLIMIN SIREGAR] dan Tergugat [IR THOMAS RATULANGI] telah menyelesaikan sengketa sebelumnya melalui Putusan Perdamaian Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim yang mengikat kedua pihak untuk menepati perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat berkewajiban membayar Rp. 3.000.000.000,- kepada Penggugat, namun Tergugat hanya membayar Rp. 2.000.000.000,-. Sebaliknya, Penggugat berkewajiban menjamin keabsahan surat tanah Girik C Nomor 2717 Persil 50 SI, namun surat tersebut tidak tercatat di Kelurahan Cilangkap sehingga Tergugat tidak dapat menjual tanah objek sengketa. Penggugat kemudian mengajukan gugatan baru menuntut pelaksanaan perdamaian dan pembayaran sisa utang beserta denda dan kerugian. Majelis Hakim menetapkan bahwa Putusan Perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga sengketa mengenai ketidakpemenuhan kewajiban dalam akta perdamaian tidak dapat diajukan melalui gugatan perdata baru melainkan harus ditempuh melalui permohonan eksekusi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat serta gugatan balik Tergugat (Rekonvensi) dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [IR MUSLIMIN SIREGAR] dan Tergugat [IR THOMAS RATULANGI] telah menyelesaikan sengketa sebelumnya melalui Putusan Perdamaian Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim yang mengikat kedua pihak untuk menepati perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat berkewajiban membayar Rp. 3.000.000.000,- kepada Penggugat, namun Tergugat hanya membayar Rp. 2.000.000.000,-. Sebaliknya, Penggugat berkewajiban menjamin keabsahan surat tanah Girik C Nomor 2717 Persil 50 SI, namun surat tersebut tidak tercatat di Kelurahan Cilangkap sehingga Tergugat tidak dapat menjual tanah objek sengketa. Penggugat kemudian mengajukan gugatan baru menuntut pelaksanaan perdamaian dan pembayaran sisa utang beserta denda dan kerugian. Majelis Hakim menetapkan bahwa Putusan Perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga sengketa mengenai ketidakpemenuhan kewajiban dalam akta perdamaian tidak dapat diajukan melalui gugatan perdata baru melainkan harus ditempuh melalui permohonan eksekusi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat serta gugatan balik Tergugat (Rekonvensi) dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah berdamai dalam perkara sebelumnya yang ditetapkan dalam Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam putusan perdamaian tersebut, Tergugat berkewajiban membayar uang kompensasi sebesar Rp. 3.000.000.000,- kepada Penggugat.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membayar sebesar Rp. 2.000.000.000,- kepada Penggugat, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat berkewajiban menjamin keabsahan bukti kepemilikan tanah objek perkara berupa Girik C Nomor 2717 Persil 50 SI.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Lurah Cilangkap menyatakan Girik C Nomor 2717 Persil 50 SI tidak tercatat dalam Buku Letter C.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin keabsahan bukti kepemilikan tanah, sehingga Tergugat tidak dapat menjual tanah objek perkara.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan Perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan baru atas tidak dilaksanakannya kesepakatan dalam Putusan Perdamaian tersebut.", + "page": 44, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah berdamai soal utang dan tanah, tapi dia cuma bayar sebagian dan saya tidak bisa urus surat tanahnya, apa bisa saya gugat lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 34934, + "candidates": [ + "Pasal 1860 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1860 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1860: Begitu pula pembatalan suatu perdamaian dapat diminta, jika perdamaian itu diadakan karena kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "1860", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pembatalan perdamaian karena kekeliruan mengenai alas hak yang batal. Dalam pertanyaan dan pertimbangan putusan, isu utamanya adalah pelaksanaan (wanprestasi) terhadap akta perdamaian yang sudah berkekuatan hukum tetap, bukan pembatalan perdamaian tersebut. Putusan menegaskan bahwa sengkena pelaksanaan akta perdamaian harus ditempuh melalui eksekusi, bukan gugatan baru, sehingga pasal ini tidak menjadi kerangka hukum substantif untuk menjawab pertanyaan apakah bisa digugat lagi." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 47746, + "completion_tokens": 1137 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_664_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_664_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d3b81b2db64c386f4c74e7df919ed9274f00a42d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_664_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,189 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_664_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 118.356, + "query": 12.285, + "relevance": 49.889, + "total": 180.563 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40662, + "marked_chars": 40779 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40779, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur dan izin menjual harta warisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sengketa ini berkaitan dengan kebutuhan pengurusan harta peninggalan almarhum suami Pemohon serta kakek-nenek anak Pemohon yang menjadi ahli waris pengganti, di mana salah satu ahli waris adalah anak di bawah umur dengan keterbatasan mental. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai kuasa mewakili anak tersebut untuk menjual tanah warisan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan almarhum Eddy Kristanto dan dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah Naura Shafiyah yang lahir pada 21 April 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Eddy Kristanto, suami Pemohon, meninggal dunia pada 15 April 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama Naura Shafiyah berumur 10 tahun dan memiliki keterbatasan mental berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Naura Shafiyah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua dari almarhum Eddy Kristanto, yaitu Soekrisno dan Suhartini, telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Naura Shafiyah berkedudukan sebagai ahli waris langsung dari ayahnya dan ahli waris pengganti dari kakek dan neneknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat harta peninggalan berupa tanah dan bangunan rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 567 di Jalan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris sepakat untuk menjual tanah warisan tersebut dan hasil penjualannya akan digunakan untuk kepentingan Naura Shafiyah.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga besar mengetahui dan sepakat bahwa Pemohon mewakili Naura Shafiyah karena anak tersebut masih di bawah umur dan memiliki keterbatasan mental.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu tunggal, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan izin bertindak sebagai kuasa mewakili anaknya yang masih di bawah umur dan memiliki keterbatasan mental dalam mengurus serta menjual harta warisan. Anak Pemohon merupakan ahli waris pengganti dari kakek dan neneknya yang telah meninggal dunia, di mana harta warisan tersebut berupa tanah bersertifikat hak milik. Hakim menetapkan bahwa Pemohon berwenang bertindak sebagai kuasa mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan harta warisan tersebut demi kepentingan anak, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu tunggal, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan izin bertindak sebagai kuasa mewakili anaknya yang masih di bawah umur dan memiliki keterbatasan mental dalam mengurus serta menjual harta warisan. Anak Pemohon merupakan ahli waris pengganti dari kakek dan neneknya yang telah meninggal dunia, di mana harta warisan tersebut berupa tanah bersertifikat hak milik. Hakim menetapkan bahwa Pemohon berwenang bertindak sebagai kuasa mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan harta warisan tersebut demi kepentingan anak, dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan almarhum Eddy Kristanto dan dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah Naura Shafiyah yang lahir pada 21 April 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Eddy Kristanto, suami Pemohon, meninggal dunia pada 15 April 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama Naura Shafiyah berumur 10 tahun dan memiliki keterbatasan mental berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Naura Shafiyah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua dari almarhum Eddy Kristanto, yaitu Soekrisno dan Suhartini, telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Naura Shafiyah berkedudukan sebagai ahli waris langsung dari ayahnya dan ahli waris pengganti dari kakek dan neneknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat harta peninggalan berupa tanah dan bangunan rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 567 di Jalan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris sepakat untuk menjual tanah warisan tersebut dan hasil penjualannya akan digunakan untuk kepentingan Naura Shafiyah.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga besar mengetahui dan sepakat bahwa Pemohon mewakili Naura Shafiyah karena anak tersebut masih di bawah umur dan memiliki keterbatasan mental.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ibu tunggal yang anaknya masih kecil dan punya keterbatasan mental, bagaimana cara saya menjual tanah warisan almarhum suami demi kepentingan anak saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20291, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 359 KUHPerdata", + "Pasal 362 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 359 KUHPerdata", + "text": "Pasal 359: Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali. Atas permohonan orang yang digantinya, wali ini diberhentikan oleh Pengadilan Negeri, bila alasan yang menyebabkan pengangkatan tidak ada lagi. Atas permohonan ini Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah pemohon, wali, wali pengawas, para keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa, dan dewan perwalian bila permohonan ini menyangkut perwalian anak di luar kawin, maka Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil secara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 354a. Permohonan dikabulkan kecuali jika ada kekhawatiran yang berdasar kalau-kalau bapak atau ibu menelantarkan anak. Terhadap pemeriksaan orang-orang ini, ketentuan dalam alinea keempat Pasal 206 berlaku dengan sekedar penyesuaian. Selama perwalian termaksud dalam alinea kedua dan ketiga berjalan, penunaian kekuasaan orang tua ditangguhkan. Dalam hal diperlukan pengangkatan seorang wali, maka bila perlu oleh Balai Harta Peninggalan, baik sebelum maupun setelah pengangkatan itu, diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak belum dewasa, sampai perwalian itu mulai berlaku." + }, + { + "pasal": "Pasal 362 KUHPerdata", + "text": "Pasal 362: Wali, segera setelah perwaliannya mulai berlaku, di hadapan Balai Harta Peninggalan wajib mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati. Bila di tempat kediaman wali itu atau dalam jarak lima betas pal dari tempat itu tidak ada Balai Harta Peninggalan atau tidak ada perwakilannya maka sumpah boleh diangkat di hadapan Pengadilan Negeri atau kepala pemerintahan daerah tempat kediaman wali. Tentang pengambilan sumpah itu harus dibuat berita acara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum menikah). Dalam pertanyaan, anak masih kecil, sehingga status hukumnya sebagai orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri menjadi dasar utama mengapa ibu perlu izin pengadilan untuk menjual harta. Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk menetapkan status anak sebagai belum dewasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 359 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengangkat wali bagi anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua (karena ayah meninggal). Meskipun putusan membedakan istilah 'wali' dan 'kuasa', pasal ini menjadi dasar hukum prosedural substantif yang memicu kebutuhan akan penetapan pengadilan untuk melindungi harta anak, yang merupakan inti dari pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 362 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban wali untuk mengangkat sumpah di hadapan Balai Harta Peninggalan atau Pengadilan. Dalam konteks pertanyaan tentang cara menjual harta anak, prosedur pengangkatan dan pelantikan (termasuk sumpah) adalah bagian dari mekanisme hukum yang harus ditempuh setelah mendapatkan izin pengadilan, sehingga memiliki hubungan substantif dengan proses perlindungan harta anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa 'anak yang belum dewasa' tidak cakap untuk membuat persetujuan (perjanjian). Ini adalah alasan hukum utama mengapa anak tidak bisa menjual tanah sendiri dan mengapa diperlukan perwakilan/kuasa dari ibu melalui izin pengadilan. Pasal ini menjawab inti masalah 'bagaimana cara menjual' dengan menjelaskan siapa yang berhak bertindak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 359 KUHPerdata", + "Pasal 362 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18972, + "completion_tokens": 1268 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_670_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_670_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a160ffdf4ccfb593a6508c44529311e3ed1df081 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_670_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_670_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 66, + "timings": { + "parse": 0.116, + "classify": 0.0, + "condense": 667.329, + "read": 104.487, + "query": 3.51, + "relevance": 23.661, + "total": 799.102 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 209921, + "marked_chars": 210506 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI : \nDalam Konvensi \nDakam Pokok Perkara \n- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; \nDalam Rekonvensi \n- \nMenolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; \nDalam Konvensi Dan Rekonvensi \n- \nMenghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk \nmembayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. \n389.000., (tigaratus delapanpuluh Sembilan ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin , tanggal 24 Juni 2024, oleh \nkami, \nNovian \nSaputra,SH.M.Hum, \nsebagai \nHakim \nKetua \nHeru \nKuntjoro,S.H.M.H.dan Henry Dunant Manuhua,S.H.,M.Hum., masing-masing \nsebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Timur \ntanggal 27 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu \n,tanggal 10 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 65\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nbl" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134886, + "summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 670/Pdt.G/2023 antara PARA PENGGUGAT (Irian Rante, Yusak Kana, Yan Yus E. Manguta sebagai pengurus Sementara GPIL Jemaat Jakarta ibadah 08.00-10.00 WIB) melawan PARA TERGUGAT (Aristarkus Kadang, Marcus Tampanguma, Roedi Handoyo sebagai pengurus GPIL Jemaat Jakarta ibadah 10.30-selesai) dan TURUT TERGUGAT (PT Bank BNI 46 Cabang Mahkota Ancol). Pokok sengketa adalah pembagian aset gereja, uang kas, dan uang pembangunan pasca pemisahan ibadah, serta klaim perbuatan melawan hukum. [HAL 3-5] Penggugat dalil bahwa Majelis GPIL Jemaat Jakarta dibentuk berdasarkan SK MPS GPIL dan menempati gedung milik GEMINDO Getsemani di Jl. Matahari No. 5 dengan kontrak 5 tahun (01 Mei 2018-30 April 2023). Penggugat dalil telah membeli aset gereja (pendingin ruangan, komputer, organ, sound system, kursi, dll) dari uang kas jemaat [HAL 3]. Kronologi menunjukkan adanya rapat pada 02 Januari 2022 yang dipimpin Tergugat I dan Penggugat II yang menyepakati pemisahan ibadah [HAL 3-4]. [HAL 6-8] Penggugat dalil bahwa setelah pemisahan, Kelompok A (Penggugat) pindah ke Ruko Mahkota Ancol karena kontrak habis, sedangkan Kelompok B (Tergugat) tetap di Jl. Matahari No. 5 meskipun kontrak telah habis pada 30 April 2023 [HAL 5-6]. GEMINDO Getsemani mengirim somasi kepada Kelompok B dan meminta Kelompok A membantu menghimbau pengosongan gedung [HAL 6]. Penggugat dalil mengusulkan pembagian aset, kas, dan pembangunan 50%-50%, namun Tergugat hanya setuju untuk aset dan kas, menolak pembagian uang pembangunan karena Penggugat telah berpisah [HAL 6-7]. [HAL 9-11] MPS GPIL melakukan mediasi tripartit pada Juni 2022 dan pada 08 Juli 2022 memutuskan agar Kas Pembangunan dibagi dua serta masalah tidak dibawa ke ranah hukum [HAL 7-8]. Penggugat dalil Tergugat tidak mematuhi keputusan MPS GPIL [HAL 8]. Penggugat dalil MPS GPIL mengeluarkan Surat Keterangan No. 101 pada 19 Juli 2023 yang menyatakan Kelompok A (Penggugat) sebagai jemaat aktif dan sah secara hukum dengan susunan pengurus sementara yang tercantum [HAL 11-12]. [HAL 12-15] Penggugat dalil kepengurusan Tergugat (Kelompok B) tidak sah karena peneguhan penatua/diakon dilayani pendeta tidak seazas/sealiran GPIL [HAL 12]. Penggugat dalil Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan menahan aset gereja (pendingin ruangan, komputer, organ, sound system, kursi, mimbar, kotak persembahan) dan uang kas serta pembangunan sebesar Rp 1.937.314.645,00 di rekening BNI [HAL 14-15]. [HAL 16-17] Amar Gugatan Primair Penggugat: Mengabulkan gugatan, menyatakan perbuatan melawan hukum, memerintahkan pembagian aset gereja 50%-50%, memerintahkan penyerahan 50% uang kas dan pembangunan (Rp 1.937.314.645,00), menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil Rp 1.150.000.000,-, serta uang paksa Rp 1.000.000,-/hari. [HAL 18-21] Tergugat menjawab menolak semua dalil Penggugat kecuali hal yang benar. Tergugat mengakui pembentukan GPIL, lokasi ibadah, dan pembelian aset [HAL 18]. Tergugat dalil Penggugat adalah anggota yang memisahkan diri (\"GPIL Jemaat Ancol\") dan susunan pengurusnya tercantum [HAL 18-19]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa pemisahan adalah hasil kesepakatan awal; Tergugat dalil Penggugat sudah mengancam memisahkan diri sejak sebelum rapat 02 Januari 2022 karena masalah ketidakadiran majelis, penyalahgunaan dana pembangunan, dan pembatalan rencana pembelian tanah Bekasi [HAL 19-21]. Tergugat dalil rapat 02 Januari 2022 tidak berjalan normal karena Penggugat meninggalkan ruang rapat dan memaksa penandatanganan notulen yang belum selesai [HAL 20]. [HAL 22-25] Tergugat membantah dalil Penggugat tentang hasil rapat 13 Februari 2022 yang menyepakati jam ibadah 08.30 dan 10.30 [HAL 21-22]. Tergugat dalil usulan jam ibadah tersebut ditolak karena mengubah jadwal rutin 34 tahun (jam 10.00) [HAL 22]. Tergugat dalil mediasi Kapolsek Koja menghasilkan kesepakatan Penggugat mempercepat ibadah ke 08.00-09.30 dan Tergugat tetap jam 10.00, namun notulen Penggugat tidak pernah ditandatangani Tergugat karena cacat prosedur [HAL 23-24]. Tergugat dalil Penggugat telah pindah ke Ancol dan konsekuensi memisahkan diri adalah tidak berhak atas aset GPIL Jemaat Jakarta, mengutip preceden jemaat GPIL lain yang memisahkan diri tanpa menuntut aset [HAL 24-25]. [HAL 26-29] Tergugat mengakui masih menempati gedung Jl. Matahari No. 5 sampai Penggugat pindah sepenuhnya [HAL 25]. Tergugat dalil tidak pindah karena ada sengketa biaya perbaikan gedung dengan pemilik (GEMINDO) yang sedang berperkara [HAL 26]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa kepengurusan Tergugat tidak sah; Tergugat dalil peneguhan penatua/diakon pada 05 Maret 2023 telah sesuai TRT GPIL (dilakukan Majelis Jemaat, hari Minggu, oleh Pendeta, pakai formulir Sinode) dan tidak ada aturan mewajibkan pendeta GPIL, serta Pdt. James Hatalaibessy (Baptis) dianggap seazas karena dasar kepercayaan Kematian/Kebangkitan Kristus sama [HAL 28-30]. [HAL 31-34] Tergugat membantah dalil Penggugat tentang kesepakatan tripartit Juni 2022 [HAL 30]. Tergugat dalil tidak pernah sepakat \"membentuk satu jemaat\" baru oleh Penggugat, melainkan Penggugat yang ingin memisahkan diri sejak Oktober 2021 [HAL 31-32]. Tergugat dalil tidak setuju pembagian aset/kas kecuali Penggugat membentuk jemaat GPIL resmi (bukan nama GPIL Jemaat Jakarta) [HAL 32]. Tergugat dalil dana pembangunan adalah kewenangan Panitia Pembangunan (SK sampai 2025) dan MPS GPIL tidak berhak membaginya secara sepihak atau mencabut SK panitia [HAL 32-33]. Tergugat dalil laporan ke polisi dilakukan karena MPS GPIL tidak menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana pembangunan periode 2012-2018 [HAL 33-34]. [HAL 35-38] Tergugat menjawab surat-surat MPS GPIL [HAL 35-37]. Tergugat dalil Surat Keterangan MPS No. 101/2023 hanya menerangkan Penggugat sebagai jemaat aktif yang pindah, bukan pengakuan sah secara hukum atas kepengurusan atau hak atas aset [HAL 37-38]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa kepengurusan Tergugat tidak sah, menegaskan kembali bahwa peneguhan telah sesuai aturan dan yang tidak sah justru Penggugat yang telah pindah [HAL 38-40]. [HAL 41-42] Tergugat membantah dalil Penggugat tentang surat penawaran damai Agustus 2023 dan balasan September 2023 [HAL 41-42]. Tergugat dalil pemisahan kelompok hasil mediasi Polsek Koja, kepengurusan Tergugat sah, dan alasan tetap di Jl. Matahari No. 5 adalah karena belum adanya pertanggungjawaban biaya renovasi oleh pemilik gedung [HAL 42]. Tergugat menolak klaim perbuatan melawan hukum." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 77120, + "summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 670/Pdt.G/2023 antara PARA PENGGUGAT (Irian Rante, Yusak Kana, Yan Yus E. Manguta sebagai pengurus Sementara GPIL Jemaat Jakarta ibadah 08.00-10.00 WIB) melawan PARA TERGUGAT (Aristarkus Kadang, Marcus Tampanguma, Roedi Handoyo sebagai pengurus GPIL Jemaat Jakarta ibadah 10.30-selesai) dan TURUT TERGUGAT (PT Bank BNI 46 Cabang Mahkota Ancol). Pokok sengketa adalah pembagian aset gereja, uang kas, dan uang pembangunan pasca pemisahan ibadah, serta klaim perbuatan melawan hukum. [HAL 3-5] Penggugat dalil bahwa Majelis GPIL Jemaat Jakarta dibentuk berdasarkan SK MPS GPIL dan menempati gedung milik GEMINDO Getsemani di Jl. Matahari No. 5 dengan kontrak 5 tahun (01 Mei 2018-30 April 2023). Penggugat dalil telah membeli aset gereja (pendingin ruangan, komputer, organ, sound system, kursi, dll) dari uang kas jemaat [HAL 3]. Kronologi menunjukkan adanya rapat pada 02 Januari 2022 yang dipimpin Tergugat I dan Penggugat II yang menyepakati pemisahan ibadah [HAL 3-4]. [HAL 6-8] Penggugat dalil bahwa setelah pemisahan, Kelompok A (Penggugat) pindah ke Ruko Mahkota Ancol karena kontrak habis, sedangkan Kelompok B (Tergugat) tetap di Jl. Matahari No. 5 meskipun kontrak telah habis pada 30 April 2023 [HAL 5-6]. GEMINDO Getsemani mengirim somasi kepada Kelompok B dan meminta Kelompok A membantu menghimbau pengosongan gedung [HAL 6]. Penggugat dalil mengusulkan pembagian aset, kas, dan pembangunan 50%-50%, namun Tergugat hanya setuju untuk aset dan kas, menolak pembagian uang pembangunan karena Penggugat telah berpisah [HAL 6-7]. [HAL 9-11] MPS GPIL melakukan mediasi tripartit pada Juni 2022 dan pada 08 Juli 2022 memutuskan agar Kas Pembangunan dibagi dua serta masalah tidak dibawa ke ranah hukum [HAL 7-8]. Penggugat dalil Tergugat tidak mematuhi keputusan MPS GPIL [HAL 8]. Penggugat dalil MPS GPIL mengeluarkan Surat Keterangan No. 101 pada 19 Juli 2023 yang menyatakan Kelompok A (Penggugat) sebagai jemaat aktif dan sah secara hukum dengan susunan pengurus sementara yang tercantum [HAL 11-12]. [HAL 12-15] Penggugat dalil kepengurusan Tergugat (Kelompok B) tidak sah karena peneguhan penatua/diakon dilayani pendeta tidak seazas/sealiran GPIL [HAL 12]. Penggugat dalil Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan menahan aset gereja (pendingin ruangan, komputer, organ, sound system, kursi, mimbar, kotak persembahan) dan uang kas serta pembangunan sebesar Rp 1.937.314.645,00 di rekening BNI [HAL 14-15]. [HAL 16-17] Amar Gugatan Primair Penggugat: Mengabulkan gugatan, menyatakan perbuatan melawan hukum, memerintahkan pembagian aset gereja 50%-50%, memerintahkan penyerahan 50% uang kas dan pembangunan (Rp 1.937.314.645,00), menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil Rp 1.150.000.000,-, serta uang paksa Rp 1.000.000,-/hari. [HAL 18-21] Tergugat menjawab menolak semua dalil Penggugat kecuali hal yang benar. Tergugat mengakui pembentukan GPIL, lokasi ibadah, dan pembelian aset [HAL 18]. Tergugat dalil Penggugat adalah anggota yang memisahkan diri (\"GPIL Jemaat Ancol\") dan susunan pengurusnya tercantum [HAL 18-19]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa pemisahan adalah hasil kesepakatan awal; Tergugat dalil Penggugat sudah mengancam memisahkan diri sejak sebelum rapat 02 Januari 2022 karena masalah ketidakadiran majelis, penyalahgunaan dana pembangunan, dan pembatalan rencana pembelian tanah Bekasi [HAL 19-21]. Tergugat dalil rapat 02 Januari 2022 tidak berjalan normal karena Penggugat meninggalkan ruang rapat dan memaksa penandatanganan notulen yang belum selesai [HAL 20]. [HAL 22-25] Tergugat membantah dalil Penggugat tentang hasil rapat 13 Februari 2022 yang menyepakati jam ibadah 08.30 dan 10.30 [HAL 21-22]. Tergugat dalil usulan jam ibadah tersebut ditolak karena mengubah jadwal rutin 34 tahun (jam 10.00) [HAL 22]. Tergugat dalil mediasi Kapolsek Koja menghasilkan kesepakatan Penggugat mempercepat ibadah ke 08.00-09.30 dan Tergugat tetap jam 10.00, namun notulen Penggugat tidak pernah ditandatangani Tergugat karena cacat prosedur [HAL 23-24]. Tergugat dalil Penggugat telah pindah ke Ancol dan konsekuensi memisahkan diri adalah tidak berhak atas aset GPIL Jemaat Jakarta, mengutip preceden jemaat GPIL lain yang memisahkan diri tanpa menuntut aset [HAL 24-25]. [HAL 26-29] Tergugat mengakui masih menempati gedung Jl. Matahari No. 5 sampai Penggugat pindah sepenuhnya [HAL 25]. Tergugat dalil tidak pindah karena ada sengketa biaya perbaikan gedung dengan pemilik (GEMINDO) yang sedang berperkara [HAL 26]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa kepengurusan Tergugat tidak sah; Tergugat dalil peneguhan penatua/diakon pada 05 Maret 2023 telah sesuai TRT GPIL (dilakukan Majelis Jemaat, hari Minggu, oleh Pendeta, pakai formulir Sinode) dan tidak ada aturan mewajibkan pendeta GPIL, serta Pdt. James Hatalaibessy (Baptis) dianggap seazas karena dasar kepercayaan Kematian/Kebangkitan Kristus sama [HAL 28-30]. [HAL 31-34] Tergugat membantah dalil Penggugat tentang kesepakatan tripartit Juni 2022 [HAL 30]. Tergugat dalil tidak pernah sepakat \"membentuk satu jemaat\" baru oleh Penggugat, melainkan Penggugat yang ingin memisahkan diri sejak Oktober 2021 [HAL 31-32]. Tergugat dalil tidak setuju pembagian aset/kas kecuali Penggugat membentuk jemaat GPIL resmi (bukan nama GPIL Jemaat Jakarta) [HAL 32]. Tergugat dalil dana pembangunan adalah kewenangan Panitia Pembangunan (SK sampai 2025) dan MPS GPIL tidak berhak membaginya secara sepihak atau mencabut SK panitia [HAL 32-33]. Tergugat dalil laporan ke polisi dilakukan karena MPS GPIL tidak menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana pembangunan periode 2012-2018 [HAL 33-34]. [HAL 35-38] Tergugat menjawab surat-surat MPS GPIL [HAL 35-37]. Tergugat dalil Surat Keterangan MPS No. 101/2023 hanya menerangkan Penggugat sebagai jemaat aktif yang pindah, bukan pengakuan sah secara hukum atas kepengurusan atau hak atas aset [HAL 37-38]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa kepengurusan Tergugat tidak sah, menegaskan kembali bahwa peneguhan telah sesuai aturan dan yang tidak sah justru Penggugat yang telah pindah [HAL 38-40]. [HAL 41-42] Tergugat membantah dalil Penggugat tentang surat penawaran damai Agustus 2023 dan balasan September 2023 [HAL 41-42]. Tergugat dalil pemisahan kelompok hasil mediasi Polsek Koja, kepengurusan Tergugat sah, dan alasan tetap di Jl. Matahari No. 5 adalah karena belum adanya pertanggungjawaban biaya renovasi oleh pemilik gedung [HAL 42]. Tergugat menolak klaim perbuatan melawan hukum. [HAL 43-45] Dalam Rekonpensi, Tergugat dalil kepengurusan Kelompok B (Tergugat) SAH dan Kelompok A (Penggugat) TIDAK SAH. Tergugat dalil masih menempati Jl. Matahari No. 5 karena biaya renovasi yang dikeluarkan GPIL Jemaat Jakarta belum dipertanggungjawabkan oleh pemilik (Gemindo Jemaat Getsemani). Tergugat dalil Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena tidak melakukan serah terima kas dan menutup rekening kas pembangunan, sehingga merugikan Panitia Pembangunan. Tergugat menuntut: 1) Mengabulkan jawaban Tergugat; 2) Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum; 3) Menetapkan aset gereja (10 pendingin ruangan, 2 komputer, speaker, organ, sound system, infocus, 40 kursi, mimbar, 2 kotak persembahan) sebagai hak Kelompok B; 4) Menetapkan Tergugat berhak atas uang kas dan pembangunan sebesar Rp 1.937.314.645,00 di rekening BNI; 5) Memerintahkan Penggugat melakukan pertanggungjawaban serah terima periode 2012-2018; 6) Menghukum Penggugat membayar uang paksa Rp 1.000.000,-/hari dan biaya perkara. [HAL 46-58] Persidangan mengungkap bukti surat (P-1 s/d P-19 oleh Penggugat; T.I-1 s/d T.I-17 oleh Tergugat) dan kesaksian. Saksi Lyn Paruru (Penggugat) menyatakan pemisahan ibadah karena ketidakcocokan, termasuk rencana pembelian tanah oleh Aristarkus Kadang tanpa rapat jemaat, serta kesepakatan lisan MPS untuk membagi dua aset dan uang kas. Saksi George Richard Roebert (GEMINDO) menyatakan kontrak habis 30 April 2023, Penggugat pindah, sedangkan Tergugat tetap menempati karena sengketa renovasi dengan pemilik yang nilainya sekitar Rp 350-400 juta tanpa kesepakatan awal, dan GEMINDO telah mengirim somasi. Saksi Vince Timang (Tergugat) menyatakan Penggugat ingin memisahkan diri sejak Oktober 2021 karena ketidakcocokan dan dugaan penyelewengan, serta menolak perubahan jam ibadah 34 tahun. Saksi Mark Samuel (Tergugat) menegaskan kepengurusan Tergugat sah, tidak ada kesepakatan pembagian aset bagi yang memisahkan diri (mengutip preceden 7 jemaat GPIL lain yang tidak menuntut aset), dana pembangunan terpisah dari kas jemaat, dan uang kas/pembangunan masih terblokir di BNI atas nama Jemaat GPIL. [HAL 59-65] Majelis Hakim menilai pokok sengketa apakah tindakan Tergugat menahan aset dan uang kas (Rp 1.937.314.645,00) merupakan perbuatan melawan hukum. Hakim menemukan bahwa bukti P-3, P-4, P-7, P-8, dan P-11 membuktikan pembentukan pengurus sah, kesepakatan pemisahan ibadah/jam ibadah, berakhirnya kontrak GEMINDO, dan keputusan MPS 08 Juli 2022 yang membagi Kas Pembangunan dua setengah. Namun, Hakim menilai bahwa keputusan MPS tersebut dibantah Tergugat karena tidak ada kesepakatan bulat. Hakim juga menerima bukti T-3 yang membuktikan kepengurusan Tergugat (Kelompok B) terbentuk sah setelah kelompok Penggugat memisahkan diri. Terkait aset dan uang, Hakim berkesimpulan bahwa uang kas dan pembangunan berasal dari jemaat untuk pelayanan, dimuat dalam warta jemaat (bukti T-15), dan tidak dikuasai pribadi Tergugat. Saksi Mark Samuel menegaskan tidak ada kesepakatan pembagian aset bagi yang memisahkan diri, dan konsekuensi memisahkan diri adalah tidak mendapatkan pembagian aset/kas karena bersifat suka rela/sosial serta tidak ada aturan yang mewajibkan pembagian. Hakim menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak ada kewajiban hukum untuk membagikan aset/uang kas kepada yang keluar/memisah diri. Dalam Rekonvensi, Hakim menolak gugatan Tergugat karena Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga pertimbangan konvensi diambil alih untuk menolak rekonvensi juga. [HAL 66] AMAR PUTUSAN: 1. Dalam Konvensi: Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 2. Dalam Rekonvensi: Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya. 3. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 389.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 670/Pdt.G/2023 antara PARA PENGGUGAT (Irian Rante, Yusak Kana, Yan Yus E. Manguta sebagai pengurus Sementara GPIL Jemaat Jakarta ibadah 08.00-10.00 WIB) melawan PARA TERGUGAT (Aristarkus Kadang, Marcus Tampanguma, Roedi Handoyo sebagai pengurus GPIL Jemaat Jakarta ibadah 10.30-selesai) dan TURUT TERGUGAT (PT Bank BNI 46 Cabang Mahkota Ancol). Pokok sengketa adalah pembagian aset gereja, uang kas, dan uang pembangunan pasca pemisahan ibadah, serta klaim perbuatan melawan hukum. [HAL 3-5] Penggugat dalil bahwa Majelis GPIL Jemaat Jakarta dibentuk berdasarkan SK MPS GPIL dan menempati gedung milik GEMINDO Getsemani di Jl. Matahari No. 5 dengan kontrak 5 tahun (01 Mei 2018-30 April 2023). Penggugat dalil telah membeli aset gereja (pendingin ruangan, komputer, organ, sound system, kursi, dll) dari uang kas jemaat [HAL 3]. Kronologi menunjukkan adanya rapat pada 02 Januari 2022 yang dipimpin Tergugat I dan Penggugat II yang menyepakati pemisahan ibadah [HAL 3-4]. [HAL 6-8] Penggugat dalil bahwa setelah pemisahan, Kelompok A (Penggugat) pindah ke Ruko Mahkota Ancol karena kontrak habis, sedangkan Kelompok B (Tergugat) tetap di Jl. Matahari No. 5 meskipun kontrak telah habis pada 30 April 2023 [HAL 5-6]. GEMINDO Getsemani mengirim somasi kepada Kelompok B dan meminta Kelompok A membantu menghimbau pengosongan gedung [HAL 6]. Penggugat dalil mengusulkan pembagian aset, kas, dan pembangunan 50%-50%, namun Tergugat hanya setuju untuk aset dan kas, menolak pembagian uang pembangunan karena Penggugat telah berpisah [HAL 6-7]. [HAL 9-11] MPS GPIL melakukan mediasi tripartit pada Juni 2022 dan pada 08 Juli 2022 memutuskan agar Kas Pembangunan dibagi dua serta masalah tidak dibawa ke ranah hukum [HAL 7-8]. Penggugat dalil Tergugat tidak mematuhi keputusan MPS GPIL [HAL 8]. Penggugat dalil MPS GPIL mengeluarkan Surat Keterangan No. 101 pada 19 Juli 2023 yang menyatakan Kelompok A (Penggugat) sebagai jemaat aktif dan sah secara hukum dengan susunan pengurus sementara yang tercantum [HAL 11-12]. [HAL 12-15] Penggugat dalil kepengurusan Tergugat (Kelompok B) tidak sah karena peneguhan penatua/diakon dilayani pendeta tidak seazas/sealiran GPIL [HAL 12]. Penggugat dalil Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan menahan aset gereja (pendingin ruangan, komputer, organ, sound system, kursi, mimbar, kotak persembahan) dan uang kas serta pembangunan sebesar Rp 1.937.314.645,00 di rekening BNI [HAL 14-15]. [HAL 16-17] Amar Gugatan Primair Penggugat: Mengabulkan gugatan, menyatakan perbuatan melawan hukum, memerintahkan pembagian aset gereja 50%-50%, memerintahkan penyerahan 50% uang kas dan pembangunan (Rp 1.937.314.645,00), menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil Rp 1.150.000.000,-, serta uang paksa Rp 1.000.000,-/hari. [HAL 18-21] Tergugat menjawab menolak semua dalil Penggugat kecuali hal yang benar. Tergugat mengakui pembentukan GPIL, lokasi ibadah, dan pembelian aset [HAL 18]. Tergugat dalil Penggugat adalah anggota yang memisahkan diri (\"GPIL Jemaat Ancol\") dan susunan pengurusnya tercantum [HAL 18-19]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa pemisahan adalah hasil kesepakatan awal; Tergugat dalil Penggugat sudah mengancam memisahkan diri sejak sebelum rapat 02 Januari 2022 karena masalah ketidakadiran majelis, penyalahgunaan dana pembangunan, dan pembatalan rencana pembelian tanah Bekasi [HAL 19-21]. Tergugat dalil rapat 02 Januari 2022 tidak berjalan normal karena Penggugat meninggalkan ruang rapat dan memaksa penandatanganan notulen yang belum selesai [HAL 20]. [HAL 22-25] Tergugat membantah dalil Penggugat tentang hasil rapat 13 Februari 2022 yang menyepakati jam ibadah 08.30 dan 10.30 [HAL 21-22]. Tergugat dalil usulan jam ibadah tersebut ditolak karena mengubah jadwal rutin 34 tahun (jam 10.00) [HAL 22]. Tergugat dalil mediasi Kapolsek Koja menghasilkan kesepakatan Penggugat mempercepat ibadah ke 08.00-09.30 dan Tergugat tetap jam 10.00, namun notulen Penggugat tidak pernah ditandatangani Tergugat karena cacat prosedur [HAL 23-24]. Tergugat dalil Penggugat telah pindah ke Ancol dan konsekuensi memisahkan diri adalah tidak berhak atas aset GPIL Jemaat Jakarta, mengutip preceden jemaat GPIL lain yang memisahkan diri tanpa menuntut aset [HAL 24-25]. [HAL 26-29] Tergugat mengakui masih menempati gedung Jl. Matahari No. 5 sampai Penggugat pindah sepenuhnya [HAL 25]. Tergugat dalil tidak pindah karena ada sengketa biaya perbaikan gedung dengan pemilik (GEMINDO) yang sedang berperkara [HAL 26]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa kepengurusan Tergugat tidak sah; Tergugat dalil peneguhan penatua/diakon pada 05 Maret 2023 telah sesuai TRT GPIL (dilakukan Majelis Jemaat, hari Minggu, oleh Pendeta, pakai formulir Sinode) dan tidak ada aturan mewajibkan pendeta GPIL, serta Pdt. James Hatalaibessy (Baptis) dianggap seazas karena dasar kepercayaan Kematian/Kebangkitan Kristus sama [HAL 28-30]. [HAL 31-34] Tergugat membantah dalil Penggugat tentang kesepakatan tripartit Juni 2022 [HAL 30]. Tergugat dalil tidak pernah sepakat \"membentuk satu jemaat\" baru oleh Penggugat, melainkan Penggugat yang ingin memisahkan diri sejak Oktober 2021 [HAL 31-32]. Tergugat dalil tidak setuju pembagian aset/kas kecuali Penggugat membentuk jemaat GPIL resmi (bukan nama GPIL Jemaat Jakarta) [HAL 32]. Tergugat dalil dana pembangunan adalah kewenangan Panitia Pembangunan (SK sampai 2025) dan MPS GPIL tidak berhak membaginya secara sepihak atau mencabut SK panitia [HAL 32-33]. Tergugat dalil laporan ke polisi dilakukan karena MPS GPIL tidak menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana pembangunan periode 2012-2018 [HAL 33-34]. [HAL 35-38] Tergugat menjawab surat-surat MPS GPIL [HAL 35-37]. Tergugat dalil Surat Keterangan MPS No. 101/2023 hanya menerangkan Penggugat sebagai jemaat aktif yang pindah, bukan pengakuan sah secara hukum atas kepengurusan atau hak atas aset [HAL 37-38]. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa kepengurusan Tergugat tidak sah, menegaskan kembali bahwa peneguhan telah sesuai aturan dan yang tidak sah justru Penggugat yang telah pindah [HAL 38-40]. [HAL 41-42] Tergugat membantah dalil Penggugat tentang surat penawaran damai Agustus 2023 dan balasan September 2023 [HAL 41-42]. Tergugat dalil pemisahan kelompok hasil mediasi Polsek Koja, kepengurusan Tergugat sah, dan alasan tetap di Jl. Matahari No. 5 adalah karena belum adanya pertanggungjawaban biaya renovasi oleh pemilik gedung [HAL 42]. Tergugat menolak klaim perbuatan melawan hukum. [HAL 43-45] Dalam Rekonpensi, Tergugat dalil kepengurusan Kelompok B (Tergugat) SAH dan Kelompok A (Penggugat) TIDAK SAH. Tergugat dalil masih menempati Jl. Matahari No. 5 karena biaya renovasi yang dikeluarkan GPIL Jemaat Jakarta belum dipertanggungjawabkan oleh pemilik (Gemindo Jemaat Getsemani). Tergugat dalil Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena tidak melakukan serah terima kas dan menutup rekening kas pembangunan, sehingga merugikan Panitia Pembangunan. Tergugat menuntut: 1) Mengabulkan jawaban Tergugat; 2) Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum; 3) Menetapkan aset gereja (10 pendingin ruangan, 2 komputer, speaker, organ, sound system, infocus, 40 kursi, mimbar, 2 kotak persembahan) sebagai hak Kelompok B; 4) Menetapkan Tergugat berhak atas uang kas dan pembangunan sebesar Rp 1.937.314.645,00 di rekening BNI; 5) Memerintahkan Penggugat melakukan pertanggungjawaban serah terima periode 2012-2018; 6) Menghukum Penggugat membayar uang paksa Rp 1.000.000,-/hari dan biaya perkara. [HAL 46-58] Persidangan mengungkap bukti surat (P-1 s/d P-19 oleh Penggugat; T.I-1 s/d T.I-17 oleh Tergugat) dan kesaksian. Saksi Lyn Paruru (Penggugat) menyatakan pemisahan ibadah karena ketidakcocokan, termasuk rencana pembelian tanah oleh Aristarkus Kadang tanpa rapat jemaat, serta kesepakatan lisan MPS untuk membagi dua aset dan uang kas. Saksi George Richard Roebert (GEMINDO) menyatakan kontrak habis 30 April 2023, Penggugat pindah, sedangkan Tergugat tetap menempati karena sengketa renovasi dengan pemilik yang nilainya sekitar Rp 350-400 juta tanpa kesepakatan awal, dan GEMINDO telah mengirim somasi. Saksi Vince Timang (Tergugat) menyatakan Penggugat ingin memisahkan diri sejak Oktober 2021 karena ketidakcocokan dan dugaan penyelewengan, serta menolak perubahan jam ibadah 34 tahun. Saksi Mark Samuel (Tergugat) menegaskan kepengurusan Tergugat sah, tidak ada kesepakatan pembagian aset bagi yang memisahkan diri (mengutip preceden 7 jemaat GPIL lain yang tidak menuntut aset), dana pembangunan terpisah dari kas jemaat, dan uang kas/pembangunan masih terblokir di BNI atas nama Jemaat GPIL. [HAL 59-65] Majelis Hakim menilai pokok sengketa apakah tindakan Tergugat menahan aset dan uang kas (Rp 1.937.314.645,00) merupakan perbuatan melawan hukum. Hakim menemukan bahwa bukti P-3, P-4, P-7, P-8, dan P-11 membuktikan pembentukan pengurus sah, kesepakatan pemisahan ibadah/jam ibadah, berakhirnya kontrak GEMINDO, dan keputusan MPS 08 Juli 2022 yang membagi Kas Pembangunan dua setengah. Namun, Hakim menilai bahwa keputusan MPS tersebut dibantah Tergugat karena tidak ada kesepakatan bulat. Hakim juga menerima bukti T-3 yang membuktikan kepengurusan Tergugat (Kelompok B) terbentuk sah setelah kelompok Penggugat memisahkan diri. Terkait aset dan uang, Hakim berkesimpulan bahwa uang kas dan pembangunan berasal dari jemaat untuk pelayanan, dimuat dalam warta jemaat (bukti T-15), dan tidak dikuasai pribadi Tergugat. Saksi Mark Samuel menegaskan tidak ada kesepakatan pembagian aset bagi yang memisahkan diri, dan konsekuensi memisahkan diri adalah tidak mendapatkan pembagian aset/kas karena bersifat suka rela/sosial serta tidak ada aturan yang mewajibkan pembagian. Hakim menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak ada kewajiban hukum untuk membagikan aset/uang kas kepada yang keluar/memisah diri. Dalam Rekonvensi, Hakim menolak gugatan Tergugat karena Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga pertimbangan konvensi diambil alih untuk menolak rekonvensi juga. [HAL 66] AMAR PUTUSAN: 1. Dalam Konvensi: Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 2. Dalam Rekonvensi: Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya. 3. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 389.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 10411, + "frame": "Para Penggugat (pengurus sementara GPIL Jemaat Jakarta ibadah 08.00-10.00 WIB) menggugat Para Tergugat (pengurus GPIL Jemaat Jakarta ibadah 10.30-selesai) dan Turut Tergugat (PT Bank BNI 46 Cabang Mahkota Ancol) terkait pembagian aset gereja, uang kas, dan uang pembangunan pasca pemisahan ibadah serta klaim perbuatan melawan hukum. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, memerintahkan pembagian aset dan uang kas/pembangunan sebesar Rp 1.937.314.645,00 secara adil, serta membayar ganti rugi dan uang paksa. Putusan menolak seluruh gugatan Para Penggugat karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum atau kewajiban hukum untuk membagikan aset kepada pihak yang memisahkan diri.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dan Para Tergugat awalnya merupakan satu kesatuan GPIL Jemaat Jakarta yang menempati gedung milik GEMINDO Getsemani dengan kontrak yang berakhir pada 30 April 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi pemisahan ibadah di mana Para Penggugat pindah ke Ruko Mahkota Ancol dan Para Tergugat tetap menempati gedung Jl. Matahari No. 5.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menahan aset gereja (pendingin ruangan, komputer, organ, sound system, kursi, dll) dan uang kas serta pembangunan sebesar Rp 1.937.314.645,00 di rekening BNI.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan aset dan uang tersebut tanpa hak.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalil bahwa kepengurusan mereka sah dan Para Penggugat tidak berhak atas aset karena telah memisahkan diri, mengutip preceden jemaat GPIL lain yang tidak menuntut aset.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa tidak ada aturan atau kesepakatan yang mewajibkan pembagian aset dan uang kas kepada pihak yang memisahkan diri, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum atau kewajiban hukum untuk membagikan aset/uang kas kepada yang keluar/memisah diri.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari pemisahan ibadah di GPIL Jemaat Jakarta yang mengakibatkan dua kelompok pengurus berbeda, yaitu Para Penggugat (kelompok ibadah pagi) dan Para Tergugat (kelompok ibadah siang). Para Penggugat menuntut pembagian aset gereja dan uang kas serta pembangunan yang tersisa di rekening bank, dengan dalil bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan harta tersebut. Para Tergugat membantah tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa kepengurusan mereka sah dan Para Penggugat tidak berhak atas aset karena telah memisahkan diri dari jemaat induk. Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti mengenai pembentukan pengurus, kesepakatan pemisahan, dan status kepengurusan, serta menemukan bahwa tidak ada aturan atau kesepakatan yang mewajibkan pembagian aset kepada pihak yang memisahkan diri. Hakim memutuskan bahwa uang kas dan pembangunan berasal dari jemaat untuk pelayanan dan tidak dikuasai secara pribadi, serta menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak ada kewajiban hukum untuk membagikan aset kepada yang keluar. Akibatnya, seluruh gugatan Para Penggugat ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari pemisahan ibadah di GPIL Jemaat Jakarta yang mengakibatkan dua kelompok pengurus berbeda, yaitu Para Penggugat (kelompok ibadah pagi) dan Para Tergugat (kelompok ibadah siang). Para Penggugat menuntut pembagian aset gereja dan uang kas serta pembangunan yang tersisa di rekening bank, dengan dalil bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan harta tersebut. Para Tergugat membantah tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa kepengurusan mereka sah dan Para Penggugat tidak berhak atas aset karena telah memisahkan diri dari jemaat induk. Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti mengenai pembentukan pengurus, kesepakatan pemisahan, dan status kepengurusan, serta menemukan bahwa tidak ada aturan atau kesepakatan yang mewajibkan pembagian aset kepada pihak yang memisahkan diri. Hakim memutuskan bahwa uang kas dan pembangunan berasal dari jemaat untuk pelayanan dan tidak dikuasai secara pribadi, serta menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak ada kewajiban hukum untuk membagikan aset kepada yang keluar. Akibatnya, seluruh gugatan Para Penggugat ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dan Para Tergugat awalnya merupakan satu kesatuan GPIL Jemaat Jakarta yang menempati gedung milik GEMINDO Getsemani dengan kontrak yang berakhir pada 30 April 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi pemisahan ibadah di mana Para Penggugat pindah ke Ruko Mahkota Ancol dan Para Tergugat tetap menempati gedung Jl. Matahari No. 5.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menahan aset gereja (pendingin ruangan, komputer, organ, sound system, kursi, dll) dan uang kas serta pembangunan sebesar Rp 1.937.314.645,00 di rekening BNI.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan aset dan uang tersebut tanpa hak.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalil bahwa kepengurusan mereka sah dan Para Penggugat tidak berhak atas aset karena telah memisahkan diri, mengutip preceden jemaat GPIL lain yang tidak menuntut aset.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa tidak ada aturan atau kesepakatan yang mewajibkan pembagian aset dan uang kas kepada pihak yang memisahkan diri, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum atau kewajiban hukum untuk membagikan aset/uang kas kepada yang keluar/memisah diri.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa kami tidak boleh ambil uang kas dan barang gereja setelah ibadah kami dipisah dari kelompok mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23118, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi dasar gugatan utama Penggugat dalam sengketa. Pertanyaan awam berkaitan dengan hak atas aset gereja yang disengketakan sebagai akibat dari pemisahan kelompok. Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa pokok sengketa adalah apakah tindakan Tergugat merupakan 'perbuatan melawan hukum' dan kemudian menolak gugatan karena tidak adanya dasar hukum atau aturan yang mewajibkan pembagian aset. Dengan demikian, Pasal 1365 adalah kerangka hukum substantif yang diuji untuk menjawab apakah Tergugat wajib mengganti kerugian (memberikan aset) kepada Penggugat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 72226, + "completion_tokens": 6109 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_673_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_673_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d7b0052c040da31fafec204848517da6b4c2b562 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_673_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,174 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_673_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 38, + "timings": { + "parse": 0.082, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 149.105, + "query": 6.746, + "relevance": 72.083, + "total": 228.015 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 100924, + "marked_chars": 101257 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM EKSEPSI \n- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat III tidak dapat diterima. \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 \ntanggal 11 Desember 1974 yang dibuat dihadapan Atmadiredja, Notaris di \nJakarta, dengan obyek jual beli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor \n179/Rawa Bangke seluas 299 M2 (dua ratus Sembilan puluh sembilan \nmeter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atas tanah \ntersebut, antara Turut Tergugat (Achmad Jupri) selaku Penjual dan \nTergugat (Djunarsono) selaku Pembeli; \n3. Menyatakan sah dan mengikat Tanda Terima Jual Beli tanah dan \nbangunan tanggal 25 Oktober 1984 dengan objek Hak Guna Bangunan \nNomor 179/Rawa Bangke, seluas 299 m2 (dua ratus sembilan puluh \nsembilan meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atas \ntanah tersebut, antara Tergugat (Djunarsono) selaku Penjual dan Ir. H. \nSaleh Gasim sekarang almarhum selaku Pembeli, yang diwariskan oleh \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 35\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indo" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 101257, + "frame": "Para Penggugat, sebagai ahli waris almarhum Ir. H. Saleh Gasim, menggugat Tergugat (Djunarsono), Turut Tergugat I (Achmad Jupri), Turut Tergugat II (Notaris Atmadiredja), dan Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur) terkait pengesahan jual beli tanah dan bangunan serta hak prioritas atas tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 179/Rawa Bangke. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah jual beli tersebut, menyatakan hak prioritas Para Penggugat, memerintahkan penyerahan objek sengketa, serta memerintahkan Turut Tergugat III menerbitkan hak atas tanah baru. Gugatan ini diterima sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ir. H. Saleh Gasim.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 11 Desember 1974, Achmad Jupri menjual objek tanah Hak Guna Bangunan Nomor 179/Rawa Bangke kepada Djunarsono melalui Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 dengan harga Rp. 5.000.000 yang telah dibayar lunas.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 25 Oktober 1984, Djunarsono menjual objek tanah Hak Guna Bangunan Nomor 179/Rawa Bangke kepada almarhum Ir. H. Saleh Gasim melalui Tanda Terima Jual Beli dengan harga Rp. 17.000.000 yang telah dibayar lunas.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Ir. H. Saleh Gasim dan keluarganya telah menempati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 1984 hingga saat ini.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat saat ini menguasai fisik objek sengketa berupa tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hak Guna Bangunan Nomor 179/Rawa Bangke telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 30 April 1994 sehingga berstatus Tanah Negara.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat memiliki hak prioritas untuk mengajukan permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah bekas Hak Guna Bangunan yang telah berakhir.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat III menolak gugatan Para Penggugat dengan dalil Para Penggugat tidak memiliki legal standing dan meminta gugatan ditolak atau tidak dapat diterima.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Penggugat meminta penghukuman kepada Tergugat atau siapa pun yang menguasai objek untuk menyerahkan objek kepada Para Penggugat.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan ahli waris almarhum Ir. H. Saleh Gasim, mengajukan gugatan pengesahan jual beli tanah dan bangunan serta permohonan hak prioritas atas tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 179/Rawa Bangke yang telah berakhir jangka waktunya dan berstatus Tanah Negara. Para Penggugat dalilkan bahwa tanah tersebut awalnya dijual oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat pada tahun 1974, kemudian dijual Tergugat kepada almarhum Ir. H. Saleh Gasim pada tahun 1984, dan sejak saat itu objek sengketa telah dikuasai secara fisik oleh almarhum serta ahli warisnya. Turut Tergugat III membantah gugatan dengan alasan Para Penggugat tidak memiliki legal standing. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat memiliki legal standing sebagai ahli waris, serta menyatakan sah dan mengikatnya kedua transaksi jual beli tersebut berdasarkan bukti pembayaran lunas dan penguasaan fisik yang lama. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah jual beli, menetapkan hak prioritas Para Penggugat untuk memperoleh hak atas tanah baru, serta memerintahkan Turut Tergugat III menerima permohonan dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah baru. Permintaan Para Penggugat untuk memerintahkan penyerahan objek sengketa ditolak karena objek tersebut sudah dalam penguasaan Para Penggugat, sementara eksepsi Turut Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan ahli waris almarhum Ir. H. Saleh Gasim, mengajukan gugatan pengesahan jual beli tanah dan bangunan serta permohonan hak prioritas atas tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 179/Rawa Bangke yang telah berakhir jangka waktunya dan berstatus Tanah Negara. Para Penggugat dalilkan bahwa tanah tersebut awalnya dijual oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat pada tahun 1974, kemudian dijual Tergugat kepada almarhum Ir. H. Saleh Gasim pada tahun 1984, dan sejak saat itu objek sengketa telah dikuasai secara fisik oleh almarhum serta ahli warisnya. Turut Tergugat III membantah gugatan dengan alasan Para Penggugat tidak memiliki legal standing. Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat memiliki legal standing sebagai ahli waris, serta menyatakan sah dan mengikatnya kedua transaksi jual beli tersebut berdasarkan bukti pembayaran lunas dan penguasaan fisik yang lama. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah jual beli, menetapkan hak prioritas Para Penggugat untuk memperoleh hak atas tanah baru, serta memerintahkan Turut Tergugat III menerima permohonan dan menerbitkan sertifikat hak atas tanah baru. Permintaan Para Penggugat untuk memerintahkan penyerahan objek sengketa ditolak karena objek tersebut sudah dalam penguasaan Para Penggugat, sementara eksepsi Turut Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ir. H. Saleh Gasim.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 11 Desember 1974, Achmad Jupri menjual objek tanah Hak Guna Bangunan Nomor 179/Rawa Bangke kepada Djunarsono melalui Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 dengan harga Rp. 5.000.000 yang telah dibayar lunas.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 25 Oktober 1984, Djunarsono menjual objek tanah Hak Guna Bangunan Nomor 179/Rawa Bangke kepada almarhum Ir. H. Saleh Gasim melalui Tanda Terima Jual Beli dengan harga Rp. 17.000.000 yang telah dibayar lunas.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Ir. H. Saleh Gasim dan keluarganya telah menempati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 1984 hingga saat ini.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat saat ini menguasai fisik objek sengketa berupa tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hak Guna Bangunan Nomor 179/Rawa Bangke telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 30 April 1994 sehingga berstatus Tanah Negara.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat memiliki hak prioritas untuk mengajukan permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah bekas Hak Guna Bangunan yang telah berakhir.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat III menolak gugatan Para Penggugat dengan dalil Para Penggugat tidak memiliki legal standing dan meminta gugatan ditolak atau tidak dapat diterima.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Penggugat meminta penghukuman kepada Tergugat atau siapa pun yang menguasai objek untuk menyerahkan objek kepada Para Penggugat.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris sudah bayar lunas dan tempati tanah ini sejak lama, tapi hak gunanya sudah habis jadi tanah negara, bagaimana cara saya urus sertifikat baru?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26781, + "candidates": [ + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1870 KUHPerdata", + "Pasal 1963 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1963: Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuatnya). Meskipun putusan menyebutkan jual beli antara para pihak adalah sah, pertanyaan spesifik pengguna adalah tentang 'cara mengurus sertifikat baru' setelah hak guna bangunan habis. Pasal 1340 tidak mengatur mekanisme peralihan hak, prioritas ahli waris, atau prosedur administrasi pertanahan untuk pengurusan sertifikat baru, sehingga tidak memiliki hubungan substantif langsung dengan solusi administratif yang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta otentik. Putusan menggunakan akta sebagai bukti untuk menetapkan status hukum jual beli, namun pertanyaan pengguna berfokus pada prosedur administratif pengurusan sertifikat baru (hak prioritas) setelah masa hak habis. Pasal 1870 tidak mengatur hak prioritas ahli waris atau tata cara pengurusan sertifikat baru, sehingga tidak relevan sebagai jawaban substantif untuk pertanyaan 'bagaimana cara urus'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perolehan hak milik lewat waktu (verjaring). Putusan justru menolak argumen perolehan hak lewat waktu karena telah ada dasar hukum lain (SE MA No. 4/2016) yang memberikan hak prioritas kepada ahli waris pemegang HGB lama. Pertanyaan pengguna berkaitan dengan hak prioritas administratif berdasarkan status ahli waris, bukan perolehan hak melalui penguasaan jangka panjang tanpa alas hak. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan dengan mekanisme hukum yang diterapkan dalam perkara untuk menjawab pertanyaan pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 37549, + "completion_tokens": 1579 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_677_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_677_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..311aac469aa1556bdc18fe95d06540a8f7c07b1a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_677_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_677_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Tim.pdf", + "n_pages": 35, + "timings": { + "parse": 0.06, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 113.391, + "query": 10.007, + "relevance": 27.935, + "total": 151.393 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 112201, + "marked_chars": 112507 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\nI.\nDALAM KONVENSI\nA. Dalam Eksepsi :\n-\nMenolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya\nB. DALAM POKOK PERKARA\n1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;\n2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan\nkewajibannya dan Mempersulit Penggugat untuk pengambilan BPKB\nkendaraan Toyota/Avanza/F 53 G M/T tahun 2016 warna silver metalik\nnomor rangka MHKM5EA3JGJ036190 nomor mesin 1NRF139309\ndengan Nomor Polisi B 2408 TKC atas nama kepemilikan (BPKB)\nHalaman 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 677/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 32\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nalmarhum Bertho Efendi Gultom (Suami Penggugat) merupakan\nPerbuatan Melawan Hukum;\n3. Menyatakan Pembayaran angsuran mulai dari uang muka, pembayaran\npertama sampai dengan Lunas atas Kredit kendaraan Toyota/Avanza/F\n53 G M/T tahun 2016 warna silver metalik nomor rangka\nMHKM5EA3JGJ036190 nomor mesin 1NRF139309 dengan Nomor\nPolisi B 2408 TKC atas nama k" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 112507, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris almarhum Bertho Efendi Gultom, menggugat Tergugat (kakak ipar) dan Turut Tergugat (PT. Toyota Astra Financial Services) terkait sengketa pengambilan BPKB mobil Toyota Avanza yang telah lunas. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan pembayaran kredit sah, dan memerintahkan Turut Tergugat menyerahkan BPKB kepada Penggugat. Putusan pengadilan mengabulkan sebagian gugatan konvensi dan sebagian gugatan rekonvensi Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarhum Bertho Efendi Gultom membeli mobil Toyota Avanza tahun 2016 dengan pembiayaan dari Turut Tergugat, namun karena tidak memenuhi syarat, identitas Tergugat digunakan sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melunasi seluruh angsuran kredit mobil tersebut hingga Juni 2020.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Lunas atas pembiayaan mobil tersebut pada tanggal 10 Juli 2020.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak membantu Penggugat dalam pengambilan BPKB mobil dari Turut Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat mengambil BPKB tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa almarhum Bertho Efendi Gultom meminjam uang sebesar Rp8.000.000 dari Tergugat untuk tambahan uang muka (DP) mobil.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan adanya pinjaman lain dari almarhum Bertho Efendi Gultom untuk keperluan service dan cicilan mobil sebesar Rp29.500.000.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat membantal dalil Tergugat mengenai jumlah pinjaman dengan menyatakan bahwa almarhum hanya meminjam Rp5.700.000 yang telah dikembalikan beserta bunga.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris almarhum Bertho Efendi Gultom, menggugat Tergugat (kakak ipar almarhum) dan Turut Tergugat (PT. Toyota Astra Financial Services) karena Tergugat menolak menyerahkan KTP dan surat kuasa yang diperlukan untuk pengambilan BPKB mobil Toyota Avanza yang telah lunas. Penggugat mendalilkan bahwa meskipun identitas Tergugat digunakan sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan, almarhum adalah pemilik sebenarnya dan Penggugat telah melunasi seluruh kredit, sehingga Tergugat wajib membantu pengambilan BPKB. Tergugat mengajukan eksepsi yang ditolak, serta mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pengembalian pinjaman uang yang didalilkannya diberikan almarhum untuk DP dan cicilan mobil. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat berkewajiban membantu pengambilan BPKB dan penolakannya merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga memerintahkan Turut Tergugat menyerahkan BPKB kepada Penggugat. Namun, hakim menolak dalil Penggugat untuk dinyatakan sebagai debitur sebenarnya karena secara hukum perjanjian pembiayaan terikat antara Tergugat dan Turut Tergugat. Dalam gugatan rekonvensi, hakim hanya mengabulkan sebagian dengan menetapkan Tergugat membayar pinjaman DP sebesar Rp8.000.000 beserta bunga, sementara dalil pinjaman lain dan kerugian immaterial ditolak karena tidak terbukti." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris almarhum Bertho Efendi Gultom, menggugat Tergugat (kakak ipar almarhum) dan Turut Tergugat (PT. Toyota Astra Financial Services) karena Tergugat menolak menyerahkan KTP dan surat kuasa yang diperlukan untuk pengambilan BPKB mobil Toyota Avanza yang telah lunas. Penggugat mendalilkan bahwa meskipun identitas Tergugat digunakan sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan, almarhum adalah pemilik sebenarnya dan Penggugat telah melunasi seluruh kredit, sehingga Tergugat wajib membantu pengambilan BPKB. Tergugat mengajukan eksepsi yang ditolak, serta mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pengembalian pinjaman uang yang didalilkannya diberikan almarhum untuk DP dan cicilan mobil. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat berkewajiban membantu pengambilan BPKB dan penolakannya merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga memerintahkan Turut Tergugat menyerahkan BPKB kepada Penggugat. Namun, hakim menolak dalil Penggugat untuk dinyatakan sebagai debitur sebenarnya karena secara hukum perjanjian pembiayaan terikat antara Tergugat dan Turut Tergugat. Dalam gugatan rekonvensi, hakim hanya mengabulkan sebagian dengan menetapkan Tergugat membayar pinjaman DP sebesar Rp8.000.000 beserta bunga, sementara dalil pinjaman lain dan kerugian immaterial ditolak karena tidak terbukti.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarhum Bertho Efendi Gultom membeli mobil Toyota Avanza tahun 2016 dengan pembiayaan dari Turut Tergugat, namun karena tidak memenuhi syarat, identitas Tergugat digunakan sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melunasi seluruh angsuran kredit mobil tersebut hingga Juni 2020.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Lunas atas pembiayaan mobil tersebut pada tanggal 10 Juli 2020.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak membantu Penggugat dalam pengambilan BPKB mobil dari Turut Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat mengambil BPKB tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa almarhum Bertho Efendi Gultom meminjam uang sebesar Rp8.000.000 dari Tergugat untuk tambahan uang muka (DP) mobil.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan adanya pinjaman lain dari almarhum Bertho Efendi Gultom untuk keperluan service dan cicilan mobil sebesar Rp29.500.000.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat membantal dalil Tergugat mengenai jumlah pinjaman dengan menyatakan bahwa almarhum hanya meminjam Rp5.700.000 yang telah dikembalikan beserta bunga.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah lunasi kredit mobil atas nama almarhum, tapi kakak iparnya menolak bantu ambil BPKB, apa saya bisa paksa dia serahkan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 31301, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan teori hukum utama yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan untuk menilai kewajiban Tergugat membantu pengambilan BPKB dan akibat hukum dari penolakan tersebut. Putusan secara eksplisit menyatakan bahwa penolakan Tergugat adalah 'Perbuatan melawan Hukum' berdasarkan prinsip dalam pasal ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 42072, + "completion_tokens": 1078 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_677_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_677_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5f64352417519bde9b81e8e13e488c26bf80ddc0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_677_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_677_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.062, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.7, + "query": 9.26, + "relevance": 37.137, + "total": 150.16 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 35932, + "marked_chars": 36040 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 36040, + "frame": "Pemohon LATIFAH mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ibunya sendiri, Hj. SAODAH, yang berstatus sebagai terampu. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai pengampu yang berwenang mengurus harta dan perbuatan hukum terampu karena kondisi kesehatan dan mental terampu yang tidak cakap. Permohonan ini diajukan dalam rangka perkara perdata permohonan (volunter) tanpa adanya pihak tergugat yang bersengketa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon LATIFAH adalah anak kandung dari Hj. SAODAH.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hj. SAODAH berumur 85 tahun dan dalam kondisi kesehatan yang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari serta terbaring di tempat tidur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hj. SAODAH mengalami kondisi pikun sehingga tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hj. SAODAH membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hj. SAODAH sehari-harinya tinggal bersama dengan Pemohon LATIFAH.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris dan keluarga telah menyetujui permohonan pengampuan tersebut dan tidak ada yang keberatan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hj. SAODAH memiliki sebidang tanah di Kabupaten Bekasi yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 10241.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta ijin untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan atas tanah Hj. SAODAH.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan Hj. SAODAH berada di bawah pengampuan Pemohon LATIFAH.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyewakan, menjual, dan menjaminkan tanah Hj. SAODAH berdasarkan SHM No. 10241.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ditolak oleh Hakim.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon LATIFAH mengajukan permohonan pengampuan terhadap ibunya, Hj. SAODAH, dengan dalih bahwa terampu berumur 85 tahun, terbaring di tempat tidur, pikun, dan tidak cakap hukum untuk mengurus dirinya sendiri. Pemohon didalilkan sebagai satu-satunya pengampu yang disetujui oleh seluruh ahli waris untuk mengurus harta milik terampu, termasuk tanah bersertifikat SHM No. 10241 di Kabupaten Bekasi yang rencananya akan dijual. Hakim memeriksa fakta melalui bukti surat, kesaksian, dan pemeriksaan langsung terhadap terampu via teleconference yang mengonfirmasi kondisi kesehatan dan ketidakcakapan hukum terampu. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan sebagian dengan menetapkan Hj. SAODAH di bawah pengampuan LATIFAH serta memberikan kewenangan khusus kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut, namun menolak permohonan di luar hal tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon LATIFAH mengajukan permohonan pengampuan terhadap ibunya, Hj. SAODAH, dengan dalih bahwa terampu berumur 85 tahun, terbaring di tempat tidur, pikun, dan tidak cakap hukum untuk mengurus dirinya sendiri. Pemohon didalilkan sebagai satu-satunya pengampu yang disetujui oleh seluruh ahli waris untuk mengurus harta milik terampu, termasuk tanah bersertifikat SHM No. 10241 di Kabupaten Bekasi yang rencananya akan dijual. Hakim memeriksa fakta melalui bukti surat, kesaksian, dan pemeriksaan langsung terhadap terampu via teleconference yang mengonfirmasi kondisi kesehatan dan ketidakcakapan hukum terampu. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan sebagian dengan menetapkan Hj. SAODAH di bawah pengampuan LATIFAH serta memberikan kewenangan khusus kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut, namun menolak permohonan di luar hal tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon LATIFAH adalah anak kandung dari Hj. SAODAH.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hj. SAODAH berumur 85 tahun dan dalam kondisi kesehatan yang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari serta terbaring di tempat tidur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hj. SAODAH mengalami kondisi pikun sehingga tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hj. SAODAH membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hj. SAODAH sehari-harinya tinggal bersama dengan Pemohon LATIFAH.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris dan keluarga telah menyetujui permohonan pengampuan tersebut dan tidak ada yang keberatan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hj. SAODAH memiliki sebidang tanah di Kabupaten Bekasi yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 10241.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta ijin untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan atas tanah Hj. SAODAH.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan Hj. SAODAH berada di bawah pengampuan Pemohon LATIFAH.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyewakan, menjual, dan menjaminkan tanah Hj. SAODAH berdasarkan SHM No. 10241.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ditolak oleh Hakim.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ibu saya yang pikun dan terbaring di tempat tidur sudah saya urus, tapi saya butuh izin resmi untuk menjual tanahnya yang masih atas nama beliau." + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12097, + "candidates": [ + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat formil pengajuan permohonan pengampuan, yaitu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di wilayah domisili orang yang dimintakan pengampuan. Dalam pertanyaan, pemohon membutuhkan izin resmi (pengampuan) untuk menjual tanah ibunya yang pikun. Putusan menunjukkan bahwa Pasal 436 menjadi dasar hukum yang digunakan hakim untuk menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena domisili ibu (terampu) berada di wilayah tersebut. Tanpa pemenuhan syarat ini, permohonan pengampuan yang menjadi prasyarat izin jual beli tidak dapat diproses secara sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 436 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15375, + "completion_tokens": 1101 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_679_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_679_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..50ac9dc8203236c59de4db57ee5ee4c5483ae2fe --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_679_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,184 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_679_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.094, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 121.845, + "query": 11.441, + "relevance": 25.952, + "total": 159.331 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 64576, + "marked_chars": 64774 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 64774, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] (Pemohon I) dan [NAMA_ORANG] (Pemohon II) terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara perdata permohonan pengangkatan anak. Inti sengketa adalah permintaan penetapan sah secara hukum pengangkatan anak perempuan bernama Calon Anak Angkat yang berada di bawah asuhan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa. Para Pemohon meminta agar Pengadilan menyatakan sah pengangkatan anak tersebut dan memerintahkan pencatatan pinggir pada akta kelahiran anak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan belum memiliki keturunan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Calon Anak Angkat ditemukan di pinggir jalan pada tanggal 1 Desember 2023 dengan kondisi tali pusat belum putus dan dibawa ke panti sosial.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua kandung Calon Anak Angkat tidak diketahui keberadaannya.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah melalui proses pemeriksaan administrasi, kesehatan, psikologis, dan kunjungan rumah oleh Dinas Sosial.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (TIM PIPA) merekomendasikan agar proses pengangkatan anak dilanjutkan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Pengangkatan Anak kepada Para Pemohon.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Calon Anak Angkat telah tinggal bersama Para Pemohon sejak tanggal 16 Januari 2025.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah membuat surat pernyataan mengenai status, hak, jaminan kesehatan dan pendidikan, serta pemberitahuan asal-usul anak.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga dan kerabat Para Pemohon menyetujui pengangkatan anak tersebut.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki penghasilan tetap dan dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Calon Anak Angkat beragama Islam, sama dengan agama Para Pemohon.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pemohon, seorang pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan sah secara hukum pengangkatan anak perempuan bernama Calon Anak Angkat yang ditemukan terlantar dan berada di bawah asuhan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa. Para Pemohon telah melalui berbagai tahapan persyaratan administratif dan sosial yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, termasuk pemeriksaan kesehatan, psikologis, serta kunjungan rumah, dan telah memperoleh rekomendasi serta izin resmi dari Kepala Dinas Sosial. Calon Anak Angkat yang beragama Islam dan tidak diketahui orang tuanya telah tinggal bersama Para Pemohon sejak Januari 2025. Hakim menetapkan bahwa Para Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai calon orang tua angkat, sehingga permohonan untuk menyatakan sah pengangkatan anak serta memerintahkan pencatatan pinggir pada akta kelahiran dikabulkan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pemohon, seorang pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan sah secara hukum pengangkatan anak perempuan bernama Calon Anak Angkat yang ditemukan terlantar dan berada di bawah asuhan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa. Para Pemohon telah melalui berbagai tahapan persyaratan administratif dan sosial yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, termasuk pemeriksaan kesehatan, psikologis, serta kunjungan rumah, dan telah memperoleh rekomendasi serta izin resmi dari Kepala Dinas Sosial. Calon Anak Angkat yang beragama Islam dan tidak diketahui orang tuanya telah tinggal bersama Para Pemohon sejak Januari 2025. Hakim menetapkan bahwa Para Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai calon orang tua angkat, sehingga permohonan untuk menyatakan sah pengangkatan anak serta memerintahkan pencatatan pinggir pada akta kelahiran dikabulkan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan belum memiliki keturunan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Calon Anak Angkat ditemukan di pinggir jalan pada tanggal 1 Desember 2023 dengan kondisi tali pusat belum putus dan dibawa ke panti sosial.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua kandung Calon Anak Angkat tidak diketahui keberadaannya.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah melalui proses pemeriksaan administrasi, kesehatan, psikologis, dan kunjungan rumah oleh Dinas Sosial.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (TIM PIPA) merekomendasikan agar proses pengangkatan anak dilanjutkan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Pengangkatan Anak kepada Para Pemohon.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Calon Anak Angkat telah tinggal bersama Para Pemohon sejak tanggal 16 Januari 2025.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah membuat surat pernyataan mengenai status, hak, jaminan kesehatan dan pendidikan, serta pemberitahuan asal-usul anak.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga dan kerabat Para Pemohon menyetujui pengangkatan anak tersebut.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki penghasilan tetap dan dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Calon Anak Angkat beragama Islam, sama dengan agama Para Pemohon.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah dapat izin resmi dari dinas sosial dan anak sudah tinggal bersama, tapi apakah pengangkatan ini sah secara hukum?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30115, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta otentik vs bawah tangan/salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip untuk menegaskan bahwa fotokopi surat yang dicocokkan dengan aslinya sah sebagai alat bukti secara formil, bukan untuk menjawab substansi apakah pengangkatan anak tersebut sah secara hukum. Sah-tidaknya pengangkatan anak ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan PP No. 54/2007, bukan oleh Pasal 1888 KUHPerdata." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27019, + "completion_tokens": 1128 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_680_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_680_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f8484df46355bfb2f52445eeabcb876c512f956a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_680_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,215 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_680_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 159, + "timings": { + "parse": 0.228, + "classify": 0.0, + "condense": 1683.831, + "read": 181.176, + "query": 3.769, + "relevance": 52.928, + "total": 1921.931 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 441382, + "marked_chars": 442864 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 156\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \nHalaman 157 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim.\nDALAM KONVENSI : \n1. Dalam Eksepsi : \n- Menolak eksepsi Tergugat; \n2. Dalam Pokok Perkara : \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana \ndalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh \nKepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Jakarta Timur pada \ntanggal 14 Februari 2019 sah dan putus karena perceraian dengan segala \nakibat hukumnya; \n3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di \nJakarta pada tanggal 14 Juli 2019 diberikan kepada Penggugat dan \nTergugat; \n4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian \nini kepada instansi pelaksana, in casu Kantor Suku Dinas Kependudukan \ndan Catatan Sipil Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari \nterhitung seja" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134979, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 680/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim. diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang diwakili oleh kuasa hukum advokat. [HAL 3-14] Penggugat menggugat perceraian dengan dalil perkawinan sah tanggal 24 Januari 2019 (dicatatkan) yang telah goyah sejak Januari 2019 karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, melakukan KDRT fisik/verbal, tidak menghargai, tidak jujur, dan tidak memberikan nafkah wajib. Kronologi mencakup perselisihan sejak awal tinggal bersama keluarga Tergugat, Tergugat menutup-nutupi penghasilan dan akses HP, membuat akun media sosial baru yang dicurigai untuk wanita lain, serta Tergugat mengancam KDRT sehingga Penggugat stres dan melarikan diri pada 2019. Pada Februari 2023, Tergugat menendang Penggugat; pada Agustus 2024, Tergugat menendang dan mengusir Penggugat dari rumah setelah pertengkaran soal CCTV rusak, menyebabkan Penggugat dan anak menginap di hotel. Pada November 2024, ditemukan profil wanita di Instagram Tergugat yang mengakui pernah berhubungan dengannya. Penggugat menuntut: (1) Perceraian; (2) Hak asuh anak perempuan lahir 14 Juli 2019; (3) Nafkah anak Rp 40.000.000/bulan dengan kenaikan 20% per tahun; (4) Nafkah terhutang Rp 250.000.000 dan kerugian immateril akibat KDRT Rp 150.000.000. [HAL 15-31] Tergugat mengajukan Eksepsi Formal: (1) Surat Kuasa Khusus (SKK) Penggugat tidak sah karena tidak menyebutkan secara konkret pokok dan objek sengketa (terutama tuntutan nafkah dan kerugian immateril yang melebihi kewenangan SKK yang hanya untuk perceraian dan hak asuh); (2) Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena petitum nafkah anak tidak jelas kepada siapa diperintahkan membayar, serta penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan perbuatan melawan hukum (kerugian immateril) yang tidak diperbolehkan. Tergugat memohon gugatan tidak dapat diterima. [HAL 32-49] Dalam Jawaban Konvensi, Tergugat mengakui dalil perkawinan, anak, dan tempat tinggal, namun membantah seluruh alasan perceraian. Tergugat menyangkal hubungan dengan wanita lain dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (mantan pacar) serta pulang larut malam. Tergugat membantah tuduhan KDRT, justru mengklaim mengalami KDRT psikis dari Penggugat berupa ancaman cerai, kata-kata kasar, perbandingan ekonomi, silent treatment, dan kekerasan fisik (dicubit/mencakar) pada Oktober 2022. Tergugat juga membantah tuduhan tidak memberikan nafkah, menyatakan telah memenuhi seluruh kebutuhan hidup, rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan, dan fasilitas pribadi Penggugat secara penuh, termasuk memberikan Rp 5.000.000/bulan untuk nafkah pribadi Penggugat. Tergugat membantah tuduhan tidak jujur dan menutupi penghasilan, menyatakan terbuka terhadap keuangan dan memberikan akses HP, sementara Penggugat yang tertutup. Tergugat membantah tuduhan mengabaikan anak dan kehamilan, menyatakan telah mendampingi kontrol kehamilan, persalinan, dan menyediakan ART/Suster untuk merawat anak." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134998, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 680/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim. diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang diwakili oleh kuasa hukum advokat. [HAL 3-14] Penggugat menggugat perceraian dengan dalil perkawinan sah tanggal 24 Januari 2019 (dicatatkan) yang telah goyah sejak Januari 2019 karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, melakukan KDRT fisik/verbal, tidak menghargai, tidak jujur, dan tidak memberikan nafkah wajib. Kronologi mencakup perselisihan sejak awal tinggal bersama keluarga Tergugat, Tergugat menutup-nutupi penghasilan dan akses HP, membuat akun media sosial baru yang dicurigai untuk wanita lain, serta Tergugat mengancam KDRT sehingga Penggugat stres dan melarikan diri pada 2019. Pada Februari 2023, Tergugat menendang Penggugat; pada Agustus 2024, Tergugat menendang dan mengusir Penggugat dari rumah setelah pertengkaran soal CCTV rusak, menyebabkan Penggugat dan anak menginap di hotel. Pada November 2024, ditemukan profil wanita di Instagram Tergugat yang mengakui pernah berhubungan dengannya. Penggugat menuntut: (1) Perceraian; (2) Hak asuh anak perempuan lahir 14 Juli 2019; (3) Nafkah anak Rp 40.000.000/bulan dengan kenaikan 20% per tahun; (4) Nafkah terhutang Rp 250.000.000 dan kerugian immateril akibat KDRT Rp 150.000.000. [HAL 15-31] Tergugat mengajukan Eksepsi Formal: (1) Surat Kuasa Khusus (SKK) Penggugat tidak sah karena tidak menyebutkan secara konkret pokok dan objek sengketa (terutama tuntutan nafkah dan kerugian immateril yang melebihi kewenangan SKK yang hanya untuk perceraian dan hak asuh); (2) Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena petitum nafkah anak tidak jelas kepada siapa diperintahkan membayar, serta penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan perbuatan melawan hukum (kerugian immateril) yang tidak diperbolehkan. Tergugat memohon gugatan tidak dapat diterima. [HAL 32-49] Dalam Jawaban Konvensi, Tergugat mengakui dalil perkawinan, anak, dan tempat tinggal, namun membantah seluruh alasan perceraian. Tergugat menyangkal hubungan dengan wanita lain dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (mantan pacar) serta pulang larut malam. Tergugat membantah tuduhan KDRT, justru mengklaim mengalami KDRT psikis dari Penggugat berupa ancaman cerai, kata-kata kasar, perbandingan ekonomi, silent treatment, dan kekerasan fisik (dicubit/mencakar) pada Oktober 2022. Tergugat juga membantah tuduhan tidak memberikan nafkah, menyatakan telah memenuhi seluruh kebutuhan hidup, rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan, dan fasilitas pribadi Penggugat secara penuh, termasuk memberikan Rp 5.000.000/bulan untuk nafkah pribadi Penggugat. Tergugat membantah tuduhan tidak jujur dan menutupi penghasilan, menyatakan terbuka terhadap keuangan dan memberikan akses HP, sementara Penggugat yang tertutup. Tergugat membantah tuduhan mengabaikan anak dan kehamilan, menyatakan telah mendampingi kontrol kehamilan, persalinan, dan menyediakan ART/Suster untuk merawat anak. [HAL 49-51] Tergugat membantah tuduhan tidak acuh terhadap anak, menyatakan bahwa selama perkawinan keduanya bekerja dan Tergugat menyempatkan waktu untuk anak serta menyediakan Suster dan ART untuk membantu pengasuhan sehari-hari. Tergugat menuduh Penggugat memiliki masalah komunikasi dengan Suster/ART, melakukan *verbal bullying*, *over-criticism*, dan tuduhan pencurian tanpa dasar yang menyebabkan lebih dari 12 Suster resign dalam 3 tahun terakhir, sehingga Tergugat harus menangani pencarian Suster baru melalui Yayasan. Tergugat mengklaim Penggugat tidak mampu mengurus diri sendiri maupun anak, sehingga anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan Tergugat, keluarga Tergugat, Suster, dan ART. [HAL 51-53] Tergugat membantah tuduhan tidak memiliki *quality time* karena bermain futsal/sepak bola, menyatakan telah berhenti bermain futsal setahun terakhir dan beralih ke sepak bola pagi hari yang tidak rutin, serta tetap mengikuti ibadah gereja siang bersama anak. Tergugat membantah tuduhan menendang Penggugat pada Februari 2023, menyatakan kejadian tersebut dipicu oleh hilangnya kunci mobil akibat kecerobohan Penggugat dan cacian verbal dari Penggugat, di mana Tergugat hanya menghindar tanpa tindakan fisik. Tergugat membantah tuduhan kekerasan terhadap anak, menyatakan Penggugatlah yang melakukan KDRT verbal dan memaksa anak melakukan hal yang tidak disukai, serta menyangkal melempar anak dengan baju, yang sebenarnya adalah saat anak *tantrum* dan Tergugat memeluknya. [HAL 54-57] Tergugat membantah tuduhan merusak CCTV dan mengusir Penggugat pada Agustus 2024, menyatakan Penggugatlah yang tiba-tiba marah, menuduh Tergugat merusak CCTV, dan secara tidak berdasar menuduh Tergugat ingin memperkosa anak. Tergugat hanya menegur Penggugat untuk introspeksi dan tidak melakukan tindakan fisik atau pengusiran, melainkan Penggugatlah yang diam-diam meninggalkan rumah dengan anak. Tergugat mengklaim telah berupaya memulangkan Penggugat, namun Penggugat memilih hidup terpisah dan kemudian mengembalikan anak kepada Tergugat. Tergugat membantah tuduhan anak dikembalikan demi psikologis anak, menyatakan Tergugatlah yang menginisiasi pengembalian anak agar tidak terganggu sekolahnya, dan anak kembali karena marah dibawa pergi oleh Penggugat. Tergugat menuduh Penggugat tidak mampu mengurus anak karena bergantung pada Suster/ART dan sering bertengkar dengan mereka, termasuk insiden Suster terakhir resign karena ancaman dan *bullying* dari Penggugat. [HAL 57-60] Tergugat membantah tuduhan Penggugat rutin mengurus anak, menyatakan Penggugat hanya datang ke rumah setelah kabur untuk mengisi daya mobil listrik, menumpang makan, dan meminta ART mencuci pakaian, serta menjelek-jelekkan Tergugat di depan ART. Tergugat membantah tuduhan meninggalkan anak hanya dengan ART saat pulang malam, menyatakan selalu meminta bantuan keluarga untuk mendampingi anak. Tergugat menuduh Penggugat tidak jelas keberadaannya selama 6 bulan setelah kabur dan hanya kembali untuk kepentingan pribadi. [HAL 60-63] Tergugat membantah tuduhan berselingkuh melalui Instagram pada November 2024, menyatakan pertemanan dengan lawan jenis adalah hal wajar tanpa hubungan khusus, dan pernah meminta teman perempuan membalas pesan Penggugat untuk memancingnya kembali ke rumah. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan mantan pacar sejak 2021-2024 dan menolak hubungan suami istri. Tergugat membantah tuduhan meninggalkan anak tanpa pengawasan pada 22 November 2024, menyatakan telah menghubungi keluarga untuk mendampingi anak sebelum pergi ke kantor, dan menuduh Penggugat tak acuh. [HAL 63-66] Tergugat membantah tuduhan telah melaksanakan kewajiban sebagai istri/ibu, menyatakan Penggugat tidak pernah mengurus anak, tidak melakukan pekerjaan rumah, dan hanya bisa bertengkar dengan Suster. Tergugat menuduh Penggugat pelit, contohnya meminta transfer Rp 50.000 untuk persembahan gereja anak padahal seharusnya ditanggung Tergugat. Tergugat membantah tuduhan melakukan kekerasan, tidak menafkahi, dan tidak memenuhi kebutuhan rohani Penggugat, justru mengklaim Tergugatlah korban KDRT verbal dan fisik (dicubit/mencakar) dari Penggugat. Tergugat membantah tuduhan hubungan dengan perempuan lain, menyatakan komitmen pada perkawinan dan menuduh Penggugat yang patut dicurigai. [HAL 66-69] Tergugat membantah tuduhan sulit diajak komunikasi, menyatakan Penggugatlah yang sulit menerima kritik dan kabur dari rumah. Tergugat membantah tuduhan tidak memberikan perlindungan, menyatakan telah memberikan tempat tinggal, nafkah bulanan, akses kartu kredit, dan bantuan pembelian mobil. Tergugat membantah tuduhan penyebab tidak ada hubungan badan sejak 2019 adalah pertengkaran, menyatakan hubungan badan masih harmonis saat anak lahir (2019) dan Penggugat tiba-tiba menolak sejak 2021 dengan alasan materialistik dan ego, serta curiga Penggugat dekat dengan Pria Idaman Lain (PIL) karena komunikasi dengan mantan pacar. Tergugat membantah tuduhan perselisihan disebabkan kesalahan Tergugat, menyatakan penyebabnya adalah Penggugat. [HAL 69-72] Tergugat membantah tuduhan rumah tangga sulit dipertahankan, menyatakan masih bisa dikomunikasikan jika Penggugat punya itikad baik, namun Tergugat tidak keberatan perceraian asal alasan Penggugat yang bohong ditolak. Tergugat membantah tuduhan trauma karena KDRT, menyatakan tidak ada KDRT dari Tergugat dan justru Tergugat mengalami KDRT psikis/fisik dari Penggugat. [HAL 72-75] Dalam bantahan hak asuh anak, Tergugat menolak tuntutan Penggugat, merujuk SEMA No.1/2017 dan Yurisprudensi MA No.110 K/AG/2007 yang menempatkan kemaslahatan anak di atas hak normatif ibu. Tergugat menyatakan anak diasuh bergantian oleh kedua orang tua, keluarga Tergugat, Suster, dan ART, dengan Penggugat jarang memberikan perhatian karena menggantungkan pengasuhan pada Suster. Tergugat menuduh Penggugat meninggalkan anak selama 6 bulan (Agustus 2024-Februari 2025) dan hanya kembali untuk kepentingan pribadi. Tergugat menuduh Penggugat mengambil anak secara licik pada 21 Februari 2025 dengan tipu muslihat untuk mengklaim hak asuh, padahal anak dikembalikan pada 23 Februari 2024 (catatan dokumen menyebut 2024, konteks kronologi menunjukkan 2025) pasca Suster resign karena tidak kuat atas sikap Penggugat. Tergugat menyatakan Penggugat tidak cakap mengasuh anak karena tidak mandiri dan bermulut kasar, berpotensi melakukan KDRT pada anak. [HAL 75-78] Tergugat menolak nafkah anak Rp 40.000.000/bulan sebagai tidak berdasar dan berlebihan, menyatakan biaya faktual pemeliharaan dan pendidikan anak hanya Rp 4.250.000/bulan (makan Rp 1.500.000, sekolah Rp 2.150.000, kursus Rp 600.000). Tergugat menuduh Penggugat menyelipkan kepentingan pribadi dalam tuntutan nafkah dan memanfaatkan posisi anak. Tergugat merujuk Pasal 41 UU Perkawinan yang memungkinkan ibu memikul biaya jika ayah tidak mampu, namun menyatakan Penggugat memiliki penghasilan dan tidak pernah berkontribusi. Tergugat menuduh Penggugat mengajukan nafkah dengan itikad buruk dan potensi penyalahgunaan wewenang. [HAL 78-81] Tergugat menolak ganti rugi materiil Rp 250.000.000 dan immateril Rp 150.000.000, menyatakan dalil KDRT adalah rekayasa dan fitnah karena Tergugat tidak pernah melakukan KDRT, justru Penggugatlah pelakunya. Tergugat menuduh Penggugat tidak tahu diri dan berlagak korban. Tergugat membantah dasar hukum gugatan, merujuk SEMA No.3/1981 dan Yurisprudensi MA No.2571.K/Pdt/1998 yang menyatakan pihak penyebab perselisihan tidak dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No.9/1975. Tergugat menyatakan Penggugatlah penyebab perselisihan sehingga tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan, namun Tergugat tidak keberatan perceraian asal alasan Penggugat ditolak. [HAL 82-85] Tergugat mengajukan Rekonvensi (Gugatan Balik) dengan status sebagai Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Alasan perceraian: Hubungan harmonis sejak perkawinan 8 Desember 2017 (agama) dan 24 Januari 2019 (sipil) hingga awal 2021. Pada 2021, Tergugat Rekonvensi (istri) berubah sikap, menjadi materialistik, membangkang, dan memaksa pindah rumah besar sebagai syarat hubungan badan dan punya anak kedua. Penggugat Rekonvensi (suami) telah memenuhi kebutuhan hidup istri (nafkah Rp 5.000.000/bulan, kartu kredit, kebutuhan anak, tempat tinggal, Suster/ART, mobil, biaya rumah tangga) namun istri terus menuntut lebih dan membandingkan dengan adik Penggugat yang memiliki mobil Alphard. [HAL 85-88] Tergugat Rekonvensi kerap mencari masalah dengan Suster, menyebabkan pergantian Suster lebih dari 12 kali dalam 3 tahun, serta mencaci maki Penggugat Rekonvensi (KDRT verbal). Pada Februari/Maret 2024, Tergugat Rekonvensi diduga chatting dengan mantan pacar laki-laki. Pada Agustus 2024, Tergugat Rekonvensi marah karena CCTV mati dan menuduh Penggugat Rekonvensi ingin memperkosa anak, yang dianggap rekayasa." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134926, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 680/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim. diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang diwakili oleh kuasa hukum advokat. [HAL 3-14] Penggugat menggugat perceraian dengan dalil perkawinan sah tanggal 24 Januari 2019 (dicatatkan) yang telah goyah sejak Januari 2019 karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, melakukan KDRT fisik/verbal, tidak menghargai, tidak jujur, dan tidak memberikan nafkah wajib. Kronologi mencakup perselisihan sejak awal tinggal bersama keluarga Tergugat, Tergugat menutup-nutupi penghasilan dan akses HP, membuat akun media sosial baru yang dicurigai untuk wanita lain, serta Tergugat mengancam KDRT sehingga Penggugat stres dan melarikan diri pada 2019. Pada Februari 2023, Tergugat menendang Penggugat; pada Agustus 2024, Tergugat menendang dan mengusir Penggugat dari rumah setelah pertengkaran soal CCTV rusak, menyebabkan Penggugat dan anak menginap di hotel. Pada November 2024, ditemukan profil wanita di Instagram Tergugat yang mengakui pernah berhubungan dengannya. Penggugat menuntut: (1) Perceraian; (2) Hak asuh anak perempuan lahir 14 Juli 2019; (3) Nafkah anak Rp 40.000.000/bulan dengan kenaikan 20% per tahun; (4) Nafkah terhutang Rp 250.000.000 dan kerugian immateril akibat KDRT Rp 150.000.000. [HAL 15-31] Tergugat mengajukan Eksepsi Formal: (1) Surat Kuasa Khusus (SKK) Penggugat tidak sah karena tidak menyebutkan secara konkret pokok dan objek sengketa (terutama tuntutan nafkah dan kerugian immateril yang melebihi kewenangan SKK yang hanya untuk perceraian dan hak asuh); (2) Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena petitum nafkah anak tidak jelas kepada siapa diperintahkan membayar, serta penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan perbuatan melawan hukum (kerugian immateril) yang tidak diperbolehkan. Tergugat memohon gugatan tidak dapat diterima. [HAL 32-49] Dalam Jawaban Konvensi, Tergugat mengakui dalil perkawinan, anak, dan tempat tinggal, namun membantah seluruh alasan perceraian. Tergugat menyangkal hubungan dengan wanita lain dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (mantan pacar) serta pulang larut malam. Tergugat membantah tuduhan KDRT, justru mengklaim mengalami KDRT psikis dari Penggugat berupa ancaman cerai, kata-kata kasar, perbandingan ekonomi, silent treatment, dan kekerasan fisik (dicubit/mencakar) pada Oktober 2022. Tergugat juga membantah tuduhan tidak memberikan nafkah, menyatakan telah memenuhi seluruh kebutuhan hidup, rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan, dan fasilitas pribadi Penggugat secara penuh, termasuk memberikan Rp 5.000.000/bulan untuk nafkah pribadi Penggugat. Tergugat membantah tuduhan tidak jujur dan menutupi penghasilan, menyatakan terbuka terhadap keuangan dan memberikan akses HP, sementara Penggugat yang tertutup. Tergugat membantah tuduhan mengabaikan anak dan kehamilan, menyatakan telah mendampingi kontrol kehamilan, persalinan, dan menyediakan ART/Suster untuk merawat anak. [HAL 49-51] Tergugat membantah tuduhan tidak acuh terhadap anak, menyatakan bahwa selama perkawinan keduanya bekerja dan Tergugat menyempatkan waktu untuk anak serta menyediakan Suster dan ART untuk membantu pengasuhan sehari-hari. Tergugat menuduh Penggugat memiliki masalah komunikasi dengan Suster/ART, melakukan *verbal bullying*, *over-criticism*, dan tuduhan pencurian tanpa dasar yang menyebabkan lebih dari 12 Suster resign dalam 3 tahun terakhir, sehingga Tergugat harus menangani pencarian Suster baru melalui Yayasan. Tergugat mengklaim Penggugat tidak mampu mengurus diri sendiri maupun anak, sehingga anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan Tergugat, keluarga Tergugat, Suster, dan ART. [HAL 51-53] Tergugat membantah tuduhan tidak memiliki *quality time* karena bermain futsal/sepak bola, menyatakan telah berhenti bermain futsal setahun terakhir dan beralih ke sepak bola pagi hari yang tidak rutin, serta tetap mengikuti ibadah gereja siang bersama anak. Tergugat membantah tuduhan menendang Penggugat pada Februari 2023, menyatakan kejadian tersebut dipicu oleh hilangnya kunci mobil akibat kecerobohan Penggugat dan cacian verbal dari Penggugat, di mana Tergugat hanya menghindar tanpa tindakan fisik. Tergugat membantah tuduhan kekerasan terhadap anak, menyatakan Penggugatlah yang melakukan KDRT verbal dan memaksa anak melakukan hal yang tidak disukai, serta menyangkal melempar anak dengan baju, yang sebenarnya adalah saat anak *tantrum* dan Tergugat memeluknya. [HAL 54-57] Tergugat membantah tuduhan merusak CCTV dan mengusir Penggugat pada Agustus 2024, menyatakan Penggugatlah yang tiba-tiba marah, menuduh Tergugat merusak CCTV, dan secara tidak berdasar menuduh Tergugat ingin memperkosa anak. Tergugat hanya menegur Penggugat untuk introspeksi dan tidak melakukan tindakan fisik atau pengusiran, melainkan Penggugatlah yang diam-diam meninggalkan rumah dengan anak. Tergugat mengklaim telah berupaya memulangkan Penggugat, namun Penggugat memilih hidup terpisah dan kemudian mengembalikan anak kepada Tergugat. Tergugat membantah tuduhan anak dikembalikan demi psikologis anak, menyatakan Tergugatlah yang menginisiasi pengembalian anak agar tidak terganggu sekolahnya, dan anak kembali karena marah dibawa pergi oleh Penggugat. Tergugat menuduh Penggugat tidak mampu mengurus anak karena bergantung pada Suster/ART dan sering bertengkar dengan mereka, termasuk insiden Suster terakhir resign karena ancaman dan *bullying* dari Penggugat. [HAL 57-60] Tergugat membantah tuduhan Penggugat rutin mengurus anak, menyatakan Penggugat hanya datang ke rumah setelah kabur untuk mengisi daya mobil listrik, menumpang makan, dan meminta ART mencuci pakaian, serta menjelek-jelekkan Tergugat di depan ART. Tergugat membantah tuduhan meninggalkan anak hanya dengan ART saat pulang malam, menyatakan selalu meminta bantuan keluarga untuk mendampingi anak. Tergugat menuduh Penggugat tidak jelas keberadaannya selama 6 bulan setelah kabur dan hanya kembali untuk kepentingan pribadi. [HAL 60-63] Tergugat membantah tuduhan berselingkuh melalui Instagram pada November 2024, menyatakan pertemanan dengan lawan jenis adalah hal wajar tanpa hubungan khusus, dan pernah meminta teman perempuan membalas pesan Penggugat untuk memancingnya kembali ke rumah. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan mantan pacar sejak 2021-2024 dan menolak hubungan suami istri. Tergugat membantah tuduhan meninggalkan anak tanpa pengawasan pada 22 November 2024, menyatakan telah menghubungi keluarga untuk mendampingi anak sebelum pergi ke kantor, dan menuduh Penggugat tak acuh. [HAL 63-66] Tergugat membantah tuduhan telah melaksanakan kewajiban sebagai istri/ibu, menyatakan Penggugat tidak pernah mengurus anak, tidak melakukan pekerjaan rumah, dan hanya bisa bertengkar dengan Suster. Tergugat menuduh Penggugat pelit, contohnya meminta transfer Rp 50.000 untuk persembahan gereja anak padahal seharusnya ditanggung Tergugat. Tergugat membantah tuduhan melakukan kekerasan, tidak menafkahi, dan tidak memenuhi kebutuhan rohani Penggugat, justru mengklaim Tergugatlah korban KDRT verbal dan fisik (dicubit/mencakar) dari Penggugat. Tergugat membantah tuduhan hubungan dengan perempuan lain, menyatakan komitmen pada perkawinan dan menuduh Penggugat yang patut dicurigai. [HAL 66-69] Tergugat membantah tuduhan sulit diajak komunikasi, menyatakan Penggugatlah yang sulit menerima kritik dan kabur dari rumah. Tergugat membantah tuduhan tidak memberikan perlindungan, menyatakan telah memberikan tempat tinggal, nafkah bulanan, akses kartu kredit, dan bantuan pembelian mobil. Tergugat membantah tuduhan penyebab tidak ada hubungan badan sejak 2019 adalah pertengkaran, menyatakan hubungan badan masih harmonis saat anak lahir (2019) dan Penggugat tiba-tiba menolak sejak 2021 dengan alasan materialistik dan ego, serta curiga Penggugat dekat dengan Pria Idaman Lain (PIL) karena komunikasi dengan mantan pacar. Tergugat membantah tuduhan perselisihan disebabkan kesalahan Tergugat, menyatakan penyebabnya adalah Penggugat. [HAL 69-72] Tergugat membantah tuduhan rumah tangga sulit dipertahankan, menyatakan masih bisa dikomunikasikan jika Penggugat punya itikad baik, namun Tergugat tidak keberatan perceraian asal alasan Penggugat yang bohong ditolak. Tergugat membantah tuduhan trauma karena KDRT, menyatakan tidak ada KDRT dari Tergugat dan justru Tergugat mengalami KDRT psikis/fisik dari Penggugat. [HAL 72-75] Dalam bantahan hak asuh anak, Tergugat menolak tuntutan Penggugat, merujuk SEMA No.1/2017 dan Yurisprudensi MA No.110 K/AG/2007 yang menempatkan kemaslahatan anak di atas hak normatif ibu. Tergugat menyatakan anak diasuh bergantian oleh kedua orang tua, keluarga Tergugat, Suster, dan ART, dengan Penggugat jarang memberikan perhatian karena menggantungkan pengasuhan pada Suster. Tergugat menuduh Penggugat meninggalkan anak selama 6 bulan (Agustus 2024-Februari 2025) dan hanya kembali untuk kepentingan pribadi. Tergugat menuduh Penggugat mengambil anak secara licik pada 21 Februari 2025 dengan tipu muslihat untuk mengklaim hak asuh, padahal anak dikembalikan pada 23 Februari 2024 (catatan dokumen menyebut 2024, konteks kronologi menunjukkan 2025) pasca Suster resign karena tidak kuat atas sikap Penggugat. Tergugat menyatakan Penggugat tidak cakap mengasuh anak karena tidak mandiri dan bermulut kasar, berpotensi melakukan KDRT pada anak. [HAL 75-78] Tergugat menolak nafkah anak Rp 40.000.000/bulan sebagai tidak berdasar dan berlebihan, menyatakan biaya faktual pemeliharaan dan pendidikan anak hanya Rp 4.250.000/bulan (makan Rp 1.500.000, sekolah Rp 2.150.000, kursus Rp 600.000). Tergugat menuduh Penggugat menyelipkan kepentingan pribadi dalam tuntutan nafkah dan memanfaatkan posisi anak. Tergugat merujuk Pasal 41 UU Perkawinan yang memungkinkan ibu memikul biaya jika ayah tidak mampu, namun menyatakan Penggugat memiliki penghasilan dan tidak pernah berkontribusi. Tergugat menuduh Penggugat mengajukan nafkah dengan itikad buruk dan potensi penyalahgunaan wewenang. [HAL 78-81] Tergugat menolak ganti rugi materiil Rp 250.000.000 dan immateril Rp 150.000.000, menyatakan dalil KDRT adalah rekayasa dan fitnah karena Tergugat tidak pernah melakukan KDRT, justru Penggugatlah pelakunya. Tergugat menuduh Penggugat tidak tahu diri dan berlagak korban. Tergugat membantah dasar hukum gugatan, merujuk SEMA No.3/1981 dan Yurisprudensi MA No.2571.K/Pdt/1998 yang menyatakan pihak penyebab perselisihan tidak dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No.9/1975. Tergugat menyatakan Penggugatlah penyebab perselisihan sehingga tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan, namun Tergugat tidak keberatan perceraian asal alasan Penggugat ditolak. [HAL 82-85] Tergugat mengajukan Rekonvensi (Gugatan Balik) dengan status sebagai Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Alasan perceraian: Hubungan harmonis sejak perkawinan 8 Desember 2017 (agama) dan 24 Januari 2019 (sipil) hingga awal 2021. Pada 2021, Tergugat Rekonvensi (istri) berubah sikap, menjadi materialistik, membangkang, dan memaksa pindah rumah besar sebagai syarat hubungan badan dan punya anak kedua. Penggugat Rekonvensi (suami) telah memenuhi kebutuhan hidup istri (nafkah Rp 5.000.000/bulan, kartu kredit, kebutuhan anak, tempat tinggal, Suster/ART, mobil, biaya rumah tangga) namun istri terus menuntut lebih dan membandingkan dengan adik Penggugat yang memiliki mobil Alphard. [HAL 85-88] Tergugat Rekonvensi kerap mencari masalah dengan Suster, menyebabkan pergantian Suster lebih dari 12 kali dalam 3 tahun, serta mencaci maki Penggugat Rekonvensi (KDRT verbal). Pada Februari/Maret 2024, Tergugat Rekonvensi diduga chatting dengan mantan pacar laki-laki. Pada Agustus 2024, Tergugat Rekonvensi marah karena CCTV mati dan menuduh Penggugat Rekonvensi ingin memperkosa anak, yang dianggap rekayasa." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 42461, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 680/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim. diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang diwakili oleh kuasa hukum advokat. [HAL 3-14] Penggugat menggugat perceraian dengan dalil perkawinan sah tanggal 24 Januari 2019 (dicatatkan) yang telah goyah sejak Januari 2019 karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, melakukan KDRT fisik/verbal, tidak menghargai, tidak jujur, dan tidak memberikan nafkah wajib. Kronologi mencakup perselisihan sejak awal tinggal bersama keluarga Tergugat, Tergugat menutup-nutupi penghasilan dan akses HP, membuat akun media sosial baru yang dicurigai untuk wanita lain, serta Tergugat mengancam KDRT sehingga Penggugat stres dan melarikan diri pada 2019. Pada Februari 2023, Tergugat menendang Penggugat; pada Agustus 2024, Tergugat menendang dan mengusir Penggugat dari rumah setelah pertengkaran soal CCTV rusak, menyebabkan Penggugat dan anak menginap di hotel. Pada November 2024, ditemukan profil wanita di Instagram Tergugat yang mengakui pernah berhubungan dengannya. Penggugat menuntut: (1) Perceraian; (2) Hak asuh anak perempuan lahir 14 Juli 2019; (3) Nafkah anak Rp 40.000.000/bulan dengan kenaikan 20% per tahun; (4) Nafkah terhutang Rp 250.000.000 dan kerugian immateril akibat KDRT Rp 150.000.000. [HAL 15-31] Tergugat mengajukan Eksepsi Formal: (1) Surat Kuasa Khusus (SKK) Penggugat tidak sah karena tidak menyebutkan secara konkret pokok dan objek sengketa (terutama tuntutan nafkah dan kerugian immateril yang melebihi kewenangan SKK yang hanya untuk perceraian dan hak asuh); (2) Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena petitum nafkah anak tidak jelas kepada siapa diperintahkan membayar, serta penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan perbuatan melawan hukum (kerugian immateril) yang tidak diperbolehkan. Tergugat memohon gugatan tidak dapat diterima. [HAL 32-49] Dalam Jawaban Konvensi, Tergugat mengakui dalil perkawinan, anak, dan tempat tinggal, namun membantah seluruh alasan perceraian. Tergugat menyangkal hubungan dengan wanita lain dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (mantan pacar) serta pulang larut malam. Tergugat membantah tuduhan KDRT, justru mengklaim mengalami KDRT psikis dari Penggugat berupa ancaman cerai, kata-kata kasar, perbandingan ekonomi, silent treatment, dan kekerasan fisik (dicubit/mencakar) pada Oktober 2022. Tergugat juga membantah tuduhan tidak memberikan nafkah, menyatakan telah memenuhi seluruh kebutuhan hidup, rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan, dan fasilitas pribadi Penggugat secara penuh, termasuk memberikan Rp 5.000.000/bulan untuk nafkah pribadi Penggugat. Tergugat membantah tuduhan tidak jujur dan menutupi penghasilan, menyatakan terbuka terhadap keuangan dan memberikan akses HP, sementara Penggugat yang tertutup. Tergugat membantah tuduhan mengabaikan anak dan kehamilan, menyatakan telah mendampingi kontrol kehamilan, persalinan, dan menyediakan ART/Suster untuk merawat anak. [HAL 49-51] Tergugat membantah tuduhan tidak acuh terhadap anak, menyatakan bahwa selama perkawinan keduanya bekerja dan Tergugat menyempatkan waktu untuk anak serta menyediakan Suster dan ART untuk membantu pengasuhan sehari-hari. Tergugat menuduh Penggugat memiliki masalah komunikasi dengan Suster/ART, melakukan *verbal bullying*, *over-criticism*, dan tuduhan pencurian tanpa dasar yang menyebabkan lebih dari 12 Suster resign dalam 3 tahun terakhir, sehingga Tergugat harus menangani pencarian Suster baru melalui Yayasan. Tergugat mengklaim Penggugat tidak mampu mengurus diri sendiri maupun anak, sehingga anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan Tergugat, keluarga Tergugat, Suster, dan ART. [HAL 51-53] Tergugat membantah tuduhan tidak memiliki *quality time* karena bermain futsal/sepak bola, menyatakan telah berhenti bermain futsal setahun terakhir dan beralih ke sepak bola pagi hari yang tidak rutin, serta tetap mengikuti ibadah gereja siang bersama anak. Tergugat membantah tuduhan menendang Penggugat pada Februari 2023, menyatakan kejadian tersebut dipicu oleh hilangnya kunci mobil akibat kecerobohan Penggugat dan cacian verbal dari Penggugat, di mana Tergugat hanya menghindar tanpa tindakan fisik. Tergugat membantah tuduhan kekerasan terhadap anak, menyatakan Penggugatlah yang melakukan KDRT verbal dan memaksa anak melakukan hal yang tidak disukai, serta menyangkal melempar anak dengan baju, yang sebenarnya adalah saat anak *tantrum* dan Tergugat memeluknya. [HAL 54-57] Tergugat membantah tuduhan merusak CCTV dan mengusir Penggugat pada Agustus 2024, menyatakan Penggugatlah yang tiba-tiba marah, menuduh Tergugat merusak CCTV, dan secara tidak berdasar menuduh Tergugat ingin memperkosa anak. Tergugat hanya menegur Penggugat untuk introspeksi dan tidak melakukan tindakan fisik atau pengusiran, melainkan Penggugatlah yang diam-diam meninggalkan rumah dengan anak. Tergugat mengklaim telah berupaya memulangkan Penggugat, namun Penggugat memilih hidup terpisah dan kemudian mengembalikan anak kepada Tergugat. Tergugat membantah tuduhan anak dikembalikan demi psikologis anak, menyatakan Tergugatlah yang menginisiasi pengembalian anak agar tidak terganggu sekolahnya, dan anak kembali karena marah dibawa pergi oleh Penggugat. Tergugat menuduh Penggugat tidak mampu mengurus anak karena bergantung pada Suster/ART dan sering bertengkar dengan mereka, termasuk insiden Suster terakhir resign karena ancaman dan *bullying* dari Penggugat. [HAL 57-60] Tergugat membantah tuduhan Penggugat rutin mengurus anak, menyatakan Penggugat hanya datang ke rumah setelah kabur untuk mengisi daya mobil listrik, menumpang makan, dan meminta ART mencuci pakaian, serta menjelek-jelekkan Tergugat di depan ART. Tergugat membantah tuduhan meninggalkan anak hanya dengan ART saat pulang malam, menyatakan selalu meminta bantuan keluarga untuk mendampingi anak. Tergugat menuduh Penggugat tidak jelas keberadaannya selama 6 bulan setelah kabur dan hanya kembali untuk kepentingan pribadi. [HAL 60-63] Tergugat membantah tuduhan berselingkuh melalui Instagram pada November 2024, menyatakan pertemanan dengan lawan jenis adalah hal wajar tanpa hubungan khusus, dan pernah meminta teman perempuan membalas pesan Penggugat untuk memancingnya kembali ke rumah. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan mantan pacar sejak 2021-2024 dan menolak hubungan suami istri. Tergugat membantah tuduhan meninggalkan anak tanpa pengawasan pada 22 November 2024, menyatakan telah menghubungi keluarga untuk mendampingi anak sebelum pergi ke kantor, dan menuduh Penggugat tak acuh. [HAL 63-66] Tergugat membantah tuduhan telah melaksanakan kewajiban sebagai istri/ibu, menyatakan Penggugat tidak pernah mengurus anak, tidak melakukan pekerjaan rumah, dan hanya bisa bertengkar dengan Suster. Tergugat menuduh Penggugat pelit, contohnya meminta transfer Rp 50.000 untuk persembahan gereja anak padahal seharusnya ditanggung Tergugat. Tergugat membantah tuduhan melakukan kekerasan, tidak menafkahi, dan tidak memenuhi kebutuhan rohani Penggugat, justru mengklaim Tergugatlah korban KDRT verbal dan fisik (dicubit/mencakar) dari Penggugat. Tergugat membantah tuduhan hubungan dengan perempuan lain, menyatakan komitmen pada perkawinan dan menuduh Penggugat yang patut dicurigai. [HAL 66-69] Tergugat membantah tuduhan sulit diajak komunikasi, menyatakan Penggugatlah yang sulit menerima kritik dan kabur dari rumah. Tergugat membantah tuduhan tidak memberikan perlindungan, menyatakan telah memberikan tempat tinggal, nafkah bulanan, akses kartu kredit, dan bantuan pembelian mobil. Tergugat membantah tuduhan penyebab tidak ada hubungan badan sejak 2019 adalah pertengkaran, menyatakan hubungan badan masih harmonis saat anak lahir (2019) dan Penggugat tiba-tiba menolak sejak 2021 dengan alasan materialistik dan ego, serta curiga Penggugat dekat dengan Pria Idaman Lain (PIL) karena komunikasi dengan mantan pacar. Tergugat membantah tuduhan perselisihan disebabkan kesalahan Tergugat, menyatakan penyebabnya adalah Penggugat. [HAL 69-72] Tergugat membantah tuduhan rumah tangga sulit dipertahankan, menyatakan masih bisa dikomunikasikan jika Penggugat punya itikad baik, namun Tergugat tidak keberatan perceraian asal alasan Penggugat yang bohong ditolak. Tergugat membantah tuduhan trauma karena KDRT, menyatakan tidak ada KDRT dari Tergugat dan justru Tergugat mengalami KDRT psikis/fisik dari Penggugat. [HAL 72-75] Dalam bantahan hak asuh anak, Tergugat menolak tuntutan Penggugat, merujuk SEMA No.1/2017 dan Yurisprudensi MA No.110 K/AG/2007 yang menempatkan kemaslahatan anak di atas hak normatif ibu. Tergugat menyatakan anak diasuh bergantian oleh kedua orang tua, keluarga Tergugat, Suster, dan ART, dengan Penggugat jarang memberikan perhatian karena menggantungkan pengasuhan pada Suster. Tergugat menuduh Penggugat meninggalkan anak selama 6 bulan (Agustus 2024-Februari 2025) dan hanya kembali untuk kepentingan pribadi. Tergugat menuduh Penggugat mengambil anak secara licik pada 21 Februari 2025 dengan tipu muslihat untuk mengklaim hak asuh, padahal anak dikembalikan pada 23 Februari 2024 (catatan dokumen menyebut 2024, konteks kronologi menunjukkan 2025) pasca Suster resign karena tidak kuat atas sikap Penggugat. Tergugat menyatakan Penggugat tidak cakap mengasuh anak karena tidak mandiri dan bermulut kasar, berpotensi melakukan KDRT pada anak. [HAL 75-78] Tergugat menolak nafkah anak Rp 40.000.000/bulan sebagai tidak berdasar dan berlebihan, menyatakan biaya faktual pemeliharaan dan pendidikan anak hanya Rp 4.250.000/bulan (makan Rp 1.500.000, sekolah Rp 2.150.000, kursus Rp 600.000). Tergugat menuduh Penggugat menyelipkan kepentingan pribadi dalam tuntutan nafkah dan memanfaatkan posisi anak. Tergugat merujuk Pasal 41 UU Perkawinan yang memungkinkan ibu memikul biaya jika ayah tidak mampu, namun menyatakan Penggugat memiliki penghasilan dan tidak pernah berkontribusi. Tergugat menuduh Penggugat mengajukan nafkah dengan itikad buruk dan potensi penyalahgunaan wewenang. [HAL 78-81] Tergugat menolak ganti rugi materiil Rp 250.000.000 dan immateril Rp 150.000.000, menyatakan dalil KDRT adalah rekayasa dan fitnah karena Tergugat tidak pernah melakukan KDRT, justru Penggugatlah pelakunya. Tergugat menuduh Penggugat tidak tahu diri dan berlagak korban. Tergugat membantah dasar hukum gugatan, merujuk SEMA No.3/1981 dan Yurisprudensi MA No.2571.K/Pdt/1998 yang menyatakan pihak penyebab perselisihan tidak dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No.9/1975. Tergugat menyatakan Penggugatlah penyebab perselisihan sehingga tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan, namun Tergugat tidak keberatan perceraian asal alasan Penggugat ditolak. [HAL 82-85] Tergugat mengajukan Rekonvensi (Gugatan Balik) dengan status sebagai Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Alasan perceraian: Hubungan harmonis sejak perkawinan 8 Desember 2017 (agama) dan 24 Januari 2019 (sipil) hingga awal 2021. Pada 2021, Tergugat Rekonvensi (istri) berubah sikap, menjadi materialistik, membangkang, dan memaksa pindah rumah besar sebagai syarat hubungan badan dan punya anak kedua. Penggugat Rekonvensi (suami) telah memenuhi kebutuhan hidup istri (nafkah Rp 5.000.000/bulan, kartu kredit, kebutuhan anak, tempat tinggal, Suster/ART, mobil, biaya rumah tangga) namun istri terus menuntut lebih dan membandingkan dengan adik Penggugat yang memiliki mobil Alphard. [HAL 85-88] Tergugat Rekonvensi kerap mencari masalah dengan Suster, menyebabkan pergantian Suster lebih dari 12 kali dalam 3 tahun, serta mencaci maki Penggugat Rekonvensi (KDRT verbal). Pada Februari/Maret 2024, Tergugat Rekonvensi diduga chatting dengan mantan pacar laki-laki. Pada Agustus 2024, Tergugat Rekonvensi marah karena CCTV mati dan menuduh Penggugat Rekonvensi ingin memperkosa anak, yang dianggap rekayasa." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 680/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim. diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang diwakili oleh kuasa hukum advokat. [HAL 3-14] Penggugat menggugat perceraian dengan dalil perkawinan sah tanggal 24 Januari 2019 (dicatatkan) yang telah goyah sejak Januari 2019 karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, melakukan KDRT fisik/verbal, tidak menghargai, tidak jujur, dan tidak memberikan nafkah wajib. Kronologi mencakup perselisihan sejak awal tinggal bersama keluarga Tergugat, Tergugat menutup-nutupi penghasilan dan akses HP, membuat akun media sosial baru yang dicurigai untuk wanita lain, serta Tergugat mengancam KDRT sehingga Penggugat stres dan melarikan diri pada 2019. Pada Februari 2023, Tergugat menendang Penggugat; pada Agustus 2024, Tergugat menendang dan mengusir Penggugat dari rumah setelah pertengkaran soal CCTV rusak, menyebabkan Penggugat dan anak menginap di hotel. Pada November 2024, ditemukan profil wanita di Instagram Tergugat yang mengakui pernah berhubungan dengannya. Penggugat menuntut: (1) Perceraian; (2) Hak asuh anak perempuan lahir 14 Juli 2019; (3) Nafkah anak Rp 40.000.000/bulan dengan kenaikan 20% per tahun; (4) Nafkah terhutang Rp 250.000.000 dan kerugian immateril akibat KDRT Rp 150.000.000. [HAL 15-31] Tergugat mengajukan Eksepsi Formal: (1) Surat Kuasa Khusus (SKK) Penggugat tidak sah karena tidak menyebutkan secara konkret pokok dan objek sengketa (terutama tuntutan nafkah dan kerugian immateril yang melebihi kewenangan SKK yang hanya untuk perceraian dan hak asuh); (2) Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena petitum nafkah anak tidak jelas kepada siapa diperintahkan membayar, serta penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan perbuatan melawan hukum (kerugian immateril) yang tidak diperbolehkan. Tergugat memohon gugatan tidak dapat diterima. [HAL 32-49] Dalam Jawaban Konvensi, Tergugat mengakui dalil perkawinan, anak, dan tempat tinggal, namun membantah seluruh alasan perceraian. Tergugat menyangkal hubungan dengan wanita lain dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (mantan pacar) serta pulang larut malam. Tergugat membantah tuduhan KDRT, justru mengklaim mengalami KDRT psikis dari Penggugat berupa ancaman cerai, kata-kata kasar, perbandingan ekonomi, silent treatment, dan kekerasan fisik (dicubit/mencakar) pada Oktober 2022. Tergugat juga membantah tuduhan tidak memberikan nafkah, menyatakan telah memenuhi seluruh kebutuhan hidup, rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan, dan fasilitas pribadi Penggugat secara penuh, termasuk memberikan Rp 5.000.000/bulan untuk nafkah pribadi Penggugat. Tergugat membantah tuduhan tidak jujur dan menutupi penghasilan, menyatakan terbuka terhadap keuangan dan memberikan akses HP, sementara Penggugat yang tertutup. Tergugat membantah tuduhan mengabaikan anak dan kehamilan, menyatakan telah mendampingi kontrol kehamilan, persalinan, dan menyediakan ART/Suster untuk merawat anak. [HAL 49-51] Tergugat membantah tuduhan tidak acuh terhadap anak, menyatakan bahwa selama perkawinan keduanya bekerja dan Tergugat menyempatkan waktu untuk anak serta menyediakan Suster dan ART untuk membantu pengasuhan sehari-hari. Tergugat menuduh Penggugat memiliki masalah komunikasi dengan Suster/ART, melakukan *verbal bullying*, *over-criticism*, dan tuduhan pencurian tanpa dasar yang menyebabkan lebih dari 12 Suster resign dalam 3 tahun terakhir, sehingga Tergugat harus menangani pencarian Suster baru melalui Yayasan. Tergugat mengklaim Penggugat tidak mampu mengurus diri sendiri maupun anak, sehingga anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan Tergugat, keluarga Tergugat, Suster, dan ART. [HAL 51-53] Tergugat membantah tuduhan tidak memiliki *quality time* karena bermain futsal/sepak bola, menyatakan telah berhenti bermain futsal setahun terakhir dan beralih ke sepak bola pagi hari yang tidak rutin, serta tetap mengikuti ibadah gereja siang bersama anak. Tergugat membantah tuduhan menendang Penggugat pada Februari 2023, menyatakan kejadian tersebut dipicu oleh hilangnya kunci mobil akibat kecerobohan Penggugat dan cacian verbal dari Penggugat, di mana Tergugat hanya menghindar tanpa tindakan fisik. Tergugat membantah tuduhan kekerasan terhadap anak, menyatakan Penggugatlah yang melakukan KDRT verbal dan memaksa anak melakukan hal yang tidak disukai, serta menyangkal melempar anak dengan baju, yang sebenarnya adalah saat anak *tantrum* dan Tergugat memeluknya. [HAL 54-57] Tergugat membantah tuduhan merusak CCTV dan mengusir Penggugat pada Agustus 2024, menyatakan Penggugatlah yang tiba-tiba marah, menuduh Tergugat merusak CCTV, dan secara tidak berdasar menuduh Tergugat ingin memperkosa anak. Tergugat hanya menegur Penggugat untuk introspeksi dan tidak melakukan tindakan fisik atau pengusiran, melainkan Penggugatlah yang diam-diam meninggalkan rumah dengan anak. Tergugat mengklaim telah berupaya memulangkan Penggugat, namun Penggugat memilih hidup terpisah dan kemudian mengembalikan anak kepada Tergugat. Tergugat membantah tuduhan anak dikembalikan demi psikologis anak, menyatakan Tergugatlah yang menginisiasi pengembalian anak agar tidak terganggu sekolahnya, dan anak kembali karena marah dibawa pergi oleh Penggugat. Tergugat menuduh Penggugat tidak mampu mengurus anak karena bergantung pada Suster/ART dan sering bertengkar dengan mereka, termasuk insiden Suster terakhir resign karena ancaman dan *bullying* dari Penggugat. [HAL 57-60] Tergugat membantah tuduhan Penggugat rutin mengurus anak, menyatakan Penggugat hanya datang ke rumah setelah kabur untuk mengisi daya mobil listrik, menumpang makan, dan meminta ART mencuci pakaian, serta menjelek-jelekkan Tergugat di depan ART. Tergugat membantah tuduhan meninggalkan anak hanya dengan ART saat pulang malam, menyatakan selalu meminta bantuan keluarga untuk mendampingi anak. Tergugat menuduh Penggugat tidak jelas keberadaannya selama 6 bulan setelah kabur dan hanya kembali untuk kepentingan pribadi. [HAL 60-63] Tergugat membantah tuduhan berselingkuh melalui Instagram pada November 2024, menyatakan pertemanan dengan lawan jenis adalah hal wajar tanpa hubungan khusus, dan pernah meminta teman perempuan membalas pesan Penggugat untuk memancingnya kembali ke rumah. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan mantan pacar sejak 2021-2024 dan menolak hubungan suami istri. Tergugat membantah tuduhan meninggalkan anak tanpa pengawasan pada 22 November 2024, menyatakan telah menghubungi keluarga untuk mendampingi anak sebelum pergi ke kantor, dan menuduh Penggugat tak acuh. [HAL 63-66] Tergugat membantah tuduhan telah melaksanakan kewajiban sebagai istri/ibu, menyatakan Penggugat tidak pernah mengurus anak, tidak melakukan pekerjaan rumah, dan hanya bisa bertengkar dengan Suster. Tergugat menuduh Penggugat pelit, contohnya meminta transfer Rp 50.000 untuk persembahan gereja anak padahal seharusnya ditanggung Tergugat. Tergugat membantah tuduhan melakukan kekerasan, tidak menafkahi, dan tidak memenuhi kebutuhan rohani Penggugat, justru mengklaim Tergugatlah korban KDRT verbal dan fisik (dicubit/mencakar) dari Penggugat. Tergugat membantah tuduhan hubungan dengan perempuan lain, menyatakan komitmen pada perkawinan dan menuduh Penggugat yang patut dicurigai. [HAL 66-69] Tergugat membantah tuduhan sulit diajak komunikasi, menyatakan Penggugatlah yang sulit menerima kritik dan kabur dari rumah. Tergugat membantah tuduhan tidak memberikan perlindungan, menyatakan telah memberikan tempat tinggal, nafkah bulanan, akses kartu kredit, dan bantuan pembelian mobil. Tergugat membantah tuduhan penyebab tidak ada hubungan badan sejak 2019 adalah pertengkaran, menyatakan hubungan badan masih harmonis saat anak lahir (2019) dan Penggugat tiba-tiba menolak sejak 2021 dengan alasan materialistik dan ego, serta curiga Penggugat dekat dengan Pria Idaman Lain (PIL) karena komunikasi dengan mantan pacar. Tergugat membantah tuduhan perselisihan disebabkan kesalahan Tergugat, menyatakan penyebabnya adalah Penggugat. [HAL 69-72] Tergugat membantah tuduhan rumah tangga sulit dipertahankan, menyatakan masih bisa dikomunikasikan jika Penggugat punya itikad baik, namun Tergugat tidak keberatan perceraian asal alasan Penggugat yang bohong ditolak. Tergugat membantah tuduhan trauma karena KDRT, menyatakan tidak ada KDRT dari Tergugat dan justru Tergugat mengalami KDRT psikis/fisik dari Penggugat. [HAL 72-75] Dalam bantahan hak asuh anak, Tergugat menolak tuntutan Penggugat, merujuk SEMA No.1/2017 dan Yurisprudensi MA No.110 K/AG/2007 yang menempatkan kemaslahatan anak di atas hak normatif ibu. Tergugat menyatakan anak diasuh bergantian oleh kedua orang tua, keluarga Tergugat, Suster, dan ART, dengan Penggugat jarang memberikan perhatian karena menggantungkan pengasuhan pada Suster. Tergugat menuduh Penggugat meninggalkan anak selama 6 bulan (Agustus 2024-Februari 2025) dan hanya kembali untuk kepentingan pribadi. Tergugat menuduh Penggugat mengambil anak secara licik pada 21 Februari 2025 dengan tipu muslihat untuk mengklaim hak asuh, padahal anak dikembalikan pada 23 Februari 2024 (catatan dokumen menyebut 2024, konteks kronologi menunjukkan 2025) pasca Suster resign karena tidak kuat atas sikap Penggugat. Tergugat menyatakan Penggugat tidak cakap mengasuh anak karena tidak mandiri dan bermulut kasar, berpotensi melakukan KDRT pada anak. [HAL 75-78] Tergugat menolak nafkah anak Rp 40.000.000/bulan sebagai tidak berdasar dan berlebihan, menyatakan biaya faktual pemeliharaan dan pendidikan anak hanya Rp 4.250.000/bulan (makan Rp 1.500.000, sekolah Rp 2.150.000, kursus Rp 600.000). Tergugat menuduh Penggugat menyelipkan kepentingan pribadi dalam tuntutan nafkah dan memanfaatkan posisi anak. Tergugat merujuk Pasal 41 UU Perkawinan yang memungkinkan ibu memikul biaya jika ayah tidak mampu, namun menyatakan Penggugat memiliki penghasilan dan tidak pernah berkontribusi. Tergugat menuduh Penggugat mengajukan nafkah dengan itikad buruk dan potensi penyalahgunaan wewenang. [HAL 78-81] Tergugat menolak ganti rugi materiil Rp 250.000.000 dan immateril Rp 150.000.000, menyatakan dalil KDRT adalah rekayasa dan fitnah karena Tergugat tidak pernah melakukan KDRT, justru Penggugatlah pelakunya. Tergugat menuduh Penggugat tidak tahu diri dan berlagak korban. Tergugat membantah dasar hukum gugatan, merujuk SEMA No.3/1981 dan Yurisprudensi MA No.2571.K/Pdt/1998 yang menyatakan pihak penyebab perselisihan tidak dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No.9/1975. Tergugat menyatakan Penggugatlah penyebab perselisihan sehingga tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan, namun Tergugat tidak keberatan perceraian asal alasan Penggugat ditolak. [HAL 82-85] Tergugat mengajukan Rekonvensi (Gugatan Balik) dengan status sebagai Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Alasan perceraian: Hubungan harmonis sejak perkawinan 8 Desember 2017 (agama) dan 24 Januari 2019 (sipil) hingga awal 2021. Pada 2021, Tergugat Rekonvensi (istri) berubah sikap, menjadi materialistik, membangkang, dan memaksa pindah rumah besar sebagai syarat hubungan badan dan punya anak kedua. Penggugat Rekonvensi (suami) telah memenuhi kebutuhan hidup istri (nafkah Rp 5.000.000/bulan, kartu kredit, kebutuhan anak, tempat tinggal, Suster/ART, mobil, biaya rumah tangga) namun istri terus menuntut lebih dan membandingkan dengan adik Penggugat yang memiliki mobil Alphard. [HAL 85-88] Tergugat Rekonvensi kerap mencari masalah dengan Suster, menyebabkan pergantian Suster lebih dari 12 kali dalam 3 tahun, serta mencaci maki Penggugat Rekonvensi (KDRT verbal). Pada Februari/Maret 2024, Tergugat Rekonvensi diduga chatting dengan mantan pacar laki-laki. Pada Agustus 2024, Tergugat Rekonvensi marah karena CCTV mati dan menuduh Penggugat Rekonvensi ingin memperkosa anak, yang dianggap rekayasa." + }, + "read": { + "input_chars": 11834, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perceraian antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang diwakili kuasa hukum advokat. Sengketa inti meliputi gugatan perceraian, hak asuh anak, nafkah anak, nafkah terhutang, serta kerugian immateril akibat dugaan KDRT. Tergugat mengajukan eksepsi formal mengenai kewenangan kuasa hukum dan kejelasan gugatan, serta membantah seluruh dalil dengan mengajukan rekonvensi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan dicatatkan pada tanggal 24 Januari 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi formal yang menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah karena tidak menyebutkan pokok dan objek sengketa secara konkret serta menggabungkan gugatan yang tidak diperbolehkan.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi formal yang menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas karena petitum nafkah anak tidak jelas kepada siapa diperintahkan membayar.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah seluruh alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, termasuk tuduhan perselinguhan, KDRT, dan tidak memberikan nafkah.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan mantan pacar dan melakukan KDRT psikis serta fisik terhadap Tergugat.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan telah memenuhi seluruh kebutuhan hidup, rumah tangga, pendidikan anak, dan memberikan nafkah pribadi kepada Penggugat.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah tuduhan mengabaikan anak dan menyatakan telah menyediakan Suster serta ART untuk pengasuhan.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menuduh Penggugat melakukan verbal bullying dan over-criticism terhadap Suster/ART sehingga menyebabkan lebih dari 12 Suster resign.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah tuduhan menendang Penggugat pada Februari 2023 dan Agustus 2024, serta menyangkal pengusiran Penggugat dari rumah.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menuduh Penggugat mengambil anak secara licik dan tidak cakap mengasuh anak karena bergantung pada Suster/ART.", + "page": 72, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak tuntutan nafkah anak sebesar Rp 40.000.000 per bulan dengan alasan biaya faktual pemeliharaan anak hanya sebesar Rp 4.250.000 per bulan.", + "page": 75, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi dengan alasan perceraian karena sikap materialistik, pembangkangan, dan dugaan perselinguhan Penggugat sejak awal 2021.", + "page": 66, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (suami) terhadap Tergugat (istri) dengan dalil perkawinan telah goyah akibat perselinguhan, KDRT, dan ketidakberesan nafkah oleh Tergugat. Penggugat menuntut perceraian, hak asuh anak, nafkah anak, nafkah terhutang, dan ganti rugi immateril. Tergugat mengajukan eksepsi formal yang menyangkut keabsahan Surat Kuasa Khusus dan kejelasan petitum gugatan, serta membantah seluruh dalil gugatan dengan tuduhan balik bahwa Penggugatlah yang berselingkuh, melakukan KDRT, dan tidak mampu mengasuh anak. Tergugat juga mengajukan rekonvensi perceraian dengan alasan sikap materialistik dan perselinguhan Penggugat. Putusan pengadilan menyatakan perkara dikabulkan, namun teks putusan yang tersedia tidak memuat uraian pemeriksaan pokok perkara atau penetapan fakta-fakta pembuktian secara rinci, sehingga fokus laporan terbatas pada dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dan eksepsi yang diajukan Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat (suami) terhadap Tergugat (istri) dengan dalil perkawinan telah goyah akibat perselinguhan, KDRT, dan ketidakberesan nafkah oleh Tergugat. Penggugat menuntut perceraian, hak asuh anak, nafkah anak, nafkah terhutang, dan ganti rugi immateril. Tergugat mengajukan eksepsi formal yang menyangkut keabsahan Surat Kuasa Khusus dan kejelasan petitum gugatan, serta membantah seluruh dalil gugatan dengan tuduhan balik bahwa Penggugatlah yang berselingkuh, melakukan KDRT, dan tidak mampu mengasuh anak. Tergugat juga mengajukan rekonvensi perceraian dengan alasan sikap materialistik dan perselinguhan Penggugat. Putusan pengadilan menyatakan perkara dikabulkan, namun teks putusan yang tersedia tidak memuat uraian pemeriksaan pokok perkara atau penetapan fakta-fakta pembuktian secara rinci, sehingga fokus laporan terbatas pada dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dan eksepsi yang diajukan Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan dicatatkan pada tanggal 24 Januari 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi formal yang menyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sah karena tidak menyebutkan pokok dan objek sengketa secara konkret serta menggabungkan gugatan yang tidak diperbolehkan.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi formal yang menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas karena petitum nafkah anak tidak jelas kepada siapa diperintahkan membayar.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah seluruh alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, termasuk tuduhan perselinguhan, KDRT, dan tidak memberikan nafkah.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan mantan pacar dan melakukan KDRT psikis serta fisik terhadap Tergugat.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan telah memenuhi seluruh kebutuhan hidup, rumah tangga, pendidikan anak, dan memberikan nafkah pribadi kepada Penggugat.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah tuduhan mengabaikan anak dan menyatakan telah menyediakan Suster serta ART untuk pengasuhan.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menuduh Penggugat melakukan verbal bullying dan over-criticism terhadap Suster/ART sehingga menyebabkan lebih dari 12 Suster resign.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah tuduhan menendang Penggugat pada Februari 2023 dan Agustus 2024, serta menyangkal pengusiran Penggugat dari rumah.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menuduh Penggugat mengambil anak secara licik dan tidak cakap mengasuh anak karena bergantung pada Suster/ART.", + "page": 72, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak tuntutan nafkah anak sebesar Rp 40.000.000 per bulan dengan alasan biaya faktual pemeliharaan anak hanya sebesar Rp 4.250.000 per bulan.", + "page": 75, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi dengan alasan perceraian karena sikap materialistik, pembangkangan, dan dugaan perselinguhan Penggugat sejak awal 2021.", + "page": 66, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya gugat cerit karena tuduhan selingkuh dan KDRT, padahal saya yang bayar semua kebutuhan rumah tangga dan dia malah menuduh saya materialistik, apa saya bisa gugat balik?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 40558, + "candidates": [ + "Pasal 103 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "text": "Pasal 103: Suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban moral dan substantif dalam perkawinan (kesetiaan, tolong-menolong), yang merupakan ranah Hukum Perkawinan (UU No. 1/1974). Pertanyaan awam mengenai hak gugat balik (rekonvensi) dalam perkara perceraian diatur oleh hukum acara perdata (HIR/RBg), bukan oleh pasal substantif KUHPerdata ini. Selain itu, teks putusan menunjukkan bahwa gugatan balik (rekonvensi) diterima secara prosedural, namun ditolak secara materiil karena hak asuh anak sudah diputuskan bersama, bukan karena pelanggaran Pasal 103." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Meskipun pertanyaan awam menyebutkan tuduhan KDRT dan kerugian (materialistik), teks putusan secara eksplisit menyatakan bahwa tuntutan kerugian immaterial dan nafkah terhutang ditolak karena Penggugat tidak membuktikan petitum tersebut dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara perceraian. Dalam konteks putusan ini, Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum yang diuji atau diterapkan untuk memberikan akibat hukum atas tuduhan tersebut. Hukum acara perceraian memisahkan status perkawinan dengan gugatan ganti rugi, sehingga pasal ini tidak relevan sebagai jawaban substantif untuk pertanyaan 'bisa tidaknya menggugat balik' dalam konteks sengketa perceraian ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 143132, + "completion_tokens": 14005 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_681_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_681_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0bfc7d8f0376492fddb0f0796aee3a609fa90555 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_681_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_681_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 46, + "timings": { + "parse": 0.084, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 163.42, + "query": 14.178, + "relevance": 23.789, + "total": 201.472 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 129911, + "marked_chars": 130316 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke \nverklaard); \n2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp594.000,00(lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, oleh kami, \nCokorda Gede Artana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Hartati, S.H., M.H. \ndan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. \nPutusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada \nhari Kamis, tanggal 11 September 2025, oleh Sri Hartati, S.H., M.H. sebagai \nHakim Ketua didampingi oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., dan Melia Nur \nPratiwi, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh Romu Santa Mangadar, S.H., M.H. \nsebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem \ninformasi pengadilan pada hari itu juga. \nHakim Anggota, \n \n \n \n \n \nHakim Ketua, \n \n \n \n \n \n Ttd ttd \n \nElizabeth Prasasti Asmarani, S.H. Sri Hartati, S.H., M.H. \n \n \n ttd \nMelia Nur Pratiwi, S.H., M.H. \nPanitera Pengganti, \n \n ttd \n Romu Santa Mangadar, S.H., M.H. \n \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertent" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 130316, + "frame": "Para Penggugat yang merupakan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) menggugat Tergugat (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta) dan Turut Tergugat (BPJS Ketenagakerjaan) atas dugaan pemotongan upah secara tidak sah untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang seharusnya dibayar oleh Pemerintah, serta menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta pemecatan kembali. Gugatan ini ditolak karena Majelis Hakim menilai gugatan tidak memenuhi syarat formal akibat kerancuan klasifikasi perbuatan Tergugat antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa potongan upah yang terjadi merupakan potongan iuran BPJS Kesehatan dan Pajak Penghasilan (PPH 21) yang sah menurut peraturan perundang-undangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat bekerja sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada Tergugat berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang berlaku dari tahun 2014 hingga 2022.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menandatangani SPK pada tahun 2022 dengan upah per bulan sebesar Rp6.842.159 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 151 Tahun 2022.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pemotongan upah setiap bulan tanpa sepengetahuan mereka untuk kepentingan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa SPK mengatur iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan oleh Para Penggugat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar substansi SPK dan menyebabkan kerugian materiil dan immateriil.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa potongan upah merupakan potongan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, melainkan potongan untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% dari upah dan Pajak Penghasilan (PPH 21).", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa iuran BPJS Kesehatan dan PPH 21 merupakan kewajiban Para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.", + "page": 26, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat kabur karena bingung mengelompokkan perbuatan Tergugat antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat yang merupakan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) menggugat Tergugat (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta) dan Turut Tergugat (BPJS Ketenagakerjaan) dengan dalih Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memotong upah mereka untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang seharusnya dibayar oleh Pemerintah sesuai Surat Perintah Kerja (SPK). Para Penggugat menuntut pernyataan bahwa potongan tersebut tidak sah, penggantian kerugian materiil dan immateriil, serta pemecatan kembali pekerjaan. Tergugat membantah bahwa potongan upah tersebut sah sebagai iuran BPJS Kesehatan dan Pajak Penghasilan (PPH 21) yang menjadi kewajiban Para Penggugat. Majelis Hakim kemudian menilai bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena kerancuan dalam mengelompokkan perbuatan Tergugat antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat yang merupakan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) menggugat Tergugat (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta) dan Turut Tergugat (BPJS Ketenagakerjaan) dengan dalih Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memotong upah mereka untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang seharusnya dibayar oleh Pemerintah sesuai Surat Perintah Kerja (SPK). Para Penggugat menuntut pernyataan bahwa potongan tersebut tidak sah, penggantian kerugian materiil dan immateriil, serta pemecatan kembali pekerjaan. Tergugat membantah bahwa potongan upah tersebut sah sebagai iuran BPJS Kesehatan dan Pajak Penghasilan (PPH 21) yang menjadi kewajiban Para Penggugat. Majelis Hakim kemudian menilai bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena kerancuan dalam mengelompokkan perbuatan Tergugat antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat bekerja sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada Tergugat berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang berlaku dari tahun 2014 hingga 2022.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menandatangani SPK pada tahun 2022 dengan upah per bulan sebesar Rp6.842.159 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 151 Tahun 2022.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pemotongan upah setiap bulan tanpa sepengetahuan mereka untuk kepentingan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa SPK mengatur iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan oleh Para Penggugat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar substansi SPK dan menyebabkan kerugian materiil dan immateriil.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa potongan upah merupakan potongan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, melainkan potongan untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% dari upah dan Pajak Penghasilan (PPH 21).", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa iuran BPJS Kesehatan dan PPH 21 merupakan kewajiban Para Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.", + "page": 26, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat kabur karena bingung mengelompokkan perbuatan Tergugat antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gaji saya dipotong setiap bulan untuk BPJS dan pajak padahal saya cuma kerja kontrak dan tidak pernah tahu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17376, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (termasuk kesepakatan). Dalam pertanyaan dan pertimbangan hukum, isu utamanya adalah apakah pemotongan gaji tersebut melanggar kesepakatan dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Hakim menilai sengketa ini bermula dari ketidaksesuaian antara pelaksanaan pemotongan dengan substansi perjanjian (SPK) yang disepakati, sehingga Pasal 1320 menjadi dasar hukum untuk menilai sahnya perjanjian dan kewajiban para pihak berdasarkan kesepakatan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 45344, + "completion_tokens": 1263 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_685_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_685_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b9e082555e47a49925852edb2625cd54155629bb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_685_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_685_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 46, + "timings": { + "parse": 0.076, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 136.508, + "query": 11.474, + "relevance": 33.641, + "total": 181.698 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 120479, + "marked_chars": 120884 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM PROVISI \n- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima. \nDALAM EKSEPSI \n- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III. \nDALAM POKOK PERKARA \n- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. \n- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar \nRp.1.741.500,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus \nrupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025 oleh \nkami Mohamad Indarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Christina \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 44\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM \n \nEndarwati, S.H., M.H. dan Immanuel, S.H.,M.H. masing-masing sebagai \nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 685/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM tangga" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 120884, + "frame": "Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Amad bin Nyaung menggugat Tergugat I, II, III, serta Turut Tergugat I dan II atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa jual beli dan penerbitan sertifikat atas tanah warisan tanpa sepengetahuan mereka. Para Penggugat meminta pernyataan sah kepemilikan, pembatalan Akte Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik terkait, pengembalian tanah, serta ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan diri sebagai ahli waris sah Almarhum Amad bin Nyaung yang memiliki sebidang tanah seluas 2.200 m² dengan alas hak Girik/C No. 387.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat Sertifikat Hak Milik No. 616 atas nama Tergugat III yang diterbitkan berdasarkan Akte Jual Beli No. 25/2018 antara Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Akte Jual Beli dan penerbitan Sertifikat dilakukan tanpa sepengetahuan mereka dan menggunakan alas hak Girik yang berbeda dari milik mereka.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Berdasarkan bukti surat Sertifikat Hak Milik No. 616, tanah tersebut awalnya dibuat atas nama Kusnoto pada tahun 1998, kemudian beralih kepada Ny. Henny Kuntrayo pada tahun 2003, lalu kepada Lazuardi (Tergugat I) pada tahun 2009, dan terakhir kepada Anindra Ardiansyah Bakrie (Tergugat III) pada tahun 2019.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat hanya menggugat Lazuardi (pemegang hak ketiga) dan Anindra Ardiansyah Bakrie (pemegang hak keempat) tanpa mengikutsertakan Kusnoto (pemegang hak pertama) dan Ny. Henny Kuntrayo (pemegang hak kedua).", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik seluruh pihak yang pernah memiliki hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 616.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris Almarhum Amad bin Nyaung, mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, II, III, serta Turut Tergugat I dan II. Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah pemilik sah atas tanah seluas 2.200 m² dengan alas hak Girik/C No. 387, dan bahwa Tergugat I, II, serta III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan jual beli serta memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 616 atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan kepemilikan mereka sah, membatalkan Akte Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik yang dipermasalahkan, serta memerintahkan pengembalian tanah dan pembayaran ganti rugi. Dalam pemeriksaan, terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik No. 616 telah mengalami beberapa kali peralihan hak, dimulai dari Kusnoto, kemudian Ny. Henny Kuntrayo, Lazuardi, dan terakhir Anindra Ardiansyah Bakrie. Majelis Hakim menemukan bahwa Para Penggugat hanya menggugat pemegang hak ketiga dan keempat tanpa mengikutsertakan pemegang hak pertama dan kedua. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan eksepsi kurang pihak dapat diterima dan memutus gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris Almarhum Amad bin Nyaung, mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, II, III, serta Turut Tergugat I dan II. Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah pemilik sah atas tanah seluas 2.200 m² dengan alas hak Girik/C No. 387, dan bahwa Tergugat I, II, serta III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan jual beli serta memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 616 atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan kepemilikan mereka sah, membatalkan Akte Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik yang dipermasalahkan, serta memerintahkan pengembalian tanah dan pembayaran ganti rugi. Dalam pemeriksaan, terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik No. 616 telah mengalami beberapa kali peralihan hak, dimulai dari Kusnoto, kemudian Ny. Henny Kuntrayo, Lazuardi, dan terakhir Anindra Ardiansyah Bakrie. Majelis Hakim menemukan bahwa Para Penggugat hanya menggugat pemegang hak ketiga dan keempat tanpa mengikutsertakan pemegang hak pertama dan kedua. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan eksepsi kurang pihak dapat diterima dan memutus gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan diri sebagai ahli waris sah Almarhum Amad bin Nyaung yang memiliki sebidang tanah seluas 2.200 m² dengan alas hak Girik/C No. 387.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat Sertifikat Hak Milik No. 616 atas nama Tergugat III yang diterbitkan berdasarkan Akte Jual Beli No. 25/2018 antara Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Akte Jual Beli dan penerbitan Sertifikat dilakukan tanpa sepengetahuan mereka dan menggunakan alas hak Girik yang berbeda dari milik mereka.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Berdasarkan bukti surat Sertifikat Hak Milik No. 616, tanah tersebut awalnya dibuat atas nama Kusnoto pada tahun 1998, kemudian beralih kepada Ny. Henny Kuntrayo pada tahun 2003, lalu kepada Lazuardi (Tergugat I) pada tahun 2009, dan terakhir kepada Anindra Ardiansyah Bakrie (Tergugat III) pada tahun 2019.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat hanya menggugat Lazuardi (pemegang hak ketiga) dan Anindra Ardiansyah Bakrie (pemegang hak keempat) tanpa mengikutsertakan Kusnoto (pemegang hak pertama) dan Ny. Henny Kuntrayo (pemegang hak kedua).", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik seluruh pihak yang pernah memiliki hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 616.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris tanah, tapi sertifikat tanah itu sudah dijual dan beralih tangan berkali-kali ke orang lain tanpa sepengetahuan saya, kenapa saya tidak bisa menggugat semua pemiliknya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18589, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan dasar hukum substantif yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan pokok ('Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum'). Meskipun gugatan ditolak karena alasan prosedural (kurang pihak), pasal ini tetap relevan karena menjadi teori hukum utama yang menjadi inti sengketa dan perlu dinilai untuk menjawab pertanyaan mengenai hak ahli waris menuntut ganti rugi atas tanah yang dijual tanpa sepengetahuan mereka." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 39931, + "completion_tokens": 1183 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_686_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_686_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fc722ead0469f019ff3054988c41e32dc79ec8a4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_686_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_686_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 44, + "timings": { + "parse": 0.081, + "classify": 0.0, + "condense": 326.653, + "read": 125.579, + "query": 10.845, + "relevance": 28.051, + "total": 491.209 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 135992, + "marked_chars": 136379 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \nDALAM KONVENSI \nDALAM EKSEPSI \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 41\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 686/Pdt.G/2024/PN Jkt. Tim \n \n- \nMenolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya; \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi sebagian; \n2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Siti \nMaimoenah sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 \nOktober 2024 yang diketahui oleh Kepala Rukun Tetangga 005 Nomor 81 \ntanggal 17-10-2024 dan diketahui oleh Kepala Rukun Warga 07 Nomor \n966/JT/RW.07/X/2024 tanggal 17-10-2024, tercatat dan diketahui oleh \nKepala Kelurahan Palmeriam Nomor 82/1.711.312 tanggal 18 Oktober \n2024, dan tercatat dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Matraman \nNomor 736/1.711.312 tanggal 21 Oktober 2024; \n3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah \nberikut rumah dengan" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134994, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 686/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM antara Para Penggugat (Sri Ati Wahyuningsih, Tomy Maulana, Nelly Andriyanti, Rina Meiliasari, Rully Ridawaty, Prilly Apriliany, Saban Satriawan, Salfa Fitria Nurhaliza, Ridho Alfitra Salam, dan Azril Akbar Djaelani) sebagai ahli waris sah dari Almarhumah Siti Maimoenah, melawan Tergugat I (Lina Hermawati), Tergugat II (Luluk Nur Aini), dan Tergugat III (Ryan Bayu Candra, SH, MKn, Notaris). Para Penggugat dalilkan bahwa mereka adalah pemilik sah atas tanah seluas 417 m² di Jalan Palmeriam Utara/Jalan Salemba Utan Barat, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Jual Beli tahun 1937 dan 1953 yang diperoleh melalui warisan [HAL 7-8]. Sengketa muncul ketika Tergugat I menerbitkan SPPT PBB atas nama Hadi Sucipto untuk sebagian tanah seluas 73 m², membuat Akta Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Hak Nomor 35 tanggal 11 Oktober 2021, serta menjual tanah tersebut kepada Tergugat II melalui Akta Jual Beli Nomor 42 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh Tergugat III, tanpa sepengetahuan Para Penggugat [HAL 8-9]. Para Penggugat menuntut pernyataan bahwa mereka ahli waris dan pemilik sah, pembatalan SPPT PBB dan akta-akta tersebut, serta pengakuan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil total Rp 1.500.000.000,- [HAL 12-15].\n\nPara Tergugat membantah seluruh dalil Para Penggugat dengan mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (tidak melibatkan Kepala Kelurahan Palmeriam) dan gugatan kabur [HAL 16-26]. Tergugat I dan II dalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah Negara yang dikuasai secara fisik oleh keluarga Tergugat I (Hadi Sucipto) sejak lama dan telah dibayarkan pajaknya sejak 1985, sehingga jual beli melalui pengoperan hak atas tanah Negara adalah sah dan Tergugat II adalah pembeli beritikad baik [HAL 18-23]. Tergugat III membantah sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, menyatakan hanya menjalankan tugas notaris sesuai kemauan para pihak [HAL 24-26]. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim menolak semua eksepsi Para Tergugat karena telah memasuki pokok perkara [HAL 33-34].\n\nMajelis Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat terbukti sebagai ahli waris sah Siti Maimoenah dan pemilik sah tanah berdasarkan bukti surat jual beli tahun 1937 dan 1953 serta keterangan saksi yang menguatkan [HAL 35-38]. Sebaliknya, penguasaan fisik oleh keluarga Tergugat I atas tanah seluas 73 m² yang dibuktikan dengan SPPT PBB sejak 1985 tidak dianggap sebagai hak kepemilikan yang sah melainkan penguasaan atas tanah Negara [HAL 35-36]. Tindakan Tergugat I menerbitkan SPPT PBB atas nama orang lain, membuat akta pernyataan penguasaan, dan menjual tanah kepada Tergugat II tanpa pengecekan legalitas yang cermat, serta peran Tergugat III sebagai Notaris yang tidak teliti memeriksa dasar hukum, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 36-37]. Gugatan rekonvensi Tergugat II untuk menyatakan dirinya pembeli beritikad baik dan akta jual beli sah ditolak karena transaksi didasarkan pada dokumen tanpa dasar hukum yang kuat [HAL 40-41].\n\nPutusan amar menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dan pemilik sah tanah; Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; SPPT PBB Nomor Obyek Pajak 31.72.040.002.013-0097.0 atas nama Hadi Sucipto tidak mempunyai kekuatan mengikat; Akta Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Hak Nomor 35 dan Akta Jual Beli Nomor 42 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat Tergugat III dinyatakan tidak sah dan dibatalkan; gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya (termasuk ganti rugi materiil/immateriil, dwangsom, dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu) ditolak; serta gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya. Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara Rp 1.442.000,- [HAL 42-43]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 2885, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 686/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM antara Para Penggugat (Sri Ati Wahyuningsih, Tomy Maulana, Nelly Andriyanti, Rina Meiliasari, Rully Ridawaty, Prilly Apriliany, Saban Satriawan, Salfa Fitria Nurhaliza, Ridho Alfitra Salam, dan Azril Akbar Djaelani) sebagai ahli waris sah dari Almarhumah Siti Maimoenah, melawan Tergugat I (Lina Hermawati), Tergugat II (Luluk Nur Aini), dan Tergugat III (Ryan Bayu Candra, SH, MKn, Notaris). Para Penggugat dalilkan bahwa mereka adalah pemilik sah atas tanah seluas 417 m² di Jalan Palmeriam Utara/Jalan Salemba Utan Barat, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Jual Beli tahun 1937 dan 1953 yang diperoleh melalui warisan [HAL 7-8]. Sengketa muncul ketika Tergugat I menerbitkan SPPT PBB atas nama Hadi Sucipto untuk sebagian tanah seluas 73 m², membuat Akta Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Hak Nomor 35 tanggal 11 Oktober 2021, serta menjual tanah tersebut kepada Tergugat II melalui Akta Jual Beli Nomor 42 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh Tergugat III, tanpa sepengetahuan Para Penggugat [HAL 8-9]. Para Penggugat menuntut pernyataan bahwa mereka ahli waris dan pemilik sah, pembatalan SPPT PBB dan akta-akta tersebut, serta pengakuan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil total Rp 1.500.000.000,- [HAL 12-15].\n\nPara Tergugat membantah seluruh dalil Para Penggugat dengan mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (tidak melibatkan Kepala Kelurahan Palmeriam) dan gugatan kabur [HAL 16-26]. Tergugat I dan II dalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah Negara yang dikuasai secara fisik oleh keluarga Tergugat I (Hadi Sucipto) sejak lama dan telah dibayarkan pajaknya sejak 1985, sehingga jual beli melalui pengoperan hak atas tanah Negara adalah sah dan Tergugat II adalah pembeli beritikad baik [HAL 18-23]. Tergugat III membantah sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, menyatakan hanya menjalankan tugas notaris sesuai kemauan para pihak [HAL 24-26]. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim menolak semua eksepsi Para Tergugat karena telah memasuki pokok perkara [HAL 33-34].\n\nMajelis Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat terbukti sebagai ahli waris sah Siti Maimoenah dan pemilik sah tanah berdasarkan bukti surat jual beli tahun 1937 dan 1953 serta keterangan saksi yang menguatkan [HAL 35-38]. Sebaliknya, penguasaan fisik oleh keluarga Tergugat I atas tanah seluas 73 m² yang dibuktikan dengan SPPT PBB sejak 1985 tidak dianggap sebagai hak kepemilikan yang sah melainkan penguasaan atas tanah Negara [HAL 35-36]. Tindakan Tergugat I menerbitkan SPPT PBB atas nama orang lain, membuat akta pernyataan penguasaan, dan menjual tanah kepada Tergugat II tanpa pengecekan legalitas yang cermat, serta peran Tergugat III sebagai Notaris yang tidak teliti memeriksa dasar hukum, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 36-37]. Gugatan rekonvensi Tergugat II untuk menyatakan dirinya pembeli beritikad baik dan akta jual beli sah ditolak karena transaksi didasarkan pada dokumen tanpa dasar hukum yang kuat [HAL 40-41].\n\nPutusan amar menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dan pemilik sah tanah; Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; SPPT PBB Nomor Obyek Pajak 31.72.040.002.013-0097.0 atas nama Hadi Sucipto tidak mempunyai kekuatan mengikat; Akta Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Hak Nomor 35 dan Akta Jual Beli Nomor 42 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat Tergugat III dinyatakan tidak sah dan dibatalkan; gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya (termasuk ganti rugi materiil/immateriil, dwangsom, dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu) ditolak; serta gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya. Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara Rp 1.442.000,- [HAL 42-43]. Putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Arief Yudiarto, SH.MH didampingi Hakim Anggota Heru Kuntjoro, SH,MH dan Rizky Mubarak Nazario, SH,MH, serta ditandatangani oleh Panitera Pengganti Frand Arianta, SH [HAL 43]. Perincian biaya perkara sebesar Rp 1.442.000,- terdiri dari biaya pendaftaran Rp 30.000,-, biaya proses Rp 100.000,-, panggilan Rp 98.000,-, PS Rp 1.000.000,-, biaya lainnya Rp 54.000,-, redaksi Rp 150.000,-, dan materai Rp 10.000,- [HAL 44]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 686/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM antara Para Penggugat (Sri Ati Wahyuningsih, Tomy Maulana, Nelly Andriyanti, Rina Meiliasari, Rully Ridawaty, Prilly Apriliany, Saban Satriawan, Salfa Fitria Nurhaliza, Ridho Alfitra Salam, dan Azril Akbar Djaelani) sebagai ahli waris sah dari Almarhumah Siti Maimoenah, melawan Tergugat I (Lina Hermawati), Tergugat II (Luluk Nur Aini), dan Tergugat III (Ryan Bayu Candra, SH, MKn, Notaris). Para Penggugat dalilkan bahwa mereka adalah pemilik sah atas tanah seluas 417 m² di Jalan Palmeriam Utara/Jalan Salemba Utan Barat, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Jual Beli tahun 1937 dan 1953 yang diperoleh melalui warisan [HAL 7-8]. Sengketa muncul ketika Tergugat I menerbitkan SPPT PBB atas nama Hadi Sucipto untuk sebagian tanah seluas 73 m², membuat Akta Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Hak Nomor 35 tanggal 11 Oktober 2021, serta menjual tanah tersebut kepada Tergugat II melalui Akta Jual Beli Nomor 42 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh Tergugat III, tanpa sepengetahuan Para Penggugat [HAL 8-9]. Para Penggugat menuntut pernyataan bahwa mereka ahli waris dan pemilik sah, pembatalan SPPT PBB dan akta-akta tersebut, serta pengakuan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil total Rp 1.500.000.000,- [HAL 12-15].\n\nPara Tergugat membantah seluruh dalil Para Penggugat dengan mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (tidak melibatkan Kepala Kelurahan Palmeriam) dan gugatan kabur [HAL 16-26]. Tergugat I dan II dalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah Negara yang dikuasai secara fisik oleh keluarga Tergugat I (Hadi Sucipto) sejak lama dan telah dibayarkan pajaknya sejak 1985, sehingga jual beli melalui pengoperan hak atas tanah Negara adalah sah dan Tergugat II adalah pembeli beritikad baik [HAL 18-23]. Tergugat III membantah sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, menyatakan hanya menjalankan tugas notaris sesuai kemauan para pihak [HAL 24-26]. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim menolak semua eksepsi Para Tergugat karena telah memasuki pokok perkara [HAL 33-34].\n\nMajelis Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat terbukti sebagai ahli waris sah Siti Maimoenah dan pemilik sah tanah berdasarkan bukti surat jual beli tahun 1937 dan 1953 serta keterangan saksi yang menguatkan [HAL 35-38]. Sebaliknya, penguasaan fisik oleh keluarga Tergugat I atas tanah seluas 73 m² yang dibuktikan dengan SPPT PBB sejak 1985 tidak dianggap sebagai hak kepemilikan yang sah melainkan penguasaan atas tanah Negara [HAL 35-36]. Tindakan Tergugat I menerbitkan SPPT PBB atas nama orang lain, membuat akta pernyataan penguasaan, dan menjual tanah kepada Tergugat II tanpa pengecekan legalitas yang cermat, serta peran Tergugat III sebagai Notaris yang tidak teliti memeriksa dasar hukum, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 36-37]. Gugatan rekonvensi Tergugat II untuk menyatakan dirinya pembeli beritikad baik dan akta jual beli sah ditolak karena transaksi didasarkan pada dokumen tanpa dasar hukum yang kuat [HAL 40-41].\n\nPutusan amar menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dan pemilik sah tanah; Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; SPPT PBB Nomor Obyek Pajak 31.72.040.002.013-0097.0 atas nama Hadi Sucipto tidak mempunyai kekuatan mengikat; Akta Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Hak Nomor 35 dan Akta Jual Beli Nomor 42 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat Tergugat III dinyatakan tidak sah dan dibatalkan; gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya (termasuk ganti rugi materiil/immateriil, dwangsom, dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu) ditolak; serta gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya. Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara Rp 1.442.000,- [HAL 42-43]. Putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Arief Yudiarto, SH.MH didampingi Hakim Anggota Heru Kuntjoro, SH,MH dan Rizky Mubarak Nazario, SH,MH, serta ditandatangani oleh Panitera Pengganti Frand Arianta, SH [HAL 43]. Perincian biaya perkara sebesar Rp 1.442.000,- terdiri dari biaya pendaftaran Rp 30.000,-, biaya proses Rp 100.000,-, panggilan Rp 98.000,-, PS Rp 1.000.000,-, biaya lainnya Rp 54.000,-, redaksi Rp 150.000,-, dan materai Rp 10.000,- [HAL 44]." + }, + "read": { + "input_chars": 4340, + "frame": "Para Penggugat, sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Maimoenah, menggugat Para Tergugat (Lina Hermawati, Luluk Nur Aini, dan seorang Notaris) terkait sengketa kepemilikan tanah seluas 417 m² di Jakarta Timur yang sebagian dijual tanpa persetujuan mereka. Para Penggugat meminta pernyataan kepemilikan sah, pembatalan SPPT PBB serta akta-akta jual beli terkait, dan pengakuan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. Majelis Hakim mengabulkan gugatan utama dengan menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan membatalkan dokumen terkait, namun menolak klaim ganti rugi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Siti Maimoenah dan pemilik sah tanah berdasarkan surat jual beli tahun 1937 dan 1953.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerbitkan Surat Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) atas nama Hadi Sucipto untuk sebagian tanah seluas 73 m².", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I membuat Akta Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Hak Nomor 35 tanggal 11 Oktober 2021.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Tergugat II melalui Akta Jual Beli Nomor 42 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh Tergugat III.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan SPPT, membuat akta pernyataan penguasaan, dan melakukan jual beli tanpa pengecekan legalitas yang cermat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penguasaan fisik tanah oleh keluarga Tergugat I yang dibuktikan dengan SPPT PBB sejak 1985 tidak dianggap sebagai hak kepemilikan yang sah melainkan penguasaan atas tanah Negara.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi Tergugat II untuk menyatakan dirinya pembeli beritikad baik dan akta jual beli sah ditolak karena transaksi didasarkan pada dokumen tanpa dasar hukum yang kuat.", + "page": 40, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat dengan mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak dan gugatan kabur.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menuntut pengakuan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil total Rp 1.500.000.000,-.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris sah dari Almarhumah Siti Maimoenah, menggugat Para Tergugat yang terdiri dari Lina Hermawati, Luluk Nur Aini, dan seorang Notaris, atas sengketa tanah seluas 417 m² di Jakarta Timur yang diperoleh melalui warisan. Para Penggugat dalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Surat Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) atas nama orang lain, membuat akta pernyataan penguasaan hak, serta menjual sebagian tanah kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka, sehingga Para Penggugat menuntut pembatalan dokumen-dokumen tersebut serta ganti rugi. Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat dan menetapkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah tanah berdasarkan surat jual beli lama, sementara penguasaan fisik oleh keluarga Tergugat I tidak menimbulkan hak kepemilikan. Hakim menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan SPPT, membuat akta, dan melakukan jual beli tanpa pemeriksaan legalitas yang cermat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga SPPT serta akta-akta jual beli dan pernyataan penguasaan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. Gugatan rekonvensi Tergugat II ditolak karena transaksi tidak berdasar hukum yang kuat, dan tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil dari Para Penggugat ditolak karena tidak terbukti atau tidak didukung bukti yang memadai, meskipun Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris sah dari Almarhumah Siti Maimoenah, menggugat Para Tergugat yang terdiri dari Lina Hermawati, Luluk Nur Aini, dan seorang Notaris, atas sengketa tanah seluas 417 m² di Jakarta Timur yang diperoleh melalui warisan. Para Penggugat dalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Surat Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) atas nama orang lain, membuat akta pernyataan penguasaan hak, serta menjual sebagian tanah kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka, sehingga Para Penggugat menuntut pembatalan dokumen-dokumen tersebut serta ganti rugi. Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat dan menetapkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah tanah berdasarkan surat jual beli lama, sementara penguasaan fisik oleh keluarga Tergugat I tidak menimbulkan hak kepemilikan. Hakim menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan SPPT, membuat akta, dan melakukan jual beli tanpa pemeriksaan legalitas yang cermat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga SPPT serta akta-akta jual beli dan pernyataan penguasaan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. Gugatan rekonvensi Tergugat II ditolak karena transaksi tidak berdasar hukum yang kuat, dan tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil dari Para Penggugat ditolak karena tidak terbukti atau tidak didukung bukti yang memadai, meskipun Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Siti Maimoenah dan pemilik sah tanah berdasarkan surat jual beli tahun 1937 dan 1953.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerbitkan Surat Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) atas nama Hadi Sucipto untuk sebagian tanah seluas 73 m².", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I membuat Akta Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Hak Nomor 35 tanggal 11 Oktober 2021.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Tergugat II melalui Akta Jual Beli Nomor 42 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh Tergugat III.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan SPPT, membuat akta pernyataan penguasaan, dan melakukan jual beli tanpa pengecekan legalitas yang cermat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penguasaan fisik tanah oleh keluarga Tergugat I yang dibuktikan dengan SPPT PBB sejak 1985 tidak dianggap sebagai hak kepemilikan yang sah melainkan penguasaan atas tanah Negara.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi Tergugat II untuk menyatakan dirinya pembeli beritikad baik dan akta jual beli sah ditolak karena transaksi didasarkan pada dokumen tanpa dasar hukum yang kuat.", + "page": 40, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat dengan mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak dan gugatan kabur.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menuntut pengakuan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil total Rp 1.500.000.000,-.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris sah, tapi keluarga tetangga jual tanah warisan saya ke orang lain tanpa izin, apakah saya bisa minta tanah itu dikembalikan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29103, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, tindakan 'keluarga tetangga jual tanah warisan saya... tanpa izin' merupakan perbuatan yang melanggar hak kepemilikan dan menyebabkan kerugian. Putusan mendukung penggunaan pasal ini untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tersebut, sehingga pasal ini substantif untuk menjawab apakah ada dasar hukum atas tindakan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban pembuktian (alat bukti). Meskipun disebutkan dalam putusan bahwa penggugat wajib membuktikan haknya, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti, bukan mengatur hak atau kewajiban substantif atas tanah atau akibat hukum dari penjualan tanpa izin. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian ditetapkan tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 50269, + "completion_tokens": 3669 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_687_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_687_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ad719f21707c487f5e910a328959e2469d73f559 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_687_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,121 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_687_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.046, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 115.981, + "query": 11.33, + "relevance": 0.0, + "total": 127.358 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26175, + "marked_chars": 26256 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26256, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena terdapat kekeliruan pencantuman tanggal dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahirannya. Pemohon meminta izin untuk mengubah data tanggal dan tahun lahir dari 06 Agustus 1958 menjadi 04 Agustus 1956 agar seragam dengan dokumen administrasi lainnya. Perkara ini diselesaikan melalui penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan tersebut tanpa melibatkan sengketa dengan pihak lain.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-28082025-0077 yang mencantumkan tanggal lahir 06 Agustus 1958.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 008998 yang mencantumkan tahun lahir 1956.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175030608580004 yang mencantumkan tahun lahir 1958.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi pertama, adik ipar Pemohon, menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1956 sesuai dengan ijazah dan paspor yang pernah dilihatnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi kedua, teman dekat Pemohon, menyatakan bahwa Pemohon lahir sekitar awal Agustus 1956 dan perbedaan tahun lahir baru diketahui saat Pemohon akan menunaikan ibadah haji.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak yang keberatan atau merasa dirugikan atas permohonan perbaikan data tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya kekeliruan pencantuman tahun lahir dalam akta kelahiran Pemohon.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara yang domisili di Jakarta Timur, mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan karena terdapat kekeliruan pencantuman tanggal dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahirannya. Berdasarkan akta kelahiran Nomor 3175-LT-28082025-0077, tanggal lahir Pemohon tercatat sebagai 06 Agustus 1958, sedangkan Pemohon berdalil bahwa data yang benar adalah 04 Agustus 1956 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 008998. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, dan Kutipan Akta Nikah, serta menghadirkan dua orang saksi yang menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1956. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah memeriksa bukti dan keterangan saksi berpendapat bahwa telah terbukti adanya kekeliruan pencantuman data tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan. Oleh karena itu, Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi 04 Agustus 1956, serta memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara yang domisili di Jakarta Timur, mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan karena terdapat kekeliruan pencantuman tanggal dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahirannya. Berdasarkan akta kelahiran Nomor 3175-LT-28082025-0077, tanggal lahir Pemohon tercatat sebagai 06 Agustus 1958, sedangkan Pemohon berdalil bahwa data yang benar adalah 04 Agustus 1956 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 008998. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, dan Kutipan Akta Nikah, serta menghadirkan dua orang saksi yang menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1956. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah memeriksa bukti dan keterangan saksi berpendapat bahwa telah terbukti adanya kekeliruan pencantuman data tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan. Oleh karena itu, Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran menjadi 04 Agustus 1956, serta memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-28082025-0077 yang mencantumkan tanggal lahir 06 Agustus 1958.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 008998 yang mencantumkan tahun lahir 1956.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175030608580004 yang mencantumkan tahun lahir 1958.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi pertama, adik ipar Pemohon, menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1956 sesuai dengan ijazah dan paspor yang pernah dilihatnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi kedua, teman dekat Pemohon, menyatakan bahwa Pemohon lahir sekitar awal Agustus 1956 dan perbedaan tahun lahir baru diketahui saat Pemohon akan menunaikan ibadah haji.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak yang keberatan atau merasa dirugikan atas permohonan perbaikan data tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya kekeliruan pencantuman tahun lahir dalam akta kelahiran Pemohon.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Tanggal lahir saya di akta salah, bisa diperbaiki?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14999, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 8638, + "completion_tokens": 890 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_688_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_688_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b9f23d33bd79e0246dfcebfdf9601df6951b6024 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_688_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,219 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_688_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 33, + "timings": { + "parse": 0.063, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 160.482, + "query": 17.793, + "relevance": 102.637, + "total": 280.975 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 101969, + "marked_chars": 102257 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI : \nDALAM KONVENSI \nTENTANG EKSEPSI \n- \nMengabulkan Eksepsi Tergugat; \nTENTANG POKOK PERKARA: \n- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke \nVerklaard); \nDALAM REKONVENSI \n- \nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet \nOntvankelijk Verklaard); \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI \n- \nMenghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar \nbiaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp219.000,00 (Dua \nratus sembilan belas ribu rupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 32\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 688/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim \n \nkami, DONY DORTMUND, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RUDI RAFLI \nSIREGAR, S.H., M.H., dan GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N., \nmasing-masing sebagai Hakim An" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 102257, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas wanprestasi dalam Perjanjian Bersama tanggal 14 Desember 2021 terkait pengalihan harta bersama berupa sertifikat tanah dan bangunan, dengan tuntutan pembayaran kompensasi beserta denda keterlambatan. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai berdasarkan akta cerai tertanggal 23 April 2019.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat mengambil alih sertifikat tanah dan bangunan dengan kompensasi sebesar Rp1.500.000.000.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 14 Desember 2021 yang mengatur pembayaran kompensasi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000 pada Desember 2021, Rp100.000.000 pada Februari 2022, dan Rp100.000.000 pada April 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melunasi sisa kewajiban kompensasi sesuai Perjanjian Bersama setelah pembayaran bulan April 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat peringatan/somasi kepada Tergugat pada tanggal 16 November 2022, 23 November 2022, dan 1 Desember 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libel) karena kesalahan perhitungan kewajiban dan denda.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kabur atau tidak jelas (obscure libel) akibat kesalahan perhitungan dan ketidakjelasan rincian pembayaran.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan tidak memeriksa pokok perkara.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 14 Desember 2021, yang berisi kesepakatan pengalihan harta bersama berupa sertifikat tanah dan bangunan dengan kompensasi sebesar Rp1.500.000.000. Penggugat mendalilkan telah menerima pembayaran total Rp450.000.000 dari Tergugat, namun Tergugat tidak melunasi sisa kewajiban beserta denda keterlambatan. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libel) karena kesalahan perhitungan jumlah pokok, denda, dan ketidakjelasan rincian jatuh tempo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi tersebut dengan alasan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat kejelasan petitum dan posita, sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara, dan gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 14 Desember 2021, yang berisi kesepakatan pengalihan harta bersama berupa sertifikat tanah dan bangunan dengan kompensasi sebesar Rp1.500.000.000. Penggugat mendalilkan telah menerima pembayaran total Rp450.000.000 dari Tergugat, namun Tergugat tidak melunasi sisa kewajiban beserta denda keterlambatan. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libel) karena kesalahan perhitungan jumlah pokok, denda, dan ketidakjelasan rincian jatuh tempo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi tersebut dengan alasan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat kejelasan petitum dan posita, sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara, dan gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai berdasarkan akta cerai tertanggal 23 April 2019.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat mengambil alih sertifikat tanah dan bangunan dengan kompensasi sebesar Rp1.500.000.000.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Bersama tanggal 14 Desember 2021 yang mengatur pembayaran kompensasi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000 pada Desember 2021, Rp100.000.000 pada Februari 2022, dan Rp100.000.000 pada April 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melunasi sisa kewajiban kompensasi sesuai Perjanjian Bersama setelah pembayaran bulan April 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat peringatan/somasi kepada Tergugat pada tanggal 16 November 2022, 23 November 2022, dan 1 Desember 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscure libel) karena kesalahan perhitungan kewajiban dan denda.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kabur atau tidak jelas (obscure libel) akibat kesalahan perhitungan dan ketidakjelasan rincian pembayaran.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan tidak memeriksa pokok perkara.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya mantan suami istri sepakat saya dapat tanah dan bangunan dengan ganti rugi, tapi mantan saya hanya bayar sebagian lalu berhenti bayar sisa uangnya, apa bisa saya gugat?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19072, + "candidates": [ + "Pasal 163 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 163 KUHPerdata", + "text": "Pasal 163: Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 163 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembagian utang dalam perkawinan (kerugian bersama). Pertanyaan awam berkaitan dengan wanprestasi terhadap perjanjian damai/pemisahan harta setelah perceraian, bukan sengketa utang selama perkawinan. Isi pasal tidak mengatur syarat atau akibat hukum dari perjanjian ganti rugi yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya gugatan wanprestasi, yaitu adanya pernyataan lalai (surat perintah/akta sejenis) atau lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam pertanyaan, Tergugat berhenti membayar sisa uang, sehingga perlu dinilai apakah syarat lalai ini terpenuhi untuk dapat menggugat. Putusan juga secara eksplisit menguji unsur ini sebagai eksepsi prematur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak Penggugat untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan setelah lalai. Ini adalah dasar hukum substantif untuk menuntut sisa pembayaran dan denda yang menjadi inti pertanyaan awam ('apa bisa saya gugat' untuk sisa uang). Putusan mengaitkan pasal ini dengan pemenuhan unsur wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (persetujuan). Pertanyaan awam didasarkan pada 'kesepakatan' (Perjanjian Bersama) antara mantan suami istri. Validitas perjanjian tersebut adalah prasyarat hukum sebelum dapat menuntut wanprestasi. Meskipun putusan menolak gugatan karena cacat formil gugatan, pasal ini tetap menjadi kerangka hukum substantif untuk menilai apakah perjanjian yang dibuat sah dan mengikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batalnya persetujuan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam teks pertanyaan awam dan pertimbangan putusan yang diberikan, tidak ada dalil atau fakta nyata mengenai adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan yang menjadi isu sengketa. Putusan menolak gugatan karena cacat formil (kabur) dan eksepsi prematur, bukan karena cacat kehendak pada saat perjanjian dibuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya) dan kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Ini adalah prinsip dasar yang menopang tuntutan Penggugat bahwa Tergugat wajib melunasi sisa kompensasi sesuai Perjanjian Bersama. Putusan mengakui adanya Perjanjian Bersama yang mengatur kewajiban Tergugat, sehingga prinsip pasal ini relevan untuk menilai kewajiban tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan hukum tetap (res judicata) dari putusan hakim. Meskipun eksepsi ne bis in idem (yang merujuk pada prinsip ini) dikemukakan dalam putusan, pertanyaan awam adalah pertanyaan substantif mengenai hak menggugat berdasarkan perjanjian baru (Perjanjian Bersama pasca-putusan sebelumnya), bukan pertanyaan mengenai apakah putusan lama mengikat. Pasal ini tidak mengatur hubungan hukum perjanjian ganti rugi itu sendiri." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 36214, + "completion_tokens": 1892 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_689_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_689_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..40165dcb6ae0a9044d2870f756212e936449dd6f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_689_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_689_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 35, + "timings": { + "parse": 0.084, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 185.891, + "query": 10.329, + "relevance": 19.458, + "total": 215.762 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 99139, + "marked_chars": 99445 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \nDalam Eksepsi: \n- \nMenolak eksepsi Turut Tergugat seluruhnya; \nDalam Pokok Perkara: \n1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi \ntidak hadir; \n2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; \n3. Menyatakan sah kedudukan Jautar Manullang alias Jautar Manullang \npada gugatan perkara a quo digantikan ahli warisnya yaitu Penggugat I, \nPenggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV; \n4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat jual beli dari Djumali \nEffendi AD. BA alias Jumali Effendi Achmad Djaelani (Tergugat I) kepada \nJautar Manullang alias Jautar Manullang sebagaimana berdasarkan Surat \nPernyataan (dibawah tangan) tertanggal 11 September 2006 dan \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 32\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 33 dari 35 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 689/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim \n \nselajutnya telah dibayarkan lunas berdasarkan Kwitansi Pembayaran \nLunas tanggal" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 99445, + "frame": "Para Penggugat (ahli waris Jautar Manullang) menggugat Tergugat I (penjual tanah), Tergugat II (anak Tergugat I), dan Turut Tergugat (Kepala BPN/Kantor Pertanahan Jakarta Timur) terkait sengketa balik nama Sertifikat Hak Milik No. 240/Cakung Timur. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah jual beli tanah antara Tergugat I dan Jautar Manullang, menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah, serta memerintahkan Turut Tergugat untuk membalik nama sertifikat atas nama Para Penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I adalah pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 240/Cakung Timur atas nama Jumali Effendi Achmad Djaelani.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menjual objek tanah kepada Jautar Manullang berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2006.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jautar Manullang membayar harga tanah sebesar Rp116.100.000,00 secara lunas berdasarkan Kwitansi tanggal 14 September 2006.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan objek tanah dan menyerahkan sertifikat serta objek fisik kepada Jautar Manullang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jautar Manullang meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Jautar Manullang.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menguasai fisik tanah secara terus-menerus sejak tahun 2006.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 untuk objek tanah tersebut.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mengajukan eksepsi legal standing dan ketiadaan dasar kepemilikan yang ditolak oleh Majelis Hakim karena menyangkut pokok perkara.", + "page": 23, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan ahli waris dari Jautar Manullang, mengajukan gugatan pengesahan jual beli dan balik nama terhadap sebidang tanah seluas 270 m² yang bersertifikat Hak Milik Nomor 240/Cakung Timur. Para Penggugat dalilkan bahwa Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada Jautar Manullang pada tahun 2006 dengan harga Rp116.100.000,00 yang telah dibayar lunas, serta telah menyerahkan objek tanah dan sertifikatnya. Setelah Jautar Manullang meninggal dunia, Para Penggugat sebagai ahli waris melanjutkan penguasaan fisik atas tanah tersebut dan membayar pajak bumi dan bangunan. Turut Tergugat menolak gugatan dengan alasan jual beli di bawah tangan tidak memenuhi syarat formal pendaftaran tanah. Majelis Hakim menolak eksepsi Turut Tergugat dan mengabulkan gugatan Para Penggugat, dengan pertimbangan bahwa jual beli telah dilakukan sesuai hukum adat secara tunai dan terang, serta Jautar Manullang merupakan pembeli beriktikad baik. Hakim menyatakan jual beli sah, Para Penggugat sebagai pemilik sah, serta memerintahkan Turut Tergugat untuk membalik nama sertifikat atas nama Para Penggugat, dengan memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk bertindak atas nama Tergugat I yang ketidakhadirannya telah ditetapkan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan ahli waris dari Jautar Manullang, mengajukan gugatan pengesahan jual beli dan balik nama terhadap sebidang tanah seluas 270 m² yang bersertifikat Hak Milik Nomor 240/Cakung Timur. Para Penggugat dalilkan bahwa Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada Jautar Manullang pada tahun 2006 dengan harga Rp116.100.000,00 yang telah dibayar lunas, serta telah menyerahkan objek tanah dan sertifikatnya. Setelah Jautar Manullang meninggal dunia, Para Penggugat sebagai ahli waris melanjutkan penguasaan fisik atas tanah tersebut dan membayar pajak bumi dan bangunan. Turut Tergugat menolak gugatan dengan alasan jual beli di bawah tangan tidak memenuhi syarat formal pendaftaran tanah. Majelis Hakim menolak eksepsi Turut Tergugat dan mengabulkan gugatan Para Penggugat, dengan pertimbangan bahwa jual beli telah dilakukan sesuai hukum adat secara tunai dan terang, serta Jautar Manullang merupakan pembeli beriktikad baik. Hakim menyatakan jual beli sah, Para Penggugat sebagai pemilik sah, serta memerintahkan Turut Tergugat untuk membalik nama sertifikat atas nama Para Penggugat, dengan memberikan kuasa kepada Para Penggugat untuk bertindak atas nama Tergugat I yang ketidakhadirannya telah ditetapkan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I adalah pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 240/Cakung Timur atas nama Jumali Effendi Achmad Djaelani.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menjual objek tanah kepada Jautar Manullang berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 11 September 2006.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jautar Manullang membayar harga tanah sebesar Rp116.100.000,00 secara lunas berdasarkan Kwitansi tanggal 14 September 2006.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan objek tanah dan menyerahkan sertifikat serta objek fisik kepada Jautar Manullang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jautar Manullang meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Jautar Manullang.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menguasai fisik tanah secara terus-menerus sejak tahun 2006.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 untuk objek tanah tersebut.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mengajukan eksepsi legal standing dan ketiadaan dasar kepemilikan yang ditolak oleh Majelis Hakim karena menyangkut pokok perkara.", + "page": 23, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris sudah bayar lunas dan kuasai tanah ini dari almarhum, tapi penjualnya tidak mau bantu balik nama sertifikat, gimana caranya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30543, + "candidates": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan mengikat putusan pengadilan (res judicata). Dalam pertimbangan hukum, hakim mengutip pasal ini (juncto Pasal 195 HIR) sebagai dasar hukum untuk memerintahkan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan) membalik nama sertifikat dan menyatakan bahwa putusan tersebut mengikat semua pihak. Hal ini substantif menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara membalik nama ketika penjual tidak kooperatif, yaitu melalui eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 36840, + "completion_tokens": 1257 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_690_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_690_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aaea93aa2189e42f88f0b7a30b592411cab23566 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_690_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_690_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 46, + "timings": { + "parse": 0.096, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 153.177, + "query": 6.86, + "relevance": 66.891, + "total": 227.024 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 128069, + "marked_chars": 128474 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI \nDALAM EKSEPSI \n - Menerima Eksepsi dari Tergugat \nDALAM POKOK PERKARA \n - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke \nVerklaard); \nDALAM REKONVENSI \n -Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima (Niet \nOntvankelijke Verklaard); \nDALAM KONVENSI/REKONVENSI \n -Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar \nongkos perkara sejumlah Rp 240.000,00 ( dua ratus empat puluh ribu \nrupiah) \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 44\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \nHalaman 45 Putusan Perdata Nomor 690 /Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim\nDemikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025 oleh kami, \nCokorda \nGede \nArthana, \nS.H.,M.H., \nsebagai \nHakim \nKetua \nMajelis, \nSri Hartati.,S.H.,M.H., dan Murdian Ekawati, SH.M.H. masing-masing sebagai \nHakim Anggota, putus" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 128474, + "frame": "Penggugat, PT Surya Transportasi Jaya, menggugat Tergugat, PT Indomobil Finance Indonesia, atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait penarikan paksa unit kendaraan sewa pembiayaan yang didalilkan dilakukan tanpa prosedur hukum yang tepat. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan membebaskan Penggugat dari kewajiban pembayaran sisa angsuran. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak gugatan tersebut karena dianggap kabur (obscuur libel) akibat pencampuran dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani dua Perjanjian Sewa Pembiayaan atas dua unit kendaraan Isuzu Giga FVM U pada tanggal 18 Agustus 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran angsuran sewa hingga bulan Februari 2024 (sewa ke-8) dan berhenti membayar setelahnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada Penggugat untuk menagih tunggakan pembayaran sewa.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menarik unit kendaraan dengan nomor polisi F 9591 FH pada tanggal 7 September 2024, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh pihak Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Unit kendaraan dengan nomor polisi F 9590 FM masih dalam penguasaan Penggugat hingga gugatan diajukan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan yang menggabungkan dalil wanprestasi (keterlambatan pembayaran) dengan dalil perbuatan melawan hukum (penarikan paksa tanpa putusan pengadilan).", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur (obscuur libel) karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tidak dapat diterima.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan hukum sewa pembiayaan antara PT Surya Transportasi Jaya sebagai Penggugat dan PT Indomobil Finance Indonesia sebagai Tergugat atas dua unit kendaraan. Penggugat berhenti membayar angsuran setelah bulan Februari 2024, sehingga Tergugat melakukan penagihan melalui surat peringatan dan somasi. Tergugat kemudian menarik salah satu unit kendaraan dengan nomor polisi F 9591 FH pada September 2024, sementara unit lainnya masih dikuasai Penggugat. Penggugat mengajukan gugatan dengan tuduhan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penarikan, namun juga mengakui adanya keterlambatan pembayaran. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur karena mencampurkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa dasar sengketa adalah wanprestasi berdasarkan perjanjian, bukan perbuatan melawan hukum, sehingga penggabungan kedua dalil tersebut membuat gugatan menjadi tidak jelas. Akibatnya, gugatan Penggugat serta gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan lebih lanjut pada pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan hukum sewa pembiayaan antara PT Surya Transportasi Jaya sebagai Penggugat dan PT Indomobil Finance Indonesia sebagai Tergugat atas dua unit kendaraan. Penggugat berhenti membayar angsuran setelah bulan Februari 2024, sehingga Tergugat melakukan penagihan melalui surat peringatan dan somasi. Tergugat kemudian menarik salah satu unit kendaraan dengan nomor polisi F 9591 FH pada September 2024, sementara unit lainnya masih dikuasai Penggugat. Penggugat mengajukan gugatan dengan tuduhan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penarikan, namun juga mengakui adanya keterlambatan pembayaran. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur karena mencampurkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa dasar sengketa adalah wanprestasi berdasarkan perjanjian, bukan perbuatan melawan hukum, sehingga penggabungan kedua dalil tersebut membuat gugatan menjadi tidak jelas. Akibatnya, gugatan Penggugat serta gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan lebih lanjut pada pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani dua Perjanjian Sewa Pembiayaan atas dua unit kendaraan Isuzu Giga FVM U pada tanggal 18 Agustus 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran angsuran sewa hingga bulan Februari 2024 (sewa ke-8) dan berhenti membayar setelahnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada Penggugat untuk menagih tunggakan pembayaran sewa.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menarik unit kendaraan dengan nomor polisi F 9591 FH pada tanggal 7 September 2024, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh pihak Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Unit kendaraan dengan nomor polisi F 9590 FM masih dalam penguasaan Penggugat hingga gugatan diajukan.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan yang menggabungkan dalil wanprestasi (keterlambatan pembayaran) dengan dalil perbuatan melawan hukum (penarikan paksa tanpa putusan pengadilan).", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur (obscuur libel) karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tidak dapat diterima.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya berhenti bayar sewa mobil setelah Februari 2024, lalu perusahaan ambil satu unit tanpa putusan pengadilan, apakah saya bisa gugat mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26750, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bagaimana debitur dinyatakan lalai (wanprestasi), yaitu melalui surat perintah atau akta sejenis. Dalam pertanyaan, fakta kuncinya adalah 'berhenti bayar' (keberadaan wanprestasi) dan 'perusahaan ambil unit' (eksekusi diri). Untuk menentukan apakah pengambilan unit tersebut sah atau tidak, perlu dinilai apakah Penggugat (penyewa) sudah dinyatakan lalal secara sah sesuai Pasal 1238 sebelum tindakan tersebut diambil. Jika syarat lalai dalam pasal ini tidak terpenuhi, tindakan perusahaan bisa dianggap melanggar hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya memberikan definisi umum tentang apa itu persetujuan (perjanjian). Meskipun relevan secara teoritis karena ada perjanjian sewa, pasal ini tidak mengatur substansi hak, kewajiban, atau akibat hukum dari sengketa pengambilan barang tanpa putusan pengadilan. Ia terlalu umum dan tidak menjawab inti pertanyaan mengenai legalitas tindakan eksekusi diri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Pertanyaan pengguna tidak mempersoalkan apakah perjanjiannya sah atau tidak, melainkan bagaimana konsekuensi hukum dari tindakan salah satu pihak setelah perjanjian dibuat. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi dasar analisis substantif untuk menjawab apakah pengambilan unit tersebut bisa digugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip 'pacta sunt servanda' (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya) dan kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dalam konteks pertanyaan, pasal ini menjadi kerangka untuk menilai apakah tindakan 'mengambil unit tanpa putusan pengadilan' merupakan pelaksanaan perjanjian yang sah atau justru pelanggaran terhadap itikad baik dan hukum acara, karena hak untuk memaksa pelaksanaan perjanjian umumnya harus melalui jalur pengadilan kecuali ada klausul khusus yang sah. Ini menjadi dasar hukum untuk menilai klaim Penggugat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 44252, + "completion_tokens": 1417 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_693_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_693_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0a37702f3b97933c9e7c33913ba63390e3583853 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_693_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_693_Pdt.P_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 129.487, + "query": 10.708, + "relevance": 25.636, + "total": 165.857 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26764, + "marked_chars": 26836 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26836, + "frame": "Pemohon Anwar Sadat P. Namalo mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap istrinya Feisya Rizky Ayunadia yang menderita sakit vegetative state agar Pemohon dapat mewakili Istri Pemohon dalam mencairkan dana pada rekening tabungan BCA atas nama Istri Pemohon untuk keperluan pengobatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Anwar Sadat P. Namalo menikah dengan Feisya Rizky Ayunadia pada tanggal 19 Juni 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Feisya Rizky Ayunadia dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Radeva Abyandra Sitompul yang lahir pada tanggal 31 Desember 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Feisya Rizky Ayunadia memiliki rekening tabungan Bank Central Asia (BCA) nomor 5800357324 di Cabang Utan Kayu atas namanya sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Feisya Rizky Ayunadia didiagnosis menderita sakit Vegetative State (Hilang Kesadaran)/Epilepsy berdasarkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto tertanggal 15 Agustus 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Feisya Rizky Ayunadia tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena kondisi sakitnya yang membuatnya tidak dapat bergerak dan hanya berbaring di tempat tidur sejak tanggal 11 Januari 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mencairkan dana pada rekening tabungan Istri Pemohon untuk keperluan pengobatan Istri Pemohon.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Anwar Sadat P. Namalo mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap istrinya, Feisya Rizky Ayunadia, yang sedang menderita sakit Vegetative State (Hilang Kesadaran)/Epilepsy sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa ia telah menikah dengan Feisya Rizky Ayunadia pada tanggal 19 Juni 2021 dan dikaruniai satu anak, serta bahwa Feisya Rizky Ayunadia memiliki rekening tabungan BCA yang perlu dicairkan untuk biaya pengobatan. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian serta melakukan pemeriksaan setempat, lalu menetapkan bahwa Feisya Rizky Ayunadia memang menderita penyakit tersebut sejak tanggal 11 Januari 2023. Berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pengampuan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai pengampu Feisya Rizky Ayunadia dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Istri Pemohon dalam melakukan tindakan hukum pencairan dana pada rekening BCA tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Anwar Sadat P. Namalo mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap istrinya, Feisya Rizky Ayunadia, yang sedang menderita sakit Vegetative State (Hilang Kesadaran)/Epilepsy sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa ia telah menikah dengan Feisya Rizky Ayunadia pada tanggal 19 Juni 2021 dan dikaruniai satu anak, serta bahwa Feisya Rizky Ayunadia memiliki rekening tabungan BCA yang perlu dicairkan untuk biaya pengobatan. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian serta melakukan pemeriksaan setempat, lalu menetapkan bahwa Feisya Rizky Ayunadia memang menderita penyakit tersebut sejak tanggal 11 Januari 2023. Berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pengampuan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai pengampu Feisya Rizky Ayunadia dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Istri Pemohon dalam melakukan tindakan hukum pencairan dana pada rekening BCA tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Anwar Sadat P. Namalo menikah dengan Feisya Rizky Ayunadia pada tanggal 19 Juni 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Feisya Rizky Ayunadia dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Radeva Abyandra Sitompul yang lahir pada tanggal 31 Desember 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Feisya Rizky Ayunadia memiliki rekening tabungan Bank Central Asia (BCA) nomor 5800357324 di Cabang Utan Kayu atas namanya sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Feisya Rizky Ayunadia didiagnosis menderita sakit Vegetative State (Hilang Kesadaran)/Epilepsy berdasarkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto tertanggal 15 Agustus 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Feisya Rizky Ayunadia tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena kondisi sakitnya yang membuatnya tidak dapat bergerak dan hanya berbaring di tempat tidur sejak tanggal 11 Januari 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mencairkan dana pada rekening tabungan Istri Pemohon untuk keperluan pengobatan Istri Pemohon.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya butuh izin untuk menarik uang tabungan istri yang sakit keras agar bisa bayar biaya pengobatannya." + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10907, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk pengampuan (keadaan dungu, gila, atau mata gelap). Dalam perkara ini, pengampuan ditetapkan sebagai dasar hukum agar Pemohon (suami) memiliki status sebagai pengampu yang sah untuk mewakili istri dalam tindakan hukum, termasuk pencairan dana tabungan. Tanpa penetapan pengampuan berdasarkan pasal ini, suami tidak memiliki kewenangan hukum untuk menarik uang atas nama istri yang tidak cakap bertindak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12673, + "completion_tokens": 898 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_697_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_697_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef9addb0f211369c518e36690bed306a6342cfa5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_697_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,227 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_697_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.044, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 202.791, + "query": 3.304, + "relevance": 67.613, + "total": 273.752 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 64669, + "marked_chars": 64876 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; \n2. Menyatakan Surat Kuasa untuk Menjual sebagaimana Akta Nomor 1 \ntanggal 24 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, Notaris \ndi Tangerang Selatan adalah sah dan mengikat; \n3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji \n(wanprestasi) terhadap Penggugat; \n4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani PPJB \n(Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan/atau AJB (Akta Jual Beli) di \nNotaris/PPAT di Jakarta Pusat, atas sebidang tanah seluas 563 m2 (lima \nratus enam puluh tiga meter persegi), terletak di Kelurahan Menteng, \nKecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus \nIbukota Jakarta, tanah setempat dikenal dengan Jalan Sindanglaya Nomor \n12, \nsebagaimana \ndiuraikan \ndalam \nSertipikat \nHak \nMilik \nnomor \n2001/Menteng, Surat Ukur nomor 639/1994, tanggal 7-6-1994 NIB \n09.01.03.03.03.01846 atas nama DYNA RAHMAWATY, Lahir: 17 Februari \n1994 (“Tanah Objek Sengketa”), sejak putusan ini berkekuatan hukum \ntetap; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 22\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nah" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 64876, + "frame": "Penggugat Ferry Juan menggugat Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah atas wanprestasi karena tidak menandatangani akta jual beli tanah sebagai pembayaran jasa hukum yang telah diberikan, serta meminta pernyataan sah kuasa jual dan penyerahan tanah. Gugatan ini juga melibatkan Tergugat Vinny Aurelia Kurniawan dan Turut Tergugat Niyla Abidah terkait pembatalan akta notariat dan pencabutan blokir sertifikat. Pengadilan mengabulkan sebagian gugatan dengan menyatakan sah kuasa jual, adanya wanprestasi, dan kewajiban menandatangani akta jual beli setelah berkekuatan hukum tetap, namun menolak tuntutan lain seperti pembatalan akta pihak ketiga dan eksekusi serta merta.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat Ferry Juan ditunjuk sebagai konsultan hukum oleh Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah untuk menangani masalah hukum yang melibatkan Tergugat Vinny Aurelia Kurniawan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor 02001/Menteng atas nama Dyna Rahmawaty seluas 563 m2 di Jalan Sindanglaya Nomor 12, Menteng, Jakarta Pusat kepada Penggugat sebagai pengganti pembayaran jasa hukum.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah ditandatangani oleh Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah pada tanggal 25 Oktober 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Kuasa untuk Menjual dibuat di hadapan Notaris Niyla Abidah pada tanggal 24 Desember 2021, yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual tanah objek sengketa.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendampingi Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah dalam berbagai proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana serta perdata.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah tidak pernah memberikan pembayaran uang upah jasa hukum atau honorarium kepada Penggugat selain pengalihan tanah objek sengketa.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah tidak melaksanakan perjanjian jual beli tanah objek sengketa maupun menandatangani Akta Jual Beli (AJB) kepada Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tunduk pada kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2025.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi gagal diukuhkan menjadi putusan perdamaian karena klausula penyerahan hak milik pihak ketiga dan pembatalan akta notariat bertentangan dengan peraturan mediasi.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat Vinny Aurelia Kurniawan membatalkan Akta Nomor 150 tanggal 21 November 2023 ditolak karena melampaui prestasi wanprestasi dan tidak sesuai keadilan.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah menyerahkan tanah secara sukarela serta membayar uang paksa ditolak karena berlebihan.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk menghukum Kepala Kantor Pertanahan mencabut blokir sertifikat ditolak karena tidak beralasan hukum.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk menjalankan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak memenuhi syarat jaminan sesuai peraturan perundang-undangan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Ferry Juan menggugat Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah atas dasar wanprestasi karena tidak menandatangani akta jual beli tanah sebagai pembayaran jasa hukum yang telah diberikan, serta meminta pernyataan sah kuasa jual dan penyerahan tanah. Gugatan ini juga melibatkan Tergugat Vinny Aurelia Kurniawan dan Turut Tergugat Niyla Abidah terkait pembatalan akta notariat dan pencabutan blokir sertifikat. Pengadilan mengabulkan sebagian gugatan dengan menyatakan sah kuasa jual, adanya wanprestasi, dan kewajiban menandatangani akta jual beli setelah berkekuatan hukum tetap, namun menolak tuntutan lain seperti pembatalan akta pihak ketiga dan eksekusi serta merta." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Ferry Juan menggugat Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah atas dasar wanprestasi karena tidak menandatangani akta jual beli tanah sebagai pembayaran jasa hukum yang telah diberikan, serta meminta pernyataan sah kuasa jual dan penyerahan tanah. Gugatan ini juga melibatkan Tergugat Vinny Aurelia Kurniawan dan Turut Tergugat Niyla Abidah terkait pembatalan akta notariat dan pencabutan blokir sertifikat. Pengadilan mengabulkan sebagian gugatan dengan menyatakan sah kuasa jual, adanya wanprestasi, dan kewajiban menandatangani akta jual beli setelah berkekuatan hukum tetap, namun menolak tuntutan lain seperti pembatalan akta pihak ketiga dan eksekusi serta merta.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat Ferry Juan ditunjuk sebagai konsultan hukum oleh Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah untuk menangani masalah hukum yang melibatkan Tergugat Vinny Aurelia Kurniawan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor 02001/Menteng atas nama Dyna Rahmawaty seluas 563 m2 di Jalan Sindanglaya Nomor 12, Menteng, Jakarta Pusat kepada Penggugat sebagai pengganti pembayaran jasa hukum.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah ditandatangani oleh Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah pada tanggal 25 Oktober 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Kuasa untuk Menjual dibuat di hadapan Notaris Niyla Abidah pada tanggal 24 Desember 2021, yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual tanah objek sengketa.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendampingi Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah dalam berbagai proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan perkara pidana serta perdata.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah tidak pernah memberikan pembayaran uang upah jasa hukum atau honorarium kepada Penggugat selain pengalihan tanah objek sengketa.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah tidak melaksanakan perjanjian jual beli tanah objek sengketa maupun menandatangani Akta Jual Beli (AJB) kepada Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tunduk pada kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2025.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi gagal diukuhkan menjadi putusan perdamaian karena klausula penyerahan hak milik pihak ketiga dan pembatalan akta notariat bertentangan dengan peraturan mediasi.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat Vinny Aurelia Kurniawan membatalkan Akta Nomor 150 tanggal 21 November 2023 ditolak karena melampaui prestasi wanprestasi dan tidak sesuai keadilan.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat Dyna Rahmawaty dan Dudi Ardiansyah menyerahkan tanah secara sukarela serta membayar uang paksa ditolak karena berlebihan.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk menghukum Kepala Kantor Pertanahan mencabut blokir sertifikat ditolak karena tidak beralasan hukum.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk menjalankan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak memenuhi syarat jaminan sesuai peraturan perundang-undangan.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah dibayar ganti jasa hukum dengan tanah, tapi mereka tidak mau tanda tangan akta jual beli, bagaimana saya bisa paksa mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12297, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1341 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1341 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1341: Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk memenuhi perikatannya (memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu). Dalam pertanyaan, Penggugat ingin 'memaksa' Tergugat menandatangani akta jual beli (prestasi berupa berbuat sesuatu). Putusan secara eksplisit mengutip Pasal 1243 untuk menentukan bahwa akibat wanprestasi adalah Tergugat harus dihukum memenuhi prestasi tersebut, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab bagaimana cara memaksa pemenuhan prestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa wanprestasi hanya dapat terjadi jika ada perjanjian yang sah terlebih dahulu antara para pihak. Karena pertanyaan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban berdasarkan kesepakatan (jual beli), validitas perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 adalah prasyarat substantif untuk menuntut pemenuhan prestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1341 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mengenai tindakan curang debitur yang merugikan kreditur (actio pauliana). Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak melibatkan upaya debitur untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta untuk merugikan kreditur, melainkan sekadar ketidakpatuhan terhadap kewajiban menandatangani akta. Tidak ada hubungan substantif antara pasal ini dengan sengketa wanprestasi biasa dalam konteks pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mengenai pengakuan sebagai alat bukti yang sempurna. Meskipun putusan mengutip pasal ini, fungsinya hanya sebagai dasar hukum pembuktian bahwa dalil wanprestasi dianggap terbukti karena diakui Tergugat. Pasal ini bersifat prosedural/buktian, bukan mengatur hak atau kewajiban substantif untuk 'memaksa' pemenuhan prestasi jual beli itu sendiri." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24776, + "completion_tokens": 1847 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_698_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_698_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4d269a8eba7a105866f699a9c3335cf0a33365c9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_698_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_698_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.069, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 176.07, + "query": 2.627, + "relevance": 9.788, + "total": 188.554 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 56986, + "marked_chars": 57166 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI : \n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet \nontvankelijk verklaard); \n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang \ntimbul dalam perkara ini sejumlah Rp 8.991.000,00 (delapan juta \nsembilan ratus sembilan puluh satu rupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim \npada hari Kamis tanggal 18 September 2025 oleh kami Rizky Mubarak \nNazario, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heru Kuntjoro, S.H., M.H. dan \nArief Yudiarto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan \nmana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 20\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 698/Pdt.G/2025/PN JKT Tim \n \ntanggal 23 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para \nHakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Kasmawati, S.H.M.H sebagai Panitera \nPengganti, dan dikirim dalam Sistem Informasi Pengadilan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 57166, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat (ahli waris) dan Turut Tergugat terkait sengketa atas 11 Akta Jual Beli tanah seluas 2.750 M2 yang diduga menggunakan alas hak tidak benar. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, membatalkan 11 AJB tersebut, memerintahkan jual beli kembali dengan alas hak yang benar, serta membayar ganti rugi materil dan immateril. Namun, gugatan ini akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena cacat formil fundamental.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah membeli 11 bidang tanah dari alm. Nurjanah melalui 11 Akta Jual Beli tahun 2003 yang dibuat di hadapan Notaris H. Harjono.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim Para Tergugat adalah ahli waris alm. Syamsul Hidayat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 09/P3HP/2003/PA.JT.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat Kelurahan Cilangkap menyatakan Girik C.2717 persil 50 Blok SI atas nama alm. Syamsul Hidayat tidak tercatat, sedangkan yang tercatat adalah Girik C.907 atas nama Mohammad Soleh bin Kondjin.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Camat Pasar Rebo menyatakan terdapat catatan jual beli antara Mohammad Soleh bin Kondjin kepada alm. Syamsul Hidayat berdasarkan AJB No.550/JB/III/1981.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melampirkan putusan pengadilan kewarisan, akta kelahiran, akta pernikahan, atau akta kematian yang membuktikan hubungan kewarisan Para Tergugat dengan alm. Syamsul Hidayat.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "11 Akta Jual Beli tahun 2003 secara konsisten menyebutkan Nyonya Nurjanah sebagai penjual, bukan Para Tergugat.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan luas tanah antara klaim Penggugat (2.750 M2) dengan bukti AJB No.550/JB/III/1981 (3.000 M2) dan ketiadaan surat ukur resmi atau sertifikat yang menunjukkan luas pasti objek tanah.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat baru mengetahui ketidakjelasan status tanah 18 tahun setelah transaksi dilakukan pada tahun 2003.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil fundamental berupa tidak jelasnya kedudukan hukum Para Tergugat, objek gugatan yang tidak jelas, dan kelalaian Penggugat dalam due diligence.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Para Tergugat (sebagai ahli waris) dan Turut Tergugat atas tuduhan Perbuatan Melawan Hukum terkait pembelian 11 bidang tanah yang diduga menggunakan alas hak tidak benar, dengan tuntutan pembatalan 11 Akta Jual Beli, jual beli kembali, dan ganti rugi. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat gagal membuktikan hubungan kewarisan Para Tergugat dengan pemilik tanah sebelumnya, tidak ada hubungan hukum langsung antara Para Tergugat dengan transaksi jual beli yang dilakukan dengan pihak lain (Nurjanah), serta objek sengketa dianggap tidak jelas akibat perbedaan luas tanah dan ketiadaan bukti teknis resmi. Hakim juga menilai Penggugat lalai dalam melakukan pemeriksaan kewajaran sebelum transaksi. Akibat cacat formil fundamental tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dibebani biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Para Tergugat (sebagai ahli waris) dan Turut Tergugat atas tuduhan Perbuatan Melawan Hukum terkait pembelian 11 bidang tanah yang diduga menggunakan alas hak tidak benar, dengan tuntutan pembatalan 11 Akta Jual Beli, jual beli kembali, dan ganti rugi. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat gagal membuktikan hubungan kewarisan Para Tergugat dengan pemilik tanah sebelumnya, tidak ada hubungan hukum langsung antara Para Tergugat dengan transaksi jual beli yang dilakukan dengan pihak lain (Nurjanah), serta objek sengketa dianggap tidak jelas akibat perbedaan luas tanah dan ketiadaan bukti teknis resmi. Hakim juga menilai Penggugat lalai dalam melakukan pemeriksaan kewajaran sebelum transaksi. Akibat cacat formil fundamental tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dibebani biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah membeli 11 bidang tanah dari alm. Nurjanah melalui 11 Akta Jual Beli tahun 2003 yang dibuat di hadapan Notaris H. Harjono.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim Para Tergugat adalah ahli waris alm. Syamsul Hidayat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 09/P3HP/2003/PA.JT.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat Kelurahan Cilangkap menyatakan Girik C.2717 persil 50 Blok SI atas nama alm. Syamsul Hidayat tidak tercatat, sedangkan yang tercatat adalah Girik C.907 atas nama Mohammad Soleh bin Kondjin.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Camat Pasar Rebo menyatakan terdapat catatan jual beli antara Mohammad Soleh bin Kondjin kepada alm. Syamsul Hidayat berdasarkan AJB No.550/JB/III/1981.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melampirkan putusan pengadilan kewarisan, akta kelahiran, akta pernikahan, atau akta kematian yang membuktikan hubungan kewarisan Para Tergugat dengan alm. Syamsul Hidayat.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "11 Akta Jual Beli tahun 2003 secara konsisten menyebutkan Nyonya Nurjanah sebagai penjual, bukan Para Tergugat.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan luas tanah antara klaim Penggugat (2.750 M2) dengan bukti AJB No.550/JB/III/1981 (3.000 M2) dan ketiadaan surat ukur resmi atau sertifikat yang menunjukkan luas pasti objek tanah.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat baru mengetahui ketidakjelasan status tanah 18 tahun setelah transaksi dilakukan pada tahun 2003.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil fundamental berupa tidak jelasnya kedudukan hukum Para Tergugat, objek gugatan yang tidak jelas, dan kelalaian Penggugat dalam due diligence.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang buat beli tanah dari orang lain, tapi sekarang ahli warisnya bilang mereka yang punya dan saya lupa cek dulu, apa saya bisa minta uangnya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12538, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi. Dalam pertanyaan, Penggugat menuntut ganti rugi materil dan immateril atas dasar dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Meskipun gugatan ditolak karena cacat formil (legal standing dan obscur libel), Pasal 1365 adalah teori hukum substantif yang secara eksplisit didalilkan dan diuji dalam putusan untuk menjawab apakah Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22906, + "completion_tokens": 1213 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_699_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_699_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0042f9f98166f2b954abc19a47114151227e4c77 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_699_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,199 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_699_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 87, + "timings": { + "parse": 0.127, + "classify": 0.0, + "condense": 309.907, + "read": 149.468, + "query": 15.077, + "relevance": 89.444, + "total": 564.023 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 259127, + "marked_chars": 259901 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam eksepsi \n- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I ;\nDalam Pokok Perkara\n1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke\nverklaard);\n2. Menghukum Pengggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara\nini sejumlah Rp445.500,00 (empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus\nrupiah);\nDemikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh\nkami : FX Herusantoso, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nyoman Suharta,\nS.H. dan Dameria Frisella S, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka\nuntuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota\ndengan dihadiri oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., sebagai Panitera\nPengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi\nPengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota Hakim Ketua\n Nyoman Suharta, S.H. F.X. Herusantoso, S.H., M.H.\n \n Dameria Frisella S, S.H., M.Hum. \nPanitera Pengganti\nHalaman 86 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 699/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namu" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134977, + "summary": "PT. ANDICA PARSAKTIAN ABADI (Penggugat) menggugat PICTOR SITORUS (Tergugat), GUNSON MANURUNG (Turut Tergugat I), dan DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO (Turut Tergugat II) atas perbuatan melawan hukum terkait proyek pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9.766.391.000,- [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa ia memenangkan tender dan menyerahkan pelaksanaan fisik proyek kepada Tergugat melalui Akta Kuasa Direksi No. 07 tertanggal 14 Juni 2021, dengan kewajiban Tergugat menyelesaikan proyek 100% [HAL 2-3]. Namun, Penggugat mendalilkan Tergugat hanya mengerjakan fisik sekitar 30% tetapi berhasil menagih 70% dari Turut Tergugat II sebesar Rp 6.836.473.700,- tanpa menggunakan dana tersebut untuk melanjutkan proyek, sehingga proyek terbengkalai [HAL 3-4]. Meskipun Turut Tergugat I sebagai staff operasional menyatakan kesanggupan menyelesaikan proyek dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2022, Tergugat tetap menelantarkan proyek, memaksa Penggugat mengambil alih pekerjaan awal tahun 2023 untuk menghindari denda dan blacklist [HAL 4-5]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil total Rp 5.929.536.618,39 (terdiri dari kerugian faktual Rp 4.486.893.135,-, hutang material pihak ketiga Rp 432.740.000,-, temuan BPK Rp 261.214.168,39, keuntungan yang hilang Rp 448.689.315,-, dan biaya hukum Rp 300.000.000,-) serta kerugian immateriil Rp 1.000.000.000,- [HAL 6-7]. Tergugat membantah gugatan dengan eksepsi obscuur libel karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, gugatan prematur karena tidak melalui mediasi sesuai UU Jasa Konstruksi, serta error in persona karena tidak melibatkan Notaris pembuat akta kuasa dan pihak terkait lainnya [HAL 12-18]. Tergugat juga dalil bahwa Kuasa Direksi dibuat semata-mata untuk formalitas pinjaman modal dari PT. Aktivaku Investama Teknologi, bukan untuk delegasi pekerjaan, dan bahwa penagihan 70% dilakukan atas nama PT. Andica, bukan Tergugat pribadi [HAL 13-14, 20-21]. Turut Tergugat I membantah dengan dalil bahwa ia sendiri yang mengerjakan fisik proyek hingga tahap 70% berdasarkan arahan Marulam Gultom, dan bahwa proyek baru diambil alih Penggugat setelah Turut Tergugat I kehabisan modal, serta menolak perhitungan kerugian yang dianggap tidak rasional dan tidak didukung bukti rinci [HAL 27-34]. Saksi Marulam Gultom menyatakan bahwa Kuasa Direksi dibuat atas permintaan Turut Tergugat I karena keterlambatan dana, dan bahwa Tergugat membuka rekening bank untuk proyek tersebut, namun kondisi lapangan saat inspeksi menunjukkan pekerjaan baru 30% padahal sudah ditagih 70%, yang menyebabkan Penggugat mengambil alih proyek [HAL 41-45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 126424, + "summary": "PT. ANDICA PARSAKTIAN ABADI (Penggugat) menggugat PICTOR SITORUS (Tergugat), GUNSON MANURUNG (Turut Tergugat I), dan DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO (Turut Tergugat II) atas perbuatan melawan hukum terkait proyek pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9.766.391.000,- [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa ia memenangkan tender dan menyerahkan pelaksanaan fisik proyek kepada Tergugat melalui Akta Kuasa Direksi No. 07 tertanggal 14 Juni 2021, dengan kewajiban Tergugat menyelesaikan proyek 100% [HAL 2-3]. Namun, Penggugat mendalilkan Tergugat hanya mengerjakan fisik sekitar 30% tetapi berhasil menagih 70% dari Turut Tergugat II sebesar Rp 6.836.473.700,- tanpa menggunakan dana tersebut untuk melanjutkan proyek, sehingga proyek terbengkalai [HAL 3-4]. Meskipun Turut Tergugat I sebagai staff operasional menyatakan kesanggupan menyelesaikan proyek dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2022, Tergugat tetap menelantarkan proyek, memaksa Penggugat mengambil alih pekerjaan awal tahun 2023 untuk menghindari denda dan blacklist [HAL 4-5]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil total Rp 5.929.536.618,39 (terdiri dari kerugian faktual Rp 4.486.893.135,-, hutang material pihak ketiga Rp 432.740.000,-, temuan BPK Rp 261.214.168,39, keuntungan yang hilang Rp 448.689.315,-, dan biaya hukum Rp 300.000.000,-) serta kerugian immateriil Rp 1.000.000.000,- [HAL 6-7]. Tergugat membantah gugatan dengan eksepsi obscuur libel karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, gugatan prematur karena tidak melalui mediasi sesuai UU Jasa Konstruksi, serta error in persona karena tidak melibatkan Notaris pembuat akta kuasa dan pihak terkait lainnya [HAL 12-18]. Tergugat juga dalil bahwa Kuasa Direksi dibuat semata-mata untuk formalitas pinjaman modal dari PT. Aktivaku Investama Teknologi, bukan untuk delegasi pekerjaan, dan bahwa penagihan 70% dilakukan atas nama PT. Andica, bukan Tergugat pribadi [HAL 13-14, 20-21]. Turut Tergugat I membantah dengan dalil bahwa ia sendiri yang mengerjakan fisik proyek hingga tahap 70% berdasarkan arahan Marulam Gultom, dan bahwa proyek baru diambil alih Penggugat setelah Turut Tergugat I kehabisan modal, serta menolak perhitungan kerugian yang dianggap tidak rasional dan tidak didukung bukti rinci [HAL 27-34]. Saksi Marulam Gultom menyatakan bahwa Kuasa Direksi dibuat atas permintaan Turut Tergugat I karena keterlambatan dana, dan bahwa Tergugat membuka rekening bank untuk proyek tersebut, namun kondisi lapangan saat inspeksi menunjukkan pekerjaan baru 30% padahal sudah ditagih 70%, yang menyebabkan Penggugat mengambil alih proyek [HAL 41-45]. Saksi Budi Santoso mengonfirmasi bahwa proyek mangkrak pada awal 2022, dengan progres fisik aktual hanya 30-35% meskipun telah ditagih 70% (sekitar Rp 6 miliar), dan bahwa Penggugat mengambil alih proyek untuk menghindari blacklist dan menyelesaikan hutang-hutang di lapangan, dengan total kerugian sekitar Rp 6,1 miliar termasuk denda keterlambatan sekitar Rp 900 juta [HAL 46-52]. Saksi Ayu Tjandra Pratiwi juga menyatakan bahwa proyek dikerjakan oleh Tergugat/Turut Tergugat I, mangkrak setelah penagihan termin ketiga (70%), dan Penggugat mengambil alih karena tekanan Turut Tergugat II, dengan kerugian total sekitar Rp 4,5 miliar [HAL 48-52]. Saksi Parman Marpaung sebagai pelaksana lapangan menyatakan bahwa ia bekerja untuk Turut Tergugat I, proyek dimulai Agustus 2021 dengan kendala operasional, dan pada Oktober 2021 progres fisik hanya 30% (pondasi), namun tidak mengetahui mekanisme pencairan dana atau kuasa direksi secara detail [HAL 52-54]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel mengenai ketidakjelasan objek sengketa karena dasar sengketa jelas pada Akta Kuasa Direksi No. 07 [HAL 82-83]. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi obscuur libel mengenai pencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, karena pokok permasalahan adalah tidak dilaksanakannya perjanjian (Akta Kuasa Direksi) yang masuk kategori wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata), bukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 83]. Majelis Hakim juga menerima eksepsi obscuur libel mengenai petitum yang tidak jelas terkait pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak diidentifikasi [HAL 83-84]. Eksepsi gugatan prematur ditolak karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat bersifat perjanjian umum, bukan sengketa konstruksi dengan Turut Tergugat II yang telah diselesaikan [HAL 84]. Eksepsi error in persona ditolak karena Notaris, Marulam Gultom, dan Konsultan Pengawas tidak terikat dalam perjanjian kuasa direksi, serta Turut Tergugat II tidak menjadi pihak dalam akta tersebut [HAL 84-85]. Karena sebagian eksepsi obscuur libel diterima, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 445.500,- [HAL 85-87]." + } + ], + "final_summary": "PT. ANDICA PARSAKTIAN ABADI (Penggugat) menggugat PICTOR SITORUS (Tergugat), GUNSON MANURUNG (Turut Tergugat I), dan DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO (Turut Tergugat II) atas perbuatan melawan hukum terkait proyek pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9.766.391.000,- [HAL 1-3]. Penggugat dalil bahwa ia memenangkan tender dan menyerahkan pelaksanaan fisik proyek kepada Tergugat melalui Akta Kuasa Direksi No. 07 tertanggal 14 Juni 2021, dengan kewajiban Tergugat menyelesaikan proyek 100% [HAL 2-3]. Namun, Penggugat mendalilkan Tergugat hanya mengerjakan fisik sekitar 30% tetapi berhasil menagih 70% dari Turut Tergugat II sebesar Rp 6.836.473.700,- tanpa menggunakan dana tersebut untuk melanjutkan proyek, sehingga proyek terbengkalai [HAL 3-4]. Meskipun Turut Tergugat I sebagai staff operasional menyatakan kesanggupan menyelesaikan proyek dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2022, Tergugat tetap menelantarkan proyek, memaksa Penggugat mengambil alih pekerjaan awal tahun 2023 untuk menghindari denda dan blacklist [HAL 4-5]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil total Rp 5.929.536.618,39 (terdiri dari kerugian faktual Rp 4.486.893.135,-, hutang material pihak ketiga Rp 432.740.000,-, temuan BPK Rp 261.214.168,39, keuntungan yang hilang Rp 448.689.315,-, dan biaya hukum Rp 300.000.000,-) serta kerugian immateriil Rp 1.000.000.000,- [HAL 6-7]. Tergugat membantah gugatan dengan eksepsi obscuur libel karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, gugatan prematur karena tidak melalui mediasi sesuai UU Jasa Konstruksi, serta error in persona karena tidak melibatkan Notaris pembuat akta kuasa dan pihak terkait lainnya [HAL 12-18]. Tergugat juga dalil bahwa Kuasa Direksi dibuat semata-mata untuk formalitas pinjaman modal dari PT. Aktivaku Investama Teknologi, bukan untuk delegasi pekerjaan, dan bahwa penagihan 70% dilakukan atas nama PT. Andica, bukan Tergugat pribadi [HAL 13-14, 20-21]. Turut Tergugat I membantah dengan dalil bahwa ia sendiri yang mengerjakan fisik proyek hingga tahap 70% berdasarkan arahan Marulam Gultom, dan bahwa proyek baru diambil alih Penggugat setelah Turut Tergugat I kehabisan modal, serta menolak perhitungan kerugian yang dianggap tidak rasional dan tidak didukung bukti rinci [HAL 27-34]. Saksi Marulam Gultom menyatakan bahwa Kuasa Direksi dibuat atas permintaan Turut Tergugat I karena keterlambatan dana, dan bahwa Tergugat membuka rekening bank untuk proyek tersebut, namun kondisi lapangan saat inspeksi menunjukkan pekerjaan baru 30% padahal sudah ditagih 70%, yang menyebabkan Penggugat mengambil alih proyek [HAL 41-45]. Saksi Budi Santoso mengonfirmasi bahwa proyek mangkrak pada awal 2022, dengan progres fisik aktual hanya 30-35% meskipun telah ditagih 70% (sekitar Rp 6 miliar), dan bahwa Penggugat mengambil alih proyek untuk menghindari blacklist dan menyelesaikan hutang-hutang di lapangan, dengan total kerugian sekitar Rp 6,1 miliar termasuk denda keterlambatan sekitar Rp 900 juta [HAL 46-52]. Saksi Ayu Tjandra Pratiwi juga menyatakan bahwa proyek dikerjakan oleh Tergugat/Turut Tergugat I, mangkrak setelah penagihan termin ketiga (70%), dan Penggugat mengambil alih karena tekanan Turut Tergugat II, dengan kerugian total sekitar Rp 4,5 miliar [HAL 48-52]. Saksi Parman Marpaung sebagai pelaksana lapangan menyatakan bahwa ia bekerja untuk Turut Tergugat I, proyek dimulai Agustus 2021 dengan kendala operasional, dan pada Oktober 2021 progres fisik hanya 30% (pondasi), namun tidak mengetahui mekanisme pencairan dana atau kuasa direksi secara detail [HAL 52-54]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel mengenai ketidakjelasan objek sengketa karena dasar sengketa jelas pada Akta Kuasa Direksi No. 07 [HAL 82-83]. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi obscuur libel mengenai pencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, karena pokok permasalahan adalah tidak dilaksanakannya perjanjian (Akta Kuasa Direksi) yang masuk kategori wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata), bukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 83]. Majelis Hakim juga menerima eksepsi obscuur libel mengenai petitum yang tidak jelas terkait pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak diidentifikasi [HAL 83-84]. Eksepsi gugatan prematur ditolak karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat bersifat perjanjian umum, bukan sengketa konstruksi dengan Turut Tergugat II yang telah diselesaikan [HAL 84]. Eksepsi error in persona ditolak karena Notaris, Marulam Gultom, dan Konsultan Pengawas tidak terikat dalam perjanjian kuasa direksi, serta Turut Tergugat II tidak menjadi pihak dalam akta tersebut [HAL 84-85]. Karena sebagian eksepsi obscuur libel diterima, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 445.500,- [HAL 85-87]." + }, + "read": { + "input_chars": 4900, + "frame": "PT. ANDICA PARSAKTIAN ABADI menggugat PICTOR SITORUS, GUNSON MANURUNG, dan DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO atas perbuatan melawan hukum terkait proyek pembangunan gedung perpustakaan. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil karena Tergugat menelantarkan proyek yang seharusnya diselesaikan berdasarkan Akta Kuasa Direksi. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena pencampuradukkan dasar hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyerahkan pelaksanaan fisik proyek kepada Tergugat melalui Akta Kuasa Direksi No. 07 tertanggal 14 Juni 2021 dengan kewajiban menyelesaikan proyek 100%.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menagih 70% dari Turut Tergugat II sebesar Rp 6.836.473.700,- padahal pekerjaan fisik hanya sekitar 30%.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Proyek terbengkalai dan Penggugat mengambil alih pekerjaan awal tahun 2023 untuk menghindari denda dan blacklist.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I membantah bahwa ia mengerjakan fisik proyek hingga tahap 70% berdasarkan arahan dan kehabisan modal, serta menolak perhitungan kerugian.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Marulam Gultom menyatakan kondisi lapangan menunjukkan pekerjaan baru 30% padahal sudah ditagih 70%, yang menyebabkan Penggugat mengambil alih proyek.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Budi Santoso mengonfirmasi proyek mangkrak pada awal 2022 dengan progres fisik aktual 30-35% meskipun telah ditagih 70%.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi obscuur libel mengenai pencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena pokok permasalahan adalah tidak dilaksanakannya perjanjian.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena sebagian eksepsi obscuur libel diterima.", + "page": 85, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. ANDICA PARSAKTIAN ABADI menggugat PICTOR SITORUS, GUNSON MANURUNG, dan DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO atas perbuatan melawan hukum terkait proyek pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9.766.391.000,-. Penggugat dalil bahwa ia memenangkan tender dan menyerahkan pelaksanaan fisik proyek kepada Tergugat melalui Akta Kuasa Direksi No. 07 tertanggal 14 Juni 2021, dengan kewajiban Tergugat menyelesaikan proyek 100%. Namun, Penggugat mendalilkan Tergugat hanya mengerjakan fisik sekitar 30% tetapi berhasil menagih 70% dari Turut Tergugat II sebesar Rp 6.836.473.700,- tanpa menggunakan dana tersebut untuk melanjutkan proyek, sehingga proyek terbengkalai. Meskipun Turut Tergugat I sebagai staff operasional menyatakan kesanggupan menyelesaikan proyek dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2022, Tergugat tetap menelantarkan proyek, memaksa Penggugat mengambil alih pekerjaan awal tahun 2023 untuk menghindari denda dan blacklist. Penggugat menuntut ganti rugi materiil total Rp 5.929.536.618,39 serta kerugian immateriil Rp 1.000.000.000,-. Tergugat membantah gugatan dengan eksepsi obscuur libel karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, gugatan prematur karena tidak melalui mediasi sesuai UU Jasa Konstruksi, serta error in persona karena tidak melibatkan Notaris pembuat akta kuasa dan pihak terkait lainnya. Tergugat juga dalil bahwa Kuasa Direksi dibuat semata-mata untuk formalitas pinjaman modal, bukan untuk delegasi pekerjaan, dan bahwa penagihan 70% dilakukan atas nama PT. Andica, bukan Tergugat pribadi. Turut Tergugat I membantah dengan dalil bahwa ia sendiri yang mengerjakan fisik proyek hingga tahap 70% berdasarkan arahan Marulam Gultom, dan bahwa proyek baru diambil alih Penggugat setelah Turut Tergugat I kehabisan modal. Saksi Marulam Gultom dan Saksi Budi Santoso mengonfirmasi bahwa proyek mangkrak pada awal 2022 dengan progres fisik aktual hanya 30-35% meskipun telah ditagih 70%, yang menyebabkan Penggugat mengambil alih proyek. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel mengenai ketidakjelasan objek sengketa dan eksepsi gugatan prematur serta error in persona. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi obscuur libel mengenai pencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, karena pokok permasalahan adalah tidak dilaksanakannya perjanjian yang masuk kategori wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim juga menerima eksepsi obscuur libel mengenai petitum yang tidak jelas terkait pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak diidentifikasi. Karena sebagian eksepsi obscuur libel diterima, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 445.500,-." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. ANDICA PARSAKTIAN ABADI menggugat PICTOR SITORUS, GUNSON MANURUNG, dan DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO atas perbuatan melawan hukum terkait proyek pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9.766.391.000,-. Penggugat dalil bahwa ia memenangkan tender dan menyerahkan pelaksanaan fisik proyek kepada Tergugat melalui Akta Kuasa Direksi No. 07 tertanggal 14 Juni 2021, dengan kewajiban Tergugat menyelesaikan proyek 100%. Namun, Penggugat mendalilkan Tergugat hanya mengerjakan fisik sekitar 30% tetapi berhasil menagih 70% dari Turut Tergugat II sebesar Rp 6.836.473.700,- tanpa menggunakan dana tersebut untuk melanjutkan proyek, sehingga proyek terbengkalai. Meskipun Turut Tergugat I sebagai staff operasional menyatakan kesanggupan menyelesaikan proyek dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2022, Tergugat tetap menelantarkan proyek, memaksa Penggugat mengambil alih pekerjaan awal tahun 2023 untuk menghindari denda dan blacklist. Penggugat menuntut ganti rugi materiil total Rp 5.929.536.618,39 serta kerugian immateriil Rp 1.000.000.000,-. Tergugat membantah gugatan dengan eksepsi obscuur libel karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, gugatan prematur karena tidak melalui mediasi sesuai UU Jasa Konstruksi, serta error in persona karena tidak melibatkan Notaris pembuat akta kuasa dan pihak terkait lainnya. Tergugat juga dalil bahwa Kuasa Direksi dibuat semata-mata untuk formalitas pinjaman modal, bukan untuk delegasi pekerjaan, dan bahwa penagihan 70% dilakukan atas nama PT. Andica, bukan Tergugat pribadi. Turut Tergugat I membantah dengan dalil bahwa ia sendiri yang mengerjakan fisik proyek hingga tahap 70% berdasarkan arahan Marulam Gultom, dan bahwa proyek baru diambil alih Penggugat setelah Turut Tergugat I kehabisan modal. Saksi Marulam Gultom dan Saksi Budi Santoso mengonfirmasi bahwa proyek mangkrak pada awal 2022 dengan progres fisik aktual hanya 30-35% meskipun telah ditagih 70%, yang menyebabkan Penggugat mengambil alih proyek. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel mengenai ketidakjelasan objek sengketa dan eksepsi gugatan prematur serta error in persona. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi obscuur libel mengenai pencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, karena pokok permasalahan adalah tidak dilaksanakannya perjanjian yang masuk kategori wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim juga menerima eksepsi obscuur libel mengenai petitum yang tidak jelas terkait pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak diidentifikasi. Karena sebagian eksepsi obscuur libel diterima, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 445.500,-.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyerahkan pelaksanaan fisik proyek kepada Tergugat melalui Akta Kuasa Direksi No. 07 tertanggal 14 Juni 2021 dengan kewajiban menyelesaikan proyek 100%.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menagih 70% dari Turut Tergugat II sebesar Rp 6.836.473.700,- padahal pekerjaan fisik hanya sekitar 30%.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Proyek terbengkalai dan Penggugat mengambil alih pekerjaan awal tahun 2023 untuk menghindari denda dan blacklist.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I membantah bahwa ia mengerjakan fisik proyek hingga tahap 70% berdasarkan arahan dan kehabisan modal, serta menolak perhitungan kerugian.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Marulam Gultom menyatakan kondisi lapangan menunjukkan pekerjaan baru 30% padahal sudah ditagih 70%, yang menyebabkan Penggugat mengambil alih proyek.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Budi Santoso mengonfirmasi proyek mangkrak pada awal 2022 dengan progres fisik aktual 30-35% meskipun telah ditagih 70%.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi obscuur libel mengenai pencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena pokok permasalahan adalah tidak dilaksanakannya perjanjian.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena sebagian eksepsi obscuur libel diterima.", + "page": 85, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lebih dari separuh biaya proyek tapi kerjanya cuma 30 persen dan ditinggal mangkrak, kenapa saya malah ditolak gugatannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 92075, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1792 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1792 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1792: Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi umum perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Meskipun disebutkan dalam amar putusan sebagai dasar hukum umum, pasal ini tidak secara substantif menjawab pertanyaan mengenai alasan penolakan gugatan (yaitu kesalahan klasifikasi antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum). Pasal ini bersifat prosedural/definisi umum dan bukan inti dari analisis hukum yang menyebabkan gugatan ditolak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (ingkar janji) dan kewajiban mengganti kerugian akibat ketidakpemenuhan perikatan. Dalam pertimbangan hukum, hakim menyatakan bahwa sengketa ini sebenarnya adalah wanprestasi (karena tidak dilaksanakannya Akta Kuasa Direksi) bukan perbuatan melawan hukum. Klasifikasi ini menjadi alasan utama mengapa gugatan dianggap 'kabur' (mencampuradukkan dua jenis gugatan) dan akhirnya ditolak. Jadi, pasal ini sangat relevan sebagai teori hukum yang diuji dan menjadi dasar penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal ini. Namun, hakim menolak gugatan karena menganggap fakta sengketa lebih cocok diatur oleh wanprestasi (Pasal 1243), sehingga penggunaan Pasal 1365 dianggap salah kaprah atau mencampuradukkan gugatan yang membuat gugatan menjadi kabur. Relevansi pasal ini nyata karena ia adalah dasar gugatan yang dipersoalkan dan dikoreksi oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1792 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemberian kuasa. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada 'Akta Kuasa Direksi'. Hakim menggunakan konsep pemberian kuasa ini untuk menentukan bahwa sengketa tersebut adalah sengketa perjanjian (wanprestasi) atas pelaksanaan kuasa, bukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pasal ini relevan sebagai dasar klasifikasi hubungan hukum yang menjadi inti sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengakuan sebagai alat bukti sempurna. Pasal ini dikutip oleh Tergugat dalam eksepsi untuk mendukung dalil bahwa Penggugat telah mengakui hubungan hukumnya adalah perjanjian (kuasa), sehingga gugatan wanprestasi seharusnya diajukan. Namun, dalam pertimbangan hakim, pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan utama untuk menolak gugatan. Penolakan gugatan didasarkan pada 'ketidakjelasan/kaburnya gugatan' (obscur libel) akibat pencampuradukan dasar hukum, bukan pada kekuatan bukti pengakuan menurut pasal ini. Pasal ini lebih bersifat alat bukti/prosedural dalam konteks eksepsi, bukan jawaban substantif atas pertanyaan mengapa gugatan ditolak secara materiil." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1792 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 99727, + "completion_tokens": 4307 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_703_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_703_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b085d9169a9287df88e5f804e8eef3aeb50a2821 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_703_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,232 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_703_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 115, + "timings": { + "parse": 0.173, + "classify": 0.0, + "condense": 664.418, + "read": 93.606, + "query": 1.839, + "relevance": 176.575, + "total": 936.61 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 314990, + "marked_chars": 316032 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI: \nDalam Provisi: \n- \nMenolak gugatan Provisi Penggugat; \nDalam Eksepsi: \n- \nMenolak eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya; \nDalam Pokok Perkara: \n- \nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n- \nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai \nhari ini ditetapkan sejumlah Rp714.000,00 (tujuh ratus empat belas \nribu rupiah); \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 113\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 114 dari 115 Putusan Nomor 703/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim \n \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, \noleh kami, Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melia Nur Pratiwi, \nS.H., M.H. dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., M.H., masing-masing \nsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 703/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal \n2 September 2025" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134991, + "summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 703/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat Ir. Zulmarlyan melawan Tergugat I Alin Taslim, Tergugat II PT Bank Victoria International, Tbk, dan Tergugat III Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. [HAL 3-5] Objek sengketa adalah sebidang tanah beserta bangunan rumah tinggal di Jl. Taman Sari VII Blok CH Kav. No. 58, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, dengan luas 120 m2, yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2186/Penggilingan atas nama Alin Taslim. Pengadilan menyatakan berwenang secara absolut berdasarkan asas Forum Rei Sitae. [HAL 6-17] Penggugat dalil bahwa tanah objek sengketa awalnya miliknya yang diperoleh dari Bank BTN dan dilunasi pada 1999, kemudian beralih nama ke istri Penggugat. Pada 2013, karena kendala BI Checking, Penggugat menunjuk Tergugat I sebagai debitur pengganti kepada Tergugat II atas saran Tergugat II, dengan skenario jual beli aset Penggugat kepada Tergugat I melalui AJB No. 24/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 senilai Rp 1.040.000.000,-. Tergugat I kemudian meminjam Rp 800.000.000,- kepada Tergugat II dengan jaminan SHGB tersebut. Penggugat dalil telah membayar cicilan kepada Tergugat II melalui Tergugat I sejak 2013-2023 total Rp 1.152.000.000,- serta biaya administrasi tidak resmi Rp 360.000.000,-. Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan lelang tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, sehingga menuntut penghentian lelang, penggantian rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 2.400.000.000,- secara tanggung renteng, serta uang paksa. [HAL 18-29] Tergugat II mengajukan eksepsi tidak berwenangnya Penggugat (tidak ada hubungan hukum), kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk gugatan terhadap Tergugat III, dan gugatan kabur. Tergugat II dalil bahwa hubungan hukum kredit hanya terjadi antara Tergugat I sebagai debitur dan Tergugat II sebagai kreditor berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 12 dan 13 tertanggal 2 Agustus 2013 yang telah mengalami beberapa kali pengubahan dan penggabungan menjadi fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp 800.000.000,- dengan jaminan SHGB atas nama Tergugat I. [HAL 30-48] Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing. Tergugat II dalil bahwa sertifikat atas nama Tergugat I merupakan bukti kuat kepemilikan, sehingga Tergugat II sah menerima jaminan tersebut. Tergugat II juga dalil bahwa Tergugat I telah wanprestasi setelah menerima peringatan berkala, sehingga Tergugat II sah mengajukan eksekusi lelang kepada Tergugat III tanpa perlu memberitahu Penggugat karena tidak ada perikatan dengan Penggugat. Tergugat II memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134965, + "summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 703/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat Ir. Zulmarlyan melawan Tergugat I Alin Taslim, Tergugat II PT Bank Victoria International, Tbk, dan Tergugat III Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. [HAL 3-5] Objek sengketa adalah sebidang tanah beserta bangunan rumah tinggal di Jl. Taman Sari VII Blok CH Kav. No. 58, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, dengan luas 120 m2, yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2186/Penggilingan atas nama Alin Taslim. Pengadilan menyatakan berwenang secara absolut berdasarkan asas Forum Rei Sitae. [HAL 6-17] Penggugat dalil bahwa tanah objek sengketa awalnya miliknya yang diperoleh dari Bank BTN dan dilunasi pada 1999, kemudian beralih nama ke istri Penggugat. Pada 2013, karena kendala BI Checking, Penggugat menunjuk Tergugat I sebagai debitur pengganti kepada Tergugat II atas saran Tergugat II, dengan skenario jual beli aset Penggugat kepada Tergugat I melalui AJB No. 24/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 senilai Rp 1.040.000.000,-. Tergugat I kemudian meminjam Rp 800.000.000,- kepada Tergugat II dengan jaminan SHGB tersebut. Penggugat dalil telah membayar cicilan kepada Tergugat II melalui Tergugat I sejak 2013-2023 total Rp 1.152.000.000,- serta biaya administrasi tidak resmi Rp 360.000.000,-. Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan lelang tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, sehingga menuntut penghentian lelang, penggantian rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 2.400.000.000,- secara tanggung renteng, serta uang paksa. [HAL 18-29] Tergugat II mengajukan eksepsi tidak berwenangnya Penggugat (tidak ada hubungan hukum), kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk gugatan terhadap Tergugat III, dan gugatan kabur. Tergugat II dalil bahwa hubungan hukum kredit hanya terjadi antara Tergugat I sebagai debitur dan Tergugat II sebagai kreditor berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 12 dan 13 tertanggal 2 Agustus 2013 yang telah mengalami beberapa kali pengubahan dan penggabungan menjadi fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp 800.000.000,- dengan jaminan SHGB atas nama Tergugat I. [HAL 30-48] Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing. Tergugat II dalil bahwa sertifikat atas nama Tergugat I merupakan bukti kuat kepemilikan, sehingga Tergugat II sah menerima jaminan tersebut. Tergugat II juga dalil bahwa Tergugat I telah wanprestasi setelah menerima peringatan berkala, sehingga Tergugat II sah mengajukan eksekusi lelang kepada Tergugat III tanpa perlu memberitahu Penggugat karena tidak ada perikatan dengan Penggugat. Tergugat II memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. [HAL 49-62] Tergugat II membantah dalil Penggugat bahwa lelang dilakukan tanpa pemberitahuan, dengan menyatakan bahwa Tergugat II telah menyampaikan dua surat pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Tergugat I pada 19 November 2024 (Surat No: 1142/RMD-EKS/XI/2024 dan 1142A/RMD-EKS/XI/2024) sesuai prosedur hukum dan PMK No. 122/2023, karena kewajiban pemberitahuan hanya kepada debitur/pemilik jaminan (Tergugat I), bukan Penggugat. Tergugat II menolak dalil bahwa lelang ilegal karena tidak ada Peraturan Pemerintah pelaksana UUHT, dengan menegaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 5985/2013 atas nama Tergugat I memiliki kekuatan eksekutorial tanpa memerlukan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2) UUHT No. 4 Tahun 1996. Tergugat II juga menolak dalil mengenai penetapan nilai limit lelang yang sepihak, dengan menyatakan kewenangan tersebut ada pada penjual (Tergugat II) berdasarkan Pasal 12 Akta Perjanjian Kredit dan PMK Lelang, serta bahwa lelang berakhir dengan status \"Tidak Ada Yang Mengajukan Penawaran\" (TAP). Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 2.400.000.000,- karena tidak ada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) akibat tidak adanya hubungan hukum dengan Penggugat, serta menolak permohonan sita jaminan dan uang paksa karena objek bukan milik Penggugat. [HAL 63-84] Tergugat III (KPKNL Jakarta III) menolak seluruh dalil Penggugat, dengan menyatakan bahwa lelang dilaksanakan sesuai UUHT, Vendureglement, dan PMK Lelang No. 122 Tahun 2023 dengan hasil TAP. Tergugat III membantah dalil bahwa lelang dilakukan tanpa pemberitahuan, dengan menegaskan bahwa pemberitahuan telah disampaikan kepada Tergugat I (debitur/pemilik jaminan) sesuai PMK Lelang, dan tidak ada kewajiban pemberitahuan kepada Penggugat. Tergugat III menolak dalil bahwa lelang memerlukan fiat Pengadilan, dengan merujuk pada Pasal 6 UUHT yang memberikan hak parate executio kepada pemegang hak tanggungan pertama tanpa campur tangan pengadilan, didukung oleh pendapat ahli hukum dan SEMA No. 04 Tahun 2014. Tergugat III menolak dalil bahwa penetapan nilai limit lelang tidak sah, dengan menyatakan bahwa kewenangan menetapkan nilai limit ada pada Penjual (Tergugat II) berdasarkan PMK Lelang, dan KPKNL hanya bertindak sebagai perantara yang tidak berwenang meninjau besaran nilai. Tergugat III menolak tuntutan ganti rugi, dengan menyatakan bahwa tanggung jawab atas gugatan perdata atau ganti rugi akibat pelaksanaan lelang menjadi beban Penjual (Tergugat II) berdasarkan Surat Pernyataan dari Tergugat II dan Pasal 12 PMK Lelang. Tergugat III juga menolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena gugatan perbuatan melawan hukum tidak termasuk dalam kategori pengecualian SEMA No. 3 Tahun 2000. [HAL 85-98] Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur) menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi tidak berwenangnya Penggugat (tidak ada legal standing) serta gugatan kabur. Turut Tergugat menguraikan kronologi sertifikat SHGB No. 2186/Penggilingan yang awalnya atas nama Ny. Tri Lestari (istri Penggugat), kemudian beralih kepada Tergugat I (Alin Taslim) berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Menjual dan Membeli No. 10 tanggal 2 Agustus 2013 dan Akta Jual Beli No. 24/2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT. Turut Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan catatan Buku Tanah, objek sengketa telah sah beralih nama ke Tergugat I, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat. Turut Tergugat juga menyoroti adanya pihak yang tidak diikutsertakan dalam perkara, yaitu Notaris Uun Guniarsih dan PPAT Herni Lutantowidjojo, yang diperlukan untuk memberikan kejelasan atas dalil Penggugat. Turut Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 49076, + "summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 703/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat Ir. Zulmarlyan melawan Tergugat I Alin Taslim, Tergugat II PT Bank Victoria International, Tbk, dan Tergugat III Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. [HAL 3-5] Objek sengketa adalah sebidang tanah beserta bangunan rumah tinggal di Jl. Taman Sari VII Blok CH Kav. No. 58, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, dengan luas 120 m2, yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2186/Penggilingan atas nama Alin Taslim. Pengadilan menyatakan berwenang secara absolut berdasarkan asas Forum Rei Sitae. [HAL 6-17] Penggugat dalil bahwa tanah objek sengketa awalnya miliknya yang diperoleh dari Bank BTN dan dilunasi pada 1999, kemudian beralih nama ke istri Penggugat. Pada 2013, karena kendala BI Checking, Penggugat menunjuk Tergugat I sebagai debitur pengganti kepada Tergugat II atas saran Tergugat II, dengan skenario jual beli aset Penggugat kepada Tergugat I melalui AJB No. 24/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 senilai Rp 1.040.000.000,-. Tergugat I kemudian meminjam Rp 800.000.000,- kepada Tergugat II dengan jaminan SHGB tersebut. Penggugat dalil telah membayar cicilan kepada Tergugat II melalui Tergugat I sejak 2013-2023 total Rp 1.152.000.000,- serta biaya administrasi tidak resmi Rp 360.000.000,-. Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan lelang tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, sehingga menuntut penghentian lelang, penggantian rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 2.400.000.000,- secara tanggung renteng, serta uang paksa. [HAL 18-29] Tergugat II mengajukan eksepsi tidak berwenangnya Penggugat (tidak ada hubungan hukum), kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk gugatan terhadap Tergugat III, dan gugatan kabur. Tergugat II dalil bahwa hubungan hukum kredit hanya terjadi antara Tergugat I sebagai debitur dan Tergugat II sebagai kreditor berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 12 dan 13 tertanggal 2 Agustus 2013 yang telah mengalami beberapa kali pengubahan dan penggabungan menjadi fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp 800.000.000,- dengan jaminan SHGB atas nama Tergugat I. [HAL 30-48] Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing. Tergugat II dalil bahwa sertifikat atas nama Tergugat I merupakan bukti kuat kepemilikan, sehingga Tergugat II sah menerima jaminan tersebut. Tergugat II juga dalil bahwa Tergugat I telah wanprestasi setelah menerima peringatan berkala, sehingga Tergugat II sah mengajukan eksekusi lelang kepada Tergugat III tanpa perlu memberitahu Penggugat karena tidak ada perikatan dengan Penggugat. Tergugat II memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. [HAL 49-62] Tergugat II membantah dalil Penggugat bahwa lelang dilakukan tanpa pemberitahuan, dengan menyatakan bahwa Tergugat II telah menyampaikan dua surat pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Tergugat I pada 19 November 2024 (Surat No: 1142/RMD-EKS/XI/2024 dan 1142A/RMD-EKS/XI/2024) sesuai prosedur hukum dan PMK No. 122/2023, karena kewajiban pemberitahuan hanya kepada debitur/pemilik jaminan (Tergugat I), bukan Penggugat. Tergugat II menolak dalil bahwa lelang ilegal karena tidak ada Peraturan Pemerintah pelaksana UUHT, dengan menegaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 5985/2013 atas nama Tergugat I memiliki kekuatan eksekutorial tanpa memerlukan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2) UUHT No. 4 Tahun 1996. Tergugat II juga menolak dalil mengenai penetapan nilai limit lelang yang sepihak, dengan menyatakan kewenangan tersebut ada pada penjual (Tergugat II) berdasarkan Pasal 12 Akta Perjanjian Kredit dan PMK Lelang, serta bahwa lelang berakhir dengan status \"Tidak Ada Yang Mengajukan Penawaran\" (TAP). Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 2.400.000.000,- karena tidak ada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) akibat tidak adanya hubungan hukum dengan Penggugat, serta menolak permohonan sita jaminan dan uang paksa karena objek bukan milik Penggugat. [HAL 63-84] Tergugat III (KPKNL Jakarta III) menolak seluruh dalil Penggugat, dengan menyatakan bahwa lelang dilaksanakan sesuai UUHT, Vendureglement, dan PMK Lelang No. 122 Tahun 2023 dengan hasil TAP. Tergugat III membantah dalil bahwa lelang dilakukan tanpa pemberitahuan, dengan menegaskan bahwa pemberitahuan telah disampaikan kepada Tergugat I (debitur/pemilik jaminan) sesuai PMK Lelang, dan tidak ada kewajiban pemberitahuan kepada Penggugat. Tergugat III menolak dalil bahwa lelang memerlukan fiat Pengadilan, dengan merujuk pada Pasal 6 UUHT yang memberikan hak parate executio kepada pemegang hak tanggungan pertama tanpa campur tangan pengadilan, didukung oleh pendapat ahli hukum dan SEMA No. 04 Tahun 2014. Tergugat III menolak dalil bahwa penetapan nilai limit lelang tidak sah, dengan menyatakan bahwa kewenangan menetapkan nilai limit ada pada Penjual (Tergugat II) berdasarkan PMK Lelang, dan KPKNL hanya bertindak sebagai perantara yang tidak berwenang meninjau besaran nilai. Tergugat III menolak tuntutan ganti rugi, dengan menyatakan bahwa tanggung jawab atas gugatan perdata atau ganti rugi akibat pelaksanaan lelang menjadi beban Penjual (Tergugat II) berdasarkan Surat Pernyataan dari Tergugat II dan Pasal 12 PMK Lelang. Tergugat III juga menolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena gugatan perbuatan melawan hukum tidak termasuk dalam kategori pengecualian SEMA No. 3 Tahun 2000. [HAL 85-98] Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur) menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi tidak berwenangnya Penggugat (tidak ada legal standing) serta gugatan kabur. Turut Tergugat menguraikan kronologi sertifikat SHGB No. 2186/Penggilingan yang awalnya atas nama Ny. Tri Lestari (istri Penggugat), kemudian beralih kepada Tergugat I (Alin Taslim) berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Menjual dan Membeli No. 10 tanggal 2 Agustus 2013 dan Akta Jual Beli No. 24/2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT. Turut Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan catatan Buku Tanah, objek sengketa telah sah beralih nama ke Tergugat I, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat. Turut Tergugat juga menyoroti adanya pihak yang tidak diikutsertakan dalam perkara, yaitu Notaris Uun Guniarsih dan PPAT Herni Lutantowidjojo, yang diperlukan untuk memberikan kejelasan atas dalil Penggugat. Turut Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. [HAL 99-102] Para pihak mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi KTP, sertifikat tanah, akta kredit, akta hak tanggungan, surat peringatan, dan risalah lelang yang semuanya telah bermaterai cukup dan diakui secara formal. Penggugat tidak mengajukan saksi, demikian pula Tergugat II dan Tergugat III. Para pihak telah mengajukan replik, duplik, dan kesimpulan, serta menyatakan tidak ada hal lain yang diajukan. [HAL 103-106] Majelis Hakim menolak gugatan provisi Penggugat karena tidak disertai alasan dan bukti kuat mengenai urgensi tindakan sementara. Terhadap eksepsi, Majelis menolak eksepsi kompetensi absolut karena telah diputus dalam Putusan Sela. Majelis menolak eksepsi tidak berwenangnya Penggugat (legal standing) dengan alasan dalil keterlibatan dan kerugian nyata menunjukkan adanya kepentingan hukum yang cukup untuk diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara. Majelis menolak eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena posita dan petitum gugatan telah jelas dan dapat dipahami. Majelis menolak eksepsi kurang pihak karena pihak lain yang disebut hanya berperan sebagai pejabat pembuat akta atau pelaksana administratif yang tidak menentukan sah/tidaknya hubungan hukum pokok. [HAL 107-112] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan fakta yang tidak lagi diperselisihkan: adanya hubungan hukum kredit antara Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan SHGB, pembuatan akta di hadapan PPAT berwenang, wanprestasi Tergugat I yang dibuktikan dengan surat peringatan, dan pelaksanaan lelang oleh Tergugat III. Beban pembuktian perbuatan melawan hukum dan kerugian berada pada Penggugat. Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat I telah cidera janji dan Tergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama berhak melaksanakan lelang berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT No. 4 Tahun 1996 tanpa memerlukan fiat pengadilan karena Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial. Pelaksanaan lelang oleh Tergugat III dilakukan sesuai prosedur PMK Lelang, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas objek perkara; data formil sertifikat menunjukkan Tergugat I sebagai pemegang hak yang sah, dan Penggugat tidak dapat membuktikan peralihan hak atau hubungan hukum nyata atas objek sengketa. [HAL 113-115] Karena petitum pembatalan lelang ditolak dan dalil kerugian tidak terbukti, seluruh gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 714.000,-. Putusan diucapkan pada 16 Oktober 2025." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara perdata Nomor 703/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Penggugat Ir. Zulmarlyan melawan Tergugat I Alin Taslim, Tergugat II PT Bank Victoria International, Tbk, dan Tergugat III Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. [HAL 3-5] Objek sengketa adalah sebidang tanah beserta bangunan rumah tinggal di Jl. Taman Sari VII Blok CH Kav. No. 58, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, dengan luas 120 m2, yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2186/Penggilingan atas nama Alin Taslim. Pengadilan menyatakan berwenang secara absolut berdasarkan asas Forum Rei Sitae. [HAL 6-17] Penggugat dalil bahwa tanah objek sengketa awalnya miliknya yang diperoleh dari Bank BTN dan dilunasi pada 1999, kemudian beralih nama ke istri Penggugat. Pada 2013, karena kendala BI Checking, Penggugat menunjuk Tergugat I sebagai debitur pengganti kepada Tergugat II atas saran Tergugat II, dengan skenario jual beli aset Penggugat kepada Tergugat I melalui AJB No. 24/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 senilai Rp 1.040.000.000,-. Tergugat I kemudian meminjam Rp 800.000.000,- kepada Tergugat II dengan jaminan SHGB tersebut. Penggugat dalil telah membayar cicilan kepada Tergugat II melalui Tergugat I sejak 2013-2023 total Rp 1.152.000.000,- serta biaya administrasi tidak resmi Rp 360.000.000,-. Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan lelang tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, sehingga menuntut penghentian lelang, penggantian rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 2.400.000.000,- secara tanggung renteng, serta uang paksa. [HAL 18-29] Tergugat II mengajukan eksepsi tidak berwenangnya Penggugat (tidak ada hubungan hukum), kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk gugatan terhadap Tergugat III, dan gugatan kabur. Tergugat II dalil bahwa hubungan hukum kredit hanya terjadi antara Tergugat I sebagai debitur dan Tergugat II sebagai kreditor berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 12 dan 13 tertanggal 2 Agustus 2013 yang telah mengalami beberapa kali pengubahan dan penggabungan menjadi fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp 800.000.000,- dengan jaminan SHGB atas nama Tergugat I. [HAL 30-48] Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing. Tergugat II dalil bahwa sertifikat atas nama Tergugat I merupakan bukti kuat kepemilikan, sehingga Tergugat II sah menerima jaminan tersebut. Tergugat II juga dalil bahwa Tergugat I telah wanprestasi setelah menerima peringatan berkala, sehingga Tergugat II sah mengajukan eksekusi lelang kepada Tergugat III tanpa perlu memberitahu Penggugat karena tidak ada perikatan dengan Penggugat. Tergugat II memohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. [HAL 49-62] Tergugat II membantah dalil Penggugat bahwa lelang dilakukan tanpa pemberitahuan, dengan menyatakan bahwa Tergugat II telah menyampaikan dua surat pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Tergugat I pada 19 November 2024 (Surat No: 1142/RMD-EKS/XI/2024 dan 1142A/RMD-EKS/XI/2024) sesuai prosedur hukum dan PMK No. 122/2023, karena kewajiban pemberitahuan hanya kepada debitur/pemilik jaminan (Tergugat I), bukan Penggugat. Tergugat II menolak dalil bahwa lelang ilegal karena tidak ada Peraturan Pemerintah pelaksana UUHT, dengan menegaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 5985/2013 atas nama Tergugat I memiliki kekuatan eksekutorial tanpa memerlukan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2) UUHT No. 4 Tahun 1996. Tergugat II juga menolak dalil mengenai penetapan nilai limit lelang yang sepihak, dengan menyatakan kewenangan tersebut ada pada penjual (Tergugat II) berdasarkan Pasal 12 Akta Perjanjian Kredit dan PMK Lelang, serta bahwa lelang berakhir dengan status \"Tidak Ada Yang Mengajukan Penawaran\" (TAP). Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 2.400.000.000,- karena tidak ada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) akibat tidak adanya hubungan hukum dengan Penggugat, serta menolak permohonan sita jaminan dan uang paksa karena objek bukan milik Penggugat. [HAL 63-84] Tergugat III (KPKNL Jakarta III) menolak seluruh dalil Penggugat, dengan menyatakan bahwa lelang dilaksanakan sesuai UUHT, Vendureglement, dan PMK Lelang No. 122 Tahun 2023 dengan hasil TAP. Tergugat III membantah dalil bahwa lelang dilakukan tanpa pemberitahuan, dengan menegaskan bahwa pemberitahuan telah disampaikan kepada Tergugat I (debitur/pemilik jaminan) sesuai PMK Lelang, dan tidak ada kewajiban pemberitahuan kepada Penggugat. Tergugat III menolak dalil bahwa lelang memerlukan fiat Pengadilan, dengan merujuk pada Pasal 6 UUHT yang memberikan hak parate executio kepada pemegang hak tanggungan pertama tanpa campur tangan pengadilan, didukung oleh pendapat ahli hukum dan SEMA No. 04 Tahun 2014. Tergugat III menolak dalil bahwa penetapan nilai limit lelang tidak sah, dengan menyatakan bahwa kewenangan menetapkan nilai limit ada pada Penjual (Tergugat II) berdasarkan PMK Lelang, dan KPKNL hanya bertindak sebagai perantara yang tidak berwenang meninjau besaran nilai. Tergugat III menolak tuntutan ganti rugi, dengan menyatakan bahwa tanggung jawab atas gugatan perdata atau ganti rugi akibat pelaksanaan lelang menjadi beban Penjual (Tergugat II) berdasarkan Surat Pernyataan dari Tergugat II dan Pasal 12 PMK Lelang. Tergugat III juga menolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena gugatan perbuatan melawan hukum tidak termasuk dalam kategori pengecualian SEMA No. 3 Tahun 2000. [HAL 85-98] Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur) menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi tidak berwenangnya Penggugat (tidak ada legal standing) serta gugatan kabur. Turut Tergugat menguraikan kronologi sertifikat SHGB No. 2186/Penggilingan yang awalnya atas nama Ny. Tri Lestari (istri Penggugat), kemudian beralih kepada Tergugat I (Alin Taslim) berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Menjual dan Membeli No. 10 tanggal 2 Agustus 2013 dan Akta Jual Beli No. 24/2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT. Turut Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan catatan Buku Tanah, objek sengketa telah sah beralih nama ke Tergugat I, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat. Turut Tergugat juga menyoroti adanya pihak yang tidak diikutsertakan dalam perkara, yaitu Notaris Uun Guniarsih dan PPAT Herni Lutantowidjojo, yang diperlukan untuk memberikan kejelasan atas dalil Penggugat. Turut Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. [HAL 99-102] Para pihak mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi KTP, sertifikat tanah, akta kredit, akta hak tanggungan, surat peringatan, dan risalah lelang yang semuanya telah bermaterai cukup dan diakui secara formal. Penggugat tidak mengajukan saksi, demikian pula Tergugat II dan Tergugat III. Para pihak telah mengajukan replik, duplik, dan kesimpulan, serta menyatakan tidak ada hal lain yang diajukan. [HAL 103-106] Majelis Hakim menolak gugatan provisi Penggugat karena tidak disertai alasan dan bukti kuat mengenai urgensi tindakan sementara. Terhadap eksepsi, Majelis menolak eksepsi kompetensi absolut karena telah diputus dalam Putusan Sela. Majelis menolak eksepsi tidak berwenangnya Penggugat (legal standing) dengan alasan dalil keterlibatan dan kerugian nyata menunjukkan adanya kepentingan hukum yang cukup untuk diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara. Majelis menolak eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena posita dan petitum gugatan telah jelas dan dapat dipahami. Majelis menolak eksepsi kurang pihak karena pihak lain yang disebut hanya berperan sebagai pejabat pembuat akta atau pelaksana administratif yang tidak menentukan sah/tidaknya hubungan hukum pokok. [HAL 107-112] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan fakta yang tidak lagi diperselisihkan: adanya hubungan hukum kredit antara Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan SHGB, pembuatan akta di hadapan PPAT berwenang, wanprestasi Tergugat I yang dibuktikan dengan surat peringatan, dan pelaksanaan lelang oleh Tergugat III. Beban pembuktian perbuatan melawan hukum dan kerugian berada pada Penggugat. Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat I telah cidera janji dan Tergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama berhak melaksanakan lelang berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT No. 4 Tahun 1996 tanpa memerlukan fiat pengadilan karena Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial. Pelaksanaan lelang oleh Tergugat III dilakukan sesuai prosedur PMK Lelang, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Penggugat merupakan pemilik sah atas objek perkara; data formil sertifikat menunjukkan Tergugat I sebagai pemegang hak yang sah, dan Penggugat tidak dapat membuktikan peralihan hak atau hubungan hukum nyata atas objek sengketa. [HAL 113-115] Karena petitum pembatalan lelang ditolak dan dalil kerugian tidak terbukti, seluruh gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 714.000,-. Putusan diucapkan pada 16 Oktober 2025." + }, + "read": { + "input_chars": 9376, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara antara Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terkait pelaksanaan lelang atas tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan yang menjadi jaminan kredit. Penggugat menuntut penghentian lelang, penggantian rugi materiil dan immateriil, serta uang paksa dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum karena lelang dilakukan tanpa pemberitahuan kepadanya. Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat karena tidak dapat membuktikan kepemilikan sah atas objek sengketa dan pelaksanaan lelang telah sesuai prosedur hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Terdapat hubungan hukum kredit antara Tergugat I sebagai debitur dan Tergugat II sebagai kreditor dengan jaminan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I.", + "page": 111, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dinyatakan wanprestasi setelah menerima surat peringatan berkala dari Tergugat II.", + "page": 111, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama Tergugat I memiliki kekuatan eksekutorial sehingga Tergugat II berhak melaksanakan lelang tanpa memerlukan fiat pengadilan.", + "page": 111, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II telah menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Tergugat I sesuai prosedur yang berlaku.", + "page": 111, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III melaksanakan lelang sesuai prosedur peraturan menteri dan berakhir dengan status tidak ada yang mengajukan penawaran.", + "page": 111, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan pemilik sah atas objek sengketa atau adanya peralihan hak yang sah.", + "page": 111, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum atau kerugian yang disebabkan oleh pelaksanaan lelang.", + "page": 111, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili sengketa antara Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengenai pelaksanaan lelang atas sebidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan. Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut awalnya miliknya dan beralih nama ke Tergugat I melalui skema jual beli, serta bahwa Tergugat I kemudian menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan kredit kepada Tergugat II. Penggugat mengklaim telah membayar cicilan kredit tersebut dan menuntut penghentian lelang serta ganti rugi karena lelang dilaksanakan tanpa pemberitahuan kepadanya. Tergugat II dan Tergugat III membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa hubungan hukum kredit hanya terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II, serta pemberitahuan lelang telah disampaikan kepada debitur/pemilik jaminan sesuai prosedur. Majelis Hakim menetapkan bahwa sertifikat Hak Tanggungan atas nama Tergugat I memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan Tergugat II melaksanakan lelang tanpa fiat pengadilan, dan pelaksanaan lelang oleh Tergugat III telah sesuai prosedur. Karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan sah atas objek sengketa maupun adanya perbuatan melawan hukum, seluruh gugatan Penggugat ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili sengketa antara Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengenai pelaksanaan lelang atas sebidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan. Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut awalnya miliknya dan beralih nama ke Tergugat I melalui skema jual beli, serta bahwa Tergugat I kemudian menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan kredit kepada Tergugat II. Penggugat mengklaim telah membayar cicilan kredit tersebut dan menuntut penghentian lelang serta ganti rugi karena lelang dilaksanakan tanpa pemberitahuan kepadanya. Tergugat II dan Tergugat III membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa hubungan hukum kredit hanya terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II, serta pemberitahuan lelang telah disampaikan kepada debitur/pemilik jaminan sesuai prosedur. Majelis Hakim menetapkan bahwa sertifikat Hak Tanggungan atas nama Tergugat I memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan Tergugat II melaksanakan lelang tanpa fiat pengadilan, dan pelaksanaan lelang oleh Tergugat III telah sesuai prosedur. Karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan sah atas objek sengketa maupun adanya perbuatan melawan hukum, seluruh gugatan Penggugat ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Terdapat hubungan hukum kredit antara Tergugat I sebagai debitur dan Tergugat II sebagai kreditor dengan jaminan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I.", + "page": 111, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dinyatakan wanprestasi setelah menerima surat peringatan berkala dari Tergugat II.", + "page": 111, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama Tergugat I memiliki kekuatan eksekutorial sehingga Tergugat II berhak melaksanakan lelang tanpa memerlukan fiat pengadilan.", + "page": 111, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II telah menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang kepada Tergugat I sesuai prosedur yang berlaku.", + "page": 111, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III melaksanakan lelang sesuai prosedur peraturan menteri dan berakhir dengan status tidak ada yang mengajukan penawaran.", + "page": 111, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan pemilik sah atas objek sengketa atau adanya peralihan hak yang sah.", + "page": 111, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum atau kerugian yang disebabkan oleh pelaksanaan lelang.", + "page": 111, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa tanah saya dilelang bank tanpa kasih tahu saya padahal saya yang bayar cicilannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29984, + "candidates": [ + "Pasal 1178 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1839 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata", + "Pasal 1983 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1178 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1178: Segala perjanjian yang menentukan bahwa kreditur diberi kuasa untuk menjadikan barangbarang yang dihipotekkan itu sebagai miliknya adalah batal. Namun kreditur hipotek pertama, pada waktu penyerahan hipotek boleh mensyaratkan dengan tegas, bahwa jika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang tidak dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum, agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah uang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang diperintahkan dalam Pasal 1211." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1839 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1839: Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga bila alasan untuk itu memang ada." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1983 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1983: Pemberitahuan menurut Pasal 1979 kepada salah seorang debitur dalam perikatan tanggungmenanggung, atau pengakuan orang tersebut, mencegah lewat waktu terhadap para debitur lain, bahkan pula terhadap para ahli waris mereka. Pemberitahuan kepada ahli waris salah seorang debitur dalam perikatan tanggung menanggung, atau pengakuan ahli waris tersebut, tidaklah mencegah lewat waktu terhadap para ahli waris debitur lainnya, bahkan juga dalam hal suatu utang hipotek, kecuali untuk" + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1178 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur larangan *pactum commissorium* (kreditur mengambil barang jaminan menjadi miliknya sendiri) dan prosedur penjualan lelang dalam konteks hipotek. Meskipun sengketa melibatkan lelang, putusan hakim secara eksplisit mendasarkan kewenangan lelang pada Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Pasal 6 jo Pasal 20, bukan pada ketentuan KUHPerdata tentang hipotek. Isi pasal ini tidak menjadi dasar hukum substantif yang diuji atau diterapkan dalam pertimbangan putusan untuk menjawab pertanyaan mengenai sah/tidaknya lelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai) yang merupakan unsur dalam hubungan kreditur-debitur (Tergugat I dan II). Namun, pertanyaan awam berfokus pada posisi Penggugat (pihak ketiga yang membayar cicilan) dan sah/tidaknya tindakan lelang. Wanprestasi debitur utama adalah fakta yang sudah disepakati dan menjadi dasar hak eksekusi bank, bukan isu hukum yang menjawab apakah tindakan bank melanggar hak Penggugat. Pasal ini tidak mengatur hubungan hukum antara Penggugat dan Bank." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun ada perjanjian kredit, sengketa utama bukan tentang sahnya perjanjian kredit antara bank dan debitur, melainkan tentang perbuatan melawan hukum (lelang) yang diduga merugikan Penggugat. Pasal ini tidak secara langsung menjawab pertanyaan mengenai hak Penggugat yang membayar cicilan atau prosedur pemberitahuan lelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur asas konsensualisme dan itikad baik dalam perjanjian. Putusan tidak menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menilai kewajaran lelang atau hak Penggugat. Fokus putusan adalah pada keabsahan eksekusi hak tanggungan menurut UUHT dan ketiadaan unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365. Pasal ini terlalu umum dan tidak menjadi kerangka analisis utama dalam menjawab pertanyaan spesifik tentang 'tanpa kasih tahu'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad). Pertanyaan awam ('kenapa dilelang tanpa kasih tahu') secara substantif menanyakan apakah tindakan bank tersebut melanggar hukum dan merugikan Penggugat. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit menguji apakah tindakan lelang memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan sebab-akibat). Hakim menyimpulkan bahwa lelang yang sesuai UUHT bukan perbuatan melawan hukum. Jadi, pasal ini adalah kerangka hukum utama yang diuji untuk menjawab pertanyaan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1839 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak penanggung (garansi) untuk menuntut kembali kepada debitur utama setelah membayar utang. Pertanyaan awam tidak menyebutkan status Penggugat sebagai 'penanggung' dalam arti hukum formal (perjanjian garansi), melainkan sebagai pihak yang 'membayar cicilan'. Putusan menolak gugatan karena Penggugat tidak membuktikan kepemilikan atau hubungan hukum yang sah, bukan karena membahas hak regresi penanggung. Pasal ini tidak relevan dengan fakta perkara yang diperiksa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur beban pembuktian (siapa yang berdalil wajib membuktikan). Meskipun dikutip dalam putusan, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti, beban pembuktian) ditetapkan relevan = false karena bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai hak/kewajiban atau akibat hukum dari lelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat pembuktian. Sama seperti Pasal 1865, ini bersifat prosedural/alat bukti dan bukan jawaban substantif untuk pertanyaan awam mengenai alasan hukum di balik lelang tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1983 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perikatan tanggungmenanggung dan pencegahan lewat waktu (daluwarsa). Tidak ada unsur perikatan tanggungmenanggung atau isu daluwarsa yang menjadi sengketa dalam pertanyaan atau pertimbangan putusan. Pasal ini tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 105707, + "completion_tokens": 7077 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_704_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_704_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f1524256261ef946b0a2ef391716a82eac0de29a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_704_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_704_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 73, + "timings": { + "parse": 0.162, + "classify": 0.0, + "condense": 182.71, + "read": 101.012, + "query": 6.279, + "relevance": 81.588, + "total": 371.75 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 216529, + "marked_chars": 217177 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Konvensi:\nHalaman 70 dari 73 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 704/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 70\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDalam Eksepsi:\n-\nMenolak eksepsi Tergugat;\nDalam Pokok Perkara:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum\nterhadap Penggugat;\n3. Menghukum Tergugat membayar kerugian nyata materiil dan denda\nkepada Penggugat sejumlah Rp4.908.875.855,00 (empat miliar sembilan\nratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan\npuluh lima rupiah), secara langsung dan seketika lunas pada saat putusan\nini dibacakan;\n4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang\ntelah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan\nNomor 1/BA.Pdt.Delegasi/VIII/2024/PN.Btm juncto Penetapan Nomor\n704/Pdt.G/ 2024/PN.Jkt.Tim, tanggal 29 Agustus 2024, atas Kapal MV.\nBentang Ba" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134996, + "summary": "PT Jasa Mulia Maritim (Penggugat) menggugat PT Ketrosden Triasmitra (Tergugat) atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait tagihan Invoice 042/INV-JMM/X/2022 sebesar Rp1.218.875.855,00 untuk biaya crew selama 407 hari di Batam [HAL 4-6]. Sengketa berawal dari SPK tanggal 19 April 2022 untuk pengiriman kapal MV. Sotra dari Norwegia ke Batam dengan biaya USD 211.200 dan jangka waktu 45 hari [HAL 2-3]. Tergugat dalil telah melunasi seluruh pembayaran sesuai SPK (50%, 40%, dan 10%) serta tagihan tambahan lainnya, sehingga hak dan kewajiban telah selesai [HAL 16-17]. Namun, Penggugat menolak menurunkan kru setelah kapal tiba di Batam pada 8 Juli 2022 dengan alasan ISM Code yang mewajibkan adanya kru pengganti, sehingga Penggugat menagih biaya crew selama masa kapal bersandar (lay-up) [HAL 3, 17-18]. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan gugatan kabur (obscuur libel) karena tidak jelas dasar hukum ISM Code, durasi 407 hari, dan mencampurkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum [HAL 9-15]. Tergugat juga mengajukan rekonvensi, mendalilkan Penggugat menyalahgunakan keadaan dan menguasai kapal tanpa hak, menyebabkan kerugian materiil berupa kehilangan manfaat sewa dan biaya bahan bakar sebesar Rp10.216.937.500,00 [HAL 28-37]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 83681, + "summary": "PT Jasa Mulia Maritim (Penggugat) menggugat PT Ketrosden Triasmitra (Tergugat) atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait tagihan Invoice 042/INV-JMM/X/2022 sebesar Rp1.218.875.855,00 untuk biaya crew selama 407 hari di Batam [HAL 4-6]. Sengketa berawal dari SPK tanggal 19 April 2022 untuk pengiriman kapal MV. Sotra dari Norwegia ke Batam dengan biaya USD 211.200 dan jangka waktu 45 hari [HAL 2-3]. Tergugat dalil telah melunasi seluruh pembayaran sesuai SPK (50%, 40%, dan 10%) serta tagihan tambahan lainnya, sehingga hak dan kewajiban telah selesai [HAL 16-17]. Namun, Penggugat menolak menurunkan kru setelah kapal tiba di Batam pada 8 Juli 2022 dengan alasan ISM Code yang mewajibkan adanya kru pengganti, sehingga Penggugat menagih biaya crew selama masa kapal bersandar (lay-up) [HAL 3, 17-18]. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan gugatan kabur (obscuur libel) karena tidak jelas dasar hukum ISM Code, durasi 407 hari, dan mencampurkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum [HAL 9-15]. Tergugat juga mengajukan rekonvensi, mendalilkan Penggugat menyalahgunakan keadaan dan menguasai kapal tanpa hak, menyebabkan kerugian materiil berupa kehilangan manfaat sewa dan biaya bahan bakar sebesar Rp10.216.937.500,00 [HAL 28-37]. Dalam pemeriksaan, Tergugat mengajukan eksepsi yang ditolak Majelis Hakim karena dianggap menyentuh pokok perkara dan mediasi dinyatakan gagal tanpa kesalahan iktikad buruk yang signifikan [HAL 51-60]. Majelis Hakim membuktikan bahwa Tergugat melalui instruksi Hardiyanto Bong memerintahkan Penggugat mengelola kapal dengan kru yang ada karena Tergugat belum memiliki kru pengganti, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan prosedur pergantian kru (timbang terima/sign on-off) [HAL 64-65]. Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar ketentuan ISM Code dan Pasal 135 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran karena tidak menyediakan kru pengganti, sehingga tindakan Tergugat yang tidak membayar tagihan crew selama masa penundaan penggantian kru dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum [HAL 65]. Bukti Invoice P-3 dan Time Sheet P-4 memperkuat dalil Penggugat mengenai rincian biaya Crew Wages dan Crew Meal selama 407 hari [HAL 67]. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat membayar kerugian nyata materiil ditambah denda keterlambatan sebesar Rp4.908.875.855,00 [HAL 68, 71]. Gugatan imateriil dan bunga ditolak karena tidak jelas dasar perhitungannya, serta dwangsom tidak dijatuhkan [HAL 68]. Gugatan Rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya karena ketergantungannya pada gugatan Konvensi yang telah dikabulkan sebagian [HAL 70]. Sita Jaminan atas Kapal MV. Bentang Bahari (ex MV. Sotra) dinyatakan sah dan berharga [HAL 68, 71]." + } + ], + "final_summary": "PT Jasa Mulia Maritim (Penggugat) menggugat PT Ketrosden Triasmitra (Tergugat) atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait tagihan Invoice 042/INV-JMM/X/2022 sebesar Rp1.218.875.855,00 untuk biaya crew selama 407 hari di Batam [HAL 4-6]. Sengketa berawal dari SPK tanggal 19 April 2022 untuk pengiriman kapal MV. Sotra dari Norwegia ke Batam dengan biaya USD 211.200 dan jangka waktu 45 hari [HAL 2-3]. Tergugat dalil telah melunasi seluruh pembayaran sesuai SPK (50%, 40%, dan 10%) serta tagihan tambahan lainnya, sehingga hak dan kewajiban telah selesai [HAL 16-17]. Namun, Penggugat menolak menurunkan kru setelah kapal tiba di Batam pada 8 Juli 2022 dengan alasan ISM Code yang mewajibkan adanya kru pengganti, sehingga Penggugat menagih biaya crew selama masa kapal bersandar (lay-up) [HAL 3, 17-18]. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan gugatan kabur (obscuur libel) karena tidak jelas dasar hukum ISM Code, durasi 407 hari, dan mencampurkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum [HAL 9-15]. Tergugat juga mengajukan rekonvensi, mendalilkan Penggugat menyalahgunakan keadaan dan menguasai kapal tanpa hak, menyebabkan kerugian materiil berupa kehilangan manfaat sewa dan biaya bahan bakar sebesar Rp10.216.937.500,00 [HAL 28-37]. Dalam pemeriksaan, Tergugat mengajukan eksepsi yang ditolak Majelis Hakim karena dianggap menyentuh pokok perkara dan mediasi dinyatakan gagal tanpa kesalahan iktikad buruk yang signifikan [HAL 51-60]. Majelis Hakim membuktikan bahwa Tergugat melalui instruksi Hardiyanto Bong memerintahkan Penggugat mengelola kapal dengan kru yang ada karena Tergugat belum memiliki kru pengganti, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan prosedur pergantian kru (timbang terima/sign on-off) [HAL 64-65]. Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar ketentuan ISM Code dan Pasal 135 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran karena tidak menyediakan kru pengganti, sehingga tindakan Tergugat yang tidak membayar tagihan crew selama masa penundaan penggantian kru dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum [HAL 65]. Bukti Invoice P-3 dan Time Sheet P-4 memperkuat dalil Penggugat mengenai rincian biaya Crew Wages dan Crew Meal selama 407 hari [HAL 67]. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat membayar kerugian nyata materiil ditambah denda keterlambatan sebesar Rp4.908.875.855,00 [HAL 68, 71]. Gugatan imateriil dan bunga ditolak karena tidak jelas dasar perhitungannya, serta dwangsom tidak dijatuhkan [HAL 68]. Gugatan Rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya karena ketergantungannya pada gugatan Konvensi yang telah dikabulkan sebagian [HAL 70]. Sita Jaminan atas Kapal MV. Bentang Bahari (ex MV. Sotra) dinyatakan sah dan berharga [HAL 68, 71]." + }, + "read": { + "input_chars": 2800, + "frame": "PT Jasa Mulia Maritim menggugat PT Ketrosden Triasmitra atas perbuatan melawan hukum terkait tagihan biaya kru selama 407 hari di Batam. Sengketa bermula dari pengiriman kapal MV. Sotra ke Batam yang melibatkan biaya tambahan untuk kru pengganti yang tidak disediakan oleh Tergugat. Penggugat meminta pembayaran kerugian materiil sebesar Rp1.218.875.855,00.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT Ketrosden Triasmitra memerintahkan PT Jasa Mulia Maritim untuk mengelola kapal MV. Sotra dengan kru yang ada karena belum memiliki kru pengganti.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Jasa Mulia Maritim tidak dapat melakukan prosedur pergantian kru karena instruksi tersebut menghambat proses timbang terima atau sign on-off.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Ketrosden Triasmitra tidak menyediakan kru pengganti sehingga melanggar ketentuan yang mewajibkan adanya kru pengganti.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Jasa Mulia Maritim menagih biaya kru selama masa kapal bersandar (lay-up) selama 407 hari karena kru tidak dapat diganti.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Ketrosden Triasmitra dalil telah melunasi seluruh pembayaran sesuai surat perintah kerja dan tagihan tambahan lainnya.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Ketrosden Triasmitra membantah gugatan dengan menyatakan gugatan kabur karena tidak jelas dasar hukum, durasi, dan pencampuran wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "PT Ketrosden Triasmitra mendalilkan PT Jasa Mulia Maritim menyalahgunakan keadaan dan menguasai kapal tanpa hak sehingga menyebabkan kerugian materiil.", + "page": 28, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari pengiriman kapal MV. Sotra dari Norwegia ke Batam berdasarkan surat perintah kerja. Setelah kapal tiba di Batam, Penggugat menolak menurunkan kru karena Tergugat belum menyediakan kru pengganti sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga Penggugat menagih biaya kru selama masa kapal bersandar selama 407 hari. Tergugat membantah tagihan tersebut dengan dalil telah melunasi seluruh pembayaran dan mengajukan rekonvensi atas klaim penyalahgunaan keadaan serta penguasaan kapal tanpa hak. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dengan tidak menyediakan kru pengganti, sehingga tindakan tidak membayar tagihan kru selama masa penundaan penggantian kru dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan penghukuman pembayaran kerugian materiil ditambah denda keterlambatan, sementara gugatan imateriil, bunga, dan dwangsom ditolak. Rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya karena ketergantungannya pada gugatan utama yang telah dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari pengiriman kapal MV. Sotra dari Norwegia ke Batam berdasarkan surat perintah kerja. Setelah kapal tiba di Batam, Penggugat menolak menurunkan kru karena Tergugat belum menyediakan kru pengganti sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga Penggugat menagih biaya kru selama masa kapal bersandar selama 407 hari. Tergugat membantah tagihan tersebut dengan dalil telah melunasi seluruh pembayaran dan mengajukan rekonvensi atas klaim penyalahgunaan keadaan serta penguasaan kapal tanpa hak. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dengan tidak menyediakan kru pengganti, sehingga tindakan tidak membayar tagihan kru selama masa penundaan penggantian kru dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan penghukuman pembayaran kerugian materiil ditambah denda keterlambatan, sementara gugatan imateriil, bunga, dan dwangsom ditolak. Rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya karena ketergantungannya pada gugatan utama yang telah dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "PT Ketrosden Triasmitra memerintahkan PT Jasa Mulia Maritim untuk mengelola kapal MV. Sotra dengan kru yang ada karena belum memiliki kru pengganti.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Jasa Mulia Maritim tidak dapat melakukan prosedur pergantian kru karena instruksi tersebut menghambat proses timbang terima atau sign on-off.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Ketrosden Triasmitra tidak menyediakan kru pengganti sehingga melanggar ketentuan yang mewajibkan adanya kru pengganti.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Jasa Mulia Maritim menagih biaya kru selama masa kapal bersandar (lay-up) selama 407 hari karena kru tidak dapat diganti.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Ketrosden Triasmitra dalil telah melunasi seluruh pembayaran sesuai surat perintah kerja dan tagihan tambahan lainnya.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Ketrosden Triasmitra membantah gugatan dengan menyatakan gugatan kabur karena tidak jelas dasar hukum, durasi, dan pencampuran wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "PT Ketrosden Triasmitra mendalilkan PT Jasa Mulia Maritim menyalahgunakan keadaan dan menguasai kapal tanpa hak sehingga menyebabkan kerugian materiil.", + "page": 28, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar semua tagihan kapal, tapi pihak lain masih menagih biaya kru selama berbulan-bulan padahal mereka sendiri yang tidak menyediakan kru pengganti, apakah tagihan itu sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 63616, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1324 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1324 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1324: Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi (ganti rugi karena tidak memenuhi perikatan). Pertanyaan dan putusan berfokus pada kualifikasi perbuatan sebagai 'Perbuatan Melawan Hukum' (PMH) berdasarkan Pasal 1365, bukan wanprestasi. Tergugat membantah adanya dasar perjanjian untuk tagihan tersebut, sehingga analisis hukum utama tidak bertumpu pada Pasal 1239." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pembebanan ganti rugi dalam wanprestasi (harus ada lalai). Dalam perkara ini, eksepsi Tergugat justru menuduh Penggugat mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH, dan Hakim memutuskan perkara berdasarkan PMH (Pasal 1365) karena tidak ada kesepakatan kerja untuk periode tersebut. Jadi, Pasal 1243 bukan dasar hukum yang dipakai untuk menjawab pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kehendak bebas dari kekhilafan, paksaan, penipuan). Tidak ada dalil atau fakta dalam pertanyaan maupun putusan yang menyangkut cacat kehendak dalam pembuatan perjanjian. Isu utamanya adalah adanya kewajiban pembayaran di luar perjanjian awal." + }, + { + "pasal": "Pasal 1324 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan paksaan. Tidak ada unsur paksaan yang didalilkan atau diperiksa dalam putusan terkait tagihan kru. Putusan didasarkan pada kelalaian Tergugat melanggar aturan pelayaran (ISM Code) yang menyebabkan kerugian, bukan karena paksaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama yang digunakan Hakim untuk memutuskan bahwa tindakan Tergugat (tidak menyediakan kru pengganti sehingga kru Penggugat tetap di kapal) merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian. Putusan secara eksplisit mengabulkan gugatan berdasarkan Pasal 1365 untuk menjawab apakah tagihan tersebut sah sebagai ganti rugi akibat PMH." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (beban bukti). Meskipun Hakim menyebutkan Penggugat berkewajiban membuktikan dalilnya, Pasal 1865 adalah aturan acara pembuktian, bukan jawaban substantif mengenai sah tidaknya tagihan berdasarkan materiil hukum perdata. Jawaban substantifnya terletak pada apakah tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 1365." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 82467, + "completion_tokens": 2686 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_704_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_704_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b041d2a425d08072dbd526abe34535b4745e2f86 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_704_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_704_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.08, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 150.837, + "query": 2.597, + "relevance": 16.662, + "total": 170.176 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 77648, + "marked_chars": 77909 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 77909, + "frame": "Pemohon, sebagai ahli waris pemegang saham PT TECHNO CARBIDE, mengajukan permohonan izin untuk memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melawan Termohon yang merupakan Komisaris dan pemegang saham lainnya. Sengketa inti mengenai kewenangan Pemohon dan kelalaian Termohon dalam menyelenggarakan RUPS setelah meninggalnya Direktur utama perusahaan. Pemohon meminta pengadilan memberikan izin untuk menyelenggarakan RUPS dengan agenda pembagian waris saham dan perubahan susunan Direksi serta Komisaris.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarhum Mulianto Juwono meninggal dunia dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur serta pemegang 95% saham PT TECHNO CARBIDE.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Mulianto Juwono berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mewarisi saham yang setara dengan 15,84% dari total saham PT TECHNO CARBIDE.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon berstatus sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham di PT TECHNO CARBIDE.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Termohon melalui surat tercatat pada tanggal 2 September 2024 untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "RUPS Luar Biasa sebagaimana diminta oleh Pemohon belum dilaksanakan hingga permohonan diajukan ke pengadilan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon dalil bahwa ia bersedia menyelenggarakan RUPS namun menghendaki terlebih dahulu laporan keuangan, rincian hutang piutang, dan data aset perusahaan dari Pemohon.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalil bahwa kekosongan posisi Direktur mengakibatkan PT TECHNO CARBIDE terhambat dalam melaksanakan kewajiban keuangan seperti pembayaran gaji dan utilitas.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Termohon membantah dalil Pemohon mengenai terhambatnya kewajiban keuangan dengan menunjukkan bukti pelaporan dan pembayaran pajak perusahaan yang masih berjalan.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Eksepsi Termohon mengenai tidak berdirinya Pemohon sebagai pemegang saham dan prematurnya permohonan ditolak oleh hakim.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, sebagai ahli waris dari Almarhum Mulianto Juwono yang sebelumnya memegang 95% saham dan jabatan Direktur PT TECHNO CARBIDE, mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh meninggalnya Direktur utama yang menyebabkan kekosongan jabatan dan belum terselenggaranya RUPS, padahal Pemohon telah meminta Termohon selaku Komisaris untuk menyelenggarakan rapat tersebut melalui surat tercatat pada 2 September 2024. Termohon membantal permohonan dengan mengajukan eksepsi eror in persona, dilatoir, dan obscuur libel, serta dalil pokok bahwa ia bersedia menyelenggarakan RUPS namun menunggu kelengkapan data keuangan dari Pemohon. Hakim menolak seluruh eksepsi Termohon dengan alasan bahwa saham dapat diwariskan secara otomatis kepada ahli waris tanpa perlu persetujuan RUPS sebelumnya, serta bahwa permintaan data keuangan dapat diakomodasi dalam forum RUPS itu sendiri. Hakim menetapkan bahwa Pemohon telah membuktikan persyaratannya dan memiliki kepentingan wajar, sehingga permohonan dikabulkan seluruhnya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS dengan agenda pembagian waris saham dan perubahan susunan Direksi serta Komisaris." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, sebagai ahli waris dari Almarhum Mulianto Juwono yang sebelumnya memegang 95% saham dan jabatan Direktur PT TECHNO CARBIDE, mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh meninggalnya Direktur utama yang menyebabkan kekosongan jabatan dan belum terselenggaranya RUPS, padahal Pemohon telah meminta Termohon selaku Komisaris untuk menyelenggarakan rapat tersebut melalui surat tercatat pada 2 September 2024. Termohon membantal permohonan dengan mengajukan eksepsi eror in persona, dilatoir, dan obscuur libel, serta dalil pokok bahwa ia bersedia menyelenggarakan RUPS namun menunggu kelengkapan data keuangan dari Pemohon. Hakim menolak seluruh eksepsi Termohon dengan alasan bahwa saham dapat diwariskan secara otomatis kepada ahli waris tanpa perlu persetujuan RUPS sebelumnya, serta bahwa permintaan data keuangan dapat diakomodasi dalam forum RUPS itu sendiri. Hakim menetapkan bahwa Pemohon telah membuktikan persyaratannya dan memiliki kepentingan wajar, sehingga permohonan dikabulkan seluruhnya dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS dengan agenda pembagian waris saham dan perubahan susunan Direksi serta Komisaris.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarhum Mulianto Juwono meninggal dunia dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur serta pemegang 95% saham PT TECHNO CARBIDE.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Mulianto Juwono berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mewarisi saham yang setara dengan 15,84% dari total saham PT TECHNO CARBIDE.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon berstatus sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham di PT TECHNO CARBIDE.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Termohon melalui surat tercatat pada tanggal 2 September 2024 untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "RUPS Luar Biasa sebagaimana diminta oleh Pemohon belum dilaksanakan hingga permohonan diajukan ke pengadilan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon dalil bahwa ia bersedia menyelenggarakan RUPS namun menghendaki terlebih dahulu laporan keuangan, rincian hutang piutang, dan data aset perusahaan dari Pemohon.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalil bahwa kekosongan posisi Direktur mengakibatkan PT TECHNO CARBIDE terhambat dalam melaksanakan kewajiban keuangan seperti pembayaran gaji dan utilitas.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Termohon membantah dalil Pemohon mengenai terhambatnya kewajiban keuangan dengan menunjukkan bukti pelaporan dan pembayaran pajak perusahaan yang masih berjalan.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Eksepsi Termohon mengenai tidak berdirinya Pemohon sebagai pemegang saham dan prematurnya permohonan ditolak oleh hakim.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris saham ayah yang meninggal, tapi komisaris perusahaan tidak mau adakan rapat padahal saya sudah minta lewat surat, apa boleh saya adakan sendiri?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21792, + "candidates": [ + "Pasal 833 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "text": "Pasal 833: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh hak atas harta peninggalan (termasuk saham) sejak pewaris meninggal. Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menolak eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon bukan pemegang saham, sehingga Pemohon memiliki kepentingan yang wajar untuk meminta penyelenggaraan RUPS." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 833 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 29061, + "completion_tokens": 1126 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_706_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_706_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..65c680217e46f76925886eaf56b3f4edb6baafe7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_706_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,233 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_706_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 131, + "timings": { + "parse": 0.182, + "classify": 0.0, + "condense": 1036.804, + "read": 157.793, + "query": 4.047, + "relevance": 85.88, + "total": 1284.706 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 359248, + "marked_chars": 360450 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Konvensi\nDalam Provisi\n-\nMenolak Provisi dari Para Penggugat ;\nDalam Eksepsi \n-\nMenerima eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;\nDalam Pokok Perkara\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet\nontvankelijk verklaard);\nDalam Rekonvensi\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet\nontvankelijk verklaard);\nDalam Konvensi dan Rekonvensi\n-\nMenghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk\nmembayar biaya perkara sebesar Rp. 4.041.000,00 (empat juta empat\npuluh satu ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah\n Majelis\n Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025,\noleh kami, Nyoman Suharta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fx. Herusantoso,\nS.H.MH. dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing-masing\nsebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dwi Widiyarti, S.H.sebagai Panitera\nPengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi\npengadilan pada hari itu juga.\nHakim-hakim Anggota:\n Hakim Ketua,\nHalaman 130 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 706/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134972, + "summary": "[HAL 1-5] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 706/Pdt.G/2023 antara Para Penggugat (Barhamsyah, Dahlan, A. Alamsyah, Nurcaya, Wewen, Nia, Indra, dan Kuscandra, sebagai ahli waris Anasih Yakub) melawan Tergugat (Kasad Cq Pangdam Jaya), Turut Tergugat I (Kementerian Keuangan), dan Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur). Para Penggugat dalil memiliki tanah hak adat seluas 10.250 m2 di Jl. RA Fadillah Cijantung IV, Kelurahan Baru, Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang dikuasai Tergugat sejak 1982 setelah kematian orang tua mereka, dengan dasar bukti 3 surat Girik atas nama Anasih Yakub [HAL 5].\n\n[HAL 6-12] Para Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah hak adat warisan yang tidak pernah dilepaskan, dijual, atau dihibahkan, namun dikuasai Tergugat tanpa mekanisme ganti rugi untuk pembangunan perumahan Dinas Yonkav-7/Sersus Cijantung [HAL 6-7]. Mereka merujuk pada Instruksi Panglima ABRI Skep No. 02/Inst/VI/1989 dan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 153 Tahun 1997 yang mengatur pengembalian tanah okupasi jika terbukti sebagai hak adat atau tidak dimanfaatkan, serta dalil bahwa Tergugat mengakui tanah tersebut sebagai hak adat dalam surat balasan namun menyarankan penyelesaian di pengadilan [HAL 8-12].\n\n[HAL 13-18] Para Penggugat menuntut pengakuan sah tanah sebagai harta warisan hak adat, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, pengembalian tanah atau ganti rugi sesuai NJOP, serta pembayaran kerugian materiil Rp 20.150.000.000 dan immateriil Rp 10.000.000.000 (total Rp 30.150.000.000), uang paksa Rp 1.000.000/hari, dan larangan pembangunan hingga putusan berkekuatan hukum tetap [HAL 13-18]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 18].\n\n[HAL 19-23] Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi. Tergugat dalil Penggugat tidak memiliki kualitas hukum karena belum membuktikan kepemilikan sah dan objek sengketa salah alamat (sebenarnya di dalam komplek Yonkav-7, bukan Jl. RA Fadillah sesuai dalil) [HAL 19-22]. Tergugat menyatakan tanah obyek sengketa adalah bekas tanah partikelir NV. Cultuur Maatschappij Tandjong Oost yang menjadi tanah negara sejak 1958 berdasarkan UU No. 1/1958, dan dikuasai TNI AD sejak 9 April 1958 berdasarkan SK Peperda Jaya No. KPTS.PPDS-DR.101/1958 serta SK Menteri Agraria terkait (No. 219/Ka, 220/KA, 171/KA, 222/K) [HAL 20-23].\n\n[HAL 24-29] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan mengandung sengketa waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, atau jika menyangkut status tanah negara/okupasi TNI AD, menjadi kewenangan PTUN atau Peradilan Militer [HAL 24-28]. Tergugat juga dalil gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Lurah, Camat, Danrem 051/Wkt, dan Menhan RI sebagai pihak yang berkepentingan [HAL 29-30].\n\n[HAL 30-36] Tergugat dalil gugatan obscuur libel karena kontradiksi antara dalil kepemilikan warisan dengan tuntutan kerugian sejak 1982, serta klaim kerugian yang hanya berdasarkan asumsi [HAL 31-32]. Tergugat juga mengajukan eksepsi daluarsa/rechtverwerking, menyatakan bahwa penguasaan TNI AD sejak 1958 (66 tahun) telah memenuhi syarat kepemilikan dan gugatan Penggugat telah lewat waktu 30 tahun sesuai Pasal 1967 KUHPerdata [HAL 35-36].\n\n[HAL 37-43] Dalam pokok perkara, Tergugat menegaskan data teknis tanah seluas +160.000 m2 yang dikuasai untuk markas Yonkav-7, tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dengan Nomor Inventaris 30505038 dan KIB [HAL 37-38]. Tergugat membantah klaim tanah hak adat, menyatakan Girik hanya bukti pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan mutlak, dan jumlah luas dari 3 Girik yang didalilkan Penggugat (9.890 m2) tidak sesuai dengan dalil luas 10.250 m2 [HAL 40-42]. Tergugat juga dalil bukti Girik Penggugat perlu diuji keasliannya [HAL 40].\n\n[HAL 44-48] Tergugat membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan penguasaan tanah sebagai BMN untuk kepentingan dinas adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum sesuai SEMA No. 10 Tahun 2020 [HAL 44-46]. Tergugat menolak relevansi Instruksi Panglima ABRI dan Gubernur DKI Jakarta karena penguasaan TNI AD berdasarkan SK Peperda dan SK Menteri Agraria yang tidak dicabut [HAL 46-47]. Tergugat setuju Penggugat menarik Turut Tergugat I dan II untuk membuktikan status BMN dan sertifikasi tanah [HAL 48].\n\n[HAL 49-51] Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi, mengubah posisi menjadi Penggugat Rekonvensi melawan Tergugat Rekonvensi. Rekonvensi ini didasarkan pada klaim bahwa tanah dan bangunan Asrama Yonkav-7 adalah aset sah TNI AD/BMN yang didukung bukti perolehan dari tanah partikelir Tanjung Oost yang menjadi tanah negara dan dikuasai TNI AD sejak 1958 melalui berbagai SK Menteri Agraria dan Peperda Jaya [HAL 49-51]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134988, + "summary": "[HAL 1-5] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 706/Pdt.G/2023 antara Para Penggugat (ahli waris Anasih Yakub) melawan Tergugat (Kasad Cq Pangdam Jaya), Turut Tergugat I (Kementerian Keuangan), dan Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur). Para Penggugat dalil memiliki tanah hak adat seluas 10.250 m2 di Jl. RA Fadillah Cijantung IV, yang dikuasai Tergugat sejak 1982, dengan dasar bukti 3 surat Girik atas nama Anasih Yakub [HAL 5].\n\n[HAL 6-12] Para Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah hak adat warisan yang tidak pernah dilepaskan, dijual, atau dihibahkan, namun dikuasai Tergugat tanpa mekanisme ganti rugi untuk pembangunan perumahan Dinas Yonkav-7/Sersus Cijantung [HAL 6-7]. Mereka merujuk pada Instruksi Panglima ABRI Skep No. 02/Inst/VI/1989 dan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 153 Tahun 1997 yang mengatur pengembalian tanah okupasi jika terbukti sebagai hak adat atau tidak dimanfaatkan, serta dalil bahwa Tergugat mengakui tanah tersebut sebagai hak adat dalam surat balasan namun menyarankan penyelesaian di pengadilan [HAL 8-12].\n\n[HAL 13-18] Para Penggugat menuntut pengakuan sah tanah sebagai harta warisan hak adat, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, pengembalian tanah atau ganti rugi sesuai NJOP, serta pembayaran kerugian materiil Rp 20.150.000.000 dan immateriil Rp 10.000.000.000 (total Rp 30.150.000.000), uang paksa Rp 1.000.000/hari, dan larangan pembangunan hingga putusan berkekuatan hukum tetap [HAL 13-18]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 18].\n\n[HAL 19-23] Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi. Tergugat dalil Penggugat tidak memiliki kualitas hukum karena belum membuktikan kepemilikan sah dan objek sengketa salah alamat (sebenarnya di dalam komplek Yonkav-7, bukan Jl. RA Fadillah sesuai dalil) [HAL 19-22]. Tergugat menyatakan tanah obyek sengketa adalah bekas tanah partikelir NV. Cultuur Maatschappij Tandjong Oost yang menjadi tanah negara sejak 1958 berdasarkan UU No. 1/1958, dan dikuasai TNI AD sejak 9 April 1958 berdasarkan SK Peperda Jaya No. KPTS.PPDS-DR.101/1958 serta SK Menteri Agraria terkait (No. 219/Ka, 220/KA, 171/KA, 222/K) [HAL 20-23].\n\n[HAL 24-29] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan mengandung sengketa waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, atau jika menyangkut status tanah negara/okupasi TNI AD, menjadi kewenangan PTUN atau Peradilan Militer [HAL 24-28]. Tergugat juga dalil gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Lurah, Camat, Danrem 051/Wkt, dan Menhan RI sebagai pihak yang berkepentingan [HAL 29-30].\n\n[HAL 30-36] Tergugat dalil gugatan obscuur libel karena kontradiksi antara dalil kepemilikan warisan dengan tuntutan kerugian sejak 1982, serta klaim kerugian yang hanya berdasarkan asumsi [HAL 31-32]. Tergugat juga mengajukan eksepsi daluarsa/rechtverwerking, menyatakan bahwa penguasaan TNI AD sejak 1958 (66 tahun) telah memenuhi syarat kepemilikan dan gugatan Penggugat telah lewat waktu 30 tahun sesuai Pasal 1967 KUHPerdata [HAL 35-36].\n\n[HAL 37-43] Dalam pokok perkara, Tergugat menegaskan data teknis tanah seluas +160.000 m2 yang dikuasai untuk markas Yonkav-7, tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dengan Nomor Inventaris 30505038 dan KIB [HAL 37-38]. Tergugat membantah klaim tanah hak adat, menyatakan Girik hanya bukti pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan mutlak, dan jumlah luas dari 3 Girik yang didalilkan Penggugat (9.890 m2) tidak sesuai dengan dalil luas 10.250 m2 [HAL 40-42]. Tergugat juga dalil bukti Girik Penggugat perlu diuji keasliannya [HAL 40].\n\n[HAL 44-48] Tergugat membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan penguasaan tanah sebagai BMN untuk kepentingan dinas adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum sesuai SEMA No. 10 Tahun 2020 [HAL 44-46]. Tergugat menolak relevansi Instruksi Panglima ABRI dan Gubernur DKI Jakarta karena penguasaan TNI AD berdasarkan SK Peperda dan SK Menteri Agraria yang tidak dicabut [HAL 46-47]. Tergugat setuju Penggugat menarik Turut Tergugat I dan II untuk membuktikan status BMN dan sertifikasi tanah [HAL 48].\n\n[HAL 49-51] Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi, mengubah posisi menjadi Penggugat Rekonvensi melawan Tergugat Rekonvensi. Rekonvensi ini didasarkan pada klaim bahwa tanah dan bangunan Asrama Yonkav-7 adalah aset sah TNI AD/BMN yang didukung bukti perolehan dari tanah partikelir Tanjung Oost yang menjadi tanah negara dan dikuasai TNI AD sejak 1958 melalui berbagai SK Menteri Agraria dan Peperda Jaya [HAL 49-51].\n\n[HAL 51-58] Dalam Rekonvensi, Tergugat (sekarang Penggugat Rekonvensi) merinci dasar hukum penguasaan tanah sejak 9 April 1958 oleh Negara/TNI-AD berdasarkan SK Peperda Jaya No. KPTS/PPDS.DR 101/1958, SK Menteri Agraria No. 219/Ka, 220/KA, 171/KA, dan 222/K yang mengalihkan bekas Perkebunan Tanjung Oost (+210 ha) kepada TNI AD [HAL 51, 57-58]. Tergugat berargumen bahwa penguasaan tersebut telah menjadi aset Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014, yang mewajibkan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum [HAL 51-53]. Tergugat membantah kekuatan hukum Girik sebagai bukti kepemilikan absolut, menyatakan bahwa sesuai UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997, Sertifikat adalah bukti hak terkuat, sehingga klaim Penggugat berdasarkan Girik harus dikesampingkan [HAL 53]. Tergugat mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) karena menggugat aset BMN yang sah, menyebabkan kerugian materiil Rp 180.000.000,- dan immateriil Rp 50.000.000.000,- (total Rp 50.180.000.000,-), serta menuntut permintaan maaf melalui media massa dan uang paksa Rp 2.000.000/hari [HAL 54-58].\n\n[HAL 59-71] Turut Tergugat I (Kementerian Keuangan) menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa pencatatan BMN adalah tindakan administrasi negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009, serta PERMA No. 2 Tahun 2019 yang mengatur sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan masuk ranah PTUN [HAL 60-62]. Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscuur libel karena ketidaksesuaian luas tanah dalam dalil (10.250 m2) dengan jumlah Girik (9.890 m2) dan penomoran Girik yang ganda [HAL 63-64]. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat I menegaskan objek sengketa telah tercatat sebagai BMN di SIMAK BMN (No. Register 30505038, KIB No. 2.01.01.04.001.00021) atas nama Kementerian Pertahanan/TNI AD, dan pengelolaannya sesuai UU Keuangan Negara serta PP No. 27 Tahun 2014, sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum [HAL 64-71]. Turut Tergugat I juga menegaskan Girik hanya bukti pembayaran pajak, bukan bukti kepemilikan mutlak [HAL 70].\n\n[HAL 72-78] Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur) menolak dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi obscuur libel karena gugatan tidak jelas mengenai perbuatan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II, serta eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Kelurahan dan warga sekitar yang beririsan dengan objek sengketa untuk membuktikan legal standing dan keabsahan klaim Girik [HAL 72-77]. Turut Tergugat II menegaskan Girik bukan produk BPN dan bukan tanda bukti hak, melainkan Sertifikat yang menjadi bukti hak terkuat, sehingga gugatan Penggugat yang tidak menyertakan Sertifikat atau petitum terhadap Turut Tergugat II adalah kabur [HAL 77-78].\n\n[HAL 79-96] Para pihak mengajukan bukti dan saksi. Penggugat mengajukan 39 bukti surat (P-1 s.d. P-39) termasuk Surat Keterangan Ahli Waris, Girik, Surat Klarifikasi Pangdam, Putusan Sela PN Bekasi, Surat Penelitian Lurah, dan Instruksi Gubernur, serta saksi H. Nawawi Hasan (mantan Lurah) dan Nasudin yang mendukung klaim tanah hak adat dan penguasaan warga [HAL 79-86]. Tergugat mengajukan 44 bukti surat (T-1 s.d. T-44) termasuk UU Peradilan Militer, SK Peperda, SK Menteri Agraria, Sertifikat Hak Pakai, KIB, dan KTP prajurit, serta saksi Isman, Drs. Iip Abdul Arief S., Lasiman, Djumeno, dan Mujiyono yang menyatakan asrama Yonkav-7 sudah ada sejak lama dan penguasaan berdasarkan SK [HAL 87-96]. Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan saksi. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 11 Oktober 2024 [HAL 96].\n\n[HAL 97-99] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi (larangan pembangunan) dari Penggugat karena dinilai tidak cukup beralasan dan mendesak [HAL 97-98]. Terkait eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim telah memutus dalam Putusan Sela tanggal 5 Agustus 2024 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini [HAL 98]. Majelis Hakim mulai menimbang dalil Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum/hubungan hukum karena belum membuktikan kepemilikan sah atas objek sengketa yang menurut fakta dan yuridis adalah milik Tergugat sebagai BMN hasil pembebasan tanah tahun 1958, berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang penguasaan tanah oleh Pemerintah [HAL 98-99]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 93490, + "summary": "[HAL 1-5] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 706/Pdt.G/2023 antara Para Penggugat (ahli waris Anasih Yakub) melawan Tergugat (Kasad Cq Pangdam Jaya), Turut Tergugat I (Kementerian Keuangan), dan Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur). Para Penggugat dalil memiliki tanah hak adat seluas 10.250 m2 di Jl. RA Fadillah Cijantung IV, yang dikuasai Tergugat sejak 1982, dengan dasar bukti 3 surat Girik atas nama Anasih Yakub [HAL 5].\n\n[HAL 6-12] Para Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah hak adat warisan yang tidak pernah dilepaskan, dijual, atau dihibahkan, namun dikuasai Tergugat tanpa mekanisme ganti rugi untuk pembangunan perumahan Dinas Yonkav-7/Sersus Cijantung [HAL 6-7]. Mereka merujuk pada Instruksi Panglima ABRI Skep No. 02/Inst/VI/1989 dan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 153 Tahun 1997 yang mengatur pengembalian tanah okupasi jika terbukti sebagai hak adat atau tidak dimanfaatkan, serta dalil bahwa Tergugat mengakui tanah tersebut sebagai hak adat dalam surat balasan namun menyarankan penyelesaian di pengadilan [HAL 8-12].\n\n[HAL 13-18] Para Penggugat menuntut pengakuan sah tanah sebagai harta warisan hak adat, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, pengembalian tanah atau ganti rugi sesuai NJOP, serta pembayaran kerugian materiil Rp 20.150.000.000 dan immateriil Rp 10.000.000.000 (total Rp 30.150.000.000), uang paksa Rp 1.000.000/hari, dan larangan pembangunan hingga putusan berkekuatan hukum tetap [HAL 13-18]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 18].\n\n[HAL 19-23] Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi. Tergugat dalil Penggugat tidak memiliki kualitas hukum karena belum membuktikan kepemilikan sah dan objek sengketa salah alamat (sebenarnya di dalam komplek Yonkav-7, bukan Jl. RA Fadillah sesuai dalil) [HAL 19-22]. Tergugat menyatakan tanah obyek sengketa adalah bekas tanah partikelir NV. Cultuur Maatschappij Tandjong Oost yang menjadi tanah negara sejak 1958 berdasarkan UU No. 1/1958, dan dikuasai TNI AD sejak 9 April 1958 berdasarkan SK Peperda Jaya No. KPTS.PPDS-DR.101/1958 serta SK Menteri Agraria terkait (No. 219/Ka, 220/KA, 171/KA, 222/K) [HAL 20-23].\n\n[HAL 24-29] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan mengandung sengketa waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, atau jika menyangkut status tanah negara/okupasi TNI AD, menjadi kewenangan PTUN atau Peradilan Militer [HAL 24-28]. Tergugat juga dalil gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Lurah, Camat, Danrem 051/Wkt, dan Menhan RI sebagai pihak yang berkepentingan [HAL 29-30].\n\n[HAL 30-36] Tergugat dalil gugatan obscuur libel karena kontradiksi antara dalil kepemilikan warisan dengan tuntutan kerugian sejak 1982, serta klaim kerugian yang hanya berdasarkan asumsi [HAL 31-32]. Tergugat juga mengajukan eksepsi daluarsa/rechtverwerking, menyatakan bahwa penguasaan TNI AD sejak 1958 (66 tahun) telah memenuhi syarat kepemilikan dan gugatan Penggugat telah lewat waktu 30 tahun sesuai Pasal 1967 KUHPerdata [HAL 35-36].\n\n[HAL 37-43] Dalam pokok perkara, Tergugat menegaskan data teknis tanah seluas +160.000 m2 yang dikuasai untuk markas Yonkav-7, tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dengan Nomor Inventaris 30505038 dan KIB [HAL 37-38]. Tergugat membantah klaim tanah hak adat, menyatakan Girik hanya bukti pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan mutlak, dan jumlah luas dari 3 Girik yang didalilkan Penggugat (9.890 m2) tidak sesuai dengan dalil luas 10.250 m2 [HAL 40-42]. Tergugat juga dalil bukti Girik Penggugat perlu diuji keasliannya [HAL 40].\n\n[HAL 44-48] Tergugat membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan penguasaan tanah sebagai BMN untuk kepentingan dinas adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum sesuai SEMA No. 10 Tahun 2020 [HAL 44-46]. Tergugat menolak relevansi Instruksi Panglima ABRI dan Gubernur DKI Jakarta karena penguasaan TNI AD berdasarkan SK Peperda dan SK Menteri Agraria yang tidak dicabut [HAL 46-47]. Tergugat setuju Penggugat menarik Turut Tergugat I dan II untuk membuktikan status BMN dan sertifikasi tanah [HAL 48].\n\n[HAL 49-51] Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi, mengubah posisi menjadi Penggugat Rekonvensi melawan Tergugat Rekonvensi. Rekonvensi ini didasarkan pada klaim bahwa tanah dan bangunan Asrama Yonkav-7 adalah aset sah TNI AD/BMN yang didukung bukti perolehan dari tanah partikelir Tanjung Oost yang menjadi tanah negara dan dikuasai TNI AD sejak 1958 melalui berbagai SK Menteri Agraria dan Peperda Jaya [HAL 49-51].\n\n[HAL 51-58] Dalam Rekonvensi, Tergugat (sekarang Penggugat Rekonvensi) merinci dasar hukum penguasaan tanah sejak 9 April 1958 oleh Negara/TNI-AD berdasarkan SK Peperda Jaya No. KPTS/PPDS.DR 101/1958, SK Menteri Agraria No. 219/Ka, 220/KA, 171/KA, dan 222/K yang mengalihkan bekas Perkebunan Tanjung Oost (+210 ha) kepada TNI AD [HAL 51, 57-58]. Tergugat berargumen bahwa penguasaan tersebut telah menjadi aset Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014, yang mewajibkan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum [HAL 51-53]. Tergugat membantah kekuatan hukum Girik sebagai bukti kepemilikan absolut, menyatakan bahwa sesuai UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997, Sertifikat adalah bukti hak terkuat, sehingga klaim Penggugat berdasarkan Girik harus dikesampingkan [HAL 53]. Tergugat mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) karena menggugat aset BMN yang sah, menyebabkan kerugian materiil Rp 180.000.000,- dan immateriil Rp 50.000.000.000,- (total Rp 50.180.000.000,-), serta menuntut permintaan maaf melalui media massa dan uang paksa Rp 2.000.000/hari [HAL 54-58].\n\n[HAL 59-71] Turut Tergugat I (Kementerian Keuangan) menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa pencatatan BMN adalah tindakan administrasi negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009, serta PERMA No. 2 Tahun 2019 yang mengatur sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan masuk ranah PTUN [HAL 60-62]. Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscuur libel karena ketidaksesuaian luas tanah dalam dalil (10.250 m2) dengan jumlah Girik (9.890 m2) dan penomoran Girik yang ganda [HAL 63-64]. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat I menegaskan objek sengketa telah tercatat sebagai BMN di SIMAK BMN (No. Register 30505038, KIB No. 2.01.01.04.001.00021) atas nama Kementerian Pertahanan/TNI AD, dan pengelolaannya sesuai UU Keuangan Negara serta PP No. 27 Tahun 2014, sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum [HAL 64-71]. Turut Tergugat I juga menegaskan Girik hanya bukti pembayaran pajak, bukan bukti kepemilikan mutlak [HAL 70].\n\n[HAL 72-78] Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur) menolak dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi obscuur libel karena gugatan tidak jelas mengenai perbuatan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II, serta eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Kelurahan dan warga sekitar yang beririsan dengan objek sengketa untuk membuktikan legal standing dan keabsahan klaim Girik [HAL 72-77]. Turut Tergugat II menegaskan Girik bukan produk BPN dan bukan tanda bukti hak, melainkan Sertifikat yang menjadi bukti hak terkuat, sehingga gugatan Penggugat yang tidak menyertakan Sertifikat atau petitum terhadap Turut Tergugat II adalah kabur [HAL 77-78].\n\n[HAL 79-96] Para pihak mengajukan bukti dan saksi. Penggugat mengajukan 39 bukti surat (P-1 s.d. P-39) termasuk Surat Keterangan Ahli Waris, Girik, Surat Klarifikasi Pangdam, Putusan Sela PN Bekasi, Surat Penelitian Lurah, dan Instruksi Gubernur, serta saksi H. Nawawi Hasan (mantan Lurah) dan Nasudin yang mendukung klaim tanah hak adat dan penguasaan warga [HAL 79-86]. Tergugat mengajukan 44 bukti surat (T-1 s.d. T-44) termasuk UU Peradilan Militer, SK Peperda, SK Menteri Agraria, Sertifikat Hak Pakai, KIB, dan KTP prajurit, serta saksi Isman, Drs. Iip Abdul Arief S., Lasiman, Djumeno, dan Mujiyono yang menyatakan asrama Yonkav-7 sudah ada sejak lama dan penguasaan berdasarkan SK [HAL 87-96]. Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan saksi. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 11 Oktober 2024 [HAL 96].\n\n[HAL 97-99] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi (larangan pembangunan) dari Penggugat karena dinilai tidak cukup beralasan dan mendesak [HAL 97-98]. Terkait eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim telah memutus dalam Putusan Sela tanggal 5 Agustus 2024 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini [HAL 98]. Majelis Hakim mulai menimbang dalil Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum/hubungan hukum karena belum membuktikan kepemilikan sah atas objek sengketa yang menurut fakta dan yuridis adalah milik Tergugat sebagai BMN hasil pembebasan tanah tahun 1958, berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang penguasaan tanah oleh Pemerintah [HAL 98-99].\n\n[HAL 100-108] Tergugat memperkuat dalil bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum karena objek sengketa adalah milik Tergugat sebagai BMN hasil pembebasan tanah perkebunan Tanjung Oost tahun 1958 (SK Peperda Jaya No. KPTS.PPDS-DR.101/1958 dan SK Menteri Agraria No. 220/K, 171/KA, 222/K) yang tercatat dalam Barang Inventaris TNI AD No. 30505038 dan KIB [HAL 100]. Tergugat dalil gugatan *error in objecto* karena alamat yang didalilkan Penggugat (Jl. RA Fadillah) berbeda dengan lokasi sebenarnya (dalam komplek Yonkav-7) [HAL 100-101]. Tergugat juga dalil gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan Lurah Baru, Camat Pasar Rebo, Danrem 051/Wkt, dan Menhan RI [HAL 102-103]. Tergugat dalil gugatan *obscuur libel* karena kontradiksi antara dalil kepemilikan warisan dengan tuntutan kerugian sejak 1982, serta klaim kerugian yang hanya berdasarkan asumsi [HAL 104-106]. Tergugat juga mengajukan eksepsi daluarsa/rechtverwerking berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata, menyatakan penguasaan TNI AD sejak 1958 (66 tahun) telah memenuhi syarat kepemilikan [HAL 107-108].\n\n[HAL 109-116] Para Penggugat dalam replik menyanggah dalil Tergugat. Penggugat dalil memiliki hubungan hukum sebagai ahli waris atas tanah hak adat berdasarkan Girik atas nama orang tua mereka, sehingga berhak menuntut pengembalian harta warisan [HAL 109-110]. Penggugat membantah dalil *error in objecto* dengan menyatakan perubahan RT/RW adalah hal administratif yang tidak mengubah letak fisik tanah, dan objek sengketa dapat ditemukan saat pemeriksaan setempat [HAL 110-111]. Penggugat membantah dalil kurang pihak dengan menyatakan hak memilih pihak tergugat ada pada Penggugat, dan Lurah/Camat tidak melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 111-113]. Penggugat juga membantah dalil *obscuur libel* dengan menyatakan gugatan telah memenuhi unsur formil dan petitum sejalan dengan posita [HAL 114-115]. Penggugat membantah dalil kadaluwarsa dengan merujuk yurisprudensi yang menyatakan gugatan pengembalian harta warisan tidak tunduk pada asas kadaluwarsa menurut hukum adat [HAL 115-116].\n\n[HAL 117-120] Turut Tergugat I mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena terdapat ketidaksesuaian luas tanah: dalil 10.250 m2 tidak sesuai dengan jumlah luas dari 3 Girik (9.890 m2) dan adanya duplikasi nomor Girik [HAL 117]. Turut Tergugat I juga dalil gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Kelurahan dan warga sekitar untuk membuktikan keabsahan Girik [HAL 117-118]. Para Penggugat dalam replik membantah dalil *obscuur libel* dengan menyatakan luas 10.250 m2 berdasarkan hasil pengukuran Kantor Agraria, bukan hitungan Girik [HAL 118-119]. Penggugat juga membantah dalil kurang pihak dengan menyatakan Lurah dan warga tidak melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 119-120].\n\n[HAL 121-127] Turut Tergugat II mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena gugatan tidak menerangkan perbuatan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II, mengingat Girik bukan produk BPN [HAL 121-122]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-5] Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 706/Pdt.G/2023 antara Para Penggugat (ahli waris Anasih Yakub) melawan Tergugat (Kasad Cq Pangdam Jaya), Turut Tergugat I (Kementerian Keuangan), dan Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur). Para Penggugat dalil memiliki tanah hak adat seluas 10.250 m2 di Jl. RA Fadillah Cijantung IV, yang dikuasai Tergugat sejak 1982, dengan dasar bukti 3 surat Girik atas nama Anasih Yakub [HAL 5].\n\n[HAL 6-12] Para Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah hak adat warisan yang tidak pernah dilepaskan, dijual, atau dihibahkan, namun dikuasai Tergugat tanpa mekanisme ganti rugi untuk pembangunan perumahan Dinas Yonkav-7/Sersus Cijantung [HAL 6-7]. Mereka merujuk pada Instruksi Panglima ABRI Skep No. 02/Inst/VI/1989 dan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 153 Tahun 1997 yang mengatur pengembalian tanah okupasi jika terbukti sebagai hak adat atau tidak dimanfaatkan, serta dalil bahwa Tergugat mengakui tanah tersebut sebagai hak adat dalam surat balasan namun menyarankan penyelesaian di pengadilan [HAL 8-12].\n\n[HAL 13-18] Para Penggugat menuntut pengakuan sah tanah sebagai harta warisan hak adat, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, pengembalian tanah atau ganti rugi sesuai NJOP, serta pembayaran kerugian materiil Rp 20.150.000.000 dan immateriil Rp 10.000.000.000 (total Rp 30.150.000.000), uang paksa Rp 1.000.000/hari, dan larangan pembangunan hingga putusan berkekuatan hukum tetap [HAL 13-18]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 18].\n\n[HAL 19-23] Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi. Tergugat dalil Penggugat tidak memiliki kualitas hukum karena belum membuktikan kepemilikan sah dan objek sengketa salah alamat (sebenarnya di dalam komplek Yonkav-7, bukan Jl. RA Fadillah sesuai dalil) [HAL 19-22]. Tergugat menyatakan tanah obyek sengketa adalah bekas tanah partikelir NV. Cultuur Maatschappij Tandjong Oost yang menjadi tanah negara sejak 1958 berdasarkan UU No. 1/1958, dan dikuasai TNI AD sejak 9 April 1958 berdasarkan SK Peperda Jaya No. KPTS.PPDS-DR.101/1958 serta SK Menteri Agraria terkait (No. 219/Ka, 220/KA, 171/KA, 222/K) [HAL 20-23].\n\n[HAL 24-29] Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan mengandung sengketa waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, atau jika menyangkut status tanah negara/okupasi TNI AD, menjadi kewenangan PTUN atau Peradilan Militer [HAL 24-28]. Tergugat juga dalil gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Lurah, Camat, Danrem 051/Wkt, dan Menhan RI sebagai pihak yang berkepentingan [HAL 29-30].\n\n[HAL 30-36] Tergugat dalil gugatan obscuur libel karena kontradiksi antara dalil kepemilikan warisan dengan tuntutan kerugian sejak 1982, serta klaim kerugian yang hanya berdasarkan asumsi [HAL 31-32]. Tergugat juga mengajukan eksepsi daluarsa/rechtverwerking, menyatakan bahwa penguasaan TNI AD sejak 1958 (66 tahun) telah memenuhi syarat kepemilikan dan gugatan Penggugat telah lewat waktu 30 tahun sesuai Pasal 1967 KUHPerdata [HAL 35-36].\n\n[HAL 37-43] Dalam pokok perkara, Tergugat menegaskan data teknis tanah seluas +160.000 m2 yang dikuasai untuk markas Yonkav-7, tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dengan Nomor Inventaris 30505038 dan KIB [HAL 37-38]. Tergugat membantah klaim tanah hak adat, menyatakan Girik hanya bukti pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan mutlak, dan jumlah luas dari 3 Girik yang didalilkan Penggugat (9.890 m2) tidak sesuai dengan dalil luas 10.250 m2 [HAL 40-42]. Tergugat juga dalil bukti Girik Penggugat perlu diuji keasliannya [HAL 40].\n\n[HAL 44-48] Tergugat membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan penguasaan tanah sebagai BMN untuk kepentingan dinas adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum sesuai SEMA No. 10 Tahun 2020 [HAL 44-46]. Tergugat menolak relevansi Instruksi Panglima ABRI dan Gubernur DKI Jakarta karena penguasaan TNI AD berdasarkan SK Peperda dan SK Menteri Agraria yang tidak dicabut [HAL 46-47]. Tergugat setuju Penggugat menarik Turut Tergugat I dan II untuk membuktikan status BMN dan sertifikasi tanah [HAL 48].\n\n[HAL 49-51] Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi, mengubah posisi menjadi Penggugat Rekonvensi melawan Tergugat Rekonvensi. Rekonvensi ini didasarkan pada klaim bahwa tanah dan bangunan Asrama Yonkav-7 adalah aset sah TNI AD/BMN yang didukung bukti perolehan dari tanah partikelir Tanjung Oost yang menjadi tanah negara dan dikuasai TNI AD sejak 1958 melalui berbagai SK Menteri Agraria dan Peperda Jaya [HAL 49-51].\n\n[HAL 51-58] Dalam Rekonvensi, Tergugat (sekarang Penggugat Rekonvensi) merinci dasar hukum penguasaan tanah sejak 9 April 1958 oleh Negara/TNI-AD berdasarkan SK Peperda Jaya No. KPTS/PPDS.DR 101/1958, SK Menteri Agraria No. 219/Ka, 220/KA, 171/KA, dan 222/K yang mengalihkan bekas Perkebunan Tanjung Oost (+210 ha) kepada TNI AD [HAL 51, 57-58]. Tergugat berargumen bahwa penguasaan tersebut telah menjadi aset Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014, yang mewajibkan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum [HAL 51-53]. Tergugat membantah kekuatan hukum Girik sebagai bukti kepemilikan absolut, menyatakan bahwa sesuai UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997, Sertifikat adalah bukti hak terkuat, sehingga klaim Penggugat berdasarkan Girik harus dikesampingkan [HAL 53]. Tergugat mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) karena menggugat aset BMN yang sah, menyebabkan kerugian materiil Rp 180.000.000,- dan immateriil Rp 50.000.000.000,- (total Rp 50.180.000.000,-), serta menuntut permintaan maaf melalui media massa dan uang paksa Rp 2.000.000/hari [HAL 54-58].\n\n[HAL 59-71] Turut Tergugat I (Kementerian Keuangan) menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa pencatatan BMN adalah tindakan administrasi negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009, serta PERMA No. 2 Tahun 2019 yang mengatur sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan masuk ranah PTUN [HAL 60-62]. Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscuur libel karena ketidaksesuaian luas tanah dalam dalil (10.250 m2) dengan jumlah Girik (9.890 m2) dan penomoran Girik yang ganda [HAL 63-64]. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat I menegaskan objek sengketa telah tercatat sebagai BMN di SIMAK BMN (No. Register 30505038, KIB No. 2.01.01.04.001.00021) atas nama Kementerian Pertahanan/TNI AD, dan pengelolaannya sesuai UU Keuangan Negara serta PP No. 27 Tahun 2014, sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum [HAL 64-71]. Turut Tergugat I juga menegaskan Girik hanya bukti pembayaran pajak, bukan bukti kepemilikan mutlak [HAL 70].\n\n[HAL 72-78] Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur) menolak dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi obscuur libel karena gugatan tidak jelas mengenai perbuatan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II, serta eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Kelurahan dan warga sekitar yang beririsan dengan objek sengketa untuk membuktikan legal standing dan keabsahan klaim Girik [HAL 72-77]. Turut Tergugat II menegaskan Girik bukan produk BPN dan bukan tanda bukti hak, melainkan Sertifikat yang menjadi bukti hak terkuat, sehingga gugatan Penggugat yang tidak menyertakan Sertifikat atau petitum terhadap Turut Tergugat II adalah kabur [HAL 77-78].\n\n[HAL 79-96] Para pihak mengajukan bukti dan saksi. Penggugat mengajukan 39 bukti surat (P-1 s.d. P-39) termasuk Surat Keterangan Ahli Waris, Girik, Surat Klarifikasi Pangdam, Putusan Sela PN Bekasi, Surat Penelitian Lurah, dan Instruksi Gubernur, serta saksi H. Nawawi Hasan (mantan Lurah) dan Nasudin yang mendukung klaim tanah hak adat dan penguasaan warga [HAL 79-86]. Tergugat mengajukan 44 bukti surat (T-1 s.d. T-44) termasuk UU Peradilan Militer, SK Peperda, SK Menteri Agraria, Sertifikat Hak Pakai, KIB, dan KTP prajurit, serta saksi Isman, Drs. Iip Abdul Arief S., Lasiman, Djumeno, dan Mujiyono yang menyatakan asrama Yonkav-7 sudah ada sejak lama dan penguasaan berdasarkan SK [HAL 87-96]. Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan saksi. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 11 Oktober 2024 [HAL 96].\n\n[HAL 97-99] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi (larangan pembangunan) dari Penggugat karena dinilai tidak cukup beralasan dan mendesak [HAL 97-98]. Terkait eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim telah memutus dalam Putusan Sela tanggal 5 Agustus 2024 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini [HAL 98]. Majelis Hakim mulai menimbang dalil Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum/hubungan hukum karena belum membuktikan kepemilikan sah atas objek sengketa yang menurut fakta dan yuridis adalah milik Tergugat sebagai BMN hasil pembebasan tanah tahun 1958, berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang penguasaan tanah oleh Pemerintah [HAL 98-99].\n\n[HAL 100-108] Tergugat memperkuat dalil bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum karena objek sengketa adalah milik Tergugat sebagai BMN hasil pembebasan tanah perkebunan Tanjung Oost tahun 1958 (SK Peperda Jaya No. KPTS.PPDS-DR.101/1958 dan SK Menteri Agraria No. 220/K, 171/KA, 222/K) yang tercatat dalam Barang Inventaris TNI AD No. 30505038 dan KIB [HAL 100]. Tergugat dalil gugatan *error in objecto* karena alamat yang didalilkan Penggugat (Jl. RA Fadillah) berbeda dengan lokasi sebenarnya (dalam komplek Yonkav-7) [HAL 100-101]. Tergugat juga dalil gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan Lurah Baru, Camat Pasar Rebo, Danrem 051/Wkt, dan Menhan RI [HAL 102-103]. Tergugat dalil gugatan *obscuur libel* karena kontradiksi antara dalil kepemilikan warisan dengan tuntutan kerugian sejak 1982, serta klaim kerugian yang hanya berdasarkan asumsi [HAL 104-106]. Tergugat juga mengajukan eksepsi daluarsa/rechtverwerking berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata, menyatakan penguasaan TNI AD sejak 1958 (66 tahun) telah memenuhi syarat kepemilikan [HAL 107-108].\n\n[HAL 109-116] Para Penggugat dalam replik menyanggah dalil Tergugat. Penggugat dalil memiliki hubungan hukum sebagai ahli waris atas tanah hak adat berdasarkan Girik atas nama orang tua mereka, sehingga berhak menuntut pengembalian harta warisan [HAL 109-110]. Penggugat membantah dalil *error in objecto* dengan menyatakan perubahan RT/RW adalah hal administratif yang tidak mengubah letak fisik tanah, dan objek sengketa dapat ditemukan saat pemeriksaan setempat [HAL 110-111]. Penggugat membantah dalil kurang pihak dengan menyatakan hak memilih pihak tergugat ada pada Penggugat, dan Lurah/Camat tidak melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 111-113]. Penggugat juga membantah dalil *obscuur libel* dengan menyatakan gugatan telah memenuhi unsur formil dan petitum sejalan dengan posita [HAL 114-115]. Penggugat membantah dalil kadaluwarsa dengan merujuk yurisprudensi yang menyatakan gugatan pengembalian harta warisan tidak tunduk pada asas kadaluwarsa menurut hukum adat [HAL 115-116].\n\n[HAL 117-120] Turut Tergugat I mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena terdapat ketidaksesuaian luas tanah: dalil 10.250 m2 tidak sesuai dengan jumlah luas dari 3 Girik (9.890 m2) dan adanya duplikasi nomor Girik [HAL 117]. Turut Tergugat I juga dalil gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Kelurahan dan warga sekitar untuk membuktikan keabsahan Girik [HAL 117-118]. Para Penggugat dalam replik membantah dalil *obscuur libel* dengan menyatakan luas 10.250 m2 berdasarkan hasil pengukuran Kantor Agraria, bukan hitungan Girik [HAL 118-119]. Penggugat juga membantah dalil kurang pihak dengan menyatakan Lurah dan warga tidak melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 119-120].\n\n[HAL 121-127] Turut Tergugat II mengajukan eksepsi *obscuur libel* karena gugatan tidak menerangkan perbuatan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II, mengingat Girik bukan produk BPN [HAL 121-122]." + }, + "read": { + "input_chars": 11932, + "frame": "Para Penggugat (ahli waris Anasih Yakub) menggugat Tergugat (Kasad Cq Pangdam Jaya) dan Turut Tergugat I (Kementerian Keuangan) serta Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur) atas penguasaan tanah yang didalilkan sebagai hak adat warisan. Para Penggugat menuntut pengakuan kepemilikan, pengembalian tanah atau ganti rugi, serta pembayaran kerugian materiil dan immateriil. Tergugat membantah kepemilikan Penggugat dengan menyatakan tanah tersebut adalah Barang Milik Negara (BMN) yang dikuasai TNI AD sejak 1958.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 10.250 m2 di Jl. RA Fadillah Cijantung IV sebagai hak adat warisan Anasih Yakub berdasarkan 3 surat Girik.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan objek sengketa terletak di dalam komplek Yonkav-7, bukan di alamat yang didalilkan Penggugat.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan tanah sengketa merupakan bekas tanah partikelir yang menjadi tanah negara sejak 1958 dan dikuasai TNI AD berdasarkan SK Peperda Jaya dan SK Menteri Agraria.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan gugatan merupakan sengketa waris kewenangan Pengadilan Agama atau sengketa status tanah negara/okupasi kewenangan PTUN/Peradilan Militer.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Lurah, Camat, Danrem 051/Wkt, dan Menhan RI.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel karena adanya kontradiksi antara dalil kepemilikan warisan dengan tuntutan kerugian sejak 1982.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi daluarsa/rechtverwerking karena penguasaan TNI AD sejak 1958 telah memenuhi syarat kepemilikan dan gugatan telah lewat waktu.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi menuntut pengakuan aset BMN dan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I (Kementerian Keuangan) mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena pencatatan BMN adalah tindakan administrasi negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 60, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I mendalilkan objek sengketa telah tercatat sebagai Barang Milik Negara atas nama Kementerian Pertahanan/TNI AD.", + "page": 64, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur) mengajukan eksepsi obscur libel karena gugatan tidak jelas mengenai perbuatan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II.", + "page": 72, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 5 Agustus 2024 menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menimbang dalil Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum karena belum membuktikan kepemilikan sah atas objek sengketa yang merupakan milik Tergugat sebagai BMN.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Putusan ini menyatakan bahwa perkara tidak dapat diterima (NO_EKSEPSI). Majelis Hakim telah memutus dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini, sehingga eksepsi kompetensi absolut ditolak. Namun, Majelis Hakim menimbang dan menerima dalil Tergugat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum (kualitas hukum) karena belum membuktikan kepemilikan sah atas objek sengketa. Hakim menetapkan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat sebagai Barang Milik Negara (BMN) hasil pembebasan tanah tahun 1958, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak karena tidak berdasar hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Putusan ini menyatakan bahwa perkara tidak dapat diterima (NO_EKSEPSI). Majelis Hakim telah memutus dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini, sehingga eksepsi kompetensi absolut ditolak. Namun, Majelis Hakim menimbang dan menerima dalil Tergugat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum (kualitas hukum) karena belum membuktikan kepemilikan sah atas objek sengketa. Hakim menetapkan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat sebagai Barang Milik Negara (BMN) hasil pembebasan tanah tahun 1958, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak karena tidak berdasar hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 10.250 m2 di Jl. RA Fadillah Cijantung IV sebagai hak adat warisan Anasih Yakub berdasarkan 3 surat Girik.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan objek sengketa terletak di dalam komplek Yonkav-7, bukan di alamat yang didalilkan Penggugat.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan tanah sengketa merupakan bekas tanah partikelir yang menjadi tanah negara sejak 1958 dan dikuasai TNI AD berdasarkan SK Peperda Jaya dan SK Menteri Agraria.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan gugatan merupakan sengketa waris kewenangan Pengadilan Agama atau sengketa status tanah negara/okupasi kewenangan PTUN/Peradilan Militer.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Lurah, Camat, Danrem 051/Wkt, dan Menhan RI.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel karena adanya kontradiksi antara dalil kepemilikan warisan dengan tuntutan kerugian sejak 1982.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi daluarsa/rechtverwerking karena penguasaan TNI AD sejak 1958 telah memenuhi syarat kepemilikan dan gugatan telah lewat waktu.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi menuntut pengakuan aset BMN dan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I (Kementerian Keuangan) mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena pencatatan BMN adalah tindakan administrasi negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 60, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I mendalilkan objek sengketa telah tercatat sebagai Barang Milik Negara atas nama Kementerian Pertahanan/TNI AD.", + "page": 64, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur) mengajukan eksepsi obscur libel karena gugatan tidak jelas mengenai perbuatan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II.", + "page": 72, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 5 Agustus 2024 menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menimbang dalil Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum karena belum membuktikan kepemilikan sah atas objek sengketa yang merupakan milik Tergugat sebagai BMN.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang tanah warisan, tapi sekarang negara bilang itu tanah TNI dan saya tidak punya hak, kan salah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 95199, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pertanyaan menyangkut klaim 'salah' atau perbuatan melawan hukum oleh negara/TNI dalam menguasai tanah yang dianggap warisan. Pasal 1365 adalah dasar substantif untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, yang secara eksplisit didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan konvensi dan menjadi isu hukum yang diperdebatkan (meskipun gugatan ditolak karena obscuur libel, pasal ini tetap relevan secara substantif dengan inti pertanyaan)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti (bukti tertulis, saksi, dll). Ini adalah aturan prosedural/pembuktian, bukan jawaban substantif mengenai hak kepemilikan atau kesalahan perbuatan negara dalam pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pertanyaan menyangkut status tanah yang sudah lama dikuasai negara (sejak 1958) vs klaim warisan. Pasal 1967 mengatur daluwarsa (lewat waktu) 30 tahun untuk tuntutan hukum. Dalam putusan, eksepsi daluwarsa ini didalilkan oleh Tergugat sebagai pembelaan bahwa hak Penggugat telah gugur karena lewat waktu, sehingga pasal ini relevan untuk menilai apakah klaim Penggugat masih dapat dituntut secara hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 140682, + "completion_tokens": 9741 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_707_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_707_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3b6a6361c16c47fac332856cb9ff335c294eb81e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_707_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,300 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_707_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 85, + "timings": { + "parse": 0.151, + "classify": 0.0, + "condense": 402.142, + "read": 143.491, + "query": 4.342, + "relevance": 146.95, + "total": 697.074 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 226733, + "marked_chars": 227489 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI:\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 83\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 84 dari 85 Putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim\n\nMENOLAK eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III,\ndan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi;\n3. Menghukum\nTergugat\nuntuk\nmembayar\nkepada\nPenggugat\nI\n(Suhanto) gaji direktur bulan Juli 2024 sebesar Rp 50.000.000,- (lima\npuluh juta rupiah);\n4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat II (Sari\nMumpuni) gaji direktur bulan Juli 2024 sebesar Rp 50.000.000,- (lima\npuluh juta rupiah);\n5. MEMERINTAHKAN kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran\natau pembelian saham Penggugat I (Suhanto) dan Penggugat II (Sari\nMumpuni) sebesar 30% berdasarkan Surat Pernyataan dan Komitmen\nPenyerahan Aset dan Proyek PT Transportasi Global Mandiri tanggal\n12 Agustus 2024;\n6. M" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134998, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim diajukan oleh Suhanto (Penggugat I) dan Sari Mumpuni (Penggugat II) melawan PT. Transportasi Global Mandiri (Tergugat), Kementerian Perhubungan RI/Ditjen Perhubungan Darat (Turut Tergugat I), Kepala Balai LRT Sumatera Selatan (Turut Tergugat II), Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang (Turut Tergugat III), Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta (Turut Tergugat IV), Notaris Susi Aprillina (Turut Tergugat V), dan Notaris Sasmita (Turut Tergugat VI). [HAL 4-5] Penggugat I dan II adalah pendiri PT. Transportasi Global Mandiri (PT. TGM) berdasarkan Akta Pendirian No. 35 tanggal 24 Agustus 2020. Setelah RUPS tanggal 25 Juli 2024, kepengurusan berubah dengan Drs. Asyari sebagai Direktur Utama (Tergugat) dan Sari Mumpuni sebagai Direktur, sementara Suhanto dan Sari Mumpuni tidak lagi diberikan akses perusahaan. Penggugat mendalilkan adanya komitmen tertanggal 12 Agustus 2024 dalam \"Surat Pernyataan dan Komitmen Penyerahan Aset dan Proyek PT. TGM\" yang ditandatangani Tergugat, yang mewajibkan Tergugat membeli seluruh saham Penggugat (masing-masing 15%) dengan tukar guling aset berupa 4 unit bus dan sebidang tanah pool, agar Penggugat tidak lagi berurusan dengan PT. TGM. [HAL 6-8] Penggugat mendalilkan kontribusi besar mereka dalam membangun perusahaan, terutama proyek dari Dinas Perhubungan Palembang dan Balai LRT Sumsel, sementara Tergugat saat itu tidak berkontribusi signifikan. Penggugat menuntut pemenuhan hak atas jasa/kompensasi, pembayaran gaji Juli 2024 masing-masing Rp 50.000.000, pengembalian talangan uang pribadi Sari Mumpuni, pengembalian dana pribadi Tergugat sebesar Rp 4.700.000.000 (sejak 2021-2024) yang diminta dibagi sebagai dividen 70:30, pengembalian barang pribadi, serta pelaksanaan pembelian saham 30% berdasarkan Surat Komitmen 12 Agustus 2024. Penggugat juga menuntut status quo perusahaan dan sita jaminan atas aset perusahaan dan pribadi. [HAL 9-11] Penggugat mendasarkan gugatan pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menuntut pengakuan wanprestasi, pembayaran gaji, talangan, dividen, dan pembagian aset 70% untuk perusahaan dan 30% untuk Penggugat. Penggugat meminta uang paksa (dwangsom) Rp 3.000.000 per hari jika Tergugat lalai, serta putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad). [HAL 12-22] Petitum Penggugat mencakup pengabulan gugatan, pengesahan alat bukti, sah sita jaminan atas tanah pool Solo, kantor pusat, tanah Duren Tiga, serta 99 unit mobil Daihatsu Luxio (42 unit Feeder Solo, 28 unit Feeder LRT Palembang, 29 unit Feeder Palembang Kota), pernyataan wanprestasi, perintah pembayaran gaji, talangan, pengembalian dana Rp 4,7 miliar, pengembalian barang pribadi, pelaksanaan pembelian saham 30%, status quo, uang paksa, dan pembebanan biaya perkara pada Tergugat. Mediasi gagal dilakukan. [HAL 23-35] Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut (mengklaim ini adalah Perselisihan Hubungan Industrial/PHI yang harus diselesaikan di PHI Jakarta Pusat), eksepsi obscur libel (gugatan kabur karena tidak ada perjanjian tertulis yang jelas, ketidaksesuaian posita-petitum mengenai denda finalty 3%, status dana Rp 4,7 miliar yang diklaim Tergugat sebagai modal pribadi bukan dividen, dan klaim kontribusi Penggugat yang dianggap merugikan), eksepsi tidak memiliki legal standing (khususnya terkait sita atas tanah milik pihak ketiga/Sukasno), eksepsi kurang pihak (tidak menggugat PT. Bahana Selaras Alam dan Sukasno), dan eksepsi error in persona (keliru menarik Turut Tergugat I-VI yang tidak terkait dengan Surat Komitmen 12 Agustus 2024). [HAL 36-42] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat mendalilkan bahwa ia adalah founder/pemilik mayoritas (70%) yang menyuntikkan dana pribadi dan agunan rumah senilai Rp 35 miliar, sementara Penggugat hanya menerima gaji Rp 50 juta/bulan dan saham 15% tanpa kinerja signifikan. Tergugat menyatakan perusahaan selalu rugi, Penggugat enggan mengadakan RUPS, dan audit KAP menemukan potensi perputaran uang Rp 11 miliar yang harus dipertanggungjawabkan Penggugat. Tergugat juga menolak klaim wanprestasi karena Surat Komitmen 12 Agustus 2024 hanya ditandatangani sepihak oleh Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata, serta menolak permintaan uang paksa karena tidak berlaku untuk pembayaran uang. [HAL 43-52] Turut Tergugat II (Balai LRT Sumatera Selatan) mengajukan eksepsi error in persona dan tidak memiliki legal standing, menyatakan hubungan dengan Tergugat adalah pemberi kerja dan penyedia jasa pengadaan barang/jasa (e-purchasing) sesuai Perpres No. 16/2018, bukan pihak dalam sengketa internal PT. TGM. Turut Tergugat II menolak gugatan, menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi SEMA No. 3/2000, dan menolak uang paksa. Turut Tergugat II memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 93991, + "summary": "[HAL 1-83] Perkara perdata Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim diajukan oleh Suhanto (Penggugat I) dan Sari Mumpuni (Penggugat II) melawan PT. Transportasi Global Mandiri (Tergugat), Kementerian Perhubungan RI/Ditjen Perhubungan Darat (Turut Tergugat I), Kepala Balai LRT Sumatera Selatan (Turut Tergugat II), Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang (Turut Tergugat III), Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta (Turut Tergugat IV), Notaris Susi Aprillina (Turut Tergugat V), dan Notaris Sasmita (Turut Tergugat VI). Penggugat I dan II adalah pendiri PT. TGM berdasarkan Akta Pendirian No. 35 tanggal 24 Agustus 2020. Setelah RUPS tanggal 25 Juli 2024, kepengurusan berubah dengan Drs. Asyari sebagai Direktur Utama (Tergugat) dan Sari Mumpuni sebagai Direktur, sementara Suhanto dan Sari Mumpuni tidak lagi diberikan akses perusahaan. Penggugat mendalilkan adanya komitmen tertanggal 12 Agustus 2024 dalam \"Surat Pernyataan dan Komitmen Penyerahan Aset dan Proyek PT. TGM\" yang ditandatangani Tergugat, yang mewajibkan Tergugat membeli seluruh saham Penggugat (masing-masing 15%) dengan tukar guling aset berupa 4 unit bus dan sebidang tanah pool, agar Penggugat tidak lagi berurusan dengan PT. TGM. Penggugat mendalilkan kontribusi besar mereka dalam membangun perusahaan, terutama proyek dari Dinas Perhubungan Palembang dan Balai LRT Sumsel, sementara Tergugat saat itu tidak berkontribusi signifikan. Penggugat menuntut pemenuhan hak atas jasa/kompensasi, pembayaran gaji Juli 2024 masing-masing Rp 50.000.000, pengembalian talangan uang pribadi Sari Mumpuni, pengembalian dana pribadi Tergugat sebesar Rp 4.700.000.000 (sejak 2021-2024) yang diminta dibagi sebagai dividen 70:30, pengembalian barang pribadi, serta pelaksanaan pembelian saham 30% berdasarkan Surat Komitmen 12 Agustus 2024. Penggugat juga menuntut status quo perusahaan dan sita jaminan atas aset perusahaan dan pribadi. Penggugat mendasarkan gugatan pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menuntut pengakuan wanprestasi, pembayaran gaji, talangan, dividen, dan pembagian aset 70% untuk perusahaan dan 30% untuk Penggugat. Penggugat meminta uang paksa (dwangsom) Rp 3.000.000 per hari jika Tergugat lalai, serta putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad). Petitum Penggugat mencakup pengabulan gugatan, pengesahan alat bukti, sah sita jaminan atas tanah pool Solo, kantor pusat, tanah Duren Tiga, serta 99 unit mobil Daihatsu Luxio (42 unit Feeder Solo, 28 unit Feeder LRT Palembang, 29 unit Feeder Palembang Kota), pernyataan wanprestasi, perintah pembayaran gaji, talangan, pengembalian dana Rp 4,7 miliar, pengembalian barang pribadi, pelaksanaan pembelian saham 30%, status quo, uang paksa, dan pembebanan biaya perkara pada Tergugat. Mediasi gagal dilakukan. Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut (mengklaim ini adalah Perselisihan Hubungan Industrial/PHI yang harus diselesaikan di PHI Jakarta Pusat), eksepsi obscur libel (gugatan kabur karena tidak ada perjanjian tertulis yang jelas, ketidaksesuaian posita-petitum mengenai denda finalty 3%, status dana Rp 4,7 miliar yang diklaim Tergugat sebagai modal pribadi bukan dividen, dan klaim kontribusi Penggugat yang dianggap merugikan), eksepsi tidak memiliki legal standing (khususnya terkait sita atas tanah milik pihak ketiga/Sukasno), eksepsi kurang pihak (tidak menggugat PT. Bahana Selaras Alam dan Sukasno), dan eksepsi error in persona (keliru menarik Turut Tergugat I-VI yang tidak terkait dengan Surat Komitmen 12 Agustus 2024). Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat mendalilkan bahwa ia adalah founder/pemilik mayoritas (70%) yang menyuntikkan dana pribadi dan agunan rumah senilai Rp 35 miliar, sementara Penggugat hanya menerima gaji Rp 50 juta/bulan dan saham 15% tanpa kinerja signifikan. Tergugat menyatakan perusahaan selalu rugi, Penggugat enggan mengadakan RUPS, dan audit KAP menemukan potensi perputaran uang Rp 11 miliar yang harus dipertanggungjawabkan Penggugat. Tergugat juga menolak klaim wanprestasi karena Surat Komitmen 12 Agustus 2024 hanya ditandatangani sepihak oleh Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata, serta menolak permintaan uang paksa karena tidak berlaku untuk pembayaran uang. Turut Tergugat II (Balai LRT Sumatera Selatan) mengajukan eksepsi error in persona dan tidak memiliki legal standing, menyatakan hubungan dengan Tergugat adalah pemberi kerja dan penyedia jasa pengadaan barang/jasa (e-purchasing) sesuai Perpres No. 16/2018, bukan pihak dalam sengketa internal PT. TGM. Turut Tergugat II menolak gugatan, menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi SEMA No. 3/2000, dan menolak uang paksa. Turut Tergugat II memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima. Turut Tergugat III (Dinas Perhubungan Kota Palembang) mengajukan eksepsi salah pihak (Gemis Aan Hoedanigheid) dan petitum keliru, menyatakan tidak ada dalil wanprestasi terhadapnya dan hubungan hukumnya dengan Tergugat hanya sebagai pemberi kontrak pengadaan Feeder LRT yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga sengketa internal tidak mempengaruhi hubungan tersebut. Turut Tergugat III menolak sita jaminan atas 57 unit Feeder karena akan mengganggu layanan transportasi publik yang telah beroperasi sejak 2022 dengan peningkatan penumpang signifikan. Turut Tergugat III memohon eksepsi dikabulkan dan gugatan tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II, III, IV karena dianggap telah memasuki substansi pokok perkara atau tidak terbukti secara prosedural. Hakim menetapkan fakta tidak terbantahkan: Penggugat adalah pendiri dan mantan direktur PT. TGM, RUPS tanggal 25 Juli 2024 mengubah kepengurusan dengan Penggugat digantikan Drs. Asyari, dan adanya Surat Pernyataan dan Komitmen tanggal 12 Agustus 2024 yang mengikat secara hukum namun belum dilaksanakan. Hakim memutuskan bahwa pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) dalam Akta RUPS tidak menghapus hak gaji yang sudah jatuh tempo. Para Penggugat terbukti masih menjalankan tugas direktur pada Juli 2024 sehingga berhak atas gaji Rp 50.000.000 per orang, dan ketidakhadiran pembayaran gaji serta ketidaklaksanaan komitmen pembelian saham merupakan wanprestasi. Namun, klaim talangan dana pribadi, pembagian dana Rp 4,7 miliar, dan pengembalian barang pribadi ditolak karena tidak didukung bukti yang memadai dan spesifik. Sita jaminan, status quo, uang paksa, dan putusan serta merta juga ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum. Amar putusan menyatakan eksepsi ditolak, gugatan dikabulkan sebagian, Tergugat dinyatakan wanprestasi, dihukum membayar gaji Juli 2024 masing-masing Rp 50.000.000 kepada Penggugat I dan II, memerintahkan Tergugat melakukan pembayaran/pembelian saham 30% berdasarkan Surat Komitmen 12 Agustus 2024 dengan mekanisme negosiasi itikad baik, menolak gugatan selain dan selebihnya, serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp 1.085.500." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-83] Perkara perdata Nomor 707/Pdt.G/2024/PN Jkt Tim diajukan oleh Suhanto (Penggugat I) dan Sari Mumpuni (Penggugat II) melawan PT. Transportasi Global Mandiri (Tergugat), Kementerian Perhubungan RI/Ditjen Perhubungan Darat (Turut Tergugat I), Kepala Balai LRT Sumatera Selatan (Turut Tergugat II), Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang (Turut Tergugat III), Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta (Turut Tergugat IV), Notaris Susi Aprillina (Turut Tergugat V), dan Notaris Sasmita (Turut Tergugat VI). Penggugat I dan II adalah pendiri PT. TGM berdasarkan Akta Pendirian No. 35 tanggal 24 Agustus 2020. Setelah RUPS tanggal 25 Juli 2024, kepengurusan berubah dengan Drs. Asyari sebagai Direktur Utama (Tergugat) dan Sari Mumpuni sebagai Direktur, sementara Suhanto dan Sari Mumpuni tidak lagi diberikan akses perusahaan. Penggugat mendalilkan adanya komitmen tertanggal 12 Agustus 2024 dalam \"Surat Pernyataan dan Komitmen Penyerahan Aset dan Proyek PT. TGM\" yang ditandatangani Tergugat, yang mewajibkan Tergugat membeli seluruh saham Penggugat (masing-masing 15%) dengan tukar guling aset berupa 4 unit bus dan sebidang tanah pool, agar Penggugat tidak lagi berurusan dengan PT. TGM. Penggugat mendalilkan kontribusi besar mereka dalam membangun perusahaan, terutama proyek dari Dinas Perhubungan Palembang dan Balai LRT Sumsel, sementara Tergugat saat itu tidak berkontribusi signifikan. Penggugat menuntut pemenuhan hak atas jasa/kompensasi, pembayaran gaji Juli 2024 masing-masing Rp 50.000.000, pengembalian talangan uang pribadi Sari Mumpuni, pengembalian dana pribadi Tergugat sebesar Rp 4.700.000.000 (sejak 2021-2024) yang diminta dibagi sebagai dividen 70:30, pengembalian barang pribadi, serta pelaksanaan pembelian saham 30% berdasarkan Surat Komitmen 12 Agustus 2024. Penggugat juga menuntut status quo perusahaan dan sita jaminan atas aset perusahaan dan pribadi. Penggugat mendasarkan gugatan pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menuntut pengakuan wanprestasi, pembayaran gaji, talangan, dividen, dan pembagian aset 70% untuk perusahaan dan 30% untuk Penggugat. Penggugat meminta uang paksa (dwangsom) Rp 3.000.000 per hari jika Tergugat lalai, serta putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad). Petitum Penggugat mencakup pengabulan gugatan, pengesahan alat bukti, sah sita jaminan atas tanah pool Solo, kantor pusat, tanah Duren Tiga, serta 99 unit mobil Daihatsu Luxio (42 unit Feeder Solo, 28 unit Feeder LRT Palembang, 29 unit Feeder Palembang Kota), pernyataan wanprestasi, perintah pembayaran gaji, talangan, pengembalian dana Rp 4,7 miliar, pengembalian barang pribadi, pelaksanaan pembelian saham 30%, status quo, uang paksa, dan pembebanan biaya perkara pada Tergugat. Mediasi gagal dilakukan. Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut (mengklaim ini adalah Perselisihan Hubungan Industrial/PHI yang harus diselesaikan di PHI Jakarta Pusat), eksepsi obscur libel (gugatan kabur karena tidak ada perjanjian tertulis yang jelas, ketidaksesuaian posita-petitum mengenai denda finalty 3%, status dana Rp 4,7 miliar yang diklaim Tergugat sebagai modal pribadi bukan dividen, dan klaim kontribusi Penggugat yang dianggap merugikan), eksepsi tidak memiliki legal standing (khususnya terkait sita atas tanah milik pihak ketiga/Sukasno), eksepsi kurang pihak (tidak menggugat PT. Bahana Selaras Alam dan Sukasno), dan eksepsi error in persona (keliru menarik Turut Tergugat I-VI yang tidak terkait dengan Surat Komitmen 12 Agustus 2024). Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat mendalilkan bahwa ia adalah founder/pemilik mayoritas (70%) yang menyuntikkan dana pribadi dan agunan rumah senilai Rp 35 miliar, sementara Penggugat hanya menerima gaji Rp 50 juta/bulan dan saham 15% tanpa kinerja signifikan. Tergugat menyatakan perusahaan selalu rugi, Penggugat enggan mengadakan RUPS, dan audit KAP menemukan potensi perputaran uang Rp 11 miliar yang harus dipertanggungjawabkan Penggugat. Tergugat juga menolak klaim wanprestasi karena Surat Komitmen 12 Agustus 2024 hanya ditandatangani sepihak oleh Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat perjanjian Pasal 1313 KUHPerdata, serta menolak permintaan uang paksa karena tidak berlaku untuk pembayaran uang. Turut Tergugat II (Balai LRT Sumatera Selatan) mengajukan eksepsi error in persona dan tidak memiliki legal standing, menyatakan hubungan dengan Tergugat adalah pemberi kerja dan penyedia jasa pengadaan barang/jasa (e-purchasing) sesuai Perpres No. 16/2018, bukan pihak dalam sengketa internal PT. TGM. Turut Tergugat II menolak gugatan, menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi SEMA No. 3/2000, dan menolak uang paksa. Turut Tergugat II memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima. Turut Tergugat III (Dinas Perhubungan Kota Palembang) mengajukan eksepsi salah pihak (Gemis Aan Hoedanigheid) dan petitum keliru, menyatakan tidak ada dalil wanprestasi terhadapnya dan hubungan hukumnya dengan Tergugat hanya sebagai pemberi kontrak pengadaan Feeder LRT yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga sengketa internal tidak mempengaruhi hubungan tersebut. Turut Tergugat III menolak sita jaminan atas 57 unit Feeder karena akan mengganggu layanan transportasi publik yang telah beroperasi sejak 2022 dengan peningkatan penumpang signifikan. Turut Tergugat III memohon eksepsi dikabulkan dan gugatan tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II, III, IV karena dianggap telah memasuki substansi pokok perkara atau tidak terbukti secara prosedural. Hakim menetapkan fakta tidak terbantahkan: Penggugat adalah pendiri dan mantan direktur PT. TGM, RUPS tanggal 25 Juli 2024 mengubah kepengurusan dengan Penggugat digantikan Drs. Asyari, dan adanya Surat Pernyataan dan Komitmen tanggal 12 Agustus 2024 yang mengikat secara hukum namun belum dilaksanakan. Hakim memutuskan bahwa pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) dalam Akta RUPS tidak menghapus hak gaji yang sudah jatuh tempo. Para Penggugat terbukti masih menjalankan tugas direktur pada Juli 2024 sehingga berhak atas gaji Rp 50.000.000 per orang, dan ketidakhadiran pembayaran gaji serta ketidaklaksanaan komitmen pembelian saham merupakan wanprestasi. Namun, klaim talangan dana pribadi, pembagian dana Rp 4,7 miliar, dan pengembalian barang pribadi ditolak karena tidak didukung bukti yang memadai dan spesifik. Sita jaminan, status quo, uang paksa, dan putusan serta merta juga ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum. Amar putusan menyatakan eksepsi ditolak, gugatan dikabulkan sebagian, Tergugat dinyatakan wanprestasi, dihukum membayar gaji Juli 2024 masing-masing Rp 50.000.000 kepada Penggugat I dan II, memerintahkan Tergugat melakukan pembayaran/pembelian saham 30% berdasarkan Surat Komitmen 12 Agustus 2024 dengan mekanisme negosiasi itikad baik, menolak gugatan selain dan selebihnya, serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp 1.085.500." + }, + "read": { + "input_chars": 6972, + "frame": "Suhanto dan Sari Mumpuni menggugat PT. Transportasi Global Mandiri serta beberapa pihak terkait terkait sengketa internal perseroan, pemenuhan komitmen pembelian saham, dan pembayaran gaji. Para Penggugat menuntut pemenuhan hak atas jasa, pembayaran gaji, pengembalian dana, pelaksanaan pembelian saham berdasarkan surat komitmen, serta status quo perusahaan. Gugatan ini diajukan setelah kepengurusan perusahaan berubah melalui RUPS yang menggantikan posisi para Penggugat sebagai direktur.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Suhanto dan Sari Mumpuni adalah pendiri PT. Transportasi Global Mandiri berdasarkan Akta Pendirian No. 35 tanggal 24 Agustus 2020.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rapat Umum Pemegang Sahpa (RUPS) tanggal 25 Juli 2024 mengubah kepengurusan perusahaan dengan Drs. Asyari sebagai Direktur Utama dan Sari Mumpuni sebagai Direktur, sehingga Suhanto dan Sari Mumpuni tidak lagi memiliki akses perusahaan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Surat Pernyataan dan Komitmen Penyerahan Aset dan Proyek PT. TGM tertanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Tergugat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Komitmen tanggal 12 Agustus 2024 mengikat secara hukum namun belum dilaksanakan oleh Tergugat.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat terbukti masih menjalankan tugas direktur pada bulan Juli 2024.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat I dan II berhak atas gaji bulan Juli 2024 masing-masing sebesar Rp 50.000.000.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketidakhadiran pembayaran gaji dan ketidaklaksanaan komitmen pembelian saham merupakan wanprestasi.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Klaim talangan dana pribadi ditolak karena tidak didukung bukti yang memadai dan spesifik.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Klaim pembagian dana pribadi sebesar Rp 4.700.000.000 ditolak karena tidak didukung bukti yang memadai dan spesifik.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Klaim pengembalian barang pribadi ditolak karena tidak didukung bukti yang memadai dan spesifik.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permintaan sita jaminan ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permintaan status quo ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permintaan uang paksa ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permintaan putusan dapat dijalankan lebih dahulu ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Suhanto dan Sari Mumpuni, sebagai pendiri dan mantan direktur PT. Transportasi Global Mandiri, menggugat perusahaan tersebut serta beberapa pihak terkait setelah RUPS tanggal 25 Juli 2024 mengubah kepengurusan dan mencabut akses mereka. Para Penggugat mendalilkan adanya Surat Komitmen tanggal 12 Agustus 2024 yang mewajibkan Tergugat membeli saham mereka dan menuntut pembayaran gaji, pengembalian dana, serta pelaksanaan komitmen tersebut. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat. Hakim menetapkan bahwa Surat Komitmen tanggal 12 Agustus 2024 mengikat secara hukum namun belum dilaksanakan, serta bahwa para Penggugat masih menjalankan tugas pada Juli 2024 sehingga berhak atas gaji. Gugatan dikabulkan sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran gaji masing-masing Rp 50.000.000, dan memerintahkan Tergugat melakukan pembayaran/pembelian saham 30% berdasarkan Surat Komitmen dengan mekanisme negosiasi itikad baik. Klaim terkait talangan dana, pembagian dana pribadi, pengembalian barang pribadi, sita jaminan, status quo, uang paksa, dan putusan serta merta ditolak karena tidak didukung bukti memadai atau tidak memenuhi syarat hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Suhanto dan Sari Mumpuni, sebagai pendiri dan mantan direktur PT. Transportasi Global Mandiri, menggugat perusahaan tersebut serta beberapa pihak terkait setelah RUPS tanggal 25 Juli 2024 mengubah kepengurusan dan mencabut akses mereka. Para Penggugat mendalilkan adanya Surat Komitmen tanggal 12 Agustus 2024 yang mewajibkan Tergugat membeli saham mereka dan menuntut pembayaran gaji, pengembalian dana, serta pelaksanaan komitmen tersebut. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat. Hakim menetapkan bahwa Surat Komitmen tanggal 12 Agustus 2024 mengikat secara hukum namun belum dilaksanakan, serta bahwa para Penggugat masih menjalankan tugas pada Juli 2024 sehingga berhak atas gaji. Gugatan dikabulkan sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran gaji masing-masing Rp 50.000.000, dan memerintahkan Tergugat melakukan pembayaran/pembelian saham 30% berdasarkan Surat Komitmen dengan mekanisme negosiasi itikad baik. Klaim terkait talangan dana, pembagian dana pribadi, pengembalian barang pribadi, sita jaminan, status quo, uang paksa, dan putusan serta merta ditolak karena tidak didukung bukti memadai atau tidak memenuhi syarat hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Suhanto dan Sari Mumpuni adalah pendiri PT. Transportasi Global Mandiri berdasarkan Akta Pendirian No. 35 tanggal 24 Agustus 2020.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rapat Umum Pemegang Sahpa (RUPS) tanggal 25 Juli 2024 mengubah kepengurusan perusahaan dengan Drs. Asyari sebagai Direktur Utama dan Sari Mumpuni sebagai Direktur, sehingga Suhanto dan Sari Mumpuni tidak lagi memiliki akses perusahaan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Surat Pernyataan dan Komitmen Penyerahan Aset dan Proyek PT. TGM tertanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Tergugat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Komitmen tanggal 12 Agustus 2024 mengikat secara hukum namun belum dilaksanakan oleh Tergugat.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat terbukti masih menjalankan tugas direktur pada bulan Juli 2024.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat I dan II berhak atas gaji bulan Juli 2024 masing-masing sebesar Rp 50.000.000.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketidakhadiran pembayaran gaji dan ketidaklaksanaan komitmen pembelian saham merupakan wanprestasi.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Klaim talangan dana pribadi ditolak karena tidak didukung bukti yang memadai dan spesifik.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Klaim pembagian dana pribadi sebesar Rp 4.700.000.000 ditolak karena tidak didukung bukti yang memadai dan spesifik.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Klaim pengembalian barang pribadi ditolak karena tidak didukung bukti yang memadai dan spesifik.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permintaan sita jaminan ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permintaan status quo ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permintaan uang paksa ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permintaan putusan dapat dijalankan lebih dahulu ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya dan istri sudah tidak punya akses ke perusahaan setelah rapat mengubah pengurus, tapi perusahaan belum bayar gaji kami dan juga tidak mau beli saham kami sesuai janji tertulis, apa bisa dipaksa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 52613, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam pertanyaan, sengketa inti adalah ketidakpatuhan perusahaan membayar gaji (memberikan sesuatu) dan tidak membeli saham (berbuat sesuatu). Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk mengidentifikasi wanprestasi berupa tidak memenuhi perikatan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang lalainya debitur (somasi/teguran). Dalam pertanyaan, 'tidak mau beli' mengimplikasikan ketidakpatuhan setelah ada janji/komitmen. Putusan mengaitkan pasal ini dengan fakta bahwa Tergugat tidak merespon upaya Para Penggugat (bukti P-4 dan P-5) untuk melaksanakan komitmen, yang menjadi unsur wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi, yaitu kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Meskipun dalam putusan denda ditolak karena tidak ada dasar hukum khusus, pasal ini tetap relevan secara substantif karena menjadi dasar teori hukum untuk menuntut akibat dari ketidakpatuhan (wanprestasi) yang didalilkan dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi umum persetujuan (perbuatan mengikatkan diri). Meskipun persetujuan ada, pasal ini bersifat sangat umum dan tidak secara spesifik mengatur unsur wanprestasi, akibat hukum, atau pembelaan yang menjadi inti sengketa 'paksaan' atau pemenuhan kewajiban dalam pertanyaan. Putusan lebih mengandalkan pasal 1338 dan 1234." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun relevan secara teoritis untuk validitas komitmen, pertanyaan fokus pada eksekusi/pemenuhan kewajiban ('apa bisa dipaksa') setelah perjanjian dianggap ada. Putusan tidak menguji syarat sahnya perjanjian (seperti kecakapan atau sebab terlarang) sebagai isu utama, melainkan langsung pada pemenuhan perikatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya) dan pelaksanaan dengan itikad baik. Putusan secara eksplisit merujuk pada pasal ini untuk menyatakan bahwa komitmen pembelian saham mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan, menjawab inti pertanyaan tentang apakah janji tertulis bisa dipaksa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur efek relatif perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuatnya). Meskipun relevan untuk isu pihak yang digugat, pertanyaan awam fokus pada substansi kewajiban (gaji dan saham) terhadap perusahaan, bukan pada masalah pihak ketiga atau efek relatif perjanjian. Putusan tidak menjadikan ini sebagai dasar penolakan atau pengabulan utama terkait substansi janji." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti). Ini adalah aturan prosedural/bukti, bukan aturan substantif yang mengatur hak atau kewajiban atas gaji atau saham. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan false." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti. Sama seperti Pasal 1865, ini adalah aturan substantif mengenai pembuktian, bukan aturan yang mengatur hak/kewajiban substantif atas gaji atau pemenuhan komitmen. Putusan menggunakan pasal ini hanya untuk menilai kekuatan alat bukti, bukan sebagai dasar hukum tuntutan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 86460, + "completion_tokens": 5360 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_719_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_719_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3aa8c3c46fb34428e1399b719722adc0aefae879 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_719_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,217 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_719_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 38, + "timings": { + "parse": 0.069, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 170.122, + "query": 10.57, + "relevance": 40.847, + "total": 221.608 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 98362, + "marked_chars": 98695 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n \nDALAM PROVISI \n- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima. \nDALAM EKSEPSI \n- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya. \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. \n2. Menyatakan \nNon-Disclosure \nAgreement \n(Perjanjian \nKerahasiaan) \ntertanggal 25 September 2023 berlaku dan merupakan alat bukti yang \nsah serta mengikat Penggugat dan Tergugat. \n3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Non-\nDisclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) tertanggal 25 September \n2023. \n4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- \n(seratus juta rupiah) kepada Penggugat. \n5. Memerintahkan agar Tergugat untuk segera mematuhi ketentuan Pasal 4 \n(empat) NDA, dan mengakhiri segala perikatan dengan Perusahaan \nsejenis (kompetitor). \n6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. \n7. Menghukum \nTergugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp.414.500,- (empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah). \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025 \noleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Christina \nEndarwati, S.H., M.H. dan Dyah Retno Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai \nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua \nPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 719/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM tanggal \n24 Juni 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, \ndisampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\np" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 98695, + "frame": "PT Cahaya Samoedera Bersaudara menggugat Rudy Budiman Jaya atas dugaan wanprestasi karena melanggar Perjanjian Kerahasiaan (NDA) dengan bekerja di perusahaan kompetitor dalam masa tenggang satu tahun setelah berakhirnya hubungan kerja. Penggugat meminta pengadilan menyatakan NDA berlaku, menyatakan Tergugat wanprestasi, menghukum Tergugat membayar denda, memerintahkan penghentian hubungan kerja dengan kompetitor, serta meminta sita jaminan, uang paksa, dan putusan serta merta.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Rudy Budiman Jaya bekerja sebagai Sales Executive pada PT Cahaya Samoedera Bersaudara sejak 25 September 2023 hingga 12 Juni 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Cahaya Samoedera Bersaudara dan Rudy Budiman Jaya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (NDA) pada 25 September 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NDA mengatur bahwa Tergugat tidak diperbolehkan bekerja pada usaha sejenis dari Penggugat selama satu tahun setelah berakhirnya hubungan kerja.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NDA mengatur bahwa pelanggaran perjanjian akan dikenakan denda sebesar Rp100.000.000,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal 12 Juni 2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rudy Budiman Jaya bekerja pada PT. AKR CORPORINDO Tbk pada bulan Juli 2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. AKR CORPORINDO Tbk bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI yang sama dengan Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan Pertama dan Kedua kepada Tergugat terkait pelanggaran NDA.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rudy Budiman Jaya tidak pernah menerima salinan Perjanjian Kerahasiaan dan Pakta Integritas dari Penggugat selama masa kerja.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Rudy Budiman Jaya mendalilkan bahwa PT. AKR CORPORINDO Tbk bukan merupakan perusahaan sejenis dengan Penggugat.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta sita jaminan atas harta benda milik Tergugat.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penghukuman pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- per hari keterlambatan.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan putusan provisi.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT Cahaya Samoedera Bersaudara menggugat mantan karyawannya, Rudy Budiman Jaya, dengan dalih melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerahasiaan (NDA) yang ditandatangani saat awal kerja. Gugatan ini bermula dari temuan Penggugat bahwa Tergugat bekerja di PT. AKR CORPORINDO Tbk, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama, hanya satu bulan setelah hubungan kerja mereka berakhir pada Juni 2024, sehingga dianggap melanggar klausul larangan bekerja di perusahaan sejenis dalam masa tenggang satu tahun. Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima salinan NDA dan mendalilkan bahwa perusahaan barunya bukan merupakan kompetitor sejenis. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi kompetensi relatif dan kurang pihak yang diajukan Tergugat, serta menetapkan bahwa PT. AKR CORPORINDO Tbk adalah perusahaan sejenis. Majelis Hakim kemudian menyatakan NDA berlaku dan mengikat, serta menetapkan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dengan bekerja di perusahaan kompetitor dalam masa tenggang. Putusan dikabulkan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar denda sesuai perjanjian dan menghentikan hubungan kerja dengan kompetitor, namun menolak tuntutan sita jaminan, uang paksa, putusan serta merta, dan permohonan provisi karena tidak memenuhi syarat formil atau materiil." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Cahaya Samoedera Bersaudara menggugat mantan karyawannya, Rudy Budiman Jaya, dengan dalih melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerahasiaan (NDA) yang ditandatangani saat awal kerja. Gugatan ini bermula dari temuan Penggugat bahwa Tergugat bekerja di PT. AKR CORPORINDO Tbk, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama, hanya satu bulan setelah hubungan kerja mereka berakhir pada Juni 2024, sehingga dianggap melanggar klausul larangan bekerja di perusahaan sejenis dalam masa tenggang satu tahun. Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima salinan NDA dan mendalilkan bahwa perusahaan barunya bukan merupakan kompetitor sejenis. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi kompetensi relatif dan kurang pihak yang diajukan Tergugat, serta menetapkan bahwa PT. AKR CORPORINDO Tbk adalah perusahaan sejenis. Majelis Hakim kemudian menyatakan NDA berlaku dan mengikat, serta menetapkan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dengan bekerja di perusahaan kompetitor dalam masa tenggang. Putusan dikabulkan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar denda sesuai perjanjian dan menghentikan hubungan kerja dengan kompetitor, namun menolak tuntutan sita jaminan, uang paksa, putusan serta merta, dan permohonan provisi karena tidak memenuhi syarat formil atau materiil.", + "facts": [ + { + "fact": "Rudy Budiman Jaya bekerja sebagai Sales Executive pada PT Cahaya Samoedera Bersaudara sejak 25 September 2023 hingga 12 Juni 2024.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Cahaya Samoedera Bersaudara dan Rudy Budiman Jaya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (NDA) pada 25 September 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NDA mengatur bahwa Tergugat tidak diperbolehkan bekerja pada usaha sejenis dari Penggugat selama satu tahun setelah berakhirnya hubungan kerja.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "NDA mengatur bahwa pelanggaran perjanjian akan dikenakan denda sebesar Rp100.000.000,-.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal 12 Juni 2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rudy Budiman Jaya bekerja pada PT. AKR CORPORINDO Tbk pada bulan Juli 2024.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. AKR CORPORINDO Tbk bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI yang sama dengan Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memberikan Surat Peringatan Pertama dan Kedua kepada Tergugat terkait pelanggaran NDA.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rudy Budiman Jaya tidak pernah menerima salinan Perjanjian Kerahasiaan dan Pakta Integritas dari Penggugat selama masa kerja.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Rudy Budiman Jaya mendalilkan bahwa PT. AKR CORPORINDO Tbk bukan merupakan perusahaan sejenis dengan Penggugat.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta sita jaminan atas harta benda milik Tergugat.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta penghukuman pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- per hari keterlambatan.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad).", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan putusan provisi.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan perjanjian kerahasiaan saat kerja, tapi setelah berhenti saya langsung kerja di perusahaan pesaing yang sama, apakah saya benar-benar melanggar aturan itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24262, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (kegagalan memenuhi perikatan untuk tidak berbuat sesuatu), yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah apakah tindakan bekerja di pesaing merupakan pelanggaran yang menimbulkan akibat hukum (wanprestasi). Putusan juga mengonfirmasi adanya tuntutan ganti rugi/denda akibat pelanggaran perjanjian, sehingga pasal ini menjadi dasar substantif untuk menilai konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini menetapkan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan. Dalam pertanyaan, validitas dan kepatuhan terhadap 'perjanjian kerahasiaan' yang sudah ditandatangani adalah inti sengketa. Putusan mengabulkan gugatan karena perjanjian tersebut sah dan mengikat, sehingga pasal ini menjadi kerangka hukum utama yang menopang alasan hakim bahwa Tergugat wajib mematuhi isi perjanjian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35235, + "completion_tokens": 1539 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_738_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_738_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..99efad0d5377e0270abd84c4a94e808c8fc4cf80 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_738_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,127 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_738_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 49, + "timings": { + "parse": 0.106, + "classify": 0.0, + "condense": 195.038, + "read": 73.191, + "query": 5.445, + "relevance": 20.729, + "total": 294.508 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 143173, + "marked_chars": 143605 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenyatakan menerima Eksepsi Tergugat ;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nVerklaard);\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumla Rp.1.243.000\n(satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Timur, pada hari KAMIS, tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami,\nRIYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua; ARDI S.H., M.H. dan\nTRI YULIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan\nmana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum memalui Sistem\nInformasi Pengadilan pada hari SELASA tanggal 22 Oktober 2024, oleh Hakim\nKetua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh ZULFIKRI,\nS.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri\noleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;\nHakim Anggota: Hakim Ketua, \nARDI, S.H., M.H. \n RIYONO, S.H., M.H.\nTRI YULIANI, S.H., M.H. \n Panitera Pengganti,\nZULFIKRI, S.H., M.H.\nPerincian biaya:\n- Biaya Pendaftaran \n: \nRp. 30.000,00\n-\nBiaya Proses \n: \nRp. 100.000,00\n-\nPanggilan sidang \n: \nRp. 181.000,00\n-\nPS \n: \nRp. 800.000,00\n-\nRedaksi \n: \nRp. 50.000,00\n-\nMaterai \n: \nRp. 10.000 00\n- \n Lainnya \n \n \n \n : \n Rp. 72.000,00 \n \n \nJumlah \n: \nRp. 1.243.00,00(satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);\nHal 48 dari 47 Halaman Putusan No.738/Pdt.G/2023/ PN Jkt" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134954, + "summary": "[HAL 1-46] R.E. Baringbing, S.H., M.H. (Penggugat) menggugat Direktur PT. JHS c.q. PT. Saeti Concretindo Wahana (Tergugat) dan Ahli Waris Ny. Amenih (Turut Tergugat) atas sengketa tanah seluas 5.520,75 m2 di Jalan Raya Cakung-Cilincing No. 48-50, Jakarta Timur. Penggugat dalil memiliki tanah tersebut berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Pengalihan Hak Nomor 111 tanggal 25 November 1992 atas Girik C Nomor 800 Persil 23 S-II atas nama Amenih binti Gamblong [HAL 4-5]. Kronologi menunjukkan Penggugat telah membayar lunas pembelian tanah tersebut pada tahun 1992 [HAL 6-7], namun Tergugat kemudian menguasai tanah tersebut sejak sekitar Februari 1993 dengan cara membongkar pagar dan menimbun tanah sehingga batas-batasnya tidak terlihat lagi [HAL 7-11]. Penggugat mendalilkan penguasaan tersebut dilakukan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang mengakibatkan kerugian selama lebih dari 30 tahun [HAL 12-15]. Penggugat memohon agar putusan menyatakan sah akta jual beli, menetapkan letak tanah, memerintahkan Tergugat membongkar bangunan dan mengembalikan tanah dalam keadaan kosong, membayar ganti rugi sewa sebesar Rp. 23.959.530.529,-, serta menyediakan jalan keluar masuk selebar 5 meter [HAL 16-17]. Tergugat mengajukan eksepsi Res Judicata (Ne Bis In Idem) berdasarkan putusan perkara terdahulu Nomor 121/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena obscuur libel, serta eksepsi Kurang Pihak, Error In Persona, dan Gugatan Kabur [HAL 19-27]. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dengan pertimbangan bahwa syarat Ne Bis In Idem tidak terpenuhi karena subjek pihak dalam perkara terdahulu berbeda (termasuk Kantor Pertanahan) [HAL 38], Penggugat berwenang menentukan pihak yang digugat [HAL 40], penggunaan istilah \"c.q.\" tidak cacat formil [HAL 41], dan dalil gugatan serta batas tanah telah dijelaskan secara jelas dalam posita dan petitum sehingga tidak obscuur libel [HAL 44-46]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 10151, + "summary": "[HAL 1-46] R.E. Baringbing, S.H., M.H. (Penggugat) menggugat Direktur PT. JHS c.q. PT. Saeti Concretindo Wahana (Tergugat) dan Ahli Waris Ny. Amenih (Turut Tergugat) atas sengketa tanah seluas 5.520,75 m2 di Jalan Raya Cakung-Cilincing No. 48-50, Jakarta Timur. Penggugat dalil memiliki tanah tersebut berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Pengalihan Hak Nomor 111 tanggal 25 November 1992 atas Girik C Nomor 800 Persil 23 S-II atas nama Amenih binti Gamblong [HAL 4-5]. Kronologi menunjukkan Penggugat telah membayar lunas pembelian tanah tersebut pada tahun 1992 [HAL 6-7], namun Tergugat kemudian menguasai tanah tersebut sejak sekitar Februari 1993 dengan cara membongkar pagar dan menimbun tanah sehingga batas-batasnya tidak terlihat lagi [HAL 7-11]. Penggugat mendalilkan penguasaan tersebut dilakukan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang mengakibatkan kerugian selama lebih dari 30 tahun [HAL 12-15]. Penggugat memohon agar putusan menyatakan sah akta jual beli, menetapkan letak tanah, memerintahkan Tergugat membongkar bangunan dan mengembalikan tanah dalam keadaan kosong, membayar ganti rugi sewa sebesar Rp. 23.959.530.529,-, serta menyediakan jalan keluar masuk selebar 5 meter [HAL 16-17]. Tergugat mengajukan eksepsi Res Judicata (Ne Bis In Idem) berdasarkan putusan perkara terdahulu Nomor 121/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena obscuur libel, serta eksepsi Kurang Pihak, Error In Persona, dan Gugatan Kabur [HAL 19-27]. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dengan pertimbangan bahwa syarat Ne Bis In Idem tidak terpenuhi karena subjek pihak dalam perkara terdahulu berbeda (termasuk Kantor Pertanahan) [HAL 38], Penggugat berwenang menentukan pihak yang digugat [HAL 40], penggunaan istilah \"c.q.\" tidak cacat formil [HAL 41], dan dalil gugatan serta batas tanah telah dijelaskan secara jelas dalam posita dan petitum sehingga tidak obscuur libel [HAL 44-46]. [HAL 46-47] Namun, dalam pemeriksaan selanjutnya, Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada 25 Juli 2024 dan menemukan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas objek sengketa secara pasti karena tanah telah ditimbun PT. J.H.S sehingga menjadi satu dengan tanah milik Tergugat [HAL 47]. Mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No.1559 K/Pdt/1983 dan No.1149 K/Sip/1975 yang menyatakan gugatan tanpa batas jelas adalah obscuur libel, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan obyek tanah sehingga bersifat kabur (obscuur libel) dan cacat formil [HAL 47]. Akibatnya, eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur dinyatakan diterima [HAL 47]. [HAL 48] Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan menerima Eksepsi Tergugat, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.243.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-46] R.E. Baringbing, S.H., M.H. (Penggugat) menggugat Direktur PT. JHS c.q. PT. Saeti Concretindo Wahana (Tergugat) dan Ahli Waris Ny. Amenih (Turut Tergugat) atas sengketa tanah seluas 5.520,75 m2 di Jalan Raya Cakung-Cilincing No. 48-50, Jakarta Timur. Penggugat dalil memiliki tanah tersebut berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Pengalihan Hak Nomor 111 tanggal 25 November 1992 atas Girik C Nomor 800 Persil 23 S-II atas nama Amenih binti Gamblong [HAL 4-5]. Kronologi menunjukkan Penggugat telah membayar lunas pembelian tanah tersebut pada tahun 1992 [HAL 6-7], namun Tergugat kemudian menguasai tanah tersebut sejak sekitar Februari 1993 dengan cara membongkar pagar dan menimbun tanah sehingga batas-batasnya tidak terlihat lagi [HAL 7-11]. Penggugat mendalilkan penguasaan tersebut dilakukan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang mengakibatkan kerugian selama lebih dari 30 tahun [HAL 12-15]. Penggugat memohon agar putusan menyatakan sah akta jual beli, menetapkan letak tanah, memerintahkan Tergugat membongkar bangunan dan mengembalikan tanah dalam keadaan kosong, membayar ganti rugi sewa sebesar Rp. 23.959.530.529,-, serta menyediakan jalan keluar masuk selebar 5 meter [HAL 16-17]. Tergugat mengajukan eksepsi Res Judicata (Ne Bis In Idem) berdasarkan putusan perkara terdahulu Nomor 121/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena obscuur libel, serta eksepsi Kurang Pihak, Error In Persona, dan Gugatan Kabur [HAL 19-27]. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dengan pertimbangan bahwa syarat Ne Bis In Idem tidak terpenuhi karena subjek pihak dalam perkara terdahulu berbeda (termasuk Kantor Pertanahan) [HAL 38], Penggugat berwenang menentukan pihak yang digugat [HAL 40], penggunaan istilah \"c.q.\" tidak cacat formil [HAL 41], dan dalil gugatan serta batas tanah telah dijelaskan secara jelas dalam posita dan petitum sehingga tidak obscuur libel [HAL 44-46]. [HAL 46-47] Namun, dalam pemeriksaan selanjutnya, Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada 25 Juli 2024 dan menemukan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas objek sengketa secara pasti karena tanah telah ditimbun PT. J.H.S sehingga menjadi satu dengan tanah milik Tergugat [HAL 47]. Mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No.1559 K/Pdt/1983 dan No.1149 K/Sip/1975 yang menyatakan gugatan tanpa batas jelas adalah obscuur libel, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan obyek tanah sehingga bersifat kabur (obscuur libel) dan cacat formil [HAL 47]. Akibatnya, eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur dinyatakan diterima [HAL 47]. [HAL 48] Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan menerima Eksepsi Tergugat, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.243.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 2882, + "frame": "Penggugat menggugat Direktur PT. JHS c.q. PT. Saeti Concretindo Wahana dan Ahli Waris Ny. Amenih atas sengketa penguasaan tanah seluas 5.520,75 m2 di Jalan Raya Cakung-Cilincing No. 48-50, Jakarta Timur yang didalilkan sebagai hasil jual beli. Penggugat memohon penetapan batas tanah, pembongkaran bangunan, pengembalian tanah, pembayaran ganti rugi sewa, dan penyediaan jalan keluar masuk. Tergugat mengajukan eksepsi yang pada akhirnya diterima oleh Majelis Hakim karena ketidakjelasan objek sengketa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki tanah berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 111 tanggal 25 November 1992 atas nama Amenih binti Gamblong.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah membayar lunas pembelian tanah tersebut pada tahun 1992.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menguasai tanah tersebut sejak sekitar Februari 1993 dengan cara membongkar pagar dan menimbun tanah sehingga batas-batasnya tidak terlihat lagi.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada 25 Juli 2024 dan menemukan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas objek sengketa secara pasti karena tanah telah ditimbun PT. J.H.S sehingga menjadi satu dengan tanah milik Tergugat.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur diterima karena gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan obyek tanah sehingga bersifat kabur dan cacat formil.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas sengketa tanah yang didalilkan sebagai hasil jual beli, dengan tuntutan berupa penetapan batas, pembongkaran bangunan, pengembalian tanah, ganti rugi, dan penyediaan jalan. Tergugat mengajukan berbagai eksepsi, termasuk eksepsi Res Judicata dan gugatan kabur. Meskipun Majelis Hakim awalnya menolak seluruh eksepsi Tergugat, pemeriksaan setempat selanjutnya mengungkapkan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas objek sengketa secara pasti karena tanah telah ditimbun dan menyatu dengan tanah Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas sengketa tanah yang didalilkan sebagai hasil jual beli, dengan tuntutan berupa penetapan batas, pembongkaran bangunan, pengembalian tanah, ganti rugi, dan penyediaan jalan. Tergugat mengajukan berbagai eksepsi, termasuk eksepsi Res Judicata dan gugatan kabur. Meskipun Majelis Hakim awalnya menolak seluruh eksepsi Tergugat, pemeriksaan setempat selanjutnya mengungkapkan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas objek sengketa secara pasti karena tanah telah ditimbun dan menyatu dengan tanah Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki tanah berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 111 tanggal 25 November 1992 atas nama Amenih binti Gamblong.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah membayar lunas pembelian tanah tersebut pada tahun 1992.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menguasai tanah tersebut sejak sekitar Februari 1993 dengan cara membongkar pagar dan menimbun tanah sehingga batas-batasnya tidak terlihat lagi.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada 25 Juli 2024 dan menemukan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas objek sengketa secara pasti karena tanah telah ditimbun PT. J.H.S sehingga menjadi satu dengan tanah milik Tergugat.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur diterima karena gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan obyek tanah sehingga bersifat kabur dan cacat formil.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya beli tanah tapi sekarang tidak bisa tunjuk batasnya karena tanah itu ditimbun dan menyatu dengan tanah orang lain, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 36871, + "candidates": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat Res Judicata (Nebis in Idem), yaitu kesamaan subjek, objek, dan causa petendi. Dalam putusan, eksepsi Nebis in Idem diajukan oleh Tergugat sebagai pembelaan formil terhadap gugatan baru. Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena Obscuur Libel (kabur), Pasal 1917 adalah dasar hukum substantif yang secara nyata diperdebatkan dan dinilai oleh hakim untuk menentukan apakah perkara tersebut boleh diajukan kembali. Hal ini relevan dengan konteks pertanyaan mengenai status hukum tanah yang disengketakan dan upaya hukum yang telah ditempuh." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 55628, + "completion_tokens": 2271 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_739_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Tim.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_739_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Tim.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7dd98b25db52f53075d6b33b1d8eb8f2bc4e40b8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_739_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Tim.json @@ -0,0 +1,207 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_739_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Tim.pdf", + "n_pages": 26, + "timings": { + "parse": 0.05, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 190.289, + "query": 2.696, + "relevance": 39.158, + "total": 232.193 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 80548, + "marked_chars": 80773 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \n1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian; \n2. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 53/2019 tanggal \n9 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Bonar Sihombing, \nS.H. (TURUT TERGUGAT I), Notaris dan PPAT di Jakarta Timur \n3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Pembatalan Jual Beli Unit \nTanah Kavling tanggal 7 Oktober 2021; \n4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji / \nwanprestasi terhadap PENGGUGAT \n5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng mengembalikan \nuang / dana pokok milik PENGGUGAT sebesar sebesar Rp.252.500.000.00 \n(dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) \n6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga \nsebesar ½% ( setengah persen) setiap bulannya dari dana pokok sebesar \nRp.252.500.000.00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) \nterhitung sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan putusan \nberkekuatan hukum tetap; \n7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; \n8. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar \nbiaya perkara yang timbul sejumlah Rp5.915.000,00 (lima juta sembilan \nratus lima belas ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : Rabu tanggal 21 Pebruari 2024, \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nD" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 80773, + "frame": "Peng Gugat menggugat Para Tergugat terkait wanprestasi dalam perjanjian pembatalan jual beli tanah kavling di Jakarta Timur, di mana Para Tergugat gagal mengembalikan sisa dana pembatalan yang telah disepakati. Penggugat meminta pernyataan batal demi hukumnya Akta Jual Beli, pengesahan Surat Perjanjian Pembatalan, pernyataan wanprestasi, serta penghukuman Para Tergugat untuk mengembalikan dana pokok, bunga, biaya penagihan, dan kerugian immateril. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan tersebut sebagian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Para Tergugat sepakat melakukan pembatalan jual beli tanah kavling melalui Surat Perjanjian Pembatalan Jual Beli Unit Tanah Kavling tanggal 7 Oktober 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji mengembalikan dana sebesar Rp 352.500.000,00 kepada Penggugat setelah dipotong biaya pembatalan sebesar Rp 32.500.000,00.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah membayar sebagian dana pengembalian sebesar Rp 100.000.000,00 pada tanggal 9 November 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengembalikan sisa dana pengembalian sebesar Rp 252.500.000,00 hingga batas waktu yang disepakati.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melayangkan dua kali somasi kepada Para Tergugat untuk melunasi sisa kewajiban pengembalian dana.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membantah dalil utama mengenai adanya perjanjian pembatalan dan ketidaklunasan sisa dana, namun membantah tuntutan bunga 3% per bulan, biaya penagihan, kerugian immateril, sita jaminan, dan uang paksa.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Eksepsi litis pendens yang diajukan Para Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim karena telah memasuki materi pokok perkara.", + "page": 19, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan bunga sebesar 3% per bulan ditolak dan diganti dengan bunga moratorium sebesar 0,5% per bulan.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan biaya penagihan sebesar Rp 15.000.000,00 ditolak karena dianggap sebagai risiko Penggugat.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian immateril sebesar Rp 45.000.000,00 ditolak karena tidak disertai perincian kerugian.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan sita jaminan ditolak karena Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan dalam perkara ini.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena tuntutan bersifat pembayaran uang, bukan penyerahan barang.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak beralasan hukum.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Peng Gugat, seorang warga negara Indonesia, menggugat Para Tergugat (Yarza Zaidan, Betty Wulan Lestari, Nurlaela, dan Fahruroji) serta Turut Tergugat (Bonar Sihombing) atas dasar wanprestasi terkait jual beli tanah kavling di Jakarta Timur. Penggugat mendalilkan bahwa ia telah membayar seluruh harga tanah sebesar Rp 385.000.000,00, namun tanah tidak dapat diserahkan karena dikuasai pihak lain. Akibatnya, para pihak sepakat membatalkan jual beli melalui Surat Perjanjian Pembatalan Jual Beli Unit Tanah Kavling tanggal 7 Oktober 2021, dengan janji Para Tergugat untuk mengembalikan dana sebesar Rp 352.500.000,00. Meskipun Para Tergugat telah membayar Rp 100.000.000,00, sisa dana sebesar Rp 252.500.000,00 tidak dibayarkan hingga batas waktu yang disepakati meskipun telah disomasi. Para Tergugat mengajukan eksepsi litis pendens yang ditolak hakim, serta membantah tuntutan bunga, biaya penagihan, kerugian immateril, sita jaminan, dan uang paksa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan sebagian, menyatakan Akta Jual Beli batal demi hukum, mengesahkan Surat Perjanjian Pembatalan, dan menyatakan Para Tergugat wanprestasi. Hakim menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mengembalikan dana pokok Rp 252.500.000,00 beserta bunga moratorium 0,5% per bulan, namun menolak tuntutan biaya penagihan, kerugian immateril, sita jaminan, uang paksa, dan eksekusi terlebih dahulu." + }, + "query": { + "summarized_case": "Peng Gugat, seorang warga negara Indonesia, menggugat Para Tergugat (Yarza Zaidan, Betty Wulan Lestari, Nurlaela, dan Fahruroji) serta Turut Tergugat (Bonar Sihombing) atas dasar wanprestasi terkait jual beli tanah kavling di Jakarta Timur. Penggugat mendalilkan bahwa ia telah membayar seluruh harga tanah sebesar Rp 385.000.000,00, namun tanah tidak dapat diserahkan karena dikuasai pihak lain. Akibatnya, para pihak sepakat membatalkan jual beli melalui Surat Perjanjian Pembatalan Jual Beli Unit Tanah Kavling tanggal 7 Oktober 2021, dengan janji Para Tergugat untuk mengembalikan dana sebesar Rp 352.500.000,00. Meskipun Para Tergugat telah membayar Rp 100.000.000,00, sisa dana sebesar Rp 252.500.000,00 tidak dibayarkan hingga batas waktu yang disepakati meskipun telah disomasi. Para Tergugat mengajukan eksepsi litis pendens yang ditolak hakim, serta membantah tuntutan bunga, biaya penagihan, kerugian immateril, sita jaminan, dan uang paksa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan sebagian, menyatakan Akta Jual Beli batal demi hukum, mengesahkan Surat Perjanjian Pembatalan, dan menyatakan Para Tergugat wanprestasi. Hakim menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mengembalikan dana pokok Rp 252.500.000,00 beserta bunga moratorium 0,5% per bulan, namun menolak tuntutan biaya penagihan, kerugian immateril, sita jaminan, uang paksa, dan eksekusi terlebih dahulu.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Para Tergugat sepakat melakukan pembatalan jual beli tanah kavling melalui Surat Perjanjian Pembatalan Jual Beli Unit Tanah Kavling tanggal 7 Oktober 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji mengembalikan dana sebesar Rp 352.500.000,00 kepada Penggugat setelah dipotong biaya pembatalan sebesar Rp 32.500.000,00.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat telah membayar sebagian dana pengembalian sebesar Rp 100.000.000,00 pada tanggal 9 November 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak mengembalikan sisa dana pengembalian sebesar Rp 252.500.000,00 hingga batas waktu yang disepakati.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melayangkan dua kali somasi kepada Para Tergugat untuk melunasi sisa kewajiban pengembalian dana.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membantah dalil utama mengenai adanya perjanjian pembatalan dan ketidaklunasan sisa dana, namun membantah tuntutan bunga 3% per bulan, biaya penagihan, kerugian immateril, sita jaminan, dan uang paksa.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Eksepsi litis pendens yang diajukan Para Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim karena telah memasuki materi pokok perkara.", + "page": 19, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan bunga sebesar 3% per bulan ditolak dan diganti dengan bunga moratorium sebesar 0,5% per bulan.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan biaya penagihan sebesar Rp 15.000.000,00 ditolak karena dianggap sebagai risiko Penggugat.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian immateril sebesar Rp 45.000.000,00 ditolak karena tidak disertai perincian kerugian.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan sita jaminan ditolak karena Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan dalam perkara ini.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena tuntutan bersifat pembayaran uang, bukan penyerahan barang.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ditolak karena tidak beralasan hukum.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah dibayar sebagian setelah jual beli tanah batal, tapi sisa uangnya tidak dibayar sampai batas waktu yang disepakati, kenapa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20016, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi), khususnya ketika debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai (somasi). Dalam pertanyaan, fakta 'sisa uangnya tidak dibayar sampai batas waktu yang disepakati' setelah adanya perjanjian pembatalan dan somasi, secara substantif memenuhi unsur wanprestasi yang diatur dalam pasal ini sebagai dasar tuntutan ganti rugi/bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini secara khusus mengatur akibat hukum dari keterlambatan pembayaran uang (bunga moratorium) dalam perikatan pembayaran sejumlah uang. Karena pertanyaan berkaitan dengan sisa uang yang tidak dibayar sesuai waktu yang disepakati, pasal ini menjadi kerangka hukum yang relevan untuk menilai hak Penggugat atas bunga keterlambatan pembayaran tersebut, sebagaimana dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 31079, + "completion_tokens": 1680 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_73_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_73_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c3ab622fa6a48f90cdebc40c85862ba594cd6f0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_73_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,186 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_73_Pdt.G.S_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 35, + "timings": { + "parse": 0.069, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 133.198, + "query": 10.787, + "relevance": 79.62, + "total": 223.674 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 100929, + "marked_chars": 101235 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \n1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk \nmenghadap di persidangan tidak hadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek; \n3. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam \npersidangan sepanjang berkaitan dengan perkara ini; \n4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi; \n5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat secara penuh \ndan seketika berikut kontribusi dan bunga moratorium sejumlah Rp 27.000.000,- \n(dua puluh tujuh juta rupiah); \n6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; \n7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,- \n(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) \n \nDemikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh \nRIZKY MUBARAK NAZARIO,S.H., M.H, hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta \nTimur berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No \n73/Pdt.G.S/2024/PN.JJKT.TIM, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang \nterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan \ndibantu oleh MARYATI, S.H. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri \nJakarta Timur dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi \npengadilan pada hari itu juga. \n \n PANITERA PENGGANTI HAKIM \n \n \n TTD TTD \n \n MARYATI, S.H., M.H. RIZKY MUBARAK NAZARIO S.H., M.H. \n \n \n \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fun" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 101235, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas wanprestasi terkait hutang piutang sebesar Rp 2.000.000.000,- yang tidak dilunasi sesuai perjanjian. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi dan menghukumnya membayar sisa utang beserta bunga moratorium sebesar Rp 329.125.269,-. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan kewajiban pembayaran sebesar Rp 27.000.000,-.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 4 Maret 2021 untuk pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,- dengan tenor 3 bulan dan tambahan kontribusi 1,5%.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berjanji akan melunasi hutang pokok dan kontribusi paling lambat pada tanggal 4 Juni 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pelunasan sekaligus pada tanggal jatuh tempo 4 Juni 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mulai melakukan pembayaran secara mencicil pertama kali pada tanggal 7 Juli 2021.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan serangkaian pembayaran cicilan hingga tanggal 10 September 2024 dengan total nilai pembayaran sebesar Rp 2.007.500.000,-.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah berulang kali mengirimkan somasi dan peringatan kepada Tergugat melalui surat dan pesan elektronik untuk melunasi hutangnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perhitungan bunga berganda (compound interest) yang diajukan Penggugat ditolak oleh hakim karena tidak sesuai dengan prinsip hukum perdata dan yurisprudensi.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa pokok hutang telah lunas tertutupi oleh pembayaran Tergugat, sehingga yang tersisa hanyalah sisa kontribusi dan bunga moratorium atas sisa kontribusi tersebut.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] karena dianggap wanprestasi atas Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 4 Maret 2021 yang berisi pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,- dengan kewajiban pelunasan penuh paling lambat 3 bulan kemudian. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah gagal melunasi hutang sesuai jadwal dan hanya melakukan pembayaran cicilan secara bertahap, sehingga menuntut pembayaran sisa utang beserta bunga moratorium sebesar Rp 329.125.269,-. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi hutang sekaligus pada waktu yang disepakati. Namun, hakim menolak perhitungan bunga berganda yang diajukan Penggugat dan melakukan koreksi perhitungan berdasarkan prinsip keadilan. Hakim menemukan bahwa total pembayaran cicilan yang telah dilakukan Tergugat telah menutupi pokok hutang, sehingga kewajiban yang tersisa hanyalah sisa kontribusi sebesar Rp 22.500.000,- ditambah bunga moratorium sederhana atas sisa kontribusi tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat membayar sejumlah Rp 27.000.000,-." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] karena dianggap wanprestasi atas Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 4 Maret 2021 yang berisi pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,- dengan kewajiban pelunasan penuh paling lambat 3 bulan kemudian. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah gagal melunasi hutang sesuai jadwal dan hanya melakukan pembayaran cicilan secara bertahap, sehingga menuntut pembayaran sisa utang beserta bunga moratorium sebesar Rp 329.125.269,-. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi hutang sekaligus pada waktu yang disepakati. Namun, hakim menolak perhitungan bunga berganda yang diajukan Penggugat dan melakukan koreksi perhitungan berdasarkan prinsip keadilan. Hakim menemukan bahwa total pembayaran cicilan yang telah dilakukan Tergugat telah menutupi pokok hutang, sehingga kewajiban yang tersisa hanyalah sisa kontribusi sebesar Rp 22.500.000,- ditambah bunga moratorium sederhana atas sisa kontribusi tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat membayar sejumlah Rp 27.000.000,-.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 4 Maret 2021 untuk pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,- dengan tenor 3 bulan dan tambahan kontribusi 1,5%.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berjanji akan melunasi hutang pokok dan kontribusi paling lambat pada tanggal 4 Juni 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pelunasan sekaligus pada tanggal jatuh tempo 4 Juni 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mulai melakukan pembayaran secara mencicil pertama kali pada tanggal 7 Juli 2021.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan serangkaian pembayaran cicilan hingga tanggal 10 September 2024 dengan total nilai pembayaran sebesar Rp 2.007.500.000,-.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah berulang kali mengirimkan somasi dan peringatan kepada Tergugat melalui surat dan pesan elektronik untuk melunasi hutangnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perhitungan bunga berganda (compound interest) yang diajukan Penggugat ditolak oleh hakim karena tidak sesuai dengan prinsip hukum perdata dan yurisprudensi.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa pokok hutang telah lunas tertutupi oleh pembayaran Tergugat, sehingga yang tersisa hanyalah sisa kontribusi dan bunga moratorium atas sisa kontribusi tersebut.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar hutang lebih dari jumlah pinjamannya, tapi dia masih menuntut sisa uang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22542, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban ganti rugi/bunga (debitur harus tetap lalai setelah ditegur/terlambat). Meskipun berkaitan dengan wanprestasi, putusan ini tidak menggunakan Pasal 1243 sebagai dasar penolakan atau penghitungan tuntutan. Putusan justru menolak perhitungan bunga karena metode penghitungannya (bunga berganda) melanggar Pasal 1250, bukan karena syarat Pasal 1243 tidak terpenuhi. Jadi, Pasal 1243 tidak menjadi inti jawaban substantif atas pertanyaan 'mengapa tuntutan ditolak/dikurangi'. " + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung menjadi dasar hukum utama dalam pertimbangan hakim untuk menolak perhitungan bunga moratoir yang diajukan Penggugat. Hakim menyatakan bahwa pengenaan bunga berganda (compound interest) bertentangan dengan Pasal 1250 yang membatasi bunga hanya pada bunga yang ditentukan undang-undang (6% per tahun) dan harus dihitung secara proporsional dari sisa pokok, bukan akumulasi. Ini menjawab pertanyaan awam tentang mengapa tuntutan sisa uang (yang dihitung dengan bunga tinggi) ditolak/dikurangi menjadi jumlah yang lebih kecil sesuai hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar pengakuan adanya perjanjian hutang piutang yang sah. Namun, sengketa utama bukan tentang apakah perjanjiannya sah atau tidak, melainkan tentang perhitungan kewajiban pembayaran setelah terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, Pasal 1320 tidak menjawab inti pertanyaan mengenai penolakan tuntutan sisa uang yang dihitung secara tidak wajar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur asas pacta sunt servanda (perjanjian mengikat). Meskipun hakim menyebutkan itikad baik, putusan ini tidak menggunakan Pasal 1338 sebagai dasar untuk menolak atau mengubah jumlah tuntutan. Penolakan tuntutan didasarkan pada ketidaksesuaian perhitungan bunga dengan Pasal 1250 KUHPerdata. Jadi, Pasal 1338 tidak menjadi kerangka hukum substantif yang menjawab pertanyaan spesifik tentang perhitungan utang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1250 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 39767, + "completion_tokens": 1612 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_741_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_741_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a490146ba6661cf93e77ef68e8645ff1e470cfe4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_741_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,217 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_741_Pdt.G_2023_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 73, + "timings": { + "parse": 0.108, + "classify": 0.0, + "condense": 338.226, + "read": 129.973, + "query": 2.618, + "relevance": 53.71, + "total": 524.635 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 205219, + "marked_chars": 205867 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM KONVENSI :\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur atau\nObscuur Libel;\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat kabur/Obscuur Libel;\nDALAM POKOK PERKARA :\nHal. 71 dari 69 Hal. Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 71\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima atau Niet onvankelijke\nverklaard;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp\n636.000, 00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;\nDalam REKONPENSI :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat\ndi terima; \nDalam Konpensi dan Rekonpensi :\n-\nMenghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi, untuk membayar \nbiaya perkara sejumlah nihil; \nDemikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024,\noleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H, M.H. sebagai " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134996, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 741/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus antara Penggugat, Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (PTIB) yang diwakili pengurus baru (Leo Chandra dkk), melawan Tergugat I-IV (Listia Nursapitri, Maru Nazara, Robby Suprapto, Muhammad Rizky) sebagai pengurus lama PTIB, serta Turut Tergugat I (Notaris Adi Pinem) dan Turut Tergugat II (Dirjen AHU Kemenkumham). Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan.\n\n[HAL 4-13] Penggugat dalil bahwa PTIB didirikan untuk memfasilitasi pengembalian kerugian korban Binomo dari terpidana Indra Kesuma/Indra Kenz berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum diserahkan kepada Tergugat selaku pengurus lama pada 30 Agustus 2023, meliputi aset berupa kendaraan (Tesla, Ferrari), handphone, jam tangan mewah (Rolex, Richard Mille), tanah dan bangunan di Deli Serdang, serta sejumlah uang tunai dan saldo rekening bank/crypto dalam jumlah besar.\n\n[HAL 14-22] Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak transparan, tidak mengadakan rapat anggota, memanipulasi data kerugian anggota, membayar *success fee* advokat Rp 2 miliar secara sepihak, serta menjual aset (Ferrari dan Tanah Sutera Narada) tanpa persetujuan anggota. Penggugat menyatakan sah Rapat Anggota pada 7 November 2023 yang memberhentikan Tergugat dan mengangkat pengurus baru, namun Tergugat merespons dengan melakukan dua kali perubahan pengurus lagi melalui Akta Nomor 36 (9 Desember 2023) dan Akta Nomor 69 (14 Desember 2023) di hadapan Notaris Adi Pinem tanpa persetujuan anggota. Penggugat memohon pernyataan tidak berkekuatan hukum bagi kedua akta tersebut, penyerahan dokumen dan sisa barang bukti, serta pembayaran uang paksa.\n\n[HAL 23-29] Posita gugatan Penggugat menuntut pernyataan sah sita jaminan, pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan Akta Nomor 36 dan 69, penyerahan seluruh dokumen kepengurusan dan sisa barang bukti, pernyataan tidak berkekuatan hukum tindakan Tergugat atas nama PTIB, perintah kepada Turut Tergugat I dan II untuk tidak menerbitkan/mengesahkan akta perubahan, serta uang paksa Rp 1 juta per hari.\n\n[HAL 30-39] Tergugat I-IV mengajukan eksepsi kurang pihak dan *obscuur libel*, serta menolak gugatan secara konvensi. Tergugat dalil bahwa mereka adalah pengurus sah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 dan amanat Putusan Kasasi MA RI. Tergugat membantah tuduhan tidak transparan dengan menyatakan telah membagikan uang tunai Rp 5,3 miliar (setelah bayar *success fee* Rp 2 miliar) dan hasil penjualan Ferrari (Rp 1,5 miliar) serta Tesla (Rp 375 juta) kepada 144 korban secara proporsional melalui voting WhatsApp. Tergugat juga membantah manipulasi data dan klaim alamat fiktif, serta menyatakan *success fee* adalah hasil kesepakatan mayoritas anggota.\n\n[HAL 40-46] Tergugat membantah dalil kerugian dan tuduhan penggelapan, serta menyangkal sahnyanya Rapat Anggota Penggugat karena tidak memenuhi kuorum 50%+1. Tergugat menyatakan perubahan pengurus oleh Penggugat cacat formil dan materil karena dilakukan sepihak tanpa notulen peralihan pertanggungjawaban. Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut pernyataan sah perubahan pengurus lama, pernyataan tidak berkekuatan hukum perubahan pengurus Penggugat, dan pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat karena menghalangi penjualan aset.\n\n[HAL 47-49] Dalam rekonvensi, Tergugat memohon pengabulan gugatan mereka, pernyataan bahwa Penggugat tidak berhak mengelola aset, dan penghukuman Penggugat membayar biaya perkara. Turut Tergugat II (Dirjen AHU) mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan relatif, menyatakan tidak berwenangnya PN Jakarta Timur dan tidak berwenangnya Dirjen AHU dalam sengketa ini." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 72371, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 741/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus antara Penggugat, Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (PTIB) yang diwakili pengurus baru (Leo Chandra dkk), melawan Tergugat I-IV (Listia Nursapitri, Maru Nazara, Robby Suprapto, Muhammad Rizky) sebagai pengurus lama PTIB, serta Turut Tergugat I (Notaris Adi Pinem) dan Turut Tergugat II (Dirjen AHU Kemenkumham). Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan.\n\n[HAL 4-13] Penggugat dalil bahwa PTIB didirikan untuk memfasilitasi pengembalian kerugian korban Binomo dari terpidana Indra Kesuma/Indra Kenz berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum diserahkan kepada Tergugat selaku pengurus lama pada 30 Agustus 2023, meliputi aset berupa kendaraan (Tesla, Ferrari), handphone, jam tangan mewah (Rolex, Richard Mille), tanah dan bangunan di Deli Serdang, serta sejumlah uang tunai dan saldo rekening bank/crypto dalam jumlah besar.\n\n[HAL 14-22] Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak transparan, tidak mengadakan rapat anggota, memanipulasi data kerugian anggota, membayar *success fee* advokat Rp 2 miliar secara sepihak, serta menjual aset (Ferrari dan Tanah Sutera Narada) tanpa persetujuan anggota. Penggugat menyatakan sah Rapat Anggota pada 7 November 2023 yang memberhentikan Tergugat dan mengangkat pengurus baru, namun Tergugat merespons dengan melakukan dua kali perubahan pengurus lagi melalui Akta Nomor 36 (9 Desember 2023) dan Akta Nomor 69 (14 Desember 2023) di hadapan Notaris Adi Pinem tanpa persetujuan anggota. Penggugat memohon pernyataan tidak berkekuatan hukum bagi kedua akta tersebut, penyerahan dokumen dan sisa barang bukti, serta pembayaran uang paksa.\n\n[HAL 23-29] Posita gugatan Penggugat menuntut pernyataan sah sita jaminan, pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan Akta Nomor 36 dan 69, penyerahan seluruh dokumen kepengurusan dan sisa barang bukti, pernyataan tidak berkekuatan hukum tindakan Tergugat atas nama PTIB, perintah kepada Turut Tergugat I dan II untuk tidak menerbitkan/mengesahkan akta perubahan, serta uang paksa Rp 1 juta per hari.\n\n[HAL 30-39] Tergugat I-IV mengajukan eksepsi kurang pihak dan *obscuur libel*, serta menolak gugatan secara konvensi. Tergugat dalil bahwa mereka adalah pengurus sah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 dan amanat Putusan Kasasi MA RI. Tergugat membantah tuduhan tidak transparan dengan menyatakan telah membagikan uang tunai Rp 5,3 miliar (setelah bayar *success fee* Rp 2 miliar) dan hasil penjualan Ferrari (Rp 1,5 miliar) serta Tesla (Rp 375 juta) kepada 144 korban secara proporsional melalui voting WhatsApp. Tergugat juga membantah manipulasi data dan klaim alamat fiktif, serta menyatakan *success fee* adalah hasil kesepakatan mayoritas anggota.\n\n[HAL 40-46] Tergugat membantah dalil kerugian dan tuduhan penggelapan, serta menyangkal sahnyanya Rapat Anggota Penggugat karena tidak memenuhi kuorum 50%+1. Tergugat menyatakan perubahan pengurus oleh Penggugat cacat formil dan materil karena dilakukan sepihak tanpa notulen peralihan pertanggungjawaban. Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut pernyataan sah perubahan pengurus lama, pernyataan tidak berkekuatan hukum perubahan pengurus Penggugat, dan pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat karena menghalangi penjualan aset.\n\n[HAL 47-49] Dalam rekonvensi, Tergugat memohon pengabulan gugatan mereka, pernyataan bahwa Penggugat tidak berhak mengelola aset, dan penghukuman Penggugat membayar biaya perkara. Turut Tergugat II (Dirjen AHU) mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan relatif, menyatakan tidak berwenangnya PN Jakarta Timur dan tidak berwenangnya Dirjen AHU dalam sengketa ini.\n\n[HAL 50-56] Turut Tergugat II memperluas eksepsi kompetensi absolut dengan menyatakan bahwa permohonan untuk \"tidak melakukan Pengesahan\" merupakan tindakan pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan UUAP dan UU PTUN. Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi *legal standing* Penggugat, menyatakan bahwa kepengurusan versi Penggugat (Leo Chandra dkk) tidak lagi eksis dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) karena telah digantikan oleh keputusan terbaru Menkumham, sehingga Penggugat tidak memiliki alas hak. Selain itu, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi *error in objecto* karena objek sengketa (Akta Nomor 36 dan 69) sudah tidak berlaku lagi akibat adanya pencatatan data terbaru berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 27 Maret 2024. Turut Tergugat II membantah perbuatan melawan hukum dengan menegaskan bahwa pencatatan perubahan anggaran dasar bersifat formil administratif pasif tanpa kewenangan untuk memeriksa materiil kesepakatan internal perkumpulan, sehingga memohon gugatan tidak dapat diterima.\n\n[HAL 57-64] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (akta pendirian, akta rapat, surat pernyataan, voting) dan 3 saksi ahli/anggota (Arif Abdullah, Muhammad Agung Sholihuddin, Muhammad Agung Sholihuddin) yang menyatakan bahwa penjualan aset dilakukan secara tidak transparan, pembayaran masuk rekening pribadi pengurus, harga jual aset (Ferrari/Tesla) tidak sesuai pengumuman, tidak ada serah terima aset antara pengurus lama dan baru, serta perubahan pengurus oleh Leo Chandra dkk dilakukan tanpa rapat anggota yang sah dan tanpa persetujuan pengurus lama. Tergugat I-IV mengajukan bukti surat (putusan pidana, berita acara pengembalian barang bukti, akta, surat keterangan notaris, korespondensi, kwitansi, bukti transfer, laporan polisi) dan 4 saksi (Handro, Muhammad Agung Sholihuddin, A. Nurmansyah N M, Dwi Nurhasan Adkha Sham Putra) yang menyatakan bahwa perubahan pengurus oleh Leo Chandra dkk dilakukan secara memaksa tanpa notulen dan persetujuan anggota, penjualan aset dan pembayaran *success fee* sesuai kesepakatan mayoritas, serta adanya surat dari Notaris Afriani yang menyatakan cacat formil/materil pada akta perubahan pengurus versi Penggugat. Turut Tergugat II mengajukan bukti surat (SK Menkumham terbaru No. AHU-0000414.AH.01.08 Tahun 2024) yang mencatat kepengurusan baru berdasarkan Akta Nomor 12.\n\n[HAL 65-73] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Turut Tergugat II dan menyatakan PN Jakarta Timur berwenang. Namun, Majelis menerima eksepsi Tergugat I-IV mengenai gugatan yang *obscuur libel* (kabur) dan kurang pihak. Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas karena mencampuradukkan dalil perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan sengketa pengesahan SK Menkumham dan kepengurusan, serta tidak menjelaskan secara rinci unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausal yang memenuhi syarat Pasal 1365 BW. Terdapat pertentangan antara posita (dalil perbuatan melawan hukum) dan petitum (permohonan pembatalan akta/perintah kepada Turut Tergugat). Akibatnya, gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp 636.000,00. Gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dapat dipisahkan dari gugatan konvensi yang ditolak, dengan biaya perkara rekonvensi nihil. Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 741/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus antara Penggugat, Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (PTIB) yang diwakili pengurus baru (Leo Chandra dkk), melawan Tergugat I-IV (Listia Nursapitri, Maru Nazara, Robby Suprapto, Muhammad Rizky) sebagai pengurus lama PTIB, serta Turut Tergugat I (Notaris Adi Pinem) dan Turut Tergugat II (Dirjen AHU Kemenkumham). Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan.\n\n[HAL 4-13] Penggugat dalil bahwa PTIB didirikan untuk memfasilitasi pengembalian kerugian korban Binomo dari terpidana Indra Kesuma/Indra Kenz berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum diserahkan kepada Tergugat selaku pengurus lama pada 30 Agustus 2023, meliputi aset berupa kendaraan (Tesla, Ferrari), handphone, jam tangan mewah (Rolex, Richard Mille), tanah dan bangunan di Deli Serdang, serta sejumlah uang tunai dan saldo rekening bank/crypto dalam jumlah besar.\n\n[HAL 14-22] Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak transparan, tidak mengadakan rapat anggota, memanipulasi data kerugian anggota, membayar *success fee* advokat Rp 2 miliar secara sepihak, serta menjual aset (Ferrari dan Tanah Sutera Narada) tanpa persetujuan anggota. Penggugat menyatakan sah Rapat Anggota pada 7 November 2023 yang memberhentikan Tergugat dan mengangkat pengurus baru, namun Tergugat merespons dengan melakukan dua kali perubahan pengurus lagi melalui Akta Nomor 36 (9 Desember 2023) dan Akta Nomor 69 (14 Desember 2023) di hadapan Notaris Adi Pinem tanpa persetujuan anggota. Penggugat memohon pernyataan tidak berkekuatan hukum bagi kedua akta tersebut, penyerahan dokumen dan sisa barang bukti, serta pembayaran uang paksa.\n\n[HAL 23-29] Posita gugatan Penggugat menuntut pernyataan sah sita jaminan, pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan Akta Nomor 36 dan 69, penyerahan seluruh dokumen kepengurusan dan sisa barang bukti, pernyataan tidak berkekuatan hukum tindakan Tergugat atas nama PTIB, perintah kepada Turut Tergugat I dan II untuk tidak menerbitkan/mengesahkan akta perubahan, serta uang paksa Rp 1 juta per hari.\n\n[HAL 30-39] Tergugat I-IV mengajukan eksepsi kurang pihak dan *obscuur libel*, serta menolak gugatan secara konvensi. Tergugat dalil bahwa mereka adalah pengurus sah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 dan amanat Putusan Kasasi MA RI. Tergugat membantah tuduhan tidak transparan dengan menyatakan telah membagikan uang tunai Rp 5,3 miliar (setelah bayar *success fee* Rp 2 miliar) dan hasil penjualan Ferrari (Rp 1,5 miliar) serta Tesla (Rp 375 juta) kepada 144 korban secara proporsional melalui voting WhatsApp. Tergugat juga membantah manipulasi data dan klaim alamat fiktif, serta menyatakan *success fee* adalah hasil kesepakatan mayoritas anggota.\n\n[HAL 40-46] Tergugat membantah dalil kerugian dan tuduhan penggelapan, serta menyangkal sahnyanya Rapat Anggota Penggugat karena tidak memenuhi kuorum 50%+1. Tergugat menyatakan perubahan pengurus oleh Penggugat cacat formil dan materil karena dilakukan sepihak tanpa notulen peralihan pertanggungjawaban. Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut pernyataan sah perubahan pengurus lama, pernyataan tidak berkekuatan hukum perubahan pengurus Penggugat, dan pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat karena menghalangi penjualan aset.\n\n[HAL 47-49] Dalam rekonvensi, Tergugat memohon pengabulan gugatan mereka, pernyataan bahwa Penggugat tidak berhak mengelola aset, dan penghukuman Penggugat membayar biaya perkara. Turut Tergugat II (Dirjen AHU) mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan relatif, menyatakan tidak berwenangnya PN Jakarta Timur dan tidak berwenangnya Dirjen AHU dalam sengketa ini.\n\n[HAL 50-56] Turut Tergugat II memperluas eksepsi kompetensi absolut dengan menyatakan bahwa permohonan untuk \"tidak melakukan Pengesahan\" merupakan tindakan pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan UUAP dan UU PTUN. Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi *legal standing* Penggugat, menyatakan bahwa kepengurusan versi Penggugat (Leo Chandra dkk) tidak lagi eksis dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) karena telah digantikan oleh keputusan terbaru Menkumham, sehingga Penggugat tidak memiliki alas hak. Selain itu, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi *error in objecto* karena objek sengketa (Akta Nomor 36 dan 69) sudah tidak berlaku lagi akibat adanya pencatatan data terbaru berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 27 Maret 2024. Turut Tergugat II membantah perbuatan melawan hukum dengan menegaskan bahwa pencatatan perubahan anggaran dasar bersifat formil administratif pasif tanpa kewenangan untuk memeriksa materiil kesepakatan internal perkumpulan, sehingga memohon gugatan tidak dapat diterima.\n\n[HAL 57-64] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (akta pendirian, akta rapat, surat pernyataan, voting) dan 3 saksi ahli/anggota (Arif Abdullah, Muhammad Agung Sholihuddin, Muhammad Agung Sholihuddin) yang menyatakan bahwa penjualan aset dilakukan secara tidak transparan, pembayaran masuk rekening pribadi pengurus, harga jual aset (Ferrari/Tesla) tidak sesuai pengumuman, tidak ada serah terima aset antara pengurus lama dan baru, serta perubahan pengurus oleh Leo Chandra dkk dilakukan tanpa rapat anggota yang sah dan tanpa persetujuan pengurus lama. Tergugat I-IV mengajukan bukti surat (putusan pidana, berita acara pengembalian barang bukti, akta, surat keterangan notaris, korespondensi, kwitansi, bukti transfer, laporan polisi) dan 4 saksi (Handro, Muhammad Agung Sholihuddin, A. Nurmansyah N M, Dwi Nurhasan Adkha Sham Putra) yang menyatakan bahwa perubahan pengurus oleh Leo Chandra dkk dilakukan secara memaksa tanpa notulen dan persetujuan anggota, penjualan aset dan pembayaran *success fee* sesuai kesepakatan mayoritas, serta adanya surat dari Notaris Afriani yang menyatakan cacat formil/materil pada akta perubahan pengurus versi Penggugat. Turut Tergugat II mengajukan bukti surat (SK Menkumham terbaru No. AHU-0000414.AH.01.08 Tahun 2024) yang mencatat kepengurusan baru berdasarkan Akta Nomor 12.\n\n[HAL 65-73] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Turut Tergugat II dan menyatakan PN Jakarta Timur berwenang. Namun, Majelis menerima eksepsi Tergugat I-IV mengenai gugatan yang *obscuur libel* (kabur) dan kurang pihak. Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas karena mencampuradukkan dalil perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan sengketa pengesahan SK Menkumham dan kepengurusan, serta tidak menjelaskan secara rinci unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausal yang memenuhi syarat Pasal 1365 BW. Terdapat pertentangan antara posita (dalil perbuatan melawan hukum) dan petitum (permohonan pembatalan akta/perintah kepada Turut Tergugat). Akibatnya, gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp 636.000,00. Gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dapat dipisahkan dari gugatan konvensi yang ditolak, dengan biaya perkara rekonvensi nihil. Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)." + }, + "read": { + "input_chars": 7273, + "frame": "Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (PTIB) yang diwakili pengurus baru menggugat pengurus lama serta notaris dan Dirjen AHU terkait sengketa kepengurusan dan pengelolaan aset korban Binomo. Gugatan ini menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan akta perubahan pengurus, dan penyerahan dokumen serta aset. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dalilnya kabur dan kurang pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa barang bukti dari kasus pidana diserahkan kepada pengurus lama pada 30 Agustus 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa pengurus lama menjual aset tanpa persetujuan anggota dan membayar success fee secara sepihak.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Rapat Anggota pada 7 November 2023 sah memberhentikan pengurus lama dan mengangkat pengurus baru.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa pengurus lama melakukan dua kali perubahan pengurus lagi melalui Akta Nomor 36 dan Akta Nomor 69 tanpa persetujuan anggota.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa mereka adalah pengurus sah berdasarkan Akta Pendirian dan amanat putusan kasasi.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa mereka telah membagikan uang tunai dan hasil penjualan aset kepada korban secara proporsional.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa Rapat Anggota Penggugat tidak memenuhi kuorum dan dilakukan secara sepihak tanpa notulen peralihan pertanggungjawaban.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dalil bahwa kepengurusan versi Penggugat tidak lagi tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Turut Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I-IV bahwa gugatan bersifat obscur libel dan kurang pihak.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mencampuradukkan dalil perbuatan melawan hukum dengan sengketa kepengurusan dan tidak menjelaskan unsur kerugian serta hubungan kausal secara rinci.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima karena tidak dapat dipisahkan dari gugatan konvensi yang ditolak.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (PTIB) yang diwakili oleh pengurus baru menggugat pengurus lama, notaris, dan Dirjen Administrasi Hukum Umum terkait pengelolaan aset korban Binomo dan sengketa kepengurusan. Penggugat mendalilkan bahwa pengurus lama melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual aset dan membayar biaya advokat tanpa persetujuan, serta mengajukan Rapat Anggota yang sah untuk memberhentikan pengurus lama. Sebaliknya, pengurus lama dalil bahwa mereka adalah pengurus sah yang telah menyalurkan aset kepada korban sesuai kesepakatan, dan perubahan pengurus oleh penggugat dilakukan secara cacat. Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa perkara, namun menolak gugatan utama karena dianggap kabur (obscur libel) dan kurang pihak akibat pencampuran dalil perbuatan melawan hukum dengan sengketa administratif kepengurusan yang tidak memenuhi unsur hukum yang jelas. Akibatnya, gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan rekonvensi juga ditolak karena keterkaitan dengan gugatan utama, sehingga perkara berakhir tanpa pemeriksaan pokok materiil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu (PTIB) yang diwakili oleh pengurus baru menggugat pengurus lama, notaris, dan Dirjen Administrasi Hukum Umum terkait pengelolaan aset korban Binomo dan sengketa kepengurusan. Penggugat mendalilkan bahwa pengurus lama melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual aset dan membayar biaya advokat tanpa persetujuan, serta mengajukan Rapat Anggota yang sah untuk memberhentikan pengurus lama. Sebaliknya, pengurus lama dalil bahwa mereka adalah pengurus sah yang telah menyalurkan aset kepada korban sesuai kesepakatan, dan perubahan pengurus oleh penggugat dilakukan secara cacat. Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa perkara, namun menolak gugatan utama karena dianggap kabur (obscur libel) dan kurang pihak akibat pencampuran dalil perbuatan melawan hukum dengan sengketa administratif kepengurusan yang tidak memenuhi unsur hukum yang jelas. Akibatnya, gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan rekonvensi juga ditolak karena keterkaitan dengan gugatan utama, sehingga perkara berakhir tanpa pemeriksaan pokok materiil.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa barang bukti dari kasus pidana diserahkan kepada pengurus lama pada 30 Agustus 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa pengurus lama menjual aset tanpa persetujuan anggota dan membayar success fee secara sepihak.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Rapat Anggota pada 7 November 2023 sah memberhentikan pengurus lama dan mengangkat pengurus baru.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa pengurus lama melakukan dua kali perubahan pengurus lagi melalui Akta Nomor 36 dan Akta Nomor 69 tanpa persetujuan anggota.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa mereka adalah pengurus sah berdasarkan Akta Pendirian dan amanat putusan kasasi.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa mereka telah membagikan uang tunai dan hasil penjualan aset kepada korban secara proporsional.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa Rapat Anggota Penggugat tidak memenuhi kuorum dan dilakukan secara sepihak tanpa notulen peralihan pertanggungjawaban.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dalil bahwa kepengurusan versi Penggugat tidak lagi tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Turut Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I-IV bahwa gugatan bersifat obscur libel dan kurang pihak.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mencampuradukkan dalil perbuatan melawan hukum dengan sengketa kepengurusan dan tidak menjelaskan unsur kerugian serta hubungan kausal secara rinci.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima karena tidak dapat dipisahkan dari gugatan konvensi yang ditolak.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa pengurus lama boleh jual aset dan bayar biaya sendiri tanpa izin anggota, lalu saya yang baru dipilih malah dianggap tidak sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20266, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1792 KUHPerdata", + "Pasal 1793 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1792 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1792: Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1793 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1793: Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan inti dari dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini. Majelis Hakim secara eksplisit menguji apakah tindakan Tergugat memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 (melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal) untuk menjawab pertanyaan substantif mengenai pertanggungjawaban pengurus lama atas aset. Meskipun gugatan ditolak karena obscur libel (tidak rincinya dalil), pasal ini tetap relevan secara substantif karena menjadi kerangka hukum yang diuji dalam sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1792 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemberian kuasa (mandat). Meskipun sengketa melibatkan penggantian pengurus (yang secara yuridis berkaitan dengan mandat atau kepengurusan), pertimbangan hakim dalam teks putusan tidak menguji atau menganalisis hubungan hukum berdasarkan Pasal 1792. Hakim menolak gugatan berdasarkan cacat formil (obscur libel) dan ketidakjelasan dalil perbuatan melawan hukum, bukan karena analisis substansi mengenai sah/tidaknya pemberian kuasa atau batas wewenang berdasarkan pasal ini. Jadi, hubungannya hanya insidental dan tidak menjadi dasar pertimbangan hukum substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1793 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur bentuk-bentuk pemberian kuasa. Sama seperti Pasal 1792, pasal ini tidak diuji atau dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini. Putusan berfokus pada ketidakjelasan dalil perbuatan melawan hukum (Pasal 1365) dan cacat formil gugatan, bukan pada validitas bentuk akta atau surat kuasa yang menjadi objek Pasal 1793." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 69189, + "completion_tokens": 4269 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_75_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_75_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ec2d22f348dab3190d9a448a76e9d31840983f17 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_75_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_75_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 26, + "timings": { + "parse": 0.073, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.17, + "query": 2.411, + "relevance": 53.202, + "total": 149.857 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 72294, + "marked_chars": 72519 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat; \n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili \nperkara ini; \n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp709.000,00 (tujuh ratus sembilan ribu rupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025, \noleh kami, Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, \nS.H., M.H. dan Iche Purnawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim \nAnggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk \numum pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, dengan dihadiri oleh Erni, \nS.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui \nsistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari itu juga. \n \nHakim Anggota, \n Hakim Ketua, \n \n \n \nRia Helpina, S.H., M.H. Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. \n \n \n \nIche Purnawaty, S.H., M.H. \n \nPanitera Pengganti, \n \n \nErni, S.H. \n \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 25\n\nhkama\nahkamah Agung Repu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 72519, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] serta Turut Tergugat I, II, dan III terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas empat bidang tanah dan penolakan restrukturisasi kredit, dengan permintaan pembatalan perjanjian kredit serta ganti rugi. Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini berdasarkan klausul pilihan domisili dalam Perjanjian Kredit. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 342-0002-2012-000 tanggal 5 Januari 2012 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perpanjangan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 00379/PPK/RMN/2023 tanggal 21 Desember 2023 memuat klausul pilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Depok Kelas IA di Kota Depok.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan di Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan klausul pilihan domisili dalam Perjanjian Kredit.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara karena adanya kesepakatan domisili hukum di Pengadilan Negeri Depok.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR dan pedoman teknis peradilan, gugatan harus diajukan di tempat domisili yang dipilih dalam akta, sehingga eksepsi Tergugat beralasan hukum.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] serta Turut Tergugat I, II, dan III, yang intinya menyangkut keberatan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas empat bidang tanah agunan dan penolakan permohonan restrukturisasi kredit. Penggugat memohon agar perjanjian kredit dinyatakan batal demi hukum, lelang dihentikan, serta para tergugat dihukum membayar ganti rugi materil dan imateril. Namun, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan berargumen bahwa berdasarkan klausul pilihan domisili dalam Perjanjian Kredit, perkara seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Depok. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa eksepsi tersebut terlebih dahulu dan mengabulkannya dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melanggar ketentuan yurisdiksi yang disepakati para pihak. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini dan tidak memeriksa pokok gugatan lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] serta Turut Tergugat I, II, dan III, yang intinya menyangkut keberatan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas empat bidang tanah agunan dan penolakan permohonan restrukturisasi kredit. Penggugat memohon agar perjanjian kredit dinyatakan batal demi hukum, lelang dihentikan, serta para tergugat dihukum membayar ganti rugi materil dan imateril. Namun, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan berargumen bahwa berdasarkan klausul pilihan domisili dalam Perjanjian Kredit, perkara seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Depok. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa eksepsi tersebut terlebih dahulu dan mengabulkannya dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melanggar ketentuan yurisdiksi yang disepakati para pihak. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini dan tidak memeriksa pokok gugatan lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 342-0002-2012-000 tanggal 5 Januari 2012 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perpanjangan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 00379/PPK/RMN/2023 tanggal 21 Desember 2023 memuat klausul pilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Depok Kelas IA di Kota Depok.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan di Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan klausul pilihan domisili dalam Perjanjian Kredit.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara karena adanya kesepakatan domisili hukum di Pengadilan Negeri Depok.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR dan pedoman teknis peradilan, gugatan harus diajukan di tempat domisili yang dipilih dalam akta, sehingga eksepsi Tergugat beralasan hukum.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena saya salah alamat pengadilan padahal sudah ada perjanjian kredit?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14697, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1874 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1874 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1874: Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini (asas Pacta Sunt Servanda) secara substantif menjadi dasar hukum utama dalam pertimbangan hakim untuk mengikat para pihak pada klausul pilihan domisili (yurisdiksi) yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Hakim menggunakan prinsip bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya untuk menetapkan kewenangan relatif pengadilan, yang merupakan inti dari pertanyaan mengapa gugatan ditolak karena salah alamat pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort) dan ganti rugi. Pertanyaan dan pertimbangan hukum dalam putusan ini murni berkaitan dengan kewenangan mengadili (prosedural) berdasarkan kesepakatan domisili dalam perjanjian kredit, bukan mengenai adanya perbuatan melawan hukum atau tuntutan ganti rugi kerugian. Tidak ada unsur pelanggaran hukum atau kerugian yang dianalisis berdasarkan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1874 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi dan kekuatan pembuktian tulisan di bawah tangan. Meskipun bukti awal berupa Perubahan Perjanjian Kredit digunakan, isu hukum yang diputuskan adalah kewenangan mengadili berdasarkan pilihan domisili, bukan sengketa mengenai keabsahan atau kekuatan pembuktian dokumen tersebut sebagai akta di bawah tangan versus akta otentik. Pasal ini bersifat prosedural/bukti dan tidak menjawab substansi mengapa gugatan ditolak karena salah yurisdiksi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26499, + "completion_tokens": 1200 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_76_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_76_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..09482babb3384846f702137a0419db7824d5313c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_76_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,342 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_76_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 85, + "timings": { + "parse": 0.144, + "classify": 0.0, + "condense": 461.669, + "read": 122.952, + "query": 2.061, + "relevance": 343.198, + "total": 930.023 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 274205, + "marked_chars": 274961 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \n1. Dalam Eksepsi: \n- Menolak eksepsi para Tergugat; \n2. Dalam Pokok Perkara; \n- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. \n1.489.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, \noleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Immanuel, S.H., \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 84\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 85 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM \nM.H., dan Arief Yudiarto, S.H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, \nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri \nJakarta Timur Nomor 76/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim tanggal 5 Agustus 2024, \nputusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 diucapkan dalam \npersidangan ter" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134967, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 76/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh Penggugat Budiawan melawan Tergugat I Novi Fajria Novari, Tergugat II Bestari Dunda, dan Turut Tergugat Johny Hastiar. [HAL 3-6] Penggugat dalilkan kronologi jual beli rumah di Jalan Kalisari Raya Nomor 7, Jakarta Timur (SHM No. 4055) pada Juni 2020 dengan harga Rp2.520.000.000,-. Penggugat mengklaim telah melunasi hutang agunan Tergugat di PT IIF sebesar Rp1.100.000.000,-, menyerahkan sertifikat, dan membayar sisa harga via transfer Rp700.000.000,- dan tunai Rp720.000.000,- pada 26 Juni 2020. PPJB, Akta Kuasa Jual, dan Akta Pengosongan ditandatangani di hadapan Notaris Johny Hastiar. Penggugat dalilkan Tergugat I dan II wanprestasi karena tidak mengosongkan rumah sesuai batas waktu 26 Februari 2021, terbukti dengan tiga kali somasi yang diterima Tergugat II. [HAL 7-17] Penggugat menuntut pernyataan sah jual beli, status pembeli beritikad baik, pengosongan rumah, penggantian kerugian total Rp8.262.877.831,- (termasuk nilai beli, NJOP, PBB, sewa, dan bunga), serta sita jaminan. [HAL 18-22] Tergugat I membantah dalil jual beli, menyatakan transaksi sebenarnya adalah hutang piutang untuk menebus agunan IIF. Tergugat I dalilkan Penggugat hanya membayar Rp1.800.000.000,- (Rp1.1 M ke IIF dan Rp700 M transfer), sementara Rp720.000.000,- hanyalah bunga 5% selama 8 bulan yang dicatat dalam PPJB namun uang tunai tersebut tidak pernah diserahkan (hanya kuitansi). Tergugat I dalilkan Penggugat memaksa pembuatan surat buy back dan cek kosong senilai Rp2.520.000.000,-, yang saat dicairkan ditolak BCA karena dana kurang, lalu Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi. [HAL 23-30] Tergugat I mengajukan eksepsi kurang pihak (broker, IIF, Kantor Pertanahan) dan gugatan obscur libellum karena ketidaksesuaian Surat Kuasa dengan gugatan serta ketidakjelasan hubungan hukum dan perincian kerugian. [HAL 31-39] Dalam pokok perkara, Tergugat I dalilkan PPJB adalah akta simulasi dengan \"sebab yang palsu\" untuk menyelubungi hutang piutang, sehingga batal demi hukum berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata dan Yurisprudensi MA No. 1947 K/Pdt/1992. Tergugat I juga dalilkan adanya paksaan/undue influence akibat keterpurukan ekonomi masa pandemi. Akta Kuasa Jual dan Pengosongan dianggap batal otomatis karena PPJB cacat hukum. Tergugat I menolak sita jaminan karena nilai pasar rumah (Rp7 M) jauh di atas harga jual, sehingga tidak ada risiko kerugian negara atau Penggugat. [HAL 40-42] Tergugat II memberikan jawaban yang substansial sama dengan Tergugat I, menolak dalil jual beli dan menegaskan bahwa transaksi adalah hutang piutang untuk penebusan agunan, serta membantah penyerahan uang tunai Rp720.000.000,-." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134964, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 76/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh Penggugat Budiawan melawan Tergugat I Novi Fajria Novari, Tergugat II Bestari Dunda, dan Turut Tergugat Johny Hastiar. [HAL 3-6] Penggugat dalilkan kronologi jual beli rumah di Jalan Kalisari Raya Nomor 7, Jakarta Timur (SHM No. 4055) pada Juni 2020 dengan harga Rp2.520.000.000,-. Penggugat mengklaim telah melunasi hutang agunan Tergugat di PT IIF sebesar Rp1.100.000.000,-, menyerahkan sertifikat, dan membayar sisa harga via transfer Rp700.000.000,- dan tunai Rp720.000.000,- pada 26 Juni 2020. PPJB, Akta Kuasa Jual, dan Akta Pengosongan ditandatangani di hadapan Notaris Johny Hastiar. Penggugat dalilkan Tergugat I dan II wanprestasi karena tidak mengosongkan rumah sesuai batas waktu 26 Februari 2021, terbukti dengan tiga kali somasi yang diterima Tergugat II. [HAL 7-17] Penggugat menuntut pernyataan sah jual beli, status pembeli beritikad baik, pengosongan rumah, penggantian kerugian total Rp8.262.877.831,- (termasuk nilai beli, NJOP, PBB, sewa, dan bunga), serta sita jaminan. [HAL 18-22] Tergugat I membantah dalil jual beli, menyatakan transaksi sebenarnya adalah hutang piutang untuk menebus agunan IIF. Tergugat I dalilkan Penggugat hanya membayar Rp1.800.000.000,- (Rp1.1 M ke IIF dan Rp700 M transfer), sementara Rp720.000.000,- hanyalah bunga 5% selama 8 bulan yang dicatat dalam PPJB namun uang tunai tersebut tidak pernah diserahkan (hanya kuitansi). Tergugat I dalilkan Penggugat memaksa pembuatan surat buy back dan cek kosong senilai Rp2.520.000.000,-, yang saat dicairkan ditolak BCA karena dana kurang, lalu Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi. [HAL 23-30] Tergugat I mengajukan eksepsi kurang pihak (broker, IIF, Kantor Pertanahan) dan gugatan obscur libellum karena ketidaksesuaian Surat Kuasa dengan gugatan serta ketidakjelasan hubungan hukum dan perincian kerugian. [HAL 31-39] Dalam pokok perkara, Tergugat I dalilkan PPJB adalah akta simulasi dengan \"sebab yang palsu\" untuk menyelubungi hutang piutang, sehingga batal demi hukum berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata dan Yurisprudensi MA No. 1947 K/Pdt/1992. Tergugat I juga dalilkan adanya paksaan/undue influence akibat keterpurukan ekonomi masa pandemi. Akta Kuasa Jual dan Pengosongan dianggap batal otomatis karena PPJB cacat hukum. Tergugat I menolak sita jaminan karena nilai pasar rumah (Rp7 M) jauh di atas harga jual, sehingga tidak ada risiko kerugian negara atau Penggugat. [HAL 40-42] Tergugat II memberikan jawaban yang substansial sama dengan Tergugat I, menolak dalil jual beli dan menegaskan bahwa transaksi adalah hutang piutang untuk penebusan agunan, serta membantah penyerahan uang tunai Rp720.000.000,-. [HAL 43-62] Tergugat I dan II dalilkan sisa pembayaran Rp720.000.000,- dalam PPJB merupakan perhitungan bunga 5% selama 8 bulan dari total pinjaman Rp1.800.000.000,-, bukan pembayaran tunai yang sebenarnya diserahkan, sehingga total hutang menjadi Rp2.520.000.000,-. Tergugat dalilkan Penggugat memanfaatkan kondisi lemah mereka (undue influence) dan ancaman tidak langsung untuk memaksa penandatanganan PPJB, Akta Kuasa Jual, dan Akta Pengosongan serta penyerahan cek kosong senilai Rp2.520.000.000,- untuk mencegah pelelangan agunan oleh PT IIF. Tergugat dalilkan PPJB bersifat simulasi (\"sebab yang palsu\") untuk menyelubungi hutang piutang sehingga batal demi hukum menurut Pasal 1335 KUHPerdata dan Yurisprudensi MA No. 1947 K/Pdt/1992, yang otomatis membatalkan akta turunannya. Tergugat juga mengajukan eksepsi kurang pihak (broker, PT IIF, Kantor Pertanahan) dan obscur libellum karena ketidaksesuaian Surat Kuasa Khusus dengan daftar tergugat dalam gugatan serta ketidakjelasan perincian kerugian dan hubungan hukum. Tergugat menolak sita jaminan karena nilai pasar rumah (Rp7.019.650.000,-) jauh di atas harga jual, sehingga tidak ada risiko kerugian negara. Tergugat menyatakan itikad baik dengan kesiapan membayar hutang Rp2.520.000.000,- melalui kepolisian, namun ditolak Penggugat yang kemudian menaikkan harga tuntutan. [HAL 63-83] Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-31) termasuk PPJB, bukti transfer, kuitansi, dan somasi, serta menghadirkan dua saksi (Fajar Maesaputra dan Tantio Yurianny) yang mendukung dalil jual beli dan pembayaran. Tergugat mengajukan bukti surat (T1.2-1 s.d. T1.2-8) dan menghadirkan saksi fakta (Fenty Imeldawati) yang membantah penyerahan tunai Rp700.000.000,- serta saksi ahli (Arnold Januar Pardamean Nainggolan) yang menegaskan perbedaan konsep utang piutang dan jual beli, serta syarat sahnya perjanjian. Majelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak dengan alasan kewenangan Penggugat menentukan tergugat, dan menolak eksepsi obscur libellum karena Surat Kuasa Khusus telah memenuhi syarat penyebutan pihak secara jelas sesuai SEMA No 7 Tahun 2012." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 8030, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 76/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh Penggugat Budiawan melawan Tergugat I Novi Fajria Novari, Tergugat II Bestari Dunda, dan Turut Tergugat Johny Hastiar. [HAL 3-6] Penggugat dalilkan kronologi jual beli rumah di Jalan Kalisari Raya Nomor 7, Jakarta Timur (SHM No. 4055) pada Juni 2020 dengan harga Rp2.520.000.000,-. Penggugat mengklaim telah melunasi hutang agunan Tergugat di PT IIF sebesar Rp1.100.000.000,-, menyerahkan sertifikat, dan membayar sisa harga via transfer Rp700.000.000,- dan tunai Rp720.000.000,- pada 26 Juni 2020. PPJB, Akta Kuasa Jual, dan Akta Pengosongan ditandatangani di hadapan Notaris Johny Hastiar. Penggugat dalilkan Tergugat I dan II wanprestasi karena tidak mengosongkan rumah sesuai batas waktu 26 Februari 2021, terbukti dengan tiga kali somasi yang diterima Tergugat II. [HAL 7-17] Penggugat menuntut pernyataan sah jual beli, status pembeli beritikad baik, pengosongan rumah, penggantian kerugian total Rp8.262.877.831,- (termasuk nilai beli, NJOP, PBB, sewa, dan bunga), serta sita jaminan. [HAL 18-22] Tergugat I membantah dalil jual beli, menyatakan transaksi sebenarnya adalah hutang piutang untuk menebus agunan IIF. Tergugat I dalilkan Penggugat hanya membayar Rp1.800.000.000,- (Rp1.1 M ke IIF dan Rp700 M transfer), sementara Rp720.000.000,- hanyalah bunga 5% selama 8 bulan yang dicatat dalam PPJB namun uang tunai tersebut tidak pernah diserahkan (hanya kuitansi). Tergugat I dalilkan Penggugat memaksa pembuatan surat buy back dan cek kosong senilai Rp2.520.000.000,-, yang saat dicairkan ditolak BCA karena dana kurang, lalu Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi. [HAL 23-30] Tergugat I mengajukan eksepsi kurang pihak (broker, IIF, Kantor Pertanahan) dan gugatan obscur libellum karena ketidaksesuaian Surat Kuasa dengan gugatan serta ketidakjelasan hubungan hukum dan perincian kerugian. [HAL 31-39] Dalam pokok perkara, Tergugat I dalilkan PPJB adalah akta simulasi dengan \"sebab yang palsu\" untuk menyelubungi hutang piutang, sehingga batal demi hukum berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata dan Yurisprudensi MA No. 1947 K/Pdt/1992. Tergugat I juga dalilkan adanya paksaan/undue influence akibat keterpurukan ekonomi masa pandemi. Akta Kuasa Jual dan Pengosongan dianggap batal otomatis karena PPJB cacat hukum. Tergugat I menolak sita jaminan karena nilai pasar rumah (Rp7 M) jauh di atas harga jual, sehingga tidak ada risiko kerugian negara atau Penggugat. [HAL 40-42] Tergugat II memberikan jawaban yang substansial sama dengan Tergugat I, menolak dalil jual beli dan menegaskan bahwa transaksi adalah hutang piutang untuk penebusan agunan, serta membantah penyerahan uang tunai Rp720.000.000,-. [HAL 43-62] Tergugat I dan II dalilkan sisa pembayaran Rp720.000.000,- dalam PPJB merupakan perhitungan bunga 5% selama 8 bulan dari total pinjaman Rp1.800.000.000,-, bukan pembayaran tunai yang sebenarnya diserahkan, sehingga total hutang menjadi Rp2.520.000.000,-. Tergugat dalilkan Penggugat memanfaatkan kondisi lemah mereka (undue influence) dan ancaman tidak langsung untuk memaksa penandatanganan PPJB, Akta Kuasa Jual, dan Akta Pengosongan serta penyerahan cek kosong senilai Rp2.520.000.000,- untuk mencegah pelelangan agunan oleh PT IIF. Tergugat dalilkan PPJB bersifat simulasi (\"sebab yang palsu\") untuk menyelubungi hutang piutang sehingga batal demi hukum menurut Pasal 1335 KUHPerdata dan Yurisprudensi MA No. 1947 K/Pdt/1992, yang otomatis membatalkan akta turunannya. Tergugat juga mengajukan eksepsi kurang pihak (broker, PT IIF, Kantor Pertanahan) dan obscur libellum karena ketidaksesuaian Surat Kuasa Khusus dengan daftar tergugat dalam gugatan serta ketidakjelasan perincian kerugian dan hubungan hukum. Tergugat menolak sita jaminan karena nilai pasar rumah (Rp7.019.650.000,-) jauh di atas harga jual, sehingga tidak ada risiko kerugian negara. Tergugat menyatakan itikad baik dengan kesiapan membayar hutang Rp2.520.000.000,- melalui kepolisian, namun ditolak Penggugat yang kemudian menaikkan harga tuntutan. [HAL 63-83] Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-31) termasuk PPJB, bukti transfer, kuitansi, dan somasi, serta menghadirkan dua saksi (Fajar Maesaputra dan Tantio Yurianny) yang mendukung dalil jual beli dan pembayaran. Tergugat mengajukan bukti surat (T1.2-1 s.d. T1.2-8) dan menghadirkan saksi fakta (Fenty Imeldawati) yang membantah penyerahan tunai Rp700.000.000,- serta saksi ahli (Arnold Januar Pardamean Nainggolan) yang menegaskan perbedaan konsep utang piutang dan jual beli, serta syarat sahnya perjanjian. Majelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak dengan alasan kewenangan Penggugat menentukan tergugat, dan menolak eksepsi obscur libellum karena Surat Kuasa Khusus telah memenuhi syarat penyebutan pihak secara jelas sesuai SEMA No 7 Tahun 2012. [HAL 84-85] Majelis Hakim mempertimbangkan bukti T1.2-6a, T1.2-6b, dan T1.2-7 yang merujuk pada perkara perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim, yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 9 Agustus 2024. Karena perkara aquo (didaftarkan 5 Februari 2024) memiliki pihak pokok dan sumber pokok sengketa yang sama dengan perkara No. 69/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim yang masih dalam proses saat pengajuan gugatan ini, maka gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil dan prematur. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard atau NO) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.489.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 76/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM diajukan oleh Penggugat Budiawan melawan Tergugat I Novi Fajria Novari, Tergugat II Bestari Dunda, dan Turut Tergugat Johny Hastiar. [HAL 3-6] Penggugat dalilkan kronologi jual beli rumah di Jalan Kalisari Raya Nomor 7, Jakarta Timur (SHM No. 4055) pada Juni 2020 dengan harga Rp2.520.000.000,-. Penggugat mengklaim telah melunasi hutang agunan Tergugat di PT IIF sebesar Rp1.100.000.000,-, menyerahkan sertifikat, dan membayar sisa harga via transfer Rp700.000.000,- dan tunai Rp720.000.000,- pada 26 Juni 2020. PPJB, Akta Kuasa Jual, dan Akta Pengosongan ditandatangani di hadapan Notaris Johny Hastiar. Penggugat dalilkan Tergugat I dan II wanprestasi karena tidak mengosongkan rumah sesuai batas waktu 26 Februari 2021, terbukti dengan tiga kali somasi yang diterima Tergugat II. [HAL 7-17] Penggugat menuntut pernyataan sah jual beli, status pembeli beritikad baik, pengosongan rumah, penggantian kerugian total Rp8.262.877.831,- (termasuk nilai beli, NJOP, PBB, sewa, dan bunga), serta sita jaminan. [HAL 18-22] Tergugat I membantah dalil jual beli, menyatakan transaksi sebenarnya adalah hutang piutang untuk menebus agunan IIF. Tergugat I dalilkan Penggugat hanya membayar Rp1.800.000.000,- (Rp1.1 M ke IIF dan Rp700 M transfer), sementara Rp720.000.000,- hanyalah bunga 5% selama 8 bulan yang dicatat dalam PPJB namun uang tunai tersebut tidak pernah diserahkan (hanya kuitansi). Tergugat I dalilkan Penggugat memaksa pembuatan surat buy back dan cek kosong senilai Rp2.520.000.000,-, yang saat dicairkan ditolak BCA karena dana kurang, lalu Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi. [HAL 23-30] Tergugat I mengajukan eksepsi kurang pihak (broker, IIF, Kantor Pertanahan) dan gugatan obscur libellum karena ketidaksesuaian Surat Kuasa dengan gugatan serta ketidakjelasan hubungan hukum dan perincian kerugian. [HAL 31-39] Dalam pokok perkara, Tergugat I dalilkan PPJB adalah akta simulasi dengan \"sebab yang palsu\" untuk menyelubungi hutang piutang, sehingga batal demi hukum berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata dan Yurisprudensi MA No. 1947 K/Pdt/1992. Tergugat I juga dalilkan adanya paksaan/undue influence akibat keterpurukan ekonomi masa pandemi. Akta Kuasa Jual dan Pengosongan dianggap batal otomatis karena PPJB cacat hukum. Tergugat I menolak sita jaminan karena nilai pasar rumah (Rp7 M) jauh di atas harga jual, sehingga tidak ada risiko kerugian negara atau Penggugat. [HAL 40-42] Tergugat II memberikan jawaban yang substansial sama dengan Tergugat I, menolak dalil jual beli dan menegaskan bahwa transaksi adalah hutang piutang untuk penebusan agunan, serta membantah penyerahan uang tunai Rp720.000.000,-. [HAL 43-62] Tergugat I dan II dalilkan sisa pembayaran Rp720.000.000,- dalam PPJB merupakan perhitungan bunga 5% selama 8 bulan dari total pinjaman Rp1.800.000.000,-, bukan pembayaran tunai yang sebenarnya diserahkan, sehingga total hutang menjadi Rp2.520.000.000,-. Tergugat dalilkan Penggugat memanfaatkan kondisi lemah mereka (undue influence) dan ancaman tidak langsung untuk memaksa penandatanganan PPJB, Akta Kuasa Jual, dan Akta Pengosongan serta penyerahan cek kosong senilai Rp2.520.000.000,- untuk mencegah pelelangan agunan oleh PT IIF. Tergugat dalilkan PPJB bersifat simulasi (\"sebab yang palsu\") untuk menyelubungi hutang piutang sehingga batal demi hukum menurut Pasal 1335 KUHPerdata dan Yurisprudensi MA No. 1947 K/Pdt/1992, yang otomatis membatalkan akta turunannya. Tergugat juga mengajukan eksepsi kurang pihak (broker, PT IIF, Kantor Pertanahan) dan obscur libellum karena ketidaksesuaian Surat Kuasa Khusus dengan daftar tergugat dalam gugatan serta ketidakjelasan perincian kerugian dan hubungan hukum. Tergugat menolak sita jaminan karena nilai pasar rumah (Rp7.019.650.000,-) jauh di atas harga jual, sehingga tidak ada risiko kerugian negara. Tergugat menyatakan itikad baik dengan kesiapan membayar hutang Rp2.520.000.000,- melalui kepolisian, namun ditolak Penggugat yang kemudian menaikkan harga tuntutan. [HAL 63-83] Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-31) termasuk PPJB, bukti transfer, kuitansi, dan somasi, serta menghadirkan dua saksi (Fajar Maesaputra dan Tantio Yurianny) yang mendukung dalil jual beli dan pembayaran. Tergugat mengajukan bukti surat (T1.2-1 s.d. T1.2-8) dan menghadirkan saksi fakta (Fenty Imeldawati) yang membantah penyerahan tunai Rp700.000.000,- serta saksi ahli (Arnold Januar Pardamean Nainggolan) yang menegaskan perbedaan konsep utang piutang dan jual beli, serta syarat sahnya perjanjian. Majelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak dengan alasan kewenangan Penggugat menentukan tergugat, dan menolak eksepsi obscur libellum karena Surat Kuasa Khusus telah memenuhi syarat penyebutan pihak secara jelas sesuai SEMA No 7 Tahun 2012. [HAL 84-85] Majelis Hakim mempertimbangkan bukti T1.2-6a, T1.2-6b, dan T1.2-7 yang merujuk pada perkara perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim, yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 9 Agustus 2024. Karena perkara aquo (didaftarkan 5 Februari 2024) memiliki pihak pokok dan sumber pokok sengketa yang sama dengan perkara No. 69/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim yang masih dalam proses saat pengajuan gugatan ini, maka gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil dan prematur. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard atau NO) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.489.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 5425, + "frame": "Penggugat Budiawan menggugat Tergugat I Novi Fajria Novari, Tergugat II Bestari Dunda, dan Turut Tergugat Johny Hastiar terkait sengketa jual beli rumah yang diklaim telah dilunasi namun tidak dikosongkan sesuai perjanjian. Penggugat meminta pernyataan sah jual beli, pengosongan rumah, status pembeli beritikad baik, penggantian kerugian, dan sita jaminan. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap prematur dan memiliki pihak pokok serta sumber sengketa yang sama dengan perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan telah melakukan jual beli rumah dengan Tergugat I dan II pada Juni 2020 dengan harga Rp2.520.000.000,- yang telah dilunasi melalui pembayaran ke PT IIF, transfer, dan tunai.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan Tergugat I dan II wanprestasi karena tidak mengosongkan rumah sesuai batas waktu 26 Februari 2021.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II dalilkan transaksi sebenarnya adalah hutang piutang untuk menebus agunan, bukan jual beli, dan PPJB bersifat simulasi.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II dalilkan uang tunai Rp720.000.000,- yang dicatat dalam PPJB adalah bunga pinjaman, bukan pembayaran tunai yang diserahkan.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak dan eksepsi obscur libellum yang diajukan oleh Tergugat.", + "page": 63, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan ini memiliki pihak pokok dan sumber pokok sengketa yang sama dengan perkara No. 69/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat cacat formil dan prematur sehingga tidak dapat diterima.", + "page": 85, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Budiawan mengajukan gugitan perdata terhadap Tergugat I Novi Fajria Novari, Tergugat II Bestari Dunda, dan Turut Tergugat Johny Hastiar dengan dalil adanya jual beli rumah yang telah dibayar lunasi namun tidak dikosongkan sesuai perjanjian. Penggugat menuntut pernyataan sah jual beli, pengosongan rumah, status pembeli beritikad baik, penggantian kerugian, dan sita jaminan. Tergugat membantah adanya jual beli, menyatakan transaksi tersebut adalah hutang piutang dengan PPJB yang bersifat simulasi, serta mengajukan eksepsi kurang pihak dan obscur libellum. Majelis Hakim menolak eksepsi formil tersebut namun kemudian memeriksa substansi kelayakan penerimaan gugatan. Majelis Hakim menemukan bahwa perkara ini memiliki pihak pokok dan sumber sengketa yang sama dengan perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan dinyatakan cacat formil dan prematur. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Budiawan mengajukan gugitan perdata terhadap Tergugat I Novi Fajria Novari, Tergugat II Bestari Dunda, dan Turut Tergugat Johny Hastiar dengan dalil adanya jual beli rumah yang telah dibayar lunasi namun tidak dikosongkan sesuai perjanjian. Penggugat menuntut pernyataan sah jual beli, pengosongan rumah, status pembeli beritikad baik, penggantian kerugian, dan sita jaminan. Tergugat membantah adanya jual beli, menyatakan transaksi tersebut adalah hutang piutang dengan PPJB yang bersifat simulasi, serta mengajukan eksepsi kurang pihak dan obscur libellum. Majelis Hakim menolak eksepsi formil tersebut namun kemudian memeriksa substansi kelayakan penerimaan gugatan. Majelis Hakim menemukan bahwa perkara ini memiliki pihak pokok dan sumber sengketa yang sama dengan perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan dinyatakan cacat formil dan prematur. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan telah melakukan jual beli rumah dengan Tergugat I dan II pada Juni 2020 dengan harga Rp2.520.000.000,- yang telah dilunasi melalui pembayaran ke PT IIF, transfer, dan tunai.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan Tergugat I dan II wanprestasi karena tidak mengosongkan rumah sesuai batas waktu 26 Februari 2021.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II dalilkan transaksi sebenarnya adalah hutang piutang untuk menebus agunan, bukan jual beli, dan PPJB bersifat simulasi.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II dalilkan uang tunai Rp720.000.000,- yang dicatat dalam PPJB adalah bunga pinjaman, bukan pembayaran tunai yang diserahkan.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak dan eksepsi obscur libellum yang diajukan oleh Tergugat.", + "page": 63, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan ini memiliki pihak pokok dan sumber pokok sengketa yang sama dengan perkara No. 69/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat cacat formil dan prematur sehingga tidak dapat diterima.", + "page": 85, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas beli rumah tapi pemiliknya tidak mau mengosongkan rumah, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7073, + "candidates": [ + "Pasal 584 KUHPerdata", + "Pasal 1152 KUHPerdata", + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1319 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1324 KUHPerdata", + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 584 KUHPerdata", + "text": "Pasal 584: Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1152 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1152: Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali. Pasal 1152 bis Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1319 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1319: Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1324 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1324: Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 584 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang cara memperoleh hak milik (termasuk penyerahan berdasarkan peristiwa perdata). Meskipun relevan secara substantif dengan pemindahan hak milik, dalam konteks pertanyaan 'apa yang harus dilakukan' untuk kasus wanprestasi jual beli, pasal ini lebih bersifat definisi akibat hukum daripada dasar tuntutan utama (wanprestasi) yang lebih spesifik diatur dalam pasal perikatan. Namun, berdasarkan instruksi ketat untuk menilai relevansi substantif, pasal ini mengatur unsur 'penyerahan' yang menjadi objek sengketa. Tapi, melihat daftar kandidat, pasal 1233-1243 lebih langsung menjawab mekanisme tuntutan wanprestasi. Pasal 584 sering kali menjadi dasar argumen pemindahan hak, tapi bukan alat tuntutan utama untuk memaksa pengosongan rumah akibat tidak dipenuhi kewajibannya. Lebih tepat dianggap tidak relevan langsung sebagai 'solusi' dibanding pasal wanprestasi, atau bisa dianggap relevan lemah. Namun, aturan prioritas: jika ada pasal yang mengatur secara spesifik tentang pelaksanaan perjanjian dan wanprestasi, pasal umum tentang perolehan hak milik kurang menjadi fokus utama 'tuntutan'. Mari kita lihat apakah ada alasan kuat untuk false. Ya, karena pertanyaan fokus pada 'pemilik tidak mau mengosongkan' setelah bayar lunas. Ini adalah masalah pelaksanaan perjanjian (wanprestasi), bukan sengketa siapa pemiliknya (meskipun terkait). Pasal 584 mengatur perolehan hak, bukan kewajiban menyerahkan barang. Jadi, false karena tidak mengatur kewajiban/akibat pelanggaran perjanjian secara langsung." + }, + { + "pasal": "Pasal 1152 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang hak gadai atas barang bergerak. Pertanyaan berkaitan dengan jual beli rumah (barang tidak bergerak) dan kewajiban menyerahkan rumah. Tidak ada unsur gadai atau barang bergerak dalam fakta pertanyaan. Fakta pemicu unsur pasal tidak muncul." + }, + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menyatakan bahwa perikatan lahir karena persetujuan. Dalam pertanyaan, hubungan hukum antara pembeli dan penjual lahir dari perjanjian jual beli. Ini adalah dasar substantif bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual. Pasal ini menjadi fondasi teori hukum yang menopang alasan bahwa penjual terikat oleh perjanjian yang dibuatnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu (menyerahkan rumah) atau berbuat sesuatu. Dalam pertanyaan, kewajiban penjual adalah 'memberikan' (menyerahkan/mengosongkan) rumah. Pasal ini secara langsung mengatur hak/kewajiban yang disengketakan, yaitu kewajiban penjual untuk menyerahkan barang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai). Dalam pertanyaan, pemilik rumah 'tidak mau mengosongkan' padahal sudah lunas. Ini adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban. Untuk menuntut pelaksanaan atau ganti rugi, pembeli harus membuktikan bahwa penjual telah lalai (biasanya dengan surat teguran). Pasal ini mengatur syarat agar penjual dapat dianggap lalai, yang merupakan unsur penting dalam menjawab pertanyaan tentang langkah hukum yang harus ditempuh." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tak dipenuhinya perikatan. Dalam pertanyaan, pembeli sudah bayar lunas tapi rumah tidak dikosongkan. Pembeli mungkin mengalami kerugian (misalnya harus sewa tempat lain) atau ingin menuntut pelaksanaan perjanjian. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menuntut akibat hukum dari ketidakpatuhan penjual, sehingga relevan secara substantif dengan solusi hukum yang dicari." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan sebagai perbuatan mengikatkan diri. Ini adalah dasar hukum bahwa perjanjian jual beli yang dibuat antara pembeli dan penjual memiliki kekuatan mengikat. Tanpa dasar ini, tidak ada kewajiban hukum yang dapat ditegakkan. Pasal ini menjadi prinsip/kerangka yang menopang alasan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1319 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menyatakan bahwa semua persetujuan, baik yang bernama maupun tidak, tunduk pada peraturan umum. Jual beli rumah adalah persetujuan yang diatur dalam KUHPerdata. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian jual beli tersebut tunduk pada aturan KUHPerdata, sehingga aturan-aturan tentang wanprestasi (seperti pasal 1238, 1243) dapat diterapkan. Ini menjadi kerangka hukum yang menopang penerapan pasal-pasal lain." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya persetujuan. Dalam pertanyaan, asumsi dasar adalah ada perjanjian jual beli yang sah. Jika pembeli ingin menuntut, ia harus memastikan perjanjiannya sah menurut pasal ini. Meskipun pertanyaan tidak menyebutkan cacat persetujuan, pasal ini relevan sebagai kerangka untuk menilai validitas dasar hubungan hukum yang disengketakan. Jika perjanjian tidak sah, maka tidak ada kewajiban. Jadi, ini adalah unsur yang perlu dinilai." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam pertanyaan, tidak ada fakta atau dalil bahwa perjanjian jual beli tersebut dibuat karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Fakta pemicu unsur pasal sama sekali tidak muncul. Relevansi hanya muncul dari skenario hipotetis yang tidak didukung fakta." + }, + { + "pasal": "Pasal 1324 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan paksaan. Sama seperti pasal 1321, tidak ada fakta paksaan dalam pertanyaan. Fakta pemicu unsur pasal tidak muncul." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang persetujuan tanpa sebab atau sebab palsu/terlarang. Tidak ada fakta dalam pertanyaan yang menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tersebut tidak mempunyai sebab atau sebabnya terlarang. Fakta pemicu unsur pasal tidak muncul." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang. Tidak ada fakta bahwa sebab perjanjian jual beli rumah ini terlarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Fakta pemicu unsur pasal tidak muncul." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menyatakan bahwa persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini adalah prinsip utama yang menopang alasan hakim dan jawaban pertanyaan: penjual wajib melaksanakan perjanjiannya (mengosongkan rumah) karena perjanjian tersebut mengikat. Pasal ini menjadi prinsip/kerangka yang menopang alasan hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menyatakan bahwa persetujuan mengikat juga pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dalam konteks jual beli rumah, kewajiban untuk menyerahkan rumah yang bersih dan bebas sengketa (mengosongkan) sering kali dianggap sebagai kewajiban tambahan yang dituntut berdasarkan sifat perjanjian dan keadilan. Pasal ini relevan sebagai kerangka untuk memperluas kewajiban penjual." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun secara teoritis ketidakserahan rumah bisa dianggap perbuatan melawan hukum, dalam sengketa kontrak (jual beli), hukum perjanjian (wanprestasi) adalah lex specialis yang lebih tepat dan umum digunakan. Pertanyaan 'apa yang harus dilakukan' dalam konteks jual beli lebih mengarah pada tuntutan wanprestasi daripada perbuatan melawan hukum. Namun, apakah ini false? Instruksi mengatakan: 'Pasal tidak menjadi tidak relevan hanya karena ... ada pasal lain yang lebih spesifik'. Tapi, apakah ada hubungan substantif? Ya, tapi biasanya gugatan perbuatan melawan hukum dalam konteks kontrak ditolak jika ada hubungan kontraktual. Jadi, relevansinya lemah atau prosedural dalam arti bahwa ini adalah alternatif yang kurang tepat. Namun, jika kita lihat fakta, 'tidak mau mengosongkan' adalah pelanggaran perjanjian. Pasal 1365 lebih cocok untuk kasus di mana tidak ada perjanjian. Karena ada perjanjian, pasal 1233-1243 lebih relevan. Apakah 1365 false? Ya, karena inti hukum pertanyaan berada pada hubungan kontraktual, sehingga pasal perbuatan melawan hukum hanya kebetulan dikutip atau sebagai alternatif yang lemah, bukan jawaban substantif utama. Lebih baik false karena fakta pemicu (perbuatan melawan hukum tanpa dasar kontrak) tidak ada, karena di sini ada kontrak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli. Dalam pertanyaan, sengketa muncul dari perjanjian jual beli rumah. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk mengidentifikasi jenis perjanjian yang disengketakan, sehingga aturan-aturan tentang jual beli dapat diterapkan. Ini relevan sebagai kerangka yang menopang alasan hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menyatakan bahwa jual beli terjadi sejak kesepakatan, meskipun barang belum diserahkan. Ini relevan untuk menegaskan bahwa hak pembeli sudah timbul sejak kesepakatan, dan penjual wajib menyerahkan barang. Pasal ini mengatur unsur perjanjian jual beli yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (beban pembuktian). Instruksi secara eksplisit menyatakan bahwa pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti, beban pembuktian) adalah tidak relevan karena bukan jawaban substantif. Pasal ini dikutip di hampir semua perkara dan bukan jawaban substantif untuk masalah 'apa yang harus dilakukan' secara materiil." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1319 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 88061, + "completion_tokens": 7255 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_83_Pdt.Bth_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_83_Pdt.Bth_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bd76806f46cb579c5a83389bde63668c3cd8f896 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_83_Pdt.Bth_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,250 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_83_Pdt.Bth_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 80, + "timings": { + "parse": 0.137, + "classify": 0.0, + "condense": 326.27, + "read": 128.484, + "query": 3.755, + "relevance": 130.335, + "total": 588.982 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 217087, + "marked_chars": 217798 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI: \n \nMenolak eksepsi Terbantah untuk seluruhnya; \nDALAM POKOK PERKARA: \n1. Menolak bantahan Para Pembantah seluruhnya; \n2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar; \n3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pembantah sejumlah Rp \n2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah); \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 79\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 80 dari 80 Putusan Perdata Bantahan Nomor 83/Pdt.Bth/2025/PN JKT.TIM \n \n \nDemikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober \n2025, oleh kami, RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.,M.H., sebagai Hakim \nKetua, NI WAYAN WIRAWATI, S.H. M.Si. dan RIA HELPINA, S.H. M.H., \nmasing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat \nPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 83/Pdt.Bth/2025 \n/PN.JKT TIM, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134959, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata bantahan pihak ketiga Nomor 83/Pdt.Bth/2025/PN JKT.TIM melibatkan Para Pelawan/Pembantah (Ir. Dinar Panjaitan, Ilodye Marcelyn Taruly, dan Filino Nicholas Liberty) melawan Terlawan/Terbantah (Perum Perumnas) serta Turut Terlawan/Terbantah (keluarga Hitelina Sinaga dan keluarga H. Meran). [HAL 4-14] Para Pelawan/Pembantah, sebagai ahli waris Alm. Bandjar Marpaung, mengajukan derden verzet terhadap Penetapan Eksekusi Ketua PN Jakarta Timur Nomor 35/2022 Eks/PN.Jkt.Tim jo Putusan perkara Nomor 369/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim jo Nomor 237/Pdt/2021/PT.DKI jo Nomor 1784 K/Pdt/2022. Mereka dalilkan kepemilikan atas \"Objek Tanah\" (awalnya 4 bidang, kemudian dikoreksi menjadi 2 bidang: tanah 62 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 216/2005 dan tanah 500 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 190/2023) yang secara tidak sah diikutsertakan dalam eksekusi pengosongan tanah milik Perumnas. Para Pelawan/Pembantah menuntut pembatalan penetapan eksekusi, pernyataan non-eksekutabel putusan asal, dan pengakuan kepemilikan sah atas Objek Tanah, dengan alasan eksekusi dilakukan tanpa pemeriksaan setempat dan tanpa melibatkan mereka sebagai pihak. [HAL 15-22] Proses mediasi gagal. Para Pelawan/Pembantah mengajukan perbaikan gugatan yang mengubah klaim kepemilikan dari empat bidang tanah menjadi dua bidang tanah spesifik (62 m² dan 500 m²) dengan dasar bukti yang berbeda dari gugatan awal, yaitu Akta Jual Beli No. 216/2005 dan Akta Jual Beli No. 190/2023. [HAL 23-39] Terlawan/Terbantah mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara. Secara eksepsi, Terlawan menyanggah syarat formil karena eksekusi pengosongan telah selesai pada 12 Februari 2025, sehari sebelum bantahan didaftarkan pada 11/12 Februari 2025, sehingga menurut SE MA No. 4/2014 dan yurisprudensi, bantahan tidak lagi relevan dan harus diganti gugatan baru. Terlawan juga menyanggah legal standing Para Pelawan/Pembantah karena mereka hanya memiliki Akta Jual Beli (girik) bukan sertifikat, dan menyanggah perbaikan gugatan sebagai perubahan substansi pokok yang melanggar Pasal 127 Rv. Secara pokok, Terlawan dalilkan bahwa Objek Eksekusi adalah tanah seluas ±575,155 m² atas Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Pulogebang yang sah milik Perumnas berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, dan Para Pelawan/Pembantah bukan pemilik sah. [HAL 40-48] Pembuktian dilakukan melalui alat bukti surat dan saksi. Saksi Para Pelawan (H. Abdul Nasir Kasim) mengakui menjual tanah ke Bandjar Marpaung pada 2005 namun mengakui tanah tersebut telah diserahkan ke Perumnas sejak 1981. Saksi Terlawan (Joko Wicahanto) menjelaskan bahwa tanah Girik C.903 telah dibebaskan oleh Perumnas pada 1981 dan Bandjar Marpaung hanya meminjam sebagian lahan untuk akses jalan sampah. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 19 September 2025, di mana Objek Tanah yang ditunjuk Para Pelawan/Pembantah (Girik C.903) ternyata berada di dalam wilayah Perumnas dan merupakan tanah yang telah dibebaskan pada 1981, bukan Girik C.2540 seperti diklaim dalam perbaikan gugatan." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 84339, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata bantahan pihak ketiga Nomor 83/Pdt.Bth/2025/PN JKT.TIM melibatkan Para Pelawan/Pembantah (Ir. Dinar Panjaitan, Ilodye Marcelyn Taruly, dan Filino Nicholas Liberty) sebagai ahli waris Alm. Bandjar Marpaung melawan Terlawan/Terbantah (Perum Perumnas) serta Turut Terlawan/Terbantah (keluarga Hitelina Sinaga dan keluarga H. Meran). [HAL 4-14] Para Pelawan/Pembantah mengajukan derden verzet terhadap Penetapan Eksekusi Ketua PN Jakarta Timur Nomor 35/2022 Eks/PN.Jkt.Tim jo Putusan perkara Nomor 369/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim jo Nomor 237/Pdt/2021/PT.DKI jo Nomor 1784 K/Pdt/2022, dengan dalil kepemilikan sah atas \"Objek Tanah\" (dikoreksi menjadi 2 bidang: 62 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 216/2005 dan 500 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 190/2023) yang secara tidak sah diikutsertakan dalam eksekusi pengosongan tanah milik Perumnas, menuntut pembatalan eksekusi, pernyataan non-eksekutabel putusan asal, dan pengakuan kepemilikan. [HAL 15-22] Proses mediasi gagal; Para Pelawan/Pembantah memperbaiki gugatan dengan mengubah klaim kepemilikan dari empat bidang menjadi dua bidang spesifik (62 m² dan 500 m²) dengan dasar bukti Akta Jual Beli No. 216/2005 dan No. 190/2023. [HAL 23-39] Terlawan/Terbantah mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara; secara eksepsi, Terlawan menyanggah syarat formil karena eksekusi pengosongan telah selesai pada 12 Februari 2025 (sehari sebelum bantahan didaftarkan pada 11 Februari 2025), menyanggah legal standing karena Para Pelawan hanya memiliki Akta Jual Beli (girik) bukan sertifikat, dan menyanggah perbaikan gugatan sebagai perubahan substansi yang melanggar Pasal 127 Rv; secara pokok, Terlawan dalilkan Objek Eksekusi adalah tanah seluas ±575,155 m² atas Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Pulogebang yang sah milik Perumnas berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, dan Para Pelawan/Pembantah bukan pemilik sah. [HAL 40-48] Pembuktian dilakukan melalui alat bukti surat dan saksi; Saksi Para Pelawan (H. Abdul Nasir Kasim) mengakui menjual tanah ke Bandjar Marpaung pada 2005 namun mengakui tanah tersebut telah diserahkan ke Perumnas sejak 1981; Saksi Terlawan (Joko Wicahanto) menjelaskan tanah Girik C.903 telah dibebaskan oleh Perumnas pada 1981 dan Bandjar Marpaung hanya meminjam sebagian lahan untuk akses jalan sampah; Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 19 September 2025, di mana Objek Tanah yang ditunjuk Para Pelawan/Pembantah (Girik C.903) ternyata berada di dalam wilayah Perumnas dan merupakan tanah yang telah dibebaskan pada 1981, bukan Girik C.2540 seperti diklaim dalam perbaikan gugatan. [HAL 50-53] Majelis Hakim menolak eksepsi syarat formil karena meskipun eksekusi telah selesai, perlawanan pihak ketiga tetap dapat diajukan untuk menyatakan eksekusi tidak sah, menuntut ganti rugi, dan memulihkan hak sesuai Pasal 195 dan 207 HIR serta SEMA No. 3 Tahun 2018, sehingga akses keadilan tidak tertutup; eksepsi ini ditolak. [HAL 54-55] Majelis Hakim menolak eksepsi legal standing karena kewenangan mengajukan bantahan bergantung pada pembuktian materiil kepemilikan yang harus diperiksa dalam pokok perkara, bukan tahap eksepsi; secara formil Para Pelawan/Pembantah memiliki kepentingan hukum sebagai ahli waris; eksepsi ini ditolak. [HAL 56-60] Majelis Hakim menolak eksepsi perbaikan gugatan karena perubahan dari 4 bidang menjadi 2 bidang serta penyesuaian luas hanya bersifat teknis/klarifikasi yang tidak mengubah substansi posita dan petitum, tidak merugikan Terlawan yang telah menjawab lengkap, serta sejalan dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan, access to justice, dan doktrin substance over form; eksepsi ini ditolak. [HAL 61-66] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan fakta yang tidak dibantah: Para Pelawan/Pembantah adalah ahli waris sah Alm. Bandjar Marpaung, BE (meninggal 28 Januari 2021); eksekusi pengosongan dilaksanakan 12 Februari 2025 berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap; Bandjar Marpaung, BE pernah mengajukan permohonan peminjaman lahan kepada Perumnas pada 2004; Para Pelawan/Pembantah mengakui tidak memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah; Terlawan mengakui memiliki HPL No. 2/Pulogebang dan telah melakukan pembebasan tanah pada 1981, termasuk Girik C.903 seluas 1.695 M² dari Murahim pada 6 Agustus 1981. [HAL 67-70] Mengenai kepemilikan tanah, Majelis Hakim menemukan kronologi pertentangan: Jual beli Murahim ke H. Abdul Nasir Kasim terjadi pada Oktober 1982, sedangkan penyerahan tanah Murahim ke Perumnas terjadi pada Agustus 1981; berdasarkan asas \"Nemo dat quod non habet\" dan Pasal 1471 KUHPerdata, jual beli tersebut batal demi hukum karena Murahim telah kehilangan haknya; saksi H. Abdul Nasir Kasim sendiri mengakui tanah telah diserahkan ke Perumnas pada 1981; Terlawan membuktikan pembebasan tanah tahun 1981 dengan dokumen sah (Surat Penyerahan, Kwitansi, Akte) yang telah diverifikasi aslinya. [HAL 71-74] Mengenai pemeriksaan setempat dan bukti P-17, Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan lokasi fisik; bukti P-17 (surat advokat) tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik, namun substansinya justru menguatkan dalil Terlawan bahwa lokasi fisik 562 M² adalah bagian dari HPL 2/Pulogebang, sementara Kohir C.2540 (dalam Akta Jual Beli) tidak terdaftar dalam HPL tersebut; hasil pemeriksaan setempat membuktikan tanah yang ditunjuk Para Pelawan/Pembantah adalah Girik C.903 (telah dibebaskan 1981), bukan Girik C.2540; Para Pelawan/Pembantah tidak dapat menunjukkan letak fisik tanah Kohir C.2540. [HAL 75-78] Fakta bahwa Bandjar Marbaung, BE mengajukan permohonan peminjaman lahan kepada Perumnas pada 2004 (sebelum jual beli 2005) menunjukkan pengakuan bahwa tanah tersebut milik Perumnas; pembayaran PBB tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan karena bersifat kebendaan dan dapat dibayar oleh peminjam; pelaksanaan eksekusi pengosongan tanggal 12 Februari 2025 dinyatakan SAH DAN BERDASARKAN HUKUM karena dilakukan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dengan prosedur benar; Para Pelawan/Pembantah gagal membuktikan perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan ganti rugi materiil (Rp 500.000.000,-) dan immateriil (Rp 1.000.000.000,-) ditolak. [HAL 79-80] Amar putusan: Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya; Menolak bantahan Para Pembantah seluruhnya; Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar; Membebankan biaya perkara Rp 2.460.000,- kepada Para Pembantah." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata bantahan pihak ketiga Nomor 83/Pdt.Bth/2025/PN JKT.TIM melibatkan Para Pelawan/Pembantah (Ir. Dinar Panjaitan, Ilodye Marcelyn Taruly, dan Filino Nicholas Liberty) sebagai ahli waris Alm. Bandjar Marpaung melawan Terlawan/Terbantah (Perum Perumnas) serta Turut Terlawan/Terbantah (keluarga Hitelina Sinaga dan keluarga H. Meran). [HAL 4-14] Para Pelawan/Pembantah mengajukan derden verzet terhadap Penetapan Eksekusi Ketua PN Jakarta Timur Nomor 35/2022 Eks/PN.Jkt.Tim jo Putusan perkara Nomor 369/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim jo Nomor 237/Pdt/2021/PT.DKI jo Nomor 1784 K/Pdt/2022, dengan dalil kepemilikan sah atas \"Objek Tanah\" (dikoreksi menjadi 2 bidang: 62 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 216/2005 dan 500 m² berdasarkan Akta Jual Beli No. 190/2023) yang secara tidak sah diikutsertakan dalam eksekusi pengosongan tanah milik Perumnas, menuntut pembatalan eksekusi, pernyataan non-eksekutabel putusan asal, dan pengakuan kepemilikan. [HAL 15-22] Proses mediasi gagal; Para Pelawan/Pembantah memperbaiki gugatan dengan mengubah klaim kepemilikan dari empat bidang menjadi dua bidang spesifik (62 m² dan 500 m²) dengan dasar bukti Akta Jual Beli No. 216/2005 dan No. 190/2023. [HAL 23-39] Terlawan/Terbantah mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara; secara eksepsi, Terlawan menyanggah syarat formil karena eksekusi pengosongan telah selesai pada 12 Februari 2025 (sehari sebelum bantahan didaftarkan pada 11 Februari 2025), menyanggah legal standing karena Para Pelawan hanya memiliki Akta Jual Beli (girik) bukan sertifikat, dan menyanggah perbaikan gugatan sebagai perubahan substansi yang melanggar Pasal 127 Rv; secara pokok, Terlawan dalilkan Objek Eksekusi adalah tanah seluas ±575,155 m² atas Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Pulogebang yang sah milik Perumnas berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, dan Para Pelawan/Pembantah bukan pemilik sah. [HAL 40-48] Pembuktian dilakukan melalui alat bukti surat dan saksi; Saksi Para Pelawan (H. Abdul Nasir Kasim) mengakui menjual tanah ke Bandjar Marpaung pada 2005 namun mengakui tanah tersebut telah diserahkan ke Perumnas sejak 1981; Saksi Terlawan (Joko Wicahanto) menjelaskan tanah Girik C.903 telah dibebaskan oleh Perumnas pada 1981 dan Bandjar Marpaung hanya meminjam sebagian lahan untuk akses jalan sampah; Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 19 September 2025, di mana Objek Tanah yang ditunjuk Para Pelawan/Pembantah (Girik C.903) ternyata berada di dalam wilayah Perumnas dan merupakan tanah yang telah dibebaskan pada 1981, bukan Girik C.2540 seperti diklaim dalam perbaikan gugatan. [HAL 50-53] Majelis Hakim menolak eksepsi syarat formil karena meskipun eksekusi telah selesai, perlawanan pihak ketiga tetap dapat diajukan untuk menyatakan eksekusi tidak sah, menuntut ganti rugi, dan memulihkan hak sesuai Pasal 195 dan 207 HIR serta SEMA No. 3 Tahun 2018, sehingga akses keadilan tidak tertutup; eksepsi ini ditolak. [HAL 54-55] Majelis Hakim menolak eksepsi legal standing karena kewenangan mengajukan bantahan bergantung pada pembuktian materiil kepemilikan yang harus diperiksa dalam pokok perkara, bukan tahap eksepsi; secara formil Para Pelawan/Pembantah memiliki kepentingan hukum sebagai ahli waris; eksepsi ini ditolak. [HAL 56-60] Majelis Hakim menolak eksepsi perbaikan gugatan karena perubahan dari 4 bidang menjadi 2 bidang serta penyesuaian luas hanya bersifat teknis/klarifikasi yang tidak mengubah substansi posita dan petitum, tidak merugikan Terlawan yang telah menjawab lengkap, serta sejalan dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan, access to justice, dan doktrin substance over form; eksepsi ini ditolak. [HAL 61-66] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan fakta yang tidak dibantah: Para Pelawan/Pembantah adalah ahli waris sah Alm. Bandjar Marpaung, BE (meninggal 28 Januari 2021); eksekusi pengosongan dilaksanakan 12 Februari 2025 berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap; Bandjar Marpaung, BE pernah mengajukan permohonan peminjaman lahan kepada Perumnas pada 2004; Para Pelawan/Pembantah mengakui tidak memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah; Terlawan mengakui memiliki HPL No. 2/Pulogebang dan telah melakukan pembebasan tanah pada 1981, termasuk Girik C.903 seluas 1.695 M² dari Murahim pada 6 Agustus 1981. [HAL 67-70] Mengenai kepemilikan tanah, Majelis Hakim menemukan kronologi pertentangan: Jual beli Murahim ke H. Abdul Nasir Kasim terjadi pada Oktober 1982, sedangkan penyerahan tanah Murahim ke Perumnas terjadi pada Agustus 1981; berdasarkan asas \"Nemo dat quod non habet\" dan Pasal 1471 KUHPerdata, jual beli tersebut batal demi hukum karena Murahim telah kehilangan haknya; saksi H. Abdul Nasir Kasim sendiri mengakui tanah telah diserahkan ke Perumnas pada 1981; Terlawan membuktikan pembebasan tanah tahun 1981 dengan dokumen sah (Surat Penyerahan, Kwitansi, Akte) yang telah diverifikasi aslinya. [HAL 71-74] Mengenai pemeriksaan setempat dan bukti P-17, Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan lokasi fisik; bukti P-17 (surat advokat) tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik, namun substansinya justru menguatkan dalil Terlawan bahwa lokasi fisik 562 M² adalah bagian dari HPL 2/Pulogebang, sementara Kohir C.2540 (dalam Akta Jual Beli) tidak terdaftar dalam HPL tersebut; hasil pemeriksaan setempat membuktikan tanah yang ditunjuk Para Pelawan/Pembantah adalah Girik C.903 (telah dibebaskan 1981), bukan Girik C.2540; Para Pelawan/Pembantah tidak dapat menunjukkan letak fisik tanah Kohir C.2540. [HAL 75-78] Fakta bahwa Bandjar Marbaung, BE mengajukan permohonan peminjaman lahan kepada Perumnas pada 2004 (sebelum jual beli 2005) menunjukkan pengakuan bahwa tanah tersebut milik Perumnas; pembayaran PBB tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan karena bersifat kebendaan dan dapat dibayar oleh peminjam; pelaksanaan eksekusi pengosongan tanggal 12 Februari 2025 dinyatakan SAH DAN BERDASARKAN HUKUM karena dilakukan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dengan prosedur benar; Para Pelawan/Pembantah gagal membuktikan perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan ganti rugi materiil (Rp 500.000.000,-) dan immateriil (Rp 1.000.000.000,-) ditolak. [HAL 79-80] Amar putusan: Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya; Menolak bantahan Para Pembantah seluruhnya; Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar; Membebankan biaya perkara Rp 2.460.000,- kepada Para Pembantah." + }, + "read": { + "input_chars": 6408, + "frame": "Perkara ini melibatkan ahli waris Alm. Bandjar Marpaung sebagai pihak pembantah melawan Perumnas sebagai pihak terbantah dalam sengketa derden verzet atas eksekusi pengosongan tanah. Para pembantah menuntut pembatalan eksekusi, pernyataan non-eksekutabel putusan asal, dan pengakuan kepemilikan atas dua bidang tanah yang diikutsertakan dalam eksekusi. Sengketa inti berpusat pada sah tidaknya kepemilikan tanah tersebut oleh para pembantah versus hak pengelolaan Perumnas yang telah dibebaskan sejak 1981.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para pembantah adalah ahli waris sah Alm. Bandjar Marpaung yang meninggal dunia pada 28 Januari 2021.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksekusi pengosongan tanah dilaksanakan pada 12 Februari 2025 berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pembantah mengakui tidak memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah atas objek sengketa.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perumnas mengakui memiliki Hak Pengelolaan Tanah No. 2/Pulogebang dan telah melakukan pembebasan tanah pada tahun 1981, termasuk Girik C.903 seluas 1.695 M² dari Murahim pada 6 Agustus 1981.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jual beli tanah dari Murahim kepada H. Abdul Nasir Kasim terjadi pada Oktober 1982, setelah penyerahan tanah Murahim ke Perumnas pada Agustus 1981.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi H. Abdul Nasir Kasim mengakui bahwa tanah telah diserahkan ke Perumnas pada tahun 1981.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat membuktikan bahwa tanah yang ditunjuk para pembantah adalah Girik C.903 yang telah dibebaskan pada 1981, bukan Girik C.2540 seperti diklaim dalam perbaikan gugatan.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pembantah tidak dapat menunjukkan letak fisik tanah Kohir C.2540 yang menjadi dasar klaim kepemilikan mereka.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bandjar Marpaung, BE mengajukan permohonan peminjaman lahan kepada Perumnas pada tahun 2004, sebelum terjadinya jual beli pada tahun 2005.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelaksanaan eksekusi pengosongan tanggal 12 Februari 2025 dinyatakan sah dan berdasarkan hukum karena dilakukan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dengan prosedur yang benar.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pembantah gagal membuktikan perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Para pembantah, sebagai ahli waris Alm. Bandjar Marpaung, mengajukan derden verzet terhadap eksekusi pengosongan tanah yang dilakukan oleh Perumnas pada 12 Februari 2025. Para pembantah mengklaim kepemilikan sah atas dua bidang tanah (62 m² dan 500 m²) berdasarkan Akta Jual Beli tahun 2005 dan 2023, serta menuntut pembatalan eksekusi dan pengakuan kepemilikan. Perumnas membantah dengan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari Hak Pengelolaan yang telah dibebaskan sejak 1981, sehingga para pembantah bukan pemilik sah. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Perumnas terkait syarat formil, legal standing, dan perbaikan gugatan, namun dalam pokok perkara menetapkan bahwa jual beli tanah yang diklaim para pembantah batal demi hukum karena dilakukan setelah tanah diserahkan ke Perumnas pada 1981. Pemeriksaan setempat juga membuktikan ketidaksesuaian lokasi fisik dengan dokumen klaim para pembantah. Dengan demikian, Majelis Hakim menolak seluruh bantahan para pembantah, menyatakan mereka sebagai pembantah yang tidak benar, dan menyatakan eksekusi pengosongan sah serta berdasarkan hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para pembantah, sebagai ahli waris Alm. Bandjar Marpaung, mengajukan derden verzet terhadap eksekusi pengosongan tanah yang dilakukan oleh Perumnas pada 12 Februari 2025. Para pembantah mengklaim kepemilikan sah atas dua bidang tanah (62 m² dan 500 m²) berdasarkan Akta Jual Beli tahun 2005 dan 2023, serta menuntut pembatalan eksekusi dan pengakuan kepemilikan. Perumnas membantah dengan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari Hak Pengelolaan yang telah dibebaskan sejak 1981, sehingga para pembantah bukan pemilik sah. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Perumnas terkait syarat formil, legal standing, dan perbaikan gugatan, namun dalam pokok perkara menetapkan bahwa jual beli tanah yang diklaim para pembantah batal demi hukum karena dilakukan setelah tanah diserahkan ke Perumnas pada 1981. Pemeriksaan setempat juga membuktikan ketidaksesuaian lokasi fisik dengan dokumen klaim para pembantah. Dengan demikian, Majelis Hakim menolak seluruh bantahan para pembantah, menyatakan mereka sebagai pembantah yang tidak benar, dan menyatakan eksekusi pengosongan sah serta berdasarkan hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Para pembantah adalah ahli waris sah Alm. Bandjar Marpaung yang meninggal dunia pada 28 Januari 2021.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksekusi pengosongan tanah dilaksanakan pada 12 Februari 2025 berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pembantah mengakui tidak memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah atas objek sengketa.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perumnas mengakui memiliki Hak Pengelolaan Tanah No. 2/Pulogebang dan telah melakukan pembebasan tanah pada tahun 1981, termasuk Girik C.903 seluas 1.695 M² dari Murahim pada 6 Agustus 1981.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jual beli tanah dari Murahim kepada H. Abdul Nasir Kasim terjadi pada Oktober 1982, setelah penyerahan tanah Murahim ke Perumnas pada Agustus 1981.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi H. Abdul Nasir Kasim mengakui bahwa tanah telah diserahkan ke Perumnas pada tahun 1981.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat membuktikan bahwa tanah yang ditunjuk para pembantah adalah Girik C.903 yang telah dibebaskan pada 1981, bukan Girik C.2540 seperti diklaim dalam perbaikan gugatan.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pembantah tidak dapat menunjukkan letak fisik tanah Kohir C.2540 yang menjadi dasar klaim kepemilikan mereka.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bandjar Marpaung, BE mengajukan permohonan peminjaman lahan kepada Perumnas pada tahun 2004, sebelum terjadinya jual beli pada tahun 2005.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelaksanaan eksekusi pengosongan tanggal 12 Februari 2025 dinyatakan sah dan berdasarkan hukum karena dilakukan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dengan prosedur yang benar.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pembantah gagal membuktikan perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris yang tidak punya sertifikat, tapi tanah saya sudah dieksekusi karena jual beli dilakukan setelah tanah diserahkan ke Perumnas, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 82502, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata", + "Pasal 1471 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1471 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1471: Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan ganti rugi. Dalam pertanyaan, pengguna menanyakan status hukum atas tanah yang dieksekusi, yang secara implisit melibatkan tuntutan ganti rugi jika eksekusi dianggap melanggar hak. Putusan juga menguji apakah eksekusi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal ini untuk menanggapi tuntutan ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli. Pertanyaan pengguna menyebutkan 'jual beli dilakukan setelah tanah diserahkan', yang merupakan inti sengketa mengenai keabsahan transaksi jual beli tersebut. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menganalisis apakah perjanjian jual beli yang disengketakan sah secara substansial." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur saat terjadinya jual beli (konsensualisme). Meskipun terkait jual beli, fokus pertanyaan dan sengketa utama adalah pada *keabsahan* objek jual beli (barang orang lain/tanah yang sudah diserahkan), bukan pada saat terjadinya kesepakatan. Pasal 1471 lebih spesifik dan langsung menjawab masalah 'jual beli barang orang lain' yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1471 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur bahwa jual beli atas barang orang lain adalah batal. Pertanyaan pengguna secara eksplisit menyebutkan 'tanah saya sudah dieksekusi karena jual beli dilakukan setelah tanah diserahkan ke Perumnas', yang berarti penjual tidak memiliki hak atas tanah tersebut (barang orang lain). Pasal ini adalah dasar hukum substantif utama untuk menilai keabsahan jual beli yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur beban pembuktian. Pengguna menyatakan 'Saya ahli waris... tapi tanah saya sudah dieksekusi', yang berarti ia mendalilkan hak kepemilikan. Untuk menjawab pertanyaan apakah haknya diakui atau tidak, harus dinilai apakah ia dapat membuktikan hak tersebut sesuai pasal ini. Putusan juga menggunakan pasal ini untuk menentukan siapa yang wajib membuktikan kepemilikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi akta otentik. Meskipun dalam putusan pasal ini dikutip untuk menilai kekuatan bukti surat (legal opinion advokat), pertanyaan awam tidak spesifik menanyakan tentang kekuatan pembuktian akta otentik versus surat bawah tangan, melainkan tentang substansi hak kepemilikan dan keabsahan jual beli. Relevansinya lebih bersifat prosedural/pembuktian teknis daripada jawaban substantif atas pertanyaan hak kepemilikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian tulisan/akta asli. Sama seperti Pasal 1868, pasal ini bersifat teknis pembuktian. Pertanyaan pengguna berfokus pada substansi sengketa (keabsahan jual beli dan status tanah), bukan pada formalitas kekuatan bukti surat. Pasal ini tidak secara langsung menjawab apakah tanah milik pengguna atau tidak, melainkan hanya bagaimana alat bukti dinilai." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1471 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 90911, + "completion_tokens": 4730 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_850_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_850_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a6c07b3b65f589be817bc3d8a2fd761c671cd25c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_850_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,207 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_850_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.038, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 164.355, + "query": 3.157, + "relevance": 21.376, + "total": 188.925 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51973, + "marked_chars": 52135 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52135, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan penetapan perwalian dan izin menjual harta warisan atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur. Inti sengketa adalah kewenangan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anak-anaknya dalam melakukan perbuatan hukum terkait penjualan harta peninggalan almarhum suami dan kakek anak-anak tersebut. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali dan memberikan izin untuk menjual tiga objek harta warisan yang tercatat atas nama para ahli waris.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 29 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1101/69/XII/2006.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] dikaruniai dua orang anak, yaitu [NAMA_ORANG] yang lahir pada 23 Juni 2007 dan [NAMA_ORANG] yang lahir pada 16 Juli 2014.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah mertua Pemohon, [NAMA_ORANG], meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-30072019-0024.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, [NAMA_ORANG], meninggal dunia pada tanggal 06 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-22022016-0018.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris menandatangani Surat Pernyataan Bagi Waris tanggal 23 Agustus 2011 yang membagi warisan [NAMA_ORANG] kepada ahli waris termasuk anak-anak Pemohon.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudari-saudari ipar Pemohon dan anak-anak Pemohon membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 November 2023 yang menyatakan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris almarhum [NAMA_ORANG].", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan yang dimaksud berupa Tanah Rongsokan di Jl. Asem RT.007 RW.004, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, dengan luas 192 m2, yang saat ini tercatat atas nama [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan yang dimaksud berupa Tanah Rongsokan di Jl. Asem RT.007 RW.004, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, dengan luas 197 m2, yang saat ini tercatat atas nama [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan yang dimaksud berupa Tanah dan bangunan (Kontrakan 3 Pintu) di RT.005 RW.012, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, dengan luas 85 m2, yang tercatat atas nama [NAMA_ORANG].", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengajukan perwalian untuk mengurus harta warisan suami Pemohon milik anak-anak Pemohon bersama-sama dengan saudari-saudari ipar Pemohon.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa perwalian secara demi hukum dilaksanakan oleh Pemohon tanpa memerlukan penetapan dari pengadilan berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual harta tersebut.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan perwalian kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena anak-anaknya yang masih di bawah umur, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Anak-anak tersebut adalah hasil pernikahan Pemohon dengan almarhum [NAMA_ORANG], yang merupakan anak dari almarhum [NAMA_ORANG]. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin untuk menjual harta warisan peninggalan almarhum [NAMA_ORANG] yang telah beralih nama kepada para ahli waris, termasuk anak-anak Pemohon. Harta tersebut terdiri dari dua bidang tanah rongsokan di Kelapa Dua Wetan dan satu bangunan kontrakan di Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menetapkan bahwa Pemohon secara hukum sudah menjadi wali demi hukum atas anak-anaknya, sehingga penetapan perwalian oleh pengadilan tidak diperlukan. Namun, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin khusus kepada Pemohon sebagai kuasa anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual harta warisan tersebut demi kepentingan anak-anak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan perwalian kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena anak-anaknya yang masih di bawah umur, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Anak-anak tersebut adalah hasil pernikahan Pemohon dengan almarhum [NAMA_ORANG], yang merupakan anak dari almarhum [NAMA_ORANG]. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin untuk menjual harta warisan peninggalan almarhum [NAMA_ORANG] yang telah beralih nama kepada para ahli waris, termasuk anak-anak Pemohon. Harta tersebut terdiri dari dua bidang tanah rongsokan di Kelapa Dua Wetan dan satu bangunan kontrakan di Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menetapkan bahwa Pemohon secara hukum sudah menjadi wali demi hukum atas anak-anaknya, sehingga penetapan perwalian oleh pengadilan tidak diperlukan. Namun, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin khusus kepada Pemohon sebagai kuasa anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual harta warisan tersebut demi kepentingan anak-anak.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 29 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1101/69/XII/2006.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] dikaruniai dua orang anak, yaitu [NAMA_ORANG] yang lahir pada 23 Juni 2007 dan [NAMA_ORANG] yang lahir pada 16 Juli 2014.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah mertua Pemohon, [NAMA_ORANG], meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-30072019-0024.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, [NAMA_ORANG], meninggal dunia pada tanggal 06 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3175-KM-22022016-0018.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris menandatangani Surat Pernyataan Bagi Waris tanggal 23 Agustus 2011 yang membagi warisan [NAMA_ORANG] kepada ahli waris termasuk anak-anak Pemohon.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudari-saudari ipar Pemohon dan anak-anak Pemohon membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 November 2023 yang menyatakan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris almarhum [NAMA_ORANG].", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan yang dimaksud berupa Tanah Rongsokan di Jl. Asem RT.007 RW.004, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, dengan luas 192 m2, yang saat ini tercatat atas nama [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan yang dimaksud berupa Tanah Rongsokan di Jl. Asem RT.007 RW.004, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, dengan luas 197 m2, yang saat ini tercatat atas nama [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan yang dimaksud berupa Tanah dan bangunan (Kontrakan 3 Pintu) di RT.005 RW.012, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, dengan luas 85 m2, yang tercatat atas nama [NAMA_ORANG].", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengajukan perwalian untuk mengurus harta warisan suami Pemohon milik anak-anak Pemohon bersama-sama dengan saudari-saudari ipar Pemohon.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa perwalian secara demi hukum dilaksanakan oleh Pemohon tanpa memerlukan penetapan dari pengadilan berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual harta tersebut.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang ingin menjual tanah warisan suami untuk anak-anak saya yang masih kecil, tapi apakah saya perlu minta izin ke pengadilan dulu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29236, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, anak-anak disebut 'masih kecil', sehingga perlu ditentukan status hukum mereka sebagai belum dewasa untuk mengetahui apakah mereka memerlukan wali/perwakilan dalam perbuatan hukum seperti menjual harta. Putusan juga mengutip pasal ini untuk menetapkan bahwa anak-anak tersebut belum cakap hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa jika salah satu orang tua meninggal, perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup. Ini langsung menjawab inti pertanyaan tentang kewenangan janda (ibu) untuk mewakili anak dalam mengurus/menjual warisan suami yang telah meninggal, karena secara hukum ia adalah wali demi hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27975, + "completion_tokens": 1735 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_869_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_869_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e16b0eaa953a23e3e677cb8358a82853d5bf8535 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_869_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_869_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.03, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 66.498, + "query": 8.626, + "relevance": 19.158, + "total": 94.313 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40432, + "marked_chars": 40558 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40558, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Elvi Sulistiawati kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan penetapan perwalian dan izin jual atas harta warisan. Inti sengketa adalah kebutuhan perwakilan hukum bagi anak di bawah umur dalam proses penjualan tanah peninggalan mertua. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali/kuasa bagi anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual tanah tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari Musmulyadi yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua suami Pemohon, Muchsin dan Aslamiyah, telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki dua orang anak, yaitu Kanaya Salsabila dan Muhammad Arkan Al Farabi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muhammad Arkan Al Farabi adalah anak Pemohon yang masih berada di bawah umur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 171 m² yang terdaftar atas nama Aslamiyah dan Daud Bh. Yahya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara kandung suami Pemohon (Ahli Waris lainnya) menyatakan tidak keberatan terhadap penjualan tanah tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penjualan tanah tersebut dimaksudkan untuk biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Elvi Sulistiawati, mengajukan permohonan penetapan perwalian karena anaknya yang bernama Muhammad Arkan Al Farabi masih berada di bawah umur dan tidak cakap melakukan tindakan hukum. Pemohon berstatus sebagai istri dari almarhum Musmulyadi, anak dari Muchsin dan Aslamiyah yang telah meninggal dunia. Harta peninggalan orang tua almarhum suami berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 171 m² akan dijual oleh para ahli waris untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak-anak. Saudara kandung almarhum suami telah menyatakan tidak keberatan atas penjualan tersebut. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa bagi anaknya yang masih di bawah umur guna melakukan tindakan hukum jual beli atas tanah warisan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Elvi Sulistiawati, mengajukan permohonan penetapan perwalian karena anaknya yang bernama Muhammad Arkan Al Farabi masih berada di bawah umur dan tidak cakap melakukan tindakan hukum. Pemohon berstatus sebagai istri dari almarhum Musmulyadi, anak dari Muchsin dan Aslamiyah yang telah meninggal dunia. Harta peninggalan orang tua almarhum suami berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 171 m² akan dijual oleh para ahli waris untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak-anak. Saudara kandung almarhum suami telah menyatakan tidak keberatan atas penjualan tersebut. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa bagi anaknya yang masih di bawah umur guna melakukan tindakan hukum jual beli atas tanah warisan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari Musmulyadi yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua suami Pemohon, Muchsin dan Aslamiyah, telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki dua orang anak, yaitu Kanaya Salsabila dan Muhammad Arkan Al Farabi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muhammad Arkan Al Farabi adalah anak Pemohon yang masih berada di bawah umur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 171 m² yang terdaftar atas nama Aslamiyah dan Daud Bh. Yahya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara kandung suami Pemohon (Ahli Waris lainnya) menyatakan tidak keberatan terhadap penjualan tanah tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penjualan tanah tersebut dimaksudkan untuk biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang punya anak kecil, bagaimana cara jual tanah warisan almarhum mertua untuk biaya hidup anak karena saudara suami sudah setuju?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16425, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena secara substantif mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum menikah). Dalam pertanyaan, anak pemohon masih kecil (12 tahun), sehingga statusnya sebagai orang belum dewasa menjadi dasar hukum utama yang memerlukan penunjukan wali untuk melakukan perbuatan hukum (jual beli tanah). Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar penetapan perwalian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17667, + "completion_tokens": 810 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_872_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_872_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..34e3f7274b6f531e87ce02610ea2603ce3edeaf0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_872_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_872_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.04, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.252, + "query": 2.301, + "relevance": 23.067, + "total": 109.66 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31866, + "marked_chars": 31965 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31965, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan izin jual untuk mewakili anak yang masih di bawah umur guna menjual harta warisan mantan istri yang telah meninggal dunia. Permohonan ini diajukan oleh IRAWAN PRIAMBODO kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemohon meminta penetapan sebagai kuasa bagi anak perempuannya yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah dan bangunan atas nama mantan istrinya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah bercerai dengan mantan istrinya berdasarkan Akta Cerai Nomor 2146/AC/2016/PA/JT tanggal 12 Agustus 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mantan istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan mantan istrinya dikaruniai dua orang anak, yaitu Gavin Caesario dan Amanta Amelia Priambodo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama Amanta Amelia Priambodo masih belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mantan istri Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 137 M2 di Jalan Pulo Nangka Timur III C Blok III A-D Kav Nomor 30, Jakarta Timur, yang terdaftar atas nama mantan istri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta tersebut dibeli oleh mantan istri Pemohon setelah terjadinya perceraian dengan Pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon yang sudah dewasa, Gavin Caesario, telah menyetujui penjualan harta tersebut untuk biaya pendidikan dan masa depan anak-anak.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah yang telah bercerai, mengajukan permohonan izin jual untuk mewakili anak perempuannya yang masih di bawah umur guna menjual harta warisan dari mantan istrinya yang telah meninggal dunia. Harta tersebut berupa tanah dan bangunan yang dibeli oleh mantan istri setelah perceraian, yang kini menjadi hak ahli waris berupa kedua anak mereka. Karena salah satu anak masih belum dewasa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan Pemohon sebagai kuasa/wakil bagi anak tersebut dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual harta warisan tersebut demi kepentingan biaya perawatan dan pendidikan anak-anak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah yang telah bercerai, mengajukan permohonan izin jual untuk mewakili anak perempuannya yang masih di bawah umur guna menjual harta warisan dari mantan istrinya yang telah meninggal dunia. Harta tersebut berupa tanah dan bangunan yang dibeli oleh mantan istri setelah perceraian, yang kini menjadi hak ahli waris berupa kedua anak mereka. Karena salah satu anak masih belum dewasa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan Pemohon sebagai kuasa/wakil bagi anak tersebut dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual harta warisan tersebut demi kepentingan biaya perawatan dan pendidikan anak-anak.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah bercerai dengan mantan istrinya berdasarkan Akta Cerai Nomor 2146/AC/2016/PA/JT tanggal 12 Agustus 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mantan istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan mantan istrinya dikaruniai dua orang anak, yaitu Gavin Caesario dan Amanta Amelia Priambodo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama Amanta Amelia Priambodo masih belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mantan istri Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 137 M2 di Jalan Pulo Nangka Timur III C Blok III A-D Kav Nomor 30, Jakarta Timur, yang terdaftar atas nama mantan istri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta tersebut dibeli oleh mantan istri Pemohon setelah terjadinya perceraian dengan Pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon yang sudah dewasa, Gavin Caesario, telah menyetujui penjualan harta tersebut untuk biaya pendidikan dan masa depan anak-anak.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bercerai dan istri saya meninggal, lalu saya ingin menjual tanah warisan untuk anak saya yang masih kecil, tapi butuh izin pengadilan dulu kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12310, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai status 'belum dewasa' (di bawah umur). Dalam pertanyaan, subjek yang diwakili adalah 'anak yang masih kecil'. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 330 untuk menetapkan bahwa anak tersebut berstatus belum dewasa karena belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah, yang menjadi syarat substantif bagi ayah untuk bertindak sebagai wakil hukum atas nama anak tersebut dalam menjual harta warisan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14513, + "completion_tokens": 865 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_874_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_874_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..74963c83d3c65f92cad56d40e831d493bcfb4099 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_874_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_874_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.018, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 112.012, + "query": 1.809, + "relevance": 26.125, + "total": 139.964 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27156, + "marked_chars": 27237 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27237, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual beli tanah kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sengketa ini berkaitan dengan kewenangan hakim untuk mengabulkan permohonan izin jual beli tanah milik anak di bawah umur yang merupakan bagian dari harta warisan. Pemohon meminta penetapan sebagai kuasa untuk mewakili anak dalam jual beli serta izin khusus untuk menjual bidang tanah tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Martin Kuswanto dan Roes Indraty menikah pada tanggal 18 April 2008 di Jakarta.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan tersebut dikaruniai satu anak perempuan bernama Cherise aurellia kuswanto yang lahir pada tanggal 06 Maret 2009.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Martin Kuswanto meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alvin kuswanto, Cherise aurellia kuswanto, dan Marcos ditetapkan sebagai ahli waris dari Elly Widjaja berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat satu bidang tanah seluas 118 M2 di Duren Sawit, Jakarta Timur, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 2767 atas nama Alvin kuswanto, Cherise aurellia kuswanto, dan Marcos.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Cherise aurellia kuswanto masih berada di bawah umur.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon didalilkan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab mengasuh anak tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai orang tua yang diberi kuasa mewakili perbuatan jual beli ditolak karena izin jual beli hanya diberikan untuk objek tanah spesifik.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual beli tanah kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemohon berdalil bahwa ia menikah dengan Martin Kuswanto pada tahun 2008 dan dikaruniai satu anak, Cherise aurellia kuswanto, yang masih di bawah umur. Setelah Martin Kuswanto meninggal dunia pada tahun 2022, anak tersebut menjadi ahli waris bersama saudara-saudaranya atas harta warisan dari neneknya, termasuk satu bidang tanah di Duren Sawit yang bersertifikat Hak Milik Nomor 2767. Pemohon meminta izin untuk mewakili anak dalam jual beli tanah tersebut demi kepentingan anak. Hakim memeriksa kewenangan pengadilan dan fakta-fakta yang diajukan, termasuk bukti surat dan kesaksian. Hakim menetapkan bahwa perwalian berada pada Pemohon karena anak masih di bawah umur dan ayah telah meninggal. Namun, Hakim menolak petitum umum untuk mewakili perbuatan jual beli secara luas dan hanya mengabulkan sebagian permohonan berupa izin khusus untuk mewakili jual beli atas satu bidang tanah spesifik tersebut. Permohonan selain dan selebihnya ditolak, dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual beli tanah kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemohon berdalil bahwa ia menikah dengan Martin Kuswanto pada tahun 2008 dan dikaruniai satu anak, Cherise aurellia kuswanto, yang masih di bawah umur. Setelah Martin Kuswanto meninggal dunia pada tahun 2022, anak tersebut menjadi ahli waris bersama saudara-saudaranya atas harta warisan dari neneknya, termasuk satu bidang tanah di Duren Sawit yang bersertifikat Hak Milik Nomor 2767. Pemohon meminta izin untuk mewakili anak dalam jual beli tanah tersebut demi kepentingan anak. Hakim memeriksa kewenangan pengadilan dan fakta-fakta yang diajukan, termasuk bukti surat dan kesaksian. Hakim menetapkan bahwa perwalian berada pada Pemohon karena anak masih di bawah umur dan ayah telah meninggal. Namun, Hakim menolak petitum umum untuk mewakili perbuatan jual beli secara luas dan hanya mengabulkan sebagian permohonan berupa izin khusus untuk mewakili jual beli atas satu bidang tanah spesifik tersebut. Permohonan selain dan selebihnya ditolak, dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Martin Kuswanto dan Roes Indraty menikah pada tanggal 18 April 2008 di Jakarta.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan tersebut dikaruniai satu anak perempuan bernama Cherise aurellia kuswanto yang lahir pada tanggal 06 Maret 2009.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Martin Kuswanto meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alvin kuswanto, Cherise aurellia kuswanto, dan Marcos ditetapkan sebagai ahli waris dari Elly Widjaja berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat satu bidang tanah seluas 118 M2 di Duren Sawit, Jakarta Timur, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 2767 atas nama Alvin kuswanto, Cherise aurellia kuswanto, dan Marcos.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Cherise aurellia kuswanto masih berada di bawah umur.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon didalilkan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab mengasuh anak tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai orang tua yang diberi kuasa mewakili perbuatan jual beli ditolak karena izin jual beli hanya diberikan untuk objek tanah spesifik.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin menjual tanah warisan yang masih atas nama anak saya yang masih kecil, apakah saya boleh mewakili jual beli tanahnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12146, + "candidates": [ + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum perwalian (kuasa) orang tua terhadap anak yang belum dewasa setelah salah satu orang tua meninggal dunia. Dalam pertanyaan, Pemohon ingin mewakili anak yang masih kecil untuk menjual tanah. Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk menetapkan bahwa perwalian ada pada Pemohon, sehingga menjadi dasar hukum utama bagi kewenangan orang tua untuk bertindak mewakili anak dalam transaksi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap untuk membuat persetujuan (termasuk anak yang belum dewasa). Dalam konteks pertanyaan tentang penjualan tanah atas nama anak kecil, pasal ini relevan karena menjelaskan mengapa anak tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri (jual beli) dan memerlukan wakil/orang tua yang memiliki kuasa perwalian. Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan status anak sebagai pihak yang tidak cakap, sehingga memperkuat alasan perlunya izin perwalian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14164, + "completion_tokens": 1127 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_87_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_87_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..45dffca06ddd8de85237532c1ea50df4960a466e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_87_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,215 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_87_Pdt.G_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 113, + "timings": { + "parse": 0.247, + "classify": 0.0, + "condense": 554.024, + "read": 132.886, + "query": 7.41, + "relevance": 123.275, + "total": 817.842 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 321118, + "marked_chars": 322140 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI : \nDalam Eksepsi \n1. Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk \nseluruhnya. \nDalam Pokok Perkara \n1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan hukum Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny.J. \nPakpahan memiliki 7 (tujuh) orang anak yang sekaligus secara formil \nberkedudukan sebagai ahli waris Ab Intestato yang sah, yang berhak \nmewaris atas harta peninggalan Pewaris diantaranya adalah: \n1) \nMerry Lumban Siantar (Penggugat I) \n2) \nSabam Purba Valentino Nainggolan (Tergugat) \n3) \nJulismart Nainggolan (Penggugat II) \n4) \nDapot Ursan (Penggugat III) \n5) \nRosita Agustina R (Penggugat IV) \n6) \nJunina Ria Apulina (Penggugat V) \n7) \nLibraini Sarnauli (Penggugat VI); \n3. Menyatakan hukum, tanah “Obyek Sengketa” dalam perkara a quo \nadalah harta peninggalan (boedel waris) dari Alm. Urbanus Lumban \nSiantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan yang belum pernah dibagi waris \nkepada Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Ab Intestato; \n4. Menyatakan hukum Para Penggugat berhak dan berkepentingan hukum \nmengajukan gugatan berdasarkan asas hukum Heredetatis Petitio dan \nberhak menuntut serta mempertahankan hak mutlaknya berdasarkan \nasas Legitime Portie atas “Obyek Sengketa” yang merupakan harta \npeninggalan (boedel waris) dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. \nNy. J. Pakpahan yang belum pernah dibagi kepada Para Penggugat dan \nTergugat sebagai ahli waris Ab Intestato; \n5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat telah mengusai \nsepihak “Objek Sengketa” dengan cara mensertifikatkannya menjadi atas \nnama Tergugat sendiri ke kantor Pertanahan Kota Adminstrasi Jakarta \nTimur (Turut Tergugat IX) dan kemudian menjual sebagian “Objek \nSengketa” dengan inisiatif sendiri tanpa tanpa sepengetahuan, tanpa \nDisclaimer\nKepani" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134977, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Para Penggugat (Merry Lumban Siantar, Julismart Nainggolan, Dapot Ursan, Rosita Agustina R, Junina Ria Apulina, Libraini Sarnauli) sebagai ahli waris Ab Intestato dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan, melawan Tergugat (Sabam Purba Valentino Nainggolan, anak tertua) serta sejumlah Turut Tergugat termasuk pembeli bagian tanah dan pejabat pertanahan. Para Penggugat mendalilkan bahwa \"Objek Sengketa\" berupa tanah girik No. C. 2351 seluas 1.883 M2 beserta bangunan di Jl. Gotong Royong, Jakarta Timur, adalah harta peninggalan (boedel waris) yang belum dibagi, yang semula dikuasai Tergugat atas ijin orang tua sejak 1987 [HAL 5-7]. Para Penggugat mengklaim Tergugat secara sepihak mensertifikatkan tanah tersebut atas namanya sendiri pada tahun 1999 (SHM No. 00772 seluas 1.795 M2) tanpa persetujuan ahli waris lain, lalu menjual sebagian tanah kepada Turut Tergugat I (300 M2), Turut Tergugat II (308 M2), dan Turut Tergugat III (583 M2) melalui Akta Jual Beli yang dianggap batal demi hukum karena Tergugat bukan pemilik mutlak [HAL 10-12]. Para Penggugat memohon pernyataan bahwa sertifikat dan jual beli tersebut tidak sah, penghentian penguasaan, serta pembagian waris berdasarkan asas Hereditatis Petitio dan Legitime Portie [HAL 14-16]. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan ini实质nya menantang Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 25-33]. Tergugat juga berdalil memiliki itikad baik sebagai pemilik sah berdasarkan sertifikat sejak 1999, bahwa Para Penggugat telah lalai mengajukan keberatan dalam waktu 5 tahun sesuai PP 24/1997, serta bahwa gugatan ini beritikad buruk (vexatious litigation), kabur (mencampuradukkan waris, PMH, dan pembatalan sertifikat), prematur karena belum ada penetapan waris, dan kurang pihak karena tidak melibatkan istri Tergugat [HAL 23-48]. Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi absolut Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena objek sengketa berkaitan dengan keputusan administratif BPN, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) [HAL 32-33]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134956, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Para Penggugat (Merry Lumban Siantar, Julismart Nainggolan, Dapot Ursan, Rosita Agustina R, Junina Ria Apulina, Libraini Sarnauli) sebagai ahli waris Ab Intestato dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan, melawan Tergugat (Sabam Purba Valentino Nainggolan) serta Turut Tergugat (Koper Sitinjak, Tanti Hariani, Wilson Sitorus, dan Kantor Pertanahan Jakarta Timur). Para Penggugat mendalilkan bahwa \"Objek Sengketa\" berupa tanah girik No. C. 2351 seluas 1.883 M2 beserta bangunan di Jl. Gotong Royong, Jakarta Timur, adalah harta peninggalan yang belum dibagi, yang semula dikuasai Tergugat atas ijin orang tua sejak 1987 [HAL 5-7]. Para Penggugat mengklaim Tergugat secara sepihak mensertifikatkan tanah tersebut atas namanya sendiri pada tahun 1999 (SHM No. 00772 seluas 1.795 M2) tanpa persetujuan ahli waris lain, lalu menjual sebagian tanah kepada Turut Tergugat I (300 M2), Turut Tergugat II (308 M2), dan Turut Tergugat III (583 M2) melalui Akta Jual Beli yang dianggap batal demi hukum karena Tergugat bukan pemilik mutlak [HAL 10-12]. Para Penggugat memohon pernyataan bahwa sertifikat dan jual beli tersebut tidak sah, penghentian penguasaan, serta pembagian waris berdasarkan asas Hereditatis Petitio dan Legitime Portie [HAL 14-16]. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan ini实质nya menantang Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 25-33]. Tergugat juga berdalil memiliki itikad baik sebagai pemilik sah berdasarkan sertifikat sejak 1999, bahwa Para Penggugat telah lalai mengajukan keberatan dalam waktu 5 tahun sesuai PP 24/1997, serta bahwa gugatan ini beritikad buruk (vexatious litigation), kabur (mencampuradukkan waris, PMH, dan pembatalan sertifikat), prematur karena belum ada penetapan waris, dan kurang pihak karena tidak melibatkan istri Tergugat [HAL 23-48]. Dalam Putusan Sela tanggal 02 September 2024, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat dan Turut Tergugat IX, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus berwenang mengadili perkara ini [HAL 91]. Pada pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat: eksepsi gugatan beritikad buruk (Vexatious Litigation) ditolak karena masih memerlukan pembuktian di tahap pokok perkara [HAL 92]; eksepsi diskualifikasi in person ditolak karena dalil kepemilikan pribadi Tergugat perlu dibuktikan [HAL 92-93]; eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ditolak berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 2823 K/Pdt/1994 yang menyatakan wewenang menentukan pihak yang digugat ada pada Penggugat [HAL 93-94]; eksepsi obscuur libel ditolak karena tuntutan assesoir perbuatan melawan hukum memiliki keterkaitan erat dengan gugatan pokok waris [HAL 94-95]; dan eksepsi dilatoria (gugatan prematur) ditolak karena masuk ke tahap pembuktian materiil [HAL 95]. Eksepsi Turut Tergugat I mengenai pembeli beritikad baik juga ditolak karena memerlukan pembuktian [HAL 95-96]. Para Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-15) dan saksi (Tumpak Pakpahan, Tavipina D.J.H) yang menyatakan tanah adalah milik orang tua dan Tergugat hanya menempati dengan ijin, serta tidak mengetahui penjualan tanah [HAL 82-86]. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-10) termasuk SHM No. 772 atas namanya [HAL 86-87]. Turut Tergugat I mengajukan bukti (TT.1-1 s.d. TT.1-4.j) berupa AJB, SHM No. 2901, dan bukti pembayaran PBB untuk membuktikan itikad baik dan kepemilikan sah [HAL 87-88]. Turut Tergugat III mengajukan bukti (TT.III-1 s.d. TT.III-12) berupa banner iklan jual, SHM No. 3073, surat pengecekan sertifikat dari BPN yang menyatakan tidak ada sengketa, AJB, dan bukti pembayaran PBB untuk membuktikan itikad baik dan keabsahan transaksi [HAL 88-89]. Turut Tergugat IX (BPN) mengajukan bukti (TT.IX-1 s.d. TT.IX-4) berupa Buku Tanah Hak Milik yang mencatat riwayat penerbitan dan pemecahan sertifikat [HAL 89]. Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan setempat pada 17 Oktober 2024 [HAL 90]. Para pihak telah mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan hal baru lagi [HAL 90]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 55207, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Para Penggugat (Merry Lumban Siantar, Julismart Nainggolan, Dapot Ursan, Rosita Agustina R, Junina Ria Apulina, Libraini Sarnauli) sebagai ahli waris Ab Intestato dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan, melawan Tergugat (Sabam Purba Valentino Nainggolan) serta Turut Tergugat (Koper Sitinjak, Tanti Hariani, Wilson Sitorus, dan Kantor Pertanahan Jakarta Timur). Para Penggugat mendalilkan bahwa \"Objek Sengketa\" berupa tanah girik No. C. 2351 seluas 1.883 M2 beserta bangunan di Jl. Gotong Royong, Jakarta Timur, adalah harta peninggalan yang belum dibagi, yang semula dikuasai Tergugat atas ijin orang tua sejak 1987 [HAL 5-7]. Para Penggugat mengklaim Tergugat secara sepihak mensertifikatkan tanah tersebut atas namanya sendiri pada tahun 1999 (SHM No. 00772 seluas 1.795 M2) tanpa persetujuan ahli waris lain, lalu menjual sebagian tanah kepada Turut Tergugat I (300 M2), Turut Tergugat II (308 M2), dan Turut Tergugat III (583 M2) melalui Akta Jual Beli yang dianggap batal demi hukum karena Tergugat bukan pemilik mutlak [HAL 10-12]. Para Penggugat memohon pernyataan bahwa sertifikat dan jual beli tersebut tidak sah, penghentian penguasaan, serta pembagian waris berdasarkan asas Hereditatis Petitio dan Legitime Portie [HAL 14-16]. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan ini实质nya menantang Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 25-33]. Tergugat juga berdalil memiliki itikad baik sebagai pemilik sah berdasarkan sertifikat sejak 1999, bahwa Para Penggugat telah lalai mengajukan keberatan dalam waktu 5 tahun sesuai PP 24/1997, serta bahwa gugatan ini beritikad buruk (vexatious litigation), kabur (mencampuradukkan waris, PMH, dan pembatalan sertifikat), prematur karena belum ada penetapan waris, dan kurang pihak karena tidak melibatkan istri Tergugat [HAL 23-48]. Dalam Putusan Sela tanggal 02 September 2024, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat dan Turut Tergugat IX, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus berwenang mengadili perkara ini [HAL 91]. Pada pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat: eksepsi gugatan beritikad buruk (Vexatious Litigation) ditolak karena masih memerlukan pembuktian di tahap pokok perkara [HAL 92]; eksepsi diskualifikasi in person ditolak karena dalil kepemilikan pribadi Tergugat perlu dibuktikan [HAL 92-93]; eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ditolak berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 2823 K/Pdt/1994 yang menyatakan wewenang menentukan pihak yang digugat ada pada Penggugat [HAL 93-94]; eksepsi obscuur libel ditolak karena tuntutan assesoir perbuatan melawan hukum memiliki keterkaitan erat dengan gugatan pokok waris [HAL 94-95]; dan eksepsi dilatoria (gugatan prematur) ditolak karena masuk ke tahap pembuktian materiil [HAL 95]. Eksepsi Turut Tergugat I mengenai pembeli beritikad baik juga ditolak karena memerlukan pembuktian [HAL 95-96]. Eksepsi Turut Tergugat III mengenai gugatan kabur (obscuur libel) juga ditolak karena kualifikasi pihak dalam gugatan telah tepat dan tidak memenuhi kriteria gugatan kabur sesuai Pasal 125 HIR jo Pasal 149 RBg [HAL 96-97]. Para Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-15) dan saksi (Tumpak Pakpahan, Tavipina D.J.H) yang menyatakan tanah adalah milik orang tua dan Tergugat hanya menempati dengan ijin, serta tidak mengetahui penjualan tanah [HAL 82-86]. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-10) termasuk SHM No. 772 atas namanya [HAL 86-87]. Turut Tergugat I mengajukan bukti (TT.1-1 s.d. TT.1-4.j) berupa AJB, SHM No. 2901, dan bukti pembayaran PBB untuk membuktikan itikad baik dan kepemilikan sah [HAL 87-88]. Turut Tergugat III mengajukan bukti (TT.III-1 s.d. TT.III-12) berupa banner iklan jual, SHM No. 3073, surat pengecekan sertifikat dari BPN yang menyatakan tidak ada sengketa, AJB, dan bukti pembayaran PBB untuk membuktikan itikad baik dan keabsahan transaksi [HAL 88-89]. Turut Tergugat IX (BPN) mengajukan bukti (TT.IX-1 s.d. TT.IX-4) berupa Buku Tanah Hak Milik yang mencatat riwayat penerbitan dan pemecahan sertifikat [HAL 89]. Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan setempat pada 17 Oktober 2024 [HAL 90]. Para pihak telah mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan hal baru lagi [HAL 90].\n\nDalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim menyatakan bahwa Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung yang merupakan ahli waris sah menurut Pasal 832 KUH Perdata, yaitu: Merry Lumban Siantar (Penggugat I), Sabam Purba Valentino Nainggolan (Tergugat), Julismart Nainggolan (Penggugat II), Dapot Ursan (Penggugat III), Rosita Agustina R (Penggugat IV), Junina Ria Apulina (Penggugat V), dan Libraini Sarnauli (Penggugat VI) [HAL 100]. Majelis Hakim terbukti bahwa \"Objek Sengketa\" berupa tanah bekas milik adat Girik No. C. 2351 Persil 53 Blok SII seluas 1.883 M2 beserta bangunan di Jl. Gotong Royong, Jakarta Timur, adalah harta peninggalan (boedel waris) dari kedua orang tua tersebut yang belum pernah dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat [HAL 101-102]. Fakta ini dikuatkan oleh keterangan saksi Para Penggugat dan bukti P-1-A (Akta Jual Beli No. 266/JB/II/1982) yang menunjukkan tanah dibeli oleh Ny. J. Pakpahan pada tahun 1982 [HAL 101-102]. Tergugat tidak dapat membantah dalil ini karena tidak dapat membuktikan asal-usul kepemilikan tanah yang dikuasai dan tidak menghadirkan saksi untuk mematahkan dalil Para Penggugat [HAL 102-103]. Dengan demikian, Para Penggugat dinyatakan berhak dan berkepentingan hukum mengajukan gugatan berdasarkan asas Hereditatis Petitio dan Legitime Portie [HAL 103-104].\n\nMajelis Hakim juga terbukti bahwa Tergugat telah menguasai \"Objek Sengketa\" secara sepihak dengan cara mensertifikatkannya atas namanya sendiri (SHM No. 00772 seluas 1.795 M2) pada tahun 1999, serta menjual sebagian tanah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan, seijin, atau persetujuan seluruh ahli waris Ab Intestato, yang merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum [HAL 104-105]. Akibatnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00772 dan Surat Ukur No. 01405/Baru/1999 atas nama Tergugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat [HAL 106]. Namun, terkait penjualan sebagian tanah, Majelis Hakim menolak dalil pembatalan jual beli kepada Turut Tergugat I (Koper Sitinjak, 300 M2) dan Turut Tergugat III (Wilson Sitorus, 583 M2) karena keduanya dianggap sebagai pembeli beritikad baik. Turut Tergugat I memenuhi syarat itikad baik sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dengan melakukan jual beli melalui prosedur sah, harga layak, dan kehati-hatian memeriksa status tanah [HAL 106-108]. Turut Tergugat III juga terbukti beritikad baik dengan melakukan pengecekan status tanah ke Kantor Pertanahan yang menyatakan tidak ada sengketa, serta melakukan peralihan hak secara sah melalui PPAT [HAL 107-108]. Perlindungan terhadap pembeli beritikad baik ini didasarkan pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan Yurisprudensi Nomor 251/K/Sip/1958, di mana pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak [HAL 108-109]. Sebaliknya, Turut Tergugat II (Tanti Hariani, 308 M2) tidak dilindungi karena tidak hadir dalam persidangan dan gagal membuktikan itikad baik, sehingga peralihan hak atas bagiannya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [HAL 109].\n\nAmar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus pada tanggal 23 Januari 2025 adalah: 1) Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya; 2) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 3) Menyatakan hukum Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan memiliki 7 orang anak sebagai ahli waris Ab Intestato yang sah; 4) Menyatakan hukum tanah \"Objek Sengketa\" adalah harta peninggalan yang belum dibagi waris; 5) Menyatakan Para Penggugat berhak mengajukan gugatan berdasarkan asas Hereditatis Petitio dan Legitime Portie; 6) Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menjual sebagian \"Objek Sengketa\" tanpa persetujuan ahli waris adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum; 7) Menyatakan SHM No. 00772 dan Surat Ukur No. 01405/Baru/1999 atas nama Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum; 8) Menghukum Tergugat untuk menghentikan penguasaan atas \"Objek Sengketa\", membongkar bangunan, mengosongkan, dan menyerahkan tanah kepada Para Penggugat untuk dibagi waris berdasarkan Hak Mutlak (Legitime Portie), kecuali untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III di mana Para Penggugat hanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian; 9) Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, dan IX untuk tunduk dan taat pada putusan; 10) Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.419.000,00; 11) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya [HAL 111-113]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim antara Para Penggugat (Merry Lumban Siantar, Julismart Nainggolan, Dapot Ursan, Rosita Agustina R, Junina Ria Apulina, Libraini Sarnauli) sebagai ahli waris Ab Intestato dari Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan, melawan Tergugat (Sabam Purba Valentino Nainggolan) serta Turut Tergugat (Koper Sitinjak, Tanti Hariani, Wilson Sitorus, dan Kantor Pertanahan Jakarta Timur). Para Penggugat mendalilkan bahwa \"Objek Sengketa\" berupa tanah girik No. C. 2351 seluas 1.883 M2 beserta bangunan di Jl. Gotong Royong, Jakarta Timur, adalah harta peninggalan yang belum dibagi, yang semula dikuasai Tergugat atas ijin orang tua sejak 1987 [HAL 5-7]. Para Penggugat mengklaim Tergugat secara sepihak mensertifikatkan tanah tersebut atas namanya sendiri pada tahun 1999 (SHM No. 00772 seluas 1.795 M2) tanpa persetujuan ahli waris lain, lalu menjual sebagian tanah kepada Turut Tergugat I (300 M2), Turut Tergugat II (308 M2), dan Turut Tergugat III (583 M2) melalui Akta Jual Beli yang dianggap batal demi hukum karena Tergugat bukan pemilik mutlak [HAL 10-12]. Para Penggugat memohon pernyataan bahwa sertifikat dan jual beli tersebut tidak sah, penghentian penguasaan, serta pembagian waris berdasarkan asas Hereditatis Petitio dan Legitime Portie [HAL 14-16]. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan ini实质nya menantang Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri [HAL 25-33]. Tergugat juga berdalil memiliki itikad baik sebagai pemilik sah berdasarkan sertifikat sejak 1999, bahwa Para Penggugat telah lalai mengajukan keberatan dalam waktu 5 tahun sesuai PP 24/1997, serta bahwa gugatan ini beritikad buruk (vexatious litigation), kabur (mencampuradukkan waris, PMH, dan pembatalan sertifikat), prematur karena belum ada penetapan waris, dan kurang pihak karena tidak melibatkan istri Tergugat [HAL 23-48]. Dalam Putusan Sela tanggal 02 September 2024, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat dan Turut Tergugat IX, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus berwenang mengadili perkara ini [HAL 91]. Pada pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat: eksepsi gugatan beritikad buruk (Vexatious Litigation) ditolak karena masih memerlukan pembuktian di tahap pokok perkara [HAL 92]; eksepsi diskualifikasi in person ditolak karena dalil kepemilikan pribadi Tergugat perlu dibuktikan [HAL 92-93]; eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ditolak berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 2823 K/Pdt/1994 yang menyatakan wewenang menentukan pihak yang digugat ada pada Penggugat [HAL 93-94]; eksepsi obscuur libel ditolak karena tuntutan assesoir perbuatan melawan hukum memiliki keterkaitan erat dengan gugatan pokok waris [HAL 94-95]; dan eksepsi dilatoria (gugatan prematur) ditolak karena masuk ke tahap pembuktian materiil [HAL 95]. Eksepsi Turut Tergugat I mengenai pembeli beritikad baik juga ditolak karena memerlukan pembuktian [HAL 95-96]. Eksepsi Turut Tergugat III mengenai gugatan kabur (obscuur libel) juga ditolak karena kualifikasi pihak dalam gugatan telah tepat dan tidak memenuhi kriteria gugatan kabur sesuai Pasal 125 HIR jo Pasal 149 RBg [HAL 96-97]. Para Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-15) dan saksi (Tumpak Pakpahan, Tavipina D.J.H) yang menyatakan tanah adalah milik orang tua dan Tergugat hanya menempati dengan ijin, serta tidak mengetahui penjualan tanah [HAL 82-86]. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-10) termasuk SHM No. 772 atas namanya [HAL 86-87]. Turut Tergugat I mengajukan bukti (TT.1-1 s.d. TT.1-4.j) berupa AJB, SHM No. 2901, dan bukti pembayaran PBB untuk membuktikan itikad baik dan kepemilikan sah [HAL 87-88]. Turut Tergugat III mengajukan bukti (TT.III-1 s.d. TT.III-12) berupa banner iklan jual, SHM No. 3073, surat pengecekan sertifikat dari BPN yang menyatakan tidak ada sengketa, AJB, dan bukti pembayaran PBB untuk membuktikan itikad baik dan keabsahan transaksi [HAL 88-89]. Turut Tergugat IX (BPN) mengajukan bukti (TT.IX-1 s.d. TT.IX-4) berupa Buku Tanah Hak Milik yang mencatat riwayat penerbitan dan pemecahan sertifikat [HAL 89]. Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan setempat pada 17 Oktober 2024 [HAL 90]. Para pihak telah mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan hal baru lagi [HAL 90].\n\nDalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim menyatakan bahwa Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan memiliki 7 (tujuh) orang anak kandung yang merupakan ahli waris sah menurut Pasal 832 KUH Perdata, yaitu: Merry Lumban Siantar (Penggugat I), Sabam Purba Valentino Nainggolan (Tergugat), Julismart Nainggolan (Penggugat II), Dapot Ursan (Penggugat III), Rosita Agustina R (Penggugat IV), Junina Ria Apulina (Penggugat V), dan Libraini Sarnauli (Penggugat VI) [HAL 100]. Majelis Hakim terbukti bahwa \"Objek Sengketa\" berupa tanah bekas milik adat Girik No. C. 2351 Persil 53 Blok SII seluas 1.883 M2 beserta bangunan di Jl. Gotong Royong, Jakarta Timur, adalah harta peninggalan (boedel waris) dari kedua orang tua tersebut yang belum pernah dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat [HAL 101-102]. Fakta ini dikuatkan oleh keterangan saksi Para Penggugat dan bukti P-1-A (Akta Jual Beli No. 266/JB/II/1982) yang menunjukkan tanah dibeli oleh Ny. J. Pakpahan pada tahun 1982 [HAL 101-102]. Tergugat tidak dapat membantah dalil ini karena tidak dapat membuktikan asal-usul kepemilikan tanah yang dikuasai dan tidak menghadirkan saksi untuk mematahkan dalil Para Penggugat [HAL 102-103]. Dengan demikian, Para Penggugat dinyatakan berhak dan berkepentingan hukum mengajukan gugatan berdasarkan asas Hereditatis Petitio dan Legitime Portie [HAL 103-104].\n\nMajelis Hakim juga terbukti bahwa Tergugat telah menguasai \"Objek Sengketa\" secara sepihak dengan cara mensertifikatkannya atas namanya sendiri (SHM No. 00772 seluas 1.795 M2) pada tahun 1999, serta menjual sebagian tanah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan, seijin, atau persetujuan seluruh ahli waris Ab Intestato, yang merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum [HAL 104-105]. Akibatnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00772 dan Surat Ukur No. 01405/Baru/1999 atas nama Tergugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat [HAL 106]. Namun, terkait penjualan sebagian tanah, Majelis Hakim menolak dalil pembatalan jual beli kepada Turut Tergugat I (Koper Sitinjak, 300 M2) dan Turut Tergugat III (Wilson Sitorus, 583 M2) karena keduanya dianggap sebagai pembeli beritikad baik. Turut Tergugat I memenuhi syarat itikad baik sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dengan melakukan jual beli melalui prosedur sah, harga layak, dan kehati-hatian memeriksa status tanah [HAL 106-108]. Turut Tergugat III juga terbukti beritikad baik dengan melakukan pengecekan status tanah ke Kantor Pertanahan yang menyatakan tidak ada sengketa, serta melakukan peralihan hak secara sah melalui PPAT [HAL 107-108]. Perlindungan terhadap pembeli beritikad baik ini didasarkan pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan Yurisprudensi Nomor 251/K/Sip/1958, di mana pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak [HAL 108-109]. Sebaliknya, Turut Tergugat II (Tanti Hariani, 308 M2) tidak dilindungi karena tidak hadir dalam persidangan dan gagal membuktikan itikad baik, sehingga peralihan hak atas bagiannya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [HAL 109].\n\nAmar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus pada tanggal 23 Januari 2025 adalah: 1) Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya; 2) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 3) Menyatakan hukum Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan memiliki 7 orang anak sebagai ahli waris Ab Intestato yang sah; 4) Menyatakan hukum tanah \"Objek Sengketa\" adalah harta peninggalan yang belum dibagi waris; 5) Menyatakan Para Penggugat berhak mengajukan gugatan berdasarkan asas Hereditatis Petitio dan Legitime Portie; 6) Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan menjual sebagian \"Objek Sengketa\" tanpa persetujuan ahli waris adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum; 7) Menyatakan SHM No. 00772 dan Surat Ukur No. 01405/Baru/1999 atas nama Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum; 8) Menghukum Tergugat untuk menghentikan penguasaan atas \"Objek Sengketa\", membongkar bangunan, mengosongkan, dan menyerahkan tanah kepada Para Penggugat untuk dibagi waris berdasarkan Hak Mutlak (Legitime Portie), kecuali untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III di mana Para Penggugat hanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian; 9) Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, dan IX untuk tunduk dan taat pada putusan; 10) Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.419.000,00; 11) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya [HAL 111-113]." + }, + "read": { + "input_chars": 9066, + "frame": "Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan menggugat Tergugat serta Turut Tergugat terkait sengketa tanah girik No. C. 2351 yang dikuasai dan disertifikatkan sepihak oleh Tergugat serta dijual kepada pihak ketiga. Para Penggugat memohon pernyataan ketidak sahian sertifikat dan jual beli, penghentian penguasaan, serta pembagian waris atas harta peninggalan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan memiliki tujuh orang anak kandung yang merupakan ahli waris sah.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah girik No. C. 2351 seluas 1.883 M2 beserta bangunan di Jl. Gotong Royong, Jakarta Timur, adalah harta peninggalan yang belum dibagi waris.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menguasai tanah tersebut secara sepihak dengan mensertifikatkannya atas namanya sendiri pada tahun 1999.", + "page": 104, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjual sebagian tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan seluruh ahli waris.", + "page": 104, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I membeli sebagian tanah dengan itikad baik melalui prosedur sah dan pemeriksaan status tanah.", + "page": 106, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat III membeli sebagian tanah dengan itikad baik setelah mengecek status tanah ke Kantor Pertanahan dan melalui PPAT.", + "page": 107, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II tidak hadir dalam persidangan dan gagal membuktikan itikad baik.", + "page": 109, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan menggugat Tergugat serta Turut Tergugat terkait sengketa tanah girik No. C. 2351 yang dikuasai dan disertifikatkan sepihak oleh Tergugat serta dijual kepada pihak ketiga. Para Penggugat memohon pernyataan ketidak sahian sertifikat dan jual beli, penghentian penguasaan, serta pembagian waris atas harta peninggalan tersebut. Majelis Hakim menetapkan bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan yang belum dibagi waris dan sertifikat atas nama Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum karena diterbitkan tanpa persetujuan ahli waris. Namun, penjualan sebagian tanah kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak dibatalkan karena keduanya terbukti beritikad baik, sehingga Para Penggugat hanya dapat menuntut ganti rugi terhadap mereka. Sebaliknya, peralihan hak kepada Turut Tergugat II dinyatakan tidak mengikat karena tidak terbukti beritikad baik. Putusan mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan Tergugat harus menghentikan penguasaan dan menyerahkan tanah untuk dibagi waris, kecuali bagian yang telah beralih kepada pembeli beritikad baik." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan menggugat Tergugat serta Turut Tergugat terkait sengketa tanah girik No. C. 2351 yang dikuasai dan disertifikatkan sepihak oleh Tergugat serta dijual kepada pihak ketiga. Para Penggugat memohon pernyataan ketidak sahian sertifikat dan jual beli, penghentian penguasaan, serta pembagian waris atas harta peninggalan tersebut. Majelis Hakim menetapkan bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan yang belum dibagi waris dan sertifikat atas nama Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum karena diterbitkan tanpa persetujuan ahli waris. Namun, penjualan sebagian tanah kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak dibatalkan karena keduanya terbukti beritikad baik, sehingga Para Penggugat hanya dapat menuntut ganti rugi terhadap mereka. Sebaliknya, peralihan hak kepada Turut Tergugat II dinyatakan tidak mengikat karena tidak terbukti beritikad baik. Putusan mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan Tergugat harus menghentikan penguasaan dan menyerahkan tanah untuk dibagi waris, kecuali bagian yang telah beralih kepada pembeli beritikad baik.", + "facts": [ + { + "fact": "Alm. Urbanus Lumban Siantar dan Almh. Ny. J. Pakpahan memiliki tujuh orang anak kandung yang merupakan ahli waris sah.", + "page": 100, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah girik No. C. 2351 seluas 1.883 M2 beserta bangunan di Jl. Gotong Royong, Jakarta Timur, adalah harta peninggalan yang belum dibagi waris.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menguasai tanah tersebut secara sepihak dengan mensertifikatkannya atas namanya sendiri pada tahun 1999.", + "page": 104, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjual sebagian tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan seluruh ahli waris.", + "page": 104, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I membeli sebagian tanah dengan itikad baik melalui prosedur sah dan pemeriksaan status tanah.", + "page": 106, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat III membeli sebagian tanah dengan itikad baik setelah mengecek status tanah ke Kantor Pertanahan dan melalui PPAT.", + "page": 107, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II tidak hadir dalam persidangan dan gagal membuktikan itikad baik.", + "page": 109, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris sah, tapi satu saudara menguasai dan sertifikasi tanah warisan atas nama sendiri lalu menjualnya ke orang lain tanpa izin kami, bagaimana cara saya mendapatkan hak saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 62552, + "candidates": [ + "Pasal 531 KUHPerdata", + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 834 KUHPerdata", + "Pasal 835 KUHPerdata", + "Pasal 913 KUHPerdata", + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1471 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 531 KUHPerdata", + "text": "Pasal 531: Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "text": "Pasal 834: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam" + }, + { + "pasal": "Pasal 835 KUHPerdata", + "text": "Pasal 835: terbukanya warisan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 913 KUHPerdata", + "text": "Pasal 913: Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1471 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1471: Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 531 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'itikad baik' (good faith) dalam penguasaan barang. Dalam pertanyaan, fakta kunci adalah penjualan tanah ke 'orang lain'. Putusan menggunakan pasal ini untuk menentukan apakah pembeli tersebut dilindungi hukum sebagai pembeli beritikad baik, yang secara langsung mempengaruhi apakah penggugat bisa mengambil kembali tanahnya atau hanya menuntut ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang. Dalam pertanyaan, status 'ahli waris sah' adalah premis utama. Putusan menggunakan pasal ini untuk menetapkan bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah, sehingga memiliki hak subjektif untuk menuntut warisan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan (hereditatis petitio) terhadap siapa saja yang memegang warisan, termasuk yang memegang tanpa hak. Ini adalah dasar hukum substantif langsung untuk menjawab pertanyaan 'bagaimana cara saya mendapatkan hak saya' melalui jalur gugatan perdata." + }, + { + "pasal": "Pasal 835 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Teks resmi yang diberikan hanya berupa frasa penghubung 'terbukanya warisan itu' yang merupakan kelanjutan dari Pasal 834. Pasal ini sendiri tidak mengandung norma substantif yang berdiri sendiri untuk menjawab pertanyaan, melainkan hanya bagian dari kalimat Pasal 834. Oleh karena itu, tidak memiliki hubungan substantif yang mandiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 913 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur 'legitieme portie' atau bagian wajib warisan. Putusan secara eksplisit menyebutkan bahwa penggugat berhak menuntut berdasarkan asas Legitime Portie. Ini relevan karena menjelaskan hak mutlak ahli waris atas bagian warisannya yang tidak boleh diganggu gugat, yang menjadi dasar tuntutan penggugat terhadap saudara yang menguasai tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum atas segala harta debitur untuk perikatan perorangan. Meskipun secara umum harta warisan bisa menjadi jaminan utang, dalam konteks pertanyaan spesifik tentang sengketa pembagian warisan dan penguasaan tanah oleh saudara, pasal ini bukan teori hukum utama yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa hak kepemilikan atau pembagian warisan tersebut. Putusan tidak menggunakan pasal ini sebagai dasar alasan putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1471 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batalnya jual beli atas barang orang lain dan hak pembeli untuk menuntut ganti rugi jika tidak mengetahui barang itu kepunyaan orang lain. Dalam putusan, perlindungan kepada pembeli (Turut Tergugat I dan III) justru didasarkan pada Pasal 531 (itikad baik) dan SEMA, bukan Pasal 1471. Putusan menolak pembatalan jual beli karena pembeli beritikad baik, sehingga Pasal 1471 tidak menjadi dasar hukum yang diterapkan untuk melindungi pembeli dalam konteks ini, melainkan justru prinsip itikad baik yang menang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 531 KUHPerdata", + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 834 KUHPerdata", + "Pasal 913 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 111439, + "completion_tokens": 6186 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_882_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Tim.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_882_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Tim.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3aab26d775416b716db6f2cac293880e1fc90721 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_882_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Tim.json @@ -0,0 +1,111 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_882_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Tim.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 102.702, + "query": 1.779, + "relevance": 0.0, + "total": 104.5 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 21347, + "marked_chars": 21411 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 21411, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan penetapan perubahan nama. Inti sengketa adalah keinginan Pemohon untuk menambahkan nama marga suami ke dalam nama belakangnya demi kemudahan administrasi di negara lain. Pemohon meminta izin untuk mengubah nama belakangnya dari [NAMA_ORANG] menjadi [NAMA_ORANG] [NAMA_MARGA_SUAMI].", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah anak dari pasangan [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 615/JU/1982.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] telah melangsungkan pernikahan dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 25 September 2015 berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. 191/Kons/SKN/VIII/2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] berkeinginan menambahkan nama marga suami \"STACHEL\" pada nama belakangnya yang semula [NAMA_ORANG] menjadi [NAMA_ORANG] [NAMA_MARGA_SUAMI].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penambahan nama tersebut dimaksudkan untuk memudahkan urusan administrasi di Negara Jerman.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] berdomisili di Ciracas, Jakarta Timur, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim karena dianggap cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan penetapan perubahan nama. Pemohon menyatakan bahwa ia telah menikah dengan [NAMA_ORANG] dan berkeinginan untuk menambahkan nama marga suami, yaitu \"STACHEL\", ke dalam nama belakangnya yang semula [NAMA_ORANG] menjadi [NAMA_ORANG] [NAMA_MARGA_SUAMI]. Alasan penambahan nama tersebut adalah untuk memudahkan urusan administrasi di Negara Jerman. Pemohon melampirkan bukti-bukti berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Nikah, Paspor, dan Kartu Keluarga, serta menghadirkan dua orang saksi yang membenarkan keinginan dan alasan Pemohon. Majelis Hakim memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting yang diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan. Hakim berpendapat bahwa perubahan nama diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin untuk menambah nama belakang Pemohon menjadi [NAMA_ORANG] [NAMA_MARGA_SUAMI], dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon dibebankan biaya perkara sebesar Rp175.000,00." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan penetapan perubahan nama. Pemohon menyatakan bahwa ia telah menikah dengan [NAMA_ORANG] dan berkeinginan untuk menambahkan nama marga suami, yaitu \"STACHEL\", ke dalam nama belakangnya yang semula [NAMA_ORANG] menjadi [NAMA_ORANG] [NAMA_MARGA_SUAMI]. Alasan penambahan nama tersebut adalah untuk memudahkan urusan administrasi di Negara Jerman. Pemohon melampirkan bukti-bukti berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Nikah, Paspor, dan Kartu Keluarga, serta menghadirkan dua orang saksi yang membenarkan keinginan dan alasan Pemohon. Majelis Hakim memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting yang diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan. Hakim berpendapat bahwa perubahan nama diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin untuk menambah nama belakang Pemohon menjadi [NAMA_ORANG] [NAMA_MARGA_SUAMI], dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon dibebankan biaya perkara sebesar Rp175.000,00.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah anak dari pasangan [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 615/JU/1982.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] telah melangsungkan pernikahan dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 25 September 2015 berdasarkan Surat Keterangan Nikah No. 191/Kons/SKN/VIII/2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] berkeinginan menambahkan nama marga suami \"STACHEL\" pada nama belakangnya yang semula [NAMA_ORANG] menjadi [NAMA_ORANG] [NAMA_MARGA_SUAMI].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penambahan nama tersebut dimaksudkan untuk memudahkan urusan administrasi di Negara Jerman.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] berdomisili di Ciracas, Jakarta Timur, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim karena dianggap cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah menikah dan ingin menambah nama marga suami di nama belakang agar urusan administrasi di Jerman lebih mudah, bolehkah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8886, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 7428, + "completion_tokens": 826 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_899_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_899_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a98b5793a0889a881ee19b2e94c7d3b4c3363520 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_899_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_899_Pdt.P_2024_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.04, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 80.133, + "query": 3.12, + "relevance": 13.445, + "total": 96.738 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22654, + "marked_chars": 22718 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22718, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan penetapan perdata oleh [NAMA_ORANG] terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan kuasa dan izin menjual harta warisan. Inti sengketa adalah kebutuhan perwakilan hukum bagi anak di bawah umur dalam transaksi jual beli tanah peninggalan almarhum suami Pemohon. Pemohon meminta penetapan sebagai kuasa anak dan izin jual atas tanah tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 21 Mei 2006.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari pernikahan tersebut lahir satu anak bernama [NAMA_ORANG] pada tanggal 14 November 2009.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2021.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahli waris dari almarhum [NAMA_ORANG] adalah [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta bersama yang ditinggalkan berupa tanah dan bangunan seluas 803 m2 di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 00412 atas nama [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kuasa anak di bawah umur untuk menjual harta warisan guna kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan kuasa hukum bagi anaknya yang masih di bawah umur, [NAMA_ORANG], dalam rangka menjual harta warisan peninggalan almarhum suami Pemohon, [NAMA_ORANG]. Pemohon berdalih bahwa setelah kematian suami pada tahun 2021, terdapat harta bersama berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor yang terdaftar atas nama Pemohon dan anak Pemohon. Karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap hukum, Pemohon meminta penetapan sebagai kuasa dan izin jual atas tanah tersebut untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan menetapkan Pemohon sebagai kuasa bagi anak Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual harta warisan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan kuasa hukum bagi anaknya yang masih di bawah umur, [NAMA_ORANG], dalam rangka menjual harta warisan peninggalan almarhum suami Pemohon, [NAMA_ORANG]. Pemohon berdalih bahwa setelah kematian suami pada tahun 2021, terdapat harta bersama berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor yang terdaftar atas nama Pemohon dan anak Pemohon. Karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap hukum, Pemohon meminta penetapan sebagai kuasa dan izin jual atas tanah tersebut untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan menetapkan Pemohon sebagai kuasa bagi anak Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual harta warisan tersebut sepanjang untuk kepentingan anak Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 21 Mei 2006.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari pernikahan tersebut lahir satu anak bernama [NAMA_ORANG] pada tanggal 14 November 2009.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2021.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahli waris dari almarhum [NAMA_ORANG] adalah [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta bersama yang ditinggalkan berupa tanah dan bangunan seluas 803 m2 di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 00412 atas nama [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kuasa anak di bawah umur untuk menjual harta warisan guna kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan tanah bersama dengan anak saya yang masih kecil, apakah saya boleh menjual tanah itu untuk biaya hidup anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8420, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah umur), yang merupakan syarat substantif utama dalam pertanyaan untuk menentukan apakah anak masih berada di bawah kekuasaan orang tua. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menyimpulkan bahwa anak masih di bawah kekuasaan ibu (Pemohon), sehingga ibu memiliki kewenangan untuk mewakili anak dalam perbuatan hukum (seperti menjual harta waris) demi kepentingan anak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11482, + "completion_tokens": 867 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_8_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_8_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ed38da531de7a7732799504ca1ceee84c473ee83 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_8_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,209 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_8_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 132.701, + "query": 4.525, + "relevance": 41.437, + "total": 178.703 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51952, + "marked_chars": 52096 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI; \n1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak \nhadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek; \n3. Menyatakan Surat Perjanjian Gadai Rumah yang dibuat oleh Tan Swie Hay \nsebagai Pihak Pertama dan Apriyanto sebagai Pihak Kedua tanggal 25 \nJanuari 2023 adalah adalah perjanjian yang sah dan mengikat \n4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak \nmelaksanakan Surat Perjanjian adalah perbuatan Wanprestasi; \n5. Menghukum Tergugat membayar hutang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua \nratus lima puluh juta Rupiah) dan hutang perbaikan rumah sejumlah \nRp3.722.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah); \n6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 1% (satu persen) \nperbulan dari total jumlah hutang kepada Pengugat terhitung sejak tanggal \n25 Januari 2025 sampai Gugatan ini mempunyai putusan hukum yang \nberkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) dan hak-hak Pengugat \nditunaikan atau diselesaikan secara tunai; \n7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul \nyang hingga kini ditaksir sejumlah Rp632.500,00 (enam ratus tiga puluh dua \nribu lima ratus Rupiah); \n8. Menolak gugatan selain dan selebihnya; \nDemikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, \nArief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat \nPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN \nJkt.Tim tanggal 14 Mei 2025, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga \ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, \ndibantu oleh Kasmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim \nsecara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga; \n \nPanitera Pengganti \n \nd.t.o. \n \nKasmawati, S.H., M.H" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52096, + "frame": "Penggugat, [NAMA_ORANG], menggugat Tergugat I, [NAMA_ORANG], dan Tergugat II, [NAMA_ORANG], atas dugaan wanprestasi terkait perjanjian gadai rumah dan serangkaian peminjaman uang yang tidak dilunasi setelah jatuh tempo. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian sah, menetapkan wanprestasi, serta menghukum Tergugat membayar pokok hutang, biaya perbaikan rumah, kerugian immateriil, bunga, uang paksa, dan biaya perkara. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat meminjam uang sebesar Rp15.000.000 dari Penggugat pada tanggal 23 Januari 2023 dan menggadaikan rumah dengan menyerahkan Surat Jual Beli Rumah tertanggal 30 Maret 1996 sebagai jaminan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat melakukan peminjaman uang secara berkala dan bertahap kepada Penggugat dengan total pinjaman mencapai Rp250.000.000.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengeluarkan biaya untuk merapikan rumah sesuai dengan perjanjian gadai.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar hutang setelah jatuh tempo dan tidak merespons somasi yang dikirimkan Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian gadai rumah yang dilanjutkan dengan peminjaman uang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga sah dan mengikat para pihak.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar hutang setelah jatuh tempo dan somasi merupakan perbuatan wanprestasi.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak permohonan biaya kuasa hukum/advokat karena tidak beralasan hukum.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak permohonan kerugian immateriil karena tidak didukung alat bukti yang cukup.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak permohonan uang paksa karena hukuman pokok berupa pembayaran uang tidak dapat dijatuhi dwangsom.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak permohonan sita jaminan karena tidak ada bukti kuat adanya kekhawatiran pengasingan harta.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak permohonan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, [NAMA_ORANG], mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I, [NAMA_ORANG], dan Tergugat II, [NAMA_ORANG], yang merupakan pasangan suami istri. Gugatan ini bermula dari transaksi pada 23 Januari 2023 ketika Para Tergugat meminjam uang sebesar Rp15.000.000 dan menggadaikan rumah kepada Penggugat dengan menyerahkan surat jual beli sebagai jaminan, serta berjanji melunasi dalam jangka waktu dua tahun. Selanjutnya, Para Tergugat melakukan peminjaman uang secara berkala hingga total mencapai Rp250.000.000. Penggugat juga mengeluarkan biaya untuk perbaikan rumah sesuai kesepakatan. Setelah jatuh tempo pada 25 Januari 2025, Para Tergugat tidak melunasi hutang dan tidak merespons somasi yang dikirimkan Penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam putusan verstek karena Para Tergugat tidak hadir, menetapkan bahwa perjanjian gadai dan peminjaman tersebut sah dan mengikat, serta perbuatan Para Tergugat merupakan wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menghukum Para Tergugat membayar pokok hutang Rp250.000.000, biaya perbaikan rumah Rp3.722.000, dan bunga sebesar 1% per bulan sejak tanggal jatuh tempo. Permohonan biaya advokat, kerugian immateriil, uang paksa, sita jaminan, dan eksekusi lebih dahulu ditolak karena tidak beralasan hukum atau tidak didukung bukti cukup. Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, [NAMA_ORANG], mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I, [NAMA_ORANG], dan Tergugat II, [NAMA_ORANG], yang merupakan pasangan suami istri. Gugatan ini bermula dari transaksi pada 23 Januari 2023 ketika Para Tergugat meminjam uang sebesar Rp15.000.000 dan menggadaikan rumah kepada Penggugat dengan menyerahkan surat jual beli sebagai jaminan, serta berjanji melunasi dalam jangka waktu dua tahun. Selanjutnya, Para Tergugat melakukan peminjaman uang secara berkala hingga total mencapai Rp250.000.000. Penggugat juga mengeluarkan biaya untuk perbaikan rumah sesuai kesepakatan. Setelah jatuh tempo pada 25 Januari 2025, Para Tergugat tidak melunasi hutang dan tidak merespons somasi yang dikirimkan Penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam putusan verstek karena Para Tergugat tidak hadir, menetapkan bahwa perjanjian gadai dan peminjaman tersebut sah dan mengikat, serta perbuatan Para Tergugat merupakan wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menghukum Para Tergugat membayar pokok hutang Rp250.000.000, biaya perbaikan rumah Rp3.722.000, dan bunga sebesar 1% per bulan sejak tanggal jatuh tempo. Permohonan biaya advokat, kerugian immateriil, uang paksa, sita jaminan, dan eksekusi lebih dahulu ditolak karena tidak beralasan hukum atau tidak didukung bukti cukup. Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Tergugat meminjam uang sebesar Rp15.000.000 dari Penggugat pada tanggal 23 Januari 2023 dan menggadaikan rumah dengan menyerahkan Surat Jual Beli Rumah tertanggal 30 Maret 1996 sebagai jaminan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat melakukan peminjaman uang secara berkala dan bertahap kepada Penggugat dengan total pinjaman mencapai Rp250.000.000.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengeluarkan biaya untuk merapikan rumah sesuai dengan perjanjian gadai.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar hutang setelah jatuh tempo dan tidak merespons somasi yang dikirimkan Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian gadai rumah yang dilanjutkan dengan peminjaman uang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga sah dan mengikat para pihak.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar hutang setelah jatuh tempo dan somasi merupakan perbuatan wanprestasi.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak permohonan biaya kuasa hukum/advokat karena tidak beralasan hukum.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak permohonan kerugian immateriil karena tidak didukung alat bukti yang cukup.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak permohonan uang paksa karena hukuman pokok berupa pembayaran uang tidak dapat dijatuhi dwangsom.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak permohonan sita jaminan karena tidak ada bukti kuat adanya kekhawatiran pengasingan harta.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak permohonan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bantu perbaiki rumah dan pinjamkan uang ke sepasang suami istri yang menggadaikan surat tanah, tapi mereka tidak bayar setelah jatuh tempo dan mengabaikan peringatan saya, apa yang bisa saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23236, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi (cidera janji), khususnya mengenai 'kekuatan dari perikatan sendiri' atau lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam pertanyaan, utang sudah jatuh tempo, sehingga debitur dianggap lalai tanpa perlu somasi. Ini adalah dasar hukum untuk menyatakan Tergugat wanprestasi karena tidak membayar setelah jatuh tempo." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, Penggugat meminta pengembalian uang pinjaman (hutang) dan biaya perbaikan rumah. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tidak dipenuhinya perikatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai sumber perikatan. Dalam pertanyaan, terdapat hubungan hukum berupa pinjaman uang dan gadai. Pasal ini menjadi dasar hukum bahwa adanya kesepakatan pinjam-meminjam dan gadai menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, validitas perjanjian gadai dan pinjam uang menjadi isu utama. Jika syarat-syarat dalam pasal ini (sepakat, cakap, hal tertentu, sebab halal) terpenuhi, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat, yang menjadi prasyarat untuk menuntut wanprestasi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24236, + "completion_tokens": 1610 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_927_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Tim.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_927_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Tim.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ebc2d4e0ad6caeba5c3cb31c6d5e921286f9b970 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_927_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Tim.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_927_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Tim.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 77.791, + "query": 3.855, + "relevance": 16.151, + "total": 97.839 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44128, + "marked_chars": 44245 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44245, + "frame": "Pemohon (Didi Nugrahadi) mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayah kandungnya (Abdul Rachman Soerono) karena kondisi kesehatan ayah yang menurun akibat stroke ketiga, sehingga tidak mampu mengurus kepentingan hukum dan harta kekayaannya sendiri. Pemohon meminta agar ayah kandungnya ditetapkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan Pemohon diangkat sebagai wali pengampu (curator) untuk mengurus harta dan kepentingan ayah kandungnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Abdul Rachman Soerono mengalami serangan stroke ketiga pada tahun 2014 yang menyebabkan penurunan daya pikir, daya ingat, kesulitan bicara, dan ketergantungan penuh pada orang lain untuk aktivitas sehari-hari.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Abdul Rachman Soerono saat ini membutuhkan selang PEG untuk menelan makanan dan minuman serta dibantu sepenuhnya oleh asisten rumah tangga dalam aktivitas harian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Abdul Rachman Soerono memiliki aset berupa rumah pribadi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4554/Jakarta Timur yang perlu diurus.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah satu-satunya anak kandung dari Abdul Rachman Soerono dan Nitya Wismaningsih yang lahir pada tahun 1967.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan ayah kandungnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Abdul Rachman Soerono saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, anak kandung dari Abdul Rachman Soerono, mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayah kandungnya tersebut karena kondisi kesehatan ayah yang telah menurun drastis akibat serangan stroke ketiga pada tahun 2014. Kondisi ini menyebabkan ayah pemohon mengalami gangguan daya pikir dan daya ingat, kesulitan bicara, serta ketergantungan penuh pada bantuan orang lain untuk aktivitas dasar seperti makan dan minum melalui selang. Pemohon, yang dalam kondisi sehat dan mampu secara ekonomi, meminta agar ayah kandungnya ditetapkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan dirinya diangkat sebagai wali pengampu untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingan hukum ayah kandungnya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, setelah memeriksa fakta-fakta medis, kesaksian, dan domisili, menetapkan bahwa Abdul Rachman Soerono tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena lemah akal pikirannya akibat stroke, dan mengangkat Pemohon sebagai wali pengampu atas diri ayah kandungnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, anak kandung dari Abdul Rachman Soerono, mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayah kandungnya tersebut karena kondisi kesehatan ayah yang telah menurun drastis akibat serangan stroke ketiga pada tahun 2014. Kondisi ini menyebabkan ayah pemohon mengalami gangguan daya pikir dan daya ingat, kesulitan bicara, serta ketergantungan penuh pada bantuan orang lain untuk aktivitas dasar seperti makan dan minum melalui selang. Pemohon, yang dalam kondisi sehat dan mampu secara ekonomi, meminta agar ayah kandungnya ditetapkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan dirinya diangkat sebagai wali pengampu untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingan hukum ayah kandungnya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur, setelah memeriksa fakta-fakta medis, kesaksian, dan domisili, menetapkan bahwa Abdul Rachman Soerono tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena lemah akal pikirannya akibat stroke, dan mengangkat Pemohon sebagai wali pengampu atas diri ayah kandungnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Abdul Rachman Soerono mengalami serangan stroke ketiga pada tahun 2014 yang menyebabkan penurunan daya pikir, daya ingat, kesulitan bicara, dan ketergantungan penuh pada orang lain untuk aktivitas sehari-hari.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Abdul Rachman Soerono saat ini membutuhkan selang PEG untuk menelan makanan dan minuman serta dibantu sepenuhnya oleh asisten rumah tangga dalam aktivitas harian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Abdul Rachman Soerono memiliki aset berupa rumah pribadi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4554/Jakarta Timur yang perlu diurus.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah satu-satunya anak kandung dari Abdul Rachman Soerono dan Nitya Wismaningsih yang lahir pada tahun 1967.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan pemeliharaan ayah kandungnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Abdul Rachman Soerono saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya kena stroke berat dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apakah saya bisa mengurus harta dan urusannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14837, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan (curatele), yaitu ketika orang dewasa tersebut berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap (lemah akal pikirannya). Dalam pertanyaan, ayah mengalami stroke berat dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, yang secara substantif berkaitan dengan kondisi 'lemah akal pikirannya' atau ketidakcakapan yang menjadi dasar penerapan pasal ini untuk menunjuk pengampu." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17359, + "completion_tokens": 847 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_92_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_92_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9f833f5b6a2afabb115745e4cfb58c4a60b0cb25 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_92_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,189 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_92_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 48, + "timings": { + "parse": 0.081, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 116.123, + "query": 6.813, + "relevance": 60.951, + "total": 183.968 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 133833, + "marked_chars": 134256 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDalam Eksepsi \n- \nMenolak Eksepsi para Turut Tergugat \nDalam Pokok Perkara \n- \nMenyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet \nOnvankelijke verklaard); \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 47\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 48 dari 48 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM \n \n- \nMenghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp Rp1.967.500,00 (Satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima \nratus rupiah; \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2025 \noleh Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Oktober \n2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua \ndengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Dwi Widiyarti, S.H \nPanitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem \ninformasi Pengadilan; \nHakim Anggota, \nHakim Ketua, \n \n \n " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 134256, + "frame": "Para Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Tergugat I dan Turut Tergugat terkait sengketa akses jalan masuk ke tanah dan bangunan milik Para Penggugat yang telah dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Para Penggugat menuntut agar Tergugat I membongkar pagar tembok yang menghalangi akses jalan, mengembalikan posisi tanah sesuai gambar izin bangunan, serta membayar kerugian materiil dan immateriil. Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena dianggap kabur (obscuur libel).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 175 m2 di Jalan Jatinegara Kaum Nomor 11 berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah kohir seluas 200 m2 yang berbatasan langsung dengan tanah Para Penggugat di sebelah utara.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak mempunyai akses jalan keluar masuk ke tanahnya kecuali melalui tanah milik Tergugat I.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Di antara tanah Para Penggugat dan Tergugat I terdapat pagar seng yang dibuat oleh Para Penggugat dan pagar tembok yang dibuat oleh Tergugat I.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan menutup akses jalan masuk menggunakan pagar tembok permanen.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Para Penggugat dengan menyatakan akses jalan tersebut merupakan bagian dari tanah miliknya yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 1990.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa berupa akses jalan tidak dijelaskan secara tegas mengenai letak, ukuran, batas-batas, dan status hukumnya.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat mencampuradukkan dalil kepemilikan, perbuatan melawan hukum, dan hak servituut tanpa hubungan hukum yang jelas sehingga gugatan dinyatakan kabur.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Tergugat I dan Turut Tergugat karena menutup akses jalan masuk ke tanah dan bangunan milik Para Penggugat yang telah diperoleh melalui eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Para Penggugat menuntut pembongkaran pagar tembok, pengembalian posisi tanah, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat I membantah dengan menyatakan tanah akses tersebut adalah miliknya yang sah. Majelis Hakim memeriksa fakta bahwa Para Penggugat memang tidak memiliki akses jalan lain selain melalui tanah Tergugat I dan terdapat pembatas berupa pagar seng dan tembok. Namun, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena objek sengketa akses jalan tidak dijelaskan secara tegas mengenai letak, ukuran, batas, dan status hukumnya, serta dalil kepemilikan, perbuatan melawan hukum, dan hak servituut dicampuradukkan tanpa kejelasan hubungan hukum yang memenuhi syarat formil gugatan perdata. Akibatnya, tuntutan pokok gugatan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Tergugat I dan Turut Tergugat karena menutup akses jalan masuk ke tanah dan bangunan milik Para Penggugat yang telah diperoleh melalui eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Para Penggugat menuntut pembongkaran pagar tembok, pengembalian posisi tanah, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat I membantah dengan menyatakan tanah akses tersebut adalah miliknya yang sah. Majelis Hakim memeriksa fakta bahwa Para Penggugat memang tidak memiliki akses jalan lain selain melalui tanah Tergugat I dan terdapat pembatas berupa pagar seng dan tembok. Namun, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena objek sengketa akses jalan tidak dijelaskan secara tegas mengenai letak, ukuran, batas, dan status hukumnya, serta dalil kepemilikan, perbuatan melawan hukum, dan hak servituut dicampuradukkan tanpa kejelasan hubungan hukum yang memenuhi syarat formil gugatan perdata. Akibatnya, tuntutan pokok gugatan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas 175 m2 di Jalan Jatinegara Kaum Nomor 11 berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah kohir seluas 200 m2 yang berbatasan langsung dengan tanah Para Penggugat di sebelah utara.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak mempunyai akses jalan keluar masuk ke tanahnya kecuali melalui tanah milik Tergugat I.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Di antara tanah Para Penggugat dan Tergugat I terdapat pagar seng yang dibuat oleh Para Penggugat dan pagar tembok yang dibuat oleh Tergugat I.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan menutup akses jalan masuk menggunakan pagar tembok permanen.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Para Penggugat dengan menyatakan akses jalan tersebut merupakan bagian dari tanah miliknya yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 1990.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa berupa akses jalan tidak dijelaskan secara tegas mengenai letak, ukuran, batas-batas, dan status hukumnya.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat mencampuradukkan dalil kepemilikan, perbuatan melawan hukum, dan hak servituut tanpa hubungan hukum yang jelas sehingga gugatan dinyatakan kabur.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris pemilik tanah yang tidak punya jalan keluar lain selain lewat tanah tetangga, tapi dia pasang tembok menutup akses itu, apa boleh dia melakukan itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17251, + "candidates": [ + "Pasal 674 KUHPerdata", + "Pasal 675 KUHPerdata", + "Pasal 697 KUHPerdata", + "Pasal 699 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 674 KUHPerdata", + "text": "Pasal 674: Pengabdian pekarangan adalah suatu beban yang diletakkan atas sebidang pekarangan seseorang untuk digunakan dan demi manfaat pekarangan milik orang lain. Baik mengenai bebannya maupun mengenai manfaatnya, pengabdian itu boleh dihubungkan dengan pribadi seseorang." + }, + { + "pasal": "Pasal 675 KUHPerdata", + "text": "Pasal 675: Setiap pengabdian pekarangan terdiri dari kewajiban untuk membiarkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 697 KUHPerdata", + "text": "Pasal 697: Pengabdian pekarangan yang berlangsung terus dan tampak dapat diperoleh karena lewat waktu atau karena suatu dasar hak." + }, + { + "pasal": "Pasal 699 KUHPerdata", + "text": "Pasal 699: Pengabdian pekarangan yang berlangsung terus dan sekaligus tidak tampak, demikian pula tidak berlangsung terus, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, hanya dapat diperoleh karena suatu alasan hak. Penikmatan pengabdian pekarangan seperti itu, meskipun telah berjalan bertahun-tahun lamanya, tidaklah cukup guna memperoleh hak tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 674 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pertanyaan awam menyangkut hak akses jalan keluar (servitut) atas tanah tetangga. Pasal 674 mendefinisikan 'pengabdian pekarangan' (servitut) sebagai beban atas tanah untuk manfaat tanah lain. Meskipun putusan menolak gugatan karena ketidakjelasan dalil, pasal ini merupakan kerangka hukum substantif yang relevan untuk menilai apakah hak akses tersebut ada sebagai beban atas tanah Tergugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 675 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur unsur pengabdian pekarangan berupa kewajiban 'membiarkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu'. Dalam konteks pertanyaan, tindakan pasang tembok menutup akses adalah bentuk 'tidak berbuat sesuatu' (membiarkan akses) atau sebaliknya, melanggar kewajiban tersebut. Pasal ini relevan untuk menganalisis isi hak akses yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 697 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur cara memperoleh pengabdian pekarangan yang tampak dan terus-menerus (seperti jalan masuk) melalui lewat waktu atau dasar hak. Pertanyaan awam mengenai hak akses jalan yang sudah lama digunakan ('sejak dulu') secara substantif berkaitan dengan teori perolehan hak servitut ini, yang menjadi salah satu dalil yang dicampuradukkan dalam gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 699 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pengabdian pekarangan yang 'tidak tampak' atau tidak berlangsung terus. Akses jalan masuk adalah hak yang bersifat 'tampak' dan 'berlangsung terus'. Fakta pemicu pasal ini (jalan tersembunyi/tidak tampak) tidak sesuai dengan fakta pertanyaan (jalan masuk yang jelas/tampak), sehingga tidak relevan secara substantif untuk menjawab masalah akses jalan yang terlihat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pertanyaan menanyakan 'apa boleh dia melakukan itu', yang secara hukum perdata sering dianalisis melalui lensa perbuatan melawan hukum (PMH) jika tidak ada hak servitut yang jelas. Pasal 1365 adalah dasar hukum PMH yang secara eksplisit dikutip dalam pertimbangan hakim ('gugatan perbuatan melawan hukum') untuk menilai apakah pemasangan tembok tersebut melanggar hukum dan menimbulkan kerugian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 674 KUHPerdata", + "Pasal 675 KUHPerdata", + "Pasal 697 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 44242, + "completion_tokens": 1560 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_97_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_97_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ad7dc11acb97573fb7807e739c36434f24335e3f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_97_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_97_Pdt.G_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 59, + "timings": { + "parse": 0.094, + "classify": 0.0, + "condense": 277.516, + "read": 110.949, + "query": 5.184, + "relevance": 24.139, + "total": 417.882 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 160830, + "marked_chars": 161352 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \nDalam Provisi: \n- \nMenolak Gugatan Provisi Penggugat; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 56\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHal 57 dari 59 hal Putusan No.XX/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Tim \n \n \n \n \nDalam Eksepsi: \n- \nMenolak Eksepsi Tergugat; \nDalam Pokok Perkara: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; \n2. Menyatakan \nperkawinan \nantara \nPengugat \ndan \nTergugat \nyang \ndilangsungkan pada tanggal tanggal XXX di hadapan pemuka agama \nKatholik di Gereja yang telah dicatatkan di Catatan Sipil Provinsi DKI \nJakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXX \ntanggal XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; \n3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat \nyang bernama Anak, anak perempuan lahir pada tanggal XXX \nsebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor: XXX tertanggal XXX, \ntetap berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut \nmencapai umur 18 (delapan belas) tahun" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134987, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili gugatan perceraian antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) yang menikah secara Katolik di Gereja Cijantung dan dicatatkan di Catatan Sipil pada 17 Mei 2022, dikaruniai satu anak perempuan bernama ANAK [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa hubungan intim awal terjadi pada Mei 2019 akibat pengaruh alkohol yang diberikan Tergugat hingga Penggugat hamil, namun dalil ini dibantah Tergugat yang menyatakan hubungan tersebut atas dasar cinta kasih dan Penggugat yang selalu mengajak hubungan badan sejak 2019 [HAL 2-3, 20-21]. Kehidupan rumah tangga awalnya rukun, namun memburuk sejak Desember 2022 saat Penggugat mendalilkan Tergugat berselingkuh dengan teman kerja, tidak memberikan nafkah, dan melakukan KDRT fisik serta psikis [HAL 3-4]. Kronologi memanas pada Februari 2023 saat Tergugat resign dan tidak bekerja, memicu pertengkaran berulang, termasuk pada April 2024 karena Tergugat tidak bekerja dan mencurigai Penggugat berselingkuh [HAL 4-5]. Pada Juni-November 2024, Tergugat sempat bekerja namun sering keluar-masuk pekerjaan [HAL 5]. Pada 14-17 Desember 2024, anak mereka diopname di Rumah Sakit Polri karena Bronchopneumonia yang diduga akibat papasan asap rokok Tergugat di dalam kamar, sementara Penggugat menduga Tergugat tidak bekerja dan membiayai kebutuhan rumah tangga [HAL 5]. Pada 15 Desember 2024, Nenek Penggugat menemukan uang Rp1.700.000 berkurang menjadi Rp400.000 dan menduga Tergugat yang mengambil, yang kemudian diakui Tergugat pada 26 Desember 2024 saat keluarga Tergugat datang marah menuduh Penggugat berselingkuh [HAL 5-6]. Pada malam yang sama, Ibu Tergugat membawa anak tanpa persetujuan Penggugat yang berada di bawah tekanan, dan sejak itu Tergugat tidak memulangkan anak serta menghalangi akses Penggugat bertemu anak, meskipun anak masih butuh perawatan pasca-sakit [HAL 6-7, 11]. Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, mengajukan eksepsi bahwa mediasi cacat formil karena Penggugat tidak hadir langsung tanpa alasan sah, Surat Kuasa Khusus tidak sah, dan gugatan kabur (obscur libel) karena kontradiksi dalil mengenai hubungan intim dan status anak [HAL 14-22]. Tergugat juga dalil bahwa anak masih tinggal bersama Penggugat sejak pengambilan paksa pada 17 April 2025, dan mediasi dengan Pastor tidak pernah terjadi [HAL 21, 28-29]. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-14) dan 2 saksi, sementara Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s/d T-13) dan 2 saksi yang menyatakan rumah tangga baik-baik saja, Tergugat bekerja dan memberi nafkah, serta tidak ada kekerasan atau pencurian [HAL 33-42]. Majelis Hakim menolak gugatan Provisi Penggugat karena tidak ada alasan urgensi yang kuat [HAL 43-44]. Terkait eksepsi, Majelis Hakim menolak dalil Tergugat bahwa mediasi cacat karena Penggugat diwakili kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus yang sah, serta menolak dalil gugatan kabur karena posita dan petitum sinkron [HAL 44-47]. Majelis Hakim menyatakan berwenang memeriksa perkara karena para pihak berdomisili di Jakarta Timur [HAL 47-48]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 27865, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili gugatan perceraian antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) yang menikah secara Katolik di Gereja Cijantung dan dicatatkan di Catatan Sipil pada 17 Mei 2022, dikaruniai satu anak perempuan bernama ANAK [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa hubungan intim awal terjadi pada Mei 2019 akibat pengaruh alkohol yang diberikan Tergugat hingga Penggugat hamil, namun dalil ini dibantah Tergugat yang menyatakan hubungan tersebut atas dasar cinta kasih dan Penggugat yang selalu mengajak hubungan badan sejak 2019 [HAL 2-3, 20-21]. Kehidupan rumah tangga awalnya rukun, namun memburuk sejak Desember 2022 saat Penggugat mendalilkan Tergugat berselingkuh dengan teman kerja, tidak memberikan nafkah, dan melakukan KDRT fisik serta psikis [HAL 3-4]. Kronologi memanas pada Februari 2023 saat Tergugat resign dan tidak bekerja, memicu pertengkaran berulang, termasuk pada April 2024 karena Tergugat tidak bekerja dan mencurigai Penggugat berselingkuh [HAL 4-5]. Pada Juni-November 2024, Tergugat sempat bekerja namun sering keluar-masuk pekerjaan [HAL 5]. Pada 14-17 Desember 2024, anak mereka diopname di Rumah Sakit Polri karena Bronchopneumonia yang diduga akibat papasan asap rokok Tergugat di dalam kamar, sementara Penggugat menduga Tergugat tidak bekerja dan membiayai kebutuhan rumah tangga [HAL 5]. Pada 15 Desember 2024, Nenek Penggugat menemukan uang Rp1.700.000 berkurang menjadi Rp400.000 dan menduga Tergugat yang mengambil, yang kemudian diakui Tergugat pada 26 Desember 2024 saat keluarga Tergugat datang marah menuduh Penggugat berselingkuh [HAL 5-6]. Pada malam yang sama, Ibu Tergugat membawa anak tanpa persetujuan Penggugat yang berada di bawah tekanan, dan sejak itu Tergugat tidak memulangkan anak serta menghalangi akses Penggugat bertemu anak, meskipun anak masih butuh perawatan pasca-sakit [HAL 6-7, 11]. Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, mengajukan eksepsi bahwa mediasi cacat formil karena Penggugat tidak hadir langsung tanpa alasan sah, Surat Kuasa Khusus tidak sah, dan gugatan kabur (obscur libel) karena kontradiksi dalil mengenai hubungan intim dan status anak [HAL 14-22]. Tergugat juga dalil bahwa anak masih tinggal bersama Penggugat sejak pengambilan paksa pada 17 April 2025, dan mediasi dengan Pastor tidak pernah terjadi [HAL 21, 28-29]. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-14) dan 2 saksi, sementara Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s/d T-13) dan 2 saksi yang menyatakan rumah tangga baik-baik saja, Tergugat bekerja dan memberi nafkah, serta tidak ada kekerasan atau pencurian [HAL 33-42]. Majelis Hakim menolak gugatan Provisi Penggugat karena tidak ada alasan urgensi yang kuat [HAL 43-44]. Terkait eksepsi, Majelis Hakim menolak dalil Tergugat bahwa mediasi cacat karena Penggugat diwakili kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus yang sah, serta menolak dalil gugatan kabur karena posita dan petitum sinkron [HAL 44-47]. Majelis Hakim menyatakan berwenang memeriksa perkara karena para pihak berdomisili di Jakarta Timur [HAL 47-48].\n\nMajelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut agama dan hukum [HAL 49]. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa sejak Desember 2022 ketentraman rumah tangga mulai rusak akibat Tergugat berselingkuh dengan teman kerja (terbukti dari chat WA yang dilihat Penggugat), Tergugat tidak bekerja sejak September 2023, tidak memberikan nafkah, serta melakukan KDRT fisik (memar pada lengan, paha, dan pelipis Penggugat) [HAL 50]. Usaha mediasi dengan keluarga dan Pastor gagal karena Penggugat sudah tidak mau bersama Tergugat [HAL 50-51]. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ikatan lahir batin telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun kembali, dan perceraian adalah jalan keluar terbaik sesuai Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 serta yurisprudensi MA [HAL 51-52]. Oleh karena itu, petitum poin 2 gugatan Penggugat untuk menceraikan mereka dikabulkan [HAL 52].\n\nTerkait hak asuh anak, Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang masih di bawah umur (usia 3 tahun 8 bulan) harus berada dalam pengasuhan ibu (Penggugat) demi kasih sayang dan kesejahteraan anak, sesuai yurisprudensi MA [HAL 52-53]. Namun, Tergugat tetap diberi hak untuk mencurahkan kasih sayang dan bertemu dengan anak tanpa halangan dari Penggugat, serta kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak secara bersama-sama [HAL 53-54]. Terkait petitum ke-4 mengenai biaya nafkah anak, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut karena Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan finansial Tergugat untuk membayar nafkah, sehingga tidak ada dasar kuat untuk menetapkan nominal nafkah [HAL 54-55].\n\nMajelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian. Amar putusan: (1) Mengabulkan gugatan untuk sebagian; (2) Menyatakan perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; (3) Menetapkan anak tetap dalam pengasuhan Penggugat hingga umur 18 tahun atau menikah, dengan hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang; (4) Perintah Panitera mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian; (5) Menolak gugatan selain dan selebihnya (termasuk nafkah anak); (6) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp261.000,- [HAL 56-57]. Putusan diucapkan pada 9 September 2025 [HAL 58]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili gugatan perceraian antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) yang menikah secara Katolik di Gereja Cijantung dan dicatatkan di Catatan Sipil pada 17 Mei 2022, dikaruniai satu anak perempuan bernama ANAK [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa hubungan intim awal terjadi pada Mei 2019 akibat pengaruh alkohol yang diberikan Tergugat hingga Penggugat hamil, namun dalil ini dibantah Tergugat yang menyatakan hubungan tersebut atas dasar cinta kasih dan Penggugat yang selalu mengajak hubungan badan sejak 2019 [HAL 2-3, 20-21]. Kehidupan rumah tangga awalnya rukun, namun memburuk sejak Desember 2022 saat Penggugat mendalilkan Tergugat berselingkuh dengan teman kerja, tidak memberikan nafkah, dan melakukan KDRT fisik serta psikis [HAL 3-4]. Kronologi memanas pada Februari 2023 saat Tergugat resign dan tidak bekerja, memicu pertengkaran berulang, termasuk pada April 2024 karena Tergugat tidak bekerja dan mencurigai Penggugat berselingkuh [HAL 4-5]. Pada Juni-November 2024, Tergugat sempat bekerja namun sering keluar-masuk pekerjaan [HAL 5]. Pada 14-17 Desember 2024, anak mereka diopname di Rumah Sakit Polri karena Bronchopneumonia yang diduga akibat papasan asap rokok Tergugat di dalam kamar, sementara Penggugat menduga Tergugat tidak bekerja dan membiayai kebutuhan rumah tangga [HAL 5]. Pada 15 Desember 2024, Nenek Penggugat menemukan uang Rp1.700.000 berkurang menjadi Rp400.000 dan menduga Tergugat yang mengambil, yang kemudian diakui Tergugat pada 26 Desember 2024 saat keluarga Tergugat datang marah menuduh Penggugat berselingkuh [HAL 5-6]. Pada malam yang sama, Ibu Tergugat membawa anak tanpa persetujuan Penggugat yang berada di bawah tekanan, dan sejak itu Tergugat tidak memulangkan anak serta menghalangi akses Penggugat bertemu anak, meskipun anak masih butuh perawatan pasca-sakit [HAL 6-7, 11]. Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, mengajukan eksepsi bahwa mediasi cacat formil karena Penggugat tidak hadir langsung tanpa alasan sah, Surat Kuasa Khusus tidak sah, dan gugatan kabur (obscur libel) karena kontradiksi dalil mengenai hubungan intim dan status anak [HAL 14-22]. Tergugat juga dalil bahwa anak masih tinggal bersama Penggugat sejak pengambilan paksa pada 17 April 2025, dan mediasi dengan Pastor tidak pernah terjadi [HAL 21, 28-29]. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-14) dan 2 saksi, sementara Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s/d T-13) dan 2 saksi yang menyatakan rumah tangga baik-baik saja, Tergugat bekerja dan memberi nafkah, serta tidak ada kekerasan atau pencurian [HAL 33-42]. Majelis Hakim menolak gugatan Provisi Penggugat karena tidak ada alasan urgensi yang kuat [HAL 43-44]. Terkait eksepsi, Majelis Hakim menolak dalil Tergugat bahwa mediasi cacat karena Penggugat diwakili kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus yang sah, serta menolak dalil gugatan kabur karena posita dan petitum sinkron [HAL 44-47]. Majelis Hakim menyatakan berwenang memeriksa perkara karena para pihak berdomisili di Jakarta Timur [HAL 47-48].\n\nMajelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut agama dan hukum [HAL 49]. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa sejak Desember 2022 ketentraman rumah tangga mulai rusak akibat Tergugat berselingkuh dengan teman kerja (terbukti dari chat WA yang dilihat Penggugat), Tergugat tidak bekerja sejak September 2023, tidak memberikan nafkah, serta melakukan KDRT fisik (memar pada lengan, paha, dan pelipis Penggugat) [HAL 50]. Usaha mediasi dengan keluarga dan Pastor gagal karena Penggugat sudah tidak mau bersama Tergugat [HAL 50-51]. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ikatan lahir batin telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun kembali, dan perceraian adalah jalan keluar terbaik sesuai Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 serta yurisprudensi MA [HAL 51-52]. Oleh karena itu, petitum poin 2 gugatan Penggugat untuk menceraikan mereka dikabulkan [HAL 52].\n\nTerkait hak asuh anak, Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang masih di bawah umur (usia 3 tahun 8 bulan) harus berada dalam pengasuhan ibu (Penggugat) demi kasih sayang dan kesejahteraan anak, sesuai yurisprudensi MA [HAL 52-53]. Namun, Tergugat tetap diberi hak untuk mencurahkan kasih sayang dan bertemu dengan anak tanpa halangan dari Penggugat, serta kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak secara bersama-sama [HAL 53-54]. Terkait petitum ke-4 mengenai biaya nafkah anak, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut karena Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan finansial Tergugat untuk membayar nafkah, sehingga tidak ada dasar kuat untuk menetapkan nominal nafkah [HAL 54-55].\n\nMajelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian. Amar putusan: (1) Mengabulkan gugatan untuk sebagian; (2) Menyatakan perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; (3) Menetapkan anak tetap dalam pengasuhan Penggugat hingga umur 18 tahun atau menikah, dengan hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang; (4) Perintah Panitera mengirimkan salinan putusan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian; (5) Menolak gugatan selain dan selebihnya (termasuk nafkah anak); (6) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp261.000,- [HAL 56-57]. Putusan diucapkan pada 9 September 2025 [HAL 58]." + }, + "read": { + "input_chars": 5373, + "frame": "Penggugat (istri) menggugat Tergugat (suami) untuk perceraian dan hak asuh anak. Sengketa inti meliputi dugaan perselinguhan, ketidakberdayaan ekonomi Tergugat, kekerasan dalam rumah tangga, dan perebutan pengasuhan anak. Penggugat meminta putusan perceraian, hak asuh anak, dan nafkah anak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menikah secara Katolik dan dicatatkan di Catatan Sipil pada 17 Mei 2022 serta dikaruniai satu anak perempuan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui telah mengambil uang dari dompet Penggugat yang berkurang dari Rp1.700.000 menjadi Rp400.000.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Tergugat membawa anak tanpa persetujuan Penggugat pada malam yang sama setelah pengakuan pengambilan uang tersebut.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memulangkan anak dan menghalangi akses Penggugat untuk bertemu anak sejak pengambilan anak tersebut.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak bekerja sejak September 2023 dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan memar pada lengan, paha, dan pelipis Penggugat.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berselingkuh dengan teman kerja yang dibuktikan dengan chat WhatsApp yang dilihat oleh Penggugat.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Usaha mediasi dengan keluarga dan Pastor gagal karena Penggugat sudah tidak mau bersama Tergugat.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan finansial Tergugat untuk membayar nafkah anak.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat (istri) menggugat Tergugat (suami) untuk memutus perkawinan mereka yang sah secara agama dan hukum serta meminta hak asuh anak dan nafkah anak. Tergugat membantah seluruh dalil perceraian, mengajukan eksepsi mengenai cacat formil mediasi dan gugatan kabur, serta menyangkal adanya perselinguhan, kekerasan, dan ketidakberdayaan ekonomi. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan menetapkan bahwa ikatan lahir batin telah pecah akibat perselinguhan Tergugat, kekerasan fisik yang mengakibatkan memar pada tubuh Penggugat, serta ketidakberdayaan Tergugat dalam memberikan nafkah sejak September 2023. Hakim mengabulkan gugatan perceraian untuk sebagian, menyatakan perkawinan putus, dan menetapkan anak tetap dalam pengasuhan Penggugat hingga umur 18 tahun atau menikah, dengan hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang. Permohonan nafkah anak ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan finansial Tergugat untuk membayar nafkah tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat (istri) menggugat Tergugat (suami) untuk memutus perkawinan mereka yang sah secara agama dan hukum serta meminta hak asuh anak dan nafkah anak. Tergugat membantah seluruh dalil perceraian, mengajukan eksepsi mengenai cacat formil mediasi dan gugatan kabur, serta menyangkal adanya perselinguhan, kekerasan, dan ketidakberdayaan ekonomi. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan menetapkan bahwa ikatan lahir batin telah pecah akibat perselinguhan Tergugat, kekerasan fisik yang mengakibatkan memar pada tubuh Penggugat, serta ketidakberdayaan Tergugat dalam memberikan nafkah sejak September 2023. Hakim mengabulkan gugatan perceraian untuk sebagian, menyatakan perkawinan putus, dan menetapkan anak tetap dalam pengasuhan Penggugat hingga umur 18 tahun atau menikah, dengan hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang. Permohonan nafkah anak ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan finansial Tergugat untuk membayar nafkah tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menikah secara Katolik dan dicatatkan di Catatan Sipil pada 17 Mei 2022 serta dikaruniai satu anak perempuan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui telah mengambil uang dari dompet Penggugat yang berkurang dari Rp1.700.000 menjadi Rp400.000.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Tergugat membawa anak tanpa persetujuan Penggugat pada malam yang sama setelah pengakuan pengambilan uang tersebut.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memulangkan anak dan menghalangi akses Penggugat untuk bertemu anak sejak pengambilan anak tersebut.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak bekerja sejak September 2023 dan tidak memberikan nafkah kepada keluarga.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan memar pada lengan, paha, dan pelipis Penggugat.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berselingkuh dengan teman kerja yang dibuktikan dengan chat WhatsApp yang dilihat oleh Penggugat.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Usaha mediasi dengan keluarga dan Pastor gagal karena Penggugat sudah tidak mau bersama Tergugat.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan finansial Tergugat untuk membayar nafkah anak.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya berselingkuh, memukuli saya, dan tidak mau memberi nafkah sejak lama, lalu menghalangi saya bertemu anak, apakah saya bisa cerai dan dapat hak asuh?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 37633, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pembuktian (onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat) yang menjadi dasar hukum bagi Pengadilan untuk meminta Penggugat membuktikan dalil-dalilnya (seperti perselisihan, perselingkuhan, dan pengabaian nafkah) agar gugatan perceraian dapat dikabulkan. Dalam pertimbangan putusan, Hakim secara eksplisit merujuk pada Pasal 1865 KUHPerdata sebagai kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sebelum memeriksa pokok perkara." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 55995, + "completion_tokens": 3317 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_98_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Tim.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_98_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Tim.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..990246708379c8e4573a4533845f506b5d78632a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_98_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Tim.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_98_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Tim.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 111.387, + "query": 2.693, + "relevance": 8.909, + "total": 123.031 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 72385, + "marked_chars": 72583 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan Tergugat I. dan Tergugat II, telah melakukan Perbuatan\nMelawan Hukum;\n Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 21\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menghukum TERGUGAT I, dan TERGUGAT II secara tanggung renteng\nuntuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 937.912.000,- (sembilan\nratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah); \n4. Menghukum TERGUGAT I, Tergugat II dan PARA TURUT TERGUGAT\nuntuk tunduk dan taat dengan isi Putusan dalam perkara ini;\n5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada\nTERGUGAT I. Tegugat II dan Para Turut Tergugat, sebesar Rp.\n14.622.500,- (Empat belas juta enam ratus dua puluh dua ribu lima\nratus rupiah);\n6. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;\n Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Haki" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 72583, + "frame": "Para Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Turut Tergugat I hingga VI atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait jual beli kavling tanah yang tidak sesuai peruntukan dan telah dijual kepada pihak lain, dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil serta sita jaminan. Sengketa ini berpusat pada pembayaran uang sebesar Rp400.000.000,- yang diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I untuk pembelian objek tanah yang kemudian terbukti tidak dapat dibangun perumahan. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan para Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum mereka membayar kerugian secara tanggung renteng.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat membayar sejumlah uang kepada Tergugat I untuk pembelian kavling tanah yang ditawarkan untuk dibangun rumah.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyatakan objek tanah berzonasi hijau padahal sebelumnya dikabarkan berzonasi kuning, sehingga bangunan di lokasi tersebut dibongkar oleh Pemda.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam putusan pidana berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana penipuan terkait transaksi tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II adalah pemilik tanah yang sebenarnya yang bekerja sama dengan Tergugat I dalam memasarkan kavling tanah tersebut.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menggunakan dana pinjaman bank untuk membayar pembelian kavling tersebut, sehingga tetap menanggung bunga pinjaman meskipun uang pembayaran tidak dikembalikan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III bertindak sebagai notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli, namun hakim berpendapat Tergugat III tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum karena kewenangan notaris berbeda dengan PPAT dan akta tersebut dianggap setara dengan surat perjanjian.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya bukti bahwa Para Tergugat akan menjual atau memindahtangankan harta kekayaan, sehingga permohonan sita jaminan ditolak.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian immateriil karena tidak ada standar ukuran dan bukti yang diajukan, sehingga tuntutan kerugian immateriil ditolak.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan uang paksa ditolak karena putusan hakim dalam perkara ini adalah pembayaran sejumlah uang, bukan hukuman selain pembayaran uang.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I hingga VI. Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka telah membayar Rp400.000.000,- kepada Tergugat I untuk pembelian kavling tanah yang dikabarkan siap dibangun perumahan, namun ternyata tanah tersebut berzonasi hijau sehingga bangunan dibongkar, dan tanah tersebut telah dijual kepada pihak lain. Tergugat I telah divonis bersalah dalam perkara pidana penipuan. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga keduanya dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp937.912.000,- yang mencakup uang pembayaran dan bunga pinjaman bank. Gugatan terhadap Tergugat III ditolak karena hakim menilai Tergugat III tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Permohonan sita jaminan, kerugian immateriil, dan uang paksa ditolak karena tidak adanya bukti atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum. Para Turut Tergugat hanya diperintahkan untuk tunduk dan taat kepada putusan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I hingga VI. Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka telah membayar Rp400.000.000,- kepada Tergugat I untuk pembelian kavling tanah yang dikabarkan siap dibangun perumahan, namun ternyata tanah tersebut berzonasi hijau sehingga bangunan dibongkar, dan tanah tersebut telah dijual kepada pihak lain. Tergugat I telah divonis bersalah dalam perkara pidana penipuan. Hakim menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga keduanya dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp937.912.000,- yang mencakup uang pembayaran dan bunga pinjaman bank. Gugatan terhadap Tergugat III ditolak karena hakim menilai Tergugat III tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Permohonan sita jaminan, kerugian immateriil, dan uang paksa ditolak karena tidak adanya bukti atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum. Para Turut Tergugat hanya diperintahkan untuk tunduk dan taat kepada putusan.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat membayar sejumlah uang kepada Tergugat I untuk pembelian kavling tanah yang ditawarkan untuk dibangun rumah.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyatakan objek tanah berzonasi hijau padahal sebelumnya dikabarkan berzonasi kuning, sehingga bangunan di lokasi tersebut dibongkar oleh Pemda.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam putusan pidana berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana penipuan terkait transaksi tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II adalah pemilik tanah yang sebenarnya yang bekerja sama dengan Tergugat I dalam memasarkan kavling tanah tersebut.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menggunakan dana pinjaman bank untuk membayar pembelian kavling tersebut, sehingga tetap menanggung bunga pinjaman meskipun uang pembayaran tidak dikembalikan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III bertindak sebagai notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli, namun hakim berpendapat Tergugat III tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum karena kewenangan notaris berbeda dengan PPAT dan akta tersebut dianggap setara dengan surat perjanjian.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya bukti bahwa Para Tergugat akan menjual atau memindahtangankan harta kekayaan, sehingga permohonan sita jaminan ditolak.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian immateriil karena tidak ada standar ukuran dan bukti yang diajukan, sehingga tuntutan kerugian immateriil ditolak.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan uang paksa ditolak karena putusan hakim dalam perkara ini adalah pembayaran sejumlah uang, bukan hukuman selain pembayaran uang.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang dan bunga pinjaman bank untuk beli kavling tanah, tapi ternyata zonasi salah dan bangunannya dibongkar, kenapa uang saya tidak dikembalikan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14267, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum substantif untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi inti sengketa. Pertanyaan awam mengenai 'kenapa uang tidak dikembalikan' berkaitan dengan kewajiban ganti rugi akibat kerugian material yang didalilkan terjadi karena kesalahan/penipuan (zonasi salah, tanah dibongkar). Putusan secara eksplisit mengaitkan kerugian material Penggugat dengan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar pembenaran tuntutan ganti rugi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26660, + "completion_tokens": 1179 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_9_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_9_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a17cfa06eb3a628a8d26fc54113438c162692319 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_9_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.json @@ -0,0 +1,190 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_TIMUR_Nomor_9_Pdt.G.S_2025_PN_JKT.TIM.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.811, + "query": 2.638, + "relevance": 79.929, + "total": 175.405 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24951, + "marked_chars": 25023 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI: \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; \n2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi; \n3. Menghukum Tergugat wajib secara sukarela mengembalikan dana modal \nusaha \ndan \nmembayar \nkeuntungan \nusaha \nper \nbulan \nsejumlah \nRp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat setelah \nputusan ini berkekuatan hukum tetap. Terhadap besaran nominal tersebut \ndibayarkan selama 1 (satu) tahun dengan cara dicicil untuk cicilan bulan \nkesatu sampai dengan cicilan bulan kesebelas masing-masing \nsejumlah Rp5.835.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu \nrupiah) dan untuk cicilan bulan kedua belas sejumlah Rp5.815.000,00 \n(lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah); \n4. Menghukum \nTergugat \nuntuk \nmembayar \nbiaya \nperkara \nsejumlah \nRp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, \npada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh Dameria Frisella Simanjuntak, \nS.H., M.Hum., sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam \npersidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yanti Karyati, S.H. \nsebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui \nsistem informasi pengadilan pada hari itu juga. \n \nPanitera Pengganti, \n \n \n \n \n \nYanti Karyati, S.H. \nHakim, \n \n \n \n \nDameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. \n \nPerincian biaya: \n \n \n \n \n \n1. Biaya Pendaftaran…………… Rp 30.000,00 \n2. Biaya Proses ……………. \nRp 200.000,00 \n3. Biaya Panggilan……………… Rp 203.000,00 \n4. Redaksi………………… Rp 30.000,00 \n5. Meterai………………………... Rp 10.000,00 \n6. Lainnya…………… …………. Rp 9.000,00 + \n Jumlah………………………… Rp 482.000,00 \n (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Repu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 25023, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan wanprestasi terkait perjanjian kerjasama modal usaha untuk proyek perakitan depo isi ulang air minum, dengan tuntutan pengembalian dana modal dan keuntungan yang belum dibayarkan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi dan memerintahkan pembayaran total sebesar Rp149.300.000. Perkara ini diselesaikan melalui putusan yang mengabulkan gugatan sebagian setelah para pihak mencapai kesepakatan di persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama Modal Usaha tertanggal 7 Agustus 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan dana tunai sebesar Rp22.300.000 kepada Tergugat untuk modal usaha proyek perakitan 1 set Depo Isi Ulang Air Minum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat bahwa pembagian hasil keuntungan usaha adalah 50% dari laba bersih dengan jangka waktu pembayaran bulanan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat belum mengembalikan dana modal usaha dan belum memberikan keuntungan bulanan kepada Penggugat sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat somasi kepada Tergugat sebagai peringatan atas ketidakpatuhan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui bahwa ia belum mengembalikan dana modal usaha dan keuntungan bulanan kepada Penggugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran transfer sebesar Rp5.000.000 kepada Penggugat pada tanggal 31 Mei 2025.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak mencapai kesepakatan di persidangan bahwa Tergugat bersedia membayar Rp70.000.000 yang akan dicicil selama 1 tahun.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] dan Tergugat [NAMA_ORANG] memiliki perjanjian kerjasama modal usaha tertanggal 7 Agustus 2023, di mana Penggugat menyerahkan dana sebesar Rp22.300.000 untuk proyek perakitan depo isi ulang air minum dengan kesepakatan pembagian keuntungan bulanan. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal dan membayar keuntungan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dengan tuntutan pembayaran total Rp149.300.000. Dalam persidangan, Tergugat mengakui kelalaian pembayaran dan mengajukan penawaran penyelesaian sebesar Rp70.000.000 yang dibayarkan secara cicilan selama satu tahun. Majelis Hakim menetapkan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi dan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar Rp70.000.000 melalui cicilan bulanan sesuai kesepakatan para pihak, serta membebankan biaya perkara kepada Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] dan Tergugat [NAMA_ORANG] memiliki perjanjian kerjasama modal usaha tertanggal 7 Agustus 2023, di mana Penggugat menyerahkan dana sebesar Rp22.300.000 untuk proyek perakitan depo isi ulang air minum dengan kesepakatan pembagian keuntungan bulanan. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal dan membayar keuntungan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dengan tuntutan pembayaran total Rp149.300.000. Dalam persidangan, Tergugat mengakui kelalaian pembayaran dan mengajukan penawaran penyelesaian sebesar Rp70.000.000 yang dibayarkan secara cicilan selama satu tahun. Majelis Hakim menetapkan perbuatan Tergugat sebagai wanprestasi dan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar Rp70.000.000 melalui cicilan bulanan sesuai kesepakatan para pihak, serta membebankan biaya perkara kepada Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama Modal Usaha tertanggal 7 Agustus 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan dana tunai sebesar Rp22.300.000 kepada Tergugat untuk modal usaha proyek perakitan 1 set Depo Isi Ulang Air Minum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak sepakat bahwa pembagian hasil keuntungan usaha adalah 50% dari laba bersih dengan jangka waktu pembayaran bulanan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat belum mengembalikan dana modal usaha dan belum memberikan keuntungan bulanan kepada Penggugat sesuai perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tiga surat somasi kepada Tergugat sebagai peringatan atas ketidakpatuhan pembayaran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui bahwa ia belum mengembalikan dana modal usaha dan keuntungan bulanan kepada Penggugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran transfer sebesar Rp5.000.000 kepada Penggugat pada tanggal 31 Mei 2025.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak mencapai kesepakatan di persidangan bahwa Tergugat bersedia membayar Rp70.000.000 yang akan dicicil selama 1 tahun.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih uang buat modal usaha sama teman, tapi dia nggak mau bayar balik modal dan bagi hasilnya, apa bisa saya paksa dia bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8672, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang modal usaha dan bagi hasil, hubungan hukum antara pihak tersebut adalah perikatan untuk memberikan sesuatu (uang/modal) dan berbuat sesuatu (mengelola usaha/membayar hasil). Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar prinsip perikatan yang menjadi sumber kewajiban debitur, sehingga memiliki hubungan substantif dengan jenis kewajiban yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keadaan lalai) debitur. Pertanyaan awam menanyakan apakah bisa memaksa teman membayar, yang secara hukum berarti menuntut pelaksanaan kewajiban atau ganti rugi akibat wanprestasi. Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini (Jo. Pasal 1243) sebagai dasar hukum untuk menuntut ganti rugi karena debitur tidak memenuhi perjanjian, sehingga sangat relevan dengan inti sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat tak dipenuhinya perikatan (setelah dinyatakan lalai). Ini adalah dasar hukum utama bagi Penggugat untuk menuntut pembayaran kembali modal dan keuntungan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat. Putusan mengutip pasal ini sebagai landasan tuntutan ganti rugi, sehingga relevan secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis kerugian yang dapat dituntut, yaitu kerugian yang telah diderita dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya. Dalam pertanyaan, Penggugat menuntut pengembalian modal (kerugian) dan bagi hasil (keuntungan yang diharapkan). Putusan mengutip pasal ini untuk menentukan besaran ganti rugi yang dapat dituntut, sehingga relevan dengan tuntutan konkret dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan menyatakan bahwa wanprestasi timbul dari persetujuan dan harus ada perjanjian yang sah terlebih dahulu sesuai Pasal 1320. Karena sengketa terjadi akibat tidak adanya pembayaran sesuai kesepakatan, validitas perjanjian (yang diatur pasal ini) adalah prasyarat hukum untuk adanya kewajiban yang dapat dipaksakan. Jadi, pasal ini menjadi kerangka dasar yang menopang alasan hakim." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11875, + "completion_tokens": 1485 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_103_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_103_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f4330436cf63cd8c7458bca59a46f1a52803b950 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_103_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,238 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_103_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 131.303, + "query": 8.895, + "relevance": 79.357, + "total": 219.591 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 53270, + "marked_chars": 53432 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 53432, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Novita Dewi terhadap Ivan Sidarto Kusumoputro (suami pemohon) untuk meminta penetapan pengampuan karena suami pemohon dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum akibat sakit stroke. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai pengampu untuk mengurus penjualan rumah, pengurusan kartu kredit, kredit mobil, serta pencairan dan penutupan berbagai rekening tabungan atas nama suami pemohon.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Novita Dewi dan Ivan Sidarto Kusumoputro menikah secara agama Kristen pada tanggal 22 Mei 2022 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-24052022-0005.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Novita Dewi dan Ivan Sidarto Kusumoputro tidak memiliki keturunan dari perkawinan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Novita Dewi dan Ivan Sidarto Kusumoputwo tidak memiliki perjanjian pisah harta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Novita Dewi berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ivan Sidarto Kusumoputro mengalami sakit stroke pada awal Januari 2025 yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di otak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kondisi sakit stroke menyebabkan Ivan Sidarto Kusumoputro tidak dapat berbicara, tidak dapat diajak berkomunikasi, sulit bergerak secara normal, dan hanya bisa berbaring di tempat tidur dengan segala aktivitas dibantu sepenuhnya oleh Novita Dewi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ivan Sidarto Kusumoputro memiliki cicilan rumah di Cluster De Maja, Kabupaten Tangerang dengan nominal cicilan bulanan sebesar Rp. 57.044.808,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Novita Dewi tidak sanggup melanjutkan pembayaran cicilan rumah karena hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ivan Sidarto Kusumoputro memiliki kartu kredit Visa Mandiri, Visa Platinum Mandiri, Black Master Digibank by DBS, OCBC Bank, dan Citi Bank.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ivan Sidarto Kusumoputro memiliki kredit mobil merk Wuling Tipe EQ100REVW460LV2XID2A dengan nomor polisi B 1925 TNQ.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ivan Sidarto Kusumoputro memiliki kredit mobil merk Wuling Tipe E230REV30KW3LV24X2AT dengan nomor polisi B 1450 TNG.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ivan Sidarto Kusumoputro memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Panin, Bank Sinarmas, Bank OCBC NISP, dan Bank BNI.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Novita Dewi untuk menjadi pengampu terhadap Ivan Sidarto Kusumoputro.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan Ivan Sidarto Kusumoputro terbaring di tempat tidur dalam keadaan sakit, tidak dapat berkomunikasi normal, sulit bergerak, dan aktivitas sehari-harinya dibantu oleh Novita Dewi.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ivan Sidarto Kusumoputro didiagnosa mengalami kondisi hemiparese, dysphasia motoris, dan gangguan mental organik akibat stroke.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Novita Dewi mengajukan permohonan pengampuan terhadap suaminya, Ivan Sidarto Kusumoputro, karena Ivan dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum akibat menderita sakit stroke yang parah. Berdasarkan bukti medis, kesaksian, dan pemeriksaan setempat, hakim menetapkan bahwa Ivan Sidarto Kusumoputro tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan berada di bawah pengampuan. Novita Dewi ditetapkan sebagai pengampu dengan wewenang untuk melakukan penjualan rumah yang masih dalam proses kredit, mengurus keringanan tagihan dan pembayaran kartu kredit, mengurus kredit dua unit mobil, serta melakukan pencairan dan penutupan atas berbagai rekening tabungan milik Ivan Sidarto Kusumoputro di sejumlah bank. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan biaya perkara dibebankan kepada Novita Dewi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Novita Dewi mengajukan permohonan pengampuan terhadap suaminya, Ivan Sidarto Kusumoputro, karena Ivan dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum akibat menderita sakit stroke yang parah. Berdasarkan bukti medis, kesaksian, dan pemeriksaan setempat, hakim menetapkan bahwa Ivan Sidarto Kusumoputro tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan berada di bawah pengampuan. Novita Dewi ditetapkan sebagai pengampu dengan wewenang untuk melakukan penjualan rumah yang masih dalam proses kredit, mengurus keringanan tagihan dan pembayaran kartu kredit, mengurus kredit dua unit mobil, serta melakukan pencairan dan penutupan atas berbagai rekening tabungan milik Ivan Sidarto Kusumoputro di sejumlah bank. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan biaya perkara dibebankan kepada Novita Dewi.", + "facts": [ + { + "fact": "Novita Dewi dan Ivan Sidarto Kusumoputro menikah secara agama Kristen pada tanggal 22 Mei 2022 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-24052022-0005.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Novita Dewi dan Ivan Sidarto Kusumoputro tidak memiliki keturunan dari perkawinan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Novita Dewi dan Ivan Sidarto Kusumoputwo tidak memiliki perjanjian pisah harta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Novita Dewi berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ivan Sidarto Kusumoputro mengalami sakit stroke pada awal Januari 2025 yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di otak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kondisi sakit stroke menyebabkan Ivan Sidarto Kusumoputro tidak dapat berbicara, tidak dapat diajak berkomunikasi, sulit bergerak secara normal, dan hanya bisa berbaring di tempat tidur dengan segala aktivitas dibantu sepenuhnya oleh Novita Dewi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ivan Sidarto Kusumoputro memiliki cicilan rumah di Cluster De Maja, Kabupaten Tangerang dengan nominal cicilan bulanan sebesar Rp. 57.044.808,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Novita Dewi tidak sanggup melanjutkan pembayaran cicilan rumah karena hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ivan Sidarto Kusumoputro memiliki kartu kredit Visa Mandiri, Visa Platinum Mandiri, Black Master Digibank by DBS, OCBC Bank, dan Citi Bank.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ivan Sidarto Kusumoputro memiliki kredit mobil merk Wuling Tipe EQ100REVW460LV2XID2A dengan nomor polisi B 1925 TNQ.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ivan Sidarto Kusumoputro memiliki kredit mobil merk Wuling Tipe E230REV30KW3LV24X2AT dengan nomor polisi B 1450 TNG.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ivan Sidarto Kusumoputro memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Panin, Bank Sinarmas, Bank OCBC NISP, dan Bank BNI.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Novita Dewi untuk menjadi pengampu terhadap Ivan Sidarto Kusumoputro.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan Ivan Sidarto Kusumoputro terbaring di tempat tidur dalam keadaan sakit, tidak dapat berkomunikasi normal, sulit bergerak, dan aktivitas sehari-harinya dibantu oleh Novita Dewi.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ivan Sidarto Kusumoputro didiagnosa mengalami kondisi hemiparese, dysphasia motoris, dan gangguan mental organik akibat stroke.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sakit stroke parah dan tidak bisa bekerja, bagaimana saya mengurus cicilan rumah dan utang kartu kreditnya karena saya juga tidak punya penghasilan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 53270, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk ditaruhnya seseorang di bawah pengampuan (onder curatele), yaitu karena keadaan 'dungu, gila, atau mata gelap'. Dalam pertanyaan, suami mengalami stroke parah yang menyebabkan ketidakmampuan mengurus kepentingan hukumnya. Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menyatakan suami tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga istri dapat ditunjuk sebagai pengampu untuk mengurus cicilan rumah dan utang. Ini adalah inti dari solusi hukum yang diminta." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan. Dalam konteks pertanyaan, istri (sebagai keluarga sedarah) perlu mengetahui apakah ia memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi suaminya. Putusan mengutip pasal ini untuk memperkuat alasan bahwa istri berhak menjadi pengampu, sehingga ia dapat bertindak secara hukum atas nama suami yang sakit." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur yurisdiksi atau kewenangan pengadilan tempat mengajukan permohonan pengampuan. Meskipun bersifat prosedural, dalam konteks permohonan penetapan (non-gugatan sengketa), pasal ini menjadi syarat validitas pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Putusan mengutip pasal ini untuk menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang merupakan langkah awal yang harus ditempuh pemohon untuk mendapatkan solusi atas masalah cicilan dan utang tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34786, + "completion_tokens": 1673 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_109_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_109_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..217da24e04a2a549a93193614d01eae243ffe537 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_109_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_109_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 48, + "timings": { + "parse": 0.092, + "classify": 0.0, + "condense": 195.829, + "read": 55.779, + "query": 4.124, + "relevance": 96.358, + "total": 352.181 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 147448, + "marked_chars": 147871 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM KONVENSI\nDalam Eksepsi:\n-\nMenyatakan Eksepsi Tergugat yang menyatakan guagatan Nebis in Idem\ndapat diterima;\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\nDALAM REKONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan Rekonvesi tidak dapat diterima;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\n Halaman 47 dari 48 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 47\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya dalam konvensi dan Rekonvensi sebesar Rp. 2.872.000,- (dua juta\ndelapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);\nDemikian diputus dalam rapat pemusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri \nJakarta Utara, pada hari: Senin,\n tanggal\n 25 Januari 2021,\noleh: Tiares Sirait, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Purnawan Narsongko, S.H.,\ndan Tumpanuli Marbun S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim\nAnggota, putusan" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134959, + "summary": "[HAL 1-12] Penggugat Ho Kiarto menggugat Tergugat Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Turut Tergugat PT Goro Batara Sakti atas wanprestasi terkait tanah seluas 107.764 m² (±11 ha) di Marunda, Jakarta Utara. Kronologinya, pada 1996 Penggugat dan Turut Tergugat menandatangani Akta No. 112 untuk pembelian tanah ±60 ha sebagai persiapan tukar guling (ruitslag) dengan BULOG. Karena BULOG dan PT Goro Batara Sakti berkepentingan, Penggugat diminta membebaskan tanah tambahan ±11 ha. Pada 26 Desember 1997, Penggugat menyerahkan tanah ±11 ha tersebut kepada BULOG melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH), namun BULOG tidak membayar ganti rugi. Penggugat mendalilkan BULOG telah ingkar janji selama lebih dari 20 tahun, menyebabkan kerugian Rp30 miliar, dan memohon pembatalan SPH serta pengosongan dan penyerahan kembali tanah tersebut, ditambah uang paksa (dwangsom) Rp10 juta per hari. [HAL 13-32] Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscur libel. Tergugat berargumen gugatan ini sama dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan MA No. 248 K/Pdt/2005) yang menolak kasasi Penggugat, sehingga gugatan baru dilarang. Selain itu, Tergugat menyatakan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat karena perjanjian awal ada antara Penggugat dan Turut Tergugat, serta gugatan mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp100,65 miliar akibat gugatan yang dianggap melawan hukum dan tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. [HAL 33-44] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (Akta 112, SPH, surat-surat komunikasi) dan kesaksian Yadi, Herman Supriyanto, dan Juliana S yang mengonfirmasi pembebasan tanah oleh Penggugat dan penyerahannya kepada BULOG, serta ketidaktahuan mereka mengenai pembayaran. Ahli Dr. Urbanisasi menjelaskan perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta asas ne bis in idem. Tergugat mengajukan bukti salinan putusan pengadilan sebelumnya (PN Jaksel, PT DKI, MA) dan surat somasi kepada Penggugat untuk melaksanakan putusan tersebut, serta bukti perjanjian jasa hukum." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 14412, + "summary": "[HAL 1-48] Penggugat Ho Kiarto menggugat Tergugat Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Turut Tergugat PT Goro Batara Sakti atas wanprestasi terkait tanah seluas 107.764 m² (±11 ha) di Marunda, Jakarta Utara. Kronologinya, pada 1996 Penggugat dan Turut Tergugat menandatangani Akta No. 112 untuk pembelian tanah ±60 ha sebagai persiapan tukar guling (ruitslag) dengan BULOG. Karena BULOG dan PT Goro Batara Sakti berkepentingan, Penggugat diminta membebaskan tanah tambahan ±11 ha. Pada 26 Desember 1997, Penggugat menyerahkan tanah ±11 ha tersebut kepada BULOG melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH), namun BULOG tidak membayar ganti rugi. Penggugat mendalilkan BULOG telah ingkar janji selama lebih dari 20 tahun, menyebabkan kerugian Rp30 miliar, dan memohon pembatalan SPH serta pengosongan dan penyerahan kembali tanah tersebut, ditambah uang paksa (dwangsom) Rp10 juta per hari. [HAL 13-44] Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscur libel. Tergugat berargumen gugatan ini sama dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan MA No. 248 K/Pdt/2005) yang menolak kasasi Penggugat, sehingga gugatan baru dilarang. Selain itu, Tergugat menyatakan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat karena perjanjian awal ada antara Penggugat dan Turut Tergugat, serta gugatan mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp100,65 miliar akibat gugatan yang dianggap melawan hukum dan tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (Akta 112, SPH, surat-surat komunikasi) dan kesaksian Yadi, Herman Supriyanto, dan Juliana S yang mengonfirmasi pembebasan tanah oleh Penggugat dan penyerahannya kepada BULOG, serta ketidaktahuan mereka mengenai pembayaran. Ahli Dr. Urbanisasi menjelaskan perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta asas ne bis in idem. Tergugat mengajukan bukti salinan putusan pengadilan sebelumnya (PN Jaksel, PT DKI, MA) dan surat somasi kepada Penggugat untuk melaksanakan putusan tersebut, serta bukti perjanjian jasa hukum. [HAL 45-48] Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukum menerima eksepsi ne bis in idem yang diajukan Tergugat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa persengketaan antara Hokiarto dengan BULOG dan PT Goro Batara Sakti perihal kekurangan pembayaran lahan seluas 707.764 m² (termasuk tanah ±11 ha yang menjadi objek gugatan ini sebagai bagian dari 71 Ha yang diserahkan) telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan PN Jaksel No. 381/Pdt.G/2002, PT DKI No. 15/Pdt/2004, dan MA No. 248 K/Pdt/2005. Karena pokok persengketaan dalam perkara Aquo substansinya sama dengan perkara sebelumnya dengan pihak yang sama, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Akibatnya, gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pertimbangan pokok persengketaan. Amar putusan menyatakan eksepsi ne bis in idem diterima, gugatan konvensi tidak dapat diterima, gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.872.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-48] Penggugat Ho Kiarto menggugat Tergugat Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Turut Tergugat PT Goro Batara Sakti atas wanprestasi terkait tanah seluas 107.764 m² (±11 ha) di Marunda, Jakarta Utara. Kronologinya, pada 1996 Penggugat dan Turut Tergugat menandatangani Akta No. 112 untuk pembelian tanah ±60 ha sebagai persiapan tukar guling (ruitslag) dengan BULOG. Karena BULOG dan PT Goro Batara Sakti berkepentingan, Penggugat diminta membebaskan tanah tambahan ±11 ha. Pada 26 Desember 1997, Penggugat menyerahkan tanah ±11 ha tersebut kepada BULOG melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH), namun BULOG tidak membayar ganti rugi. Penggugat mendalilkan BULOG telah ingkar janji selama lebih dari 20 tahun, menyebabkan kerugian Rp30 miliar, dan memohon pembatalan SPH serta pengosongan dan penyerahan kembali tanah tersebut, ditambah uang paksa (dwangsom) Rp10 juta per hari. [HAL 13-44] Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscur libel. Tergugat berargumen gugatan ini sama dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan MA No. 248 K/Pdt/2005) yang menolak kasasi Penggugat, sehingga gugatan baru dilarang. Selain itu, Tergugat menyatakan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat karena perjanjian awal ada antara Penggugat dan Turut Tergugat, serta gugatan mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp100,65 miliar akibat gugatan yang dianggap melawan hukum dan tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (Akta 112, SPH, surat-surat komunikasi) dan kesaksian Yadi, Herman Supriyanto, dan Juliana S yang mengonfirmasi pembebasan tanah oleh Penggugat dan penyerahannya kepada BULOG, serta ketidaktahuan mereka mengenai pembayaran. Ahli Dr. Urbanisasi menjelaskan perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta asas ne bis in idem. Tergugat mengajukan bukti salinan putusan pengadilan sebelumnya (PN Jaksel, PT DKI, MA) dan surat somasi kepada Penggugat untuk melaksanakan putusan tersebut, serta bukti perjanjian jasa hukum. [HAL 45-48] Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukum menerima eksepsi ne bis in idem yang diajukan Tergugat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa persengketaan antara Hokiarto dengan BULOG dan PT Goro Batara Sakti perihal kekurangan pembayaran lahan seluas 707.764 m² (termasuk tanah ±11 ha yang menjadi objek gugatan ini sebagai bagian dari 71 Ha yang diserahkan) telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan PN Jaksel No. 381/Pdt.G/2002, PT DKI No. 15/Pdt/2004, dan MA No. 248 K/Pdt/2005. Karena pokok persengketaan dalam perkara Aquo substansinya sama dengan perkara sebelumnya dengan pihak yang sama, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Akibatnya, gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pertimbangan pokok persengketaan. Amar putusan menyatakan eksepsi ne bis in idem diterima, gugatan konvensi tidak dapat diterima, gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.872.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 3269, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas dugaan wanprestasi terkait pembebasan tanah seluas ±11 ha yang diserahkan kepada Tergugat tanpa pembayaran ganti rugi, dengan permohonan pembatalan pelepasan hak dan pengosongan tanah. Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscur libel, serta mengajukan rekonvensi. Mahkamah Agung menerima eksepsi ne bis in idem sehingga gugatan konvensi dan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Turut Tergugat menandatangani Akta No. 112 pada tahun 1996 untuk pembelian tanah seluas ±60 ha sebagai persiapan tukar guling dengan Tergugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan tanah seluas ±11 ha kepada Tergugat melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak pada 26 Desember 1997.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak membayar ganti rugi atas tanah yang diserahkan selama lebih dari 20 tahun.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kekurangan pembayaran lahan yang mencakup tanah ±11 ha telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mahkamah Agung menerima eksepsi ne bis in idem karena pokok persengketaan dalam perkara ini substansinya sama dengan perkara sebelumnya dengan pihak yang sama.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas wanprestasi terkait pembebasan tanah seluas ±11 ha yang diserahkan kepada Tergugat tanpa pembayaran ganti rugi, dengan permohonan pembatalan pelepasan hak, pengosongan tanah, dan uang paksa. Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscur libel, serta mengajukan rekonvensi menuntut ganti rugi. Mahkamah Agung menerima eksepsi ne bis in idem karena persengketaan mengenai kekurangan pembayaran lahan yang mencakup objek gugatan ini telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas wanprestasi terkait pembebasan tanah seluas ±11 ha yang diserahkan kepada Tergugat tanpa pembayaran ganti rugi, dengan permohonan pembatalan pelepasan hak, pengosongan tanah, dan uang paksa. Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem, error in persona, dan obscur libel, serta mengajukan rekonvensi menuntut ganti rugi. Mahkamah Agung menerima eksepsi ne bis in idem karena persengketaan mengenai kekurangan pembayaran lahan yang mencakup objek gugatan ini telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Turut Tergugat menandatangani Akta No. 112 pada tahun 1996 untuk pembelian tanah seluas ±60 ha sebagai persiapan tukar guling dengan Tergugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan tanah seluas ±11 ha kepada Tergugat melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak pada 26 Desember 1997.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak membayar ganti rugi atas tanah yang diserahkan selama lebih dari 20 tahun.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kekurangan pembayaran lahan yang mencakup tanah ±11 ha telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mahkamah Agung menerima eksepsi ne bis in idem karena pokok persengketaan dalam perkara ini substansinya sama dengan perkara sebelumnya dengan pihak yang sama.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah serahkan tanah ke dia tapi tidak dibayar ganti rugi selama bertahun-tahun, padahal masalah ini sudah pernah diputus, kenapa saya tidak bisa menggugat lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8032, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1343 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1343 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1343: Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi dan kewajiban ganti rugi akibat ketidakpemenuhan perikatan. Pertanyaan dan putusan berfokus pada halangan prosedural (Nebis In Idem/kekuatan hukum tetap) yang mencegah pemeriksaan pokok perkara, bukan pada analisis substansi wanprestasi itu sendiri. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum penolakan gugatan dalam konteks ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun sengketa melibatkan perjanjian, putusan menolak gugatan berdasarkan prinsip *res judicata* (Nebis In Idem), bukan karena ketidaksaahan syarat perjanjian. Isi pasal ini tidak menjadi alasan substantif dalam pertimbangan hukum yang menolak gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*). Putusan tidak menolak gugatan karena pelanggaran itikad baik atau penarikan perjanjian, melainkan karena adanya putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal ini tidak relevan dengan isu Nebis In Idem." + }, + { + "pasal": "Pasal 1343 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tafsir perjanjian. Tidak ada isu penafsiran kata-kata perjanjian dalam pertimbangan putusan. Putusan menolak gugatan berdasarkan kekuatan hukum tetap putusan sebelumnya, bukan interpretasi isi perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (tort). Gugatan dalam perkara ini bersifat kontraktual (pembayaran ganti rugi tanah), bukan delik. Selain itu, penolakan gugatan didasarkan pada Nebis In Idem, bukan pada unsur perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit mengatur syarat-syarat agar suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai pembelaan (kekuatan hukum tetap/res judicata), yaitu: soal yang dituntut sama, alasan sama, dan pihak yang sama. Pertanyaan awam menanyakan alasan tidak bisa menggugat lagi padahal masalah sudah diputus, dan putusan hakim secara langsung menerapkan prinsip ini (Nebis In Idem) dengan merujuk pada ketentuan yang substansinya diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 51225, + "completion_tokens": 2804 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_118_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_118_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..08e6b5f14a222ed60d4847d00bbc40a73bebac23 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_118_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_118_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.018, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 75.199, + "query": 1.746, + "relevance": 38.456, + "total": 115.419 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22591, + "marked_chars": 22655 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22655, + "frame": "Pemohon, Bun Vanessa Susanti, mengajukan permohonan penetapan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap keponakannya, Santo. Sengketa ini bermuara pada kebutuhan penetapan pengampu bagi Santo yang berkondisi disabilitas berat dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai pengampu resmi untuk mewakili Santo dalam melakukan perbuatan hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Santo adalah anak luar kawin dari Bun Oi Sian, kakak kandung Pemohon, yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Santo lahir pada tanggal 10 Agustus 1992 dan saat ini berusia lebih dari 30 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Santo memiliki kondisi disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental sehingga tidak dapat berkomunikasi, bergerak bebas, atau duduk sendiri.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Santo hanya dapat berbaring di tempat tidur dan tidak mengerti serta tidak dapat melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan sehari-hari tanpa bantuan orang lain.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Santo dinilai tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena lemah akal pikirannya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga, termasuk saudara kandung Bun Oi Sian, menyetujui dan tidak keberatan jika Pemohon menjadi pengampu Santo.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Selama ini Pemohon telah mengurus keperluan sehari-hari Santo, termasuk makan dan minum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Bun Vanessa Susanti, mengajukan permohonan penetapan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk keponakannya, Santo, yang merupakan anak luar kawin dari kakak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia. Santo, yang lahir pada tahun 1992, mengalami disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental yang parah sehingga tidak dapat berkomunikasi, bergerak, atau melakukan perbuatan hukum sendiri. Berdasarkan bukti surat, kesaksian, dan pemeriksaan setempat, hakim menetapkan bahwa Santo tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hakim juga menerima fakta bahwa pihak keluarga menyetujui Pemohon sebagai pengampu dan Pemohon telah lama mengurus Santo. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya, menetapkan Bun Vanessa Susanti sebagai pengampu Santo, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Santo dalam melakukan perbuatan hukum demi kepentingan Santo." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Bun Vanessa Susanti, mengajukan permohonan penetapan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk keponakannya, Santo, yang merupakan anak luar kawin dari kakak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia. Santo, yang lahir pada tahun 1992, mengalami disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental yang parah sehingga tidak dapat berkomunikasi, bergerak, atau melakukan perbuatan hukum sendiri. Berdasarkan bukti surat, kesaksian, dan pemeriksaan setempat, hakim menetapkan bahwa Santo tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hakim juga menerima fakta bahwa pihak keluarga menyetujui Pemohon sebagai pengampu dan Pemohon telah lama mengurus Santo. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya, menetapkan Bun Vanessa Susanti sebagai pengampu Santo, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Santo dalam melakukan perbuatan hukum demi kepentingan Santo.", + "facts": [ + { + "fact": "Santo adalah anak luar kawin dari Bun Oi Sian, kakak kandung Pemohon, yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Santo lahir pada tanggal 10 Agustus 1992 dan saat ini berusia lebih dari 30 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Santo memiliki kondisi disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental sehingga tidak dapat berkomunikasi, bergerak bebas, atau duduk sendiri.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Santo hanya dapat berbaring di tempat tidur dan tidak mengerti serta tidak dapat melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan sehari-hari tanpa bantuan orang lain.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Santo dinilai tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena lemah akal pikirannya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga, termasuk saudara kandung Bun Oi Sian, menyetujui dan tidak keberatan jika Pemohon menjadi pengampu Santo.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Selama ini Pemohon telah mengurus keperluan sehari-hari Santo, termasuk makan dan minum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kakak saya sudah meninggal dan keponakannya yang cacat berat butuh pengampu, bolehkah saya yang mengurusnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22591, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif utama untuk pengampuan, yaitu kondisi 'dungu, gila, atau mata gelap' pada orang dewasa. Dalam pertanyaan, keponakan mengalami 'cacat berat' yang menghalangi kemampuan mengurus kepentingan diri sendiri, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum untuk menilai apakah keponakan tersebut memenuhi kriteria untuk ditempatkan di bawah pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa 'keluarga sedarah' (termasuk garis samping) berhak meminta pengampuan. Dalam pertanyaan, pemohon adalah kakak dari ibu keponakan (keluarga sedarah), sehingga pasal ini relevan untuk menjawab apakah pemohon memiliki hak hukum untuk mengurus/mengajukan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur pengajuan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri. Meskipun bersifat prosedural, dalam konteks permohonan pengampuan (non-sengketa), ketentuan ini merupakan bagian integral dari kerangka hukum yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penetapan pengampu, sehingga relevan dengan pertanyaan tentang mekanisme pengurusan pengampu." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14953, + "completion_tokens": 1041 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_127_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_127_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..42deeb625d89a5d2ef2479ee97ba235e079028e2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_127_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_127_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 85.959, + "query": 11.181, + "relevance": 53.129, + "total": 150.29 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24575, + "marked_chars": 24647 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24647, + "frame": "Pemohon HERRY SUSANTO mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayahnya sendiri, H. MAKBUL BIN ENGKONG, karena kondisi kesehatan yang menyebabkan ketidakcakapan hukum. Pemohon meminta agar H. MAKBUL BIN ENGKONG ditetapkan berada di bawah pengampuan dan Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mewakili ayahnya dalam perbuatan hukum. Perkara ini adalah permohonan perdata yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "HERRY SUSANTO adalah anak kandung dari H. MAKBUL BIN ENGKONG dan HJ. ROHANDA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "HJ. ROHANDA, ibu dari Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. MAKBUL BIN ENGKONG berusia 88 tahun dan mengalami kondisi klinis bedridden total dengan aktivitas harian yang terganggu serta dibantu sepenuhnya oleh orang lain.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. MAKBUL BIN ENGKONG mengalami gangguan motorik berat pada separuh tubuh kiri dan gangguan perilaku berat berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Gading Pluit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. MAKBUL BIN ENGKONG mengalami kesulitan berpikir, berkomunikasi, berinteraksi, dan berperilaku sehingga dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara-saudara kandung Pemohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali pengampu dari H. MAKBUL BIN ENGKONG.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat oleh Hakim terhadap H. MAKBUL BIN ENGKONG mengonfirmasi bahwa ia hanya mampu terbaring di tempat tidur, pendengarannya terganggu, dan sulit berkomunikasi.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon HERRY SUSANTO dinyatakan cakap di depan hukum dan tidak ada halangan untuk menjadi pengampu.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon HERRY SUSANTO mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayahnya, H. MAKBUL BIN ENGKONG, dengan dalih bahwa H. MAKBUL BIN ENGKONG mengalami kondisi sakit berat yang membuatnya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa H. MAKBUL BIN ENGKONG berusia 88 tahun, dalam kondisi bedridden total, memiliki gangguan motorik dan perilaku, serta membutuhkan bantuan penuh dalam aktivitas harian. Bukti yang diajukan meliputi surat keterangan medis, kartu identitas para pihak, dan pernyataan tidak keberatan dari saudara-saudara kandung Pemohon. Setelah memeriksa bukti surat, kesaksian, dan hasil pemeriksaan setempat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan bahwa H. MAKBUL BIN ENGKONG berada di bawah pengampuan dan menunjuk Pemohon HERRY SUSANTO sebagai Wali Pengampu untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama H. MAKBUL BIN ENGKONG demi melindungi kepentingan harta dan hak-haknya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon HERRY SUSANTO mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayahnya, H. MAKBUL BIN ENGKONG, dengan dalih bahwa H. MAKBUL BIN ENGKONG mengalami kondisi sakit berat yang membuatnya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa H. MAKBUL BIN ENGKONG berusia 88 tahun, dalam kondisi bedridden total, memiliki gangguan motorik dan perilaku, serta membutuhkan bantuan penuh dalam aktivitas harian. Bukti yang diajukan meliputi surat keterangan medis, kartu identitas para pihak, dan pernyataan tidak keberatan dari saudara-saudara kandung Pemohon. Setelah memeriksa bukti surat, kesaksian, dan hasil pemeriksaan setempat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan bahwa H. MAKBUL BIN ENGKONG berada di bawah pengampuan dan menunjuk Pemohon HERRY SUSANTO sebagai Wali Pengampu untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama H. MAKBUL BIN ENGKONG demi melindungi kepentingan harta dan hak-haknya.", + "facts": [ + { + "fact": "HERRY SUSANTO adalah anak kandung dari H. MAKBUL BIN ENGKONG dan HJ. ROHANDA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "HJ. ROHANDA, ibu dari Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. MAKBUL BIN ENGKONG berusia 88 tahun dan mengalami kondisi klinis bedridden total dengan aktivitas harian yang terganggu serta dibantu sepenuhnya oleh orang lain.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. MAKBUL BIN ENGKONG mengalami gangguan motorik berat pada separuh tubuh kiri dan gangguan perilaku berat berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Gading Pluit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. MAKBUL BIN ENGKONG mengalami kesulitan berpikir, berkomunikasi, berinteraksi, dan berperilaku sehingga dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara-saudara kandung Pemohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali pengampu dari H. MAKBUL BIN ENGKONG.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat oleh Hakim terhadap H. MAKBUL BIN ENGKONG mengonfirmasi bahwa ia hanya mampu terbaring di tempat tidur, pendengarannya terganggu, dan sulit berkomunikasi.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon HERRY SUSANTO dinyatakan cakap di depan hukum dan tidak ada halangan untuk menjadi pengampu.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya yang sudah 88 tahun dan sakit keras sampai tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apakah bisa ditunjuk wakilnya untuk mengurus urusan hukumnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24575, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk ditempatkan di bawah pengampuan, yaitu ketika seseorang dewasa berada dalam keadaan 'dungu, gila atau mata gelap'. Dalam konteks pertanyaan tentang ayah yang sakit keras dan tidak bisa mengurus diri sendiri, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menilai apakah kondisi tersebut memenuhi kriteria 'mata gelap' atau ketidakcakapan sehingga perlu ada wakil (pengampu) yang ditunjuk." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa yang berhak mengajukan permohonan pengampuan, yaitu keluarga sedarah. Karena pertanyaan diajukan oleh anak ('Ayah saya...'), pasal ini relevan untuk menegaskan bahwa anak memiliki hak hukum untuk meminta pengampuan bagi ayahnya yang tidak cakap, sehingga proses penunjukan wakil dapat dilakukan secara legal." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur hal teknis yurisdiksi atau kewenangan pengadilan tempat mengajukan permohonan (tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan). Pasal ini bersifat prosedural dan tidak menjawab substansi pertanyaan apakah ayah tersebut *bisa* ditunjuk wakilnya berdasarkan kondisi kesehatannya, melainkan hanya di mana permohonannya harus diajukan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16476, + "completion_tokens": 1189 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_12_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_12_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..55db134cb3a92305f11d99db840e0cb716f91ef3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_12_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_12_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.061, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 71.499, + "query": 5.363, + "relevance": 81.294, + "total": 158.217 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52342, + "marked_chars": 52495 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga\nsekarang ditaksir sebesar Rp.169.000,00 (serratus enam puluh Sembilan\nribu rupiah);\nDemikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh\nMaryono, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, putusan\ntersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh\nHakim tersebut dengan dibantu oleh David Sidabalok., sebagai Panitera\nPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa\nPenggugat tanpa dihadiri Tergugat;\nPanitera Pengganti,\n Hakim,\nDavid Sidabalok.\nMaryono, S.H., M.Hum.\nBiaya perkara:\n1.\nPNBP\nRp. 30.000,- \n2.\nBiaya Proses\nRp. 75.000,- \n3.\nPanggilan\nRp. 28.000,-\n4.\nPenggandaan berkas\nRp. 6.000,- \n5.\nPNBPT\nRp. 10.000,- \n6.\nRedaksi\nRp. 10.000,-\n7.\nMeterai\nRp. 10.000,- \nJumlah\nRp. 169.000,-\n(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);\nHalaman 18 dari 18 Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PNJkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 18\n" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52495, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan wanprestasi terkait sisa pembayaran uang pinjaman dan titipan yang belum diselesaikan sesuai rencana yang disepakati. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sisa kewajiban sebesar Rp45.000.000,-. Perkara ini berakhir dengan putusan tidak dapat diterima karena gugatan sederhana tidak memenuhi syarat domisili dan pengadilan tidak berwenang mengadili.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat pernah menjadi rekan kerja di kantor hukum yang sama.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat untuk berbagai keperluan termasuk pinjaman dan titipan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang berbeda, yaitu Penggugat di Jakarta Barat dan Tergugat di Jakarta Barat (berdasarkan KTP) atau Jakarta Utara (klaim domisili), sementara kuasa Penggugat berkantor di Jakarta Pusat.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat tidak menunjuk wakil yang beralamat di wilayah hukum Tergugat sesuai ketentuan gugatan sederhana.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berdomisili di Jakarta Barat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini karena domisili Tergugat berada di luar wilayah hukumnya.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalih wanprestasi atas ketidakselesaian pembayaran sisa uang pinjaman dan titipan yang sebelumnya telah disepakati jadwal pengembaliannya. Gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menyatakan tidak dapat diterima, karena hakim menetapkan bahwa syarat gugatan sederhana tidak terpenuhi. Hakim menemukan bahwa domisili Penggugat dan Tergugat berada di daerah hukum yang berbeda dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta kuasa Penggugat tidak menunjuk wakil yang berdomisili di wilayah hukum Tergugat. Selain itu, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Tergugat, domisili Tergugat berada di Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini menurut ketentuan hukum acara perdata." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalih wanprestasi atas ketidakselesaian pembayaran sisa uang pinjaman dan titipan yang sebelumnya telah disepakati jadwal pengembaliannya. Gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menyatakan tidak dapat diterima, karena hakim menetapkan bahwa syarat gugatan sederhana tidak terpenuhi. Hakim menemukan bahwa domisili Penggugat dan Tergugat berada di daerah hukum yang berbeda dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta kuasa Penggugat tidak menunjuk wakil yang berdomisili di wilayah hukum Tergugat. Selain itu, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Tergugat, domisili Tergugat berada di Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini menurut ketentuan hukum acara perdata.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat pernah menjadi rekan kerja di kantor hukum yang sama.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat untuk berbagai keperluan termasuk pinjaman dan titipan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang berbeda, yaitu Penggugat di Jakarta Barat dan Tergugat di Jakarta Barat (berdasarkan KTP) atau Jakarta Utara (klaim domisili), sementara kuasa Penggugat berkantor di Jakarta Pusat.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat tidak menunjuk wakil yang beralamat di wilayah hukum Tergugat sesuai ketentuan gugatan sederhana.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berdomisili di Jakarta Barat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini karena domisili Tergugat berada di luar wilayah hukumnya.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah transfer uang buat pinjam dan titipan ke mantan rekan kerja, tapi dia nggak bayar sisa uangnya, kenapa gugatan saya ditolak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8969, + "candidates": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1314 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1314 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1314: Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi umum persetujuan (perjanjian). Meskipun sengketa melibatkan uang transfer, putusan hakim menolak gugatan bukan karena tidak adanya persetujuan, melainkan karena masalah prosedural (ketidakberwenangan pengadilan dan ketidaksesuaian syarat gugatan sederhana). Pasal ini tidak menjadi dasar hukum atau isu substantif yang diperiksa dalam pertimbangan putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1314 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis persetujuan (cuma-cuma atau memberatkan). Isi pasal ini tidak relevan dengan alasan penolakan gugatan dalam putusan, yang sepenuhnya didasarkan pada ketentuan tata cara gugatan sederhana (PERMA) dan kewenangan relatif pengadilan (HIR), bukan pada sifat perjanjian antara para pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan tidak memeriksa apakah syarat-syarat sahnya perjanjian (seperti kesepakatan atau kecakapan) terpenuhi atau tidak. Penolakan gugatan murni bersifat prosedural karena gugatan tidak memenuhi syarat formal gugatan sederhana dan diajukan di pengadilan yang salah. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan secara substantif dengan alasan putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat perjanjian. Meskipun ini adalah prinsip dasar hukum perjanjian, putusan tidak menguji atau menerapkan prinsip itikad baik atau kekuatan mengikat perjanjian sebagai alasan penolakan. Penolakan didasarkan pada ketidakberwenangan pengadilan dan ketidaksesuaian dengan PERMA Gugatan Sederhana. Pasal ini hanya dikutip secara umum dalam konteks hukum perdata tetapi tidak menjadi kerangka analisis substantif dalam putusan ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20491, + "completion_tokens": 1177 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_132_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_132_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e5e0284273637749f00bb19c0424f51a430d227a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_132_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_132_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.045, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 65.695, + "query": 7.628, + "relevance": 39.173, + "total": 112.541 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24166, + "marked_chars": 24238 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24238, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan perwalian atas anak kandungnya yang masih di bawah umur. Inti sengketa adalah kebutuhan penetapan wali agar dapat melakukan perbuatan hukum terkait perubahan nama pada sertifikat hak milik atas tanah warisan. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali dan memberikan izin untuk mewakili anak tersebut dalam perubahan nama sertifikat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Nurdin pada tanggal 11 Maret 2001.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak, salah satunya bernama ALDY NURDIANSYAH lahir pada tanggal 14 Mei 2011.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, Nurdin, meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nurdin meninggalkan sertifikat Hak Milik Nomor 08486 atas nama dirinya sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "ALDY NURDIANSYAH masih berada di bawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama pada sertifikat Hak Milik Nomor 08486 yang merupakan bagian dari harta warisan anak-anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga dan anak-anak Pemohon tidak keberatan dengan permohonan penetapan perwalian ini.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan perwalian karena suaminya, Nurdin, telah meninggal dunia dan mereka memiliki anak yang masih di bawah umur, yaitu ALDY NURDIANSYAH. Pemohon membutuhkan penetapan wali agar dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya untuk perubahan nama pada sertifikat Hak Milik Nomor 08486 yang merupakan harta warisan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan bahwa Pemohon adalah wali sah dari ALDY NURDIANSYAH demi hukum karena orang tua yang hidup terlama, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak tersebut dalam perubahan nama sertifikat hak milik tersebut. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan perwalian karena suaminya, Nurdin, telah meninggal dunia dan mereka memiliki anak yang masih di bawah umur, yaitu ALDY NURDIANSYAH. Pemohon membutuhkan penetapan wali agar dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya untuk perubahan nama pada sertifikat Hak Milik Nomor 08486 yang merupakan harta warisan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan bahwa Pemohon adalah wali sah dari ALDY NURDIANSYAH demi hukum karena orang tua yang hidup terlama, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak tersebut dalam perubahan nama sertifikat hak milik tersebut. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Nurdin pada tanggal 11 Maret 2001.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak, salah satunya bernama ALDY NURDIANSYAH lahir pada tanggal 14 Mei 2011.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, Nurdin, meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nurdin meninggalkan sertifikat Hak Milik Nomor 08486 atas nama dirinya sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "ALDY NURDIANSYAH masih berada di bawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama pada sertifikat Hak Milik Nomor 08486 yang merupakan bagian dari harta warisan anak-anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga dan anak-anak Pemohon tidak keberatan dengan permohonan penetapan perwalian ini.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah meninggal dan meninggalkan sertifikat tanah atas namanya, tapi anak saya masih kecil dan belum bisa mengurusnya sendiri, apakah saya bisa langsung mengurus perubahan nama sertifikat itu untuk anak saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24166, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah umur). Dalam pertanyaan, anak disebut 'masih kecil dan belum bisa mengurusnya sendiri', yang secara hukum merujuk pada status belum dewasa. Penetapan status ini adalah syarat substantif untuk menentukan apakah anak tersebut perlu diwakili oleh wali (perwalian) dalam melakukan perbuatan hukum seperti perubahan nama sertifikat, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum untuk menilai kapasitas hukum anak dalam sengketa/administrasi tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme perwalian otomatis (demi hukum) ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Karena pertanyaan menyebutkan 'suami sudah meninggal' dan ibu ingin mengurus harta anak, pasal ini adalah aturan substantif utama yang memberikan hak/wewenang kepada ibu sebagai wali demi hukum untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam perbuatan hukum, menjawab inti pertanyaan apakah ibu bisa langsung mengurusnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15417, + "completion_tokens": 955 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_134_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_134_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a14e9082392c4f4759e8c8d7663e4c0c1549199a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_134_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,161 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_134_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.016, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 122.451, + "query": 17.04, + "relevance": 0.0, + "total": 139.507 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 18576, + "marked_chars": 18632 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 18632, + "frame": "Peng Gugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] terkait sengketa pengembalian dana pinjaman modal sebesar Rp181.000.000,- beserta keuntungannya yang diklaim tidak dibayar sesuai janji. Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan mengganti kerugian materiil maupun immateriil. Namun, perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga sebelum Penggugat pindah ke alamat baru.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon pada awal bulan Maret 2016 untuk meminjam dana modal sebesar Rp181.000.000,- untuk usaha pengisian bahan bakar solar kapal laut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berjanji secara lisan akan mengembalikan dana pinjaman beserta kelebihannya menjadi total Rp200.000.000,- dalam jangka waktu satu bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan dana pinjaman kepada Tergugat berdasarkan etiket baik sebagai tetangga.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Setelah satu bulan berlalu, Tergugat tidak mengembalikan dana pinjaman sesuai janji.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat hanya memberikan janji-janji tanpa penyelesaian pengembalian pokok maupun kelebihan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menagih pengembalian dana sejak tahun 2016 hingga 2020-2021, namun Tergugat hanya membayar beberapa juta rupiah secara cicil tanpa kepastian jumlah dan waktu.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 26 Februari 2024.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan surat pencabutan gugatan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 sebelum gugatan dibacakan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan pencabutan gugatan beralasan karena dilakukan sebelum proses pemeriksaan berlangsung dan tidak memerlukan persetujuan Tergugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Peng Gugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalih Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengembalikan dana pinjaman modal sebesar Rp181.000.000,- beserta janji keuntungan yang disepakati secara lisan pada tahun 2016. Penggugat mendalilkan bahwa meskipun telah dilakukan penagihan berulang kali sejak 2016, Tergugat hanya membayar sebagian kecil secara cicil tanpa kepastian. Namun, sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dan membacakan gugatan, Penggugat menyerahkan surat pencabutan gugatan dengan alasan akan melakukan perbaikan gugatan dan telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat. Mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tersebut karena dilakukan sebelum pemeriksaan berlangsung, sehingga perkara dicoret dari register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Peng Gugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalih Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengembalikan dana pinjaman modal sebesar Rp181.000.000,- beserta janji keuntungan yang disepakati secara lisan pada tahun 2016. Penggugat mendalilkan bahwa meskipun telah dilakukan penagihan berulang kali sejak 2016, Tergugat hanya membayar sebagian kecil secara cicil tanpa kepastian. Namun, sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dan membacakan gugatan, Penggugat menyerahkan surat pencabutan gugatan dengan alasan akan melakukan perbaikan gugatan dan telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat. Mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, Hakim mengabulkan pencabutan gugatan tersebut karena dilakukan sebelum pemeriksaan berlangsung, sehingga perkara dicoret dari register dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga sebelum Penggugat pindah ke alamat baru.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon pada awal bulan Maret 2016 untuk meminjam dana modal sebesar Rp181.000.000,- untuk usaha pengisian bahan bakar solar kapal laut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berjanji secara lisan akan mengembalikan dana pinjaman beserta kelebihannya menjadi total Rp200.000.000,- dalam jangka waktu satu bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan dana pinjaman kepada Tergugat berdasarkan etiket baik sebagai tetangga.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Setelah satu bulan berlalu, Tergugat tidak mengembalikan dana pinjaman sesuai janji.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat hanya memberikan janji-janji tanpa penyelesaian pengembalian pokok maupun kelebihan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menagih pengembalian dana sejak tahun 2016 hingga 2020-2021, namun Tergugat hanya membayar beberapa juta rupiah secara cicil tanpa kepastian jumlah dan waktu.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 26 Februari 2024.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan surat pencabutan gugatan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 sebelum gugatan dibacakan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan pencabutan gugatan beralasan karena dilakukan sebelum proses pemeriksaan berlangsung dan tidak memerlukan persetujuan Tergugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa uang pinjaman saya yang sudah ditagih bertahun-tahun tapi cuma dibayar cicil sedikit tidak bisa dipaksa balik lagi setelah saya cabut gugatan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18576, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 7090, + "completion_tokens": 1024 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_134_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_134_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ddcf5de3c55ec9c833b5d481d8cdabeeee204d2e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_134_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_134_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.757, + "query": 1.684, + "relevance": 16.21, + "total": 99.677 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38155, + "marked_chars": 38254 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38254, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan dirinya sebagai kuasa/wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dan meminta izin untuk menjual harta peninggalan warisan berupa tanah dan bangunan. Permohonan ini diajukan karena anak Pemohon belum cakap melakukan tindakan hukum dan diperlukan persetujuan pengadilan untuk proses jual beli demi kepentingan kebutuhan hidup dan pendidikan anak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 21 Februari 1993 dan dikaruniai dua orang anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG], suami Pemohon, meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama [NAMA_ORANG] yang lahir pada tanggal 23 Maret 2009 dan masih berada di bawah umur.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan [NAMA_ORANG] berupa tanah dan bangunan seluas 120 M2 di Jalan Paradise TMR RY Blok F22/12B, Jakarta Utara, tercatat atas nama Pemohon, anak laki-laki, dan anak perempuan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta peninggalan tersebut untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh pihak keluarga sepakat dan tidak ada keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk mewakili anak di bawah umur dalam proses jual beli tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan dirinya sebagai kuasa atau wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, [NAMA_ORANG], serta meminta izin untuk menjual harta peninggalan warisan berupa tanah dan bangunan yang tercatat atas nama Pemohon dan kedua anaknya. Permohonan ini didasari oleh fakta bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang diperlukan dana penjualannya untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon. Karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum, diperlukan penetapan pengadilan agar Pemohon dapat mewakili kepentingan hukum anaknya dalam proses jual beli tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa bukti-bukti tertulis dan kesaksian yang menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari keluarga dan penjualan tersebut demi kepentingan anak, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai kuasa/wali dan memberikan izin untuk menjual tanah dan bangunan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan dirinya sebagai kuasa atau wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, [NAMA_ORANG], serta meminta izin untuk menjual harta peninggalan warisan berupa tanah dan bangunan yang tercatat atas nama Pemohon dan kedua anaknya. Permohonan ini didasari oleh fakta bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang diperlukan dana penjualannya untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon. Karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum, diperlukan penetapan pengadilan agar Pemohon dapat mewakili kepentingan hukum anaknya dalam proses jual beli tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa bukti-bukti tertulis dan kesaksian yang menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari keluarga dan penjualan tersebut demi kepentingan anak, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai kuasa/wali dan memberikan izin untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 21 Februari 1993 dan dikaruniai dua orang anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG], suami Pemohon, meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama [NAMA_ORANG] yang lahir pada tanggal 23 Maret 2009 dan masih berada di bawah umur.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan [NAMA_ORANG] berupa tanah dan bangunan seluas 120 M2 di Jalan Paradise TMR RY Blok F22/12B, Jakarta Utara, tercatat atas nama Pemohon, anak laki-laki, dan anak perempuan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta peninggalan tersebut untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh pihak keluarga sepakat dan tidak ada keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk mewakili anak di bawah umur dalam proses jual beli tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan tanah atas nama saya dan anak kecil, bolehkah saya jual untuk biaya hidup anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16812, + "candidates": [ + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur secara substantif tentang perwalian (kekuasaan orang tua) atas anak yang belum dewasa ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Dalam konteks pertanyaan, pasal ini menjadi dasar hukum yang menentukan siapa yang berhak mewakili kepentingan hukum anak (ibu yang masih hidup) untuk melakukan perbuatan hukum, seperti menjual harta peninggalan, demi kepentingan anak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16950, + "completion_tokens": 836 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_143_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_143_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fd2660c6bd234caf4af689578a556f19e721cc8e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_143_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,240 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_143_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 118, + "timings": { + "parse": 0.16, + "classify": 0.0, + "condense": 684.26, + "read": 91.1, + "query": 1.818, + "relevance": 111.944, + "total": 889.281 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 330801, + "marked_chars": 331873 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI\nDALAM EKSEPSI\n\nMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya\nDALAM POKOK PERKARA\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan bahwa Penggugat merupakan pihak berkepentingan\nyang haknya dirugikan oleh Tergugat dan secara hukum penggugat\nmemiliki hak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap\nPenetapan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;\nHalaman 116 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 116\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3.\nMenyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara\nNomor 393/Pdt.P/2010/PN.JKT.UT tanggal 5 Agustus 2010 tidak sah dan\ntidak mengikat secara hukum, dengan segala akibat hukumnya;\n4.\nMenolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;\nDALAM REKONVENSI\n\nMenolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\n\nMenghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk\nmembayar biaya perkara yan" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134966, + "summary": "[HAL 1-50] Perkara ini adalah gugatan perdata antara Penggugat, Andreas Chen Xue Fa alias Andreas Lukman (WNI Singapura), melawan Tergugat, Susan Chen Ai Ying alias Veronica Susan Lukman (WNI Singapura), yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. Hubungan hukum para pihak bermula dari pernikahan adat yang dilangsungkan di Bandung pada 21 Desember 1980, yang kemudian hidup bersama sebagai suami istri selama 43 tahun dan dikaruniai tiga anak serta enam cucu [HAL 2-3, 15]. Pada 14 Juli 2010, Tergugat secara sepihak mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor 393/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Ut) untuk mencatatkan perkawinan tersebut, yang dikabulkan melalui Penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara para pihak dan memerintahkan pencatatan di Catatan Sipil [HAL 2-3, 16]. Berdasarkan Penetapan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 500.0224833 dan No. AK. 500.0224834 [HAL 10, 17]. Penggugat baru mengetahui Penetapan tersebut saat Tergugat mengajukan gugatan perceraian di Singapura pada 15 Februari 2023, dan kemudian mengajukan gugatan pembatalan terhadap Penetapan serta Akta Perkawinan tersebut pada 23 Februari 2023 [HAL 3, 14]. Penggugat dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan Penetapan tanpa persetujuan Penggugat, sehingga Penetapan bertentangan dengan UU Perkawinan yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak, dan menuntut pembatalan Penetapan serta Akta Perkawinan, pembayaran ganti rugi sebesar Rp200.000.000, uang paksa (dwangsom) Rp10.000.000 per hari keterlambatan, serta putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu [HAL 4-13]. Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dalam eksepsi dan jawaban, dengan mengajukan eksepsi kewenangan relatif (mengajukan domisili hukum di Jakarta Selatan) dan kurang pihak (tidak menarik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) [HAL 18-21]. Dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan bahwa hubungan suami istri sudah jelas selama 43 tahun, kehadiran Penggugat dalam pernikahan membuktikan persetujuan, dan Penetapan diajukan sebagai upaya perlindungan hukum Tergugat akibat KDRT dan perselingkuhan Penggugat sejak 2006, serta merupakan permohonan voluntair yang tidak memerlukan persetujuan Penggugat [HAL 14-17, 21-33]. Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi, menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mencatatkan perkawinan selama 30 tahun, berselingkuh, dan melakukan KDRT, serta menuntut ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp29.292.247.860 [HAL 38-46]. Penggugat mengajukan replik dan Tergugat duplik, serta Penggugat mengajukan 42 bukti surat yang terdiri dari Penetapan, Akta Perkawinan, undang-undang, surat dinas, doktrin hukum, yurisprudensi, dan penetapan pengadilan lainnya untuk membuktikan dalil-dalilnya [HAL 46-50]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134955, + "summary": "[HAL 1-50] Perkara ini adalah gugatan perdata antara Penggugat, Andreas Chen Xue Fa alias Andreas Lukman (WNI Singapura), melawan Tergugat, Susan Chen Ai Ying alias Veronica Susan Lukman (WNI Singapura), yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. Hubungan hukum para pihak bermula dari pernikahan adat yang dilangsungkan di Bandung pada 21 Desember 1980, yang kemudian hidup bersama sebagai suami istri selama 43 tahun dan dikaruniai tiga anak serta enam cucu [HAL 2-3, 15]. Pada 14 Juli 2010, Tergugat secara sepihak mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor 393/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Ut) untuk mencatatkan perkawinan tersebut, yang dikabulkan melalui Penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara para pihak dan memerintahkan pencatatan di Catatan Sipil [HAL 2-3, 16]. Berdasarkan Penetapan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 500.0224833 dan No. AK. 500.0224834 [HAL 10, 17]. Penggugat baru mengetahui Penetapan tersebut saat Tergugat mengajukan gugatan perceraian di Singapura pada 15 Februari 2023, dan kemudian mengajukan gugatan pembatalan terhadap Penetapan serta Akta Perkawinan tersebut pada 23 Februari 2023 [HAL 3, 14]. Penggugat dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan Penetapan tanpa persetujuan Penggugat, sehingga Penetapan bertentangan dengan UU Perkawinan yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak, dan menuntut pembatalan Penetapan serta Akta Perkawinan, pembayaran ganti rugi sebesar Rp200.000.000, uang paksa (dwangsom) Rp10.000.000 per hari keterlambatan, serta putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu [HAL 4-13]. Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dalam eksepsi dan jawaban, dengan mengajukan eksepsi kewenangan relatif (mengajukan domisili hukum di Jakarta Selatan) dan kurang pihak (tidak menarik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) [HAL 18-21]. Dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan bahwa hubungan suami istri sudah jelas selama 43 tahun, kehadiran Penggugat dalam pernikahan membuktikan persetujuan, dan Penetapan diajukan sebagai upaya perlindungan hukum Tergugat akibat KDRT dan perselingkuhan Penggugat sejak 2006, serta merupakan permohonan voluntair yang tidak memerlukan persetujuan Penggugat [HAL 14-17, 21-33]. Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi, menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mencatatkan perkawinan selama 30 tahun, berselingkuh, dan melakukan KDRT, serta menuntut ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp29.292.247.860 [HAL 38-46]. Penggugat mengajukan replik dan Tergugat duplik, serta Penggugat mengajukan 42 bukti surat yang terdiri dari Penetapan, Akta Perkawinan, undang-undang, surat dinas, doktrin hukum, yurisprudensi, dan penetapan pengadilan lainnya untuk membuktikan dalil-dalilnya [HAL 46-50].\n\n[HAL 51-57] Penggugat melengkapi bukti dengan serangkaian dokumen identitas, kewarganegaraan, dan yurisprudensi, termasuk Kartu Tanda Penduduk, Paspor Singapura, Certificate of Singapore Citizenship, serta surat pelepasan kewarganegaraan Indonesia oleh Kedutaan Besar Indonesia di Singapura untuk kedua belah pihak dan ketiga anak mereka pada tahun 1992 [HAL 51-53]. Bukti juga mencakup dokumen pernikahan di Singapura, gugatan perceraian di Singapura, ijazah anak-anak, serta berbagai yurisprudensi dan doktrin hukum perdata [HAL 54-57]. Pengadilan menyatakan bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup, namun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan untuk sebagian besar bukti tersebut [HAL 57].\n\n[HAL 58-64] Penggugat mengajukan tiga saksi: Drs. Adang Somantri K., Jimmy Samallo, dan Paul Koesnady Saputra. Saksi Adang Somantri K. menyatakan bahwa ia mengenal Penggugat sejak kuliah di Bandung tahun 1969, hadir pada resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 1980 di Bandung, dan membenarkan bahwa mereka hidup sebagai suami istri hingga kini [HAL 58-60]. Saksi menyatakan bahwa tidak ada pemberkatan agama Kristen atau Katholik yang dipimpin pendeta/pastor, hanya ada resepsi dan prosesi teh pay serta sembahyang kepada leluhur [HAL 59-60]. Saksi juga mengonfirmasi bahwa Penggugat menjadi Warga Negara Singapura tahun 1992 dan baru mengetahui pencatatan perkawinan secara diam-diam oleh Tergugat pada tahun 2023 saat gugatan cerai di Singapura diajukan, serta menyatakan bahwa reaksi Penggugat adalah keberatan karena pencatatan dilakukan sepihak tanpa sepengetahuannya [HAL 58-60]. Saksi Jimmy Samallo dan Paul Koesnady Saputra juga mengonfirmasi kehadiran mereka pada resepsi pernikahan tahun 1980, bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri, memiliki tiga anak, dan tidak ada pemberkatan agama Kristen di gereja [HAL 60-63].\n\n[HAL 65-74] Penggugat mengajukan tiga ahli: Johanes Herlijanto, M.Si, Ph.D., Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., dan Dr. Akmad Budi Cahyono, S.H., M.H. Ahli Johanes Herlijanto menjelaskan bahwa dalam tradisi Tionghoa, perkawinan yang sah memerlukan sembahyang kepada langit dan bumi serta penghormatan kepada leluhur, di mana teh pay hanyalah bagian dari kebiasaan budaya dan bukan satu-satunya unsur penentu; perkawinan yang hanya melakukan teh pay tanpa sembahyang langit-bumi dianggap belum lengkap/sah secara tradisi [HAL 64-67]. Ahli Prof. Dr. H. Eman Suparman menjelaskan bahwa permohonan penetapan perkawinan adalah peradilan voluntair yang mensyaratkan kehadiran atau kuasa dari kedua belah pihak (suami dan istri) karena asas mendengar kedua belah pihak; pengajuan sepihak oleh istri tanpa surat kuasa suami adalah cacat hukum dan melanggar legal standing, sehingga penetapan tersebut dapat dibatalkan [HAL 67-73]. Ahli juga menegaskan bahwa Dukcapil tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam gugatan pembatalan penetapan karena yang membatalkan adalah putusan pengadilan, bukan administrasi [HAL 69-71]. Ahli Dr. Akmad Budi Cahyono menjelaskan sejarah unifikasi hukum perkawinan melalui UU No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan sahnya perkawinan menurut hukum agama, dan bahwa pencatatan adalah akibat hukum dari perkawinan yang sah menurut agama; jika perkawinan tidak sah menurut agama, maka tidak ada ikatan hukum dan pencatatan tidak boleh dilakukan [HAL 75-83].\n\n[HAL 83-98] Tergugat mengajukan banyak bukti surat berupa fotokopi (paspor, akta kelahiran, foto pernikahan, penetapan PN JU, surat polisi KDRT, dll.) yang tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan [HAL 83-93]. Tergugat juga mengajukan saksi Hanaya Kurniawan yang menyatakan hadir pada pernikahan adat Tionghoa tahun 1980, melihat prosesi sembahyang di meja abu dan teh pay, serta mengonfirmasi bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri dan tinggal bersama hingga kini [HAL 93-95]. Tergugat juga mengajukan ahli Drs. Uung Sendana Lodianto Linggaraja, S.H., M.Ag. dan Maria Ulfah Anshor. Ahli Uung Sendana menjelaskan detail prosesi pernikahan adat Tionghoa (seserahan, sembahyang langit-bumi, teh pay) dan konteks historis pembatasan adat Tionghoa pada tahun 1980 [HAL 95-98]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 64952, + "summary": "[HAL 1-50] Perkara ini adalah gugatan perdata antara Penggugat, Andreas Chen Xue Fa alias Andreas Lukman (WNI Singapura), melawan Tergugat, Susan Chen Ai Ying alias Veronica Susan Lukman (WNI Singapura), yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. Hubungan hukum para pihak bermula dari pernikahan adat yang dilangsungkan di Bandung pada 21 Desember 1980, yang kemudian hidup bersama sebagai suami istri selama 43 tahun dan dikaruniai tiga anak serta enam cucu [HAL 2-3, 15]. Pada 14 Juli 2010, Tergugat secara sepihak mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor 393/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Ut) untuk mencatatkan perkawinan tersebut, yang dikabulkan melalui Penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara para pihak dan memerintahkan pencatatan di Catatan Sipil [HAL 2-3, 16]. Berdasarkan Penetapan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 500.0224833 dan No. AK. 500.0224834 [HAL 10, 17]. Penggugat baru mengetahui Penetapan tersebut saat Tergugat mengajukan gugatan perceraian di Singapura pada 15 Februari 2023, dan kemudian mengajukan gugatan pembatalan terhadap Penetapan serta Akta Perkawinan tersebut pada 23 Februari 2023 [HAL 3, 14]. Penggugat dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan Penetapan tanpa persetujuan Penggugat, sehingga Penetapan bertentangan dengan UU Perkawinan yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak, dan menuntut pembatalan Penetapan serta Akta Perkawinan, pembayaran ganti rugi sebesar Rp200.000.000, uang paksa (dwangsom) Rp10.000.000 per hari keterlambatan, serta putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu [HAL 4-13]. Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dalam eksepsi dan jawaban, dengan mengajukan eksepsi kewenangan relatif (mengajukan domisili hukum di Jakarta Selatan) dan kurang pihak (tidak menarik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) [HAL 18-21]. Dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan bahwa hubungan suami istri sudah jelas selama 43 tahun, kehadiran Penggugat dalam pernikahan membuktikan persetujuan, dan Penetapan diajukan sebagai upaya perlindungan hukum Tergugat akibat KDRT dan perselingkuhan Penggugat sejak 2006, serta merupakan permohonan voluntair yang tidak memerlukan persetujuan Penggugat [HAL 14-17, 21-33]. Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi, menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mencatatkan perkawinan selama 30 tahun, berselingkuh, dan melakukan KDRT, serta menuntut ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp29.292.247.860 [HAL 38-46]. Penggugat mengajukan replik dan Tergugat duplik, serta Penggugat mengajukan 42 bukti surat yang terdiri dari Penetapan, Akta Perkawinan, undang-undang, surat dinas, doktrin hukum, yurisprudensi, dan penetapan pengadilan lainnya untuk membuktikan dalil-dalilnya [HAL 46-50].\n\n[HAL 51-57] Penggugat melengkapi bukti dengan serangkaian dokumen identitas, kewarganegaraan, dan yurisprudensi, termasuk Kartu Tanda Penduduk, Paspor Singapura, Certificate of Singapore Citizenship, serta surat pelepasan kewarganegaraan Indonesia oleh Kedutaan Besar Indonesia di Singapura untuk kedua belah pihak dan ketiga anak mereka pada tahun 1992 [HAL 51-53]. Bukti juga mencakup dokumen pernikahan di Singapura, gugatan perceraian di Singapura, ijazah anak-anak, serta berbagai yurisprudensi dan doktrin hukum perdata [HAL 54-57]. Pengadilan menyatakan bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup, namun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan untuk sebagian besar bukti tersebut [HAL 57].\n\n[HAL 58-64] Penggugat mengajukan tiga saksi: Drs. Adang Somantri K., Jimmy Samallo, dan Paul Koesnady Saputra. Saksi Adang Somantri K. menyatakan bahwa ia mengenal Penggugat sejak kuliah di Bandung tahun 1969, hadir pada resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 1980 di Bandung, dan membenarkan bahwa mereka hidup sebagai suami istri hingga kini [HAL 58-60]. Saksi menyatakan bahwa tidak ada pemberkatan agama Kristen atau Katholik yang dipimpin pendeta/pastor, hanya ada resepsi dan prosesi teh pay serta sembahyang kepada leluhur [HAL 59-60]. Saksi juga mengonfirmasi bahwa Penggugat menjadi Warga Negara Singapura tahun 1992 dan baru mengetahui pencatatan perkawinan secara diam-diam oleh Tergugat pada tahun 2023 saat gugatan cerai di Singapura diajukan, serta menyatakan bahwa reaksi Penggugat adalah keberatan karena pencatatan dilakukan sepihak tanpa sepengetahuannya [HAL 58-60]. Saksi Jimmy Samallo dan Paul Koesnady Saputra juga mengonfirmasi kehadiran mereka pada resepsi pernikahan tahun 1980, bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri, memiliki tiga anak, dan tidak ada pemberkatan agama Kristen di gereja [HAL 60-63].\n\n[HAL 65-74] Penggugat mengajukan tiga ahli: Johanes Herlijanto, M.Si, Ph.D., Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., dan Dr. Akmad Budi Cahyono, S.H., M.H. Ahli Johanes Herlijanto menjelaskan bahwa dalam tradisi Tionghoa, perkawinan yang sah memerlukan sembahyang kepada langit dan bumi serta penghormatan kepada leluhur, di mana teh pay hanyalah bagian dari kebiasaan budaya dan bukan satu-satunya unsur penentu; perkawinan yang hanya melakukan teh pay tanpa sembahyang langit-bumi dianggap belum lengkap/sah secara tradisi [HAL 64-67]. Ahli Prof. Dr. H. Eman Suparman menjelaskan bahwa permohonan penetapan perkawinan adalah peradilan voluntair yang mensyaratkan kehadiran atau kuasa dari kedua belah pihak (suami dan istri) karena asas mendengar kedua belah pihak; pengajuan sepihak oleh istri tanpa surat kuasa suami adalah cacat hukum dan melanggar legal standing, sehingga penetapan tersebut dapat dibatalkan [HAL 67-73]. Ahli juga menegaskan bahwa Dukcapil tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam gugatan pembatalan penetapan karena yang membatalkan adalah putusan pengadilan, bukan administrasi [HAL 69-71]. Ahli Dr. Akmad Budi Cahyono menjelaskan sejarah unifikasi hukum perkawinan melalui UU No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan sahnya perkawinan menurut hukum agama, dan bahwa pencatatan adalah akibat hukum dari perkawinan yang sah menurut agama; jika perkawinan tidak sah menurut agama, maka tidak ada ikatan hukum dan pencatatan tidak boleh dilakukan [HAL 75-83].\n\n[HAL 83-98] Tergugat mengajukan banyak bukti surat berupa fotokopi (paspor, akta kelahiran, foto pernikahan, penetapan PN JU, surat polisi KDRT, dll.) yang tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan [HAL 83-93]. Tergugat juga mengajukan saksi Hanaya Kurniawan yang menyatakan hadir pada pernikahan adat Tionghoa tahun 1980, melihat prosesi sembahyang di meja abu dan teh pay, serta mengonfirmasi bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri dan tinggal bersama hingga kini [HAL 93-95]. Tergugat juga mengajukan ahli Drs. Uung Sendana Lodianto Linggaraja, S.H., M.Ag. dan Maria Ulfah Anshor. Ahli Uung Sendana menjelaskan detail prosesi pernikahan adat Tionghoa (seserahan, sembahyang langit-bumi, teh pay) dan konteks historis pembatasan adat Tionghoa pada tahun 1980, menegaskan bahwa pemimpin upacara adalah orang tua sebagai wakil Tuhan, dan sembahyang langit-bumi serta leluhur merupakan satu kesatuan esensial yang harus dilakukan oleh orang tua atau calon mempelai sendiri [HAL 95-98]. Ahli Maria Ulfah Anshor dari Komnas Perempuan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah hak asasi perempuan untuk mencegah risiko kekerasan dan diskriminasi; perkawinan tidak tercatat meresikokan perempuan dan anak, dan penolakan suami untuk mencatatkan perkawinan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan konstitusi, meskipun secara hukum positif UU Perkawinan mensyaratkan kesepakatan bersama [HAL 98-104].\n\n[HAL 105-118] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif karena telah diputuskan dalam Putusan Sela bahwa PN Jakarta Utara berwenang, serta menolak eksepsi kurang pihak karena Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat sesuai yurisprudensi [HAL 105-108]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengakui fakta bahwa para pihak menikah adat pada 21 Desember 1980, hidup bersama 43 tahun, memiliki tiga anak, dan Tergugat mengajukan Penetapan No. 393/Pdt.P/2010/PN.JKT.UT tanggal 5 Agustus 2010 secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat, yang kemudian menghasilkan Akta Perkawinan [HAL 109-110]. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan perkawinan berdasarkan kesepakatan kedua mempelai, permohonan pengesahan perkawinan seharusnya diajukan bersama-sama; pengajuan sepihak oleh Tergugat tanpa diketahui atau persetujuan Penggugat mengandung cacat yuridis-formil sehingga Penetapan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum [HAL 112-115]. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Penetapan No. 393/Pdt.P/2010/PN.JKT.UT tanggal 5 Agustus 2010 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, serta menolak dalil perbuatan melawan hukum Tergugat, gugatan ganti rugi, dan permintaan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu [HAL 115-117]. Gugatan Rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya karena berdasar pada Penetapan yang telah dinyatakan tidak sah [HAL 116]. Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp303.000,00 [HAL 117-118]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-50] Perkara ini adalah gugatan perdata antara Penggugat, Andreas Chen Xue Fa alias Andreas Lukman (WNI Singapura), melawan Tergugat, Susan Chen Ai Ying alias Veronica Susan Lukman (WNI Singapura), yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. Hubungan hukum para pihak bermula dari pernikahan adat yang dilangsungkan di Bandung pada 21 Desember 1980, yang kemudian hidup bersama sebagai suami istri selama 43 tahun dan dikaruniai tiga anak serta enam cucu [HAL 2-3, 15]. Pada 14 Juli 2010, Tergugat secara sepihak mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor 393/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Ut) untuk mencatatkan perkawinan tersebut, yang dikabulkan melalui Penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara para pihak dan memerintahkan pencatatan di Catatan Sipil [HAL 2-3, 16]. Berdasarkan Penetapan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 500.0224833 dan No. AK. 500.0224834 [HAL 10, 17]. Penggugat baru mengetahui Penetapan tersebut saat Tergugat mengajukan gugatan perceraian di Singapura pada 15 Februari 2023, dan kemudian mengajukan gugatan pembatalan terhadap Penetapan serta Akta Perkawinan tersebut pada 23 Februari 2023 [HAL 3, 14]. Penggugat dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan Penetapan tanpa persetujuan Penggugat, sehingga Penetapan bertentangan dengan UU Perkawinan yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak, dan menuntut pembatalan Penetapan serta Akta Perkawinan, pembayaran ganti rugi sebesar Rp200.000.000, uang paksa (dwangsom) Rp10.000.000 per hari keterlambatan, serta putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu [HAL 4-13]. Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dalam eksepsi dan jawaban, dengan mengajukan eksepsi kewenangan relatif (mengajukan domisili hukum di Jakarta Selatan) dan kurang pihak (tidak menarik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) [HAL 18-21]. Dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan bahwa hubungan suami istri sudah jelas selama 43 tahun, kehadiran Penggugat dalam pernikahan membuktikan persetujuan, dan Penetapan diajukan sebagai upaya perlindungan hukum Tergugat akibat KDRT dan perselingkuhan Penggugat sejak 2006, serta merupakan permohonan voluntair yang tidak memerlukan persetujuan Penggugat [HAL 14-17, 21-33]. Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi, menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mencatatkan perkawinan selama 30 tahun, berselingkuh, dan melakukan KDRT, serta menuntut ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp29.292.247.860 [HAL 38-46]. Penggugat mengajukan replik dan Tergugat duplik, serta Penggugat mengajukan 42 bukti surat yang terdiri dari Penetapan, Akta Perkawinan, undang-undang, surat dinas, doktrin hukum, yurisprudensi, dan penetapan pengadilan lainnya untuk membuktikan dalil-dalilnya [HAL 46-50].\n\n[HAL 51-57] Penggugat melengkapi bukti dengan serangkaian dokumen identitas, kewarganegaraan, dan yurisprudensi, termasuk Kartu Tanda Penduduk, Paspor Singapura, Certificate of Singapore Citizenship, serta surat pelepasan kewarganegaraan Indonesia oleh Kedutaan Besar Indonesia di Singapura untuk kedua belah pihak dan ketiga anak mereka pada tahun 1992 [HAL 51-53]. Bukti juga mencakup dokumen pernikahan di Singapura, gugatan perceraian di Singapura, ijazah anak-anak, serta berbagai yurisprudensi dan doktrin hukum perdata [HAL 54-57]. Pengadilan menyatakan bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup, namun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan untuk sebagian besar bukti tersebut [HAL 57].\n\n[HAL 58-64] Penggugat mengajukan tiga saksi: Drs. Adang Somantri K., Jimmy Samallo, dan Paul Koesnady Saputra. Saksi Adang Somantri K. menyatakan bahwa ia mengenal Penggugat sejak kuliah di Bandung tahun 1969, hadir pada resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat tahun 1980 di Bandung, dan membenarkan bahwa mereka hidup sebagai suami istri hingga kini [HAL 58-60]. Saksi menyatakan bahwa tidak ada pemberkatan agama Kristen atau Katholik yang dipimpin pendeta/pastor, hanya ada resepsi dan prosesi teh pay serta sembahyang kepada leluhur [HAL 59-60]. Saksi juga mengonfirmasi bahwa Penggugat menjadi Warga Negara Singapura tahun 1992 dan baru mengetahui pencatatan perkawinan secara diam-diam oleh Tergugat pada tahun 2023 saat gugatan cerai di Singapura diajukan, serta menyatakan bahwa reaksi Penggugat adalah keberatan karena pencatatan dilakukan sepihak tanpa sepengetahuannya [HAL 58-60]. Saksi Jimmy Samallo dan Paul Koesnady Saputra juga mengonfirmasi kehadiran mereka pada resepsi pernikahan tahun 1980, bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri, memiliki tiga anak, dan tidak ada pemberkatan agama Kristen di gereja [HAL 60-63].\n\n[HAL 65-74] Penggugat mengajukan tiga ahli: Johanes Herlijanto, M.Si, Ph.D., Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., dan Dr. Akmad Budi Cahyono, S.H., M.H. Ahli Johanes Herlijanto menjelaskan bahwa dalam tradisi Tionghoa, perkawinan yang sah memerlukan sembahyang kepada langit dan bumi serta penghormatan kepada leluhur, di mana teh pay hanyalah bagian dari kebiasaan budaya dan bukan satu-satunya unsur penentu; perkawinan yang hanya melakukan teh pay tanpa sembahyang langit-bumi dianggap belum lengkap/sah secara tradisi [HAL 64-67]. Ahli Prof. Dr. H. Eman Suparman menjelaskan bahwa permohonan penetapan perkawinan adalah peradilan voluntair yang mensyaratkan kehadiran atau kuasa dari kedua belah pihak (suami dan istri) karena asas mendengar kedua belah pihak; pengajuan sepihak oleh istri tanpa surat kuasa suami adalah cacat hukum dan melanggar legal standing, sehingga penetapan tersebut dapat dibatalkan [HAL 67-73]. Ahli juga menegaskan bahwa Dukcapil tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam gugatan pembatalan penetapan karena yang membatalkan adalah putusan pengadilan, bukan administrasi [HAL 69-71]. Ahli Dr. Akmad Budi Cahyono menjelaskan sejarah unifikasi hukum perkawinan melalui UU No. 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan sahnya perkawinan menurut hukum agama, dan bahwa pencatatan adalah akibat hukum dari perkawinan yang sah menurut agama; jika perkawinan tidak sah menurut agama, maka tidak ada ikatan hukum dan pencatatan tidak boleh dilakukan [HAL 75-83].\n\n[HAL 83-98] Tergugat mengajukan banyak bukti surat berupa fotokopi (paspor, akta kelahiran, foto pernikahan, penetapan PN JU, surat polisi KDRT, dll.) yang tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan [HAL 83-93]. Tergugat juga mengajukan saksi Hanaya Kurniawan yang menyatakan hadir pada pernikahan adat Tionghoa tahun 1980, melihat prosesi sembahyang di meja abu dan teh pay, serta mengonfirmasi bahwa Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri dan tinggal bersama hingga kini [HAL 93-95]. Tergugat juga mengajukan ahli Drs. Uung Sendana Lodianto Linggaraja, S.H., M.Ag. dan Maria Ulfah Anshor. Ahli Uung Sendana menjelaskan detail prosesi pernikahan adat Tionghoa (seserahan, sembahyang langit-bumi, teh pay) dan konteks historis pembatasan adat Tionghoa pada tahun 1980, menegaskan bahwa pemimpin upacara adalah orang tua sebagai wakil Tuhan, dan sembahyang langit-bumi serta leluhur merupakan satu kesatuan esensial yang harus dilakukan oleh orang tua atau calon mempelai sendiri [HAL 95-98]. Ahli Maria Ulfah Anshor dari Komnas Perempuan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah hak asasi perempuan untuk mencegah risiko kekerasan dan diskriminasi; perkawinan tidak tercatat meresikokan perempuan dan anak, dan penolakan suami untuk mencatatkan perkawinan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan konstitusi, meskipun secara hukum positif UU Perkawinan mensyaratkan kesepakatan bersama [HAL 98-104].\n\n[HAL 105-118] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif karena telah diputuskan dalam Putusan Sela bahwa PN Jakarta Utara berwenang, serta menolak eksepsi kurang pihak karena Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat sesuai yurisprudensi [HAL 105-108]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengakui fakta bahwa para pihak menikah adat pada 21 Desember 1980, hidup bersama 43 tahun, memiliki tiga anak, dan Tergugat mengajukan Penetapan No. 393/Pdt.P/2010/PN.JKT.UT tanggal 5 Agustus 2010 secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat, yang kemudian menghasilkan Akta Perkawinan [HAL 109-110]. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan perkawinan berdasarkan kesepakatan kedua mempelai, permohonan pengesahan perkawinan seharusnya diajukan bersama-sama; pengajuan sepihak oleh Tergugat tanpa diketahui atau persetujuan Penggugat mengandung cacat yuridis-formil sehingga Penetapan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum [HAL 112-115]. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Penetapan No. 393/Pdt.P/2010/PN.JKT.UT tanggal 5 Agustus 2010 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, serta menolak dalil perbuatan melawan hukum Tergugat, gugatan ganti rugi, dan permintaan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu [HAL 115-117]. Gugatan Rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya karena berdasar pada Penetapan yang telah dinyatakan tidak sah [HAL 116]. Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp303.000,00 [HAL 117-118]." + }, + "read": { + "input_chars": 9276, + "frame": "Andreas Chen Xue Fa alias Andreas Lukman menggugat Susan Chen Ai Ying alias Veronica Susan Lukman atas pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mencatatkan perkawinan adat mereka secara sepihak serta menuntut ganti rugi. Sengketa inti bermula dari pengajuan permohonan penetapan perkawinan oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, yang kemudian menghasilkan Akta Perkawinan. Penggugat meminta pembatalan Penetapan dan Akta Perkawinan, pembayaran ganti rugi, uang paksa, serta putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para pihak menikah secara adat di Bandung pada 21 Desember 1980 dan hidup bersama sebagai suami istri selama 43 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan penetapan perkawinan secara sepihak di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 14 Juli 2010 tanpa persetujuan Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan pada 5 Agustus 2010 yang menyatakan sah perkawinan para pihak dan memerintahkan pencatatan di Catatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Penetapan tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan Penetapan tanpa persetujuan Penggugat sehingga bertentangan dengan ketentuan perkawinan yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa hubungan suami istri sudah jelas selama 43 tahun dan kehadiran Penggugat dalam pernikahan membuktikan persetujuan.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa Penetapan diajukan sebagai upaya perlindungan hukum akibat KDRT dan perselingkuhan Penggugat serta merupakan permohonan voluntair yang tidak memerlukan persetujuan Penggugat.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mencatatkan perkawinan selama 30 tahun, berselingkuh, dan melakukan KDRT, serta menuntut ganti rugi.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pengajuan sepihak oleh Tergugat tanpa diketahui atau persetujuan Penggugat mengandung cacat yuridis-formil sehingga Penetapan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.", + "page": 112, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak dalil perbuatan melawan hukum Tergugat, gugatan ganti rugi, dan permintaan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu.", + "page": 115, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi Tergugat seluruhnya karena berdasar pada Penetapan yang telah dinyatakan tidak sah.", + "page": 116, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 393/Pdt.P/2010/PN.JKT.UT tanggal 5 Agustus 2010 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Majelis Hakim menetapkan bahwa permohonan pengesahan perkawinan seharusnya diajukan bersama-sama berdasarkan kesepakatan kedua mempelai, sehingga pengajuan sepihak oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat mengandung cacat yuridis-formil. Gugatan Rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya karena berdasar pada Penetapan yang telah dinyatakan tidak sah. Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 393/Pdt.P/2010/PN.JKT.UT tanggal 5 Agustus 2010 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Majelis Hakim menetapkan bahwa permohonan pengesahan perkawinan seharusnya diajukan bersama-sama berdasarkan kesepakatan kedua mempelai, sehingga pengajuan sepihak oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat mengandung cacat yuridis-formil. Gugatan Rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya karena berdasar pada Penetapan yang telah dinyatakan tidak sah. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para pihak menikah secara adat di Bandung pada 21 Desember 1980 dan hidup bersama sebagai suami istri selama 43 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan penetapan perkawinan secara sepihak di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 14 Juli 2010 tanpa persetujuan Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan pada 5 Agustus 2010 yang menyatakan sah perkawinan para pihak dan memerintahkan pencatatan di Catatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Penetapan tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan Penetapan tanpa persetujuan Penggugat sehingga bertentangan dengan ketentuan perkawinan yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa hubungan suami istri sudah jelas selama 43 tahun dan kehadiran Penggugat dalam pernikahan membuktikan persetujuan.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa Penetapan diajukan sebagai upaya perlindungan hukum akibat KDRT dan perselingkuhan Penggugat serta merupakan permohonan voluntair yang tidak memerlukan persetujuan Penggugat.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi menuduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mencatatkan perkawinan selama 30 tahun, berselingkuh, dan melakukan KDRT, serta menuntut ganti rugi.", + "page": 38, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pengajuan sepihak oleh Tergugat tanpa diketahui atau persetujuan Penggugat mengandung cacat yuridis-formil sehingga Penetapan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.", + "page": 112, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak dalil perbuatan melawan hukum Tergugat, gugatan ganti rugi, dan permintaan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu.", + "page": 115, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi Tergugat seluruhnya karena berdasar pada Penetapan yang telah dinyatakan tidak sah.", + "page": 116, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah hidup bersama suami 43 tahun, tapi dia urus pencatatan nikah sendiri tanpa izin saya, apakah itu sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 38352, + "candidates": [ + "Pasal 1249 KUHPerdata", + "Pasal 1304 KUHPerdata", + "Pasal 1307 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1249 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1249: Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1304 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1304: Perjanjian hukuman adalah suatu perjanjian yang menempatkan seseorang sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan yang mewajibkannya melakukan sesuatu, jika ia tidak melaksanakan hal itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1307 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1307: Penetapan hukuman dimaksudkan sebagai ganti penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang diderita kreditur karena tidak dipenuhi perikatan pokok. Ia tidak dapat menuntut utang pokok dan hukumannya bersama-sama, kecuali jika hukuman itu ditetapkan hanya untuk terlambatnya pemenuhan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1249 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang klausul denda (boeteclausule) dalam perikatan. Fakta pertanyaan mengenai pencatatan nikah sepihak tidak melibatkan perjanjian denda atau pelanggaran perikatan yang diatur oleh pasal ini. Isi pasal tidak memiliki hubungan substantif dengan isu keabsahan pencatatan nikah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1304 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perjanjian hukuman sebagai jaminan pelaksanaan perikatan. Tidak ada unsur perjanjian atau jaminan pelaksanaan perikatan dalam fakta pertanyaan mengenai pencatatan nikah. Pasal ini tidak relevan secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1307 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang fungsi penetapan hukuman sebagai pengganti biaya, kerugian, dan bunga. Ini adalah aturan teknis mengenai akibat hukum dari perjanjian hukuman, bukan dasar hukum untuk menilai keabsahan tindakan pencatatan nikah sepihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Meskipun pertanyaan menyebutkan 'tanpa izin' yang bisa dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum, pertimbangan hakim dalam putusan ini secara eksplisit menolak dalil perbuatan melawan hukum (lihat poin 9.4) dan justru membatalkan penetapan berdasarkan cacat yuridis-formil (ketidaksesuaian dengan UU Perkawinan No. 1/1974 tentang syarat kesepakatan bersama). Pasal 1365 tidak menjadi dasar utama atau teori hukum yang diuji untuk menjawab inti pertanyaan tentang keabsahan pencatatan tersebut dalam konteks putusan ini. Selain itu, inti sengketa adalah status hukum penetapan (formil), bukan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Sama seperti Pasal 1365, pasal ini mengatur tanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan. Putusan ini tidak menjadikan kelalaian/kesembronoan sebagai dasar penolakan keabsahan pencatatan, melainkan ketidakpatuhan pada prosedur formil UU Perkawinan. Jadi, pasal ini tidak relevan sebagai jawaban substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Ini adalah pasal prosedur pembuktian (alat bukti). Meskipun disebutkan dalam pertimbangan awal mengenai alat bukti, pasal ini tidak mengatur substansi keabsahan pencatatan nikah atau hak/kewajiban para pihak dalam hal pencatatan sepihak. Relevansinya hanya prosedural/insidental." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 110076, + "completion_tokens": 6823 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_149_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_149_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..252bb22069c6c2db5d38785cfff6e7fb878f436c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_149_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,138 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_149_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 45, + "timings": { + "parse": 0.095, + "classify": 0.0, + "condense": 174.533, + "read": 38.222, + "query": 6.586, + "relevance": 80.215, + "total": 299.651 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 138803, + "marked_chars": 139199 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi\n-\nMenerima eksepsi Tergugat II;\nDalam Pokok Perkara\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nverklaard);\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga\nsekarang ditaksir sejumlah Rp.362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu\nRupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025,\noleh kami Sontan Merauke Sinaga S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,\nIwan Irawan, S.H dan Hasmy, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, berdasarkan surat penetapan penunjukan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarta Utara Nomor 149/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Utr tanggal 6 Maret 2025 dan\ntanggal 11 Juni 2025 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk\numum pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 oleh Hakim Ketua tersebut\ndengan didampingi para Hakim Anggota,yang sama dibantu oleh BobI Rahman\nSiahaan, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah\ndisampaikan secara elektronik (e-litigation) melalui Sistem Informasi Pengadilan\npada hari itu juga. \nHakim Hakim Anggota, Ketua Majelis, \nHalaman 44 dari 45 halaman Putusan Perdata Nomor 149/Pdt.G/2025/PN Jkt Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang t" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134964, + "summary": "[HAL 1-8] Penggugat Wahjuny Wongso menggugat Tergugat I Benny Kosim (suami) dan Tergugat II Megani Daranita (selingkuhan) atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUH Perdata, karena Tergugat I secara diam-diam mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan Penggugat kepada Tergugat II untuk membeli empat aset: rumah di Permata Palem (Rp4 Miliar), rumah di Golf Lake Residence (Rp5 Miliar), apartemen Ancol Mansion Tower (Rp1 Miliar), dan mobil Honda CRV (Rp800 Juta), total kerugian materiil Rp10,8 Miliar, ditambah kerugian immateriil Rp100 Miliar akibat hancurnya rumah tangga, serta meminta uang paksa Rp50 Juta/bulan dan sita jaminan. [HAL 9-11] Tergugat I menjawab dengan mengakui status perkawinan tanpa pemisahan harta, mengakui perselingkuhan selama 14 tahun, serta mengakui telah memberikan uang tunai kepada Tergugat II untuk membeli aset tersebut dan memberikan uang bulanan untuk kebutuhan hidup serta anak Tifanie Egwenia Benita, namun meminta gugatan ditolak terhadap dirinya sendiri dan ditanggung Tergugat II. [HAL 12-23] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) dan salah menarik pihak, menolak adanya PMH karena hubungan tersebut adalah ranah hukum keluarga, serta menolak klaim kerugian materiil dan immateriil yang hanya berdasarkan nilai pasaran tanpa bukti transaksi riil, serta menolak sita jaminan. [HAL 24-28] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi, termasuk bukti P-1 s/d P-10 dari Penggugat (akta nikah, mutasi rekening, surat DNA, somasi) dan bukti T.I-1 s/d T.II-12 dari Tergugat, dengan Penggugat mengajukan saksi Eva Maria Manullang dari Genos Laboratory yang mengonfirmasi hasil DNA Benny Kosim sebagai ayah biologis Tifanie dengan probabilitas 99,999%. [HAL 29-44] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat II terkait gugatan kabur dengan alasan gugatan Penggugat menggabungkan gugatan PMH dan harta bersama (gonogini) padahal belum ada putusan perceraian, sehingga menimbulkan kontradiksi dan cacat formil; dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena bersifat obscuur libel, dan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 5735, + "summary": "[HAL 1-8] Penggugat Wahjuny Wongso menggugat Tergugat I Benny Kosim (suami) dan Tergugat II Megani Daranita (selingkuhan) atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUH Perdata, karena Tergugat I secara diam-diam mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan Penggugat kepada Tergugat II untuk membeli empat aset: rumah di Permata Palem (Rp4 Miliar), rumah di Golf Lake Residence (Rp5 Miliar), apartemen Ancol Mansion Tower (Rp1 Miliar), dan mobil Honda CRV (Rp800 Juta), total kerugian materiil Rp10,8 Miliar, ditambah kerugian immateriil Rp100 Miliar akibat hancurnya rumah tangga, serta meminta uang paksa Rp50 Juta/bulan dan sita jaminan. [HAL 9-11] Tergugat I menjawab dengan mengakui status perkawinan tanpa pemisahan harta, mengakui perselingkuhan selama 14 tahun, serta mengakui telah memberikan uang tunai kepada Tergugat II untuk membeli aset tersebut dan memberikan uang bulanan untuk kebutuhan hidup serta anak Tifanie Egwenia Benita, namun meminta gugatan ditolak terhadap dirinya sendiri dan ditanggung Tergugat II. [HAL 12-23] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) dan salah menarik pihak, menolak adanya PMH karena hubungan tersebut adalah ranah hukum keluarga, serta menolak klaim kerugian materiil dan immateriil yang hanya berdasarkan nilai pasaran tanpa bukti transaksi riil, serta menolak sita jaminan. [HAL 24-28] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi, termasuk bukti P-1 s/d P-10 dari Penggugat (akta nikah, mutasi rekening, surat DNA, somasi) dan bukti T.I-1 s/d T.II-12 dari Tergugat, dengan Penggugat mengajukan saksi Eva Maria Manullang dari Genos Laboratory yang mengonfirmasi hasil DNA Benny Kosim sebagai ayah biologis Tifanie dengan probabilitas 99,999%. [HAL 29-44] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat II terkait gugatan kabur dengan alasan gugatan Penggugat menggabungkan gugatan PMH dan harta bersama (gonogini) padahal belum ada putusan perceraian, sehingga menimbulkan kontradiksi dan cacat formil; dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena bersifat obscuur libel, dan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan. [HAL 44-45] Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) karena cacat formil obscuur libel, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp362.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-8] Penggugat Wahjuny Wongso menggugat Tergugat I Benny Kosim (suami) dan Tergugat II Megani Daranita (selingkuhan) atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUH Perdata, karena Tergugat I secara diam-diam mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan Penggugat kepada Tergugat II untuk membeli empat aset: rumah di Permata Palem (Rp4 Miliar), rumah di Golf Lake Residence (Rp5 Miliar), apartemen Ancol Mansion Tower (Rp1 Miliar), dan mobil Honda CRV (Rp800 Juta), total kerugian materiil Rp10,8 Miliar, ditambah kerugian immateriil Rp100 Miliar akibat hancurnya rumah tangga, serta meminta uang paksa Rp50 Juta/bulan dan sita jaminan. [HAL 9-11] Tergugat I menjawab dengan mengakui status perkawinan tanpa pemisahan harta, mengakui perselingkuhan selama 14 tahun, serta mengakui telah memberikan uang tunai kepada Tergugat II untuk membeli aset tersebut dan memberikan uang bulanan untuk kebutuhan hidup serta anak Tifanie Egwenia Benita, namun meminta gugatan ditolak terhadap dirinya sendiri dan ditanggung Tergugat II. [HAL 12-23] Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) dan salah menarik pihak, menolak adanya PMH karena hubungan tersebut adalah ranah hukum keluarga, serta menolak klaim kerugian materiil dan immateriil yang hanya berdasarkan nilai pasaran tanpa bukti transaksi riil, serta menolak sita jaminan. [HAL 24-28] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi, termasuk bukti P-1 s/d P-10 dari Penggugat (akta nikah, mutasi rekening, surat DNA, somasi) dan bukti T.I-1 s/d T.II-12 dari Tergugat, dengan Penggugat mengajukan saksi Eva Maria Manullang dari Genos Laboratory yang mengonfirmasi hasil DNA Benny Kosim sebagai ayah biologis Tifanie dengan probabilitas 99,999%. [HAL 29-44] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat II terkait gugatan kabur dengan alasan gugatan Penggugat menggabungkan gugatan PMH dan harta bersama (gonogini) padahal belum ada putusan perceraian, sehingga menimbulkan kontradiksi dan cacat formil; dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena bersifat obscuur libel, dan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan. [HAL 44-45] Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) karena cacat formil obscuur libel, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp362.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 2392, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II atas dasar Perbuatan Melawan Hukum karena pengalihan harta bersama untuk membeli aset kepada Tergugat II. Penggugat meminta ganti rugi materiil dan immateriil serta uang paksa. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait pengalihan harta bersama untuk pembelian aset.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui status perkawinan, perselingkuhan, dan pemberian uang kepada Tergugat II untuk pembelian aset.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur karena menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan harta bersama tanpa putusan perceraian.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dalih Perbuatan Melawan Hukum akibat pengalihan harta bersama oleh Tergugat I kepada Tergugat II untuk membeli beberapa aset properti dan kendaraan, serta meminta ganti rugi materiil, immateriil, dan uang paksa. Tergugat I mengakui adanya perselingkuhan dan pengalihan dana, sedangkan Tergugat II membantah adanya perbuatan melawan hukum dan mengajukan eksepsi gugatan kabur. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa gugatan yang menggabungkan klaim Perbuatan Melawan Hukum dan sengketa harta bersama (gonogini) tanpa adanya putusan perceraian menimbulkan kontradiksi dan cacat formil. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dalih Perbuatan Melawan Hukum akibat pengalihan harta bersama oleh Tergugat I kepada Tergugat II untuk membeli beberapa aset properti dan kendaraan, serta meminta ganti rugi materiil, immateriil, dan uang paksa. Tergugat I mengakui adanya perselingkuhan dan pengalihan dana, sedangkan Tergugat II membantah adanya perbuatan melawan hukum dan mengajukan eksepsi gugatan kabur. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa gugatan yang menggabungkan klaim Perbuatan Melawan Hukum dan sengketa harta bersama (gonogini) tanpa adanya putusan perceraian menimbulkan kontradiksi dan cacat formil. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait pengalihan harta bersama untuk pembelian aset.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui status perkawinan, perselingkuhan, dan pemberian uang kepada Tergugat II untuk pembelian aset.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kabur karena menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan harta bersama tanpa putusan perceraian.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya selingkuh dan pakai uang kita buat beli aset buat pacarnya, tapi saya malah ditolak gugatannya karena belum cerai, kan saya cuma minta ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 48499, + "candidates": [ + "Pasal 128 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 128 KUHPerdata", + "text": "Pasal 128: Setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 128 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme pembagian harta bersama setelah bubarnya perkawinan. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit mengutip Pasal 128 (bersama UU Perkawinan) untuk menjelaskan bahwa pembagian harta bersama (gono-gini) baru dapat dilakukan jika perkawinan telah putus (cerai). Karena pertanyaan menyangkut penolakan gugatan akibat status perkawinan yang masih sah, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menjelaskan mengapa klaim harta bersama tidak dapat diproses sebelum perceraian, sehingga berkontribusi pada jawaban mengapa gugatan ditolak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah landasan hukum utama yang digunakan Penggugat untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (pengalihan harta bersama tanpa persetujuan). Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena dianggap 'kabur' (obscur libel) akibat kontradiksi antara tuntutan harta bersama dan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 tetap relevan karena ia merupakan inti dari dalil gugatan yang sedang ditanyakan oleh orang awam. Pemahaman tentang unsur-unsur Pasal 1365 diperlukan untuk menilai apakah perbuatan tersebut memang dapat digugat sebagai PMH, yang menjadi fokus pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti). Meskipun prinsip 'actori incumbit probatio' disebutkan dalam eksepsi Tergugat II, putusan hakim tidak menolak gugatan karena Penggugat gagal membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau kepemilikan harta, melainkan karena cacat formil gugatan yang kabur (kontradiksi dasar hukum). Oleh karena itu, Pasal 1865 tidak menjadi alasan substantif utama dalam amar putusan atau pertimbangan hukum yang menjawab pertanyaan mengapa gugatan ditolak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 128 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 55164, + "completion_tokens": 2230 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_155_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_155_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..834f3e06ea7414e192afc212c7dd2b9094069817 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_155_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_155_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.048, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 102.919, + "query": 14.802, + "relevance": 32.535, + "total": 150.304 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30540, + "marked_chars": 30621 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30621, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya yang masih di bawah umur serta izin untuk mewakili anak-anaknya dalam pengambilan dana tabungan milik mendiang istrinya. Permohonan ini diajukan karena anak-anak Pemohon belum cakap melakukan perbuatan hukum dan diperlukan wali untuk mengurus harta peninggalan mendiang. Pengadilan mengabulkan sebagian permohonan terkait kepelatihan dan izin pengambilan dana, namun menolak penetapan status ahli waris karena berada di luar kompetensi perkara volunter.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan mendiang MELY ANGELINA pada tanggal 02 September 2006 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan mendiang MELY ANGELINA dikaruniai dua orang anak bernama CLARETTA VENELLA BEATRICIA dan JONATHAN CALVIAN FELIX.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mendiang MELY ANGELINA meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "CLARETTA VENELLA BEATRICIA berusia 17 tahun dan JONATHAN CALVIAN FELIX berusia 16 tahun pada saat permohonan diajukan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mendiang MELY ANGELINA memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Taman Sunter Indah dan Bank Rakyat Indonesia Unit Sunter Hijau.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon didalilkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur demi hukum karena salah satu orang tua telah meninggal dunia.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan kedua anaknya didalilkan sebagai ahli waris dari mendiang MELY ANGELINA berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara berdasarkan tempat tinggal Pemohon di wilayah hukum tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang duda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan dirinya sebagai wali bagi kedua anaknya yang masih di bawah umur, CLARETTA VENELLA BEATRICIA dan JONATHAN CALVIAN FELIX, serta meminta izin untuk mewakili anak-anaknya dalam pengambilan dana tabungan milik mendiang istrinya, MELY ANGELINA, yang telah meninggal dunia. Pemohon berdalih bahwa anak-anaknya belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga diperlukan wali untuk mengurus harta peninggalan mendiang. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberikan izin untuk mewakili anak-anaknya dalam pengambilan dana dari rekening tabungan mendiang di Bank Mandiri dan Bank BRI. Namun, Pengadilan menolak petitum Pemohon untuk menetapkan status ahli waris, karena penetapan keahliwarisan bukan merupakan kompetensi dalam perkara volunter dan harus diajukan melalui gugatan. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang duda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan dirinya sebagai wali bagi kedua anaknya yang masih di bawah umur, CLARETTA VENELLA BEATRICIA dan JONATHAN CALVIAN FELIX, serta meminta izin untuk mewakili anak-anaknya dalam pengambilan dana tabungan milik mendiang istrinya, MELY ANGELINA, yang telah meninggal dunia. Pemohon berdalih bahwa anak-anaknya belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga diperlukan wali untuk mengurus harta peninggalan mendiang. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberikan izin untuk mewakili anak-anaknya dalam pengambilan dana dari rekening tabungan mendiang di Bank Mandiri dan Bank BRI. Namun, Pengadilan menolak petitum Pemohon untuk menetapkan status ahli waris, karena penetapan keahliwarisan bukan merupakan kompetensi dalam perkara volunter dan harus diajukan melalui gugatan. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan mendiang MELY ANGELINA pada tanggal 02 September 2006 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan mendiang MELY ANGELINA dikaruniai dua orang anak bernama CLARETTA VENELLA BEATRICIA dan JONATHAN CALVIAN FELIX.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mendiang MELY ANGELINA meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "CLARETTA VENELLA BEATRICIA berusia 17 tahun dan JONATHAN CALVIAN FELIX berusia 16 tahun pada saat permohonan diajukan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mendiang MELY ANGELINA memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta Taman Sunter Indah dan Bank Rakyat Indonesia Unit Sunter Hijau.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon didalilkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur demi hukum karena salah satu orang tua telah meninggal dunia.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan kedua anaknya didalilkan sebagai ahli waris dari mendiang MELY ANGELINA berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara berdasarkan tempat tinggal Pemohon di wilayah hukum tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya duda yang istri sudah meninggal, bagaimana cara saya mengambil uang tabungan istri untuk anak-anak saya yang masih kecil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30540, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah umur 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, anak-anak disebut 'masih kecil', sehingga perlu ditentukan status hukum mereka sebagai orang belum dewasa untuk mengetahui apakah mereka memerlukan wali dalam melakukan perbuatan hukum (seperti pengambilan uang). Putusan juga mengutip pasal ini untuk menetapkan bahwa anak-anak tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung menjawab inti pertanyaan tentang siapa yang berhak menjadi wali/perwakilan setelah salah satu orang tua meninggal. Pasal ini menetapkan bahwa perwalian anak belum dewasa otomatis (demi hukum) berpindah kepada orang tua yang masih hidup (ayah dalam kasus ini), yang menjadi dasar hukum ayah untuk mewakili anak-anaknya dalam pengambilan tabungan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19527, + "completion_tokens": 1088 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_161_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_161_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3c59897f4534574332c17dd2c533959f1000f859 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_161_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_161_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.018, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 97.887, + "query": 24.393, + "relevance": 9.65, + "total": 131.947 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22229, + "marked_chars": 22293 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22293, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan status perwalian atas anaknya yang belum dewasa. Inti permohonan adalah pengangkatan Pemohon sebagai wali dan pemberian izin untuk menjual harta warisan peninggalan almarhum suami Pemohon. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh Hakim Tunggal.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 18 Maret 2009.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama [NAMA_ORANG] pada tanggal 24 Oktober 2009.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama [NAMA_ORANG] masih berada di bawah umur secara hukum.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anak Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum [NAMA_ORANG].", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan yang dimaksud berupa sebidang tanah dan bangunan di Komp. Perum Permata Taman Palem Blok A.3 No.55, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12700/Pegadungan seluas 55 M2.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penjualan harta warisan dimaksudkan untuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada keberatan dari pihak keluarga terhadap pengangkatan Pemohon sebagai wali dan penjualan tanah tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang ditinggal mati suaminya, mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena anaknya yang masih di bawah umur belum cakap bertindak hukum. Pemohon mendalilkan bahwa ia dan anaknya adalah ahli waris dari almarhum suami, termasuk harta warisan berupa tanah dan bangunan yang ingin dijual untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan hidup anak. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menunjukkan tidak ada keberatan dari keluarga serta kesesuaian fakta hukum, Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil dalam menjual harta warisan tersebut. Biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang ditinggal mati suaminya, mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena anaknya yang masih di bawah umur belum cakap bertindak hukum. Pemohon mendalilkan bahwa ia dan anaknya adalah ahli waris dari almarhum suami, termasuk harta warisan berupa tanah dan bangunan yang ingin dijual untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan hidup anak. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menunjukkan tidak ada keberatan dari keluarga serta kesesuaian fakta hukum, Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil dalam menjual harta warisan tersebut. Biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 18 Maret 2009.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama [NAMA_ORANG] pada tanggal 24 Oktober 2009.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama [NAMA_ORANG] masih berada di bawah umur secara hukum.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anak Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum [NAMA_ORANG].", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan yang dimaksud berupa sebidang tanah dan bangunan di Komp. Perum Permata Taman Palem Blok A.3 No.55, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12700/Pegadungan seluas 55 M2.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penjualan harta warisan dimaksudkan untuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada keberatan dari pihak keluarga terhadap pengangkatan Pemohon sebagai wali dan penjualan tanah tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal, anak saya masih kecil, dan kami punya tanah warisan yang ingin dijual untuk biaya sekolahnya, apakah saya boleh menjualnya sendiri?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9770, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai status 'belum dewasa' (di bawah umur). Dalam pertanyaan, anak masih kecil dan dalam pertimbangan putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menetapkan fakta hukum bahwa anak tersebut belum cakap bertindak hukum, sehingga memerlukan wali/orang tua untuk mewakili kepentingannya dalam transaksi jual beli. Ini adalah unsur substantif yang menentukan siapa yang berwenak bertindak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11238, + "completion_tokens": 870 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_162_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_162_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a0350485d665cb2e1bc7c6e0a44a4fb07d564b66 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_162_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,222 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_162_Pdt.G_2020_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 55, + "timings": { + "parse": 0.122, + "classify": 0.0, + "condense": 178.476, + "read": 119.823, + "query": 5.41, + "relevance": 136.674, + "total": 440.506 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 176398, + "marked_chars": 176884 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Konvensi\nDalam Eksepsi\n\nMenerima eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugar VI;\nDalam Pokok Perkara:\n\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neit onvankelijke\nverklaard);\nDalam Rekonvensi\n\nMenyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (neit\nonvankelijke verklaard);\nDalam Konvensi Dan Rekonvensi\n\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara sejumlah Rp3.623.750,- (tiga juta enam ratus dua puluh tiga\nribu tujuh ratus lima puluh rupiah);\nDemikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis,\ntanggal 01 April 2021, oleh: Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim\nKetua, H. Sutaji, S.H., M.H., dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H, masing-\nmasing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam\nsidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh\nRianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H., dan\nDodong Iman Rusdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,\ndihadiri oleh J. Ricardo H.M., S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum\nPenggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, tanpa\ndihadiri oleh Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.\n HAKIM ANGGOTA: HAKIM KETUA,\n Maskur, S.H. Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.\n \n PANITERA PENGGANTI,\nDodong Iman Rusdani, S.H., M.H.\n \n J. Ricardo H.M., S.H., M.H.\n Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahk" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134936, + "summary": "Hengki Hermansyah menggugat Indriana Elititin, Tjhang Irma Tjahyadi, Darsono Sugiarto (suami almarhum Anita Sutanto), Widodo Sugiarto, PT Graha Terra Assetindo, dan Lingling atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait sengketa properti di Jalan Asemka Raya No. 168 A, Jakarta Barat [HAL 1-3]. Penggugat dalilkan adanya Kesepakatan Jual Beli tanggal 1 September 2015 dengan harga Rp15,5 miliar yang kemudian dibatalkan dan diubah menjadi Sewa Menyewa Nomor 88 tanggal 23 November 2015 dengan harga sewa Rp6 miliar, serta perjanjian kerjasama dan sewa berikutnya [HAL 4-11]. Penggugat mengklaim telah membayar total Rp9,275 miliar, success fee Rp100 juta, dan biaya renovasi Rp3,5 miliar, sehingga menuntut pengembalian kerugian materiil dan immateril sebesar Rp17,775 miliar serta pernyataan sah jual beli awal [HAL 12-16]. Tergugat I-V mengajukan eksepsi ketidakhakiman relatif (objek di Jakarta Barat), error in persona (kelengkapan ahli waris), dan obscuur libel, serta membantah dalil gugatan dengan menyatakan jual beli awal telah dibatalkan secara sah menjadi sewa menyewa yang sah, dan Penggugat kini berstatus penyewa itikad buruk yang tidak mengosongkan objek setelah masa sewa berakhir [HAL 17-25]. Tergugat I-III juga mengajukan gugatan Rekonvensi menuntut Penggugat mengosongkan objek, membayar kerugian materiil Rp2 miliar dan immateril Rp10 miliar atas perbuatan melawan hukum karena tidak mengosongkan properti, serta uang paksa [HAL 26-31]. Pengadilan menerima alat bukti surat dari kedua belah pihak dan saksi dari Penggugat yang mengonfirmasi renovasi dan penyewaan kios, serta keterangan ahli dari Tergugat mengenai syarat sahnya perjanjian dan pembatalan di bawah tangan [HAL 32-42]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 43448, + "summary": "Hengki Hermansyah menggugat Indriana Elititin, Tjhang Irma Tjahyadi, Darsono Sugiarto (suami almarhum Anita Sutanto), Widodo Sugiarto, PT Graha Terra Assetindo, dan Lingling atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait sengketa properti di Jalan Asemka Raya No. 168 A, Jakarta Barat [HAL 1-3]. Penggugat dalilkan adanya Kesepakatan Jual Beli tanggal 1 September 2015 dengan harga Rp15,5 miliar yang kemudian dibatalkan dan diubah menjadi Sewa Menyewa Nomor 88 tanggal 23 November 2015 dengan harga sewa Rp6 miliar, serta perjanjian kerjasama dan sewa berikutnya [HAL 4-11]. Penggugat mengklaim telah membayar total Rp9,275 miliar, success fee Rp100 juta, dan biaya renovasi Rp3,5 miliar, sehingga menuntut pengembalian kerugian materiil dan immateril sebesar Rp17,775 miliar serta pernyataan sah jual beli awal [HAL 12-16]. Tergugat I-V mengajukan eksepsi ketidakhakiman relatif (objek di Jakarta Barat), error in persona (kelengkapan ahli waris), dan obscuur libel, serta membantah dalil gugatan dengan menyatakan jual beli awal telah dibatalkan secara sah menjadi sewa menyewa yang sah, dan Penggugat kini berstatus penyewa itikad buruk yang tidak mengosongkan objek setelah masa sewa berakhir [HAL 17-25]. Tergugat I-III juga mengajukan gugatan Rekonvensi menuntut Penggugat mengosongkan objek, membayar kerugian materiil Rp2 miliar dan immateril Rp10 miliar atas perbuatan melawan hukum karena tidak mengosongkan properti, serta uang paksa [HAL 26-31]. Pengadilan menerima alat bukti surat dari kedua belah pihak dan saksi dari Penggugat yang mengonfirmasi renovasi dan penyewaan kios, serta keterangan ahli dari Tergugat mengenai syarat sahnya perjanjian dan pembatalan di bawah tangan [HAL 32-42]. Dalam pertimbangan hukum, Pengadilan menguraikan bahwa jual beli tanah harus memenuhi syarat hukum pertanahan dan agraria, serta perjanjian yang objeknya bertentangan dengan undang-undang (misalnya jalur hijau tanpa IMB) dapat dibatalkan [HAL 42-43]. Terkait eksepsi, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menolak eksepsi ketidakhakiman relatif dalam Putusan Sela tanggal 10 November 2020 karena Tergugat I telah menerima panggilan dan hadir, sehingga PN Jakarta Utara berwenang mengadili [HAL 43-49]. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi obscuur libel karena dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, ditandai dengan kerancuan antara dalil jual beli, sewa menyewa, dan pengelolaan properti yang bercampur dengan petitum yang hanya menuntut sah tidaknya jual beli awal, sehingga tidak memenuhi kriteria kejelasan dasar hukum, objek, dan petitum [HAL 49-52]. Akibat diterimanya eksepsi obscuur libel, gugatan pokok perkara (Konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan materiil perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi [HAL 52-53]. Berdasarkan yurisprudensi tetap, karena gugatan Konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi dari Tergugat I-III juga secara asesor dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 53]. Putusan akhir menyatakan menerima eksepsi Tergugat I-VI, menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, serta menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp3.623.750,- [HAL 53-55]." + } + ], + "final_summary": "Hengki Hermansyah menggugat Indriana Elititin, Tjhang Irma Tjahyadi, Darsono Sugiarto (suami almarhum Anita Sutanto), Widodo Sugiarto, PT Graha Terra Assetindo, dan Lingling atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait sengketa properti di Jalan Asemka Raya No. 168 A, Jakarta Barat [HAL 1-3]. Penggugat dalilkan adanya Kesepakatan Jual Beli tanggal 1 September 2015 dengan harga Rp15,5 miliar yang kemudian dibatalkan dan diubah menjadi Sewa Menyewa Nomor 88 tanggal 23 November 2015 dengan harga sewa Rp6 miliar, serta perjanjian kerjasama dan sewa berikutnya [HAL 4-11]. Penggugat mengklaim telah membayar total Rp9,275 miliar, success fee Rp100 juta, dan biaya renovasi Rp3,5 miliar, sehingga menuntut pengembalian kerugian materiil dan immateril sebesar Rp17,775 miliar serta pernyataan sah jual beli awal [HAL 12-16]. Tergugat I-V mengajukan eksepsi ketidakhakiman relatif (objek di Jakarta Barat), error in persona (kelengkapan ahli waris), dan obscuur libel, serta membantah dalil gugatan dengan menyatakan jual beli awal telah dibatalkan secara sah menjadi sewa menyewa yang sah, dan Penggugat kini berstatus penyewa itikad buruk yang tidak mengosongkan objek setelah masa sewa berakhir [HAL 17-25]. Tergugat I-III juga mengajukan gugatan Rekonvensi menuntut Penggugat mengosongkan objek, membayar kerugian materiil Rp2 miliar dan immateril Rp10 miliar atas perbuatan melawan hukum karena tidak mengosongkan properti, serta uang paksa [HAL 26-31]. Pengadilan menerima alat bukti surat dari kedua belah pihak dan saksi dari Penggugat yang mengonfirmasi renovasi dan penyewaan kios, serta keterangan ahli dari Tergugat mengenai syarat sahnya perjanjian dan pembatalan di bawah tangan [HAL 32-42]. Dalam pertimbangan hukum, Pengadilan menguraikan bahwa jual beli tanah harus memenuhi syarat hukum pertanahan dan agraria, serta perjanjian yang objeknya bertentangan dengan undang-undang (misalnya jalur hijau tanpa IMB) dapat dibatalkan [HAL 42-43]. Terkait eksepsi, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menolak eksepsi ketidakhakiman relatif dalam Putusan Sela tanggal 10 November 2020 karena Tergugat I telah menerima panggilan dan hadir, sehingga PN Jakarta Utara berwenang mengadili [HAL 43-49]. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi obscuur libel karena dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, ditandai dengan kerancuan antara dalil jual beli, sewa menyewa, dan pengelolaan properti yang bercampur dengan petitum yang hanya menuntut sah tidaknya jual beli awal, sehingga tidak memenuhi kriteria kejelasan dasar hukum, objek, dan petitum [HAL 49-52]. Akibat diterimanya eksepsi obscuur libel, gugatan pokok perkara (Konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan materiil perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi [HAL 52-53]. Berdasarkan yurisprudensi tetap, karena gugatan Konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi dari Tergugat I-III juga secara asesor dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 53]. Putusan akhir menyatakan menerima eksepsi Tergugat I-VI, menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, serta menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp3.623.750,- [HAL 53-55]." + }, + "read": { + "input_chars": 3181, + "frame": "Hengki Hermansyah menggugat Indriana Elititin, Tjhang Irma Tjahyadi, Darsono Sugiarto, Widodo Sugiarto, PT Graha Terra Assetindo, dan Lingling atas sengketa properti di Jalan Asemka Raya No. 168 A, Jakarta Barat. Sengketa ini bermula dari dugaan pembatalan kesepakatan jual beli yang kemudian berubah menjadi perjanjian sewa menyewa. Penggugat menuntut pengembalian kerugian materiil dan immateril serta pernyataan sah jual beli awal.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan adanya kesepakatan jual beli tanggal 1 September 2015 dengan harga Rp15,5 miliar yang kemudian dibatalkan dan diubah menjadi perjanjian sewa menyewa.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah membayar total Rp9,275 miliar, success fee Rp100 juta, dan biaya renovasi Rp3,5 miliar.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil gugatan dengan menyatakan jual beli awal telah dibatalkan secara sah menjadi sewa menyewa yang sah.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan Penggugat berstatus penyewa itikad buruk yang tidak mengosongkan objek setelah masa sewa berakhir.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I-III mengajukan gugatan Rekonvensi menuntut Penggugat mengosongkan objek dan membayar kerugian materiil serta immateril.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan menerima eksepsi obscur libel karena dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas akibat kerancuan antara dalil jual beli, sewa menyewa, dan pengelolaan properti.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena eksepsi obscur libel diterima.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima secara asesor karena gugatan Konvensi tidak dapat diterima.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Hengki Hermansyah menggugat Indriana Elititin, Tjhang Irma Tjahyadi, Darsono Sugiarto, Widodo Sugiarto, PT Graha Terra Assetindo, dan Lingling terkait sengketa properti di Jalan Asemka Raya No. 168 A, Jakarta Barat. Penggugat dalilkan adanya perubahan status hubungan hukum dari jual beli menjadi sewa menyewa serta klaim pembayaran dan biaya renovasi, sehingga menuntut pengembalian kerugian dan pernyataan sah jual beli awal. Tergugat membantah hal tersebut dengan menyatakan perjanjian jual beli telah dibatalkan secara sah menjadi sewa menyewa dan Penggugat tidak mengosongkan properti. Majelis Hakim menerima eksepsi obscur libel yang diajukan Tergugat karena dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Akibatnya, gugatan Rekonvensi dari Tergugat I-III juga dinyatakan tidak dapat diterima secara asesor, dan perkara tidak diperiksa lebih lanjut pada pokoknya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Hengki Hermansyah menggugat Indriana Elititin, Tjhang Irma Tjahyadi, Darsono Sugiarto, Widodo Sugiarto, PT Graha Terra Assetindo, dan Lingling terkait sengketa properti di Jalan Asemka Raya No. 168 A, Jakarta Barat. Penggugat dalilkan adanya perubahan status hubungan hukum dari jual beli menjadi sewa menyewa serta klaim pembayaran dan biaya renovasi, sehingga menuntut pengembalian kerugian dan pernyataan sah jual beli awal. Tergugat membantah hal tersebut dengan menyatakan perjanjian jual beli telah dibatalkan secara sah menjadi sewa menyewa dan Penggugat tidak mengosongkan properti. Majelis Hakim menerima eksepsi obscur libel yang diajukan Tergugat karena dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Akibatnya, gugatan Rekonvensi dari Tergugat I-III juga dinyatakan tidak dapat diterima secara asesor, dan perkara tidak diperiksa lebih lanjut pada pokoknya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan adanya kesepakatan jual beli tanggal 1 September 2015 dengan harga Rp15,5 miliar yang kemudian dibatalkan dan diubah menjadi perjanjian sewa menyewa.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah membayar total Rp9,275 miliar, success fee Rp100 juta, dan biaya renovasi Rp3,5 miliar.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil gugatan dengan menyatakan jual beli awal telah dibatalkan secara sah menjadi sewa menyewa yang sah.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan Penggugat berstatus penyewa itikad buruk yang tidak mengosongkan objek setelah masa sewa berakhir.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I-III mengajukan gugatan Rekonvensi menuntut Penggugat mengosongkan objek dan membayar kerugian materiil serta immateril.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan menerima eksepsi obscur libel karena dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas akibat kerancuan antara dalil jual beli, sewa menyewa, dan pengelolaan properti.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena eksepsi obscur libel diterima.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima secara asesor karena gugatan Konvensi tidak dapat diterima.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka dan biaya renovasi untuk beli rumah, tapi sekarang malah dianggap sewa dan diminta keluar, apakah uang saya bisa kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 35040, + "candidates": [ + "Pasal 532 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 532 KUHPerdata", + "text": "Pasal 532: Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegarignya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang besit digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 532 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang besit (pemilikan) dalam itikad buruk. Meskipun sengketa melibatkan penguasaan tanah, pertanyaan fokus pada pengembalian uang akibat perubahan status perjanjian (jual beli menjadi sewa) dan pembatalan kesepakatan. Pasal 532 tidak mengatur hak klaim pengembalian uang atau akibat hukum dari pembatalan perjanjian, melainkan hanya konsekuensi bagi pemegang besit yang dikalahkan dalam gugatan. Fakta perubahan status jual beli-sewa tidak secara langsung memicu analisis itikad buruk besit sebagai jawaban utama atas pertanyaan pengembalian uang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan (perjanjian). Pertanyaan menyangkut adanya kesepakatan awal (jual beli) yang kemudian berubah atau dibatalkan menjadi sewa. Untuk menentukan apakah uang harus dikembalikan, hakim perlu menilai apakah ada persetujuan yang sah antara para pihak dan bagaimana akibat hukum dari perubahan atau pembatalan persetujuan tersebut. Ini adalah dasar substantif untuk menilai hubungan hukum yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam sengketa ini, ada perdebatan mengenai validitas Kesepakatan Jual Beli dan perubahan statusnya menjadi Sewa Menyewa. Untuk menjawab apakah uang bisa kembali, perlu dinilai apakah perjanjian awal (jual beli) atau perjanjian baru (sewa) memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jika perjanjian batal atau tidak sah, akibat hukumnya (pengembalian uang) perlu ditelusuri. Pasal ini menjadi kerangka untuk menilai validitas dasar klaim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pertanyaan menyangkut apakah pihak lain dapat sepihak mengubah status dari jual beli menjadi sewa dan meminta keluar. Pasal 1338 menjadi prinsip utama untuk menilai apakah tindakan mengubah perjanjian atau membatalkan kesepakatan tanpa kesepakatan bersama adalah sah. Ini langsung berkaitan dengan hak pengguna untuk mempertahankan posisi atau menuntut pengembalian uang jika perjanjian dilanggar/dibatalkan sepihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Penggugat dalam perkara ini (dan pertanyaan awam) menuduh pihak lain melakukan perbuatan melawan hukum karena mengubah status jual beli menjadi sewa dan meminta keluar setelah menerima pembayaran. Meskipun gugatan gugur karena obscuur libel, pasal 1365 adalah teori hukum substantif yang didalilkan untuk menuntut ganti rugi (pengembalian uang) atas kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pasal ini relevan secara substantif dengan masalah yang diajukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli. Pertanyaan secara eksplisit menyebutkan 'beli rumah' dan 'uang muka'. Untuk menentukan hak pengembalian uang, perlu ditegaskan terlebih dahulu apakah hubungan hukum awal adalah jual beli sesuai definisi ini. Jika terbukti ada jual beli, maka hak pengembalian uang (restitutie) muncul jika perjanjian batal. Pasal ini relevan sebagai dasar klasifikasi objek sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menyatakan jual beli terjadi sejak tercapainya kesepakatan, terlepas dari penyerahan barang atau pembayaran harga. Ini relevan karena pertanyaan menyangkut pembayaran uang muka dan biaya renovasi. Pasal ini membantu menilai kapan hak dan kewajiban para pihak timbul. Jika jual beli sudah terjadi berdasarkan kesepakatan, maka pembatalan sepihak atau perubahan status menjadi sewa oleh satu pihak tanpa persetujuan menjadi isu hukum yang krusial untuk menentukan hak pengembalian uang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 66005, + "completion_tokens": 3126 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_162_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_162_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f83f0c0c07f6c41551d19f503edbaa21ee3b448b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_162_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,217 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_162_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 84, + "timings": { + "parse": 0.131, + "classify": 0.0, + "condense": 214.469, + "read": 160.875, + "query": 5.251, + "relevance": 100.694, + "total": 481.419 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 258874, + "marked_chars": 259621 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp1.984.600,-- (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam\nratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami,\nRudi Fakhrudin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji,\nS.H., M.H., dan Deny Riswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim\nAnggota tersebut, Hariyanti Paelori, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti,\nserta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2 dan kuasa\nTergugat 3, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman 83 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 83\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putus" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134915, + "summary": "Penggugat Antonius Suryanto menggugat Tergugat I (Bank OCBC NISP), Tergugat II (KPKNL Jakarta I), Tergugat III (Rudy Halim), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Jakarta Utara) atas perbuatan melawan hukum terkait lelang SHM No. 4362/Kelapa Gading Barat. Penggugat dalil bahwa ia beritikad baik dengan membayar pokok pinjaman, namun Bank menolak restrukturisasi dan melakukan lelang tanpa appraisal serta nilai limit di bawah NJOP, sehingga lelang cacat yuridis dan merugikan Penggugat sebesar Rp4,8 miliar (selisih appraisal Rp21,7 miliar dengan harga lelang Rp16,8 miliar) serta kerugian immateriil Rp15 miliar [HAL 3-16]. Tergugat I membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan PTUN untuk pembatalan balik nama) dan obscur libel, serta dalil pokok bahwa Penggugat wanprestasi setelah restrukturisasi, sehingga eksekusi lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT sah secara hukum; nilai limit lelang ulang Rp16,8 miliar ditetapkan berdasarkan penilaian KJPP Asmawi (Nilai Likuidasi Rp12,3 miliar) yang sah menurut PMK No. 213/2020, bukan appraisal KJPP Rizki yang tidak relevan [HAL 17-32]. Tergugat II membantah dengan eksepsi error in persona, menyatakan tanggung jawab lelang ada pada Penjual (Bank) sesuai PMK Lelang, dan proses lelang telah memenuhi prosedur formal serta melindungi pembeli beritikad baik [HAL 33-43]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 126206, + "summary": "Penggugat Antonius Suryanto menggugat Tergugat I (Bank OCBC NISP), Tergugat II (KPKNL Jakarta I), Tergugat III (Rudy Halim), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Jakarta Utara) atas perbuatan melawan hukum terkait lelang SHM No. 4362/Kelapa Gading Barat. Penggugat dalil bahwa ia beritikad baik dengan membayar pokok pinjaman, namun Bank menolak restrukturisasi dan melakukan lelang tanpa appraisal serta nilai limit di bawah NJOP, sehingga lelang cacat yuridis dan merugikan Penggugat sebesar Rp4,8 miliar (selisih appraisal Rp21,7 miliar dengan harga lelang Rp16,8 miliar) serta kerugian immateriil Rp15 miliar [HAL 3-16]. Tergugat I membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan PTUN untuk pembatalan balik nama) dan obscur libel, serta dalil pokok bahwa Penggugat wanprestasi setelah restrukturisasi, sehingga eksekusi lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT sah secara hukum; nilai limit lelang ulang Rp16,8 miliar ditetapkan berdasarkan penilaian KJPP Asmawi (Nilai Likuidasi Rp12,3 miliar) yang sah menurut PMK No. 213/2020, bukan appraisal KJPP Rizki yang tidak relevan [HAL 17-32]. Tergugat II membantah dengan eksepsi error in persona, menyatakan tanggung jawab lelang ada pada Penjual (Bank) sesuai PMK Lelang, dan proses lelang telah memenuhi prosedur formal serta melindungi pembeli beritikad baik [HAL 33-43]. Tergugat II menolak dalil Penggugat bahwa tidak dilakukan taksasi dan penjualan di bawah harga appraisal, dengan menegaskan bahwa penetapan Nilai Limit adalah kewenangan mutlak Penjual (Tergugat I) sesuai Pasal 47 dan 48 PMK Lelang, yang ditetapkan berdasarkan laporan penilaian KJPP Asmawi tanggal 9 Juni 2022, di mana nilai limit lelang ulang Rp16,8 miliar melebihi nilai likuidasi aset sehingga memenuhi Pasal 51 PMK Lelang [HAL 44]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi dan uang paksa (dwangsom) karena dianggap tidak berdasarkan hukum, tidak disertai pembuktian rinci kerugian, dan dwangsom tidak berlaku untuk perkara perbuatan melawan hukum atau pembayaran uang [HAL 45-46]. Tergugat III membantah dengan eksepsi obscur libel akibat pertentangan posita dan petitum serta ketidakjelasan objek sengketa, serta dalil pokok bahwa gugatan Penggugat salah kaprah karena seharusnya mengajukan perlawanan dalam eksekusi pengosongan, bukan gugatan PMH; Tergugat III juga menyoroti bahwa Penggugat menggunakan PMK No. 27/2016 yang telah dicabut oleh PMK No. 213/2020, padahal lelang telah dilakukan sesuai PMK 213/2020 yang mewajibkan nilai limit berdasarkan penilaian penilai independen (KJPP Asmawi) dan mencantumkannya dalam pengumuman lelang, bukan surat pemberitahuan [HAL 47-57]. Tergugat III membantah unsur perbuatan melawan hukum (tidak ada perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian akibat perbuatan Tergugat III, dan hubungan kausal) serta menolak tuntutan dwangsom dan uitvoerbaar bij vooraad [HAL 55-58]. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat perjanjian kredit, surat peringatan, dan surat pemberitahuan lelang, serta saksi Tirta Winata Suryanto dan Umi Kulsum yang menyatakan nilai lelang di bawah NJOP dan tidak melihat nilai limit dalam surat pemberitahuan [HAL 58-61]. Tergugat I, II, dan III mengajukan bukti surat yang meliputi perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan, surat peringatan, laporan penilaian KJPP Asmawi, surat permohonan dan penetapan jadwal lelang, pengumuman lelang, serta risalah lelang yang menunjukkan Tergugat III sebagai pemenang lelang dengan harga Rp16,874 miliar [HAL 62-68]. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat syarat materiil karena mendasarkan diri pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 112 PMK Nomor 213/PMK.06/2020, sehingga peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi [HAL 81-83]. Dengan demikian, Majelis Hakim memutus: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.984.600,- [HAL 83-84]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Antonius Suryanto menggugat Tergugat I (Bank OCBC NISP), Tergugat II (KPKNL Jakarta I), Tergugat III (Rudy Halim), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Jakarta Utara) atas perbuatan melawan hukum terkait lelang SHM No. 4362/Kelapa Gading Barat. Penggugat dalil bahwa ia beritikad baik dengan membayar pokok pinjaman, namun Bank menolak restrukturisasi dan melakukan lelang tanpa appraisal serta nilai limit di bawah NJOP, sehingga lelang cacat yuridis dan merugikan Penggugat sebesar Rp4,8 miliar (selisih appraisal Rp21,7 miliar dengan harga lelang Rp16,8 miliar) serta kerugian immateriil Rp15 miliar [HAL 3-16]. Tergugat I membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan PTUN untuk pembatalan balik nama) dan obscur libel, serta dalil pokok bahwa Penggugat wanprestasi setelah restrukturisasi, sehingga eksekusi lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT sah secara hukum; nilai limit lelang ulang Rp16,8 miliar ditetapkan berdasarkan penilaian KJPP Asmawi (Nilai Likuidasi Rp12,3 miliar) yang sah menurut PMK No. 213/2020, bukan appraisal KJPP Rizki yang tidak relevan [HAL 17-32]. Tergugat II membantah dengan eksepsi error in persona, menyatakan tanggung jawab lelang ada pada Penjual (Bank) sesuai PMK Lelang, dan proses lelang telah memenuhi prosedur formal serta melindungi pembeli beritikad baik [HAL 33-43]. Tergugat II menolak dalil Penggugat bahwa tidak dilakukan taksasi dan penjualan di bawah harga appraisal, dengan menegaskan bahwa penetapan Nilai Limit adalah kewenangan mutlak Penjual (Tergugat I) sesuai Pasal 47 dan 48 PMK Lelang, yang ditetapkan berdasarkan laporan penilaian KJPP Asmawi tanggal 9 Juni 2022, di mana nilai limit lelang ulang Rp16,8 miliar melebihi nilai likuidasi aset sehingga memenuhi Pasal 51 PMK Lelang [HAL 44]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi dan uang paksa (dwangsom) karena dianggap tidak berdasarkan hukum, tidak disertai pembuktian rinci kerugian, dan dwangsom tidak berlaku untuk perkara perbuatan melawan hukum atau pembayaran uang [HAL 45-46]. Tergugat III membantah dengan eksepsi obscur libel akibat pertentangan posita dan petitum serta ketidakjelasan objek sengketa, serta dalil pokok bahwa gugatan Penggugat salah kaprah karena seharusnya mengajukan perlawanan dalam eksekusi pengosongan, bukan gugatan PMH; Tergugat III juga menyoroti bahwa Penggugat menggunakan PMK No. 27/2016 yang telah dicabut oleh PMK No. 213/2020, padahal lelang telah dilakukan sesuai PMK 213/2020 yang mewajibkan nilai limit berdasarkan penilaian penilai independen (KJPP Asmawi) dan mencantumkannya dalam pengumuman lelang, bukan surat pemberitahuan [HAL 47-57]. Tergugat III membantah unsur perbuatan melawan hukum (tidak ada perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian akibat perbuatan Tergugat III, dan hubungan kausal) serta menolak tuntutan dwangsom dan uitvoerbaar bij vooraad [HAL 55-58]. Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat perjanjian kredit, surat peringatan, dan surat pemberitahuan lelang, serta saksi Tirta Winata Suryanto dan Umi Kulsum yang menyatakan nilai lelang di bawah NJOP dan tidak melihat nilai limit dalam surat pemberitahuan [HAL 58-61]. Tergugat I, II, dan III mengajukan bukti surat yang meliputi perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan, surat peringatan, laporan penilaian KJPP Asmawi, surat permohonan dan penetapan jadwal lelang, pengumuman lelang, serta risalah lelang yang menunjukkan Tergugat III sebagai pemenang lelang dengan harga Rp16,874 miliar [HAL 62-68]. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat syarat materiil karena mendasarkan diri pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 112 PMK Nomor 213/PMK.06/2020, sehingga peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi [HAL 81-83]. Dengan demikian, Majelis Hakim memutus: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.984.600,- [HAL 83-84]." + }, + "read": { + "input_chars": 4053, + "frame": "Penggugat Antonius Suryanto menggugat Tergugat I (Bank OCBC NISP), Tergugat II (KPKNL Jakarta I), Tergugat III (Rudy Halim), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Jakarta Utara) atas perbuatan melawan hukum terkait lelang Sertifikat Hak Milik No. 4362/Kelapa Gading Barat. Penggugat meminta pengabulan gugatan berupa ganti rugi materiil sebesar Rp4,8 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp15 miliar. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mendasarkan diri pada peraturan yang telah dicabut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait lelang Sertifikat Hak Milik No. 4362/Kelapa Gading Barat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III sebagai pemenang lelang.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa ia beritikad baik dengan membayar pokok pinjaman namun Bank menolak restrukturisasi dan melakukan lelang tanpa appraisal serta nilai limit di bawah NJOP.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp4,8 miliar akibat selisih antara nilai appraisal Rp21,7 miliar dengan harga lelang Rp16,8 miliar.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp15 miliar.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah gugatan dengan dalil Penggugat wanprestasi setelah restrukturisasi sehingga eksekusi lelang sah secara hukum.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II dalil bahwa penetapan nilai limit lelang ulang sebesar Rp16,8 miliar didasarkan pada laporan penilaian KJPP Asmawi yang sah menurut peraturan terbaru.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III membantah gugatan dengan dalil bahwa lelang telah dilakukan sesuai dengan peraturan terbaru yang mewajibkan nilai limit berdasarkan penilaian penilai independen.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalam pembuktiannya mengajukan bukti surat perjanjian kredit, surat peringatan, surat pemberitahuan lelang, serta kesaksian bahwa nilai lelang di bawah NJOP.", + "page": 58, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, dan III dalam pembuktiannya mengajukan bukti laporan penilaian KJPP Asmawi, pengumuman lelang, dan risalah lelang yang menunjukkan Tergugat III sebagai pemenang dengan harga Rp16,874 miliar.", + "page": 62, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mendasarkan diri pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 112 PMK Nomor 213/PMK.06/2020.", + "page": 81, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim memutus gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat syarat materiil akibat penggunaan peraturan yang tidak berlaku.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Antonius Suryanto menggugat Tergugat I (Bank OCBC NISP), Tergugat II (KPKNL Jakarta I), Tergugat III (Rudy Halim), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Jakarta Utara) atas perbuatan melawan hukum terkait lelang Sertifikat Hak Milik No. 4362/Kelapa Gading Barat. Penggugat dalil bahwa ia beritikad baik dengan membayar pokok pinjaman, namun Bank menolak restrukturisasi dan melakukan lelang tanpa appraisal serta nilai limit di bawah NJOP, sehingga lelang cacat yuridis dan merugikan Penggugat sebesar Rp4,8 miliar serta kerugian immateriil Rp15 miliar. Tergugat I, II, dan III membantah gugatan tersebut dengan berbagai dalil, termasuk wanprestasi Penggugat, keabsahan prosedur lelang berdasarkan peraturan terbaru, dan kesalahan bentuk gugatan. Dalam pembuktian, kedua pihak mengajukan berbagai surat dan kesaksian terkait perjanjian kredit, penilaian aset, dan proses lelang. Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat syarat materiil karena mendasarkan diri pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 112 PMK Nomor 213/PMK.06/2020. Dengan demikian, Majelis Hakim memutus gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Antonius Suryanto menggugat Tergugat I (Bank OCBC NISP), Tergugat II (KPKNL Jakarta I), Tergugat III (Rudy Halim), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Jakarta Utara) atas perbuatan melawan hukum terkait lelang Sertifikat Hak Milik No. 4362/Kelapa Gading Barat. Penggugat dalil bahwa ia beritikad baik dengan membayar pokok pinjaman, namun Bank menolak restrukturisasi dan melakukan lelang tanpa appraisal serta nilai limit di bawah NJOP, sehingga lelang cacat yuridis dan merugikan Penggugat sebesar Rp4,8 miliar serta kerugian immateriil Rp15 miliar. Tergugat I, II, dan III membantah gugatan tersebut dengan berbagai dalil, termasuk wanprestasi Penggugat, keabsahan prosedur lelang berdasarkan peraturan terbaru, dan kesalahan bentuk gugatan. Dalam pembuktian, kedua pihak mengajukan berbagai surat dan kesaksian terkait perjanjian kredit, penilaian aset, dan proses lelang. Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat syarat materiil karena mendasarkan diri pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 112 PMK Nomor 213/PMK.06/2020. Dengan demikian, Majelis Hakim memutus gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait lelang Sertifikat Hak Milik No. 4362/Kelapa Gading Barat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III sebagai pemenang lelang.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa ia beritikad baik dengan membayar pokok pinjaman namun Bank menolak restrukturisasi dan melakukan lelang tanpa appraisal serta nilai limit di bawah NJOP.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp4,8 miliar akibat selisih antara nilai appraisal Rp21,7 miliar dengan harga lelang Rp16,8 miliar.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp15 miliar.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah gugatan dengan dalil Penggugat wanprestasi setelah restrukturisasi sehingga eksekusi lelang sah secara hukum.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II dalil bahwa penetapan nilai limit lelang ulang sebesar Rp16,8 miliar didasarkan pada laporan penilaian KJPP Asmawi yang sah menurut peraturan terbaru.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III membantah gugatan dengan dalil bahwa lelang telah dilakukan sesuai dengan peraturan terbaru yang mewajibkan nilai limit berdasarkan penilaian penilai independen.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalam pembuktiannya mengajukan bukti surat perjanjian kredit, surat peringatan, surat pemberitahuan lelang, serta kesaksian bahwa nilai lelang di bawah NJOP.", + "page": 58, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, dan III dalam pembuktiannya mengajukan bukti laporan penilaian KJPP Asmawi, pengumuman lelang, dan risalah lelang yang menunjukkan Tergugat III sebagai pemenang dengan harga Rp16,874 miliar.", + "page": 62, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mendasarkan diri pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 112 PMK Nomor 213/PMK.06/2020.", + "page": 81, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim memutus gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat syarat materiil akibat penggunaan peraturan yang tidak berlaku.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang pokok ke bank tapi ditolak restrukturisasi, lalu tanah saya dilelang murah tanpa penilaian adil, kenapa gugatan saya ditolak pakai aturan lama?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 45795, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai) dalam hubungan kontraktual. Meskipun pertanyaan menyebutkan penolakan restrukturisasi utang, gugatan utama yang diperiksa dalam putusan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait lelang, bukan wanprestasi. Putusan menolak gugatan karena cacat materiil (menggunakan aturan lama), bukan karena analisis unsur lalai debitur. Pasal ini tidak menjadi dasar substantif untuk menjawab mengapa gugatan PMH ditolak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan dan putusan berfokus pada sah/tidaknya pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan unsur PMH, bukan pada validitas pembentukan perjanjian kredit awal. Tidak ada dalil atau pertimbangan hukum yang menguji syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur asas konsensualitas dan itikad baik dalam perjanjian. Meskipun berkaitan dengan kekuatan perjanjian, putusan menolak gugatan karena Penggugat mendasarkan dalilnya pada peraturan yang sudah dicabut (PMK 27/2016), bukan karena pelanggaran itikad baik dalam perjanjian. Pasal ini tidak menjadi kerangka utama analisis hakim dalam menolak gugatan PMH." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama dari gugatan Penggugat (Perbuatan Melawan Hukum). Pertanyaan awam menanyakan alasan penolakan gugatan terkait lelang yang dianggap tidak adil. Putusan secara eksplisit menguji apakah perbuatan Tergugat memenuhi unsur Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas). Hakim menolak gugatan karena perbuatan tersebut terbukti sah menurut hukum (tidak melawan hukum) dan dalil Penggugat didasarkan pada aturan yang sudah tidak berlaku. Jadi, isi pasal ini sangat relevan untuk menjawab pertanyaan substantif tentang dasar penolakan gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 89495, + "completion_tokens": 3279 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_167_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_167_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c050ca5c6c54daeb737c87aef907a4bcba9d9a6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_167_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,318 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_167_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 78, + "timings": { + "parse": 0.207, + "classify": 0.0, + "condense": 243.041, + "read": 105.867, + "query": 4.791, + "relevance": 232.086, + "total": 585.991 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 223265, + "marked_chars": 223958 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\nDALAM KONVENSI\nDalam Eksepsi\nMenolak eksepsi Tergugat I, \nDalam Pokok Perkara\n1.\nMengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari\nAlm. Djong Djun Sjin yang meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober\n2021;\n3.\nMenyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah Pemegang\nHak Mutlak (Legitime Portie) dari warisan Alm. Djong Djun Sjin;\n4.\nMenyatakan Penggugat III adalah Pemegang hak atas bagian\nharta bersama dari perkawinannya dengan Alm. Djong Djun Sjin;\n5.\nMenyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan\nPerbuatan Melawan Hukum;\n6.\nMenyatakan Akta Wasiat No. 53 tanggal 24 Maret 2021 No.\nAHU. 2-AH.04.02-43794 yang dibuat oleh Tergugat I batal demi\nhukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;\n7.\nMenghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada\nPutusan ini;\n8.\nMenolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;\nDALAM REKONVENSI\nMenolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\nMenghukum para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi secara\ntanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat\nditetapkan sejumlah Rp. 1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu\nribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023,\nHalaman 76 dari 78 Putusan Nomor: 167/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134985, + "summary": "Ny. Dita Ng, Ny. Rina, dan Ny. Sjuk Kim (Penggugat I, II, III) menggugat Ny. Stephanie Wilamarta (Tergugat I/Notaris), Tn. Bong Siau Fen (Tergugat II), dan Kemenkumham (Turut Tergugat) untuk membatalkan Akta Wasiat No. 53 tanggal 24 Maret 2021 yang mewariskan seluruh harta Alm. Djong Djun Sjin kepada Tergugat II [HAL 1-2]. Penggugat dalil bahwa mereka adalah ahli waris sah dari pernikahan adat 1977 dengan Ny. Sjuk Kim, sehingga Penggugat I dan II berhak atas *Legitime Portie* dan Ny. Sjuk Kim berhak atas 50% harta bersama [HAL 3-6]. Wasiat tersebut didalilkan melanggar hukum karena mewariskan harta bersama tanpa persetujuan Ny. Sjuk Kim dan menghilangkan hak mutlak anak kandung, serta dibuat saat Alm. Djong Djun Sjin sakit dan tidak didampingi keluarga [HAL 7-16]. Penggugat juga menyangkal pernikahan kedua Alm. Djong Djun Sjin dengan Ny. Yulia Dewi Kusuma (ibu Tergugat II) karena dianggap palsu dan melanggar UU Perkawinan, serta menuntut pembatalan wasiat, penghapusan dari daftar wasiat Turut Tergugat, serta ganti rugi Rp 750 juta dari Tergugat I dan Rp 2 miliar dari Tergugat II [HAL 17-18].\n\nTergugat I membantah perbuatan melawan hukum dengan dalil hanya menjalankan kewenangan notaris atas inisiatif Pewaris, bahwa Pewaris cakap bernalar saat membuat wasiat, dan prosedur pembuatan akta telah sesuai UUJN [HAL 19-29]. Tergugat I juga mengajukan Rekonvensi menuntut ganti rugi materiil Rp 150 juta dan immateriil Rp 1 miliar karena reputasi dan biaya advokat [HAL 30-33]. Tergugat II membantah status Penggugat sebagai ahli waris sah karena pernikahan Penggugat III tidak tercatat secara resmi, dan mengklaim dirinya sebagai anak sah dari pernikahan sah Alm. Djong Djun Sjin dengan Ny. Julia Dewi Kusuma Dardiati yang diakui hukum [HAL 34-36]. Tergugat II dalil bahwa ia berhak atas *Legitime Portie* sebagai anak dari pernikahan sah, bahwa wasiat dibuat atas kehendak sendiri Pewaris yang sehat, serta bahwa harta wasiat masih dikuasai Penggugat sehingga Penggugat gagal menjalankan amanah sebagai pelaksana wasiat [HAL 37-48]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 90473, + "summary": "Ny. Dita Ng, Ny. Rina, dan Ny. Sjuk Kim (Penggugat I, II, III) menggugat Ny. Stephanie Wilamarta (Tergugat I/Notaris), Tn. Bong Siau Fen (Tergugat II), dan Kemenkumham (Turut Tergugat) untuk membatalkan Akta Wasiat No. 53 tanggal 24 Maret 2021 yang mewariskan seluruh harta Alm. Djong Djun Sjin kepada Tergugat II [HAL 1-2]. Penggugat dalil bahwa mereka adalah ahli waris sah dari pernikahan adat 1977 dengan Ny. Sjuk Kim, sehingga Penggugat I dan II berhak atas *Legitime Portie* dan Ny. Sjuk Kim berhak atas 50% harta bersama [HAL 3-6]. Wasiat tersebut didalilkan melanggar hukum karena mewariskan harta bersama tanpa persetujuan Ny. Sjuk Kim dan menghilangkan hak mutlak anak kandung, serta dibuat saat Alm. Djong Djun Sjin sakit dan tidak didampingi keluarga [HAL 7-16]. Penggugat juga menyangkal pernikahan kedua Alm. Djong Djun Sjin dengan Ny. Yulia Dewi Kusuma (ibu Tergugat II) karena dianggap palsu dan melanggar UU Perkawinan, serta menuntut pembatalan wasiat, penghapusan dari daftar wasiat Turut Tergugat, serta ganti rugi Rp 750 juta dari Tergugat I dan Rp 2 miliar dari Tergugat II [HAL 17-18]. Tergugat I membantah perbuatan melawan hukum dengan dalil hanya menjalankan kewenangan notaris atas inisiatif Pewaris, bahwa Pewaris cakap bernalar saat membuat wasiat, dan prosedur pembuatan akta telah sesuai UUJN [HAL 19-29]. Tergugat I juga mengajukan Rekonvensi menuntut ganti rugi materiil Rp 150 juta dan immateriil Rp 1 miliar karena reputasi dan biaya advokat [HAL 30-33]. Tergugat II membantah status Penggugat sebagai ahli waris sah karena pernikahan Penggugat III tidak tercatat secara resmi, dan mengklaim dirinya sebagai anak sah dari pernikahan sah Alm. Djong Djun Sjin dengan Ny. Julia Dewi Kusuma Dardiati yang diakui hukum [HAL 34-36]. Tergugat II dalil bahwa ia berhak atas *Legitime Portie* sebagai anak dari pernikahan sah, bahwa wasiat dibuat atas kehendak sendiri Pewaris yang sehat, serta bahwa harta wasiat masih dikuasai Penggugat sehingga Penggugat gagal menjalankan amanah sebagai pelaksana wasiat [HAL 37-48]. Tergugat II dalam rekonvensi menuntut agar Penggugat menyerahkan harta wasiat (termasuk Hak Milik No. 717/718/719 Cikopo dan sertifikat lainnya) serta menjalankan kewajiban sebagai pelaksana wasiat berdasarkan Pasal 1007 KUHPerdata, dengan dalil penguasaan harta oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 48-49]. Turut Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena pelaporan wasiat adalah tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan PTUN, namun eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim [HAL 50-56]. Dalam pemeriksaan fakta, Majelis Hakim menetapkan fakta yang tidak disangkal: Penggugat I dan II adalah anak kandung Penggugat III dengan Alm. Djong Djun Sjin, Alm. meninggal 18 Oktober 2021, Tergugat I membuat Akta Wasiat No. 53, dan Tergugat II adalah penerima wasiat [HAL 68]. Berdasarkan bukti sertifikat tanah (P-11a s.d. P-11i), terbukti seluruh harta dalam wasiat diperoleh Alm. Djong Djun Sjin selama masa perkawinannya dengan Penggugat III (tahun 1996-2016), sehingga merupakan harta bersama menurut Pasal 35 UU No. 1/1974 [HAL 70-71]. Majelis Hakim memutuskan bahwa Akta Wasiat No. 53 batal demi hukum karena melanggar Pasal 36 UU No. 1/1974 (harta bersama butuh persetujuan kedua pihak), Pasal 903 KUHPerdata (wasiat atas harta bersama hanya boleh atas bagian masing-masing), dan Pasal 913 KUHPerdata (pelanggaran *Legitime Portie* anak garis lurus) [HAL 71-72]. Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memeriksa persetujuan harta bersama, dan Tergugat II juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menuntut pelaksanaan wasiat yang telah batal [HAL 73]. Tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan besaran kerugian, demikian pula gugatan rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II ditolak seluruhnya karena wasiat telah batal dan tuntutan biaya advokat tidak didukung hukum acara [HAL 74-75]. Amar putusan menyatakan Penggugat I dan II sebagai pemegang *Legitime Portie*, Penggugat III sebagai pemegang hak harta bersama, Akta Wasiat No. 53 batal demi hukum, Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum, Turut Tergugat tunduk pada putusan, serta para Tergugat membayar biaya perkara Rp 1.421.000,00 secara tanggung renteng [HAL 76-77]." + } + ], + "final_summary": "Ny. Dita Ng, Ny. Rina, dan Ny. Sjuk Kim (Penggugat I, II, III) menggugat Ny. Stephanie Wilamarta (Tergugat I/Notaris), Tn. Bong Siau Fen (Tergugat II), dan Kemenkumham (Turut Tergugat) untuk membatalkan Akta Wasiat No. 53 tanggal 24 Maret 2021 yang mewariskan seluruh harta Alm. Djong Djun Sjin kepada Tergugat II [HAL 1-2]. Penggugat dalil bahwa mereka adalah ahli waris sah dari pernikahan adat 1977 dengan Ny. Sjuk Kim, sehingga Penggugat I dan II berhak atas *Legitime Portie* dan Ny. Sjuk Kim berhak atas 50% harta bersama [HAL 3-6]. Wasiat tersebut didalilkan melanggar hukum karena mewariskan harta bersama tanpa persetujuan Ny. Sjuk Kim dan menghilangkan hak mutlak anak kandung, serta dibuat saat Alm. Djong Djun Sjin sakit dan tidak didampingi keluarga [HAL 7-16]. Penggugat juga menyangkal pernikahan kedua Alm. Djong Djun Sjin dengan Ny. Yulia Dewi Kusuma (ibu Tergugat II) karena dianggap palsu dan melanggar UU Perkawinan, serta menuntut pembatalan wasiat, penghapusan dari daftar wasiat Turut Tergugat, serta ganti rugi Rp 750 juta dari Tergugat I dan Rp 2 miliar dari Tergugat II [HAL 17-18]. Tergugat I membantah perbuatan melawan hukum dengan dalil hanya menjalankan kewenangan notaris atas inisiatif Pewaris, bahwa Pewaris cakap bernalar saat membuat wasiat, dan prosedur pembuatan akta telah sesuai UUJN [HAL 19-29]. Tergugat I juga mengajukan Rekonvensi menuntut ganti rugi materiil Rp 150 juta dan immateriil Rp 1 miliar karena reputasi dan biaya advokat [HAL 30-33]. Tergugat II membantah status Penggugat sebagai ahli waris sah karena pernikahan Penggugat III tidak tercatat secara resmi, dan mengklaim dirinya sebagai anak sah dari pernikahan sah Alm. Djong Djun Sjin dengan Ny. Julia Dewi Kusuma Dardiati yang diakui hukum [HAL 34-36]. Tergugat II dalil bahwa ia berhak atas *Legitime Portie* sebagai anak dari pernikahan sah, bahwa wasiat dibuat atas kehendak sendiri Pewaris yang sehat, serta bahwa harta wasiat masih dikuasai Penggugat sehingga Penggugat gagal menjalankan amanah sebagai pelaksana wasiat [HAL 37-48]. Tergugat II dalam rekonvensi menuntut agar Penggugat menyerahkan harta wasiat (termasuk Hak Milik No. 717/718/719 Cikopo dan sertifikat lainnya) serta menjalankan kewajiban sebagai pelaksana wasiat berdasarkan Pasal 1007 KUHPerdata, dengan dalil penguasaan harta oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 48-49]. Turut Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena pelaporan wasiat adalah tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan PTUN, namun eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim [HAL 50-56]. Dalam pemeriksaan fakta, Majelis Hakim menetapkan fakta yang tidak disangkal: Penggugat I dan II adalah anak kandung Penggugat III dengan Alm. Djong Djun Sjin, Alm. meninggal 18 Oktober 2021, Tergugat I membuat Akta Wasiat No. 53, dan Tergugat II adalah penerima wasiat [HAL 68]. Berdasarkan bukti sertifikat tanah (P-11a s.d. P-11i), terbukti seluruh harta dalam wasiat diperoleh Alm. Djong Djun Sjin selama masa perkawinannya dengan Penggugat III (tahun 1996-2016), sehingga merupakan harta bersama menurut Pasal 35 UU No. 1/1974 [HAL 70-71]. Majelis Hakim memutuskan bahwa Akta Wasiat No. 53 batal demi hukum karena melanggar Pasal 36 UU No. 1/1974 (harta bersama butuh persetujuan kedua pihak), Pasal 903 KUHPerdata (wasiat atas harta bersama hanya boleh atas bagian masing-masing), dan Pasal 913 KUHPerdata (pelanggaran *Legitime Portie* anak garis lurus) [HAL 71-72]. Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memeriksa persetujuan harta bersama, dan Tergugat II juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menuntut pelaksanaan wasiat yang telah batal [HAL 73]. Tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan besaran kerugian, demikian pula gugatan rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II ditolak seluruhnya karena wasiat telah batal dan tuntutan biaya advokat tidak didukung hukum acara [HAL 74-75]. Amar putusan menyatakan Penggugat I dan II sebagai pemegang *Legitime Portie*, Penggugat III sebagai pemegang hak harta bersama, Akta Wasiat No. 53 batal demi hukum, Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum, Turut Tergugat tunduk pada putusan, serta para Tergugat membayar biaya perkara Rp 1.421.000,00 secara tanggung renteng [HAL 76-77]." + }, + "read": { + "input_chars": 4307, + "frame": "Ny. Dita Ng, Ny. Rina, dan Ny. Sjuk Kim menggugat Ny. Stephanie Wilamarta, Tn. Bong Siau Fen, dan Kemenkumham untuk membatalkan Akta Wasiat No. 53 yang mewariskan harta Alm. Djong Djun Sjin kepada Tn. Bong Siau Fen. Sengketa inti mengenai keabsahan wasiat yang dianggap melanggar hak waris sah dan harta bersama, serta tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II adalah anak kandung Penggugat III dengan Alm. Djong Djun Sjin.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alm. Djong Djun Sjin meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I membuat Akta Wasiat No. 53 yang menunjuk Tergugat II sebagai penerima wasiat.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II adalah penerima wasiat dalam Akta Wasiat No. 53.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh harta yang diwariskan dalam wasiat diperoleh oleh Alm. Djong Djun Sjin selama masa perkawinannya dengan Penggugat III.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang memerlukan persetujuan kedua pihak untuk diwariskan.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Wasiat No. 53 batal demi hukum karena mewariskan harta bersama tanpa persetujuan pasangan dan melanggar hak legitimasi anak.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memeriksa persetujuan harta bersama dalam pembuatan akta wasiat.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena menuntut pelaksanaan wasiat yang telah dinyatakan batal.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dari Penggugat ditolak karena tidak dapat membuktikan besaran kerugian.", + "page": 74, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II ditolak seluruhnya karena wasiat telah batal dan tuntutan biaya advokat tidak didukung hukum acara.", + "page": 74, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Ny. Dita Ng, Ny. Rina, dan Ny. Sjuk Kim menggugat Ny. Stephanie Wilamarta, Tn. Bong Siau Fen, dan Kemenkumham untuk membatalkan Akta Wasiat No. 53 yang mewariskan harta Alm. Djong Djun Sjin kepada Tn. Bong Siau Fen, dengan dalilan bahwa wasiat tersebut melanggar hak legitimasi dan harta bersama. Majelis Hakim menetapkan bahwa harta yang diwariskan merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Alm. Djong Djun Sjin dengan Ny. Sjuk Kim, sehingga pembatalan wasiat dilakukan karena dibuat tanpa persetujuan pasangan dan melanggar hak legitimasi anak. Akta Wasiat No. 53 dinyatakan batal demi hukum, dan kedua Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, tuntutan ganti rugi dari Penggugat serta gugatan rekonvensi dari para Tergugat ditolak karena ketidakmampuan membuktikan kerugian atau tidak adanya dasar hukum yang kuat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Ny. Dita Ng, Ny. Rina, dan Ny. Sjuk Kim menggugat Ny. Stephanie Wilamarta, Tn. Bong Siau Fen, dan Kemenkumham untuk membatalkan Akta Wasiat No. 53 yang mewariskan harta Alm. Djong Djun Sjin kepada Tn. Bong Siau Fen, dengan dalilan bahwa wasiat tersebut melanggar hak legitimasi dan harta bersama. Majelis Hakim menetapkan bahwa harta yang diwariskan merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Alm. Djong Djun Sjin dengan Ny. Sjuk Kim, sehingga pembatalan wasiat dilakukan karena dibuat tanpa persetujuan pasangan dan melanggar hak legitimasi anak. Akta Wasiat No. 53 dinyatakan batal demi hukum, dan kedua Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, tuntutan ganti rugi dari Penggugat serta gugatan rekonvensi dari para Tergugat ditolak karena ketidakmampuan membuktikan kerugian atau tidak adanya dasar hukum yang kuat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II adalah anak kandung Penggugat III dengan Alm. Djong Djun Sjin.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alm. Djong Djun Sjin meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2021.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I membuat Akta Wasiat No. 53 yang menunjuk Tergugat II sebagai penerima wasiat.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II adalah penerima wasiat dalam Akta Wasiat No. 53.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh harta yang diwariskan dalam wasiat diperoleh oleh Alm. Djong Djun Sjin selama masa perkawinannya dengan Penggugat III.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang memerlukan persetujuan kedua pihak untuk diwariskan.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Wasiat No. 53 batal demi hukum karena mewariskan harta bersama tanpa persetujuan pasangan dan melanggar hak legitimasi anak.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memeriksa persetujuan harta bersama dalam pembuatan akta wasiat.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena menuntut pelaksanaan wasiat yang telah dinyatakan batal.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dari Penggugat ditolak karena tidak dapat membuktikan besaran kerugian.", + "page": 74, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II ditolak seluruhnya karena wasiat telah batal dan tuntutan biaya advokat tidak didukung hukum acara.", + "page": 74, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa wasiat ayah saya yang menunjuk orang lain sebagai penerima harta bersama dengan ibu saya dinyatakan batal demi hukum?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30918, + "candidates": [ + "Pasal 126 KUHPerdata", + "Pasal 128 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 895 KUHPerdata", + "Pasal 896 KUHPerdata", + "Pasal 903 KUHPerdata", + "Pasal 913 KUHPerdata", + "Pasal 914 KUHPerdata", + "Pasal 1005 KUHPerdata", + "Pasal 1007 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1332 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 126 KUHPerdata", + "text": "Pasal 126: Harta bersama bubar demi hukum: 1. karena kematian; 2. karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada; 3. karena perceraian; 4. karena pisah meja dan ranjang; 5. karena pemisahan harta. Akibat-akibat khusus dan pembubaran dalam hal-hal tersebut pada nomor 2°, 3°, 4°, dan 5°pasal ini, diatur dalam bab-bab yang membicarakan soal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 128 KUHPerdata", + "text": "Pasal 128: Setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + }, + { + "pasal": "Pasal 895 KUHPerdata", + "text": "Pasal 895: Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar." + }, + { + "pasal": "Pasal 896 KUHPerdata", + "text": "Pasal 896: Setiap orang dapat membuat surat wasiat, dan dapat mengambil keuntungan dan surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 903 KUHPerdata", + "text": "Pasal 903: Suami atau isteri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi, yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 913 KUHPerdata", + "text": "Pasal 913: Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat." + }, + { + "pasal": "Pasal 914 KUHPerdata", + "text": "Pasal 914: Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris." + }, + { + "pasal": "Pasal 1005 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1005: Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan seperti yang tercantum pada Pasal 935, ataupun dengan akta Notaris khusus. Ia dapat juga mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat menggantikannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1007 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1007: Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan, atau bagian tertentu daripadanya. Dalam hal pertama, penguasaan itu meliputi baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak. Penguasaan itu menurut hukum tidak akan berlangsung lebih lama daripada setahun, terhitung dari hari ketika para pelaksana dapat menguasai barang-barang itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1332 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1332: Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 126 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembubaran harta bersama (karena kematian, perceraian, dll). Meskipun kematian ayah memicu pembubaran harta bersama, sengketa utama bukan tentang status pembubaran harta, melainkan tentang keabsahan disposisi (wasiat) atas harta tersebut. Pasal ini tidak mengatur syarat keabsahan wasiat atau perlindungan terhadap bagian warisan wajib (legitime portie) yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 128 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembagian harta bersama setelah bubarnya. Ini adalah aturan umum pembagian aset, bukan aturan substantif yang menjawab mengapa wasiat yang melanggar hak istri atau anak dinyatakan batal. Putusan tidak menggunakan pasal ini sebagai dasar pembatalan wasiat." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak mewaris anak-anak dalam garis lurus. Meskipun anak adalah ahli waris, pasal ini tidak secara spesifik mengatur larangan wasiat yang melanggar *legitime portie* atau larangan wasiat atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan. Dasar pembatalan dalam putusan lebih spesifik merujuk pada Pasal 903 dan 913." + }, + { + "pasal": "Pasal 895 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kecakapan bernalar untuk membuat wasiat. Tidak ada dalil atau pertimbangan hukum dalam putusan yang menyoroti ketidakcakapan bernalar ayah (pewaris) sebagai alasan pembatalan. Sengketa berpusat pada objek harta (harta bersama) dan hak ahli waris, bukan kapasitas subjek." + }, + { + "pasal": "Pasal 896 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa yang dapat membuat wasiat. Sama seperti Pasal 895, ini tidak relevan karena tidak ada isu ketidakcakapan hukum (legal capacity) yang disengketakan dalam putusan. Putusan mengakui wasiat dibuat, tetapi batal karena substansinya melanggar hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 903 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung menjawab pertanyaan. Isi pasal menyatakan suami/istri hanya boleh mewasiatkan bagian mereka masing-masing dari harta bersama. Putusan secara eksplisit menyatakan wasiat batal karena ayah mewasiatkan seluruh harta bersama (termasuk bagian ibu) tanpa persetujuan ibu, sehingga melanggar Pasal 903." + }, + { + "pasal": "Pasal 913 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur *legitime portie* (bagian warisan wajib) yang tidak boleh dikurangi oleh wasiat. Putusan menyatakan wasiat batal karena melanggar hak mutlak anak-anak (Penggugat I dan II) atas *legitime portie* mereka sesuai Pasal 913. Ini adalah alasan substantif kedua mengapa wasiat dinyatakan batal demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 914 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur besaran persentase *legitime portie*. Meskipun terkait dengan konsep *legitime portie*, putusan tidak menggunakan perhitungan persentase dari pasal ini sebagai dasar utama pembatalan, melainkan prinsip larangan menetapkan sesuatu terhadap bagian tersebut (Pasal 913). Pasal 913 lebih langsung menjawab 'kenapa batal' (karena larangan), sedangkan 914 menjawab 'berapa bagiannya'. Dalam konteks relevansi substantif untuk pembatalan, 913 lebih krusial dan disebut secara eksplisit sebagai dasar pembatalan bersama 903." + }, + { + "pasal": "Pasal 1005 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pengangkatan pelaksana wasiat. Tidak relevan dengan alasan pembatalan wasiat karena pelanggaran harta bersama atau *legitime portie*." + }, + { + "pasal": "Pasal 1007 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penguasaan harta oleh pelaksana wasiat. Putusan menolak gugatan rekonvensi yang menuntut pelaksanaan wasiat, tetapi alasan penolakan adalah karena wasiatnya sendiri sudah batal. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum mengapa wasiat batal." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Wasiat bukan perjanjian, melainkan sepihak. Meskipun ada unsur 'sebab yang tidak terlarang', putusan tidak menganalisis wasiat berdasarkan syarat sahnya perjanjian umum, melainkan berdasarkan aturan khusus waris (Pasal 903 dan 913)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1332 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur objek persetujuan. Tidak relevan dengan sengketa waris dan wasiat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur sebab yang terlarang. Meskipun wasiat yang melanggar hukum bisa dianggap sebabnya terlarang, putusan menggunakan pasal khusus waris (903 dan 913) sebagai dasar hukum yang lebih spesifik dan langsung. Pasal 1337 bersifat umum dan tidak menjadi alasan utama dalam pertimbangan hakim untuk pembatalan wasiat ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun hakim menyatakan Notaris dan penerima wasiat melakukan perbuatan melawan hukum, pertanyaan awam adalah 'kenapa wasiatnya batal'. Alasan pembatalan wasiat adalah pelanggaran Pasal 903 dan 913. Pasal 1365 adalah konsekuensi hukum dari pembatalan tersebut (tanggung jawab ganti rugi/perbuatan melawan hukum), bukan dasar substantif pembatalan status hukum wasiat itu sendiri." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 903 KUHPerdata", + "Pasal 913 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 76994, + "completion_tokens": 4240 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_167_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_167_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..86b10950f2e25e7270d628f0bfd77f9c19febe0f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_167_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_167_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 108.733, + "query": 2.074, + "relevance": 48.706, + "total": 159.549 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 39010, + "marked_chars": 39109 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 39109, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak terhadap anak kandungnya yang bernama LYDIA, yang sebelumnya tidak tercatat sebagai anak sah dari Pemohon. Pemohon meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan LYDIA sebagai anak sah dari Pemohon dan istrinya, serta memerintahkan pencatatan pengesahan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkara ini diselesaikan melalui pemeriksaan pokok perkara dan permohonan dikabulkan seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah secara adat dengan BETTY TEH pada tanggal 24 Desember 1978.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan Pemohon dengan BETTY TEH dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 21 Desember 1987.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "LYDIA lahir pada tanggal 5 November 1980 dari hubungan Pemohon dan BETTY TEH.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Lahir LYDIA mencatatnya sebagai anak dari BETTY TEH dengan status tidak kawin, tanpa mencantumkan nama Pemohon sebagai ayah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada saat pencatatan perkawinan tahun 1987, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak kandungnya, namun hanya anak kedua (ANDREW) yang disahkan, sedangkan permohonan pengesahan LYDIA tidak diproses karena alasan keterlambatan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak lain dari Pemohon dan BETTY TEH, yaitu ANDREW dan VINCENT, telah disahkan secara hukum sebagai anak kandung Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon, Istri, dan LYDIA berdomisili di Jakarta Utara.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, BUDIARTO KONG, mengajukan permohonan pengesahan anak terhadap LYDIA, anak kandungnya yang lahir pada tahun 1980 dari pernikahan adatnya dengan BETTY TEH yang baru dicatatkan secara sipil pada tahun 1987. Permohonan ini diajukan karena pada saat pencatatan perkawinan tahun 1987, pengesahan LYDIA tidak diproses oleh Kantor Catatan Sipil akibat keterlambatan, sehingga dalam Akta Lahirnya LYDIA hanya tercatat sebagai anak sah dari ibunya tanpa nama ayah, berbeda dengan saudara-saudaranya yang telah disahkan. Pemohon mendalilkan bahwa ia telah mengakui LYDIA sebagai anak kandungnya dan menginginkan kepastian hukum agar LYDIA memiliki status yang sama dengan adik-adiknya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Pemohon, serta menetapkan fakta bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama dan negara, serta LYDIA adalah anak kandung Pemohon yang belum disahkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan LYDIA sebagai anak sah dari Pemohon dan BETTY TEH, serta memerintahkan pencatatan pengesahan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, BUDIARTO KONG, mengajukan permohonan pengesahan anak terhadap LYDIA, anak kandungnya yang lahir pada tahun 1980 dari pernikahan adatnya dengan BETTY TEH yang baru dicatatkan secara sipil pada tahun 1987. Permohonan ini diajukan karena pada saat pencatatan perkawinan tahun 1987, pengesahan LYDIA tidak diproses oleh Kantor Catatan Sipil akibat keterlambatan, sehingga dalam Akta Lahirnya LYDIA hanya tercatat sebagai anak sah dari ibunya tanpa nama ayah, berbeda dengan saudara-saudaranya yang telah disahkan. Pemohon mendalilkan bahwa ia telah mengakui LYDIA sebagai anak kandungnya dan menginginkan kepastian hukum agar LYDIA memiliki status yang sama dengan adik-adiknya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Pemohon, serta menetapkan fakta bahwa pernikahan tersebut sah menurut agama dan negara, serta LYDIA adalah anak kandung Pemohon yang belum disahkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan LYDIA sebagai anak sah dari Pemohon dan BETTY TEH, serta memerintahkan pencatatan pengesahan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah secara adat dengan BETTY TEH pada tanggal 24 Desember 1978.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan Pemohon dengan BETTY TEH dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 21 Desember 1987.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "LYDIA lahir pada tanggal 5 November 1980 dari hubungan Pemohon dan BETTY TEH.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Lahir LYDIA mencatatnya sebagai anak dari BETTY TEH dengan status tidak kawin, tanpa mencantumkan nama Pemohon sebagai ayah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada saat pencatatan perkawinan tahun 1987, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak kandungnya, namun hanya anak kedua (ANDREW) yang disahkan, sedangkan permohonan pengesahan LYDIA tidak diproses karena alasan keterlambatan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak lain dari Pemohon dan BETTY TEH, yaitu ANDREW dan VINCENT, telah disahkan secara hukum sebagai anak kandung Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon, Istri, dan LYDIA berdomisili di Jakarta Utara.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenak anak saya tidak diakui sebagai anak sah padahal saya sudah menikah dengan ibunya, sementara saudara-saudaranya sudah disahkan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18829, + "candidates": [ + "Pasal 271 KUHPerdata", + "Pasal 272 KUHPerdata", + "Pasal 277 KUHPerdata", + "Pasal 280 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 271 KUHPerdata", + "text": "Pasal 271: Namun para ahli waris dapat melanjutkan tuntutan hukum demikian, bila hal itu telah dimulai oleh anak itu, kecuali bila anak itu tidak melanjutkan tuntutannya selama tiga tahun sejak tindakan acara yang terakhir dilakukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "text": "Pasal 272: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 277 KUHPerdata", + "text": "Pasal 277: Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 280 KUHPerdata", + "text": "Pasal 280: Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 271 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Teks resmi Pasal 271 mengatur mengenai kelanjutan tuntutan hukum oleh ahli waris dalam konteks pewarisan/pembatalan pengakuan anak setelah kematian, bukan mekanisme pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah melalui perkawinan menyusul yang menjadi inti pertanyaan. Putusan tidak menguji atau mengaitkan pasal ini dengan fakta sengketa pengesahan status anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat pengesahan anak di luar kawin menjadi anak sah melalui perkawinan yang menyusul, termasuk syarat pengakuan sah sebelum atau dalam akta perkawinan. Putusan secara eksplisit mengutip dan menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menilai apakah anak LYDIA dapat disahkan statusnya menjadi anak sah karena orang tuanya telah menikah (meski terlambat pencatatan), yang merupakan inti dari pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 277 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari pengesahan anak, yaitu bahwa anak tersebut berlaku seolah-olah dilahirkan dalam perkawinan sah (menjadi anak sah). Hal ini relevan karena menjawab pertanyaan awam mengenai konsekuensi hukum dari pengesahan yang diminta, yaitu agar status anak sama dengan saudara-saudaranya yang sudah disahkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 280 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa pengakuan terhadap anak di luar kawin menimbulkan hubungan perdata antara anak dan bapak/ibunya. Putusan mengutip pasal ini untuk menjelaskan dasar hukum pengakuan dan kedudukan hukum anak luar kawin, yang merupakan langkah awal sebelum pengesahan penuh, sehingga relevan dengan konteks status hukum anak yang belum diakui secara penuh." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 272 KUHPerdata", + "Pasal 277 KUHPerdata", + "Pasal 280 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18061, + "completion_tokens": 1322 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_171_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_171_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5f4d1a92b6c92c1bdddb14bf4ab68ec04ff99791 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_171_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,106 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_171_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 37, + "timings": { + "parse": 0.165, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 95.84, + "query": 2.507, + "relevance": 11.206, + "total": 109.719 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 111142, + "marked_chars": 111466 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp1.283.200,-- (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus\nRupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023,\noleh kami, Rudi Fakhrudin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H.,\ndan Deny Riswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.\nPutusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,\npada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, dengan dihadiri oleh, Aloysius\nPriharnoto Bayuaji, S.H., M.H., dan Deny Riswanto, S.H., M.H., serta\nBenedictus Pereto Ledjab, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim\nsecara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;\nHakim Anggota:\nAloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.\nDeny Riswanto, S.H., M.H.\nHakim Ketua,\nRudi Fakhrudin Abbas, S.H.\nPanitera Pengganti,\nBenedictus Pereto Ledjab, S.H.\nPerincian biaya:\n1. Meterai \nRp. 10.000,--\n2. Proses \nRp. 75.000,--\n3. PNBP \nRp. 30.000,--\nHalaman 36 dari 37 Putusan Nomor 171/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 111466, + "frame": "Penggugat, seorang pemegang saham dan mantan Direktur Utama PT Mitralanggeng Prama Konstruksi, menggugat Tergugat (Dewan Komisaris) dan Turut Tergugat (Kantor Akuntan Publik) atas tuduhan perbuatan melawan hukum karena penunjukan audit internal tanpa persetujuan RUPS. Gugatan ini meminta pernyataan ketidak sahian audit, pembatalan perjanjian kerja sama, pembebasan tanggung jawab, serta ganti rugi materiil dan immateril. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat bertindak atas nama pribadi padahal seharusnya bertindak atas nama perseroan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemegang saham 20 persen dan mantan Direktur Utama PT Mitralanggeng Prama Konstruksi periode 2015 hingga 2021.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah Komisaris Utama dan Komisaris PT Mitralanggeng Prama Konstruksi serta pemegang saham masing-masing 10 persen dan 70 persen.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat 1 dan Tergugat 2 menunjuk Turut Tergugat untuk melakukan audit internal arus kas PT Mitralanggeng Prama Konstruksi beserta anak perusahaannya untuk periode 2016-2018 dan 2019-2020.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan ini atas nama pribadinya sebagai pemegang saham, bukan atas nama perseroan.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat yang merupakan pemegang saham 20 persen dan mantan Direktur Utama PT Mitralanggeng Prama Konstruksi menggugat Tergugat (Dewan Komisaris) dan Turut Tergugat (Kantor Akuntan Publik) dengan dalih perbuatan melawan hukum akibat penunjukan audit internal arus kas periode 2016-2020 yang dilakukan oleh Tergugat tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Penggugat memohon agar audit dinyatakan tidak sah, perjanjian kerja sama dibatalkan, dirinya dibebaskan dari tanggung jawab keuangan, serta diberikan ganti rugi materiil dan immateril. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena berdasarkan ketentuan hukum perseroan, pemegang saham yang menggugat anggota Dewan Komisaris atas kelalaian yang menimbulkan kerugian perseroan harus bertindak atas nama perseroan, bukan atas nama pribadi, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan atas nama pribadi mengandung cacat formil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat yang merupakan pemegang saham 20 persen dan mantan Direktur Utama PT Mitralanggeng Prama Konstruksi menggugat Tergugat (Dewan Komisaris) dan Turut Tergugat (Kantor Akuntan Publik) dengan dalih perbuatan melawan hukum akibat penunjukan audit internal arus kas periode 2016-2020 yang dilakukan oleh Tergugat tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Penggugat memohon agar audit dinyatakan tidak sah, perjanjian kerja sama dibatalkan, dirinya dibebaskan dari tanggung jawab keuangan, serta diberikan ganti rugi materiil dan immateril. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena berdasarkan ketentuan hukum perseroan, pemegang saham yang menggugat anggota Dewan Komisaris atas kelalaian yang menimbulkan kerugian perseroan harus bertindak atas nama perseroan, bukan atas nama pribadi, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan atas nama pribadi mengandung cacat formil.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemegang saham 20 persen dan mantan Direktur Utama PT Mitralanggeng Prama Konstruksi periode 2015 hingga 2021.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah Komisaris Utama dan Komisaris PT Mitralanggeng Prama Konstruksi serta pemegang saham masing-masing 10 persen dan 70 persen.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat 1 dan Tergugat 2 menunjuk Turut Tergugat untuk melakukan audit internal arus kas PT Mitralanggeng Prama Konstruksi beserta anak perusahaannya untuk periode 2016-2018 dan 2019-2020.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan ini atas nama pribadinya sebagai pemegang saham, bukan atas nama perseroan.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya saham 20% dan mantan direktur utama, tapi komisaris perusahaan menunjuk auditor tanpa izin rapat saham, apakah saya bisa gugat mereka atas nama pribadi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10942, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang merupakan inti sengketa dalam pertanyaan (apakah tindakan komisaris merupakan PMH). Dalam pertimbangan putusan, Pasal 1365 secara eksplisit didalilkan oleh Tergugat sebagai pembelaan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya kerugian dan unsur PMH sesuai pasal ini, sehingga pasal ini menjadi teori hukum yang sungguh-sungguh diuji dalam perkara meskipun gugatan akhirnya ditolak karena cacat formil." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35358, + "completion_tokens": 852 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_17_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_17_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4841ef4e3450821da8f63bbd77ab77dd7984f972 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_17_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_17_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.03, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 95.762, + "query": 2.093, + "relevance": 20.652, + "total": 118.538 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29478, + "marked_chars": 29559 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29559, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin penjualan harta warisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sengketa ini bersifat volunter/administratif yang melibatkan Pemohon sebagai ibu dan wali dari anak di bawah umur, serta objek harta warisan almarhum suami Pemohon. Pemohon meminta penetapan dirinya sebagai wali dan izin untuk menjual tanah warisan untuk keperluan hidup dan pendidikan anak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan I NYOMAN SUTARMA pada tahun 1993.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan I NYOMAN SUTARMA memiliki anak bernama ALYA OCTAVIANI yang lahir pada tahun 2009 dan masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "I NYOMAN SUTARMA meninggal dunia pada tahun 2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum I NYOMAN SUTARMA meninggalkan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20363.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual objek waris tersebut untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada sengketa atas tanah tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang berdomisili di Jakarta Utara, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan dirinya sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur, ALYA OCTAVIANI, serta meminta izin untuk menjual sebidang tanah warisan almarhum suaminya, I NYOMAN SUTARMA. Tanah tersebut bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20363 dan ditinggalkan oleh almarhum yang meninggal dunia pada tahun 2017. Pemohon menyatakan bahwa penjualan tanah tersebut diperlukan untuk memenuhi biaya hidup dan pendidikan anak, serta menegaskan bahwa tidak ada sengketa atau keberatan dari keluarga. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa bukti-bukti surat dan kesaksian, serta mempertimbangkan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan domisili Pemohon. Hakim menetapkan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberikan izin untuk menjual objek waris tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang berdomisili di Jakarta Utara, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan dirinya sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur, ALYA OCTAVIANI, serta meminta izin untuk menjual sebidang tanah warisan almarhum suaminya, I NYOMAN SUTARMA. Tanah tersebut bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20363 dan ditinggalkan oleh almarhum yang meninggal dunia pada tahun 2017. Pemohon menyatakan bahwa penjualan tanah tersebut diperlukan untuk memenuhi biaya hidup dan pendidikan anak, serta menegaskan bahwa tidak ada sengketa atau keberatan dari keluarga. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa bukti-bukti surat dan kesaksian, serta mempertimbangkan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan domisili Pemohon. Hakim menetapkan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberikan izin untuk menjual objek waris tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan I NYOMAN SUTARMA pada tahun 1993.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan I NYOMAN SUTARMA memiliki anak bernama ALYA OCTAVIANI yang lahir pada tahun 2009 dan masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "I NYOMAN SUTARMA meninggal dunia pada tahun 2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum I NYOMAN SUTARMA meninggalkan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20363.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual objek waris tersebut untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada sengketa atas tanah tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak keluarga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang punya anak kecil, bolehkah saya jual tanah warisan almarhum suami untuk biaya hidup anak tanpa sengketa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29478, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah umur 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, subjek hukumnya adalah 'anak kecil' yang statusnya perlu ditentukan apakah termasuk belum dewasa sehingga memerlukan perwalian/izin untuk jual beli. Putusan juga mengutip pasal ini untuk menetapkan status anak sebagai belum dewasa, yang menjadi dasar hukum mengapa ibunya perlu izin pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa apabila salah satu orang tua meninggal, perwalian anak belum dewasa secara otomatis (demi hukum) berpindah kepada orang tua yang masih hidup. Ini menjawab inti pertanyaan tentang legitimasi hukum sang janda sebagai wali yang berhak mewakili anak dalam perbuatan hukum (jual tanah) setelah suami meninggal." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19157, + "completion_tokens": 913 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_181_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_181_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9ea4b7806e61dec391a39ab3389e7cad714f7d1d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_181_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,317 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_181_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 67, + "timings": { + "parse": 0.101, + "classify": 0.0, + "condense": 816.691, + "read": 331.367, + "query": 8.48, + "relevance": 60.79, + "total": 1217.428 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 192381, + "marked_chars": 192975 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI\n-\nMengabulkan eksepsi Para Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet\nOntvankelijke verklaard);\n-\nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang\nhingga sekarang ditaksir sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh\nribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024\noleh kami, Slamet Widodo, S.H.., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena,\nS.H.., M.H. dan Hanifzar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nyang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara\nNomor 181/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 01 Februari 2024, ditunjuk untuk\nmemeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari Rabu,\ntanggal 21 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum\noleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu\noleh Mellisa Harahap., S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti, dan telah\ndikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\n \nYamto Susena, S.H.., M.H..\nSlamet Widodo, S.H.., M.H.\nHanifzar, S.H., M.H\nPanitera Pengganti,\nHalaman 66 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan ina" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134999, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr melibatkan Penggugat I, II, dan III (Pdt. Samuel M. Karundeng, Pdt. Ir. Jantje Manampiring, dan Pdt. Magdalena Raung) sebagai pengurus Majelis Daerah Lampung GPdI periode 2017-2022, melawan Tergugat I (Gereja Pantekosta di Indonesia/GPdI) dan Tergugat II (Pdt. Berkat I. Panggabean sebagai Ketua Plt. Majelis Daerah Lampung). [HAL 3-4] Para Penggugat dalil bahwa mereka menjalankan tugas dengan baik tanpa masalah internal hingga akhir masa jabatan. Pada Januari 2022, pengurus mengagendakan tamasya ke Yogyakarta tanggal 5-10 Juni 2022 dan telah memesan hotel. Seiring berakhirnya masa jabatan, Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pusat Nomor 001.04/MP-GPdI/III-2022 dan 001.09/MP-GPdI/III-2022 tertanggal 29 Maret 2022 mengenai Juklak dan Juknis Musyawarah Daerah (MUSDA) 2022. [HAL 5-6] Berdasarkan Juklak tersebut, Para Penggugat mempersiapkan MUSDA dengan membentuk panitia. Pada 20 Juni 2022, Para Penggugat menerima Surat Nomor 002.09/MP-GPdI/IV-2022 tertanggal 29 April 2022 yang menegaskan kewajiban Majelis Daerah menyetorkan 20% hasil penerimaan keuangan sebelum MUSDA, rencana audit keuangan oleh Majelis Pusat, serta kewenangan Majelis Pusat untuk menganulir keputusan Majelis Daerah jika terjadi pelanggaran. [HAL 7-8] Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Keuangan Nomor 007.09/MP-GPdI/V-2022 tertanggal 31 Mei 2022 yang menyatakan akan melakukan audit keuangan karena patut diduga Majelis Daerah tidak menyetorkan 20% dan ada dugaan penyalahgunaan keuangan. Audit dijadwalkan pada 9-10 Juni 2022 di kantor Majelis Daerah Lampung. [HAL 9-10] Para Penggugat dalil bahwa audit tidak terlaksana karena bertepatan dengan tamasya ke Yogyakarta yang telah diagendakan sejak Januari 2022. Mereka menuduh Tergugat I bertindak sewenang-wenang karena tidak memberikan konfirmasi terlebih dahulu. Akibat audit yang tidak terlaksana, Tergugat I mengirimkan dua Surat Peringatan Pertama (SP-1) tertanggal 10 Juni dan 13 Juni 2022 (Nomor: 004.04/MP-GPdI/VI-2022) yang diterima 17 Juni 2022. SP-1 tersebut menyatakan Majelis Daerah sengaja menghindari tim pemeriksa, menjatuhkan sanksi teguran keras, memerintahkan hadir di Kantor Majelis Pusat selambat-lambatnya 16 Juni 2022, serta mengancam sanksi pembekuan (surat 10 Juni) atau pencabutan SK (surat 13 Juni) jika tidak patuh. [HAL 11-12] Para Penggugat dalil bahwa kedua SP-1 tersebut cacat formil dan materiil karena memiliki nomor surat sama namun isi dan tanggal berbeda, serta sanksi yang berbeda, sehingga tidak mengikat. Mereka juga dalil bahwa tuduhan menghindari audit adalah keliru karena alasan tamasya. [HAL 13-14] Pada 17 Juni 2022, Penggugat II melalui WhatsApp menyampaikan permohonan penundaan karena surat fisik belum diterima dan perlu dibahas dalam rapat pleno. Tergugat I menyetujui penundaan hingga 21 Juni 2022. Namun, Para Penggugat tidak hadir pada 21 Juni 2022 karena ada agenda pertemuan dengan gembala jemaat. [HAL 15-16] Pada 25 Juni 2022, Para Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor 005.04/MP-GPdI/VI-2022 tertanggal 23 Juni 2022 tentang Sanksi Organisasi berupa pendisiplinan Majelis Daerah Lampung, pencabutan SK Nomor 024/MP-GPdI/SK/VIII/2017, dan kehilangan hak organisasi selama 2 tahun bagi pengurus lama. Para Penggugat dalil sanksi ini tidak sah karena pertimbangan Tergugat I keliru (mengklaim pengabaian audit padahal tidak menolak), cacat formil pada SP-1, dan tuduhan penggelapan Rp 679.754.274,- tanpa audit independen serta tanpa kesempatan klarifikasi. [HAL 17-18] Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Tugas Nomor 01805/S-Tugas/MP-GPdI/VI-2022 perihal Plt. Ketua dan Sekretaris Majelis Daerah Lampung. Berdasarkan surat ini, Tergugat II pada 29 Juni 2022 meminta penyerahan aset Majelis Daerah (kantor, administrasi, buku tabungan, dan tanda terima pembayaran persiapan MUSDA yang dibatalkan). Para Penggugat dalil tindakan ini melanggar ART GPdI Pasal 27 ayat (3) dan (4) yang menyatakan aset berada di bawah pengawasan MD dan penyerahan harus diputuskan dalam Rapat Pleno. [HAL 19-20] Tergugat II kemudian menyelenggarakan MUSDA GPdI Lampung \"abal-abal\" pada 23-24 Agustus 2022 dengan menggunakan kop surat dan stempel MD Lampung tanpa kewenangan, yang dalilnya cacat hukum, melawan hukum, dan melanggar AD/ART karena memecah belah persaudaraan dan tidak melibatkan seluruh gembala jemaat yang berhak. [HAL 21-22] Para Penggugat menuntut: (1) Menyatakan tindakan Tergugat I dan II sebagai Perbuatan Melawan Hukum; (2) Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat: SP-1 (10 dan 13 Juni 2022), Sanksi Organisasi (23 Juni 2022), Surat Tugas Plt. (24 Juni 2022), Surat Permintaan Aset (29 Juni 2022), MUSDA 23-24 Agustus 2022, dan kepengurusan hasil MUSDA tersebut; (3) Membatalkan sanksi dan surat tugas; (4) Melarang Tergugat II bertindak atas nama MD; (5) Memerintahkan ulang MUSDA sesuai AD/ART; (6) Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil Rp 200.657.200,- dan immateriil Rp 1.500.000.000,- secara tanggung renteng; (7) Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. [HAL 23-24] Para Tergugat mengajukan eksepsi premature (mengacu pada ART Pasal 31 ayat 10 yang melarang membawa masalah internal ke pengadilan sebelum diselesaikan secara kekeluargaan dan tanpa pembelaan diri sesuai ART Pasal 33 ayat 7) dan kurang pihak. Dalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil Para Penggugat, menyatakan inti sengketa adalah kewajiban penyetoran 20% keuangan MD ke MP sesuai Pasal 17 ayat 1 AD/ART yang tidak dipenuhi Para Penggugat. Tergugat mengemukakan bukti surat dan setoran tunai tanggal 23 Agustus 2023 (Nomor 208/MD-LPG/SK/VIII-2023) sebagai bukti Para Penggugat telah menyelesaikan sebagian kewajiban tersebut. [HAL 25-26] Tergugat membantah dalil Para Penggugat bahwa tidak ada masalah internal, dengan menyatakan adanya dugaan penyalahgunaan keuangan dan ketidakpatuhan setor 20%. Tergugat juga membantah dalil tamasya sebagai alasan ketidakhadiran audit, menyatakan tidak ada surat resmi dari MD Lampung yang memberitahukan alasan tersebut kepada MP, sehingga dianggap mengabaikan audit. [HAL 27-28] Tergugat menegaskan bahwa Juklak MUSDA 2022 mewajibkan setor 20% sebelum periode berakhir. Tergugat juga membantah dalil persiapan MUSDA oleh Para Penggugat, menyatakan MD Lampung tidak bisa melaksanakan MUSDA karena belum menyetorkan 20% dan ada dugaan penyalahgunaan. Tergugat mengutip Surat 002.09/MP-GPdI/IV-2022 yang menegaskan rencana audit bagi MD yang tidak menyetorkan 20%. [HAL 29-30] Tergugat membantah dalil audit tidak terlaksana karena tamasya, dengan menyatakan Para Penggugat tidak mengirim surat resmi alasan ketidakhadiran dan terkesan menghindari tim audit. Tergugat juga membantah tuduhan sewenang-wenang, menyatakan tim audit memberikan waktu penjadwalan ulang yang tidak digunakan Para Penggugat. Tergugat kembali mengemukakan bukti setoran tanggal 23 Agustus 2023 sebagai penyelesaian sebagian kewajiban. [HAL 31-32] Tergugat membantah dalil cacat formil SP-1, menyatakan SP-1 sah dan mengikat. Tergugat menyatakan berdasarkan laporan Tim Pemeriksa Keuangan, MD Lampung tidak berada di Lampung saat audit dan tidak ada tanggapan tertulis, sehingga dianggap tidak kooperatif. Tergugat mengakui penundaan batas waktu hingga 21 Juni 2022 melalui WhatsApp, namun Para Penggugat tidak hadir, sehingga dianggap mengabaikan SP-1. [HAL 33-34] Tergugat membantah dalil cacat SP-1, menyatakan proses penerbitan surat peringatan sudah benar sesuai AD. Tergugat menyatakan Para Penggugat diduga sengaja menghindari audit. [HAL 35-36] Tergugat membantah dalil tindakan sewenang-wenang, menyatakan MD Lampung tidak beritikad baik selama 84 hari untuk mempertanggungjawabkan keuangan, sehingga sanksi diterbitkan sesuai AD/ART. Tergugat kembali mengemukakan bukti setoran tanggal 23 Agustus 2023. [HAL 37-38] Tergugat membantah dalil permohonan penundaan via WhatsApp, menyatakan Para Penggugat tidak pernah beritikad baik melaksanakan audit padahal sudah diberi waktu cukup. Tergugat membantah dalil tidak menghindar audit, menyatakan Para Penggugat tidak menulis surat resmi mengenai alasan ketidakhadiran pada 21 Juni 2022 sehingga diduga sengaja menghindari audit. [HAL 39-40] Tergugat membantah dalil sanksi tidak sah, menyatakan Para Penggugat mengabaikan proses pemeriksaan dan SP-1, serta tidak melakukan klarifikasi resmi. Tergugat mengutip selisih keuangan dari Warta Daerah sebesar Rp 679.754.274,- (setoran wajib Rp 758.654.274,- diterima hanya Rp 80.000.000,-) sebagai dasar sanksi. Tergugat menyatakan sanksi sesuai AD/ART. Tergugat kembali mengemukakan bukti setoran tanggal 23 Agustus 2023. [HAL 41-42] Tergugat membantah dalil Surat Tugas Plt. tidak sah, menyatakan surat tersebut sah, memiliki dasar hukum, dan tidak bertentangan dengan AD/ART GPdI. [HAL 43-44] Tergugat membantah dalil permintaan aset tidak sah, menyatakan tindakan Tergugat II sah dan mengikat. Tergugat menyatakan Para Penggugat diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan aset kepada pengurus baru (Plt). Tergugat menyatakan dugaan tindak pidana penggelapan dan penguasaan aset tanpa hak akan disisihkan dalam proses perkara lain. [HAL 45-46] Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat (butir 19-32) dengan alasan inti sengketa adalah kewajiban setor 20% yang tidak dipenuhi, sanksi sesuai AD/ART, Surat Tugas Plt. sah, MUSDA 23-24 Agustus 2022 sah, dan kepengurusan hasil MUSDA sah. Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat pemutarbalikan fakta, tidak benar, dan tidak berdasar, sehingga mohon ditolak seluruhnya. [HAL 47] Para Penggugat mengajukan replik tanggal 1 November 2023, dan Tergugat mengajukan duplik tanggal 8 November 2023. Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-7a yang meliputi SK pengesahan pengurus 2017-2022, Juklak MUSDA 2022, AD/ART GPdI, SK Sanksi Organisasi, reservasi hotel, dan surat pemberitahuan pemeriksaan keuangan." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 59476, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr melibatkan Penggugat I, II, dan III (Pdt. Samuel M. Karundeng, Pdt. Ir. Jantje Manampiring, dan Pdt. Magdalena Raung) sebagai pengurus Majelis Daerah Lampung GPdI periode 2017-2022, melawan Tergugat I (Gereja Pantekosta di Indonesia/GPdI) dan Tergugat II (Pdt. Berkat I. Panggabean sebagai Ketua Plt. Majelis Daerah Lampung). [HAL 3-4] Para Penggugat dalil bahwa mereka menjalankan tugas dengan baik tanpa masalah internal hingga akhir masa jabatan. Pada Januari 2022, pengurus mengagendakan tamasya ke Yogyakarta tanggal 5-10 Juni 2022 dan telah memesan hotel [HAL 47]. Seiring berakhirnya masa jabatan, Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pusat Nomor 001.04/MP-GPdI/III-2022 dan 001.09/MP-GPdI/III-2022 tertanggal 29 Maret 2022 mengenai Juklak dan Juknis Musyawarah Daerah (MUSDA) 2022. [HAL 5-6] Berdasarkan Juklak tersebut, Para Penggugat mempersiapkan MUSDA dengan membentuk panitia. Pada 20 Juni 2022, Para Penggugat menerima Surat Nomor 002.09/MP-GPdI/IV-2022 tertanggal 29 April 2022 yang menegaskan kewajiban Majelis Daerah menyetorkan 20% hasil penerimaan keuangan sebelum MUSDA, rencana audit keuangan oleh Majelis Pusat, serta kewenangan Majelis Pusat untuk menganulir keputusan Majelis Daerah jika terjadi pelanggaran. [HAL 7-8] Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Keuangan Nomor 007.09/MP-GPdI/V-2022 tertanggal 31 Mei 2022 [HAL 47] yang menyatakan akan melakukan audit keuangan karena patut diduga Majelis Daerah tidak menyetorkan 20% dan ada dugaan penyalahgunaan keuangan. Audit dijadwalkan pada 9-10 Juni 2022 di kantor Majelis Daerah Lampung. [HAL 9-10] Para Penggugat dalil bahwa audit tidak terlaksana karena bertepatan dengan tamasya ke Yogyakarta yang telah diagendakan sejak Januari 2022. Mereka menuduh Tergugat I bertindak sewenang-wenang karena tidak memberikan konfirmasi terlebih dahulu. Akibat audit yang tidak terlaksana, Tergugat I mengirimkan dua Surat Peringatan Pertama (SP-1) tertanggal 10 Juni dan 13 Juni 2022 (Nomor: 004.04/MP-GPdI/VI-2022) [HAL 47] yang diterima 17 Juni 2022. SP-1 tersebut menyatakan Majelis Daerah sengaja menghindari tim pemeriksa, menjatuhkan sanksi teguran keras, memerintahkan hadir di Kantor Majelis Pusat selambat-lambatnya 16 Juni 2022, serta mengancam sanksi pembekuan (surat 10 Juni) atau pencabutan SK (surat 13 Juni) jika tidak patuh. [HAL 11-12] Para Penggugat dalil bahwa kedua SP-1 tersebut cacat formil dan materiil karena memiliki nomor surat sama namun isi dan tanggal berbeda, serta sanksi yang berbeda, sehingga tidak mengikat. Mereka juga dalil bahwa tuduhan menghindari audit adalah keliru karena alasan tamasya. [HAL 13-14] Pada 17 Juni 2022, Penggugat II melalui WhatsApp menyampaikan permohonan penundaan karena surat fisik belum diterima dan perlu dibahas dalam rapat pleno. Tergugat I menyetujui penundaan hingga 21 Juni 2022. Namun, Para Penggugat tidak hadir pada 21 Juni 2022 karena ada agenda pertemuan dengan gembala jemaat. [HAL 15-16] Pada 25 Juni 2022, Para Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor 005.04/MP-GPdI/VI-2022 tertanggal 23 Juni 2022 tentang Sanksi Organisasi berupa pendisiplinan Majelis Daerah Lampung, pencabutan SK Nomor 024/MP-GPdI/SK/VIII/2017, dan kehilangan hak organisasi selama 2 tahun bagi pengurus lama. Para Penggugat dalil sanksi ini tidak sah karena pertimbangan Tergugat I keliru (mengklaim pengabaian audit padahal tidak menolak), cacat formil pada SP-1, dan tuduhan penggelapan Rp 679.754.274,- tanpa audit independen serta tanpa kesempatan klarifikasi. [HAL 17-18] Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Tugas Nomor 01805/S-Tugas/MP-GPdI/VI-2022 perihal Plt. Ketua dan Sekretaris Majelis Daerah Lampung. Berdasarkan surat ini, Tergugat II pada 29 Juni 2022 meminta penyerahan aset Majelis Daerah (kantor, administrasi, buku tabungan, dan tanda terima pembayaran persiapan MUSDA yang dibatalkan). Para Penggugat dalil tindakan ini melanggar ART GPdI Pasal 27 ayat (3) dan (4) yang menyatakan aset berada di bawah pengawasan MD dan penyerahan harus diputuskan dalam Rapat Pleno. [HAL 19-20] Tergugat II kemudian menyelenggarakan MUSDA GPdI Lampung \"abal-abal\" pada 23-24 Agustus 2022 dengan menggunakan kop surat dan stempel MD Lampung tanpa kewenangan, yang dalilnya cacat hukum, melawan hukum, dan melanggar AD/ART karena memecah belah persaudaraan dan tidak melibatkan seluruh gembala jemaat yang berhak. [HAL 21-22] Para Penggugat menuntut: (1) Menyatakan tindakan Tergugat I dan II sebagai Perbuatan Melawan Hukum; (2) Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat: SP-1 (10 dan 13 Juni 2022), Sanksi Organisasi (23 Juni 2022), Surat Tugas Plt. (24 Juni 2022), Surat Permintaan Aset (29 Juni 2022), MUSDA 23-24 Agustus 2022, dan kepengurusan hasil MUSDA tersebut; (3) Membatalkan sanksi dan surat tugas; (4) Melarang Tergugat II bertindak atas nama MD; (5) Memerintahkan ulang MUSDA sesuai AD/ART; (6) Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil Rp 200.657.200,- dan immateriil Rp 1.500.000.000,- secara tanggung renteng; (7) Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. [HAL 23-24] Para Tergugat mengajukan eksepsi premature (mengacu pada ART Pasal 31 ayat 10 yang melarang membawa masalah internal ke pengadilan sebelum diselesaikan secara kekeluargaan dan tanpa pembelaan diri sesuai ART Pasal 33 ayat 7) dan kurang pihak. Dalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil Para Penggugat, menyatakan inti sengketa adalah kewajiban penyetoran 20% keuangan MD ke MP sesuai Pasal 17 ayat 1 AD/ART yang tidak dipenuhi Para Penggugat. Tergugat mengemukakan bukti surat dan setoran tunai tanggal 23 Agustus 2023 (Nomor 208/MD-LPG/SK/VIII-2023) sebagai bukti Para Penggugat telah menyelesaikan sebagian kewajiban tersebut. [HAL 25-26] Tergugat membantah dalil Para Penggugat bahwa tidak ada masalah internal, dengan menyatakan adanya dugaan penyalahgunaan keuangan dan ketidakpatuhan setor 20%. Tergugat juga membantah dalil tamasya sebagai alasan ketidakhadiran audit, menyatakan tidak ada surat resmi dari MD Lampung yang memberitahukan alasan tersebut kepada MP, sehingga dianggap mengabaikan audit. [HAL 27-28] Tergugat menegaskan bahwa Juklak MUSDA 2022 mewajibkan setor 20% sebelum periode berakhir. Tergugat juga membantah dalil persiapan MUSDA oleh Para Penggugat, menyatakan MD Lampung tidak bisa melaksanakan MUSDA karena belum menyetorkan 20% dan ada dugaan penyalahgunaan. Tergugat mengutip Surat 002.09/MP-GPdI/IV-2022 yang menegaskan rencana audit bagi MD yang tidak menyetorkan 20%. [HAL 29-30] Tergugat membantah dalil audit tidak terlaksana karena tamasya, dengan menyatakan Para Penggugat tidak mengirim surat resmi alasan ketidakhadiran dan terkesan menghindari tim audit. Tergugat juga membantah tuduhan sewenang-wenang, menyatakan tim audit memberikan waktu penjadwalan ulang yang tidak digunakan Para Penggugat. Tergugat kembali mengemukakan bukti setoran tanggal 23 Agustus 2023 sebagai penyelesaian sebagian kewajiban. [HAL 31-32] Tergugat membantah dalil cacat formil SP-1, menyatakan SP-1 sah dan mengikat. Tergugat menyatakan berdasarkan laporan Tim Pemeriksa Keuangan, MD Lampung tidak berada di Lampung saat audit dan tidak ada tanggapan tertulis, sehingga dianggap tidak kooperatif. Tergugat mengakui penundaan batas waktu hingga 21 Juni 2022 melalui WhatsApp, namun Para Penggugat tidak hadir, sehingga dianggap mengabaikan SP-1. [HAL 33-34] Tergugat membantah dalil cacat SP-1, menyatakan proses penerbitan surat peringatan sudah benar sesuai AD. Tergugat menyatakan Para Penggugat diduga sengaja menghindari audit. [HAL 35-36] Tergugat membantah dalil tindakan sewenang-wenang, menyatakan MD Lampung tidak beritikad baik selama 84 hari untuk mempertanggungjawabkan keuangan, sehingga sanksi diterbitkan sesuai AD/ART. Tergugat kembali mengemukakan bukti setoran tanggal 23 Agustus 2023. [HAL 37-38] Tergugat membantah dalil permohonan penundaan via WhatsApp, menyatakan Para Penggugat tidak pernah beritikad baik melaksanakan audit padahal sudah diberi waktu cukup. Tergugat membantah dalil tidak menghindar audit, menyatakan Para Penggugat tidak menulis surat resmi mengenai alasan ketidakhadiran pada 21 Juni 2022 sehingga diduga sengaja menghindari audit. [HAL 39-40] Tergugat membantah dalil sanksi tidak sah, menyatakan Para Penggugat mengabaikan proses pemeriksaan dan SP-1, serta tidak melakukan klarifikasi resmi. Tergugat mengutip selisih keuangan dari Warta Daerah sebesar Rp 679.754.274,- (setoran wajib Rp 758.654.274,- diterima hanya Rp 80.000.000,-) sebagai dasar sanksi. Tergugat menyatakan sanksi sesuai AD/ART. Tergugat kembali mengemukakan bukti setoran tanggal 23 Agustus 2023. [HAL 41-42] Tergugat membantah dalil Surat Tugas Plt. tidak sah, menyatakan surat tersebut sah, memiliki dasar hukum, dan tidak bertentangan dengan AD/ART GPdI. [HAL 43-44] Tergugat membantah dalil permintaan aset tidak sah, menyatakan tindakan Tergugat II sah dan mengikat. Tergugat menyatakan Para Penggugat diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan aset kepada pengurus baru (Plt). Tergugat menyatakan dugaan tindak pidana penggelapan dan penguasaan aset tanpa hak akan disisihkan dalam proses perkara lain. [HAL 45-46] Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat (butir 19-32) dengan alasan inti sengketa adalah kewajiban setor 20% yang tidak dipenuhi, sanksi sesuai AD/ART, Surat Tugas Plt. sah, MUSDA 23-24 Agustus 2022 sah, dan kepengurusan hasil MUSDA sah. Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat pemutarbalikan fakta, tidak benar, dan tidak berdasar, sehingga mohon ditolak seluruhnya. [HAL 47] Para Penggugat mengajukan replik tanggal 1 November 2023, dan Tergugat mengajukan duplik tanggal 8 November 2023. Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-7a yang meliputi SK pengesahan pengurus 2017-2022, Juklak MUSDA 2022, AD/ART GPdI, SK Sanksi Organisasi, reservasi hotel [HAL 47], dan surat pemberitahuan pemeriksaan keuangan. [HAL 48-49] Para Penggugat juga mengajukan saksi Pdt. Andreas Simanjuntak yang menyatakan bahwa Majelis Pusat bertindak sepihak dan memaksakan MUSDA tanpa prosedur AD/ART yang benar, serta menuduh Majelis Pusat melakukan arogansi dalam membekukan Majelis Daerah tanpa upaya penyelesaian kekeluargaan. Saksi juga menjelaskan bahwa penahanan setoran 20% adalah bentuk protes terhadap ketidakpatuhan Majelis Pusat terhadap keputusan Wakernas terkait dana investasi. [HAL 50-52] Saksi Pdt. Supriyono menyatakan bahwa pencabutan SK didasarkan pada tuduhan penggelapan yang tidak benar, serta mengonfirmasi cacat formil pada SP-1 (nomor sama, isi berbeda, tanggal berbeda) dan ketiadaan hak jawab bagi Majelis Daerah. Saksi menegaskan bahwa MUSDA yang diselenggarakan oleh Pusat tidak sah karena melanggar AD/ART dan tidak melibatkan seluruh anggota MD Lampung yang berjumlah 235 orang, dengan 122 orang menandatangani surat penolakan. [HAL 53-57] Para Tergugat mengajukan bukti surat T.I&T.II-1 hingga T.I&T.II-39, termasuk AD/ART, surat-surat peringatan, sanksi, laporan keuangan, dan bukti setoran pelunasan 20% sebesar Rp 679.754.274 pada 23 Agustus 2023. Para Tergugat juga mengajukan saksi Pdt. Bilson Simatupang dan Pdt. Charles Simaningging yang menyatakan bahwa sengketa berawal dari ketidakpatuhan setoran 20% dan adanya masalah investasi, serta menegaskan bahwa MUSDA yang diselenggarakan oleh Plt/Majelis Pusat adalah sah secara prosedural internal, meskipun ditolak oleh sebagian anggota. [HAL 58-61] Para Pihak mengajukan kesimpulan pada 31 Januari 2024. Majelis Hakim menerima bukti surat yang diberi meterai cukup sebagai alat bukti sah, serta print out elektronik sebagai alat bukti persangkaan yang harus didukung alat bukti lain. [HAL 62-65] Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim mengutip Pasal 31 ayat 10 AD/ART GPdI yang melarang membawa masalah internal ke pihak luar (pengadilan) sebelum diselesaikan secara kekeluargaan, serta Pasal 33 tentang hak pembelaan diri." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 181/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr melibatkan Penggugat I, II, dan III (Pdt. Samuel M. Karundeng, Pdt. Ir. Jantje Manampiring, dan Pdt. Magdalena Raung) sebagai pengurus Majelis Daerah Lampung GPdI periode 2017-2022, melawan Tergugat I (Gereja Pantekosta di Indonesia/GPdI) dan Tergugat II (Pdt. Berkat I. Panggabean sebagai Ketua Plt. Majelis Daerah Lampung). [HAL 3-4] Para Penggugat dalil bahwa mereka menjalankan tugas dengan baik tanpa masalah internal hingga akhir masa jabatan. Pada Januari 2022, pengurus mengagendakan tamasya ke Yogyakarta tanggal 5-10 Juni 2022 dan telah memesan hotel [HAL 47]. Seiring berakhirnya masa jabatan, Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pusat Nomor 001.04/MP-GPdI/III-2022 dan 001.09/MP-GPdI/III-2022 tertanggal 29 Maret 2022 mengenai Juklak dan Juknis Musyawarah Daerah (MUSDA) 2022. [HAL 5-6] Berdasarkan Juklak tersebut, Para Penggugat mempersiapkan MUSDA dengan membentuk panitia. Pada 20 Juni 2022, Para Penggugat menerima Surat Nomor 002.09/MP-GPdI/IV-2022 tertanggal 29 April 2022 yang menegaskan kewajiban Majelis Daerah menyetorkan 20% hasil penerimaan keuangan sebelum MUSDA, rencana audit keuangan oleh Majelis Pusat, serta kewenangan Majelis Pusat untuk menganulir keputusan Majelis Daerah jika terjadi pelanggaran. [HAL 7-8] Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Keuangan Nomor 007.09/MP-GPdI/V-2022 tertanggal 31 Mei 2022 [HAL 47] yang menyatakan akan melakukan audit keuangan karena patut diduga Majelis Daerah tidak menyetorkan 20% dan ada dugaan penyalahgunaan keuangan. Audit dijadwalkan pada 9-10 Juni 2022 di kantor Majelis Daerah Lampung. [HAL 9-10] Para Penggugat dalil bahwa audit tidak terlaksana karena bertepatan dengan tamasya ke Yogyakarta yang telah diagendakan sejak Januari 2022. Mereka menuduh Tergugat I bertindak sewenang-wenang karena tidak memberikan konfirmasi terlebih dahulu. Akibat audit yang tidak terlaksana, Tergugat I mengirimkan dua Surat Peringatan Pertama (SP-1) tertanggal 10 Juni dan 13 Juni 2022 (Nomor: 004.04/MP-GPdI/VI-2022) [HAL 47] yang diterima 17 Juni 2022. SP-1 tersebut menyatakan Majelis Daerah sengaja menghindari tim pemeriksa, menjatuhkan sanksi teguran keras, memerintahkan hadir di Kantor Majelis Pusat selambat-lambatnya 16 Juni 2022, serta mengancam sanksi pembekuan (surat 10 Juni) atau pencabutan SK (surat 13 Juni) jika tidak patuh. [HAL 11-12] Para Penggugat dalil bahwa kedua SP-1 tersebut cacat formil dan materiil karena memiliki nomor surat sama namun isi dan tanggal berbeda, serta sanksi yang berbeda, sehingga tidak mengikat. Mereka juga dalil bahwa tuduhan menghindari audit adalah keliru karena alasan tamasya. [HAL 13-14] Pada 17 Juni 2022, Penggugat II melalui WhatsApp menyampaikan permohonan penundaan karena surat fisik belum diterima dan perlu dibahas dalam rapat pleno. Tergugat I menyetujui penundaan hingga 21 Juni 2022. Namun, Para Penggugat tidak hadir pada 21 Juni 2022 karena ada agenda pertemuan dengan gembala jemaat. [HAL 15-16] Pada 25 Juni 2022, Para Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor 005.04/MP-GPdI/VI-2022 tertanggal 23 Juni 2022 tentang Sanksi Organisasi berupa pendisiplinan Majelis Daerah Lampung, pencabutan SK Nomor 024/MP-GPdI/SK/VIII/2017, dan kehilangan hak organisasi selama 2 tahun bagi pengurus lama. Para Penggugat dalil sanksi ini tidak sah karena pertimbangan Tergugat I keliru (mengklaim pengabaian audit padahal tidak menolak), cacat formil pada SP-1, dan tuduhan penggelapan Rp 679.754.274,- tanpa audit independen serta tanpa kesempatan klarifikasi. [HAL 17-18] Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Tugas Nomor 01805/S-Tugas/MP-GPdI/VI-2022 perihal Plt. Ketua dan Sekretaris Majelis Daerah Lampung. Berdasarkan surat ini, Tergugat II pada 29 Juni 2022 meminta penyerahan aset Majelis Daerah (kantor, administrasi, buku tabungan, dan tanda terima pembayaran persiapan MUSDA yang dibatalkan). Para Penggugat dalil tindakan ini melanggar ART GPdI Pasal 27 ayat (3) dan (4) yang menyatakan aset berada di bawah pengawasan MD dan penyerahan harus diputuskan dalam Rapat Pleno. [HAL 19-20] Tergugat II kemudian menyelenggarakan MUSDA GPdI Lampung \"abal-abal\" pada 23-24 Agustus 2022 dengan menggunakan kop surat dan stempel MD Lampung tanpa kewenangan, yang dalilnya cacat hukum, melawan hukum, dan melanggar AD/ART karena memecah belah persaudaraan dan tidak melibatkan seluruh gembala jemaat yang berhak. [HAL 21-22] Para Penggugat menuntut: (1) Menyatakan tindakan Tergugat I dan II sebagai Perbuatan Melawan Hukum; (2) Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat: SP-1 (10 dan 13 Juni 2022), Sanksi Organisasi (23 Juni 2022), Surat Tugas Plt. (24 Juni 2022), Surat Permintaan Aset (29 Juni 2022), MUSDA 23-24 Agustus 2022, dan kepengurusan hasil MUSDA tersebut; (3) Membatalkan sanksi dan surat tugas; (4) Melarang Tergugat II bertindak atas nama MD; (5) Memerintahkan ulang MUSDA sesuai AD/ART; (6) Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil Rp 200.657.200,- dan immateriil Rp 1.500.000.000,- secara tanggung renteng; (7) Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu. [HAL 23-24] Para Tergugat mengajukan eksepsi premature (mengacu pada ART Pasal 31 ayat 10 yang melarang membawa masalah internal ke pengadilan sebelum diselesaikan secara kekeluargaan dan tanpa pembelaan diri sesuai ART Pasal 33 ayat 7) dan kurang pihak. Dalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil Para Penggugat, menyatakan inti sengketa adalah kewajiban penyetoran 20% keuangan MD ke MP sesuai Pasal 17 ayat 1 AD/ART yang tidak dipenuhi Para Penggugat. Tergugat mengemukakan bukti surat dan setoran tunai tanggal 23 Agustus 2023 (Nomor 208/MD-LPG/SK/VIII-2023) sebagai bukti Para Penggugat telah menyelesaikan sebagian kewajiban tersebut. [HAL 25-26] Tergugat membantah dalil Para Penggugat bahwa tidak ada masalah internal, dengan menyatakan adanya dugaan penyalahgunaan keuangan dan ketidakpatuhan setor 20%. Tergugat juga membantah dalil tamasya sebagai alasan ketidakhadiran audit, menyatakan tidak ada surat resmi dari MD Lampung yang memberitahukan alasan tersebut kepada MP, sehingga dianggap mengabaikan audit. [HAL 27-28] Tergugat menegaskan bahwa Juklak MUSDA 2022 mewajibkan setor 20% sebelum periode berakhir. Tergugat juga membantah dalil persiapan MUSDA oleh Para Penggugat, menyatakan MD Lampung tidak bisa melaksanakan MUSDA karena belum menyetorkan 20% dan ada dugaan penyalahgunaan. Tergugat mengutip Surat 002.09/MP-GPdI/IV-2022 yang menegaskan rencana audit bagi MD yang tidak menyetorkan 20%. [HAL 29-30] Tergugat membantah dalil audit tidak terlaksana karena tamasya, dengan menyatakan Para Penggugat tidak mengirim surat resmi alasan ketidakhadiran dan terkesan menghindari tim audit. Tergugat juga membantah tuduhan sewenang-wenang, menyatakan tim audit memberikan waktu penjadwalan ulang yang tidak digunakan Para Penggugat. Tergugat kembali mengemukakan bukti setoran tanggal 23 Agustus 2023 sebagai penyelesaian sebagian kewajiban. [HAL 31-32] Tergugat membantah dalil cacat formil SP-1, menyatakan SP-1 sah dan mengikat. Tergugat menyatakan berdasarkan laporan Tim Pemeriksa Keuangan, MD Lampung tidak berada di Lampung saat audit dan tidak ada tanggapan tertulis, sehingga dianggap tidak kooperatif. Tergugat mengakui penundaan batas waktu hingga 21 Juni 2022 melalui WhatsApp, namun Para Penggugat tidak hadir, sehingga dianggap mengabaikan SP-1. [HAL 33-34] Tergugat membantah dalil cacat SP-1, menyatakan proses penerbitan surat peringatan sudah benar sesuai AD. Tergugat menyatakan Para Penggugat diduga sengaja menghindari audit. [HAL 35-36] Tergugat membantah dalil tindakan sewenang-wenang, menyatakan MD Lampung tidak beritikad baik selama 84 hari untuk mempertanggungjawabkan keuangan, sehingga sanksi diterbitkan sesuai AD/ART. Tergugat kembali mengemukakan bukti setoran tanggal 23 Agustus 2023. [HAL 37-38] Tergugat membantah dalil permohonan penundaan via WhatsApp, menyatakan Para Penggugat tidak pernah beritikad baik melaksanakan audit padahal sudah diberi waktu cukup. Tergugat membantah dalil tidak menghindar audit, menyatakan Para Penggugat tidak menulis surat resmi mengenai alasan ketidakhadiran pada 21 Juni 2022 sehingga diduga sengaja menghindari audit. [HAL 39-40] Tergugat membantah dalil sanksi tidak sah, menyatakan Para Penggugat mengabaikan proses pemeriksaan dan SP-1, serta tidak melakukan klarifikasi resmi. Tergugat mengutip selisih keuangan dari Warta Daerah sebesar Rp 679.754.274,- (setoran wajib Rp 758.654.274,- diterima hanya Rp 80.000.000,-) sebagai dasar sanksi. Tergugat menyatakan sanksi sesuai AD/ART. Tergugat kembali mengemukakan bukti setoran tanggal 23 Agustus 2023. [HAL 41-42] Tergugat membantah dalil Surat Tugas Plt. tidak sah, menyatakan surat tersebut sah, memiliki dasar hukum, dan tidak bertentangan dengan AD/ART GPdI. [HAL 43-44] Tergugat membantah dalil permintaan aset tidak sah, menyatakan tindakan Tergugat II sah dan mengikat. Tergugat menyatakan Para Penggugat diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan aset kepada pengurus baru (Plt). Tergugat menyatakan dugaan tindak pidana penggelapan dan penguasaan aset tanpa hak akan disisihkan dalam proses perkara lain. [HAL 45-46] Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat (butir 19-32) dengan alasan inti sengketa adalah kewajiban setor 20% yang tidak dipenuhi, sanksi sesuai AD/ART, Surat Tugas Plt. sah, MUSDA 23-24 Agustus 2022 sah, dan kepengurusan hasil MUSDA sah. Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat pemutarbalikan fakta, tidak benar, dan tidak berdasar, sehingga mohon ditolak seluruhnya. [HAL 47] Para Penggugat mengajukan replik tanggal 1 November 2023, dan Tergugat mengajukan duplik tanggal 8 November 2023. Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-7a yang meliputi SK pengesahan pengurus 2017-2022, Juklak MUSDA 2022, AD/ART GPdI, SK Sanksi Organisasi, reservasi hotel [HAL 47], dan surat pemberitahuan pemeriksaan keuangan. [HAL 48-49] Para Penggugat juga mengajukan saksi Pdt. Andreas Simanjuntak yang menyatakan bahwa Majelis Pusat bertindak sepihak dan memaksakan MUSDA tanpa prosedur AD/ART yang benar, serta menuduh Majelis Pusat melakukan arogansi dalam membekukan Majelis Daerah tanpa upaya penyelesaian kekeluargaan. Saksi juga menjelaskan bahwa penahanan setoran 20% adalah bentuk protes terhadap ketidakpatuhan Majelis Pusat terhadap keputusan Wakernas terkait dana investasi. [HAL 50-52] Saksi Pdt. Supriyono menyatakan bahwa pencabutan SK didasarkan pada tuduhan penggelapan yang tidak benar, serta mengonfirmasi cacat formil pada SP-1 (nomor sama, isi berbeda, tanggal berbeda) dan ketiadaan hak jawab bagi Majelis Daerah. Saksi menegaskan bahwa MUSDA yang diselenggarakan oleh Pusat tidak sah karena melanggar AD/ART dan tidak melibatkan seluruh anggota MD Lampung yang berjumlah 235 orang, dengan 122 orang menandatangani surat penolakan. [HAL 53-57] Para Tergugat mengajukan bukti surat T.I&T.II-1 hingga T.I&T.II-39, termasuk AD/ART, surat-surat peringatan, sanksi, laporan keuangan, dan bukti setoran pelunasan 20% sebesar Rp 679.754.274 pada 23 Agustus 2023. Para Tergugat juga mengajukan saksi Pdt. Bilson Simatupang dan Pdt. Charles Simaningging yang menyatakan bahwa sengketa berawal dari ketidakpatuhan setoran 20% dan adanya masalah investasi, serta menegaskan bahwa MUSDA yang diselenggarakan oleh Plt/Majelis Pusat adalah sah secara prosedural internal, meskipun ditolak oleh sebagian anggota. [HAL 58-61] Para Pihak mengajukan kesimpulan pada 31 Januari 2024. Majelis Hakim menerima bukti surat yang diberi meterai cukup sebagai alat bukti sah, serta print out elektronik sebagai alat bukti persangkaan yang harus didukung alat bukti lain. [HAL 62-65] Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim mengutip Pasal 31 ayat 10 AD/ART GPdI yang melarang membawa masalah internal ke pihak luar (pengadilan) sebelum diselesaikan secara kekeluargaan, serta Pasal 33 tentang hak pembelaan diri." + }, + "read": { + "input_chars": 11900, + "frame": "Para Penggugat (pengurus Majelis Daerah Lampung GPdI periode 2017-2022) menggugat Tergugat I (Majelis Pusat GPdI) dan Tergugat II (Ketua Plt. Majelis Daerah Lampung) atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait sanksi organisasi, pencabutan SK, dan penyelenggaraan Musyawarah Daerah (MUSDA) yang dianggap tidak sah. Para Penggugat menuntut pernyataan tidak sah terhadap berbagai surat dan sanksi, pembatalan sanksi, larangan bertindak atas nama Majelis Daerah, perintah ulang MUSDA, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Perkara ini berhenti pada pemeriksaan eksepsi premature karena Majelis Hakim menemukan bahwa sengketa internal belum diselesaikan secara kekeluargaan sesuai aturan organisasi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa mereka menjalankan tugas dengan baik hingga akhir masa jabatan dan telah memesan hotel untuk tamasya ke Yogyakarta pada Januari 2022.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pusat tertanggal 29 Maret 2022 mengenai Juklak dan Juknis Musyawarah Daerah (MUSDA) 2022.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menerima Surat Nomor 002.09/MP-GPdI/IV-2022 tertanggal 29 April 2022 yang menegaskan kewajiban Majelis Daerah menyetorkan 20% hasil penerimaan keuangan sebelum MUSDA.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Keuangan tertanggal 31 Mei 2022 yang menyatakan akan melakukan audit keuangan karena dugaan tidak menyetorkan 20% dan penyalahgunaan keuangan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa audit tidak terlaksana karena bertepatan dengan tamasya ke Yogyakarta yang telah diagendakan sejak Januari 2022.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengirimkan dua Surat Peringatan Pertama (SP-1) tertanggal 10 Juni dan 13 Juni 2022 yang menyatakan Majelis Daerah sengaja menghindari tim pemeriksa dan mengancam sanksi pembekuan atau pencabutan SK.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa kedua SP-1 tersebut cacat formil dan materiil karena memiliki nomor surat sama namun isi dan tanggal berbeda.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat II menyampaikan permohonan penundaan melalui WhatsApp pada 17 Juni 2022, dan Tergugat I menyetujui penundaan hingga 21 Juni 2022.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak hadir pada 21 Juni 2022 karena ada agenda pertemuan dengan gembala jemaat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor 005.04/MP-GPdI/VI-2022 tertanggal 23 Juni 2022 tentang Sanksi Organisasi berupa pendisiplinan, pencabutan SK, dan kehilangan hak organisasi selama 2 tahun.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerbitkan Surat Tugas Nomor 01805/S-Tugas/MP-GPdI/VI-2022 perihal Plt. Ketua dan Sekretaris Majelis Daerah Lampung.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II pada 29 Juni 2022 meminta penyerahan aset Majelis Daerah kepada pengurus baru.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menyelenggarakan MUSDA GPdI Lampung pada 23-24 Agustus 2022 dengan menggunakan kop surat dan stempel MD Lampung.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Para Penggugat dan menyatakan inti sengketa adalah kewajiban penyetoran 20% keuangan MD ke MP yang tidak dipenuhi.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengemukakan bukti setoran tunai tanggal 23 Agustus 2023 sebagai bukti Para Penggugat telah menyelesaikan sebagian kewajiban penyetoran 20%.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil tamasya sebagai alasan ketidakhadiran audit, menyatakan tidak ada surat resmi dari MD Lampung yang memberitahukan alasan tersebut kepada MP.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil cacat formil SP-1, menyatakan SP-1 sah dan mengikat karena MD Lampung tidak berada di Lampung saat audit dan tidak ada tanggapan tertulis.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui penundaan batas waktu hingga 21 Juni 2022 melalui WhatsApp, namun Para Penggugat tidak hadir.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengutip selisih keuangan sebesar Rp 679.754.274,- sebagai dasar sanksi yang diterbitkan sesuai AD/ART.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan saksi Pdt. Andreas Simanjuntak yang menyatakan Majelis Pusat bertindak sepihak dan memaksakan MUSDA tanpa prosedur AD/ART yang benar.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan saksi Pdt. Supriyono yang mengonfirmasi cacat formil pada SP-1 dan ketiadaan hak jawab bagi Majelis Daerah.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan saksi Pdt. Bilson Simatupang dan Pdt. Charles Simaningging yang menyatakan sengketa berawal dari ketidakpatuhan setoran 20% dan MUSDA yang diselenggarakan oleh Plt/Majelis Pusat adalah sah secara prosedural internal.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengutip Pasal 31 ayat 10 AD/ART GPdI yang melarang membawa masalah internal ke pihak luar (pengadilan) sebelum diselesaikan secara kekeluargaan.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan pengurus Majelis Daerah Lampung GPdI periode 2017-2022, menggugat Tergugat I (Majelis Pusat GPdI) dan Tergugat II (Ketua Plt. Majelis Daerah Lampung) atas tindakan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, termasuk penerbitan Surat Peringatan, sanksi organisasi berupa pencabutan SK dan pembekuan hak, penerbitan Surat Tugas Plt., permintaan penyerahan aset, serta penyelenggaraan Musyawarah Daerah (MUSDA) yang dianggap tidak sah. Para Penggugat menuntut pernyataan tidak sah terhadap berbagai surat dan sanksi tersebut, pembatalan sanksi, larangan bertindak atas nama Majelis Daerah, perintah ulang MUSDA sesuai AD/ART, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Para Tergugat membantah seluruh dalil Para Penggugat, menyatakan bahwa tindakan tersebut sah berdasarkan AD/ART akibat ketidakpatuhan Para Penggugat dalam menyetorkan 20% keuangan dan dugaan penyalahgunaan dana, serta telah ada penyelesaian sebagian kewajiban melalui setoran pada Agustus 2023. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena menerima eksepsi premature, dengan pertimbangan bahwa sengketa internal tersebut belum diselesaikan secara kekeluargaan sesuai ketentuan AD/ART GPdI yang melarang penyelesaian masalah internal di pengadilan sebelum upaya kekeluargaan ditempuh." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan pengurus Majelis Daerah Lampung GPdI periode 2017-2022, menggugat Tergugat I (Majelis Pusat GPdI) dan Tergugat II (Ketua Plt. Majelis Daerah Lampung) atas tindakan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, termasuk penerbitan Surat Peringatan, sanksi organisasi berupa pencabutan SK dan pembekuan hak, penerbitan Surat Tugas Plt., permintaan penyerahan aset, serta penyelenggaraan Musyawarah Daerah (MUSDA) yang dianggap tidak sah. Para Penggugat menuntut pernyataan tidak sah terhadap berbagai surat dan sanksi tersebut, pembatalan sanksi, larangan bertindak atas nama Majelis Daerah, perintah ulang MUSDA sesuai AD/ART, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Para Tergugat membantah seluruh dalil Para Penggugat, menyatakan bahwa tindakan tersebut sah berdasarkan AD/ART akibat ketidakpatuhan Para Penggugat dalam menyetorkan 20% keuangan dan dugaan penyalahgunaan dana, serta telah ada penyelesaian sebagian kewajiban melalui setoran pada Agustus 2023. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena menerima eksepsi premature, dengan pertimbangan bahwa sengketa internal tersebut belum diselesaikan secara kekeluargaan sesuai ketentuan AD/ART GPdI yang melarang penyelesaian masalah internal di pengadilan sebelum upaya kekeluargaan ditempuh.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa mereka menjalankan tugas dengan baik hingga akhir masa jabatan dan telah memesan hotel untuk tamasya ke Yogyakarta pada Januari 2022.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pusat tertanggal 29 Maret 2022 mengenai Juklak dan Juknis Musyawarah Daerah (MUSDA) 2022.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menerima Surat Nomor 002.09/MP-GPdI/IV-2022 tertanggal 29 April 2022 yang menegaskan kewajiban Majelis Daerah menyetorkan 20% hasil penerimaan keuangan sebelum MUSDA.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Keuangan tertanggal 31 Mei 2022 yang menyatakan akan melakukan audit keuangan karena dugaan tidak menyetorkan 20% dan penyalahgunaan keuangan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa audit tidak terlaksana karena bertepatan dengan tamasya ke Yogyakarta yang telah diagendakan sejak Januari 2022.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengirimkan dua Surat Peringatan Pertama (SP-1) tertanggal 10 Juni dan 13 Juni 2022 yang menyatakan Majelis Daerah sengaja menghindari tim pemeriksa dan mengancam sanksi pembekuan atau pencabutan SK.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa kedua SP-1 tersebut cacat formil dan materiil karena memiliki nomor surat sama namun isi dan tanggal berbeda.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat II menyampaikan permohonan penundaan melalui WhatsApp pada 17 Juni 2022, dan Tergugat I menyetujui penundaan hingga 21 Juni 2022.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak hadir pada 21 Juni 2022 karena ada agenda pertemuan dengan gembala jemaat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor 005.04/MP-GPdI/VI-2022 tertanggal 23 Juni 2022 tentang Sanksi Organisasi berupa pendisiplinan, pencabutan SK, dan kehilangan hak organisasi selama 2 tahun.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerbitkan Surat Tugas Nomor 01805/S-Tugas/MP-GPdI/VI-2022 perihal Plt. Ketua dan Sekretaris Majelis Daerah Lampung.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II pada 29 Juni 2022 meminta penyerahan aset Majelis Daerah kepada pengurus baru.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menyelenggarakan MUSDA GPdI Lampung pada 23-24 Agustus 2022 dengan menggunakan kop surat dan stempel MD Lampung.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Para Penggugat dan menyatakan inti sengketa adalah kewajiban penyetoran 20% keuangan MD ke MP yang tidak dipenuhi.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengemukakan bukti setoran tunai tanggal 23 Agustus 2023 sebagai bukti Para Penggugat telah menyelesaikan sebagian kewajiban penyetoran 20%.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil tamasya sebagai alasan ketidakhadiran audit, menyatakan tidak ada surat resmi dari MD Lampung yang memberitahukan alasan tersebut kepada MP.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil cacat formil SP-1, menyatakan SP-1 sah dan mengikat karena MD Lampung tidak berada di Lampung saat audit dan tidak ada tanggapan tertulis.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui penundaan batas waktu hingga 21 Juni 2022 melalui WhatsApp, namun Para Penggugat tidak hadir.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengutip selisih keuangan sebesar Rp 679.754.274,- sebagai dasar sanksi yang diterbitkan sesuai AD/ART.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan saksi Pdt. Andreas Simanjuntak yang menyatakan Majelis Pusat bertindak sepihak dan memaksakan MUSDA tanpa prosedur AD/ART yang benar.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan saksi Pdt. Supriyono yang mengonfirmasi cacat formil pada SP-1 dan ketiadaan hak jawab bagi Majelis Daerah.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan saksi Pdt. Bilson Simatupang dan Pdt. Charles Simaningging yang menyatakan sengketa berawal dari ketidakpatuhan setoran 20% dan MUSDA yang diselenggarakan oleh Plt/Majelis Pusat adalah sah secara prosedural internal.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengutip Pasal 31 ayat 10 AD/ART GPdI yang melarang membawa masalah internal ke pihak luar (pengadilan) sebelum diselesaikan secara kekeluargaan.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya tidak bisa menggugat pengurus pusat yang mencabut jabatan saya karena masalah keuangan internal yang belum diselesaikan secara kekeluargaan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16129, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti sengketa dalam pertanyaan (gugatan atas pencabutan jabatan/kerugian). Meskipun gugatan ditolak karena alasan prosedural (eksepsi prematur/kewajiban menyelesaikan sengketa internal organisasi terlebih dahulu), Pasal 1365 tetap relevan secara substantif karena ia merupakan landasan hukum materiil yang sedang diuji/dalilkan oleh penggugat, dan putusan hakim secara eksplisit membahas apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebelum memutuskan tidak dapat diterima karena cacat formil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta tulisan (bukti surat). Dalam pertimbangan hukum, Pasal 1888 hanya dikutip sebagai bagian dari aturan umum alat bukti surat yang sah, namun bukan menjadi dasar pertimbangan utama atau isu substantif dalam menjawab pertanyaan mengapa gugatan tidak bisa diterima. Penolakan gugatan didasarkan pada eksepsi prematur (keharusan menyelesaikan sengketa internal organisasi), bukan pada kelemahan bukti surat menurut Pasal 1888." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 69148, + "completion_tokens": 8729 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_187_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_187_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d7c5eabe2958daa4a9d2d6b9f6d41a24d281a54a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_187_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_187_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 114.625, + "query": 16.146, + "relevance": 44.599, + "total": 175.403 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 59549, + "marked_chars": 59720 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi\ntidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan Sah Akta No. 1 Perjanjian Hutang Piutang (PT\nDinamika Tiga Pilar - Tuan Hanafi) tertanggal 2 Juni 2018 yang dibuat\ndi hadapan Notaris Yuli Hanifah, S.H. yang berkedudukan di\nKabupaten Bogor;\n4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah\nWANPRESTASI atas Akta No. 1 Perjanjian Hutang Piutang (PT\nDinamika Tiga Pilar - Tuan Hanafi) tertanggal 2 Juni 2018 di hadapan\nNotaris Yuli Hanifah, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bogor;\n5. Menyatakan sah Akta Nomor 2 Kuasa Untuk Menjual tertanggal 2\nJuni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Yuli Hanifah, S.H. yang\nberkedudukan di Kabupaten Bogor antara Tergugat II dengan\nPenggugat;\n6. Menyatakan Penggugat berhak menjual ataupun melakukan\nperalihan hak apa saja terhadap Objek Jaminan kepada pihak lain\nhalaman 18 dari 20 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 18\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Ind" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 59720, + "frame": "PT Dinamika Tiga Pilar menggugat Hanafi (sebagai Direktur PT Mulia Citra Buana) dan Sri Hartini atas wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 2 Juni 2018. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, pernyataan wanprestasi, hak untuk menjual objek jaminan berupa tanah dan bangunan, serta perintah membayar kekurangan hutang jika hasil penjualan jaminan tidak mencukupi. Gugatan ini juga meminta penetapan sita jaminan, uang paksa, dan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II mengikatkan diri dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 2 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Yuli Hanifah S.H., dengan kedudukan Penggugat sebagai pemberi hutang, Tergugat I sebagai penghutang, dan Tergugat II sebagai pemberi jaminan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I berjanji menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang paling lambat pada tanggal 3 Desember 2018 dengan mekanisme pembayaran bertahap.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga batas waktu yang ditentukan, Tergugat I hanya melakukan pembayaran hutang dengan total sebesar Rp41.000.000.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II sepakat bahwa apabila Tergugat I tidak dapat memenuhi pembayaran pertama, Tergugat II menyetujui Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan yang dijaminkan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual dan/atau melepaskan hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No 1632/Cilebut Barat melalui Akta Nomor 2 Kuasa Untuk Menjual tertanggal 2 Juni 2018.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui bahwa nilai jual beli Tanah dan Bangunan milik Tergugat II yang menjadi jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang Tergugat I kepada Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan, namun Pengadilan belum meletakkan sita jaminan tersebut.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp500.000,- setiap hari apabila melalaikan isi putusan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT Dinamika Tiga Pilar mengajukan gugatan terhadap Hanafi (sebagai Direktur PT Mulia Citra Buana) dan Sri Hartini terkait wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 2 Juni 2018. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I sebagai penghutang dan Tergugat II sebagai pemberi jaminan telah gagal melunasi hutang sesuai jadwal, dengan total pembayaran yang telah dilakukan hanya sebesar Rp41.000.000 dari jumlah yang disepakati. Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian, pernyataan wanprestasi, pengesahan Akta Kuasa Untuk Menjual, hak untuk menjual objek jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Tergugat II, serta perintah kepada Tergugat I dan II untuk membayar kekurangan hutang jika hasil penjualan jaminan tidak mencukupi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, setelah memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir, menyatakan bahwa Perjanjian Hutang Piutang dan Akta Kuasa Untuk Menjual adalah sah, serta menyatakan Tergugat I dan II telah wanprestasi. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan hak Penggugat untuk menjual objek jaminan dan memerintahkan Tergugat membayar kekurangan hutang, namun menolak permohonan sita jaminan, uang paksa, dan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu karena alasan hukum dan fakta bahwa sita belum diletakkan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Dinamika Tiga Pilar mengajukan gugatan terhadap Hanafi (sebagai Direktur PT Mulia Citra Buana) dan Sri Hartini terkait wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 2 Juni 2018. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I sebagai penghutang dan Tergugat II sebagai pemberi jaminan telah gagal melunasi hutang sesuai jadwal, dengan total pembayaran yang telah dilakukan hanya sebesar Rp41.000.000 dari jumlah yang disepakati. Penggugat menuntut pernyataan sah perjanjian, pernyataan wanprestasi, pengesahan Akta Kuasa Untuk Menjual, hak untuk menjual objek jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Tergugat II, serta perintah kepada Tergugat I dan II untuk membayar kekurangan hutang jika hasil penjualan jaminan tidak mencukupi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, setelah memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir, menyatakan bahwa Perjanjian Hutang Piutang dan Akta Kuasa Untuk Menjual adalah sah, serta menyatakan Tergugat I dan II telah wanprestasi. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan hak Penggugat untuk menjual objek jaminan dan memerintahkan Tergugat membayar kekurangan hutang, namun menolak permohonan sita jaminan, uang paksa, dan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu karena alasan hukum dan fakta bahwa sita belum diletakkan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II mengikatkan diri dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 2 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Yuli Hanifah S.H., dengan kedudukan Penggugat sebagai pemberi hutang, Tergugat I sebagai penghutang, dan Tergugat II sebagai pemberi jaminan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I berjanji menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang paling lambat pada tanggal 3 Desember 2018 dengan mekanisme pembayaran bertahap.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga batas waktu yang ditentukan, Tergugat I hanya melakukan pembayaran hutang dengan total sebesar Rp41.000.000.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II sepakat bahwa apabila Tergugat I tidak dapat memenuhi pembayaran pertama, Tergugat II menyetujui Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan yang dijaminkan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual dan/atau melepaskan hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No 1632/Cilebut Barat melalui Akta Nomor 2 Kuasa Untuk Menjual tertanggal 2 Juni 2018.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengakui bahwa nilai jual beli Tanah dan Bangunan milik Tergugat II yang menjadi jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang Tergugat I kepada Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan, namun Pengadilan belum meletakkan sita jaminan tersebut.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp500.000,- setiap hari apabila melalaikan isi putusan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang dan janji bayar bertahap, tapi sampai batas waktu baru bayar sebagian, sekarang saya harus bayar sisa hutang meski tanah jaminan sudah dijual, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19252, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan) debitur karena lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam pertanyaan, fakta 'sampai batas waktu baru bayar sebagian' menunjukkan adanya kelalaian waktu yang diatur oleh pasal ini, yang menjadi dasar hukum untuk menuntut sisa hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan mengacu pada 'janji bayar bertahap' yang merupakan isi perjanjian hutang piutang. Validitas perjanjian inilah yang mengikat para pihak untuk memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban membayar sisa hutang meskipun jaminan telah dieksekusi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24134, + "completion_tokens": 1321 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_188_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_188_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..93464e4371ae1ebc4cac4b3c1cc8cd3e19fdbaca --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_188_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_188_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 85.02, + "query": 2.967, + "relevance": 14.439, + "total": 102.45 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 34718, + "marked_chars": 34808 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 34808, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih di bawah umur dalam proses jual beli harta peninggalan almarhum suami Pemohon. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali dan diberikan izin untuk menjual tanah beserta bangunan yang menjadi bagian hak waris anaknya. Perkara ini merupakan permohonan perdata di luar gugatan sengketa antara pihak yang berseteru.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan Ega Fajar Nugraha pada tanggal 18 Desember 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari pernikahan tersebut lahir satu orang anak perempuan bernama Arsyila Azkadina Nugraha pada tanggal 8 Oktober 2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9273 atas nama Iskandar yang terletak di Kota Bogor.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anaknya merupakan ahli waris dari almarhum suami Pemohon atas harta peninggalan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon masih berada di bawah umur sehingga diperlukan penetapan perwalian untuk melakukan perbuatan hukum jual beli.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga almarhum suami Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Semua pihak keluarga setuju dengan permohonan Pemohon dan tidak ada yang keberatan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut akan digunakan untuk biaya kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu tunggal, mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena almarhum suaminya meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang menjadi hak waris bagi Pemohon dan anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon mendalilkan bahwa anaknya masih belum dewasa sehingga diperlukan izin pengadilan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali dalam proses jual beli harta peninggalan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup. Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan kesaksian yang menyatakan bahwa seluruh keluarga setuju dan tidak ada keberatan, serta bahwa penjualan tersebut demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan Pemohon. Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah beserta bangunan yang menjadi bagian hak waris anaknya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu tunggal, mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena almarhum suaminya meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang menjadi hak waris bagi Pemohon dan anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon mendalilkan bahwa anaknya masih belum dewasa sehingga diperlukan izin pengadilan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali dalam proses jual beli harta peninggalan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup. Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan kesaksian yang menyatakan bahwa seluruh keluarga setuju dan tidak ada keberatan, serta bahwa penjualan tersebut demi kepentingan anak, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan Pemohon. Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah beserta bangunan yang menjadi bagian hak waris anaknya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan Ega Fajar Nugraha pada tanggal 18 Desember 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari pernikahan tersebut lahir satu orang anak perempuan bernama Arsyila Azkadina Nugraha pada tanggal 8 Oktober 2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9273 atas nama Iskandar yang terletak di Kota Bogor.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anaknya merupakan ahli waris dari almarhum suami Pemohon atas harta peninggalan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon masih berada di bawah umur sehingga diperlukan penetapan perwalian untuk melakukan perbuatan hukum jual beli.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga almarhum suami Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Semua pihak keluarga setuju dengan permohonan Pemohon dan tidak ada yang keberatan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut akan digunakan untuk biaya kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan tanah, tapi anak saya masih kecil, bolehkah saya jual tanah itu untuk biaya hidup kami?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16885, + "candidates": [ + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perwalian (kekuasaan orang tua) yang timbul secara otomatis ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Dalam konteks pertanyaan, pasal ini menjadi dasar hukum mengapa ibu (Pemohon) tetap memiliki kewenangan hukum untuk mewakili anak yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk menjual harta peninggalan, selama ia tidak dicabut kekuasaannya. Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini sebagai dasar penetapan ibu sebagai wali yang sah untuk mewakili kepentingan anak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16002, + "completion_tokens": 937 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_190_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_190_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d46494d06bfdc81ee07b111d054940b986dbb508 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_190_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_190_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 38, + "timings": { + "parse": 0.059, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 85.938, + "query": 4.99, + "relevance": 13.902, + "total": 104.89 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 110367, + "marked_chars": 110700 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp\n234.200 (dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh\nkami Aloysius Priharnoto Bayuaji, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Hanifzar, S.H.,\nM.H dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.,Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor\n190/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 12 Agustus 2024, dan putusan tersebut pada\nhari Rabu tanggal 19 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut,\ndihadiri oleh Amir Rachman Rochyana, S.H. Panitera Pengganti. Dan telah\ndikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu\njuga;\nHalaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 37\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 110700, + "frame": "Penggugat, mantan istri Tergugat, mengajukan gugatan pembagian harta bersama pasca perceraian yang meliputi tanah dan bangunan serta mobil Mercedes-Benz. Sengketa inti terletak pada status tanah dan bangunan yang menjadi objek agunan hak tanggungan kepada Turut Tergugat, yang menyebabkan tuntutan pembagian harta bersama ditolak oleh hakim. Penggugat meminta pengadilan menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama dan memerintahkan pembagian masing-masing setengah bagian atau penjualan lelang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha dan terdaftar di Catatan Sipil, serta dikaruniai dua orang anak.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 129/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki tanah dan bangunan di Perumahan Taman Grisenda dengan Sertifikat Hak Milik No. 6519/Kapuk Muara yang terdaftar atas nama Tergugat.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah dan bangunan tersebut dibebani Hak Tanggungan peringkat II atas nama Turut Tergugat untuk menjamin utang Tergugat yang belum lunas.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa tanah, bangunan, dan mobil Mercedes-Benz merupakan harta bersama yang harus dibagi rata.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa mobil Mercedes-Benz bukan harta bersama melainkan milik rekan yang meminjamkan nama, dan hutang kredit rumah merupakan beban bersama yang harus diperhitungkan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mendalilkan bahwa objek agunan tidak dapat dibagi atau disita karena masih menjadi jaminan hak tanggungan yang sah dan memiliki kekuatan eksekutorial.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa karena objek agunan masih dibebani hak tanggungan untuk menjamin utang, tuntutan pembagian harta bersama atas objek tersebut tidak beralasan dan ditolak.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, mantan istri Tergugat, mengajukan gugatan pembagian harta bersama atas tanah, bangunan, dan mobil Mercedes-Benz yang diperoleh selama perkawinan yang telah putus karena perceraian. Tergugat dan Turut Tergugat membantah tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa masih dibebani hak tanggungan peringkat II kepada Turut Tergugat sebagai jaminan pelunasan utang yang belum lunas. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan bahwa objek agunan masih terbebani hak tanggungan yang sah, sehingga tuntutan untuk membagi atau menjual lelang objek tersebut tidak beralasan menurut hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, mantan istri Tergugat, mengajukan gugatan pembagian harta bersama atas tanah, bangunan, dan mobil Mercedes-Benz yang diperoleh selama perkawinan yang telah putus karena perceraian. Tergugat dan Turut Tergugat membantah tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa masih dibebani hak tanggungan peringkat II kepada Turut Tergugat sebagai jaminan pelunasan utang yang belum lunas. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan bahwa objek agunan masih terbebani hak tanggungan yang sah, sehingga tuntutan untuk membagi atau menjual lelang objek tersebut tidak beralasan menurut hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha dan terdaftar di Catatan Sipil, serta dikaruniai dua orang anak.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 129/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki tanah dan bangunan di Perumahan Taman Grisenda dengan Sertifikat Hak Milik No. 6519/Kapuk Muara yang terdaftar atas nama Tergugat.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah dan bangunan tersebut dibebani Hak Tanggungan peringkat II atas nama Turut Tergugat untuk menjamin utang Tergugat yang belum lunas.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa tanah, bangunan, dan mobil Mercedes-Benz merupakan harta bersama yang harus dibagi rata.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa mobil Mercedes-Benz bukan harta bersama melainkan milik rekan yang meminjamkan nama, dan hutang kredit rumah merupakan beban bersama yang harus diperhitungkan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mendalilkan bahwa objek agunan tidak dapat dibagi atau disita karena masih menjadi jaminan hak tanggungan yang sah dan memiliki kekuatan eksekutorial.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa karena objek agunan masih dibebani hak tanggungan untuk menjamin utang, tuntutan pembagian harta bersama atas objek tersebut tidak beralasan dan ditolak.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya mau bagi harta bersama dengan mantan suami, tapi tanah dan rumah kami masih jadi jaminan utang yang belum lunas ke orang lain, jadi tidak bisa dibagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22502, + "candidates": [ + "Pasal 121 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 121 KUHPerdata", + "text": "Pasal 121: Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 121 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur bahwa harta bersama mencakup utang-utang yang dibuat oleh suami istri. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah pembagian harta bersama yang terhambat karena adanya utang (jaminan kredit) yang belum lunas. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menilai apakah utang tersebut merupakan beban dari harta bersama, sehingga secara substantif berkaitan dengan status harta bersama dan implikasinya terhadap pembagian aset." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 121 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 40075, + "completion_tokens": 974 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_197_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_197_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8ba33bf8d669e05476af0c7303880f0aedd168c9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_197_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_197_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 40, + "timings": { + "parse": 0.06, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 71.878, + "query": 4.412, + "relevance": 43.52, + "total": 119.87 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 114712, + "marked_chars": 115063 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM PROVISI:\n-\nMenolak tuntutan provisi Penggugat;\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvankelijke\nverklaard)\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seberas Rp\n424.600,00 (empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 oleh\nkami, Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan\nHasmy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor\n197/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr Utara tanggal 8 Januari 2025, putusan tersebut pada\nhari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,\nHalaman 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 39\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 115063, + "frame": "PT. DELI GROUP INDONESIA menggugat Oyong Lukmanto atas dugaan wanprestasi berupa ketidaklunasan pembayaran sisa pesanan barang senilai Rp 4.272.213.416,40 serta tuntutan ganti rugi lainnya berdasarkan Akta Pernyataan Bersama Nomor 1 tanggal 5 September 2023. Gugatan ini ditolak karena eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak (error in persona) dikabulkan oleh Majelis Hakim. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat Akta Pernyataan Bersama Nomor 1 tertanggal 5 September 2023 yang mengatur kewajiban pembayaran sisa pesanan barang.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat bertindak untuk diri sendiri dan atas nama PT. SINAR LAUT ATEKA dalam Akta Pernyataan Bersama tersebut.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menggugat Oyong Lukmanto secara perorangan sebagai pihak yang berutang, bukan PT. SINAR LAUT ATEKA.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (error in persona) karena seharusnya menggugat PT. SINAR LAUT ATEKA sebagai badan hukum.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena yang berutang adalah PT. SINAR LAUT ATEKA yang diwakili Tergugat.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. DELI GROUP INDONESIA mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Oyong Lukmanto atas dasar ketidaklunasan pembayaran sisa pesanan barang yang diatur dalam Akta Pernyataan Bersama Nomor 1 tanggal 5 September 2023. Penggugat menuntut pembayaran pokok, ganti rugi materiil, imateriil, uang paksa, dan sita jaminan. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi bahwa gugatan kurang pihak (error in persona) karena transaksi dilakukan oleh PT. SINAR LAUT ATEKA yang diwakili oleh Tergugat, sehingga yang seharusnya digugat adalah perseroan tersebut. Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dengan alasan bahwa bukti surat menunjukkan Tergugat bertindak atas nama PT. SINAR LAUT ATEKA. Oleh karena eksepsi diterima, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. DELI GROUP INDONESIA mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Oyong Lukmanto atas dasar ketidaklunasan pembayaran sisa pesanan barang yang diatur dalam Akta Pernyataan Bersama Nomor 1 tanggal 5 September 2023. Penggugat menuntut pembayaran pokok, ganti rugi materiil, imateriil, uang paksa, dan sita jaminan. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi bahwa gugatan kurang pihak (error in persona) karena transaksi dilakukan oleh PT. SINAR LAUT ATEKA yang diwakili oleh Tergugat, sehingga yang seharusnya digugat adalah perseroan tersebut. Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dengan alasan bahwa bukti surat menunjukkan Tergugat bertindak atas nama PT. SINAR LAUT ATEKA. Oleh karena eksepsi diterima, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat Akta Pernyataan Bersama Nomor 1 tertanggal 5 September 2023 yang mengatur kewajiban pembayaran sisa pesanan barang.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat bertindak untuk diri sendiri dan atas nama PT. SINAR LAUT ATEKA dalam Akta Pernyataan Bersama tersebut.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menggugat Oyong Lukmanto secara perorangan sebagai pihak yang berutang, bukan PT. SINAR LAUT ATEKA.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (error in persona) karena seharusnya menggugat PT. SINAR LAUT ATEKA sebagai badan hukum.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena yang berutang adalah PT. SINAR LAUT ATEKA yang diwakili Tergugat.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ditagih sisa pembayaran barang oleh PT. DELI GROUP INDONESIA, tapi transaksi itu saya lakukan atas nama PT. SINAR LAUT ATEKA, jadi kenapa saya yang digugat secara pribadi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7919, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (syarat objektif dan subjektif). Meskipun wanprestasi berkaitan dengan perjanjian, sengketa dalam pertanyaan dan putusan berfokus pada 'error in persona' (salah pihak) dan status subjek hukum (badan hukum vs perorangan), bukan pada apakah syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut terpenuhi. Putusan menolak gugatan karena cacat formil pihak yang digugat, bukan karena ketidaksaahan isi perjanjian itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan dan putusan berkaitan dengan sengketa wanprestasi (pelanggaran perjanjian) dan kesalahan penentuan pihak yang digugat (error in persona). Tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi akta otentik, yang merupakan ketentuan mengenai alat bukti. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan sebagai tidak relevan karena bukan jawaban substantif atas masalah penentuan pihak yang berwenang digugat." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35039, + "completion_tokens": 1070 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_200_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_200_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3678de4a96e523d6b851b6011050e902e61cfffd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_200_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,198 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_200_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 74.368, + "query": 13.703, + "relevance": 60.527, + "total": 148.625 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 47737, + "marked_chars": 47872 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 47872, + "frame": "Pemohon, Stefani Kodimand, mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayahnya, Handy Kodiman, karena Handy Kodiman menderita sakit berat yang membuatnya tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan asetnya. Pemohon meminta agar Handy Kodiman ditetapkan berada di bawah pengampuan dan Pemohon diangkat sebagai wali pengampu untuk mewakili Handy Kodiman dalam perbuatan hukum atas aset-asetnya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan tersebut secara keseluruhan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Handy Kodiman jatuh sakit pada tanggal 28 Mei 2022 dan didiagnosa menderita stroke akut batang otak luas serta infeksi paru-paru.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handy Kodiman menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto selama dua bulan sebelum dipindahkan ke Rumah Sakit Satya Negara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dokter spesialis saraf mendiagnosa Handy Kodiman mengalami CVD NH Luas dan Pneumonia dengan kondisi imobilisasi terpasang trakoestomi serta tidak bisa melakukan aktivitas sendiri dan membutuhkan bantuan total.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handy Kodiman saat ini terbaring di tempat tidur dan tidak dapat melakukan aktivitas apapun kecuali mengedipkan kedua matanya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handy Kodiman tidak dapat mengurus aset-asetnya karena kondisi kesehatannya yang parah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handy Kodiman memiliki empat aset berupa tanah dan bangunan di Provinsi Kalimantan Barat atas namanya sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Handy Kodiman dan Sujani Awang.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handy Kodiman dan Pemohon beragama Kristen.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga besar Handy Kodiman tidak ada yang keberatan apabila Pemohon diangkat sebagai wali pengampu.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat terhadap Handy Kodiman menunjukkan bahwa ia tidak dapat berkomunikasi verbal, hanya menggunakan bahasa isyarat kedipan mata, dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handy Kodiman bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Stefani Kodimand, mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayahnya, Handy Kodiman, dengan alasan bahwa Handy Kodiman menderita sakit stroke akut batang otak luas dan infeksi paru-paru yang menyebabkan kondisinya imobilisasi, tidak dapat berkomunikasi verbal, serta tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Pemohon mendalilkan bahwa Handy Kodiman memiliki aset berupa tanah dan bangunan di Kalimantan Barat yang perlu dikelola untuk kepentingan Handy Kodiman, serta bahwa Pemohon adalah anak kandung yang dipercaya oleh keluarga besar Handy Kodiman. Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah memeriksa bukti surat, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan setempat, menetapkan bahwa Handy Kodiman berada di bawah pengampuan dan mengangkat Pemohon sebagai wali pengampu untuk mewakili Handy Kodiman dalam melakukan perbuatan hukum atas aset-asetnya demi kepentingan Handy Kodiman." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Stefani Kodimand, mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayahnya, Handy Kodiman, dengan alasan bahwa Handy Kodiman menderita sakit stroke akut batang otak luas dan infeksi paru-paru yang menyebabkan kondisinya imobilisasi, tidak dapat berkomunikasi verbal, serta tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Pemohon mendalilkan bahwa Handy Kodiman memiliki aset berupa tanah dan bangunan di Kalimantan Barat yang perlu dikelola untuk kepentingan Handy Kodiman, serta bahwa Pemohon adalah anak kandung yang dipercaya oleh keluarga besar Handy Kodiman. Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah memeriksa bukti surat, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan setempat, menetapkan bahwa Handy Kodiman berada di bawah pengampuan dan mengangkat Pemohon sebagai wali pengampu untuk mewakili Handy Kodiman dalam melakukan perbuatan hukum atas aset-asetnya demi kepentingan Handy Kodiman.", + "facts": [ + { + "fact": "Handy Kodiman jatuh sakit pada tanggal 28 Mei 2022 dan didiagnosa menderita stroke akut batang otak luas serta infeksi paru-paru.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handy Kodiman menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto selama dua bulan sebelum dipindahkan ke Rumah Sakit Satya Negara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dokter spesialis saraf mendiagnosa Handy Kodiman mengalami CVD NH Luas dan Pneumonia dengan kondisi imobilisasi terpasang trakoestomi serta tidak bisa melakukan aktivitas sendiri dan membutuhkan bantuan total.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handy Kodiman saat ini terbaring di tempat tidur dan tidak dapat melakukan aktivitas apapun kecuali mengedipkan kedua matanya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handy Kodiman tidak dapat mengurus aset-asetnya karena kondisi kesehatannya yang parah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handy Kodiman memiliki empat aset berupa tanah dan bangunan di Provinsi Kalimantan Barat atas namanya sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Handy Kodiman dan Sujani Awang.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handy Kodiman dan Pemohon beragama Kristen.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga besar Handy Kodiman tidak ada yang keberatan apabila Pemohon diangkat sebagai wali pengampu.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan setempat terhadap Handy Kodiman menunjukkan bahwa ia tidak dapat berkomunikasi verbal, hanya menggunakan bahasa isyarat kedipan mata, dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handy Kodiman bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sakit stroke parah dan tidak bisa mengurus tanah miliknya, bolehkah saya yang urus?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 47737, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk ditaruh di bawah pengampuan, yaitu ketika seseorang dewasa berada dalam keadaan 'dungu, gila atau mata gelap' (yang dalam praktik hukum modern mencakup kondisi sakit otak/stroke yang menyebabkan ketidakcakapan). Hal ini langsung menjawab pertanyaan apakah ayah yang sakit stroke parah dapat diwakili, karena pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menetapkan status pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan. Karena pertanyaan diajukan oleh anak ('saya'), pasal ini relevan untuk memastikan bahwa anak kandung (keluarga sedarah) memiliki hak hukum untuk meminta pengampuan bagi ayahnya yang sakit." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewenangan pengadilan tempat mengajukan permohonan pengampuan. Meskipun bersifat prosedural, dalam konteks permohonan pengampuan (verklaring van ontoerekeningsvatbaarheid), ketentuan ini merupakan bagian integral dari kerangka hukum yang harus dipenuhi agar permohonan dapat diperiksa secara substantif oleh pengadilan yang berwenang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 29625, + "completion_tokens": 1250 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_207_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_207_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..67e163e5324120ad0ed3a8249cbde8af12ad015e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_207_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_207_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 62.024, + "query": 13.988, + "relevance": 90.069, + "total": 166.105 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30989, + "marked_chars": 31070 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31070, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak dan izin melakukan perbuatan hukum terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Inti sengketa adalah kebutuhan pemohon untuk menjadi wali atas anak perempuannya yang belum dewasa agar dapat melakukan pinjaman atau penjualan atas tanah dan bangunan atas nama anak tersebut. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali dan memberikan izin untuk melakukan perbuatan hukum terkait aset tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan almarhum JO, FREDDY SALIM ATMAJA berdasarkan Akta Perkawinan No. 337/I/PPA/2006 tanggal 22 Mei 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum JO, FREDDY SALIM ATMAJA meninggal dunia pada 9 Januari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-10012023-0003.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak dari perkawinan tersebut, yaitu FELICIA JO lahir 10 Oktober 2005 dan VALENCIA JO lahir 14 Februari 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak VALENCIA JO masih berumur di bawah 18 tahun dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki tanah dan bangunan di Jl. Manyar Permai 3 No.39, Jakarta Utara, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8631/Kapuk Muara.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengalami kendala administrasi dalam pengajuan pinjaman atau penjualan aset kepada bank/perusahaan pembiayaan karena anak kedua Pemohon masih di bawah umur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bertanggung jawab menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya setelah suami meninggal dunia.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan penetapan perwalian anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon berdalih bahwa ia perlu menjadi wali resmi atas anak perempuannya, VALENCIA JO, yang masih di bawah umur, untuk mengatasi kendala administrasi dalam melakukan pengajuan pinjaman atau penjualan atas tanah dan bangunan yang menjadi hak anak tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan tersebut, menemukan bahwa fakta-fakta yang didalilkan Pemohon didukung oleh bukti surat dan kesaksian saksi, serta tidak bertentangan dengan hukum. Majelis Hakim kemudian menetapkan Pemohon sebagai wali dari VALENCIA JO dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum, termasuk pengajuan pinjaman atau penjualan, terhadap aset tersebut atas nama anak yang belum dewasa tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan penetapan perwalian anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon berdalih bahwa ia perlu menjadi wali resmi atas anak perempuannya, VALENCIA JO, yang masih di bawah umur, untuk mengatasi kendala administrasi dalam melakukan pengajuan pinjaman atau penjualan atas tanah dan bangunan yang menjadi hak anak tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan tersebut, menemukan bahwa fakta-fakta yang didalilkan Pemohon didukung oleh bukti surat dan kesaksian saksi, serta tidak bertentangan dengan hukum. Majelis Hakim kemudian menetapkan Pemohon sebagai wali dari VALENCIA JO dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum, termasuk pengajuan pinjaman atau penjualan, terhadap aset tersebut atas nama anak yang belum dewasa tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan almarhum JO, FREDDY SALIM ATMAJA berdasarkan Akta Perkawinan No. 337/I/PPA/2006 tanggal 22 Mei 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum JO, FREDDY SALIM ATMAJA meninggal dunia pada 9 Januari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-10012023-0003.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak dari perkawinan tersebut, yaitu FELICIA JO lahir 10 Oktober 2005 dan VALENCIA JO lahir 14 Februari 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak VALENCIA JO masih berumur di bawah 18 tahun dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki tanah dan bangunan di Jl. Manyar Permai 3 No.39, Jakarta Utara, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 8631/Kapuk Muara.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengalami kendala administrasi dalam pengajuan pinjaman atau penjualan aset kepada bank/perusahaan pembiayaan karena anak kedua Pemohon masih di bawah umur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bertanggung jawab menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya setelah suami meninggal dunia.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal, anak saya masih kecil, saya butuh jadi wali resmi agar bisa jual tanah atas nama dia, gimana caranya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13280, + "candidates": [ + "Pasal 299 KUHPerdata", + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 353 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata", + "text": "Pasal 299: Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + }, + { + "pasal": "Pasal 353 KUHPerdata", + "text": "Pasal 353: Seorang anak tidak sah, demi hukum berada di bawah perwalian bapaknya atau ibunya yang telah dewasa dan telah mengakui anak itu, kecuali jika bapak atau ibu ini dikecualikan dari perwalian, atau orang lain telah ditugaskan sebagai wali selama ayah atau ibu itu belum dewasa, atau orang tua telah mendapat tugas sebagai wali sebelum anak itu diakui. Bila pengakuan itu dilakukan oleh kedua orang tua, maka perwalian terhadap anak itu, dengan pengecualian yang sama, dilakukan oleh orang tua yang lebih dulu mengakui dan bila pengakuan itu dilakukan pada waktu yang sama, bapaklah yang memangku perwalian. Bila orang tua yang melakukan perwalian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang lalu meninggal dunia, dipecat dari perwalian, ditempatkan di bawah pengampuan, atau dalam hal tersebut dalam Pasal 354 tidak dipertahankan sebagai wali atau tidak diangkat sekali lagi sebagai wali, maka orang tua yang satu lagi demi hukum menjadi wali, kecuali jika ia telah dikecualikan atau dipecat dari perwalian atau telah kawin. Bila bapak atau ibu yang menurut ketentuan yang lalu memangku perwalian tidak hadir, maka Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali. Bila bapak atau ibu yang tidak dikecualikan atau dibebaskan dari perwalian dan telah kawin dan oleh karena itu menurut alinea yang lalu demi hukum tidak memangku perwalian, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri supaya diangkat menjadi wali, maka Pengadilan Negeri harus mengabulkannya, kecuali jika kepentingan anak tidak mengizinkannya; Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah suami atau istri si pemohon dan, jika orang tua yang lain masih hidup, juga dia dan wali pengawas. Terhadap pemeriksaan orang-orang ini berlaku ketentuan alinea keempat Pasal 206. Terhadap wali ibu atas di luar kawin yang diakui dan terhadap suaminya berlaku Pasal 351, kecuali bila karena perkawinan tersebut anak menjadi sah." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur status anak di bawah kekuasaan orang tua *selama perkawinan* orang tuanya berlangsung. Dalam pertanyaan, suami telah meninggal dunia, sehingga konteks 'kekuasaan orang tua' selama perkawinan tidak lagi menjadi isu utama yang disengketakan. Isu utamanya adalah perwalian (wali) setelah salah satu orang tua meninggal, yang diatur secara spesifik oleh Pasal 345. Meskipun putusan mengutipnya sebagai dasar historis kekuasaan orang tua, substansi hukum yang menjawab kebutuhan 'menjadi wali' setelah kematian suami adalah Pasal 345, bukan Pasal 299." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan siapa yang dianggap 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, anak masih kecil, sehingga status 'belum dewasa' adalah prasyarat hukum agar diperlukan penetapan wali. Putusan juga secara eksplisit mengutip Pasal 330 untuk menetapkan bahwa anak tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak, sehingga menjadi dasar hukum mengapa perwalian diperlukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur akibat hukum ketika salah satu orang tua meninggal dunia, yaitu perwalian anak belum dewasa otomatis dipangku oleh orang tua yang masih hidup. Ini adalah jawaban substantif langsung atas pertanyaan 'gimana caranya' menjadi wali resmi setelah suami meninggal. Pasal ini menjadi teori hukum utama yang menopang alasan hakim dalam menetapkan pemohon sebagai wali." + }, + { + "pasal": "Pasal 353 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perwalian terhadap anak yang tidak sah (di luar nikah) atau pengangkatan wali oleh pengadilan jika orang tua tidak hadir/tidak cakap. Fakta dalam pertanyaan adalah anak lahir dari perkawinan sah (ada Akta Perkawinan) dan ibu masih hidup serta cakap. Oleh karena itu, mekanisme Pasal 353 (pengangkatan wali oleh PN karena ketidakhadiran/kecualian orang tua) tidak relevan dengan fakta kasus di mana perwalian terjadi 'demi hukum' (otomatis) berdasarkan Pasal 345." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15987, + "completion_tokens": 1352 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_20_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_20_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..016b2d0d5a6eb8680ac3eb049fb1d356db13d6eb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_20_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_20_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 51.518, + "query": 5.014, + "relevance": 53.665, + "total": 110.223 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23354, + "marked_chars": 23418 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23418, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengesahkan anak kandungnya sebagai anak sah dari pasangan suami istri, karena perkawinan orang tua anak tersebut baru dicatatkan setelah anak lahir. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang berdasarkan domisili Pemohon. Pemohon meminta pengesahan status anak dan perintah untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan almarhum Guntur Olayan melangsungkan pernikahan secara adat pada tanggal 8 Juni 1979.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama The Thiu Thieng lahir pada tanggal 7 Februari 1981.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada saat anak lahir, perkawinan antara Pemohon dan Guntur Olayan belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan akta kelahiran anak tersebut semula mencantumkan status anak sebagai anak dari ibu saja.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Guntur Olayan telah mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Guntur Olayan telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak kandungnya lahir dari hubungan yang semula hanya diakui secara adat tanpa pencatatan sipil, sehingga status hukum anak tersebut belum sepenuhnya diakui sebagai anak sah dari kedua orang tua. Pemohon membuktikan bahwa ia dan almarhum suami telah menikah secara adat pada tahun 1979, namun pencatatan perkawinan baru dilakukan pada tahun 2023, setelah anak lahir dan setelah suami meninggal dunia. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan hukum karena perkawinan telah dicatatkan secara sah, sehingga mengabulkan permohonan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari pasangan suami istri dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak kandungnya lahir dari hubungan yang semula hanya diakui secara adat tanpa pencatatan sipil, sehingga status hukum anak tersebut belum sepenuhnya diakui sebagai anak sah dari kedua orang tua. Pemohon membuktikan bahwa ia dan almarhum suami telah menikah secara adat pada tahun 1979, namun pencatatan perkawinan baru dilakukan pada tahun 2023, setelah anak lahir dan setelah suami meninggal dunia. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan hukum karena perkawinan telah dicatatkan secara sah, sehingga mengabulkan permohonan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari pasangan suami istri dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan almarhum Guntur Olayan melangsungkan pernikahan secara adat pada tanggal 8 Juni 1979.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama The Thiu Thieng lahir pada tanggal 7 Februari 1981.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada saat anak lahir, perkawinan antara Pemohon dan Guntur Olayan belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan akta kelahiran anak tersebut semula mencantumkan status anak sebagai anak dari ibu saja.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Guntur Olayan telah mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Guntur Olayan telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah menikah sah dan suami saya sudah meninggal, tapi anak saya cuma diakui ibu saja, bolehkah saya minta statusnya jadi anak sah dari kedua orang tua?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13603, + "candidates": [ + "Pasal 274 KUHPerdata", + "Pasal 277 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 274 KUHPerdata", + "text": "Pasal 274: Bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung." + }, + { + "pasal": "Pasal 277 KUHPerdata", + "text": "Pasal 277: Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 274 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme pengesahan melalui surat dari Presiden karena kelalaian orang tua. Dalam pertanyaan dan pertimbangan putusan, pengesahan dilakukan karena orang tua kemudian menikah sah (pasal 277), bukan karena kelalaian yang memerlukan intervensi Presiden. Isu pengesahan melalui Presiden tidak muncul sebagai fakta atau dalil dalam perkara ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 277 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur akibat hukum dari pengesahan anak karena menyusulnya perkawinan orang tua, yaitu anak dianggap dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Ini adalah dasar hukum substantif yang digunakan hakim untuk mengabulkan permohonan pengesahan status anak menjadi sah dari kedua orang tua, sesuai dengan pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 277 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12186, + "completion_tokens": 926 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_214_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_214_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2c70e2ec3d820a00c44af41d523823f7306a41a9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_214_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_214_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.33, + "query": 9.532, + "relevance": 40.061, + "total": 130.947 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 19750, + "marked_chars": 19806 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 19806, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Budi Purwanto kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan dirinya sebagai wali atas anak Muhamad Alvin Saputra guna keperluan pendaftaran sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sengketa ini bersifat permohonan perwalian di mana Pemohon meminta penetapan hukum atas status walinya atas anak tersebut. Permohonan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muhamad Alvin Saputra adalah anak kandung dari Untoro Permadi dan Indri Kartikasari.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua dari Muhamad Alvin Saputra telah bercerai sejak tahun 2009.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Muhamad Alvin Saputra tinggal dan diasuh oleh Pemohon atas kesepakatan kedua orang tuanya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mendaftarkan diri dan anaknya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Budi Purwanto, mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dalih bahwa ia telah mengasuh anak dari Untoro Permadi dan Indri Kartikasari, yaitu Muhamad Alvin Saputra, sejak orang tua kandung anak tersebut bercerai pada tahun 2009 atas kesepakatan bersama. Pemohon membutuhkan status wali secara resmi untuk keperluan pendaftaran anaknya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon atas kesepakatan orang tuanya, serta mempertimbangkan ketentuan hukum mengenai kekuasaan orang tua dan wali, hakim menetapkan bahwa Pemohon adalah pemegang kekuasaan wali atas anak tersebut. Dengan demikian, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan Budi Purwanto sebagai wali dari Muhamad Alvin Saputra dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan anaknya sebagai anggota TNI." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Budi Purwanto, mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dalih bahwa ia telah mengasuh anak dari Untoro Permadi dan Indri Kartikasari, yaitu Muhamad Alvin Saputra, sejak orang tua kandung anak tersebut bercerai pada tahun 2009 atas kesepakatan bersama. Pemohon membutuhkan status wali secara resmi untuk keperluan pendaftaran anaknya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon atas kesepakatan orang tuanya, serta mempertimbangkan ketentuan hukum mengenai kekuasaan orang tua dan wali, hakim menetapkan bahwa Pemohon adalah pemegang kekuasaan wali atas anak tersebut. Dengan demikian, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan Budi Purwanto sebagai wali dari Muhamad Alvin Saputra dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan anaknya sebagai anggota TNI.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muhamad Alvin Saputra adalah anak kandung dari Untoro Permadi dan Indri Kartikasari.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua dari Muhamad Alvin Saputra telah bercerai sejak tahun 2009.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Muhamad Alvin Saputra tinggal dan diasuh oleh Pemohon atas kesepakatan kedua orang tuanya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mendaftarkan diri dan anaknya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah asuh anak mantan mertua sejak mereka cerai, tapi butuh status resmi biar anaknya bisa daftar TNI, boleh ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9936, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai status 'belum dewasa' (minoritas) berdasarkan umur (21 tahun) dan status perkawinan. Dalam pertanyaan, subjek hukum adalah anak yang masih di bawah umur yang membutuhkan wali untuk melakukan perbuatan hukum (mendaftar TNI). Putusan juga mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa anak tersebut masih berstatus belum dewasa sehingga memerlukan perwalian, yang merupakan dasar substantif untuk menjawab apakah status wali diperlukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur larangan bagi wali untuk melakukan tindakan hukum tertentu (meminjam uang, menjual/menggadaikan barang tetap) tanpa izin pengadilan demi perlindungan harta benda anak. Fakta dalam pertanyaan dan putusan hanya berkaitan dengan penetapan status wali untuk keperluan administrasi pendaftaran militer (perbuatan hukum pribadi), bukan mengenai pengelolaan harta benda atau transaksi keuangan. Oleh karena itu, isi pasal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan isu sengketa atau pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10468, + "completion_tokens": 903 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_215_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_215_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1dda4a6d9f7462ca7ce7289a33835984ad18492b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_215_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_215_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.045, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.755, + "query": 3.642, + "relevance": 31.62, + "total": 137.063 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27015, + "marked_chars": 27087 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27087, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh ARNOLDUS MANOBE kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan dirinya sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur dan meminta izin untuk menjaminkan atau menjual bidang tanah harta bersama dengan almarhumah istrinya. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh hakim setelah memeriksa bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "ARNOLDUS MANOBE menikah dengan RICARDINA MARIA SARMENTO pada tanggal 13 Juni 2000.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut, lahir dua orang anak laki-laki bernama ARSENIUS RICARDO MANOBE (lahir 10 November 2008) dan JHON RICARDO AMARAL MANOBE (lahir 13 Oktober 2013).", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "RICARDINA MARIA SARMENTO meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "ARNOLDUS MANOBE dan kedua anaknya adalah ahli waris sah dari almarhumah RICARDINA MARIA SARMENTO.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua anak ARNOLDUS MANOBE masih berada di bawah umur.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta bersama berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00991 seluas 20 M2 beralamat di Jalan Muara Bahari, Jakarta Utara, atas nama ARNOLDUS MANOBE.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi-saksi menyatakan bahwa rumah di Muara Bahari adalah harta bersama Pemohon dan isterinya serta tidak ada keberatan terhadap penjualan untuk biaya kehidupan dan pendidikan anak.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "ARNOLDUS MANOBE mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur akibat meninggalnya istrinya, RICARDINA MARIA SARMENTO, serta meminta izin untuk menjaminkan atau menjual bidang tanah harta bersama atas nama Sertipikat Hak Pakai Nomor 00991. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan tersebut setelah menetapkan fakta bahwa Pemohon adalah ayah dari dua anak yang masih di bawah umur, isteri telah meninggal dunia, dan kedua anak tersebut adalah ahli waris sah. Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam menjaminkan atau menjual bidang tanah tersebut demi kepentingan anak-anaknya." + }, + "query": { + "summarized_case": "ARNOLDUS MANOBE mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur akibat meninggalnya istrinya, RICARDINA MARIA SARMENTO, serta meminta izin untuk menjaminkan atau menjual bidang tanah harta bersama atas nama Sertipikat Hak Pakai Nomor 00991. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan tersebut setelah menetapkan fakta bahwa Pemohon adalah ayah dari dua anak yang masih di bawah umur, isteri telah meninggal dunia, dan kedua anak tersebut adalah ahli waris sah. Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dalam menjaminkan atau menjual bidang tanah tersebut demi kepentingan anak-anaknya.", + "facts": [ + { + "fact": "ARNOLDUS MANOBE menikah dengan RICARDINA MARIA SARMENTO pada tanggal 13 Juni 2000.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut, lahir dua orang anak laki-laki bernama ARSENIUS RICARDO MANOBE (lahir 10 November 2008) dan JHON RICARDO AMARAL MANOBE (lahir 13 Oktober 2013).", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "RICARDINA MARIA SARMENTO meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "ARNOLDUS MANOBE dan kedua anaknya adalah ahli waris sah dari almarhumah RICARDINA MARIA SARMENTO.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua anak ARNOLDUS MANOBE masih berada di bawah umur.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta bersama berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00991 seluas 20 M2 beralamat di Jalan Muara Bahari, Jakarta Utara, atas nama ARNOLDUS MANOBE.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi-saksi menyatakan bahwa rumah di Muara Bahari adalah harta bersama Pemohon dan isterinya serta tidak ada keberatan terhadap penjualan untuk biaya kehidupan dan pendidikan anak.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Istri saya meninggal dan anak-anak masih kecil, bolehkah saya jual tanah bersama untuk biaya hidup mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27015, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah umur). Dalam pertanyaan, status 'anak-anak masih kecil' adalah fakta kunci yang menentukan apakah anak tersebut berada di bawah kekuasaan/wali orang tua, sehingga memerlukan izin pengadilan untuk perbuatan hukum seperti menjual tanah. Putusan juga mengutip pasal ini untuk menetapkan usia anak sebagai dasar hukum perwalian." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme perwalian otomatis (demi hukum) kepada orang tua yang masih hidup ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Ini adalah dasar hukum substantif yang menjawab pertanyaan 'bolehkah' dengan menjelaskan bahwa ayah secara otomatis menjadi wali, namun pelaksanaannya (penjualan tanah) tetap tunduk pada aturan perlindungan anak (seperti yang diatur dalam UU Perkawinan yang dikaitkan dengan konsep perwalian ini)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17648, + "completion_tokens": 981 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_218_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_218_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..15c4408a4603a2a1da8dc098cd3762c0e21de4d6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_218_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_218_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.053, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.369, + "query": 8.249, + "relevance": 44.902, + "total": 135.573 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23141, + "marked_chars": 23205 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23205, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh SULIANA terhadap status hukumnya sendiri untuk pengesahan sebagai anak sah. Sengketa intinya adalah perubahan status Pemohon dari anak luar nikah menjadi anak kandung yang sah dari SUJANTO dan SUMIATI. Pemohon meminta penetapan pengadilan untuk mengesahkan statusnya dan memerintahkan perbaikan akta kelahiran.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon SULIANA lahir dari ibu SUMIATI dan dicatatkan sebagai anak luar nikah dalam Kutipan Akta Kelahiran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUJANTO dan SUMIATI melangsungkan pernikahan secara adat/agama dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil pada tahun 2001.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara SUJANTO dan SUMIATI dicatatkan setelah kelahiran ketiga anak mereka, termasuk Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah statusnya dari anak luar nikah menjadi anak sah dalam perkawinan SUJANTO dan SUMIATI.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa SUJANTO dan SUMIATI telah menikah secara sah dan Pemohon dapat disahkan sebagai anak kandung mereka.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon SULIANA mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengubah status hukumnya dari anak luar nikah menjadi anak sah. Pemohon dalilkan bahwa ia adalah anak kandung dari SUJANTO dan SUMIATI, yang telah menikah secara adat dan mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil pada tahun 2001, yaitu setelah kelahiran Pemohon yang semula tercatat sebagai anak luar nikah dari ibunya. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil tersebut, serta menemukan bahwa perkawinan orang tua Pemohon adalah sah menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengesahkan statusnya sebagai anak sah dari SUJANTO dan SUMIATI, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perbaikan akta kelahiran." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon SULIANA mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengubah status hukumnya dari anak luar nikah menjadi anak sah. Pemohon dalilkan bahwa ia adalah anak kandung dari SUJANTO dan SUMIATI, yang telah menikah secara adat dan mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil pada tahun 2001, yaitu setelah kelahiran Pemohon yang semula tercatat sebagai anak luar nikah dari ibunya. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil tersebut, serta menemukan bahwa perkawinan orang tua Pemohon adalah sah menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengesahkan statusnya sebagai anak sah dari SUJANTO dan SUMIATI, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perbaikan akta kelahiran.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon SULIANA lahir dari ibu SUMIATI dan dicatatkan sebagai anak luar nikah dalam Kutipan Akta Kelahiran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUJANTO dan SUMIATI melangsungkan pernikahan secara adat/agama dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil pada tahun 2001.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara SUJANTO dan SUMIATI dicatatkan setelah kelahiran ketiga anak mereka, termasuk Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah statusnya dari anak luar nikah menjadi anak sah dalam perkawinan SUJANTO dan SUMIATI.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa SUJANTO dan SUMIATI telah menikah secara sah dan Pemohon dapat disahkan sebagai anak kandung mereka.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya lahir dari ibu yang baru menikah dengan ayah kandung saya setelah saya lahir, apakah saya bisa diakui sebagai anak sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12772, + "candidates": [ + "Pasal 274 KUHPerdata", + "Pasal 277 KUHPerdata", + "Pasal 280 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 274 KUHPerdata", + "text": "Pasal 274: Bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung." + }, + { + "pasal": "Pasal 277 KUHPerdata", + "text": "Pasal 277: Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 280 KUHPerdata", + "text": "Pasal 280: Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 274 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme pengesahan melalui surat dari Presiden ketika orang tua lalai mengakui anak. Dalam pertanyaan dan pertimbangan putusan, isu utamanya adalah pengesahan akibat menyusulnya perkawinan (pasal 277) dan pengakuan, bukan kelalaian yang memerlukan intervensi Presiden. Fakta perkara menunjukkan pengesahan dilakukan karena pernikahan sah, bukan karena kelalaian pengakuan awal yang memerlukan surat pengesahan presiden." + }, + { + "pasal": "Pasal 277 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung menjawab pertanyaan awam. Pasal ini menyatakan bahwa pengesahan anak melalui menyusulnya perkawinan orang tua menimbulkan akibat hukum bahwa anak tersebut berlaku seolah-olah dilahirkan dalam perkawinan (anak sah). Ini adalah dasar hukum substantif yang digunakan hakim untuk mengabulkan permohonan pengesahan status anak dari luar nikah menjadi anak sah karena orang tuanya menikah setelah kelahiran." + }, + { + "pasal": "Pasal 280 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hubungan perdata antara anak luar kawin dan orang tuanya melalui pengakuan. Dalam pertimbangan putusan, hakim merujuk pada pasal ini sebagai dasar timbulnya hubungan perdata sebelum pengesahan penuh. Meskipun pengesahan (pasal 277) adalah kunci perubahan status menjadi 'anak sah', pasal 280 tetap relevan karena mengatur unsur dasar hubungan darah dan pengakuan yang menjadi prasyarat atau bagian dari proses pengesahan status anak dalam konteks sengketa ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 277 KUHPerdata", + "Pasal 280 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12210, + "completion_tokens": 1012 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_219_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_219_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f7fd8acfd35e0db66173e1ca42e6f47a2cbd7b37 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_219_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_219_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.038, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 123.752, + "query": 7.935, + "relevance": 27.003, + "total": 158.727 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 53906, + "marked_chars": 54059 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 54059, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Meilina Witan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dan diberi izin untuk menjaminkan harta warisan berupa tanah dan bangunan kepada bank untuk keperluan perpanjangan kredit. Sengketa ini tidak melibatkan pihak tergugat karena merupakan perkara permohonan perdata non-sidang biasa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Nugraha Nicholas Turalakey pada tanggal 18 September 2004.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Ray Dominic Turalakey pada tanggal 22 Juli 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon tidak meninggalkan surat wasiat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa saham pada PT Icon Niaga Internusa dan PT Natura Produk Internasional.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 2008 atas nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan berupa tanah dan bangunan tersebut saat ini sedang dalam status jaminan kredit pada PT. Bank BCA.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud memperpanjang kredit dengan jaminan tanah tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon masih berada di bawah umur (belum dewasa).", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada keberatan dari keluarga atau pihak lain terhadap permohonan penetapan wali dan perpanjangan jaminan tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Meilina Witan, mengajukan permohonan penetapan wali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah suaminya, Nugraha Nicholas Turalakey, meninggal dunia. Pemohon mendalilkan bahwa dirinya dan anaknya, Ray Dominic Turalakey, adalah ahli waris dari almarhum suami. Almarhum tidak meninggalkan wasiat dan meninggalkan harta warisan berupa saham di dua perseroan terbatas serta sebidang tanah dan bangunan yang bersertifikat Hak Milik atas nama Pemohon. Tanah tersebut saat ini menjadi jaminan kredit pada PT. Bank BCA yang akan segera jatuh tempo dan perlu diperpanjang. Karena anaknya masih di bawah umur, Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum anaknya dalam proses perpanjangan jaminan kredit tersebut, dengan alasan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan anak. Hakim menetapkan bahwa demi hukum perwalian berada pada ibu yang masih hidup, sehingga Pemohon ditetapkan sebagai wali dan kuasa bagi anaknya. Hakim juga mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjaminkan harta warisan berupa tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan perpanjangan kredit, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut demi kepentingan anak dan tidak ada keberatan dari pihak manapun." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Meilina Witan, mengajukan permohonan penetapan wali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah suaminya, Nugraha Nicholas Turalakey, meninggal dunia. Pemohon mendalilkan bahwa dirinya dan anaknya, Ray Dominic Turalakey, adalah ahli waris dari almarhum suami. Almarhum tidak meninggalkan wasiat dan meninggalkan harta warisan berupa saham di dua perseroan terbatas serta sebidang tanah dan bangunan yang bersertifikat Hak Milik atas nama Pemohon. Tanah tersebut saat ini menjadi jaminan kredit pada PT. Bank BCA yang akan segera jatuh tempo dan perlu diperpanjang. Karena anaknya masih di bawah umur, Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum anaknya dalam proses perpanjangan jaminan kredit tersebut, dengan alasan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan anak. Hakim menetapkan bahwa demi hukum perwalian berada pada ibu yang masih hidup, sehingga Pemohon ditetapkan sebagai wali dan kuasa bagi anaknya. Hakim juga mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjaminkan harta warisan berupa tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan perpanjangan kredit, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut demi kepentingan anak dan tidak ada keberatan dari pihak manapun.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Nugraha Nicholas Turalakey pada tanggal 18 September 2004.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Ray Dominic Turalakey pada tanggal 22 Juli 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon tidak meninggalkan surat wasiat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa saham pada PT Icon Niaga Internusa dan PT Natura Produk Internasional.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 2008 atas nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan berupa tanah dan bangunan tersebut saat ini sedang dalam status jaminan kredit pada PT. Bank BCA.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud memperpanjang kredit dengan jaminan tanah tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon masih berada di bawah umur (belum dewasa).", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada keberatan dari keluarga atau pihak lain terhadap permohonan penetapan wali dan perpanjangan jaminan tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan tanah yang sedang dijaminkan ke bank untuk diperpanjang, tapi anak saya masih kecil, apakah saya bisa mengurus perpanjangan itu untuk biaya hidupnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22461, + "candidates": [ + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur secara substantif tentang perwalian (kekuasaan orang tua) terhadap anak yang belum dewasa ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah kewenangan ibu (yang ditinggal mati suaminya) untuk bertindak mewakili anak yang masih kecil dalam urusan hukum (perpanjangan kredit). Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 345 sebagai dasar hukum bahwa perwalian demi hukum berpindah kepada ibu yang masih hidup, sehingga ibu memiliki kewenangan untuk mewakili anak. Ini memenuhi kriteria hubungan substantif langsung dengan hak/kewajiban yang disengketakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23257, + "completion_tokens": 1096 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_223_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_223_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f35a71151c43d4d5d5912e13d8e990ce7aa67cf0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_223_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,239 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_223_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 62, + "timings": { + "parse": 0.125, + "classify": 0.0, + "condense": 398.296, + "read": 111.814, + "query": 5.883, + "relevance": 106.243, + "total": 622.361 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 192273, + "marked_chars": 192822 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM PROVISI:\n-\nMenolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA: \n-\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n-\nMenyatakan Akta Notaris yang dibuat di hadapan Notaris H. Teddy\nAnwar, S.H., Sp.N., Nomor 37 tanggal 19 November 2019 dan Nomor 17\ntanggal 03 September 2021 adalah sah, memiliki kekuatan hukum dan\nmengikat antara Penggugat dengan Tergugat;\n-\nMenetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat\nbernama Gabriel Immanuela Djayaprawira yang lahir di Jakarta pada tanggal\n3 Agustus 2008 jatuh kepada Penggugat;\nHalaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 60\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMemerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang mengasuhnya\nsaat ini untuk segera menyerahkan kembali anak Gabriel Immanuela\nDjayaprawira kepada Penggugat;\n-\nMenghukum Tergug" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134988, + "summary": "[HAL 1-9] Penggugat OEY LIE HUA menggugat Tergugat DANNY SEPTRIADI DJAYAPRAWIRA, mantan suami yang bercerai pada 15 Juni 2021, untuk mendapatkan hak asuh anak perempuan mereka, GABRIEL IMMANUELA DJAYAPRAWIRA (lahir 3 Agustus 2008). Penggugat dalil bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 19 November 2019, hak asuh jatuh kepada Penggugat (Pihak Kedua) [HAL 2-4]. Kronologi sengketa dimulai ketika Penggugat pergi ke Amerika (29 Mei-27 Juni 2023) dan saat kembali, Tergugat allegedly merampas anak secara paksa pada 9 Juli 2023 di Mall Kelapa Gading [HAL 3]. Penggugat menuduh Tergugat menghalangi pertemuan, membawa anak ke psikolog/psikiater tanpa izin, dan memberikan obat Cipralex yang membuat anak ketergantungan [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pengembalian hak asuh, pengakuan sah Akta Notaris No. 37, serta perintah provisi agar anak dikembalikan segera dan boleh dibawa ke ahli medis [HAL 7-9].\n\n[HAL 10-31] Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat. Secara eksepsi, Tergugat mengajukan keberatan kurang pihak (tidak melibatkan Notaris) dan keberatan absolut tidak berwenang karena Akta Notaris No. 37 mengandung klausul arbitrase BANI [HAL 10-13]. Dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan Akta Notaris No. 37 (19 November 2019) tidak berlaku karena telah digantikan oleh Akta Notaris No. 17 (3 September 2021) yang mengatur hak asuh ditentukan oleh anak [HAL 14]. Tergugat membantah tuduhan perampasan paksa; ia menyatakan anak memilih tinggal bersamanya sejak 2 Juli 2023 karena merasa tidak nyaman dengan Penggugat yang sering melakukan kekerasan verbal, fisik, dan emosional [HAL 15]. Tergugat menyangkal Penggugat pergi ke Amerika untuk bisnis, melainkan urusan pribadi [HAL 16]. Tergugat membantah menghalangi pertemuan, menyatakan anak sendiri yang menolak bertemu karena trauma, termasuk insiden allegedly penculikan oleh Penggugat pada 25 September 2023 ke Bandung yang melibatkan orang asing dan pembuangan HP anak di jalan tol [HAL 17-28]. Tergugat juga menuduh Penggugat melakukan upaya penculikan berulang pada Maret, April, dan Juni 2024 [HAL 27-28]. Tergugat menegaskan anak kini sehat, ditangani profesional, dan berada di bawah perlindungan KPAI, serta menyatakan Penggugat tidak layak memiliki hak asuh karena telah menikah lagi dengan WNA dan melarang anak tinggal di apartemennya [HAL 22-31]. Tergugat petitum menolak gugatan dan menetapkan hak asuh pada Tergugat.\n\n[HAL 32-44] Pembuktian dilakukan melalui bukti surat, saksi, dan ahli. Penggugat mengajukan bukti P-1 s.d. P-14 (KTP, akta cerai, akta lahir, Akta Notaris No. 37, rekam medis, laporan polisi, dll.) dan saksi Putri Kimberly Setiawan, Maurent, Mita Chotul Cholif, Sari Dewi Tjenghar Widjaja, Salomo Kennethly Setiawan, serta ahli Dr. Subani. Ahli Dr. Subani berpendapat perjanjian hak asuh dalam akta notaris saat perkawinan sah dan mengikat, serta BANI tidak berwenang mengadili perkara hak asuh anak [HAL 38-40]. Tergugat mengajukan bukti T-1 s.d. T-36 (Akta Notaris No. 17, rekam medis, hasil psikologi, surat KPAI, dll.) dan saksi Oey Hiang Lan (ibu Penggugat). Saksi Oey Hiang Lan mengakui Penggugat sering bersikap kasar, membandingkan anak, dan terlibat pertengkaran, serta mengonfirmasi insiden allegedly penculikan ke Bandung yang membuat anak trauma [HAL 43-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 59334, + "summary": "[HAL 1-9] Penggugat OEY LIE HUA menggugat Tergugat DANNY SEPTRIADI DJAYAPRAWIRA, mantan suami yang bercerai pada 15 Juni 2021, untuk mendapatkan hak asuh anak perempuan mereka, GABRIEL IMMANUELA DJAYAPRAWIRA (lahir 3 Agustus 2008). Penggugat dalil bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 19 November 2019, hak asuh jatuh kepada Penggugat (Pihak Kedua) [HAL 2-4]. Kronologi sengketa dimulai ketika Penggugat pergi ke Amerika (29 Mei-27 Juni 2023) dan saat kembali, Tergugat allegedly merampas anak secara paksa pada 9 Juli 2023 di Mall Kelapa Gading [HAL 3]. Penggugat menuduh Tergugat menghalangi pertemuan, membawa anak ke psikolog/psikiater tanpa izin, dan memberikan obat Cipralex yang membuat anak ketergantungan [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pengembalian hak asuh, pengakuan sah Akta Notaris No. 37, serta perintah provisi agar anak dikembalikan segera dan boleh dibawa ke ahli medis [HAL 7-9].\n\n[HAL 10-31] Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat. Secara eksepsi, Tergugat mengajukan keberatan kurang pihak (tidak melibatkan Notaris) dan keberatan absolut tidak berwenang karena Akta Notaris No. 37 mengandung klausul arbitrase BANI [HAL 10-13]. Dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan Akta Notaris No. 37 (19 November 2019) tidak berlaku karena telah digantikan oleh Akta Notaris No. 17 (3 September 2021) yang mengatur hak asuh ditentukan oleh anak [HAL 14]. Tergugat membantah tuduhan perampasan paksa; ia menyatakan anak memilih tinggal bersamanya sejak 2 Juli 2023 karena merasa tidak nyaman dengan Penggugat yang sering melakukan kekerasan verbal, fisik, dan emosional [HAL 15]. Tergugat menyangkal Penggugat pergi ke Amerika untuk bisnis, melainkan urusan pribadi [HAL 16]. Tergugat membantah menghalangi pertemuan, menyatakan anak sendiri yang menolak bertemu karena trauma, termasuk insiden allegedly penculikan oleh Penggugat pada 25 September 2023 ke Bandung yang melibatkan orang asing dan pembuangan HP anak di jalan tol [HAL 17-28]. Tergugat juga menuduh Penggugat melakukan upaya penculikan berulang pada Maret, April, dan Juni 2024 [HAL 27-28]. Tergugat menegaskan anak kini sehat, ditangani profesional, dan berada di bawah perlindungan KPAI, serta menyatakan Penggugat tidak layak memiliki hak asuh karena telah menikah lagi dengan WNA dan melarang anak tinggal di apartemennya [HAL 22-31]. Tergugat petitum menolak gugatan dan menetapkan hak asuh pada Tergugat.\n\n[HAL 32-44] Pembuktian dilakukan melalui bukti surat, saksi, dan ahli. Penggugat mengajukan bukti P-1 s.d. P-14 (KTP, akta cerai, akta lahir, Akta Notaris No. 37, rekam medis, laporan polisi, dll.) dan saksi Putri Kimberly Setiawan, Maurent, Mita Chotul Cholif, Sari Dewi Tjenghar Widjaja, Salomo Kennethly Setiawan, serta ahli Dr. Subani. Ahli Dr. Subani berpendapat perjanjian hak asuh dalam akta notaris saat perkawinan sah dan mengikat, serta BANI tidak berwenang mengadili perkara hak asuh anak [HAL 38-40]. Tergugat mengajukan bukti T-1 s.d. T-36 (Akta Notaris No. 17, rekam medis, hasil psikologi, surat KPAI, dll.) dan saksi Oey Hiang Lan (ibu Penggugat). Saksi Oey Hiang Lan mengakui Penggugat sering bersikap kasar, membandingkan anak, dan terlibat pertengkaran, serta mengonfirmasi insiden allegedly penculikan ke Bandung yang membuat anak trauma [HAL 43-44].\n\n[HAL 44-47] Saksi Angela Marici (anak kandung Penggugat) menyatakan konflik orang tua sering masalah finansial, melihat Penggugat memarahi dan allegedly memukul Gabriel, serta melarang Tergugat dan anak ke Apartemen Kensington, namun juga mengakui interaksi harmonis sesekali. Saksi Roslina Verauli (Psikolog) menyatakan Gabriel mengalami gejala tidak bahagia, emosional, dan depresi akibat pengasuhan ibu yang kurang baik, monitoring kurang, dan kesepian, serta trauma akibat insiden September 2023. Ahli Dr. Niknik Mediyawati menyatakan dari data percakapan WhatsApp dan catatan anak, Penggugat sering menggunakan panggilan negatif (\"Kingkong\", \"jembut\"), melakukan ancaman kekerasan verbal/fisik, ancaman penculikan, dan ancaman viral kepada Tergugat. Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat untuk pengasuhan sementara dan pemeriksaan kesehatan anak karena dianggap memasuki materi pokok perkara, bertentangan dengan yurisprudensi yang menyatakan provisi hanya untuk tindakan sementara tidak menyangkut pokok sengketa [HAL 47-49].\n\n[HAL 49-52] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat. Eksepsi kurang pihak ditolak karena Notaris tidak memiliki keterkaitan hukum langsung dengan pokok sengketa hak asuh antara orang tua, dan Penggugat berwenang menentukan tergugat. Eksepsi tidak berwenangnya PN Jakarta Utara ditolak berdasarkan Putusan Sela sebelumnya yang telah menyatakan PN Jakarta Utara berwenang. Dalam pokok perkara, fakta yang terbukti: Penggugat dan Tergugat menikah 30 Juni 2006, cerai 15 Juni 2021, memiliki anak Gabriel lahir 3 Agustus 2008. Kedua pihak membuat dua akta notaris: No. 37 (19 Nov 2019) yang menyerahkan hak asuh kepada Penggugat, dan No. 17 (3 Sep 2021) yang mengubah hak asuh menjadi ditentukan oleh anak. Perselisihan berlanjut hingga pelaporan polisi, menyebabkan anak cemas, tertekan, dan tidak bersemangat sekolah [HAL 51-54].\n\n[HAL 52-62] Majelis Hakim menetapkan dua pokok persengketaan: siapa yang lebih berhak mengasuh, dan sah/tidaknya kesepakatan dalam akta notaris. Hakim menilai Penggugat sebagai ibu memiliki kecakapan mengasuh (finansial memadai, tidak pernah dihukum pidana, kepribadian baik). Mengenai akta notaris, Hakim menyatakan kedua Akta No. 37 dan No. 17 sah menurut hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak dibantah secara formil/materil. Namun, Akta No. 37 tetap mengikat sebagai satu kesatuan dengan No. 17, meskipun No. 17 mengubah hak asuh menjadi ditentukan anak. Karena kesepakatan tersebut tidak memuat kepastian dan keadilan serta anak terpengaruh psikis oleh perselisihan orang tua, Hakim mengenyampingkan kesepakatan untuk menetapkan hak asuh demi kepentingan terbaik anak. Hakim menolak dalil saling menyalahkan yang menjadikan anak perisai kepentingan individu. Amar putusan: Menolak provisi dan eksepsi Tergugat. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian: Menyatakan Akta No. 37 dan No. 17 sah dan mengikat. Menetapkan hak asuh Gabriel Immanuela Djayaprawira kepada Penggugat. Memerintahkan Tergugat menyerahkan anak kepada Penggugat. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp 200.400,-. Menolak petitum lain termasuk eksekusi lebih dahulu (uitoeverbaar bij voorraad) [HAL 59-62]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-9] Penggugat OEY LIE HUA menggugat Tergugat DANNY SEPTRIADI DJAYAPRAWIRA, mantan suami yang bercerai pada 15 Juni 2021, untuk mendapatkan hak asuh anak perempuan mereka, GABRIEL IMMANUELA DJAYAPRAWIRA (lahir 3 Agustus 2008). Penggugat dalil bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 19 November 2019, hak asuh jatuh kepada Penggugat (Pihak Kedua) [HAL 2-4]. Kronologi sengketa dimulai ketika Penggugat pergi ke Amerika (29 Mei-27 Juni 2023) dan saat kembali, Tergugat allegedly merampas anak secara paksa pada 9 Juli 2023 di Mall Kelapa Gading [HAL 3]. Penggugat menuduh Tergugat menghalangi pertemuan, membawa anak ke psikolog/psikiater tanpa izin, dan memberikan obat Cipralex yang membuat anak ketergantungan [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pengembalian hak asuh, pengakuan sah Akta Notaris No. 37, serta perintah provisi agar anak dikembalikan segera dan boleh dibawa ke ahli medis [HAL 7-9].\n\n[HAL 10-31] Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat. Secara eksepsi, Tergugat mengajukan keberatan kurang pihak (tidak melibatkan Notaris) dan keberatan absolut tidak berwenang karena Akta Notaris No. 37 mengandung klausul arbitrase BANI [HAL 10-13]. Dalam pokok perkara, Tergugat menyatakan Akta Notaris No. 37 (19 November 2019) tidak berlaku karena telah digantikan oleh Akta Notaris No. 17 (3 September 2021) yang mengatur hak asuh ditentukan oleh anak [HAL 14]. Tergugat membantah tuduhan perampasan paksa; ia menyatakan anak memilih tinggal bersamanya sejak 2 Juli 2023 karena merasa tidak nyaman dengan Penggugat yang sering melakukan kekerasan verbal, fisik, dan emosional [HAL 15]. Tergugat menyangkal Penggugat pergi ke Amerika untuk bisnis, melainkan urusan pribadi [HAL 16]. Tergugat membantah menghalangi pertemuan, menyatakan anak sendiri yang menolak bertemu karena trauma, termasuk insiden allegedly penculikan oleh Penggugat pada 25 September 2023 ke Bandung yang melibatkan orang asing dan pembuangan HP anak di jalan tol [HAL 17-28]. Tergugat juga menuduh Penggugat melakukan upaya penculikan berulang pada Maret, April, dan Juni 2024 [HAL 27-28]. Tergugat menegaskan anak kini sehat, ditangani profesional, dan berada di bawah perlindungan KPAI, serta menyatakan Penggugat tidak layak memiliki hak asuh karena telah menikah lagi dengan WNA dan melarang anak tinggal di apartemennya [HAL 22-31]. Tergugat petitum menolak gugatan dan menetapkan hak asuh pada Tergugat.\n\n[HAL 32-44] Pembuktian dilakukan melalui bukti surat, saksi, dan ahli. Penggugat mengajukan bukti P-1 s.d. P-14 (KTP, akta cerai, akta lahir, Akta Notaris No. 37, rekam medis, laporan polisi, dll.) dan saksi Putri Kimberly Setiawan, Maurent, Mita Chotul Cholif, Sari Dewi Tjenghar Widjaja, Salomo Kennethly Setiawan, serta ahli Dr. Subani. Ahli Dr. Subani berpendapat perjanjian hak asuh dalam akta notaris saat perkawinan sah dan mengikat, serta BANI tidak berwenang mengadili perkara hak asuh anak [HAL 38-40]. Tergugat mengajukan bukti T-1 s.d. T-36 (Akta Notaris No. 17, rekam medis, hasil psikologi, surat KPAI, dll.) dan saksi Oey Hiang Lan (ibu Penggugat). Saksi Oey Hiang Lan mengakui Penggugat sering bersikap kasar, membandingkan anak, dan terlibat pertengkaran, serta mengonfirmasi insiden allegedly penculikan ke Bandung yang membuat anak trauma [HAL 43-44].\n\n[HAL 44-47] Saksi Angela Marici (anak kandung Penggugat) menyatakan konflik orang tua sering masalah finansial, melihat Penggugat memarahi dan allegedly memukul Gabriel, serta melarang Tergugat dan anak ke Apartemen Kensington, namun juga mengakui interaksi harmonis sesekali. Saksi Roslina Verauli (Psikolog) menyatakan Gabriel mengalami gejala tidak bahagia, emosional, dan depresi akibat pengasuhan ibu yang kurang baik, monitoring kurang, dan kesepian, serta trauma akibat insiden September 2023. Ahli Dr. Niknik Mediyawati menyatakan dari data percakapan WhatsApp dan catatan anak, Penggugat sering menggunakan panggilan negatif (\"Kingkong\", \"jembut\"), melakukan ancaman kekerasan verbal/fisik, ancaman penculikan, dan ancaman viral kepada Tergugat. Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat untuk pengasuhan sementara dan pemeriksaan kesehatan anak karena dianggap memasuki materi pokok perkara, bertentangan dengan yurisprudensi yang menyatakan provisi hanya untuk tindakan sementara tidak menyangkut pokok sengketa [HAL 47-49].\n\n[HAL 49-52] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat. Eksepsi kurang pihak ditolak karena Notaris tidak memiliki keterkaitan hukum langsung dengan pokok sengketa hak asuh antara orang tua, dan Penggugat berwenang menentukan tergugat. Eksepsi tidak berwenangnya PN Jakarta Utara ditolak berdasarkan Putusan Sela sebelumnya yang telah menyatakan PN Jakarta Utara berwenang. Dalam pokok perkara, fakta yang terbukti: Penggugat dan Tergugat menikah 30 Juni 2006, cerai 15 Juni 2021, memiliki anak Gabriel lahir 3 Agustus 2008. Kedua pihak membuat dua akta notaris: No. 37 (19 Nov 2019) yang menyerahkan hak asuh kepada Penggugat, dan No. 17 (3 Sep 2021) yang mengubah hak asuh menjadi ditentukan oleh anak. Perselisihan berlanjut hingga pelaporan polisi, menyebabkan anak cemas, tertekan, dan tidak bersemangat sekolah [HAL 51-54].\n\n[HAL 52-62] Majelis Hakim menetapkan dua pokok persengketaan: siapa yang lebih berhak mengasuh, dan sah/tidaknya kesepakatan dalam akta notaris. Hakim menilai Penggugat sebagai ibu memiliki kecakapan mengasuh (finansial memadai, tidak pernah dihukum pidana, kepribadian baik). Mengenai akta notaris, Hakim menyatakan kedua Akta No. 37 dan No. 17 sah menurut hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak dibantah secara formil/materil. Namun, Akta No. 37 tetap mengikat sebagai satu kesatuan dengan No. 17, meskipun No. 17 mengubah hak asuh menjadi ditentukan anak. Karena kesepakatan tersebut tidak memuat kepastian dan keadilan serta anak terpengaruh psikis oleh perselisihan orang tua, Hakim mengenyampingkan kesepakatan untuk menetapkan hak asuh demi kepentingan terbaik anak. Hakim menolak dalil saling menyalahkan yang menjadikan anak perisai kepentingan individu. Amar putusan: Menolak provisi dan eksepsi Tergugat. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian: Menyatakan Akta No. 37 dan No. 17 sah dan mengikat. Menetapkan hak asuh Gabriel Immanuela Djayaprawira kepada Penggugat. Memerintahkan Tergugat menyerahkan anak kepada Penggugat. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp 200.400,-. Menolak petitum lain termasuk eksekusi lebih dahulu (uitoeverbaar bij voorraad) [HAL 59-62]." + }, + "read": { + "input_chars": 6447, + "frame": "Penggugat, mantan istri yang telah bercerai, menggugat Tergugat, mantan suami, untuk mendapatkan hak asuh anak perempuan mereka berdasarkan Akta Notaris yang menyerahkan hak asuh kepada Penggugat. Sengketa muncul setelah Tergugat allegedly merampas anak secara paksa dan menghalangi pertemuan, sehingga Penggugat menuntut pengembalian hak asuh, pengakuan sah akta notaris, serta perintah provisi untuk pengembalian anak segera. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan hak asuh kepada Penggugat demi kepentingan terbaik anak, meskipun mengakui adanya akta notaris kedua yang mengubah ketentuan hak asuh menjadi ditentukan oleh anak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menikah pada 30 Juni 2006 dan bercerai pada 15 Juni 2021, serta memiliki seorang anak perempuan bernama Gabriel Immanuela Djayaprawira yang lahir pada 3 Agustus 2008.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak membuat Akta Notaris No. 37 tanggal 19 November 2019 yang menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak membuat Akta Notaris No. 17 tanggal 3 September 2021 yang mengubah ketentuan hak asuh menjadi ditentukan oleh anak.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan kedua Akta Notaris No. 37 dan No. 17 sah menurut hukum karena memenuhi syarat formil dan materil, serta Akta No. 37 tetap mengikat sebagai satu kesatuan dengan No. 17.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengenyampingkan kesepakatan dalam akta notaris yang menentukan hak asuh berdasarkan pilihan anak karena kesepakatan tersebut tidak memuat kepastian dan keadilan serta anak terpengaruh secara psikis oleh perselisihan orang tua.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat demi kepentingan terbaik anak, dengan pertimbangan Penggugat memiliki kecakapan mengasuh yang memadai.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat merampas anak secara paksa pada 9 Juli 2023 di Mall Kelapa Gading saat Penggugat kembali dari perjalanan ke Amerika.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa anak memilih tinggal bersamanya sejak 2 Juli 2023 karena merasa tidak nyaman dengan Penggugat yang sering melakukan kekerasan verbal, fisik, dan emosional.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa anak menolak bertemu dengan Penggugat karena trauma, termasuk insiden allegedly penculikan oleh Penggugat pada 25 September 2023 ke Bandung.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat untuk pengasuhan sementara dan pemeriksaan kesehatan anak karena dianggap memasuki materi pokok perkara.", + "page": 47, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, mantan istri yang telah bercerai dari Tergugat, menggugat Tergugat untuk mendapatkan hak asuh anak perempuan mereka, Gabriel Immanuela Djayaprawira, berdasarkan Akta Notaris No. 37 yang menyerahkan hak asuh kepada Penggugat. Sengketa bermula ketika Tergugat allegedly merampas anak secara paksa dan menghalangi pertemuan, sementara Tergugat membantah hal tersebut dengan menyatakan anak memilih tinggal bersamanya karena merasa tidak nyaman dengan Penggugat yang allegedly melakukan kekerasan. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan menetapkan fakta bahwa kedua pihak telah membuat dua akta notaris terkait hak asuh, yaitu No. 37 yang menyerahkan hak asuh kepada Penggugat dan No. 17 yang mengubah ketentuan menjadi ditentukan oleh anak. Hakim menyatakan kedua akta tersebut sah, namun mengenyampingkan ketentuan dalam Akta No. 17 karena tidak memuat kepastian dan keadilan serta anak terpengaruh secara psikis oleh perselisihan orang tua. Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan kecakapan Penggugat dalam mengasuh, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dan memerintahkan Tergugat menyerahkan anak kepada Penggugat, serta menolak tuntutan provisi dan dalil-dalil lain yang tidak sesuai dengan yurisprudensi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, mantan istri yang telah bercerai dari Tergugat, menggugat Tergugat untuk mendapatkan hak asuh anak perempuan mereka, Gabriel Immanuela Djayaprawira, berdasarkan Akta Notaris No. 37 yang menyerahkan hak asuh kepada Penggugat. Sengketa bermula ketika Tergugat allegedly merampas anak secara paksa dan menghalangi pertemuan, sementara Tergugat membantah hal tersebut dengan menyatakan anak memilih tinggal bersamanya karena merasa tidak nyaman dengan Penggugat yang allegedly melakukan kekerasan. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan menetapkan fakta bahwa kedua pihak telah membuat dua akta notaris terkait hak asuh, yaitu No. 37 yang menyerahkan hak asuh kepada Penggugat dan No. 17 yang mengubah ketentuan menjadi ditentukan oleh anak. Hakim menyatakan kedua akta tersebut sah, namun mengenyampingkan ketentuan dalam Akta No. 17 karena tidak memuat kepastian dan keadilan serta anak terpengaruh secara psikis oleh perselisihan orang tua. Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan kecakapan Penggugat dalam mengasuh, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dan memerintahkan Tergugat menyerahkan anak kepada Penggugat, serta menolak tuntutan provisi dan dalil-dalil lain yang tidak sesuai dengan yurisprudensi.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menikah pada 30 Juni 2006 dan bercerai pada 15 Juni 2021, serta memiliki seorang anak perempuan bernama Gabriel Immanuela Djayaprawira yang lahir pada 3 Agustus 2008.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak membuat Akta Notaris No. 37 tanggal 19 November 2019 yang menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak membuat Akta Notaris No. 17 tanggal 3 September 2021 yang mengubah ketentuan hak asuh menjadi ditentukan oleh anak.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan kedua Akta Notaris No. 37 dan No. 17 sah menurut hukum karena memenuhi syarat formil dan materil, serta Akta No. 37 tetap mengikat sebagai satu kesatuan dengan No. 17.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengenyampingkan kesepakatan dalam akta notaris yang menentukan hak asuh berdasarkan pilihan anak karena kesepakatan tersebut tidak memuat kepastian dan keadilan serta anak terpengaruh secara psikis oleh perselisihan orang tua.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat demi kepentingan terbaik anak, dengan pertimbangan Penggugat memiliki kecakapan mengasuh yang memadai.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat merampas anak secara paksa pada 9 Juli 2023 di Mall Kelapa Gading saat Penggugat kembali dari perjalanan ke Amerika.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa anak memilih tinggal bersamanya sejak 2 Juli 2023 karena merasa tidak nyaman dengan Penggugat yang sering melakukan kekerasan verbal, fisik, dan emosional.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa anak menolak bertemu dengan Penggugat karena trauma, termasuk insiden allegedly penculikan oleh Penggugat pada 25 September 2023 ke Bandung.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat untuk pengasuhan sementara dan pemeriksaan kesehatan anak karena dianggap memasuki materi pokok perkara.", + "page": 47, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Mantan suami saya mengambil anak kami paksa padahal sudah ada perjanjian notaris yang memberi hak asuh kepada saya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 43522, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1870 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) dalam konteks hukum perdata umum. Meskipun anak dalam perkara ini belum dewasa, sengketa hak asuh pasca-perceraian secara substantif diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak, bukan oleh status kedewasaan dalam KUHPerdata. Putusan hakim tidak menggunakan Pasal 330 sebagai dasar penentuan hak asuh, melainkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perjanjian sebagai dasar pengikatan diri. Dalam perkara ini, inti sengketa adalah apakah perjanjian notaris (akta) yang dibuat mantan suami dan istri memiliki kekuatan mengikat. Hakim mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa adanya kesepakatan (perjanjian) antara para pihak adalah dasar hukum yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan hak asuh." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Hakim menggunakan pasal ini untuk menguji validitas Akta Notaris Nomor 37 dan Nomor 17. Meskipun perjanjian tersebut akhirnya dikenyampingkan demi kepentingan anak, analisis hukum hakim dimulai dari pengujian apakah perjanjian itu sah menurut Pasal 1320 (sepakat, cakap, objek tertentu, sebab tidak terlarang)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan asas 'pacta sunt servanda' (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Ini adalah prinsip hukum utama yang didalilkan oleh Penggugat untuk menuntut penegakan hak asuh berdasarkan perjanjian notaris. Hakim secara eksplisit membahas kekuatan mengikat perjanjian ini sebelum memutuskan untuk mengenyampingkannya karena alasan kepentingan terbaik anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti). Meskipun hakim menyebutkan pasal ini dalam konteks penilaian bukti surat, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti dan bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai kekuatan perjanjian hak asuh atau hak asuh anak itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta otentik. Sama seperti Pasal 1865, ini adalah aturan pembuktian. Meskipun akta notaris adalah bukti kuat, pertanyaan awam berkaitan dengan substansi hak asuh dan kekuatan perjanjian, bukan sekadar teknis pembuktian di pengadilan. Hakim lebih fokus pada substansi perjanjian (Pasal 1313, 1320, 1338) daripada kekuatan buktinya semata." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keutamaan akta asli sebagai alat bukti. Ini adalah aturan teknis pembuktian surat. Tidak ada hubungan substantif dengan sengketa hak asuh anak atau kekuatan mengikat perjanjian hak asuh dalam konteks pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 68963, + "completion_tokens": 4740 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_224_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_224_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cbc50ccf1ce1d757243ce2febff612ee7bdd2c60 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_224_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,207 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_224_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 40, + "timings": { + "parse": 0.078, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 146.935, + "query": 2.328, + "relevance": 45.434, + "total": 194.775 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 125228, + "marked_chars": 125579 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n-\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.201.800,00 (dua ratus seribu delapan ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah\n Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025., oleh\nkami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aloysius\nPriharnoto Bayuaji, S.H., M.H., dan Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21\nMei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\ndengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh\nAmir Rachman Rochyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim\nsecara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 39\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik I" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 125579, + "frame": "Penggugat, ayah kandung, menggugat Tergugat, ibu kandung, untuk menetapkan hak asuh anak perempuan mereka yang lahir dari perkawinan yang telah putus karena perceraian. Sengketa inti mengenai siapa yang lebih berhak mengasuh anak tersebut diselesaikan melalui pemeriksaan fakta dan kesepakatan para pihak. Penggugat meminta agar hak asuh anak ditetapkan sepenuhnya kepadanya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan bercerai pada tahun 2021 berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama Gabriel Immanuela Djayaprawira pada tanggal 03 Agustus 2008.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak menetapkan hak asuh anak.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan dalam Akta Notaris Nomor 37 tanggal 19 November 2019 yang berisi penyerahan hak asuh anak kepada Tergugat.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan dalam Akta Notaris Nomor 17 tanggal 03 September 2021 yang mengubah ketentuan hak asuh anak menjadi ditentukan sendiri oleh anak-anak.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, memiliki finansial yang memadai, dan dinilai oleh Majelis Hakim memiliki kepribadian baik serta tanggung jawab dalam mengasuh anak.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan anak merasa tidak nyaman, cemas, dan tertekan secara psikis.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai kesepakatan dalam Akta Notaris Nomor 17 tanggal 03 September 2021 tidak memuat rasa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga dienyampingkan demi kepentingan terbaik bagi anak.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat sering berperilaku kasar, membuli, dan melakukan tindakan yang menyebabkan trauma psikis pada anak.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat secara paksa mengambil alih asuhan anak, memprovokasi anak, dan memberikan obat-obatan tanpa sepengetahuan Tergugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk menetapkan hak asuh anak kepadanya ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, ayah kandung, mengajukan gugatan untuk menetapkan hak asuh anak perempuan mereka, Gabriel Immanuela Djayaprawira, kepadanya, dengan alasan bahwa Tergugat, ibu kandung, tidak cakap mengasuh anak karena perilaku kasar dan tindakan yang menyebabkan trauma psikis pada anak. Tergugat membantah dalil tersebut dan mempertahankan hak asuh berdasarkan kesepakatan sebelumnya serta kecakapannya sebagai ibu. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa kedua belah pihak telah membuat kesepakatan notaris mengenai hak asuh, namun menilai kesepakatan terbaru yang menyerahkan keputusan kepada anak tidak memberikan kepastian dan keadilan. Mengingat kondisi psikis anak yang terganggu akibat perselisihan orang tua dan penilaian bahwa Tergugat memiliki kecakapan serta kepribadian baik untuk mengasuh anak, Majelis Hakim mengenyampingkan kesepakatan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, ayah kandung, mengajukan gugatan untuk menetapkan hak asuh anak perempuan mereka, Gabriel Immanuela Djayaprawira, kepadanya, dengan alasan bahwa Tergugat, ibu kandung, tidak cakap mengasuh anak karena perilaku kasar dan tindakan yang menyebabkan trauma psikis pada anak. Tergugat membantah dalil tersebut dan mempertahankan hak asuh berdasarkan kesepakatan sebelumnya serta kecakapannya sebagai ibu. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa kedua belah pihak telah membuat kesepakatan notaris mengenai hak asuh, namun menilai kesepakatan terbaru yang menyerahkan keputusan kepada anak tidak memberikan kepastian dan keadilan. Mengingat kondisi psikis anak yang terganggu akibat perselisihan orang tua dan penilaian bahwa Tergugat memiliki kecakapan serta kepribadian baik untuk mengasuh anak, Majelis Hakim mengenyampingkan kesepakatan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan bercerai pada tahun 2021 berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama Gabriel Immanuela Djayaprawira pada tanggal 03 Agustus 2008.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak menetapkan hak asuh anak.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan dalam Akta Notaris Nomor 37 tanggal 19 November 2019 yang berisi penyerahan hak asuh anak kepada Tergugat.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan dalam Akta Notaris Nomor 17 tanggal 03 September 2021 yang mengubah ketentuan hak asuh anak menjadi ditentukan sendiri oleh anak-anak.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, memiliki finansial yang memadai, dan dinilai oleh Majelis Hakim memiliki kepribadian baik serta tanggung jawab dalam mengasuh anak.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan anak merasa tidak nyaman, cemas, dan tertekan secara psikis.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai kesepakatan dalam Akta Notaris Nomor 17 tanggal 03 September 2021 tidak memuat rasa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga dienyampingkan demi kepentingan terbaik bagi anak.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat sering berperilaku kasar, membuli, dan melakukan tindakan yang menyebabkan trauma psikis pada anak.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat secara paksa mengambil alih asuhan anak, memprovokasi anak, dan memberikan obat-obatan tanpa sepengetahuan Tergugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk menetapkan hak asuh anak kepadanya ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat lewat notaris bahwa ibu yang jaga anak, tapi sekarang saya mau hak asuh karena anak trauma, apakah bisa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30699, + "candidates": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi persetujuan/perjanjian. Dalam pertanyaan, pengguna merujuk pada kesepakatan yang dibuat lewat notaris. Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menganalisis apakah kesepakatan tersebut sah dan mengikat, yang merupakan inti dari pertanyaan apakah kesepakatan sebelumnya bisa digugurkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Putusan menguji apakah kesepakatan notaris memenuhi syarat sah perjanjian (seperti kecakapan dan sebab yang tidak terlarang) untuk menentukan apakah kesepakatan tersebut masih berlaku atau dapat dienyampingkan demi kepentingan terbaik anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (beban bukti). Meskipun dikutip dalam putusan, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti dan bukan jawaban substantif untuk pertanyaan mengenai kekuatan mengikat atau pembatalan kesepakatan hak asuh anak berdasarkan alasan trauma." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli. Ini adalah aturan teknis pembuktian surat, bukan aturan substantif yang menjawab apakah kesepakatan hak asuh dapat dibatalkan karena alasan trauma anak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 43774, + "completion_tokens": 1442 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_225_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_225_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..45c26648fd0cbe8706615bd5c9673515d790cec7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_225_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,200 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_225_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 81, + "timings": { + "parse": 0.128, + "classify": 0.0, + "condense": 442.923, + "read": 55.443, + "query": 2.53, + "relevance": 130.1, + "total": 631.124 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 247126, + "marked_chars": 247846 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi:\n-\nMenolak eksepsi Tergugat dan Turut untuk seluruhnya;\nDalam Pokok Perkara:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan segala bentuk perbuatan Tergugat yang dilakukan terhadap\nPenggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian materiel dalam\nperkara aquo adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;\n3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengembalikan kerugian\nmateriel dengan cara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.\n45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah);\n4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan atas perkara ini ;\n5.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar \n Rp. 595.000-, (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);\n6.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023\noleh kami, Deny Riswanto S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H dan\nRudi Fakhrudin Abbas, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nputusan tersebut pada hari rabu, tanggal 20 September 2023 diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para\nHakim Anggota tersebut, Hendra Gunawan, S.H. Panitera Pengganti dan telah\ndikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu\njuga; \n \n Hakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman 80 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pe" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134935, + "summary": "[HAL 1-10] Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara perdata Nomor 225/Pdt.G/2023 antara Penggugat PT. Mata Elang International Stadium (MEIS) melawan Tergugat PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dan Turut Tergugat PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJA). MEIS menggugat karena mendalilkan WAIP melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan menyewakan ruangan di Ancol Beach City (ABC) kepada MEIS melalui Akta No. 78 tanggal 21 Maret 2012 tanpa melibatkan PJA sebagai pemilik gedung, padahal perjanjian BTO antara WAIP dan PJA mensyaratkan persetujuan PJA untuk sewa jangka panjang. MEIS telah membayar sewa sebesar Rp45.000.000.000,- namun perjanjian dibatalkan secara sepihak oleh WAIP melalui gugatan wanprestasi yang dimenangkan WAIP, sehingga MEIS menuntut pembatalan Akta No. 78, pengembalian uang sewa, serta ganti rugi immateriel Rp100.000.000.000,-. [HAL 11-12] WAIP membantah dengan menyatakan gugatan ini merupakan pengulangan dari 9 gugatan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk perkara No. 297/Pdt.G/2014 yang telah membatalkan Akta No. 78 akibat wanprestasi MEIS. [HAL 13-15] WAIP mengajukan eksepsi *ne bis in idem* terhadap gugatan No. 638/Pdt.G/2018 yang telah putus, serta eksepsi kurang pihak karena Notaris Edison Jingga tidak ditarik sebagai tergugat. [HAL 16-19] WAIP juga mengajukan eksepsi *obscur libel* karena menggabungkan dalil wanprestasi dan PMH secara tidak jelas, serta menuntut kerugian materiil dan immateriel yang tidak diperinci. [HAL 20-22] Dalam pokok perkara, WAIP membantah dalil PMH dengan menyatakan ketidakhadiran PJA dalam Akta No. 78 telah disepakati oleh MEIS dan WAIP, serta WAIP memiliki legal standing berdasarkan perjanjian pengalihan kerjasama. WAIP menegaskan pembatalan Akta No. 78 terjadi karena MEIS wanprestasi tidak membayar bagi hasil dan biaya pemakaian ruangan, bukan karena tindakan sepihak yang melawan hukum. [HAL 23-25] WAIP membuktikan PJA mengetahui dan menyetujui diam-diam pelaksanaan sewa melalui kehadiran Direktur Utama PJA pada peresmian usaha MEIS dan penerimaan pembayaran dari WAIP. [HAL 26-28] WAIP menolak tuduhan pembatalan sepihak dengan menyatakan pembatalan dilakukan melalui pengadilan demi keadilan, dan uang sewa yang dibayar MEIS adalah harga sewa yang sah diterima WAIP sebagai pihak yang berwenang menyewakan. [HAL 29-34] WAIP menegaskan uang sewa adalah imbalan atas penggunaan ruangan yang telah dinikmati MEIS, sehingga tidak ada kerugian materiil, dan tuntutan immateriel tidak berdasar. Permohonan sita jaminan dan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum. WAIP memohon gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. [HAL 35-37] Turut Tergugat PJA mengajukan eksepsi *gemis aanhoedanigheid* (kurang berwenang) karena Akta No. 78 telah dinyatakan batal dan berakhir berdasarkan Putusan Inkracht (No. 297/Pdt.G/2014 dst), sehingga MEIS tidak memiliki hak lagi untuk menggugat. PJA juga mengajukan eksepsi *ne bis in idem* karena objek gugatan sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap. [HAL 38-40] PJA menegaskan syarat *ne bis in idem* terpenuhi: objek sama (pembatalan Akta No. 78), putusan berkekuatan hukum tetap, bersifat positif, subjek sama, dan objek gugatan sama. [HAL 41-43] PJA membantah dalil PMH dengan menyatakan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan MEIS, dan Akta No. 78 hanya mengikat MEIS dan WAIP sesuai asas konsensualitas perjanjian. [HAL 44-46] PJA menegaskan hanya memiliki hubungan hukum dengan WAIP berdasarkan skema BTO, dan menarik diri dari gugatan karena tidak berkepentingan. PJA juga menyatakan gugatan MEIS *obscur libel* karena mencampuradukkan wanprestasi dan PMH, serta mendalilkan pengembalian uang sewa padahal perjanjian telah batal karena kesalahan MEIS." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 114411, + "summary": "[HAL 1-10] Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara perdata Nomor 225/Pdt.G/2023 antara Penggugat PT. Mata Elang International Stadium (MEIS) melawan Tergugat PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dan Turut Tergugat PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJA). MEIS menggugat karena mendalilkan WAIP melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan menyewakan ruangan di Ancol Beach City (ABC) kepada MEIS melalui Akta No. 78 tanggal 21 Maret 2012 tanpa melibatkan PJA sebagai pemilik gedung, padahal perjanjian BTO antara WAIP dan PJA mensyaratkan persetujuan PJA untuk sewa jangka panjang. MEIS telah membayar sewa sebesar Rp45.000.000.000,- namun perjanjian dibatalkan secara sepihak oleh WAIP melalui gugatan wanprestasi yang dimenangkan WAIP, sehingga MEIS menuntut pembatalan Akta No. 78, pengembalian uang sewa, serta ganti rugi immateriel Rp100.000.000.000,-. [HAL 11-12] WAIP membantah dengan menyatakan gugatan ini merupakan pengulangan dari 9 gugatan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk perkara No. 297/Pdt.G/2014 yang telah membatalkan Akta No. 78 akibat wanprestasi MEIS. [HAL 13-15] WAIP mengajukan eksepsi *ne bis in idem* terhadap gugatan No. 638/Pdt.G/2018 yang telah putus, serta eksepsi kurang pihak karena Notaris Edison Jingga tidak ditarik sebagai tergugat. [HAL 16-19] WAIP juga mengajukan eksepsi *obscur libel* karena menggabungkan dalil wanprestasi dan PMH secara tidak jelas, serta menuntut kerugian materiil dan immateriel yang tidak diperinci. [HAL 20-22] Dalam pokok perkara, WAIP membantah dalil PMH dengan menyatakan ketidakhadiran PJA dalam Akta No. 78 telah disepakati oleh MEIS dan WAIP, serta WAIP memiliki legal standing berdasarkan perjanjian pengalihan kerjasama. WAIP menegaskan pembatalan Akta No. 78 terjadi karena MEIS wanprestasi tidak membayar bagi hasil dan biaya pemakaian ruangan, bukan karena tindakan sepihak yang melawan hukum. [HAL 23-25] WAIP membuktikan PJA mengetahui dan menyetujui diam-diam pelaksanaan sewa melalui kehadiran Direktur Utama PJA pada peresmian usaha MEIS dan penerimaan pembayaran dari WAIP. [HAL 26-28] WAIP menolak tuduhan pembatalan sepihak dengan menyatakan pembatalan dilakukan melalui pengadilan demi keadilan, dan uang sewa yang dibayar MEIS adalah harga sewa yang sah diterima WAIP sebagai pihak yang berwenang menyewakan. [HAL 29-34] WAIP menegaskan uang sewa adalah imbalan atas penggunaan ruangan yang telah dinikmati MEIS, sehingga tidak ada kerugian materiil, dan tuntutan immateriel tidak berdasar. Permohonan sita jaminan dan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum. WAIP memohon gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. [HAL 35-37] Turut Tergugat PJA mengajukan eksepsi *gemis aanhoedanigheid* (kurang berwenang) karena Akta No. 78 telah dinyatakan batal dan berakhir berdasarkan Putusan Inkracht (No. 297/Pdt.G/2014 dst), sehingga MEIS tidak memiliki hak lagi untuk menggugat. PJA juga mengajukan eksepsi *ne bis in idem* karena objek gugatan sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap. [HAL 38-40] PJA menegaskan syarat *ne bis in idem* terpenuhi: objek sama (pembatalan Akta No. 78), putusan berkekuatan hukum tetap, bersifat positif, subjek sama, dan objek gugatan sama. [HAL 41-43] PJA membantah dalil PMH dengan menyatakan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan MEIS, dan Akta No. 78 hanya mengikat MEIS dan WAIP sesuai asas konsensualitas perjanjian. [HAL 44-46] PJA menegaskan hanya memiliki hubungan hukum dengan WAIP berdasarkan skema BTO, dan menarik diri dari gugatan karena tidak berkepentingan. PJA juga menyatakan gugatan MEIS *obscur libel* karena mencampuradukkan wanprestasi dan PMH, serta mendalilkan pengembalian uang sewa padahal perjanjian telah batal karena kesalahan MEIS. [HAL 46-47] MEIS mendalilkan WAIP melakukan PMH dengan sengaja tidak mengembalikan uang sewa Rp45.000.000.000,- yang dibayarkan MEIS, yang hanya dinikmati selama 2 tahun, sehingga MEIS mengalami kerugian materiil dan immateriel. Namun, dalil MEIS juga mencantumkan dalil wanprestasi dan perjanjian sewa, yang menurut PJA (mengutip ahli hukum M. Yahya Harahap) merupakan pencampuran dalil yang tidak dibenarkan sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*). [HAL 47-54] PJA menolak tegas seluruh dalil MEIS dengan menegaskan tidak memiliki hubungan hukum dengan MEIS karena Akta No. 78 hanya mengikat MEIS dan WAIP (Pasal 1338 Jo. Pasal 1340 KUHPERDATA). PJA hanya memiliki hubungan hukum dengan WAIP berdasarkan skema BTO (Akta No. 50/2004, Akta No. 208/2007, Perjanjian 28 Agustus 2009 dan addendumnya). PJA membantah dalil pembiaran PMH karena tidak diikutsertakan dalam Akta No. 78, dengan menyatakan ketidakhadiran tersebut bukan pembiaran yang melawan hukum dan tidak menyebabkan perjanjian WAIP-MEIS batal. PJA juga merujuk pada putusan perkara sebelumnya (No. 791/Pdt.G/2019, No. 137/Pdt.G/2020, No. 294/Pdt.G/2022) yang telah menolak gugatan PMH terhadap PJA. PJA menegaskan kualifikasi PMH harus memenuhi 5 unsur (perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kausalitas, kerugian) yang tidak terpenuhi pada PJA. Permohonan sita jaminan dan putusan serta merta oleh MEIS ditolak PJA karena tidak berdasar hukum (Pasal 227 HIR dan Pasal 180 HIR). [HAL 55-64] Para pihak mengajukan bukti surat: MEIS (P-1 s/d P-8), WAIP (T-1 s/d T-10), dan PJA (TT-1 s/d TT-36h). Pengadilan mencatat bukti-bukti tersebut berupa fotokopi bermaterai atau printout, dengan beberapa asli tidak diajukan. Para pihak tidak mengajukan saksi. [HAL 65-72] Pengadilan menolak seluruh eksepsi WAIP dan PJA. Eksepsi *ne bis in idem* ditolak karena perkara a quo memuat pokok sengketa baru yaitu Surat Perjanjian tanggal 28 Agustus 2009 tentang BTO yang tidak dipermasalahkan dalam perkara terdahulu. Eksepsi kurang pihak ditolak karena penarikan pihak adalah hak Penggugat. Eksepsi *obscur libel* ditolak karena dalil wanprestasi hanya sebagai penjelasan alasan PMH, bukan menggabungkan dua gugatan yang berbeda secara fundamental. [HAL 73-79] Pengadilan menetapkan fakta hukum: MEIS adalah badan usaha hiburan, WAIP mengelola bangunan milik PJA, PJA adalah pemilik tanah dan gedung ABC Mall. Akta No. 78 tanggal 21 Maret 2012 telah dibatalkan karena wanprestasi MEIS. Surat Perjanjian tanggal 28 Agustus 2009 (P-2) yang tidak diajukan aslinya diakui keberadaannya oleh para pihak sehingga dapat diterima sebagai bukti. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UUPA dan Pasal 1 Definisi angka 1.1.12 Surat Perjanjian 28 Agustus 2009, yang berhak menyewakan adalah PJA atau WAIP dengan syarat PJA turut serta menandatangani perjanjian sewa jangka panjang. Akta No. 78 dibuat tanpa melibatkan PJA, sehingga bertentangan dengan perjanjian BTO. [HAL 80-81] Pengadilan menyatakan perbuatan WAIP menyewakan ruangan kepada MEIS tanpa melibatkan PJA sebagai perbuatan melawan hukum. Pengembalian uang sewa Rp45.000.000.000,- oleh WAIP kepada MEIS dikabulkan sebagai kerugian materiil. Gugatan pembatalan Akta No. 78 ditolak karena telah batal melalui putusan inkracht. Gugatan kerugian immateriel, sita jaminan, uang paksa, dan putusan serta merta ditolak. Turut Tergugat PJA dihukum tunduk pada putusan. WAIP dihukum membayar biaya perkara Rp595.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-10] Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara perdata Nomor 225/Pdt.G/2023 antara Penggugat PT. Mata Elang International Stadium (MEIS) melawan Tergugat PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dan Turut Tergugat PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJA). MEIS menggugat karena mendalilkan WAIP melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan menyewakan ruangan di Ancol Beach City (ABC) kepada MEIS melalui Akta No. 78 tanggal 21 Maret 2012 tanpa melibatkan PJA sebagai pemilik gedung, padahal perjanjian BTO antara WAIP dan PJA mensyaratkan persetujuan PJA untuk sewa jangka panjang. MEIS telah membayar sewa sebesar Rp45.000.000.000,- namun perjanjian dibatalkan secara sepihak oleh WAIP melalui gugatan wanprestasi yang dimenangkan WAIP, sehingga MEIS menuntut pembatalan Akta No. 78, pengembalian uang sewa, serta ganti rugi immateriel Rp100.000.000.000,-. [HAL 11-12] WAIP membantah dengan menyatakan gugatan ini merupakan pengulangan dari 9 gugatan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk perkara No. 297/Pdt.G/2014 yang telah membatalkan Akta No. 78 akibat wanprestasi MEIS. [HAL 13-15] WAIP mengajukan eksepsi *ne bis in idem* terhadap gugatan No. 638/Pdt.G/2018 yang telah putus, serta eksepsi kurang pihak karena Notaris Edison Jingga tidak ditarik sebagai tergugat. [HAL 16-19] WAIP juga mengajukan eksepsi *obscur libel* karena menggabungkan dalil wanprestasi dan PMH secara tidak jelas, serta menuntut kerugian materiil dan immateriel yang tidak diperinci. [HAL 20-22] Dalam pokok perkara, WAIP membantah dalil PMH dengan menyatakan ketidakhadiran PJA dalam Akta No. 78 telah disepakati oleh MEIS dan WAIP, serta WAIP memiliki legal standing berdasarkan perjanjian pengalihan kerjasama. WAIP menegaskan pembatalan Akta No. 78 terjadi karena MEIS wanprestasi tidak membayar bagi hasil dan biaya pemakaian ruangan, bukan karena tindakan sepihak yang melawan hukum. [HAL 23-25] WAIP membuktikan PJA mengetahui dan menyetujui diam-diam pelaksanaan sewa melalui kehadiran Direktur Utama PJA pada peresmian usaha MEIS dan penerimaan pembayaran dari WAIP. [HAL 26-28] WAIP menolak tuduhan pembatalan sepihak dengan menyatakan pembatalan dilakukan melalui pengadilan demi keadilan, dan uang sewa yang dibayar MEIS adalah harga sewa yang sah diterima WAIP sebagai pihak yang berwenang menyewakan. [HAL 29-34] WAIP menegaskan uang sewa adalah imbalan atas penggunaan ruangan yang telah dinikmati MEIS, sehingga tidak ada kerugian materiil, dan tuntutan immateriel tidak berdasar. Permohonan sita jaminan dan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum. WAIP memohon gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. [HAL 35-37] Turut Tergugat PJA mengajukan eksepsi *gemis aanhoedanigheid* (kurang berwenang) karena Akta No. 78 telah dinyatakan batal dan berakhir berdasarkan Putusan Inkracht (No. 297/Pdt.G/2014 dst), sehingga MEIS tidak memiliki hak lagi untuk menggugat. PJA juga mengajukan eksepsi *ne bis in idem* karena objek gugatan sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap. [HAL 38-40] PJA menegaskan syarat *ne bis in idem* terpenuhi: objek sama (pembatalan Akta No. 78), putusan berkekuatan hukum tetap, bersifat positif, subjek sama, dan objek gugatan sama. [HAL 41-43] PJA membantah dalil PMH dengan menyatakan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan MEIS, dan Akta No. 78 hanya mengikat MEIS dan WAIP sesuai asas konsensualitas perjanjian. [HAL 44-46] PJA menegaskan hanya memiliki hubungan hukum dengan WAIP berdasarkan skema BTO, dan menarik diri dari gugatan karena tidak berkepentingan. PJA juga menyatakan gugatan MEIS *obscur libel* karena mencampuradukkan wanprestasi dan PMH, serta mendalilkan pengembalian uang sewa padahal perjanjian telah batal karena kesalahan MEIS. [HAL 46-47] MEIS mendalilkan WAIP melakukan PMH dengan sengaja tidak mengembalikan uang sewa Rp45.000.000.000,- yang dibayarkan MEIS, yang hanya dinikmati selama 2 tahun, sehingga MEIS mengalami kerugian materiil dan immateriel. Namun, dalil MEIS juga mencantumkan dalil wanprestasi dan perjanjian sewa, yang menurut PJA (mengutip ahli hukum M. Yahya Harahap) merupakan pencampuran dalil yang tidak dibenarkan sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*). [HAL 47-54] PJA menolak tegas seluruh dalil MEIS dengan menegaskan tidak memiliki hubungan hukum dengan MEIS karena Akta No. 78 hanya mengikat MEIS dan WAIP (Pasal 1338 Jo. Pasal 1340 KUHPERDATA). PJA hanya memiliki hubungan hukum dengan WAIP berdasarkan skema BTO (Akta No. 50/2004, Akta No. 208/2007, Perjanjian 28 Agustus 2009 dan addendumnya). PJA membantah dalil pembiaran PMH karena tidak diikutsertakan dalam Akta No. 78, dengan menyatakan ketidakhadiran tersebut bukan pembiaran yang melawan hukum dan tidak menyebabkan perjanjian WAIP-MEIS batal. PJA juga merujuk pada putusan perkara sebelumnya (No. 791/Pdt.G/2019, No. 137/Pdt.G/2020, No. 294/Pdt.G/2022) yang telah menolak gugatan PMH terhadap PJA. PJA menegaskan kualifikasi PMH harus memenuhi 5 unsur (perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kausalitas, kerugian) yang tidak terpenuhi pada PJA. Permohonan sita jaminan dan putusan serta merta oleh MEIS ditolak PJA karena tidak berdasar hukum (Pasal 227 HIR dan Pasal 180 HIR). [HAL 55-64] Para pihak mengajukan bukti surat: MEIS (P-1 s/d P-8), WAIP (T-1 s/d T-10), dan PJA (TT-1 s/d TT-36h). Pengadilan mencatat bukti-bukti tersebut berupa fotokopi bermaterai atau printout, dengan beberapa asli tidak diajukan. Para pihak tidak mengajukan saksi. [HAL 65-72] Pengadilan menolak seluruh eksepsi WAIP dan PJA. Eksepsi *ne bis in idem* ditolak karena perkara a quo memuat pokok sengketa baru yaitu Surat Perjanjian tanggal 28 Agustus 2009 tentang BTO yang tidak dipermasalahkan dalam perkara terdahulu. Eksepsi kurang pihak ditolak karena penarikan pihak adalah hak Penggugat. Eksepsi *obscur libel* ditolak karena dalil wanprestasi hanya sebagai penjelasan alasan PMH, bukan menggabungkan dua gugatan yang berbeda secara fundamental. [HAL 73-79] Pengadilan menetapkan fakta hukum: MEIS adalah badan usaha hiburan, WAIP mengelola bangunan milik PJA, PJA adalah pemilik tanah dan gedung ABC Mall. Akta No. 78 tanggal 21 Maret 2012 telah dibatalkan karena wanprestasi MEIS. Surat Perjanjian tanggal 28 Agustus 2009 (P-2) yang tidak diajukan aslinya diakui keberadaannya oleh para pihak sehingga dapat diterima sebagai bukti. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UUPA dan Pasal 1 Definisi angka 1.1.12 Surat Perjanjian 28 Agustus 2009, yang berhak menyewakan adalah PJA atau WAIP dengan syarat PJA turut serta menandatangani perjanjian sewa jangka panjang. Akta No. 78 dibuat tanpa melibatkan PJA, sehingga bertentangan dengan perjanjian BTO. [HAL 80-81] Pengadilan menyatakan perbuatan WAIP menyewakan ruangan kepada MEIS tanpa melibatkan PJA sebagai perbuatan melawan hukum. Pengembalian uang sewa Rp45.000.000.000,- oleh WAIP kepada MEIS dikabulkan sebagai kerugian materiil. Gugatan pembatalan Akta No. 78 ditolak karena telah batal melalui putusan inkracht. Gugatan kerugian immateriel, sita jaminan, uang paksa, dan putusan serta merta ditolak. Turut Tergugat PJA dihukum tunduk pada putusan. WAIP dihukum membayar biaya perkara Rp595.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 7190, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara perdata antara Penggugat PT. Mata Elang International Stadium (MEIS) melawan Tergugat PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) dan Turut Tergugat PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJA). Sengketa inti mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan WAIP dengan menyewakan ruangan kepada MEIS tanpa melibatkan PJA sebagai pemilik gedung, yang mengakibatkan pembatalan perjanjian dan tuntutan pengembalian uang sewa serta ganti rugi. Penggugat meminta pembatalan Akta Sewa, pengembalian uang sewa, dan ganti rugi immateriel.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat telah membayar uang sewa sebesar Rp45.000.000.000,- kepada Tergugat berdasarkan Akta Sewa No. 78 tanggal 21 Maret 2012.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Sewa No. 78 tanggal 21 Maret 2012 telah dibatalkan secara hukum melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap akibat wanprestasi Penggugat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Perjanjian tanggal 28 Agustus 2009 mensyaratkan bahwa penyewaan jangka panjang harus melibatkan persetujuan dan penandatanganan oleh Pemilik Gedung.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Sewa No. 78 dibuat dan dilaksanakan tanpa melibatkan Pemilik Gedung sebagai pihak yang berwenang menyewakan.", + "page": 77, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyewakan ruangan kepada Penggugat tanpa melibatkan Pemilik Gedung sesuai dengan syarat perjanjian yang berlaku.", + "page": 80, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan Penggugat sebagian terhadap Tergugat. Pengadilan menetapkan bahwa perbuatan Tergugat dalam menyewakan ruangan kepada Penggugat tanpa melibatkan Pemilik Gedung merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan syarat perjanjian yang berlaku. Akibatnya, Tergugat diperintahkan untuk mengembalikan uang sewa sebesar Rp45.000.000.000,- kepada Penggugat sebagai kerugian materiil. Gugatan Penggugat untuk pembatalan Akta Sewa ditolak karena akta tersebut telah batal melalui putusan pengadilan sebelumnya, sementara tuntutan ganti rugi immateriel, sita jaminan, uang paksa, dan putusan serta merta ditolak. Turut Tergugat tidak dihukum membayar ganti rugi namun tunduk pada putusan, dan Tergugat dibebani biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan Penggugat sebagian terhadap Tergugat. Pengadilan menetapkan bahwa perbuatan Tergugat dalam menyewakan ruangan kepada Penggugat tanpa melibatkan Pemilik Gedung merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan syarat perjanjian yang berlaku. Akibatnya, Tergugat diperintahkan untuk mengembalikan uang sewa sebesar Rp45.000.000.000,- kepada Penggugat sebagai kerugian materiil. Gugatan Penggugat untuk pembatalan Akta Sewa ditolak karena akta tersebut telah batal melalui putusan pengadilan sebelumnya, sementara tuntutan ganti rugi immateriel, sita jaminan, uang paksa, dan putusan serta merta ditolak. Turut Tergugat tidak dihukum membayar ganti rugi namun tunduk pada putusan, dan Tergugat dibebani biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat telah membayar uang sewa sebesar Rp45.000.000.000,- kepada Tergugat berdasarkan Akta Sewa No. 78 tanggal 21 Maret 2012.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Sewa No. 78 tanggal 21 Maret 2012 telah dibatalkan secara hukum melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap akibat wanprestasi Penggugat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Perjanjian tanggal 28 Agustus 2009 mensyaratkan bahwa penyewaan jangka panjang harus melibatkan persetujuan dan penandatanganan oleh Pemilik Gedung.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Sewa No. 78 dibuat dan dilaksanakan tanpa melibatkan Pemilik Gedung sebagai pihak yang berwenang menyewakan.", + "page": 77, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyewakan ruangan kepada Penggugat tanpa melibatkan Pemilik Gedung sesuai dengan syarat perjanjian yang berlaku.", + "page": 80, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya bayar sewa mahal ke pihak yang tidak punya hak, padahal pemilik asli tidak pernah setuju, uang saya bisa dikembalikan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 51664, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1347 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1548 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1347 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1347: Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1548 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1548: Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sah perjanjian. Dalam pertanyaan, sengketa muncul karena pihak penyewa tidak memiliki hak/wewenang yang sah (bertentangan dengan perjanjian induk), sehingga menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian sewa tersebut sah secara hukum. Putusan juga membahas validitas perjanjian dalam konteks wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga syarat-syarat sah perjanjian menjadi dasar analisis substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Pertanyaan menyangkut kekuatan mengikat perjanjian sewa yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang. Putusan menganalisis apakah perjanjian tersebut mengikat dan apakah pelanggaran terhadap perjanjian induk (yang menjadi dasar wewenang) menyebabkan ketidakabsahan atau perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum perjanjian terhadap hal-hal yang tidak tertulis namun dituntut oleh keadilan/kebiasaan. Meskipun terkait perjanjian, fokus pertanyaan adalah pada keabsahan hak menyewakan dan pengembalian uang akibat perbuatan melawan hukum, bukan pada perluasan isi perjanjian berdasarkan kebiasaan. Putusan tidak menggunakan pasal ini sebagai dasar utama untuk menjawab pertanyaan pengembalian uang akibat ketiadaan hak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifitas perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuat). Meskipun Turut Tergugat (pemilik) tidak menjadi pihak dalam perjanjian sewa, gugatan Penggugat justru didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365) terhadap Tergugat, bukan untuk membatalkan perjanjian secara langsung terhadap pemilik berdasarkan prinsip relatifitas. Putusan menolak eksepsi kurang pihak dan menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum Tergugat, sehingga pasal ini tidak menjadi inti jawaban substantif untuk pertanyaan pengembalian uang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1347 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan. Tidak ada pembahasan mengenai kebiasaan dalam sengketa ini. Sengketa berpusat pada wewenang kontraktual dan perbuatan melawan hukum, bukan pada implikasi kebiasaan dalam isi perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pertanyaan 'bisa dikembalikan?' dijawab oleh putusan melalui penerapan pasal ini: Tergugat dianggap melakukan PMH karena menyewakan tanpa hak/wewenang yang sah, sehingga wajib mengganti kerugian (mengembalikan uang sewa). Ini adalah inti substantif dari jawaban hukum dalam perkara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1548 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan sewa menyewa. Pertanyaan secara eksplisit menyebut 'bayar sewa'. Pasal ini relevan untuk mengidentifikasi jenis hubungan hukum yang disengketakan. Putusan menganalisis apakah hubungan tersebut merupakan sewa menyewa yang sah atau tidak, dan bagaimana akibatnya jika pihak penyewa tidak berwenang, sehingga definisi ini menjadi kerangka dasar analisis." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan hukum tetap (*res judicata*) dari putusan hakim. Meskipun eksepsi *ne bis in idem* diajukan, putusan menolak eksepsi tersebut karena objek sengketa berbeda (perjanjian induk vs perjanjian sewa). Pasal ini bersifat prosedural untuk menolak eksepsi, bukan memberikan jawaban substantif mengenai hak pengembalian uang akibat perbuatan melawan hukum yang menjadi inti pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1548 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 91490, + "completion_tokens": 4695 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_225_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_225_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..24f8c3711c863f170e0648548c5cf06addeb49cc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_225_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_225_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.762, + "query": 10.722, + "relevance": 12.911, + "total": 125.416 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31183, + "marked_chars": 31264 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31264, + "frame": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Inti sengketa adalah permintaan izin untuk mengubah nama anak dari ARKANSYAH ALFATH BONGGI menjadi ARKANSYAH ALFATH PUTRA KATILI. Pemohon meminta pengadilan mengabulkan permohonan perubahan nama tersebut dan memerintahkan pelaporannya ke Dinas Kependudukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Juni 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Para Pemohon bernama ARKANSYAH ALFATH BONGGI lahir di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak dalam Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dari ARKANSYAH ALFATH BONGGI menjadi ARKANSYAH ALFATH PUTRA KATILI.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mengajukan perbaikan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara namun diarahkan untuk meminta penetapan Pengadilan Negeri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan perubahan nama tidak dimaksudkan untuk tujuan pengaburan identitas, penghilangan jejak, atau menghindari kejaran hukum.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka menikah pada 23 Juni 2019 dan memiliki seorang anak laki-laki bernama ARKANSYAH ALFATH BONGGI yang lahir pada 16 Maret 2021. Para Pemohon bermaksud mengubah nama anak mereka menjadi ARKANSYAH ALFATH PUTRA KATILI dalam dokumen kependudukan, dengan alasan bahwa nama tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan negatif seperti pengaburan identitas atau penghilangan jejak, melainkan semata-mata untuk keperluan administrasi dan keinginan para pihak. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa bukti surat dan kesaksian, menetapkan kewenangannya, serta menemukan bahwa permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin perubahan nama anak dari ARKANSYAH ALFATH BONGGI menjadi ARKANSYAH ALFATH PUTRA KATILI, serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara dalam waktu 30 hari." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka menikah pada 23 Juni 2019 dan memiliki seorang anak laki-laki bernama ARKANSYAH ALFATH BONGGI yang lahir pada 16 Maret 2021. Para Pemohon bermaksud mengubah nama anak mereka menjadi ARKANSYAH ALFATH PUTRA KATILI dalam dokumen kependudukan, dengan alasan bahwa nama tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan negatif seperti pengaburan identitas atau penghilangan jejak, melainkan semata-mata untuk keperluan administrasi dan keinginan para pihak. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa bukti surat dan kesaksian, menetapkan kewenangannya, serta menemukan bahwa permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin perubahan nama anak dari ARKANSYAH ALFATH BONGGI menjadi ARKANSYAH ALFATH PUTRA KATILI, serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara dalam waktu 30 hari.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Juni 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Para Pemohon bernama ARKANSYAH ALFATH BONGGI lahir di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak dalam Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dari ARKANSYAH ALFATH BONGGI menjadi ARKANSYAH ALFATH PUTRA KATILI.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mengajukan perbaikan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara namun diarahkan untuk meminta penetapan Pengadilan Negeri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan perubahan nama tidak dimaksudkan untuk tujuan pengaburan identitas, penghilangan jejak, atau menghindari kejaran hukum.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kami sudah menikah dan punya anak, tapi mau ganti nama anak di dokumen kependudukan harus ke pengadilan dulu ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17093, + "candidates": [ + "Pasal 11 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 11 KUHPerdata", + "text": "Pasal 11: Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depan atau menambahkan nama depan pada namanya, tanpa izin Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu, setelah mendengar jawaban Kejaksaan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 11 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat substantif untuk mengubah nama depan, yaitu memerlukan izin Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi dasar hukum utama yang menjawab pertanyaan awam mengenai prosedur penggantian nama anak di dokumen kependudukan yang memerlukan penetapan pengadilan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 11 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15463, + "completion_tokens": 853 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_233_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_233_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..51b3c7511b6111b467f9b56b2f4b86e4c1e497e5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_233_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,225 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_233_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 49, + "timings": { + "parse": 0.078, + "classify": 0.0, + "condense": 378.217, + "read": 99.779, + "query": 9.612, + "relevance": 42.422, + "total": 530.108 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 145142, + "marked_chars": 145574 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI : \nDALAM PROVISI:\n-\nMenolak tuntutan provisi penggugat;\nDALAM KONVENSI:\nDALAM EKSEPSI:\n- Menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat I;\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;\nDALAM REKONVENSI:\n-\nMenolak gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk \nseluruhnya;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:\n- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.2.473.000,00 \n(dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);\nHalaman 47 dari 49 Putusan Nomor: 233/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 47\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024\noleh kami, Edi Junaedi , S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H.\ndan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134992, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 233/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr antara Penggugat Suyono melawan Tergugat I Hokijanto Wijaya, Tergugat II PT. BPR Universal Karya Mandiri Cibinong Cabang Tangerang, Tergugat III PT. BPR Universal Mega Mandiri Cabang Bekasi, Turut Tergugat I KPKNL Jakarta II, dan Turut Tergugat II BPN/Kota Jakarta Utara. [HAL 3-5] Penggugat dalil memiliki SHM No. 2935 (197 m²) dan SHM No. 3420 (307 m²) [HAL 3]. Penggugat mengajukan kredit Rp. 700.000.000,- kepada Tergugat II pada Mei 2010 dengan jaminan kedua SHM tersebut, namun Tergugat II menyatakan tidak memiliki dana sehingga melibatkan Tergugat III sebagai pemberi pinjaman lain tanpa persetujuan Penggugat [HAL 4-5]. Perjanjian Kredit ditandatangani pada 14 Mei 2010: Tergugat II meminjamkan Rp. 450.000.000,- dengan jaminan SHM No. 2935, dan Tergugat III meminjamkan Rp. 250.000.000,- dengan jaminan SHM No. 3420 [HAL 5]. Secara de facto, Penggugat hanya menerima dana Rp. 609.002.000,- akibat pemotongan biaya awal sebesar Rp. 90.998.000,- [HAL 5-6]. [HAL 6-10] Tergugat II dan III menunda pemberian dokumen perjanjian kredit selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, serta tidak memberikan bukti pemotongan biaya administrasi dan asuransi [HAL 6-7]. Penggugat membayar angsuran selama 12 bulan dari 24 bulan yang seharusnya, dengan keterlambatan mulai angsuran ke-6 [HAL 8]. Meskipun ada tunggakan, Tergugat II dan III sempat menerbitkan surat keterangan pembayaran lancar sebelum kemudian mengirimkan somasi [HAL 8-9]. Pada Maret 2012, Tergugat II mengirimkan surat pemberitahuan lelang, dan Penggugat baru mengetahui SHM No. 2935 telah dilelang dan dimenangkan oleh Tergugat I [HAL 9]. Penggugat menduga Tergugat I menyembunyikan identitas dan pada Februari 2013, oknum suruhan Tergugat I secara paksa merusak pintu rumah dan mengeluarkan barang-barang milik Penggugat dari SHM No. 2935, yang dilaporkan ke Kepolisian [HAL 10-11]. [HAL 12-14] Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, menyatakan Perjanjian Kredit No. 023 dan No. 025 serta Risalah Lelang No. 169/2012 tidak memiliki kekuatan hukum, meminta Tergugat I membalik nama SHM No. 2935 atas namanya, dan meminta larangan Tergugat I mendekati objek sengketa [HAL 13-14]. Tergugat I mengajukan eksepsi ketidakberwenangan PN Jakarta Utara (mengklaim ini adalah perkara Tata Usaha Negara/Onrechtmatige Overheids Daad), eksepsi Penggugat tidak berkualitass (karena sertifikat sudah balik nama), gugatan kabur, dan salah alamat [HAL 14-18]. Tergugat I dalil sebagai pembeli lelang beritikad baik yang dilindungi hukum berdasarkan SE MA No. 5/2014 dan UU Hak Tanggungan, serta telah melakukan eksekusi pengosongan fisik pada Agustus 2023 [HAL 18-23]. Tergugat I juga mengajukan rekonvensi meminta Penggugat membayar kerugian materiil Rp. 550.000.000,- atas sewa rumah selama 11 tahun [HAL 23-25]. [HAL 26-30] Tergugat II dan III menolak gugatan, dalil Penggugat wanprestasi karena hanya membayar 12 angsuran, lelang dilaksanakan sesuai prosedur (surat peringatan, pengumuman koran), dan Risalah Lelang sah serta tidak dapat dibatalkan berdasarkan PMK No. 93/PMK.06/2010 [HAL 26-30]. [HAL 31-40] Turut Tergugat I (KPKNL) mengajukan eksepsi error in persona dan obscuur libel, dalil tanggung jawab gugatan sepenuhnya pada penjual/kreditur (Tergugat II) berdasarkan PMK Lelang, dan pelaksanaan lelang sesuai prosedur hukum sehingga bukan perbuatan melawan hukum [HAL 31-40]. [HAL 41-45] Para pihak mengajukan bukti surat berupa fotokopi berbagai dokumen (sertifikat, perjanjian, risalah lelang, surat peringatan) yang sebagian besar telah diverifikasi keasliannya kecuali beberapa bukti yang tidak diperlihatkan aslinya [HAL 41-44]. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I melalui Putusan Sela, menyatakan PN Jakarta Utara berwenang [HAL 45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 12082, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 233/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr antara Penggugat Suyono melawan Tergugat I Hokijanto Wijaya, Tergugat II PT. BPR Universal Karya Mandiri Cibinong Cabang Tangerang, Tergugat III PT. BPR Universal Mega Mandiri Cabang Bekasi, Turut Tergugat I KPKNL Jakarta II, dan Turut Tergugat II BPN/Kota Jakarta Utara. [HAL 3-5] Penggugat dalil memiliki SHM No. 2935 (197 m²) dan SHM No. 3420 (307 m²) [HAL 3]. Penggugat mengajukan kredit Rp. 700.000.000,- kepada Tergugat II pada Mei 2010 dengan jaminan kedua SHM tersebut, namun Tergugat II menyatakan tidak memiliki dana sehingga melibatkan Tergugat III sebagai pemberi pinjaman lain tanpa persetujuan Penggugat [HAL 4-5]. Perjanjian Kredit ditandatangani pada 14 Mei 2010: Tergugat II meminjamkan Rp. 450.000.000,- dengan jaminan SHM No. 2935, dan Tergugat III meminjamkan Rp. 250.000.000,- dengan jaminan SHM No. 3420 [HAL 5]. Secara de facto, Penggugat hanya menerima dana Rp. 609.002.000,- akibat pemotongan biaya awal sebesar Rp. 90.998.000,- [HAL 5-6]. [HAL 6-10] Tergugat II dan III menunda pemberian dokumen perjanjian kredit selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, serta tidak memberikan bukti pemotongan biaya administrasi dan asuransi [HAL 6-7]. Penggugat membayar angsuran selama 12 bulan dari 24 bulan yang seharusnya, dengan keterlambatan mulai angsuran ke-6 [HAL 8]. Meskipun ada tunggakan, Tergugat II dan III sempat menerbitkan surat keterangan pembayaran lancar sebelum kemudian mengirimkan somasi [HAL 8-9]. Pada Maret 2012, Tergugat II mengirimkan surat pemberitahuan lelang, dan Penggugat baru mengetahui SHM No. 2935 telah dilelang dan dimenangkan oleh Tergugat I [HAL 9]. Penggugat menduga Tergugat I menyembunyikan identitas dan pada Februari 2013, oknum suruhan Tergugat I secara paksa merusak pintu rumah dan mengeluarkan barang-barang milik Penggugat dari SHM No. 2935, yang dilaporkan ke Kepolisian [HAL 10-11]. [HAL 12-14] Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, menyatakan Perjanjian Kredit No. 023 dan No. 025 serta Risalah Lelang No. 169/2012 tidak memiliki kekuatan hukum, meminta Tergugat I membalik nama SHM No. 2935 atas namanya, dan meminta larangan Tergugat I mendekati objek sengketa [HAL 13-14]. Tergugat I mengajukan eksepsi ketidakberwenangan PN Jakarta Utara (mengklaim ini adalah perkara Tata Usaha Negara/Onrechtmatige Overheids Daad), eksepsi Penggugat tidak berkualitass (karena sertifikat sudah balik nama), gugatan kabur, dan salah alamat [HAL 14-18]. Tergugat I dalil sebagai pembeli lelang beritikad baik yang dilindungi hukum berdasarkan SE MA No. 5/2014 dan UU Hak Tanggungan, serta telah melakukan eksekusi pengosongan fisik pada Agustus 2023 [HAL 18-23]. Tergugat I juga mengajukan rekonvensi meminta Penggugat membayar kerugian materiil Rp. 550.000.000,- atas sewa rumah selama 11 tahun [HAL 23-25]. [HAL 26-30] Tergugat II dan III menolak gugatan, dalil Penggugat wanprestasi karena hanya membayar 12 angsuran, lelang dilaksanakan sesuai prosedur (surat peringatan, pengumuman koran), dan Risalah Lelang sah serta tidak dapat dibatalkan berdasarkan PMK No. 93/PMK.06/2010 [HAL 26-30]. [HAL 31-40] Turut Tergugat I (KPKNL) mengajukan eksepsi error in persona dan obscuur libel, dalil tanggung jawab gugatan sepenuhnya pada penjual/kreditur (Tergugat II) berdasarkan PMK Lelang, dan pelaksanaan lelang sesuai prosedur hukum sehingga bukan perbuatan melawan hukum [HAL 31-40]. [HAL 41-45] Para pihak mengajukan bukti surat berupa fotokopi berbagai dokumen (sertifikat, perjanjian, risalah lelang, surat peringatan) yang sebagian besar telah diverifikasi keasliannya kecuali beberapa bukti yang tidak diperlihatkan aslinya [HAL 41-44]. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I melalui Putusan Sela, menyatakan PN Jakarta Utara berwenang [HAL 45]. [HAL 46-47] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat karena sudah memasuki pokok perkara. Eksepsi para Tergugat (ketidakberwenangan, tidak berkualitass, gugatan kabur, salah alamat, error in persona) ditolak karena dianggap sudah memasuki pokok perkara. Dalam pemeriksaan bukti, Majelis Hakim menyatakan bukti surat P-1 sampai P-8 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata. Karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya, gugatan utama ditolak seluruhnya. Gugatan rekonvensi Tergugat I juga ditolak karena gugatan utama ditolak. [HAL 47-49] Amar putusan: Menolak tuntutan provisi Penggugat; Menolak eksepsi para Tergugat; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat Rekonvensi (Tergugat I) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.473.000,-. Putusan diucapkan pada 3 April 2024." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 233/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr antara Penggugat Suyono melawan Tergugat I Hokijanto Wijaya, Tergugat II PT. BPR Universal Karya Mandiri Cibinong Cabang Tangerang, Tergugat III PT. BPR Universal Mega Mandiri Cabang Bekasi, Turut Tergugat I KPKNL Jakarta II, dan Turut Tergugat II BPN/Kota Jakarta Utara. [HAL 3-5] Penggugat dalil memiliki SHM No. 2935 (197 m²) dan SHM No. 3420 (307 m²) [HAL 3]. Penggugat mengajukan kredit Rp. 700.000.000,- kepada Tergugat II pada Mei 2010 dengan jaminan kedua SHM tersebut, namun Tergugat II menyatakan tidak memiliki dana sehingga melibatkan Tergugat III sebagai pemberi pinjaman lain tanpa persetujuan Penggugat [HAL 4-5]. Perjanjian Kredit ditandatangani pada 14 Mei 2010: Tergugat II meminjamkan Rp. 450.000.000,- dengan jaminan SHM No. 2935, dan Tergugat III meminjamkan Rp. 250.000.000,- dengan jaminan SHM No. 3420 [HAL 5]. Secara de facto, Penggugat hanya menerima dana Rp. 609.002.000,- akibat pemotongan biaya awal sebesar Rp. 90.998.000,- [HAL 5-6]. [HAL 6-10] Tergugat II dan III menunda pemberian dokumen perjanjian kredit selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, serta tidak memberikan bukti pemotongan biaya administrasi dan asuransi [HAL 6-7]. Penggugat membayar angsuran selama 12 bulan dari 24 bulan yang seharusnya, dengan keterlambatan mulai angsuran ke-6 [HAL 8]. Meskipun ada tunggakan, Tergugat II dan III sempat menerbitkan surat keterangan pembayaran lancar sebelum kemudian mengirimkan somasi [HAL 8-9]. Pada Maret 2012, Tergugat II mengirimkan surat pemberitahuan lelang, dan Penggugat baru mengetahui SHM No. 2935 telah dilelang dan dimenangkan oleh Tergugat I [HAL 9]. Penggugat menduga Tergugat I menyembunyikan identitas dan pada Februari 2013, oknum suruhan Tergugat I secara paksa merusak pintu rumah dan mengeluarkan barang-barang milik Penggugat dari SHM No. 2935, yang dilaporkan ke Kepolisian [HAL 10-11]. [HAL 12-14] Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, menyatakan Perjanjian Kredit No. 023 dan No. 025 serta Risalah Lelang No. 169/2012 tidak memiliki kekuatan hukum, meminta Tergugat I membalik nama SHM No. 2935 atas namanya, dan meminta larangan Tergugat I mendekati objek sengketa [HAL 13-14]. Tergugat I mengajukan eksepsi ketidakberwenangan PN Jakarta Utara (mengklaim ini adalah perkara Tata Usaha Negara/Onrechtmatige Overheids Daad), eksepsi Penggugat tidak berkualitass (karena sertifikat sudah balik nama), gugatan kabur, dan salah alamat [HAL 14-18]. Tergugat I dalil sebagai pembeli lelang beritikad baik yang dilindungi hukum berdasarkan SE MA No. 5/2014 dan UU Hak Tanggungan, serta telah melakukan eksekusi pengosongan fisik pada Agustus 2023 [HAL 18-23]. Tergugat I juga mengajukan rekonvensi meminta Penggugat membayar kerugian materiil Rp. 550.000.000,- atas sewa rumah selama 11 tahun [HAL 23-25]. [HAL 26-30] Tergugat II dan III menolak gugatan, dalil Penggugat wanprestasi karena hanya membayar 12 angsuran, lelang dilaksanakan sesuai prosedur (surat peringatan, pengumuman koran), dan Risalah Lelang sah serta tidak dapat dibatalkan berdasarkan PMK No. 93/PMK.06/2010 [HAL 26-30]. [HAL 31-40] Turut Tergugat I (KPKNL) mengajukan eksepsi error in persona dan obscuur libel, dalil tanggung jawab gugatan sepenuhnya pada penjual/kreditur (Tergugat II) berdasarkan PMK Lelang, dan pelaksanaan lelang sesuai prosedur hukum sehingga bukan perbuatan melawan hukum [HAL 31-40]. [HAL 41-45] Para pihak mengajukan bukti surat berupa fotokopi berbagai dokumen (sertifikat, perjanjian, risalah lelang, surat peringatan) yang sebagian besar telah diverifikasi keasliannya kecuali beberapa bukti yang tidak diperlihatkan aslinya [HAL 41-44]. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I melalui Putusan Sela, menyatakan PN Jakarta Utara berwenang [HAL 45]. [HAL 46-47] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat karena sudah memasuki pokok perkara. Eksepsi para Tergugat (ketidakberwenangan, tidak berkualitass, gugatan kabur, salah alamat, error in persona) ditolak karena dianggap sudah memasuki pokok perkara. Dalam pemeriksaan bukti, Majelis Hakim menyatakan bukti surat P-1 sampai P-8 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata. Karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya, gugatan utama ditolak seluruhnya. Gugatan rekonvensi Tergugat I juga ditolak karena gugatan utama ditolak. [HAL 47-49] Amar putusan: Menolak tuntutan provisi Penggugat; Menolak eksepsi para Tergugat; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat Rekonvensi (Tergugat I) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.473.000,-. Putusan diucapkan pada 3 April 2024." + }, + "read": { + "input_chars": 4791, + "frame": "Suyono menggugat Hokijanto Wijaya, PT. BPR Universal Karya Mandiri Cibinong Cabang Tangerang, PT. BPR Universal Mega Mandiri Cabang Bekasi, KPKNL Jakarta II, dan BPN/Kota Jakarta Utara terkait sengketa jaminan sertifikat tanah dan eksekusi lelang. Penggugat meminta pernyataan bahwa perjanjian kredit dan risalah lelang tidak memiliki kekuatan hukum, pembalikan nama sertifikat tanah atas namanya, serta larangan bagi Tergugat I mendekati objek sengketa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki dua sertifikat hak milik dan mengajukan kredit kepada Tergugat II dengan jaminan kedua sertifikat tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat II melibatkan Tergugat III sebagai pemberi pinjaman lain tanpa persetujuan Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil menerima dana kredit lebih kecil dari nominal perjanjian akibat pemotongan biaya awal.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat II dan III menunda pemberian dokumen perjanjian kredit dan tidak memberikan bukti pemotongan biaya administrasi.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil membayar angsuran selama 12 bulan dari 24 bulan dengan keterlambatan mulai angsuran ke-6.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat II dan III menerbitkan surat keterangan pembayaran lancar sebelum mengirimkan somasi.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil mengetahui sertifikat tanah telah dilelang dan dimenangkan oleh Tergugat I setelah Tergugat II mengirimkan surat pemberitahuan lelang.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat I menyembunyikan identitas dan oknum suruhannya merusak rumah serta mengeluarkan barang milik Penggugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil sebagai pembeli lelang beritikad baik yang dilindungi hukum dan telah melakukan eksekusi pengosongan fisik.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan III dalil Penggugat wanprestasi karena hanya membayar 12 angsuran dan lelang dilaksanakan sesuai prosedur.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I melalui Putusan Sela.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak bukti surat Penggugat karena berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ia memiliki sertifikat tanah yang dijadikan jaminan kredit kepada Tergugat II dan Tergugat III, di mana ia dalil menerima dana kurang dari nominal perjanjian dan menghadapi penundaan dokumen serta pembayaran angsuran yang tidak sesuai jadwal. Penggugat mendalilkan bahwa eksekusi lelang sertifikat tanahnya oleh Tergugat I dilakukan secara melawan hukum dan meminta pembalikan nama sertifikat serta larangan mendekati objek sengketa. Tergugat I dan Tergugat II/III membantah dengan dalil keabsahan lelang, kepatuhan prosedur, dan status pembeli beritikad baik. Majelis Hakim telah memeriksa perkara pada pokoknya setelah menolak eksepsi kompetensi absolut, namun dalam pemeriksaan bukti, hakim menetapkan bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi tanpa aslinya tidak sah. Akibat Penggugat gagal membuktikan dalilnya, gugatan utama ditolak seluruhnya, demikian pula gugatan rekonvensi Tergugat I." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ia memiliki sertifikat tanah yang dijadikan jaminan kredit kepada Tergugat II dan Tergugat III, di mana ia dalil menerima dana kurang dari nominal perjanjian dan menghadapi penundaan dokumen serta pembayaran angsuran yang tidak sesuai jadwal. Penggugat mendalilkan bahwa eksekusi lelang sertifikat tanahnya oleh Tergugat I dilakukan secara melawan hukum dan meminta pembalikan nama sertifikat serta larangan mendekati objek sengketa. Tergugat I dan Tergugat II/III membantah dengan dalil keabsahan lelang, kepatuhan prosedur, dan status pembeli beritikad baik. Majelis Hakim telah memeriksa perkara pada pokoknya setelah menolak eksepsi kompetensi absolut, namun dalam pemeriksaan bukti, hakim menetapkan bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi tanpa aslinya tidak sah. Akibat Penggugat gagal membuktikan dalilnya, gugatan utama ditolak seluruhnya, demikian pula gugatan rekonvensi Tergugat I.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki dua sertifikat hak milik dan mengajukan kredit kepada Tergugat II dengan jaminan kedua sertifikat tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat II melibatkan Tergugat III sebagai pemberi pinjaman lain tanpa persetujuan Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil menerima dana kredit lebih kecil dari nominal perjanjian akibat pemotongan biaya awal.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat II dan III menunda pemberian dokumen perjanjian kredit dan tidak memberikan bukti pemotongan biaya administrasi.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil membayar angsuran selama 12 bulan dari 24 bulan dengan keterlambatan mulai angsuran ke-6.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat II dan III menerbitkan surat keterangan pembayaran lancar sebelum mengirimkan somasi.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil mengetahui sertifikat tanah telah dilelang dan dimenangkan oleh Tergugat I setelah Tergugat II mengirimkan surat pemberitahuan lelang.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat I menyembunyikan identitas dan oknum suruhannya merusak rumah serta mengeluarkan barang milik Penggugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil sebagai pembeli lelang beritikad baik yang dilindungi hukum dan telah melakukan eksekusi pengosongan fisik.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan III dalil Penggugat wanprestasi karena hanya membayar 12 angsuran dan lelang dilaksanakan sesuai prosedur.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I melalui Putusan Sela.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak bukti surat Penggugat karena berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya di persidangan.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar angsuran kredit tanah tapi sertifikat jaminan saya dilelang dan diambil orang lain, apakah saya bisa minta hak saya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8299, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (syarat objektif dan subjektif). Meskipun sengketa kredit tanah melibatkan perjanjian, pertanyaan spesifik mengenai 'hak kembali' setelah sertifikat dilelang lebih berkaitan dengan akibat hukum pelanggaran hak jaminan atau perbuatan melawan hukum, bukan pada validitas pembentukan perjanjiannya. Dalam pertimbangan putusan yang diberikan, pasal ini tidak didalilkan atau menjadi dasar analisis hukum untuk menjawab inti sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun pertanyaan awam menyentuh aspek kerugian, dalam pertimbangan putusan yang menjadi bukti pendukung, Pasal 1365 tidak dikutip atau menjadi dasar pertimbangan hakim. Hakim hanya menolak gugatan karena kegagalan pembuktian (bukti fotokopi tidak sah), bukan karena analisis unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan secara substantif dengan alasan putusan yang diberikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan). Ini adalah pasal yang mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti), bukan jawaban substantif atas hak materiil pengembalian sertifikat. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau alat bukti ditetapkan relevan = false karena bukan inti dari pertanyaan hukum mengenai hak kepemilikan atau akibat hukum lelang." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 49506, + "completion_tokens": 4075 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_241_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_241_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..183dda1259c1be3a8d0c674637c81d2224311696 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_241_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_241_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 73, + "timings": { + "parse": 0.116, + "classify": 0.0, + "condense": 435.154, + "read": 123.932, + "query": 9.255, + "relevance": 58.588, + "total": 627.046 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 218968, + "marked_chars": 219616 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDalam Eksepsi\nMengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;\nDalam Pokok Perkara\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet\nontvankelijke verklaard);\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang\nhingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.452.000,- (Satu juta empat\nratus lima pulus dua rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 23 April 2025, oleh\nkami, Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti\nTambunan, S.H., M.H., dan Deny Riswanto, S.H., M.H. masing-masing\nHalaman 71 dari 73 Putusan No. 241/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 71\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nsebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Mei\n2025 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh\nHakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, d" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134977, + "summary": "[HAL 1-17] Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili gugatan KOMARIAH (PENGGUGAT) melawan PT. SARI MULTI CIPTA (TERGUGAT I), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Walikota Jakarta Utara (TERGUGAT II), Kelurahan Cilincing (TERGUGAT III), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta (TURUT TERGUGAT I), dan BPN cq Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Utara (TURUT TERGUGAT II). PENGGUGAT, sebagai ahli waris Almarhumah Ny. Senap Binti Seran dan Almarhum Tn. Muhayar Bin Getul, mendalilkan kepemilikan sah atas tanah seluas 11.265 M2 di Jl. Inspeksi Cakung Drain, Cilincing Jakarta Utara (Obyek Perkara) berdasarkan Surat Girik C No. 88 Persil 90 S.III dan SPPT PBB No. NOP: 31.75.040.004.030-0008.0 [HAL 2-5]. PENGGUGAT menyatakan tanah tersebut merupakan sisa dari tanah awal seluas 15.650 M2 setelah sebagian seluas 4.580 M2 dijual kepada Hari Catur pada 1998 [HAL 5]. PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I telah melakukan penyerobotan dan pengurugan atas tanah tersebut sejak tahun 1997 tanpa pembayaran ganti rugi, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Inspektur Wilayah Kotamadya Jakarta Utara pada 21 Juli 2000 yang menyatakan TERGUGAT I terbukti menyerobot tanah yang belum dibebaskan [HAL 6-7]. Surat Walikotamadya Jakarta Utara tanggal 23 November 2000 juga mengonfirmasi lokasi Girik C No. 88 Persil 90 S.III tidak tercatat dalam Sertifikat HGB No. 399/1999 atas nama TERGUGAT I, namun TERGUGAT I telah melakukan pengurugan [HAL 7]. PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I membangun Rusunawa Nagrak di atas tanah tersebut tanpa dasar hukum yang sah, serta TERGUGAT III membuat kekeliruan dengan menyatakan tanah telah habis dalam suratnya tanggal 8 November 2017 [HAL 10-11]. PENGGUGAT menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), pembatalan peralihan hak, pengakuan kepemilikan, serta ganti rugi materiil sebesar Rp 61.957.500.000,- dan immateril sebesar Rp 100.000.000.000,-, ditambah uang paksa [HAL 13-17]. Mediasi gagal, sehingga sidang dilanjutkan [HAL 18].\n\n[HAL 18-44] TERGUGAT I mengajukan eksepsi kewenangan absolut (mengklaim sengketa sertifikat menjadi wewenang PTUN), ne bis in idem (mengklaim objek sama dengan perkara 470/Pdt.G/2022/PN.JKT.UTR yang telah berkekuatan hukum tetap), kurang pihak, dan obscur libel (gugatan kabur karena perbedaan nomor Girik antara Surat Kuasa S.II dan Gugatan S.III, serta ketidakjelasan batas tanah) [HAL 18-25]. Dalam pokok perkara, TERGUGAT I menolak dalil penyerobotan, menyatakan Sertifikat HGB No. 399/Cilincing diterbitkan secara sah pada 21 Januari 1999 setelah pengukuran dan pendaftaran sesuai UU Pokok Agraria, serta PENGGUGAT tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 5 tahun sesuai PP No. 24 Tahun 1997 sehingga hak PENGGUGAT gugur [HAL 28-38]. TERGUGAT I juga menolak tuntutan ganti rugi karena tidak disertai perincian konkret dan menolak sita jaminan serta uang paksa [HAL 38-41]. TERGUGAT II menjawab bahwa Girik C No. 88 Persil 90 S.II (yang dikaitkan PENGGUGAT) tercatat habis dalam Buku Letter C Kelurahan Cilincing dan SPPT PBB terkait sudah nonaktif sejak 2004, sehingga PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kepemilikan sah [HAL 43-44]. TERGUGAT II juga menegaskan bahwa sengketa kepemilikan tanah adalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, serta mengutip Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang kekuatan pembuktian sertifikat dan batas waktu keberatan [HAL 45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 86139, + "summary": "[HAL 1-17] Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili gugatan KOMARIAH (PENGGUGAT) melawan PT. SARI MULTI CIPTA (TERGUGAT I), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Walikota Jakarta Utara (TERGUGAT II), Kelurahan Cilincing (TERGUGAT III), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta (TURUT TERGUGAT I), dan BPN cq Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Utara (TURUT TERGUGAT II). PENGGUGAT, sebagai ahli waris Almarhumah Ny. Senap Binti Seran dan Almarhum Tn. Muhayar Bin Getul, mendalilkan kepemilikan sah atas tanah seluas 11.265 M2 di Jl. Inspeksi Cakung Drain, Cilincing Jakarta Utara (Obyek Perkara) berdasarkan Surat Girik C No. 88 Persil 90 S.III dan SPPT PBB No. NOP: 31.75.040.004.030-0008.0 [HAL 2-5]. PENGGUGAT menyatakan tanah tersebut merupakan sisa dari tanah awal seluas 15.650 M2 setelah sebagian seluas 4.580 M2 dijual kepada Hari Catur pada 1998 [HAL 5]. PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I telah melakukan penyerobotan dan pengurugan atas tanah tersebut sejak tahun 1997 tanpa pembayaran ganti rugi, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Inspektur Wilayah Kotamadya Jakarta Utara pada 21 Juli 2000 yang menyatakan TERGUGAT I terbukti menyerobot tanah yang belum dibebaskan [HAL 6-7]. Surat Walikotamadya Jakarta Utara tanggal 23 November 2000 juga mengonfirmasi lokasi Girik C No. 88 Persil 90 S.III tidak tercatat dalam Sertifikat HGB No. 399/1999 atas nama TERGUGAT I, namun TERGUGAT I telah melakukan pengurugan [HAL 7]. PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I membangun Rusunawa Nagrak di atas tanah tersebut tanpa dasar hukum yang sah, serta TERGUGAT III membuat kekeliruan dengan menyatakan tanah telah habis dalam suratnya tanggal 8 November 2017 [HAL 10-11]. PENGGUGAT menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), pembatalan peralihan hak, pengakuan kepemilikan, serta ganti rugi materiil sebesar Rp 61.957.500.000,- dan immateril sebesar Rp 100.000.000.000,-, ditambah uang paksa [HAL 13-17]. Mediasi gagal, sehingga sidang dilanjutkan [HAL 18].\n\n[HAL 18-44] TERGUGAT I mengajukan eksepsi kewenangan absolut (mengklaim sengketa sertifikat menjadi wewenang PTUN), ne bis in idem (mengklaim objek sama dengan perkara 470/Pdt.G/2022/PN.JKT.UTR yang telah berkekuatan hukum tetap), kurang pihak, dan obscur libel (gugatan kabur karena perbedaan nomor Girik antara Surat Kuasa S.II dan Gugatan S.III, serta ketidakjelasan batas tanah) [HAL 18-25]. Dalam pokok perkara, TERGUGAT I menolak dalil penyerobotan, menyatakan Sertifikat HGB No. 399/Cilincing diterbitkan secara sah pada 21 Januari 1999 setelah pengukuran dan pendaftaran sesuai UU Pokok Agraria, serta PENGGUGAT tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 5 tahun sesuai PP No. 24 Tahun 1997 sehingga hak PENGGUGAT gugur [HAL 28-38]. TERGUGAT I juga menolak tuntutan ganti rugi karena tidak disertai perincian konkret dan menolak sita jaminan serta uang paksa [HAL 38-41]. TERGUGAT II menjawab bahwa Girik C No. 88 Persil 90 S.II (yang dikaitkan PENGGUGAT) tercatat habis dalam Buku Letter C Kelurahan Cilincing dan SPPT PBB terkait sudah nonaktif sejak 2004, sehingga PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kepemilikan sah [HAL 43-44]. TERGUGAT II juga menegaskan bahwa sengketa kepemilikan tanah adalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, serta mengutip Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang kekuatan pembuktian sertifikat dan batas waktu keberatan [HAL 45]. TERGUGAT II mendalilkan bahwa kepemilikan sah hanya dibuktikan dengan Sertifikat Tanah, bukan Girik atau SPPT PBB, dan bahwa pengadaan tanah oleh TERGUGAT II dilakukan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 untuk kepentingan umum (Rusunawa Nagrak) dengan TERGUGAT I sebagai pihak yang menerima ganti rugi, sehingga gugatan seharusnya ditujukan kepada TERGUGAT I [HAL 46-47]. TERGUGAT II juga menuduh PENGGUGAT beritikad buruk (vexatious litigation) karena mengubah objek dalil dari Girik S.II ke S.III dan mengajukan gugatan berulang [HAL 48]. TERGUGAT III mengajukan eksepsi obscur libel dan tidak adanya kepentingan hukum PENGGUGAT, dengan dalilan bahwa Girik C No. 88 Persil 90 S.II telah dicatat habis dalam Buku Letter C Kelurahan Cilincing setelah peralihan hak kepada Hari Catur pada 1997, dan SPPT PBB atas nama Senap Seran sudah nonaktif sejak 2004 [HAL 49-52]. TERGUGAT III juga menolak permohonan sita jaminan karena perkara bukan hutang piutang dan aset tanah merupakan milik negara yang tercatat dalam KIB A [HAL 52]. TURUT TERGUGAT I mengajukan eksepsi kewenangan absolut (mengacu SEMA No. 02 Tahun 2019 bahwa sengketa PMH terhadap pemerintah adalah wewenang PTUN), diskualifikasi PENGGUGAT (karena Komariah bukan ahli waris langsung), dan obscur libel [HAL 53-56]. TURUT TERGUGAT I menolak dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pembangunan Rusunawa dilakukan di atas tanah yang telah selesai pembebasannya dan tidak dalam status sengketa, serta menuntut PENGGUGAT membuktikan kepemilikan dengan dokumen pendukung yang lengkap [HAL 56-57].\n\n[HAL 58-64] PENGGUGAT mengajukan replik dan bukti surat (P-1 s.d P-23) serta menghadirkan 3 saksi (Marjiah, Usman, Rohali) yang menyatakan Komariah adalah cicit pemilik tanah dan tanah tersebut dulunya sawah kosong [HAL 58-61]. TERGUGAT I mengajukan duplik dan bukti surat (T.I-1 s.d T.I-13) serta 1 saksi (Mar’ali) yang menyatakan menjaga tanah PT. Sari Multi Cipta sejak 1994-2006 dan tidak mengetahui adanya pemeriksaan fisik oleh Inspektorat pada tahun 2000 [HAL 61-64]. TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT I tidak menghadirkan saksi [HAL 64]. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 21 Januari 2025, menemukan bahwa di atas tanah seluas 11.265 M2 telah berdiri Rusunawa Nagrak Tower berwarna coklat dengan batas tertentu [HAL 65].\n\n[HAL 65-73] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut yang telah diputus sebelumnya [HAL 65-66]. Mengenai eksepsi ne bis in idem, Majelis Hakim menolak dalil TERGUGAT I karena putusan perkara terdahulu (470/Pdt.G/2022) bersifat negatif (\"gugatan tidak dapat diterima\"), sehingga tidak melekat asas ne bis in idem untuk gugatan positif berikutnya [HAL 66-67]. Eksepsi kurang pihak juga ditolak karena keterkaitan pihak lain tidak terbukti merugikan proses pembuktian [HAL 67-68]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III. Majelis menilai gugatan PENGGUGAT kabur karena PENGGUGAT menguraikan batas-batas tanah awal seluas 15.650 M2 sama persis dengan batas sisa tanah 11.265 M2 yang menjadi objek sengketa, padahal sebagian tanah telah dijual kepada Hari Catur. Ketidakjelasan batas ini menyebabkan kebingungan apakah tanah yang dijual kepada Hari Catur termasuk dalam objek sengketa atau tidak, sehingga gugatan dinyatakan tidak jelas dan kabur [HAL 68-71]. Karena eksepsi obscur libel dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa memeriksa materi pokok perkara lebih lanjut, dan menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara sebesar Rp 1.452.000,- [HAL 71-72]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-17] Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili gugatan KOMARIAH (PENGGUGAT) melawan PT. SARI MULTI CIPTA (TERGUGAT I), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Walikota Jakarta Utara (TERGUGAT II), Kelurahan Cilincing (TERGUGAT III), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta (TURUT TERGUGAT I), dan BPN cq Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Utara (TURUT TERGUGAT II). PENGGUGAT, sebagai ahli waris Almarhumah Ny. Senap Binti Seran dan Almarhum Tn. Muhayar Bin Getul, mendalilkan kepemilikan sah atas tanah seluas 11.265 M2 di Jl. Inspeksi Cakung Drain, Cilincing Jakarta Utara (Obyek Perkara) berdasarkan Surat Girik C No. 88 Persil 90 S.III dan SPPT PBB No. NOP: 31.75.040.004.030-0008.0 [HAL 2-5]. PENGGUGAT menyatakan tanah tersebut merupakan sisa dari tanah awal seluas 15.650 M2 setelah sebagian seluas 4.580 M2 dijual kepada Hari Catur pada 1998 [HAL 5]. PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I telah melakukan penyerobotan dan pengurugan atas tanah tersebut sejak tahun 1997 tanpa pembayaran ganti rugi, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Inspektur Wilayah Kotamadya Jakarta Utara pada 21 Juli 2000 yang menyatakan TERGUGAT I terbukti menyerobot tanah yang belum dibebaskan [HAL 6-7]. Surat Walikotamadya Jakarta Utara tanggal 23 November 2000 juga mengonfirmasi lokasi Girik C No. 88 Persil 90 S.III tidak tercatat dalam Sertifikat HGB No. 399/1999 atas nama TERGUGAT I, namun TERGUGAT I telah melakukan pengurugan [HAL 7]. PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I membangun Rusunawa Nagrak di atas tanah tersebut tanpa dasar hukum yang sah, serta TERGUGAT III membuat kekeliruan dengan menyatakan tanah telah habis dalam suratnya tanggal 8 November 2017 [HAL 10-11]. PENGGUGAT menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), pembatalan peralihan hak, pengakuan kepemilikan, serta ganti rugi materiil sebesar Rp 61.957.500.000,- dan immateril sebesar Rp 100.000.000.000,-, ditambah uang paksa [HAL 13-17]. Mediasi gagal, sehingga sidang dilanjutkan [HAL 18].\n\n[HAL 18-44] TERGUGAT I mengajukan eksepsi kewenangan absolut (mengklaim sengketa sertifikat menjadi wewenang PTUN), ne bis in idem (mengklaim objek sama dengan perkara 470/Pdt.G/2022/PN.JKT.UTR yang telah berkekuatan hukum tetap), kurang pihak, dan obscur libel (gugatan kabur karena perbedaan nomor Girik antara Surat Kuasa S.II dan Gugatan S.III, serta ketidakjelasan batas tanah) [HAL 18-25]. Dalam pokok perkara, TERGUGAT I menolak dalil penyerobotan, menyatakan Sertifikat HGB No. 399/Cilincing diterbitkan secara sah pada 21 Januari 1999 setelah pengukuran dan pendaftaran sesuai UU Pokok Agraria, serta PENGGUGAT tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 5 tahun sesuai PP No. 24 Tahun 1997 sehingga hak PENGGUGAT gugur [HAL 28-38]. TERGUGAT I juga menolak tuntutan ganti rugi karena tidak disertai perincian konkret dan menolak sita jaminan serta uang paksa [HAL 38-41]. TERGUGAT II menjawab bahwa Girik C No. 88 Persil 90 S.II (yang dikaitkan PENGGUGAT) tercatat habis dalam Buku Letter C Kelurahan Cilincing dan SPPT PBB terkait sudah nonaktif sejak 2004, sehingga PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kepemilikan sah [HAL 43-44]. TERGUGAT II juga menegaskan bahwa sengketa kepemilikan tanah adalah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, serta mengutip Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang kekuatan pembuktian sertifikat dan batas waktu keberatan [HAL 45]. TERGUGAT II mendalilkan bahwa kepemilikan sah hanya dibuktikan dengan Sertifikat Tanah, bukan Girik atau SPPT PBB, dan bahwa pengadaan tanah oleh TERGUGAT II dilakukan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 untuk kepentingan umum (Rusunawa Nagrak) dengan TERGUGAT I sebagai pihak yang menerima ganti rugi, sehingga gugatan seharusnya ditujukan kepada TERGUGAT I [HAL 46-47]. TERGUGAT II juga menuduh PENGGUGAT beritikad buruk (vexatious litigation) karena mengubah objek dalil dari Girik S.II ke S.III dan mengajukan gugatan berulang [HAL 48]. TERGUGAT III mengajukan eksepsi obscur libel dan tidak adanya kepentingan hukum PENGGUGAT, dengan dalilan bahwa Girik C No. 88 Persil 90 S.II telah dicatat habis dalam Buku Letter C Kelurahan Cilincing setelah peralihan hak kepada Hari Catur pada 1997, dan SPPT PBB atas nama Senap Seran sudah nonaktif sejak 2004 [HAL 49-52]. TERGUGAT III juga menolak permohonan sita jaminan karena perkara bukan hutang piutang dan aset tanah merupakan milik negara yang tercatat dalam KIB A [HAL 52]. TURUT TERGUGAT I mengajukan eksepsi kewenangan absolut (mengacu SEMA No. 02 Tahun 2019 bahwa sengketa PMH terhadap pemerintah adalah wewenang PTUN), diskualifikasi PENGGUGAT (karena Komariah bukan ahli waris langsung), dan obscur libel [HAL 53-56]. TURUT TERGUGAT I menolak dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pembangunan Rusunawa dilakukan di atas tanah yang telah selesai pembebasannya dan tidak dalam status sengketa, serta menuntut PENGGUGAT membuktikan kepemilikan dengan dokumen pendukung yang lengkap [HAL 56-57].\n\n[HAL 58-64] PENGGUGAT mengajukan replik dan bukti surat (P-1 s.d P-23) serta menghadirkan 3 saksi (Marjiah, Usman, Rohali) yang menyatakan Komariah adalah cicit pemilik tanah dan tanah tersebut dulunya sawah kosong [HAL 58-61]. TERGUGAT I mengajukan duplik dan bukti surat (T.I-1 s.d T.I-13) serta 1 saksi (Mar’ali) yang menyatakan menjaga tanah PT. Sari Multi Cipta sejak 1994-2006 dan tidak mengetahui adanya pemeriksaan fisik oleh Inspektorat pada tahun 2000 [HAL 61-64]. TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT I tidak menghadirkan saksi [HAL 64]. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 21 Januari 2025, menemukan bahwa di atas tanah seluas 11.265 M2 telah berdiri Rusunawa Nagrak Tower berwarna coklat dengan batas tertentu [HAL 65].\n\n[HAL 65-73] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut yang telah diputus sebelumnya [HAL 65-66]. Mengenai eksepsi ne bis in idem, Majelis Hakim menolak dalil TERGUGAT I karena putusan perkara terdahulu (470/Pdt.G/2022) bersifat negatif (\"gugatan tidak dapat diterima\"), sehingga tidak melekat asas ne bis in idem untuk gugatan positif berikutnya [HAL 66-67]. Eksepsi kurang pihak juga ditolak karena keterkaitan pihak lain tidak terbukti merugikan proses pembuktian [HAL 67-68]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III. Majelis menilai gugatan PENGGUGAT kabur karena PENGGUGAT menguraikan batas-batas tanah awal seluas 15.650 M2 sama persis dengan batas sisa tanah 11.265 M2 yang menjadi objek sengketa, padahal sebagian tanah telah dijual kepada Hari Catur. Ketidakjelasan batas ini menyebabkan kebingungan apakah tanah yang dijual kepada Hari Catur termasuk dalam objek sengketa atau tidak, sehingga gugatan dinyatakan tidak jelas dan kabur [HAL 68-71]. Karena eksepsi obscur libel dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa memeriksa materi pokok perkara lebih lanjut, dan menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara sebesar Rp 1.452.000,- [HAL 71-72]." + }, + "read": { + "input_chars": 7014, + "frame": "Komariah sebagai ahli waris menggugat PT. Sari Multi Cipta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Walikota Jakarta Utara, Kelurahan Cilincing, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, serta BPN cq Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Utara atas sengketa kepemilikan tanah seluas 11.265 M2 di Jl. Inspeksi Cakung Drain, Cilincing Jakarta Utara. Penggugat menuntut pengakuan kepemilikan, pembatalan peralihan hak, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil dan immateril. Majelis Hakim menolak gugatan karena dianggap tidak jelas (obscur libel) tanpa memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kepemilikan sah atas tanah seluas 11.265 M2 berdasarkan Surat Girik C No. 88 Persil 90 S.III dan SPPT PBB.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan tanah tersebut merupakan sisa dari tanah awal seluas 15.650 M2 setelah sebagian seluas 4.580 M2 dijual kepada Hari Catur pada tahun 1998.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan penyerobotan dan pengurugan atas tanah tersebut sejak tahun 1997 tanpa pembayaran ganti rugi.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II dan Turut Tergugat I membangun Rusunawa Nagrak di atas tanah tersebut tanpa dasar hukum yang sah.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan Sertifikat HGB No. 399/Cilincing diterbitkan secara sah dan hak Penggugat gugur karena tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 5 tahun.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mendalilkan Girik C No. 88 Persil 90 S.II tercatat habis dalam Buku Letter C Kelurahan Cilincing dan SPPT PBB terkait sudah nonaktif sejak 2004.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mendalilkan Girik C No. 88 Persil 90 S.II telah dicatat habis dalam Buku Letter C Kelurahan Cilincing setelah peralihan hak kepada Hari Catur pada tahun 1997.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena batas-batas tanah awal seluas 15.650 M2 diuraikan sama persis dengan batas sisa tanah 11.265 M2 yang menjadi objek sengketa, padahal sebagian tanah telah dijual.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena eksepsi obscur libel dikabulkan, tanpa memeriksa materi pokok perkara lebih lanjut.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili gugatan Komariah selaku ahli waris terhadap PT. Sari Multi Cipta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Walikota Jakarta Utara, Kelurahan Cilincing, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, serta BPN cq Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Utara. Penggugat mendalilkan kepemilikan sah atas tanah seluas 11.265 M2 di Jl. Inspeksi Cakung Drain, Cilincing Jakarta Utara berdasarkan Surat Girik dan SPPT PBB, serta menuduh Tergugat I melakukan penyerobotan dan pengurugan sejak 1997, dan Tergugat II/Turut Tergugat I membangun Rusunawa Nagrak tanpa dasar hukum. Tergugat I membantah dengan menyatakan sertifikat HGB diterbitkan sah dan hak Penggugat gugur karena lewat batas waktu keberatan, sementara Tergugat II dan III membantah kepemilikan Penggugat dengan dalilan Girik telah dicatat habis dan SPPT nonaktif. Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut, ne bis in idem, dan kurang pihak, namun mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat I dan III. Hakim menetapkan bahwa gugatan tidak jelas karena Penggugat menguraikan batas tanah awal yang sama dengan batas tanah sisa yang disengketakan, padahal sebagian tanah telah dijual, sehingga menimbulkan keraguan apakah tanah yang dijual termasuk objek sengketa. Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili gugatan Komariah selaku ahli waris terhadap PT. Sari Multi Cipta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Walikota Jakarta Utara, Kelurahan Cilincing, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, serta BPN cq Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Utara. Penggugat mendalilkan kepemilikan sah atas tanah seluas 11.265 M2 di Jl. Inspeksi Cakung Drain, Cilincing Jakarta Utara berdasarkan Surat Girik dan SPPT PBB, serta menuduh Tergugat I melakukan penyerobotan dan pengurugan sejak 1997, dan Tergugat II/Turut Tergugat I membangun Rusunawa Nagrak tanpa dasar hukum. Tergugat I membantah dengan menyatakan sertifikat HGB diterbitkan sah dan hak Penggugat gugur karena lewat batas waktu keberatan, sementara Tergugat II dan III membantah kepemilikan Penggugat dengan dalilan Girik telah dicatat habis dan SPPT nonaktif. Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut, ne bis in idem, dan kurang pihak, namun mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat I dan III. Hakim menetapkan bahwa gugatan tidak jelas karena Penggugat menguraikan batas tanah awal yang sama dengan batas tanah sisa yang disengketakan, padahal sebagian tanah telah dijual, sehingga menimbulkan keraguan apakah tanah yang dijual termasuk objek sengketa. Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kepemilikan sah atas tanah seluas 11.265 M2 berdasarkan Surat Girik C No. 88 Persil 90 S.III dan SPPT PBB.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan tanah tersebut merupakan sisa dari tanah awal seluas 15.650 M2 setelah sebagian seluas 4.580 M2 dijual kepada Hari Catur pada tahun 1998.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan penyerobotan dan pengurugan atas tanah tersebut sejak tahun 1997 tanpa pembayaran ganti rugi.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II dan Turut Tergugat I membangun Rusunawa Nagrak di atas tanah tersebut tanpa dasar hukum yang sah.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan Sertifikat HGB No. 399/Cilincing diterbitkan secara sah dan hak Penggugat gugur karena tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 5 tahun.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mendalilkan Girik C No. 88 Persil 90 S.II tercatat habis dalam Buku Letter C Kelurahan Cilincing dan SPPT PBB terkait sudah nonaktif sejak 2004.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mendalilkan Girik C No. 88 Persil 90 S.II telah dicatat habis dalam Buku Letter C Kelurahan Cilincing setelah peralihan hak kepada Hari Catur pada tahun 1997.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena batas-batas tanah awal seluas 15.650 M2 diuraikan sama persis dengan batas sisa tanah 11.265 M2 yang menjadi objek sengketa, padahal sebagian tanah telah dijual.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena eksepsi obscur libel dikabulkan, tanpa memeriksa materi pokok perkara lebih lanjut.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar pajak tanah ini, tapi sekarang pihak lain bilang hak saya gugur dan malah membangun rusun di atasnya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19300, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort) dan ganti rugi. Meskipun pertanyaan awam berkaitan dengan sengketa tanah yang berpotensi menimbulkan kerugian, putusan ini secara eksplisit menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (nie ontvankelijke verklaard) karena eksepsi obscur libel (gugatan kabur) dikabulkan. Majelis Hakim menyatakan bahwa mengenai materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum yang diperiksa atau diuji dalam putusan ini, sehingga tidak relevan secara substantif dengan hasil perkara yang dipertimbangkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekuatan mengikat putusan (res judicata) dan asas ne bis in idem. Dalam pertimbangan hukum, eksepsi pengulangan perkara (ne bis in idem) yang diajukan Tergugat I secara substantif diuji berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata. Majelis Hakim menganalisis apakah syarat-syarat dalam pasal ini terpenuhi (objek, alasan, dan pihak yang sama) untuk menentukan apakah perkara sebelumnya sudah berkekuatan hukum tetap yang menghalangi perkara baru. Meskipun eksepsi ini pada akhirnya ditolak karena putusan sebelumnya bersifat negatif, Pasal 1917 adalah kerangka hukum utama yang digunakan hakim untuk menilai isu pengulangan perkara tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 74697, + "completion_tokens": 4683 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_266_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_266_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..195d2a76927e4045f569decf21dc92ecbc9e818d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_266_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,185 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_266_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 86, + "timings": { + "parse": 0.133, + "classify": 0.0, + "condense": 261.49, + "read": 141.504, + "query": 1.936, + "relevance": 16.476, + "total": 421.538 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 257282, + "marked_chars": 258047 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengenai\nKompetensi Absolut;\n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang\nmengadili perkara ini;\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp. 1.392.000,- (satu juta tiga ratus sembilian puluh dua ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023,\nHalaman 84 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 84\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\noleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar\nSimarmata, S.H., M.H., dan Edi Junaedi, S.H., M.H. masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarta Utara Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 03 Mei 2023, ditunjuk\nuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan terse" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134965, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 266/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr melibatkan Para Penggugat I-X (pemilik/penghuni Apartemen Mediterania Marina Residences/MMR) melawan Tergugat I (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta), Tergugat II (Romauli Simatupang, Manager Badan Pengelola MMR), Tergugat III (Ketua RT 15/RW 02), Tergugat IV (Lurah Kelurahan Ancol), dan Tergugat V (Panitia Musyawarah/PANMUS Pengurus dan Pengawas Apartemen MMR). [HAL 4-12] Para Penggugat dalil bahwa Tergugat I mengesahkan SK No. 491/2021 yang mengubah susunan pengurus (Edi Bangsawan sebagai Ketua, Giri sebagai Sekretaris) bertentangan dengan Pergub No. 133/2019 Pasal 61 ayat (1) dan (6) karena Giri bukan anggota pengurus/pengawas dari SK sebelumnya (SK 203/2020), sehingga SK 491/2021 cacat hukum. [HAL 13-20] Akibatnya, Tergugat II menerbitkan surat keterangan domisili palsu untuk OKI BENYAMIN ODANG (NIK 3207016810770002, padahal NIK atas nama KRISTIN) dan DAULAT TAMPUBOLON (unit bukan tempat hunian/kondotel), yang digunakan untuk membentuk PANMUS. [HAL 21-29] PANMUS ini kemudian menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) pada 18 dan 25 Maret 2023 yang dianggap Para Penggugat tidak sah, batal demi hukum, dan menyebabkan hilangnya hak suara mereka serta kerugian materiil (penurunan harga unit) dan immateriil. [HAL 30-45] Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atas sengketa tindakan pemerintah/keputusan SK 491/2021), kurang pihak (tidak melibatkan pengurus versi SK 203/2020 dan SK 491/2021 secara lengkap), serta gugatan tidak jelas. Tergugat II membantah tuduhan kebohongan dengan menyatakan kesalahan NIK hanya akibat kesalahan ketik (typo) staf, dan berdalih SK 491/2021 praduga sah hingga dibuktikan sebaliknya." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 124582, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 266/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr melibatkan Para Penggugat I-X (pemilik/penghuni Apartemen Mediterania Marina Residences/MMR) melawan Tergugat I (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta), Tergugat II (Romauli Simatupang, Manager Badan Pengelola MMR), Tergugat III (Ketua RT 15/RW 02), Tergugat IV (Lurah Kelurahan Ancol), dan Tergugat V (Panitia Musyawarah/PANMUS Pengurus dan Pengawas Apartemen MMR). [HAL 4-12] Para Penggugat dalil bahwa Tergugat I mengesahkan SK No. 491/2021 yang mengubah susunan pengurus (Edi Bangsawan sebagai Ketua, Giri sebagai Sekretaris) bertentangan dengan Pergub No. 133/2019 Pasal 61 ayat (1) dan (6) karena Giri bukan anggota pengurus/pengawas dari SK sebelumnya (SK 203/2020), sehingga SK 491/2021 cacat hukum. [HAL 13-20] Akibatnya, Tergugat II menerbitkan surat keterangan domisili palsu untuk OKI BENYAMIN ODANG (NIK 3207016810770002, padahal NIK atas nama KRISTIN) dan DAULAT TAMPUBOLON (unit bukan tempat hunian/kondotel), yang digunakan untuk membentuk PANMUS. [HAL 21-29] PANMUS ini kemudian menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) pada 18 dan 25 Maret 2023 yang dianggap Para Penggugat tidak sah, batal demi hukum, dan menyebabkan hilangnya hak suara mereka serta kerugian materiil (penurunan harga unit) dan immateriil. [HAL 30-45] Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atas sengketa tindakan pemerintah/keputusan SK 491/2021), kurang pihak (tidak melibatkan pengurus versi SK 203/2020 dan SK 491/2021 secara lengkap), serta gugatan tidak jelas. Tergugat II membantah tuduhan kebohongan dengan menyatakan kesalahan NIK hanya akibat kesalahan ketik (typo) staf, dan berdalih SK 491/2021 praduga sah hingga dibuktikan sebaliknya. [HAL 46-52] Tergugat II menolak dalil kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat sebagai dalil mengada-ada karena tidak ada hubungan kausal langsung antara perbuatan yang dianggap melanggar hukum dengan kerugian, serta gugatan tidak memenuhi syarat perincian kerugian berdasarkan yurisprudensi. Tergugat II juga menolak tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) karena gugatan berbasis Perbuatan Melawan Hukum bukan Wanprestasi, serta menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA. Dalam Rekonpensi, Tergugat II (sebagai Penggugat Rekonpensi) menggugat Para Penggugat (sebagai Tergugat Rekonpensi) berupa Kelly Tan, M. Sukma Hamidy, Yuskamnur, Muliati Siagian, dan Agus Kuatsjah atas perbuatan melawan hukum berupa tunggakan biaya maintenance fee, listrik, dan air hingga September 2023, dengan kerugian masing-masing sebesar Rp. 58.998.117,-, Rp. 104.425.483,-, Rp. 92.421.094,-, Rp. 48.733.600,-, dan Rp. 86.871.580,-, serta meminta sita jaminan atas unit-unit milik mereka. [HAL 53-78] Tergugat III dan IV menolak gugatan dengan alasan kompetensi absolut (wewenang PTUN) dan membantah adanya perbuatan melawan hukum dalam pelayanan publik. Tergugat V juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut, kurang pihak (tidak melibatkan Bonar L. Simangunsong, Edi Bangsawan, dan Giri), tidak memiliki legal standing (karena terikat AD/ART P3SRS dan hasil RUA), serta gugatan kabur. Tergugat V membantah dalil kecurangan PANMUS dengan menegaskan kesalahan NIK hanya typo dan Daulat Tampubolon pernah menjadi Panmus sebelumnya, serta membantah dalil RUA sewenang-wenang dengan menyatakan Para Penggugat memilih walk out sehingga kehilangan hak suara. [HAL 79-84] Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan seluruh Tergugat. Hakim berpendirian bahwa pokok gugatan Para Penggugat berkaitan dengan pengesahan SK 491/2021 oleh Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap bertentangan dengan Pergub, sehingga sengketa tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau tindakan pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986, PERMA No. 2 Tahun 2019, dan UU No. 30 Tahun 2014. [HAL 85-86] Amar Putusan: 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengenai Kompetensi Absolut; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini; 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.392.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 266/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr melibatkan Para Penggugat I-X (pemilik/penghuni Apartemen Mediterania Marina Residences/MMR) melawan Tergugat I (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta), Tergugat II (Romauli Simatupang, Manager Badan Pengelola MMR), Tergugat III (Ketua RT 15/RW 02), Tergugat IV (Lurah Kelurahan Ancol), dan Tergugat V (Panitia Musyawarah/PANMUS Pengurus dan Pengawas Apartemen MMR). [HAL 4-12] Para Penggugat dalil bahwa Tergugat I mengesahkan SK No. 491/2021 yang mengubah susunan pengurus (Edi Bangsawan sebagai Ketua, Giri sebagai Sekretaris) bertentangan dengan Pergub No. 133/2019 Pasal 61 ayat (1) dan (6) karena Giri bukan anggota pengurus/pengawas dari SK sebelumnya (SK 203/2020), sehingga SK 491/2021 cacat hukum. [HAL 13-20] Akibatnya, Tergugat II menerbitkan surat keterangan domisili palsu untuk OKI BENYAMIN ODANG (NIK 3207016810770002, padahal NIK atas nama KRISTIN) dan DAULAT TAMPUBOLON (unit bukan tempat hunian/kondotel), yang digunakan untuk membentuk PANMUS. [HAL 21-29] PANMUS ini kemudian menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) pada 18 dan 25 Maret 2023 yang dianggap Para Penggugat tidak sah, batal demi hukum, dan menyebabkan hilangnya hak suara mereka serta kerugian materiil (penurunan harga unit) dan immateriil. [HAL 30-45] Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atas sengketa tindakan pemerintah/keputusan SK 491/2021), kurang pihak (tidak melibatkan pengurus versi SK 203/2020 dan SK 491/2021 secara lengkap), serta gugatan tidak jelas. Tergugat II membantah tuduhan kebohongan dengan menyatakan kesalahan NIK hanya akibat kesalahan ketik (typo) staf, dan berdalih SK 491/2021 praduga sah hingga dibuktikan sebaliknya. [HAL 46-52] Tergugat II menolak dalil kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat sebagai dalil mengada-ada karena tidak ada hubungan kausal langsung antara perbuatan yang dianggap melanggar hukum dengan kerugian, serta gugatan tidak memenuhi syarat perincian kerugian berdasarkan yurisprudensi. Tergugat II juga menolak tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) karena gugatan berbasis Perbuatan Melawan Hukum bukan Wanprestasi, serta menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA. Dalam Rekonpensi, Tergugat II (sebagai Penggugat Rekonpensi) menggugat Para Penggugat (sebagai Tergugat Rekonpensi) berupa Kelly Tan, M. Sukma Hamidy, Yuskamnur, Muliati Siagian, dan Agus Kuatsjah atas perbuatan melawan hukum berupa tunggakan biaya maintenance fee, listrik, dan air hingga September 2023, dengan kerugian masing-masing sebesar Rp. 58.998.117,-, Rp. 104.425.483,-, Rp. 92.421.094,-, Rp. 48.733.600,-, dan Rp. 86.871.580,-, serta meminta sita jaminan atas unit-unit milik mereka. [HAL 53-78] Tergugat III dan IV menolak gugatan dengan alasan kompetensi absolut (wewenang PTUN) dan membantah adanya perbuatan melawan hukum dalam pelayanan publik. Tergugat V juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut, kurang pihak (tidak melibatkan Bonar L. Simangunsong, Edi Bangsawan, dan Giri), tidak memiliki legal standing (karena terikat AD/ART P3SRS dan hasil RUA), serta gugatan kabur. Tergugat V membantah dalil kecurangan PANMUS dengan menegaskan kesalahan NIK hanya typo dan Daulat Tampubolon pernah menjadi Panmus sebelumnya, serta membantah dalil RUA sewenang-wenang dengan menyatakan Para Penggugat memilih walk out sehingga kehilangan hak suara. [HAL 79-84] Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan seluruh Tergugat. Hakim berpendirian bahwa pokok gugatan Para Penggugat berkaitan dengan pengesahan SK 491/2021 oleh Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap bertentangan dengan Pergub, sehingga sengketa tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau tindakan pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986, PERMA No. 2 Tahun 2019, dan UU No. 30 Tahun 2014. [HAL 85-86] Amar Putusan: 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengenai Kompetensi Absolut; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini; 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.392.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 4249, + "frame": "Para Penggugat (pemilik/penghuni Apartemen MMR) menggugat Tergugat I-V (Dinas Perumahan, Manager, Ketua RT, Lurah, dan Panitia Musyawarah) terkait pengesahan SK pengurus yang dianggap cacat hukum serta pembentukan PANMUS yang dianggap tidak sah. Para Penggugat meminta pembatalan SK tersebut, pengakuan RUA batal demi hukum, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Perkara ini berakhir karena Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I mengesahkan SK No. 491/2021 yang mengubah susunan pengurus apartemen dengan menunjuk Edi Bangsawan sebagai Ketua dan Giri sebagai Sekretaris.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan SK No. 491/2021 cacat hukum karena Giri bukan anggota pengurus/pengawas dari SK sebelumnya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menerbitkan surat keterangan domisili untuk OKI BENYAMIN ODANG dan DAULAT TAMPUBOLON yang digunakan untuk membentuk PANMUS.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PANMUS menyelenggarakan Rapat Umum Anggota pada 18 dan 25 Maret 2023 yang dianggap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan hilangnya hak suara serta kerugian materiil berupa penurunan harga unit dan kerugian immateriil akibat RUA tersebut.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah tuduhan kebohongan dengan menyatakan kesalahan NIK pada surat keterangan domisili hanya akibat kesalahan ketik staf.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat II menolak dalil kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat karena dianggap tidak ada hubungan kausal langsung dan gugatan tidak memenuhi syarat perincian kerugian.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan rekonvensi menuntut Para Penggugat atas tunggakan biaya maintenance fee, listrik, dan air hingga September 2023.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pokok gugatan berkaitan dengan pengesahan SK oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga merupakan sengketa Tata Usaha Negara.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut seluruh Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 85, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan pemilik dan penghuni Apartemen Mediterania Marina Residences, menggugat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Manager Badan Pengelola Apartemen, Ketua RT, Lurah, serta Panitia Musyawarah. Para Penggugat mendalilkan bahwa pengesahan SK pengurus baru oleh Dinas Perumahan dianggap cacat hukum karena melanggar peraturan daerah, yang kemudian memicu penerbitan surat keterangan domisili yang dianggap palsu untuk membentuk Panitia Musyawarah. Panitia tersebut kemudian menyelenggarakan Rapat Umum Anggota yang dianggap Para Penggugat tidak sah, menyebabkan hilangnya hak suara dan kerugian materiil maupun immateriil. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan kesalahan administratif hanya berupa typo dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut serta kurang pihak. Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut dan berpendirian bahwa sengketa mengenai pengesahan SK oleh Pejabat Tata Usaha Negara merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut seluruh Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini, dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan pemilik dan penghuni Apartemen Mediterania Marina Residences, menggugat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Manager Badan Pengelola Apartemen, Ketua RT, Lurah, serta Panitia Musyawarah. Para Penggugat mendalilkan bahwa pengesahan SK pengurus baru oleh Dinas Perumahan dianggap cacat hukum karena melanggar peraturan daerah, yang kemudian memicu penerbitan surat keterangan domisili yang dianggap palsu untuk membentuk Panitia Musyawarah. Panitia tersebut kemudian menyelenggarakan Rapat Umum Anggota yang dianggap Para Penggugat tidak sah, menyebabkan hilangnya hak suara dan kerugian materiil maupun immateriil. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan kesalahan administratif hanya berupa typo dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut serta kurang pihak. Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi absolut dan berpendirian bahwa sengketa mengenai pengesahan SK oleh Pejabat Tata Usaha Negara merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut seluruh Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini, dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I mengesahkan SK No. 491/2021 yang mengubah susunan pengurus apartemen dengan menunjuk Edi Bangsawan sebagai Ketua dan Giri sebagai Sekretaris.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan SK No. 491/2021 cacat hukum karena Giri bukan anggota pengurus/pengawas dari SK sebelumnya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menerbitkan surat keterangan domisili untuk OKI BENYAMIN ODANG dan DAULAT TAMPUBOLON yang digunakan untuk membentuk PANMUS.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PANMUS menyelenggarakan Rapat Umum Anggota pada 18 dan 25 Maret 2023 yang dianggap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan hilangnya hak suara serta kerugian materiil berupa penurunan harga unit dan kerugian immateriil akibat RUA tersebut.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah tuduhan kebohongan dengan menyatakan kesalahan NIK pada surat keterangan domisili hanya akibat kesalahan ketik staf.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat II menolak dalil kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat karena dianggap tidak ada hubungan kausal langsung dan gugatan tidak memenuhi syarat perincian kerugian.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan rekonvensi menuntut Para Penggugat atas tunggakan biaya maintenance fee, listrik, dan air hingga September 2023.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pokok gugatan berkaitan dengan pengesahan SK oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga merupakan sengketa Tata Usaha Negara.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut seluruh Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 85, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya yang bayar biaya perkara padahal saya merasa hak suara saya hilang dan harga apartemen turun akibat rapat pengurus yang tidak sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11474, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1635 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1635 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1635: Perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta adalah batal. Akan tetapi diperbolehkan diperjanjikan bahwa semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang peserta atau lebih." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi umum perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam putusan ini, sengketa ditolak karena Pengadilan Negeri tidak berwenang (eksepsi kompetensi absolut dikabulkan) dan perkara seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 1234 tidak menjadi dasar hukum substantif yang diperiksa atau diuji dalam pertimbangan hakim untuk menjawab pertanyaan tentang biaya perkara atau hak suara, karena pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1635 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perjanjian yang memberikan keuntungan saja bagi salah satu pihak (perjanjian untung-untungan/sepihak). Fakta pemicu pasal ini (adanya perjanjian untung-untungan) sama sekali tidak muncul dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan. Putusan ini murni didasarkan pada kewenangan mengadili (prosedural/kompetensi absolut) berdasarkan UU Peradilan Tata Usaha Negara dan PERMA, bukan pada isi perjanjian perdata." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 79295, + "completion_tokens": 3172 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_267_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_267_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8b4b78925a019068d7a91067cf49c5c7a7b874ee --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_267_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_267_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.056, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 133.109, + "query": 3.731, + "relevance": 14.342, + "total": 151.239 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 94247, + "marked_chars": 94526 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir ;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;\nHalaman 30 dari 31 Putusan Nomor267/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 30\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3.\nMenyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum\nterhadap Penggugat, karena:\na.\nTergugat telah melarikan diri dan menghilang tanpa kabar sejak\ntahun 1994 hingga 2023 yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;\ndan\nb.\nTergugat telah memperdaya Penggugat dengan mengaku sebagai\nperwakilan yang sah dari PT Golindo; \n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar US$\n230.000 (dua ratus tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan\nRp 3.397.790.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus\nsembilan puluh ribu Rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 12% per-tahun\nyang dihitung sejak tahun 2003 sebesar US$ 2.218.647,4" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 94526, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat dianggap telah memperdaya Penggugat dengan mengaku sebagai perwakilan sah PT Golindo Indah Marmer Industri dan menghilang tanpa kabar, sehingga menyebabkan Penggugat menanggung utang Tergugat kepada Bank BNI Cabang London. Penggugat meminta pernyataan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi materiil beserta bunga, serta ganti rugi immateriil. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan putusan tak hadir (verstek).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengaku sebagai pemilik atau Direktur PT Golindo Indah Marmer Industri kepada Penggugat untuk meminta bantuan mencari pendanaan pinjaman dari Bank BNI Cabang London pada tahun 1990.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membuat perjanjian dengan Bank BNI Cabang London pada tanggal 19 Juni 1993 untuk meminjam uang senilai US$ 1.744.536 guna membayar utang perusahaan Penggugat terkait pasokan marmer ke PT Golindo.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meminta Penggugat menjembatani pembiayaan kembali (refinance) kepada Bank BNI Cabang London melalui surat pernyataan tanggal 20 Agustus 1994.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menghilang dan tidak dapat dihubungi sejak tahun 1994 setelah komunikasi terakhir pada tanggal 31 Agustus 1994.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank BNI Cabang London menggugat Penggugat di Pengadilan London karena dianggap bertanggung jawab atas utang Tergugat setelah Tergugat menghilang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencapai kesepakatan dengan Bank BNI Cabang London untuk membayar utang Tergugat sebesar US$ 230.000 yang dilunasi secara mencicil antara tahun 2000 hingga 2003.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan profil resmi dari Ditjen AHU, Tergugat hanya merupakan pemegang saham 10% di PT Golindo dan bukan Direktur yang berwenang mewakili perseroan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp 30.000.000.000 ditolak karena tidak diuraikan secara jelas dalam surat gugatan.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk menyatakan sah sita jaminan atas kekayaan Tergugat ditolak karena tidak diuraikan dengan jelas mengenai barang yang dimaksud.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu ditolak karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menetapkannya.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalil perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah memperdaya Penggugat dengan mengaku sebagai perwakilan sah PT Golindo Indah Marmer Industri dan kemudian menghilang tanpa kabar sejak tahun 1994. Tindakan tersebut menyebabkan Penggugat digugat oleh Bank BNI Cabang London di Inggris dan akhirnya menanggung pembayaran utang Tergugat sebesar US$ 230.000 yang dilunasi antara tahun 2000 hingga 2003. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, ganti rugi materiil beserta bunga, serta ganti rugi immateriil. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam putusan tak hadir (verstek) karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut, mengabulkan gugatan untuk sebagian. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperdaya Penggugat dan menghilang, serta menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar US$ 230.000 ditambah bunga. Namun, tuntutan ganti rugi immateriil, sita jaminan, dan eksekusi putusan terlebih dahulu ditolak karena alasan ketidakjelasan uraian atau tidak adanya dasar hukum yang cukup." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalil perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah memperdaya Penggugat dengan mengaku sebagai perwakilan sah PT Golindo Indah Marmer Industri dan kemudian menghilang tanpa kabar sejak tahun 1994. Tindakan tersebut menyebabkan Penggugat digugat oleh Bank BNI Cabang London di Inggris dan akhirnya menanggung pembayaran utang Tergugat sebesar US$ 230.000 yang dilunasi antara tahun 2000 hingga 2003. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, ganti rugi materiil beserta bunga, serta ganti rugi immateriil. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam putusan tak hadir (verstek) karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut, mengabulkan gugatan untuk sebagian. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperdaya Penggugat dan menghilang, serta menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar US$ 230.000 ditambah bunga. Namun, tuntutan ganti rugi immateriil, sita jaminan, dan eksekusi putusan terlebih dahulu ditolak karena alasan ketidakjelasan uraian atau tidak adanya dasar hukum yang cukup.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengaku sebagai pemilik atau Direktur PT Golindo Indah Marmer Industri kepada Penggugat untuk meminta bantuan mencari pendanaan pinjaman dari Bank BNI Cabang London pada tahun 1990.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membuat perjanjian dengan Bank BNI Cabang London pada tanggal 19 Juni 1993 untuk meminjam uang senilai US$ 1.744.536 guna membayar utang perusahaan Penggugat terkait pasokan marmer ke PT Golindo.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meminta Penggugat menjembatani pembiayaan kembali (refinance) kepada Bank BNI Cabang London melalui surat pernyataan tanggal 20 Agustus 1994.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menghilang dan tidak dapat dihubungi sejak tahun 1994 setelah komunikasi terakhir pada tanggal 31 Agustus 1994.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank BNI Cabang London menggugat Penggugat di Pengadilan London karena dianggap bertanggung jawab atas utang Tergugat setelah Tergugat menghilang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencapai kesepakatan dengan Bank BNI Cabang London untuk membayar utang Tergugat sebesar US$ 230.000 yang dilunasi secara mencicil antara tahun 2000 hingga 2003.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan profil resmi dari Ditjen AHU, Tergugat hanya merupakan pemegang saham 10% di PT Golindo dan bukan Direktur yang berwenang mewakili perseroan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp 30.000.000.000 ditolak karena tidak diuraikan secara jelas dalam surat gugatan.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk menyatakan sah sita jaminan atas kekayaan Tergugat ditolak karena tidak diuraikan dengan jelas mengenai barang yang dimaksud.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu ditolak karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menetapkannya.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya ditagih utang perusahaan oleh bank luar negeri setelah orang yang mengaku direktur itu menghilang, apakah saya bisa menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23096, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan inti dari gugatan Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat yang telah melakukan penipuan dan menghilang, sehingga menyebabkan kerugian finansial bagi Penggugat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34754, + "completion_tokens": 1242 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_282_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_282_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..845aa38ad10281d6dee5db2266e1aa6811c579b8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_282_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_282_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 22, + "timings": { + "parse": 0.038, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.242, + "query": 2.977, + "relevance": 75.449, + "total": 170.705 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 64245, + "marked_chars": 64434 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenerima eksepsi Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvankeleijke\nverklaard)\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp\n289.000 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh\nkami, Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan\nHasmy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor\nHalaman 21 dari 22 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 21\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n282 P/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 3 Januari 2025, putusan tersebut pada\nhari Rabu tanggal 12 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 64434, + "frame": "PT. Aditya Aryaprawira menggugat PT. Nadarutama dan Nursidik Bin Carlam atas dugaan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerusakan kendaraan milik Penggugat akibat tabrakan pada 10 September 2019. Penggugat meminta ganti rugi materiil dan immateriil serta penetapan sita jaminan atas kendaraan milik Tergugat. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi eror in persona diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Turut Tergugat yang merupakan karyawan Tergugat menabrak kendaraan milik Penggugat pada 10 September 2019 di jalan Tol Cipularang.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat putusan pidana yang menyatakan Turut Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa kendaraan miliknya hanya memiliki asuransi TLO sehingga kerusakan tidak ditanggung asuransi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp578.940.000 berdasarkan appraisal bengkel dan kerugian immateriil sebesar Rp1.080.000.000 akibat downtime unit.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa Penggugat keliru menempatkan PT. Nadarutama sebagai Tergugat dan Nursidik Bin Carlam sebagai Turut Tergugat, padahal yang melakukan perbuatan adalah Nursidik Bin Carlam.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa eksepsi eror in persona dari Tergugat cukup alasan untuk diterima.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena eksepsi diterima.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Aditya Aryaprawira mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Nadarutama dan Nursidik Bin Carlam dengan dalil bahwa Nursidik Bin Carlam, sebagai karyawan PT. Nadarutama, melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan tabrakan dan kerusakan pada kendaraan milik PT. Aditya Aryaprawira pada 10 September 2019. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta sita jaminan. Dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi, salah satunya adalah eror in persona dengan alasan Penggugat keliru menempatkan pihak yang melakukan perbuatan sebagai Turut Tergugat dan pihak yang bertanggung jawab sebagai Tergugat. Majelis Hakim menerima eksepsi eror in persona tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Aditya Aryaprawira mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Nadarutama dan Nursidik Bin Carlam dengan dalil bahwa Nursidik Bin Carlam, sebagai karyawan PT. Nadarutama, melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan tabrakan dan kerusakan pada kendaraan milik PT. Aditya Aryaprawira pada 10 September 2019. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta sita jaminan. Dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi, salah satunya adalah eror in persona dengan alasan Penggugat keliru menempatkan pihak yang melakukan perbuatan sebagai Turut Tergugat dan pihak yang bertanggung jawab sebagai Tergugat. Majelis Hakim menerima eksepsi eror in persona tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa Turut Tergugat yang merupakan karyawan Tergugat menabrak kendaraan milik Penggugat pada 10 September 2019 di jalan Tol Cipularang.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat putusan pidana yang menyatakan Turut Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan bahwa kendaraan miliknya hanya memiliki asuransi TLO sehingga kerusakan tidak ditanggung asuransi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp578.940.000 berdasarkan appraisal bengkel dan kerugian immateriil sebesar Rp1.080.000.000 akibat downtime unit.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa Penggugat keliru menempatkan PT. Nadarutama sebagai Tergugat dan Nursidik Bin Carlam sebagai Turut Tergugat, padahal yang melakukan perbuatan adalah Nursidik Bin Carlam.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa eksepsi eror in persona dari Tergugat cukup alasan untuk diterima.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena eksepsi diterima.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan ganti rugi tabrakan kendaraan saya ditolak hanya karena salah sebut nama karyawan dan perusahaannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6373, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata", + "Pasal 1795 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + }, + { + "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1795: Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dasar perbuatan melawan hukum (melanggar hukum, kesalahan, kerugian, hubungan kausal). Meskipun gugatan bersifat PMH, putusan menolak gugatan bukan karena ketidakberhasilan membuktikan unsur-unsur Pasal 1365, melainkan karena kesalahan prosedural/substantif dalam penentuan pihak yang digugat (eror in persona). Pasal 1365 tidak menjadi alasan hukum utama mengapa gugatan ditolak akibat salah sebut nama tergugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab majikan atas perbuatan bawahan. Dalam pertimbangan hakim, pasal ini dikutip secara eksplisit untuk menjelaskan hubungan hukum antara PT. Nadar Utama (majikan) dan Nursidik Bin Carlam (bawahan). Hakim menggunakan pasal ini untuk mengidentifikasi bahwa seharusnya PT. Nadar Utama sebagai Tergugat II (bertanggung jawab atas bawahan) atau Nursidik sebagai Tergugat I, namun penggugat salah menempatkan posisi mereka. Kesalahan penempatan pihak ini (eror in persona) yang menjadi dasar penolakan gugatan, sehingga pasal ini memiliki hubungan substantif dengan alasan penolakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pemberian kuasa. Meskipun eksepsi pertama menyebutkan 'Kuasa Hukum Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing', hakim menyatakan tidak perlu mempertimbangkan eksepsi tersebut karena langsung beralih ke eksepsi 'eror in persona' yang dianggap lebih mendasar. Isi pasal 1795 tidak digunakan dalam pertimbangan hukum untuk menolak gugatan; penolakan murni didasarkan pada kesalahan penentuan pihak tergugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan hukum tetap (res judicata) atau prinsip ne bis in idem. Meskipun eksepsi kedua menggugat ne bis in idem, hakim menolak untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut karena fokus pada eksepsi 'eror in persona'. Pasal 1917 tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam amar atau pertimbangan putusan untuk menolak gugatan ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22412, + "completion_tokens": 1350 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_28_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_28_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..daffa32bb9732ec249e998d41b913ee966abb9be --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_28_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_28_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.646, + "query": 3.881, + "relevance": 15.128, + "total": 100.697 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41058, + "marked_chars": 41175 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41175, + "frame": "Permohonan diajukan oleh H. IMAM SYAHRONI, ARDI KOHAR, dan PAIDJAN terhadap keadaan tidak hadirnya LIEM BIK GIOK, dengan inti sengketa mengenai pengurusan harta kekayaan berupa tanah yang ditinggalkan pemiliknya tanpa diketahui keberadaannya. Para Pemohon meminta agar LIEM BIK GIOK dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan Balai Harta Peninggalan Jakarta ditunjuk untuk mewakili serta mengelola harta tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "LIEM BIK GIOK meninggalkan tempat tinggalnya di Jakarta Utara dan keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "LIEM BIK GIOK meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah seluas 5.025 M² atas nama LIEM BIK GIOK.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "LIEM BIK GIOK diketahui tidak memiliki keturunan atau ahli waris yang mempermasalahkan penguasaan tanah tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah menempati dan membangun rumah permanen di atas tanah eks milik LIEM BIK GIOK sejak tahun 1982 hingga 2015.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah berusaha mencari keberadaan LIEM BIK GIOK di DKI Jakarta maupun tempat lain namun tidak berhasil.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon berkepentingan untuk mengurus dan membeli tanah tersebut secara sah karena kesulitan mengurus hak baru atas tanah yang ditempati.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan perdata yang diajukan oleh H. IMAM SYAHRONI, ARDI KOHAR, dan PAIDJAN. Para Pemohon mendalilkan bahwa seorang perempuan bernama LIEM BIK GIOK telah meninggalkan tempat tinggalnya tanpa diketahui keberadaannya hingga saat ini, serta meninggalkan harta kekayaan berupa tanah seluas 5.025 M² yang tidak terurus dan tidak memiliki ahli waris. Para Pemohon yang telah menempati dan membangun rumah permanen di atas tanah tersebut sejak tahun 1982 hingga 2015 menyatakan telah berusaha mencari keberadaan LIEM BIK GIOK tanpa hasil, sehingga mereka berkepentingan untuk mengurus harta tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, Hakim menetapkan bahwa LIEM BIK GIOK dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan menunjuk Balai Harta Peninggalan Jakarta untuk mewakili serta mengelola harta kekayaan LIEM BIK GIOK, termasuk tanah tersebut, demi kepentingan hukum dan keadilan bagi para pemohon yang menguasai tanah." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa permohonan perdata yang diajukan oleh H. IMAM SYAHRONI, ARDI KOHAR, dan PAIDJAN. Para Pemohon mendalilkan bahwa seorang perempuan bernama LIEM BIK GIOK telah meninggalkan tempat tinggalnya tanpa diketahui keberadaannya hingga saat ini, serta meninggalkan harta kekayaan berupa tanah seluas 5.025 M² yang tidak terurus dan tidak memiliki ahli waris. Para Pemohon yang telah menempati dan membangun rumah permanen di atas tanah tersebut sejak tahun 1982 hingga 2015 menyatakan telah berusaha mencari keberadaan LIEM BIK GIOK tanpa hasil, sehingga mereka berkepentingan untuk mengurus harta tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, Hakim menetapkan bahwa LIEM BIK GIOK dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan menunjuk Balai Harta Peninggalan Jakarta untuk mewakili serta mengelola harta kekayaan LIEM BIK GIOK, termasuk tanah tersebut, demi kepentingan hukum dan keadilan bagi para pemohon yang menguasai tanah.", + "facts": [ + { + "fact": "LIEM BIK GIOK meninggalkan tempat tinggalnya di Jakarta Utara dan keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "LIEM BIK GIOK meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah seluas 5.025 M² atas nama LIEM BIK GIOK.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "LIEM BIK GIOK diketahui tidak memiliki keturunan atau ahli waris yang mempermasalahkan penguasaan tanah tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah menempati dan membangun rumah permanen di atas tanah eks milik LIEM BIK GIOK sejak tahun 1982 hingga 2015.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah berusaha mencari keberadaan LIEM BIK GIOK di DKI Jakarta maupun tempat lain namun tidak berhasil.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon berkepentingan untuk mengurus dan membeli tanah tersebut secara sah karena kesulitan mengurus hak baru atas tanah yang ditempati.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tinggal dan bangun rumah di tanah ini sejak lama, tapi pemilik aslinya hilang tanpa jejak dan tidak punya ahli waris, bagaimana cara saya mengurus tanah ini agar sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17689, + "candidates": [ + "Pasal 463 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "text": "Pasal 463: Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satusatunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur prosedur hukum untuk menangani harta kekayaan seseorang yang tidak hadir (afwezigheid) tanpa kuasa, termasuk menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wakil untuk mengelola harta tersebut. Hal ini merupakan dasar hukum substantif yang digunakan dalam putusan untuk menjawab pertanyaan tentang cara mengurus tanah pemilik yang hilang tanpa jejak agar dapat dikelola atau dialihkan haknya secara sah melalui perantara BHP." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 463 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17763, + "completion_tokens": 873 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_293_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_293_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e58a26563be589cf61f7001e21ed4db167d8815 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_293_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,200 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_293_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 50, + "timings": { + "parse": 0.097, + "classify": 0.0, + "condense": 351.931, + "read": 48.39, + "query": 1.837, + "relevance": 121.587, + "total": 523.843 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 157032, + "marked_chars": 157473 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI: \nDalam Eksepsi: \n- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi dapat diterima; \nDalam Pokok Perkara: \n- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima; \nDALAM REKONVENSI: \n- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: \n- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat \nRekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara \ntanggung rentang sejumlah Rp485.000,-- (empat ratus delapan puluh lima ribu \nRupiah); \nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan \nNegeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, \nRudi Fakhrudin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H., dan Deny \nRiswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut \ntelah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, \ntanggal 3 Januari 2024, dengan dihadiri oleh Deny Riswanto, S.H., M.H., dan \nAloysius Priharnoto Bayuaj, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, \nserta Efa Cendrakasih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara \nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. \n \nHakim Anggota: \n \n \nHakim Ketua, \n \n \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134977, + "summary": "[HAL 1-8] Perkara ini adalah gugatan wanprestasi antara PT. Perwata Mulia Abadi (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) melawan Nesia (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Charles (Turut Tergugat Konvensi). Penggugat dalil bahwa Nesia bekerja sebagai Instructor sejak 2009 hingga pertengahan Februari 2020 berdasarkan Perjanjian Kerja No. 3/20/11/2013 yang berlaku hingga 1 Mei 2020 [HAL 2-3]. Penggugat membiayai pelatihan Pilates Nesia sebesar Rp. 67.373.838 [HAL 4]. Penggugat menuduh Nesia melakukan wanprestasi dengan melanggar klausul non-kompetisi (Pasal 3 butir 5 huruf a) dengan mengajar di Pilates Hunter (milik Charles) dan Orum Studio yang terletak dalam radius 100 km dari studio Penggugat [HAL 4-5]. Penggugat telah melakukan somasi berkali-kali tanpa hasil [HAL 5-6]. Sebelumnya, Penggugat pernah menggugat dalam perkara No. 390/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang dicabut karena Orum Studio tidak relevan, dan perkara No. 586/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang ditolak karena kesalahan pihak (error in persona) dengan menyatakan yang seharusnya digugat adalah Charles sebagai pemilik Pilates Hunter [HAL 7-8].\n\n[HAL 9-15] Penggugat menuntut pernyataan bahwa Nesia terbukti wanprestasi, kewajiban tetap terikat pada klausul non-kompetisi, pembayaran ganti rugi materiil Rp. 67.373.838, immateriil Rp. 1.000.000.000, biaya riil Rp. 250.000.000, serta uang paksa (dwangsom) Rp. 10.000.000 per hari keterlambatan [HAL 9-15].\n\n[HAL 16-26] Nesia membantah dengan eksepsi bahwa gugatan tidak memiliki dasar hukum karena perjanjian kerja telah berakhir, klausul non-kompetisi batal demi hukum karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan HAM, serta gugatan kabur (obscuur libel) karena biaya pelatihan adalah kewajiban hukum pengusaha, bukan kerugian akibat wanprestasi [HAL 16-26]. Nesia juga mengajukan rekonvensi menuntut pengakuan status karyawan tetap dan pembayaran upah tertunggak sejak Maret 2020 sebesar Rp. 215.679.112 [HAL 27-29]. Charles membantah keterlibatannya dengan alasan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat [HAL 30-31].\n\n[HAL 32-37] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Saksi Penggugat (Marvidya Alfwiri) mengonfirmasi hubungan kerja, pembayaran pelatihan, dan Nesia bekerja di Pilates Hunter dan Orum Studio [HAL 36]. Saksi Nesia (Eny Seftiana Sari dan Phung Ie Ven) menyatakan menerima klausul non-kompetisi dengan berat hati karena posisi tawar lemah dan kebutuhan pekerjaan di masa pandemi, serta keberatan terhadap pembatasan radius kerja yang semakin luas seiring pembukaan cabang [HAL 37].\n\n[HAL 38-43] Majelis Hakim menetapkan pokok sengketa apakah klausul non-kompetisi Pasal 3 butir 5 huruf a Perjanjian Kerja No. 3 masih berlaku dan mengikat. Hakim mengabulkan fakta bahwa perjanjian kerja berakhir 1 Mei 2020 dan Nesia bekerja di Pilates Hunter/Orum Studio dalam radius 100 km [HAL 40]. Dalam pertimbangan eksepsi, Hakim mengidentifikasi klausul tersebut sebagai Klausul Non Kompetisi. Hakim menyatakan bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak berlaku, klausul ini dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Klausul non-kompetisi harus memiliki batas waktu tertentu, tidak bertentangan dengan kepentingan publik, dan tidak menyebabkan pembatasan berlebihan yang menghambat karyawan mencari nafkah. Hakim merujuk Pasal 31 UU Ketenagakerjaan tentang hak memilih pekerjaan dan Pasal 38 UU HAM tentang hak bebas memilih pekerjaan [HAL 42-43]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 23996, + "summary": "[HAL 1-8] Perkara ini adalah gugatan wanprestasi antara PT. Perwata Mulia Abadi (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) melawan Nesia (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Charles (Turut Tergugat Konvensi). Penggugat dalil bahwa Nesia bekerja sebagai Instructor sejak 2009 hingga pertengahan Februari 2020 berdasarkan Perjanjian Kerja No. 3/20/11/2013 yang berlaku hingga 1 Mei 2020 [HAL 2-3]. Penggugat membiayai pelatihan Pilates Nesia sebesar Rp. 67.373.838 [HAL 4]. Penggugat menuduh Nesia melakukan wanprestasi dengan melanggar klausul non-kompetisi (Pasal 3 butir 5 huruf a) dengan mengajar di Pilates Hunter (milik Charles) dan Orum Studio yang terletak dalam radius 100 km dari studio Penggugat [HAL 4-5]. Penggugat telah melakukan somasi berkali-kali tanpa hasil [HAL 5-6]. Sebelumnya, Penggugat pernah menggugat dalam perkara No. 390/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang dicabut karena Orum Studio tidak relevan, dan perkara No. 586/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang ditolak karena kesalahan pihak (error in persona) dengan menyatakan yang seharusnya digugat adalah Charles sebagai pemilik Pilates Hunter [HAL 7-8].\n\n[HAL 9-15] Penggugat menuntut pernyataan bahwa Nesia terbukti wanprestasi, kewajiban tetap terikat pada klausul non-kompetisi, pembayaran ganti rugi materiil Rp. 67.373.838, immateriil Rp. 1.000.000.000, biaya riil Rp. 250.000.000, serta uang paksa (dwangsom) Rp. 10.000.000 per hari keterlambatan [HAL 9-15].\n\n[HAL 16-26] Nesia membantah dengan eksepsi bahwa gugatan tidak memiliki dasar hukum karena perjanjian kerja telah berakhir, klausul non-kompetisi batal demi hukum karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan HAM, serta gugatan kabur (obscuur libel) karena biaya pelatihan adalah kewajiban hukum pengusaha, bukan kerugian akibat wanprestasi [HAL 16-26]. Nesia juga mengajukan rekonvensi menuntut pengakuan status karyawan tetap dan pembayaran upah tertunggak sejak Maret 2020 sebesar Rp. 215.679.112 [HAL 27-29]. Charles membantah keterlibatannya dengan alasan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat [HAL 30-31].\n\n[HAL 32-37] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Saksi Penggugat (Marvidya Alfwiri) mengonfirmasi hubungan kerja, pembayaran pelatihan, dan Nesia bekerja di Pilates Hunter dan Orum Studio [HAL 36]. Saksi Nesia (Eny Seftiana Sari dan Phung Ie Ven) menyatakan menerima klausul non-kompetisi dengan berat hati karena posisi tawar lemah dan kebutuhan pekerjaan di masa pandemi, serta keberatan terhadap pembatasan radius kerja yang semakin luas seiring pembukaan cabang [HAL 37].\n\n[HAL 38-43] Majelis Hakim menetapkan pokok sengketa apakah klausul non-kompetisi Pasal 3 butir 5 huruf a Perjanjian Kerja No. 3 masih berlaku dan mengikat. Hakim mengabulkan fakta bahwa perjanjian kerja berakhir 1 Mei 2020 dan Nesia bekerja di Pilates Hunter/Orum Studio dalam radius 100 km [HAL 40]. Dalam pertimbangan eksepsi, Hakim mengidentifikasi klausul tersebut sebagai Klausul Non Kompetisi. Hakim menyatakan bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak berlaku, klausul ini dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Klausul non-kompetisi harus memiliki batas waktu tertentu, tidak bertentangan dengan kepentingan publik, dan tidak menyebabkan pembatasan berlebihan yang menghambat karyawan mencari nafkah. Hakim merujuk Pasal 31 UU Ketenagakerjaan tentang hak memilih pekerjaan dan Pasal 38 UU HAM tentang hak bebas memilih pekerjaan [HAL 42-43].\n\n[HAL 43-44] Hakim melanjutkan pertimbangan bahwa Pasal 31 UU Ketenagakerjaan menjamin hak tenaga kerja memilih pekerjaan, dan Pasal 38 UU HAM menjamin hak bebas memilih pekerjaan. Hakim merujuk Pasal 1381 KUHPerdata tentang cara hapusnya perikatan, termasuk lewatnya waktu (daluwarsa). Karena Perjanjian Kerja No. 3 berakhir pada 1 Mei 2020 dan klausul non-kompetisi Pasal 3 butir 5 huruf a tidak mencantumkan batas waktu tertentu setelah berakhirnya kontrak, maka perjanjian tersebut telah berakhir/daluwarsa. Para pihak sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi. Mengacu pada Yurisprudensi Nomor 4K/Sip/1958 yang mensyaratkan adanya perselisihan hukum dari hubungan hukum yang ada, Hakim menyatakan eksepsi Romawi I (Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum) beralasan dan dapat diterima. Eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan.\n\n[HAL 44-48] Dalam pokok perkara, karena eksepsi diterima, gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi, Nesia menuntut pengakuan status karyawan tetap (berubah dari PKWT menjadi PKWTT demi hukum berdasarkan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan) dan pembayaran upah tertunggak sejak Maret 2020 sebesar Rp. 215.679.112. Penggugat Konvensi membantah rekonvensi dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan bahwa gugatan upah seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, bukan Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 132a HIR. Namun, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif tersebut dan justru menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima dengan alasan lain: karena perjanjian kerja telah berakhir pada 1 Mei 2020 dan tidak ada lagi hubungan hukum, maka Nesia tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini.\n\n[HAL 49-50] Majelis Hakim memutus: 1) Dalam Eksepsi Konvensi: Eksepsi Tergugat Konvensi dapat diterima; 2) Dalam Pokok Perkara Konvensi: Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima; 3) Dalam Rekonvensi: Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; 4) Biaya perkara Rp485.000 dibayar tanggung renteng oleh kedua belah pihak. Putusan diucapkan pada 3 Januari 2024." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-8] Perkara ini adalah gugatan wanprestasi antara PT. Perwata Mulia Abadi (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) melawan Nesia (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan Charles (Turut Tergugat Konvensi). Penggugat dalil bahwa Nesia bekerja sebagai Instructor sejak 2009 hingga pertengahan Februari 2020 berdasarkan Perjanjian Kerja No. 3/20/11/2013 yang berlaku hingga 1 Mei 2020 [HAL 2-3]. Penggugat membiayai pelatihan Pilates Nesia sebesar Rp. 67.373.838 [HAL 4]. Penggugat menuduh Nesia melakukan wanprestasi dengan melanggar klausul non-kompetisi (Pasal 3 butir 5 huruf a) dengan mengajar di Pilates Hunter (milik Charles) dan Orum Studio yang terletak dalam radius 100 km dari studio Penggugat [HAL 4-5]. Penggugat telah melakukan somasi berkali-kali tanpa hasil [HAL 5-6]. Sebelumnya, Penggugat pernah menggugat dalam perkara No. 390/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang dicabut karena Orum Studio tidak relevan, dan perkara No. 586/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang ditolak karena kesalahan pihak (error in persona) dengan menyatakan yang seharusnya digugat adalah Charles sebagai pemilik Pilates Hunter [HAL 7-8].\n\n[HAL 9-15] Penggugat menuntut pernyataan bahwa Nesia terbukti wanprestasi, kewajiban tetap terikat pada klausul non-kompetisi, pembayaran ganti rugi materiil Rp. 67.373.838, immateriil Rp. 1.000.000.000, biaya riil Rp. 250.000.000, serta uang paksa (dwangsom) Rp. 10.000.000 per hari keterlambatan [HAL 9-15].\n\n[HAL 16-26] Nesia membantah dengan eksepsi bahwa gugatan tidak memiliki dasar hukum karena perjanjian kerja telah berakhir, klausul non-kompetisi batal demi hukum karena bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan HAM, serta gugatan kabur (obscuur libel) karena biaya pelatihan adalah kewajiban hukum pengusaha, bukan kerugian akibat wanprestasi [HAL 16-26]. Nesia juga mengajukan rekonvensi menuntut pengakuan status karyawan tetap dan pembayaran upah tertunggak sejak Maret 2020 sebesar Rp. 215.679.112 [HAL 27-29]. Charles membantah keterlibatannya dengan alasan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat [HAL 30-31].\n\n[HAL 32-37] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Saksi Penggugat (Marvidya Alfwiri) mengonfirmasi hubungan kerja, pembayaran pelatihan, dan Nesia bekerja di Pilates Hunter dan Orum Studio [HAL 36]. Saksi Nesia (Eny Seftiana Sari dan Phung Ie Ven) menyatakan menerima klausul non-kompetisi dengan berat hati karena posisi tawar lemah dan kebutuhan pekerjaan di masa pandemi, serta keberatan terhadap pembatasan radius kerja yang semakin luas seiring pembukaan cabang [HAL 37].\n\n[HAL 38-43] Majelis Hakim menetapkan pokok sengketa apakah klausul non-kompetisi Pasal 3 butir 5 huruf a Perjanjian Kerja No. 3 masih berlaku dan mengikat. Hakim mengabulkan fakta bahwa perjanjian kerja berakhir 1 Mei 2020 dan Nesia bekerja di Pilates Hunter/Orum Studio dalam radius 100 km [HAL 40]. Dalam pertimbangan eksepsi, Hakim mengidentifikasi klausul tersebut sebagai Klausul Non Kompetisi. Hakim menyatakan bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak berlaku, klausul ini dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Klausul non-kompetisi harus memiliki batas waktu tertentu, tidak bertentangan dengan kepentingan publik, dan tidak menyebabkan pembatasan berlebihan yang menghambat karyawan mencari nafkah. Hakim merujuk Pasal 31 UU Ketenagakerjaan tentang hak memilih pekerjaan dan Pasal 38 UU HAM tentang hak bebas memilih pekerjaan [HAL 42-43].\n\n[HAL 43-44] Hakim melanjutkan pertimbangan bahwa Pasal 31 UU Ketenagakerjaan menjamin hak tenaga kerja memilih pekerjaan, dan Pasal 38 UU HAM menjamin hak bebas memilih pekerjaan. Hakim merujuk Pasal 1381 KUHPerdata tentang cara hapusnya perikatan, termasuk lewatnya waktu (daluwarsa). Karena Perjanjian Kerja No. 3 berakhir pada 1 Mei 2020 dan klausul non-kompetisi Pasal 3 butir 5 huruf a tidak mencantumkan batas waktu tertentu setelah berakhirnya kontrak, maka perjanjian tersebut telah berakhir/daluwarsa. Para pihak sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi. Mengacu pada Yurisprudensi Nomor 4K/Sip/1958 yang mensyaratkan adanya perselisihan hukum dari hubungan hukum yang ada, Hakim menyatakan eksepsi Romawi I (Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum) beralasan dan dapat diterima. Eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan.\n\n[HAL 44-48] Dalam pokok perkara, karena eksepsi diterima, gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi, Nesia menuntut pengakuan status karyawan tetap (berubah dari PKWT menjadi PKWTT demi hukum berdasarkan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan) dan pembayaran upah tertunggak sejak Maret 2020 sebesar Rp. 215.679.112. Penggugat Konvensi membantah rekonvensi dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan bahwa gugatan upah seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, bukan Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 132a HIR. Namun, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif tersebut dan justru menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima dengan alasan lain: karena perjanjian kerja telah berakhir pada 1 Mei 2020 dan tidak ada lagi hubungan hukum, maka Nesia tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini.\n\n[HAL 49-50] Majelis Hakim memutus: 1) Dalam Eksepsi Konvensi: Eksepsi Tergugat Konvensi dapat diterima; 2) Dalam Pokok Perkara Konvensi: Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima; 3) Dalam Rekonvensi: Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; 4) Biaya perkara Rp485.000 dibayar tanggung renteng oleh kedua belah pihak. Putusan diucapkan pada 3 Januari 2024." + }, + "read": { + "input_chars": 5500, + "frame": "PT. Perwata Mulia Abadi menggugat Nesia dan Charles atas dugaan wanprestasi karena pelanggaran klausul non-kompetisi setelah berakhirnya perjanjian kerja, menuntut pengakuan wanprestasi, pembayaran ganti rugi, dan uang paksa. Nesia mengajukan rekonvensi menuntut pengakuan status karyawan tetap dan pembayaran upah tertunggak. Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi dan rekonvensi tidak dapat diterima karena eksepsi gugatan tidak memiliki dasar hukum diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT. Perwata Mulia Abadi membiayai pelatihan Pilates untuk Nesia sebesar Rp. 67.373.838.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Nesia bekerja di Pilates Hunter dan Orum Studio yang terletak dalam radius 100 km dari studio PT. Perwata Mulia Abadi.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Kerja No. 3 antara PT. Perwata Mulia Abadi dan Nesia berakhir pada 1 Mei 2020.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Klausul non-kompetisi dalam Perjanjian Kerja No. 3 tidak mencantumkan batas waktu tertentu setelah berakhirnya kontrak.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nesia menuntut pengakuan status karyawan tetap dan pembayaran upah tertunggak sejak Maret 2020 sebesar Rp. 215.679.112.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "PT. Perwata Mulia Abadi menggugat Nesia dan Charles dengan dalih Nesia melakukan wanprestasi dengan melanggar klausul non-kompetisi setelah perjanjian kerja berakhir, serta menuntut pembayaran biaya pelatihan dan ganti rugi. Nesia membantah dengan alasan perjanjian telah berakhir dan klausul tersebut batal demi hukum, serta mengajukan rekonvensi untuk pengakuan status karyawan tetap dan upah tertunggak. Majelis Hakim menerima eksepsi bahwa gugatan tidak memiliki dasar hukum karena perjanjian kerja telah berakhir pada 1 Mei 2020 dan klausul non-kompetisi tidak memiliki batas waktu, sehingga hubungan hukum telah hapus. Akibatnya, gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan rekonvensi Nesia juga dinyatakan tidak dapat diterima karena Nesia tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang bersengketa mengingat tidak adanya lagi hubungan hukum antara para pihak." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Perwata Mulia Abadi menggugat Nesia dan Charles dengan dalih Nesia melakukan wanprestasi dengan melanggar klausul non-kompetisi setelah perjanjian kerja berakhir, serta menuntut pembayaran biaya pelatihan dan ganti rugi. Nesia membantah dengan alasan perjanjian telah berakhir dan klausul tersebut batal demi hukum, serta mengajukan rekonvensi untuk pengakuan status karyawan tetap dan upah tertunggak. Majelis Hakim menerima eksepsi bahwa gugatan tidak memiliki dasar hukum karena perjanjian kerja telah berakhir pada 1 Mei 2020 dan klausul non-kompetisi tidak memiliki batas waktu, sehingga hubungan hukum telah hapus. Akibatnya, gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan rekonvensi Nesia juga dinyatakan tidak dapat diterima karena Nesia tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang bersengketa mengingat tidak adanya lagi hubungan hukum antara para pihak.", + "facts": [ + { + "fact": "PT. Perwata Mulia Abadi membiayai pelatihan Pilates untuk Nesia sebesar Rp. 67.373.838.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Nesia bekerja di Pilates Hunter dan Orum Studio yang terletak dalam radius 100 km dari studio PT. Perwata Mulia Abadi.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Kerja No. 3 antara PT. Perwata Mulia Abadi dan Nesia berakhir pada 1 Mei 2020.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Klausul non-kompetisi dalam Perjanjian Kerja No. 3 tidak mencantumkan batas waktu tertentu setelah berakhirnya kontrak.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nesia menuntut pengakuan status karyawan tetap dan pembayaran upah tertunggak sejak Maret 2020 sebesar Rp. 215.679.112.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tidak kerja di sana lagi, kenapa mereka masih menuntut saya bayar biaya pelatihan dan denda karena kerja di tempat lain?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 37943, + "candidates": [ + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1242 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1242 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1242: Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur sumber perikatan (persetujuan/undang-undang). Dalam putusan, hakim merujuk pada adanya 'hubungan hukum' yang timbul dari Perjanjian Kerja sebagai dasar tuntutan. Karena putusan menyatakan hubungan hukum tersebut telah berakhir (lewat waktu/daluwarsa), maka dasar perikatan menurut Pasal 1233 tidak lagi ada, sehingga menjadi inti analisis hukum untuk menjawab pertanyaan mengapa tuntutan tidak dapat diterima." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur isi perikatan (berbuat/tidak berbuat sesuatu). Klausul sengketa adalah larangan bekerja di tempat lain (klausul non-kompetisi) yang merupakan perikatan untuk 'tidak berbuat sesuatu'. Pasal ini relevan karena menjadi dasar klasifikasi jenis perikatan yang disengketakan, meskipun akhirnya dianggap batal/berakhir karena ketidakwajaran klausul tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemecah lalai (in gebreke stellen). Meskipun berkaitan dengan wanprestasi, putusan tidak menitikberatkan analisis pada apakah debitur telah dinyatakan lalai secara prosedural, melainkan pada apakah perikatan itu sendiri masih berlaku. Fokus putusan adalah pada kedaluwarsa hak akibat berakhirnya kontrak dan tidak adanya batas waktu klausul, bukan pada prosedur pemecah lalai." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya untuk perikatan berbuat/tidak berbuat sesuatu. Meskipun penggugat menuntut ganti rugi, putusan menolak gugatan karena perikatan dasar (klausul non-kompetisi) dianggap tidak berlaku lagi atau batal. Pasal ini tidak menjadi dasar utama alasan penolakan gugatan, melainkan konsekuensi yang tidak dapat ditegakkan karena perikatan utamanya gugur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1242 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur akibat hukum bagi perikatan untuk 'tidak berbuat sesuatu' (seperti larangan bekerja di tempat lain). Klausul sengketa adalah klausul non-kompetisi (larangan bekerja). Pasal ini relevan karena menjadi kerangka hukum untuk menilai apakah pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dituntut ganti ruginya, yang dalam kasus ini ditolak karena klausul tersebut dianggap tidak adil/batal/berakhir." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pemecah lalai untuk pembebanan ganti rugi. Sama seperti Pasal 1238, putusan tidak menolak gugatan karena alasan prosedural pemecah lalai, melainkan karena substansi hubungan hukum/perikatan itu sendiri telah berakhir atau tidak mengikat lagi. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi alasan substantif utama dalam pertimbangan hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian. Hakim secara eksplisit menyebutkan bahwa meskipun menganut asas kebebasan berkontrak, hal tersebut dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hakim menggunakan prinsip ini untuk menilai bahwa klausul non-kompetisi tanpa batas waktu melanggar keadilan dan hak asasi, sehingga tidak dapat dipaksakan. Ini adalah teori hukum utama yang dipakai hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur efek relatif perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuatnya). Tidak ada isu pihak ketiga dalam sengketa ini. Sengketa murni antara mantan karyawan dan perusahaan. Pasal ini tidak relevan dengan inti masalah apakah klausul non-kompetisi masih berlaku setelah kontrak berakhir." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1242 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 58506, + "completion_tokens": 4161 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_293_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_293_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0f7c917ad12aeb65f4b0a0e06788e5c8430217ad --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_293_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,208 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_293_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 76, + "timings": { + "parse": 0.113, + "classify": 0.0, + "condense": 416.693, + "read": 141.441, + "query": 5.859, + "relevance": 114.732, + "total": 678.838 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 225975, + "marked_chars": 226650 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM KONVENSI:\nDALAM PROVISI:\n-\nMenolak tuntutan provisi para penggugat untuk seluruhnya;\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak eksepsi Tergugat seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk Sebagian;\nHalaman 73 dari 76 Putusan Perdata Nomor 293/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 73\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2. Menyatakan tergugat telah terbukti menurut hukum telah melakukan\nWanprestasi terhadap para penggugat;\n3. Menyatakan sah menurut hukum terhadap akta:\na.\nAkta Kesepakatan Bersama Nomor Akta kesepakatan Nomor 004\ntanggal 24-08-2021 (tanggal dua puluh empat bulan agustus dua ribu\ndua puluh satu) yang telah dinotariskan di Dr. Lia Salsiah\nPanduwinata, SH, MKn yang berkedudukan di Jalan Raya Jenderal\nAhmad Yani Km 5 Tajur, Rangkasbitung, RT 002, RW 005, Desa Mekar\nAgung, Kecamatan Cibadak, Kebupaten Lebak Banten;\nb.\nAkta Addendum Kesepakatan Bersama Almarhum NG. ENDI\nBUDIYANTO GUNAWA" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134996, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili perkara perdata Nomor 293/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr antara Penggugat I (Ng Angeline) dan Penggugat II (Cicilia) melawan Tergugat (Lioe Tjioe Fa) serta Turut Tergugat I-X (Jenniati, Novilia, Katie Selvyana, Meilani Puspa Sari, Prayoga Saputra Gunawan, Laura Chrisdiana, Sandra Olivia, Bryan Gunawan, Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Utara, dan Notaris Doddy Natadihardja). [HAL 4-9] Penggugat I dan II adalah anak sah dari Alm. Ng Endi Budiyanto Gunawan dan Lie Natalie yang bercerai pada 1980; Alm. Ng Endi meninggal pada 2 September 2019 tanpa wasiat, sehingga Penggugat adalah ahli waris sah masing-masing 1/2 bagian [HAL 5-6]. Tergugat dan Turut Tergugat I-VIII adalah pihak yang dalilnya tinggal bersama Alm. Ng Endi tanpa ikatan perkawinan sah, yang melahirkan 7 orang anak [HAL 6-9]. Para Penggugat dan Turut Tergugat II-VIII telah menyepakati pembagian waris dalam Akta Kesepakatan Nomor 004 tanggal 24 Agustus 2021, namun Tergugat menolak dan mengajukan permohonan pengakuan sebagai istri sah [HAL 9]. [HAL 10-12] Permohonan Tergugat di PN Jakarta Selatan (No. 206/Pdt.P/2021) ditolak karena harus melalui gugatan contentiosa, namun Tergugat mengajukan permohonan serupa di PN Jakarta Utara (No. 362/Pdt.P/2021) tanpa melibatkan Penggugat, yang kemudian dikabulkan dan menghasilkan Akta Perkawinan Nomor 3174-KW-21092021-0002 tertanggal 21 September 2021 [HAL 10-11]. Tergugat kemudian menggunakan penetapan dan akta tersebut untuk melakukan intervensi terhadap harta waris, termasuk mengirim surat ke PT. Matahari Mas Sejahtera dan menggunakan akta tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada 21 Desember 2023 [HAL 11-12]. [HAL 13-18] Penggugat mendalilkan bahwa Penetapan No. 362/Pdt.P/2021 dan Akta Perkawinan tersebut tidak sah karena dikeluarkan melalui prosedur permohonan sepihak (ex parte) yang seharusnya tidak dapat menjadi dasar pembatalan akta catatan sipil tanpa putusan berkekuatan hukum tetap dari gugatan contentiosa, serta melanggar UU Perkawinan karena Alm. Ng Endi telah meninggal saat pencatatan dilakukan [HAL 16-18]. Sebelumnya, Penggugat pernah mengajukan gugatan pembatalan (No. 754/Pdt.G/2022) yang dicabut setelah tercapai Akta Pernyataan Perdamaian Nomor 16 tanggal 12 Juni 2023 antara Penggugat I dan Tergugat [HAL 12]. [HAL 19-28] Akta Perdamaian tersebut menyepakati agar Tergugat tidak menggunakan Penetapan dan Akta Perkawinan untuk menuntut waris, dan jika dilanggar, Tergugat wajib membayar denda Rp2.000.000.000,- serta mengganti kerugian, dan akta perdamaian menjadi batal [HAL 26-28]. Tergugat didalilkan telah melakukan wanprestasi dengan tetap menggunakan Penetapan dan Akta Perkawinan dalam RUPS PT. Matahari Mas Sejahtera pada 21 Desember 2023, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini [HAL 27-28]. [HAL 29-37] Penggugat menuntut pembatalan Penetapan No. 362/Pdt.P/2021 dan Akta Perkawinan Nomor 3174-KW-21092021-0002, pernyataan sah Akta Kesepakatan Nomor 004 dan Addendum Nomor 15, serta pembayaran kerugian total Rp5.000.000.000,- (terdiri dari denda Rp2 miliar dan biaya kerugian Rp3 miliar) kepada Tergugat, disertai sita jaminan atas aset Tergugat [HAL 29-37]. [HAL 38-45] Tergugat mengajukan eksepsi tidak berwenang (mengacu pada domisili hukum di PN Jakarta Selatan berdasarkan Akta Perdamaian), eksepsi gugatan kabur (mencampuradukkan pembatalan penetapan dengan wanprestasi), dan eksepsi ne bis in idem (mengacu pada pencabutan gugatan sebelumnya No. 754/Pdt.G/2022) [HAL 40-44]. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, membela sah nya Penetapan Perkawinan berdasarkan fakta hukum pernikahan adat Tionghoa dan yurisprudensi, serta menyangkal dalil wanprestasi karena tidak ada perjanjian dengan Penggugat dalam permohonan penetapan tersebut [HAL 44-45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 93154, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili perkara perdata Nomor 293/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr antara Penggugat I (Ng Angeline) dan Penggugat II (Cicilia) melawan Tergugat (Lioe Tjioe Fa) serta Turut Tergugat I-X (Jenniati, Novilia, Katie Selvyana, Meilani Puspa Sari, Prayoga Saputra Gunawan, Laura Chrisdiana, Sandra Olivia, Bryan Gunawan, Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Utara, dan Notaris Doddy Natadihardja). [HAL 4-9] Penggugat I dan II adalah anak sah dari Alm. Ng Endi Budiyanto Gunawan dan Lie Natalie yang bercerai pada 1980; Alm. Ng Endi meninggal pada 2 September 2019 tanpa wasiat, sehingga Penggugat adalah ahli waris sah masing-masing 1/2 bagian [HAL 5-6]. Tergugat dan Turut Tergugat I-VIII adalah pihak yang dalilnya tinggal bersama Alm. Ng Endi tanpa ikatan perkawinan sah, yang melahirkan 7 orang anak [HAL 6-9]. Para Penggugat dan Turut Tergugat II-VIII telah menyepakati pembagian waris dalam Akta Kesepakatan Nomor 004 tanggal 24 Agustus 2021, namun Tergugat menolak dan mengajukan permohonan pengakuan sebagai istri sah [HAL 9]. [HAL 10-12] Permohonan Tergugat di PN Jakarta Selatan (No. 206/Pdt.P/2021) ditolak karena harus melalui gugatan contentiosa, namun Tergugat mengajukan permohonan serupa di PN Jakarta Utara (No. 362/Pdt.P/2021) tanpa melibatkan Penggugat, yang kemudian dikabulkan dan menghasilkan Akta Perkawinan Nomor 3174-KW-21092021-0002 tertanggal 21 September 2021 [HAL 10-11]. Tergugat kemudian menggunakan penetapan dan akta tersebut untuk melakukan intervensi terhadap harta waris, termasuk mengirim surat ke PT. Matahari Mas Sejahtera dan menggunakan akta tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada 21 Desember 2023 [HAL 11-12]. [HAL 13-18] Penggugat mendalilkan bahwa Penetapan No. 362/Pdt.P/2021 dan Akta Perkawinan tersebut tidak sah karena dikeluarkan melalui prosedur permohonan sepihak (ex parte) yang seharusnya tidak dapat menjadi dasar pembatalan akta catatan sipil tanpa putusan berkekuatan hukum tetap dari gugatan contentiosa, serta melanggar UU Perkawinan karena Alm. Ng Endi telah meninggal saat pencatatan dilakukan [HAL 16-18]. Sebelumnya, Penggugat pernah mengajukan gugatan pembatalan (No. 754/Pdt.G/2022) yang dicabut setelah tercapai Akta Pernyataan Perdamaian Nomor 16 tanggal 12 Juni 2023 antara Penggugat I dan Tergugat [HAL 12]. [HAL 19-28] Akta Perdamaian tersebut menyepakati agar Tergugat tidak menggunakan Penetapan dan Akta Perkawinan untuk menuntut waris, dan jika dilanggar, Tergugat wajib membayar denda Rp2.000.000.000,- serta mengganti kerugian, dan akta perdamaian menjadi batal [HAL 26-28]. Tergugat didalilkan telah melakukan wanprestasi dengan tetap menggunakan Penetapan dan Akta Perkawinan dalam RUPS PT. Matahari Mas Sejahtera pada 21 Desember 2023, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini [HAL 27-28]. [HAL 29-37] Penggugat menuntut pembatalan Penetapan No. 362/Pdt.P/2021 dan Akta Perkawinan Nomor 3174-KW-21092021-0002, pernyataan sah Akta Kesepakatan Nomor 004 dan Addendum Nomor 15, serta pembayaran kerugian total Rp5.000.000.000,- (terdiri dari denda Rp2 miliar dan biaya kerugian Rp3 miliar) kepada Tergugat, disertai sita jaminan atas aset Tergugat [HAL 29-37]. [HAL 38-45] Tergugat mengajukan eksepsi tidak berwenang (mengacu pada domisili hukum di PN Jakarta Selatan berdasarkan Akta Perdamaian), eksepsi gugatan kabur (mencampuradukkan pembatalan penetapan dengan wanprestasi), dan eksepsi ne bis in idem (mengacu pada pencabutan gugatan sebelumnya No. 754/Pdt.G/2022) [HAL 40-44]. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, membela sah nya Penetapan Perkawinan berdasarkan fakta hukum pernikahan adat Tionghoa dan yurisprudensi, serta menyangkal dalil wanprestasi karena tidak ada perjanjian dengan Penggugat dalam permohonan penetapan tersebut [HAL 44-45]. Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi (balik) yang menuntut pengakuan sah perkawinannya, pembatalan akta kesepakatan/perdamaian waris, pengakuan hak waris dan harta bersama, pengembalian deposito sebesar Rp2.300.000.000,- yang dicairkan Penggugat, serta sita jaminan atas harta warisan [HAL 48-52]. Turut Tergugat I-VIII memberikan jawaban yang mengakui hubungan keluarga dengan Alm. Ng Endi dan kesepakatan waris, serta menyatakan tunduk pada putusan pengadilan [HAL 53-56]. Majelis Hakim telah menolak eksepsi kewenangan relatif Tergugat melalui Putusan Sela tanggal 23 Oktober 2024, menyatakan PN Jakarta Utara berwenang [HAL 56]. Dalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-25b dan saksi Ricky Effendi Gunawan serta Hendra Widjaja yang mengonfirmasi adanya kesepakatan perdamaian, penggunaan akta perkawinan oleh Tergugat dalam RUPS, dan ketidaktahuan mereka terhadap pernikahan sah Tergugat dengan Alm. Ng Endi [HAL 57-62]. Tergugat mengajukan bukti surat T-1 s.d. T-9 dan saksi Novianti, Jap Ferry Sanjaya, serta Machrom yang mengonfirmasi hubungan hidup bersama Tergugat dengan Alm. Ng Endi, kelahiran anak-anak mereka, serta klaim adanya kesepakatan pembagian waris awal [HAL 63-66]. [HAL 67-72] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat karena telah memasuki pokok perkara [HAL 67-68]. Eksepsi gugatan kabur dan ne bis in idem ditolak karena juga memasuki pokok perkara [HAL 68-69]. Majelis Hakim menganggap terbukti adanya kesepakatan perdamaian (Akta No. 16, Addendum No. 15, dan Kesepakatan No. 004) yang mengikat para pihak [HAL 69-70]. Hakim menemukan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan melanggar Pasal 6 Akta Perdamaian No. 16 dengan tetap menggunakan Penetapan No. 362/Pdt.P/2021 dan Akta Perkawinan No. 3174-KW-21092021-0002 dalam RUPS PT. Matahari Mas Sejahtera pada 21 Desember 2023, sehingga gugatan wanprestasi Penggugat dikabulkan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata [HAL 70-72]. Namun, tuntutan pembatalan Penetapan No. 362/Pdt.P/2021 ditolak karena menurut SE MA No. 3/2018, pembatalan penetapan sepihak (ex parte) harus diajukan dalam gugatan tersendiri, bukan dalam gugatan wanprestasi ini [HAL 72]. Tuntutan pembatalan Akta Perkawinan dikabulkan sebagai akibat dari wanprestasi dan ketidakabsahan dasar pencatatannya, sementara tuntutan uang paksa dan putusan serta merta ditolak [HAL 72-73]. Dalam Rekonvensi, karena gugatan konvensi Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya tanpa perlu pertimbangan lebih lanjut [HAL 73]. [HAL 73-76] AMAR PUTUSAN: 1. Menolak tuntutan Provisi Penggugat; 2. Menolak eksepsi Tergugat; 3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan Tergugat terbukti melakukan Wanprestasi; 4. Menyatakan sah Akta Kesepakatan No. 004 dan Addendum No. 15; 5. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Rp5.000.000.000,-; 6. Memerintahkan Tergugat tunduk pada Akta Kesepakatan No. 004 dan Addendum No. 15; 7. Memerintahkan Turut Tergugat I-VIII tunduk pada putusan; 8. Menolak gugatan selain dan selebihnya; 9. Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat seluruhnya; 10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp931.000,-. Putusan dibacakan pada 5 Mei 2025 [HAL 73-76]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili perkara perdata Nomor 293/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr antara Penggugat I (Ng Angeline) dan Penggugat II (Cicilia) melawan Tergugat (Lioe Tjioe Fa) serta Turut Tergugat I-X (Jenniati, Novilia, Katie Selvyana, Meilani Puspa Sari, Prayoga Saputra Gunawan, Laura Chrisdiana, Sandra Olivia, Bryan Gunawan, Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Utara, dan Notaris Doddy Natadihardja). [HAL 4-9] Penggugat I dan II adalah anak sah dari Alm. Ng Endi Budiyanto Gunawan dan Lie Natalie yang bercerai pada 1980; Alm. Ng Endi meninggal pada 2 September 2019 tanpa wasiat, sehingga Penggugat adalah ahli waris sah masing-masing 1/2 bagian [HAL 5-6]. Tergugat dan Turut Tergugat I-VIII adalah pihak yang dalilnya tinggal bersama Alm. Ng Endi tanpa ikatan perkawinan sah, yang melahirkan 7 orang anak [HAL 6-9]. Para Penggugat dan Turut Tergugat II-VIII telah menyepakati pembagian waris dalam Akta Kesepakatan Nomor 004 tanggal 24 Agustus 2021, namun Tergugat menolak dan mengajukan permohonan pengakuan sebagai istri sah [HAL 9]. [HAL 10-12] Permohonan Tergugat di PN Jakarta Selatan (No. 206/Pdt.P/2021) ditolak karena harus melalui gugatan contentiosa, namun Tergugat mengajukan permohonan serupa di PN Jakarta Utara (No. 362/Pdt.P/2021) tanpa melibatkan Penggugat, yang kemudian dikabulkan dan menghasilkan Akta Perkawinan Nomor 3174-KW-21092021-0002 tertanggal 21 September 2021 [HAL 10-11]. Tergugat kemudian menggunakan penetapan dan akta tersebut untuk melakukan intervensi terhadap harta waris, termasuk mengirim surat ke PT. Matahari Mas Sejahtera dan menggunakan akta tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada 21 Desember 2023 [HAL 11-12]. [HAL 13-18] Penggugat mendalilkan bahwa Penetapan No. 362/Pdt.P/2021 dan Akta Perkawinan tersebut tidak sah karena dikeluarkan melalui prosedur permohonan sepihak (ex parte) yang seharusnya tidak dapat menjadi dasar pembatalan akta catatan sipil tanpa putusan berkekuatan hukum tetap dari gugatan contentiosa, serta melanggar UU Perkawinan karena Alm. Ng Endi telah meninggal saat pencatatan dilakukan [HAL 16-18]. Sebelumnya, Penggugat pernah mengajukan gugatan pembatalan (No. 754/Pdt.G/2022) yang dicabut setelah tercapai Akta Pernyataan Perdamaian Nomor 16 tanggal 12 Juni 2023 antara Penggugat I dan Tergugat [HAL 12]. [HAL 19-28] Akta Perdamaian tersebut menyepakati agar Tergugat tidak menggunakan Penetapan dan Akta Perkawinan untuk menuntut waris, dan jika dilanggar, Tergugat wajib membayar denda Rp2.000.000.000,- serta mengganti kerugian, dan akta perdamaian menjadi batal [HAL 26-28]. Tergugat didalilkan telah melakukan wanprestasi dengan tetap menggunakan Penetapan dan Akta Perkawinan dalam RUPS PT. Matahari Mas Sejahtera pada 21 Desember 2023, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini [HAL 27-28]. [HAL 29-37] Penggugat menuntut pembatalan Penetapan No. 362/Pdt.P/2021 dan Akta Perkawinan Nomor 3174-KW-21092021-0002, pernyataan sah Akta Kesepakatan Nomor 004 dan Addendum Nomor 15, serta pembayaran kerugian total Rp5.000.000.000,- (terdiri dari denda Rp2 miliar dan biaya kerugian Rp3 miliar) kepada Tergugat, disertai sita jaminan atas aset Tergugat [HAL 29-37]. [HAL 38-45] Tergugat mengajukan eksepsi tidak berwenang (mengacu pada domisili hukum di PN Jakarta Selatan berdasarkan Akta Perdamaian), eksepsi gugatan kabur (mencampuradukkan pembatalan penetapan dengan wanprestasi), dan eksepsi ne bis in idem (mengacu pada pencabutan gugatan sebelumnya No. 754/Pdt.G/2022) [HAL 40-44]. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, membela sah nya Penetapan Perkawinan berdasarkan fakta hukum pernikahan adat Tionghoa dan yurisprudensi, serta menyangkal dalil wanprestasi karena tidak ada perjanjian dengan Penggugat dalam permohonan penetapan tersebut [HAL 44-45]. Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi (balik) yang menuntut pengakuan sah perkawinannya, pembatalan akta kesepakatan/perdamaian waris, pengakuan hak waris dan harta bersama, pengembalian deposito sebesar Rp2.300.000.000,- yang dicairkan Penggugat, serta sita jaminan atas harta warisan [HAL 48-52]. Turut Tergugat I-VIII memberikan jawaban yang mengakui hubungan keluarga dengan Alm. Ng Endi dan kesepakatan waris, serta menyatakan tunduk pada putusan pengadilan [HAL 53-56]. Majelis Hakim telah menolak eksepsi kewenangan relatif Tergugat melalui Putusan Sela tanggal 23 Oktober 2024, menyatakan PN Jakarta Utara berwenang [HAL 56]. Dalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-25b dan saksi Ricky Effendi Gunawan serta Hendra Widjaja yang mengonfirmasi adanya kesepakatan perdamaian, penggunaan akta perkawinan oleh Tergugat dalam RUPS, dan ketidaktahuan mereka terhadap pernikahan sah Tergugat dengan Alm. Ng Endi [HAL 57-62]. Tergugat mengajukan bukti surat T-1 s.d. T-9 dan saksi Novianti, Jap Ferry Sanjaya, serta Machrom yang mengonfirmasi hubungan hidup bersama Tergugat dengan Alm. Ng Endi, kelahiran anak-anak mereka, serta klaim adanya kesepakatan pembagian waris awal [HAL 63-66]. [HAL 67-72] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat karena telah memasuki pokok perkara [HAL 67-68]. Eksepsi gugatan kabur dan ne bis in idem ditolak karena juga memasuki pokok perkara [HAL 68-69]. Majelis Hakim menganggap terbukti adanya kesepakatan perdamaian (Akta No. 16, Addendum No. 15, dan Kesepakatan No. 004) yang mengikat para pihak [HAL 69-70]. Hakim menemukan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan melanggar Pasal 6 Akta Perdamaian No. 16 dengan tetap menggunakan Penetapan No. 362/Pdt.P/2021 dan Akta Perkawinan No. 3174-KW-21092021-0002 dalam RUPS PT. Matahari Mas Sejahtera pada 21 Desember 2023, sehingga gugatan wanprestasi Penggugat dikabulkan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata [HAL 70-72]. Namun, tuntutan pembatalan Penetapan No. 362/Pdt.P/2021 ditolak karena menurut SE MA No. 3/2018, pembatalan penetapan sepihak (ex parte) harus diajukan dalam gugatan tersendiri, bukan dalam gugatan wanprestasi ini [HAL 72]. Tuntutan pembatalan Akta Perkawinan dikabulkan sebagai akibat dari wanprestasi dan ketidakabsahan dasar pencatatannya, sementara tuntutan uang paksa dan putusan serta merta ditolak [HAL 72-73]. Dalam Rekonvensi, karena gugatan konvensi Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya tanpa perlu pertimbangan lebih lanjut [HAL 73]. [HAL 73-76] AMAR PUTUSAN: 1. Menolak tuntutan Provisi Penggugat; 2. Menolak eksepsi Tergugat; 3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan Tergugat terbukti melakukan Wanprestasi; 4. Menyatakan sah Akta Kesepakatan No. 004 dan Addendum No. 15; 5. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian Rp5.000.000.000,-; 6. Memerintahkan Tergugat tunduk pada Akta Kesepakatan No. 004 dan Addendum No. 15; 7. Memerintahkan Turut Tergugat I-VIII tunduk pada putusan; 8. Menolak gugatan selain dan selebihnya; 9. Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat seluruhnya; 10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp931.000,-. Putusan dibacakan pada 5 Mei 2025 [HAL 73-76]." + }, + "read": { + "input_chars": 7030, + "frame": "Penggugat (ahli waris sah) menggugat Tergugat (pasangan hidup bersama almarhum) dan Turut Tergugat terkait sengketa waris dan pelanggaran kesepakatan perdamaian. Inti sengketa adalah penggunaan akta perkawinan yang diperoleh secara sepihak oleh Tergugat untuk mengklaim hak waris, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama. Penggugat meminta pembatalan penetapan dan akta perkawinan tersebut, pengesahan kesepakatan waris awal, serta pembayaran kerugian dan denda.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II adalah anak sah dari almarhum dan merupakan ahli waris sah masing-masing 1/2 bagian.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat I-VIII adalah pihak yang tinggal bersama almarhum tanpa ikatan perkawinan sah dan memiliki 7 orang anak.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak telah menyepakati pembagian waris dalam Akta Kesepakatan Nomor 004 tanggal 24 Agustus 2021.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan pengakuan perkawinan secara sepihak yang dikabulkan pengadilan dan menghasilkan Akta Perkawinan tertanggal 21 September 2021.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I mencapai Akta Pernyataan Perdamaian Nomor 16 tanggal 12 Juni 2023 yang menyepakati Tergugat tidak menggunakan penetapan dan akta perkawinan untuk menuntut waris.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Perdamaian tersebut memuat klausul bahwa jika dilanggar, Tergugat wajib membayar denda Rp2.000.000.000,- dan akta perdamaian menjadi batal.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menggunakan Penetapan dan Akta Perkawinan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Matahari Mas Sejahtera pada 21 Desember 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan pembatalan Penetapan No. 362/Pdt.P/2021 karena prosedur pembatalannya harus diajukan dalam gugatan tersendiri.", + "page": 72, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan tuntutan pembatalan Akta Perkawinan Nomor 3174-KW-21092021-0002 sebagai akibat dari wanprestasi dan ketidakabsahan dasar pencatatannya.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya tanpa perlu pertimbangan lebih lanjut karena gugatan konvensi Penggugat dikabulkan sebagian.", + "page": 73, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perbedaan klaim hak waris antara ahli waris sah almarhum (Penggugat) dengan pasangan hidup bersama almarhum (Tergugat) yang telah melahirkan anak. Sebelumnya, para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian yang mengikat Tergugat untuk tidak menggunakan akta perkawinan yang diperolehnya secara sepihak untuk menuntut hak waris, dengan sanksi denda dan pembatalan kesepakatan jika dilanggar. Namun, Tergugat tetap menggunakan akta tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan milik almarhum, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan perdamaian. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dengan melanggar klausul dalam Akta Perdamaian. Sebagai akibatnya, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian: tuntutan pembatalan akta perkawinan dikabulkan, sementara tuntutan pembatalan penetapan sepihak ditolak karena prosedur yang salah. Hakim juga memerintahkan Tergugat membayar kerugian sebesar Rp5.000.000.000,- dan tunduk pada kesepakatan waris awal, serta menolak seluruh gugatan balik Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perbedaan klaim hak waris antara ahli waris sah almarhum (Penggugat) dengan pasangan hidup bersama almarhum (Tergugat) yang telah melahirkan anak. Sebelumnya, para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian yang mengikat Tergugat untuk tidak menggunakan akta perkawinan yang diperolehnya secara sepihak untuk menuntut hak waris, dengan sanksi denda dan pembatalan kesepakatan jika dilanggar. Namun, Tergugat tetap menggunakan akta tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan milik almarhum, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan perdamaian. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dengan melanggar klausul dalam Akta Perdamaian. Sebagai akibatnya, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian: tuntutan pembatalan akta perkawinan dikabulkan, sementara tuntutan pembatalan penetapan sepihak ditolak karena prosedur yang salah. Hakim juga memerintahkan Tergugat membayar kerugian sebesar Rp5.000.000.000,- dan tunduk pada kesepakatan waris awal, serta menolak seluruh gugatan balik Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II adalah anak sah dari almarhum dan merupakan ahli waris sah masing-masing 1/2 bagian.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat I-VIII adalah pihak yang tinggal bersama almarhum tanpa ikatan perkawinan sah dan memiliki 7 orang anak.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak telah menyepakati pembagian waris dalam Akta Kesepakatan Nomor 004 tanggal 24 Agustus 2021.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan pengakuan perkawinan secara sepihak yang dikabulkan pengadilan dan menghasilkan Akta Perkawinan tertanggal 21 September 2021.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I mencapai Akta Pernyataan Perdamaian Nomor 16 tanggal 12 Juni 2023 yang menyepakati Tergugat tidak menggunakan penetapan dan akta perkawinan untuk menuntut waris.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Perdamaian tersebut memuat klausul bahwa jika dilanggar, Tergugat wajib membayar denda Rp2.000.000.000,- dan akta perdamaian menjadi batal.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menggunakan Penetapan dan Akta Perkawinan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Matahari Mas Sejahtera pada 21 Desember 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan pembatalan Penetapan No. 362/Pdt.P/2021 karena prosedur pembatalannya harus diajukan dalam gugatan tersendiri.", + "page": 72, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan tuntutan pembatalan Akta Perkawinan Nomor 3174-KW-21092021-0002 sebagai akibat dari wanprestasi dan ketidakabsahan dasar pencatatannya.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi Tergugat ditolak seluruhnya tanpa perlu pertimbangan lebih lanjut karena gugatan konvensi Penggugat dikabulkan sebagian.", + "page": 73, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat tidak pakai akta nikah buat ambil waris, tapi dia malah pakai itu di rapat saham, apakah saya bisa minta pembatalan dan ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 150000, + "candidates": [ + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak waris dalam garis lurus ke atas (anak/keturunan mewarisi orang tua/kakek nenek). Pertanyaan berkaitan dengan pelanggaran kesepakatan (wanprestasi) antar pihak mengenai penggunaan akta nikah, bukan sengketa pembagian waris antara anak dan orang tua. Isi pasal tidak mengatur akibat hukum dari pelanggaran perjanjian perdamaian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan (wanprestasi). Dalam pertanyaan, penggugat meminta ganti rugi karena tergugat melanggar kesepakatan. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menuntut ganti rugi akibat ketidakpatuhan terhadap perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang tidak terlarang). Meskipun perjanjian perdamaian harus memenuhi syarat ini, pertanyaan spesifik mengenai 'apakah bisa minta pembatalan dan ganti rugi' lebih langsung dijawab oleh pasal akibat hukum perjanjian (1338) dan wanprestasi (1243). Pasal 1320 bersifat umum sebagai syarat formil/substansi perjanjian, bukan teori utama yang diuji untuk sanksi atau pembatalan akibat pelanggaran dalam konteks ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (pacta sunt servanda). Ini adalah prinsip dasar yang menopang dalil bahwa kesepakatan untuk tidak menggunakan akta nikah mengikat tergugat. Pelanggaran terhadap pasal ini menjadi dasar klaim wanprestasi dan pembatalan akibat pelanggaran tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 111944, + "completion_tokens": 4893 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_298_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_298_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7513bbacb57fd47ca71e5478e040587bb3aa01dc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_298_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_298_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 91.189, + "query": 3.15, + "relevance": 48.614, + "total": 142.995 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44935, + "marked_chars": 45052 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45052, + "frame": "Permohonan penetapan ini diajukan oleh BUDI SUSANTO dan LENY WATI (Para Pemohon) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendapatkan pengesahan status hukum atas empat anak mereka. Inti sengketa adalah pengakuan hukum bahwa anak-anak tersebut merupakan anak sah dari Para Pemohon, bukan hanya anak dari ibu, guna memperbaiki catatan dalam Kutipan Akta Kelahiran. Para Pemohon meminta agar pengadilan menetapkan keempat anak tersebut sebagai anak sah dari suami-istri Para Pemohon dan memerintahkan perbaikan dokumen kelahiran.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 16 Oktober 1977 dan baru disahkan secara hukum dengan pencatatan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2024.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "LIANA SUSANTO lahir pada tanggal 29 Juni 1979 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1210/JU/1979 sebagai anak dari ibu LENY WATI.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SELVIANA SUSANTO lahir pada tanggal 14 Agustus 1980 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1403/JU/1980 sebagai anak dari ibu LENY WATI.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "KATRINE lahir pada tanggal 31 Mei 1984 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1527/JU/1984 sebagai anak dari ibu LENY WATI.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "LUCKY SARIPUTRA lahir pada tanggal 07 Oktober 1994 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2990/JU/1994 sebagai anak dari ibu LENY WATI.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keempat anak lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan secara hukum, sehingga status mereka dalam akta kelahiran awal hanya tercantum sebagai anak dari seorang ibu.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pemohon, BUDI SUSANTO dan LENY WATI, mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak karena keempat anak mereka lahir dari pernikahan yang awalnya hanya dilaksanakan secara agama pada tahun 1977, namun baru dicatatkan secara hukum pada tahun 2024. Akibatnya, status keempat anak tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran hanya tercantum sebagai anak dari ibu. Para Pemohon mendalilkan dan membuktikan melalui bukti surat serta kesaksian bahwa mereka hidup bersama sebagai suami istri dan telah menikah secara sah menurut hukum. Hakim menetapkan bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga LIANA SUSANTO, SELVIANA SUSANTO, KATRINE, dan LUCKY SARIPUTRA ditetapkan sebagai anak sah dari BUDI SUSANTO dan LENY WATI, serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perbaikan akta kelahiran." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pemohon, BUDI SUSANTO dan LENY WATI, mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak karena keempat anak mereka lahir dari pernikahan yang awalnya hanya dilaksanakan secara agama pada tahun 1977, namun baru dicatatkan secara hukum pada tahun 2024. Akibatnya, status keempat anak tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran hanya tercantum sebagai anak dari ibu. Para Pemohon mendalilkan dan membuktikan melalui bukti surat serta kesaksian bahwa mereka hidup bersama sebagai suami istri dan telah menikah secara sah menurut hukum. Hakim menetapkan bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga LIANA SUSANTO, SELVIANA SUSANTO, KATRINE, dan LUCKY SARIPUTRA ditetapkan sebagai anak sah dari BUDI SUSANTO dan LENY WATI, serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk perbaikan akta kelahiran.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melakukan pernikahan secara agama pada tanggal 16 Oktober 1977 dan baru disahkan secara hukum dengan pencatatan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2024.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "LIANA SUSANTO lahir pada tanggal 29 Juni 1979 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1210/JU/1979 sebagai anak dari ibu LENY WATI.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SELVIANA SUSANTO lahir pada tanggal 14 Agustus 1980 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1403/JU/1980 sebagai anak dari ibu LENY WATI.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "KATRINE lahir pada tanggal 31 Mei 1984 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1527/JU/1984 sebagai anak dari ibu LENY WATI.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "LUCKY SARIPUTRA lahir pada tanggal 07 Oktober 1994 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2990/JU/1994 sebagai anak dari ibu LENY WATI.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keempat anak lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan secara hukum, sehingga status mereka dalam akta kelahiran awal hanya tercantum sebagai anak dari seorang ibu.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya menikah secara agama dulu tapi baru catat resmi belakangan, jadi anak-anak saya cuma tercatat punya ibu saja, bagaimana cara mengubahnya agar mereka diakui sah oleh ayah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21945, + "candidates": [ + "Pasal 271 KUHPerdata", + "Pasal 272 KUHPerdata", + "Pasal 280 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 271 KUHPerdata", + "text": "Pasal 271: Namun para ahli waris dapat melanjutkan tuntutan hukum demikian, bila hal itu telah dimulai oleh anak itu, kecuali bila anak itu tidak melanjutkan tuntutannya selama tiga tahun sejak tindakan acara yang terakhir dilakukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "text": "Pasal 272: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 280 KUHPerdata", + "text": "Pasal 280: Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 271 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Teks pasal ini mengatur mengenai hak ahli waris untuk melanjutkan tuntutan hukum waris yang telah dimulai oleh anak, yang sama sekali tidak berkaitan dengan masalah pengesahan anak luar kawin atau status kekeluargaan akibat perkawinan yang dicatat belakangan. Tidak ada hubungan substantif dengan pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur mekanisme pengesahan anak luar kawin melalui perkawinan yang menyusul antara ayah dan ibu, serta syarat pengakuan sah. Hal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan pengguna mengenai cara mengubah status anak yang lahir sebelum pencatatan perkawinan menjadi anak sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 280 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari pengakuan terhadap anak di luar kawin, yaitu terbitnya hubungan perdata antara anak dan bapak/ibunya. Dalam konteks pertanyaan pengguna, pengakuan ini adalah unsur kunci yang diperlukan (bersama pengesahan) untuk menciptakan hubungan hukum antara anak dan ayah, sehingga relevan secara substantif." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 272 KUHPerdata", + "Pasal 280 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21191, + "completion_tokens": 1155 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_2_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_2_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dad349292ba49239f20ea074f15182a2b9a2e2a3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_2_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,198 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_2_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 98.002, + "query": 5.902, + "relevance": 130.366, + "total": 234.312 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50868, + "marked_chars": 51021 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi\ntidak hadir di persidangan;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;\n3.\nMenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji\n(wanprestasi) kepada Penggugat;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar\nRp. 6.911.993,- (Enam Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus\nSembilan Puluh Tiga Rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh)\nhari dari sejak dibacakannya putusan terhadap perkara ini;\nHalaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor: 2 Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 16\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n5.\nMenolak selain dan selebihnya;\n6.\nMenghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah\nRp.452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);\nDemikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh Harto\nPancono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Haki" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 51021, + "frame": "PT. SHINTA BUDHRANI INDUSTRIES menggugat DAFIP atas wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran untuk kain jenis Creepe de Chine yang telah dikirimkan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, menghukumnya membayar sisa hutang sebesar Rp. 6.911.993,-, serta menyetujui sita jaminan atas harta Tergugat. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi dan wajib membayar hutang pokok, namun menolak permohonan sita jaminan dan eksekusi lebih dahulu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengirimkan kain jenis Creepe de Chine kepada Tergugat berdasarkan Nota Penjualan tanggal 2 Maret 2018, 6 Maret 2018, dan 7 April 2018 dengan total nilai Rp. 19.010.902,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 4.098.909,- kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat somasi pertama pada 29 Desember 2021, somasi kedua pada 7 Januari 2022, dan somasi terakhir pada 11 Januari 2023 kepada Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran tambahan sebesar Rp. 8.000.000,- melalui transfer bank pada periode Januari hingga September 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar sisa hutang sebesar Rp. 6.911.993,- setelah batas waktu yang ditentukan dalam somasi terakhir berlalu.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat di Jl. Raya Kelapa Hibrida Blok D-2 Kav. No. 16.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari pengiriman barang kain jenis Creepe de Chine oleh PT. SHINTA BUDHRANI INDUSTRIES kepada DAFIP pada awal tahun 2018 dengan nilai transaksi total Rp. 19.010.902,-. Tergugat telah melakukan pembayaran parsial, yaitu sebesar Rp. 4.098.909,- pada tahun 2018 dan tambahan sebesar Rp. 8.000.000,- pada tahun 2022, namun gagal melunasi sisa hutang sebesar Rp. 6.911.993,-. Penggugat telah melakukan upaya penagihan melalui beberapa surat somasi, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar sisa kewajiban tersebut. Gugatan sederhana diajukan dengan permintaan agar Tergugat dinyatakan wanprestasi, membayar sisa hutang, serta menyetujui sita jaminan atas harta Tergugat. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir, mengabulkan gugatan sebagian. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang pokok sebesar Rp. 6.911.993,- kepada Penggugat. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena tindakan tersebut tidak dilakukan selama pemeriksaan perkara, demikian pula permohonan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu yang juga ditolak. Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari pengiriman barang kain jenis Creepe de Chine oleh PT. SHINTA BUDHRANI INDUSTRIES kepada DAFIP pada awal tahun 2018 dengan nilai transaksi total Rp. 19.010.902,-. Tergugat telah melakukan pembayaran parsial, yaitu sebesar Rp. 4.098.909,- pada tahun 2018 dan tambahan sebesar Rp. 8.000.000,- pada tahun 2022, namun gagal melunasi sisa hutang sebesar Rp. 6.911.993,-. Penggugat telah melakukan upaya penagihan melalui beberapa surat somasi, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar sisa kewajiban tersebut. Gugatan sederhana diajukan dengan permintaan agar Tergugat dinyatakan wanprestasi, membayar sisa hutang, serta menyetujui sita jaminan atas harta Tergugat. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir, mengabulkan gugatan sebagian. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan wajib membayar sisa hutang pokok sebesar Rp. 6.911.993,- kepada Penggugat. Namun, permohonan sita jaminan ditolak karena tindakan tersebut tidak dilakukan selama pemeriksaan perkara, demikian pula permohonan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu yang juga ditolak. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengirimkan kain jenis Creepe de Chine kepada Tergugat berdasarkan Nota Penjualan tanggal 2 Maret 2018, 6 Maret 2018, dan 7 April 2018 dengan total nilai Rp. 19.010.902,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 4.098.909,- kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat somasi pertama pada 29 Desember 2021, somasi kedua pada 7 Januari 2022, dan somasi terakhir pada 11 Januari 2023 kepada Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembayaran tambahan sebesar Rp. 8.000.000,- melalui transfer bank pada periode Januari hingga September 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar sisa hutang sebesar Rp. 6.911.993,- setelah batas waktu yang ditentukan dalam somasi terakhir berlalu.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat di Jl. Raya Kelapa Hibrida Blok D-2 Kav. No. 16.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kirim barang dan ditagih berkali-kali, tapi dia cuma bayar sebagian dan tidak melunasi sisa hutangnya, apa bisa dia dipaksa bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13437, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1341 KUHPerdata", + "Pasal 1352 KUHPerdata", + "Pasal 1380 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1341 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1341: Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1352 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1352: Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai undangundang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1380 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1380: Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang kewajiban membayar hutang (memberi sesuatu), pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menentukan apakah ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Putusan juga mengutip pasal ini sebagai dasar pengertian wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pembebanan biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi), khususnya setelah debitur dinyatakan lalai. Ini langsung menjawab pertanyaan apakah pihak yang tidak melunasi hutang bisa dipaksa membayar (termasuk bunga/denda) setelah ditagih (dinyatakan lalai)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini adalah prinsip dasar yang menopang kewajiban Tergugat untuk membayar sesuai perjanjian jual beli kain, yang menjadi inti sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1341 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang tindakan fraudulenta debitur (tindakan yang merugikan kreditur) dan pembatalannya. Fakta dalam pertanyaan hanya mengenai ketidaklunasan pembayaran hutang biasa, bukan mengenai debitur yang melakukan tindakan hukum lain yang merugikan kreditur. Tidak ada kaitan substantif dengan sengketa wanprestasi pembayaran hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1352 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perikatan yang lahir karena undang-undang (seperti perbuatan melawan hukum atau enrichment). Sengketa dalam pertanyaan dan putusan didasarkan pada perjanjian jual beli (perikatan sukarela), bukan perikatan yang timbul semata-mata karena undang-undang tanpa perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1380 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa untuk tuntutan penghinaan. Isu dalam pertanyaan adalah wanprestasi pembayaran hutang, bukan penghinaan. Tidak ada fakta atau isu hukum mengenai penghinaan dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur beban pembuktian (onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat). Meskipun dikutip dalam putusan, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti, bukan jawaban substantif atas pertanyaan apakah pihak tersebut bisa dipaksa membayar secara hukum materiil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti. Sama seperti Pasal 1865, ini bersifat prosedural dan bukan dasar hukum substantif untuk menentukan hak atau kewajiban pembayaran hutang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20651, + "completion_tokens": 1722 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_300_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_300_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7ae55c6417ea644247689d25bfcc67f4ae8d5d02 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_300_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_300_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 79.861, + "query": 3.898, + "relevance": 45.6, + "total": 129.379 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24854, + "marked_chars": 24926 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24926, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mewakili suaminya yang sakit berat dalam tindakan hukum. Sengketa ini bersifat permohonan perdata di mana Pemohon meminta penetapan pengampu untuk mengelola aset properti atas nama suami yang tidak mampu bertindak sendiri. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan DJONG A POH melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.297/I/2008.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DJONG A POH didiagnosis menderita berbagai penyakit serius termasuk penurunan kesadaran, pleuropneumonia, dan paraparese bilateral berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Gading Pluit tanggal 21 Maret 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kond kesehatan DJONG A POH menyebabkan ia tidak dapat melakukan aktivitas dasar tanpa bantuan orang lain, tidak bisa berjalan, lumpuh, dan tidak lancar berbicara.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DJONG A POH terdaftar sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 7434 di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga menyetujui Pemohon untuk menjadi pengampu bagi DJONG A POH.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak memiliki halangan untuk menjadi pengampu bagi suaminya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang istri, mengajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena suaminya, DJONG A POH, mengalami kondisi sakit berat yang menyebabkan ketidakmampuan fisik dan mental untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat yang meliputi akta perkawinan, kartu keluarga, surat keterangan medis dari rumah sakit yang mendiagnosa suami dengan berbagai penyakit serius, serta kesaksian keluarga yang membenarkan kondisi suami dan persetujuan keluarga. Hakim menetapkan bahwa suami Pemohon berada dalam keadaan yang memerlukan pengampuan sesuai ketentuan hukum, dan karena Pemohon adalah istri sah serta disetujui oleh keluarga, maka Pemohon ditetapkan sebagai pengampu. Putusan ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili suaminya dalam tindakan hukum, khususnya untuk pengurusan dan pengelolaan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 7434 yang terdaftar atas nama suami." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang istri, mengajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena suaminya, DJONG A POH, mengalami kondisi sakit berat yang menyebabkan ketidakmampuan fisik dan mental untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat yang meliputi akta perkawinan, kartu keluarga, surat keterangan medis dari rumah sakit yang mendiagnosa suami dengan berbagai penyakit serius, serta kesaksian keluarga yang membenarkan kondisi suami dan persetujuan keluarga. Hakim menetapkan bahwa suami Pemohon berada dalam keadaan yang memerlukan pengampuan sesuai ketentuan hukum, dan karena Pemohon adalah istri sah serta disetujui oleh keluarga, maka Pemohon ditetapkan sebagai pengampu. Putusan ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili suaminya dalam tindakan hukum, khususnya untuk pengurusan dan pengelolaan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 7434 yang terdaftar atas nama suami.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan DJONG A POH melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2008 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.297/I/2008.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DJONG A POH didiagnosis menderita berbagai penyakit serius termasuk penurunan kesadaran, pleuropneumonia, dan paraparese bilateral berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Gading Pluit tanggal 21 Maret 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kond kesehatan DJONG A POH menyebabkan ia tidak dapat melakukan aktivitas dasar tanpa bantuan orang lain, tidak bisa berjalan, lumpuh, dan tidak lancar berbicara.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DJONG A POH terdaftar sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 7434 di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga menyetujui Pemohon untuk menjadi pengampu bagi DJONG A POH.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak memiliki halangan untuk menjadi pengampu bagi suaminya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sakit berat sampai lumpuh dan tidak bisa mengurus sendiri, apakah saya boleh mengurus sertifikat rumah susun atas namanya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11494, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk ditempatkan di bawah pengampuan, yaitu ketika seseorang berada dalam keadaan 'dungu, gila atau mata gelap'. Dalam konteks pertanyaan, kondisi suami yang 'sakit berat sampai lumpuh dan tidak bisa mengurus sendiri' perlu dikaitkan dengan kriteria ketidakcakapan hukum ini untuk menentukan apakah mekanisme pengampuan (yang memungkinkan istri mengurus sertifikat) dapat diterapkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan. Pasal ini menegaskan bahwa keluarga sedarah (termasuk istri dalam garis lurus) berhak meminta pengampuan bagi anggota keluarganya yang mengalami ketidakcakapan. Ini menjawab aspek 'apakah saya boleh' dengan memberikan dasar hukum siapa yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur hal yang bersifat prosedural, yaitu kewenangan pengadilan tempat mengajukan permohonan pengampuan berdasarkan domisili orang yang dimintakan pengampuan. Pasal ini tidak menjawab substansi pertanyaan mengenai hak istri untuk mengurus sertifikat atau syarat medis/hukum yang harus dipenuhi, melainkan hanya teknis tempat pengajuan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12413, + "completion_tokens": 1034 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_301_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_301_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..28e5d682da34fd08c09884d2eaf82680f3e2d545 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_301_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_301_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.113, + "query": 2.9, + "relevance": 68.102, + "total": 155.143 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46286, + "marked_chars": 46421 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 46421, + "frame": "Pemohon (Harry Purnomo) mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap Ayah Kandungnya (Oentoro Prasetyo) karena kondisi kesehatan yang membuatnya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta agar Ayah Kandungnya dinyatakan berada di bawah pengampuan dan Pemohon sendiri diangkat sebagai Wali Pengampu (Curatele) untuk mewakili Ayah Kandungnya dalam segala perbuatan hukum keperdataan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Oentoro Prasetyo menikah dengan Sylvia Prasetyo pada tahun 1979 dan dikaruniai empat orang anak, termasuk Harry Purnomo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sylvia Prasetyo meninggal dunia pada tanggal 6 September 2008.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Oentoro Prasetyo menikah lagi dengan Tjhin Mei Tjhin pada tahun 2013 dengan perjanjian pisah harta.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Oentoro Prasetyo menderita penyakit pneumonia, diabetes, imobilisasi, dan hidrocephalus yang mengakibatkan ketidakmampuan fisik dan mental.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Oentoro Prasetyo tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tjhin Mei Tjhin tidak kembali ke rumah sejak awal Maret 2024 dan keberadaannya tidak diketahui.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para saudara kandung Pemohon memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan pengampuan dan sepakat menunjuk Pemohon sebagai Pengampu.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan menyaksikan bahwa Oentoro Prasetyo tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan membutuhkan perawatan orang lain.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, anak kandung dari Oentoro Prasetyo, mengajukan permohonan pengampuan terhadap Ayah Kandungnya yang didalilkan mengalami gangguan kesehatan serius berupa pneumonia, diabetes, imobilisasi, dan hidrocephalus sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hakim menetapkan bahwa Ayah Kandung Pemohon benar-benar berada dalam keadaan tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena kondisi fisik dan mentalnya yang tidak memungkinkan untuk bertindak mandiri tanpa bantuan orang lain, sebagaimana dibuktikan oleh surat keterangan dokter, hasil pemeriksaan radiologi, kesaksian, dan pemeriksaan setempat oleh Hakim. Oleh karena itu, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan Ayah Kandung Pemohon berada di bawah pengampuan dan mengangkat Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk mewakili Ayah Kandungnya dalam segala perbuatan hukum keperdataan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, anak kandung dari Oentoro Prasetyo, mengajukan permohonan pengampuan terhadap Ayah Kandungnya yang didalilkan mengalami gangguan kesehatan serius berupa pneumonia, diabetes, imobilisasi, dan hidrocephalus sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hakim menetapkan bahwa Ayah Kandung Pemohon benar-benar berada dalam keadaan tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena kondisi fisik dan mentalnya yang tidak memungkinkan untuk bertindak mandiri tanpa bantuan orang lain, sebagaimana dibuktikan oleh surat keterangan dokter, hasil pemeriksaan radiologi, kesaksian, dan pemeriksaan setempat oleh Hakim. Oleh karena itu, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan Ayah Kandung Pemohon berada di bawah pengampuan dan mengangkat Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk mewakili Ayah Kandungnya dalam segala perbuatan hukum keperdataan.", + "facts": [ + { + "fact": "Oentoro Prasetyo menikah dengan Sylvia Prasetyo pada tahun 1979 dan dikaruniai empat orang anak, termasuk Harry Purnomo.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sylvia Prasetyo meninggal dunia pada tanggal 6 September 2008.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Oentoro Prasetyo menikah lagi dengan Tjhin Mei Tjhin pada tahun 2013 dengan perjanjian pisah harta.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Oentoro Prasetyo menderita penyakit pneumonia, diabetes, imobilisasi, dan hidrocephalus yang mengakibatkan ketidakmampuan fisik dan mental.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Oentoro Prasetyo tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tjhin Mei Tjhin tidak kembali ke rumah sejak awal Maret 2024 dan keberadaannya tidak diketahui.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para saudara kandung Pemohon memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan pengampuan dan sepakat menunjuk Pemohon sebagai Pengampu.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan menyaksikan bahwa Oentoro Prasetyo tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan membutuhkan perawatan orang lain.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sakit parah sampai tidak bisa tanda tangan sendiri, apakah saya boleh urus semua urusan hukumnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11910, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 452 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "text": "Pasal 452: Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan (curatele), yaitu ketika orang dewasa tersebut berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap (tidak cakap berpikir/hukum). Dalam pertanyaan, ayah mengalami sakit parah hingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum (tanda tangan), yang merupakan fakta pemicu utama untuk menerapkan pasal ini. Putusan juga secara eksplisit menguji kondisi ayah terhadap ketentuan pasal ini sebagai dasar penetapan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur substantif untuk mengajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri. Karena pertanyaan menanyakan apakah pemohon 'boleh' mengurus urusan hukum (yang implikasinya memerlukan status pengampuan resmi), maka pasal ini relevan sebagai kerangka hukum yang mengatur bagaimana status tersebut diperoleh secara sah melalui pengadilan, sebagaimana dilakukan dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjelaskan akibat hukum dari pengampuan, yaitu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Ini menjawab inti pertanyaan tentang 'urusan hukum': karena ayah dianggap tidak cakap (seperti anak belum dewasa), maka ia memerlukan wakil (pengampu/wali) untuk bertindak dalam perbuatan hukum. Pasal ini menjadi dasar hukum mengapa pemohon (sebagai pengampu) berhak mewakili ayah dalam urusan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 452 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18887, + "completion_tokens": 1134 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_302_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_302_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..db45d73824a8b0921e83d0a2d85d7212538cc95a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_302_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,208 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_302_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.064, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 114.013, + "query": 6.797, + "relevance": 125.407, + "total": 246.281 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 43315, + "marked_chars": 43432 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 43432, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan izin untuk menjual aset warisan yang dimiliki bersama dengan pihak ketiga, karena salah satu ahli waris masih di bawah umur. Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] selaku ibu dari anak-anak yang masih di bawah umur terhadap ketiadaan pihak tergugat dalam prosedur permohonan perdata ini. Pemohon meminta izin untuk mewakili anak-anaknya dalam perbuatan hukum penjualan tanah dan bangunan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 15 Februari 2003 dan dikaruniai dua orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak pertama bernama [NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 24 Juli 2003 dan saat ini berusia 20 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak kedua bernama [NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 07 Desember 2011 dan saat ini berusia 12 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahli waris dari [NAMA_ORANG] terdiri dari [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sekitar tahun 2017, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] membeli sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2010/Lagoa.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Aset tanah dan bangunan tersebut merupakan bagian harta warisan dari [NAMA_ORANG] yang haknya dimiliki oleh [NAMA_ORANG] dan kedua anaknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] telah sepakat untuk menjual aset tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris meminta pemohon mengurus penetapan kuasa izin menjual ke Pengadilan karena terdapat ahli waris anak yang masih di bawah umur.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan izin untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan dari almarhum suaminya, [NAMA_ORANG], yang meninggal dunia pada November 2023. Aset tersebut sebelumnya dibeli bersama oleh almarhum suami dan [NAMA_ORANG]. Ahli waris dari almarhum suami terdiri dari Pemohon dan dua orang anak, yaitu [NAMA_ORANG] yang berusia 20 tahun dan [NAMA_ORANG] yang berusia 12 tahun. Pemohon menyatakan bahwa anak-anaknya masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum jual beli. Pemohon juga menyatakan telah sepakat dengan [NAMA_ORANG] untuk menjual aset tersebut, namun Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris mensyaratkan adanya penetapan pengadilan karena adanya ahli waris anak yang belum dewasa. Hakim menetapkan bahwa Pemohon dapat bertindak menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam pengurusan dan perbuatan hukum terkait penjualan aset tersebut, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual aset tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan izin untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan dari almarhum suaminya, [NAMA_ORANG], yang meninggal dunia pada November 2023. Aset tersebut sebelumnya dibeli bersama oleh almarhum suami dan [NAMA_ORANG]. Ahli waris dari almarhum suami terdiri dari Pemohon dan dua orang anak, yaitu [NAMA_ORANG] yang berusia 20 tahun dan [NAMA_ORANG] yang berusia 12 tahun. Pemohon menyatakan bahwa anak-anaknya masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum jual beli. Pemohon juga menyatakan telah sepakat dengan [NAMA_ORANG] untuk menjual aset tersebut, namun Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris mensyaratkan adanya penetapan pengadilan karena adanya ahli waris anak yang belum dewasa. Hakim menetapkan bahwa Pemohon dapat bertindak menjalankan kekuasaan orang tua untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam pengurusan dan perbuatan hukum terkait penjualan aset tersebut, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual aset tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 15 Februari 2003 dan dikaruniai dua orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 23 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak pertama bernama [NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 24 Juli 2003 dan saat ini berusia 20 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak kedua bernama [NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 07 Desember 2011 dan saat ini berusia 12 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahli waris dari [NAMA_ORANG] terdiri dari [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sekitar tahun 2017, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] membeli sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2010/Lagoa.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Aset tanah dan bangunan tersebut merupakan bagian harta warisan dari [NAMA_ORANG] yang haknya dimiliki oleh [NAMA_ORANG] dan kedua anaknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] telah sepakat untuk menjual aset tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris meminta pemohon mengurus penetapan kuasa izin menjual ke Pengadilan karena terdapat ahli waris anak yang masih di bawah umur.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat jual tanah warisan suami, tapi notaris minta izin pengadilan karena anak saya masih kecil, bolehkah saya jual sendiri?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15768, + "candidates": [ + "Pasal 299 KUHPerdata", + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 353 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata", + "text": "Pasal 299: Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + }, + { + "pasal": "Pasal 353 KUHPerdata", + "text": "Pasal 353: Seorang anak tidak sah, demi hukum berada di bawah perwalian bapaknya atau ibunya yang telah dewasa dan telah mengakui anak itu, kecuali jika bapak atau ibu ini dikecualikan dari perwalian, atau orang lain telah ditugaskan sebagai wali selama ayah atau ibu itu belum dewasa, atau orang tua telah mendapat tugas sebagai wali sebelum anak itu diakui. Bila pengakuan itu dilakukan oleh kedua orang tua, maka perwalian terhadap anak itu, dengan pengecualian yang sama, dilakukan oleh orang tua yang lebih dulu mengakui dan bila pengakuan itu dilakukan pada waktu yang sama, bapaklah yang memangku perwalian. Bila orang tua yang melakukan perwalian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang lalu meninggal dunia, dipecat dari perwalian, ditempatkan di bawah pengampuan, atau dalam hal tersebut dalam Pasal 354 tidak dipertahankan sebagai wali atau tidak diangkat sekali lagi sebagai wali, maka orang tua yang satu lagi demi hukum menjadi wali, kecuali jika ia telah dikecualikan atau dipecat dari perwalian atau telah kawin. Bila bapak atau ibu yang menurut ketentuan yang lalu memangku perwalian tidak hadir, maka Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali. Bila bapak atau ibu yang tidak dikecualikan atau dibebaskan dari perwalian dan telah kawin dan oleh karena itu menurut alinea yang lalu demi hukum tidak memangku perwalian, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri supaya diangkat menjadi wali, maka Pengadilan Negeri harus mengabulkannya, kecuali jika kepentingan anak tidak mengizinkannya; Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah suami atau istri si pemohon dan, jika orang tua yang lain masih hidup, juga dia dan wali pengawas. Terhadap pemeriksaan orang-orang ini berlaku ketentuan alinea keempat Pasal 206. Terhadap wali ibu atas di luar kawin yang diakui dan terhadap suaminya berlaku Pasal 351, kecuali bila karena perkawinan tersebut anak menjadi sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum 'kekuasaan orang tua' selama perkawinan berlangsung. Dalam pertanyaan, status anak sebagai 'belum dewasa' dan kewenangan ibu untuk bertindak mewakili anak (setelah ayah meninggal) sangat bergantung pada konsep kekuasaan orang tua ini. Putusan juga mengutip pasal ini sebagai dasar bahwa anak berada di bawah pengawasan orang tua, yang menjadi premis hukum bagi permohonan izin jual tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan siapa yang termasuk 'belum dewasa' (belum genap 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, notaris meminta izin karena anak 'masih kecil'. Penentuan apakah anak tersebut termasuk belum dewasa yang memerlukan izin pengadilan untuk perbuatan hukum tertentu (seperti jual tanah warisan) bergantung pada definisi umur dalam pasal ini. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menetapkan status anak belum dewasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bila salah satu orang tua meninggal, perwalian anak belum dewasa dipangku oleh orang tua yang masih hidup. Ini adalah inti substantif dari pertanyaan: apakah ibu boleh bertindak sendiri (sebagai wali/penjaga kekuasaan orang tua) setelah suami meninggal. Putusan menggunakan pasal ini untuk membenarkan pemohon bertindak sebagai wali bagi anaknya." + }, + { + "pasal": "Pasal 353 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perwalian terhadap anak 'tidak sah' (di luar nikah). Fakta dalam pertanyaan dan putusan menunjukkan anak-anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan yang sah (terlihat dari akta nikah dan akta kelahiran). Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan secara substantif karena fakta pemicunya (status anak tidak sah) tidak muncul dalam perkara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian secara umum (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Meskipun jual tanah adalah perjanjian, pertanyaan spesifik mengenai 'izin pengadilan' karena status anak belum dewasa lebih langsung diatur oleh hukum perwalian/kekuasaan orang tua (Pasal 345, 330, 299) dan UU Perkawinan. Pasal 1320 bersifat umum dan tidak menjawab isu spesifik mengenai kapasitas hukum anak kecil dalam transaksi warisan yang memerlukan intervensi pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur ketidakcakapan membuat persetujuan, termasuk anak belum dewasa. Meskipun relevan secara teoritis bahwa anak belum dewasa tidak cakap, dalam konteks permohonan izin pengadilan untuk jual tanah warisan, isu utamanya adalah siapa yang berhak mewakili anak tersebut (wali/kekuasaan orang tua) berdasarkan Pasal 345 dan UU Perkawinan, bukan sekadar menyatakan anak tidak cakap. Pasal 1330 tidak memberikan kerangka solusi substantif untuk pertanyaan 'bolehkah saya jual sendiri' yang memerlukan mekanisme izin pengadilan, berbeda dengan Pasal 345 yang memberikan dasar hukum bagi ibu untuk bertindak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 299 KUHPerdata", + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20399, + "completion_tokens": 1729 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_309_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_309_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..831c01b6ac72b33a56889a8303f4395c032000be --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_309_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,262 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_309_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 52, + "timings": { + "parse": 0.105, + "classify": 0.0, + "condense": 304.178, + "read": 70.806, + "query": 3.72, + "relevance": 184.257, + "total": 563.066 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 157465, + "marked_chars": 157924 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi.\n-\nMenolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk\nseluruhnya;\nDalam Pokok Perkara.\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut\nTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).\n3.\nMenghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut\nTergugat untuk membayar kerugian materiil atas Perbuatan Melawan\nHukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,\nTergugat IV dan Turut Tergugat, yaitu: \na. Kewajiban pokok berikut denda keterlambatan sesuai ketentuan\ndalam Perjanjian adalah sejumlah Rp84.078.926,- (delapan puluh\nempat ribu tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam\nrupiah). \nb. Kerugian hilangnya unit kendaraan sewa milik Penggugat yaitu 1\n(satu) unit kendaraan mobil Toyota New Avanza type G 1.3 A/T\ntahun 2020 berwarna putih dengan Nomor Polisi : B 2687 UOV,\nNomor Mesin : 1NRG113455 dan Nomor Rangka :\nMHKM5EB3JLK031756 yang Penggugat tetap inginkan dapat\ndikembalikan unit kendaraannya dalam keadaan baik dan sesuai\ndengan kondisi pada saat diserah terimakan berdasarkan BASTK\natau jika pengembalian unit tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I,\nTergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat maka atas\nkerugian tersebut maka kerugian yang dialami oleh Penggugat\n Hal 50 dari 52 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan a" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134971, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr diajukan oleh PT Adi Sarana Armada, Tbk (Penggugat) melawan PT Supratama Agro Sejahtera (Tergugat I), Rizal Maulana Dimas Saputra (Tergugat II), Petrus Rahmat Susanta (Tergugat III), Dadang Geminar Suprayogy (Tergugat IV), dan Olina Elizabeth Endang Sri Mulyani (Turut Tergugat). [HAL 3-4] Penggugat dalil bahwa hubungan hukum sewa kendaraan dengan Tergugat I berlangsung sejak 19 Juli 2021 berdasarkan Perjanjian No. 1200011454/LEG/VII/21, di mana Penggugat menyerahkan 5 unit kendaraan dan memberikan layanan servis serta asuransi. [HAL 5-6] Putusnya perjanjian terjadi karena Tergugat I gagal bayar sewa periode November 2021-Juni 2022 dan hilangnya 1 unit Toyota New Avanza (Nopol B 2687 UOV) yang berada dalam penguasaan Tergugat I. [HAL 7-8] Tergugat I dalil bahwa kehilangan kendaraan disebabkan penggelapan oleh Tergugat II (mantan karyawan) dan telah melaporkan ke polisi, namun Penggugat menyangkal bahwa hal pidana tersebut membebaskan Tergugat I dari tanggung jawab perdata sebagai penyewa berdasarkan Pasal 1367, 1564, 1559, dan 1560 KUHPerdata. [HAL 9-10] Penggugat menyatakan Tergugat I, III, dan IV beritikad buruk dengan berpindah-pindah domisili tanpa pemberitahuan, tidak membayar kewajiban meskipun ada janji pembayaran dari Turut Tergugat, serta mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan perusahaan sehingga menuntut tanggung jawab pribadi dan tanggung renteng berdasarkan UU PT No. 40/2007. [HAL 11-13] Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil sebesar Rp 322.200.893,- (terdiri dari tunggakan sewa+denda Rp 121.200.893,- dan nilai uang kendaraan hilang Rp 201.000.000,-) serta kerugian immateriil Rp 500.000.000,-. [HAL 14-22] Dasar hukum gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365-1367 KUHPerdata) dan kelalaian pengurus perseroan. [HAL 23-24] Mediasi gagal, persidangan dilanjutkan secara elektronik. [HAL 25-28] Tergugat I, III, dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi prematur, obscuur libel, dan error in persona, serta menolak seluruh dalil Penggugat. [HAL 29-33] Tergugat berdalil kendaraan tidak benar-benar hilang karena keberadaannya diketahui, Penggugat tidak beritikad baik tidak membantu pelacakan, dan penarikan Tergugat III/IV sebagai pihak adalah salah karena prinsip terbatasnya tanggung jawab pemegang saham/direksi. [HAL 34-37] Tergugat juga menolak tuntutan immateriil karena tidak rinci dan meminta sita jaminan disetujui. [HAL 38-41] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat karena alasan prematur dan obscuur libel masuk materi pokok, gugatan cukup jelas, dan penarikan Tergugat III/IV sah berdasarkan dalil kelalaian pengawasan. [HAL 42-45] Fakta yang terbukti: adanya perjanjian sewa, penyerahan 5 unit kendaraan, pemutusan perjanjian akibat gagal bayar dan hilangnya 1 unit Avanza, serta bukti laporan polisi yang mengonfirmasi Tergugat I tidak dapat mengembalikan unit kendaraan tersebut." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 24453, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr diajukan oleh PT Adi Sarana Armada, Tbk (Penggugat) melawan PT Supratama Agro Sejahtera (Tergugat I), Rizal Maulana Dimas Saputra (Tergugat II), Petrus Rahmat Susanta (Tergugat III), Dadang Geminar Suprayogy (Tergugat IV), dan Olina Elizabeth Endang Sri Mulyani (Turut Tergugat). [HAL 3-4] Penggugat dalil bahwa hubungan hukum sewa kendaraan dengan Tergugat I berlangsung sejak 19 Juli 2021 berdasarkan Perjanjian No. 1200011454/LEG/VII/21, di mana Penggugat menyerahkan 5 unit kendaraan dan memberikan layanan servis serta asuransi. [HAL 5-6] Putusnya perjanjian terjadi karena Tergugat I gagal bayar sewa periode November 2021-Juni 2022 dan hilangnya 1 unit Toyota New Avanza (Nopol B 2687 UOV) yang berada dalam penguasaan Tergugat I. [HAL 7-8] Tergugat I dalil bahwa kehilangan kendaraan disebabkan penggelapan oleh Tergugat II (mantan karyawan) dan telah melaporkan ke polisi, namun Penggugat menyangkal bahwa hal pidana tersebut membebaskan Tergugat I dari tanggung jawab perdata sebagai penyewa berdasarkan Pasal 1367, 1564, 1559, dan 1560 KUHPerdata. [HAL 9-10] Penggugat menyatakan Tergugat I, III, dan IV beritikad buruk dengan berpindah-pindah domisili tanpa pemberitahuan, tidak membayar kewajiban meskipun ada janji pembayaran dari Turut Tergugat, serta mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan perusahaan sehingga menuntut tanggung jawab pribadi dan tanggung renteng berdasarkan UU PT No. 40/2007. [HAL 11-13] Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil sebesar Rp 322.200.893,- (terdiri dari tunggakan sewa+denda Rp 121.200.893,- dan nilai uang kendaraan hilang Rp 201.000.000,-) serta kerugian immateriil Rp 500.000.000,-. [HAL 14-22] Dasar hukum gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365-1367 KUHPerdata) dan kelalaian pengurus perseroan. [HAL 23-24] Mediasi gagal, persidangan dilanjutkan secara elektronik. [HAL 25-28] Tergugat I, III, dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi prematur, obscuur libel, dan error in persona, serta menolak seluruh dalil Penggugat. [HAL 29-33] Tergugat berdalil kendaraan tidak benar-benar hilang karena keberadaannya diketahui, Penggugat tidak beritikad baik tidak membantu pelacakan, dan penarikan Tergugat III/IV sebagai pihak adalah salah karena prinsip terbatasnya tanggung jawab pemegang saham/direksi. [HAL 34-37] Tergugat juga menolak tuntutan immateriil karena tidak rinci dan meminta sita jaminan disetujui. [HAL 38-41] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat karena alasan prematur dan obscuur libel masuk materi pokok, gugatan cukup jelas, dan penarikan Tergugat III/IV sah berdasarkan dalil kelalaian pengawasan. [HAL 42-45] Fakta yang terbukti: adanya perjanjian sewa, penyerahan 5 unit kendaraan, pemutusan perjanjian akibat gagal bayar dan hilangnya 1 unit Avanza, serta bukti laporan polisi yang mengonfirmasi Tergugat I tidak dapat mengembalikan unit kendaraan tersebut karena dibawa pergi oleh Tergugat II sebagai karyawannya. [HAL 46-47] Penyangkalan Tergugat bahwa kendaraan tidak hilang karena diketahui keberadaannya ditolak karena tidak menjelaskan pertanggungjawaban pengembalian; berdasarkan Pasal 8 huruf (A) perjanjian, asuransi tidak mencakup kehilangan/penggelapan, sehingga tanggung jawab tetap pada Tergugat I sebagai penyewa. Tergugat I terbukti memiliki tunggakan sewa dan denda sebesar Rp84.078.926,- serta gagal memenuhi janji cicilan pembayaran yang diajukan Tergugat III dan Turut Tergugat. [HAL 48-49] Kurangnya pengawasan dari Tergugat IV (Komisaris) atas tindakan Tergugat II disimpulkan sebagai kelalaian yang menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban. Perbuatan Tergugat I-IV dan Turut Tergugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena melanggar hak kebendaan Penggugat. [HAL 50-52] Amar putusan: Mengabulkan gugatan sebagian; menyatakan Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat melakukan PMH; menghukum mereka secara tanggung renteng membayar kerugian materiil total Rp285.078.926,- (terdiri dari tunggakan sewa+denda Rp84.078.926,- dan nilai uang kendaraan hilang Rp201.000.000,-) selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap; menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan; dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp920.000,-. Ditolak tuntutan kerugian immateriil, sita jaminan, dwangsom, dan eksekusi lebih dahulu." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 309/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr diajukan oleh PT Adi Sarana Armada, Tbk (Penggugat) melawan PT Supratama Agro Sejahtera (Tergugat I), Rizal Maulana Dimas Saputra (Tergugat II), Petrus Rahmat Susanta (Tergugat III), Dadang Geminar Suprayogy (Tergugat IV), dan Olina Elizabeth Endang Sri Mulyani (Turut Tergugat). [HAL 3-4] Penggugat dalil bahwa hubungan hukum sewa kendaraan dengan Tergugat I berlangsung sejak 19 Juli 2021 berdasarkan Perjanjian No. 1200011454/LEG/VII/21, di mana Penggugat menyerahkan 5 unit kendaraan dan memberikan layanan servis serta asuransi. [HAL 5-6] Putusnya perjanjian terjadi karena Tergugat I gagal bayar sewa periode November 2021-Juni 2022 dan hilangnya 1 unit Toyota New Avanza (Nopol B 2687 UOV) yang berada dalam penguasaan Tergugat I. [HAL 7-8] Tergugat I dalil bahwa kehilangan kendaraan disebabkan penggelapan oleh Tergugat II (mantan karyawan) dan telah melaporkan ke polisi, namun Penggugat menyangkal bahwa hal pidana tersebut membebaskan Tergugat I dari tanggung jawab perdata sebagai penyewa berdasarkan Pasal 1367, 1564, 1559, dan 1560 KUHPerdata. [HAL 9-10] Penggugat menyatakan Tergugat I, III, dan IV beritikad buruk dengan berpindah-pindah domisili tanpa pemberitahuan, tidak membayar kewajiban meskipun ada janji pembayaran dari Turut Tergugat, serta mencampuradukkan kepentingan pribadi dengan perusahaan sehingga menuntut tanggung jawab pribadi dan tanggung renteng berdasarkan UU PT No. 40/2007. [HAL 11-13] Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil sebesar Rp 322.200.893,- (terdiri dari tunggakan sewa+denda Rp 121.200.893,- dan nilai uang kendaraan hilang Rp 201.000.000,-) serta kerugian immateriil Rp 500.000.000,-. [HAL 14-22] Dasar hukum gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365-1367 KUHPerdata) dan kelalaian pengurus perseroan. [HAL 23-24] Mediasi gagal, persidangan dilanjutkan secara elektronik. [HAL 25-28] Tergugat I, III, dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi prematur, obscuur libel, dan error in persona, serta menolak seluruh dalil Penggugat. [HAL 29-33] Tergugat berdalil kendaraan tidak benar-benar hilang karena keberadaannya diketahui, Penggugat tidak beritikad baik tidak membantu pelacakan, dan penarikan Tergugat III/IV sebagai pihak adalah salah karena prinsip terbatasnya tanggung jawab pemegang saham/direksi. [HAL 34-37] Tergugat juga menolak tuntutan immateriil karena tidak rinci dan meminta sita jaminan disetujui. [HAL 38-41] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat karena alasan prematur dan obscuur libel masuk materi pokok, gugatan cukup jelas, dan penarikan Tergugat III/IV sah berdasarkan dalil kelalaian pengawasan. [HAL 42-45] Fakta yang terbukti: adanya perjanjian sewa, penyerahan 5 unit kendaraan, pemutusan perjanjian akibat gagal bayar dan hilangnya 1 unit Avanza, serta bukti laporan polisi yang mengonfirmasi Tergugat I tidak dapat mengembalikan unit kendaraan tersebut karena dibawa pergi oleh Tergugat II sebagai karyawannya. [HAL 46-47] Penyangkalan Tergugat bahwa kendaraan tidak hilang karena diketahui keberadaannya ditolak karena tidak menjelaskan pertanggungjawaban pengembalian; berdasarkan Pasal 8 huruf (A) perjanjian, asuransi tidak mencakup kehilangan/penggelapan, sehingga tanggung jawab tetap pada Tergugat I sebagai penyewa. Tergugat I terbukti memiliki tunggakan sewa dan denda sebesar Rp84.078.926,- serta gagal memenuhi janji cicilan pembayaran yang diajukan Tergugat III dan Turut Tergugat. [HAL 48-49] Kurangnya pengawasan dari Tergugat IV (Komisaris) atas tindakan Tergugat II disimpulkan sebagai kelalaian yang menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban. Perbuatan Tergugat I-IV dan Turut Tergugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena melanggar hak kebendaan Penggugat. [HAL 50-52] Amar putusan: Mengabulkan gugatan sebagian; menyatakan Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat melakukan PMH; menghukum mereka secara tanggung renteng membayar kerugian materiil total Rp285.078.926,- (terdiri dari tunggakan sewa+denda Rp84.078.926,- dan nilai uang kendaraan hilang Rp201.000.000,-) selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap; menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan; dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp920.000,-. Ditolak tuntutan kerugian immateriil, sita jaminan, dwangsom, dan eksekusi lebih dahulu." + }, + "read": { + "input_chars": 4366, + "frame": "PT Adi Sarana Armada, Tbk menggugat PT Supratama Agro Sejahtera dan para pengurus serta turut tergugat terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian sewa kendaraan. Sengketa inti meliputi kegagalan pembayaran sewa, hilangnya satu unit kendaraan, dan klaim tanggung jawab pribadi para pengurus. Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil dan immateriil secara tanggung renteng.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I memiliki perjanjian sewa kendaraan yang berlaku sejak 19 Juli 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan 5 unit kendaraan kepada Tergugat I beserta layanan servis dan asuransi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I gagal membayar sewa untuk periode November 2021 hingga Juni 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Satu unit Toyota New Avanza dengan nomor polisi B 2687 UOV hilang dari penguasaan Tergugat I.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kehilangan kendaraan disebabkan oleh tindakan Tergugat II yang merupakan mantan karyawan Tergugat I.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak dapat mengembalikan unit kendaraan yang hilang tersebut.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Asuransi tidak mencakup kerugian akibat kehilangan atau penggelapan kendaraan.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I memiliki tunggakan sewa dan denda sebesar Rp84.078.926,-.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I gagal memenuhi janji cicilan pembayaran yang diajukan oleh Tergugat III dan Turut Tergugat.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat IV sebagai komisaris melakukan kelalaian pengawasan atas tindakan Tergugat II.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Adi Sarana Armada, Tbk menggugat PT Supratama Agro Sejahtera dan para pengurus serta turut tergugat karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hubungan sewa kendaraan. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh kegagalan Tergugat I membayar sewa periode tertentu dan hilangnya satu unit kendaraan yang disebabkan oleh tindakan mantan karyawannya. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan menetapkan bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas tunggakan sewa, denda, dan nilai uang kendaraan yang hilang karena asuransi tidak menanggung risiko penggelapan. Kelalaian pengawasan oleh Tergugat IV juga ditetapkan sebagai dasar tanggung jawab pribadi. Putusan mengabulkan gugatan sebagian dengan menjatuhkan hukuman tanggung renteng kepada seluruh tergugat untuk membayar kerugian materiil, namun menolak tuntutan kerugian immateriil." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Adi Sarana Armada, Tbk menggugat PT Supratama Agro Sejahtera dan para pengurus serta turut tergugat karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hubungan sewa kendaraan. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh kegagalan Tergugat I membayar sewa periode tertentu dan hilangnya satu unit kendaraan yang disebabkan oleh tindakan mantan karyawannya. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan menetapkan bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas tunggakan sewa, denda, dan nilai uang kendaraan yang hilang karena asuransi tidak menanggung risiko penggelapan. Kelalaian pengawasan oleh Tergugat IV juga ditetapkan sebagai dasar tanggung jawab pribadi. Putusan mengabulkan gugatan sebagian dengan menjatuhkan hukuman tanggung renteng kepada seluruh tergugat untuk membayar kerugian materiil, namun menolak tuntutan kerugian immateriil.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I memiliki perjanjian sewa kendaraan yang berlaku sejak 19 Juli 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan 5 unit kendaraan kepada Tergugat I beserta layanan servis dan asuransi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I gagal membayar sewa untuk periode November 2021 hingga Juni 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Satu unit Toyota New Avanza dengan nomor polisi B 2687 UOV hilang dari penguasaan Tergugat I.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kehilangan kendaraan disebabkan oleh tindakan Tergugat II yang merupakan mantan karyawan Tergugat I.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak dapat mengembalikan unit kendaraan yang hilang tersebut.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Asuransi tidak mencakup kerugian akibat kehilangan atau penggelapan kendaraan.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I memiliki tunggakan sewa dan denda sebesar Rp84.078.926,-.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I gagal memenuhi janji cicilan pembayaran yang diajukan oleh Tergugat III dan Turut Tergugat.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat IV sebagai komisaris melakukan kelalaian pengawasan atas tindakan Tergugat II.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sewa mobil ke perusahaan tapi mereka telat bayar dan satu mobil hilang dicuri mantan karyawannya, apakah saya bisa menuntut mereka ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 39073, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata", + "Pasal 1559 KUHPerdata", + "Pasal 1560 KUHPerdata", + "Pasal 1564 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + }, + { + "pasal": "Pasal 1559 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1559: Penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, atas ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya, kerugian dan bunga sedangkan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak wajib menaati persetujuan ulang sewa itu. Jika yang disewa itu berupa sebuah rumah yang didiami sendiri oleh penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam persetujuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1560 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1560: Penyewa harus menepati dua kewajiban utama: 1. memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan; 2. membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1564 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1564: Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian ('berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya'). Dalam sengketa sewa-menyewa, dasar kewajiban Tergugat I untuk membayar sewa dan mengembalikan mobil bersumber dari Perjanjian Sewa Kendaraan yang sah. Putusan hakim merujuk pada putusnya perjanjian dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut sebagai dasar tuntutan pembayaran tunggakan sewa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari perjanjian yang meluas pada hal-hal yang tidak tertulis namun dituntut berdasarkan keadilan/kebiasaan. Meskipun berkaitan dengan perjanjian, dalam putusan ini, kewajiban utama (bayar sewa, kembalikan mobil) sudah diatur secara tegas dalam klausul perjanjian (Pasal 8 dan 11 Perjanjian Sewa) dan diatur secara spesifik oleh pasal-pasal lain (1365, 1367, 1564). Pasal 1339 tidak menjadi dasar utama analisis hukum atau dalil yang diperdebatkan dalam pertimbangan putusan mengenai pertanggungjawaban kehilangan mobil atau wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pertanyaan awam menanyakan apakah bisa menuntut ganti rugi atas mobil yang hilang/dicuri. Putusan secara eksplisit menguji apakah perbuatan para Tergugat memenuhi unsur PMH sesuai Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas) dan menyatakan bahwa tindakan tidak mengembalikan mobil serta gagal bayar termasuk PMH yang melanggar hak kebendaan Penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kesembronoan. Dalam konteks pertanyaan tentang mobil yang hilang karena kelalaian pengawasan terhadap karyawan, Pasal 1366 relevan sebagai bagian dari teori PMH yang dianalisis hakim untuk menentukan apakah ada unsur kelalaian (culpa) dari para Tergugat (terutama Tergugat III dan IV sebagai pengurus/pemegang saham) yang menyebabkan kerugian Penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur pertanggungjawaban majikan atas perbuatan bawahan. Fakta kunci dalam pertanyaan adalah mobil hilang dicuri oleh 'mantan karyawan'. Putusan secara spesifik mengaitkan hilangnya mobil dengan perbuatan Tergugat II (karyawan Tergugat I) dan menerapkan Pasal 1367 jo. Pasal 1564 untuk membebankan tanggung jawab kepada Tergugat I (majikan/penyewa) atas kerugian yang disebabkan oleh karyawannya. Ini adalah inti substantif dari jawaban hukum atas pertanyaan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1559 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur larangan penyewa menyalahgunakan barang sewa atau menyewakannya kembali kepada orang lain tanpa izin. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menunjukkan bahwa Tergugat I menyewakan mobil tersebut kepada pihak ketiga (sub-sewa) atau menyalahgunakan fungsi mobil secara aktif, melainkan mobil hilang/digelapkan oleh karyawannya sendiri. Oleh karena itu, unsur pasal ini tidak muncul sebagai fakta atau isu hukum yang diperiksa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1560 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban utama penyewa untuk membayar harga sewa dan menggunakan barang sesuai tujuan. Pertanyaan awam mencakup aspek 'telat bayar'. Putusan mengakui adanya tunggakan pembayaran sewa sebagai bagian dari wanprestasi/kewajiban yang tidak dipenuhi Tergugat I. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi tuntutan pembayaran tunggakan sewa tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1564 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab penyewa atas kerusakan atau kehilangan barang sewa selama masa sewa, kecuali membuktikan tidak ada kesalahannya. Ini adalah pasal kunci untuk menjawab pertanyaan tentang ganti rugi mobil yang hilang. Putusan secara eksplisit mengutip Pasal 1564 jo. Pasal 1367 untuk menetapkan bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas hilangnya mobil karena berada dalam penguasaannya, dan Tergugat I gagal membuktikan bahwa kehilangan tersebut terjadi di luar kesalahannya (karena disebabkan oleh karyawannya sendiri)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti, siapa yang harus membuktikan) tidak dianggap relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan hukum mengenai hak/kewajiban ganti rugi. Meskipun hakim menyebutnya, ini adalah prosedur, bukan dasar materiil tuntutan ganti rugi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata", + "Pasal 1560 KUHPerdata", + "Pasal 1564 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 58297, + "completion_tokens": 4181 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_309_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_309_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3444b9cb3063d28a56f19fdf12c3dde8ffd1e0a5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_309_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,117 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_309_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.03, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 52.537, + "query": 3.12, + "relevance": 42.946, + "total": 98.634 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 18834, + "marked_chars": 18890 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 18890, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Mardongan Siregar kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendapatkan penetapan hukum. Inti sengketa adalah kebutuhan pemohon sebagai ahli waris dan ayah kandung untuk mengurus penutupan rekening tabungan almarhumah istrinya serta mewakili kepentingan anak mereka yang masih di bawah umur. Pemohon meminta izin untuk melakukan tindakan hukum terkait penutupan rekening tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah suami dari Helmie Monalisa yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Helmie Monalisa memiliki seorang anak laki-laki bernama Alvaro Gavriel Siregar yang lahir pada 23 Desember 2017 dan masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Helmie Monalisa memiliki rekening tabungan di Bank BCA Cabang Kramat Jaya dengan nomor rekening 4140671245.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Mardongan Siregar, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendapatkan penetapan yang mengizinkannya bertindak sebagai ahli waris dan wakil hukum bagi anaknya yang masih di bawah umur. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh meninggalnya istri pemohon, Helmie Monalisa, yang meninggalkan rekening tabungan di Bank BCA. Pemohon mendalilkan bahwa ia perlu mengurus administrasi penutupan rekening tersebut dan mewakili kepentingan anak mereka. Pengadilan memeriksa bukti-bukti surat dan kesaksian yang diajukan, serta menetapkan kewenangannya berdasarkan domisili pemohon. Hakim kemudian mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan pemohon sebagai wakil hukum bagi anaknya untuk melakukan tindakan hukum dalam kepengurusan penutupan rekening tabungan almarhumah istri pemohon, serta membebankan biaya perkara kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Mardongan Siregar, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendapatkan penetapan yang mengizinkannya bertindak sebagai ahli waris dan wakil hukum bagi anaknya yang masih di bawah umur. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh meninggalnya istri pemohon, Helmie Monalisa, yang meninggalkan rekening tabungan di Bank BCA. Pemohon mendalilkan bahwa ia perlu mengurus administrasi penutupan rekening tersebut dan mewakili kepentingan anak mereka. Pengadilan memeriksa bukti-bukti surat dan kesaksian yang diajukan, serta menetapkan kewenangannya berdasarkan domisili pemohon. Hakim kemudian mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan pemohon sebagai wakil hukum bagi anaknya untuk melakukan tindakan hukum dalam kepengurusan penutupan rekening tabungan almarhumah istri pemohon, serta membebankan biaya perkara kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah suami dari Helmie Monalisa yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Helmie Monalisa memiliki seorang anak laki-laki bernama Alvaro Gavriel Siregar yang lahir pada 23 Desember 2017 dan masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Helmie Monalisa memiliki rekening tabungan di Bank BCA Cabang Kramat Jaya dengan nomor rekening 4140671245.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Istri saya meninggal dan punya rekening bank, bagaimana cara saya tutup rekening itu untuk anak kecil kami?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6443, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai status 'belum dewasa' (minor). Dalam pertanyaan, anak disebut sebagai 'anak kecil' yang masih di bawah umur. Pemahaman status ini adalah prasyarat substantif untuk menentukan apakah anak tersebut memerlukan wakil hukum (perwalian) atau tidak, sehingga menjadi dasar hukum bagi permohonan pengangkatan wakil untuk mengurus rekening bank." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur akibat hukum ketika salah satu orang tua meninggal dunia, yaitu perwalian anak belum dewasa otomatis dipangku oleh orang tua yang masih hidup. Ini adalah dasar hukum substantif yang menjawab pertanyaan bagaimana cara ayah (yang masih hidup) mendapatkan kewenangan hukum untuk mewakili anak dalam tindakan hukum (menutup rekening) setelah istri meninggal." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 9621, + "completion_tokens": 760 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_315_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_315_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cd13ac198ec975378c980fc55cdc6833100250bc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_315_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_315_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 60.327, + "query": 10.081, + "relevance": 54.669, + "total": 125.099 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 20168, + "marked_chars": 20224 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 20224, + "frame": "Permohonan diajukan oleh Walter Naibaho terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan pengampuan dan perwalian atas adiknya, Jhonler Naibaho. Inti sengketa adalah kebutuhan akan wali pengampu bagi Jhonler Naibaho yang memiliki berkebutuhan khusus setelah meninggalnya orang tua kandung mereka. Pemohon meminta penetapan resmi agar ia dapat bertindak sebagai wali pengampu yang mewakili kepentingan hukum Jhonler Naibaho.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Walter Naibaho adalah kakak kandung dari Jhonler Naibaho.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jhonler Naibaho memiliki berkebutuhan khusus.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jhonler Naibaho tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua kandung Pemohon dan Jhonler Naibaho telah meninggal dunia.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Utara yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jhonler Naibaho lahir pada tanggal 12 Maret 1980.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Walter Naibaho, mengajukan permohonan pengampuan dan perwalian terhadap adiknya, Jhonler Naibaho, yang memiliki berkebutuhan khusus dan tidak cakap melakukan tindakan hukum. Pemohon beralasan bahwa setelah meninggalnya orang tua kandung mereka, ia sebagai kakak kandung dan anak sulung berhak serta perlu menjadi wali pengampu untuk mengurus kebutuhan dan kepentingan hukum Jhonler Naibaho. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima dan mengabulkan permohonan tersebut setelah membuktikan hubungan kekerabatan, kondisi berkebutuhan khusus Jhonler Naibaho, serta kewenangan pengadilan, sehingga menetapkan Walter Naibaho sebagai wali pengampu Jhonler Naibaho." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Walter Naibaho, mengajukan permohonan pengampuan dan perwalian terhadap adiknya, Jhonler Naibaho, yang memiliki berkebutuhan khusus dan tidak cakap melakukan tindakan hukum. Pemohon beralasan bahwa setelah meninggalnya orang tua kandung mereka, ia sebagai kakak kandung dan anak sulung berhak serta perlu menjadi wali pengampu untuk mengurus kebutuhan dan kepentingan hukum Jhonler Naibaho. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima dan mengabulkan permohonan tersebut setelah membuktikan hubungan kekerabatan, kondisi berkebutuhan khusus Jhonler Naibaho, serta kewenangan pengadilan, sehingga menetapkan Walter Naibaho sebagai wali pengampu Jhonler Naibaho.", + "facts": [ + { + "fact": "Walter Naibaho adalah kakak kandung dari Jhonler Naibaho.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jhonler Naibaho memiliki berkebutuhan khusus.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jhonler Naibaho tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua kandung Pemohon dan Jhonler Naibaho telah meninggal dunia.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Utara yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jhonler Naibaho lahir pada tanggal 12 Maret 1980.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kakak saya yang berkebutuhan khusus tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apakah saya yang berhak menjadi walinya setelah orang tua kami meninggal?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7453, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan (keadaan dungu, gila, atau mata gelap). Dalam pertanyaan, subjek memiliki 'berkebutuhan khusus' dan 'tidak bisa mengurus dirinya sendiri', yang merupakan fakta inti untuk menguji apakah syarat pengampuan pada pasal ini terpenuhi. Putusan juga secara eksplisit menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum penetapan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur prosedur atau yurisdiksi pengadilan tempat mengajukan permohonan pengampuan (tempat berdomisili orang yang dimintakan pengampuan). Pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai hak atau kewenangan kakak untuk menjadi wali/pengampu, melainkan hanya teknis administratif di mana gugatan harus diajukan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 9674, + "completion_tokens": 829 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_318_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_318_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8523166c7e65030ed128ada0ac06d19bba6170d7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_318_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_318_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 85.401, + "query": 18.288, + "relevance": 52.296, + "total": 156.009 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29931, + "marked_chars": 30012 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30012, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan status perwalian atas anak yang belum dewasa dan mendapatkan izin mewakili anak tersebut dalam pengalihan aset. Inti sengketa adalah kebutuhan hukum bagi Pemohon untuk bertindak sebagai wali bagi anak keempatnya yang masih di bawah umur akibat meninggalnya suami Pemohon. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin menandatangani pengalihan tiga unit rumah atas nama anak tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Kartoyo Saljo pada tanggal 08 April 1983 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 961/1983.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartoyo Saljo meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 03 Mei 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai empat orang anak, termasuk Richard Saljo yang lahir pada tanggal 15 Juli 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Richard Saljo berusia 12 tahun dan belum dewasa pada saat permohonan diajukan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami memiliki harta bersama berupa tiga unit rumah di Kabupaten Tangerang, Banten.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengalihkan tiga unit rumah tersebut untuk biaya hidup, pendidikan anak, modal usaha, dan tabungan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali Richard Saljo dan izin mewakili anak tersebut dalam pengalihan aset rumah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan volunter kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan status perwalian atas anak keempatnya yang masih berusia di bawah umur. Pemohon menyatakan bahwa ia memerlukan status wali dan izin khusus untuk bertindak mewakili anak tersebut dalam proses pengalihan tiga unit rumah yang merupakan harta bersama dengan almarhum suaminya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil Pemohon mengenai status perkawinan, kematian suami, usia anak, serta kepemilikan aset. Hakim menetapkan bahwa Pemohon adalah wali sah dari anak tersebut demi hukum dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak dalam menandatangani pengalihan atas ketiga unit rumah tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan volunter kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan status perwalian atas anak keempatnya yang masih berusia di bawah umur. Pemohon menyatakan bahwa ia memerlukan status wali dan izin khusus untuk bertindak mewakili anak tersebut dalam proses pengalihan tiga unit rumah yang merupakan harta bersama dengan almarhum suaminya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil Pemohon mengenai status perkawinan, kematian suami, usia anak, serta kepemilikan aset. Hakim menetapkan bahwa Pemohon adalah wali sah dari anak tersebut demi hukum dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak dalam menandatangani pengalihan atas ketiga unit rumah tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Kartoyo Saljo pada tanggal 08 April 1983 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 961/1983.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartoyo Saljo meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 03 Mei 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai empat orang anak, termasuk Richard Saljo yang lahir pada tanggal 15 Juli 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Richard Saljo berusia 12 tahun dan belum dewasa pada saat permohonan diajukan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami memiliki harta bersama berupa tiga unit rumah di Kabupaten Tangerang, Banten.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengalihkan tiga unit rumah tersebut untuk biaya hidup, pendidikan anak, modal usaha, dan tabungan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali Richard Saljo dan izin mewakili anak tersebut dalam pengalihan aset rumah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang butuh izin resmi untuk jual tiga rumah milik almarhum suami demi biaya hidup anak kecil saya yang masih di bawah umur, boleh kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29931, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah umur 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, subjek hukum yang asetnya akan dialihkan adalah anak yang 'masih di bawah umur'. Pemahaman status hukum anak sebagai orang belum dewasa adalah prasyarat substantif untuk menentukan perlunya perwalian dan izin pengadilan sebelum melakukan tindakan hukum atas harta anak. Putusan juga mengutip pasal ini untuk menetapkan status anak Richard Saljo yang belum dewasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme perwalian otomatis (demi hukum) kepada orang tua yang masih hidup ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Dalam pertanyaan, suami telah meninggal dunia, sehingga istri (janda) secara hukum menjadi wali dari anak-anaknya. Pasal ini menjadi dasar hukum utama bagi pemohon untuk memiliki status wali yang sah, yang kemudian menjadi landasan bagi permohonan izin khusus untuk menjual harta anak demi kepentingan anak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19426, + "completion_tokens": 974 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_320_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_320_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b00b36c7666e0a140869dfe8d7aee992a62067bd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_320_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,207 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_320_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 84, + "timings": { + "parse": 0.201, + "classify": 0.0, + "condense": 447.891, + "read": 214.513, + "query": 10.26, + "relevance": 49.219, + "total": 722.084 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 246766, + "marked_chars": 247513 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI\nDALAM PROVISI:\n-\nMenolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut ;\n DALAM EKSEPSI: \n-\nMenolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\nsebesar Rp .4.556.250,00 (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua\nratus lima puluh rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh\nkami, Hotnar Simarmata, S.H.., M.H., sebagai Hakim Ketua , Edi Junaedi, S.H.,\nM.H. dan Erry Iriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nUtara Nomor 320/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 4 Januari 2023 putusan\ntersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan\nHalaman 83 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 83\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nbli" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134954, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara perdata Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr antara Penggugat DR. LIHERNY HO melawan Tergugat I (JONNY HERMAN), Tergugat II (ARDION HERMAN), Tergugat III (JONNY HERMAN s.d. PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA/RSIA FAMILY), Tergugat IV (PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA), Tergugat V (PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA), Tergugat VI (PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL), Tergugat VII (PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA), Turut Tergugat I (HUMBERG LIE), dan Turut Tergugat II (MENTERI HUKUM DAN HAM RI). [HAL 4-8] Penggugat dalil bahwa PT. PMBS (Tergugat VII) adalah perseroan rumah sakit yang sahamnya awalnya hanya dimiliki dokter. Penggugat sebagai pemegang saham 1.325 lembar saham (0,5%) mengetahui bahwa Tergugat I dan II telah mengalihkan total 116.600 lembar saham (44%) kepada Tergugat IV melalui RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 (Akta No. 125) tanpa penawaran kepada Penggugat, melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) sesuai Pasal 57 UUPT dan Anggaran Dasar. Selanjutnya, Tergugat I dan II mendirikan Tergugat IV dan Tergugat V, lalu mengalihkan saham Tergugat IV kepada Tergugat V, dan Tergugat V menjual 99,99% sahamnya kepada Tergugat VI, sehingga Tergugat VI menguasai PT. PMBS secara tidak langsung. Penggugat juga dalil adanya rencana RUPSLB tanggal 9 Juni 2022 untuk akuisisi PT. PMBS oleh Tergugat IV dan peningkatan modal dasar hingga Rp 8 triliun yang dilakukan tanpa melibatkan Penggugat. [HAL 9-12] Penggugat mendalil pengalihan saham Tergugat I dan II ke Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 57 UUPT dan Pasal 7 Anggaran Dasar, sehingga Akta No. 125 tanggal 31 Mei 2020 tidak sah dan batal demi hukum. [HAL 13-16] Penggugat mendalil rencana akuisisi PT. PMBS oleh Tergugat IV dalam RUPSLB 1 tanggal 9 Juni 2022 adalah melawan hukum karena kepemilikan saham Tergugat IV sejak awal tidak sah, serta melanggar Pasal 126 dan 127 UUPT karena tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan tidak mengumumkan rancangan akuisisi kepada karyawan 30 hari sebelum RUPS. [HAL 17-20] Penggugat mendalil rencana peningkatan modal dalam RUPSLB 2 tanggal 9 Juni 2022 adalah melawan hukum karena melanggar Pasal 43 UUPT dan Pasal 4 Anggaran Dasar yang mewajibkan penawaran saham baru secara proporsional kepada pemegang saham lama, sehingga keputusan RUPSLB 2 tidak sah. [HAL 21-23] Penggugat mendalil akuisisi PT. PMBS secara terselubung oleh Tergugat VI melalui Tergugat IV dan V adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan Penggugat, sehingga segala pengalihan saham terkait adalah tidak sah. [HAL 24-30] Penggugat mendalil memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas). Kerugian materiil didalilkan sebesar Rp 2.281.555.000.000,- (hilangnya kesempatan membeli saham, dilusi saham, biaya perkara) dan kerugian immateriil Rp 500.000.000.000,-. Penggugat juga memohon uang paksa (dwangsom) Rp 10 miliar per hari. [HAL 31-37] Penggugat memohon Putusan Provisi untuk membekukan hak suara dan kepemilikan saham Tergugat IV serta Tergugat V, melarang pengalihan saham, dan memerintahkan Turut Tergugat II memblokir pendaftaran saham. Dalam pokok perkara, Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan pengalihan saham dan akta RUPSLB, pengakuan hak didahulukan Penggugat, penghukuman pembayaran ganti rugi Rp 2.781.555.000.000,-, pembatalan pendaftaran akta di Ditjen AHU, dan dwangsom Rp 10 miliar per hari. [HAL 38-46] Tergugat I-VII mengajukan eksepsi: (1) Keliru menarik pihak (Exceptio In Persona) karena gugatan seharusnya hanya ditujukan kepada PT. PMBS (Tergugat VII) sesuai Pasal 61 UUPT; (2) Pihak tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB; (3) Gugatan kabur (Obscuur Libel) karena tidak jelas perbuatan melawan hukum masing-masing tergugat dan petitum yang meminta pembatalan peristiwa yang belum terjadi. Dalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan RUPSLB dilakukan sesuai prosedur, undangan telah disampaikan, Anggaran Dasar tidak membatasi kepemilikan saham hanya untuk dokter, dan Pasal 57 UUPT hanya mengatur \"dapat diatur\" dalam anggaran dasar bukan keharusan yang menyebabkan batal demi hukum jika dilanggar." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 114059, + "summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara perdata Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr antara Penggugat DR. LIHERNY HO melawan Tergugat I (JONNY HERMAN), Tergugat II (ARDION HERMAN), Tergugat III (JONNY HERMAN s.d. PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA/RSIA FAMILY), Tergugat IV (PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA), Tergugat V (PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA), Tergugat VI (PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL), Tergugat VII (PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA), Turut Tergugat I (HUMBERG LIE), dan Turut Tergugat II (MENTERI HUKUM DAN HAM RI). [HAL 4-8] Penggugat dalil bahwa PT. PMBS (Tergugat VII) adalah perseroan rumah sakit yang sahamnya awalnya hanya dimiliki dokter. Penggugat sebagai pemegang saham 1.325 lembar saham (0,5%) mengetahui bahwa Tergugat I dan II telah mengalihkan total 116.600 lembar saham (44%) kepada Tergugat IV melalui RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 (Akta No. 125) tanpa penawaran kepada Penggugat, melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) sesuai Pasal 57 UUPT dan Anggaran Dasar. Selanjutnya, Tergugat I dan II mendirikan Tergugat IV dan Tergugat V, lalu mengalihkan saham Tergugat IV kepada Tergugat V, dan Tergugat V menjual 99,99% sahamnya kepada Tergugat VI, sehingga Tergugat VI menguasai PT. PMBS secara tidak langsung. Penggugat juga dalil adanya rencana RUPSLB tanggal 9 Juni 2022 untuk akuisisi PT. PMBS oleh Tergugat IV dan peningkatan modal dasar hingga Rp 8 triliun yang dilakukan tanpa melibatkan Penggugat. [HAL 9-12] Penggugat mendalil pengalihan saham Tergugat I dan II ke Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 57 UUPT dan Pasal 7 Anggaran Dasar, sehingga Akta No. 125 tanggal 31 Mei 2020 tidak sah dan batal demi hukum. [HAL 13-16] Penggugat mendalil rencana akuisisi PT. PMBS oleh Tergugat IV dalam RUPSLB 1 tanggal 9 Juni 2022 adalah melawan hukum karena kepemilikan saham Tergugat IV sejak awal tidak sah, serta melanggar Pasal 126 dan 127 UUPT karena tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan tidak mengumumkan rancangan akuisisi kepada karyawan 30 hari sebelum RUPS. [HAL 17-20] Penggugat mendalil rencana peningkatan modal dalam RUPSLB 2 tanggal 9 Juni 2022 adalah melawan hukum karena melanggar Pasal 43 UUPT dan Pasal 4 Anggaran Dasar yang mewajibkan penawaran saham baru secara proporsional kepada pemegang saham lama, sehingga keputusan RUPSLB 2 tidak sah. [HAL 21-23] Penggugat mendalil akuisisi PT. PMBS secara terselubung oleh Tergugat VI melalui Tergugat IV dan V adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan Penggugat, sehingga segala pengalihan saham terkait adalah tidak sah. [HAL 24-30] Penggugat mendalil memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas). Kerugian materiil didalilkan sebesar Rp 2.281.555.000.000,- (hilangnya kesempatan membeli saham, dilusi saham, biaya perkara) dan kerugian immateriil Rp 500.000.000.000,-. Penggugat juga memohon uang paksa (dwangsom) Rp 10 miliar per hari. [HAL 31-37] Penggugat memohon Putusan Provisi untuk membekukan hak suara dan kepemilikan saham Tergugat IV serta Tergugat V, melarang pengalihan saham, dan memerintahkan Turut Tergugat II memblokir pendaftaran saham. Dalam pokok perkara, Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan pengalihan saham dan akta RUPSLB, pengakuan hak didahulukan Penggugat, penghukuman pembayaran ganti rugi Rp 2.781.555.000.000,-, pembatalan pendaftaran akta di Ditjen AHU, dan dwangsom Rp 10 miliar per hari. [HAL 38-46] Tergugat I-VII mengajukan eksepsi: (1) Keliru menarik pihak (Exceptio In Persona) karena gugatan seharusnya hanya ditujukan kepada PT. PMBS (Tergugat VII) sesuai Pasal 61 UUPT; (2) Pihak tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB; (3) Gugatan kabur (Obscuur Libel) karena tidak jelas perbuatan melawan hukum masing-masing tergugat dan petitum yang meminta pembatalan peristiwa yang belum terjadi. Dalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan RUPSLB dilakukan sesuai prosedur, undangan telah disampaikan, Anggaran Dasar tidak membatasi kepemilikan saham hanya untuk dokter, dan Pasal 57 UUPT hanya mengatur \"dapat diatur\" dalam anggaran dasar bukan keharusan yang menyebabkan batal demi hukum jika dilanggar. Tergugat juga berdalil bahwa jika Penggugat ingin membeli saham, seharusnya hadir dalam RUPSLB dan mengajukan pembelian, serta bahwa RUPS sebagai organ tertinggi memiliki wewenang tertinggi sehingga keputusan RUPS sah dan bukan perbuatan melawan hukum. Tergugat menolak dalil mengenai rencana akuisisi dan peningkatan modal karena peristiwa tersebut belum terlaksana (prematur). Tergugat VI juga mengajukan eksepsi serupa, menekankan bahwa ia tidak memiliki hubungan hukum dengan RUPSLB 31 Mei 2020 dan gugatan terhadapnya keliru. [HAL 47-60] Tergugat menolak dalil kerugian karena Penggugat dapat meminta PT. PMBS membeli sahamnya jika keberatan (Pasal 126 UUPT), dan menolak dalil Pasal 127 karena RUPSLB rencana tidak terlaksana. Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum karena pengalihan saham melalui mekanisme RUPS yang sah (Pasal 89 UUPT). Tergugat berargumen bahwa penawaran saham tidak bersifat mutlak jika RUPS menyepakati peralihan, dan Penggugat lalai tidak menggunakan hak suaranya dalam RUPS. Tergugat menolak dalil kerugian materiil/immateriil karena Penggugat tidak hadir dan tidak menawarkan diri, serta biaya advokat adalah tanggung jawab Penggugat sendiri. Permohonan uang paksa dan putusan serta merta ditolak karena tidak sesuai yurisprudensi dan SEMA, serta Penggugat justru membantah akta autentik. Permohonan provisi ditolak karena tidak mendesak. [HAL 61-64] Para pihak mengajukan bukti surat. Penggugat mengajukan P-1 s.d. P-10, namun P-1, P-2, P-3, dan P-10 tidak dapat memperlihatkan aslinya. Tergugat I-VII dan VII mengajukan T-1.1 s.d. Bukti Tambahan-1, namun sebagian besar tidak dapat memperlihatkan aslinya. Tergugat VI mengajukan T-1 yang juga tidak dapat memperlihatkan aslinya. Tidak ada saksi yang diajukan. [HAL 65-77] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi karena tidak mendesak dan merupakan bagian dari pokok perkara. Majelis Hakim menolak eksepsi keliru menarik pihak, gugatan kabur, dan kurang pihak dari Tergugat I-VII dan VI. Majelis Hakim berpendapat bahwa menarik pribadi dan direktur sebagai tergugat tidak menyalahi hukum acara, gugatan telah menggambarkan peristiwa dengan jelas (posita dan petitum terkait), dan penentuan pihak adalah hak Penggugat. [HAL 78-83] Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat adalah pemegang saham 1.325 lembar, Tergugat I dan II adalah pemilik saham yang dialihkan, dan RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 telah diselenggarakan dengan agenda pengalihan saham Tergugat I dan II ke Tergugat IV. Berdasarkan bukti T-5, T-6, T-4, dan T-3.1, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020. Dalam rapat tersebut, Ketua Rapat memberitahukan agenda pengalihan saham, dan karena yang hadir telah mengetahui hal tersebut, pemungutan suara dilakukan langsung. RUPSLB memutuskan pengalihan saham dengan suara bulat tanpa ada keberatan dari siapa pun, termasuk Penggugat. Dengan tidak adanya keberatan dan persetujuan suara bulat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat II secara diam-diam dianggap telah menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lain (yang hadir dan menyetujui). Selain itu, Tergugat IV adalah milik Tergugat II sendiri, sehingga pemindahan masih dalam lingkaran pemegang saham. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berhasil membantah. [HAL 84] Putusan: Menolak tuntutan Provisi Penggugat; Menolak eksepsi Tergugat I-VII untuk seluruhnya; Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 4.556.250,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara perdata Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr antara Penggugat DR. LIHERNY HO melawan Tergugat I (JONNY HERMAN), Tergugat II (ARDION HERMAN), Tergugat III (JONNY HERMAN s.d. PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA/RSIA FAMILY), Tergugat IV (PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA), Tergugat V (PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA), Tergugat VI (PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL), Tergugat VII (PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA), Turut Tergugat I (HUMBERG LIE), dan Turut Tergugat II (MENTERI HUKUM DAN HAM RI). [HAL 4-8] Penggugat dalil bahwa PT. PMBS (Tergugat VII) adalah perseroan rumah sakit yang sahamnya awalnya hanya dimiliki dokter. Penggugat sebagai pemegang saham 1.325 lembar saham (0,5%) mengetahui bahwa Tergugat I dan II telah mengalihkan total 116.600 lembar saham (44%) kepada Tergugat IV melalui RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 (Akta No. 125) tanpa penawaran kepada Penggugat, melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) sesuai Pasal 57 UUPT dan Anggaran Dasar. Selanjutnya, Tergugat I dan II mendirikan Tergugat IV dan Tergugat V, lalu mengalihkan saham Tergugat IV kepada Tergugat V, dan Tergugat V menjual 99,99% sahamnya kepada Tergugat VI, sehingga Tergugat VI menguasai PT. PMBS secara tidak langsung. Penggugat juga dalil adanya rencana RUPSLB tanggal 9 Juni 2022 untuk akuisisi PT. PMBS oleh Tergugat IV dan peningkatan modal dasar hingga Rp 8 triliun yang dilakukan tanpa melibatkan Penggugat. [HAL 9-12] Penggugat mendalil pengalihan saham Tergugat I dan II ke Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 57 UUPT dan Pasal 7 Anggaran Dasar, sehingga Akta No. 125 tanggal 31 Mei 2020 tidak sah dan batal demi hukum. [HAL 13-16] Penggugat mendalil rencana akuisisi PT. PMBS oleh Tergugat IV dalam RUPSLB 1 tanggal 9 Juni 2022 adalah melawan hukum karena kepemilikan saham Tergugat IV sejak awal tidak sah, serta melanggar Pasal 126 dan 127 UUPT karena tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan tidak mengumumkan rancangan akuisisi kepada karyawan 30 hari sebelum RUPS. [HAL 17-20] Penggugat mendalil rencana peningkatan modal dalam RUPSLB 2 tanggal 9 Juni 2022 adalah melawan hukum karena melanggar Pasal 43 UUPT dan Pasal 4 Anggaran Dasar yang mewajibkan penawaran saham baru secara proporsional kepada pemegang saham lama, sehingga keputusan RUPSLB 2 tidak sah. [HAL 21-23] Penggugat mendalil akuisisi PT. PMBS secara terselubung oleh Tergugat VI melalui Tergugat IV dan V adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan Penggugat, sehingga segala pengalihan saham terkait adalah tidak sah. [HAL 24-30] Penggugat mendalil memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas). Kerugian materiil didalilkan sebesar Rp 2.281.555.000.000,- (hilangnya kesempatan membeli saham, dilusi saham, biaya perkara) dan kerugian immateriil Rp 500.000.000.000,-. Penggugat juga memohon uang paksa (dwangsom) Rp 10 miliar per hari. [HAL 31-37] Penggugat memohon Putusan Provisi untuk membekukan hak suara dan kepemilikan saham Tergugat IV serta Tergugat V, melarang pengalihan saham, dan memerintahkan Turut Tergugat II memblokir pendaftaran saham. Dalam pokok perkara, Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan pengalihan saham dan akta RUPSLB, pengakuan hak didahulukan Penggugat, penghukuman pembayaran ganti rugi Rp 2.781.555.000.000,-, pembatalan pendaftaran akta di Ditjen AHU, dan dwangsom Rp 10 miliar per hari. [HAL 38-46] Tergugat I-VII mengajukan eksepsi: (1) Keliru menarik pihak (Exceptio In Persona) karena gugatan seharusnya hanya ditujukan kepada PT. PMBS (Tergugat VII) sesuai Pasal 61 UUPT; (2) Pihak tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB; (3) Gugatan kabur (Obscuur Libel) karena tidak jelas perbuatan melawan hukum masing-masing tergugat dan petitum yang meminta pembatalan peristiwa yang belum terjadi. Dalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan RUPSLB dilakukan sesuai prosedur, undangan telah disampaikan, Anggaran Dasar tidak membatasi kepemilikan saham hanya untuk dokter, dan Pasal 57 UUPT hanya mengatur \"dapat diatur\" dalam anggaran dasar bukan keharusan yang menyebabkan batal demi hukum jika dilanggar. Tergugat juga berdalil bahwa jika Penggugat ingin membeli saham, seharusnya hadir dalam RUPSLB dan mengajukan pembelian, serta bahwa RUPS sebagai organ tertinggi memiliki wewenang tertinggi sehingga keputusan RUPS sah dan bukan perbuatan melawan hukum. Tergugat menolak dalil mengenai rencana akuisisi dan peningkatan modal karena peristiwa tersebut belum terlaksana (prematur). Tergugat VI juga mengajukan eksepsi serupa, menekankan bahwa ia tidak memiliki hubungan hukum dengan RUPSLB 31 Mei 2020 dan gugatan terhadapnya keliru. [HAL 47-60] Tergugat menolak dalil kerugian karena Penggugat dapat meminta PT. PMBS membeli sahamnya jika keberatan (Pasal 126 UUPT), dan menolak dalil Pasal 127 karena RUPSLB rencana tidak terlaksana. Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum karena pengalihan saham melalui mekanisme RUPS yang sah (Pasal 89 UUPT). Tergugat berargumen bahwa penawaran saham tidak bersifat mutlak jika RUPS menyepakati peralihan, dan Penggugat lalai tidak menggunakan hak suaranya dalam RUPS. Tergugat menolak dalil kerugian materiil/immateriil karena Penggugat tidak hadir dan tidak menawarkan diri, serta biaya advokat adalah tanggung jawab Penggugat sendiri. Permohonan uang paksa dan putusan serta merta ditolak karena tidak sesuai yurisprudensi dan SEMA, serta Penggugat justru membantah akta autentik. Permohonan provisi ditolak karena tidak mendesak. [HAL 61-64] Para pihak mengajukan bukti surat. Penggugat mengajukan P-1 s.d. P-10, namun P-1, P-2, P-3, dan P-10 tidak dapat memperlihatkan aslinya. Tergugat I-VII dan VII mengajukan T-1.1 s.d. Bukti Tambahan-1, namun sebagian besar tidak dapat memperlihatkan aslinya. Tergugat VI mengajukan T-1 yang juga tidak dapat memperlihatkan aslinya. Tidak ada saksi yang diajukan. [HAL 65-77] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi karena tidak mendesak dan merupakan bagian dari pokok perkara. Majelis Hakim menolak eksepsi keliru menarik pihak, gugatan kabur, dan kurang pihak dari Tergugat I-VII dan VI. Majelis Hakim berpendapat bahwa menarik pribadi dan direktur sebagai tergugat tidak menyalahi hukum acara, gugatan telah menggambarkan peristiwa dengan jelas (posita dan petitum terkait), dan penentuan pihak adalah hak Penggugat. [HAL 78-83] Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat adalah pemegang saham 1.325 lembar, Tergugat I dan II adalah pemilik saham yang dialihkan, dan RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 telah diselenggarakan dengan agenda pengalihan saham Tergugat I dan II ke Tergugat IV. Berdasarkan bukti T-5, T-6, T-4, dan T-3.1, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020. Dalam rapat tersebut, Ketua Rapat memberitahukan agenda pengalihan saham, dan karena yang hadir telah mengetahui hal tersebut, pemungutan suara dilakukan langsung. RUPSLB memutuskan pengalihan saham dengan suara bulat tanpa ada keberatan dari siapa pun, termasuk Penggugat. Dengan tidak adanya keberatan dan persetujuan suara bulat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat II secara diam-diam dianggap telah menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lain (yang hadir dan menyetujui). Selain itu, Tergugat IV adalah milik Tergugat II sendiri, sehingga pemindahan masih dalam lingkaran pemegang saham. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berhasil membantah. [HAL 84] Putusan: Menolak tuntutan Provisi Penggugat; Menolak eksepsi Tergugat I-VII untuk seluruhnya; Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 4.556.250,00." + }, + "read": { + "input_chars": 7892, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara antara Penggugat (pemegang saham minoritas) melawan Tergugat I-VII (pemegang saham pengalih, perusahaan tujuan, dan entitas terkait) serta Turut Tergugat terkait sengketa pengalihan saham PT. PMBS. Inti sengketa adalah klaim Penggugat bahwa pengalihan saham oleh Tergugat I dan II ke Tergugat IV serta rencana akuisisi dan peningkatan modal berikutnya melanggar hak didahulukan dan merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pembatalan pengalihan saham, pernyataan perbuatan melawan hukum, ganti rugi, dan pembekuan hak suara saham Tergugat IV dan V.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemegang saham sebanyak 1.325 lembar saham di PT. PMBS.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II adalah pemilik saham yang mengalihkan sahamnya kepada Tergugat IV.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rapat Umum Pemegang Sahba Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 31 Mei 2020 telah diselenggarakan dengan agenda pengalihan saham Tergugat I dan II ke Tergugat IV.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketua Rapat memberitahukan agenda pengalihan saham kepada peserta rapat yang telah mengetahui hal tersebut sebelum pemungutan suara dilakukan.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "RUPSLB memutuskan pengalihan saham dengan suara bulat tanpa ada keberatan dari siapa pun, termasuk Penggugat.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat IV merupakan milik Tergugat II sendiri, sehingga pemindahan saham terjadi dalam lingkaran pemegang saham.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pengalihan saham Tergugat I dan II ke Tergugat IV melalui Akta No. 125 tanggal 31 Mei 2020 melanggar hak didahulukan dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak sah.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan rencana akuisisi PT. PMBS oleh Tergugat IV dalam RUPSLB tanggal 9 Juni 2022 adalah melawan hukum karena tidak memperhatikan kepentingan minoritas.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan rencana peningkatan modal dalam RUPSLB tanggal 9 Juni 2022 adalah melawan hukum karena melanggar ketentuan penawaran proporsional kepada pemegang saham lama.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan akuisisi terselubung oleh Tergugat VI melalui Tergugat IV dan V adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum.", + "page": 23, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp 2.281.555.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum tersebut.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan pengalihan saham dan pernyataan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I-VII. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sahba Luar Biasa tanggal 31 Mei 2020 yang membahas pengalihan saham Tergugat I dan II ke Tergugat IV. Dalam rapat tersebut, agenda pengalihan telah diketahui oleh peserta, dan keputusan pengalihan disetujui dengan suara bulat tanpa adanya keberatan dari Penggugat. Hakim menyimpulkan bahwa ketiadaan keberatan dan persetujuan suara bulat tersebut dianggap sebagai penawaran saham yang telah diterima, ditambah fakta bahwa Tergugat IV adalah milik Tergugat II sendiri sehingga transaksi masih dalam lingkaran pemegang saham. Penggugat gagal membuktikan dalil pelanggaran hak didahulukan dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan ditolak seluruhnya termasuk permohonan provisi, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak gugatan Penggugat yang menuntut pembatalan pengalihan saham dan pernyataan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I-VII. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sahba Luar Biasa tanggal 31 Mei 2020 yang membahas pengalihan saham Tergugat I dan II ke Tergugat IV. Dalam rapat tersebut, agenda pengalihan telah diketahui oleh peserta, dan keputusan pengalihan disetujui dengan suara bulat tanpa adanya keberatan dari Penggugat. Hakim menyimpulkan bahwa ketiadaan keberatan dan persetujuan suara bulat tersebut dianggap sebagai penawaran saham yang telah diterima, ditambah fakta bahwa Tergugat IV adalah milik Tergugat II sendiri sehingga transaksi masih dalam lingkaran pemegang saham. Penggugat gagal membuktikan dalil pelanggaran hak didahulukan dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan ditolak seluruhnya termasuk permohonan provisi, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemegang saham sebanyak 1.325 lembar saham di PT. PMBS.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II adalah pemilik saham yang mengalihkan sahamnya kepada Tergugat IV.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rapat Umum Pemegang Sahba Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 31 Mei 2020 telah diselenggarakan dengan agenda pengalihan saham Tergugat I dan II ke Tergugat IV.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketua Rapat memberitahukan agenda pengalihan saham kepada peserta rapat yang telah mengetahui hal tersebut sebelum pemungutan suara dilakukan.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "RUPSLB memutuskan pengalihan saham dengan suara bulat tanpa ada keberatan dari siapa pun, termasuk Penggugat.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat IV merupakan milik Tergugat II sendiri, sehingga pemindahan saham terjadi dalam lingkaran pemegang saham.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pengalihan saham Tergugat I dan II ke Tergugat IV melalui Akta No. 125 tanggal 31 Mei 2020 melanggar hak didahulukan dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak sah.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan rencana akuisisi PT. PMBS oleh Tergugat IV dalam RUPSLB tanggal 9 Juni 2022 adalah melawan hukum karena tidak memperhatikan kepentingan minoritas.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan rencana peningkatan modal dalam RUPSLB tanggal 9 Juni 2022 adalah melawan hukum karena melanggar ketentuan penawaran proporsional kepada pemegang saham lama.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan akuisisi terselubung oleh Tergugat VI melalui Tergugat IV dan V adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum.", + "page": 23, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp 2.281.555.000.000,- dan kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum tersebut.", + "page": 30, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya hadir dalam rapat pemegang saham yang membahas pengalihan saham antar pemilik lama, tapi saya tidak keberatan saat itu, apakah saya tetap bisa menuntut pembatalan transaksi tersebut sekarang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 58547, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan inti dari gugatan Penggugat dalam perkara ini. Pertanyaan awam berkaitan dengan apakah tindakan pengalihan saham dapat dituntut sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan hakim, Pasal 1365 secara eksplisit didalilkan dan diuji untuk menentukan apakah ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, meskipun gugatan akhirnya ditolak karena Penggugat tidak keberatan saat RUPS. Pasal ini menjadi kerangka hukum substantif untuk menjawab pertanyaan apakah tuntutan pembatalan/bantuan hukum dapat diajukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan, yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Meskipun hakim mengutip pasal ini dalam konteks penerimaan bukti surat, pasal ini tidak mengatur substansi hak atau kewajiban terkait pembatalan transaksi saham atau perbuatan melawan hukum. Relevansinya hanya sebatas teknis pembuktian, bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai hak menuntut pembatalan transaksi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 91625, + "completion_tokens": 4940 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_321_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_321_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cd11bcd460944cb84bbeda3c766a2f4e3ea98751 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_321_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,248 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_321_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 147, + "timings": { + "parse": 0.238, + "classify": 0.0, + "condense": 1336.743, + "read": 126.285, + "query": 5.732, + "relevance": 62.766, + "total": 1531.764 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 408294, + "marked_chars": 409656 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI\nMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya \n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh\nkami DENY RISWANTO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, MASKUR, SH dan\nHANIFZAR, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut\ndiucapkan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 dalam persidangan terbuka untuk\numum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,\ndibantu oleh ANDRI HERMINANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi\npengadilan pada hari itu juga;\nHakim Anggota, \nHakim Ketua,\n HANIFZAR, SH.MH. \n DENY RISWANTO, SH.MH.\nhalaman 146 dari 147. Halaman Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 146\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134963, + "summary": "Penggugat, KELLY GRACE CORP (DBA DANNY & NICOLE), menggugat TERGUGAT, PT. DOO SAN CIPTA BUSANA JAYA, atas dasar wanprestasi terhadap Kontrak Produksi dan Pengiriman Pakaian tanggal 1 Juli 2021 yang mengatur produksi dan pengiriman pakaian jadi ke New York dengan syarat FOB, di mana Tergugat wajib membuka L/C kain, membayar biaya pengiriman udara jika terlambat, dan menanggung biaya kain [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat terlambat memproduksi dan mengirimkan 66 pesanan pakaian jadi (nomor pesanan 609411 hingga 609821) yang seharusnya diterima antara Januari-Februari 2022 namun baru dikirim antara Februari-Mei 2022, sehingga pengangkutan laut dialihkan ke udara yang biayanya ditanggung Tergugat namun tidak dibayar [HAL 3-15]. Akibat keterlambatan dan ketidaklunasan pembayaran Tergugat kepada supplier kain di China, Penggugat menalangi pembayaran supplier sebesar $1.188.474,67 US [HAL 16-17], menalangi biaya ekspedisi udara (UPS, DHL, Dart Air, EFL Global) sebesar $1.398.773,46 US [HAL 18], serta membayar biaya reparasi pakaian rusak kepada Gold & Silver sebesar $269.750,50 US [HAL 18]. Penggugat juga dalil mengalami kerugian akibat pembatalan pesanan oleh pembeli AS (Belk, Bulington, dll) sebesar $1.024.380,15 US [HAL 19]. Total tagihan Penggugat akibat wanprestasi dihitung sebesar $3.881.378,78 US, yang dikurangi sisa tagihan Tergugat ($2.325.408,49 US) menghasilkan klaim kerugian bersih sebesar $1.555.970,29 US ditambah bunga 5% per bulan dan dwangsom [HAL 20-23]. Tergugat membantah gugatan dengan eksepsi kurang pihak, obscur libel, dan tidak berdasar hukum karena dalil Tergugat bahwa Presiden Direktur tidak menandatangani kontrak 1 Juli 2021 sehingga perjanjian cacat hukum, serta dalil bahwa Penggugat yang mengatur supplier dan ekspedisi sendiri, bahkan sepakat berbagi biaya udara 50% dengan Penggugat pada 9 Februari 2022, sehingga Penggugatlah yang wanprestasi karena belum melunasi sisa pembayaran kepada Tergugat [HAL 27-39]. Penggugat mengajukan bukti surat berupa Kontrak Produksi, Cutting Ticket untuk berbagai nomor pesanan, dan bukti transfer pembayaran kepada supplier kain [HAL 40-51]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134996, + "summary": "Penggugat, KELLY GRACE CORP (DBA DANNY & NICOLE), menggugat TERGUGAT, PT. DOO SAN CIPTA BUSANA JAYA, atas dasar wanprestasi terhadap Kontrak Produksi dan Pengiriman Pakaian tanggal 1 Juli 2021 yang mengatur produksi dan pengiriman pakaian jadi ke New York dengan syarat FOB, di mana Tergugat wajib membuka L/C kain, membayar biaya pengiriman udara jika terlambat, dan menanggung biaya kain [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat terlambat memproduksi dan mengirimkan 66 pesanan pakaian jadi (nomor pesanan 609411 hingga 609821) yang seharusnya diterima antara Januari-Februari 2022 namun baru dikirim antara Februari-Mei 2022, sehingga pengangkutan laut dialihkan ke udara yang biayanya ditanggung Tergugat namun tidak dibayar [HAL 3-15]. Akibat keterlambatan dan ketidaklunasan pembayaran Tergugat kepada supplier kain di China, Penggugat menalangi pembayaran supplier sebesar $1.188.474,67 US [HAL 16-17], menalangi biaya ekspedisi udara (UPS, DHL, Dart Air, EFL Global) sebesar $1.398.773,46 US [HAL 18], serta membayar biaya reparasi pakaian rusak kepada Gold & Silver sebesar $269.750,50 US [HAL 18]. Penggugat juga dalil mengalami kerugian akibat pembatalan pesanan oleh pembeli AS (Belk, Bulington, dll) sebesar $1.024.380,15 US [HAL 19]. Total tagihan Penggugat akibat wanprestasi dihitung sebesar $3.881.378,78 US, yang dikurangi sisa tagihan Tergugat ($2.325.408,49 US) menghasilkan klaim kerugian bersih sebesar $1.555.970,29 US ditambah bunga 5% per bulan dan dwangsom [HAL 20-23]. Tergugat membantah gugatan dengan eksepsi kurang pihak, obscur libel, dan tidak berdasar hukum karena dalil Tergugat bahwa Presiden Direktur tidak menandatangani kontrak 1 Juli 2021 sehingga perjanjian cacat hukum, serta dalil bahwa Penggugat yang mengatur supplier dan ekspedisi sendiri, bahkan sepakat berbagi biaya udara 50% dengan Penggugat pada 9 Februari 2022, sehingga Penggugatlah yang wanprestasi karena belum melunasi sisa pembayaran kepada Tergugat [HAL 27-39]. Penggugat mengajukan bukti surat berupa Kontrak Produksi, Cutting Ticket untuk berbagai nomor pesanan, dan bukti transfer pembayaran kepada supplier kain [HAL 40-51]. Bukti-bukti tersebut mencakup transfer ke berbagai supplier kain seperti Shaoxing Zhuoji Impor ($32.645,85 pada 29/12/21), Shaoking Haosui Textile Co ($28.630,37 pada 30/12/21), Stantex Group Limited ($152.849,79 pada 30/12/21), Zhejiang Zhongda Textile Co ($71.528,73 pada 30/12/21), Shaoxing Zhuoji Import & ($18.607,69 pada 30/12/21), Z & Y International Textiles ($98.220,14 pada 30/12/21), Canaan In’l. Inc ($5.239,65 pada 30/12/21 dan $5.165,22 pada 19/1/22), Shaoxing Keqiao Harvest ($22.115,70 pada 19/1/22), Zhejiang Zhongda Textile Co ($47.940,05 pada 19/1/22), RJ Textile Co.Ltd ($289.638,64 pada 20/1/22), Z & Y International Textiles ($50.573,06 pada 25/1/22), EKB Textiles ($18.965,10 pada 25/1/22), Shaoxing Yuheng Textile Co. Ltd ($60.964,10 pada 25/1/22), RJ Textile Co.Ltd. Ltd ($4.397,27 pada 25/1/22), Zhejiang Dachagde Printing & ($21.953,25 pada 25/1/22), Stantex Group Limited ($223.612,65 pada 3/1/22 dan $47.943,08 pada 7/3/22), RJ Textile Co.Ltd ($69.245,19 pada 16/3/22), serta Gold & Silver Inc ($36.572,36 pada 8/12/22, $21.851,42 pada 1/12/22, $32.317,58 pada 29/12/22, $39.905,91 pada 1/5/22, $38.430,20 pada 12/1/22, $60.463,26 pada 19/1/22, dan $47.466,04 pada 26/1/22) [HAL 51-56]. Selain itu, Penggugat juga membuktikan pembayaran biaya ekspedisi udara melalui American Express untuk tagihan International Package Service (UPS) kepada DANNY && NICOLE dengan jumlah bervariasi mulai dari $7.109,04 hingga $115.900,10 antara Maret-April 2022 [HAL 57-62], serta tagihan DHL Express USA INC kepada Kelly Grace Corp dengan jumlah $4.518,95, $9.913,67, $47.741,11, $54.802,58, dan $8.311,72 antara Maret-April 2022 [HAL 62-64]. Penggugat juga membuktikan pembayaran kepada VIP INTERNATIONAL, INC untuk layanan pengiriman udara dengan total transfer $186.150,40 pada 26/4/22 dan $336.107,80 pada 25/5/22, serta $194.630,20 pada 9/6/22 dan $74.697,60 pada 24/6/22 untuk berbagai invoice periode April-Mei 2022 [HAL 64-69]. Bukti pembayaran juga mencakup EFL Global LLC ($9.182,00 pada 9/6/22 dan $17.546,10 pada 12/9/22) [HAL 69-70], Overton Customs House Brokers ($120,00 pada 12/21/21) [HAL 70], serta transfer ke PT. Doosan Jaya Sukabumi ($104.769,13 pada 19/10/21, $42.583,47 pada 8/11/21, $128.012,02 pada 9/12/21) dan D and J Trading Co.,ltd ($168.539,40 pada 17/12/21, $79.481,69 pada 21/12/21, $160.981,04 pada 23/12/21, $246.095,29 pada 4/1/22, $104.546,43 pada 14/1/22, $399.938,00 pada 22/3/22, $300.001,06 pada 30/3/22, $208.569,49 pada 12/4/22, $144.649,13 pada 20/4/22, $197.360,45 pada 6/5/22, $121.432,67 pada 13/5/22, $47.559,58 pada 23/5/22, dan $46.998,61 pada 2/6/22) [HAL 71-73]. Sebagai bukti pengiriman, Penggugat melampirkan banyak Faktur Komersil (Commercial Invoice) dari PT DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA untuk akun KELLY GRACE CORP, DBA DANNY & NICOLE, dengan tujuan akhir Harrison, NJ, yang dikirim melalui carrier UPS, DHL, atau kapal laut (SMILEY LADY V, TK057) antara Februari-April 2022, serta faktur untuk pengiriman ke Vancouver dan Australia [HAL 73-99]. Tergugat juga mengirimkan surat somasi kepada Penggugat pada 1 Agustus dan 11 Agustus 2022 melalui Law Firm FHI & Co, yang ditanggapi oleh Kuasa Hukum Penggugat pada 30 Agustus 2022, serta Penggugat mengirimkan somasi balik pada 22 September 2022 [HAL 56-57]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134893, + "summary": "Penggugat, KELLY GRACE CORP (DBA DANNY & NICOLE), menggugat TERGUGAT, PT. DOO SAN CIPTA BUSANA JAYA, atas dasar wanprestasi terhadap Kontrak Produksi dan Pengiriman Pakaian tanggal 1 Juli 2021 yang mengatur produksi dan pengiriman pakaian jadi ke New York dengan syarat FOB, di mana Tergugat wajib membuka L/C kain, membayar biaya pengiriman udara jika terlambat, dan menanggung biaya kain [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat terlambat memproduksi dan mengirimkan 66 pesanan pakaian jadi (nomor pesanan 609411 hingga 609821) yang seharusnya diterima antara Januari-Februari 2022 namun baru dikirim antara Februari-Mei 2022, sehingga pengangkutan laut dialihkan ke udara yang biayanya ditanggung Tergugat namun tidak dibayar [HAL 3-15]. Akibat keterlambatan dan ketidaklunasan pembayaran Tergugat kepada supplier kain di China, Penggugat menalangi pembayaran supplier sebesar $1.188.474,67 US [HAL 16-17], menalangi biaya ekspedisi udara (UPS, DHL, Dart Air, EFL Global) sebesar $1.398.773,46 US [HAL 18], serta membayar biaya reparasi pakaian rusak kepada Gold & Silver sebesar $269.750,50 US [HAL 18]. Penggugat juga dalil mengalami kerugian akibat pembatalan pesanan oleh pembeli AS (Belk, Bulington, dll) sebesar $1.024.380,15 US [HAL 19]. Total tagihan Penggugat akibat wanprestasi dihitung sebesar $3.881.378,78 US, yang dikurangi sisa tagihan Tergugat ($2.325.408,49 US) menghasilkan klaim kerugian bersih sebesar $1.555.970,29 US ditambah bunga 5% per bulan dan dwangsom [HAL 20-23]. Tergugat membantah gugatan dengan eksepsi kurang pihak, obscur libel, dan tidak berdasar hukum karena dalil Tergugat bahwa Presiden Direktur tidak menandatangani kontrak 1 Juli 2021 sehingga perjanjian cacat hukum, serta dalil bahwa Penggugat yang mengatur supplier dan ekspedisi sendiri, bahkan sepakat berbagi biaya udara 50% dengan Penggugat pada 9 Februari 2022, sehingga Penggugatlah yang wanprestasi karena belum melunasi sisa pembayaran kepada Tergugat [HAL 27-39]. Penggugat mengajukan bukti surat berupa Kontrak Produksi, Cutting Ticket untuk berbagai nomor pesanan, dan bukti transfer pembayaran kepada supplier kain [HAL 40-51]. Bukti-bukti tersebut mencakup transfer ke berbagai supplier kain seperti Shaoxing Zhuoji Impor ($32.645,85 pada 29/12/21), Shaoking Haosui Textile Co ($28.630,37 pada 30/12/21), Stantex Group Limited ($152.849,79 pada 30/12/21), Zhejiang Zhongda Textile Co ($71.528,73 pada 30/12/21), Shaoxing Zhuoji Import & ($18.607,69 pada 30/12/21), Z & Y International Textiles ($98.220,14 pada 30/12/21), Canaan In’l. Inc ($5.239,65 pada 30/12/21 dan $5.165,22 pada 19/1/22), Shaoxing Keqiao Harvest ($22.115,70 pada 19/1/22), Zhejiang Zhongda Textile Co ($47.940,05 pada 19/1/22), RJ Textile Co.Ltd ($289.638,64 pada 20/1/22), Z & Y International Textiles ($50.573,06 pada 25/1/22), EKB Textiles ($18.965,10 pada 25/1/22), Shaoxing Yuheng Textile Co. Ltd ($60.964,10 pada 25/1/22), RJ Textile Co.Ltd. Ltd ($4.397,27 pada 25/1/22), Zhejiang Dachagde Printing & ($21.953,25 pada 25/1/22), Stantex Group Limited ($223.612,65 pada 3/1/22 dan $47.943,08 pada 7/3/22), RJ Textile Co.Ltd ($69.245,19 pada 16/3/22), serta Gold & Silver Inc ($36.572,36 pada 8/12/22, $21.851,42 pada 1/12/22, $32.317,58 pada 29/12/22, $39.905,91 pada 1/5/22, $38.430,20 pada 12/1/22, $60.463,26 pada 19/1/22, dan $47.466,04 pada 26/1/22) [HAL 51-56]. Selain itu, Penggugat juga membuktikan pembayaran biaya ekspedisi udara melalui American Express untuk tagihan International Package Service (UPS) kepada DANNY && NICOLE dengan jumlah bervariasi mulai dari $7.109,04 hingga $115.900,10 antara Maret-April 2022 [HAL 57-62], serta tagihan DHL Express USA INC kepada Kelly Grace Corp dengan jumlah $4.518,95, $9.913,67, $47.741,11, $54.802,58, dan $8.311,72 antara Maret-April 2022 [HAL 62-64]. Penggugat juga membuktikan pembayaran kepada VIP INTERNATIONAL, INC untuk layanan pengiriman udara dengan total transfer $186.150,40 pada 26/4/22 dan $336.107,80 pada 25/5/22, serta $194.630,20 pada 9/6/22 dan $74.697,60 pada 24/6/22 untuk berbagai invoice periode April-Mei 2022 [HAL 64-69]. Bukti pembayaran juga mencakup EFL Global LLC ($9.182,00 pada 9/6/22 dan $17.546,10 pada 12/9/22) [HAL 69-70], Overton Customs House Brokers ($120,00 pada 12/21/21) [HAL 70], serta transfer ke PT. Doosan Jaya Sukabumi ($104.769,13 pada 19/10/21, $42.583,47 pada 8/11/21, $128.012,02 pada 9/12/21) dan D and J Trading Co.,ltd ($168.539,40 pada 17/12/21, $79.481,69 pada 21/12/21, $160.981,04 pada 23/12/21, $246.095,29 pada 4/1/22, $104.546,43 pada 14/1/22, $399.938,00 pada 22/3/22, $300.001,06 pada 30/3/22, $208.569,49 pada 12/4/22, $144.649,13 pada 20/4/22, $197.360,45 pada 6/5/22, $121.432,67 pada 13/5/22, $47.559,58 pada 23/5/22, dan $46.998,61 pada 2/6/22) [HAL 71-73]. Sebagai bukti pengiriman, Penggugat melampirkan banyak Faktur Komersil (Commercial Invoice) dari PT DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA untuk akun KELLY GRACE CORP, DBA DANNY & NICOLE, dengan tujuan akhir Harrison, NJ, yang dikirim melalui carrier UPS, DHL, atau kapal laut (SMILEY LADY V, TK057) antara Februari-April 2022, serta faktur untuk pengiriman ke Vancouver dan Australia [HAL 73-99]. Tergugat juga mengirimkan surat somasi kepada Penggugat pada 1 Agustus dan 11 Agustus 2022 melalui Law Firm FHI & Co, yang ditanggapi oleh Kuasa Hukum Penggugat pada 30 Agustus 2022, serta Penggugat mengirimkan somasi balik pada 22 September 2022 [HAL 56-57]. Bukti-bukti faktur komersil yang diajukan Penggugat (P-234 s/d P-274) secara konsisten menunjukkan PT DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sebagai Shipper Export untuk akun KELLY GRACE CORP, DBA DANNY & NICOLE, dengan pelabuhan muatan Soekarno Hatta/Tanjung Priok dan tujuan akhir Harrison, NJ, dikirim melalui DHL atau UPS pada periode Januari-Maret 2022 [HAL 99-116]. Pengadilan memeriksa keabsahan bukti surat Penggugat (P-1 s/d P-88, P-93 s/d P-274) yang telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, meskipun huruf 'a' (foto copy) tidak diajukan aslinya sedangkan huruf 'b' (terjemahan) diajukan aslinya, serta P-89 dan P-90 tidak diajukan aslinya, sementara P-91 dan P-92 diajukan aslinya [HAL 116]. Tergugat mengajukan bukti surat berupa akta pendirian dan perubahan perusahaan (T.01.a s/d T.01.h), email korespondensi dari DaliaLolai@dannyandnicole.com dan kathy@dannyandnicole.com (T.02.a s/d T.18.b), addendum sewa tanah (T.03), dokumen tenaga kerja asing Chang Kwon Kang (T.04.a s/d T.04.d), surat keputusan menteri (T.05), serta dokumen sub-kontrak produksi dengan berbagai pihak (T.06.a s/d T.06.j) dan bukti final inspect quality dari perwakilan Penggugat (T.07.a s/d T.07.f) [HAL 116-132]. Tergugat juga mengajukan saksi Sundari (Marketing) dan Eko Sumantri (Ekspor/Impor) yang menyatakan bahwa kesepakatan FOB 1 Juli 2021 ditandatangani oleh Chang Kwon Kang via email tanpa kehadiran fisik, tidak ada klausula tenggang waktu dalam perjanjian, Penggugat melalui Hanna Marlina mengatur produksi, kualitas, dan pengiriman, serta sepakat berbagi biaya pengiriman udara 50% dengan Tergugat yang telah dibayar melalui pemotongan penjualan, dan Tergugat hanya bertanggung jawab hingga barang dimuat ekspedisi [HAL 132-136]. Pengadilan mengesampingkan eksepsi kurang pihak karena hak menentukan pihak gugatan ada pada Penggugat, mengesampingkan eksepsi obscur libel karena petitum kerugian pembatalan pesanan sudah jelas jumlahnya, dan mengesampingkan eksepsi tidak berdasar hukum karena masuk ranah pembuktian pokok perkara [HAL 136-139]. Dalam pokok perkara, Pengadilan menegaskan dalil Penggugat bahwa Tergugat wanprestasi karena terlambat memproduksi dan mengirim barang, lalai membayar supplier kain sehingga Penggugat menalangi $1.188.474,67 US, menalangi biaya ekspedisi udara $1.398.773,46 US, biaya reparasi $269.750,50 US, dan kerugian pembatalan pesanan pembeli AS $1.024.380,15 US, dengan total invoice $6.244.506,70 US dikurangi pembayaran Penggugat $3.919.098,21 US menyisakan tagihan Tergugat $2.325.408,49 US [HAL 140-142]. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan perjanjian cacat hukum karena tidak ditandatangani Presiden Direktur, Hanna Marlina sepakat bagi biaya udara 50%, Penggugat yang mengatur produksi dan ekspedisi sendiri, serta Penggugat masih berutang sisa pembayaran $2.310.130,13 US yang telah diperhitungkan untuk pembayaran supplier China, sehingga Tergugat tidak wanprestasi [HAL 142-144]." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 9304, + "summary": "Penggugat, KELLY GRACE CORP (DBA DANNY & NICOLE), menggugat TERGUGAT, PT. DOO SAN CIPTA BUSANA JAYA, atas dasar wanprestasi terhadap Kontrak Produksi dan Pengiriman Pakaian tanggal 1 Juli 2021 yang mengatur produksi dan pengiriman pakaian jadi ke New York dengan syarat FOB, di mana Tergugat wajib membuka L/C kain, membayar biaya pengiriman udara jika terlambat, dan menanggung biaya kain [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat terlambat memproduksi dan mengirimkan 66 pesanan pakaian jadi (nomor pesanan 609411 hingga 609821) yang seharusnya diterima antara Januari-Februari 2022 namun baru dikirim antara Februari-Mei 2022, sehingga pengangkutan laut dialihkan ke udara yang biayanya ditanggung Tergugat namun tidak dibayar [HAL 3-15]. Akibat keterlambatan dan ketidaklunasan pembayaran Tergugat kepada supplier kain di China, Penggugat menalangi pembayaran supplier sebesar $1.188.474,67 US [HAL 16-17], menalangi biaya ekspedisi udara (UPS, DHL, Dart Air, EFL Global) sebesar $1.398.773,46 US [HAL 18], serta membayar biaya reparasi pakaian rusak kepada Gold & Silver sebesar $269.750,50 US [HAL 18]. Penggugat juga dalil mengalami kerugian akibat pembatalan pesanan oleh pembeli AS (Belk, Bulington, dll) sebesar $1.024.380,15 US [HAL 19]. Total tagihan Penggugat akibat wanprestasi dihitung sebesar $3.881.378,78 US, yang dikurangi sisa tagihan Tergugat ($2.325.408,49 US) menghasilkan klaim kerugian bersih sebesar $1.555.970,29 US ditambah bunga 5% per bulan dan dwangsom [HAL 20-23]. Tergugat membantah gugatan dengan eksepsi kurang pihak, obscur libel, dan tidak berdasar hukum karena dalil Tergugat bahwa Presiden Direktur tidak menandatangani kontrak 1 Juli 2021 sehingga perjanjian cacat hukum, serta dalil bahwa Penggugat yang mengatur supplier dan ekspedisi sendiri, bahkan sepakat berbagi biaya udara 50% dengan Penggugat pada 9 Februari 2022, sehingga Penggugatlah yang wanprestasi karena belum melunasi sisa pembayaran kepada Tergugat [HAL 27-39]. Penggugat mengajukan bukti surat berupa Kontrak Produksi, Cutting Ticket untuk berbagai nomor pesanan, dan bukti transfer pembayaran kepada supplier kain [HAL 40-51]. Bukti-bukti tersebut mencakup transfer ke berbagai supplier kain seperti Shaoxing Zhuoji Impor ($32.645,85 pada 29/12/21), Shaoking Haosui Textile Co ($28.630,37 pada 30/12/21), Stantex Group Limited ($152.849,79 pada 30/12/21), Zhejiang Zhongda Textile Co ($71.528,73 pada 30/12/21), Shaoxing Zhuoji Import & ($18.607,69 pada 30/12/21), Z & Y International Textiles ($98.220,14 pada 30/12/21), Canaan In’l. Inc ($5.239,65 pada 30/12/21 dan $5.165,22 pada 19/1/22), Shaoxing Keqiao Harvest ($22.115,70 pada 19/1/22), Zhejiang Zhongda Textile Co ($47.940,05 pada 19/1/22), RJ Textile Co.Ltd ($289.638,64 pada 20/1/22), Z & Y International Textiles ($50.573,06 pada 25/1/22), EKB Textiles ($18.965,10 pada 25/1/22), Shaoxing Yuheng Textile Co. Ltd ($60.964,10 pada 25/1/22), RJ Textile Co.Ltd. Ltd ($4.397,27 pada 25/1/22), Zhejiang Dachagde Printing & ($21.953,25 pada 25/1/22), Stantex Group Limited ($223.612,65 pada 3/1/22 dan $47.943,08 pada 7/3/22), RJ Textile Co.Ltd ($69.245,19 pada 16/3/22), serta Gold & Silver Inc ($36.572,36 pada 8/12/22, $21.851,42 pada 1/12/22, $32.317,58 pada 29/12/22, $39.905,91 pada 1/5/22, $38.430,20 pada 12/1/22, $60.463,26 pada 19/1/22, dan $47.466,04 pada 26/1/22) [HAL 51-56]. Selain itu, Penggugat juga membuktikan pembayaran biaya ekspedisi udara melalui American Express untuk tagihan International Package Service (UPS) kepada DANNY && NICOLE dengan jumlah bervariasi mulai dari $7.109,04 hingga $115.900,10 antara Maret-April 2022 [HAL 57-62], serta tagihan DHL Express USA INC kepada Kelly Grace Corp dengan jumlah $4.518,95, $9.913,67, $47.741,11, $54.802,58, dan $8.311,72 antara Maret-April 2022 [HAL 62-64]. Penggugat juga membuktikan pembayaran kepada VIP INTERNATIONAL, INC untuk layanan pengiriman udara dengan total transfer $186.150,40 pada 26/4/22 dan $336.107,80 pada 25/5/22, serta $194.630,20 pada 9/6/22 dan $74.697,60 pada 24/6/22 untuk berbagai invoice periode April-Mei 2022 [HAL 64-69]. Bukti pembayaran juga mencakup EFL Global LLC ($9.182,00 pada 9/6/22 dan $17.546,10 pada 12/9/22) [HAL 69-70], Overton Customs House Brokers ($120,00 pada 12/21/21) [HAL 70], serta transfer ke PT. Doosan Jaya Sukabumi ($104.769,13 pada 19/10/21, $42.583,47 pada 8/11/21, $128.012,02 pada 9/12/21) dan D and J Trading Co.,ltd ($168.539,40 pada 17/12/21, $79.481,69 pada 21/12/21, $160.981,04 pada 23/12/21, $246.095,29 pada 4/1/22, $104.546,43 pada 14/1/22, $399.938,00 pada 22/3/22, $300.001,06 pada 30/3/22, $208.569,49 pada 12/4/22, $144.649,13 pada 20/4/22, $197.360,45 pada 6/5/22, $121.432,67 pada 13/5/22, $47.559,58 pada 23/5/22, dan $46.998,61 pada 2/6/22) [HAL 71-73]. Sebagai bukti pengiriman, Penggugat melampirkan banyak Faktur Komersil (Commercial Invoice) dari PT DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA untuk akun KELLY GRACE CORP, DBA DANNY & NICOLE, dengan tujuan akhir Harrison, NJ, yang dikirim melalui carrier UPS, DHL, atau kapal laut (SMILEY LADY V, TK057) antara Februari-April 2022, serta faktur untuk pengiriman ke Vancouver dan Australia [HAL 73-99]. Tergugat juga mengirimkan surat somasi kepada Penggugat pada 1 Agustus dan 11 Agustus 2022 melalui Law Firm FHI & Co, yang ditanggapi oleh Kuasa Hukum Penggugat pada 30 Agustus 2022, serta Penggugat mengirimkan somasi balik pada 22 September 2022 [HAL 56-57]. Bukti-bukti faktur komersil yang diajukan Penggugat (P-234 s/d P-274) secara konsisten menunjukkan PT DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sebagai Shipper Export untuk akun KELLY GRACE CORP, DBA DANNY & NICOLE, dengan pelabuhan muatan Soekarno Hatta/Tanjung Priok dan tujuan akhir Harrison, NJ, dikirim melalui DHL atau UPS pada periode Januari-Maret 2022 [HAL 99-116]. Pengadilan memeriksa keabsahan bukti surat Penggugat (P-1 s/d P-88, P-93 s/d P-274) yang telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, meskipun huruf 'a' (foto copy) tidak diajukan aslinya sedangkan huruf 'b' (terjemahan) diajukan aslinya, serta P-89 dan P-90 tidak diajukan aslinya, sementara P-91 dan P-92 diajukan aslinya [HAL 116]. Tergugat mengajukan bukti surat berupa akta pendirian dan perubahan perusahaan (T.01.a s/d T.01.h), email korespondensi dari DaliaLolai@dannyandnicole.com dan kathy@dannyandnicole.com (T.02.a s/d T.18.b), addendum sewa tanah (T.03), dokumen tenaga kerja asing Chang Kwon Kang (T.04.a s/d T.04.d), surat keputusan menteri (T.05), serta dokumen sub-kontrak produksi dengan berbagai pihak (T.06.a s/d T.06.j) dan bukti final inspect quality dari perwakilan Penggugat (T.07.a s/d T.07.f) [HAL 116-132]. Tergugat juga mengajukan saksi Sundari (Marketing) dan Eko Sumantri (Ekspor/Impor) yang menyatakan bahwa kesepakatan FOB 1 Juli 2021 ditandatangani oleh Chang Kwon Kang via email tanpa kehadiran fisik, tidak ada klausula tenggang waktu dalam perjanjian, Penggugat melalui Hanna Marlina mengatur produksi, kualitas, dan pengiriman, serta sepakat berbagi biaya pengiriman udara 50% dengan Tergugat yang telah dibayar melalui pemotongan penjualan, dan Tergugat hanya bertanggung jawab hingga barang dimuat ekspedisi [HAL 132-136]. Pengadilan mengesampingkan eksepsi kurang pihak karena hak menentukan pihak gugatan ada pada Penggugat, mengesampingkan eksepsi obscur libel karena petitum kerugian pembatalan pesanan sudah jelas jumlahnya, dan mengesampingkan eksepsi tidak berdasar hukum karena masuk ranah pembuktian pokok perkara [HAL 136-139]. Dalam pokok perkara, Pengadilan menegaskan dalil Penggugat bahwa Tergugat wanprestasi karena terlambat memproduksi dan mengirim barang, lalai membayar supplier kain sehingga Penggugat menalangi $1.188.474,67 US, menalangi biaya ekspedisi udara $1.398.773,46 US, biaya reparasi $269.750,50 US, dan kerugian pembatalan pesanan pembeli AS $1.024.380,15 US, dengan total invoice $6.244.506,70 US dikurangi pembayaran Penggugat $3.919.098,21 US menyisakan tagihan Tergugat $2.325.408,49 US [HAL 140-142]. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan perjanjian cacat hukum karena tidak ditandatangani Presiden Direktur, Hanna Marlina sepakat bagi biaya udara 50%, Penggugat yang mengatur produksi dan ekspedisi sendiri, serta Penggugat masih berutang sisa pembayaran $2.310.130,13 US yang telah diperhitungkan untuk pembayaran supplier China, sehingga Tergugat tidak wanprestasi [HAL 142-144]. Pengadilan menemukan bahwa Penggugat baru membayar $3.919.703,48 US dari total tagihan $6.229.833,61 US, sehingga sisa kewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat adalah $2.310.130,13 US [HAL 144-145]. Pengadilan kemudian menilai bukti surat Penggugat (P-1 s/d P-88 dan P-93 s/d P-274) dengan ketentuan Pasal 163 HIR; karena huruf 'a' (foto copy) dan bukti P-89 serta P-90 tidak diajukan aslinya, bukti-bukti tersebut dikesampingkan [HAL 145]. Karena huruf 'b' (terjemahan) hanya merupakan terjemahan dari huruf 'a' yang telah dikesampingkan, maka bukti terjemahan tersebut juga dikesampingkan [HAL 145]. Demikian pula, bukti surat P-91 dan P-92 (surat somasi/tanggapan) dikesampingkan karena tidak didukung bukti lain mengingat bukti surat Penggugat lainnya telah dikesampingkan [HAL 145-146]. Akibat seluruh bukti surat Penggugat dinyatakan dikesampingkan, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya [HAL 146]. Pembuktian Tergugat tidak dipertimbangkan lagi [HAL 146]. Dalam amar putusan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, namun menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp527.000,00 [HAL 146-147]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat, KELLY GRACE CORP (DBA DANNY & NICOLE), menggugat TERGUGAT, PT. DOO SAN CIPTA BUSANA JAYA, atas dasar wanprestasi terhadap Kontrak Produksi dan Pengiriman Pakaian tanggal 1 Juli 2021 yang mengatur produksi dan pengiriman pakaian jadi ke New York dengan syarat FOB, di mana Tergugat wajib membuka L/C kain, membayar biaya pengiriman udara jika terlambat, dan menanggung biaya kain [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat terlambat memproduksi dan mengirimkan 66 pesanan pakaian jadi (nomor pesanan 609411 hingga 609821) yang seharusnya diterima antara Januari-Februari 2022 namun baru dikirim antara Februari-Mei 2022, sehingga pengangkutan laut dialihkan ke udara yang biayanya ditanggung Tergugat namun tidak dibayar [HAL 3-15]. Akibat keterlambatan dan ketidaklunasan pembayaran Tergugat kepada supplier kain di China, Penggugat menalangi pembayaran supplier sebesar $1.188.474,67 US [HAL 16-17], menalangi biaya ekspedisi udara (UPS, DHL, Dart Air, EFL Global) sebesar $1.398.773,46 US [HAL 18], serta membayar biaya reparasi pakaian rusak kepada Gold & Silver sebesar $269.750,50 US [HAL 18]. Penggugat juga dalil mengalami kerugian akibat pembatalan pesanan oleh pembeli AS (Belk, Bulington, dll) sebesar $1.024.380,15 US [HAL 19]. Total tagihan Penggugat akibat wanprestasi dihitung sebesar $3.881.378,78 US, yang dikurangi sisa tagihan Tergugat ($2.325.408,49 US) menghasilkan klaim kerugian bersih sebesar $1.555.970,29 US ditambah bunga 5% per bulan dan dwangsom [HAL 20-23]. Tergugat membantah gugatan dengan eksepsi kurang pihak, obscur libel, dan tidak berdasar hukum karena dalil Tergugat bahwa Presiden Direktur tidak menandatangani kontrak 1 Juli 2021 sehingga perjanjian cacat hukum, serta dalil bahwa Penggugat yang mengatur supplier dan ekspedisi sendiri, bahkan sepakat berbagi biaya udara 50% dengan Penggugat pada 9 Februari 2022, sehingga Penggugatlah yang wanprestasi karena belum melunasi sisa pembayaran kepada Tergugat [HAL 27-39]. Penggugat mengajukan bukti surat berupa Kontrak Produksi, Cutting Ticket untuk berbagai nomor pesanan, dan bukti transfer pembayaran kepada supplier kain [HAL 40-51]. Bukti-bukti tersebut mencakup transfer ke berbagai supplier kain seperti Shaoxing Zhuoji Impor ($32.645,85 pada 29/12/21), Shaoking Haosui Textile Co ($28.630,37 pada 30/12/21), Stantex Group Limited ($152.849,79 pada 30/12/21), Zhejiang Zhongda Textile Co ($71.528,73 pada 30/12/21), Shaoxing Zhuoji Import & ($18.607,69 pada 30/12/21), Z & Y International Textiles ($98.220,14 pada 30/12/21), Canaan In’l. Inc ($5.239,65 pada 30/12/21 dan $5.165,22 pada 19/1/22), Shaoxing Keqiao Harvest ($22.115,70 pada 19/1/22), Zhejiang Zhongda Textile Co ($47.940,05 pada 19/1/22), RJ Textile Co.Ltd ($289.638,64 pada 20/1/22), Z & Y International Textiles ($50.573,06 pada 25/1/22), EKB Textiles ($18.965,10 pada 25/1/22), Shaoxing Yuheng Textile Co. Ltd ($60.964,10 pada 25/1/22), RJ Textile Co.Ltd. Ltd ($4.397,27 pada 25/1/22), Zhejiang Dachagde Printing & ($21.953,25 pada 25/1/22), Stantex Group Limited ($223.612,65 pada 3/1/22 dan $47.943,08 pada 7/3/22), RJ Textile Co.Ltd ($69.245,19 pada 16/3/22), serta Gold & Silver Inc ($36.572,36 pada 8/12/22, $21.851,42 pada 1/12/22, $32.317,58 pada 29/12/22, $39.905,91 pada 1/5/22, $38.430,20 pada 12/1/22, $60.463,26 pada 19/1/22, dan $47.466,04 pada 26/1/22) [HAL 51-56]. Selain itu, Penggugat juga membuktikan pembayaran biaya ekspedisi udara melalui American Express untuk tagihan International Package Service (UPS) kepada DANNY && NICOLE dengan jumlah bervariasi mulai dari $7.109,04 hingga $115.900,10 antara Maret-April 2022 [HAL 57-62], serta tagihan DHL Express USA INC kepada Kelly Grace Corp dengan jumlah $4.518,95, $9.913,67, $47.741,11, $54.802,58, dan $8.311,72 antara Maret-April 2022 [HAL 62-64]. Penggugat juga membuktikan pembayaran kepada VIP INTERNATIONAL, INC untuk layanan pengiriman udara dengan total transfer $186.150,40 pada 26/4/22 dan $336.107,80 pada 25/5/22, serta $194.630,20 pada 9/6/22 dan $74.697,60 pada 24/6/22 untuk berbagai invoice periode April-Mei 2022 [HAL 64-69]. Bukti pembayaran juga mencakup EFL Global LLC ($9.182,00 pada 9/6/22 dan $17.546,10 pada 12/9/22) [HAL 69-70], Overton Customs House Brokers ($120,00 pada 12/21/21) [HAL 70], serta transfer ke PT. Doosan Jaya Sukabumi ($104.769,13 pada 19/10/21, $42.583,47 pada 8/11/21, $128.012,02 pada 9/12/21) dan D and J Trading Co.,ltd ($168.539,40 pada 17/12/21, $79.481,69 pada 21/12/21, $160.981,04 pada 23/12/21, $246.095,29 pada 4/1/22, $104.546,43 pada 14/1/22, $399.938,00 pada 22/3/22, $300.001,06 pada 30/3/22, $208.569,49 pada 12/4/22, $144.649,13 pada 20/4/22, $197.360,45 pada 6/5/22, $121.432,67 pada 13/5/22, $47.559,58 pada 23/5/22, dan $46.998,61 pada 2/6/22) [HAL 71-73]. Sebagai bukti pengiriman, Penggugat melampirkan banyak Faktur Komersil (Commercial Invoice) dari PT DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA untuk akun KELLY GRACE CORP, DBA DANNY & NICOLE, dengan tujuan akhir Harrison, NJ, yang dikirim melalui carrier UPS, DHL, atau kapal laut (SMILEY LADY V, TK057) antara Februari-April 2022, serta faktur untuk pengiriman ke Vancouver dan Australia [HAL 73-99]. Tergugat juga mengirimkan surat somasi kepada Penggugat pada 1 Agustus dan 11 Agustus 2022 melalui Law Firm FHI & Co, yang ditanggapi oleh Kuasa Hukum Penggugat pada 30 Agustus 2022, serta Penggugat mengirimkan somasi balik pada 22 September 2022 [HAL 56-57]. Bukti-bukti faktur komersil yang diajukan Penggugat (P-234 s/d P-274) secara konsisten menunjukkan PT DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA sebagai Shipper Export untuk akun KELLY GRACE CORP, DBA DANNY & NICOLE, dengan pelabuhan muatan Soekarno Hatta/Tanjung Priok dan tujuan akhir Harrison, NJ, dikirim melalui DHL atau UPS pada periode Januari-Maret 2022 [HAL 99-116]. Pengadilan memeriksa keabsahan bukti surat Penggugat (P-1 s/d P-88, P-93 s/d P-274) yang telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, meskipun huruf 'a' (foto copy) tidak diajukan aslinya sedangkan huruf 'b' (terjemahan) diajukan aslinya, serta P-89 dan P-90 tidak diajukan aslinya, sementara P-91 dan P-92 diajukan aslinya [HAL 116]. Tergugat mengajukan bukti surat berupa akta pendirian dan perubahan perusahaan (T.01.a s/d T.01.h), email korespondensi dari DaliaLolai@dannyandnicole.com dan kathy@dannyandnicole.com (T.02.a s/d T.18.b), addendum sewa tanah (T.03), dokumen tenaga kerja asing Chang Kwon Kang (T.04.a s/d T.04.d), surat keputusan menteri (T.05), serta dokumen sub-kontrak produksi dengan berbagai pihak (T.06.a s/d T.06.j) dan bukti final inspect quality dari perwakilan Penggugat (T.07.a s/d T.07.f) [HAL 116-132]. Tergugat juga mengajukan saksi Sundari (Marketing) dan Eko Sumantri (Ekspor/Impor) yang menyatakan bahwa kesepakatan FOB 1 Juli 2021 ditandatangani oleh Chang Kwon Kang via email tanpa kehadiran fisik, tidak ada klausula tenggang waktu dalam perjanjian, Penggugat melalui Hanna Marlina mengatur produksi, kualitas, dan pengiriman, serta sepakat berbagi biaya pengiriman udara 50% dengan Tergugat yang telah dibayar melalui pemotongan penjualan, dan Tergugat hanya bertanggung jawab hingga barang dimuat ekspedisi [HAL 132-136]. Pengadilan mengesampingkan eksepsi kurang pihak karena hak menentukan pihak gugatan ada pada Penggugat, mengesampingkan eksepsi obscur libel karena petitum kerugian pembatalan pesanan sudah jelas jumlahnya, dan mengesampingkan eksepsi tidak berdasar hukum karena masuk ranah pembuktian pokok perkara [HAL 136-139]. Dalam pokok perkara, Pengadilan menegaskan dalil Penggugat bahwa Tergugat wanprestasi karena terlambat memproduksi dan mengirim barang, lalai membayar supplier kain sehingga Penggugat menalangi $1.188.474,67 US, menalangi biaya ekspedisi udara $1.398.773,46 US, biaya reparasi $269.750,50 US, dan kerugian pembatalan pesanan pembeli AS $1.024.380,15 US, dengan total invoice $6.244.506,70 US dikurangi pembayaran Penggugat $3.919.098,21 US menyisakan tagihan Tergugat $2.325.408,49 US [HAL 140-142]. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan perjanjian cacat hukum karena tidak ditandatangani Presiden Direktur, Hanna Marlina sepakat bagi biaya udara 50%, Penggugat yang mengatur produksi dan ekspedisi sendiri, serta Penggugat masih berutang sisa pembayaran $2.310.130,13 US yang telah diperhitungkan untuk pembayaran supplier China, sehingga Tergugat tidak wanprestasi [HAL 142-144]. Pengadilan menemukan bahwa Penggugat baru membayar $3.919.703,48 US dari total tagihan $6.229.833,61 US, sehingga sisa kewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat adalah $2.310.130,13 US [HAL 144-145]. Pengadilan kemudian menilai bukti surat Penggugat (P-1 s/d P-88 dan P-93 s/d P-274) dengan ketentuan Pasal 163 HIR; karena huruf 'a' (foto copy) dan bukti P-89 serta P-90 tidak diajukan aslinya, bukti-bukti tersebut dikesampingkan [HAL 145]. Karena huruf 'b' (terjemahan) hanya merupakan terjemahan dari huruf 'a' yang telah dikesampingkan, maka bukti terjemahan tersebut juga dikesampingkan [HAL 145]. Demikian pula, bukti surat P-91 dan P-92 (surat somasi/tanggapan) dikesampingkan karena tidak didukung bukti lain mengingat bukti surat Penggugat lainnya telah dikesampingkan [HAL 145-146]. Akibat seluruh bukti surat Penggugat dinyatakan dikesampingkan, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya [HAL 146]. Pembuktian Tergugat tidak dipertimbangkan lagi [HAL 146]. Dalam amar putusan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, namun menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp527.000,00 [HAL 146-147]." + }, + "read": { + "input_chars": 9555, + "frame": "Penggugat, KELLY GRACE CORP (DBA DANNY & NICOLE), menggugat Tergugat, PT. DOO SAN CIPTA BUSANA JAYA, atas dasar wanprestasi dalam Kontrak Produksi dan Pengiriman Pakaian tanggal 1 Juli 2021. Gugatan ini menuntut pembayaran kerugian bersih akibat keterlambatan pengiriman, biaya ekspedisi udara, pembayaran supplier, reparasi, dan pembatalan pesanan, setelah dikurangi sisa tagihan Tergugat. Pengadilan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki Kontrak Produksi dan Pengiriman Pakaian tanggal 1 Juli 2021 yang mengatur produksi dan pengiriman pakaian jadi ke New York dengan syarat FOB.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat terlambat memproduksi dan mengirimkan 66 pesanan pakaian jadi yang seharusnya diterima antara Januari-Februari 2022 namun baru dikirim antara Februari-Mei 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil menalangi pembayaran supplier kain sebesar $1.188.474,67 US akibat keterlambatan dan ketidaklunasan pembayaran Tergugat.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil menalangi biaya ekspedisi udara sebesar $1.398.773,46 US.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil membayar biaya reparasi pakaian rusak kepada Gold & Silver sebesar $269.750,50 US.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil mengalami kerugian akibat pembatalan pesanan oleh pembeli AS sebesar $1.024.380,15 US.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah gugatan dengan dalil bahwa perjanjian cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh Presiden Direktur.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa Penggugat mengatur supplier dan ekspedisi sendiri serta sepakat berbagi biaya udara 50% dengan Penggugat pada 9 Februari 2022.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa Penggugat masih berutang sisa pembayaran kepada Tergugat sehingga Penggugatlah yang wanprestasi.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan mengesampingkan eksepsi kurang pihak, obscur libel, dan tidak berdasar hukum yang diajukan Tergugat.", + "page": 136, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menemukan bahwa sisa kewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat adalah $2.310.130,13 US.", + "page": 144, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan seluruh bukti surat Penggugat dikesampingkan karena tidak diajukan aslinya atau tidak didukung bukti lain.", + "page": 145, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya akibat dikesampingkannya seluruh bukti surat Penggugat.", + "page": 146, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, KELLY GRACE CORP (DBA DANNY & NICOLE), menggugat Tergugat, PT. DOO SAN CIPTA BUSANA JAYA, atas dasar wanprestasi terkait Kontrak Produksi dan Pengiriman Pakaian tanggal 1 Juli 2021. Penggugat dalil bahwa Tergugat terlambat mengirimkan 66 pesanan pakaian jadi, sehingga Penggugat menalangi biaya supplier kain, biaya ekspedisi udara, biaya reparasi, dan menanggung kerugian pembatalan pesanan oleh pembeli AS. Penggugat menghitung total kerugian dan menguranginya dengan sisa tagihan Tergugat untuk mengajukan klaim kerugian bersih. Tergugat membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kurang pihak, obscur libel, dan tidak berdasar hukum, serta dalil bahwa perjanjian cacat hukum karena tidak ditandatangani Presiden Direktur, Penggugat yang mengatur produksi dan ekspedisi, serta sepakat berbagi biaya udara, dan Penggugat masih berutang. Pengadilan mengesampingkan seluruh eksepsi Tergugat. Namun, dalam pemeriksaan pokok perkara, Pengadilan menemukan sisa kewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat sebesar $2.310.130,13 US. Pengadilan kemudian menyatakan seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat pembuktian surat (tidak adanya asli atau dukungan bukti lain). Akibat dikesampingkannya seluruh bukti surat Penggugat, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sementara pembuktian Tergugat tidak dipertimbangkan lagi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, KELLY GRACE CORP (DBA DANNY & NICOLE), menggugat Tergugat, PT. DOO SAN CIPTA BUSANA JAYA, atas dasar wanprestasi terkait Kontrak Produksi dan Pengiriman Pakaian tanggal 1 Juli 2021. Penggugat dalil bahwa Tergugat terlambat mengirimkan 66 pesanan pakaian jadi, sehingga Penggugat menalangi biaya supplier kain, biaya ekspedisi udara, biaya reparasi, dan menanggung kerugian pembatalan pesanan oleh pembeli AS. Penggugat menghitung total kerugian dan menguranginya dengan sisa tagihan Tergugat untuk mengajukan klaim kerugian bersih. Tergugat membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kurang pihak, obscur libel, dan tidak berdasar hukum, serta dalil bahwa perjanjian cacat hukum karena tidak ditandatangani Presiden Direktur, Penggugat yang mengatur produksi dan ekspedisi, serta sepakat berbagi biaya udara, dan Penggugat masih berutang. Pengadilan mengesampingkan seluruh eksepsi Tergugat. Namun, dalam pemeriksaan pokok perkara, Pengadilan menemukan sisa kewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat sebesar $2.310.130,13 US. Pengadilan kemudian menyatakan seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat pembuktian surat (tidak adanya asli atau dukungan bukti lain). Akibat dikesampingkannya seluruh bukti surat Penggugat, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sementara pembuktian Tergugat tidak dipertimbangkan lagi.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki Kontrak Produksi dan Pengiriman Pakaian tanggal 1 Juli 2021 yang mengatur produksi dan pengiriman pakaian jadi ke New York dengan syarat FOB.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat terlambat memproduksi dan mengirimkan 66 pesanan pakaian jadi yang seharusnya diterima antara Januari-Februari 2022 namun baru dikirim antara Februari-Mei 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil menalangi pembayaran supplier kain sebesar $1.188.474,67 US akibat keterlambatan dan ketidaklunasan pembayaran Tergugat.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil menalangi biaya ekspedisi udara sebesar $1.398.773,46 US.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil membayar biaya reparasi pakaian rusak kepada Gold & Silver sebesar $269.750,50 US.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil mengalami kerugian akibat pembatalan pesanan oleh pembeli AS sebesar $1.024.380,15 US.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah gugatan dengan dalil bahwa perjanjian cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh Presiden Direktur.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa Penggugat mengatur supplier dan ekspedisi sendiri serta sepakat berbagi biaya udara 50% dengan Penggugat pada 9 Februari 2022.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa Penggugat masih berutang sisa pembayaran kepada Tergugat sehingga Penggugatlah yang wanprestasi.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan mengesampingkan eksepsi kurang pihak, obscur libel, dan tidak berdasar hukum yang diajukan Tergugat.", + "page": 136, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menemukan bahwa sisa kewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat adalah $2.310.130,13 US.", + "page": 144, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan seluruh bukti surat Penggugat dikesampingkan karena tidak diajukan aslinya atau tidak didukung bukti lain.", + "page": 145, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya akibat dikesampingkannya seluruh bukti surat Penggugat.", + "page": 146, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lebih untuk supplier dan ongkir karena pesanan baju terlambat, tapi sekarang saya malah harus bayar sisa utang ke pabriknya, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 32448, + "candidates": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1859 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1859 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1859: Namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi persetujuan (perjanjian) sebagai dasar timbulnya perikatan. Dalam pertanyaan, sengketa muncul dari adanya kesepakatan pembelian/produksi antara pembeli dan pabrik. Tanpa adanya persetujuan yang sah (yang diatur oleh pasal ini dan pasal berikutnya), tidak ada dasar hukum untuk menuntut pembayaran sisa utang atau klaim wanprestasi. Putusan juga menguji apakah perjanjian tersebut sah/cacat hukum, sehingga pasal ini menjadi fondasi substantif sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (seperti kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, dan sebab yang tidak terlarang). Dalam pertimbangan hukum, Tergugat mendalilkan bahwa Surat Perjanjian adalah 'Cacat Hukum' karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi (misalnya tidak jelas objeknya atau tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang). Pertanyaan awam mengasumsikan adanya perjanjian yang mengikat; validitas perjanjian inilah yang menjadi inti sengketa untuk menentukan apakah kewajiban membayar sisa utang atau klaim kerugian ada. Oleh karena itu, pasal ini sangat relevan secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan perjanjian karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam teks pertimbangan hukum dan dalil para pihak, tidak ada fakta, dalil, atau isu hukum yang menyebutkan adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan dalam pembentukan perjanjian tersebut. Isu yang diangkat adalah cacat bentuk/ketidakjelasan syarat (Pasal 1320) dan wanprestasi, bukan cacat kehendak akibat penipuan/paksaan. Jadi, unsur pasal ini tidak muncul dalam fakta perkara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1859 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembatalan perdamaian (compromise). Dalam perkara ini, tidak ada perjanjian perdamaian yang pernah disepakati antara para pihak yang kemudian dibatalkan. Sengketa ini adalah gugatan wanprestasi langsung, bukan sengketa atas pelaksanaan atau pembatalan suatu akta perdamaian. Fakta pemicu unsur pasal ini sama sekali tidak muncul." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 162736, + "completion_tokens": 11273 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_322_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_322_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..21b3d18a3f67808826b6222469bd12b61790c8fe --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_322_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,207 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_322_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 85, + "timings": { + "parse": 0.126, + "classify": 0.0, + "condense": 377.947, + "read": 210.295, + "query": 7.2, + "relevance": 51.74, + "total": 647.307 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 247601, + "marked_chars": 248357 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM PROVISI:\n-\nMenolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut ;\n DALAM EKSEPSI: \n-\nMenolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\nsebesar Rp.5.952.500,00- (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima\nratus rupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh\nkami, Hotnar Simarmata, S.H.., M.H., sebagai Hakim Ketua , Edi Junaedi, S.H..,\nM.H. dan Erry Iriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nUtara Nomor 322/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 9 Januari 2023 putusan\nHalaman 83 dari 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 83\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamah" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134950, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 322/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr melibatkan Penggugat EDWARD TONY NGANTUNG melawan Tergugat I (JONNY HERMAN), Tergugat II (ARDION HERMAN), Tergugat III (JONNY HERMAN sebagai Direktur Utama PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA/RSIA FAMILY), Tergugat IV (PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA), Tergugat V (PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA), Tergugat VI (PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL), Tergugat VII (PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA), Turut Tergugat I (HUMBERG LIE, Notaris), dan Turut Tergugat II (MENTERI HUKUM DAN HAM RI). [HAL 4-12] Penggugat dalil bahwa ia adalah pemegang saham PT. PMBS (Tergugat VII) dengan 1.325 lembar saham, sementara Tergugat I dan II masing-masing memegang 111.300 dan 5.300 lembar saham. Penggugat mendalilkan bahwa pengalihan saham Tergugat I dan II kepada Tergugat IV pada 31 Mei 2020 melalui Akta Berita Acara RUPSLB No. 125 dibuat oleh Turut Tergugat I adalah melawan hukum karena melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) yang diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) UUPT dan Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar PT. PMBS, karena Penggugat tidak pernah ditawari atau diberi kesempatan untuk membeli saham tersebut. Penggugat menyatakan pengalihan ini tidak sah dan batal demi hukum. [HAL 13-20] Penggugat juga mendalilkan bahwa rencana pengambilalihan (akuisisi) PT. PMBS oleh Tergugat IV yang akan dibahas dalam RUPSLB tanggal 9 Juni 2022 (RUPSLB 1) adalah melawan hukum karena Tergugat IV sejak awal kepemilikannya tidak sah, serta melanggar Pasal 126 dan 127 Ayat (2) UUPT karena tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan tidak mengumumkan rancangan akuisisi kepada karyawan 30 hari sebelum RUPS. Selain itu, rencana peningkatan modal dasar dan ditempatkan serta disetor dalam RUPSLB 2 tanggal 9 Juni 2022 (RUPSLB 2) juga didalilkan melawan hukum karena melanggar Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UUPT serta Pasal 4 Ayat (3) Anggaran Dasar, karena Penggugat tidak ditawarkan saham baru secara proporsional, yang berpotensi mendilusi kepemilikan sahamnya. [HAL 21-30] Penggugat mendalilkan adanya rangkaian perbuatan melawan hukum terselubung di mana Tergugat VI (PT. Pelita Reliance) mengakuisisi PT. Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat IV) melalui pembelian saham 99,99% milik PT. Tiga Bersaudara Bahagia (Tergugat V), sehingga secara tidak langsung Tergugat VI menguasai PT. PMBS. Penggugat mengklaim perbuatan ini memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum) yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 2.281.555.000.000,- dan immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,-. Penggugat juga memohon uang paksa (dwangsom) Rp. 10 miliar per hari dan Putusan Provisi untuk membekukan hak suara dan pengalihan saham Tergugat IV dan V. [HAL 38-46] Tergugat I-VI dan VII mengajukan eksepsi dan jawaban. Secara eksepsi, Tergugat berargumen Penggugat keliru menarik pihak (Exceptio In Persona) karena menurut Pasal 61 Ayat (1) UUPT gugatan seharusnya hanya ditujukan kepada Perseroan (Tergugat VII), bukan pihak lain. Tergugat juga mengajukan eksepsi pihak tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB. Gugatan juga dikesampingkan sebagai obscuur libel karena tidak jelas perbuatan melawan hukum masing-masing tergugat dan petitum yang meminta pembatalan peristiwa yang belum terjadi. Secara pokok perkara, Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan RUPSLB telah dilakukan dengan mengundang Penggugat, tidak ada ketentuan UUPT yang menyatakan pengalihan saham batal jika tidak ditawarkan terlebih dahulu (menginterpretasikan Pasal 57 UUPT sebagai opsional dalam anggaran dasar), dan Anggaran Dasar PT. PMBS tidak membatasi kepemilikan saham hanya untuk dokter. Tergugat menolak dalil bahwa tindakan mereka melawan hukum atau bertujuan merugikan Penggugat." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 114907, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 322/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr melibatkan Penggugat EDWARD TONY NGANTUNG melawan Tergugat I (JONNY HERMAN), Tergugat II (ARDION HERMAN), Tergugat III (JONNY HERMAN sebagai Direktur Utama PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA/RSIA FAMILY), Tergugat IV (PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA), Tergugat V (PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA), Tergugat VI (PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL), Tergugat VII (PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA), Turut Tergugat I (HUMBERG LIE, Notaris), dan Turut Tergugat II (MENTERI HUKUM DAN HAM RI). [HAL 4-12] Penggugat dalil bahwa ia adalah pemegang saham PT. PMBS (Tergugat VII) dengan 1.325 lembar saham, sementara Tergugat I dan II masing-masing memegang 111.300 dan 5.300 lembar saham. Penggugat mendalilkan bahwa pengalihan saham Tergugat I dan II kepada Tergugat IV pada 31 Mei 2020 melalui Akta Berita Acara RUPSLB No. 125 dibuat oleh Turut Tergugat I adalah melawan hukum karena melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) yang diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) UUPT dan Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar PT. PMBS, karena Penggugat tidak pernah ditawari atau diberi kesempatan untuk membeli saham tersebut. Penggugat menyatakan pengalihan ini tidak sah dan batal demi hukum. [HAL 13-20] Penggugat juga mendalilkan bahwa rencana pengambilalihan (akuisisi) PT. PMBS oleh Tergugat IV yang akan dibahas dalam RUPSLB tanggal 9 Juni 2022 (RUPSLB 1) adalah melawan hukum karena Tergugat IV sejak awal kepemilikannya tidak sah, serta melanggar Pasal 126 dan 127 Ayat (2) UUPT karena tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan tidak mengumumkan rancangan akuisisi kepada karyawan 30 hari sebelum RUPS. Selain itu, rencana peningkatan modal dasar dan ditempatkan serta disetor dalam RUPSLB 2 tanggal 9 Juni 2022 (RUPSLB 2) juga didalilkan melawan hukum karena melanggar Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UUPT serta Pasal 4 Ayat (3) Anggaran Dasar, karena Penggugat tidak ditawarkan saham baru secara proporsional, yang berpotensi mendilusi kepemilikan sahamnya. [HAL 21-30] Penggugat mendalilkan adanya rangkaian perbuatan melawan hukum terselubung di mana Tergugat VI (PT. Pelita Reliance) mengakuisisi PT. Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat IV) melalui pembelian saham 99,99% milik PT. Tiga Bersaudara Bahagia (Tergugat V), sehingga secara tidak langsung Tergugat VI menguasai PT. PMBS. Penggugat mengklaim perbuatan ini memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum) yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 2.281.555.000.000,- dan immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,-. Penggugat juga memohon uang paksa (dwangsom) Rp. 10 miliar per hari dan Putusan Provisi untuk membekukan hak suara dan pengalihan saham Tergugat IV dan V. [HAL 38-46] Tergugat I-VI dan VII mengajukan eksepsi dan jawaban. Secara eksepsi, Tergugat berargumen Penggugat keliru menarik pihak (Exceptio In Persona) karena menurut Pasal 61 Ayat (1) UUPT gugatan seharusnya hanya ditujukan kepada Perseroan (Tergugat VII), bukan pihak lain. Tergugat juga mengajukan eksepsi pihak tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB. Gugatan juga dikesampingkan sebagai obscuur libel karena tidak jelas perbuatan melawan hukum masing-masing tergugat dan petitum yang meminta pembatalan peristiwa yang belum terjadi. Secara pokok perkara, Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan RUPSLB telah dilakukan dengan mengundang Penggugat, tidak ada ketentuan UUPT yang menyatakan pengalihan saham batal jika tidak ditawarkan terlebih dahulu (menginterpretasikan Pasal 57 UUPT sebagai opsional dalam anggaran dasar), dan Anggaran Dasar PT. PMBS tidak membatasi kepemilikan saham hanya untuk dokter. Tergugat menolak dalil bahwa tindakan mereka melawan hukum atau bertujuan merugikan Penggugat. [HAL 47-53] Tergugat menolak dalil Penggugat dengan menegaskan bahwa RUPS adalah organ tertinggi sehingga keputusan RUPS mengenai pengalihan saham adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum, serta Pasal 57 UUPT bersifat opsional (\"dapat diatur\") dalam anggaran dasar. Tergugat juga menolak dalil kerugian karena Penggugat hadir dalam RUPSLB namun tidak mengajukan pembelian saham, sehingga kerugian akibat tidak hadir adalah kesalahan Penggugat sendiri. Tergugat menolak permohonan uang paksa, putusan serta merta (karena gugatan membantah akta autentik dan tidak ada jaminan), serta permohonan provisi karena tidak ada keadaan mendesak. Tergugat VI juga mengajukan eksepsi serupa, menekankan bahwa ia tidak memiliki hubungan hukum dengan RUPSLB PT. PMBS, sehingga gugatan terhadapnya keliru (Exceptio In Persona) dan gugatan kabur (obscuur libel) karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI terhadap RUPSLB tersebut. [HAL 54-64] Dalam proses pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-10, namun tidak dapat memperlihatkan asli bukti P-1, P-2, P-3, dan P-10 di persidangan. Tergugat I-VII mengajukan bukti surat T-1a sampai T-6 dan tambahan, namun tidak dapat memperlihatkan asli bukti T-1a sampai T-6. Tidak ada saksi yang diajukan oleh para pihak. [HAL 65-77] Majelis Hakim menolak permohonan provisi Penggugat karena tuntutan tersebut bukan bersifat mendesak dan merupakan bagian dari pokok perkara. Majelis Hakim juga menolak seluruh eksepsi Tergugat (keliru menarik pihak, obscuur libel, dan kurang pihak) dengan pertimbangan bahwa Penggugat berhak menarik pihak yang dianggap merugikan kepentingannya, gugatan telah menggambarkan peristiwa dengan cukup jelas, dan penentuan pihak dalam gugatan adalah hak Penggugat. [HAL 78-83] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat adalah pemegang saham PT. PMBS, Tergugat I dan II adalah pemegang saham mayoritas yang mendirikan Tergugat IV dan V, dan Tergugat III sebagai Direktur menyelenggarakan RUPSLB pada 31 Mei 2020 untuk mengesahkan pengalihan saham Tergugat I dan II kepada Tergugat IV. Berdasarkan bukti surat (P-1, T-3a, T-4, T-5, T-6), Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020, mengetahui agenda pengalihan saham, dan tidak mengajukan keberatan sehingga RUPSLB memutuskan pengalihan saham tersebut dengan suara bulat. Dengan demikian, secara hukum dianggap Tergugat II telah menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lain yang hadir (termasuk Penggugat) melalui mekanisme RUPS. Penggugat gagal membuktikan dalil perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat berhasil membantah dalil tersebut. [HAL 84-85] Amar Putusan: 1. Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat; 2. Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnya; 3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.952.500,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 322/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr melibatkan Penggugat EDWARD TONY NGANTUNG melawan Tergugat I (JONNY HERMAN), Tergugat II (ARDION HERMAN), Tergugat III (JONNY HERMAN sebagai Direktur Utama PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA/RSIA FAMILY), Tergugat IV (PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA), Tergugat V (PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA), Tergugat VI (PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL), Tergugat VII (PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA), Turut Tergugat I (HUMBERG LIE, Notaris), dan Turut Tergugat II (MENTERI HUKUM DAN HAM RI). [HAL 4-12] Penggugat dalil bahwa ia adalah pemegang saham PT. PMBS (Tergugat VII) dengan 1.325 lembar saham, sementara Tergugat I dan II masing-masing memegang 111.300 dan 5.300 lembar saham. Penggugat mendalilkan bahwa pengalihan saham Tergugat I dan II kepada Tergugat IV pada 31 Mei 2020 melalui Akta Berita Acara RUPSLB No. 125 dibuat oleh Turut Tergugat I adalah melawan hukum karena melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) yang diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) UUPT dan Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar PT. PMBS, karena Penggugat tidak pernah ditawari atau diberi kesempatan untuk membeli saham tersebut. Penggugat menyatakan pengalihan ini tidak sah dan batal demi hukum. [HAL 13-20] Penggugat juga mendalilkan bahwa rencana pengambilalihan (akuisisi) PT. PMBS oleh Tergugat IV yang akan dibahas dalam RUPSLB tanggal 9 Juni 2022 (RUPSLB 1) adalah melawan hukum karena Tergugat IV sejak awal kepemilikannya tidak sah, serta melanggar Pasal 126 dan 127 Ayat (2) UUPT karena tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan tidak mengumumkan rancangan akuisisi kepada karyawan 30 hari sebelum RUPS. Selain itu, rencana peningkatan modal dasar dan ditempatkan serta disetor dalam RUPSLB 2 tanggal 9 Juni 2022 (RUPSLB 2) juga didalilkan melawan hukum karena melanggar Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UUPT serta Pasal 4 Ayat (3) Anggaran Dasar, karena Penggugat tidak ditawarkan saham baru secara proporsional, yang berpotensi mendilusi kepemilikan sahamnya. [HAL 21-30] Penggugat mendalilkan adanya rangkaian perbuatan melawan hukum terselubung di mana Tergugat VI (PT. Pelita Reliance) mengakuisisi PT. Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat IV) melalui pembelian saham 99,99% milik PT. Tiga Bersaudara Bahagia (Tergugat V), sehingga secara tidak langsung Tergugat VI menguasai PT. PMBS. Penggugat mengklaim perbuatan ini memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum) yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 2.281.555.000.000,- dan immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,-. Penggugat juga memohon uang paksa (dwangsom) Rp. 10 miliar per hari dan Putusan Provisi untuk membekukan hak suara dan pengalihan saham Tergugat IV dan V. [HAL 38-46] Tergugat I-VI dan VII mengajukan eksepsi dan jawaban. Secara eksepsi, Tergugat berargumen Penggugat keliru menarik pihak (Exceptio In Persona) karena menurut Pasal 61 Ayat (1) UUPT gugatan seharusnya hanya ditujukan kepada Perseroan (Tergugat VII), bukan pihak lain. Tergugat juga mengajukan eksepsi pihak tidak lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik seluruh pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB. Gugatan juga dikesampingkan sebagai obscuur libel karena tidak jelas perbuatan melawan hukum masing-masing tergugat dan petitum yang meminta pembatalan peristiwa yang belum terjadi. Secara pokok perkara, Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan RUPSLB telah dilakukan dengan mengundang Penggugat, tidak ada ketentuan UUPT yang menyatakan pengalihan saham batal jika tidak ditawarkan terlebih dahulu (menginterpretasikan Pasal 57 UUPT sebagai opsional dalam anggaran dasar), dan Anggaran Dasar PT. PMBS tidak membatasi kepemilikan saham hanya untuk dokter. Tergugat menolak dalil bahwa tindakan mereka melawan hukum atau bertujuan merugikan Penggugat. [HAL 47-53] Tergugat menolak dalil Penggugat dengan menegaskan bahwa RUPS adalah organ tertinggi sehingga keputusan RUPS mengenai pengalihan saham adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum, serta Pasal 57 UUPT bersifat opsional (\"dapat diatur\") dalam anggaran dasar. Tergugat juga menolak dalil kerugian karena Penggugat hadir dalam RUPSLB namun tidak mengajukan pembelian saham, sehingga kerugian akibat tidak hadir adalah kesalahan Penggugat sendiri. Tergugat menolak permohonan uang paksa, putusan serta merta (karena gugatan membantah akta autentik dan tidak ada jaminan), serta permohonan provisi karena tidak ada keadaan mendesak. Tergugat VI juga mengajukan eksepsi serupa, menekankan bahwa ia tidak memiliki hubungan hukum dengan RUPSLB PT. PMBS, sehingga gugatan terhadapnya keliru (Exceptio In Persona) dan gugatan kabur (obscuur libel) karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI terhadap RUPSLB tersebut. [HAL 54-64] Dalam proses pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-10, namun tidak dapat memperlihatkan asli bukti P-1, P-2, P-3, dan P-10 di persidangan. Tergugat I-VII mengajukan bukti surat T-1a sampai T-6 dan tambahan, namun tidak dapat memperlihatkan asli bukti T-1a sampai T-6. Tidak ada saksi yang diajukan oleh para pihak. [HAL 65-77] Majelis Hakim menolak permohonan provisi Penggugat karena tuntutan tersebut bukan bersifat mendesak dan merupakan bagian dari pokok perkara. Majelis Hakim juga menolak seluruh eksepsi Tergugat (keliru menarik pihak, obscuur libel, dan kurang pihak) dengan pertimbangan bahwa Penggugat berhak menarik pihak yang dianggap merugikan kepentingannya, gugatan telah menggambarkan peristiwa dengan cukup jelas, dan penentuan pihak dalam gugatan adalah hak Penggugat. [HAL 78-83] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat adalah pemegang saham PT. PMBS, Tergugat I dan II adalah pemegang saham mayoritas yang mendirikan Tergugat IV dan V, dan Tergugat III sebagai Direktur menyelenggarakan RUPSLB pada 31 Mei 2020 untuk mengesahkan pengalihan saham Tergugat I dan II kepada Tergugat IV. Berdasarkan bukti surat (P-1, T-3a, T-4, T-5, T-6), Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020, mengetahui agenda pengalihan saham, dan tidak mengajukan keberatan sehingga RUPSLB memutuskan pengalihan saham tersebut dengan suara bulat. Dengan demikian, secara hukum dianggap Tergugat II telah menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lain yang hadir (termasuk Penggugat) melalui mekanisme RUPS. Penggugat gagal membuktikan dalil perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat berhasil membantah dalil tersebut. [HAL 84-85] Amar Putusan: 1. Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat; 2. Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnya; 3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.952.500,00." + }, + "read": { + "input_chars": 6727, + "frame": "Penggugat, sebagai pemegang saham minoritas PT. PMBS, menggugat Tergugat I-VII (pemegang saham mayoritas, direksi, dan perseroan) serta Turut Tergugat (Notaris dan Menteri) atas dugaan pengalihan saham dan rencana akuisisi yang melanggar hak didahulukan dan merupakan perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pembatalan pengalihan saham, pembatalan rencana akuisisi dan peningkatan modal, serta pembayaran kerugian materiil dan immateriil. Majelis Hakim menolak gugatan pokok karena Penggugat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sahab (RUPSLB) yang mengesahkan pengalihan saham tersebut tanpa mengajukan keberatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemegang saham PT. PMBS.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II adalah pemegang saham mayoritas yang mendirikan Tergugat IV dan V.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III sebagai Direktur menyelenggarakan RUPSLB pada 31 Mei 2020 untuk mengesahkan pengalihan saham Tergugat I dan II kepada Tergugat IV.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengetahui agenda pengalihan saham dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap pengalihan saham dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "RUPSLB memutuskan pengalihan saham tersebut dengan suara bulat.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pengalihan saham Tergugat I dan II kepada Tergugat IV pada 31 Mei 2020 adalah melawan hukum karena melanggar hak didahulukan.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan rencana akuisisi PT. PMBS oleh Tergugat IV adalah melawan hukum.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan rencana peningkatan modal dasar dalam RUPSLB 2 adalah melawan hukum.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum terselubung oleh Tergugat VI yang mengakuisisi Tergugat IV.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp. 2.281.555.000.000,- dan immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,-.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai pemegang saham minoritas PT. PMBS, menggugat Tergugat I-VII (pemegang saham mayoritas, direksi, dan perseroan) serta Turut Tergugat (Notaris dan Menteri) dengan dalilan pengalihan saham Tergugat I dan II kepada Tergugat IV pada 31 Mei 2020 serta rencana akuisisi dan peningkatan modal berikutnya adalah melawan hukum karena melanggar hak didahulukan dan tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Penggugat menuntut pembatalan perbuatan tersebut, pembayaran kerugian materiil dan immateriil, serta uang paksa. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 yang mengesahkan pengalihan saham, mengetahui agendanya, dan tidak mengajukan keberatan sehingga pengalihan sah dilakukan dengan suara bulat. Hakim menilai bahwa mekanisme RUPS telah memenuhi kewajiban penawaran saham kepada pemegang saham lain yang hadir, dan Penggugat gagal membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Akibatnya, gugatan pokok ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai pemegang saham minoritas PT. PMBS, menggugat Tergugat I-VII (pemegang saham mayoritas, direksi, dan perseroan) serta Turut Tergugat (Notaris dan Menteri) dengan dalilan pengalihan saham Tergugat I dan II kepada Tergugat IV pada 31 Mei 2020 serta rencana akuisisi dan peningkatan modal berikutnya adalah melawan hukum karena melanggar hak didahulukan dan tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Penggugat menuntut pembatalan perbuatan tersebut, pembayaran kerugian materiil dan immateriil, serta uang paksa. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 yang mengesahkan pengalihan saham, mengetahui agendanya, dan tidak mengajukan keberatan sehingga pengalihan sah dilakukan dengan suara bulat. Hakim menilai bahwa mekanisme RUPS telah memenuhi kewajiban penawaran saham kepada pemegang saham lain yang hadir, dan Penggugat gagal membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Akibatnya, gugatan pokok ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemegang saham PT. PMBS.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II adalah pemegang saham mayoritas yang mendirikan Tergugat IV dan V.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III sebagai Direktur menyelenggarakan RUPSLB pada 31 Mei 2020 untuk mengesahkan pengalihan saham Tergugat I dan II kepada Tergugat IV.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengetahui agenda pengalihan saham dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap pengalihan saham dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "RUPSLB memutuskan pengalihan saham tersebut dengan suara bulat.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pengalihan saham Tergugat I dan II kepada Tergugat IV pada 31 Mei 2020 adalah melawan hukum karena melanggar hak didahulukan.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan rencana akuisisi PT. PMBS oleh Tergugat IV adalah melawan hukum.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan rencana peningkatan modal dasar dalam RUPSLB 2 adalah melawan hukum.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum terselubung oleh Tergugat VI yang mengakuisisi Tergugat IV.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp. 2.281.555.000.000,- dan immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,-.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya hadir dalam rapat pemegang saham saat saham saya dialihkan ke orang lain, tapi saya tidak keberatan, apakah saya tetap bisa menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 58491, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti sengketa dalam pertanyaan dan putusan. Pertanyaan menanyakan apakah seseorang tetap bisa menuntut ('mewajibkan orang... untuk menggantikan kerugian') meskipun tidak keberatan. Putusan secara eksplisit menguji apakah unsur 'perbuatan melawan hukum' dan 'kerugian' terpenuhi, serta menyoroti bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan bagi peristiwa yang sudah terjadi. Ketidakhadiran keberatan (persetujuan) menjadi faktor kunci dalam menilai apakah perbuatan tersebut 'melanggar hukum' atau tidak sesuai dengan analisis hakim dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Meskipun putusan mengutip pasal ini dalam konteks penerimaan alat bukti surat, pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai hak untuk menuntut atau akibat hukum dari ketidakhadiran keberatan dalam rapat pemegang saham. Pasal ini bersifat prosedural/bukti dan tidak mengatur hak atau kewajiban materiil yang disengketakan dalam pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 91193, + "completion_tokens": 4355 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_327_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_327_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a018db15c5e6f45bbebb015ebae2b5fa2e535f0f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_327_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_327_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 111.113, + "query": 2.014, + "relevance": 55.26, + "total": 168.424 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 55672, + "marked_chars": 55834 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 55834, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh IDA WAHYUNI dan ASTRID IRMA HARERA terhadap H. TEXAN HARTOMO untuk menetapkan H. TEXAN HARTOMO berada di bawah pengampuan dan mengangkat para pemohon sebagai pengampunya. Para pemohon meminta penetapan bahwa H. TEXAN HARTomo tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena kondisi kesehatannya yang menurun drastis. Permohonan ini juga meminta izin kepada para pemohon untuk menjual aset tanah milik H. TEXAN HARTomo guna membiayai pengobatan dan kebutuhan hidup.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "IDA WAHYUNI adalah istri sah dari H. TEXAN HARTOMO berdasarkan akta nikah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "ASTRID IRMA HARERA adalah anak kandung dari H. TEXAN HARTOMO dan DEWI TRININGSIH.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. TEXAN HARTOMO menderita penyakit Ginjal Stadium Akhir, Hipertensi, Anemia Sekunder, dan Stroke Berulang serta wajib melakukan hemodialisis.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. TEXAN HARTOMO tidak mampu mengurus kepentingan diri sendiri karena kondisi fisik dan psikisnya yang lemah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh keluarga inti H. TEXAN HARTOMO sepakat menunjuk IDA WAHYUNI dan ASTRID IRMA HARERA sebagai pengampu bersama.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. TEXAN HARTomo memiliki beberapa sertifikat Hak Milik atas tanah di Kabupaten Cianjur.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pemohon dan keluarga sepakat menjual aset tanah milik H. TEXAN HARTomo untuk membiayai pengobatan dan kebutuhan sehari-hari.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan IDA WAHYUNI dan ASTRID IRMA HARERA untuk menetapkan H. TEXAN HARTomo berada di bawah pengampuan. Hakim menetapkan bahwa H. TEXAN HARTomo tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena kondisi kesehatannya yang sangat menurun, yaitu menderita penyakit Ginjal Stadium Akhir dan kondisi fisik yang tidak mampu mengurus diri sendiri. Para pemohon, yang merupakan istri dan anak kandung dari H. TEXAN HARTomo serta didukung oleh kesepakatan seluruh keluarga inti, ditetapkan sebagai pengampu bersama. Selain itu, hakim memberikan izin kepada para pemohon untuk menjual aset tanah milik H. TEXAN HARTomo yang tercatat atas namanya untuk membiayai kebutuhan pengobatan dan operasional rumah tangga." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan IDA WAHYUNI dan ASTRID IRMA HARERA untuk menetapkan H. TEXAN HARTomo berada di bawah pengampuan. Hakim menetapkan bahwa H. TEXAN HARTomo tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena kondisi kesehatannya yang sangat menurun, yaitu menderita penyakit Ginjal Stadium Akhir dan kondisi fisik yang tidak mampu mengurus diri sendiri. Para pemohon, yang merupakan istri dan anak kandung dari H. TEXAN HARTomo serta didukung oleh kesepakatan seluruh keluarga inti, ditetapkan sebagai pengampu bersama. Selain itu, hakim memberikan izin kepada para pemohon untuk menjual aset tanah milik H. TEXAN HARTomo yang tercatat atas namanya untuk membiayai kebutuhan pengobatan dan operasional rumah tangga.", + "facts": [ + { + "fact": "IDA WAHYUNI adalah istri sah dari H. TEXAN HARTOMO berdasarkan akta nikah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "ASTRID IRMA HARERA adalah anak kandung dari H. TEXAN HARTOMO dan DEWI TRININGSIH.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. TEXAN HARTOMO menderita penyakit Ginjal Stadium Akhir, Hipertensi, Anemia Sekunder, dan Stroke Berulang serta wajib melakukan hemodialisis.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. TEXAN HARTOMO tidak mampu mengurus kepentingan diri sendiri karena kondisi fisik dan psikisnya yang lemah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh keluarga inti H. TEXAN HARTOMO sepakat menunjuk IDA WAHYUNI dan ASTRID IRMA HARERA sebagai pengampu bersama.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. TEXAN HARTomo memiliki beberapa sertifikat Hak Milik atas tanah di Kabupaten Cianjur.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pemohon dan keluarga sepakat menjual aset tanah milik H. TEXAN HARTomo untuk membiayai pengobatan dan kebutuhan sehari-hari.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sakit keras sampai tidak bisa mengurus diri sendiri, apakah saya dan anak saya boleh menjual tanah miliknya untuk biaya pengobatan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14852, + "candidates": [ + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 451 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 451 KUHPerdata", + "text": "Pasal 451: Kecuali jika ada alasan-alasan penting menghendaki pengangkatan orang lain menjadi pengampu, suami atau isteri harus diangkat menjadi pengampu bagi isteri atau suaminya, tanpa mewajibkan isteri mendapatkan persetujuan atau kuasa apa pun juga untuk menerima pengangkatan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk mengajukan permohonan pengampuan, yaitu ketika seseorang 'lemah akal pikirannya' atau tidak cakap mengurus kepentingan sendiri. Dalam pertanyaan, suami sakit keras hingga tidak bisa mengurus diri sendiri, yang merupakan fakta pemicu utama untuk menerapkan pasal ini sebagai dasar hukum pengampuan agar harta dapat dikelola." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur hal teknis mengenai kewenangan pengadilan (forum) tempat mengajukan permohonan pengampuan. Pasal ini bersifat prosedural dan tidak menjawab inti pertanyaan mengenai hak atau mekanisme hukum untuk menjual tanah demi biaya pengobatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 451 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa yang berhak diangkat menjadi pengampu, yaitu secara prinsip suami atau isteri. Dalam konteks pertanyaan, pasal ini menjadi dasar hukum mengapa istri (dan anak sebagai keluarga sedarah yang juga dimohonkan pengampuan dalam putusan terkait) dapat ditunjuk sebagai pengampu yang memiliki wewenang hukum untuk bertindak atas nama suami yang tidak cakap." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 451 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22845, + "completion_tokens": 1041 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_328_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_328_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6f2c26eb4a4e3dab25cfc826d534220f8ffc4baa --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_328_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_328_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 81, + "timings": { + "parse": 0.122, + "classify": 0.0, + "condense": 275.766, + "read": 130.711, + "query": 8.128, + "relevance": 63.669, + "total": 478.397 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 245006, + "marked_chars": 245726 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM PROVISI\n-\nMenolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut ;\n DALAM EKSEPSI\n-\nMenolak eksepsi Tergugat I sampai Tergugat VII untuk seluruhnya;\nHalaman 79 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 79\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar\nRp 4.856.250,00 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus\nlima puluh rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023,\noleh kami, Hotnar Simarmata, S.H.., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi\nJunaedi, S.H., M.H. dan Erry Iriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara Nomor tanggal 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr 4 Januari 2" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134981, + "summary": "Penggugat TJIEN RONNY menggugat Tergugat I-JONNY HERMAN, Tergugat II-ARDION HERMAN, Tergugat III-JONNY HERMAN (Direktur Utama PT. PMBS/RSIA Family), Tergugat IV-PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA, Tergugat V-PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA, Tergugat VI-PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL, Tergugat VII-PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (PT. PMBS), Turut Tergugat I-NOTARIS HUMBERG LIE, dan Turut Tergugat II-MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Penggugat, pemegang 13.250 lembar saham (5%) di PT. PMBS, dalil bahwa Tergugat I dan II secara melawan hukum mengalihkan saham mereka (total 116.600 lembar/44%) kepada Tergugat IV pada 31 Mei 2020 melalui RUPSLB yang difasilitasi Tergugat III, dengan melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) Penggugat sesuai Pasal 57 ayat (1) UUPT dan Anggaran Dasar PT. PMBS [HAL 4-5]. Tergugat I dan II kemudian mendirikan Tergugat IV dan Tergugat V, di mana Tergugat V menjadi pemegang 99,99% saham Tergugat IV [HAL 5]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat VI berencana menguasai PT. PMBS secara tidak langsung dengan mengakuisisi Tergugat IV melalui pembelian saham Tergugat V, sebuah rangkaian yang dianggap melawan hukum dan bertujuan mendilusi saham minoritas [HAL 6-7]. Penggugat telah menyatakan minat membeli saham tersebut dengan harga lebih tinggi (Rp. 1.500.000/lembar vs Rp. 1.464.046/lembar) dan menyediakan dana, namun diabaikan oleh Tergugat III [HAL 8-10]. Tergugat III menerbitkan pengumuman RUPSLB pada 9 Juni 2022 untuk dua agenda: (1) persetujuan akuisisi saham oleh Tergugat IV, dan (2) peningkatan modal dasar hingga Rp. 8 triliun dan modal disetor hingga Rp. 2 triliun serta penetapan susunan pemegang saham baru [HAL 9-10]. Penggugat keberatan karena tidak dilibatkan dalam penawaran saham baru (melanggar Pasal 43 UUPT dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar) dan hak didahulukan dalam akuisisi, serta Tergugat III tidak memenuhi kewajiban mengumumkan rancangan akuisisi kepada karyawan 30 hari sebelum RUPS (melanggar Pasal 127 ayat (2) UUPT) [HAL 10-11, 15-17]. Penggugat mendalilkan semua keputusan RUPSLB tersebut tidak sah dan batal demi hukum, serta menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan akuisisi dan peningkatan modal, penghentian pengalihan saham, ganti rugi materiil Rp. 2.195.462.500.000 dan immateriil Rp. 500.000.000.000, uang paksa, serta blokir pendaftaran perubahan saham di Ditjen AHU [HAL 37-39]. Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat keliru menarik pihak (seharusnya hanya gugatan ke PT. PMBS sesuai Pasal 61 UUPT), pihak tidak lengkap, dan gugatan kabur karena petitum mengenai peristiwa yang belum terjadi (RUPSLB 9 Juni 2022 yang tidak terlaksana) [HAL 40-44]. Tergugat juga membantah dalil pelanggaran hak didahulukan dengan menyatakan Pasal 57 UUPT hanya mengatur \"dapat diatur\" dalam anggaran dasar dan tidak menentukan batalnya perbuatan hukum jika dilanggar selama kuorum RUPS terpenuhi, serta menegaskan RUPSLB 9 Juni 2022 tidak pernah terlaksana sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang terjadi [HAL 45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 112245, + "summary": "Penggugat TJIEN RONNY menggugat Tergugat I-JONNY HERMAN, Tergugat II-ARDION HERMAN, Tergugat III-JONNY HERMAN (Direktur Utama PT. PMBS/RSIA Family), Tergugat IV-PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA, Tergugat V-PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA, Tergugat VI-PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL, Tergugat VII-PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (PT. PMBS), Turut Tergugat I-NOTARIS HUMBERG LIE, dan Turut Tergugat II-MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Penggugat, pemegang 13.250 lembar saham (5%) di PT. PMBS, dalil bahwa Tergugat I dan II secara melawan hukum mengalihkan saham mereka (total 116.600 lembar/44%) kepada Tergugat IV pada 31 Mei 2020 melalui RUPSLB yang difasilitasi Tergugat III, dengan melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) Penggugat sesuai Pasal 57 ayat (1) UUPT dan Anggaran Dasar PT. PMBS [HAL 4-5]. Tergugat I dan II kemudian mendirikan Tergugat IV dan Tergugat V, di mana Tergugat V menjadi pemegang 99,99% saham Tergugat IV [HAL 5]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat VI berencana menguasai PT. PMBS secara tidak langsung dengan mengakuisisi Tergugat IV melalui pembelian saham Tergugat V, sebuah rangkaian yang dianggap melawan hukum dan bertujuan mendilusi saham minoritas [HAL 6-7]. Penggugat telah menyatakan minat membeli saham tersebut dengan harga lebih tinggi (Rp. 1.500.000/lembar vs Rp. 1.464.046/lembar) dan menyediakan dana, namun diabaikan oleh Tergugat III [HAL 8-10]. Tergugat III menerbitkan pengumuman RUPSLB pada 9 Juni 2022 untuk dua agenda: (1) persetujuan akuisisi saham oleh Tergugat IV, dan (2) peningkatan modal dasar hingga Rp. 8 triliun dan modal disetor hingga Rp. 2 triliun serta penetapan susunan pemegang saham baru [HAL 9-10]. Penggugat keberatan karena tidak dilibatkan dalam penawaran saham baru (melanggar Pasal 43 UUPT dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar) dan hak didahulukan dalam akuisisi, serta Tergugat III tidak memenuhi kewajiban mengumumkan rancangan akuisisi kepada karyawan 30 hari sebelum RUPS (melanggar Pasal 127 ayat (2) UUPT) [HAL 10-11, 15-17]. Penggugat mendalilkan semua keputusan RUPSLB tersebut tidak sah dan batal demi hukum, serta menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan akuisisi dan peningkatan modal, penghentian pengalihan saham, ganti rugi materiil Rp. 2.195.462.500.000 dan immateriil Rp. 500.000.000.000, uang paksa, serta blokir pendaftaran perubahan saham di Ditjen AHU [HAL 37-39]. Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat keliru menarik pihak (seharusnya hanya gugatan ke PT. PMBS sesuai Pasal 61 UUPT), pihak tidak lengkap, dan gugatan kabur karena petitum mengenai peristiwa yang belum terjadi (RUPSLB 9 Juni 2022 yang tidak terlaksana) [HAL 40-44]. Tergugat juga membantah dalil pelanggaran hak didahulukan dengan menyatakan Pasal 57 UUPT hanya mengatur \"dapat diatur\" dalam anggaran dasar dan tidak menentukan batalnya perbuatan hukum jika dilanggar selama kuorum RUPS terpenuhi, serta menegaskan RUPSLB 9 Juni 2022 tidak pernah terlaksana sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang terjadi [HAL 45]. Tergugat VI juga mengajukan eksepsi serupa, menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan RUPSLB 31 Mei 2020 dan gugatan bersifat prematur karena rencana pengambilalihan belum terlaksana [HAL 51-57]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I-VII, dengan alasan bahwa penarikan pihak oleh Penggugat adalah haknya, gugatan tidak kabur karena posita dan petitum menggambarkan peristiwa melawan hukum, serta kelengkapan pihak adalah hak Penggugat [HAL 64-73]. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB 31 Mei 2020 dan tidak mengajukan keberatan saat itu, sehingga dianggap telah menyetujui pengalihan saham Tergugat II ke Tergugat IV secara suara bulat [HAL 78-79]. Berdasarkan Pasal 57 UUPT yang bersifat opsional (\"dapat diatur\") dan fakta bahwa Penggugat tidak membuktikan dalilnya sementara Tergugat membuktikan ketiadaan pelanggaran prosedur, gugatan Penggugat ditolak [HAL 79]. Amar putusan: Menolak tuntutan Provisi, menolak eksepsi Tergugat I-VII, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 4.856.250,00 [HAL 79-80]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat TJIEN RONNY menggugat Tergugat I-JONNY HERMAN, Tergugat II-ARDION HERMAN, Tergugat III-JONNY HERMAN (Direktur Utama PT. PMBS/RSIA Family), Tergugat IV-PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA, Tergugat V-PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA, Tergugat VI-PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL, Tergugat VII-PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (PT. PMBS), Turut Tergugat I-NOTARIS HUMBERG LIE, dan Turut Tergugat II-MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Penggugat, pemegang 13.250 lembar saham (5%) di PT. PMBS, dalil bahwa Tergugat I dan II secara melawan hukum mengalihkan saham mereka (total 116.600 lembar/44%) kepada Tergugat IV pada 31 Mei 2020 melalui RUPSLB yang difasilitasi Tergugat III, dengan melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) Penggugat sesuai Pasal 57 ayat (1) UUPT dan Anggaran Dasar PT. PMBS [HAL 4-5]. Tergugat I dan II kemudian mendirikan Tergugat IV dan Tergugat V, di mana Tergugat V menjadi pemegang 99,99% saham Tergugat IV [HAL 5]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat VI berencana menguasai PT. PMBS secara tidak langsung dengan mengakuisisi Tergugat IV melalui pembelian saham Tergugat V, sebuah rangkaian yang dianggap melawan hukum dan bertujuan mendilusi saham minoritas [HAL 6-7]. Penggugat telah menyatakan minat membeli saham tersebut dengan harga lebih tinggi (Rp. 1.500.000/lembar vs Rp. 1.464.046/lembar) dan menyediakan dana, namun diabaikan oleh Tergugat III [HAL 8-10]. Tergugat III menerbitkan pengumuman RUPSLB pada 9 Juni 2022 untuk dua agenda: (1) persetujuan akuisisi saham oleh Tergugat IV, dan (2) peningkatan modal dasar hingga Rp. 8 triliun dan modal disetor hingga Rp. 2 triliun serta penetapan susunan pemegang saham baru [HAL 9-10]. Penggugat keberatan karena tidak dilibatkan dalam penawaran saham baru (melanggar Pasal 43 UUPT dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar) dan hak didahulukan dalam akuisisi, serta Tergugat III tidak memenuhi kewajiban mengumumkan rancangan akuisisi kepada karyawan 30 hari sebelum RUPS (melanggar Pasal 127 ayat (2) UUPT) [HAL 10-11, 15-17]. Penggugat mendalilkan semua keputusan RUPSLB tersebut tidak sah dan batal demi hukum, serta menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan akuisisi dan peningkatan modal, penghentian pengalihan saham, ganti rugi materiil Rp. 2.195.462.500.000 dan immateriil Rp. 500.000.000.000, uang paksa, serta blokir pendaftaran perubahan saham di Ditjen AHU [HAL 37-39]. Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat keliru menarik pihak (seharusnya hanya gugatan ke PT. PMBS sesuai Pasal 61 UUPT), pihak tidak lengkap, dan gugatan kabur karena petitum mengenai peristiwa yang belum terjadi (RUPSLB 9 Juni 2022 yang tidak terlaksana) [HAL 40-44]. Tergugat juga membantah dalil pelanggaran hak didahulukan dengan menyatakan Pasal 57 UUPT hanya mengatur \"dapat diatur\" dalam anggaran dasar dan tidak menentukan batalnya perbuatan hukum jika dilanggar selama kuorum RUPS terpenuhi, serta menegaskan RUPSLB 9 Juni 2022 tidak pernah terlaksana sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang terjadi [HAL 45]. Tergugat VI juga mengajukan eksepsi serupa, menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan RUPSLB 31 Mei 2020 dan gugatan bersifat prematur karena rencana pengambilalihan belum terlaksana [HAL 51-57]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I-VII, dengan alasan bahwa penarikan pihak oleh Penggugat adalah haknya, gugatan tidak kabur karena posita dan petitum menggambarkan peristiwa melawan hukum, serta kelengkapan pihak adalah hak Penggugat [HAL 64-73]. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB 31 Mei 2020 dan tidak mengajukan keberatan saat itu, sehingga dianggap telah menyetujui pengalihan saham Tergugat II ke Tergugat IV secara suara bulat [HAL 78-79]. Berdasarkan Pasal 57 UUPT yang bersifat opsional (\"dapat diatur\") dan fakta bahwa Penggugat tidak membuktikan dalilnya sementara Tergugat membuktikan ketiadaan pelanggaran prosedur, gugatan Penggugat ditolak [HAL 79]. Amar putusan: Menolak tuntutan Provisi, menolak eksepsi Tergugat I-VII, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 4.856.250,00 [HAL 79-80]." + }, + "read": { + "input_chars": 4135, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I-VII dan Turut Tergugat I-II atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa pengalihan saham yang melanggar hak didahulukan serta rencana akuisisi dan peningkatan modal yang tidak sah. Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan akuisisi dan peningkatan modal, penghentian pengalihan saham, ganti rugi, uang paksa, serta blokir pendaftaran perubahan saham. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut setelah menetapkan bahwa Penggugat tidak membuktikan dalil pelanggaran prosedur dan dianggap telah menyetujui pengalihan saham sebelumnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemegang saham minoritas di PT. PMBS.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II mengalihkan saham mereka kepada Tergugat IV pada 31 Mei 2020 melalui RUPSLB yang difasilitasi Tergugat III.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pengalihan saham tersebut melanggar hak didahulukan sesuai Anggaran Dasar dan UUPT.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat hadir dalam RUPSLB 31 Mei 2020 dan tidak mengajukan keberatan saat itu.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dianggap telah menyetujui pengalihan saham Tergugat II ke Tergugat IV secara suara bulat karena tidak mengajukan keberatan pada RUPSLB 31 Mei 2020.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menerbitkan pengumuman RUPSLB pada 9 Juni 2022 untuk agenda persetujuan akuisisi saham dan peningkatan modal.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan RUPSLB 9 Juni 2022 tidak sah karena melanggar hak didahulukan dalam penawaran saham baru dan kewajiban mengumumkan rancangan akuisisi.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil pelanggaran hak didahulukan dengan menyatakan ketentuan tersebut bersifat opsional dan RUPSLB 9 Juni 2022 tidak pernah terlaksana.", + "page": 45, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pelanggaran prosedur pengalihan saham.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berhasil membuktikan ketiadaan pelanggaran prosedur dalam pengalihan saham.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai pemegang saham minoritas, menggugat Tergugat I-VII dan Turut Tergugat I-II dengan dalilan bahwa Tergugat I dan II secara melawan hukum mengalihkan saham mereka kepada Tergugat IV pada 31 Mei 2020 tanpa menghormati hak didahulukan Penggugat. Penggugat juga menentang agenda RUPSLB pada 9 Juni 2022 yang mencakup persetujuan akuisisi saham oleh Tergugat IV dan peningkatan modal, yang dianggap melanggar hak didahulukan dalam penawaran saham baru serta prosedur pengumuman. Tergugat mengajukan eksepsi dan membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa ketentuan hak didahulukan bersifat opsional dan RUPSLB 9 Juni 2022 tidak pernah terlaksana. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat namun menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Penolakan gugatan didasarkan pada fakta bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB 31 Mei 2020 tanpa keberatan sehingga dianggap menyetujui pengalihan saham, serta Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pelanggaran prosedur sementara Tergugat membuktikan ketiadaan pelanggaran tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai pemegang saham minoritas, menggugat Tergugat I-VII dan Turut Tergugat I-II dengan dalilan bahwa Tergugat I dan II secara melawan hukum mengalihkan saham mereka kepada Tergugat IV pada 31 Mei 2020 tanpa menghormati hak didahulukan Penggugat. Penggugat juga menentang agenda RUPSLB pada 9 Juni 2022 yang mencakup persetujuan akuisisi saham oleh Tergugat IV dan peningkatan modal, yang dianggap melanggar hak didahulukan dalam penawaran saham baru serta prosedur pengumuman. Tergugat mengajukan eksepsi dan membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa ketentuan hak didahulukan bersifat opsional dan RUPSLB 9 Juni 2022 tidak pernah terlaksana. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat namun menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Penolakan gugatan didasarkan pada fakta bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB 31 Mei 2020 tanpa keberatan sehingga dianggap menyetujui pengalihan saham, serta Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pelanggaran prosedur sementara Tergugat membuktikan ketiadaan pelanggaran tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemegang saham minoritas di PT. PMBS.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II mengalihkan saham mereka kepada Tergugat IV pada 31 Mei 2020 melalui RUPSLB yang difasilitasi Tergugat III.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pengalihan saham tersebut melanggar hak didahulukan sesuai Anggaran Dasar dan UUPT.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat hadir dalam RUPSLB 31 Mei 2020 dan tidak mengajukan keberatan saat itu.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dianggap telah menyetujui pengalihan saham Tergugat II ke Tergugat IV secara suara bulat karena tidak mengajukan keberatan pada RUPSLB 31 Mei 2020.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menerbitkan pengumuman RUPSLB pada 9 Juni 2022 untuk agenda persetujuan akuisisi saham dan peningkatan modal.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan RUPSLB 9 Juni 2022 tidak sah karena melanggar hak didahulukan dalam penawaran saham baru dan kewajiban mengumumkan rancangan akuisisi.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil pelanggaran hak didahulukan dengan menyatakan ketentuan tersebut bersifat opsional dan RUPSLB 9 Juni 2022 tidak pernah terlaksana.", + "page": 45, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pelanggaran prosedur pengalihan saham.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berhasil membuktikan ketiadaan pelanggaran prosedur dalam pengalihan saham.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya saham minoritas tapi tidak dikasih hak beli duluan pas ada yang jual saham ke orang lain, padahal saya hadir di rapat dan tidak protes, sekarang saya bingung apakah saya sudah dianggap setuju?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 58769, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan dasar hukum utama gugatan Penggugat dalam perkara ini (gugatan karena tidak diberikan hak opsi/preemptive right). Meskipun putusan menolak gugatan karena fakta menunjukkan Penggugat hadir dan tidak keberatan (sehingga dianggap setuju), Pasal 1365 tetap relevan karena menjadi kerangka hukum substantif yang diuji untuk menentukan apakah tindakan pengalihan saham tersebut melanggar hukum dan menimbulkan kerugian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Ini adalah aturan prosedural/alat bukti. Dalam konteks pertanyaan awam mengenai status persetujuan (substantif) atas pengalihan saham, pasal ini tidak menjawab inti masalah, melainkan hanya mengatur bagaimana bukti surat tersebut dinilai di pengadilan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 90588, + "completion_tokens": 3416 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_328_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_328_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1ecf79ff9ec9029ac320772d7658228efc1778b4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_328_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,258 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_328_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 114, + "timings": { + "parse": 0.177, + "classify": 0.0, + "condense": 481.829, + "read": 152.729, + "query": 4.35, + "relevance": 167.648, + "total": 806.733 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 352720, + "marked_chars": 353752 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi:\nMenyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;\nDalam Pokok Perkara:\n1.\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024,\noleh kami, Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H.\ndan Yamto Susena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara\nNomor 328/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 24 Mei 2023, putusan tersebut pada\nhari Senin, tanggal 19 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota\nHalaman 113 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 328Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 113\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputus" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134967, + "summary": "[HAL 1-17] Penggugat PT ECS Indo Jaya menggugat Tergugat PT Dunia Express Transindo dan Turut Tergugat PT Anugerah Selamat Sejahtera atas wanprestasi dalam pengangkutan \"Objek Pengangkutan\" (server dan perangkat IT seberat 220 Kg) dari gudang Penggugat di Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, ke tujuan di Balikpapan pada 10 Juni 2022 berdasarkan Resi No. 002582. Penggugat dalilkan bahwa Tergugat lalai dengan menggunakan rute tidak langsung tanpa pemberitahuan, menunjuk Turut Tergugat sebagai subkontraktor tanpa izin, dan gagal menjaga keselamatan barang yang diberi label \"fragile\", sehingga barang tiba rusak, tidak berfungsi, dan tidak dapat diperbaiki pada 17 Juni 2022. Penggugat menuntut ganti rugi total Rp7.770.901.286,- yang terdiri dari nilai barang (Rp6.291.604.148,-), biaya akomodasi (Rp9.625.217,-), biaya pemesanan ulang (Rp915.407.852,-), biaya pengiriman ulang (Rp251.339.055,-), dan bunga (Rp302.925.014,-), serta meminta sita jaminan atas aset Tergugat. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi keliru pihak (error in persona) dan kurang pihak (plurium litis consortium), menyatakan bahwa gugatan seharusnya ditujukan kepada penerima barang (PT Mitra Solusi Infokom dan Sekretariat Jenderal Kemenkeu) yang telah menandatangani Surat Tanda Terima Barang No. 002859 tanpa keluhan, sehingga tanggung jawab Tergugat sebagai pengangkut telah selesai berdasarkan Pasal 468 ayat (1) KUHD.\n\n[HAL 18-45] Tergugat menyangkal adanya wanprestasi dengan berargumen bahwa pengangkutan dilakukan melalui layanan Less Than Truckload (LTL) yang secara inherent melibatkan transit dan penggunaan pihak ketiga (subkontraktor/Turut Tergugat), yang telah disepakati melalui penawaran harga dan konfirmasi email sebelumnya. Tergugat dalilkan bahwa Penggugat lalai karena tidak memberikan informasi rinci mengenai jenis barang (server), nilai, dan karakteristik khusus saat serah terima, serta membatasi Tergugat untuk tidak membuka atau mengubah packaging yang hanya berupa kardus dengan tali strapping band dan label \"fragile\" tanpa packing kayu pelindung. Tergugat menegaskan bahwa barang diterima dalam keadaan baik oleh penerima yang ditunjuk Penggugat, ditandatangani dengan tanda terima sah, dan kerusakan yang terjadi setelah penguasaan berpindah bukan menjadi tanggung jawab Tergugat. Tergugat juga membantah pengakuan dalam berita acara pertemuan 9 Agustus 2022 sebagai pengakuan tanggung jawab ganti rugi, melainkan hanya sebagai bentuk bantuan moral, dan menyatakan bahwa klaim Penggugat tidak dapat diterima karena telah melewati masa keberatan saat serah terima barang." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134997, + "summary": "[HAL 1-17] Penggugat PT ECS Indo Jaya menggugat Tergugat PT Dunia Express Transindo dan Turut Tergugat PT Anugerah Selamat Sejahtera atas wanprestasi dalam pengangkutan \"Objek Pengangkutan\" (server dan perangkat IT seberat 220 Kg) dari gudang Penggugat di Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, ke tujuan di Balikpapan pada 10 Juni 2022 berdasarkan Resi No. 002582. Penggugat dalilkan bahwa Tergugat lalai dengan menggunakan rute tidak langsung tanpa pemberitahuan, menunjuk Turut Tergugat sebagai subkontraktor tanpa izin, dan gagal menjaga keselamatan barang yang diberi label \"fragile\", sehingga barang tiba rusak, tidak berfungsi, dan tidak dapat diperbaiki pada 17 Juni 2022. Penggugat menuntut ganti rugi total Rp7.770.901.286,- yang terdiri dari nilai barang (Rp6.291.604.148,-), biaya akomodasi (Rp9.625.217,-), biaya pemesanan ulang (Rp915.407.852,-), biaya pengiriman ulang (Rp251.339.055,-), dan bunga (Rp302.925.014,-), serta meminta sita jaminan atas aset Tergugat. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi keliru pihak (error in persona) dan kurang pihak (plurium litis consortium), menyatakan bahwa gugatan seharusnya ditujukan kepada penerima barang (PT Mitra Solusi Infokom dan Sekretariat Jenderal Kemenkeu) yang telah menandatangani Surat Tanda Terima Barang No. 002859 tanpa keluhan, sehingga tanggung jawab Tergugat sebagai pengangkut telah selesai berdasarkan Pasal 468 ayat (1) KUHD.\n\n[HAL 18-45] Tergugat menyangkal adanya wanprestasi dengan berargumen bahwa pengangkutan dilakukan melalui layanan Less Than Truckload (LTL) yang secara inherent melibatkan transit dan penggunaan pihak ketiga (subkontraktor/Turut Tergugat), yang telah disepakati melalui penawaran harga dan konfirmasi email sebelumnya. Tergugat dalilkan bahwa Penggugat lalai karena tidak memberikan informasi rinci mengenai jenis barang (server), nilai, dan karakteristik khusus saat serah terima, serta membatasi Tergugat untuk tidak membuka atau mengubah packaging yang hanya berupa kardus dengan tali strapping band dan label \"fragile\" tanpa packing kayu pelindung. Tergugat menegaskan bahwa barang diterima dalam keadaan baik oleh penerima yang ditunjuk Penggugat, ditandatangani dengan tanda terima sah, dan kerusakan yang terjadi setelah penguasaan berpindah bukan menjadi tanggung jawab Tergugat. Tergugat juga membantah pengakuan dalam berita acara pertemuan 9 Agustus 2022 sebagai pengakuan tanggung jawab ganti rugi, melainkan hanya sebagai bentuk bantuan moral, dan menyatakan bahwa klaim Penggugat tidak dapat diterima karena telah melewati masa keberatan saat serah terima barang.\n\n[HAL 45-70] Tergugat dan Turut Tergugat memperkuat pembelaan dengan menyatakan bahwa Penggugat ceroboh dan abai dengan mengirimkan SERVER bernilai tinggi (Rp6.291.604.148,-) melalui layanan LTL murah (Rp1.100.000,-) tanpa pengamanan memadai, yang menunjukkan iktikad buruk Penggugat. Tergugat beritikad baik dengan memberikan tanggapan somasi dan mengikuti pertemuan serta mediasi. Berdasarkan Pasal 468 ayat (2) KUHD, Tergugat membuktikan bahwa kerusakan akibat kesalahan pengirim (Penggugat) dalam tidak memberitahukan sifat barang dan membatasi perubahan packaging (berdasarkan email 6 Oktober 2020), sehingga tanggung jawab pengangkut telah selesai setelah serah terima barang kepada penerima (PT Mitra Solusi Infokom dan Sekjen Kemenkeu) tanpa keluhan, dibuktikan dengan Resi No. 002582 dan Surat Tanda Terima No. 002859. Turut Tergugat menambahkan bahwa mereka hanya menjalankan kerjasama pengangkutan LTL sejak 1 Oktober 2020 dengan Tergugat, menerima barang dalam kondisi fisik luar baik (3 koli/palet tertutup kardus dan tali mati) tanpa mengetahui isi dalam, dan menyerahkan barang kepada penerima tanpa catatan kerusakan. Turut Tergugat juga menegaskan bahwa Surat Tanda Terima No. 002859 memuat klausul pembebasan tanggung jawab atas isi barang rusak/pecah setelah waktu penerimaan.\n\n[HAL 71-88] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat (keliru pihak, kurang pihak, error in persona) karena dianggap telah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-27b dan saksi Pauji, Wendi Wiriatma, Aprianti, serta ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono. Saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa barang dikirim dalam kondisi baik dengan label \"fragile\" namun tanpa packing kayu, dan mereka tidak mengetahui konsep LTL atau penggunaan subkontraktor. Saksi Aprianti mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan 9 Agustus 2022, Tergugat sepakat bertanggung jawab atas kerusakan dan tidak keberatan dengan isi berita acara yang menyatakan Tergugat tidak menginformasikan rute tidak langsung. Ahli hukum menegaskan bahwa perjanjian pengangkutan bersifat konsensuil dan pengangkut wajib menjaga keselamatan barang sampai penyerahan. Tergugat dan Turut Tergugat dalam dupliknya kembali menegaskan bahwa tidak ada wanprestasi karena barang telah diserahkan dengan sah kepada penerima tanpa keberatan, dan kerusakan terjadi di luar penguasaan mereka akibat kelalaian Penggugat dalam pengemasan dan pemilihan layanan." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 86788, + "summary": "[HAL 1-17] Penggugat PT ECS Indo Jaya menggugat Tergugat PT Dunia Express Transindo dan Turut Tergugat PT Anugerah Selamat Sejahtera atas wanprestasi dalam pengangkutan \"Objek Pengangkutan\" (server dan perangkat IT seberat 220 Kg) dari gudang Penggugat di Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, ke tujuan di Balikpapan pada 10 Juni 2022 berdasarkan Resi No. 002582. Penggugat dalilkan bahwa Tergugat lalai dengan menggunakan rute tidak langsung tanpa pemberitahuan, menunjuk Turut Tergugat sebagai subkontraktor tanpa izin, dan gagal menjaga keselamatan barang yang diberi label \"fragile\", sehingga barang tiba rusak, tidak berfungsi, dan tidak dapat diperbaiki pada 17 Juni 2022. Penggugat menuntut ganti rugi total Rp7.770.901.286,- yang terdiri dari nilai barang (Rp6.291.604.148,-), biaya akomodasi (Rp9.625.217,-), biaya pemesanan ulang (Rp915.407.852,-), biaya pengiriman ulang (Rp251.339.055,-), dan bunga (Rp302.925.014,-), serta meminta sita jaminan atas aset Tergugat. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi keliru pihak (error in persona) dan kurang pihak (plurium litis consortium), menyatakan bahwa gugatan seharusnya ditujukan kepada penerima barang (PT Mitra Solusi Infokom dan Sekretariat Jenderal Kemenkeu) yang telah menandatangani Surat Tanda Terima Barang No. 002859 tanpa keluhan, sehingga tanggung jawab Tergugat sebagai pengangkut telah selesai berdasarkan Pasal 468 ayat (1) KUHD.\n\n[HAL 18-45] Tergugat menyangkal adanya wanprestasi dengan berargumen bahwa pengangkutan dilakukan melalui layanan Less Than Truckload (LTL) yang secara inherent melibatkan transit dan penggunaan pihak ketiga (subkontraktor/Turut Tergugat), yang telah disepakati melalui penawaran harga dan konfirmasi email sebelumnya. Tergugat dalilkan bahwa Penggugat lalai karena tidak memberikan informasi rinci mengenai jenis barang (server), nilai, dan karakteristik khusus saat serah terima, serta membatasi Tergugat untuk tidak membuka atau mengubah packaging yang hanya berupa kardus dengan tali strapping band dan label \"fragile\" tanpa packing kayu pelindung. Tergugat menegaskan bahwa barang diterima dalam keadaan baik oleh penerima yang ditunjuk Penggugat, ditandatangani dengan tanda terima sah, dan kerusakan yang terjadi setelah penguasaan berpindah bukan menjadi tanggung jawab Tergugat. Tergugat juga membantah pengakuan dalam berita acara pertemuan 9 Agustus 2022 sebagai pengakuan tanggung jawab ganti rugi, melainkan hanya sebagai bentuk bantuan moral, dan menyatakan bahwa klaim Penggugat tidak dapat diterima karena telah melewati masa keberatan saat serah terima barang.\n\n[HAL 45-70] Tergugat dan Turut Tergugat memperkuat pembelaan dengan menyatakan bahwa Penggugat ceroboh dan abai dengan mengirimkan SERVER bernilai tinggi (Rp6.291.604.148,-) melalui layanan LTL murah (Rp1.100.000,-) tanpa pengamanan memadai, yang menunjukkan iktikad buruk Penggugat. Tergugat beritikad baik dengan memberikan tanggapan somasi dan mengikuti pertemuan serta mediasi. Berdasarkan Pasal 468 ayat (2) KUHD, Tergugat membuktikan bahwa kerusakan akibat kesalahan pengirim (Penggugat) dalam tidak memberitahukan sifat barang dan membatasi perubahan packaging (berdasarkan email 6 Oktober 2020), sehingga tanggung jawab pengangkut telah selesai setelah serah terima barang kepada penerima (PT Mitra Solusi Infokom dan Sekjen Kemenkeu) tanpa keluhan, dibuktikan dengan Resi No. 002582 dan Surat Tanda Terima No. 002859. Turut Tergugat menambahkan bahwa mereka hanya menjalankan kerjasama pengangkutan LTL sejak 1 Oktober 2020 dengan Tergugat, menerima barang dalam kondisi fisik luar baik (3 koli/palet tertutup kardus dan tali mati) tanpa mengetahui isi dalam, dan menyerahkan barang kepada penerima tanpa catatan kerusakan. Turut Tergugat juga menegaskan bahwa Surat Tanda Terima No. 002859 memuat klausul pembebasan tanggung jawab atas isi barang rusak/pecah setelah waktu penerimaan.\n\n[HAL 71-88] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat (keliru pihak, kurang pihak, error in persona) karena dianggap telah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-27b dan saksi Pauji, Wendi Wiriatma, Aprianti, serta ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono. Saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa barang dikirim dalam kondisi baik dengan label \"fragile\" namun tanpa packing kayu, dan mereka tidak mengetahui konsep LTL atau penggunaan subkontraktor. Saksi Aprianti mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan 9 Agustus 2022, Tergugat sepakat bertanggung jawab atas kerusakan dan tidak keberatan dengan isi berita acara yang menyatakan Tergugat tidak menginformasikan rute tidak langsung. Ahli hukum menegaskan bahwa perjanjian pengangkutan bersifat konsensuil dan pengangkut wajib menjaga keselamatan barang sampai penyerahan. Tergugat dan Turut Tergugat dalam dupliknya kembali menegaskan bahwa tidak ada wanprestasi karena barang telah diserahkan dengan sah kepada penerima tanpa keberatan, dan kerusakan terjadi di luar penguasaan mereka akibat kelalaian Penggugat dalam pengemasan dan pemilihan layanan.\n\n[HAL 88-114] Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian pengangkutan LTL telah sah antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2020, di mana Penggugat secara eksplisit memilih layanan LTL melalui konfirmasi WhatsApp dan email, sehingga dalil Penggugat bahwa Tergugat menggunakan rute tidak langsung dan menunjuk pihak ketiga (Turut Tergugat) tanpa izin ditolak karena dalam praktik LTL, pengangkut tidak terikat rute langsung dan berhak menggunakan subkontraktor selama tidak ada larangan tertulis. Hakim menilai bahwa bukti foto dan korespondensi Penggugat tidak cukup membuktikan bahwa kerusakan fisik terjadi selama proses pengangkutan oleh Tergugat, terutama karena Surat Tanda Terima No. 002859 ditandatangani oleh penerima (PT Mitra Solusi Infokom) tanpa catatan kerusakan, keluhan, atau penolakan, yang menurut Pasal 468 ayat (1) KUHD menandakan barang diterima dalam keadaan baik dan tanggung jawab pengangkut telah selesai. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 468 ayat (2) KUHD, Tergugat membuktikan bahwa kerusakan disebabkan oleh kelalaian Penggugat sebagai pengirim, yaitu tidak memberitahukan sifat barang sebagai server bernilai tinggi dan menggunakan pengemasan kardus dengan tali mati tanpa packing kayu pelindung yang memadai untuk barang sensitif, sehingga Penggugat terbukti lalai. Akibatnya, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat, menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-17] Penggugat PT ECS Indo Jaya menggugat Tergugat PT Dunia Express Transindo dan Turut Tergugat PT Anugerah Selamat Sejahtera atas wanprestasi dalam pengangkutan \"Objek Pengangkutan\" (server dan perangkat IT seberat 220 Kg) dari gudang Penggugat di Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, ke tujuan di Balikpapan pada 10 Juni 2022 berdasarkan Resi No. 002582. Penggugat dalilkan bahwa Tergugat lalai dengan menggunakan rute tidak langsung tanpa pemberitahuan, menunjuk Turut Tergugat sebagai subkontraktor tanpa izin, dan gagal menjaga keselamatan barang yang diberi label \"fragile\", sehingga barang tiba rusak, tidak berfungsi, dan tidak dapat diperbaiki pada 17 Juni 2022. Penggugat menuntut ganti rugi total Rp7.770.901.286,- yang terdiri dari nilai barang (Rp6.291.604.148,-), biaya akomodasi (Rp9.625.217,-), biaya pemesanan ulang (Rp915.407.852,-), biaya pengiriman ulang (Rp251.339.055,-), dan bunga (Rp302.925.014,-), serta meminta sita jaminan atas aset Tergugat. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi keliru pihak (error in persona) dan kurang pihak (plurium litis consortium), menyatakan bahwa gugatan seharusnya ditujukan kepada penerima barang (PT Mitra Solusi Infokom dan Sekretariat Jenderal Kemenkeu) yang telah menandatangani Surat Tanda Terima Barang No. 002859 tanpa keluhan, sehingga tanggung jawab Tergugat sebagai pengangkut telah selesai berdasarkan Pasal 468 ayat (1) KUHD.\n\n[HAL 18-45] Tergugat menyangkal adanya wanprestasi dengan berargumen bahwa pengangkutan dilakukan melalui layanan Less Than Truckload (LTL) yang secara inherent melibatkan transit dan penggunaan pihak ketiga (subkontraktor/Turut Tergugat), yang telah disepakati melalui penawaran harga dan konfirmasi email sebelumnya. Tergugat dalilkan bahwa Penggugat lalai karena tidak memberikan informasi rinci mengenai jenis barang (server), nilai, dan karakteristik khusus saat serah terima, serta membatasi Tergugat untuk tidak membuka atau mengubah packaging yang hanya berupa kardus dengan tali strapping band dan label \"fragile\" tanpa packing kayu pelindung. Tergugat menegaskan bahwa barang diterima dalam keadaan baik oleh penerima yang ditunjuk Penggugat, ditandatangani dengan tanda terima sah, dan kerusakan yang terjadi setelah penguasaan berpindah bukan menjadi tanggung jawab Tergugat. Tergugat juga membantah pengakuan dalam berita acara pertemuan 9 Agustus 2022 sebagai pengakuan tanggung jawab ganti rugi, melainkan hanya sebagai bentuk bantuan moral, dan menyatakan bahwa klaim Penggugat tidak dapat diterima karena telah melewati masa keberatan saat serah terima barang.\n\n[HAL 45-70] Tergugat dan Turut Tergugat memperkuat pembelaan dengan menyatakan bahwa Penggugat ceroboh dan abai dengan mengirimkan SERVER bernilai tinggi (Rp6.291.604.148,-) melalui layanan LTL murah (Rp1.100.000,-) tanpa pengamanan memadai, yang menunjukkan iktikad buruk Penggugat. Tergugat beritikad baik dengan memberikan tanggapan somasi dan mengikuti pertemuan serta mediasi. Berdasarkan Pasal 468 ayat (2) KUHD, Tergugat membuktikan bahwa kerusakan akibat kesalahan pengirim (Penggugat) dalam tidak memberitahukan sifat barang dan membatasi perubahan packaging (berdasarkan email 6 Oktober 2020), sehingga tanggung jawab pengangkut telah selesai setelah serah terima barang kepada penerima (PT Mitra Solusi Infokom dan Sekjen Kemenkeu) tanpa keluhan, dibuktikan dengan Resi No. 002582 dan Surat Tanda Terima No. 002859. Turut Tergugat menambahkan bahwa mereka hanya menjalankan kerjasama pengangkutan LTL sejak 1 Oktober 2020 dengan Tergugat, menerima barang dalam kondisi fisik luar baik (3 koli/palet tertutup kardus dan tali mati) tanpa mengetahui isi dalam, dan menyerahkan barang kepada penerima tanpa catatan kerusakan. Turut Tergugat juga menegaskan bahwa Surat Tanda Terima No. 002859 memuat klausul pembebasan tanggung jawab atas isi barang rusak/pecah setelah waktu penerimaan.\n\n[HAL 71-88] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat (keliru pihak, kurang pihak, error in persona) karena dianggap telah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-27b dan saksi Pauji, Wendi Wiriatma, Aprianti, serta ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono. Saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa barang dikirim dalam kondisi baik dengan label \"fragile\" namun tanpa packing kayu, dan mereka tidak mengetahui konsep LTL atau penggunaan subkontraktor. Saksi Aprianti mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan 9 Agustus 2022, Tergugat sepakat bertanggung jawab atas kerusakan dan tidak keberatan dengan isi berita acara yang menyatakan Tergugat tidak menginformasikan rute tidak langsung. Ahli hukum menegaskan bahwa perjanjian pengangkutan bersifat konsensuil dan pengangkut wajib menjaga keselamatan barang sampai penyerahan. Tergugat dan Turut Tergugat dalam dupliknya kembali menegaskan bahwa tidak ada wanprestasi karena barang telah diserahkan dengan sah kepada penerima tanpa keberatan, dan kerusakan terjadi di luar penguasaan mereka akibat kelalaian Penggugat dalam pengemasan dan pemilihan layanan.\n\n[HAL 88-114] Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian pengangkutan LTL telah sah antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2020, di mana Penggugat secara eksplisit memilih layanan LTL melalui konfirmasi WhatsApp dan email, sehingga dalil Penggugat bahwa Tergugat menggunakan rute tidak langsung dan menunjuk pihak ketiga (Turut Tergugat) tanpa izin ditolak karena dalam praktik LTL, pengangkut tidak terikat rute langsung dan berhak menggunakan subkontraktor selama tidak ada larangan tertulis. Hakim menilai bahwa bukti foto dan korespondensi Penggugat tidak cukup membuktikan bahwa kerusakan fisik terjadi selama proses pengangkutan oleh Tergugat, terutama karena Surat Tanda Terima No. 002859 ditandatangani oleh penerima (PT Mitra Solusi Infokom) tanpa catatan kerusakan, keluhan, atau penolakan, yang menurut Pasal 468 ayat (1) KUHD menandakan barang diterima dalam keadaan baik dan tanggung jawab pengangkut telah selesai. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 468 ayat (2) KUHD, Tergugat membuktikan bahwa kerusakan disebabkan oleh kelalaian Penggugat sebagai pengirim, yaitu tidak memberitahukan sifat barang sebagai server bernilai tinggi dan menggunakan pengemasan kardus dengan tali mati tanpa packing kayu pelindung yang memadai untuk barang sensitif, sehingga Penggugat terbukti lalai. Akibatnya, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat, menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 6539, + "frame": "PT ECS Indo Jaya menggugat PT Dunia Express Transindo dan PT Anugerah Selamat Sejahtera atas dugaan wanprestasi dalam pengangkutan server yang rusak, menuntut ganti rugi sebesar Rp7.770.901.286,-. Majelis Hakim menolak seluruh gugatan karena menganggap pengangkutan telah selesai secara sah dan kerusakan disebabkan oleh kelalaian pengirim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah sepakat menggunakan layanan pengangkutan Less Than Truckload (LTL) sejak Oktober 2020 melalui konfirmasi WhatsApp dan email.", + "page": 114, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan server seberat 220 Kg dengan pengemasan kardus dan tali strapping band tanpa packing kayu pelindung serta label fragile.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak memberitahukan sifat barang sebagai server bernilai tinggi kepada Tergugat saat serah terima.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penerima barang menandatangani Surat Tanda Terima tanpa catatan kerusakan, keluhan, atau penolakan atas kondisi fisik luar barang.", + "page": 114, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menunjuk Turut Tergugat sebagai subkontraktor dalam proses pengangkutan LTL yang melibatkan transit dan pihak ketiga.", + "page": 114, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak memberikan izin tertulis untuk penggunaan rute tidak langsung atau pihak ketiga, namun praktik LTL mengizinkan hal tersebut tanpa larangan tertulis.", + "page": 114, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Kerusakan barang terjadi setelah penguasaan berpindah ke penerima, sehingga tanggung jawab pengangkut dianggap telah selesai.", + "page": 114, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat terbukti lalai dalam pengemasan dan pemilihan layanan murah untuk barang sensitif bernilai tinggi.", + "page": 114, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT ECS Indo Jaya menggugat PT Dunia Express Transindo dan PT Anugerah Selamat Sejahtera karena barang kiriman server rusak saat tiba di tujuan. Penggugat menuntut ganti rugi atas nilai barang, biaya akomodasi, pemesanan ulang, pengiriman ulang, dan bunga. Tergugat membantah wanprestasi dengan menyatakan bahwa layanan yang digunakan adalah Less Than Truckload (LTL) yang secara inheren melibatkan transit dan subkontraktor, serta bahwa barang telah diterima oleh pihak penerima tanpa catatan kerusakan. Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian pengangkutan LTL telah sah dan penggunaan subkontraktor serta rute tidak langsung diperbolehkan dalam praktik tersebut tanpa larangan tertulis. Hakim juga menemukan bahwa Surat Tanda Terima ditandatangani tanpa keberatan, yang menandakan penyerahan barang telah selesai secara sah. Lebih lanjut, Hakim menetapkan bahwa Tergugat membuktikan bahwa kerusakan disebabkan oleh kelalaian Penggugat dalam tidak memberitahukan sifat barang bernilai tinggi dan menggunakan pengemasan yang tidak memadai tanpa packing kayu. Akibatnya, seluruh gugatan Penggugat ditolak dan Tergugat dinyatakan tidak melakukan wanprestasi." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT ECS Indo Jaya menggugat PT Dunia Express Transindo dan PT Anugerah Selamat Sejahtera karena barang kiriman server rusak saat tiba di tujuan. Penggugat menuntut ganti rugi atas nilai barang, biaya akomodasi, pemesanan ulang, pengiriman ulang, dan bunga. Tergugat membantah wanprestasi dengan menyatakan bahwa layanan yang digunakan adalah Less Than Truckload (LTL) yang secara inheren melibatkan transit dan subkontraktor, serta bahwa barang telah diterima oleh pihak penerima tanpa catatan kerusakan. Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian pengangkutan LTL telah sah dan penggunaan subkontraktor serta rute tidak langsung diperbolehkan dalam praktik tersebut tanpa larangan tertulis. Hakim juga menemukan bahwa Surat Tanda Terima ditandatangani tanpa keberatan, yang menandakan penyerahan barang telah selesai secara sah. Lebih lanjut, Hakim menetapkan bahwa Tergugat membuktikan bahwa kerusakan disebabkan oleh kelalaian Penggugat dalam tidak memberitahukan sifat barang bernilai tinggi dan menggunakan pengemasan yang tidak memadai tanpa packing kayu. Akibatnya, seluruh gugatan Penggugat ditolak dan Tergugat dinyatakan tidak melakukan wanprestasi.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah sepakat menggunakan layanan pengangkutan Less Than Truckload (LTL) sejak Oktober 2020 melalui konfirmasi WhatsApp dan email.", + "page": 114, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan server seberat 220 Kg dengan pengemasan kardus dan tali strapping band tanpa packing kayu pelindung serta label fragile.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak memberitahukan sifat barang sebagai server bernilai tinggi kepada Tergugat saat serah terima.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penerima barang menandatangani Surat Tanda Terima tanpa catatan kerusakan, keluhan, atau penolakan atas kondisi fisik luar barang.", + "page": 114, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menunjuk Turut Tergugat sebagai subkontraktor dalam proses pengangkutan LTL yang melibatkan transit dan pihak ketiga.", + "page": 114, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak memberikan izin tertulis untuk penggunaan rute tidak langsung atau pihak ketiga, namun praktik LTL mengizinkan hal tersebut tanpa larangan tertulis.", + "page": 114, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Kerusakan barang terjadi setelah penguasaan berpindah ke penerima, sehingga tanggung jawab pengangkut dianggap telah selesai.", + "page": 114, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat terbukti lalai dalam pengemasan dan pemilihan layanan murah untuk barang sensitif bernilai tinggi.", + "page": 114, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya harus bayar ganti rugi server yang rusak padahal sudah ditanda-tangani tanpa catatan saat diterima?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 134771, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1235 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1399 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1235 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1235: Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1399 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1399: Jika tanda pembayaran tidak menyebutkan untuk utang mana pembayaran dilakukan, maka pembayaran itu harus dianggap sebagai pelunas utang yang pada waktu itu paling perlu dilunasi debitur di antara utang-utang yang sama-sama dapat ditagih, maka pembayaran harus dianggap sebagai pelunasan utang yang dapat ditagih lebih dahulu daripada utang-utang lainnya, meskipun utang yang terdahulu tadi kurang penting sifatnya daripada utang-utang lainnya itu. Jika utang-utang itu sama sifatnya, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk utang yang paling lama, tetapi jika utang-utang itu dalam segala-galanya sama, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing utang menurut imbangan jumlah masing-masing. Jika tidak ada satu pun yang sudah dapat ditagih, maka penentuan pelunasan harus dilakukan seperti dalam hal utang-utang yang sudah dapat ditagih." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi umum perikatan (memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu). Meskipun menjadi dasar teori perikatan, pasal ini tidak secara substantif menjawab pertanyaan spesifik mengenai batas tanggung jawab pengangkut atau akibat hukum dari penerimaan barang tanpa catatan kerusakan, yang merupakan inti sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1235 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur kewajiban pengangkut untuk 'merawat' barang sebagai kepala rumah tangga yang baik sampai saat penyerahan. Dalam pertimbangan hukum, ahli hukum merujuk pada pasal ini untuk menjelaskan bahwa kewajiban pengangkut bersifat seperti perikatan penyimpanan/penitipan. Ini relevan karena menjawab pertanyaan tentang apakah tanda tangan tanpa catatan otomatis membebaskan pengangkut dari kewajiban perawatan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat wanprestasi, yaitu debitur harus dinyatakan lalai (in gebreke gesteld) terlebih dahulu. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menganalisis apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi. Ini relevan karena menjawab pertanyaan 'kenapa harus bayar ganti rugi' dengan menjelaskan bahwa untuk menuntut ganti rugi, harus ada unsur wanprestasi (lalai) yang dibuktikan, bukan sekadar kerusakan barang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban ganti rugi, yaitu adanya lalai setelah dinyatakan lalai atau lewat waktu. Ini relevan secara substantif karena menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi. Jawaban atas pertanyaan 'kenapa harus bayar' bergantung pada apakah unsur-unsur dalam pasal ini (termasuk lalainya pengangkut) terpenuhi, yang dalam kasus ini ditolak karena pengangkut membuktikan tidak lalai." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur luasnya ganti rugi (kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang). Meskipun relevan dengan perhitungan ganti rugi, pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai *tanggung jawab* atau *kewajiban* pengangkut untuk membayar ganti rugi tersebut. Pertanyaan awam lebih menyangkut apakah ia *wajib* membayar (liability), bukan berapa besar pembayarannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk membuktikan adanya hubungan kontraktual yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Ini relevan karena merupakan prasyarat dasar sebelum membahas wanprestasi atau ganti rugi; tanpa perjanjian yang sah, tidak ada dasar hukum untuk menuntut ganti rugi berdasarkan perikatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini relevan karena menjadi prinsip dasar yang menopang alasan hakim bahwa Tergugat terikat oleh kewajiban kontraktualnya. Namun, relevansinya lebih pada validitas ikatan perjanjian, bukan spesifik pada mekanisme pembebasan tanggung jawab akibat penerimaan barang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menyatakan bahwa persetujuan mengikat juga berdasarkan keadilan, kebiasaan, dan undang-undang. Ahli hukum dalam putusan merujuk pada pasal ini untuk memasukkan prinsip iktikad baik dan kebiasaan bisnis ke dalam isi perjanjian pengangkutan. Ini relevan karena membantu menjawab pertanyaan tentang standar kewajaran penanganan barang yang tidak tertulis secara eksplisit dalam resi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relativity of contract (perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya). Dalam eksepsi dan pertimbangan, pasal ini digunakan untuk menjawab isu 'Error In Persona' dan 'Gugatan Kurang Pihak', menegaskan bahwa hubungan hukum hanya ada antara Penggugat dan Tergugat. Ini relevan karena menjawab aspek 'siapa yang harus bertanggung jawab' dalam konteks pihak-pihak yang terlibat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1399 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pelunasan utang (imputasi pembayaran). Fakta dalam perkara tidak melibatkan sengketa mengenai pembayaran utang atau pelunasan, melainkan sengketa wanprestasi dan ganti rugi atas barang rusak. Tidak ada hubungan substantif dengan pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1235 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 131577, + "completion_tokens": 5428 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_331_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_331_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e3c061da7342f35e19feb0fe8f99f3869fdfede0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_331_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,264 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_331_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 41, + "timings": { + "parse": 0.105, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 168.781, + "query": 4.693, + "relevance": 110.252, + "total": 283.831 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 124317, + "marked_chars": 124677 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI\n- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;\nDALAM KONPENSI\n- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijke\nVerklaard).\nDALAM REKONPENSI\n- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat\nditerima;\nDALAM KONPENSI DAN REKONPENSI\n-\nMenghukum Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar\nbiaya perkara sejumlah Rp.1.838.000,00,-(satu juta delapan ratus tiga puluh\ndepalan ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2024 oleh\nkami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H. dan\nEdi Junaedi, SH., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan\ntersebut pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim\nAnggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H. sebagai Panitera\nPengganti, dan telah di kirim secara elektronik melalui sistim informasi\npengadilan pada hari itu juga\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\n \nIwan Irawan, S.H.\nSlamet Widodo, S.H., M.H.\nEdi Junaedi, S.H., M.H.\nPanitera Pengganti,\nBobi Rahman Siahaan, S.H. \nHalaman 40 dari 41 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 124677, + "frame": "Penggugat, sebagai pembeli, menggugat Para Tergugat (penjual/ahli waris) dan Turut Tergugat (Notaris) atas dugaan wanprestasi dalam transaksi jual beli tiga bidang tanah yang tidak dapat diselesaikan menjadi Akta Jual Beli. Penggugat meminta pernyataan batal demi hukumnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta penghukuman Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima sebesar Rp 6.175.000.000,-. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Para Tergugat menandatangani tiga Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 23, 24, dan 25 pada tanggal 23 September 2019 di hadapan Notaris Yurisca Lady Enggrani untuk transaksi tiga bidang tanah di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalam PPJB bertindak sebagai penjual yang merupakan ahli waris dari Almarhum H. Muhajir Bin H. Merot dan Almarhumah Mutmainnah.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran bertahap kepada Para Tergugat melalui H. Mohamad Ihrom (Tergugat V) dan H. Miftahuddin (Tergugat VII) dengan total sebesar Rp 6.175.000.000,- antara tanggal 31 Mei 2019 hingga 16 Januari 2021.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan proses peningkatan status legalitas tanah dari Girik menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai kesepakatan dalam PPJB.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melayangkan Surat Peringatan (Somasi) sebanyak tiga kali kepada Para Tergugat untuk mengembalikan pembayaran akibat wanprestasi, namun tidak ada respons atau pengembalian dana.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena Risalatul Fadhilah, sebagai ahli waris keturunan Almarhumah Mutmainnah, tidak diikutsertakan sebagai Tergugat II dalam gugatan.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium) akibat tidak diikutsertakannya Risalatul Fadhilah sebagai ahli waris yang terkait erat dengan objek sengketa.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan menolak gugatan Rekonvensi tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat (penjual/ahli waris) dan Turut Tergugat (Notaris) terkait tiga bidang tanah di Jakarta Utara yang dibeli berdasarkan PPJB pada September 2019. Penggugat mengklaim telah membayar Rp 6.175.000.000,- namun Para Tergugat gagal menyelesaikan legalitas tanah menjadi SHM, sehingga Penggugat meminta pembatalan PPJB dan pengembalian dana. Para Tergugat membantah wanprestasi dan mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena Risalatul Fadhilah, ahli waris Almarhumah Mutmainnah, tidak digugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan eksepsi tersebut dengan alasan gugatan mengandung cacat formil karena kurang pihak, sehingga menyatakan gugatan Penggugat dan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat (penjual/ahli waris) dan Turut Tergugat (Notaris) terkait tiga bidang tanah di Jakarta Utara yang dibeli berdasarkan PPJB pada September 2019. Penggugat mengklaim telah membayar Rp 6.175.000.000,- namun Para Tergugat gagal menyelesaikan legalitas tanah menjadi SHM, sehingga Penggugat meminta pembatalan PPJB dan pengembalian dana. Para Tergugat membantah wanprestasi dan mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena Risalatul Fadhilah, ahli waris Almarhumah Mutmainnah, tidak digugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan eksepsi tersebut dengan alasan gugatan mengandung cacat formil karena kurang pihak, sehingga menyatakan gugatan Penggugat dan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Para Tergugat menandatangani tiga Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 23, 24, dan 25 pada tanggal 23 September 2019 di hadapan Notaris Yurisca Lady Enggrani untuk transaksi tiga bidang tanah di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat dalam PPJB bertindak sebagai penjual yang merupakan ahli waris dari Almarhum H. Muhajir Bin H. Merot dan Almarhumah Mutmainnah.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran bertahap kepada Para Tergugat melalui H. Mohamad Ihrom (Tergugat V) dan H. Miftahuddin (Tergugat VII) dengan total sebesar Rp 6.175.000.000,- antara tanggal 31 Mei 2019 hingga 16 Januari 2021.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan proses peningkatan status legalitas tanah dari Girik menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai kesepakatan dalam PPJB.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melayangkan Surat Peringatan (Somasi) sebanyak tiga kali kepada Para Tergugat untuk mengembalikan pembayaran akibat wanprestasi, namun tidak ada respons atau pengembalian dana.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena Risalatul Fadhilah, sebagai ahli waris keturunan Almarhumah Mutmainnah, tidak diikutsertakan sebagai Tergugat II dalam gugatan.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium) akibat tidak diikutsertakannya Risalatul Fadhilah sebagai ahli waris yang terkait erat dengan objek sengketa.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan menolak gugatan Rekonvensi tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka beli tanah ke ahli waris, tapi mereka gagal urus sertifikat dan tidak mau kembalikan uangnya, apakah gugatan saya batal karena tidak menggugat semua ahli waris?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21380, + "candidates": [ + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 833 KUHPerdata", + "Pasal 834 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1348 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "text": "Pasal 830: Pewarisan hanya terjadi karena kematian." + }, + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "text": "Pasal 833: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "text": "Pasal 834: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam" + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1348 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1348: Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi umum kapan pewarisan terjadi (karena kematian). Pasal ini tidak mengatur prosedur atau syarat formil dalam mengajukan gugatan perdata, khususnya mengenai kelengkapan pihak (plurium litis consortium) yang menjadi inti pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak milik ahli waris atas harta peninggalan dan prosedur penyegelan harta jika ada perselisihan. Pasal ini tidak mengatur kewajiban menggugat seluruh ahli waris dalam sengketa wanprestasi perjanjian jual beli, sehingga tidak menjawab masalah formil gugatan yang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak ahli waris untuk mengajukan gugatan pengembalian warisan (vindicatie) terhadap pemegang besit. Ini adalah gugatan substantif atas hak kebendaan, bukan aturan prosedural mengenai kelengkapan pihak dalam gugatan perdata biasa (wanprestasi), sehingga tidak relevan dengan pertanyaan tentang batalnya gugatan karena kurang pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang lalai (wanprestasi) debitur. Meskipun sengketa melibatkan kegagalan pengurusan sertifikat, pertanyaan spesifik pengguna adalah mengenai akibat hukum formil (batal/tidak diterima) karena tidak menggugat semua ahli waris. Pasal 1238 mengatur substansi wanprestasi, bukan syarat formil kelengkapan pihak dalam gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan. Sama seperti Pasal 1238, ini mengatur akibat hukum substantif dari wanprestasi, bukan masalah prosedural formil mengenai kelengkapan pihak (plurium litis consortium) yang menjadi fokus pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Meskipun perjanjian jual beli tanah dibahas dalam perkara, pertanyaan pengguna spesifik mengenai akibat hukum formil gugatan karena tidak menggugat semua ahli waris. Pasal 1320 tidak mengatur masalah kelengkapan pihak dalam proses peradilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang ketidakcakapan membuat persetujuan. Tidak ada indikasi dalam pertanyaan bahwa isu utamanya adalah ketidakcakapan para ahli waris, melainkan kelengkapan pihak yang digugat. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan dengan masalah formil gugatan yang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang dalam perjanjian. Ini adalah syarat substansi perjanjian, bukan aturan prosedural mengenai kelengkapan pihak dalam mengajukan gugatan perdata. Tidak relevan dengan pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang). Ini adalah prinsip substantif perjanjian, bukan aturan prosedural yang menjawab apakah gugatan batal karena kurang pihak. Tidak relevan dengan pertanyaan spesifik mengenai cacat formil gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1348 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tafsir perjanjian. Ini berkaitan dengan penafsiran isi perjanjian, bukan aturan prosedural mengenai kelengkapan pihak dalam gugatan. Tidak relevan dengan pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli. Meskipun konteksnya jual beli tanah, pasal ini tidak mengatur masalah prosedural gugatan perdata, khususnya mengenai kelengkapan pihak (plurium litis consortium) yang menjadi inti pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur saat terjadinya jual beli. Ini adalah aturan substantif mengenai ikatan perjanjian, bukan aturan prosedural mengenai kelengkapan pihak dalam mengajukan gugatan. Tidak relevan dengan pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli. Ini adalah aturan tentang alat bukti (bukti surat), bukan aturan substantif atau prosedural mengenai kelengkapan pihak dalam gugatan. Tidak relevan dengan pertanyaan pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 45920, + "completion_tokens": 2316 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_339_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_339_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b0c040bf07861c3920ba4d039f156bd8670be65e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_339_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,169 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_339_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 48, + "timings": { + "parse": 0.074, + "classify": 0.0, + "condense": 223.141, + "read": 95.156, + "query": 10.338, + "relevance": 79.759, + "total": 408.468 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 138942, + "marked_chars": 139365 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134952, + "summary": "[HAL 1-5] Penggugat Ir. Arifin Sugianto (pemegang saham 15% PT Indokarya Gemasakti) menggugat Tergugat I Iskandar Harjo (pemegang saham 85%), Tergugat II Rudy Taslim, dan Tergugat III Bambang Karyono Riyadi (Notaris) atas perbuatan melawan hukum terkait pengalihan saham 85% dari Tergugat I ke Tergugat II pada 18 Agustus 2020. Penggugat dalil bahwa pengalihan ini dilakukan tanpa RUPS, tanpa pemberitahuan, dan tanpa penawaran saham kepada Penggugat, serta menyalahgunakan jabatan Notaris [HAL 4-5]. Gugatan menuntut pembatalan Akta Jual Beli No. 20 Tahun 2020, ganti rugi Rp 18 miliar, perintah perpanjangan Hak Guna Usaha, dan pembelian saham Penggugat seharga Rp 25 miliar [HAL 5]. Mediasi gagal [HAL 6].\n\n[HAL 6-15] Tergugat I dan II mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak memasukkan Direksi Perseroan), error in persona (Tergugat II bukan penyelenggara RUPS), dan obscur libel (kontradiksi posita-petitum, kerugian tidak diuraikan, akta yang digugat tidak jelas) [HAL 6-12]. Secara materiil, Tergugat I dan II membantah perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pengalihan saham sah berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Agustus 2020 yang telah memenuhi kuorum (85%), dipanggil dengan surat tercatat dan iklan koran, serta disahkan Kemenkumham [HAL 13-14]. Mereka menegaskan tidak ada kerugian Penggugat karena saham yang dialihkan adalah milik Tergugat I, bukan Penggugat, dan Akta Jual Beli yang sah adalah No. 19 tanggal 19 Agustus 2020, bukan No. 20 yang digugat [HAL 14-15].\n\n[HAL 15-32] Tergugat II memperkuat eksepsi error in persona karena sebagai pemegang saham bukan Direksi, ia tidak berwenang menyelenggarakan RUPS [HAL 19-20]. Tergugat III (Notaris) mengajukan eksepsi obscur libel dan kurang pihak (tidak memasukkan Kemenkumham yang menerbitkan SK Pengesahan) serta error in objecto karena Penggugat keliru menyebut Akta No. 20 sebagai Akta Jual Beli, padahal Akta No. 2 adalah Berita Acara RUPS, sedangkan Akta Jual Beli dibuat di hadapan Notaris lain [HAL 26-27]. Tergugat III membantah dalil penyalahgunaan jabatan dengan menunjukkan RUPS telah dipanggil sesuai UUPT (14 hari sebelumnya via surat tercatat dan koran) dan memenuhi kuorum [HAL 28-29]. Tergugat I dan II mengajukan bukti surat panggilan RUPS, materi rapat, tanda terima, dan akta jual beli [HAL 31-32]. Penggugat tidak mengajukan bukti [HAL 30].\n\n[HAL 33-46] Majelis Hakim memeriksa eksepsi. Terhadap eksepsi kurang pihak, Hakim menerima dalil bahwa PT Indokarya Gemasakti sebagai subjek hukum yang sengketa harusnya digugat, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 44]. Terhadap eksepsi obscur libel, Hakim menerima bahwa terdapat ketidaksinkronan antara posita dan petitum (kerugian tidak diuraikan, akta tidak jelas, perintah kepada non-pihak, kontradiksi pernyataan perbuatan melawan hukum dengan petitum), sehingga gugatan dikategorikan kabur dan tidak dapat diterima [HAL 45-46]. Eksepsi Tergugat II dan III diambil alih pertimbangannya. Dengan demikian, eksepsi Tergugat I, II, dan III diterima, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut [HAL 46]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 5913, + "summary": "[HAL 1-5] Penggugat Ir. Arifin Sugianto (pemegang saham 15% PT Indokarya Gemasakti) menggugat Tergugat I Iskandar Harjo (pemegang saham 85%), Tergugat II Rudy Taslim, dan Tergugat III Bambang Karyono Riyadi (Notaris) atas perbuatan melawan hukum terkait pengalihan saham 85% dari Tergugat I ke Tergugat II pada 18 Agustus 2020. Penggugat dalil bahwa pengalihan ini dilakukan tanpa RUPS, tanpa pemberitahuan, dan tanpa penawaran saham kepada Penggugat, serta menyalahgunakan jabatan Notaris [HAL 4-5]. Gugatan menuntut pembatalan Akta Jual Beli No. 20 Tahun 2020, ganti rugi Rp 18 miliar, perintah perpanjangan Hak Guna Usaha, dan pembelian saham Penggugat seharga Rp 25 miliar [HAL 5]. Mediasi gagal [HAL 6].\n\n[HAL 6-15] Tergugat I dan II mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak memasukkan Direksi Perseroan), error in persona (Tergugat II bukan penyelenggara RUPS), dan obscur libel (kontradiksi posita-petitum, kerugian tidak diuraikan, akta yang digugat tidak jelas) [HAL 6-12]. Secara materiil, Tergugat I dan II membantah perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pengalihan saham sah berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Agustus 2020 yang telah memenuhi kuorum (85%), dipanggil dengan surat tercatat dan iklan koran, serta disahkan Kemenkumham [HAL 13-14]. Mereka menegaskan tidak ada kerugian Penggugat karena saham yang dialihkan adalah milik Tergugat I, bukan Penggugat, dan Akta Jual Beli yang sah adalah No. 19 tanggal 19 Agustus 2020, bukan No. 20 yang digugat [HAL 14-15].\n\n[HAL 15-32] Tergugat II memperkuat eksepsi error in persona karena sebagai pemegang saham bukan Direksi, ia tidak berwenang menyelenggarakan RUPS [HAL 19-20]. Tergugat III (Notaris) mengajukan eksepsi obscur libel dan kurang pihak (tidak memasukkan Kemenkumham yang menerbitkan SK Pengesahan) serta error in objecto karena Penggugat keliru menyebut Akta No. 20 sebagai Akta Jual Beli, padahal Akta No. 2 adalah Berita Acara RUPS, sedangkan Akta Jual Beli dibuat di hadapan Notaris lain [HAL 26-27]. Tergugat III membantah dalil penyalahgunaan jabatan dengan menunjukkan RUPS telah dipanggil sesuai UUPT (14 hari sebelumnya via surat tercatat dan koran) dan memenuhi kuorum [HAL 28-29]. Tergugat I dan II mengajukan bukti surat panggilan RUPS, materi rapat, tanda terima, dan akta jual beli [HAL 31-32]. Penggugat tidak mengajukan bukti [HAL 30].\n\n[HAL 33-48] Majelis Hakim memeriksa eksepsi. Terhadap eksepsi kurang pihak, Hakim menerima dalil bahwa PT Indokarya Gemasakti sebagai subjek hukum yang sengketa harusnya digugat, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 44]. Terhadap eksepsi obscur libel, Hakim menerima bahwa terdapat ketidaksinkronan antara posita dan petitum: dalam POSITA dalil perbuatan melawan hukum, namun dalam PETITUM tidak dimohonkan amar putusan menyatakan terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga saling kontradiktif dan menunjukkan gugatan kabur [HAL 45-46]. Eksepsi Tergugat II dan III diambil alih pertimbangannya karena isi dan tujuannya sama dengan eksepsi Tergugat I [HAL 46-47]. Dengan demikian, eksepsi Tergugat I, II, dan III diterima, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut [HAL 47]. Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 1.078.000,- [HAL 47-48]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-5] Penggugat Ir. Arifin Sugianto (pemegang saham 15% PT Indokarya Gemasakti) menggugat Tergugat I Iskandar Harjo (pemegang saham 85%), Tergugat II Rudy Taslim, dan Tergugat III Bambang Karyono Riyadi (Notaris) atas perbuatan melawan hukum terkait pengalihan saham 85% dari Tergugat I ke Tergugat II pada 18 Agustus 2020. Penggugat dalil bahwa pengalihan ini dilakukan tanpa RUPS, tanpa pemberitahuan, dan tanpa penawaran saham kepada Penggugat, serta menyalahgunakan jabatan Notaris [HAL 4-5]. Gugatan menuntut pembatalan Akta Jual Beli No. 20 Tahun 2020, ganti rugi Rp 18 miliar, perintah perpanjangan Hak Guna Usaha, dan pembelian saham Penggugat seharga Rp 25 miliar [HAL 5]. Mediasi gagal [HAL 6].\n\n[HAL 6-15] Tergugat I dan II mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak memasukkan Direksi Perseroan), error in persona (Tergugat II bukan penyelenggara RUPS), dan obscur libel (kontradiksi posita-petitum, kerugian tidak diuraikan, akta yang digugat tidak jelas) [HAL 6-12]. Secara materiil, Tergugat I dan II membantah perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pengalihan saham sah berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Agustus 2020 yang telah memenuhi kuorum (85%), dipanggil dengan surat tercatat dan iklan koran, serta disahkan Kemenkumham [HAL 13-14]. Mereka menegaskan tidak ada kerugian Penggugat karena saham yang dialihkan adalah milik Tergugat I, bukan Penggugat, dan Akta Jual Beli yang sah adalah No. 19 tanggal 19 Agustus 2020, bukan No. 20 yang digugat [HAL 14-15].\n\n[HAL 15-32] Tergugat II memperkuat eksepsi error in persona karena sebagai pemegang saham bukan Direksi, ia tidak berwenang menyelenggarakan RUPS [HAL 19-20]. Tergugat III (Notaris) mengajukan eksepsi obscur libel dan kurang pihak (tidak memasukkan Kemenkumham yang menerbitkan SK Pengesahan) serta error in objecto karena Penggugat keliru menyebut Akta No. 20 sebagai Akta Jual Beli, padahal Akta No. 2 adalah Berita Acara RUPS, sedangkan Akta Jual Beli dibuat di hadapan Notaris lain [HAL 26-27]. Tergugat III membantah dalil penyalahgunaan jabatan dengan menunjukkan RUPS telah dipanggil sesuai UUPT (14 hari sebelumnya via surat tercatat dan koran) dan memenuhi kuorum [HAL 28-29]. Tergugat I dan II mengajukan bukti surat panggilan RUPS, materi rapat, tanda terima, dan akta jual beli [HAL 31-32]. Penggugat tidak mengajukan bukti [HAL 30].\n\n[HAL 33-48] Majelis Hakim memeriksa eksepsi. Terhadap eksepsi kurang pihak, Hakim menerima dalil bahwa PT Indokarya Gemasakti sebagai subjek hukum yang sengketa harusnya digugat, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 44]. Terhadap eksepsi obscur libel, Hakim menerima bahwa terdapat ketidaksinkronan antara posita dan petitum: dalam POSITA dalil perbuatan melawan hukum, namun dalam PETITUM tidak dimohonkan amar putusan menyatakan terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga saling kontradiktif dan menunjukkan gugatan kabur [HAL 45-46]. Eksepsi Tergugat II dan III diambil alih pertimbangannya karena isi dan tujuannya sama dengan eksepsi Tergugat I [HAL 46-47]. Dengan demikian, eksepsi Tergugat I, II, dan III diterima, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut [HAL 47]. Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 1.078.000,- [HAL 47-48]." + }, + "read": { + "input_chars": 3294, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pengalihan saham 85% dari Tergugat I ke Tergugat II yang dilakukan tanpa RUPS, pemberitahuan, atau penawaran kepada Penggugat, serta penyalahgunaan jabatan Notaris. Gugatan menuntut pembatalan Akta Jual Beli, ganti rugi, perpanjangan Hak Guna Usaha, dan pembelian saham oleh Penggugat. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi kurang pihak dan obscur libel diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa pengalihan saham 85% dari Tergugat I ke Tergugat II dilakukan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa pemberitahuan, dan tanpa penawaran saham kepada Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat III menyalahgunakan jabatan sebagai Notaris dalam pengalihan saham tersebut.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II membantah perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pengalihan saham sah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah memenuhi kuorum dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III membantah dalil penyalahgunaan jabatan dengan menunjukkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham telah dipanggil sesuai ketentuan dan memenuhi kuorum.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak karena PT Indokarya Gemasakti sebagai subjek hukum yang bersengketa tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi obscur libel karena terdapat kontradiksi antara dalil perbuatan melawan hukum dalam posita dan tidak dimohonkannya amar putusan terkait perbuatan melawan hukum dalam petitum.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pengalihan saham 85% dari Tergugat I ke Tergugat II yang dilakukan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham, pemberitahuan, atau penawaran kepada Penggugat, serta penyalahgunaan jabatan Notaris. Gugatan menuntut pembatalan Akta Jual Beli, ganti rugi, perpanjangan Hak Guna Usaha, dan pembelian saham oleh Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil tersebut dengan menyatakan pengalihan saham sah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah memenuhi kuorum dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sementara Tergugat III membantah penyalahgunaan jabatan dengan menunjukkan pemanggilan rapat telah sesuai ketentuan. Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak karena perseroan tidak digugat dan eksepsi obscur libel karena kontradiksi antara posita dan petitum, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pengalihan saham 85% dari Tergugat I ke Tergugat II yang dilakukan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham, pemberitahuan, atau penawaran kepada Penggugat, serta penyalahgunaan jabatan Notaris. Gugatan menuntut pembatalan Akta Jual Beli, ganti rugi, perpanjangan Hak Guna Usaha, dan pembelian saham oleh Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil tersebut dengan menyatakan pengalihan saham sah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah memenuhi kuorum dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sementara Tergugat III membantah penyalahgunaan jabatan dengan menunjukkan pemanggilan rapat telah sesuai ketentuan. Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak karena perseroan tidak digugat dan eksepsi obscur libel karena kontradiksi antara posita dan petitum, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa pengalihan saham 85% dari Tergugat I ke Tergugat II dilakukan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham, tanpa pemberitahuan, dan tanpa penawaran saham kepada Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat III menyalahgunakan jabatan sebagai Notaris dalam pengalihan saham tersebut.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II membantah perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pengalihan saham sah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah memenuhi kuorum dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III membantah dalil penyalahgunaan jabatan dengan menunjukkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham telah dipanggil sesuai ketentuan dan memenuhi kuorum.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak karena PT Indokarya Gemasakti sebagai subjek hukum yang bersengketa tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi obscur libel karena terdapat kontradiksi antara dalil perbuatan melawan hukum dalam posita dan tidak dimohonkannya amar putusan terkait perbuatan melawan hukum dalam petitum.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak padahal saya merasa saham saya dialihkan tanpa izin dan notarisnya menyalahgunakan jabatan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 44645, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Relevan. Tergugat secara eksplisit mengaitkan gugatan pembatalan akta jual-beli saham dengan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dalam eksepsi Obscur Libel. Meskipun gugatan ditolak karena cacat formil (kurang pihak/kabur), pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang didalilkan untuk menilai apakah akta tersebut sah atau batal, sehingga memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai alasan penolakan gugatan terkait pengalihan saham." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Relevan. Pasal ini dikutip oleh Tergugat dalam eksepsi Obscur Libel sebagai dasar untuk menilai keabsahan sebab perjanjian jual-beli saham. Tergugat berargumen bahwa Penggugat tidak menguraikan unsur 'sebab yang palsu atau terlarang' sesuai Pasal 1335, sehingga gugatan dianggap kabur. Pasal ini relevan karena menjadi kerangka hukum yang digunakan untuk menguji substansi dalil pembatalan akta dalam sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Relevan. Gugatan Penggugat secara eksplisit memuat dalil 'Perbuatan Melawan Hukum' (PMH). Tergugat menggunakan Pasal 1365 dalam eksepsi Obscur Libel untuk berargumen bahwa Penggugat gagal menguraikan unsur kerugian (kausalitas) dan kesalahan yang mewajibkan ganti rugi. Meskipun gugatan ditolak karena eksepsi diterima, Pasal 1365 adalah dasar hukum substantif yang menjadi inti sengketa mengenai tanggung jawab atas pengalihan saham dan klaim kerugian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 57481, + "completion_tokens": 3107 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_348_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_348_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1a7dfbbd5ec093e4f32594dbbcd0b68f1ed60870 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_348_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,127 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_348_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 75, + "timings": { + "parse": 0.118, + "classify": 0.0, + "condense": 1373.457, + "read": 57.218, + "query": 7.201, + "relevance": 32.989, + "total": 1470.983 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 236646, + "marked_chars": 237312 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI:\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;\nDALAM REKONVENSI:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat\nditerima;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:\n-\nMenghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk\nmembayar biaya perkara ini sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh\nribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawarahan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Rabu, tanggal 17 Januari 2024,\noleh kami, Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H.,\ndan Yamto Susena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\n Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 74\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indone" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134845, + "summary": "[HAL 1-8] Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diajukan oleh Ir. Sulaman (Penggugat I) dan Merlinda Lim (Penggugat II) melawan Ciong Boen (Tergugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 348/Pdt.G/2023. Para Penggugat dalil bahwa Tergugat tinggal di rumah mereka sejak sekitar tahun 2000-2002 dan diangkat derajatnya, lalu pada 18 Desember 2003 Para Penggugat mendirikan PT. Sinar Mentari Erajaya dengan modal 100% dari mereka, memberikan saham kosong 20% kepada Tergugat sebagai Direktur [HAL 2]. PT. Sinar Mentari Erajaya ditunjuk sebagai distributor TP-Link pada tahun 2007-2008, namun Tergugat yang menangani operasional mulai menunjukkan ketidakpatutan laporan keuangan dan corporate governance [HAL 2-3]. Para Penggugat dalil Tergugat membeli aset (ruko di Jakarta tahun 2006, rumah di Medan 2013/2014, rumah di Jakarta 2015) dengan uang yang seharusnya bukan dari gajinya [HAL 2-3]. Pada pertengahan 2015, TP-Link menyetop supply, dan pada 6 Januari 2016 memutus kerjasama karena Tergugat tidak membayar tagihan dan tidak memberikan laporan, dengan sisa stok barang senilai Rp14.689.949.340 [HAL 3]. Tergugat juga dalilnya meminjam uang KPR sebesar Rp157.508.259 yang tidak dibayar [HAL 3]. Pada 2018, PT. Sinar Mentari Erajaya ditunjuk distributor Cougar [HAL 3]. Para Penggugat dalil Tergugat membuat prakarya laporan keuangan PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) tahun 2020 dengan keuntungan palsu Rp21.060.762.150,19 [HAL 3-4]. Tergugat menarik dokumen pribadinya pada September 2021 [HAL 4]. Pada 15 Oktober 2021, RUPS SME mencopot Tergugat sebagai Direktur karena tidak menjalankan tugas [HAL 4]. Pada awal 2022, SME terkena denda Bea Cukai Rp3.447.951.000 dan Rp3.236.404.000 akibat kesalahan kode HS oleh Tergugat [HAL 4]. Tergugat didalil mendirikan PT. Glori Mitra Sukses pada 7 September 2021 untuk menjual barang sama (Cougar) saat masih menjadi Direktur di perusahaan Penggugat [HAL 4]. Ada teguran Bank Indonesia terkait pelaporan devisa impor SME pada 21 September 2021, namun Tergugat yang dicopot tetap mengirim email ke BI pada 22 Juni 2022 [HAL 4-5]. Para Penggugat dalil Tergugat menerima transfer USD $60.000 dari Bank of China pada Mei 2022 [HAL 5]. Para Penggugat menuntut Tergugat melakukan PMH Pasal 1365 KUHPerdata, membayar kerugian materiil total Rp23.191.876.408 (terdiri dari stok barang Rp14.689.949.340, hutang KPR Rp157.508.259, bayar pajak karena laporan palsu Rp1.660.063.809, dan denda HS Rp6.684.355.000) serta kerugian imateriil Rp20.000.000.000, total Rp43.191.876.408 [HAL 6-7]. Para Penggugat juga menuntut sita jaminan ruko Tergugat di Artha Center, pembatalan saham 20% Tergugat di kedua PT, dan putusan berkekuatan hukum tetap lebih dulu [HAL 7-8]. Mediasi gagal [HAL 8].\n\n[HAL 9-13] Tergugat mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi. Dalam eksepsi konvensi, Tergugat mengajukan obscuur libel (gugatan kabur) karena tidak jelas status badan hukum PT dan kedudukan hukum Tergugat, serta error in persona (salah sasaran) karena Tergugat hanya Direktur Marketing, sementara keuangan dipegang Penggugat II, sehingga kerugian perusahaan seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat II atau auditor/konsultan pajak yang harus dijadikan pihak [HAL 9-13]. Dalam provisi, Tergugat berargumen bahwa tanggung jawab operasional tidak bisa dilimpahkan hanya pada Direktur Marketing [HAL 13].\n\n[HAL 14-20] Dalam pokok perkara konvensi, Tergugat membantah dalil Para Penggugat. Tergugat mengakui kenal Penggugat sejak 1993 dan tinggal di rumah mereka sejak 2002 atas permintaan Penggugat untuk memudahkan komunikasi dan support, bukan karena diangkat dari nol [HAL 14-15]. Tergugat membantah dalil saham kosong, menyatakan modal telah disetor penuh termasuk tambahan USD 255.000, dan jabatannya sebagai Direktur yang mengurusi pemasaran, bukan hanya marketing [HAL 15-16]. Tergugat membantah dalil ketidakpatutan, menyatakan tugasnya hanya pemasaran atas instruksi Penggugat, dengan penjualan ditangani sales dan pembayaran masuk ke rekening Penggugat II [HAL 16]. Tergugat membantah dalil pembelian aset dengan uang gaji, menyatakan itu haknya [HAL 16]. Tergugat membantah dalil pemutusan kerjasama TP-Link karena kelalaian dirinya, menyatakan pemutusan disebabkan oleh Penggugat II sebagai pemegang otoritas keuangan yang tidak membayar hutang akibat misproduct TP-Link yang tidak diganti [HAL 16-17]. Tergugat mengakui menerima cicilan KPR dari Penggugat yang akan dikompensasi dengan deviden yang tidak pernah dibagikan [HAL 17]. Tergugat membantah dalil prakarya laporan keuangan, menyatakan laporan dibuat oleh auditor independen dan konsultan pajak atas persetujuan Penggugat, dan ia tidak bertanggung jawab atas laporan keuangan [HAL 17]. Tergugat membantah dalil pencopotan sebagai Direktur karena tidak bekerja, menyatakan pencopotan dilakukan karena ia meminta pembagian keuntungan untuk biaya pernikahan dan cuti nikah yang tidak dikabulkan Penggugat, padahal ia berhak atas cuti nikah [HAL 17-18]. Tergugat membantah dalil denda Bea Cukai akibat kesalahannya, menyatakan denda disebabkan perbedaan HS-CODE antara Dirjen Postel dan Bea Cukai serta perubahan kebijakan 2021, dan ia sudah tidak terlibat pengurusan impor setelah dicopot [HAL 18-19]. Tergugat membantah dalil pendirian PT. Glori Mitra Sukses sebagai persaingan, menyatakan perusahaan itu didirikan istri dan ia membantu karena sudah tidak difungsikan di perusahaan Penggugat [HAL 19]. Tergugat membantah dalil keterlibatan dalam teguran BI, menyatakan ia sudah tidak akses email sejak Oktober 2021 dan tidak tahu kelanjutannya karena cuti nikah [HAL 19-20]. Tergugat membantah dalil transfer USD $60.000, menyatakan tidak pernah mendapat pemberitahuan [HAL 20].\n\n[HAL 21-30] Dalam Rekonvensi, Tergugat (sekarang Penggugat Rekonvensi) menuntut Para Penggugat (Tergugat Rekonvensi) melakukan PMH karena: 1) Membuat laporan keuangan palsu dan mengintervensi auditor/konsultan pajak untuk memalsukan keuntungan Rp21.060.762.150,19; 2) Tidak melaksanakan kewajiban Direksi/Komisaris sesuai UU No. 40/2007 dan Anggaran Dasar (tidak menyusun rencana kerja, tidak menyampaikan laporan tahunan, tidak mengadakan RUPS tahunan); 3) Melakukan penarikan dana PT. Sinar Mentari Erajaya sebesar Rp20.000.000.000 untuk kepentingan PT. SME tanpa persetujuan RUPS, melanggar Pasal 102 UU PT; 4) Menguasai ruko milik Tergugat di Artha Center tanpa hak [HAL 21-27]. Tergugat juga menuntut pembagian aset: sisa dana tunai PT. Sinar Mentari Erajaya Rp25.000.000.000 (bagian 20% = Rp5.000.000.000, namun di totalkan Rp55.000.000.000 dalam teks mungkin ada kesalahan ketik atau perhitungan lain, namun total tuntutan rekonvensi disebut Rp118.261.001.452), sisa stock barang, bunga deposito BPR Lestari, keuntungan PT. SME, dan dana D-Link Singapore [HAL 27-30]. Tergugat menuntut sita jaminan atas ruko Penggugat, uang paksa Rp10.000.000/hari, dan audit ulang laporan keuangan oleh auditor independen lain [HAL 30].\n\n[HAL 31-42] Para Penggugat (Tergugat Rekonvensi) mengajukan Replik. Mereka menolak seluruh eksepsi dan dalil Tergugat. Para Penggugat menegaskan gugatan tidak obscuur libel dan tidak error in persona karena Tergugat adalah Direktur yang diberi kepercayaan penuh mengurus perusahaan, bukan sekadar Direktur Marketing, dan dalil Tergugat sebagai karyawan yang digaji adalah tidak benar karena ia diberi saham dan kepercayaan operasional [HAL 32-36]. Para Penggugat menyangkal dalil Tergugat tentang modal setoran dan aset yang dibeli, mempertanyakan sumber dana Tergugat jika hanya bergaji [HAL 36-37]. Para Penggugat menegaskan Tergugat melakukan pembelian barang tanpa izin menyebabkan stok menumpuk Rp14.689.949.340 dan tunggakan ke TP-Link [HAL 37-38]. Para Penggugat mengutip putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak praperadilan Tergugat dan menguatkan penghentian penyidikan terhadap Tergugat, serta mengesahkan laporan keuangan audit KAP Jephta Nasib & Junihol yang menunjukkan rugi bersih tahun 2020 (Rp7.229.792.626) dan 2021 (Rp9.636.330.306), membantah dalil Tergugat tentang keuntungan palsu [HAL 38-39]. Para Penggugat menegaskan Tergugat dicopot karena tidak bekerja dan meminta deviden tanpa melihat kondisi rugi perusahaan [HAL 39]. Para Penggugat menegaskan Tergugat mendirikan PT. Glori Mitra Sukses untuk bersaing dan mengambil customer existing [HAL 40]. Para Penggugat menyangkal dalil Tergugat tidak tahu transfer USD $60.000 [HAL 40-41]. Para Penggugat menyangkal dalil Tergugat hanya Direktur Marketing, menegaskan ia diberi kepercayaan penuh [HAL 41-42]. Para Penggugat menyangkal dalil Tergugat tentang prakarya laporan keuangan, menyatakan laporan audit asli menunjukkan rugi, dan Tergugat mencoba memalsukan keuntungan untuk mendapatkan deviden [HAL 42]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 103967, + "summary": "[HAL 1-8] Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diajukan oleh Ir. Sulaman (Penggugat I) dan Merlinda Lim (Penggugat II) melawan Ciong Boen (Tergugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 348/Pdt.G/2023. Para Penggugat dalil bahwa Tergugat tinggal di rumah mereka sejak sekitar tahun 2000-2002 dan diangkat derajatnya, lalu pada 18 Desember 2003 Para Penggugat mendirikan PT. Sinar Mentari Erajaya dengan modal 100% dari mereka, memberikan saham kosong 20% kepada Tergugat sebagai Direktur [HAL 2]. PT. Sinar Mentari Erajaya ditunjuk sebagai distributor TP-Link pada tahun 2007-2008, namun Tergugat yang menangani operasional mulai menunjukkan ketidakpatutan laporan keuangan dan corporate governance [HAL 2-3]. Para Penggugat dalil Tergugat membeli aset (ruko di Jakarta tahun 2006, rumah di Medan 2013/2014, rumah di Jakarta 2015) dengan uang yang seharusnya bukan dari gajinya [HAL 2-3]. Pada pertengahan 2015, TP-Link menyetop supply, dan pada 6 Januari 2016 memutus kerjasama karena Tergugat tidak membayar tagihan dan tidak memberikan laporan, dengan sisa stok barang senilai Rp14.689.949.340 [HAL 3]. Tergugat juga dalilnya meminjam uang KPR sebesar Rp157.508.259 yang tidak dibayar [HAL 3]. Pada 2018, PT. Sinar Mentari Erajaya ditunjuk distributor Cougar [HAL 3]. Para Penggugat dalil Tergugat membuat prakarya laporan keuangan PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) tahun 2020 dengan keuntungan palsu Rp21.060.762.150,19 [HAL 3-4]. Tergugat menarik dokumen pribadinya pada September 2021 [HAL 4]. Pada 15 Oktober 2021, RUPS SME mencopot Tergugat sebagai Direktur karena tidak menjalankan tugas [HAL 4]. Pada awal 2022, SME terkena denda Bea Cukai Rp3.447.951.000 dan Rp3.236.404.000 akibat kesalahan kode HS oleh Tergugat [HAL 4]. Tergugat didalil mendirikan PT. Glori Mitra Sukses pada 7 September 2021 untuk menjual barang sama (Cougar) saat masih menjadi Direktur di perusahaan Penggugat [HAL 4]. Ada teguran Bank Indonesia terkait pelaporan devisa impor SME pada 21 September 2021, namun Tergugat yang dicopot tetap mengirim email ke BI pada 22 Juni 2022 [HAL 4-5]. Para Penggugat dalil Tergugat menerima transfer USD $60.000 dari Bank of China pada Mei 2022 [HAL 5]. Para Penggugat menuntut Tergugat melakukan PMH Pasal 1365 KUHPerdata, membayar kerugian materiil total Rp23.191.876.408 (terdiri dari stok barang Rp14.689.949.340, hutang KPR Rp157.508.259, bayar pajak karena laporan palsu Rp1.660.063.809, dan denda HS Rp6.684.355.000) serta kerugian imateriil Rp20.000.000.000, total Rp43.191.876.408 [HAL 6-7]. Para Penggugat juga menuntut sita jaminan ruko Tergugat di Artha Center, pembatalan saham 20% Tergugat di kedua PT, dan putusan berkekuatan hukum tetap lebih dulu [HAL 7-8]. Mediasi gagal [HAL 8].\n\n[HAL 9-13] Tergugat mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi. Dalam eksepsi konvensi, Tergugat mengajukan obscuur libel (gugatan kabur) karena tidak jelas status badan hukum PT dan kedudukan hukum Tergugat, serta error in persona (salah sasaran) karena Tergugat hanya Direktur Marketing, sementara keuangan dipegang Penggugat II, sehingga kerugian perusahaan seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat II atau auditor/konsultan pajak yang harus dijadikan pihak [HAL 9-13]. Dalam provisi, Tergugat berargumen bahwa tanggung jawab operasional tidak bisa dilimpahkan hanya pada Direktur Marketing [HAL 13].\n\n[HAL 14-20] Dalam pokok perkara konvensi, Tergugat membantah dalil Para Penggugat. Tergugat mengakui kenal Penggugat sejak 1993 dan tinggal di rumah mereka sejak 2002 atas permintaan Penggugat untuk memudahkan komunikasi dan support, bukan karena diangkat dari nol [HAL 14-15]. Tergugat membantah dalil saham kosong, menyatakan modal telah disetor penuh termasuk tambahan USD 255.000, dan jabatannya sebagai Direktur yang mengurusi pemasaran, bukan hanya marketing [HAL 15-16]. Tergugat membantah dalil ketidakpatutan, menyatakan tugasnya hanya pemasaran atas instruksi Penggugat, dengan penjualan ditangani sales dan pembayaran masuk ke rekening Penggugat II [HAL 16]. Tergugat membantah dalil pembelian aset dengan uang gaji, menyatakan itu haknya [HAL 16]. Tergugat membantah dalil pemutusan kerjasama TP-Link karena kelalaian dirinya, menyatakan pemutusan disebabkan oleh Penggugat II sebagai pemegang otoritas keuangan yang tidak membayar hutang akibat misproduct TP-Link yang tidak diganti [HAL 16-17]. Tergugat mengakui menerima cicilan KPR dari Penggugat yang akan dikompensasi dengan deviden yang tidak pernah dibagikan [HAL 17]. Tergugat membantah dalil prakarya laporan keuangan, menyatakan laporan dibuat oleh auditor independen dan konsultan pajak atas persetujuan Penggugat, dan ia tidak bertanggung jawab atas laporan keuangan [HAL 17]. Tergugat membantah dalil pencopotan sebagai Direktur karena tidak bekerja, menyatakan pencopotan dilakukan karena ia meminta pembagian keuntungan untuk biaya pernikahan dan cuti nikah yang tidak dikabulkan Penggugat, padahal ia berhak atas cuti nikah [HAL 17-18]. Tergugat membantah dalil denda Bea Cukai akibat kesalahannya, menyatakan denda disebabkan perbedaan HS-CODE antara Dirjen Postel dan Bea Cukai serta perubahan kebijakan 2021, dan ia sudah tidak terlibat pengurusan impor setelah dicopot [HAL 18-19]. Tergugat membantah dalil pendirian PT. Glori Mitra Sukses sebagai persaingan, menyatakan perusahaan itu didirikan istri dan ia membantu karena sudah tidak difungsikan di perusahaan Penggugat [HAL 19]. Tergugat membantah dalil keterlibatan dalam teguran BI, menyatakan ia sudah tidak akses email sejak Oktober 2021 dan tidak tahu kelanjutannya karena cuti nikah [HAL 19-20]. Tergugat membantah dalil transfer USD $60.000, menyatakan tidak pernah mendapat pemberitahuan [HAL 20].\n\n[HAL 21-30] Dalam Rekonvensi, Tergugat (sekarang Penggugat Rekonvensi) menuntut Para Penggugat (Tergugat Rekonvensi) melakukan PMH karena: 1) Membuat laporan keuangan palsu dan mengintervensi auditor/konsultan pajak untuk memalsukan keuntungan Rp21.060.762.150,19; 2) Tidak melaksanakan kewajiban Direksi/Komisaris sesuai UU No. 40/2007 dan Anggaran Dasar (tidak menyusun rencana kerja, tidak menyampaikan laporan tahunan, tidak mengadakan RUPS tahunan); 3) Melakukan penarikan dana PT. Sinar Mentari Erajaya sebesar Rp20.000.000.000 untuk kepentingan PT. SME tanpa persetujuan RUPS, melanggar Pasal 102 UU PT; 4) Menguasai ruko milik Tergugat di Artha Center tanpa hak [HAL 21-27]. Tergugat juga menuntut pembagian aset: sisa dana tunai PT. Sinar Mentari Erajaya Rp25.000.000.000 (bagian 20% = Rp5.000.000.000, namun di totalkan Rp55.000.000.000 dalam teks mungkin ada kesalahan ketik atau perhitungan lain, namun total tuntutan rekonvensi disebut Rp118.261.001.452), sisa stock barang, bunga deposito BPR Lestari, keuntungan PT. SME, dan dana D-Link Singapore [HAL 27-30]. Tergugat menuntut sita jaminan atas ruko Penggugat, uang paksa Rp10.000.000/hari, dan audit ulang laporan keuangan oleh auditor independen lain [HAL 30].\n\n[HAL 31-42] Para Penggugat (Tergugat Rekonvensi) mengajukan Replik. Mereka menolak seluruh eksepsi dan dalil Tergugat. Para Penggugat menegaskan gugatan tidak obscuur libel dan tidak error in persona karena Tergugat adalah Direktur yang diberi kepercayaan penuh mengurus perusahaan, bukan sekadar Direktur Marketing, dan dalil Tergugat sebagai karyawan yang digaji adalah tidak benar karena ia diberi saham dan kepercayaan operasional [HAL 32-36]. Para Penggugat menyangkal dalil Tergugat tentang modal setoran dan aset yang dibeli, mempertanyakan sumber dana Tergugat jika hanya bergaji [HAL 36-37]. Para Penggugat menegaskan Tergugat melakukan pembelian barang tanpa izin menyebabkan stok menumpuk Rp14.689.949.340 dan tunggakan ke TP-Link [HAL 37-38]. Para Penggugat mengutip putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak praperadilan Tergugat dan menguatkan penghentian penyidikan terhadap Tergugat, serta mengesahkan laporan keuangan audit KAP Jephta Nasib & Junihol yang menunjukkan rugi bersih tahun 2020 (Rp7.229.792.626) dan 2021 (Rp9.636.330.306), membantah dalil Tergugat tentang keuntungan palsu [HAL 38-39]. Para Penggugat menegaskan Tergugat dicopot karena tidak bekerja dan meminta deviden tanpa melihat kondisi rugi perusahaan [HAL 39]. Para Penggugat menegaskan Tergugat mendirikan PT. Glori Mitra Sukses untuk bersaing dan mengambil customer existing [HAL 40]. Para Penggugat menyangkal dalil Tergugat tidak tahu transfer USD $60.000 [HAL 40-41]. Para Penggugat menyangkal dalil Tergugat hanya Direktur Marketing, menegaskan ia diberi kepercayaan penuh [HAL 41-42]. Para Penggugat menyangkal dalil Tergugat tentang prakarya laporan keuangan, menyatakan laporan audit asli menunjukkan rugi, dan Tergugat mencoba memalsukan keuntungan untuk mendapatkan deviden [HAL 42].\n\n[HAL 43-50] Para Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dalam Replik lebih lanjut membantah seluruh dalil Tergugat Rekonvensi dengan menegaskan bahwa fakta perusahaan merugi telah dikuatkan oleh Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh KAP Jephta Nasib & Junihol untuk tahun buku 2020 (Rugi bersih Rp7.229.792.626) dan 2021 (Rugi bersih Rp9.636.330.306) [HAL 43-49]. Pembuktian ini didukung oleh Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Polda Metro Jaya (No. S.Tap/77/IV/2023) atas Laporan Polisi Tergugat (No. LP/B/1903/IV/2022) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Praperadilan (No. 72/Pid.Pra/2023) yang menolak dalil Tergugat [HAL 43-49]. Para Penggugat menyatakan dalil Tergugat tentang keuntungan palsu Rp21.060.762.150,19 adalah prakarya Tergugat untuk mendapatkan deviden, yang telah dibuktikan sebagai delik pidana pemalsuan bukti otentik oleh penegak hukum [HAL 43-49]. Para Penggugat juga membantah dalil Tergugat mengenai dana jaminan D-Link, pinjaman dana PT. Sinar Mentari Erajaya ke PT. SME, saldo bank BCA, deposito BPR Lestari, serta klaim penguasaan ruko Tergugat, dengan alasan bahwa kondisi rugi perusahaan membuat klaim-klaim tersebut tidak berdasar [HAL 43-49]. Para Penggugat juga membantah dalil Tergugat tentang independensi auditor dan sita jaminan, serta menegaskan bahwa tuntutan pembagian aset dan deviden Tergugat adalah mengada-ada [HAL 47-49]. Para Penggugat tetap menuntut pengabulan gugatan konvensi seluruhnya, termasuk pembayaran kerugian materiil Rp23.191.876.408 dan imateriil Rp20.000.000.000, sita jaminan ruko Tergugat, pembatalan saham 20% Tergugat di kedua PT, serta putusan berkekuatan hukum tetap lebih dulu, dan menolak gugatan rekonvensi [HAL 50-51].\n\n[HAL 51-69] Dalam persidangan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan bukti surat dan saksi. Para Penggugat mengajukan 51 bukti surat (P-1 s.d. P-51) termasuk surat penghentian penyidikan, putusan praperadilan, akta pendirian PT, laporan audit, bukti pembayaran pajak, dan sertifikat properti, serta menghadirkan 4 saksi: Ponti Wijiono (menyatakan Tergugat digaji, tidak menyetor modal, membuat laporan palsu, dan stok menumpuk), Rina Andriani (menyatakan Tergugat atasan yang menggampangkan masalah dan memesan barang tanpa lihat stok), Oey Soendari (menyatakan Tergugat Direktur yang diangkat Penggugat, meminjam uang perusahaan, dan mendirikan perusahaan pesaing), serta Andrie Siahaan (menyatakan Tergugat bukan pemilik saham, hanya karyawan, dan membuat data palsu untuk laporan keuangan) [HAL 51-60]. Tergugat mengajukan 77 bukti surat (T-1 s.d. T-42 dan T-36.1 s.d." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-8] Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diajukan oleh Ir. Sulaman (Penggugat I) dan Merlinda Lim (Penggugat II) melawan Ciong Boen (Tergugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 348/Pdt.G/2023. Para Penggugat dalil bahwa Tergugat tinggal di rumah mereka sejak sekitar tahun 2000-2002 dan diangkat derajatnya, lalu pada 18 Desember 2003 Para Penggugat mendirikan PT. Sinar Mentari Erajaya dengan modal 100% dari mereka, memberikan saham kosong 20% kepada Tergugat sebagai Direktur [HAL 2]. PT. Sinar Mentari Erajaya ditunjuk sebagai distributor TP-Link pada tahun 2007-2008, namun Tergugat yang menangani operasional mulai menunjukkan ketidakpatutan laporan keuangan dan corporate governance [HAL 2-3]. Para Penggugat dalil Tergugat membeli aset (ruko di Jakarta tahun 2006, rumah di Medan 2013/2014, rumah di Jakarta 2015) dengan uang yang seharusnya bukan dari gajinya [HAL 2-3]. Pada pertengahan 2015, TP-Link menyetop supply, dan pada 6 Januari 2016 memutus kerjasama karena Tergugat tidak membayar tagihan dan tidak memberikan laporan, dengan sisa stok barang senilai Rp14.689.949.340 [HAL 3]. Tergugat juga dalilnya meminjam uang KPR sebesar Rp157.508.259 yang tidak dibayar [HAL 3]. Pada 2018, PT. Sinar Mentari Erajaya ditunjuk distributor Cougar [HAL 3]. Para Penggugat dalil Tergugat membuat prakarya laporan keuangan PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) tahun 2020 dengan keuntungan palsu Rp21.060.762.150,19 [HAL 3-4]. Tergugat menarik dokumen pribadinya pada September 2021 [HAL 4]. Pada 15 Oktober 2021, RUPS SME mencopot Tergugat sebagai Direktur karena tidak menjalankan tugas [HAL 4]. Pada awal 2022, SME terkena denda Bea Cukai Rp3.447.951.000 dan Rp3.236.404.000 akibat kesalahan kode HS oleh Tergugat [HAL 4]. Tergugat didalil mendirikan PT. Glori Mitra Sukses pada 7 September 2021 untuk menjual barang sama (Cougar) saat masih menjadi Direktur di perusahaan Penggugat [HAL 4]. Ada teguran Bank Indonesia terkait pelaporan devisa impor SME pada 21 September 2021, namun Tergugat yang dicopot tetap mengirim email ke BI pada 22 Juni 2022 [HAL 4-5]. Para Penggugat dalil Tergugat menerima transfer USD $60.000 dari Bank of China pada Mei 2022 [HAL 5]. Para Penggugat menuntut Tergugat melakukan PMH Pasal 1365 KUHPerdata, membayar kerugian materiil total Rp23.191.876.408 (terdiri dari stok barang Rp14.689.949.340, hutang KPR Rp157.508.259, bayar pajak karena laporan palsu Rp1.660.063.809, dan denda HS Rp6.684.355.000) serta kerugian imateriil Rp20.000.000.000, total Rp43.191.876.408 [HAL 6-7]. Para Penggugat juga menuntut sita jaminan ruko Tergugat di Artha Center, pembatalan saham 20% Tergugat di kedua PT, dan putusan berkekuatan hukum tetap lebih dulu [HAL 7-8]. Mediasi gagal [HAL 8].\n\n[HAL 9-13] Tergugat mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi. Dalam eksepsi konvensi, Tergugat mengajukan obscuur libel (gugatan kabur) karena tidak jelas status badan hukum PT dan kedudukan hukum Tergugat, serta error in persona (salah sasaran) karena Tergugat hanya Direktur Marketing, sementara keuangan dipegang Penggugat II, sehingga kerugian perusahaan seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat II atau auditor/konsultan pajak yang harus dijadikan pihak [HAL 9-13]. Dalam provisi, Tergugat berargumen bahwa tanggung jawab operasional tidak bisa dilimpahkan hanya pada Direktur Marketing [HAL 13].\n\n[HAL 14-20] Dalam pokok perkara konvensi, Tergugat membantah dalil Para Penggugat. Tergugat mengakui kenal Penggugat sejak 1993 dan tinggal di rumah mereka sejak 2002 atas permintaan Penggugat untuk memudahkan komunikasi dan support, bukan karena diangkat dari nol [HAL 14-15]. Tergugat membantah dalil saham kosong, menyatakan modal telah disetor penuh termasuk tambahan USD 255.000, dan jabatannya sebagai Direktur yang mengurusi pemasaran, bukan hanya marketing [HAL 15-16]. Tergugat membantah dalil ketidakpatutan, menyatakan tugasnya hanya pemasaran atas instruksi Penggugat, dengan penjualan ditangani sales dan pembayaran masuk ke rekening Penggugat II [HAL 16]. Tergugat membantah dalil pembelian aset dengan uang gaji, menyatakan itu haknya [HAL 16]. Tergugat membantah dalil pemutusan kerjasama TP-Link karena kelalaian dirinya, menyatakan pemutusan disebabkan oleh Penggugat II sebagai pemegang otoritas keuangan yang tidak membayar hutang akibat misproduct TP-Link yang tidak diganti [HAL 16-17]. Tergugat mengakui menerima cicilan KPR dari Penggugat yang akan dikompensasi dengan deviden yang tidak pernah dibagikan [HAL 17]. Tergugat membantah dalil prakarya laporan keuangan, menyatakan laporan dibuat oleh auditor independen dan konsultan pajak atas persetujuan Penggugat, dan ia tidak bertanggung jawab atas laporan keuangan [HAL 17]. Tergugat membantah dalil pencopotan sebagai Direktur karena tidak bekerja, menyatakan pencopotan dilakukan karena ia meminta pembagian keuntungan untuk biaya pernikahan dan cuti nikah yang tidak dikabulkan Penggugat, padahal ia berhak atas cuti nikah [HAL 17-18]. Tergugat membantah dalil denda Bea Cukai akibat kesalahannya, menyatakan denda disebabkan perbedaan HS-CODE antara Dirjen Postel dan Bea Cukai serta perubahan kebijakan 2021, dan ia sudah tidak terlibat pengurusan impor setelah dicopot [HAL 18-19]. Tergugat membantah dalil pendirian PT. Glori Mitra Sukses sebagai persaingan, menyatakan perusahaan itu didirikan istri dan ia membantu karena sudah tidak difungsikan di perusahaan Penggugat [HAL 19]. Tergugat membantah dalil keterlibatan dalam teguran BI, menyatakan ia sudah tidak akses email sejak Oktober 2021 dan tidak tahu kelanjutannya karena cuti nikah [HAL 19-20]. Tergugat membantah dalil transfer USD $60.000, menyatakan tidak pernah mendapat pemberitahuan [HAL 20].\n\n[HAL 21-30] Dalam Rekonvensi, Tergugat (sekarang Penggugat Rekonvensi) menuntut Para Penggugat (Tergugat Rekonvensi) melakukan PMH karena: 1) Membuat laporan keuangan palsu dan mengintervensi auditor/konsultan pajak untuk memalsukan keuntungan Rp21.060.762.150,19; 2) Tidak melaksanakan kewajiban Direksi/Komisaris sesuai UU No. 40/2007 dan Anggaran Dasar (tidak menyusun rencana kerja, tidak menyampaikan laporan tahunan, tidak mengadakan RUPS tahunan); 3) Melakukan penarikan dana PT. Sinar Mentari Erajaya sebesar Rp20.000.000.000 untuk kepentingan PT. SME tanpa persetujuan RUPS, melanggar Pasal 102 UU PT; 4) Menguasai ruko milik Tergugat di Artha Center tanpa hak [HAL 21-27]. Tergugat juga menuntut pembagian aset: sisa dana tunai PT. Sinar Mentari Erajaya Rp25.000.000.000 (bagian 20% = Rp5.000.000.000, namun di totalkan Rp55.000.000.000 dalam teks mungkin ada kesalahan ketik atau perhitungan lain, namun total tuntutan rekonvensi disebut Rp118.261.001.452), sisa stock barang, bunga deposito BPR Lestari, keuntungan PT. SME, dan dana D-Link Singapore [HAL 27-30]. Tergugat menuntut sita jaminan atas ruko Penggugat, uang paksa Rp10.000.000/hari, dan audit ulang laporan keuangan oleh auditor independen lain [HAL 30].\n\n[HAL 31-42] Para Penggugat (Tergugat Rekonvensi) mengajukan Replik. Mereka menolak seluruh eksepsi dan dalil Tergugat. Para Penggugat menegaskan gugatan tidak obscuur libel dan tidak error in persona karena Tergugat adalah Direktur yang diberi kepercayaan penuh mengurus perusahaan, bukan sekadar Direktur Marketing, dan dalil Tergugat sebagai karyawan yang digaji adalah tidak benar karena ia diberi saham dan kepercayaan operasional [HAL 32-36]. Para Penggugat menyangkal dalil Tergugat tentang modal setoran dan aset yang dibeli, mempertanyakan sumber dana Tergugat jika hanya bergaji [HAL 36-37]. Para Penggugat menegaskan Tergugat melakukan pembelian barang tanpa izin menyebabkan stok menumpuk Rp14.689.949.340 dan tunggakan ke TP-Link [HAL 37-38]. Para Penggugat mengutip putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak praperadilan Tergugat dan menguatkan penghentian penyidikan terhadap Tergugat, serta mengesahkan laporan keuangan audit KAP Jephta Nasib & Junihol yang menunjukkan rugi bersih tahun 2020 (Rp7.229.792.626) dan 2021 (Rp9.636.330.306), membantah dalil Tergugat tentang keuntungan palsu [HAL 38-39]. Para Penggugat menegaskan Tergugat dicopot karena tidak bekerja dan meminta deviden tanpa melihat kondisi rugi perusahaan [HAL 39]. Para Penggugat menegaskan Tergugat mendirikan PT. Glori Mitra Sukses untuk bersaing dan mengambil customer existing [HAL 40]. Para Penggugat menyangkal dalil Tergugat tidak tahu transfer USD $60.000 [HAL 40-41]. Para Penggugat menyangkal dalil Tergugat hanya Direktur Marketing, menegaskan ia diberi kepercayaan penuh [HAL 41-42]. Para Penggugat menyangkal dalil Tergugat tentang prakarya laporan keuangan, menyatakan laporan audit asli menunjukkan rugi, dan Tergugat mencoba memalsukan keuntungan untuk mendapatkan deviden [HAL 42].\n\n[HAL 43-50] Para Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dalam Replik lebih lanjut membantah seluruh dalil Tergugat Rekonvensi dengan menegaskan bahwa fakta perusahaan merugi telah dikuatkan oleh Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh KAP Jephta Nasib & Junihol untuk tahun buku 2020 (Rugi bersih Rp7.229.792.626) dan 2021 (Rugi bersih Rp9.636.330.306) [HAL 43-49]. Pembuktian ini didukung oleh Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Polda Metro Jaya (No. S.Tap/77/IV/2023) atas Laporan Polisi Tergugat (No. LP/B/1903/IV/2022) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Praperadilan (No. 72/Pid.Pra/2023) yang menolak dalil Tergugat [HAL 43-49]. Para Penggugat menyatakan dalil Tergugat tentang keuntungan palsu Rp21.060.762.150,19 adalah prakarya Tergugat untuk mendapatkan deviden, yang telah dibuktikan sebagai delik pidana pemalsuan bukti otentik oleh penegak hukum [HAL 43-49]. Para Penggugat juga membantah dalil Tergugat mengenai dana jaminan D-Link, pinjaman dana PT. Sinar Mentari Erajaya ke PT. SME, saldo bank BCA, deposito BPR Lestari, serta klaim penguasaan ruko Tergugat, dengan alasan bahwa kondisi rugi perusahaan membuat klaim-klaim tersebut tidak berdasar [HAL 43-49]. Para Penggugat juga membantah dalil Tergugat tentang independensi auditor dan sita jaminan, serta menegaskan bahwa tuntutan pembagian aset dan deviden Tergugat adalah mengada-ada [HAL 47-49]. Para Penggugat tetap menuntut pengabulan gugatan konvensi seluruhnya, termasuk pembayaran kerugian materiil Rp23.191.876.408 dan imateriil Rp20.000.000.000, sita jaminan ruko Tergugat, pembatalan saham 20% Tergugat di kedua PT, serta putusan berkekuatan hukum tetap lebih dulu, dan menolak gugatan rekonvensi [HAL 50-51].\n\n[HAL 51-69] Dalam persidangan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan bukti surat dan saksi. Para Penggugat mengajukan 51 bukti surat (P-1 s.d. P-51) termasuk surat penghentian penyidikan, putusan praperadilan, akta pendirian PT, laporan audit, bukti pembayaran pajak, dan sertifikat properti, serta menghadirkan 4 saksi: Ponti Wijiono (menyatakan Tergugat digaji, tidak menyetor modal, membuat laporan palsu, dan stok menumpuk), Rina Andriani (menyatakan Tergugat atasan yang menggampangkan masalah dan memesan barang tanpa lihat stok), Oey Soendari (menyatakan Tergugat Direktur yang diangkat Penggugat, meminjam uang perusahaan, dan mendirikan perusahaan pesaing), serta Andrie Siahaan (menyatakan Tergugat bukan pemilik saham, hanya karyawan, dan membuat data palsu untuk laporan keuangan) [HAL 51-60]. Tergugat mengajukan 77 bukti surat (T-1 s.d. T-42 dan T-36.1 s.d." + }, + "read": { + "input_chars": 11305, + "frame": "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan oleh Ir. Sulaman dan Merlinda Lim melawan Ciong Boen terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan kerugian perusahaan selama Tergugat menjabat sebagai Direktur. Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan imateriil serta pembatalan saham Tergugat. Perkara ini dihentikan tanpa pemeriksaan pokok perkara karena eksepsi Tergugat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dengan dalil Tergugat melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan pribadi Penggugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dan error in persona yang menyangkut kejelasan status badan hukum dan kedudukan hukum para pihak.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi antara para pihak dinyatakan gagal.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menerima eksepsi Tergugat sehingga perkara dihentikan tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Ir. Sulaman dan Merlinda Lim mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Ciong Boen di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 348/Pdt.G/2023. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat, yang pernah menjabat sebagai Direktur di perusahaan mereka, melakukan berbagai tindakan yang merugikan, termasuk pemalsuan laporan keuangan, pembelian aset dengan dana perusahaan, dan pendirian perusahaan pesaing, yang mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil. Para Penggugat menuntut ganti rugi, pembatalan saham Tergugat, dan sita jaminan. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dan mengajukan eksepsi obscur libel serta error in persona, dengan alasan bahwa gugatan tidak jelas dan salah sasaran karena tanggung jawab keuangan seharusnya dipegang oleh pihak lain. Setelah mediasi gagal, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi Tergugat dan menghentikan perkara tanpa memeriksa pokok sengketa." + }, + "query": { + "summarized_case": "Ir. Sulaman dan Merlinda Lim mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Ciong Boen di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 348/Pdt.G/2023. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat, yang pernah menjabat sebagai Direktur di perusahaan mereka, melakukan berbagai tindakan yang merugikan, termasuk pemalsuan laporan keuangan, pembelian aset dengan dana perusahaan, dan pendirian perusahaan pesaing, yang mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil. Para Penggugat menuntut ganti rugi, pembatalan saham Tergugat, dan sita jaminan. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dan mengajukan eksepsi obscur libel serta error in persona, dengan alasan bahwa gugatan tidak jelas dan salah sasaran karena tanggung jawab keuangan seharusnya dipegang oleh pihak lain. Setelah mediasi gagal, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima eksepsi Tergugat dan menghentikan perkara tanpa memeriksa pokok sengketa.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dengan dalil Tergugat melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan pribadi Penggugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dan error in persona yang menyangkut kejelasan status badan hukum dan kedudukan hukum para pihak.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi antara para pihak dinyatakan gagal.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menerima eksepsi Tergugat sehingga perkara dihentikan tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya digugat karena dituduh merugikan perusahaan, tapi pengadilan malah menghentikan perkara tanpa diperiksa, apakah ini adil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14964, + "candidates": [ + "Pasal 365 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 365: Dalam segala hal, bila Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau kepada lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia yang menurut anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau reglemennya mengatur pemeliharaan anak belum dewasa untuk waktu yang lama. Pasal 362 tidak berlaku. Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial itu, sehubungan dengan perwalian yang ditugaskan kepadanya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan atau yang diperintahkan kepada wali, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Para anggota pengurus masing-masing bertanggung jawab secara pribadi dan tanggungmenanggung atas pelaksanaan perwalian itu, selama perwalian itu dilakukan oleh pengurus dan selama anggota-anggota pengurus ini tidak menunjukkan pada Hakim, bahwa mereka telah mencurahkan segala usaha guna melaksanakan perwalian sebagaimana mestinya atau mereka dalam keadaan tidak mampu menjaganya. Pengurus boleh memberi kuasa secara tertulis kepada seorang anggotanya atau lebih untuk melakukan perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa tersebut dalam surat kuasa itu. Pengurus berhak pula atas kehendaknya menyerahkan pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa yang dengan tegas ditunjuknya, asalkan secara tertulis, kepada Balai Harta Peninggalan, yang dengan demikian wajib menerima pengurusan itu dan menyelenggarakannya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadapnya. Penyerahan ini tidak dapat dicabut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengangkatan wali untuk anak belum dewasa oleh perkumpulan atau yayasan. Isinya sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa perbuatan melawan hukum, tanggung jawab direksi, atau prosedur penghentian perkara (eksepsi) dalam kasus korporasi yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun gugatan ditolak karena eksepsi (salah pihak/prosedural), pasal ini adalah dasar substantif dari tuduhan 'merugikan perusahaan' yang diajukan penggugat. Hakim menguji apakah tindakan Tergugat memenuhi unsur pasal ini, namun menolak gugatan karena Tergugat bertindak sebagai organ perseroan (bukan pribadi) sehingga prinsip pemisahan badan hukum berlaku. Pasal ini relevan karena menjadi materi sengketa yang diuji sebelum ditolak secara prosedural." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 78194, + "completion_tokens": 7115 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_356_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_356_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..40cca9b1f26daa43469ec6ca999addcc45a04839 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_356_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_356_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 49, + "timings": { + "parse": 0.077, + "classify": 0.0, + "condense": 227.12, + "read": 141.534, + "query": 3.781, + "relevance": 64.285, + "total": 436.797 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 148325, + "marked_chars": 148757 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI\nDALAM PROVISI\n-\nMenolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut;\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk\nseluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\nDALAM REKONVENSI\nDALAM PROVISI\n-\nMenolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat\nKonvensi;\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para\nTergugat Konvensi untuk seluruhnya;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara yang timbul sebesar Rp 2.762.000,00 (dua juta tujuh ratus\nenam puluh dua ribu rupiah);\nHalaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 356/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 47\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawarat" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134964, + "summary": "Penggugat Ferdhy Suryadi Suwandinata menggugat Tergugat I (Jonny Herman), Tergugat II (Ardion Herman), Tergugat III (PT. Dua Bersaudara Bahagia), Tergugat IV (PT. Family Bahagia Sejahtera/RSIA Grand Family), Turut Tergugat I (Notaris Humberg Lie), dan Turut Tergugat II (Dirjen AHU Kemenkumham) karena pengalihan 6.500 saham milik Tergugat II kepada Tergugat III dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang saham lain, yang menurut Penggugat melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT. FBS dan Pasal 57 ayat (1) UUPT, serta merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menimbulkan kerugian materiil Rp 27.950.000.000,- dan immateriil Rp 500.000.000.000,- [HAL 3-14]. Para Tergugat membantah dengan eksepsi keliru menarik pihak, gugatan kabur, dan kurang pihak, serta dalil pokok bahwa RUPSLB sah karena telah memenuhi kuorum, undangan dikirim, dan Penggugat hadir serta tidak keberatan, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum atau kerugian [HAL 15-29]. Majelis Hakim menolak semua eksepsi Para Tergugat karena penarikan pihak adalah hak Penggugat, gugatan tidak kabur, dan keterlibatan pihak lain bukan syarat mutlak, serta menolak permohonan provisi karena tidak mendesak [HAL 32-39]. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat adalah pemegang saham, RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 diadakan dengan agenda pengalihan saham Tergugat II ke Tergugat III, dan Akta No. 128 dibuat oleh Turut Tergugat I [HAL 40]. Berdasarkan bukti surat yang sah, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB tersebut, mengetahui agendanya, dan tidak mengajukan keberatan sehingga RUPSLB memutuskan pengalihan 6.500 saham tersebut dengan suara bulat [HAL 43-44]. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kehadiran dan ketiadaan keberatan Penggugat dalam RUPSLB tersebut dianggap sebagai penawaran saham kepada pemegang saham lain, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa pengalihan dilakukan secara melawan hukum tanpa penawaran [HAL 44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 15293, + "summary": "Penggugat Ferdhy Suryadi Suwandinata menggugat Tergugat I (Jonny Herman), Tergugat II (Ardion Herman), Tergugat III (PT. Dua Bersaudara Bahagia), Tergugat IV (PT. Family Bahagia Sejahtera/RSIA Grand Family), Turut Tergugat I (Notaris Humberg Lie), dan Turut Tergugat II (Dirjen AHU Kemenkumham) karena pengalihan 6.500 saham milik Tergugat II kepada Tergugat III dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang saham lain, yang menurut Penggugat melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT. FBS dan Pasal 57 ayat (1) UUPT, serta merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menimbulkan kerugian materiil Rp 27.950.000.000,- dan immateriil Rp 500.000.000.000,- [HAL 3-14]. Para Tergugat membantah dengan eksepsi keliru menarik pihak, gugatan kabur, dan kurang pihak, serta dalil pokok bahwa RUPSLB sah karena telah memenuhi kuorum, undangan dikirim, dan Penggugat hadir serta tidak keberatan, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum atau kerugian [HAL 15-29]. Majelis Hakim menolak semua eksepsi Para Tergugat karena penarikan pihak adalah hak Penggugat, gugatan tidak kabur, dan keterlibatan pihak lain bukan syarat mutlak, serta menolak permohonan provisi karena tidak mendesak [HAL 32-39]. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat adalah pemegang saham, RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 diadakan dengan agenda pengalihan saham Tergugat II ke Tergugat III, dan Akta No. 128 dibuat oleh Turut Tergugat I [HAL 40]. Berdasarkan bukti surat yang sah, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB tersebut, mengetahui agendanya, dan tidak mengajukan keberatan sehingga RUPSLB memutuskan pengalihan 6.500 saham tersebut dengan suara bulat [HAL 43-44]. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kehadiran dan ketiadaan keberatan Penggugat dalam RUPSLB tersebut dianggap sebagai penawaran saham kepada pemegang saham lain, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa pengalihan dilakukan secara melawan hukum tanpa penawaran [HAL 44]. Lebih lanjut, Majelis Hakim menegaskan bahwa karena yang hadir telah mengetahui agenda rapat, pemungutan suara dilakukan dan menghasilkan keputusan bulat untuk mengalihkan 6.500 saham Tergugat II ke Tergugat III tanpa keberatan dari siapa pun termasuk Penggugat [HAL 45]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiadaan keberatan dan persetujuan dengan suara bulat dianggap sebagai penawaran saham secara diam-diam kepada pemegang saham lainnya [HAL 45]. Selain itu, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat III) merupakan milik dari Tergugat II sendiri, sehingga pemindahan saham tersebut tergolong dalam pemindahan sesama pemegang saham [HAL 45]. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat telah membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga gugatan konvensi dinyatakan ditolak [HAL 45].\n\nDalam perkara rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik dengan tuntutan provisi agar izin praktek dokter Tergugat Rekonvensi dicabut atau dibekukan karena dianggap mengajukan gugatan itikad buruk yang bertentangan dengan kode etik profesi [HAL 45]. Majelis Hakim menolak tuntutan provisi tersebut karena tidak mendesak dan bukan merupakan objek tuntutan provisi [HAL 45]. Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi bahwa gugatan rekonvensi prematur dan kabur, namun Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut karena tidak menjelaskan letak prematur gugatan dan gugatan rekonvensi telah menggambarkan maksud serta hubungannya dengan petitum sehingga tidak kabur [HAL 46]. Dalam pemeriksaan pokok rekonvensi, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 61 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang membenarkan pemegang saham mengajukan gugatan jika dirugikan oleh keputusan RUPS, namun dalam hal ini Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya pengaruh kerugian yang diderita akibat gugatan tersebut [HAL 46-47]. Oleh karena itu, Gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya [HAL 47].\n\nDalam amar putusan, Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi dari Penggugat dan Para Penggugat Rekonvensi, menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi, menolak Gugatan Penggugat Konvensi, dan menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi [HAL 47]. Karena Gugatan Penggugat Konvensi ditolak, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan berada pada pihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.762.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) [HAL 47-49]. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 10 Mei 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara [HAL 48]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Ferdhy Suryadi Suwandinata menggugat Tergugat I (Jonny Herman), Tergugat II (Ardion Herman), Tergugat III (PT. Dua Bersaudara Bahagia), Tergugat IV (PT. Family Bahagia Sejahtera/RSIA Grand Family), Turut Tergugat I (Notaris Humberg Lie), dan Turut Tergugat II (Dirjen AHU Kemenkumham) karena pengalihan 6.500 saham milik Tergugat II kepada Tergugat III dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang saham lain, yang menurut Penggugat melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT. FBS dan Pasal 57 ayat (1) UUPT, serta merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang menimbulkan kerugian materiil Rp 27.950.000.000,- dan immateriil Rp 500.000.000.000,- [HAL 3-14]. Para Tergugat membantah dengan eksepsi keliru menarik pihak, gugatan kabur, dan kurang pihak, serta dalil pokok bahwa RUPSLB sah karena telah memenuhi kuorum, undangan dikirim, dan Penggugat hadir serta tidak keberatan, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum atau kerugian [HAL 15-29]. Majelis Hakim menolak semua eksepsi Para Tergugat karena penarikan pihak adalah hak Penggugat, gugatan tidak kabur, dan keterlibatan pihak lain bukan syarat mutlak, serta menolak permohonan provisi karena tidak mendesak [HAL 32-39]. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat adalah pemegang saham, RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 diadakan dengan agenda pengalihan saham Tergugat II ke Tergugat III, dan Akta No. 128 dibuat oleh Turut Tergugat I [HAL 40]. Berdasarkan bukti surat yang sah, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB tersebut, mengetahui agendanya, dan tidak mengajukan keberatan sehingga RUPSLB memutuskan pengalihan 6.500 saham tersebut dengan suara bulat [HAL 43-44]. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kehadiran dan ketiadaan keberatan Penggugat dalam RUPSLB tersebut dianggap sebagai penawaran saham kepada pemegang saham lain, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa pengalihan dilakukan secara melawan hukum tanpa penawaran [HAL 44]. Lebih lanjut, Majelis Hakim menegaskan bahwa karena yang hadir telah mengetahui agenda rapat, pemungutan suara dilakukan dan menghasilkan keputusan bulat untuk mengalihkan 6.500 saham Tergugat II ke Tergugat III tanpa keberatan dari siapa pun termasuk Penggugat [HAL 45]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiadaan keberatan dan persetujuan dengan suara bulat dianggap sebagai penawaran saham secara diam-diam kepada pemegang saham lainnya [HAL 45]. Selain itu, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat III) merupakan milik dari Tergugat II sendiri, sehingga pemindahan saham tersebut tergolong dalam pemindahan sesama pemegang saham [HAL 45]. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat telah membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga gugatan konvensi dinyatakan ditolak [HAL 45].\n\nDalam perkara rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik dengan tuntutan provisi agar izin praktek dokter Tergugat Rekonvensi dicabut atau dibekukan karena dianggap mengajukan gugatan itikad buruk yang bertentangan dengan kode etik profesi [HAL 45]. Majelis Hakim menolak tuntutan provisi tersebut karena tidak mendesak dan bukan merupakan objek tuntutan provisi [HAL 45]. Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi bahwa gugatan rekonvensi prematur dan kabur, namun Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut karena tidak menjelaskan letak prematur gugatan dan gugatan rekonvensi telah menggambarkan maksud serta hubungannya dengan petitum sehingga tidak kabur [HAL 46]. Dalam pemeriksaan pokok rekonvensi, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 61 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang membenarkan pemegang saham mengajukan gugatan jika dirugikan oleh keputusan RUPS, namun dalam hal ini Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya pengaruh kerugian yang diderita akibat gugatan tersebut [HAL 46-47]. Oleh karena itu, Gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya [HAL 47].\n\nDalam amar putusan, Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi dari Penggugat dan Para Penggugat Rekonvensi, menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi, menolak Gugatan Penggugat Konvensi, dan menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi [HAL 47]. Karena Gugatan Penggugat Konvensi ditolak, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan berada pada pihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.762.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) [HAL 47-49]. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 10 Mei 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara [HAL 48]." + }, + "read": { + "input_chars": 4833, + "frame": "Penggugat Ferdhy Suryadi Suwandinata menggugat Tergugat I Jonny Herman, Tergugat II Ardion Herman, Tergugat III PT. Dua Bersaudara Bahagia, Tergugat IV PT. Family Bahagia Sejahtera/RSIA Grand Family, Turut Tergugat I Notaris Humberg Lie, dan Turut Tergugat II Dirjen AHU Kemenkumham atas pengalihan 6.500 saham milik Tergugat II kepada Tergugat III dalam Rapat Umum Pemegang Sahab Luar Biasa tanggal 31 Mei 2020 tanpa penawaran terlebih dahulu kepada Penggugat. Penggugat menuntut pengesahan bahwa pengalihan tersebut melanggar Hak Didahulukan dan merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Gugatan utama ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat Ferdhy Suryadi Suwandinata adalah pemegang saham dalam perseroan.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rapat Umum Pemegang Sahab Luar Biasa tanggal 31 Mei 2020 diadakan dengan agenda pengalihan 6.500 saham milik Tergugat II kepada Tergugat III.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta No. 128 mengenai pengalihan saham tersebut dibuat oleh Turut Tergugat I Notaris Humberg Lie.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sahab Luar Biasa tanggal 31 Mei 2020.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengetahui agenda rapat pengalihan saham dan tidak mengajukan keberatan selama rapat berlangsung.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keputusan pengalihan 6.500 saham dari Tergugat II ke Tergugat III disetujui dengan suara bulat tanpa ada keberatan dari siapa pun termasuk Penggugat.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat III) merupakan milik dari Tergugat II sendiri, sehingga pemindahan saham tersebut tergolong dalam pemindahan sesama pemegang saham.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pengalihan saham dilakukan secara melawan hukum tanpa adanya penawaran terlebih dahulu kepadanya.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membuktikan bahwa kehadiran dan ketiadaan keberatan Penggugat dalam rapat dianggap sebagai penawaran saham secara diam-diam kepada pemegang saham lainnya.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya pengaruh kerugian yang diderita akibat gugatan yang diajukan.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Ferdhy Suryadi Suwandinata menggugat para Tergugat karena pengalihan 6.500 saham milik Tergugat II kepada Tergugat III dalam Rapat Umum Pemegang Sahab Luar Biasa tanggal 31 Mei 2020 tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat, yang dianggap melanggar Hak Didahulukan dan merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan fakta bahwa Penggugat hadir dalam rapat tersebut, mengetahui agendanya, dan tidak mengajukan keberatan sehingga keputusan pengalihan disetujui dengan suara bulat. Hakim menyimpulkan bahwa ketiadaan keberatan dan persetujuan dengan suara bulat tersebut dianggap sebagai penawaran saham secara diam-diam kepada pemegang saham lainnya, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Selain itu, PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat III) merupakan milik Tergugat II sendiri, sehingga pemindahan saham tersebut tergolong pemindahan sesama pemegang saham. Gugatan konvensi Penggugat ditolak karena tidak terbukti, dan gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi juga ditolak karena tidak dapat membuktikan adanya kerugian akibat gugatan tersebut. Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan dan eksepsi, serta menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Ferdhy Suryadi Suwandinata menggugat para Tergugat karena pengalihan 6.500 saham milik Tergugat II kepada Tergugat III dalam Rapat Umum Pemegang Sahab Luar Biasa tanggal 31 Mei 2020 tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat, yang dianggap melanggar Hak Didahulukan dan merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan fakta bahwa Penggugat hadir dalam rapat tersebut, mengetahui agendanya, dan tidak mengajukan keberatan sehingga keputusan pengalihan disetujui dengan suara bulat. Hakim menyimpulkan bahwa ketiadaan keberatan dan persetujuan dengan suara bulat tersebut dianggap sebagai penawaran saham secara diam-diam kepada pemegang saham lainnya, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Selain itu, PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat III) merupakan milik Tergugat II sendiri, sehingga pemindahan saham tersebut tergolong pemindahan sesama pemegang saham. Gugatan konvensi Penggugat ditolak karena tidak terbukti, dan gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi juga ditolak karena tidak dapat membuktikan adanya kerugian akibat gugatan tersebut. Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan dan eksepsi, serta menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat Ferdhy Suryadi Suwandinata adalah pemegang saham dalam perseroan.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rapat Umum Pemegang Sahab Luar Biasa tanggal 31 Mei 2020 diadakan dengan agenda pengalihan 6.500 saham milik Tergugat II kepada Tergugat III.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta No. 128 mengenai pengalihan saham tersebut dibuat oleh Turut Tergugat I Notaris Humberg Lie.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Sahab Luar Biasa tanggal 31 Mei 2020.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengetahui agenda rapat pengalihan saham dan tidak mengajukan keberatan selama rapat berlangsung.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keputusan pengalihan 6.500 saham dari Tergugat II ke Tergugat III disetujui dengan suara bulat tanpa ada keberatan dari siapa pun termasuk Penggugat.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat III) merupakan milik dari Tergugat II sendiri, sehingga pemindahan saham tersebut tergolong dalam pemindahan sesama pemegang saham.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pengalihan saham dilakukan secara melawan hukum tanpa adanya penawaran terlebih dahulu kepadanya.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membuktikan bahwa kehadiran dan ketiadaan keberatan Penggugat dalam rapat dianggap sebagai penawaran saham secara diam-diam kepada pemegang saham lainnya.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya pengaruh kerugian yang diderita akibat gugatan yang diajukan.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya hadir dalam rapat saham dan tidak keberatan saat saham saya dialihkan ke pihak lain, apakah saya tetap bisa menggugat karena merasa hak saya dilanggar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 48123, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti sengketa dalam pertanyaan. Pertanyaan menanyakan apakah seseorang dapat menggugat karena merasa haknya dilanggar; Pasal 1365 adalah norma substantif yang menentukan syarat-syarat gugatan perbuatan melawan hukum (perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal). Dalam putusan, Majelis Hakim secara eksplisit memeriksa apakah para tergugat melakukan 'perbuatan melawan hukum' berdasarkan kerangka hukum ini, sehingga pasal ini sangat relevan untuk menjawab apakah gugatan tersebut dapat diterima secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan, yang merupakan aturan teknis pembuktian (alat bukti). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) bukan jawaban substantif untuk pertanyaan mengenai hak atau kewajiban hukum substantif. Meskipun putusan mengutip pasal ini untuk menerima bukti surat, pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif tentang apakah kehadiran dan ketiadaan keberatan dalam rapat menghalangi hak untuk menggugat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 57912, + "completion_tokens": 3247 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_360_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_360_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8ce7e6177b48d31e7ec336f593d03b8a734b95c1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_360_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_360_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 105.069, + "query": 6.006, + "relevance": 25.651, + "total": 136.748 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29623, + "marked_chars": 29704 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29704, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh HELEN SUSANTI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menetapkan status perwalian atas dua anak kandungnya yang masih di bawah umur. Inti permohonan adalah pengakuan hakim bahwa Pemohon menjadi wali sah dari kedua anak tersebut serta pemberian izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak-anaknya dalam pengalihan hak atas bidang tanah. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh hakim setelah melalui pemeriksaan bukti dan saksi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "HELEN SUSANTI dan ALM. ANDY BUDIONO SUHERMAN tercatat sebagai pasangan suami-isteri yang tidak pernah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "ALM. ANDY BUDIONO SUHERMAN meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "HELEN SUSANTI memiliki dua orang anak dari pernikahan tersebut, yaitu VENOLIA LAYTISIA yang lahir pada 16 November 2007 dan VICILIA ABYGAIL yang lahir pada 27 April 2011.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "HELEN SUSANTI memiliki aset berupa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik NIB 28.03.000020002.0 yang terletak di desa Maja Baru, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "HELEN SUSANTI bermaksud mengalihkan aset tanah tersebut untuk biaya pendidikan kedua anaknya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "HELEN SUSANTI mengajukan permohonan penetapan perwalian karena suaminya, ALM. ANDY BUDIONO SUHERMAN, telah meninggal dunia. Pemohon didalilkan dan terbukti memiliki dua anak yang masih di bawah umur, yaitu VENOLIA LAYTISIA dan VICILIA ABYGAIL, serta memiliki aset tanah di Kabupaten Lebak yang ingin dialihkan untuk keperluan pendidikan anak-anaknya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan bahwa Pemohon adalah wali sah dari kedua anak tersebut berdasarkan ketentuan hukum perwalian dan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak-anaknya dalam proses pengalihan hak atas bidang tanah tersebut. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan Pemohon membebankan biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "HELEN SUSANTI mengajukan permohonan penetapan perwalian karena suaminya, ALM. ANDY BUDIONO SUHERMAN, telah meninggal dunia. Pemohon didalilkan dan terbukti memiliki dua anak yang masih di bawah umur, yaitu VENOLIA LAYTISIA dan VICILIA ABYGAIL, serta memiliki aset tanah di Kabupaten Lebak yang ingin dialihkan untuk keperluan pendidikan anak-anaknya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan bahwa Pemohon adalah wali sah dari kedua anak tersebut berdasarkan ketentuan hukum perwalian dan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak-anaknya dalam proses pengalihan hak atas bidang tanah tersebut. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan Pemohon membebankan biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "HELEN SUSANTI dan ALM. ANDY BUDIONO SUHERMAN tercatat sebagai pasangan suami-isteri yang tidak pernah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "ALM. ANDY BUDIONO SUHERMAN meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "HELEN SUSANTI memiliki dua orang anak dari pernikahan tersebut, yaitu VENOLIA LAYTISIA yang lahir pada 16 November 2007 dan VICILIA ABYGAIL yang lahir pada 27 April 2011.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "HELEN SUSANTI memiliki aset berupa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik NIB 28.03.000020002.0 yang terletak di desa Maja Baru, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "HELEN SUSANTI bermaksud mengalihkan aset tanah tersebut untuk biaya pendidikan kedua anaknya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal, saya punya dua anak kecil dan satu tanah, bolehkah saya jual tanahnya untuk biaya sekolah mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29623, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah umur 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, anak-anak disebut 'kecil' dan dalam putusan hakim menggunakan pasal ini untuk menetapkan status anak-anak tersebut sebagai belum dewasa, yang merupakan prasyarat hukum agar diperlukan perwalian/wali untuk melakukan tindakan hukum atas aset mereka." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung menjawab inti pertanyaan tentang hak ibu setelah suami meninggal. Pasal ini menetapkan bahwa perwalian terhadap anak belum dewasa secara otomatis (demi hukum) berpindah kepada orang tua yang masih hidup (ibu), sehingga ibu memiliki kewenangan hukum untuk bertindak sebagai wali atas nama anak-anak, termasuk dalam hal pengelolaan atau pengalihan aset untuk kepentingan mereka." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19467, + "completion_tokens": 974 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_361_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_361_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f9abfd26fd49224d957d7807d2d1a7f3627a491f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_361_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,258 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_361_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 71, + "timings": { + "parse": 0.127, + "classify": 0.0, + "condense": 215.183, + "read": 218.723, + "query": 11.709, + "relevance": 107.387, + "total": 553.13 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 219929, + "marked_chars": 220559 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI\n \n : \nMenyatakan eksepsi dari Tergugat III dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA\n \n : \n1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang dipanggil secara sah dan patut \ntidak hadir.\n Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 69\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke\nverklaard)\n3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang\ntimbul dalam perkara ini sebesar Rp.513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu\nRupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2025, oleh\nkami R. Rudi Kindarto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Maryono,\nS.H.,M.Hum., dan Wijawiyata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nputusan mana pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 telah diucapkan dalam\npersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134988, + "summary": "[HAL 1-37] Gugatan perdata diajukan oleh Elisabeth Hutagaol (Penggugat) terhadap PT Indosterling Technomedia Tbk (Tergugat I), Galuh Damarjati Abdullah (Tergugat II/Direktur Utama), Sean William Henley (Tergugat III/Komisaris Utama), PT Bursa Efek Indonesia (Turut Tergugat I), dan OJK (Turut Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penggugat dalil mengalami kerugian materiil sebesar Rp 47.415.007 akibat pembelian saham TECH sebanyak 51 lot pada Oktober-Desember 2021 dengan harga rata-rata Rp 9.297 per lot, yang nilainya anjlok hingga Rp 50 per lot pada Agustus 2023 akibat volatilitas harga dan Auto Rejection Bawah (ARB) terus-menerus [HAL 4]. Kronologi kerugian dikaitkan dengan penjualan saham masif oleh PT Indosterling Sarana Investa (PT ISI), pemegang saham pengendali yang dipimpin Sean William Henley, melalui transaksi Share Financing dan Repo yang berujung pada gagal bayar repo kepada KB Valbury Sekuritas, yang kemudian menjadi pemegang saham besar [HAL 5-6]. Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum berupa manipulasi pasar (pump and dump), penipuan alamat fiktif/kantor bodong (kantor di Jl. Jembatan Tiga diklaim tidak beroperasi), penyampaian Informasi Fakta Material yang tidak benar, serta pelanggaran tata kelola perusahaan (gugur jumlah direksi/komisaris di bawah batas POJK) [HAL 6-22]. Tergugat III diketahui telah divonis bersalah dalam perkara pidana perbankan terpisah [HAL 7]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp 47.415.007, imateriil Rp 1.000.000.000, uang paksa, serta sita jaminan, dengan dalil penerapan doktrin *piercing the corporate veil* untuk mempertanggungjawabkan Direksi dan Komisaris secara pribadi [HAL 24-36]. Mediasi dinyatakan gagal [HAL 37].\n\n[HAL 38-43] Tergugat III mengajukan eksepsi formil berupa *Error in Persona* (menggugat satu pihak sebagai dua tergugat), *Plurium Litis Consortium* (tidak menggugat PT ISI sebagai pihak yang diduga melakukan goreng saham), *Obscuur Libel* (gugatan kabur karena mencampuradukkan putusan pidana terpisah yang tidak relevan), dan *Error in Objecto* (sita jaminan bertentangan karena harta Tergugat III telah disita polisi dan masuk harta pailit) [HAL 38-40]. Dalam pokok perkara, Tergugat III membantah dalil perbuatan melawan hukum, menyatakan penangkapan dirinya tidak berdampak material pada operasional perseroan, dan menekankan bahwa fluktuasi harga saham adalah hal wajar di pasar modal [HAL 40-41]. Turut Tergugat I (BEI) mengajukan eksepsi *Obscuur Libel* dengan alasan gugatan tidak jelas dan tidak memuat tuntutan yang tegas terhadap BEI, meskipun BEI hanya menyediakan sarana perdagangan dan tidak bertanggung jawab atas kinerja emiten [HAL 42-43]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 87071, + "summary": "[HAL 1-43] Gugatan perdata diajukan oleh Elisabeth Hutagaol (Penggugat) terhadap PT Indosterling Technomedia Tbk (Tergugat I), Galuh Damarjati Abdullah (Tergugat II/Direktur Utama), Sean William Henley (Tergugat III/Komisaris Utama), PT Bursa Efek Indonesia (Turut Tergugat I), dan OJK (Turut Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penggugat dalil mengalami kerugian materiil sebesar Rp 47.415.007 akibat pembelian saham TECH sebanyak 51 lot pada Oktober-Desember 2021 dengan harga rata-rata Rp 9.297 per lot, yang nilainya anjlok hingga Rp 50 per lot pada Agustus 2023 akibat volatilitas harga dan Auto Rejection Bawah (ARB) terus-menerus [HAL 4]. Kronologi kerugian dikaitkan dengan penjualan saham masif oleh PT Indosterling Sarana Investa (PT ISI), pemegang saham pengendali yang dipimpin Sean William Henley, melalui transaksi Share Financing dan Repo yang berujung pada gagal bayar repo kepada KB Valbury Sekuritas, yang kemudian menjadi pemegang saham besar [HAL 5-6]. Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum berupa manipulasi pasar (pump and dump), penipuan alamat fiktif/kantor bodong (kantor di Jl. Jembatan Tiga diklaim tidak beroperasi), penyampaian Informasi Fakta Material yang tidak benar, serta pelanggaran tata kelola perusahaan (gugur jumlah direksi/komisaris di bawah batas POJK) [HAL 6-22]. Tergugat III diketahui telah divonis bersalah dalam perkara pidana perbankan terpisah [HAL 7]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp 47.415.007, imateriil Rp 1.000.000.000, uang paksa, serta sita jaminan, dengan dalil penerapan doktrin *piercing the corporate veil* untuk mempertanggungjawabkan Direksi dan Komisaris secara pribadi [HAL 24-36]. Mediasi dinyatakan gagal [HAL 37]. Tergugat III mengajukan eksepsi formil berupa *Error in Persona* (menggugat satu pihak sebagai dua tergugat), *Plurium Litis Consortium* (tidak menggugat PT ISI sebagai pihak yang diduga melakukan goreng saham), *Obscuur Libel* (gugatan kabur karena mencampuradukkan putusan pidana terpisah yang tidak relevan), dan *Error in Objecto* (sita jaminan bertentangan karena harta Tergugat III telah disita polisi dan masuk harta pailit) [HAL 38-40]. Dalam pokok perkara, Tergugat III membantah dalil perbuatan melawan hukum, menyatakan penangkapan dirinya tidak berdampak material pada operasional perseroan, dan menekankan bahwa fluktuasi harga saham adalah hal wajar di pasar modal [HAL 40-41]. Turut Tergugat I (BEI) mengajukan eksepsi *Obscuur Libel* dengan alasan gugatan tidak jelas dan tidak memuat tuntutan yang tegas terhadap BEI, meskipun BEI hanya menyediakan sarana perdagangan dan tidak bertanggung jawab atas kinerja emiten [HAL 42-43].\n\n[HAL 44-69] Turut Tergugat I membantah dalil kelalaian dalam pemberian izin IPO, menegaskan bahwa tindak pidana Sean William Henley baru berkekuatan hukum tetap pada November 2022, jauh setelah pencatatan IPO pada Juni 2020, sehingga tidak ada hubungan sebab akibat [HAL 48-52]. Turut Tergugat I menegaskan kewenangannya hanya sebagai penyelenggara perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, serta seluruh tanggung jawab informasi dan fakta material adalah kewajiban Tergugat I sesuai Prospektus IPO [HAL 49-51]. Turut Tergugat II (OJK) mengajukan eksepsi *Error in Persona*, menyatakan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat terkait transaksi saham atau perjanjian repo, serta menegaskan kewenangannya sebagai regulator publik bukan pemberi izin IPO melainkan penjamin efektivitas pendaftaran, dan telah melaksanakan tugas pengawasan serta perlindungan konsumen sesuai POJK [HAL 53-61]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat III mengenai *Error in Persona* karena Penggugat menggugat Tergugat I (PT Indosterling Technomedia Tbk) dan Tergugat II (Galuh Damarjati Abdullah sebagai Direktur Utama) seolah-olah sebagai pihak yang berbeda padahal mewakili entitas yang sama, serta menerima eksepsi *Plurium Litis Consortium* karena Penggugat mendalilkan PT ISI sebagai pelaku \"aksi goreng saham\" penyebab kerugian namun tidak mengikutsertakan PT ISI sebagai tergugat [HAL 68-69]. Akibat cacat yuridis formal tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) tanpa perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut [HAL 69].\n\n[HAL 70-71] Amar putusan: 1) Menyatakan eksepsi dari Tergugat III dapat diterima; 2) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir; 3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 4) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 513.000,00 [HAL 69-71]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-43] Gugatan perdata diajukan oleh Elisabeth Hutagaol (Penggugat) terhadap PT Indosterling Technomedia Tbk (Tergugat I), Galuh Damarjati Abdullah (Tergugat II/Direktur Utama), Sean William Henley (Tergugat III/Komisaris Utama), PT Bursa Efek Indonesia (Turut Tergugat I), dan OJK (Turut Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penggugat dalil mengalami kerugian materiil sebesar Rp 47.415.007 akibat pembelian saham TECH sebanyak 51 lot pada Oktober-Desember 2021 dengan harga rata-rata Rp 9.297 per lot, yang nilainya anjlok hingga Rp 50 per lot pada Agustus 2023 akibat volatilitas harga dan Auto Rejection Bawah (ARB) terus-menerus [HAL 4]. Kronologi kerugian dikaitkan dengan penjualan saham masif oleh PT Indosterling Sarana Investa (PT ISI), pemegang saham pengendali yang dipimpin Sean William Henley, melalui transaksi Share Financing dan Repo yang berujung pada gagal bayar repo kepada KB Valbury Sekuritas, yang kemudian menjadi pemegang saham besar [HAL 5-6]. Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum berupa manipulasi pasar (pump and dump), penipuan alamat fiktif/kantor bodong (kantor di Jl. Jembatan Tiga diklaim tidak beroperasi), penyampaian Informasi Fakta Material yang tidak benar, serta pelanggaran tata kelola perusahaan (gugur jumlah direksi/komisaris di bawah batas POJK) [HAL 6-22]. Tergugat III diketahui telah divonis bersalah dalam perkara pidana perbankan terpisah [HAL 7]. Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp 47.415.007, imateriil Rp 1.000.000.000, uang paksa, serta sita jaminan, dengan dalil penerapan doktrin *piercing the corporate veil* untuk mempertanggungjawabkan Direksi dan Komisaris secara pribadi [HAL 24-36]. Mediasi dinyatakan gagal [HAL 37]. Tergugat III mengajukan eksepsi formil berupa *Error in Persona* (menggugat satu pihak sebagai dua tergugat), *Plurium Litis Consortium* (tidak menggugat PT ISI sebagai pihak yang diduga melakukan goreng saham), *Obscuur Libel* (gugatan kabur karena mencampuradukkan putusan pidana terpisah yang tidak relevan), dan *Error in Objecto* (sita jaminan bertentangan karena harta Tergugat III telah disita polisi dan masuk harta pailit) [HAL 38-40]. Dalam pokok perkara, Tergugat III membantah dalil perbuatan melawan hukum, menyatakan penangkapan dirinya tidak berdampak material pada operasional perseroan, dan menekankan bahwa fluktuasi harga saham adalah hal wajar di pasar modal [HAL 40-41]. Turut Tergugat I (BEI) mengajukan eksepsi *Obscuur Libel* dengan alasan gugatan tidak jelas dan tidak memuat tuntutan yang tegas terhadap BEI, meskipun BEI hanya menyediakan sarana perdagangan dan tidak bertanggung jawab atas kinerja emiten [HAL 42-43].\n\n[HAL 44-69] Turut Tergugat I membantah dalil kelalaian dalam pemberian izin IPO, menegaskan bahwa tindak pidana Sean William Henley baru berkekuatan hukum tetap pada November 2022, jauh setelah pencatatan IPO pada Juni 2020, sehingga tidak ada hubungan sebab akibat [HAL 48-52]. Turut Tergugat I menegaskan kewenangannya hanya sebagai penyelenggara perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, serta seluruh tanggung jawab informasi dan fakta material adalah kewajiban Tergugat I sesuai Prospektus IPO [HAL 49-51]. Turut Tergugat II (OJK) mengajukan eksepsi *Error in Persona*, menyatakan tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat terkait transaksi saham atau perjanjian repo, serta menegaskan kewenangannya sebagai regulator publik bukan pemberi izin IPO melainkan penjamin efektivitas pendaftaran, dan telah melaksanakan tugas pengawasan serta perlindungan konsumen sesuai POJK [HAL 53-61]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat III mengenai *Error in Persona* karena Penggugat menggugat Tergugat I (PT Indosterling Technomedia Tbk) dan Tergugat II (Galuh Damarjati Abdullah sebagai Direktur Utama) seolah-olah sebagai pihak yang berbeda padahal mewakili entitas yang sama, serta menerima eksepsi *Plurium Litis Consortium* karena Penggugat mendalilkan PT ISI sebagai pelaku \"aksi goreng saham\" penyebab kerugian namun tidak mengikutsertakan PT ISI sebagai tergugat [HAL 68-69]. Akibat cacat yuridis formal tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) tanpa perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut [HAL 69].\n\n[HAL 70-71] Amar putusan: 1) Menyatakan eksepsi dari Tergugat III dapat diterima; 2) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir; 3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 4) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 513.000,00 [HAL 69-71]." + }, + "read": { + "input_chars": 4567, + "frame": "Elisabeth Hutagaol menggugat PT Indosterling Technomedia Tbk, Galuh Damarjati Abdullah, Sean William Henley, PT Bursa Efek Indonesia, dan OJK atas dugaan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian akibat penurunan harga saham. Penggugat menuntut ganti rugi materiil, imateriil, uang paksa, serta sita jaminan dengan alasan manipulasi pasar dan pelanggaran tata kelola perusahaan. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil dalam pengajuan gugatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Elisabeth Hutagaol membeli saham TECH sebanyak 51 lot pada periode Oktober-Desember 2021 dengan harga rata-rata Rp 9.297 per lot.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Nilai saham TECH anjlok hingga Rp 50 per lot pada Agustus 2023 yang dikaitkan dengan volatilitas harga dan Auto Rejection Bawah.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp 47.415.007 akibat penurunan nilai saham tersebut.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan PT Indosterling Sarana Investa melakukan penjualan saham masif melalui transaksi Share Financing dan Repo yang berujung pada gagal bayar.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum berupa manipulasi pasar, penipuan alamat fiktif, penyampaian informasi tidak benar, dan pelanggaran tata kelola perusahaan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sean William Henley telah divonis bersalah dalam perkara pidana perbankan terpisah.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp 47.415.007, imateriil Rp 1.000.000.000, uang paksa, dan sita jaminan dengan penerapan doktrin piercing the corporate veil.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi antara para pihak dinyatakan gagal.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi formil berupa Error in Persona, Plurium Litis Consortium, Obscuur Libel, dan Error in Objecto.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III membantah dalil perbuatan melawan hukum dan menyatakan fluktuasi harga saham adalah hal wajar di pasar modal.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I (BEI) mengajukan eksepsi Obscuur Libel dan membantah dalil kelalaian pemberian izin IPO.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II (OJK) mengajukan eksepsi Error in Persona dan membantah adanya hubungan hukum langsung dengan Penggugat.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Error in Persona karena Penggugat menggugat PT Indosterling Technomedia Tbk dan Galuh Damarjati Abdullah seolah sebagai pihak berbeda padahal mewakili entitas yang sama.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Plurium Litis Consortium karena Penggugat mendalilkan PT ISI sebagai pelaku penyebab kerugian namun tidak mengikutsertakan PT ISI sebagai tergugat.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "page": 69, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Elisabeth Hutagaol mengajukan gugatan perdata terhadap PT Indosterling Technomedia Tbk, Galuh Damarjati Abdullah, Sean William Henley, PT Bursa Efek Indonesia, dan OJK di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materiil akibat penurunan harga saham yang dibeli pada tahun 2021, yang dikaitkannya dengan dugaan perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat I, II, dan III, termasuk manipulasi pasar, penipuan, dan pelanggaran tata kelola perusahaan. Gugatan ini juga melibatkan dalil bahwa PT Indosterling Sarana Investa sebagai pemegang saham pengendali melakukan transaksi yang berujung pada gagal bayar. Meskipun mediasi dinyatakan gagal, Majelis Hakim memeriksa eksepsi formil yang diajukan oleh Tergugat III. Majelis Hakim menerima eksepsi Error in Persona karena Penggugat menggugat perusahaan dan direkturnya seolah sebagai pihak yang berbeda, serta menerima eksepsi Plurium Litis Consortium karena Penggugat mendalilkan peran PT Indosterling Sarana Investa dalam menyebabkan kerugian namun tidak mengikutsertakan perusahaan tersebut sebagai tergugat. Akibat cacat yuridis formal tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Elisabeth Hutagaol mengajukan gugatan perdata terhadap PT Indosterling Technomedia Tbk, Galuh Damarjati Abdullah, Sean William Henley, PT Bursa Efek Indonesia, dan OJK di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materiil akibat penurunan harga saham yang dibeli pada tahun 2021, yang dikaitkannya dengan dugaan perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat I, II, dan III, termasuk manipulasi pasar, penipuan, dan pelanggaran tata kelola perusahaan. Gugatan ini juga melibatkan dalil bahwa PT Indosterling Sarana Investa sebagai pemegang saham pengendali melakukan transaksi yang berujung pada gagal bayar. Meskipun mediasi dinyatakan gagal, Majelis Hakim memeriksa eksepsi formil yang diajukan oleh Tergugat III. Majelis Hakim menerima eksepsi Error in Persona karena Penggugat menggugat perusahaan dan direkturnya seolah sebagai pihak yang berbeda, serta menerima eksepsi Plurium Litis Consortium karena Penggugat mendalilkan peran PT Indosterling Sarana Investa dalam menyebabkan kerugian namun tidak mengikutsertakan perusahaan tersebut sebagai tergugat. Akibat cacat yuridis formal tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Elisabeth Hutagaol membeli saham TECH sebanyak 51 lot pada periode Oktober-Desember 2021 dengan harga rata-rata Rp 9.297 per lot.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Nilai saham TECH anjlok hingga Rp 50 per lot pada Agustus 2023 yang dikaitkan dengan volatilitas harga dan Auto Rejection Bawah.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp 47.415.007 akibat penurunan nilai saham tersebut.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan PT Indosterling Sarana Investa melakukan penjualan saham masif melalui transaksi Share Financing dan Repo yang berujung pada gagal bayar.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum berupa manipulasi pasar, penipuan alamat fiktif, penyampaian informasi tidak benar, dan pelanggaran tata kelola perusahaan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sean William Henley telah divonis bersalah dalam perkara pidana perbankan terpisah.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp 47.415.007, imateriil Rp 1.000.000.000, uang paksa, dan sita jaminan dengan penerapan doktrin piercing the corporate veil.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi antara para pihak dinyatakan gagal.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengajukan eksepsi formil berupa Error in Persona, Plurium Litis Consortium, Obscuur Libel, dan Error in Objecto.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III membantah dalil perbuatan melawan hukum dan menyatakan fluktuasi harga saham adalah hal wajar di pasar modal.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I (BEI) mengajukan eksepsi Obscuur Libel dan membantah dalil kelalaian pemberian izin IPO.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II (OJK) mengajukan eksepsi Error in Persona dan membantah adanya hubungan hukum langsung dengan Penggugat.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Error in Persona karena Penggugat menggugat PT Indosterling Technomedia Tbk dan Galuh Damarjati Abdullah seolah sebagai pihak berbeda padahal mewakili entitas yang sama.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Plurium Litis Consortium karena Penggugat mendalilkan PT ISI sebagai pelaku penyebab kerugian namun tidak mengikutsertakan PT ISI sebagai tergugat.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "page": 69, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak padahal saya rugi akibat saham anjlok dan ada dugaan penipuan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7723, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian. Pertanyaan dan putusan berfokus pada gugatan perbuatan melawan hukum (tort) akibat kerugian saham, bukan sengketa pelaksanaan perjanjian. Putusan menolak gugatan karena cacat formil (Error in Persona/Kurang Pihak), bukan karena isu perjanjian. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum atau isu substantif dalam pertimbangan hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum substantif untuk gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti pertanyaan ('lalu rugi akibat... dugaan penipuan'). Meskipun gugatan ditolak karena cacat formil (Error in Persona), Pasal 1365 adalah norma hukum yang seharusnya diuji untuk menjawab apakah ada perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian. Relevansi tetap ada karena pasal ini mengatur hak/kewajiban yang disengketakan secara substantif, meskipun tidak sampai pada pemeriksaan materiil akibat penolakan formil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini melengkapi Pasal 1365 dengan mengatur tanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan. Dalam konteks pertanyaan tentang 'kerugian akibat saham anjlok' dan 'dugaan', unsur kelalaian atau kesalahan sering kali menjadi bagian dari analisis perbuatan melawan hukum. Pasal ini relevan secara substantif karena menjadi bagian dari teori hukum perbuatan melawan hukum yang mendasari gugatan Penggugat, meskipun pemeriksaan substansinya terhenti oleh eksepsi formil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat pembuktian (bukti tertulis, saksi, dll). Ini adalah pasal prosedural/buktian. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan sebagai tidak relevan karena bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengapa gugatan ditolak (yang disebabkan oleh cacat formil pihak, bukan masalah alat bukti)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 65990, + "completion_tokens": 3830 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_362_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_362_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1ae7e2df542ff7000e0938cb84185c7b363b50b3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_362_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_362_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 49, + "timings": { + "parse": 0.105, + "classify": 0.0, + "condense": 232.081, + "read": 199.222, + "query": 12.737, + "relevance": 43.51, + "total": 487.655 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 150861, + "marked_chars": 151293 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI \nDALAM PROVISI \n-\nMenolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut; \nDALAM EKSEPSI\n-\nMenolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV\nuntuk seluruhnya; \nDALAM POKOK PERKARA \n-\nMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \nDALAM REKONVENSI \nDALAM PROVISI\n-\nMenolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat\nKonvensi; \nDALAM EKSEPSI \n-\nMenolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; \nDALAM POKOK PERKARA \n-\nMenolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para\nTergugat Konvensi untuk seluruhnya; \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI \n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara yang timbul sebesar Rp.2.759.000,00 (dua juta tujuh ratus\nlima puluh sembilan ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh\nEdi Junaedi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua , Hotnar Simarmata, S.H., M.H\ndan Erry Iriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor\n362/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 4 Januari 2023, putusan tersebut pada hari\nRabu, tanggal 10 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum\noleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari Palti\nHalaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 362/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134955, + "summary": "HARRIS ALFAN (Penggugat) menggugat JONNY HERMAN (Tergugat I), ARDION HERMAN (Tergugat II), PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (Tergugat III), PT. FAMILY BAHAGIA SEJAHTERA/RSIA GRAND FAMILY (Tergugat IV), HUMBERG LIE (Turut Tergugat I), dan MENTERI HUKUM DAN HAM RI (Turut Tergugat II) atas pengalihan saham Tergugat II sebanyak 6.500 lembar saham kepada Tergugat III dalam RUPSLB PT. FBS tanggal 31 Mei 2020 yang didalilkan dilakukan tanpa penawaran terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang saham, sehingga melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT. FBS dan Pasal 57 ayat (1) UUPT [HAL 1-14]. Penggugat menuntut pembatalan pengalihan saham, pernyataan tidak sah Akta RUPSLB No. 128 tanggal 31 Mei 2020, pengakuan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil Rp 27.950.000.000,- dan immateriil Rp 500.000.000.000,- [HAL 10-14]. Para Tergugat membantah dengan eksepsi keliru menarik pihak, gugatan kabur, dan kurang pihak, serta dalil pokok bahwa RUPSLB telah sah secara prosedural, dihadiri dan disetujui oleh Penggugat yang tidak mengajukan penawaran, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum atau kerugian bagi Penggugat yang tetap memegang 250 lembar saham [HAL 15-30]. Para Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pembekuan/cabut izin praktek Penggugat dan ganti rugi materiil Rp 4.000.000.000.000,- serta immateriil Rp 50.000.000.000,- akibat gugatan itikad buruk [HAL 25-30]. Majelis Hakim menolak permohonan provisi Penggugat karena tidak mendesak dan merupakan bagian pokok perkara [HAL 33-34]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat (keliru menarik pihak, obscuur libel, kurang pihak) dengan alasan hak menarik pihak ada pada Penggugat, gugatan telah jelas menghubungkan posita dengan petitum, dan tidak wajib melibatkan pemegang saham lain yang hadir dalam RUPS [HAL 35-40]. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat memegang 250 lembar saham, RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 mengagendakan pengalihan saham Tergugat II ke Tergugat III, dan Akta RUPSLB No. 128 tanggal 31 Mei 2020 dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie [HAL 40-41]. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa UUPT mengizinkan anggaran dasar mengatur keharusan penawaran terlebih dahulu (Preemptive Right) dalam Pasal 57 UUPT, dan Anggaran Dasar PT. FBS Pasal 7 mengatur pemindahan hak atas saham [HAL 42-43]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 17838, + "summary": "HARRIS ALFAN (Penggugat) menggugat JONNY HERMAN (Tergugat I), ARDION HERMAN (Tergugat II), PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (Tergugat III), PT. FAMILY BAHAGIA SEJAHTERA/RSIA GRAND FAMILY (Tergugat IV), HUMBERG LIE (Turut Tergugat I), dan MENTERI HUKUM DAN HAM RI (Turut Tergugat II) atas pengalihan saham Tergugat II sebanyak 6.500 lembar saham kepada Tergugat III dalam RUPSLB PT. FBS tanggal 31 Mei 2020 yang didalilkan dilakukan tanpa penawaran terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang saham, sehingga melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT. FBS dan Pasal 57 ayat (1) UUPT [HAL 1-14]. Penggugat menuntut pembatalan pengalihan saham, pernyataan tidak sah Akta RUPSLB No. 128 tanggal 31 Mei 2020, pengakuan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil Rp 27.950.000.000,- dan immateriil Rp 500.000.000.000,- [HAL 10-14]. Para Tergugat membantah dengan eksepsi keliru menarik pihak, gugatan kabur, dan kurang pihak, serta dalil pokok bahwa RUPSLB telah sah secara prosedural, dihadiri dan disetujui oleh Penggugat yang tidak mengajukan penawaran, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum atau kerugian bagi Penggugat yang tetap memegang 250 lembar saham [HAL 15-30]. Para Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pembekuan/cabut izin praktek Penggugat dan ganti rugi materiil Rp 4.000.000.000.000,- serta immateriil Rp 50.000.000.000,- akibat gugatan itikad buruk [HAL 25-30]. Majelis Hakim menolak permohonan provisi Penggugat karena tidak mendesak dan merupakan bagian pokok perkara [HAL 33-34]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat (keliru menarik pihak, obscuur libel, kurang pihak) dengan alasan hak menarik pihak ada pada Penggugat, gugatan telah jelas menghubungkan posita dengan petitum, dan tidak wajib melibatkan pemegang saham lain yang hadir dalam RUPS [HAL 35-40]. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat memegang 250 lembar saham, RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 mengagendakan pengalihan saham Tergugat II ke Tergugat III, dan Akta RUPSLB No. 128 tanggal 31 Mei 2020 dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie [HAL 40-41]. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa UUPT mengizinkan anggaran dasar mengatur keharusan penawaran terlebih dahulu (Preemptive Right) dalam Pasal 57 UUPT, dan Anggaran Dasar PT. FBS Pasal 7 mengatur pemindahan hak atas saham [HAL 42-43]. Berdasarkan bukti surat P-2 (Akta Pendirian PT FBS), Pasal 7 mengatur pemindahan hak saham harus berdasarkan akta pemindahan yang ditandatangani pihak terkait, namun kata \"dapat\" dalam konteks hukum bersifat opsional tergantung pengaturan anggaran dasar [HAL 44-45]. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 dengan agenda pengalihan saham Tergugat II ke Tergugat III, dan Ketua Rapat memberitahukan agenda tersebut kepada peserta rapat termasuk Penggugat [HAL 45]. Rapat kemudian melakukan pemungutan suara dan memutuskan secara suara bulat pengalihan 6.500 saham Tergugat II ke Tergugat III tanpa ada keberatan dari siapa pun termasuk Penggugat [HAL 45]. Berdasarkan fakta tidak adanya keberatan dan persetujuan suara bulat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II secara diam-diam dianggap telah menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lainnya yang hadir dan menyetujui hasil RUPSLB [HAL 45]. Selain itu, PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat III) merupakan milik Tergugat II sendiri, sehingga pemindahan saham tersebut tergolong pemindahan sesama pemegang saham [HAL 45]. Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak [HAL 45]. Dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Para Tergugat karena tidak mendesak dan bukan objek tuntutan provisi [HAL 46]. Eksepsi Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang menyatakan gugatan rekonvensi prematur dan kabur ditolak karena gugatan rekonvensi telah jelas maksud dan hubungannya dengan petitum serta telah dipertimbangkan dalam pokok perkara [HAL 46-47]. Dalam pokok perkara rekonvensi, Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi ditolak karena Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan pengaruh kerugian yang diderita akibat gugatan konvensi, meskipun tindakan mereka mengajukan gugatan dibenarkan secara hukum [HAL 47]. Akhirnya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan: menolak tuntutan provisi Penggugat; menolak eksepsi Tergugat I-IV; menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; menolak tuntutan provisi Para Penggugat Rekonvensi; menolak eksepsi Para Penggugat Rekonvensi; dan menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya [HAL 48]. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 2.759.000,- [HAL 48-49]." + } + ], + "final_summary": "HARRIS ALFAN (Penggugat) menggugat JONNY HERMAN (Tergugat I), ARDION HERMAN (Tergugat II), PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (Tergugat III), PT. FAMILY BAHAGIA SEJAHTERA/RSIA GRAND FAMILY (Tergugat IV), HUMBERG LIE (Turut Tergugat I), dan MENTERI HUKUM DAN HAM RI (Turut Tergugat II) atas pengalihan saham Tergugat II sebanyak 6.500 lembar saham kepada Tergugat III dalam RUPSLB PT. FBS tanggal 31 Mei 2020 yang didalilkan dilakukan tanpa penawaran terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang saham, sehingga melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT. FBS dan Pasal 57 ayat (1) UUPT [HAL 1-14]. Penggugat menuntut pembatalan pengalihan saham, pernyataan tidak sah Akta RUPSLB No. 128 tanggal 31 Mei 2020, pengakuan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil Rp 27.950.000.000,- dan immateriil Rp 500.000.000.000,- [HAL 10-14]. Para Tergugat membantah dengan eksepsi keliru menarik pihak, gugatan kabur, dan kurang pihak, serta dalil pokok bahwa RUPSLB telah sah secara prosedural, dihadiri dan disetujui oleh Penggugat yang tidak mengajukan penawaran, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum atau kerugian bagi Penggugat yang tetap memegang 250 lembar saham [HAL 15-30]. Para Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pembekuan/cabut izin praktek Penggugat dan ganti rugi materiil Rp 4.000.000.000.000,- serta immateriil Rp 50.000.000.000,- akibat gugatan itikad buruk [HAL 25-30]. Majelis Hakim menolak permohonan provisi Penggugat karena tidak mendesak dan merupakan bagian pokok perkara [HAL 33-34]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Para Tergugat (keliru menarik pihak, obscuur libel, kurang pihak) dengan alasan hak menarik pihak ada pada Penggugat, gugatan telah jelas menghubungkan posita dengan petitum, dan tidak wajib melibatkan pemegang saham lain yang hadir dalam RUPS [HAL 35-40]. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat memegang 250 lembar saham, RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 mengagendakan pengalihan saham Tergugat II ke Tergugat III, dan Akta RUPSLB No. 128 tanggal 31 Mei 2020 dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie [HAL 40-41]. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa UUPT mengizinkan anggaran dasar mengatur keharusan penawaran terlebih dahulu (Preemptive Right) dalam Pasal 57 UUPT, dan Anggaran Dasar PT. FBS Pasal 7 mengatur pemindahan hak atas saham [HAL 42-43]. Berdasarkan bukti surat P-2 (Akta Pendirian PT FBS), Pasal 7 mengatur pemindahan hak saham harus berdasarkan akta pemindahan yang ditandatangani pihak terkait, namun kata \"dapat\" dalam konteks hukum bersifat opsional tergantung pengaturan anggaran dasar [HAL 44-45]. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 dengan agenda pengalihan saham Tergugat II ke Tergugat III, dan Ketua Rapat memberitahukan agenda tersebut kepada peserta rapat termasuk Penggugat [HAL 45]. Rapat kemudian melakukan pemungutan suara dan memutuskan secara suara bulat pengalihan 6.500 saham Tergugat II ke Tergugat III tanpa ada keberatan dari siapa pun termasuk Penggugat [HAL 45]. Berdasarkan fakta tidak adanya keberatan dan persetujuan suara bulat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat II secara diam-diam dianggap telah menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lainnya yang hadir dan menyetujui hasil RUPSLB [HAL 45]. Selain itu, PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat III) merupakan milik Tergugat II sendiri, sehingga pemindahan saham tersebut tergolong pemindahan sesama pemegang saham [HAL 45]. Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak [HAL 45]. Dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Para Tergugat karena tidak mendesak dan bukan objek tuntutan provisi [HAL 46]. Eksepsi Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang menyatakan gugatan rekonvensi prematur dan kabur ditolak karena gugatan rekonvensi telah jelas maksud dan hubungannya dengan petitum serta telah dipertimbangkan dalam pokok perkara [HAL 46-47]. Dalam pokok perkara rekonvensi, Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi ditolak karena Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan pengaruh kerugian yang diderita akibat gugatan konvensi, meskipun tindakan mereka mengajukan gugatan dibenarkan secara hukum [HAL 47]. Akhirnya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan: menolak tuntutan provisi Penggugat; menolak eksepsi Tergugat I-IV; menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; menolak tuntutan provisi Para Penggugat Rekonvensi; menolak eksepsi Para Penggugat Rekonvensi; dan menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya [HAL 48]. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 2.759.000,- [HAL 48-49]." + }, + "read": { + "input_chars": 4802, + "frame": "Harris Alfan menggugat Jonny Herman, Ardion Herman, PT. Dua Bersaudara Bahagia, PT. Family Bahagia Sejahtera, Humberg Lie, dan Menteri Hukum dan HAM RI atas pengalihan saham yang didalilkan melanggar hak didahulukan. Penggugat menuntut pembatalan pengalihan saham, pernyataan tidak sahnya Akta RUPSLB, pengakuan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Para Tergugat membantah gugatan tersebut dan mengajukan gugatan rekonvensi terkait izin praktek dan ganti rugi akibat gugatan itikad buruk.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memegang 250 lembar saham di PT. FBS.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 mengagendakan pengalihan 6.500 lembar saham dari Tergugat II kepada Tergugat III.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta RUPSLB No. 128 tanggal 31 Mei 2020 dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 dan Ketua Rapat memberitahukan agenda pengalihan saham kepada peserta rapat termasuk Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rapat melakukan pemungutan suara dan memutuskan secara suara bulat pengalihan saham tanpa ada keberatan dari siapa pun termasuk Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Dua Bersaudara Bahagia merupakan milik Tergugat II sendiri sehingga pemindahan saham tergolong pemindahan sesama pemegang saham.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa pengalihan saham dilakukan tanpa penawaran terlebih dahulu.", + "page": 45, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum atau kerugian bagi Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan pengaruh kerugian yang diderita akibat gugatan konvensi.", + "page": 47, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Harris Alfan menggugat Jonny Herman, Ardion Herman, PT. Dua Bersaudara Bahagia, PT. Family Bahagia Sejahtera, Humberg Lie, dan Menteri Hukum dan HAM RI karena pengalihan 6.500 lembar saham dari Ardion Herman ke PT. Dua Bersaudara Bahagia dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 yang didalilkan tidak menawarkan saham kepada Harris Alfan selaku pemegang saham lain, sehingga melanggar hak didahulukan. Harris Alfan menuntut pembatalan pengalihan saham, pernyataan tidak sahnya Akta RUPSLB, pengakuan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Para Tergugat membantah bahwa RUPSLB telah sah secara prosedural, dihadiri, dan disetujui oleh Harris Alfan yang tidak mengajukan penawaran, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Harris Alfan hadir dalam RUPSLB, agenda pengalihan saham telah diberitahukan, dan keputusan pengalihan disetujui secara suara bulat tanpa keberatan dari Harris Alfan. Hakim juga menemukan bahwa PT. Dua Bersaudara Bahagia adalah milik Ardion Herman sehingga pemindahan saham terjadi antar pemegang saham. Karena Harris Alfan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat berhasil membuktikan bantahan bahwa tidak ada pelanggaran hak didahulukan akibat persetujuan suara bulat, gugatan utama ditolak. Dalam gugatan rekonvensi, Para Tergugat menuntut pembekuan izin praktek Harris Alfan dan ganti rugi akibat gugatan itikad buruk, namun tuntutan ini juga ditolak karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita. Putusan akhir menolak seluruh gugatan utama dan gugatan rekonvensi, serta menjatuhkan biaya perkara kepada Para Penggugat Rekonvensi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Harris Alfan menggugat Jonny Herman, Ardion Herman, PT. Dua Bersaudara Bahagia, PT. Family Bahagia Sejahtera, Humberg Lie, dan Menteri Hukum dan HAM RI karena pengalihan 6.500 lembar saham dari Ardion Herman ke PT. Dua Bersaudara Bahagia dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 yang didalilkan tidak menawarkan saham kepada Harris Alfan selaku pemegang saham lain, sehingga melanggar hak didahulukan. Harris Alfan menuntut pembatalan pengalihan saham, pernyataan tidak sahnya Akta RUPSLB, pengakuan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Para Tergugat membantah bahwa RUPSLB telah sah secara prosedural, dihadiri, dan disetujui oleh Harris Alfan yang tidak mengajukan penawaran, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Harris Alfan hadir dalam RUPSLB, agenda pengalihan saham telah diberitahukan, dan keputusan pengalihan disetujui secara suara bulat tanpa keberatan dari Harris Alfan. Hakim juga menemukan bahwa PT. Dua Bersaudara Bahagia adalah milik Ardion Herman sehingga pemindahan saham terjadi antar pemegang saham. Karena Harris Alfan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat berhasil membuktikan bantahan bahwa tidak ada pelanggaran hak didahulukan akibat persetujuan suara bulat, gugatan utama ditolak. Dalam gugatan rekonvensi, Para Tergugat menuntut pembekuan izin praktek Harris Alfan dan ganti rugi akibat gugatan itikad buruk, namun tuntutan ini juga ditolak karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita. Putusan akhir menolak seluruh gugatan utama dan gugatan rekonvensi, serta menjatuhkan biaya perkara kepada Para Penggugat Rekonvensi.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memegang 250 lembar saham di PT. FBS.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 mengagendakan pengalihan 6.500 lembar saham dari Tergugat II kepada Tergugat III.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta RUPSLB No. 128 tanggal 31 Mei 2020 dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 dan Ketua Rapat memberitahukan agenda pengalihan saham kepada peserta rapat termasuk Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rapat melakukan pemungutan suara dan memutuskan secara suara bulat pengalihan saham tanpa ada keberatan dari siapa pun termasuk Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Dua Bersaudara Bahagia merupakan milik Tergugat II sendiri sehingga pemindahan saham tergolong pemindahan sesama pemegang saham.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa pengalihan saham dilakukan tanpa penawaran terlebih dahulu.", + "page": 45, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum atau kerugian bagi Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan pengaruh kerugian yang diderita akibat gugatan konvensi.", + "page": 47, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya hadir dalam rapat dan tidak keberatan saat saham saya dijual ke perusahaan milik teman, tapi sekarang dia bilang saya melanggar hak didahulukan, kan salah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 48669, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pertanyaan menyangkut sengketa perbuatan melawan hukum (melanggar hak didahulukan/preemptive right). Pasal 1365 adalah dasar hukum substantif untuk gugatan perbuatan melawan hukum yang menjadi inti sengketa dalam perkara ini, sebagaimana dibahas dalam pertimbangan hakim mengenai apakah tindakan pengalihan saham tersebut melanggar hukum dan merugikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta (alat bukti). Meskipun hakim mengutip pasal ini dalam konteks penerimaan bukti surat, pasal ini bersifat prosedural/buktian dan tidak mengatur substansi hak atau kewajiban terkait pengalihan saham atau perbuatan melawan hukum yang menjadi inti pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 59390, + "completion_tokens": 3390 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_362_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_362_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b443afd8d86f50e367d8d17276756a9d3adb4d00 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_362_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,207 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_362_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 139, + "timings": { + "parse": 0.248, + "classify": 0.0, + "condense": 1596.156, + "read": 78.793, + "query": 3.306, + "relevance": 62.759, + "total": 1741.261 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 425771, + "marked_chars": 427053 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Konvensi:\nDalam Eksepsi:\n1.\nMenyatakan Eksepsi Kewenangan Absolut dari Tergugat 1 tidak dapat\nditerima;\n2.\nMenyatakan Eksepsi Kewenangan Relatif dari Tergugat 2 dan Tergugat 3\ntidak dapat diterima;\n3.\nMenyatakan Eksepsi perihal Gugatan Kabur dari Tergugat 2 dan Tergugat 3\ndapat diterima;\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;\nDalam Rekonvensi:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;\nDalam Konvensi dan Rekonvensi:\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat\nRekonvensi/Tergugat 2 Konvensi, Tergugat 3 Konvensi, untuk membayar\nbiaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.808.400,-- (satu juta\ndelapan ratus delapan ribu empat ratus Rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh\nkami, Rudi Fakhrudin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto\nBayuaji, S.H., M.H., dan Deny Riswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum, dengan dihadiri oleh Efa Cendrakasih, S.H., sebagai Panitera\nPengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi\nHalaman 138 dari 139 Putusan Nomor 362/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134957, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 362/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr diajukan oleh Penggugat PT. MEIWA METAL SANTOSA (dh. PT. TELUK GONG UTAMA) melawan Tergugat I Tn. RUDY SETIAWAN, Tergugat II Notaris & PPAT BUDIONO WIDJAJA, Tergugat III PPAT RACHMAT HIDAYAT, Tergugat IV PT. BALAI LELANG INDONESIA, serta Turut Tergugat I PPAT I NYOMAN RAKA, Turut Tergugat II KPKNL JAKARTA V, Turut Tergugat III BPN JAKARTA UTARA, dan Turut Tergugat IV PT. BANK COMMONWEALTH INDONESIA. Penggugat awalnya adalah debitur Bank Commonwealth Indonesia dengan kredit macet sejak 25 Agustus 2017, lalu mencari funder untuk melunasi utang tersebut. [HAL 4-6] Pada 31 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat I sepakat menandatangani AKTA PENGAKUAN HUTANG (APH) No. 30 jo. SURAT KUASA UNTUK MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) No. 31 pada Tergugat II, dengan pokok utang Rp 6.800.000.000,- (di mana Rp 4.628.400.000,- telah ditransfer) dan bunga 3% per bulan, jatuh tempo 19 Februari 2019. Sebagai jaminan, dibuat AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) No. 127/2018 pada Tergugat III dengan limit Rp 7.800.000.000,-. [HAL 7-10] Setelah batas waktu lewat, Penggugat secara inisiatif membuat ADDENDUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG No. 29 tanggal 24 Mei 2019 jo. SKMHT No. 30 tanggal 24 Mei 2019 pada Tergugat II, yang dilanjutkan dengan APHT No. 11/2019 tanggal 24 Juni 2019 pada Tergugat IV dengan limit hak tanggungan ditingkatkan menjadi Rp 30.000.000.000,-. Penggugat mendalilkan adanya cacat hukum karena penambahan bunga/denda yang memberatkan, keterlambatan pembuatan APHT melebihi batas waktu SKMHT, dan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan mengajukan lelang hak tanggungan pada 17 Januari 2023 yang melanggar Pasal 4 APH No. 30 (yang hanya mengizinkan sita jaminan, bukan lelang). Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan PMH, pembayaran kerugian materiil Rp 67.200.000.000,- (selisih nilai aset Rp 75 miliar dikurangi utang Rp 7,8 miliar), kerugian immateriil Rp 5.000.000.000,-, dan dwangsom. [HAL 11-12] Mediasi gagal. Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi. [HAL 13-18] Eksepsi Kompetensi Absolut: Tergugat I berdalil Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang karena objek sengketa adalah proses lelang hak tanggungan oleh KPKNL (Turut Tergugat II) yang merupakan tindakan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN dan PERMA 2/2019. [HAL 19-27] Eksepsi Gugatan Prematur: Tergugat I menyatakan gugatan prematur karena lelang belum selesai/dibatalkan secara resmi, dan kerugian yang didalilkan Penggugat bersifat asumsi/imajinatif tanpa bukti nyata, serta Penggugat tidak membayar utang sama sekali. Tergugat I juga menuduh Penggugat mengajukan gugatan dengan itikad tidak baik (vexatious litigation) untuk mengganggu. [HAL 28-29] Eksepsi Error in Persona: Tergugat I menyatakan Penggugat keliru menarik KPKNL Jakarta V sebagai Turut Tergugat II tanpa mengaitkannya dengan instansi atasan (Pemerintah/Kementerian Keuangan), sehingga gugatan cacat formil. [HAL 30-33] Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur) - Perubahan Substansial: Tergugat I menolak perubahan gugatan Penggugat pada 13 November 2023 yang dianggap mengubah substansi materiil (posisi, petitum, dan jumlah kerugian) secara signifikan, yang melanggar ketentuan hukum acara perdata. [HAL 34-44] Eksepsi Obscuur Libel - Pencampuran Wanprestasi dan PMH: Tergugat I menyoroti ketidakjelasan dan kontradiksi dalil Penggugat yang mencampuradukkan gugatan wanprestasi (berdasarkan APH No. 30) dengan perbuatan melawan hukum, padahal dasar gugatan merujuk pada ketentuan perjanjian. Dalil Penggugat dianggap tidak jelas mengenai objek sengketa, rincian kerugian yang tidak diperinci, petitum yang tidak didukung posita (seperti tuntutan dwangsom dan putusan serta merta), serta ketidakjelasan pihak yang harus menanggung kerugian." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134942, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 362/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr diajukan oleh Penggugat PT. MEIWA METAL SANTOSA (dh. PT. TELUK GONG UTAMA) melawan Tergugat I Tn. RUDY SETIAWAN, Tergugat II Notaris & PPAT BUDIONO WIDJAJA, Tergugat III PPAT RACHMAT HIDAYAT, Tergugat IV PT. BALAI LELANG INDONESIA, serta Turut Tergugat I PPAT I NYOMAN RAKA, Turut Tergugat II KPKNL JAKARTA V, Turut Tergugat III BPN JAKARTA UTARA, dan Turut Tergugat IV PT. BANK COMMONWEALTH INDONESIA. Penggugat awalnya adalah debitur Bank Commonwealth Indonesia dengan kredit macet sejak 25 Agustus 2017, lalu mencari funder untuk melunasi utang tersebut. [HAL 4-6] Pada 31 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat I sepakat menandatangani AKTA PENGAKUAN HUTANG (APH) No. 30 jo. SURAT KUASA UNTUK MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) No. 31 pada Tergugat II, dengan pokok utang Rp 6.800.000.000,- (di mana Rp 4.628.400.000,- telah ditransfer) dan bunga 3% per bulan, jatuh tempo 19 Februari 2019. Sebagai jaminan, dibuat AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) No. 127/2018 pada Tergugat III dengan limit Rp 7.800.000.000,-. [HAL 7-10] Setelah batas waktu lewat, Penggugat secara inisiatif membuat ADDENDUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG No. 29 tanggal 24 Mei 2019 jo. SKMHT No. 30 tanggal 24 Mei 2019 pada Tergugat II, yang dilanjutkan dengan APHT No. 11/2019 tanggal 24 Juni 2019 pada Tergugat IV dengan limit hak tanggungan ditingkatkan menjadi Rp 30.000.000.000,-. Penggugat mendalilkan adanya cacat hukum karena penambahan bunga/denda yang memberatkan, keterlambatan pembuatan APHT melebihi batas waktu SKMHT, dan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan mengajukan lelang hak tanggungan pada 17 Januari 2023 yang melanggar Pasal 4 APH No. 30 (yang hanya mengizinkan sita jaminan, bukan lelang). Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan PMH, pembayaran kerugian materiil Rp 67.200.000.000,- (selisih nilai aset Rp 75 miliar dikurangi utang Rp 7,8 miliar), kerugian immateriil Rp 5.000.000.000,-, dan dwangsom. [HAL 11-12] Mediasi gagal. Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi. [HAL 13-18] Eksepsi Kompetensi Absolut: Tergugat I berdalil Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang karena objek sengketa adalah proses lelang hak tanggungan oleh KPKNL (Turut Tergugat II) yang merupakan tindakan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN dan PERMA 2/2019. [HAL 19-27] Eksepsi Gugatan Prematur: Tergugat I menyatakan gugatan prematur karena lelang belum selesai/dibatalkan secara resmi, dan kerugian yang didalilkan Penggugat bersifat asumsi/imajinatif tanpa bukti nyata, serta Penggugat tidak membayar utang sama sekali. Tergugat I juga menuduh Penggugat mengajukan gugatan dengan itikad tidak baik (vexatious litigation) untuk mengganggu. [HAL 28-29] Eksepsi Error in Persona: Tergugat I menyatakan Penggugat keliru menarik KPKNL Jakarta V sebagai Turut Tergugat II tanpa mengaitkannya dengan instansi atasan (Pemerintah/Kementerian Keuangan), sehingga gugatan cacat formil. [HAL 30-33] Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur) - Perubahan Substansial: Tergugat I menolak perubahan gugatan Penggugat pada 13 November 2023 yang dianggap mengubah substansi materiil (posisi, petitum, dan jumlah kerugian) secara signifikan, yang melanggar ketentuan hukum acara perdata. [HAL 34-44] Eksepsi Obscuur Libel - Pencampuran Wanprestasi dan PMH: Tergugat I menyoroti ketidakjelasan dan kontradiksi dalil Penggugat yang mencampuradukkan gugatan wanprestasi (berdasarkan APH No. 30) dengan perbuatan melawan hukum, padahal dasar gugatan merujuk pada ketentuan perjanjian. Dalil Penggugat dianggap tidak jelas mengenai objek sengketa, rincian kerugian yang tidak diperinci, petitum yang tidak didukung posita (seperti tuntutan dwangsom dan putusan serta merta), serta ketidakjelasan pihak yang harus menanggung kerugian. [HAL 44-46] Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyajikan kronologi: pada pertengahan 2018, Penggugat meminta bantuan permodalan sebagai debitur Turut Tergugat IV. Pada 18 Oktober 2018 dibuat Perjanjian Hutang Piutang No. 29/AGR/X/2018, dilanjutkan APH No. 30 tanggal 31 Oktober 2018 dengan pinjaman Rp 6.800.000.000,- (Rp 4.628.400.000,- untuk pelunasan utang ke Bank Commonwealth dan Rp 2.171.600.000,- untuk modal kerja Penggugat). [HAL 45-46] Untuk menjamin utang, dibuat SKMHT No. 31 tanggal 31 Oktober 2018 dengan nilai Rp 7.616.000.000,- atas 3 SHGB (No. 7460, 7264, 7455/Pejagalan), dilanjutkan APHT No. 127/2018 tanggal 29 November 2018 terbit SHT No. 05967/2018. Penggugat gagal bayar, sehingga dibuat Addendum 29/2019. Tergugat I mendalilkan telah beritikad baik dengan pertemuan calon buyer pada 16 Januari 2023, namun tidak ada tindak lanjut dari calon buyer. [HAL 46-47] Tergugat I mengirimkan Surat Somasi I (6 Januari 2022), Somasi II (24 Januari 2022), Somasi III (18 Februari 2022), dan Surat Tanggapan (13 Januari 2023). Karena Penggugat wanprestasi, Tergugat I berhak melakukan eksekusi lelang. [HAL 47-50] Tergugat I menolak dalil cacat hukum pada APHT 11/2019, menyatakan perjanjian memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Bunga 3% per bulan dan denda keterlambatan 2‰ per hari disepakati dalam Addendum 29/2019. Tergugat I membedakan bunga moratoir (maks 6% per tahun) dengan bunga konvensional yang sah jika disepakati tertulis (Pasal 1767 KUHPerdata). Tergugat I membantah dalil Penggugat bahwa APHT 127/2018 hanya untuk kepentingan Tergugat I, melainkan atas kesepakatan perjanjian. Penggugat gagal bayar kewajiban Rp 8.621.312.000,- jatuh tempo 31 Juli 2019. [HAL 50-53] Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran sejak perjanjian ditandatangani, termasuk biaya notaris. Tergugat I mengalami kerugian aktual dan potensial. Addendum 29/2019 dan SKMHT 31/2019 dibuat atas inisiatif Penggugat karena gagal bayar, dilanjutkan APHT 11/2019 dengan nilai jaminan Rp 30.000.000.000,-. Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa pembuatan APHT 11/2019 melewati batas waktu SKMHT 31/2019; batas 1 bulan jatuh pada 23 Juni 2019 (hari Minggu), sehingga batas akhir diperpanjang ke hari kerja berikutnya, 24 Juni 2019, sesuai penjelasan UU HT. [HAL 53-56] Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa lelang melanggar Pasal 4 APH No. 30, karena perjanjian telah diperbarui melalui Addendum 29/2019 dan APHT 11/2019. Lelang dilakukan berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 20 UU HT yang memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menjual obyek melalui lelang umum tanpa persetujuan debitur jika debitur cidera janji. APHT 11/2019 memberikan kuasa mutlak kepada Tergugat I untuk menjual lelang tanpa persetujuan Penggugat (Pasal 2 APHT 11/2019). [HAL 56-59] Pelaksanaan lelang mengikuti PMK No. 213/PMK.06/2020. Tergugat I telah menyerahkan dokumen lengkap kepada Turut Tergugat II (KPKNL). KPKNL menetapkan lelang dengan Surat S-3773/KNL.0705/2022 tanggal 16 Desember 2022. Tergugat I memberitahukan lelang kepada Penggugat melalui Surat No. 2163/HADS/DR/XII/2022/01 tanggal 20 Desember 2022, serta mengumumkan melalui website dan selebaran sesuai PMK. Tergugat I menolak dalil PMH Penggugat karena unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas tidak terpenuhi. Proses lelang telah melalui pemeriksaan administratif dan yuridis oleh pejabat berwenang. [HAL 59-62] Tergugat I menyatakan unsur kesalahan tidak terbukti karena tindakan dilakukan atas dasar kesepakatan dan pelaksanaan hak jaminan. Unsur kerugian tidak terbukti karena Penggugat sendiri yang menjaminkan aset dan gagal bayar, serta uang modal kerja Rp 2.171.600.000,- tidak dikelola untuk bisnis. Unsur kausalitas otomatis tidak terpenuhi. Penggugat terbukti wanprestasi sejak awal, dengan kewajiban awal Rp 7.616.000.000,- (pokok Rp 6.800.000.000,- + denda Rp 816.000.000,-) jatuh tempo 19 Februari 2019, yang kemudian diperbarui menjadi Rp 8.621.312.000,- (pokok Rp 7.616.000.000,- + bunga Rp 1.005.312.000,-) jatuh tempo 31 Juli 2019. [HAL 62-65] Per tanggal 15 Februari 2022, total utang Penggugat menjadi Rp 23.449.968.640,-. Penggugat tidak menunjukkan itikad baik despite Surat Somasi. Tergugat I menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat karena tidak memenuhi syarat Pasal 227 HIR, yaitu tidak ada dugaan Penggugat akan menggelapkan barang, dan Penggugat justru meminta sita atas sertifikat miliknya sendiri. [HAL 65-68] Tergugat I menolak tuntutan dwangsom karena tidak sejalan dengan posita dan yurisprudensi yang menyatakan dwangsom tidak dapat diterapkan pada putusan penghukuman membayar uang. Tergugat I menolak tuntutan kerugian materiil dan immateriil Penggugat karena bersifat asumsi dan tidak berdasar. [HAL 68-71] Tergugat I menolak permintaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3/2000 dan No. 4/2001, yaitu tidak didasarkan pada bukti autentik atau putusan berkekuatan hukum tetap, serta tidak ada jaminan. Tergugat I memohon menolak seluruh gugatan Penggugat. [HAL 71-75] Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban dan eksepsi. Eksepsi Kompetensi Relatif: Gugatan seharusnya ke PN Jakarta Pusat berdasarkan klausul domisili hukum dalam Addendum 29/2019 (Pasal 11.2) dan Pasal 118 HIR. Eksepsi Obscuur Libel: Gugatan kabur karena ketidaksesuaian posisi para pihak antara Surat Kuasa dan Surat Gugatan (Tergugat III dan IV tertukar posisinya), serta ketidakjelasan rujukan \"Tergugat\" dalam dalil PMH (tidak jelas apakah Tergugat I, II, III, atau IV). [HAL 75-79] Tergugat II dan Tergugat III membantah dalil PMH, menyatakan akta-akta yang dibuat (APH 30/2018, SKMHT 31/2018, APHT 127/2018, Addendum 29/2019, SKMHT 30/2019, APHT 11/2019) sah dan sesuai prosedur. Mereka mengakui Penggugat meminta bantuan dana untuk melunasi utang ke Bank Commonwealth dan modal kerja. Penggugat melakukan perubahan nama perseroan tanpa pemberitahuan, lalu meminta perpanjangan waktu dan peningkatan nilai hak tanggungan. Tergugat II dan III menolak dalil bahwa pembuatan APHT 11/2019 terlambat; pembuatan pada 24 Juni 2019 sah karena 23 Juni 2019 adalah hari Minggu. [HAL 79-83] Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Rekonvensi terhadap Penggugat. Mereka menuntut pembayaran biaya pembuatan akta dan turunannya sebesar Rp 95.500.000,- (termasuk biaya addendum, kuasa, berita acara RUPS, SKMHT/APHT, pendaftaran HT, PNBP, checking sertifikat, dan biaya ganti nama). Selain itu, mereka menuntut biaya jasa advokat Rp 200.000.000,- dan kerugian immateriil Rp 500.000.000,-, total Rp 795.000.000,-. Mereka juga meminta putusan serta merta. [HAL 83-86] Tergugat IV (PT Balai Lelang Indonesia) menjawab menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat IV menyatakan sebagai Balai Lelang Swasta, tugasnya hanya melaksanakan Pra Lelang dan Pasca Lelang sesuai PMK 213/2020. Tergugat IV tidak dapat melaksanakan lelang eksekusi tanpa perantara KPKNL. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV dianggap obscur libel karena tidak menjelaskan perbuatan PMH spesifik Tergugat IV, dan petitum tidak sejalan dengan posita. Tergugat IV memohon dibebaskan dari tuntutan dan menyatakan gugatan error in persona. [HAL 86-87] Turut Tergugat II (KPKNL Jakarta V) menjawab menolak dalil Penggugat. KPKNL menyatakan keberatan Penggugat bukan alasan pembatalan lelang sesuai Pasal 36 PMK 213/2020. Lelang telah dilaksanakan sesuai peraturan dan disahkan dalam Risalah Lelang. KPKNL mengajukan eksepsi Error In Persona, menyatakan tanggung jawab gugatan perdata/pidana ada pada Penjual (Tergugat I) sesuai Pasal 13 Huruf (k) dan (l) PMK Lelang." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134989, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 362/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr diajukan oleh Penggugat PT. MEIWA METAL SANTOSA (dh. PT. TELUK GONG UTAMA) melawan Tergugat I Tn. RUDY SETIAWAN, Tergugat II Notaris & PPAT BUDIONO WIDJAJA, Tergugat III PPAT RACHMAT HIDAYAT, Tergugat IV PT. BALAI LELANG INDONESIA, serta Turut Tergugat I PPAT I NYOMAN RAKA, Turut Tergugat II KPKNL JAKARTA V, Turut Tergugat III BPN JAKARTA UTARA, dan Turut Tergugat IV PT. BANK COMMONWEALTH INDONESIA. Penggugat awalnya adalah debitur Bank Commonwealth Indonesia dengan kredit macet sejak 25 Agustus 2017, lalu mencari funder untuk melunasi utang tersebut. [HAL 4-6] Pada 31 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat I sepakat menandatangani AKTA PENGAKUAN HUTANG (APH) No. 30 jo. SURAT KUASA UNTUK MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) No. 31 pada Tergugat II, dengan pokok utang Rp 6.800.000.000,- (di mana Rp 4.628.400.000,- telah ditransfer) dan bunga 3% per bulan, jatuh tempo 19 Februari 2019. Sebagai jaminan, dibuat AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) No. 127/2018 pada Tergugat III dengan limit Rp 7.800.000.000,-. [HAL 7-10] Setelah batas waktu lewat, Penggugat secara inisiatif membuat ADDENDUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG No. 29 tanggal 24 Mei 2019 jo. SKMHT No. 30 tanggal 24 Mei 2019 pada Tergugat II, yang dilanjutkan dengan APHT No. 11/2019 tanggal 24 Juni 2019 pada Tergugat IV dengan limit hak tanggungan ditingkatkan menjadi Rp 30.000.000.000,-. Penggugat mendalilkan adanya cacat hukum karena penambahan bunga/denda yang memberatkan, keterlambatan pembuatan APHT melebihi batas waktu SKMHT, dan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan mengajukan lelang hak tanggungan pada 17 Januari 2023 yang melanggar Pasal 4 APH No. 30 (yang hanya mengizinkan sita jaminan, bukan lelang). Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan PMH, pembayaran kerugian materiil Rp 67.200.000.000,- (selisih nilai aset Rp 75 miliar dikurangi utang Rp 7,8 miliar), kerugian immateriil Rp 5.000.000.000,-, dan dwangsom. [HAL 11-12] Mediasi gagal. Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi. [HAL 13-18] Eksepsi Kompetensi Absolut: Tergugat I berdalil Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang karena objek sengketa adalah proses lelang hak tanggungan oleh KPKNL (Turut Tergugat II) yang merupakan tindakan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN dan PERMA 2/2019. [HAL 19-27] Eksepsi Gugatan Prematur: Tergugat I menyatakan gugatan prematur karena lelang belum selesai/dibatalkan secara resmi, dan kerugian yang didalilkan Penggugat bersifat asumsi/imajinatif tanpa bukti nyata, serta Penggugat tidak membayar utang sama sekali. Tergugat I juga menuduh Penggugat mengajukan gugatan dengan itikad tidak baik (vexatious litigation) untuk mengganggu. [HAL 28-29] Eksepsi Error in Persona: Tergugat I menyatakan Penggugat keliru menarik KPKNL Jakarta V sebagai Turut Tergugat II tanpa mengaitkannya dengan instansi atasan (Pemerintah/Kementerian Keuangan), sehingga gugatan cacat formil. [HAL 30-33] Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur) - Perubahan Substansial: Tergugat I menolak perubahan gugatan Penggugat pada 13 November 2023 yang dianggap mengubah substansi materiil (posisi, petitum, dan jumlah kerugian) secara signifikan, yang melanggar ketentuan hukum acara perdata. [HAL 34-44] Eksepsi Obscuur Libel - Pencampuran Wanprestasi dan PMH: Tergugat I menyoroti ketidakjelasan dan kontradiksi dalil Penggugat yang mencampuradukkan gugatan wanprestasi (berdasarkan APH No. 30) dengan perbuatan melawan hukum, padahal dasar gugatan merujuk pada ketentuan perjanjian. Dalil Penggugat dianggap tidak jelas mengenai objek sengketa, rincian kerugian yang tidak diperinci, petitum yang tidak didukung posita (seperti tuntutan dwangsom dan putusan serta merta), serta ketidakjelasan pihak yang harus menanggung kerugian. [HAL 44-46] Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyajikan kronologi: pada pertengahan 2018, Penggugat meminta bantuan permodalan sebagai debitur Turut Tergugat IV. Pada 18 Oktober 2018 dibuat Perjanjian Hutang Piutang No. 29/AGR/X/2018, dilanjutkan APH No. 30 tanggal 31 Oktober 2018 dengan pinjaman Rp 6.800.000.000,- (Rp 4.628.400.000,- untuk pelunasan utang ke Bank Commonwealth dan Rp 2.171.600.000,- untuk modal kerja Penggugat). [HAL 45-46] Untuk menjamin utang, dibuat SKMHT No. 31 tanggal 31 Oktober 2018 dengan nilai Rp 7.616.000.000,- atas 3 SHGB (No. 7460, 7264, 7455/Pejagalan), dilanjutkan APHT No. 127/2018 tanggal 29 November 2018 terbit SHT No. 05967/2018. Penggugat gagal bayar, sehingga dibuat Addendum 29/2019. Tergugat I mendalilkan telah beritikad baik dengan pertemuan calon buyer pada 16 Januari 2023, namun tidak ada tindak lanjut dari calon buyer. [HAL 46-47] Tergugat I mengirimkan Surat Somasi I (6 Januari 2022), Somasi II (24 Januari 2022), Somasi III (18 Februari 2022), dan Surat Tanggapan (13 Januari 2023). Karena Penggugat wanprestasi, Tergugat I berhak melakukan eksekusi lelang. [HAL 47-50] Tergugat I menolak dalil cacat hukum pada APHT 11/2019, menyatakan perjanjian memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Bunga 3% per bulan dan denda keterlambatan 2‰ per hari disepakati dalam Addendum 29/2019. Tergugat I membedakan bunga moratoir (maks 6% per tahun) dengan bunga konvensional yang sah jika disepakati tertulis (Pasal 1767 KUHPerdata). Tergugat I membantah dalil Penggugat bahwa APHT 127/2018 hanya untuk kepentingan Tergugat I, melainkan atas kesepakatan perjanjian. Penggugat gagal bayar kewajiban Rp 8.621.312.000,- jatuh tempo 31 Juli 2019. [HAL 50-53] Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran sejak perjanjian ditandatangani, termasuk biaya notaris. Tergugat I mengalami kerugian aktual dan potensial. Addendum 29/2019 dan SKMHT 31/2019 dibuat atas inisiatif Penggugat karena gagal bayar, dilanjutkan APHT 11/2019 dengan nilai jaminan Rp 30.000.000.000,-. Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa pembuatan APHT 11/2019 melewati batas waktu SKMHT 31/2019; batas 1 bulan jatuh pada 23 Juni 2019 (hari Minggu), sehingga batas akhir diperpanjang ke hari kerja berikutnya, 24 Juni 2019, sesuai penjelasan UU HT. [HAL 53-56] Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa lelang melanggar Pasal 4 APH No. 30, karena perjanjian telah diperbarui melalui Addendum 29/2019 dan APHT 11/2019. Lelang dilakukan berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 20 UU HT yang memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menjual obyek melalui lelang umum tanpa persetujuan debitur jika debitur cidera janji. APHT 11/2019 memberikan kuasa mutlak kepada Tergugat I untuk menjual lelang tanpa persetujuan Penggugat (Pasal 2 APHT 11/2019). [HAL 56-59] Pelaksanaan lelang mengikuti PMK No. 213/PMK.06/2020. Tergugat I telah menyerahkan dokumen lengkap kepada Turut Tergugat II (KPKNL). KPKNL menetapkan lelang dengan Surat S-3773/KNL.0705/2022 tanggal 16 Desember 2022. Tergugat I memberitahukan lelang kepada Penggugat melalui Surat No. 2163/HADS/DR/XII/2022/01 tanggal 20 Desember 2022, serta mengumumkan melalui website dan selebaran sesuai PMK. Tergugat I menolak dalil PMH Penggugat karena unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas tidak terpenuhi. Proses lelang telah melalui pemeriksaan administratif dan yuridis oleh pejabat berwenang. [HAL 59-62] Tergugat I menyatakan unsur kesalahan tidak terbukti karena tindakan dilakukan atas dasar kesepakatan dan pelaksanaan hak jaminan. Unsur kerugian tidak terbukti karena Penggugat sendiri yang menjaminkan aset dan gagal bayar, serta uang modal kerja Rp 2.171.600.000,- tidak dikelola untuk bisnis. Unsur kausalitas otomatis tidak terpenuhi. Penggugat terbukti wanprestasi sejak awal, dengan kewajiban awal Rp 7.616.000.000,- (pokok Rp 6.800.000.000,- + denda Rp 816.000.000,-) jatuh tempo 19 Februari 2019, yang kemudian diperbarui menjadi Rp 8.621.312.000,- (pokok Rp 7.616.000.000,- + bunga Rp 1.005.312.000,-) jatuh tempo 31 Juli 2019. [HAL 62-65] Per tanggal 15 Februari 2022, total utang Penggugat menjadi Rp 23.449.968.640,-. Penggugat tidak menunjukkan itikad baik despite Surat Somasi. Tergugat I menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat karena tidak memenuhi syarat Pasal 227 HIR, yaitu tidak ada dugaan Penggugat akan menggelapkan barang, dan Penggugat justru meminta sita atas sertifikat miliknya sendiri. [HAL 65-68] Tergugat I menolak tuntutan dwangsom karena tidak sejalan dengan posita dan yurisprudensi yang menyatakan dwangsom tidak dapat diterapkan pada putusan penghukuman membayar uang. Tergugat I menolak tuntutan kerugian materiil dan immateriil Penggugat karena bersifat asumsi dan tidak berdasar. [HAL 68-71] Tergugat I menolak permintaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3/2000 dan No. 4/2001, yaitu tidak didasarkan pada bukti autentik atau putusan berkekuatan hukum tetap, serta tidak ada jaminan. Tergugat I memohon menolak seluruh gugatan Penggugat. [HAL 71-75] Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban dan eksepsi. Eksepsi Kompetensi Relatif: Gugatan seharusnya ke PN Jakarta Pusat berdasarkan klausul domisili hukum dalam Addendum 29/2019 (Pasal 11.2) dan Pasal 118 HIR. Eksepsi Obscuur Libel: Gugatan kabur karena ketidaksesuaian posisi para pihak antara Surat Kuasa dan Surat Gugatan (Tergugat III dan IV tertukar posisinya), serta ketidakjelasan rujukan \"Tergugat\" dalam dalil PMH (tidak jelas apakah Tergugat I, II, III, atau IV). [HAL 75-79] Tergugat II dan Tergugat III membantah dalil PMH, menyatakan akta-akta yang dibuat (APH 30/2018, SKMHT 31/2018, APHT 127/2018, Addendum 29/2019, SKMHT 30/2019, APHT 11/2019) sah dan sesuai prosedur. Mereka mengakui Penggugat meminta bantuan dana untuk melunasi utang ke Bank Commonwealth dan modal kerja. Penggugat melakukan perubahan nama perseroan tanpa pemberitahuan, lalu meminta perpanjangan waktu dan peningkatan nilai hak tanggungan. Tergugat II dan III menolak dalil bahwa pembuatan APHT 11/2019 terlambat; pembuatan pada 24 Juni 2019 sah karena 23 Juni 2019 adalah hari Minggu. [HAL 79-83] Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Rekonvensi terhadap Penggugat. Mereka menuntut pembayaran biaya pembuatan akta dan turunannya sebesar Rp 95.500.000,- (termasuk biaya addendum, kuasa, berita acara RUPS, SKMHT/APHT, pendaftaran HT, PNBP, checking sertifikat, dan biaya ganti nama). Selain itu, mereka menuntut biaya jasa advokat Rp 200.000.000,- dan kerugian immateriil Rp 500.000.000,-, total Rp 795.000.000,-. Mereka juga meminta putusan serta merta. [HAL 83-86] Tergugat IV (PT Balai Lelang Indonesia) menjawab menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat IV menyatakan sebagai Balai Lelang Swasta, tugasnya hanya melaksanakan Pra Lelang dan Pasca Lelang sesuai PMK 213/2020. Tergugat IV tidak dapat melaksanakan lelang eksekusi tanpa perantara KPKNL. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV dianggap obscur libel karena tidak menjelaskan perbuatan PMH spesifik Tergugat IV, dan petitum tidak sejalan dengan posita. Tergugat IV memohon dibebaskan dari tuntutan dan menyatakan gugatan error in persona. [HAL 86-87] Turut Tergugat II (KPKNL Jakarta V) menjawab menolak dalil Penggugat. KPKNL menyatakan keberatan Penggugat bukan alasan pembatalan lelang sesuai Pasal 36 PMK 213/2020. Lelang telah dilaksanakan sesuai peraturan dan disahkan dalam Risalah Lelang. KPKNL mengajukan eksepsi Error In Persona, menyatakan tanggung jawab gugatan perdata/pidana ada pada Penjual (Tergugat I) sesuai Pasal 13 Huruf (k) dan (l) PMK Lelang. [HAL 87-88] Turut Tergugat II menegaskan eksepsi Error In Persona dan Persona Stand In Judicio, menyatakan KPKNL Jakarta V bukan badan hukum berdiri sendiri melainkan bagian dari institusi negara (Pemerintah cq. Kementerian Keuangan cq. DJKN cq. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta) sehingga gugatan harus ditujukan kepada instansi atasan. [HAL 88-93] Dalam pokok perkara, Turut Tergugat II membantah dalil Penggugat dan menyatakan lelang dilaksanakan berdasarkan UUHT dan PMK 213/2020." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 26665, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 362/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr diajukan oleh Penggugat PT. MEIWA METAL SANTOSA (dh. PT. TELUK GONG UTAMA) melawan Tergugat I Tn. RUDY SETIAWAN, Tergugat II Notaris & PPAT BUDIONO WIDJAJA, Tergugat III PPAT RACHMAT HIDAYAT, Tergugat IV PT. BALAI LELANG INDONESIA, serta Turut Tergugat I PPAT I NYOMAN RAKA, Turut Tergugat II KPKNL JAKARTA V, Turut Tergugat III BPN JAKARTA UTARA, dan Turut Tergugat IV PT. BANK COMMONWEALTH INDONESIA. Penggugat awalnya adalah debitur Bank Commonwealth Indonesia dengan kredit macet sejak 25 Agustus 2017, lalu mencari funder untuk melunasi utang tersebut. [HAL 4-6] Pada 31 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat I sepakat menandatangani AKTA PENGAKUAN HUTANG (APH) No. 30 jo. SURAT KUASA UNTUK MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) No. 31 pada Tergugat II, dengan pokok utang Rp 6.800.000.000,- (di mana Rp 4.628.400.000,- telah ditransfer) dan bunga 3% per bulan, jatuh tempo 19 Februari 2019. Sebagai jaminan, dibuat AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) No. 127/2018 pada Tergugat III dengan limit Rp 7.800.000.000,-. [HAL 7-10] Setelah batas waktu lewat, Penggugat secara inisiatif membuat ADDENDUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG No. 29 tanggal 24 Mei 2019 jo. SKMHT No. 30 tanggal 24 Mei 2019 pada Tergugat II, yang dilanjutkan dengan APHT No. 11/2019 tanggal 24 Juni 2019 pada Tergugat IV dengan limit hak tanggungan ditingkatkan menjadi Rp 30.000.000.000,-. Penggugat mendalilkan adanya cacat hukum karena penambahan bunga/denda yang memberatkan, keterlambatan pembuatan APHT melebihi batas waktu SKMHT, dan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan mengajukan lelang hak tanggungan pada 17 Januari 2023 yang melanggar Pasal 4 APH No. 30 (yang hanya mengizinkan sita jaminan, bukan lelang). Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan PMH, pembayaran kerugian materiil Rp 67.200.000.000,- (selisih nilai aset Rp 75 miliar dikurangi utang Rp 7,8 miliar), kerugian immateriil Rp 5.000.000.000,-, dan dwangsom. [HAL 11-12] Mediasi gagal. Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi. [HAL 13-18] Eksepsi Kompetensi Absolut: Tergugat I berdalil Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang karena objek sengketa adalah proses lelang hak tanggungan oleh KPKNL (Turut Tergugat II) yang merupakan tindakan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN dan PERMA 2/2019. [HAL 19-27] Eksepsi Gugatan Prematur: Tergugat I menyatakan gugatan prematur karena lelang belum selesai/dibatalkan secara resmi, dan kerugian yang didalilkan Penggugat bersifat asumsi/imajinatif tanpa bukti nyata, serta Penggugat tidak membayar utang sama sekali. Tergugat I juga menuduh Penggugat mengajukan gugatan dengan itikad tidak baik (vexatious litigation) untuk mengganggu. [HAL 28-29] Eksepsi Error in Persona: Tergugat I menyatakan Penggugat keliru menarik KPKNL Jakarta V sebagai Turut Tergugat II tanpa mengaitkannya dengan instansi atasan (Pemerintah/Kementerian Keuangan), sehingga gugatan cacat formil. [HAL 30-33] Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur) - Perubahan Substansial: Tergugat I menolak perubahan gugatan Penggugat pada 13 November 2023 yang dianggap mengubah substansi materiil (posisi, petitum, dan jumlah kerugian) secara signifikan, yang melanggar ketentuan hukum acara perdata. [HAL 34-44] Eksepsi Obscuur Libel - Pencampuran Wanprestasi dan PMH: Tergugat I menyoroti ketidakjelasan dan kontradiksi dalil Penggugat yang mencampuradukkan gugatan wanprestasi (berdasarkan APH No. 30) dengan perbuatan melawan hukum, padahal dasar gugatan merujuk pada ketentuan perjanjian. Dalil Penggugat dianggap tidak jelas mengenai objek sengketa, rincian kerugian yang tidak diperinci, petitum yang tidak didukung posita (seperti tuntutan dwangsom dan putusan serta merta), serta ketidakjelasan pihak yang harus menanggung kerugian. [HAL 44-46] Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyajikan kronologi: pada pertengahan 2018, Penggugat meminta bantuan permodalan sebagai debitur Turut Tergugat IV. Pada 18 Oktober 2018 dibuat Perjanjian Hutang Piutang No. 29/AGR/X/2018, dilanjutkan APH No. 30 tanggal 31 Oktober 2018 dengan pinjaman Rp 6.800.000.000,- (Rp 4.628.400.000,- untuk pelunasan utang ke Bank Commonwealth dan Rp 2.171.600.000,- untuk modal kerja Penggugat). [HAL 45-46] Untuk menjamin utang, dibuat SKMHT No. 31 tanggal 31 Oktober 2018 dengan nilai Rp 7.616.000.000,- atas 3 SHGB (No. 7460, 7264, 7455/Pejagalan), dilanjutkan APHT No. 127/2018 tanggal 29 November 2018 terbit SHT No. 05967/2018. Penggugat gagal bayar, sehingga dibuat Addendum 29/2019. Tergugat I mendalilkan telah beritikad baik dengan pertemuan calon buyer pada 16 Januari 2023, namun tidak ada tindak lanjut dari calon buyer. [HAL 46-47] Tergugat I mengirimkan Surat Somasi I (6 Januari 2022), Somasi II (24 Januari 2022), Somasi III (18 Februari 2022), dan Surat Tanggapan (13 Januari 2023). Karena Penggugat wanprestasi, Tergugat I berhak melakukan eksekusi lelang. [HAL 47-50] Tergugat I menolak dalil cacat hukum pada APHT 11/2019, menyatakan perjanjian memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Bunga 3% per bulan dan denda keterlambatan 2‰ per hari disepakati dalam Addendum 29/2019. Tergugat I membedakan bunga moratoir (maks 6% per tahun) dengan bunga konvensional yang sah jika disepakati tertulis (Pasal 1767 KUHPerdata). Tergugat I membantah dalil Penggugat bahwa APHT 127/2018 hanya untuk kepentingan Tergugat I, melainkan atas kesepakatan perjanjian. Penggugat gagal bayar kewajiban Rp 8.621.312.000,- jatuh tempo 31 Juli 2019. [HAL 50-53] Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran sejak perjanjian ditandatangani, termasuk biaya notaris. Tergugat I mengalami kerugian aktual dan potensial. Addendum 29/2019 dan SKMHT 31/2019 dibuat atas inisiatif Penggugat karena gagal bayar, dilanjutkan APHT 11/2019 dengan nilai jaminan Rp 30.000.000.000,-. Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa pembuatan APHT 11/2019 melewati batas waktu SKMHT 31/2019; batas 1 bulan jatuh pada 23 Juni 2019 (hari Minggu), sehingga batas akhir diperpanjang ke hari kerja berikutnya, 24 Juni 2019, sesuai penjelasan UU HT. [HAL 53-56] Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa lelang melanggar Pasal 4 APH No. 30, karena perjanjian telah diperbarui melalui Addendum 29/2019 dan APHT 11/2019. Lelang dilakukan berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 20 UU HT yang memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menjual obyek melalui lelang umum tanpa persetujuan debitur jika debitur cidera janji. APHT 11/2019 memberikan kuasa mutlak kepada Tergugat I untuk menjual lelang tanpa persetujuan Penggugat (Pasal 2 APHT 11/2019). [HAL 56-59] Pelaksanaan lelang mengikuti PMK No. 213/PMK.06/2020. Tergugat I telah menyerahkan dokumen lengkap kepada Turut Tergugat II (KPKNL). KPKNL menetapkan lelang dengan Surat S-3773/KNL.0705/2022 tanggal 16 Desember 2022. Tergugat I memberitahukan lelang kepada Penggugat melalui Surat No. 2163/HADS/DR/XII/2022/01 tanggal 20 Desember 2022, serta mengumumkan melalui website dan selebaran sesuai PMK. Tergugat I menolak dalil PMH Penggugat karena unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas tidak terpenuhi. Proses lelang telah melalui pemeriksaan administratif dan yuridis oleh pejabat berwenang. [HAL 59-62] Tergugat I menyatakan unsur kesalahan tidak terbukti karena tindakan dilakukan atas dasar kesepakatan dan pelaksanaan hak jaminan. Unsur kerugian tidak terbukti karena Penggugat sendiri yang menjaminkan aset dan gagal bayar, serta uang modal kerja Rp 2.171.600.000,- tidak dikelola untuk bisnis. Unsur kausalitas otomatis tidak terpenuhi. Penggugat terbukti wanprestasi sejak awal, dengan kewajiban awal Rp 7.616.000.000,- (pokok Rp 6.800.000.000,- + denda Rp 816.000.000,-) jatuh tempo 19 Februari 2019, yang kemudian diperbarui menjadi Rp 8.621.312.000,- (pokok Rp 7.616.000.000,- + bunga Rp 1.005.312.000,-) jatuh tempo 31 Juli 2019. [HAL 62-65] Per tanggal 15 Februari 2022, total utang Penggugat menjadi Rp 23.449.968.640,-. Penggugat tidak menunjukkan itikad baik despite Surat Somasi. Tergugat I menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat karena tidak memenuhi syarat Pasal 227 HIR, yaitu tidak ada dugaan Penggugat akan menggelapkan barang, dan Penggugat justru meminta sita atas sertifikat miliknya sendiri. [HAL 65-68] Tergugat I menolak tuntutan dwangsom karena tidak sejalan dengan posita dan yurisprudensi yang menyatakan dwangsom tidak dapat diterapkan pada putusan penghukuman membayar uang. Tergugat I menolak tuntutan kerugian materiil dan immateriil Penggugat karena bersifat asumsi dan tidak berdasar. [HAL 68-71] Tergugat I menolak permintaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3/2000 dan No. 4/2001, yaitu tidak didasarkan pada bukti autentik atau putusan berkekuatan hukum tetap, serta tidak ada jaminan. Tergugat I memohon menolak seluruh gugatan Penggugat. [HAL 71-75] Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban dan eksepsi. Eksepsi Kompetensi Relatif: Gugatan seharusnya ke PN Jakarta Pusat berdasarkan klausul domisili hukum dalam Addendum 29/2019 (Pasal 11.2) dan Pasal 118 HIR. Eksepsi Obscuur Libel: Gugatan kabur karena ketidaksesuaian posisi para pihak antara Surat Kuasa dan Surat Gugatan (Tergugat III dan IV tertukar posisinya), serta ketidakjelasan rujukan \"Tergugat\" dalam dalil PMH (tidak jelas apakah Tergugat I, II, III, atau IV). [HAL 75-79] Tergugat II dan Tergugat III membantah dalil PMH, menyatakan akta-akta yang dibuat (APH 30/2018, SKMHT 31/2018, APHT 127/2018, Addendum 29/2019, SKMHT 30/2019, APHT 11/2019) sah dan sesuai prosedur. Mereka mengakui Penggugat meminta bantuan dana untuk melunasi utang ke Bank Commonwealth dan modal kerja. Penggugat melakukan perubahan nama perseroan tanpa pemberitahuan, lalu meminta perpanjangan waktu dan peningkatan nilai hak tanggungan. Tergugat II dan III menolak dalil bahwa pembuatan APHT 11/2019 terlambat; pembuatan pada 24 Juni 2019 sah karena 23 Juni 2019 adalah hari Minggu. [HAL 79-83] Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Rekonvensi terhadap Penggugat. Mereka menuntut pembayaran biaya pembuatan akta dan turunannya sebesar Rp 95.500.000,- (termasuk biaya addendum, kuasa, berita acara RUPS, SKMHT/APHT, pendaftaran HT, PNBP, checking sertifikat, dan biaya ganti nama). Selain itu, mereka menuntut biaya jasa advokat Rp 200.000.000,- dan kerugian immateriil Rp 500.000.000,-, total Rp 795.000.000,-. Mereka juga meminta putusan serta merta. [HAL 83-86] Tergugat IV (PT Balai Lelang Indonesia) menjawab menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat IV menyatakan sebagai Balai Lelang Swasta, tugasnya hanya melaksanakan Pra Lelang dan Pasca Lelang sesuai PMK 213/2020. Tergugat IV tidak dapat melaksanakan lelang eksekusi tanpa perantara KPKNL. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV dianggap obscur libel karena tidak menjelaskan perbuatan PMH spesifik Tergugat IV, dan petitum tidak sejalan dengan posita. Tergugat IV memohon dibebaskan dari tuntutan dan menyatakan gugatan error in persona. [HAL 86-87] Turut Tergugat II (KPKNL Jakarta V) menjawab menolak dalil Penggugat. KPKNL menyatakan keberatan Penggugat bukan alasan pembatalan lelang sesuai Pasal 36 PMK 213/2020. Lelang telah dilaksanakan sesuai peraturan dan disahkan dalam Risalah Lelang. KPKNL mengajukan eksepsi Error In Persona, menyatakan tanggung jawab gugatan perdata/pidana ada pada Penjual (Tergugat I) sesuai Pasal 13 Huruf (k) dan (l) PMK Lelang. [HAL 87-88] Turut Tergugat II menegaskan eksepsi Error In Persona dan Persona Stand In Judicio, menyatakan KPKNL Jakarta V bukan badan hukum berdiri sendiri melainkan bagian dari institusi negara (Pemerintah cq. Kementerian Keuangan cq. DJKN cq. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta) sehingga gugatan harus ditujukan kepada instansi atasan. [HAL 88-93] Dalam pokok perkara, Turut Tergugat II membantah dalil Penggugat dan menyatakan lelang dilaksanakan berdasarkan UUHT dan PMK 213/2020." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 362/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr diajukan oleh Penggugat PT. MEIWA METAL SANTOSA (dh. PT. TELUK GONG UTAMA) melawan Tergugat I Tn. RUDY SETIAWAN, Tergugat II Notaris & PPAT BUDIONO WIDJAJA, Tergugat III PPAT RACHMAT HIDAYAT, Tergugat IV PT. BALAI LELANG INDONESIA, serta Turut Tergugat I PPAT I NYOMAN RAKA, Turut Tergugat II KPKNL JAKARTA V, Turut Tergugat III BPN JAKARTA UTARA, dan Turut Tergugat IV PT. BANK COMMONWEALTH INDONESIA. Penggugat awalnya adalah debitur Bank Commonwealth Indonesia dengan kredit macet sejak 25 Agustus 2017, lalu mencari funder untuk melunasi utang tersebut. [HAL 4-6] Pada 31 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat I sepakat menandatangani AKTA PENGAKUAN HUTANG (APH) No. 30 jo. SURAT KUASA UNTUK MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) No. 31 pada Tergugat II, dengan pokok utang Rp 6.800.000.000,- (di mana Rp 4.628.400.000,- telah ditransfer) dan bunga 3% per bulan, jatuh tempo 19 Februari 2019. Sebagai jaminan, dibuat AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) No. 127/2018 pada Tergugat III dengan limit Rp 7.800.000.000,-. [HAL 7-10] Setelah batas waktu lewat, Penggugat secara inisiatif membuat ADDENDUM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG No. 29 tanggal 24 Mei 2019 jo. SKMHT No. 30 tanggal 24 Mei 2019 pada Tergugat II, yang dilanjutkan dengan APHT No. 11/2019 tanggal 24 Juni 2019 pada Tergugat IV dengan limit hak tanggungan ditingkatkan menjadi Rp 30.000.000.000,-. Penggugat mendalilkan adanya cacat hukum karena penambahan bunga/denda yang memberatkan, keterlambatan pembuatan APHT melebihi batas waktu SKMHT, dan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan mengajukan lelang hak tanggungan pada 17 Januari 2023 yang melanggar Pasal 4 APH No. 30 (yang hanya mengizinkan sita jaminan, bukan lelang). Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan PMH, pembayaran kerugian materiil Rp 67.200.000.000,- (selisih nilai aset Rp 75 miliar dikurangi utang Rp 7,8 miliar), kerugian immateriil Rp 5.000.000.000,-, dan dwangsom. [HAL 11-12] Mediasi gagal. Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi. [HAL 13-18] Eksepsi Kompetensi Absolut: Tergugat I berdalil Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang karena objek sengketa adalah proses lelang hak tanggungan oleh KPKNL (Turut Tergugat II) yang merupakan tindakan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU PTUN dan PERMA 2/2019. [HAL 19-27] Eksepsi Gugatan Prematur: Tergugat I menyatakan gugatan prematur karena lelang belum selesai/dibatalkan secara resmi, dan kerugian yang didalilkan Penggugat bersifat asumsi/imajinatif tanpa bukti nyata, serta Penggugat tidak membayar utang sama sekali. Tergugat I juga menuduh Penggugat mengajukan gugatan dengan itikad tidak baik (vexatious litigation) untuk mengganggu. [HAL 28-29] Eksepsi Error in Persona: Tergugat I menyatakan Penggugat keliru menarik KPKNL Jakarta V sebagai Turut Tergugat II tanpa mengaitkannya dengan instansi atasan (Pemerintah/Kementerian Keuangan), sehingga gugatan cacat formil. [HAL 30-33] Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur) - Perubahan Substansial: Tergugat I menolak perubahan gugatan Penggugat pada 13 November 2023 yang dianggap mengubah substansi materiil (posisi, petitum, dan jumlah kerugian) secara signifikan, yang melanggar ketentuan hukum acara perdata. [HAL 34-44] Eksepsi Obscuur Libel - Pencampuran Wanprestasi dan PMH: Tergugat I menyoroti ketidakjelasan dan kontradiksi dalil Penggugat yang mencampuradukkan gugatan wanprestasi (berdasarkan APH No. 30) dengan perbuatan melawan hukum, padahal dasar gugatan merujuk pada ketentuan perjanjian. Dalil Penggugat dianggap tidak jelas mengenai objek sengketa, rincian kerugian yang tidak diperinci, petitum yang tidak didukung posita (seperti tuntutan dwangsom dan putusan serta merta), serta ketidakjelasan pihak yang harus menanggung kerugian. [HAL 44-46] Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyajikan kronologi: pada pertengahan 2018, Penggugat meminta bantuan permodalan sebagai debitur Turut Tergugat IV. Pada 18 Oktober 2018 dibuat Perjanjian Hutang Piutang No. 29/AGR/X/2018, dilanjutkan APH No. 30 tanggal 31 Oktober 2018 dengan pinjaman Rp 6.800.000.000,- (Rp 4.628.400.000,- untuk pelunasan utang ke Bank Commonwealth dan Rp 2.171.600.000,- untuk modal kerja Penggugat). [HAL 45-46] Untuk menjamin utang, dibuat SKMHT No. 31 tanggal 31 Oktober 2018 dengan nilai Rp 7.616.000.000,- atas 3 SHGB (No. 7460, 7264, 7455/Pejagalan), dilanjutkan APHT No. 127/2018 tanggal 29 November 2018 terbit SHT No. 05967/2018. Penggugat gagal bayar, sehingga dibuat Addendum 29/2019. Tergugat I mendalilkan telah beritikad baik dengan pertemuan calon buyer pada 16 Januari 2023, namun tidak ada tindak lanjut dari calon buyer. [HAL 46-47] Tergugat I mengirimkan Surat Somasi I (6 Januari 2022), Somasi II (24 Januari 2022), Somasi III (18 Februari 2022), dan Surat Tanggapan (13 Januari 2023). Karena Penggugat wanprestasi, Tergugat I berhak melakukan eksekusi lelang. [HAL 47-50] Tergugat I menolak dalil cacat hukum pada APHT 11/2019, menyatakan perjanjian memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Bunga 3% per bulan dan denda keterlambatan 2‰ per hari disepakati dalam Addendum 29/2019. Tergugat I membedakan bunga moratoir (maks 6% per tahun) dengan bunga konvensional yang sah jika disepakati tertulis (Pasal 1767 KUHPerdata). Tergugat I membantah dalil Penggugat bahwa APHT 127/2018 hanya untuk kepentingan Tergugat I, melainkan atas kesepakatan perjanjian. Penggugat gagal bayar kewajiban Rp 8.621.312.000,- jatuh tempo 31 Juli 2019. [HAL 50-53] Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran sejak perjanjian ditandatangani, termasuk biaya notaris. Tergugat I mengalami kerugian aktual dan potensial. Addendum 29/2019 dan SKMHT 31/2019 dibuat atas inisiatif Penggugat karena gagal bayar, dilanjutkan APHT 11/2019 dengan nilai jaminan Rp 30.000.000.000,-. Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa pembuatan APHT 11/2019 melewati batas waktu SKMHT 31/2019; batas 1 bulan jatuh pada 23 Juni 2019 (hari Minggu), sehingga batas akhir diperpanjang ke hari kerja berikutnya, 24 Juni 2019, sesuai penjelasan UU HT. [HAL 53-56] Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa lelang melanggar Pasal 4 APH No. 30, karena perjanjian telah diperbarui melalui Addendum 29/2019 dan APHT 11/2019. Lelang dilakukan berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 20 UU HT yang memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menjual obyek melalui lelang umum tanpa persetujuan debitur jika debitur cidera janji. APHT 11/2019 memberikan kuasa mutlak kepada Tergugat I untuk menjual lelang tanpa persetujuan Penggugat (Pasal 2 APHT 11/2019). [HAL 56-59] Pelaksanaan lelang mengikuti PMK No. 213/PMK.06/2020. Tergugat I telah menyerahkan dokumen lengkap kepada Turut Tergugat II (KPKNL). KPKNL menetapkan lelang dengan Surat S-3773/KNL.0705/2022 tanggal 16 Desember 2022. Tergugat I memberitahukan lelang kepada Penggugat melalui Surat No. 2163/HADS/DR/XII/2022/01 tanggal 20 Desember 2022, serta mengumumkan melalui website dan selebaran sesuai PMK. Tergugat I menolak dalil PMH Penggugat karena unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas tidak terpenuhi. Proses lelang telah melalui pemeriksaan administratif dan yuridis oleh pejabat berwenang. [HAL 59-62] Tergugat I menyatakan unsur kesalahan tidak terbukti karena tindakan dilakukan atas dasar kesepakatan dan pelaksanaan hak jaminan. Unsur kerugian tidak terbukti karena Penggugat sendiri yang menjaminkan aset dan gagal bayar, serta uang modal kerja Rp 2.171.600.000,- tidak dikelola untuk bisnis. Unsur kausalitas otomatis tidak terpenuhi. Penggugat terbukti wanprestasi sejak awal, dengan kewajiban awal Rp 7.616.000.000,- (pokok Rp 6.800.000.000,- + denda Rp 816.000.000,-) jatuh tempo 19 Februari 2019, yang kemudian diperbarui menjadi Rp 8.621.312.000,- (pokok Rp 7.616.000.000,- + bunga Rp 1.005.312.000,-) jatuh tempo 31 Juli 2019. [HAL 62-65] Per tanggal 15 Februari 2022, total utang Penggugat menjadi Rp 23.449.968.640,-. Penggugat tidak menunjukkan itikad baik despite Surat Somasi. Tergugat I menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat karena tidak memenuhi syarat Pasal 227 HIR, yaitu tidak ada dugaan Penggugat akan menggelapkan barang, dan Penggugat justru meminta sita atas sertifikat miliknya sendiri. [HAL 65-68] Tergugat I menolak tuntutan dwangsom karena tidak sejalan dengan posita dan yurisprudensi yang menyatakan dwangsom tidak dapat diterapkan pada putusan penghukuman membayar uang. Tergugat I menolak tuntutan kerugian materiil dan immateriil Penggugat karena bersifat asumsi dan tidak berdasar. [HAL 68-71] Tergugat I menolak permintaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3/2000 dan No. 4/2001, yaitu tidak didasarkan pada bukti autentik atau putusan berkekuatan hukum tetap, serta tidak ada jaminan. Tergugat I memohon menolak seluruh gugatan Penggugat. [HAL 71-75] Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban dan eksepsi. Eksepsi Kompetensi Relatif: Gugatan seharusnya ke PN Jakarta Pusat berdasarkan klausul domisili hukum dalam Addendum 29/2019 (Pasal 11.2) dan Pasal 118 HIR. Eksepsi Obscuur Libel: Gugatan kabur karena ketidaksesuaian posisi para pihak antara Surat Kuasa dan Surat Gugatan (Tergugat III dan IV tertukar posisinya), serta ketidakjelasan rujukan \"Tergugat\" dalam dalil PMH (tidak jelas apakah Tergugat I, II, III, atau IV). [HAL 75-79] Tergugat II dan Tergugat III membantah dalil PMH, menyatakan akta-akta yang dibuat (APH 30/2018, SKMHT 31/2018, APHT 127/2018, Addendum 29/2019, SKMHT 30/2019, APHT 11/2019) sah dan sesuai prosedur. Mereka mengakui Penggugat meminta bantuan dana untuk melunasi utang ke Bank Commonwealth dan modal kerja. Penggugat melakukan perubahan nama perseroan tanpa pemberitahuan, lalu meminta perpanjangan waktu dan peningkatan nilai hak tanggungan. Tergugat II dan III menolak dalil bahwa pembuatan APHT 11/2019 terlambat; pembuatan pada 24 Juni 2019 sah karena 23 Juni 2019 adalah hari Minggu. [HAL 79-83] Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Rekonvensi terhadap Penggugat. Mereka menuntut pembayaran biaya pembuatan akta dan turunannya sebesar Rp 95.500.000,- (termasuk biaya addendum, kuasa, berita acara RUPS, SKMHT/APHT, pendaftaran HT, PNBP, checking sertifikat, dan biaya ganti nama). Selain itu, mereka menuntut biaya jasa advokat Rp 200.000.000,- dan kerugian immateriil Rp 500.000.000,-, total Rp 795.000.000,-. Mereka juga meminta putusan serta merta. [HAL 83-86] Tergugat IV (PT Balai Lelang Indonesia) menjawab menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat IV menyatakan sebagai Balai Lelang Swasta, tugasnya hanya melaksanakan Pra Lelang dan Pasca Lelang sesuai PMK 213/2020. Tergugat IV tidak dapat melaksanakan lelang eksekusi tanpa perantara KPKNL. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV dianggap obscur libel karena tidak menjelaskan perbuatan PMH spesifik Tergugat IV, dan petitum tidak sejalan dengan posita. Tergugat IV memohon dibebaskan dari tuntutan dan menyatakan gugatan error in persona. [HAL 86-87] Turut Tergugat II (KPKNL Jakarta V) menjawab menolak dalil Penggugat. KPKNL menyatakan keberatan Penggugat bukan alasan pembatalan lelang sesuai Pasal 36 PMK 213/2020. Lelang telah dilaksanakan sesuai peraturan dan disahkan dalam Risalah Lelang. KPKNL mengajukan eksepsi Error In Persona, menyatakan tanggung jawab gugatan perdata/pidana ada pada Penjual (Tergugat I) sesuai Pasal 13 Huruf (k) dan (l) PMK Lelang. [HAL 87-88] Turut Tergugat II menegaskan eksepsi Error In Persona dan Persona Stand In Judicio, menyatakan KPKNL Jakarta V bukan badan hukum berdiri sendiri melainkan bagian dari institusi negara (Pemerintah cq. Kementerian Keuangan cq. DJKN cq. Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta) sehingga gugatan harus ditujukan kepada instansi atasan. [HAL 88-93] Dalam pokok perkara, Turut Tergugat II membantah dalil Penggugat dan menyatakan lelang dilaksanakan berdasarkan UUHT dan PMK 213/2020." + }, + "read": { + "input_chars": 11947, + "frame": "PT. MEIWA METAL SANTOSA menggugat Tn. RUDY SETIAWAN dan pihak-pihak terkait terkait sengketa lelang hak tanggungan atas aset jaminan utang. Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta pembayaran kerugian materiil dan immateriil. Perkara ini berakhir dengan penolakan eksepsi kompetensi absolut, sehingga gugatan tidak diperiksa di pokoknya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat menandatangani akta pengakuan hutang dengan pokok utang sebesar Rp 6.800.000.000,- dan bunga 3% per bulan pada tahun 2018.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat secara inisiatif membuat addendum perjanjian hutang piutang dan surat kuasa untuk membebankan hak tanggungan pada tahun 2019 setelah batas waktu awal lewat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya cacat hukum pada addendum dan akta pemberian hak tanggungan baru, serta menuduh Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan lelang.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalil bahwa objek sengketa adalah proses lelang hak tanggungan oleh KPKNL yang merupakan tindakan Tata Usaha Negara.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan Penggugat gagal bayar kewajiban dan telah melakukan somasi sebelum pelaksanaan lelang.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II/III membantah dalil cacat hukum dengan menyatakan pembuatan akta hak tanggungan baru dilakukan dalam batas waktu yang sah sesuai penjelasan undang-undang.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyatakan lelang dilaksanakan berdasarkan hak pemegang hak tanggungan untuk menjual obek melalui lelang umum tanpa persetujuan debitur jika debitur cidera janji.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan lelang telah dilaksanakan sesuai peraturan dan disahkan dalam risalah lelang.", + "page": 56, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "PT. MEIWA METAL SANTOSA mengajukan gugatan perdata terhadap Tn. RUDY SETIAWAN, para notaris/PPAT, PT. BALAI LELANG INDONESIA, serta instansi terkait, dengan alasan adanya cacat hukum pada perjanjian hutang piutang dan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan. Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Namun, Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalil bahwa sengketa tersebut merupakan tindakan Tata Usaha Negara yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi absolut tersebut, sehingga perkara dihentikan tanpa memeriksa pokok gugatan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. MEIWA METAL SANTOSA mengajukan gugatan perdata terhadap Tn. RUDY SETIAWAN, para notaris/PPAT, PT. BALAI LELANG INDONESIA, serta instansi terkait, dengan alasan adanya cacat hukum pada perjanjian hutang piutang dan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan. Penggugat menuntut pembatalan lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Namun, Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalil bahwa sengketa tersebut merupakan tindakan Tata Usaha Negara yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi absolut tersebut, sehingga perkara dihentikan tanpa memeriksa pokok gugatan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat menandatangani akta pengakuan hutang dengan pokok utang sebesar Rp 6.800.000.000,- dan bunga 3% per bulan pada tahun 2018.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat secara inisiatif membuat addendum perjanjian hutang piutang dan surat kuasa untuk membebankan hak tanggungan pada tahun 2019 setelah batas waktu awal lewat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya cacat hukum pada addendum dan akta pemberian hak tanggungan baru, serta menuduh Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan lelang.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalil bahwa objek sengketa adalah proses lelang hak tanggungan oleh KPKNL yang merupakan tindakan Tata Usaha Negara.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan Penggugat gagal bayar kewajiban dan telah melakukan somasi sebelum pelaksanaan lelang.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II/III membantah dalil cacat hukum dengan menyatakan pembuatan akta hak tanggungan baru dilakukan dalam batas waktu yang sah sesuai penjelasan undang-undang.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyatakan lelang dilaksanakan berdasarkan hak pemegang hak tanggungan untuk menjual obek melalui lelang umum tanpa persetujuan debitur jika debitur cidera janji.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan lelang telah dilaksanakan sesuai peraturan dan disahkan dalam risalah lelang.", + "page": 56, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa lelang tanah saya batal padahal saya sudah bayar utang, dan siapa yang salah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 101674, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian kerugian akibat wanprestasi (ingkar janji). Pertanyaan dan putusan berfokus pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait pelaksanaan lelang hak tanggungan, bukan sengketa wanprestasi atas ketidakpemenuhan perikatan pembayaran utang. Fakta dalam putusan menunjukkan gugatan PMH diterima secara formil (meski ditolak karena obscur libel), sehingga kerangka hukum wanprestasi tidak menjadi substansi utama yang diuji untuk menjawab 'siapa yang salah' dalam konteks lelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian utang-piutang ada, pertanyaan spesifik mengenai 'batalnya lelang' dan 'siapa yang salah' dalam konteks eksekusi jaminan tidak dijawab oleh syarat sahnya perjanjian, melainkan oleh apakah tindakan eksekusi tersebut melanggar hukum (PMH) atau hak perjanjian. Putusan tidak menguji keabsahan perjanjian sebagai inti sengketa lelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi inti pertanyaan ('siapa yang salah' atas lelang). Tergugat mendalilkan tindakan lelang adalah PMH, dan Pengadilan memeriksa apakah tindakan tersebut memenuhi unsur Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal). Meskipun gugatan ditolak karena bentuknya kabur (obscur libel), Pasal 1365 adalah kerangka hukum substantif yang digunakan untuk menilai 'kesalahan' pihak yang melakukan lelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga. Pertanyaan awam tidak menanyakan perhitungan bunga atau denda, melainkan alasan batalnya lelang dan penentuan pihak yang salah. Isu bunga tidak relevan dengan substansi pertanyaan mengenai keabsahan eksekusi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (alat bukti). Meskipun pembuktian penting dalam perkara, Pasal 1865 bersifat prosedural/alat bukti, bukan jawaban substantif mengenai siapa yang salah atau mengapa lelang batal. Instruksi melarang menetapkan true untuk pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 164981, + "completion_tokens": 14342 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_368_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_368_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9cd99793bf68afb4fd3866e0756d23acd17a9c39 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_368_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_368_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 48, + "timings": { + "parse": 0.076, + "classify": 0.0, + "condense": 166.113, + "read": 141.061, + "query": 21.972, + "relevance": 44.073, + "total": 373.295 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 147770, + "marked_chars": 148193 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI \nDALAM PROVISI \n-\nMenolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut; \nDALAM EKSEPSI\n-\nMenolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV\nuntuk seluruhnya; \nDALAM POKOK PERKARA \n-\nMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \nDALAM REKONVENSI \nDALAM PROVISI\n-\nMenolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat\nKonvensi; \nDALAM EKSEPSI \n-\nMenolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; \nDALAM POKOK PERKARA \n-\nMenolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para\nTergugat Konvensi untuk seluruhnya; \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI \n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara yang timbul sebesar Rp.2.766.000,00- (dua juta tujuh ratus\nenam puluh enam ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh\nKami Hotnar Simarmata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H.,\nM.H. dan Erry Iriawan, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nUtara Nomor 368/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 4 Januari 2023, putusan\nHalaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 368/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs i" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134995, + "summary": "[HAL 1-14] Penggugat Herlina Uinarni menggugat Tergugat I (Jonny Herman), Tergugat II (Ardion Herman), Tergugat III (PT Dua Bersaudara Bahagia), Tergugat IV (PT Family Bahagia Sejahtera/RSIA Grand Family), Turut Tergugat I (Notaris Humberg Lie), dan Turut Tergugat II (Dirjen AHU) atas perbuatan melawan hukum terkait pengalihan 6.500 saham milik Tergugat II kepada Tergugat III dalam RUPSLB PT FBS tanggal 31 Mei 2020 tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang saham lain, sehingga melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT FBS dan Pasal 57 ayat (1) UUPT. Penggugat mendalilkan pengalihan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang oleh Direksi (Tergugat I dan II) yang juga mendirikan Tergugat III, menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp27,95 miliar (hilangnya kesempatan membeli 10% saham) dan immateriil Rp500 miliar, serta meminta pernyataan tidak sah/batalnya pengalihan saham, pembatalan akta RUPSLB, hak penawaran bagi Penggugat, ganti rugi, uang paksa, dan putusan provisi. [HAL 15-29] Para Tergugat mengajukan eksepsi (keliru menarik pihak, gugatan kabur, kurang pihak) dan jawaban pokok perkara yang menolak dalil Penggugat dengan menyatakan RUPSLB sah karena telah memenuhi kuorum, undangan dikirim, dan Penggugat hadir serta tidak keberatan; mereka juga mengajukan gugatan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp4 triliun dan immateriil Rp50 miliar atas itikad buruk gugatan yang merusak reputasi, serta pembekuan/cabut izin praktek dokter Penggugat. [HAL 30-44] Majelis Hakim menolak permohonan provisi Penggugat karena tidak mendesak dan merupakan pokok perkara, serta menolak seluruh eksepsi Para Tergugat (keliru menarik pihak, obscur libel, kurang pihak) dengan alasan hak Penggugat menarik pihak dan gugatan sudah jelas. Dalam pokok perkara, Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat adalah pemegang saham 650 lembar, RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 diadakan dengan agenda pengalihan saham Tergugat II ke Tergugat III, dan Penggugat hadir dalam rapat tersebut. Berdasarkan bukti panggilan, daftar hadir, dan berita acara RUPSLB, Hakim menyimpulkan bahwa karena Penggugat hadir, mengetahui agenda, dan tidak memberikan keberatan sehingga pengalihan disetujui dengan suara bulat, maka secara hukum dianggap Tergugat II telah menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lain (termasuk Penggugat) yang kemudian tidak membeli, sehingga pengalihan kepada Tergugat III tidak cacat hukum dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 14698, + "summary": "[HAL 1-48] Penggugat Herlina Uinarni menggugat Tergugat I (Jonny Herman), Tergugat II (Ardion Herman), Tergugat III (PT Dua Bersaudara Bahagia), Tergugat IV (PT Family Bahagia Sejahtera/RSIA Grand Family), Turut Tergugat I (Notaris Humberg Lie), dan Turut Tergugat II (Dirjen AHU) atas perbuatan melawan hukum terkait pengalihan 6.500 saham milik Tergugat II kepada Tergugat III dalam RUPSLB PT FBS tanggal 31 Mei 2020 tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang saham lain, sehingga melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT FBS dan Pasal 57 ayat (1) UUPT. Penggugat mendalilkan pengalihan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang oleh Direksi (Tergugat I dan II) yang juga mendirikan Tergugat III, menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp27,95 miliar (hilangnya kesempatan membeli 10% saham) dan immateriil Rp500 miliar, serta meminta pernyataan tidak sah/batalnya pengalihan saham, pembatalan akta RUPSLB, hak penawaran bagi Penggugat, ganti rugi, uang paksa, dan putusan provisi. [HAL 15-29] Para Tergugat mengajukan eksepsi (keliru menarik pihak, gugatan kabur, kurang pihak) dan jawaban pokok perkara yang menolak dalil Penggugat dengan menyatakan RUPSLB sah karena telah memenuhi kuorum, undangan dikirim, dan Penggugat hadir serta tidak keberatan; mereka juga mengajukan gugatan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp4 triliun dan immateriil Rp50 miliar atas itikad buruk gugatan yang merusak reputasi, serta pembekuan/cabut izin praktek dokter Penggugat. [HAL 30-44] Majelis Hakim menolak permohonan provisi Penggugat karena tidak mendesak dan merupakan pokok perkara, serta menolak seluruh eksepsi Para Tergugat (keliru menarik pihak, obscur libel, kurang pihak) dengan alasan hak Penggugat menarik pihak dan gugatan sudah jelas. Dalam pokok perkara, Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat adalah pemegang saham 650 lembar, RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 diadakan dengan agenda pengalihan saham Tergugat II ke Tergugat III, dan Penggugat hadir dalam rapat tersebut. Berdasarkan bukti panggilan, daftar hadir, dan berita acara RUPSLB, Hakim menyimpulkan bahwa karena Penggugat hadir, mengetahui agenda, dan tidak memberikan keberatan sehingga pengalihan disetujui dengan suara bulat, maka secara hukum dianggap Tergugat II telah menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lain (termasuk Penggugat) yang kemudian tidak membeli, sehingga pengalihan kepada Tergugat III tidak cacat hukum dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. [HAL 45] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Para Tergugat (Penggugat Rekonvensi) yang meminta pencabutan atau pembekuan izin praktek dokter Penggugat karena tuntutan tersebut tidak mendesak dan bukan objek tuntutan provisi. [HAL 46] Eksepsi Tergugat Rekonvensi (prematur dan kabur) ditolak karena gugatan rekonvensi telah jelas hubungannya dengan petitum dan dibenarkan secara hukum berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UUPT, namun gugatan rekonvensi itu sendiri ditolak karena Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya pengaruh buruk atau kerugian yang diderita akibat gugatan Penggugat. [HAL 47-48] Amar putusan: Menolak tuntutan provisi Penggugat dan Para Tergugat Rekonvensi; Menolak eksepsi seluruh Tergugat; Menolak gugatan konvensi Penggugat untuk seluruhnya; Menolak gugatan rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat Konvensi (Herlina Uinarni) membayar biaya perkara sebesar Rp2.766.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-48] Penggugat Herlina Uinarni menggugat Tergugat I (Jonny Herman), Tergugat II (Ardion Herman), Tergugat III (PT Dua Bersaudara Bahagia), Tergugat IV (PT Family Bahagia Sejahtera/RSIA Grand Family), Turut Tergugat I (Notaris Humberg Lie), dan Turut Tergugat II (Dirjen AHU) atas perbuatan melawan hukum terkait pengalihan 6.500 saham milik Tergugat II kepada Tergugat III dalam RUPSLB PT FBS tanggal 31 Mei 2020 tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang saham lain, sehingga melanggar Hak Didahulukan (Preemptive Right) berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar PT FBS dan Pasal 57 ayat (1) UUPT. Penggugat mendalilkan pengalihan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang oleh Direksi (Tergugat I dan II) yang juga mendirikan Tergugat III, menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp27,95 miliar (hilangnya kesempatan membeli 10% saham) dan immateriil Rp500 miliar, serta meminta pernyataan tidak sah/batalnya pengalihan saham, pembatalan akta RUPSLB, hak penawaran bagi Penggugat, ganti rugi, uang paksa, dan putusan provisi. [HAL 15-29] Para Tergugat mengajukan eksepsi (keliru menarik pihak, gugatan kabur, kurang pihak) dan jawaban pokok perkara yang menolak dalil Penggugat dengan menyatakan RUPSLB sah karena telah memenuhi kuorum, undangan dikirim, dan Penggugat hadir serta tidak keberatan; mereka juga mengajukan gugatan rekonvensi menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp4 triliun dan immateriil Rp50 miliar atas itikad buruk gugatan yang merusak reputasi, serta pembekuan/cabut izin praktek dokter Penggugat. [HAL 30-44] Majelis Hakim menolak permohonan provisi Penggugat karena tidak mendesak dan merupakan pokok perkara, serta menolak seluruh eksepsi Para Tergugat (keliru menarik pihak, obscur libel, kurang pihak) dengan alasan hak Penggugat menarik pihak dan gugatan sudah jelas. Dalam pokok perkara, Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat adalah pemegang saham 650 lembar, RUPSLB tanggal 31 Mei 2020 diadakan dengan agenda pengalihan saham Tergugat II ke Tergugat III, dan Penggugat hadir dalam rapat tersebut. Berdasarkan bukti panggilan, daftar hadir, dan berita acara RUPSLB, Hakim menyimpulkan bahwa karena Penggugat hadir, mengetahui agenda, dan tidak memberikan keberatan sehingga pengalihan disetujui dengan suara bulat, maka secara hukum dianggap Tergugat II telah menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lain (termasuk Penggugat) yang kemudian tidak membeli, sehingga pengalihan kepada Tergugat III tidak cacat hukum dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. [HAL 45] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Para Tergugat (Penggugat Rekonvensi) yang meminta pencabutan atau pembekuan izin praktek dokter Penggugat karena tuntutan tersebut tidak mendesak dan bukan objek tuntutan provisi. [HAL 46] Eksepsi Tergugat Rekonvensi (prematur dan kabur) ditolak karena gugatan rekonvensi telah jelas hubungannya dengan petitum dan dibenarkan secara hukum berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UUPT, namun gugatan rekonvensi itu sendiri ditolak karena Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya pengaruh buruk atau kerugian yang diderita akibat gugatan Penggugat. [HAL 47-48] Amar putusan: Menolak tuntutan provisi Penggugat dan Para Tergugat Rekonvensi; Menolak eksepsi seluruh Tergugat; Menolak gugatan konvensi Penggugat untuk seluruhnya; Menolak gugatan rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat Konvensi (Herlina Uinarni) membayar biaya perkara sebesar Rp2.766.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 3472, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II atas perbuatan melawan hukum terkait pengalihan saham yang allegedly melanggar hak didahulukan. Penggugat meminta pernyataan tidak sahnya pengalihan saham, pembatalan akta RUPSLB, hak penawaran, ganti rugi, dan uang paksa. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang juga ditolak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemegang saham sebanyak 650 lembar saham.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rapat Umum Pemegang Sahab Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 31 Mei 2020 diadakan dengan agenda pengalihan saham Tergugat II kepada Tergugat III.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengetahui agenda pengalihan saham dalam RUPSLB dan tidak memberikan keberatan.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengalihan saham disetujui dengan suara bulat dalam RUPSLB.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pengalihan saham dilakukan secara sewenang-wenang tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp27,95 miliar dan immateriil Rp500 miliar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan RUPSLB sah karena telah memenuhi kuorum, undangan dikirim, dan Penggugat hadir serta tidak keberatan.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat melakukan itikad buruk yang merusak reputasi dan menuntut kerugian materiil Rp4 triliun serta immateriil Rp50 miliar.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat para Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait pengalihan saham Tergugat II kepada Tergugat III dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020, dengan alasan tidak adanya penawaran terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang saham lain. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB tersebut, mengetahui agenda pengalihan saham, dan tidak memberikan keberatan sehingga pengalihan disetujui dengan suara bulat. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa pengalihan saham tidak cacat hukum dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena secara hukum dianggap Tergugat II telah menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lain yang kemudian tidak membeli. Dengan demikian, gugatan pokok Penggugat ditolak. Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat juga ditolak. Gugatan rekonvensi dari Tergugat yang menuntut ganti rugi atas itikad buruk gugatan Penggugat serta pembekuan izin praktek dokter Penggugat juga ditolak karena tidak terbukti adanya kerugian atau pengaruh buruk. Seluruh tuntutan provisi juga ditolak. Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat para Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait pengalihan saham Tergugat II kepada Tergugat III dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020, dengan alasan tidak adanya penawaran terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemegang saham lain. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat hadir dalam RUPSLB tersebut, mengetahui agenda pengalihan saham, dan tidak memberikan keberatan sehingga pengalihan disetujui dengan suara bulat. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa pengalihan saham tidak cacat hukum dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena secara hukum dianggap Tergugat II telah menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lain yang kemudian tidak membeli. Dengan demikian, gugatan pokok Penggugat ditolak. Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat juga ditolak. Gugatan rekonvensi dari Tergugat yang menuntut ganti rugi atas itikad buruk gugatan Penggugat serta pembekuan izin praktek dokter Penggugat juga ditolak karena tidak terbukti adanya kerugian atau pengaruh buruk. Seluruh tuntutan provisi juga ditolak. Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemegang saham sebanyak 650 lembar saham.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rapat Umum Pemegang Sahab Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 31 Mei 2020 diadakan dengan agenda pengalihan saham Tergugat II kepada Tergugat III.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat hadir dalam RUPSLB tanggal 31 Mei 2020.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengetahui agenda pengalihan saham dalam RUPSLB dan tidak memberikan keberatan.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengalihan saham disetujui dengan suara bulat dalam RUPSLB.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pengalihan saham dilakukan secara sewenang-wenang tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp27,95 miliar dan immateriil Rp500 miliar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan RUPSLB sah karena telah memenuhi kuorum, undangan dikirim, dan Penggugat hadir serta tidak keberatan.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat melakukan itikad buruk yang merusak reputasi dan menuntut kerugian materiil Rp4 triliun serta immateriil Rp50 miliar.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya tidak bisa menolak penjualan saham rekan saya ke orang lain padahal saya juga punya saham?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 48639, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yaitu adanya perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian. Dalam pertanyaan, sengketa inti adalah apakah penjualan saham rekan tanpa menawarkan kepada pemegang saham lain (termasuk penggugat) merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan. Putusan juga secara eksplisit memeriksa apakah para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan dalil gugatan yang berbasis pada pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur kekuatan pembuktian surat/akta (alat bukti). Meskipun pasal ini dikutip dalam pertimbangan hakim untuk menilai sah tidaknya bukti surat yang diajukan, pasal ini bersifat prosedural/buktian dan tidak mengatur substansi hak atau kewajiban terkait penjualan saham atau alasan mengapa penggugat tidak bisa menolak penjualan tersebut. Inti hukum pertanyaan berada di luar aturan pembuktian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 57758, + "completion_tokens": 2738 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_389_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_389_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2de80f5066a4ae8b801c9f9a5d3b1f8b1d95983a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_389_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,184 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_389_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 46, + "timings": { + "parse": 0.07, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.661, + "query": 5.16, + "relevance": 47.037, + "total": 144.928 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 133791, + "marked_chars": 134196 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI :\n\nMengabulkan Eksepsi\n Para\n Tergugat\n mengenai\n Gugatan\nPenggugat Kurang pihak (Pulurius Litis Consortium) ;\nDALAM POKOK PERKARA :\n\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard) ;\n\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang\nhingga sekarang ditaksir sejumlah Rp.2.177.000,- (dua juta seratus tujuh\npuluh tujuh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024,\noleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Togi\nPardede, S.H., M.H. dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua\n Hal 44 dari 43 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 44\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nPengadilan Negeri Jakarta Utara " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 134196, + "frame": "PT Viovera Marli Sejahtera menggugat RW 04 Papanggo beserta pengurusnya (Tergugat I-IV) terkait sengketa Kontrak Sewa Beli Boom Gate-GKY yang ditandatangani oleh Ketua RW sebelumnya, dengan tuntutan agar kontrak tetap berlaku, boom gate tidak dibongkar, dan pembayaran ganti rugi materiil serta immateriil. Gugatan ini didasarkan pada dalil bahwa tergugat baru menolak melanjutkan kesepakatan dan memerintahkan pembongkaran alat yang telah terpasang. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak, yaitu tidak mengikutsertakan Ketua RW sebelumnya yang menandatangani kontrak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi termasuk pemasangan Boom Gate.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I adalah Rukun Warga (RW) 04 Papanggo yang memiliki tugas membantu pemerintahan kelurahan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II, III, dan IV adalah pengurus RW 04 Papanggo periode 2023-2028 yang menggantikan pengurus sebelumnya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kontrak Sewa Beli Boom Gate-GKY No. 0249/KK/Viovera-IND/XII/2023 tanggal 03 Januari 2023 ditandatangani oleh Ketua RW 04 sebelumnya (Piterson Tanos) dan Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan dan memasang Boom Gate kepada Tergugat I yang kemudian dioperasikan di wilayah RW 04 Papanggo.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II, III, dan IV menolak melanjutkan kesepakatan kontrak dan meminta Penggugat membongkar Boom Gate serta tidak mau membayar biaya bulanan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan bahwa kontrak dibuat tanpa musyawarah warga dan pemasangan Boom Gate salah pasang sehingga tidak dapat digunakan.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Piterson Tanos sebagai penandatangan kontrak.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Piterson Tanos sebagai penandatangan kontrak harus ditarik sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Viovera Marli Sejahtera mengajukan gugatan perdata terhadap RW 04 Papanggo beserta pengurusnya (Tergugat I-IV) terkait sengketa Kontrak Sewa Beli Boom Gate-GKY. Penggugat mendalilkan bahwa kontrak tersebut sah dan mengikat, serta bahwa Boom Gate telah terpasang dan digunakan oleh warga, namun pengurus RW periode baru menolak melanjutkan pembayaran dan memerintahkan pembongkaran alat. Para Tergugat membantah dengan dalil bahwa kontrak dibuat tanpa musyawarah, pemasangan salah sesuai permintaan pihak terkait, dan tidak ada serah terima pekerjaan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menemukan bahwa kontrak ditandatangani oleh Ketua RW periode sebelumnya yang tidak menjadi pihak dalam gugatan ini. Hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut kurang pihak karena tidak mengikutsertakan penandatangan kontrak asli, sehingga eksepsi kurang pihak dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan lebih lanjut pada pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Viovera Marli Sejahtera mengajukan gugatan perdata terhadap RW 04 Papanggo beserta pengurusnya (Tergugat I-IV) terkait sengketa Kontrak Sewa Beli Boom Gate-GKY. Penggugat mendalilkan bahwa kontrak tersebut sah dan mengikat, serta bahwa Boom Gate telah terpasang dan digunakan oleh warga, namun pengurus RW periode baru menolak melanjutkan pembayaran dan memerintahkan pembongkaran alat. Para Tergugat membantah dengan dalil bahwa kontrak dibuat tanpa musyawarah, pemasangan salah sesuai permintaan pihak terkait, dan tidak ada serah terima pekerjaan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menemukan bahwa kontrak ditandatangani oleh Ketua RW periode sebelumnya yang tidak menjadi pihak dalam gugatan ini. Hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut kurang pihak karena tidak mengikutsertakan penandatangan kontrak asli, sehingga eksepsi kurang pihak dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan lebih lanjut pada pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi termasuk pemasangan Boom Gate.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I adalah Rukun Warga (RW) 04 Papanggo yang memiliki tugas membantu pemerintahan kelurahan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II, III, dan IV adalah pengurus RW 04 Papanggo periode 2023-2028 yang menggantikan pengurus sebelumnya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kontrak Sewa Beli Boom Gate-GKY No. 0249/KK/Viovera-IND/XII/2023 tanggal 03 Januari 2023 ditandatangani oleh Ketua RW 04 sebelumnya (Piterson Tanos) dan Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan dan memasang Boom Gate kepada Tergugat I yang kemudian dioperasikan di wilayah RW 04 Papanggo.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II, III, dan IV menolak melanjutkan kesepakatan kontrak dan meminta Penggugat membongkar Boom Gate serta tidak mau membayar biaya bulanan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan bahwa kontrak dibuat tanpa musyawarah warga dan pemasangan Boom Gate salah pasang sehingga tidak dapat digunakan.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Piterson Tanos sebagai penandatangan kontrak.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Piterson Tanos sebagai penandatangan kontrak harus ditarik sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pasang alat masuk untuk warga, tapi pengurus RW baru menolak bayar dan minta dibongkar, padahal kontraknya sudah ditandatangani pengurus lama, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12029, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1319 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1319 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1319: Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (gugatan prestasi) yang timbul dari ketidakpemenuhan perikatan. Namun, dalam pertimbangan hukum, gugatan Penggugat ditolak karena eksepsi 'Kurang Pihak' (Pulurius Litis Consortium) dikabulkan, sehingga Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara (termasuk apakah ada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum). Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi dasar hukum substantif yang diuji atau diterapkan dalam putusan ini untuk menjawab sengketa, karena sengketa berakhir pada tahap prosedural/kelayakan pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1319 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum. Meskipun kontrak menjadi dasar sengketa, putusan tidak menganalisis apakah syarat-syarat dalam Pasal 1319 terpenuhi atau tidak. Putusan berhenti pada masalah 'Kurang Pihak' (siapa yang berwenang menandatangani/mengikat diri). Jadi, Pasal 1319 tidak menjadi kerangka analisis hukum yang dipakai hakim untuk memutus perkara ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli. Meskipun pasal ini dikutip dalam pertimbangan mengenai alat bukti surat, hal ini bersifat prosedural/formil untuk menilai sah tidaknya bukti. Inti sengketa dan alasan penolakan gugatan bukan pada kekuatan pembuktian akta tersebut, melainkan pada status pihak yang menggugat (kurang pihak). Jadi, pasal ini tidak relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan hukum mengenai hak/kewajiban dalam kontrak tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 42824, + "completion_tokens": 1453 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_38_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_38_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c2019d0c2fa1d1808885e2e101979646eacb3263 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_38_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_38_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.046, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 40.013, + "query": 1.518, + "relevance": 33.08, + "total": 74.656 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27243, + "marked_chars": 27315 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27315, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap suaminya yang didiagnosis menderita Demensia Alzheimer. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai pengampu suami untuk dapat bertindak secara hukum atas nama suami dalam mengurus aset dan administrasi. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti medis dan keterangan saksi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari Yuzar Ujang, S.E., Ak. yang telah menikah pada tanggal 10 April 1992.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Yuzar Ujang, S.E., Ak. didiagnosis menderita Demensia Alzheimer yang mengakibatkan ia membutuhkan bantuan orang lain dalam kegiatan sehari-hari.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Yuzar Ujang, S.E., Ak. berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki kedudukan sebagai istri yang berhak meminta pengampuan bagi suaminya yang menderita sakit otak.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta ditetapkan sebagai pengampu suami dan diberi wewenang bertindak secara hukum atas nama suami.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang istri, mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap suaminya yang didiagnosis menderita Demensia Alzheimer sehingga membutuhkan bantuan dalam kegiatan sehari-hari. Pemohon mendasarkan permohonan pada kedudukannya sebagai istri dan melampirkan bukti medis serta keterangan saksi yang menyatakan kondisi kesehatan suaminya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa kewenangan forum dan substansi permohonan, menemukan bahwa suami pemohon termasuk dalam kategori penyandang disabilitas mental yang memerlukan pengampuan, dan pemohon memiliki legal standing sebagai istri. Hakim kemudian menetapkan pemohon sebagai pengampu suaminya, memberikan wewenang kepada pemohon untuk bertindak secara hukum atas nama suami di dalam maupun di luar pengadilan, serta membebankan biaya perkara kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang istri, mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap suaminya yang didiagnosis menderita Demensia Alzheimer sehingga membutuhkan bantuan dalam kegiatan sehari-hari. Pemohon mendasarkan permohonan pada kedudukannya sebagai istri dan melampirkan bukti medis serta keterangan saksi yang menyatakan kondisi kesehatan suaminya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa kewenangan forum dan substansi permohonan, menemukan bahwa suami pemohon termasuk dalam kategori penyandang disabilitas mental yang memerlukan pengampuan, dan pemohon memiliki legal standing sebagai istri. Hakim kemudian menetapkan pemohon sebagai pengampu suaminya, memberikan wewenang kepada pemohon untuk bertindak secara hukum atas nama suami di dalam maupun di luar pengadilan, serta membebankan biaya perkara kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari Yuzar Ujang, S.E., Ak. yang telah menikah pada tanggal 10 April 1992.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Yuzar Ujang, S.E., Ak. didiagnosis menderita Demensia Alzheimer yang mengakibatkan ia membutuhkan bantuan orang lain dalam kegiatan sehari-hari.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Yuzar Ujang, S.E., Ak. berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki kedudukan sebagai istri yang berhak meminta pengampuan bagi suaminya yang menderita sakit otak.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta ditetapkan sebagai pengampu suami dan diberi wewenang bertindak secara hukum atas nama suami.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sakit otak sampai butuh bantuan orang lain, bolehkah saya urus semua urusan hukumnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16854, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan, yaitu jika orang tersebut selalu berada dalam keadaan 'dungu, gila atau mata gelap' (yang dalam konteks pertanyaan awam merujuk pada 'sakit otak'). Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menilai apakah suami Pemohon memenuhi kriteria tersebut sehingga perlu ditaruh di bawah pengampuan, yang merupakan prasyarat agar istri dapat mengurus urusannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak meminta pengampuan, yaitu 'setiap keluarga sedarah'. Dalam konteks pertanyaan 'bolehkah saya urus...', pasal ini menjadi dasar hukum yang memberikan hak kepada Pemohon (sebagai istri/keluarga sedarah) untuk mengajukan permohonan pengampuan atas suaminya, sehingga ia mendapatkan wewenang hukum untuk mewakili suami tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur kompetensi relatif pengadilan (forum) tempat mengajukan permohonan pengampuan, yaitu Pengadilan Negeri tempat kediaman orang yang dimintakan pengampuan. Ini adalah ketentuan prosedural/formil untuk menentukan yurisdiksi, bukan jawaban substantif mengenai hak atau kewenangan istri untuk mengurus urusan hukum suaminya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14372, + "completion_tokens": 897 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_394_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_394_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f1999bf32a7990a0f0f54af5edbed7732e41ecc8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_394_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,169 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_394_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.058, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 93.387, + "query": 7.769, + "relevance": 76.811, + "total": 178.026 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 95145, + "marked_chars": 95406 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nHalaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 394/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 28\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDLAM KONPENSI;\nDALAM EKSEPSI;\n-\nMenyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA;\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sah dan mengikat Kesepakatan Jual Beli atas obyek\ndengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 02260 atas nama Agnestesia Heritna\n(Tergugat II) dengan kesepakatan harga Rp.4.575.000.000,- (empat milyar\nlima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);\n3.\nMenyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar\njanji/wanprestasi;\n4.\nMenyatakan sah dan berharga kwitansi pembayaran uang muka\ntanda jadi atau DP pembelian obyek dengan bukti kepemilikan Sertifikat\nHak Milik No.02260 atas nama Agnestesia Heritna (Tergugat II) tertanggal\n9 Juni 2022 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);\n5.\nMemerintahkan Tergugat II untuk" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 95406, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_ORANG] terkait sengketa jual beli tanah dan bangunan yang melibatkan pembatalan KPR dan kenaikan harga sepihak. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah kesepakatan jual beli, memerintahkan Tergugat II menerima pelunasan sisa harga, dan membuat Akta Jual Beli, serta menuntut ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan kelanjutan transaksi jual beli sesuai harga awal, namun menolak tuntutan ganti rugi dan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat II membeli tanah dan bangunan dari pemilik lama Herliana Soewondo berdasarkan Akta Jual Beli No. 119/2022 tertanggal 20 April 2022.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat bersepakat dengan Tergugat II untuk membeli obyek tersebut dengan harga awal Rp4.500.000.000,- yang kemudian dinaikkan menjadi Rp4.575.000.000,- termasuk biaya pajak.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang muka atau DP sebesar Rp25.000.000,- kepada Tergugat I pada tanggal 9 Juni 2022.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan KPR ke Bank BCA yang disetujui pada tanggal 2 Juni 2022, namun pencairan dana dibatalkan karena adanya perbedaan nama pemilik sertifikat antara dokumen lama (Herliana Soewondo) dan dokumen baru (Tergugat II).", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan kesediaan untuk membayar pelunasan secara tunai sesuai harga kesepakatan semula, namun Tergugat II menolak dan menaikkan harga jual menjadi Rp5.500.000.000,-.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kerugian materiil berupa biaya administrasi KPR, biaya operasional, kehilangan keuntungan, dan biaya hukum, serta kerugian immateriil.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan permohonan uang paksa (dwangsom) dan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_ORANG] telah mencapai kesepakatan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 02260 atas nama Tergugat II, dengan harga disepakati sebesar Rp4.575.000.000,- setelah sebelumnya sepakat di harga Rp4.500.000.000,-. Penggugat telah membayar uang muka (DP) sebesar Rp25.000.000,- melalui Tergugat I pada tanggal 9 Juni 2022. Proses pembayaran pelunasan menggunakan KPR Bank BCA yang telah disetujui pada 2 Juni 2022 gagal dicairkan karena ketidaksesuaian dokumen sertifikat yang menunjukkan peralihan nama kepemilikan dari pemilik lama ke Tergugat II, yang menurut hakim bukan merupakan kesalahan Penggugat. Setelah KPR batal, Penggugat menawarkan pembayaran tunai sesuai harga kesepakatan, namun Tergugat II menolak dan menaikkan harga secara sepihak menjadi Rp5.500.000.000,-. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, menetapkan bahwa kesepakatan jual beli sah dan mengikat pada harga Rp4.575.000.000,-, serta menyatakan Tergugat I dan II telah ingkar janji. Pengadilan memerintahkan Tergugat II menerima pelunasan sisa harga sebesar Rp4.550.000.000,- dari Penggugat dan mewajibkan kedua pihak membuat Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT. Tuntutan Penggugat untuk ganti rugi materiil, immateriil, uang paksa, dan sita jaminan ditolak karena tidak beralasan atau tidak terbukti." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] dan Tergugat II [NAMA_ORANG] telah mencapai kesepakatan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 02260 atas nama Tergugat II, dengan harga disepakati sebesar Rp4.575.000.000,- setelah sebelumnya sepakat di harga Rp4.500.000.000,-. Penggugat telah membayar uang muka (DP) sebesar Rp25.000.000,- melalui Tergugat I pada tanggal 9 Juni 2022. Proses pembayaran pelunasan menggunakan KPR Bank BCA yang telah disetujui pada 2 Juni 2022 gagal dicairkan karena ketidaksesuaian dokumen sertifikat yang menunjukkan peralihan nama kepemilikan dari pemilik lama ke Tergugat II, yang menurut hakim bukan merupakan kesalahan Penggugat. Setelah KPR batal, Penggugat menawarkan pembayaran tunai sesuai harga kesepakatan, namun Tergugat II menolak dan menaikkan harga secara sepihak menjadi Rp5.500.000.000,-. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, menetapkan bahwa kesepakatan jual beli sah dan mengikat pada harga Rp4.575.000.000,-, serta menyatakan Tergugat I dan II telah ingkar janji. Pengadilan memerintahkan Tergugat II menerima pelunasan sisa harga sebesar Rp4.550.000.000,- dari Penggugat dan mewajibkan kedua pihak membuat Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT. Tuntutan Penggugat untuk ganti rugi materiil, immateriil, uang paksa, dan sita jaminan ditolak karena tidak beralasan atau tidak terbukti.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat II membeli tanah dan bangunan dari pemilik lama Herliana Soewondo berdasarkan Akta Jual Beli No. 119/2022 tertanggal 20 April 2022.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat bersepakat dengan Tergugat II untuk membeli obyek tersebut dengan harga awal Rp4.500.000.000,- yang kemudian dinaikkan menjadi Rp4.575.000.000,- termasuk biaya pajak.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang muka atau DP sebesar Rp25.000.000,- kepada Tergugat I pada tanggal 9 Juni 2022.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan KPR ke Bank BCA yang disetujui pada tanggal 2 Juni 2022, namun pencairan dana dibatalkan karena adanya perbedaan nama pemilik sertifikat antara dokumen lama (Herliana Soewondo) dan dokumen baru (Tergugat II).", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan kesediaan untuk membayar pelunasan secara tunai sesuai harga kesepakatan semula, namun Tergugat II menolak dan menaikkan harga jual menjadi Rp5.500.000.000,-.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kerugian materiil berupa biaya administrasi KPR, biaya operasional, kehilangan keuntungan, dan biaya hukum, serta kerugian immateriil.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan permohonan uang paksa (dwangsom) dan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka buat beli tanah, tapi KPR gagal karena masalah sertifikat dan penjual malah nolak jual lagi dengan harga yang dinaikkan, gimana caranya saya bisa tetap beli sesuai harga awal?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 32394, + "candidates": [ + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pilihan bagi pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi), yaitu memilih untuk memaksa pihak lain memenuhi persetujuan (eksekusi spesifik) jika masih memungkinkan. Dalam pertanyaan, penggugat ingin 'tetap beli' sesuai harga awal, yang secara hukum berarti memaksa penjual menyetujui transaksi sesuai kesepakatan semula, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk tuntutan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Untuk menjawab pertanyaan apakah pembeli dapat memaksa penjualan, perlu ditegaskan terlebih dahulu apakah kesepakatan jual beli (yang dibuktikan dengan uang muka/DP) telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jika syarat ini terpenuhi, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat, yang menjadi prasyarat sebelum hak untuk memaksa pelaksanaan perjanjian (Pasal 1267) dapat dijalankan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan asas pacta sunt servanda, di mana persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali sepihak. Dalam konteks pertanyaan, penjual yang menaikkan harga dan menolak jual beli secara sepihak melanggar prinsip ini. Pasal ini menjadi dasar hukum utama bahwa kesepakatan awal (harga Rp4.575.000.000,-) mengikat kedua belah pihak dan penjual tidak berhak mengubahnya secara unilateral." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa jual beli dianggap terjadi begitu ada kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun belum ada penyerahan atau pembayaran penuh. Dalam pertanyaan, pembeli sudah bayar uang muka dan ada kesepakatan harga, sehingga secara hukum jual beli telah terjadi. Pasal ini memperkuat posisi pembeli bahwa hak kepemilikan atau hak untuk menuntut pelaksanaan jual beli sudah muncul sejak kesepakatan, bukan menunggu pelunasan penuh." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 37181, + "completion_tokens": 1629 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_399_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_399_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9137444975f87d30e321f330f6ebf46299f481c5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_399_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,162 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_399_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 179, + "timings": { + "parse": 0.274, + "classify": 0.0, + "condense": 1185.024, + "read": 106.706, + "query": 5.906, + "relevance": 12.834, + "total": 1310.744 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 557977, + "marked_chars": 559659 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n-\n Menyatakan eksepsi dilatoir Tergugat dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp1.435.250,00 (Satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima\npuluh rupiah). \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh\nkami, Budiarto., S.H. sebagai Hakim Ketua , Rudi Fakhrudin Abbas, S.H., dan\nDeny Riswanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nUtara Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 21 Desember 2022, putusan\ntersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan\ndidampingi Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim\nHalaman 178 dari 179 Putusan Perdata Gugatan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 178\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134812, + "summary": "PT. Java Nusaprima Energi (Penggugat) menggugat PT. Jambi Nusantara Energi (Tergugat) serta Notaris Fenty Abidin (Turut Tergugat I) dan Firdaus Abu Bakar (Turut Tergugat II) atas wanprestasi terkait kerjasama pengadaan cangkang kelapa sawit dan pembiayaan modal kerja [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa sejak awal 2014 ia memberikan pembiayaan kepada Tergugat untuk membangun sarana Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) [HAL 2-3]. Kesepakatan awal tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No. 25 tanggal 4 Februari 2015 yang mengakui penerimaan uang tunai Rp 12.000.000.000 secara bertahap sejak 19 Maret 2014, serta Akta Perjanjian Kesepakatan No. 26 tanggal sama yang mengatur pembangunan TPS dan pembiayaan modal kerja [HAL 3]. Kesepakatan lanjutan dibuat dalam Akta Perjanjian Kesepakatan No. 19 tanggal 15 Desember 2018 yang mencakup pembelian dua bidang tanah di Muaro Jambi (SHM No. 01022 dan 01024) serta pengembangan TPS di Mamuju, dengan pembiayaan maksimal Rp 17.000.000.000 [HAL 3-4]. Akta Pernyataan dan Pengakuan Hutang No. 20 tanggal 15 Desember 2018 mengakui penerimaan dana Rp 16.762.920.893 sejak 21 Januari 2015 hingga 31 Desember 2017, dengan jaminan berupa tanah SHM No. 01022 dan 01024 serta aset TPS, namun hanya SHM No. 01022 yang diserahkan kepada Penggugat [HAL 5-6]. Penggugat dalil Tergugat menghentikan operasional TPS sejak Oktober 2019 dan tidak membayar hutang, sehingga dalil total sisa hutang sebesar Rp 49.282.280.665 berdasarkan rekap transfer dan pengembalian dana per 31 Desember 2021 [HAL 6-9]. Penggugat telah mengirimkan dua somasi yang tidak ditanggapi Tergugat [HAL 9-10]. Gugatan meminta pernyataan sah akta-akta, pernyataan wanprestasi, pembayaran kerugian Rp 49.282.280.665, serta sita jaminan atas tanah dan aset TPS [HAL 11-13]. Tergugat mengajukan eksepsi declinatoir (ada perkara pembubaran di PN Bale Bandung), eksepsi dilatoir (hutang belum jatuh tempo hingga 2029/2032), eksepsi obscuur libel (dalil hutang tidak rinci), dan eksepsi kompetensi relatif (domisili di PN Sengeti) [HAL 15-17]. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak Akta No. 25 karena penyerahan uang tunai besar tidak lazim dan tidak jelas dasar hukumnya sebelum akta dibuat, serta mempertanyakan logistik penyerahan uang tunai [HAL 18-20]. Tergugat juga menolak dalil Akta No. 19 karena tanah sudah dimiliki Tergugat sebelum akta dibuat, dan menyatakan tidak ada wanprestasi karena batas waktu belum lewat [HAL 20]. Tergugat menyoroti tumpang tindih periode pengakuan hutang antara Akta No. 25 dan No. 20, ketidakjelasan rincian hutang, serta kontradiksi dalil uang tunai dengan bukti transfer [HAL 21-24]. Tergugat berargumen penghentian operasional bukan wanprestasi karena faktor eksternal/internal dan batas waktu belum lewat, serta somasi baru dikirim setelah permohonan pembubaran [HAL 25-27]. Majelis Hakim telah menolak eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang [HAL 28]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-77 yang terdiri dari kwitansi dan bukti transfer bank untuk dana talangan, pembangunan TPS, pembelian mesin, dan pembelian tanah, dengan total transfer P-1 sampai P-30 sebesar Rp 11.813.573.000 yang diakui Tergugat sebagai bagian dari hutang Akta No. 25, serta bukti P-31 sampai P-61 untuk investasi Jambi sebesar Rp 6.368.740.893 [HAL 28-43]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134821, + "summary": "PT. Java Nusaprima Energi (Penggugat) menggugat PT. Jambi Nusantara Energi (Tergugat) serta Notaris Fenty Abidin (Turut Tergugat I) dan Firdaus Abu Bakar (Turut Tergugat II) atas wanprestasi terkait kerjasama pengadaan cangkang kelapa sawit dan pembiayaan modal kerja [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa sejak awal 2014 ia memberikan pembiayaan kepada Tergugat untuk membangun sarana Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) [HAL 2-3]. Kesepakatan awal tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No. 25 tanggal 4 Februari 2015 yang mengakui penerimaan uang tunai Rp 12.000.000.000 secara bertahap sejak 19 Maret 2014, serta Akta Perjanjian Kesepakatan No. 26 tanggal sama yang mengatur pembangunan TPS dan pembiayaan modal kerja [HAL 3]. Kesepakatan lanjutan dibuat dalam Akta Perjanjian Kesepakatan No. 19 tanggal 15 Desember 2018 yang mencakup pembelian dua bidang tanah di Muaro Jambi (SHM No. 01022 dan 01024) serta pengembangan TPS di Mamuju, dengan pembiayaan maksimal Rp 17.000.000.000 [HAL 3-4]. Akta Pernyataan dan Pengakuan Hutang No. 20 tanggal 15 Desember 2018 mengakui penerimaan dana Rp 16.762.920.893 sejak 21 Januari 2015 hingga 31 Desember 2017, dengan jaminan berupa tanah SHM No. 01022 dan 01024 serta aset TPS, namun hanya SHM No. 01022 yang diserahkan kepada Penggugat [HAL 5-6]. Penggugat dalil Tergugat menghentikan operasional TPS sejak Oktober 2019 dan tidak membayar hutang, sehingga dalil total sisa hutang sebesar Rp 49.282.280.665 berdasarkan rekap transfer dan pengembalian dana per 31 Desember 2021 [HAL 6-9]. Penggugat telah mengirimkan dua somasi yang tidak ditanggapi Tergugat [HAL 9-10]. Gugatan meminta pernyataan sah akta-akta, pernyataan wanprestasi, pembayaran kerugian Rp 49.282.280.665, serta sita jaminan atas tanah dan aset TPS [HAL 11-13]. Tergugat mengajukan eksepsi declinatoir (ada perkara pembubaran di PN Bale Bandung), eksepsi dilatoir (hutang belum jatuh tempo hingga 2029/2032), eksepsi obscuur libel (dalil hutang tidak rinci), dan eksepsi kompetensi relatif (domisili di PN Sengeti) [HAL 15-17]. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak Akta No. 25 karena penyerahan uang tunai besar tidak lazim dan tidak jelas dasar hukumnya sebelum akta dibuat, serta mempertanyakan logistik penyerahan uang tunai [HAL 18-20]. Tergugat juga menolak dalil Akta No. 19 karena tanah sudah dimiliki Tergugat sebelum akta dibuat, dan menyatakan tidak ada wanprestasi karena batas waktu belum lewat [HAL 20]. Tergugat menyoroti tumpang tindih periode pengakuan hutang antara Akta No. 25 dan No. 20, ketidakjelasan rincian hutang, serta kontradiksi dalil uang tunai dengan bukti transfer [HAL 21-24]. Tergugat berargumen penghentian operasional bukan wanprestasi karena faktor eksternal/internal dan batas waktu belum lewat, serta somasi baru dikirim setelah permohonan pembubaran [HAL 25-27]. Majelis Hakim telah menolak eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang [HAL 28]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-77 yang terdiri dari kwitansi dan bukti transfer bank untuk dana talangan, pembangunan TPS, pembelian mesin, dan pembelian tanah, dengan total transfer P-1 sampai P-30 sebesar Rp 11.813.573.000 yang diakui Tergugat sebagai bagian dari hutang Akta No. 25, serta bukti P-31 sampai P-61 untuk investasi Jambi sebesar Rp 6.368.740.893 [HAL 28-43]. Bukti P-75 hingga P-80 menunjukkan transfer untuk DP dan pelunasan pembelian tanah serta proses balik nama, sementara P-81 hingga P-90 mencakup pengadaan conveyor, screen, genset, dan peralatan kantor di Mamuju dengan total Rp 717.180.000 [HAL 44-46]. Total uang yang diterima Tergugat berdasarkan bukti transfer/kwitansi P-31 sampai P-90 adalah Rp 17.362.920.893, namun dikurangi pengembalian dana Rp 600.000.000 pada 3 April 2015 (Bukti P-91), sehingga total hutang yang dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 15 Desember 2018 adalah Rp 16.762.920.893 [HAL 46]. Bukti P-93 sampai P-95 menunjukkan pinjaman tambahan untuk pembelian Tanah Jalan senilai Rp 750.000.000 [HAL 47]. Bukti P-96 sampai P-103 merupakan tagihan bunga pinjaman modal kerja dari tahun 2014 hingga 2021 dengan total Rp 5.643.352.632 [HAL 48-49]. Bukti P-104 hingga P-280 (dan seterusnya) secara rinci mendokumentasikan dana talangan operasional PT JNE yang disalurkan melalui transfer bank dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat untuk berbagai keperluan bulanan mulai April 2014 hingga Juni 2018, termasuk pembayaran gaji, THR, sewa, pemeliharaan stockpile, pembelian peralatan, dan retribusi, yang memperkuat dalil adanya hubungan pembiayaan dan penggunaan dana oleh Tergugat [HAL 49-85]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134997, + "summary": "PT. Java Nusaprima Energi (Penggugat) menggugat PT. Jambi Nusantara Energi (Tergugat) serta Notaris Fenty Abidin (Turut Tergugat I) dan Firdaus Abu Bakar (Turut Tergugat II) atas wanprestasi terkait kerjasama pengadaan cangkang kelapa sawit dan pembiayaan modal kerja [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa sejak awal 2014 ia memberikan pembiayaan kepada Tergugat untuk membangun sarana Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) [HAL 2-3]. Kesepakatan awal tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No. 25 tanggal 4 Februari 2015 yang mengakui penerimaan uang tunai Rp 12.000.000.000 secara bertahap sejak 19 Maret 2014, serta Akta Perjanjian Kesepakatan No. 26 tanggal sama yang mengatur pembangunan TPS dan pembiayaan modal kerja [HAL 3]. Kesepakatan lanjutan dibuat dalam Akta Perjanjian Kesepakatan No. 19 tanggal 15 Desember 2018 yang mencakup pembelian dua bidang tanah di Muaro Jambi (SHM No. 01022 dan 01024) serta pengembangan TPS di Mamuju, dengan pembiayaan maksimal Rp 17.000.000.000 [HAL 3-4]. Akta Pernyataan dan Pengakuan Hutang No. 20 tanggal 15 Desember 2018 mengakui penerimaan dana Rp 16.762.920.893 sejak 21 Januari 2015 hingga 31 Desember 2017, dengan jaminan berupa tanah SHM No. 01022 dan 01024 serta aset TPS, namun hanya SHM No. 01022 yang diserahkan kepada Penggugat [HAL 5-6]. Penggugat dalil Tergugat menghentikan operasional TPS sejak Oktober 2019 dan tidak membayar hutang, sehingga dalil total sisa hutang sebesar Rp 49.282.280.665 berdasarkan rekap transfer dan pengembalian dana per 31 Desember 2021 [HAL 6-9]. Penggugat telah mengirimkan dua somasi yang tidak ditanggapi Tergugat [HAL 9-10]. Gugatan meminta pernyataan sah akta-akta, pernyataan wanprestasi, pembayaran kerugian Rp 49.282.280.665, serta sita jaminan atas tanah dan aset TPS [HAL 11-13]. Tergugat mengajukan eksepsi declinatoir (ada perkara pembubaran di PN Bale Bandung), eksepsi dilatoir (hutang belum jatuh tempo hingga 2029/2032), eksepsi obscuur libel (dalil hutang tidak rinci), dan eksepsi kompetensi relatif (domisili di PN Sengeti) [HAL 15-17]. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak Akta No. 25 karena penyerahan uang tunai besar tidak lazim dan tidak jelas dasar hukumnya sebelum akta dibuat, serta mempertanyakan logistik penyerahan uang tunai [HAL 18-20]. Tergugat juga menolak dalil Akta No. 19 karena tanah sudah dimiliki Tergugat sebelum akta dibuat, dan menyatakan tidak ada wanprestasi karena batas waktu belum lewat [HAL 20]. Tergugat menyoroti tumpang tindih periode pengakuan hutang antara Akta No. 25 dan No. 20, ketidakjelasan rincian hutang, serta kontradiksi dalil uang tunai dengan bukti transfer [HAL 21-24]. Tergugat berargumen penghentian operasional bukan wanprestasi karena faktor eksternal/internal dan batas waktu belum lewat, serta somasi baru dikirim setelah permohonan pembubaran [HAL 25-27]. Majelis Hakim telah menolak eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang [HAL 28]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-77 yang terdiri dari kwitansi dan bukti transfer bank untuk dana talangan, pembangunan TPS, pembelian mesin, dan pembelian tanah, dengan total transfer P-1 sampai P-30 sebesar Rp 11.813.573.000 yang diakui Tergugat sebagai bagian dari hutang Akta No. 25, serta bukti P-31 sampai P-61 untuk investasi Jambi sebesar Rp 6.368.740.893 [HAL 28-43]. Bukti P-75 hingga P-80 menunjukkan transfer untuk DP dan pelunasan pembelian tanah serta proses balik nama, sementara P-81 hingga P-90 mencakup pengadaan conveyor, screen, genset, dan peralatan kantor di Mamuju dengan total Rp 717.180.000 [HAL 44-46]. Total uang yang diterima Tergugat berdasarkan bukti transfer/kwitansi P-31 sampai P-90 adalah Rp 17.362.920.893, namun dikurangi pengembalian dana Rp 600.000.000 pada 3 April 2015 (Bukti P-91), sehingga total hutang yang dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 15 Desember 2018 adalah Rp 16.762.920.893 [HAL 46]. Bukti P-93 sampai P-95 menunjukkan pinjaman tambahan untuk pembelian Tanah Jalan senilai Rp 750.000.000 [HAL 47]. Bukti P-96 sampai P-103 merupakan tagihan bunga pinjaman modal kerja dari tahun 2014 hingga 2021 dengan total Rp 5.643.352.632 [HAL 48-49]. Bukti P-104 hingga P-349 secara rinci mendokumentasikan dana talangan operasional PT JNE yang disalurkan melalui transfer bank dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat untuk berbagai keperluan bulanan mulai April 2014 hingga November 2019, termasuk pembayaran gaji, THR, sewa, pemeliharaan stockpile, pembelian peralatan, dan retribusi, yang memperkuat dalil adanya hubungan pembiayaan dan penggunaan dana oleh Tergugat [HAL 49-85]. Bukti P-104 sampai dengan P-349 merupakan bukti transfer ke rekening Tergugat untuk dana talangan operasional PT. Jambi Nusantara Energi di Jambi senilai Rp 27.715.144.078 [HAL 101]. Bukti P-350 sampai dengan P-469 secara rinci mendokumentasikan dana talangan operasional PT JNE di Mamuju yang disalurkan melalui transfer bank dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat untuk berbagai keperluan bulanan mulai November 2016 hingga Maret 2018, termasuk pembayaran gaji, THR, sewa pelabuhan, lembur karyawan, dan perbaikan fasilitas, yang memperkuat dalil adanya hubungan pembiayaan dan penggunaan dana oleh Tergugat untuk operasional di Mamuju [HAL 101-129]." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 134966, + "summary": "PT. Java Nusaprima Energi (Penggugat) menggugat PT. Jambi Nusantara Energi (Tergugat) serta Notaris Fenty Abidin (Turut Tergugat I) dan Firdaus Abu Bakar (Turut Tergugat II) atas wanprestasi terkait kerjasama pengadaan cangkang kelapa sawit dan pembiayaan modal kerja [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa sejak awal 2014 ia memberikan pembiayaan kepada Tergugat untuk membangun sarana Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) [HAL 2-3]. Kesepakatan awal tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No. 25 tanggal 4 Februari 2015 yang mengakui penerimaan uang tunai Rp 12.000.000.000 secara bertahap sejak 19 Maret 2014, serta Akta Perjanjian Kesepakatan No. 26 tanggal sama yang mengatur pembangunan TPS dan pembiayaan modal kerja [HAL 3]. Kesepakatan lanjutan dibuat dalam Akta Perjanjian Kesepakatan No. 19 tanggal 15 Desember 2018 yang mencakup pembelian dua bidang tanah di Muaro Jambi (SHM No. 01022 dan 01024) serta pengembangan TPS di Mamuju, dengan pembiayaan maksimal Rp 17.000.000.000 [HAL 3-4]. Akta Pernyataan dan Pengakuan Hutang No. 20 tanggal 15 Desember 2018 mengakui penerimaan dana Rp 16.762.920.893 sejak 21 Januari 2015 hingga 31 Desember 2017, dengan jaminan berupa tanah SHM No. 01022 dan 01024 serta aset TPS, namun hanya SHM No. 01022 yang diserahkan kepada Penggugat [HAL 5-6]. Penggugat dalil Tergugat menghentikan operasional TPS sejak Oktober 2019 dan tidak membayar hutang, sehingga dalil total sisa hutang sebesar Rp 49.282.280.665 berdasarkan rekap transfer dan pengembalian dana per 31 Desember 2021 [HAL 6-9]. Penggugat telah mengirimkan dua somasi yang tidak ditanggapi Tergugat [HAL 9-10]. Gugatan meminta pernyataan sah akta-akta, pernyataan wanprestasi, pembayaran kerugian Rp 49.282.280.665, serta sita jaminan atas tanah dan aset TPS [HAL 11-13]. Tergugat mengajukan eksepsi declinatoir (ada perkara pembubaran di PN Bale Bandung), eksepsi dilatoir (hutang belum jatuh tempo hingga 2029/2032), eksepsi obscuur libel (dalil hutang tidak rinci), dan eksepsi kompetensi relatif (domisili di PN Sengeti) [HAL 15-17]. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak Akta No. 25 karena penyerahan uang tunai besar tidak lazim dan tidak jelas dasar hukumnya sebelum akta dibuat, serta mempertanyakan logistik penyerahan uang tunai [HAL 18-20]. Tergugat juga menolak dalil Akta No. 19 karena tanah sudah dimiliki Tergugat sebelum akta dibuat, dan menyatakan tidak ada wanprestasi karena batas waktu belum lewat [HAL 20]. Tergugat menyoroti tumpang tindih periode pengakuan hutang antara Akta No. 25 dan No. 20, ketidakjelasan rincian hutang, serta kontradiksi dalil uang tunai dengan bukti transfer [HAL 21-24]. Tergugat berargumen penghentian operasional bukan wanprestasi karena faktor eksternal/internal dan batas waktu belum lewat, serta somasi baru dikirim setelah permohonan pembubaran [HAL 25-27]. Majelis Hakim telah menolak eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang [HAL 28]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-77 yang terdiri dari kwitansi dan bukti transfer bank untuk dana talangan, pembangunan TPS, pembelian mesin, dan pembelian tanah, dengan total transfer P-1 sampai P-30 sebesar Rp 11.813.573.000 yang diakui Tergugat sebagai bagian dari hutang Akta No. 25, serta bukti P-31 sampai P-61 untuk investasi Jambi sebesar Rp 6.368.740.893 [HAL 28-43]. Bukti P-75 hingga P-80 menunjukkan transfer untuk DP dan pelunasan pembelian tanah serta proses balik nama, sementara P-81 hingga P-90 mencakup pengadaan conveyor, screen, genset, dan peralatan kantor di Mamuju dengan total Rp 717.180.000 [HAL 44-46]. Total uang yang diterima Tergugat berdasarkan bukti transfer/kwitansi P-31 sampai P-90 adalah Rp 17.362.920.893, namun dikurangi pengembalian dana Rp 600.000.000 pada 3 April 2015 (Bukti P-91), sehingga total hutang yang dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 15 Desember 2018 adalah Rp 16.762.920.893 [HAL 46]. Bukti P-93 sampai P-95 menunjukkan pinjaman tambahan untuk pembelian Tanah Jalan senilai Rp 750.000.000 [HAL 47]. Bukti P-96 sampai P-103 merupakan tagihan bunga pinjaman modal kerja dari tahun 2014 hingga 2021 dengan total Rp 5.643.352.632 [HAL 48-49]. Bukti P-104 hingga P-349 secara rinci mendokumentasikan dana talangan operasional PT JNE yang disalurkan melalui transfer bank dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat untuk berbagai keperluan bulanan mulai April 2014 hingga November 2019, termasuk pembayaran gaji, THR, sewa, pemeliharaan stockpile, pembelian peralatan, dan retribusi, yang memperkuat dalil adanya hubungan pembiayaan dan penggunaan dana oleh Tergugat [HAL 49-85]. Bukti P-104 sampai dengan P-349 merupakan bukti transfer ke rekening Tergugat untuk dana talangan operasional PT. Jambi Nusantara Energi di Jambi senilai Rp 27.715.144.078 [HAL 101]. Bukti P-350 sampai dengan P-469 secara rinci mendokumentasikan dana talangan operasional PT JNE di Mamuju yang disalurkan melalui transfer bank dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat untuk berbagai keperluan bulanan mulai November 2016 hingga Maret 2018, termasuk pembayaran gaji, THR, sewa pelabuhan, lembur karyawan, dan perbaikan fasilitas, yang memperkuat dalil adanya hubungan pembiayaan dan penggunaan dana oleh Tergugat untuk operasional di Mamuju [HAL 101-129]. Bukti P-469 hingga P-549 secara rinci mendokumentasikan dana talangan operasional PT JNE di Mamuju untuk periode Maret 2018 hingga Maret 2019, mencakup pembayaran gaji, lembur, sewa pelabuhan, dan PHK karyawan, yang memperkuat dalil penggunaan dana oleh Tergugat [HAL 129-147]. Bukti P-549 hingga P-562 mendokumentasikan uang muka pembelian dan angkutan cangkang kelapa sawit yang disalurkan melalui transfer bank dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat antara tahun 2014 hingga 2017 [HAL 147-150]. Bukti P-563 hingga P-614 secara rinci mendokumentasikan invoice Management Fee Ekspor yang dikompensasikan dengan piutang dana talangan operasional Tergugat, memperkuat dalil adanya hubungan pembiayaan dan penggunaan dana oleh Tergugat [HAL 150-161]. Bukti P-615 hingga P-628 secara rinci mendokumentasikan realisasi uang muka pembelian dan angkutan cangkang sawit melalui invoice dari Tergugat kepada Penggugat antara tahun 2014 hingga 2017 [HAL 161-163]. Bukti P-629 menunjukkan pengembalian DP cangkang sawit senilai Rp 1.362.306.400 pada 20 Juli 2017 [HAL 163]. Penggugat juga mengajukan bukti P-630 hingga P-641 berupa fotokopi akta-akta perjanjian, surat konfirmasi bank, sertifikat tanah, dan somasi [HAL 163-165]. Saksi Jansen Rudianto Sinaga dalil bahwa transfer dana dilakukan sejak 2014, uang digunakan untuk pembangunan TPS dan modal kerja, serta total hutang mencapai Rp 49.282.280.665 dengan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar [HAL 165-167]. Saksi Renal dalil bahwa ia sering melakukan transfer uang ke rekening Tergugat atas perintah pimpinan dan mengetahui adanya hutang tersebut [HAL 167-168]. Tergugat mengajukan bukti surat T-1 hingga T-21 berupa penetapan perkara pembubaran, salinan akta-akta, KTP, laporan akuntan, sertifikat tanah, dan penetapan Pengadilan Agama [HAL 168-170]. Saksi Tatang Rusmaya dan Dik Dik Heriana membantah keaslian tanda tangan Djujun Darussalam pada beberapa bukti transfer dan invoice Penggugat (P-7, P-12, P-29, P-90, P-563, P-600), namun mengakui nomor rekening Tergugat adalah benar [HAL 170-172]." + }, + { + "window": 4, + "input_chars": 26063, + "summary": "PT. Java Nusaprima Energi (Penggugat) menggugat PT. Jambi Nusantara Energi (Tergugat) serta Notaris Fenty Abidin (Turut Tergugat I) dan Firdaus Abu Bakar (Turut Tergugat II) atas wanprestasi terkait kerjasama pengadaan cangkang kelapa sawit dan pembiayaan modal kerja [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa sejak awal 2014 ia memberikan pembiayaan kepada Tergugat untuk membangun sarana Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) [HAL 2-3]. Kesepakatan awal tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No. 25 tanggal 4 Februari 2015 yang mengakui penerimaan uang tunai Rp 12.000.000.000 secara bertahap sejak 19 Maret 2014, serta Akta Perjanjian Kesepakatan No. 26 tanggal sama yang mengatur pembangunan TPS dan pembiayaan modal kerja [HAL 3]. Kesepakatan lanjutan dibuat dalam Akta Perjanjian Kesepakatan No. 19 tanggal 15 Desember 2018 yang mencakup pembelian dua bidang tanah di Muaro Jambi (SHM No. 01022 dan 01024) serta pengembangan TPS di Mamuju, dengan pembiayaan maksimal Rp 17.000.000.000 [HAL 3-4]. Akta Pernyataan dan Pengakuan Hutang No. 20 tanggal 15 Desember 2018 mengakui penerimaan dana Rp 16.762.920.893 sejak 21 Januari 2015 hingga 31 Desember 2017, dengan jaminan berupa tanah SHM No. 01022 dan 01024 serta aset TPS, namun hanya SHM No. 01022 yang diserahkan kepada Penggugat [HAL 5-6]. Penggugat dalil Tergugat menghentikan operasional TPS sejak Oktober 2019 dan tidak membayar hutang, sehingga dalil total sisa hutang sebesar Rp 49.282.280.665 berdasarkan rekap transfer dan pengembalian dana per 31 Desember 2021 [HAL 6-9]. Penggugat telah mengirimkan dua somasi yang tidak ditanggapi Tergugat [HAL 9-10]. Gugatan meminta pernyataan sah akta-akta, pernyataan wanprestasi, pembayaran kerugian Rp 49.282.280.665, serta sita jaminan atas tanah dan aset TPS [HAL 11-13]. Tergugat mengajukan eksepsi declinatoir (ada perkara pembubaran di PN Bale Bandung), eksepsi dilatoir (hutang belum jatuh tempo hingga 2029/2032), eksepsi obscuur libel (dalil hutang tidak rinci), dan eksepsi kompetensi relatif (domisili di PN Sengeti) [HAL 15-17]. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak Akta No. 25 karena penyerahan uang tunai besar tidak lazim dan tidak jelas dasar hukumnya sebelum akta dibuat, serta mempertanyakan logistik penyerahan uang tunai [HAL 18-20]. Tergugat juga menolak dalil Akta No. 19 karena tanah sudah dimiliki Tergugat sebelum akta dibuat, dan menyatakan tidak ada wanprestasi karena batas waktu belum lewat [HAL 20]. Tergugat menyoroti tumpang tindih periode pengakuan hutang antara Akta No. 25 dan No. 20, ketidakjelasan rincian hutang, serta kontradiksi dalil uang tunai dengan bukti transfer [HAL 21-24]. Tergugat berargumen penghentian operasional bukan wanprestasi karena faktor eksternal/internal dan batas waktu belum lewat, serta somasi baru dikirim setelah permohonan pembubaran [HAL 25-27]. Majelis Hakim telah menolak eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang [HAL 28]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-77 yang terdiri dari kwitansi dan bukti transfer bank untuk dana talangan, pembangunan TPS, pembelian mesin, dan pembelian tanah, dengan total transfer P-1 sampai P-30 sebesar Rp 11.813.573.000 yang diakui Tergugat sebagai bagian dari hutang Akta No. 25, serta bukti P-31 sampai P-61 untuk investasi Jambi sebesar Rp 6.368.740.893 [HAL 28-43]. Bukti P-75 hingga P-80 menunjukkan transfer untuk DP dan pelunasan pembelian tanah serta proses balik nama, sementara P-81 hingga P-90 mencakup pengadaan conveyor, screen, genset, dan peralatan kantor di Mamuju dengan total Rp 717.180.000 [HAL 44-46]. Total uang yang diterima Tergugat berdasarkan bukti transfer/kwitansi P-31 sampai P-90 adalah Rp 17.362.920.893, namun dikurangi pengembalian dana Rp 600.000.000 pada 3 April 2015 (Bukti P-91), sehingga total hutang yang dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 15 Desember 2018 adalah Rp 16.762.920.893 [HAL 46]. Bukti P-93 sampai P-95 menunjukkan pinjaman tambahan untuk pembelian Tanah Jalan senilai Rp 750.000.000 [HAL 47]. Bukti P-96 sampai P-103 merupakan tagihan bunga pinjaman modal kerja dari tahun 2014 hingga 2021 dengan total Rp 5.643.352.632 [HAL 48-49]. Bukti P-104 hingga P-349 secara rinci mendokumentasikan dana talangan operasional PT JNE yang disalurkan melalui transfer bank dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat untuk berbagai keperluan bulanan mulai April 2014 hingga November 2019, termasuk pembayaran gaji, THR, sewa, pemeliharaan stockpile, pembelian peralatan, dan retribusi, yang memperkuat dalil adanya hubungan pembiayaan dan penggunaan dana oleh Tergugat [HAL 49-85]. Bukti P-104 sampai dengan P-349 merupakan bukti transfer ke rekening Tergugat untuk dana talangan operasional PT. Jambi Nusantara Energi di Jambi senilai Rp 27.715.144.078 [HAL 101]. Bukti P-350 sampai dengan P-469 secara rinci mendokumentasikan dana talangan operasional PT JNE di Mamuju yang disalurkan melalui transfer bank dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat untuk berbagai keperluan bulanan mulai November 2016 hingga Maret 2018, termasuk pembayaran gaji, THR, sewa pelabuhan, lembur karyawan, dan perbaikan fasilitas, yang memperkuat dalil adanya hubungan pembiayaan dan penggunaan dana oleh Tergugat untuk operasional di Mamuju [HAL 101-129]. Bukti P-469 hingga P-549 secara rinci mendokumentasikan dana talangan operasional PT JNE di Mamuju untuk periode Maret 2018 hingga Maret 2019, mencakup pembayaran gaji, lembur, sewa pelabuhan, dan PHK karyawan, yang memperkuat dalil penggunaan dana oleh Tergugat [HAL 129-147]. Bukti P-549 hingga P-562 mendokumentasikan uang muka pembelian dan angkutan cangkang kelapa sawit yang disalurkan melalui transfer bank dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat antara tahun 2014 hingga 2017 [HAL 147-150]. Bukti P-563 hingga P-614 secara rinci mendokumentasikan invoice Management Fee Ekspor yang dikompensasikan dengan piutang dana talangan operasional Tergugat, memperkuat dalil adanya hubungan pembiayaan dan penggunaan dana oleh Tergugat [HAL 150-161]. Bukti P-615 hingga P-628 secara rinci mendokumentasikan realisasi uang muka pembelian dan angkutan cangkang sawit melalui invoice dari Tergugat kepada Penggugat antara tahun 2014 hingga 2017 [HAL 161-163]. Bukti P-629 menunjukkan pengembalian DP cangkang sawit senilai Rp 1.362.306.400 pada 20 Juli 2017 [HAL 163]. Penggugat juga mengajukan bukti P-630 hingga P-641 berupa fotokopi akta-akta perjanjian, surat konfirmasi bank, sertifikat tanah, dan somasi [HAL 163-165]. Saksi Jansen Rudianto Sinaga dalil bahwa transfer dana dilakukan sejak 2014, uang digunakan untuk pembangunan TPS dan modal kerja, serta total hutang mencapai Rp 49.282.280.665 dengan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar [HAL 165-167]. Saksi Renal dalil bahwa ia sering melakukan transfer uang ke rekening Tergugat atas perintah pimpinan dan mengetahui adanya hutang tersebut [HAL 167-168]. Tergugat mengajukan bukti surat T-1 hingga T-21 berupa penetapan perkara pembubaran, salinan akta-akta, KTP, laporan akuntan, sertifikat tanah, dan penetapan Pengadilan Agama [HAL 168-170]. Saksi Tatang Rusmaya dan Dik Dik Heriana membantah keaslian tanda tangan Djujun Darussalam pada beberapa bukti transfer dan invoice Penggugat (P-7, P-12, P-29, P-90, P-563, P-600), namun mengakui nomor rekening Tergugat adalah benar [HAL 170-172]. Saksi tersebut secara spesifik menyatakan bahwa tanda tangan pada bukti P-90 (kwitansi Rp 51.335.000), P-563 (invoice Rp 97.702.127), dan P-600 (invoice Rp 505.730.656) bukan merupakan tanda tangan Djujun Darussalam [HAL 172]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi declinatoir karena perkara pembubaran di PN Bale Bandung belum berkekuatan hukum tetap dan merupakan konflik internal perusahaan yang tidak relevan [HAL 174-175]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dilatoir dengan alasan bahwa berdasarkan Akta No. 25, 26, 20, dan 19, jangka waktu pengembalian hutang masih berlaku hingga tahun 2029 atau 2032, sehingga gugatan dianggap prematur [HAL 176-177]. Karena eksepsi dilatoir dikabulkan, eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan pokok perkara tidak ditinjau [HAL 177-178]. Amar putusan menyatakan eksepsi dilatoir Tergugat dapat diterima, gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 1.435.250,00 [HAL 178-179]." + } + ], + "final_summary": "PT. Java Nusaprima Energi (Penggugat) menggugat PT. Jambi Nusantara Energi (Tergugat) serta Notaris Fenty Abidin (Turut Tergugat I) dan Firdaus Abu Bakar (Turut Tergugat II) atas wanprestasi terkait kerjasama pengadaan cangkang kelapa sawit dan pembiayaan modal kerja [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa sejak awal 2014 ia memberikan pembiayaan kepada Tergugat untuk membangun sarana Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) [HAL 2-3]. Kesepakatan awal tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No. 25 tanggal 4 Februari 2015 yang mengakui penerimaan uang tunai Rp 12.000.000.000 secara bertahap sejak 19 Maret 2014, serta Akta Perjanjian Kesepakatan No. 26 tanggal sama yang mengatur pembangunan TPS dan pembiayaan modal kerja [HAL 3]. Kesepakatan lanjutan dibuat dalam Akta Perjanjian Kesepakatan No. 19 tanggal 15 Desember 2018 yang mencakup pembelian dua bidang tanah di Muaro Jambi (SHM No. 01022 dan 01024) serta pengembangan TPS di Mamuju, dengan pembiayaan maksimal Rp 17.000.000.000 [HAL 3-4]. Akta Pernyataan dan Pengakuan Hutang No. 20 tanggal 15 Desember 2018 mengakui penerimaan dana Rp 16.762.920.893 sejak 21 Januari 2015 hingga 31 Desember 2017, dengan jaminan berupa tanah SHM No. 01022 dan 01024 serta aset TPS, namun hanya SHM No. 01022 yang diserahkan kepada Penggugat [HAL 5-6]. Penggugat dalil Tergugat menghentikan operasional TPS sejak Oktober 2019 dan tidak membayar hutang, sehingga dalil total sisa hutang sebesar Rp 49.282.280.665 berdasarkan rekap transfer dan pengembalian dana per 31 Desember 2021 [HAL 6-9]. Penggugat telah mengirimkan dua somasi yang tidak ditanggapi Tergugat [HAL 9-10]. Gugatan meminta pernyataan sah akta-akta, pernyataan wanprestasi, pembayaran kerugian Rp 49.282.280.665, serta sita jaminan atas tanah dan aset TPS [HAL 11-13]. Tergugat mengajukan eksepsi declinatoir (ada perkara pembubaran di PN Bale Bandung), eksepsi dilatoir (hutang belum jatuh tempo hingga 2029/2032), eksepsi obscuur libel (dalil hutang tidak rinci), dan eksepsi kompetensi relatif (domisili di PN Sengeti) [HAL 15-17]. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak Akta No. 25 karena penyerahan uang tunai besar tidak lazim dan tidak jelas dasar hukumnya sebelum akta dibuat, serta mempertanyakan logistik penyerahan uang tunai [HAL 18-20]. Tergugat juga menolak dalil Akta No. 19 karena tanah sudah dimiliki Tergugat sebelum akta dibuat, dan menyatakan tidak ada wanprestasi karena batas waktu belum lewat [HAL 20]. Tergugat menyoroti tumpang tindih periode pengakuan hutang antara Akta No. 25 dan No. 20, ketidakjelasan rincian hutang, serta kontradiksi dalil uang tunai dengan bukti transfer [HAL 21-24]. Tergugat berargumen penghentian operasional bukan wanprestasi karena faktor eksternal/internal dan batas waktu belum lewat, serta somasi baru dikirim setelah permohonan pembubaran [HAL 25-27]. Majelis Hakim telah menolak eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan PN Jakarta Utara berwenang [HAL 28]. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-77 yang terdiri dari kwitansi dan bukti transfer bank untuk dana talangan, pembangunan TPS, pembelian mesin, dan pembelian tanah, dengan total transfer P-1 sampai P-30 sebesar Rp 11.813.573.000 yang diakui Tergugat sebagai bagian dari hutang Akta No. 25, serta bukti P-31 sampai P-61 untuk investasi Jambi sebesar Rp 6.368.740.893 [HAL 28-43]. Bukti P-75 hingga P-80 menunjukkan transfer untuk DP dan pelunasan pembelian tanah serta proses balik nama, sementara P-81 hingga P-90 mencakup pengadaan conveyor, screen, genset, dan peralatan kantor di Mamuju dengan total Rp 717.180.000 [HAL 44-46]. Total uang yang diterima Tergugat berdasarkan bukti transfer/kwitansi P-31 sampai P-90 adalah Rp 17.362.920.893, namun dikurangi pengembalian dana Rp 600.000.000 pada 3 April 2015 (Bukti P-91), sehingga total hutang yang dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 15 Desember 2018 adalah Rp 16.762.920.893 [HAL 46]. Bukti P-93 sampai P-95 menunjukkan pinjaman tambahan untuk pembelian Tanah Jalan senilai Rp 750.000.000 [HAL 47]. Bukti P-96 sampai P-103 merupakan tagihan bunga pinjaman modal kerja dari tahun 2014 hingga 2021 dengan total Rp 5.643.352.632 [HAL 48-49]. Bukti P-104 hingga P-349 secara rinci mendokumentasikan dana talangan operasional PT JNE yang disalurkan melalui transfer bank dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat untuk berbagai keperluan bulanan mulai April 2014 hingga November 2019, termasuk pembayaran gaji, THR, sewa, pemeliharaan stockpile, pembelian peralatan, dan retribusi, yang memperkuat dalil adanya hubungan pembiayaan dan penggunaan dana oleh Tergugat [HAL 49-85]. Bukti P-104 sampai dengan P-349 merupakan bukti transfer ke rekening Tergugat untuk dana talangan operasional PT. Jambi Nusantara Energi di Jambi senilai Rp 27.715.144.078 [HAL 101]. Bukti P-350 sampai dengan P-469 secara rinci mendokumentasikan dana talangan operasional PT JNE di Mamuju yang disalurkan melalui transfer bank dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat untuk berbagai keperluan bulanan mulai November 2016 hingga Maret 2018, termasuk pembayaran gaji, THR, sewa pelabuhan, lembur karyawan, dan perbaikan fasilitas, yang memperkuat dalil adanya hubungan pembiayaan dan penggunaan dana oleh Tergugat untuk operasional di Mamuju [HAL 101-129]. Bukti P-469 hingga P-549 secara rinci mendokumentasikan dana talangan operasional PT JNE di Mamuju untuk periode Maret 2018 hingga Maret 2019, mencakup pembayaran gaji, lembur, sewa pelabuhan, dan PHK karyawan, yang memperkuat dalil penggunaan dana oleh Tergugat [HAL 129-147]. Bukti P-549 hingga P-562 mendokumentasikan uang muka pembelian dan angkutan cangkang kelapa sawit yang disalurkan melalui transfer bank dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat antara tahun 2014 hingga 2017 [HAL 147-150]. Bukti P-563 hingga P-614 secara rinci mendokumentasikan invoice Management Fee Ekspor yang dikompensasikan dengan piutang dana talangan operasional Tergugat, memperkuat dalil adanya hubungan pembiayaan dan penggunaan dana oleh Tergugat [HAL 150-161]. Bukti P-615 hingga P-628 secara rinci mendokumentasikan realisasi uang muka pembelian dan angkutan cangkang sawit melalui invoice dari Tergugat kepada Penggugat antara tahun 2014 hingga 2017 [HAL 161-163]. Bukti P-629 menunjukkan pengembalian DP cangkang sawit senilai Rp 1.362.306.400 pada 20 Juli 2017 [HAL 163]. Penggugat juga mengajukan bukti P-630 hingga P-641 berupa fotokopi akta-akta perjanjian, surat konfirmasi bank, sertifikat tanah, dan somasi [HAL 163-165]. Saksi Jansen Rudianto Sinaga dalil bahwa transfer dana dilakukan sejak 2014, uang digunakan untuk pembangunan TPS dan modal kerja, serta total hutang mencapai Rp 49.282.280.665 dengan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar [HAL 165-167]. Saksi Renal dalil bahwa ia sering melakukan transfer uang ke rekening Tergugat atas perintah pimpinan dan mengetahui adanya hutang tersebut [HAL 167-168]. Tergugat mengajukan bukti surat T-1 hingga T-21 berupa penetapan perkara pembubaran, salinan akta-akta, KTP, laporan akuntan, sertifikat tanah, dan penetapan Pengadilan Agama [HAL 168-170]. Saksi Tatang Rusmaya dan Dik Dik Heriana membantah keaslian tanda tangan Djujun Darussalam pada beberapa bukti transfer dan invoice Penggugat (P-7, P-12, P-29, P-90, P-563, P-600), namun mengakui nomor rekening Tergugat adalah benar [HAL 170-172]. Saksi tersebut secara spesifik menyatakan bahwa tanda tangan pada bukti P-90 (kwitansi Rp 51.335.000), P-563 (invoice Rp 97.702.127), dan P-600 (invoice Rp 505.730.656) bukan merupakan tanda tangan Djujun Darussalam [HAL 172]. Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi declinatoir karena perkara pembubaran di PN Bale Bandung belum berkekuatan hukum tetap dan merupakan konflik internal perusahaan yang tidak relevan [HAL 174-175]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dilatoir dengan alasan bahwa berdasarkan Akta No. 25, 26, 20, dan 19, jangka waktu pengembalian hutang masih berlaku hingga tahun 2029 atau 2032, sehingga gugatan dianggap prematur [HAL 176-177]. Karena eksepsi dilatoir dikabulkan, eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan pokok perkara tidak ditinjau [HAL 177-178]. Amar putusan menyatakan eksepsi dilatoir Tergugat dapat diterima, gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 1.435.250,00 [HAL 178-179]." + }, + "read": { + "input_chars": 8294, + "frame": "PT. Java Nusaprima Energi menggugat PT. Jambi Nusantara Energi serta Notaris Fenty Abidin dan Firdaus Abu Bakar atas dugaan wanprestasi terkait kerjasama pengadaan cangkang kelapa sawit dan pembiayaan modal kerja. Penggugat meminta pernyataan sah akta-akta perjanjian, pernyataan wanprestasi, pembayaran kerugian sebesar Rp 49.282.280.665, serta sita jaminan atas tanah dan aset TPS. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif namun mengabulkan eksepsi dilatoir sehingga gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah membuat Akta Pengakuan Hutang No. 25 tanggal 4 Februari 2015 yang mengakui penerimaan uang tunai Rp 12.000.000.000 secara bertahap sejak 19 Maret 2014.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat Akta Perjanjian Kesepakatan No. 26 tanggal 4 Februari 2015 yang mengatur pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dan pembiayaan modal kerja.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat Akta Perjanjian Kesepakatan No. 19 tanggal 15 Desember 2018 yang mencakup pembelian dua bidang tanah di Muaro Jambi dan pengembangan TPS di Mamuju dengan pembiayaan maksimal Rp 17.000.000.000.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat Akta Pernyataan dan Pengakuan Hutang No. 20 tanggal 15 Desember 2018 yang mengakui penerimaan dana Rp 16.762.920.893 dengan jaminan berupa tanah SHM No. 01022 dan 01024 serta aset TPS.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan Akta No. 25, 26, 20, dan 19, jangka waktu pengembalian hutang masih berlaku hingga tahun 2029 atau 2032.", + "page": 177, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dilatoir karena gugatan dianggap prematur mengingat batas waktu pengembalian hutang belum lewat.", + "page": 177, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara karena eksepsi dilatoir dikabulkan.", + "page": 178, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Java Nusaprima Energi menggugat PT. Jambi Nusantara Energi serta Notaris Fenty Abidin dan Firdaus Abu Bakar atas dugaan wanprestasi terkait kerjasama pengadaan cangkang kelapa sawit dan pembiayaan modal kerja. Penggugat dalil telah memberikan pembiayaan dan membangun sarana Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) berdasarkan serangkaian akta perjanjian dan pengakuan hutang, termasuk Akta No. 25, 26, 19, dan 20, serta menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp 49.282.280.665 setelah Tergugat menghentikan operasional dan tidak membayar hutang. Tergugat mengajukan berbagai eksepsi, termasuk eksepsi declinatoir, obscur libel, kompetensi relatif, dan dilatoir. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif dan declinatoir, namun mengabulkan eksepsi dilatoir dengan alasan bahwa berdasarkan akta-akta yang disepakati, jangka waktu pengembalian hutang masih berlaku hingga tahun 2029 atau 2032 sehingga gugatan bersifat prematur. Akibat dikabulkannya eksepsi dilatoir, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Java Nusaprima Energi menggugat PT. Jambi Nusantara Energi serta Notaris Fenty Abidin dan Firdaus Abu Bakar atas dugaan wanprestasi terkait kerjasama pengadaan cangkang kelapa sawit dan pembiayaan modal kerja. Penggugat dalil telah memberikan pembiayaan dan membangun sarana Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) berdasarkan serangkaian akta perjanjian dan pengakuan hutang, termasuk Akta No. 25, 26, 19, dan 20, serta menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp 49.282.280.665 setelah Tergugat menghentikan operasional dan tidak membayar hutang. Tergugat mengajukan berbagai eksepsi, termasuk eksepsi declinatoir, obscur libel, kompetensi relatif, dan dilatoir. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif dan declinatoir, namun mengabulkan eksepsi dilatoir dengan alasan bahwa berdasarkan akta-akta yang disepakati, jangka waktu pengembalian hutang masih berlaku hingga tahun 2029 atau 2032 sehingga gugatan bersifat prematur. Akibat dikabulkannya eksepsi dilatoir, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah membuat Akta Pengakuan Hutang No. 25 tanggal 4 Februari 2015 yang mengakui penerimaan uang tunai Rp 12.000.000.000 secara bertahap sejak 19 Maret 2014.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat Akta Perjanjian Kesepakatan No. 26 tanggal 4 Februari 2015 yang mengatur pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dan pembiayaan modal kerja.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat Akta Perjanjian Kesepakatan No. 19 tanggal 15 Desember 2018 yang mencakup pembelian dua bidang tanah di Muaro Jambi dan pengembangan TPS di Mamuju dengan pembiayaan maksimal Rp 17.000.000.000.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat Akta Pernyataan dan Pengakuan Hutang No. 20 tanggal 15 Desember 2018 yang mengakui penerimaan dana Rp 16.762.920.893 dengan jaminan berupa tanah SHM No. 01022 dan 01024 serta aset TPS.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan Akta No. 25, 26, 20, dan 19, jangka waktu pengembalian hutang masih berlaku hingga tahun 2029 atau 2032.", + "page": 177, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dilatoir karena gugatan dianggap prematur mengingat batas waktu pengembalian hutang belum lewat.", + "page": 177, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak memeriksa pokok perkara karena eksepsi dilatoir dikabulkan.", + "page": 178, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih uang pinjaman dan bangun tempat penyimpanan buat teman bisnis saya, tapi dia berhenti bayar dan sekarang saya ditolak hakim karena katanya waktu bayar utang belum habis, kan saya bisa minta uangnya sekarang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19518, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak) dan kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dalam pertanyaan, sengketa muncul dari ketidakpatuhan debitur terhadap perjanjian pinjaman. Meskipun gugatan ditolak karena alasan prosedural/materiil bahwa waktu jatuh tempo belum habis (eksepsi dilatoir), Pasal 1338 adalah dasar hukum substantif yang menjadi kerangka penilaian apakah perjanjian tersebut sah, mengikat, dan bagaimana kewajiban pembayaran harus dilaksanakan sesuai kesepakatan awal. Hakim menguji prematuritas gugatan justru dalam konteks menegakkan isi perjanjian yang diatur oleh Pasal 1338." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 197143, + "completion_tokens": 9846 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_3_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_3_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..202bc5b8a660b025e4c66c4d6c7511093833316d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_3_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_3_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.055, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 69.028, + "query": 9.947, + "relevance": 52.166, + "total": 131.196 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 45151, + "marked_chars": 45277 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA\nHalaman 14 dari 15 Putusan Nomor 24/PDT.G.S/2016/PN.JMR\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nverklaard);\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga\nsekarang ditaksir sejumlah Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam\nribu rupiah); \nDemikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal : 4 April 2024, oleh Slamet\nWidodo, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, putusan\ntersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga\noleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Albert Contan Immanuel Simamora,\nSH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan\ndihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;\nPanitera Pengganti,\nHakim\nAlbert Contan Immanuel Simamora, SH.,MH.\nSlamet Widodo, SH.,MH.\nBiaya-biaya:\n1." + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45277, + "frame": "Penggugat, PT. Aditya Aryaprawira, menggugat Tergugat, PT. Nadar Utama, atas dugaan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan truck trailer milik Penggugat akibat ditabrak oleh karyawan Tergugat. Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp437.900.000,00 serta penetapan uang paksa dan sita jaminan. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena terdapat cacat formil berupa kurang pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemilik kendaraan truck trailer dengan nomor polisi B 9331 UIW.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kendaraan truck trailer milik Penggugat ditabrak oleh Nursidik Bin Carlam pada tanggal 10 September 2019 di jalan Tol Cipularang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nursidik Bin Carlam adalah karyawan dari Tergugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kecelakaan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah pada bagian depan dan belakang kendaraan truck trailer milik Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kendaraan truck trailer milik Penggugat hanya memiliki asuransi jenis TLO sehingga kerusakan tidak ditanggung oleh pihak asuransi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menyertakan Nursidik Bin Carlam sebagai pihak Turut Tergugat dalam gugatan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan pelaku langsung sebagai Turut Tergugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Aditya Aryaprawira mengajukan gugatan sederhana terhadap PT. Nadar Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan truck trailer milik Penggugat. Kerusakan tersebut terjadi ketika kendaraan Penggugat ditabrak oleh Nursidik Bin Carlam, yang merupakan karyawan Tergugat, pada tanggal 10 September 2019. Penggugat mendalilkan bahwa asuransi kendaraan jenis TLO tidak menanggung kerusakan tersebut, sehingga ia meminta ganti rugi sebesar Rp437.900.000,00, uang paksa, dan sita jaminan. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi salah alamat dan kurang pihak, serta membantah dalil pokok perkara mengenai besaran kerugian dan status perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi salah alamat karena Tergugat hadir dalam persidangan, namun mengabulkan eksepsi kurang pihak. Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak menyertakan Nursidik Bin Carlam sebagai Turut Tergugat, padahal dalil gugatan mengakui bahwa karyawan Tergugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum. Akibatnya, tanpa memeriksa pokok perkara, Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Aditya Aryaprawira mengajukan gugatan sederhana terhadap PT. Nadar Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerusakan pada kendaraan truck trailer milik Penggugat. Kerusakan tersebut terjadi ketika kendaraan Penggugat ditabrak oleh Nursidik Bin Carlam, yang merupakan karyawan Tergugat, pada tanggal 10 September 2019. Penggugat mendalilkan bahwa asuransi kendaraan jenis TLO tidak menanggung kerusakan tersebut, sehingga ia meminta ganti rugi sebesar Rp437.900.000,00, uang paksa, dan sita jaminan. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan mengajukan eksepsi salah alamat dan kurang pihak, serta membantah dalil pokok perkara mengenai besaran kerugian dan status perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi salah alamat karena Tergugat hadir dalam persidangan, namun mengabulkan eksepsi kurang pihak. Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak menyertakan Nursidik Bin Carlam sebagai Turut Tergugat, padahal dalil gugatan mengakui bahwa karyawan Tergugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum. Akibatnya, tanpa memeriksa pokok perkara, Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemilik kendaraan truck trailer dengan nomor polisi B 9331 UIW.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kendaraan truck trailer milik Penggugat ditabrak oleh Nursidik Bin Carlam pada tanggal 10 September 2019 di jalan Tol Cipularang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nursidik Bin Carlam adalah karyawan dari Tergugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kecelakaan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah pada bagian depan dan belakang kendaraan truck trailer milik Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kendaraan truck trailer milik Penggugat hanya memiliki asuransi jenis TLO sehingga kerusakan tidak ditanggung oleh pihak asuransi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menyertakan Nursidik Bin Carlam sebagai pihak Turut Tergugat dalam gugatan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan pelaku langsung sebagai Turut Tergugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kendaraan saya ditabrak karyawan perusahaan, tapi asuransi TLO tidak menanggung kerusakan parah, apakah saya bisa menuntut ganti rugi langsung ke perusahaannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11677, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, penggugat ingin menuntut ganti rugi karena kendaraan ditabrak (kerugian) oleh karyawan perusahaan. Pasal 1365 menjadi landasan hukum substantif untuk menilai apakah perbuatan tersebut melanggar hukum dan menimbulkan kewajiban mengganti kerugian, yang merupakan inti dari sengketa ganti rugi tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur tanggung jawab majikan atas kerugian yang disebabkan oleh bawahan/karyawannya dalam melakukan pekerjaan. Pertanyaan awam menanyakan apakah bisa menuntut perusahaan (majikan) atas tindakan karyawannya. Pasal 1367 adalah aturan utama yang menjawab hubungan hukum antara majikan dan bawahan dalam konteks pertanggungjawaban ganti rugi, sehingga sangat relevan secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta tulisan (akta otentik). Meskipun putusan mengutip pasal ini dalam konteks evaluasi alat bukti surat/fotokopi, pasal ini hanya mengatur cara pembuktian (prosedural/alat bukti), bukan substansi hak atau kewajiban ganti rugi atas tabrakan kendaraan. Oleh karena itu, tidak relevan untuk menjawab pertanyaan substantif mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17964, + "completion_tokens": 1269 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_404_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_404_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..82d6dbe826909e565eb08f32037d93d1eed4cd06 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_404_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_404_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.054, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 130.999, + "query": 1.535, + "relevance": 142.69, + "total": 275.277 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 98522, + "marked_chars": 98801 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONPENSI\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak eksepsi dari Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;\nDALAM REKONPENSI\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;\n Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 30\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk\nmembayar kerugian materiil sebesar Rp112.000.000,- (seratus dua belas\njuta rupiah);\n3.\nMenolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;\nDALAM KONPENSI DAN REKONPENSI\n-\nMenghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk\nmembayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp297.000,-\n(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari: Rabu,\ntanggal 3 Januari 2024 oleh Kami: Yamto Susena, S." + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 98801, + "frame": "Penggugat I, II, III, dan IV menggugat Tergugat terkait sengketa pengosongan tanah dan bangunan yang disewa serta klaim perbuatan melawan hukum. Para Penggugat menuntut pernyataan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi materiil dan immateril, serta uang paksa. Gugatan ini dibantah oleh Tergugat yang mengajukan eksepsi ketidakjelasan gugatan dan gugatan rekonvensi atas perbuatan melawan hukum oleh Para Penggugat karena tidak mengosongkan objek sewa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sewa-menyewa atas tanah dan bangunan di Jalan Mangga Besar V Dalam RT005 RW003 Nomor 2, 6, 8, dan 12 dengan pembayaran sewa bulanan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat, sebagai kuasa dari ahli waris, menyampaikan pemberitahuan kenaikan harga sewa kepada Para Penggugat.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menolak kenaikan harga sewa yang ditawarkan oleh Tergugat.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan kompensasi berupa tenggang waktu bagi Para Penggugat untuk meninggalkan rumah sewa, namun Para Penggugat menghendaki kompensasi uang.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak mau membayar uang sewa sesuai harga baru dan tetap menempati bangunan tersebut setelah pemberitahuan penghentian sewa.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan surat perintah pengosongan tanpa bukti kepemilikan sah atas nama Tergugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp4.000.000.000,- untuk biaya pengosongan dan kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,-.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat obscur libel karena tidak jelas dan tidak konsisten.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan pemberitahuan penghentian sewa.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan kerugian materiil akibat hilangnya hak mendapatkan biaya sewa wajar sebesar Rp112.000.000,- dan kerugian immateril sebesar Rp5.000.000.000,-.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan sewa-menyewa antara Para Penggugat sebagai penyewa dan Tergugat sebagai pemberi sewa yang mewakili ahli waris atas tanah dan bangunan di Jalan Mangga Besar V Dalam. Tergugat menyampaikan pemberitahuan kenaikan harga sewa, namun Para Penggugat menolaknya dan tidak mau membayar sewa sesuai harga baru. Tergugat kemudian memberikan tenggang waktu bagi Para Penggugat untuk mengosongkan bangunan sebagai kompensasi waktu, tetapi Para Penggugat menolak dan menuntut kompensasi uang. Para Penggugat menggugat Tergugat dengan dalil perbuatan melawan hukum karena perintah pengosongan, menuntut ganti rugi materiil dan immateril. Tergugat membantah gugatan tersebut dan mengajukan rekonvensi dengan dalil Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap menempati bangunan setelah pemberitahuan penghentian sewa. Majelis Hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat memerintahkan pengosongan merupakan hak pemberi sewa dalam perjanjian sewa menyewa yang bersifat konsensusil, sehingga tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, tindakan Para Penggugat yang tidak mau meninggalkan bangunan setelah pemberitahuan penghentian sewa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan konvensi Para Penggugat ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi Tergugat dikabulkan sebagian untuk kerugian materiil sebesar Rp112.000.000,-, sementara tuntutan kerugian immateril, uang paksa, dan putusan serta merta ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan sewa-menyewa antara Para Penggugat sebagai penyewa dan Tergugat sebagai pemberi sewa yang mewakili ahli waris atas tanah dan bangunan di Jalan Mangga Besar V Dalam. Tergugat menyampaikan pemberitahuan kenaikan harga sewa, namun Para Penggugat menolaknya dan tidak mau membayar sewa sesuai harga baru. Tergugat kemudian memberikan tenggang waktu bagi Para Penggugat untuk mengosongkan bangunan sebagai kompensasi waktu, tetapi Para Penggugat menolak dan menuntut kompensasi uang. Para Penggugat menggugat Tergugat dengan dalil perbuatan melawan hukum karena perintah pengosongan, menuntut ganti rugi materiil dan immateril. Tergugat membantah gugatan tersebut dan mengajukan rekonvensi dengan dalil Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap menempati bangunan setelah pemberitahuan penghentian sewa. Majelis Hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat memerintahkan pengosongan merupakan hak pemberi sewa dalam perjanjian sewa menyewa yang bersifat konsensusil, sehingga tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, tindakan Para Penggugat yang tidak mau meninggalkan bangunan setelah pemberitahuan penghentian sewa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan konvensi Para Penggugat ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi Tergugat dikabulkan sebagian untuk kerugian materiil sebesar Rp112.000.000,-, sementara tuntutan kerugian immateril, uang paksa, dan putusan serta merta ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sewa-menyewa atas tanah dan bangunan di Jalan Mangga Besar V Dalam RT005 RW003 Nomor 2, 6, 8, dan 12 dengan pembayaran sewa bulanan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat, sebagai kuasa dari ahli waris, menyampaikan pemberitahuan kenaikan harga sewa kepada Para Penggugat.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menolak kenaikan harga sewa yang ditawarkan oleh Tergugat.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan kompensasi berupa tenggang waktu bagi Para Penggugat untuk meninggalkan rumah sewa, namun Para Penggugat menghendaki kompensasi uang.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak mau membayar uang sewa sesuai harga baru dan tetap menempati bangunan tersebut setelah pemberitahuan penghentian sewa.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan surat perintah pengosongan tanpa bukti kepemilikan sah atas nama Tergugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp4.000.000.000,- untuk biaya pengosongan dan kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,-.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat obscur libel karena tidak jelas dan tidak konsisten.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan pemberitahuan penghentian sewa.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan kerugian materiil akibat hilangnya hak mendapatkan biaya sewa wajar sebesar Rp112.000.000,- dan kerugian immateril sebesar Rp5.000.000.000,-.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya menolak naik sewa dan minta uang ganti rugi saat disuruh pindah, apakah saya yang salah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20907, + "candidates": [ + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1548 KUHPerdata", + "Pasal 1571 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1548 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1548: Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1571 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1571: Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dan komponen tuntutan ganti rugi (kerugian yang telah diderita dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh). Dalam putusan, Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi immaterial Penggugat Rekonpensi karena tidak dapat dipastikan kenyataannya, namun alasan penolakan utama gugatan pokok (permintaan uang ganti rugi saat disuruh pindah) bukan karena syarat Pasal 1246 tidak terpenuhi, melainkan karena perbuatan Tergugat (meminta pengosongan) tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1246 tidak menjadi dasar hukum substantif yang diuji untuk menjawab apakah Penggugat 'salah' dalam menolak sewa dan meminta ganti rugi; fokus putusan adalah pada hak pemberi sewa mengakhiri perjanjian sewa menyewa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum gugatan utama Penggugat yang mendalilkan tindakan Tergugat (surat perintah pengosongan) sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Pertanyaan awam 'apakah saya yang salah?' secara substantif dijawab oleh putusan melalui pengujian unsur Pasal 1365. Majelis Hakim secara eksplisit mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat melawan hukum dan menyimpulkan bahwa karena perjanjian sewa menyewa bersifat konsensual, hak pemberi sewa untuk mengakhiri perjanjian (dengan tenggang waktu) tidak melanggar hukum. Dengan demikian, Pasal 1365 menjadi kerangka hukum utama untuk menentukan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar klaim perbuatan melawan hukum, sehingga secara hukum 'tidak salah' dalam konteks bahwa Tergugat tidak melakukan pelanggaran hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1548 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perjanjian sewa menyewa. Majelis Hakim menggunakan definisi ini untuk menganalisis hubungan hukum antara para pihak. Putusan menyatakan bahwa karena hubungan hukum adalah sewa menyewa, maka menurut ketentuan hukum perjanjian sewa menyewa, pihak Tergugat (pemberi sewa) memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Pemahaman ini menjadi dasar alasan hakim menolak dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Pasal 1548 relevan karena menjadi prinsip hukum yang menopang alasan hakim bahwa Tergugat berhak meminta pengosongan, yang menjawab inti pertanyaan tentang kewenangan pihak-pihak dalam sengketa sewa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1571 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang berakhirnya sewa jika tidak dibuat dengan tulisan (lisan) dan ketentuan tenggang waktu berdasarkan kebiasaan. Dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim tidak menguji apakah sewa tersebut lisan atau tertulis, maupun apakah tenggang waktu yang diberikan sudah sesuai dengan kebiasaan setempat sebagai dasar penolakan gugatan. Putusan lebih berfokus pada sifat konsensual perjanjian sewa menyewa (Pasal 1548) dan ketiadaan unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365). Fakta bahwa Tergugat memberikan 'tenggang waktu' (kompensasi waktu) disebutkan sebagai fakta, tetapi tidak dianalisis secara hukum berdasarkan Pasal 1571 untuk menentukan sah/tidaknya pengakhiran sewa. Oleh karena itu, Pasal 1571 tidak menjadi dasar pertimbangan substantif dalam menjawab pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1548 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34974, + "completion_tokens": 1920 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_409_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_409_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7d79b6f60c300ec56df9fcba0c6910b6c35ac856 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_409_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,268 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_409_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 126, + "timings": { + "parse": 0.267, + "classify": 0.0, + "condense": 1295.94, + "read": 152.95, + "query": 3.932, + "relevance": 34.126, + "total": 1487.215 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 402818, + "marked_chars": 403970 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\nDalam Pokok Perkara pokok :\nI.\nDalam Eksepsi\n-\nMenyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan\nTurut Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat XIV,\nTergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XXI,\nTergugat XXIII tidak dapat diterima;\nII.\nDalam Pokok Perkara\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;\n2.\nMenyatakan Sah Jual beli antara Penggugat dengan ahli waris ADANG\nBIN MANTA yang tertuang dan ditandatangani di dalam Akta jual beli\nBangunan dan Pemindahan Hak Nomor 120, tertanggal 30 September\n2019 dan Akta Penegasan Jual Beli Bangunan Pemindahan Hak Nomor\n112, tanggal 29 Desember 2021 antara Penggugat dengan ahli waris\nADANG BIN MANTA terhadap OBJEK PERKARA sebidang tanah\nseluas +/- 3.024 M2 (Tigaribu duapuluh empat meter persegi) terletak\ndan setempat dikenal umum dengan Jln. Kramat Jaya Nomor 86 (Ex.\nBioskop Sekar Tanjung) RT-009/RW-014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan\nKoja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,\nberdasarkan Akta Jual Beli Bangunan dan Pemindahan Hak Nomor 120,\n Hal 122 dari 127 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134964, + "summary": "[HAL 1-5] Gugatan perdata Nomor 409/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr diajukan oleh RAVELLI WIJAYA (PENGGUGAT) melawan SUNARNO (TERGUGAT I), SUPODO (TERGUGAT II), IDA HARYANI (TERGUGAT III), SUPRI (TERGUGAT IV), serta Tergugat V s/d XXIII (ahli waris Alm. ADANG BIN MANTA dan notaris terkait), serta ARIF MAULIDIN dkk sebagai PENGUGAT INTERVENSI I-IV. [HAL 6-15] PENGGUGAT dalilkan bahwa ia adalah pemilik sah Obyek Sengketa berupa tanah dan eks-bangunan seluas 2.990 m2 di Jln. Kramat Jaya No. 86, Jakarta Utara, yang dibeli dari seluruh ahli waris Alm. ADANG BIN MANTA (termasuk Tergugat V s/d XXII) berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 tanggal 30 September 2019 dan Akta Penegasan No. 112 tanggal 29 Desember 2021, yang telah dikuatkan oleh putusan PN Jakarta Utara Nomor 714/Pdt.G/2019 dan 407/Pdt.G/2020. [HAL 16-29] TERGUGAT I dan II membantah dengan eksepsi error in persona dan obscuur libel, serta mengajukan rekonvensi menuntut ganti rugi Rp 24 miliar karena dalil PENGGUGAT dianggap rekayasa; mereka mengklaim sebagai pemilik sah berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya dan Akta Jual Beli No. 12 tanggal 6 April 2020. [HAL 30-36] Tergugat V s/d XIV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII membantah dengan eksepsi gugatan kabur dan nebis in idem, menyatakan Akta 120 cacat formil dan tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT melainkan kepada TERGUGAT I dan II. [HAL 34-36] Tergugat VIII s/d XIII mengakui status PENGUGAT INTERVENSI sebagai ahli waris sah dan menyetujui jual beli kepada PENGGUGAT, serta mendukung pembatalan PPJB antara TERGUGAT I/II dan ahli waris lainnya. [HAL 37-43] PENGUGAT INTERVENSI (Arif Maulidin dkk) mengajukan intervensi untuk menggabungkan diri, dalilkan sebagai ahli waris sah Alm. Aini Suryati (anak Alm. Adang Bin Manta), mengakui telah menerima pembayaran jual beli dari PENGGUGAT, dan meminta putusan menyatakan sah jual beli kepada PENGGUGAT serta batal demi hukumnya PPJB No. 10 dan No. 16 yang dibuat tanpa persetujuan mereka." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134981, + "summary": "[HAL 1-5] Gugatan perdata Nomor 409/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr diajukan oleh RAVELLI WIJAYA (PENGGUGAT) melawan SUNARNO (TERGUGAT I), SUPODO (TERGUGAT II), IDA HARYANI (TERGUGAT III), SUPRI (TERGUGAT IV), serta Tergugat V s/d XXIII (ahli waris Alm. ADANG BIN MANTA dan notaris terkait), serta ARIF MAULIDIN dkk sebagai PENGUGAT INTERVENSI I-IV. [HAL 6-15] PENGGUGAT dalilkan bahwa ia adalah pemilik sah Obyek Sengketa berupa tanah dan eks-bangunan seluas 2.990 m2 di Jln. Kramat Jaya No. 86, Jakarta Utara, yang dibeli dari seluruh ahli waris Alm. ADANG BIN MANTA (termasuk Tergugat V s/d XXII) berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 tanggal 30 September 2019 dan Akta Penegasan No. 112 tanggal 29 Desember 2021, yang telah dikuatkan oleh putusan PN Jakarta Utara Nomor 714/Pdt.G/2019 dan 407/Pdt.G/2020. [HAL 16-29] TERGUGAT I dan II membantah dengan eksepsi error in persona dan obscuur libel, serta mengajukan rekonvensi menuntut ganti rugi Rp 24 miliar karena dalil PENGGUGAT dianggap rekayasa; mereka mengklaim sebagai pemilik sah berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya dan Akta Jual Beli No. 12 tanggal 6 April 2020. [HAL 30-36] Tergugat V s/d XIV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII membantah dengan eksepsi gugatan kabur dan nebis in idem, menyatakan Akta 120 cacat formil dan tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT melainkan kepada TERGUGAT I dan II. [HAL 34-36] Tergugat VIII s/d XIII mengakui status PENGUGAT INTERVENSI sebagai ahli waris sah dan menyetujui jual beli kepada PENGGUGAT, serta mendukung pembatalan PPJB antara TERGUGAT I/II dan ahli waris lainnya. [HAL 37-43] PENGUGAT INTERVENSI (Arif Maulidin dkk) mengajukan intervensi untuk menggabungkan diri, dalilkan sebagai ahli waris sah Alm. Aini Suryati (anak Alm. Adang Bin Manta), mengakui telah menerima pembayaran jual beli dari PENGGUGAT, dan meminta putusan menyatakan sah jual beli kepada PENGGUGAT serta batal demi hukumnya PPJB No. 10 dan No. 16 yang dibuat tanpa persetujuan mereka. [HAL 43-48] PENGUGAT INTERVENSI memohon agar PPJB No. 10 tanggal 6 April 2020 (antara Tergugat I/II dengan Tergugat V-XXII) dan PPJB No. 16 tanggal 30 November 2016 (antara Tergugat XXIII dengan Tergugat V-XXII) dinyatakan batal demi hukum karena dibuat tanpa persetujuan mereka sebagai ahli waris; mereka juga memohon agar Akta Penegasan No. 112 dan Akta Jual Beli No. 120 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, serta putusan dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad). [HAL 45-47] PENGUGAT INTERVENSI memberikan jawaban atas gugatan PENGGUGAT Asal dengan setuju dan tidak keberatan, menyatakan PENGGUGAT beritikad baik karena telah membayar hak-hak PENGUGAT INTERVENSI setelah mengetahui statusnya sebagai ahli waris, dan menegaskan bahwa jual beli kepada PENGGUGAT adalah satu-satunya penjualan yang sah. [HAL 48-53] PENGGUGAT mengajukan bukti tulisan-tulisan (P-1 s/d P-42) yang meliputi berita acara eksekusi pengosongan, salinan Akta Jual Beli No. 120, salinan putusan pengadilan terkait, akta pernyataan, surat keterangan waris, surat penguasaan fisik, kwitansi pembayaran, instruksi gubernur, serta foto-foto pelaksanaan eksekusi dan penyerahan kunci. [HAL 53-57] PENGGUGAT mengajukan saksi EDI UTAMA, S.H., ADI PONCO NEGORO, S.H., SURADI, dan SYAIFUL BAHAR Alias IPUNG. Saksi EDI UTAMA (kuasa ahli waris) menyatakan eksekusi terlaksana September 2019 atas tanah Jln. Kramat Jaya No. 86, kunci diserahkan kepadanya lalu kepada saksi Syiful Bahar untuk dijaga, namun pada 25 Desember 2021 kunci dipaksa dibuka oleh Tergugat II (Supodo) dan kawan-kawan. Saksi ADI PONCO NEGORO menyatakan ahli waris menjual tanah kepada PENGGUGAT, Tergugat I/II, dan Tergugat XXIII, serta mengakui PENGUGAT INTERVENSI sebagai ahli waris yang ikut menandatangani Akta 120 dan 112. Saksi SURADI dan SYAIFUL BAHAR menyaksikan eksekusi 2019 dan pengrusakan gembok oleh Tergugat I/II pada Desember 2021. [HAL 57-60] TERGUGAT I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I mengajukan bukti tulisan-tulisan (TI-1 s/d TI-51) yang meliputi riwayat tanah, penetapan waris, putusan eksekusi, perjanjian hutang-piutang, PPJB No. 10, Akta Jual Beli No. 12, bukti PBB, kwitansi pembayaran, surat pernyataan ahli waris, dan foto penandatanganan serta penyerahan fisik tanah. [HAL 60-66] TERGUGAT I-IV mengajukan saksi SITI SUHERNAWATI, SITI SADAH, WARSIDI, PRANOTO, NURUL AMIN, dan DARIANTO. Saksi-saksi ini menyatakan tanah tersebut adalah milik Tergugat I (Sunarno) dan Tergugat II (Supodo), dikuasai oleh karyawan mereka, dan proses penjualan dari kuasa waris (Ivan Supriyatna dan Heriyatna) kepada Tergugat I/II disaksikan tokoh masyarakat. Saksi PRANOTO (staf notaris) menyatakan proses PPJB No. 12 dan pengoperan hak dilakukan dengan benar di hadapan notaris dengan kehadiran ahli waris. Saksi WARSIDI menyatakan pernah menjadi saksi penyerahan cek Rp 600 juta dari Tergugat II kepada Tergugat VIII untuk biaya administrasi waris. [HAL 66-69] TERGUGAT I-IV juga mengajukan ahli Dr. WINARTO W., S.H., M.Hum yang menerangkan sahnya jual beli tanah tanpa sertifikat melalui akta pemindahan hak oleh notaris sesuai UU Jabatan Notaris, serta pentingnya persetujuan seluruh ahli waris. [HAL 67-69] Tergugat V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, dan XXII mengajukan bukti tulisan-tulisan (T.5-22.1 s/d T.5-22.5) berupa penetapan waris, surat pernyataan ahli waris, dan surat penyerahan fisik tanah. [HAL 68-69] Tergugat V-XXII mengajukan saksi ARDIANSYAH yang menyatakan Sherly Reza Amelia Putri (cucu Alm. Marlinda) keberatan karena nama ibunya yang telah meninggal dicantumkan dalam Akta Jual Beli No. 120. [HAL 69-70] Tergugat VIII s/d XIII mengajukan bukti tulisan-tulisan (T-1 s/d T-14) berupa penetapan waris, akta kuasa, salinan Akta Jual Beli No. 120, Akta Penegasan No. 112, surat keterangan, dan berita acara eksekusi. [HAL 70-71] PENGUGAT INTERVENSI mengajukan bukti tulisan-tulisan (PI-1 s/d PI-9) berupa penetapan waris dari PA Cikarang, surat pernyataan ahli waris, surat keterangan kematian, akta kuasa, salinan Akta Penegasan No. 112, Akta Jual Beli No. 120, dan kwitansi pembayaran. [HAL 71-72] Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 24 Agustus 2023 untuk memastikan letak, luas, dan batas tanah sengketa. Para pihak menyerahkan kesimpulan tertulis pada 20 Desember 2023. [HAL 72-79] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I-IV (error in persona, obscuur libel, nebis in idem) dan eksepsi Tergugat V-XXII (obscuur libel, nebis in idem) karena dalil-dalil tersebut telah masuk ke pokok perkara, khususnya mengenai hubungan hukum, legal standing, dan kesesuaian luas/batas tanah yang menjadi sengketa fakta. [HAL 79-85] Dalam pokok perkara, PENGGUGAT dalilkan kembali bahwa ia adalah pemilik sah berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 dan Akta Penegasan No. 112 yang telah dikuatkan putusan PN Jakarta Utara No. 714/Pdt.G/2019 (inkracht) dan No. 407/Pdt.G/2020. PENGGUGAT dalilkan bahwa ia membayar biaya eksekusi pengosongan, menerima kunci dari kuasa ahli waris, namun pada 25 Desember 2021 Tergugat I dan II bersama Tergugat III dan IV merusak gembok dan menguasai tanah secara melawan hukum. PENGGUGAT juga dalilkan bahwa Tergugat V-XXII telah melakukan jual beli ganda dengan membuat PPJB No. 10 kepada Tergugat I/II dan PPJB No. 16 kepada Tergugat XXIII, yang merugikan PENGGUGAT." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134972, + "summary": "[HAL 1-5] Gugatan perdata Nomor 409/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr diajukan oleh RAVELLI WIJAYA (PENGGUGAT) melawan SUNARNO (TERGUGAT I), SUPODO (TERGUGAT II), IDA HARYANI (TERGUGAT III), SUPRI (TERGUGAT IV), serta Tergugat V s/d XXIII (ahli waris Alm. ADANG BIN MANTA dan notaris terkait), serta ARIF MAULIDIN dkk sebagai PENGUGAT INTERVENSI I-IV. [HAL 6-15] PENGGUGAT dalilkan bahwa ia adalah pemilik sah Obyek Sengketa berupa tanah dan eks-bangunan seluas 2.990 m2 di Jln. Kramat Jaya No. 86, Jakarta Utara, yang dibeli dari seluruh ahli waris Alm. ADANG BIN MANTA (termasuk Tergugat V s/d XXII) berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 tanggal 30 September 2019 dan Akta Penegasan No. 112 tanggal 29 Desember 2021, yang telah dikuatkan oleh putusan PN Jakarta Utara Nomor 714/Pdt.G/2019 dan 407/Pdt.G/2020. [HAL 16-29] TERGUGAT I dan II membantah dengan eksepsi error in persona dan obscuur libel, serta mengajukan rekonvensi menuntut ganti rugi Rp 24 miliar karena dalil PENGGUGAT dianggap rekayasa; mereka mengklaim sebagai pemilik sah berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya dan Akta Jual Beli No. 12 tanggal 6 April 2020. [HAL 30-36] Tergugat V s/d XIV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII membantah dengan eksepsi gugatan kabur dan nebis in idem, menyatakan Akta 120 cacat formil dan tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT melainkan kepada TERGUGAT I dan II. [HAL 34-36] Tergugat VIII s/d XIII mengakui status PENGUGAT INTERVENSI sebagai ahli waris sah dan menyetujui jual beli kepada PENGGUGAT, serta mendukung pembatalan PPJB antara TERGUGAT I/II dan ahli waris lainnya. [HAL 37-43] PENGUGAT INTERVENSI (Arif Maulidin dkk) mengajukan intervensi untuk menggabungkan diri, dalilkan sebagai ahli waris sah Alm. Aini Suryati (anak Alm. Adang Bin Manta), mengakui telah menerima pembayaran jual beli dari PENGGUGAT, dan meminta putusan menyatakan sah jual beli kepada PENGGUGAT serta batal demi hukumnya PPJB antara TERGUGAT I/II dan ahli waris lainnya. [HAL 43-48] PENGUGAT INTERVENSI memohon agar PPJB No. 10 tanggal 6 April 2020 (antara Tergugat I/II dengan Tergugat V-XXII) dan PPJB No. 16 tanggal 30 November 2016 (antara Tergugat XXIII dengan Tergugat V-XXII) dinyatakan batal demi hukum karena dibuat tanpa persetujuan mereka sebagai ahli waris; mereka juga memohon agar Akta Penegasan No. 112 dan Akta Jual Beli No. 120 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, serta putusan dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad). [HAL 45-47] PENGUGAT INTERVENSI memberikan jawaban atas gugatan PENGGUGAT Asal dengan setuju dan tidak keberatan, menyatakan PENGGUGAT beritikad baik karena telah membayar hak-hak PENGUGAT INTERVENSI setelah mengetahui statusnya sebagai ahli waris, dan menegaskan bahwa jual beli kepada PENGGUGAT adalah satu-satunya penjualan yang sah. [HAL 48-53] PENGGUGAT mengajukan bukti tulisan-tulisan (P-1 s/d P-42) yang meliputi berita acara eksekusi pengosongan, salinan Akta Jual Beli No. 120, salinan putusan pengadilan terkait, akta pernyataan, surat keterangan waris, surat penguasaan fisik, kwitansi pembayaran, instruksi gubernur, serta foto-foto pelaksanaan eksekusi dan penyerahan kunci. [HAL 53-57] PENGGUGAT mengajukan saksi EDI UTAMA, S.H., ADI PONCO NEGORO, S.H., SURADI, dan SYAIFUL BAHAR Alias IPUNG. Saksi EDI UTAMA (kuasa ahli waris) menyatakan eksekusi terlaksana September 2019 atas tanah Jln. Kramat Jaya No. 86, kunci diserahkan kepadanya lalu kepada saksi Syiful Bahar untuk dijaga, namun pada 25 Desember 2021 kunci dipaksa dibuka oleh Tergugat II (Supodo) dan kawan-kawan. Saksi ADI PONCO NEGORO menyatakan ahli waris menjual tanah kepada PENGGUGAT, Tergugat I/II, dan Tergugat XXIII, serta mengakui PENGUGAT INTERVENSI sebagai ahli waris yang ikut menandatangani Akta 120 dan 112. Saksi SURADI dan SYAIFUL BAHAR menyaksikan eksekusi 2019 dan pengrusakan gembok oleh Tergugat I/II pada Desember 2021. [HAL 57-60] TERGUGAT I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I mengajukan bukti tulisan-tulisan (TI-1 s/d TI-51) yang meliputi riwayat tanah, penetapan waris, putusan eksekusi, perjanjian hutang-piutang, PPJB No. 10, Akta Jual Beli No. 12, bukti PBB, kwitansi pembayaran, surat pernyataan ahli waris, dan foto penandatanganan serta penyerahan fisik tanah. [HAL 60-66] TERGUGAT I-IV mengajukan saksi SITI SUHERNAWATI, SITI SADAH, WARSIDI, PRANOTO, NURUL AMIN, dan DARIANTO. Saksi-saksi ini menyatakan tanah tersebut adalah milik Tergugat I (Sunarno) dan Tergugat II (Supodo), dikuasai oleh karyawan mereka, dan proses penjualan dari kuasa waris (Ivan Supriyatna dan Heriyatna) kepada Tergugat I/II disaksikan tokoh masyarakat. Saksi PRANOTO (staf notaris) menyatakan proses PPJB No. 12 dan pengoperan hak dilakukan dengan benar di hadapan notaris dengan kehadiran ahli waris. Saksi WARSIDI menyatakan pernah menjadi saksi penyerahan cek Rp 600 juta dari Tergugat II kepada Tergugat VIII untuk biaya administrasi waris. [HAL 66-69] TERGUGAT I-IV juga mengajukan ahli Dr. WINARTO W., S.H., M.Hum yang menerangkan sahnya jual beli tanah tanpa sertifikat melalui akta pemindahan hak oleh notaris sesuai UU Jabatan Notaris, serta pentingnya persetujuan seluruh ahli waris. [HAL 67-69] Tergugat V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, dan XXII mengajukan bukti tulisan-tulisan (T.5-22.1 s/d T.5-22.5) berupa penetapan waris, surat pernyataan ahli waris, dan surat penyerahan fisik tanah. [HAL 68-69] Tergugat V-XXII mengajukan saksi ARDIANSYAH yang menyatakan Sherly Reza Amelia Putri (cucu Alm. Marlinda) keberatan karena nama ibunya yang telah meninggal dicantumkan dalam Akta Jual Beli No. 120. [HAL 69-70] Tergugat VIII s/d XIII mengajukan bukti tulisan-tulisan (T-1 s/d T-14) berupa penetapan waris, akta kuasa, salinan Akta Jual Beli No. 120, Akta Penegasan No. 112, surat keterangan, dan berita acara eksekusi. [HAL 70-71] PENGUGAT INTERVENSI mengajukan bukti tulisan-tulisan (PI-1 s/d PI-9) berupa penetapan waris dari PA Cikarang, surat pernyataan ahli waris, surat keterangan kematian, akta kuasa, salinan Akta Penegasan No. 112, Akta Jual Beli No. 120, dan kwitansi pembayaran. [HAL 71-72] Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 24 Agustus 2023 untuk memastikan letak, luas, dan batas tanah sengketa. Para pihak menyerahkan kesimpulan tertulis pada 20 Desember 2023. [HAL 72-79] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I-IV (error in persona, obscuur libel, nebis in idem) dan eksepsi Tergugat V-XXII (obscuur libel, nebis in idem) karena dalil-dalil tersebut telah masuk ke pokok perkara, khususnya mengenai hubungan hukum, legal standing, dan kesesuaian luas/batas tanah yang menjadi sengketa fakta. [HAL 79-85] Dalam pokok perkara, PENGGUGAT dalilkan kembali bahwa ia adalah pemilik sah berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 dan Akta Penegasan No. 112 yang telah dikuatkan putusan PN Jakarta Utara No. 714/Pdt.G/2019 (inkracht) dan No. 407/Pdt.G/2020. PENGGUGAT dalilkan bahwa ia membayar biaya eksekusi pengosongan, menerima kunci dari kuasa ahli waris, namun pada 25 Desember 2021 Tergugat I dan II bersama Tergugat III dan IV merusak gembok dan menguasai tanah secara melawan hukum. PENGGUGAT juga dalilkan bahwa Tergugat V-XXII telah melakukan jual beli ganda dengan membuat PPJB No. 10 kepada Tergugat I/II dan PPJB No. 16 kepada Tergugat XXIII, yang merugikan PENGGUGAT. [HAL 85-87] Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat III dan IV terbukti turut serta dalam pengrusakan gembok oleh Tergugat I dan II, sehingga mereka juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Tindakan Tergugat I s/d XXIII menguasai objek sengketa dan mengalihkan haknya melalui PPJB No. 10 dan No. 16 tanpa hak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT secara materiil dan immateriil. PENGGUGAT menuntut agar Tergugat menyerahkan objek tanah sengketa seluas 2.990 m2 di Jln. Kramat Jaya No. 86, Jakarta Utara, dalam keadaan kosong tanpa beban, serta menyatakan PPJB No. 10 dan No. 16 tidak sah dan batal demi hukum. [HAL 88-92] Majelis Hakim menetapkan fakta hukum bahwa tanah sengketa seluas +/- 3.024 m2 (setelah pemotongan trotoar menjadi 2.990 m2) adalah milik Alm. Adang Bin Manta dan Siti Salmah, dan Tergugat V s/d XXII adalah ahli waris sah. Jual beli antara Tergugat V s/d XXII dengan PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 tanggal 30 September 2019 dinyatakan sah menurut hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang tidak terlarang), adanya pembayaran harga, dan persetujuan seluruh ahli waris termasuk Penggugat Intervensi melalui Akta Penegasan No. 112. Sangkalan Tergugat I/II bahwa akta cacat karena dibuat di luar wilayah kerja PPAT ditolak karena pelanggaran administratif tersebut tidak otomatis membuat jual beli tidak sah, terutama mengingat jual beli PENGGUGAT lebih dahulu dilakukan. [HAL 93-96] Majelis Hakim menyatakan bahwa jual beli Akta No. 120 lebih dahulu daripada Akta No. 10 (PPJB Tergugat I/II), sehingga undang-undang memberikan hak privilese kepada PENGGUGAT sebagai pembeli lebih dahulu. Tergugat I/II dianggap lalai tidak mengecek status tanah sebelum membeli, sehingga jual beli Akta No. 10 dan No. 16 dinyatakan batal demi hukum sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan Rekonvensi Tergugat I/II menuntut ganti rugi Rp 24 miliar ditolak karena perbuatan mereka sendiri yang melawan hukum, sehingga tidak berhak menuntut ganti rugi. [HAL 97-102] Dalam perkara Intervensi, Penggugat Intervensi (Arif Maulidin dkk) berhasil membuktikan statusnya sebagai ahli waris sah melalui penetapan PA Cikarang dan pengakuan dalam Akta Penegasan No. 112. Majelis Hakim menyatakan bahwa jual beli kepada PENGGUGAT dilakukan dengan itikad baik dan telah memenuhi prosedur hukum, sehingga hak Penggugat Intervensi sebagai ahli waris yang menerima pembayaran jual beli dilindungi. Eksepsi Tergugat I/II dan V-XXII terhadap gugatan Intervensi (error in persona, obscuur libel, nebis in idem) ditolak karena masuk ke pokok perkara. [HAL 103-125] EKSEPSI semua Tergugat ditolak. PUTUSAN: 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian; 2. Menyatakan sah Akta Jual Beli No. 120 (30 Sept 2019) dan Akta Penegasan No. 112 (29 Des 2021) antara PENGGUGAT dengan ahli waris Alm. Adang Bin Manta; 3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik sah objek sengketa; 4. Menyatakan Tergugat I s/d XXIII melakukan perbuatan melawan hukum; 5. Menyatakan PPJB No. 10 (6 April 2020) dan PPJB No. 16 (30 Nov 2016) batal demi hukum; 6. Menghukum Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT; 7. Menghukum Turut Tergugat I-III mematuhi putusan; 8. Menolak gugatan Rekonvensi; 9. Mengabulkan gugatan Intervensi untuk sebagian, menyatakan sah jual beli dan status ahli waris Penggugat Intervensi, serta batalnya PPJB No. 10 dan 16; 10. Menghukum semua Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 11.815.750,-." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 3553, + "summary": "[HAL 1-5] Gugatan perdata Nomor 409/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr diajukan oleh RAVELLI WIJAYA (PENGGUGAT) melawan SUNARNO (TERGUGAT I), SUPODO (TERGUGAT II), IDA HARYANI (TERGUGAT III), SUPRI (TERGUGAT IV), serta Tergugat V s/d XXIII (ahli waris Alm. ADANG BIN MANTA dan notaris terkait), serta ARIF MAULIDIN dkk sebagai PENGUGAT INTERVENSI I-IV. [HAL 6-15] PENGGUGAT dalilkan bahwa ia adalah pemilik sah Obyek Sengketa berupa tanah dan eks-bangunan seluas 2.990 m2 di Jln. Kramat Jaya No. 86, Jakarta Utara, yang dibeli dari seluruh ahli waris Alm. ADANG BIN MANTA (termasuk Tergugat V s/d XXII) berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 tanggal 30 September 2019 dan Akta Penegasan No. 112 tanggal 29 Desember 2021, yang telah dikuatkan oleh putusan PN Jakarta Utara Nomor 714/Pdt.G/2019 dan 407/Pdt.G/2020. [HAL 16-29] TERGUGAT I dan II membantah dengan eksepsi error in persona dan obscuur libel, serta mengajukan rekonvensi menuntut ganti rugi Rp 24 miliar karena dalil PENGGUGAT dianggap rekayasa; mereka mengklaim sebagai pemilik sah berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya dan Akta Jual Beli No. 12 tanggal 6 April 2020. [HAL 30-36] Tergugat V s/d XIV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII membantah dengan eksepsi gugatan kabur dan nebis in idem, menyatakan Akta 120 cacat formil dan tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT melainkan kepada TERGUGAT I dan II. [HAL 34-36] Tergugat VIII s/d XIII mengakui status PENGUGAT INTERVENSI sebagai ahli waris sah dan menyetujui jual beli kepada PENGGUGAT, serta mendukung pembatalan PPJB antara TERGUGAT I/II dan ahli waris lainnya. [HAL 37-43] PENGUGAT INTERVENSI (Arif Maulidin dkk) mengajukan intervensi untuk menggabungkan diri, dalilkan sebagai ahli waris sah Alm. Aini Suryati (anak Alm. Adang Bin Manta), mengakui telah menerima pembayaran jual beli dari PENGGUGAT, dan meminta putusan menyatakan sah jual beli kepada PENGGUGAT serta batal demi hukumnya PPJB antara TERGUGAT I/II dan ahli waris lainnya. [HAL 43-48] PENGUGAT INTERVENSI memohon agar PPJB No. 10 tanggal 6 April 2020 (antara Tergugat I/II dengan Tergugat V-XXII) dan PPJB No. 16 tanggal 30 November 2016 (antara Tergugat XXIII dengan Tergugat V-XXII) dinyatakan batal demi hukum karena dibuat tanpa persetujuan mereka sebagai ahli waris; mereka juga memohon agar Akta Penegasan No. 112 dan Akta Jual Beli No. 120 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, serta putusan dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad). [HAL 45-47] PENGUGAT INTERVENSI memberikan jawaban atas gugatan PENGGUGAT Asal dengan setuju dan tidak keberatan, menyatakan PENGGUGAT beritikad baik karena telah membayar hak-hak PENGUGAT INTERVENSI setelah mengetahui statusnya sebagai ahli waris, dan menegaskan bahwa jual beli kepada PENGGUGAT adalah satu-satunya penjualan yang sah. [HAL 48-53] PENGGUGAT mengajukan bukti tulisan-tulisan (P-1 s/d P-42) yang meliputi berita acara eksekusi pengosongan, salinan Akta Jual Beli No. 120, salinan putusan pengadilan terkait, akta pernyataan, surat keterangan waris, surat penguasaan fisik, kwitansi pembayaran, instruksi gubernur, serta foto-foto pelaksanaan eksekusi dan penyerahan kunci. [HAL 53-57] PENGGUGAT mengajukan saksi EDI UTAMA, S.H., ADI PONCO NEGORO, S.H., SURADI, dan SYAIFUL BAHAR Alias IPUNG. Saksi EDI UTAMA (kuasa ahli waris) menyatakan eksekusi terlaksana September 2019 atas tanah Jln. Kramat Jaya No. 86, kunci diserahkan kepadanya lalu kepada saksi Syiful Bahar untuk dijaga, namun pada 25 Desember 2021 kunci dipaksa dibuka oleh Tergugat II (Supodo) dan kawan-kawan. Saksi ADI PONCO NEGORO menyatakan ahli waris menjual tanah kepada PENGGUGAT, Tergugat I/II, dan Tergugat XXIII, serta mengakui PENGUGAT INTERVENSI sebagai ahli waris yang ikut menandatangani Akta 120 dan 112. Saksi SURADI dan SYAIFUL BAHAR menyaksikan eksekusi 2019 dan pengrusakan gembok oleh Tergugat I/II pada Desember 2021. [HAL 57-60] TERGUGAT I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I mengajukan bukti tulisan-tulisan (TI-1 s/d TI-51) yang meliputi riwayat tanah, penetapan waris, putusan eksekusi, perjanjian hutang-piutang, PPJB No. 10, Akta Jual Beli No. 12, bukti PBB, kwitansi pembayaran, surat pernyataan ahli waris, dan foto penandatanganan serta penyerahan fisik tanah. [HAL 60-66] TERGUGAT I-IV mengajukan saksi SITI SUHERNAWATI, SITI SADAH, WARSIDI, PRANOTO, NURUL AMIN, dan DARIANTO. Saksi-saksi ini menyatakan tanah tersebut adalah milik Tergugat I (Sunarno) dan Tergugat II (Supodo), dikuasai oleh karyawan mereka, dan proses penjualan dari kuasa waris (Ivan Supriyatna dan Heriyatna) kepada Tergugat I/II disaksikan tokoh masyarakat. Saksi PRANOTO (staf notaris) menyatakan proses PPJB No. 12 dan pengoperan hak dilakukan dengan benar di hadapan notaris dengan kehadiran ahli waris. Saksi WARSIDI menyatakan pernah menjadi saksi penyerahan cek Rp 600 juta dari Tergugat II kepada Tergugat VIII untuk biaya administrasi waris. [HAL 66-69] TERGUGAT I-IV juga mengajukan ahli Dr. WINARTO W., S.H., M.Hum yang menerangkan sahnya jual beli tanah tanpa sertifikat melalui akta pemindahan hak oleh notaris sesuai UU Jabatan Notaris, serta pentingnya persetujuan seluruh ahli waris. [HAL 67-69] Tergugat V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, dan XXII mengajukan bukti tulisan-tulisan (T.5-22.1 s/d T.5-22.5) berupa penetapan waris, surat pernyataan ahli waris, dan surat penyerahan fisik tanah. [HAL 68-69] Tergugat V-XXII mengajukan saksi ARDIANSYAH yang menyatakan Sherly Reza Amelia Putri (cucu Alm. Marlinda) keberatan karena nama ibunya yang telah meninggal dicantumkan dalam Akta Jual Beli No. 120. [HAL 69-70] Tergugat VIII s/d XIII mengajukan bukti tulisan-tulisan (T-1 s/d T-14) berupa penetapan waris, akta kuasa, salinan Akta Jual Beli No. 120, Akta Penegasan No. 112, surat keterangan, dan berita acara eksekusi. [HAL 70-71] PENGUGAT INTERVENSI mengajukan bukti tulisan-tulisan (PI-1 s/d PI-9) berupa penetapan waris dari PA Cikarang, surat pernyataan ahli waris, surat keterangan kematian, akta kuasa, salinan Akta Penegasan No. 112, Akta Jual Beli No. 120, dan kwitansi pembayaran. [HAL 71-72] Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 24 Agustus 2023 untuk memastikan letak, luas, dan batas tanah sengketa. Para pihak menyerahkan kesimpulan tertulis pada 20 Desember 2023. [HAL 72-79] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I-IV (error in persona, obscuur libel, nebis in idem) dan eksepsi Tergugat V-XXII (obscuur libel, nebis in idem) karena dalil-dalil tersebut telah masuk ke pokok perkara, khususnya mengenai hubungan hukum, legal standing, dan kesesuaian luas/batas tanah yang menjadi sengketa fakta. [HAL 79-85] Dalam pokok perkara, PENGGUGAT dalilkan kembali bahwa ia adalah pemilik sah berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 dan Akta Penegasan No. 112 yang telah dikuatkan putusan PN Jakarta Utara No. 714/Pdt.G/2019 (inkracht) dan No. 407/Pdt.G/2020. PENGGUGAT dalilkan bahwa ia membayar biaya eksekusi pengosongan, menerima kunci dari kuasa ahli waris, namun pada 25 Desember 2021 Tergugat I dan II bersama Tergugat III dan IV merusak gembok dan menguasai tanah secara melawan hukum. PENGGUGAT juga dalilkan bahwa Tergugat V-XXII telah melakukan jual beli ganda dengan membuat PPJB No. 10 kepada Tergugat I/II dan PPJB No. 16 kepada Tergugat XXIII, yang merugikan PENGGUGAT. [HAL 85-87] Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat III dan IV terbukti turut serta dalam pengrusakan gembok oleh Tergugat I dan II, sehingga mereka juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Tindakan Tergugat I s/d XXIII menguasai objek sengketa dan mengalihkan haknya melalui PPJB No. 10 dan No. 16 tanpa hak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT secara materiil dan immateriil. PENGGUGAT menuntut agar Tergugat menyerahkan objek tanah sengketa seluas 2.990 m2 di Jln. Kramat Jaya No. 86, Jakarta Utara, dalam keadaan kosong tanpa beban, serta menyatakan PPJB No. 10 dan No. 16 tidak sah dan batal demi hukum. [HAL 88-92] Majelis Hakim menetapkan fakta hukum bahwa tanah sengketa seluas +/- 3.024 m2 (setelah pemotongan trotoar menjadi 2.990 m2) adalah milik Alm. Adang Bin Manta dan Siti Salmah, dan Tergugat V s/d XXII adalah ahli waris sah. Jual beli antara Tergugat V s/d XXII dengan PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 tanggal 30 September 2019 dinyatakan sah menurut hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang tidak terlarang), adanya pembayaran harga, dan persetujuan seluruh ahli waris termasuk Penggugat Intervensi melalui Akta Penegasan No. 112. Sangkalan Tergugat I/II bahwa akta cacat karena dibuat di luar wilayah kerja PPAT ditolak karena pelanggaran administratif tersebut tidak otomatis membuat jual beli tidak sah, terutama mengingat jual beli PENGGUGAT lebih dahulu dilakukan. [HAL 93-96] Majelis Hakim menyatakan bahwa jual beli Akta No. 120 lebih dahulu daripada Akta No. 10 (PPJB Tergugat I/II), sehingga undang-undang memberikan hak privilese kepada PENGGUGAT sebagai pembeli lebih dahulu. Tergugat I/II dianggap lalai tidak mengecek status tanah sebelum membeli, sehingga jual beli Akta No. 10 dan No. 16 dinyatakan batal demi hukum sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan Rekonvensi Tergugat I/II menuntut ganti rugi Rp 24 miliar ditolak karena perbuatan mereka sendiri yang melawan hukum, sehingga tidak berhak menuntut ganti rugi. [HAL 97-102] Dalam perkara Intervensi, Penggugat Intervensi (Arif Maulidin dkk) berhasil membuktikan statusnya sebagai ahli waris sah melalui penetapan PA Cikarang dan pengakuan dalam Akta Penegasan No. 112. Majelis Hakim menyatakan bahwa jual beli kepada PENGGUGAT dilakukan dengan itikad baik dan telah memenuhi prosedur hukum, sehingga hak Penggugat Intervensi sebagai ahli waris yang menerima pembayaran jual beli dilindungi. Eksepsi Tergugat I/II dan V-XXII terhadap gugatan Intervensi (error in persona, obscuur libel, nebis in idem) ditolak karena masuk ke pokok perkara. [HAL 103-125] EKSEPSI semua Tergugat ditolak. PUTUSAN: 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian; 2. Menyatakan sah Akta Jual Beli No. 120 (30 Sept 2019) dan Akta Penegasan No. 112 (29 Des 2021) antara PENGGUGAT dengan ahli waris Alm. Adang Bin Manta; 3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik sah objek sengketa; 4. Menyatakan Tergugat I s/d XXIII melakukan perbuatan melawan hukum; 5. Menyatakan PPJB No. 10 (6 April 2020) dan PPJB No. 16 (30 Nov 2016) batal demi hukum; 6. Menghukum Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT; 7. Menghukum Turut Tergugat I-III mematuhi putusan; 8. Menolak gugatan Rekonvensi; 9. Mengabulkan gugatan Intervensi untuk sebagian, menyatakan sah jual beli dan status ahli waris Penggugat Intervensi, serta batalnya PPJB No. 10 dan 16; 10. Menghukum semua Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 11.815.750,-. [HAL 125-126] Putusan Nomor 409/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr ini dibacakan secara terbuka pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2024, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Togi Pardede, S.H., M.H. sebagai Ketua, Aloysius Bayuaji Priharnoto, S.H., M.H., dan Gede Sunarjana, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, serta Benedictus P.L., S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I, serta Kuasa Tergugat V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, VIII, IX, X, XII, XIII dan Penggugat Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat XVIII, XX, XXIII, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III. Biaya perkara yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp 11.815.750,-, yang terdiri dari PNBP Rp 30.000,-, Biaya proses Rp 75.000,-, Penggandaan berkas Rp 90.750,-, Panggilan Rp 10.200.000,-, PNBP Panggilan T Rp 260.000,-, Redaksi Rp 10.000,-, Meterai Rp 10.000,-, Pemeriksaan Setempat Rp 1.000.000,-, PNBP PS Rp 10.000,-, dan Wesel & Pos Delegasi Rp 130.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-5] Gugatan perdata Nomor 409/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr diajukan oleh RAVELLI WIJAYA (PENGGUGAT) melawan SUNARNO (TERGUGAT I), SUPODO (TERGUGAT II), IDA HARYANI (TERGUGAT III), SUPRI (TERGUGAT IV), serta Tergugat V s/d XXIII (ahli waris Alm. ADANG BIN MANTA dan notaris terkait), serta ARIF MAULIDIN dkk sebagai PENGUGAT INTERVENSI I-IV. [HAL 6-15] PENGGUGAT dalilkan bahwa ia adalah pemilik sah Obyek Sengketa berupa tanah dan eks-bangunan seluas 2.990 m2 di Jln. Kramat Jaya No. 86, Jakarta Utara, yang dibeli dari seluruh ahli waris Alm. ADANG BIN MANTA (termasuk Tergugat V s/d XXII) berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 tanggal 30 September 2019 dan Akta Penegasan No. 112 tanggal 29 Desember 2021, yang telah dikuatkan oleh putusan PN Jakarta Utara Nomor 714/Pdt.G/2019 dan 407/Pdt.G/2020. [HAL 16-29] TERGUGAT I dan II membantah dengan eksepsi error in persona dan obscuur libel, serta mengajukan rekonvensi menuntut ganti rugi Rp 24 miliar karena dalil PENGGUGAT dianggap rekayasa; mereka mengklaim sebagai pemilik sah berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya dan Akta Jual Beli No. 12 tanggal 6 April 2020. [HAL 30-36] Tergugat V s/d XIV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII membantah dengan eksepsi gugatan kabur dan nebis in idem, menyatakan Akta 120 cacat formil dan tidak pernah menjual kepada PENGGUGAT melainkan kepada TERGUGAT I dan II. [HAL 34-36] Tergugat VIII s/d XIII mengakui status PENGUGAT INTERVENSI sebagai ahli waris sah dan menyetujui jual beli kepada PENGGUGAT, serta mendukung pembatalan PPJB antara TERGUGAT I/II dan ahli waris lainnya. [HAL 37-43] PENGUGAT INTERVENSI (Arif Maulidin dkk) mengajukan intervensi untuk menggabungkan diri, dalilkan sebagai ahli waris sah Alm. Aini Suryati (anak Alm. Adang Bin Manta), mengakui telah menerima pembayaran jual beli dari PENGGUGAT, dan meminta putusan menyatakan sah jual beli kepada PENGGUGAT serta batal demi hukumnya PPJB antara TERGUGAT I/II dan ahli waris lainnya. [HAL 43-48] PENGUGAT INTERVENSI memohon agar PPJB No. 10 tanggal 6 April 2020 (antara Tergugat I/II dengan Tergugat V-XXII) dan PPJB No. 16 tanggal 30 November 2016 (antara Tergugat XXIII dengan Tergugat V-XXII) dinyatakan batal demi hukum karena dibuat tanpa persetujuan mereka sebagai ahli waris; mereka juga memohon agar Akta Penegasan No. 112 dan Akta Jual Beli No. 120 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, serta putusan dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad). [HAL 45-47] PENGUGAT INTERVENSI memberikan jawaban atas gugatan PENGGUGAT Asal dengan setuju dan tidak keberatan, menyatakan PENGGUGAT beritikad baik karena telah membayar hak-hak PENGUGAT INTERVENSI setelah mengetahui statusnya sebagai ahli waris, dan menegaskan bahwa jual beli kepada PENGGUGAT adalah satu-satunya penjualan yang sah. [HAL 48-53] PENGGUGAT mengajukan bukti tulisan-tulisan (P-1 s/d P-42) yang meliputi berita acara eksekusi pengosongan, salinan Akta Jual Beli No. 120, salinan putusan pengadilan terkait, akta pernyataan, surat keterangan waris, surat penguasaan fisik, kwitansi pembayaran, instruksi gubernur, serta foto-foto pelaksanaan eksekusi dan penyerahan kunci. [HAL 53-57] PENGGUGAT mengajukan saksi EDI UTAMA, S.H., ADI PONCO NEGORO, S.H., SURADI, dan SYAIFUL BAHAR Alias IPUNG. Saksi EDI UTAMA (kuasa ahli waris) menyatakan eksekusi terlaksana September 2019 atas tanah Jln. Kramat Jaya No. 86, kunci diserahkan kepadanya lalu kepada saksi Syiful Bahar untuk dijaga, namun pada 25 Desember 2021 kunci dipaksa dibuka oleh Tergugat II (Supodo) dan kawan-kawan. Saksi ADI PONCO NEGORO menyatakan ahli waris menjual tanah kepada PENGGUGAT, Tergugat I/II, dan Tergugat XXIII, serta mengakui PENGUGAT INTERVENSI sebagai ahli waris yang ikut menandatangani Akta 120 dan 112. Saksi SURADI dan SYAIFUL BAHAR menyaksikan eksekusi 2019 dan pengrusakan gembok oleh Tergugat I/II pada Desember 2021. [HAL 57-60] TERGUGAT I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I mengajukan bukti tulisan-tulisan (TI-1 s/d TI-51) yang meliputi riwayat tanah, penetapan waris, putusan eksekusi, perjanjian hutang-piutang, PPJB No. 10, Akta Jual Beli No. 12, bukti PBB, kwitansi pembayaran, surat pernyataan ahli waris, dan foto penandatanganan serta penyerahan fisik tanah. [HAL 60-66] TERGUGAT I-IV mengajukan saksi SITI SUHERNAWATI, SITI SADAH, WARSIDI, PRANOTO, NURUL AMIN, dan DARIANTO. Saksi-saksi ini menyatakan tanah tersebut adalah milik Tergugat I (Sunarno) dan Tergugat II (Supodo), dikuasai oleh karyawan mereka, dan proses penjualan dari kuasa waris (Ivan Supriyatna dan Heriyatna) kepada Tergugat I/II disaksikan tokoh masyarakat. Saksi PRANOTO (staf notaris) menyatakan proses PPJB No. 12 dan pengoperan hak dilakukan dengan benar di hadapan notaris dengan kehadiran ahli waris. Saksi WARSIDI menyatakan pernah menjadi saksi penyerahan cek Rp 600 juta dari Tergugat II kepada Tergugat VIII untuk biaya administrasi waris. [HAL 66-69] TERGUGAT I-IV juga mengajukan ahli Dr. WINARTO W., S.H., M.Hum yang menerangkan sahnya jual beli tanah tanpa sertifikat melalui akta pemindahan hak oleh notaris sesuai UU Jabatan Notaris, serta pentingnya persetujuan seluruh ahli waris. [HAL 67-69] Tergugat V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, dan XXII mengajukan bukti tulisan-tulisan (T.5-22.1 s/d T.5-22.5) berupa penetapan waris, surat pernyataan ahli waris, dan surat penyerahan fisik tanah. [HAL 68-69] Tergugat V-XXII mengajukan saksi ARDIANSYAH yang menyatakan Sherly Reza Amelia Putri (cucu Alm. Marlinda) keberatan karena nama ibunya yang telah meninggal dicantumkan dalam Akta Jual Beli No. 120. [HAL 69-70] Tergugat VIII s/d XIII mengajukan bukti tulisan-tulisan (T-1 s/d T-14) berupa penetapan waris, akta kuasa, salinan Akta Jual Beli No. 120, Akta Penegasan No. 112, surat keterangan, dan berita acara eksekusi. [HAL 70-71] PENGUGAT INTERVENSI mengajukan bukti tulisan-tulisan (PI-1 s/d PI-9) berupa penetapan waris dari PA Cikarang, surat pernyataan ahli waris, surat keterangan kematian, akta kuasa, salinan Akta Penegasan No. 112, Akta Jual Beli No. 120, dan kwitansi pembayaran. [HAL 71-72] Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 24 Agustus 2023 untuk memastikan letak, luas, dan batas tanah sengketa. Para pihak menyerahkan kesimpulan tertulis pada 20 Desember 2023. [HAL 72-79] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I-IV (error in persona, obscuur libel, nebis in idem) dan eksepsi Tergugat V-XXII (obscuur libel, nebis in idem) karena dalil-dalil tersebut telah masuk ke pokok perkara, khususnya mengenai hubungan hukum, legal standing, dan kesesuaian luas/batas tanah yang menjadi sengketa fakta. [HAL 79-85] Dalam pokok perkara, PENGGUGAT dalilkan kembali bahwa ia adalah pemilik sah berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 dan Akta Penegasan No. 112 yang telah dikuatkan putusan PN Jakarta Utara No. 714/Pdt.G/2019 (inkracht) dan No. 407/Pdt.G/2020. PENGGUGAT dalilkan bahwa ia membayar biaya eksekusi pengosongan, menerima kunci dari kuasa ahli waris, namun pada 25 Desember 2021 Tergugat I dan II bersama Tergugat III dan IV merusak gembok dan menguasai tanah secara melawan hukum. PENGGUGAT juga dalilkan bahwa Tergugat V-XXII telah melakukan jual beli ganda dengan membuat PPJB No. 10 kepada Tergugat I/II dan PPJB No. 16 kepada Tergugat XXIII, yang merugikan PENGGUGAT. [HAL 85-87] Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat III dan IV terbukti turut serta dalam pengrusakan gembok oleh Tergugat I dan II, sehingga mereka juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Tindakan Tergugat I s/d XXIII menguasai objek sengketa dan mengalihkan haknya melalui PPJB No. 10 dan No. 16 tanpa hak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT secara materiil dan immateriil. PENGGUGAT menuntut agar Tergugat menyerahkan objek tanah sengketa seluas 2.990 m2 di Jln. Kramat Jaya No. 86, Jakarta Utara, dalam keadaan kosong tanpa beban, serta menyatakan PPJB No. 10 dan No. 16 tidak sah dan batal demi hukum. [HAL 88-92] Majelis Hakim menetapkan fakta hukum bahwa tanah sengketa seluas +/- 3.024 m2 (setelah pemotongan trotoar menjadi 2.990 m2) adalah milik Alm. Adang Bin Manta dan Siti Salmah, dan Tergugat V s/d XXII adalah ahli waris sah. Jual beli antara Tergugat V s/d XXII dengan PENGGUGAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 tanggal 30 September 2019 dinyatakan sah menurut hukum karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang tidak terlarang), adanya pembayaran harga, dan persetujuan seluruh ahli waris termasuk Penggugat Intervensi melalui Akta Penegasan No. 112. Sangkalan Tergugat I/II bahwa akta cacat karena dibuat di luar wilayah kerja PPAT ditolak karena pelanggaran administratif tersebut tidak otomatis membuat jual beli tidak sah, terutama mengingat jual beli PENGGUGAT lebih dahulu dilakukan. [HAL 93-96] Majelis Hakim menyatakan bahwa jual beli Akta No. 120 lebih dahulu daripada Akta No. 10 (PPJB Tergugat I/II), sehingga undang-undang memberikan hak privilese kepada PENGGUGAT sebagai pembeli lebih dahulu. Tergugat I/II dianggap lalai tidak mengecek status tanah sebelum membeli, sehingga jual beli Akta No. 10 dan No. 16 dinyatakan batal demi hukum sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan Rekonvensi Tergugat I/II menuntut ganti rugi Rp 24 miliar ditolak karena perbuatan mereka sendiri yang melawan hukum, sehingga tidak berhak menuntut ganti rugi. [HAL 97-102] Dalam perkara Intervensi, Penggugat Intervensi (Arif Maulidin dkk) berhasil membuktikan statusnya sebagai ahli waris sah melalui penetapan PA Cikarang dan pengakuan dalam Akta Penegasan No. 112. Majelis Hakim menyatakan bahwa jual beli kepada PENGGUGAT dilakukan dengan itikad baik dan telah memenuhi prosedur hukum, sehingga hak Penggugat Intervensi sebagai ahli waris yang menerima pembayaran jual beli dilindungi. Eksepsi Tergugat I/II dan V-XXII terhadap gugatan Intervensi (error in persona, obscuur libel, nebis in idem) ditolak karena masuk ke pokok perkara. [HAL 103-125] EKSEPSI semua Tergugat ditolak. PUTUSAN: 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian; 2. Menyatakan sah Akta Jual Beli No. 120 (30 Sept 2019) dan Akta Penegasan No. 112 (29 Des 2021) antara PENGGUGAT dengan ahli waris Alm. Adang Bin Manta; 3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik sah objek sengketa; 4. Menyatakan Tergugat I s/d XXIII melakukan perbuatan melawan hukum; 5. Menyatakan PPJB No. 10 (6 April 2020) dan PPJB No. 16 (30 Nov 2016) batal demi hukum; 6. Menghukum Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT; 7. Menghukum Turut Tergugat I-III mematuhi putusan; 8. Menolak gugatan Rekonvensi; 9. Mengabulkan gugatan Intervensi untuk sebagian, menyatakan sah jual beli dan status ahli waris Penggugat Intervensi, serta batalnya PPJB No. 10 dan 16; 10. Menghukum semua Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 11.815.750,-. [HAL 125-126] Putusan Nomor 409/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr ini dibacakan secara terbuka pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2024, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Togi Pardede, S.H., M.H. sebagai Ketua, Aloysius Bayuaji Priharnoto, S.H., M.H., dan Gede Sunarjana, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, serta Benedictus P.L., S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I, serta Kuasa Tergugat V, VI, VII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, VIII, IX, X, XII, XIII dan Penggugat Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat XVIII, XX, XXIII, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III. Biaya perkara yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp 11.815.750,-, yang terdiri dari PNBP Rp 30.000,-, Biaya proses Rp 75.000,-, Penggandaan berkas Rp 90.750,-, Panggilan Rp 10.200.000,-, PNBP Panggilan T Rp 260.000,-, Redaksi Rp 10.000,-, Meterai Rp 10.000,-, Pemeriksaan Setempat Rp 1.000.000,-, PNBP PS Rp 10.000,-, dan Wesel & Pos Delegasi Rp 130.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 11811, + "frame": "Gugatan perdata ini diajukan oleh RAVELLI WIJAYA melawan SUNARNO, SUPODO, dan para ahli waris Alm. ADANG BIN MANTA serta notaris terkait, dengan inti sengketa mengenai kepemilikan sah atas tanah dan eks-bangunan seluas 2.990 m2 di Jln. Kramat Jaya No. 86, Jakarta Utara. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 120, menyatakan dirinya sebagai pemilik sah, menyatakan batal PPJB yang dibuat Tergugat I/II, serta memerintahkan penyerahan objek sengketa. Gugatan ini juga melibatkan Penggugat Intervensi yang mendukung klaim kepemilikan Penggugat Asal dan meminta pembatalan PPJB tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "RAVELLI WIJAYA dalilkan bahwa ia membeli tanah dan eks-bangunan dari seluruh ahli waris Alm. ADANG BIN MANTA berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 tanggal 30 September 2019 dan Akta Penegasan No. 112 tanggal 29 Desember 2021.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "SUNARNO dan SUPODO dalilkan bahwa mereka adalah pemilik sah tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 12 tanggal 6 April 2020 dan putusan pengadilan sebelumnya.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat V s/d XIV, XVI, XVII, XIX, XXI, dan XXII membantah bahwa mereka tidak pernah menjual tanah kepada RAVELLI WIJAYA melainkan kepada SUNARNO dan SUPODO.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat VIII s/d XIII mengakui status Penggugat Intervensi sebagai ahli waris sah dan menyetujui jual beli kepada RAVELLI WIJAYA.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat Intervensi dalilkan bahwa PPJB No. 10 tanggal 6 April 2020 dan PPJB No. 16 tanggal 30 November 2016 dibuat tanpa persetujuan mereka sebagai ahli waris.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "RAVELLI WIJAYA membayar harga jual beli kepada para ahli waris termasuk Penggugat Intervensi berdasarkan kwitansi dan akta yang diajukan.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi EDI UTAMA menyatakan kunci tanah diserahkan kepadanya pada September 2019, namun pada 25 Desember 2021 kunci dipaksa dibuka oleh SUNARNO dan kawan-kawan.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi ADI PONCO NEGORO mengakui bahwa ahli waris menjual tanah kepada RAVELLI WIJAYA, SUNARNO, SUPODO, dan Tergugat XXIII.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi WARSIDI menyatakan pernah menjadi saksi penyerahan cek Rp 600 juta dari SUPODO kepada Tergugat VIII untuk biaya administrasi waris.", + "page": 60, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat III dan IV turut serta dalam pengrusakan gembok oleh SUNARNO dan SUPODO pada Desember 2021.", + "page": 85, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. ADANG BIN MANTA dan Siti Salmah, serta Tergugat V s/d XXII adalah ahli waris sah.", + "page": 88, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan jual beli antara Tergugat V s/d XXII dengan RAVELLI WIJAYA berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 sah menurut hukum karena memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang tidak terlarang, adanya pembayaran harga, dan persetujuan seluruh ahli waris.", + "page": 88, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak sangkalan bahwa Akta Jual Beli No. 120 cacat formil karena dibuat di luar wilayah kerja PPAT, karena pelanggaran administratif tidak otomatis membuat jual beli tidak sah.", + "page": 88, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan jual beli berdasarkan Akta No. 120 dilakukan lebih dahulu daripada PPJB No. 10, sehingga RAVELLI WIJAYA memiliki hak privilese sebagai pembeli lebih dahulu.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan SUNARNO dan SUPODO lalai tidak mengecek status tanah sebelum membeli, sehingga PPJB No. 10 dan No. 16 dinyatakan batal demi hukum.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi SUNARNO dan SUPODO menuntut ganti rugi Rp 24 miliar karena perbuatan mereka sendiri yang melawan hukum.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Penggugat Intervensi berhasil membuktikan statusnya sebagai ahli waris sah melalui penetapan Pengadilan Agama Cikarang dan pengakuan dalam Akta Penegasan No. 112.", + "page": 97, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim RAVELLI WIJAYA sebagai pemilik sah tanah dan eks-bangunan seluas 2.990 m2 di Jln. Kramat Jaya No. 86, Jakarta Utara, yang dibeli dari para ahli waris Alm. ADANG BIN MANTA berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 dan Akta Penegasan No. 112. SUNARNO dan SUPODO membantah klaim tersebut dengan dalih memiliki hak atas tanah yang sama berdasarkan PPJB No. 10 dan Akta Jual Beli No. 12, serta mengajukan gugatan rekonvensi menuntut ganti rugi. Para ahli waris lainnya bersikap bervariasi, dengan sebagian membantah penjualan kepada RAVELLI WIJAYA dan sebagian lainnya (termasuk Penggugat Intervensi) mengakui penjualan tersebut dan meminta pembatalan PPJB yang dibuat oleh SUNARNO dan SUPODO. Majelis Hakim menetapkan bahwa jual beli antara para ahli waris dengan RAVELLI WIJAYA adalah sah karena memenuhi syarat hukum, adanya pembayaran, dan persetujuan seluruh ahli waris, serta dilakukan lebih dahulu daripada transaksi SUNARNO dan SUPODO. Hakim juga menetapkan bahwa SUNARNO, SUPODO, dan Tergugat III/IV melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak gembok dan menguasai tanah secara melawan hukum. Akibatnya, gugatan RAVELLI WIJAYA dikabulkan sebagian untuk sebagian, PPJB No. 10 dan No. 16 dinyatakan batal demi hukum, SUNARNO dan SUPODO dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan gugatan rekonvensi mereka ditolak. Putusan ini menyatakan RAVELLI WIJAYA sebagai pemilik sah dan memerintahkan para tergugat menyerahkan objek sengketa serta membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim RAVELLI WIJAYA sebagai pemilik sah tanah dan eks-bangunan seluas 2.990 m2 di Jln. Kramat Jaya No. 86, Jakarta Utara, yang dibeli dari para ahli waris Alm. ADANG BIN MANTA berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 dan Akta Penegasan No. 112. SUNARNO dan SUPODO membantah klaim tersebut dengan dalih memiliki hak atas tanah yang sama berdasarkan PPJB No. 10 dan Akta Jual Beli No. 12, serta mengajukan gugatan rekonvensi menuntut ganti rugi. Para ahli waris lainnya bersikap bervariasi, dengan sebagian membantah penjualan kepada RAVELLI WIJAYA dan sebagian lainnya (termasuk Penggugat Intervensi) mengakui penjualan tersebut dan meminta pembatalan PPJB yang dibuat oleh SUNARNO dan SUPODO. Majelis Hakim menetapkan bahwa jual beli antara para ahli waris dengan RAVELLI WIJAYA adalah sah karena memenuhi syarat hukum, adanya pembayaran, dan persetujuan seluruh ahli waris, serta dilakukan lebih dahulu daripada transaksi SUNARNO dan SUPODO. Hakim juga menetapkan bahwa SUNARNO, SUPODO, dan Tergugat III/IV melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak gembok dan menguasai tanah secara melawan hukum. Akibatnya, gugatan RAVELLI WIJAYA dikabulkan sebagian untuk sebagian, PPJB No. 10 dan No. 16 dinyatakan batal demi hukum, SUNARNO dan SUPODO dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan gugatan rekonvensi mereka ditolak. Putusan ini menyatakan RAVELLI WIJAYA sebagai pemilik sah dan memerintahkan para tergugat menyerahkan objek sengketa serta membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "RAVELLI WIJAYA dalilkan bahwa ia membeli tanah dan eks-bangunan dari seluruh ahli waris Alm. ADANG BIN MANTA berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 tanggal 30 September 2019 dan Akta Penegasan No. 112 tanggal 29 Desember 2021.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "SUNARNO dan SUPODO dalilkan bahwa mereka adalah pemilik sah tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 12 tanggal 6 April 2020 dan putusan pengadilan sebelumnya.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat V s/d XIV, XVI, XVII, XIX, XXI, dan XXII membantah bahwa mereka tidak pernah menjual tanah kepada RAVELLI WIJAYA melainkan kepada SUNARNO dan SUPODO.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat VIII s/d XIII mengakui status Penggugat Intervensi sebagai ahli waris sah dan menyetujui jual beli kepada RAVELLI WIJAYA.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat Intervensi dalilkan bahwa PPJB No. 10 tanggal 6 April 2020 dan PPJB No. 16 tanggal 30 November 2016 dibuat tanpa persetujuan mereka sebagai ahli waris.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "RAVELLI WIJAYA membayar harga jual beli kepada para ahli waris termasuk Penggugat Intervensi berdasarkan kwitansi dan akta yang diajukan.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi EDI UTAMA menyatakan kunci tanah diserahkan kepadanya pada September 2019, namun pada 25 Desember 2021 kunci dipaksa dibuka oleh SUNARNO dan kawan-kawan.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi ADI PONCO NEGORO mengakui bahwa ahli waris menjual tanah kepada RAVELLI WIJAYA, SUNARNO, SUPODO, dan Tergugat XXIII.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi WARSIDI menyatakan pernah menjadi saksi penyerahan cek Rp 600 juta dari SUPODO kepada Tergugat VIII untuk biaya administrasi waris.", + "page": 60, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat III dan IV turut serta dalam pengrusakan gembok oleh SUNARNO dan SUPODO pada Desember 2021.", + "page": 85, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. ADANG BIN MANTA dan Siti Salmah, serta Tergugat V s/d XXII adalah ahli waris sah.", + "page": 88, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan jual beli antara Tergugat V s/d XXII dengan RAVELLI WIJAYA berdasarkan Akta Jual Beli No. 120 sah menurut hukum karena memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang tidak terlarang, adanya pembayaran harga, dan persetujuan seluruh ahli waris.", + "page": 88, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak sangkalan bahwa Akta Jual Beli No. 120 cacat formil karena dibuat di luar wilayah kerja PPAT, karena pelanggaran administratif tidak otomatis membuat jual beli tidak sah.", + "page": 88, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan jual beli berdasarkan Akta No. 120 dilakukan lebih dahulu daripada PPJB No. 10, sehingga RAVELLI WIJAYA memiliki hak privilese sebagai pembeli lebih dahulu.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan SUNARNO dan SUPODO lalai tidak mengecek status tanah sebelum membeli, sehingga PPJB No. 10 dan No. 16 dinyatakan batal demi hukum.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi SUNARNO dan SUPODO menuntut ganti rugi Rp 24 miliar karena perbuatan mereka sendiri yang melawan hukum.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Penggugat Intervensi berhasil membuktikan statusnya sebagai ahli waris sah melalui penetapan Pengadilan Agama Cikarang dan pengakuan dalam Akta Penegasan No. 112.", + "page": 97, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli tanah warisan dari ahli warisnya dan bayar lunas, tapi kenapa orang lain bisa paksa buka gembok dan ambil alih tanahnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 150000, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian jual beli. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menguji apakah jual beli antara penggugat (pembeli) dengan ahli waris (penjual) sah secara hukum. Karena jual beli dinyatakan sah berdasarkan syarat-syarat dalam pasal ini, maka pembeli memiliki hak yang sah atas tanah tersebut, sehingga penguasaan oleh pihak lain tanpa hak menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum untuk gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam putusan, hakim menyatakan bahwa penguasaan tanah oleh tergugat (orang lain) yang membuka gembok dan mengambil alih tanah tanpa hak, padahal hak milik telah beralih ke penggugat melalui jual beli yang sah, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Pasal ini menjadi kerangka utama untuk menuntut pengembalian tanah dan menyatakan perbuatan tersebut tidak sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 168920, + "completion_tokens": 11823 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_40_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_40_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..07f03a7f0f75aeec5eb7a623500ca2a75690c0c0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_40_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,227 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_40_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 54, + "timings": { + "parse": 0.088, + "classify": 0.0, + "condense": 510.558, + "read": 233.74, + "query": 19.5, + "relevance": 45.812, + "total": 809.699 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 172679, + "marked_chars": 173156 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI\nDALAM PROVISI\n\nMenolak tuntutan provisi Para Penggugat ;\nDALAM EKSEPSI\n\nMenolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat\nDALAM POKOK PERKARA\n\nMenolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; \nDALAM REKONVENSI\n\nMengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk sebagian;\n\nPenggugat I Rekonvensi adalah Pembeli yang beritikad baik;\n\nMenyatakan Penggugat I Rekonvensi adalah pemilik sah atas\nsebidang Tanah seluas 4.414 M², yang terletak di Jalan Raya Cakung\nHalaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 52\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nCilincing, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI\nJakarta;\n\nMenyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna\nBangunan Nomor : 3737/Cilincing atas nama Pemegang Hak “PT. Multi\nLand” yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara\ntanggal 27 – 2 – 2005;\n\nMenolak gugat" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134990, + "summary": "[HAL 1-9] Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2022 antara Penggugat (Manih, Sainah, Asbunah, Husin, Tihanih, sebagai ahli waris Almarhum Malih bin Kantor dan Almarhumah Tipis bin Sairan) melawan Tergugat I (PT. Multi Land), Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara), dan Turut Tergugat (Lurah Cilincing). Pokok sengketa adalah kepemilikan sebidang tanah seluas 9.630 M² di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan Girik C No. 61 Persil 91a SIII atas nama Tipis bin Sairan yang diwariskan. Penggugat dalil bahwa tanah tersebut dikuasai penuh, tidak pernah dijual, dan Girik hilang pada tahun 2015 sehingga dibuat laporan polisi [HAL 2-3]. Namun, hasil penyidikan Polres (SP2HP) menyatakan Girik tidak hilang dan berada di BPN Jakarta Utara, serta telah menjadi alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3737/Cilincing atas nama PT. Multi Land [HAL 3-4]. Penggugat menduga Tergugat I dan II bersekongkol merampas hak secara melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan memohon agar sertifikat dinyatakan tidak sah, Girik dikembalikan, serta diberikan sita jaminan [HAL 5-8]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 9].\n\n[HAL 10-28] Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat dengan eksepsi kewenangan absolut (mengklaim ini adalah sengketa Tata Usaha Negara), obscur libel (ketidakjelasan batas tanah, alamat, dan akta jual beli), serta kurang pihak (mengklaim ada ahli waris lain dan pihak terkait Surat Kuasa 1972 yang tidak dilibatkan) [HAL 10-15]. Secara materiil, Tergugat I dalil bahwa Penggugat bukan pemilik karena tanah telah dijual oleh Tipis bin Sairan kepada Hadji Sodri pada 17 September 1972 berdasarkan Surat Kuasa yang diketahui Kepala Desa [HAL 16-17]. Tergugat I mengklaim sebagai pembeli beritikad baik yang memperoleh tanah dari Hadji Sodri melalui Akta Pelepasan Hak No. 18 tanggal 7 November 1997, yang kemudian diterbitkan Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing oleh Tergugat II pada 27 Februari 2005 [HAL 18-20]. Tergugat I juga berargumen gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu 5 tahun sesuai PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) karena sertifikat diterbitkan tahun 2005 sementara gugatan baru tahun 2022 [HAL 21]. Tergugat I mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat surat-surat klaim tanah yang tidak sah, serta menuntut ganti rugi materiel Rp 600.000.000 dan immateriel Rp 60.000.000.000 [HAL 25-28].\n\n[HAL 29-35] Tergugat II membantah gugatan dengan eksepsi gugatan tidak berkwalitas dan obscur libel, serta dalil materiil bahwa penerbitan sertifikat dilakukan sesuai wewenang administrasi berdasarkan UUPA dan PP 24/1997, serta mengacu pada PMNA No. 21 Tahun 2020 [HAL 29-31]. Turut Tergugat (Lurah) mengajukan eksepsi kurang pihak dan error in persona, menyatakan tidak ada hubungan hukum langsung yang membebankan kewajiban hukum padanya dalam gugatan ini [HAL 32-35]. Para pihak telah bertukar replik dan duplik [HAL 35].\n\n[HAL 36-42] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-25) termasuk Surat Pernyataan Ahli Waris, Girik, surat keterangan tanah, SPPT PBB, dan kwitansi sewa, serta saksi Basar, Nana, Jahiri, dan Marjuki yang secara umum mendukung dalil Penggugat bahwa tanah digarap oleh keluarga Penggugat, Tipis bin Sairan meninggal tahun 1964, dan tidak ada bukti jual beli yang sah kepada pihak lain yang melibatkan Penggugat [HAL 36-41]. Tergugat I mengajukan bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-2d) berupa Sertifikat HGB, Akta Pelepasan Hak, Akta Perjanjian, Surat Kuasa 1972, dan Girik, serta saksi Asmari yang menyatakan tanah dikuasai dan digarap oleh PT. Multi Land sejak 1998 dengan batas yang jelas [HAL 41-42]. Tergugat II mengajukan bukti surat (T.II-1 s.d. T.II-7) berupa Buku Tanah HGB, Surat Ukur, KTP Pemohon, Surat Permohonan, Surat Kuasa 1972, Surat Keterangan Tanah Milik Adat, dan Girik, yang mendukung proses penerbitan sertifikat yang sah [HAL 42]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 39666, + "summary": "[HAL 1-9] Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2022 antara Penggugat (ahli waris Almarhum Malih bin Kantor dan Almarhumah Tipis bin Sairan) melawan Tergugat I (PT. Multi Land), Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara), dan Turut Tergugat (Lurah Cilincing). Pokok sengketa adalah kepemilikan sebidang tanah seluas 9.630 M² di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan Girik C No. 61 Persil 91a SIII atas nama Tipis bin Sairan yang diwariskan. Penggugat dalil bahwa tanah tersebut dikuasai penuh, tidak pernah dijual, dan Girik hilang pada tahun 2015 sehingga dibuat laporan polisi [HAL 2-3]. Namun, hasil penyidikan Polres (SP2HP) menyatakan Girik tidak hilang dan berada di BPN Jakarta Utara, serta telah menjadi alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3737/Cilincing atas nama PT. Multi Land [HAL 3-4]. Penggugat menduga Tergugat I dan II bersekongkol merampas hak secara melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan memohon agar sertifikat dinyatakan tidak sah, Girik dikembalikan, serta diberikan sita jaminan [HAL 5-8]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 9].\n\n[HAL 10-28] Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat dengan eksepsi kewenangan absolut (mengklaim ini adalah sengketa Tata Usaha Negara), obscur libel (ketidakjelasan batas tanah, alamat, dan akta jual beli), serta kurang pihak (mengklaim ada ahli waris lain dan pihak terkait Surat Kuasa 1972 yang tidak dilibatkan) [HAL 10-15]. Secara materiil, Tergugat I dalil bahwa Penggugat bukan pemilik karena tanah telah dijual oleh Tipis bin Sairan kepada Hadji Sodri pada 17 September 1972 berdasarkan Surat Kuasa yang diketahui Kepala Desa [HAL 16-17]. Tergugat I mengklaim sebagai pembeli beritikad baik yang memperoleh tanah dari Hadji Sodri melalui Akta Pelepasan Hak No. 18 tanggal 7 November 1997, yang kemudian diterbitkan Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing oleh Tergugat II pada 27 Februari 2005 [HAL 18-20]. Tergugat I juga berargumen gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu 5 tahun sesuai PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) karena sertifikat diterbitkan tahun 2005 sementara gugatan baru tahun 2022 [HAL 21]. Tergugat I mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat surat-surat klaim tanah yang tidak sah, serta menuntut ganti rugi materiel Rp 600.000.000 dan immateriel Rp 60.000.000.000 [HAL 25-28].\n\n[HAL 29-35] Tergugat II membantah gugatan dengan eksepsi gugatan tidak berkwalitas dan obscur libel, serta dalil materiil bahwa penerbitan sertifikat dilakukan sesuai wewenang administrasi berdasarkan UUPA dan PP 24/1997, serta mengacu pada PMNA No. 21 Tahun 2020 [HAL 29-31]. Turut Tergugat (Lurah) mengajukan eksepsi kurang pihak dan error in persona, menyatakan tidak ada hubungan hukum langsung yang membebankan kewajiban hukum padanya dalam gugatan ini [HAL 32-35]. Para pihak telah bertukar replik dan duplik [HAL 35].\n\n[HAL 36-42] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-25) termasuk Surat Pernyataan Ahli Waris, Girik, surat keterangan tanah, SPPT PBB, dan kwitansi sewa, serta saksi Basar, Nana, Jahiri, dan Marjuki yang secara umum mendukung dalil Penggugat bahwa tanah digarap oleh keluarga Penggugat, Tipis bin Sairan meninggal tahun 1964, dan tidak ada bukti jual beli yang sah kepada pihak lain yang melibatkan Penggugat [HAL 36-41]. Tergugat I mengajukan bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-2d) berupa Sertifikat HGB, Akta Pelepasan Hak, Akta Perjanjian, Surat Kuasa 1972, dan Girik, serta saksi Asmari yang menyatakan tanah dikuasai dan digarap oleh PT. Multi Land sejak 1998 dengan batas yang jelas [HAL 41-42]. Tergugat II mengajukan bukti surat (T.II-1 s.d. T.II-9) berupa Buku Tanah HGB, Surat Ukur, KTP Pemohon, Surat Permohonan, Surat Kuasa 1972, Surat Keterangan Tanah Milik Adat, Girik, Surat Setoran BPHTB, dan Surat Izin SIPPT, yang mendukung proses penerbitan sertifikat yang sah [HAL 42]. Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat [HAL 43]. Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada persidangan hari Jumat tanggal 30 September 2022 [HAL 43].\n\n[HAL 44-47] Dalam pertimbangan hukum, gugatan provisi Penggugat untuk menghentikan tindakan Tergugat I dan II ditolak karena tidak memenuhi syarat formil putusan provisi (interim award) dan menyangkut materi pokok perkara [HAL 43-44]. Semua eksepsi yang diajukan Tergugat I (kewenangan absolut, obscur libel, kurang pihak), Tergugat II (gugatan tidak berkwalitas, obscur libel), dan Turut Tergugat (kurang pihak, error in persona) ditolak karena dianggap masuk ranah pembuktian pokok perkara atau berdasarkan yurisprudensi bahwa Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat [HAL 44-47]. Majelis menetapkan bahwa obyek sengketa adalah tanah seluas 9.630 M² berdasarkan Girik C No. 61 Persil 91a SIII atas nama Tipis bin Sairan yang telah menjadi alas hak Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing atas nama PT. Multi Land [HAL 47-48].\n\n[HAL 48-50] Majelis menilai bukti T.II-5 (Surat Kuasa 17 September 1972) yang menunjukkan pemberian kuasa dari Tipis bin Sairan kepada Haji Sodri adalah sah dan tidak terbantahkan. Penggugat gagal membuktikan bahwa Tipis bin Sairan meninggal tahun 1964 karena keterangan saksi-saksi Penggugat dikategorikan sebagai saksi auditu (tidak melihat/mengalami sendiri) atau unus testis nulus testis (saksi tunggal), sehingga tidak bernilai pembuktian [HAL 49]. Dengan demikian, peralihan hak dari Tipis bin Sairan ke Haji Sodri, lalu ke Edy Korompis, Theodore Permadi Rachmat, dan akhirnya ke PT. Multi Land melalui proses pengukuran dan penerbitan HGB pada tahun 2005 dianggap sah, terang, dan tunai, serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 48-50]. Akibatnya, gugatan pokok Penggugat ditolak untuk seluruhnya [HAL 50].\n\n[HAL 51-54] Dalam rekonvensi, gugatan Tergugat I (Penggugat Rekonvensi) dikabulkan sebagian. Majelis menyatakan Tergugat I sebagai pembeli beritikad baik dan pemilik sah atas sebidang tanah seluas 4.414 M² di Jalan Raya Cakung Cilincing, serta menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing atas nama PT. Multi Land [HAL 51-53]. Petitum lain dalam rekonvensi yang bersifat berlebihan atau tidak beralasan hukum ditolak [HAL 51-52]. Para Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.356.750,- [HAL 53-54]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-9] Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2022 antara Penggugat (ahli waris Almarhum Malih bin Kantor dan Almarhumah Tipis bin Sairan) melawan Tergugat I (PT. Multi Land), Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara), dan Turut Tergugat (Lurah Cilincing). Pokok sengketa adalah kepemilikan sebidang tanah seluas 9.630 M² di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan Girik C No. 61 Persil 91a SIII atas nama Tipis bin Sairan yang diwariskan. Penggugat dalil bahwa tanah tersebut dikuasai penuh, tidak pernah dijual, dan Girik hilang pada tahun 2015 sehingga dibuat laporan polisi [HAL 2-3]. Namun, hasil penyidikan Polres (SP2HP) menyatakan Girik tidak hilang dan berada di BPN Jakarta Utara, serta telah menjadi alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3737/Cilincing atas nama PT. Multi Land [HAL 3-4]. Penggugat menduga Tergugat I dan II bersekongkol merampas hak secara melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan memohon agar sertifikat dinyatakan tidak sah, Girik dikembalikan, serta diberikan sita jaminan [HAL 5-8]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 9].\n\n[HAL 10-28] Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat dengan eksepsi kewenangan absolut (mengklaim ini adalah sengketa Tata Usaha Negara), obscur libel (ketidakjelasan batas tanah, alamat, dan akta jual beli), serta kurang pihak (mengklaim ada ahli waris lain dan pihak terkait Surat Kuasa 1972 yang tidak dilibatkan) [HAL 10-15]. Secara materiil, Tergugat I dalil bahwa Penggugat bukan pemilik karena tanah telah dijual oleh Tipis bin Sairan kepada Hadji Sodri pada 17 September 1972 berdasarkan Surat Kuasa yang diketahui Kepala Desa [HAL 16-17]. Tergugat I mengklaim sebagai pembeli beritikad baik yang memperoleh tanah dari Hadji Sodri melalui Akta Pelepasan Hak No. 18 tanggal 7 November 1997, yang kemudian diterbitkan Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing oleh Tergugat II pada 27 Februari 2005 [HAL 18-20]. Tergugat I juga berargumen gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu 5 tahun sesuai PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) karena sertifikat diterbitkan tahun 2005 sementara gugatan baru tahun 2022 [HAL 21]. Tergugat I mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat surat-surat klaim tanah yang tidak sah, serta menuntut ganti rugi materiel Rp 600.000.000 dan immateriel Rp 60.000.000.000 [HAL 25-28].\n\n[HAL 29-35] Tergugat II membantah gugatan dengan eksepsi gugatan tidak berkwalitas dan obscur libel, serta dalil materiil bahwa penerbitan sertifikat dilakukan sesuai wewenang administrasi berdasarkan UUPA dan PP 24/1997, serta mengacu pada PMNA No. 21 Tahun 2020 [HAL 29-31]. Turut Tergugat (Lurah) mengajukan eksepsi kurang pihak dan error in persona, menyatakan tidak ada hubungan hukum langsung yang membebankan kewajiban hukum padanya dalam gugatan ini [HAL 32-35]. Para pihak telah bertukar replik dan duplik [HAL 35].\n\n[HAL 36-42] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-25) termasuk Surat Pernyataan Ahli Waris, Girik, surat keterangan tanah, SPPT PBB, dan kwitansi sewa, serta saksi Basar, Nana, Jahiri, dan Marjuki yang secara umum mendukung dalil Penggugat bahwa tanah digarap oleh keluarga Penggugat, Tipis bin Sairan meninggal tahun 1964, dan tidak ada bukti jual beli yang sah kepada pihak lain yang melibatkan Penggugat [HAL 36-41]. Tergugat I mengajukan bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-2d) berupa Sertifikat HGB, Akta Pelepasan Hak, Akta Perjanjian, Surat Kuasa 1972, dan Girik, serta saksi Asmari yang menyatakan tanah dikuasai dan digarap oleh PT. Multi Land sejak 1998 dengan batas yang jelas [HAL 41-42]. Tergugat II mengajukan bukti surat (T.II-1 s.d. T.II-9) berupa Buku Tanah HGB, Surat Ukur, KTP Pemohon, Surat Permohonan, Surat Kuasa 1972, Surat Keterangan Tanah Milik Adat, Girik, Surat Setoran BPHTB, dan Surat Izin SIPPT, yang mendukung proses penerbitan sertifikat yang sah [HAL 42]. Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat [HAL 43]. Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada persidangan hari Jumat tanggal 30 September 2022 [HAL 43].\n\n[HAL 44-47] Dalam pertimbangan hukum, gugatan provisi Penggugat untuk menghentikan tindakan Tergugat I dan II ditolak karena tidak memenuhi syarat formil putusan provisi (interim award) dan menyangkut materi pokok perkara [HAL 43-44]. Semua eksepsi yang diajukan Tergugat I (kewenangan absolut, obscur libel, kurang pihak), Tergugat II (gugatan tidak berkwalitas, obscur libel), dan Turut Tergugat (kurang pihak, error in persona) ditolak karena dianggap masuk ranah pembuktian pokok perkara atau berdasarkan yurisprudensi bahwa Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat [HAL 44-47]. Majelis menetapkan bahwa obyek sengketa adalah tanah seluas 9.630 M² berdasarkan Girik C No. 61 Persil 91a SIII atas nama Tipis bin Sairan yang telah menjadi alas hak Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing atas nama PT. Multi Land [HAL 47-48].\n\n[HAL 48-50] Majelis menilai bukti T.II-5 (Surat Kuasa 17 September 1972) yang menunjukkan pemberian kuasa dari Tipis bin Sairan kepada Haji Sodri adalah sah dan tidak terbantahkan. Penggugat gagal membuktikan bahwa Tipis bin Sairan meninggal tahun 1964 karena keterangan saksi-saksi Penggugat dikategorikan sebagai saksi auditu (tidak melihat/mengalami sendiri) atau unus testis nulus testis (saksi tunggal), sehingga tidak bernilai pembuktian [HAL 49]. Dengan demikian, peralihan hak dari Tipis bin Sairan ke Haji Sodri, lalu ke Edy Korompis, Theodore Permadi Rachmat, dan akhirnya ke PT. Multi Land melalui proses pengukuran dan penerbitan HGB pada tahun 2005 dianggap sah, terang, dan tunai, serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 48-50]. Akibatnya, gugatan pokok Penggugat ditolak untuk seluruhnya [HAL 50].\n\n[HAL 51-54] Dalam rekonvensi, gugatan Tergugat I (Penggugat Rekonvensi) dikabulkan sebagian. Majelis menyatakan Tergugat I sebagai pembeli beritikad baik dan pemilik sah atas sebidang tanah seluas 4.414 M² di Jalan Raya Cakung Cilincing, serta menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing atas nama PT. Multi Land [HAL 51-53]. Petitum lain dalam rekonvensi yang bersifat berlebihan atau tidak beralasan hukum ditolak [HAL 51-52]. Para Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.356.750,- [HAL 53-54]." + }, + "read": { + "input_chars": 6370, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili sengketa kepemilikan tanah seluas 9.630 M² di Kelurahan Cilincing antara Penggugat (ahli waris Tipis bin Sairan) melawan Tergugat I (PT. Multi Land), Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara), dan Turut Tergugat (Lurah Cilincing). Penggugat mendalilkan kepemilikan berdasarkan Girik C No. 61 Persil 91a SIII dan menuntut pernyataan tidak sahnya Sertifikat HGB atas nama Tergugat I serta pengembalian Girik. Majelis menolak seluruh gugatan pokok Penggugat dan mengabulkan sebagian rekonvensi Tergugat I.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas 9.630 M² dikuasai penuh oleh keluarga Penggugat berdasarkan Girik C No. 61 Persil 91a SIII atas nama Tipis bin Sairan yang diwariskan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Girik C No. 61 Persil 91a SIII hilang pada tahun 2015 sehingga dibuat laporan polisi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hasil penyidikan Polres menyatakan Girik tidak hilang dan berada di BPN Jakarta Utara, serta telah menjadi alas hak Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing atas nama PT. Multi Land.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan II bersekongkol merampas hak secara melawan hukum.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah kepemilikan Penggugat dengan dalil tanah telah dijual oleh Tipis bin Sairan kepada Hadji Sodri pada 17 September 1972 berdasarkan Surat Kuasa yang diketahui Kepala Desa.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengklaim sebagai pembeli beritikad baik yang memperoleh tanah dari Hadji Sodri melalui Akta Pelepasan Hak No. 18 tanggal 7 November 1997.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menerbitkan Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing atas nama PT. Multi Land pada 27 Februari 2005.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti rugi materiel Rp 600.000.000 serta immateriel Rp 60.000.000.000.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis menetapkan obyek sengketa adalah tanah seluas 9.630 M² berdasarkan Girik C No. 61 Persil 91a SIII atas nama Tipis bin Sairan yang telah menjadi alas hak Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing atas nama PT. Multi Land.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis menetapkan Surat Kuasa tanggal 17 September 1972 yang menunjukkan pemberian kuasa dari Tipis bin Sairan kepada Haji Sodri adalah sah dan tidak terbantahkan.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat gagal membuktikan bahwa Tipis bin Sairan meninggal tahun 1964 karena keterangan saksi-saksi Penggugat dikategorikan sebagai saksi auditu atau unus testis nulus testis.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis menetapkan peralihan hak dari Tipis bin Sairan ke Haji Sodri, lalu ke Edy Korompis, Theodore Permadi Rachmat, dan akhirnya ke PT. Multi Land melalui proses pengukuran dan penerbitan HGB pada tahun 2005 dianggap sah, terang, dan tunai.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis menyatakan Tergugat I sebagai pembeli beritikad baik dan pemilik sah atas sebidang tanah seluas 4.414 M² di Jalan Raya Cakung Cilincing.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing atas nama PT. Multi Land.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili sengketa kepemilikan tanah seluas 9.630 M² di Kelurahan Cilincing antara Penggugat (ahli waris Tipis bin Sairan) melawan Tergugat I (PT. Multi Land), Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara), dan Turut Tergugat (Lurah Cilincing). Penggugat mendalilkan kepemilikan berdasarkan Girik C No. 61 Persil 91a SIII dan menuntut pernyataan tidak sahnya Sertifikat HGB atas nama Tergugat I serta pengembalian Girik. Majelis menolak seluruh eksepsi para Tergugat dan menetapkan bahwa Surat Kuasa tanggal 17 September 1972 dari Tipis bin Sairan kepada Haji Sodri adalah sah, sementara Penggugat gagal membuktikan kematian Tipis bin Sairan pada tahun 1964. Majelis menetapkan bahwa peralihan hak dari Tipis bin Sairan ke Haji Sodri, lalu ke pihak lain, dan akhirnya ke PT. Multi Land melalui penerbitan HGB pada tahun 2005 adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum. Akibatnya, gugatan pokok Penggugat ditolak seluruhnya. Dalam rekonvensi, Majelis mengabulkan sebagian tuntutan Tergugat I dengan menyatakan Tergugat I sebagai pemilik sah atas tanah seluas 4.414 M² dan menyatakan Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing sah dan berkekuatan hukum, serta menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili sengketa kepemilikan tanah seluas 9.630 M² di Kelurahan Cilincing antara Penggugat (ahli waris Tipis bin Sairan) melawan Tergugat I (PT. Multi Land), Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara), dan Turut Tergugat (Lurah Cilincing). Penggugat mendalilkan kepemilikan berdasarkan Girik C No. 61 Persil 91a SIII dan menuntut pernyataan tidak sahnya Sertifikat HGB atas nama Tergugat I serta pengembalian Girik. Majelis menolak seluruh eksepsi para Tergugat dan menetapkan bahwa Surat Kuasa tanggal 17 September 1972 dari Tipis bin Sairan kepada Haji Sodri adalah sah, sementara Penggugat gagal membuktikan kematian Tipis bin Sairan pada tahun 1964. Majelis menetapkan bahwa peralihan hak dari Tipis bin Sairan ke Haji Sodri, lalu ke pihak lain, dan akhirnya ke PT. Multi Land melalui penerbitan HGB pada tahun 2005 adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum. Akibatnya, gugatan pokok Penggugat ditolak seluruhnya. Dalam rekonvensi, Majelis mengabulkan sebagian tuntutan Tergugat I dengan menyatakan Tergugat I sebagai pemilik sah atas tanah seluas 4.414 M² dan menyatakan Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing sah dan berkekuatan hukum, serta menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas 9.630 M² dikuasai penuh oleh keluarga Penggugat berdasarkan Girik C No. 61 Persil 91a SIII atas nama Tipis bin Sairan yang diwariskan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Girik C No. 61 Persil 91a SIII hilang pada tahun 2015 sehingga dibuat laporan polisi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hasil penyidikan Polres menyatakan Girik tidak hilang dan berada di BPN Jakarta Utara, serta telah menjadi alas hak Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing atas nama PT. Multi Land.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan II bersekongkol merampas hak secara melawan hukum.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah kepemilikan Penggugat dengan dalil tanah telah dijual oleh Tipis bin Sairan kepada Hadji Sodri pada 17 September 1972 berdasarkan Surat Kuasa yang diketahui Kepala Desa.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengklaim sebagai pembeli beritikad baik yang memperoleh tanah dari Hadji Sodri melalui Akta Pelepasan Hak No. 18 tanggal 7 November 1997.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menerbitkan Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing atas nama PT. Multi Land pada 27 Februari 2005.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar ganti rugi materiel Rp 600.000.000 serta immateriel Rp 60.000.000.000.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis menetapkan obyek sengketa adalah tanah seluas 9.630 M² berdasarkan Girik C No. 61 Persil 91a SIII atas nama Tipis bin Sairan yang telah menjadi alas hak Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing atas nama PT. Multi Land.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis menetapkan Surat Kuasa tanggal 17 September 1972 yang menunjukkan pemberian kuasa dari Tipis bin Sairan kepada Haji Sodri adalah sah dan tidak terbantahkan.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat gagal membuktikan bahwa Tipis bin Sairan meninggal tahun 1964 karena keterangan saksi-saksi Penggugat dikategorikan sebagai saksi auditu atau unus testis nulus testis.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis menetapkan peralihan hak dari Tipis bin Sairan ke Haji Sodri, lalu ke Edy Korompis, Theodore Permadi Rachmat, dan akhirnya ke PT. Multi Land melalui proses pengukuran dan penerbitan HGB pada tahun 2005 dianggap sah, terang, dan tunai.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis menyatakan Tergugat I sebagai pembeli beritikad baik dan pemilik sah atas sebidang tanah seluas 4.414 M² di Jalan Raya Cakung Cilincing.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat HGB No. 3737/Cilincing atas nama PT. Multi Land.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris Tipis, tapi tanah kami yang dulu dikuasai keluarga malah jadi sertifikat HGB atas nama PT Multi Land, kan surat kuasa jualannya sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30727, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan dasar hukum utama yang didalilkan oleh Penggugat dalam sengketa ini. Pertanyaan awam menyangkut klaim bahwa tanah diambil secara tidak sah ('kan surat kuasa jualannya sah?'), yang secara substantif menguji apakah tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365. Putusan secara eksplisit menguji apakah peralihan hak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan). Meskipun dalam pertimbangan hakim pasal ini dikutip untuk menolak bukti fotokopi yang diajukan Penggugat, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti. Pertanyaan awam berfokus pada substansi keabsahan peralihan hak (sah/tidaknya surat kuasa dan peralihan kepemilikan), bukan pada masalah teknis pembuktian melalui fotokopi. Oleh karena itu, hubungannya dengan inti pertanyaan hanya insidental sebagai alat bukti, bukan jawaban substantif atas sengketa kepemilikan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 64105, + "completion_tokens": 5081 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_414_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_414_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f9744150c729a75699c95b4aa6fe2a7829756c1d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_414_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,296 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_414_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 105, + "timings": { + "parse": 0.241, + "classify": 0.0, + "condense": 818.076, + "read": 176.106, + "query": 4.678, + "relevance": 109.486, + "total": 1108.587 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 313974, + "marked_chars": 314916 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \nDALAM PROVISI\nMenolak tuntutan provisi Penggugat;\nDALAM KONVENSI\nDalam Eksepsi\nMenolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I;\nDalam Pokok Perkara\n1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan Surat Perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanggal 23\nSeptember 2013, Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 26 Februari 2014\nyang telah dicatatkan di dalam buku daftar dengan No. 423/Reg/VIII/2015\noleh Dr. Purbandari, S.H., M.Hum., M.M., M.kn., Notaris di Jakarta pada\ntanggal 25 Agustus 2015 dan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor\n11 tertanggal 25 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Dr. Purbandari,\nHalaman 102 dari 105 Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 102\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nS.H., M.Hum., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara adalah sah dan\nberharga;\n3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas:\n1)\nSebidang tanah seluas 63 M2 berikut bangunan di atasn" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134953, + "summary": "[HAL 1-22] Penggugat SURAJ RAMESH MUKHI menggugat TERGUGAT I (Melanie Tjendara, ahli waris almarhum Henry Soetio) dan TERGUGAT II (PT Bank of India Indonesia Tbk) serta Turut Tergugat terkait sengketa empat sertifikat tanah atas nama Henry Soetio: HGB No.2618/2619 Tebet Barat, HM No.645 Gandaria Utara, dan HM No.1101 Bangka [HAL 3-6]. Penggugat dalil memiliki perjanjian kerjasama (23 Sept 2013, 26 Feb 2014, Addendum 25 Agu 2015) yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, di mana Henry Soetio meminjam aset tersebut dan berjanji membayar USD 200.000/bulan serta melakukan balik nama setelah pelunasan [HAL 5-6]. Penggugat mengklaim telah memenuhi kewajiban, namun TERGUGAT I wanprestasi dengan tidak membayar sisa tunggakan sebesar Rp 236,6 Miliar (total kewajiban Rp 236,6 Miliar dikurangi yang sudah dibayar Rp 36 Miliar) dan tidak mengembalikan aset sesuai batas waktu Juli 2017, menyebabkan kerugian tambahan Rp 100 Miliar [HAL 7-12]. Gugatan utama meminta pembayaran utang, ganti rugi, penebusan aset dari Bank, balik nama, penghapusan hak tanggungan, larangan eksekusi, sita jaminan, dan uang paksa [HAL 12-22].\n\n[HAL 23-47] TERGUGAT I membantah dengan eksepsi gugatan kabur (obscuur libelo) dan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan PT Balai Lelang Harmoni, Baskoro (penggugat aset Gandaria), dan PT Prolindo Cipta Nusantara, serta dalil kepemilikan Penggugat tidak jelas [HAL 28-31]. TERGUGAT I dalil empat aset diperoleh secara sah melalui lelang noneksekusi sukarela dari PT Balai Lelang Harmoni dengan pembayaran tunai dan proses BPN yang valid, sehingga sertifikat atas nama Henry Soetio adalah kuat menurut PP No. 24/1997 [HAL 25, 34-36]. TERGUGAT I menolak Perjanjian Kerjasama sebagai batal demi hukum karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdata (sebab terlarang/melawan hukum) dan tidak memenuhi syarat agraria, serta Bank tidak diinformasikan mengenai klaim Penggugat [HAL 37-40]. TERGUGAT I mengajukan Rekonvensi meminta pernyataan sah kepemilikan aset, batalnya Perjanjian Kerjasama, dan ganti rugi Rp 1,3 Miliar atas perbuatan melawan hukum (penyalahgunaan hak) oleh Penggugat [HAL 41-45]. TERGUGAT II juga mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak melibatkan OJK) dan gugatan kabur karena tidak ada dalil wanprestasi spesifik dari Bank [HAL 46-47]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134940, + "summary": "[HAL 1-22] Penggugat SURAJ RAMESH MUKHI menggugat TERGUGAT I (Melanie Tjendara, ahli waris almarhum Henry Soetio) dan TERGUGAT II (PT Bank of India Indonesia Tbk) serta Turut Tergugat terkait sengketa empat sertifikat tanah atas nama Henry Soetio: HGB No.2618/2619 Tebet Barat, HM No.645 Gandaria Utara, dan HM No.1101 Bangka [HAL 3-6]. Penggugat dalil memiliki perjanjian kerjasama (23 Sept 2013, 26 Feb 2014, Addendum 25 Agu 2015) yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, di mana Henry Soetio meminjam aset tersebut dan berjanji membayar USD 200.000/bulan serta melakukan balik nama setelah pelunasan [HAL 5-6]. Penggugat mengklaim telah memenuhi kewajiban, namun TERGUGAT I wanprestasi dengan tidak membayar sisa tunggakan sebesar Rp 236,6 Miliar (total kewajiban Rp 236,6 Miliar dikurangi yang sudah dibayar Rp 36 Miliar) dan tidak mengembalikan aset sesuai batas waktu Juli 2017, menyebabkan kerugian tambahan Rp 100 Miliar [HAL 7-12]. Gugatan utama meminta pembayaran utang, ganti rugi, penebusan aset dari Bank, balik nama, penghapusan hak tanggungan, larangan eksekusi, sita jaminan, dan uang paksa [HAL 12-22].\n\n[HAL 23-47] TERGUGAT I membantah dengan eksepsi gugatan kabur (obscuur libelo) dan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan PT Balai Lelang Harmoni, Baskoro (penggugat aset Gandaria), dan PT Prolindo Cipta Nusantara, serta dalil kepemilikan Penggugat tidak jelas [HAL 28-31]. TERGUGAT I dalil empat aset diperoleh secara sah melalui lelang noneksekusi sukarela dari PT Balai Lelang Harmoni dengan pembayaran tunai dan proses BPN yang valid, sehingga sertifikat atas nama Henry Soetio adalah kuat menurut PP No. 24/1997 [HAL 25, 34-36]. TERGUGAT I menolak Perjanjian Kerjasama sebagai batal demi hukum karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdata (sebab terlarang/melawan hukum) dan tidak memenuhi syarat agraria, serta Bank tidak diinformasikan mengenai klaim Penggugat [HAL 37-40]. TERGUGAT I mengajukan Rekonvensi meminta pernyataan sah kepemilikan aset, batalnya Perjanjian Kerjasama, dan ganti rugi Rp 1,3 Miliar atas perbuatan melawan hukum (penyalahgunaan hak) oleh Penggugat [HAL 41-45]. TERGUGAT II juga mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak melibatkan OJK) dan gugatan kabur karena tidak ada dalil wanprestasi spesifik dari Bank [HAL 46-47].\n\n[HAL 48-62] TERGUGAT II dalil gugatan kabur karena Penggugat tidak menunjukkan dasar wanprestasi Bank terhadap Penggugat, serta dalil *error in persona* karena Perjanjian Kerjasama hanya mengikat Penggugat dan TERGUGAT I, bukan Bank [HAL 48-50]. TERGUGAT II dalil aset merupakan milik TERGUGAT I yang sah berdasarkan sertifikat, yang kemudian dijaminkan kepada Bank melalui Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No. 11/1/BOII.JKG/VII/2013 sebesar Rp 40 Miliar dan Fixed Loan (FL) No. 12/5/BOII.JKG/VII/2013 sebesar Rp 15 Miliar, dengan jaminan empat aset sengketa yang telah dibebani Hak Tanggungan [HAL 50-51]. TERGUGAT II dalil telah terjadi kesepakatan penyerahan aset kepada Bank semenjak TERGUGAT I meninggal dunia melalui berbagai akta notaris (akta kesepakatan, penyerahan jaminan, jual beli, dan kuasa jual) tertanggal Juni-Juli 2022 [HAL 52-53]. TERGUGAT II menolak klaim kepemilikan Penggugat karena bertentangan dengan PP No. 24/1997 Pasal 32 tentang kekuatan pembuktian sertifikat dan tidak adanya riwayat peralihan hak ke Penggugat dalam sertifikat [HAL 54-55]. TERGUGAT II dalil Perjanjian Kerjasama batal demi hukum karena objeknya bukan milik Penggugat sehingga memenuhi unsur \"sebab yang terlarang\" dalam Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 56]. Dalam Rekonvensi, TERGUGAT II menuntut pengakuan sah kepemilikan aset, pembatalan Perjanjian Kerjasama, dan ganti rugi Rp 149.354.100.000 (materil Rp 49.354.100.000 + immateril Rp 100 Miliar) serta uang paksa [HAL 57-62]. Turut Tergugat I (Pejabat Lelang) dalil lelang noneksekusi sukarela sah secara hukum karena dilakukan sesuai prosedur PMK No. 93/PMK.06/2010, dengan pengumuman, SKPT dari BPN, dan pembayaran harga lelang oleh Henry Soetio, sehingga risalah lelang sah [HAL 63-70].\n\n[HAL 71-88] Dalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-11 (perjanjian dan korespondensi) tanpa saksi [HAL 71-72]. TERGUGAT I mengajukan bukti surat T.I-1 s.d. T.I-5.3 (sertifikat dan perjanjian) tanpa saksi, namun menghadirkan ahli Dr. H. Wira Fransiska yang berpendapat Perjanjian Kerjasama batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdata (objek tidak pasti/terlarang karena Penggugat bukan pemilik sah) dan merugikan pihak ketiga (Bank) [HAL 72-74]. TERGUGAT II mengajukan bukti surat T.II-1 s.d. T.II-24 (akta kredit, hak tanggungan, dan akta notaris penyerahan aset) tanpa saksi [HAL 74-76]. Turut Tergugat I mengajukan bukti surat TT.I-1 s.d. TT.I-10 (SKPT, risalah lelang, bukti bayar pajak) tanpa saksi [HAL 76-78]. Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat karena substansinya sama dengan pokok perkara [HAL 78-80]. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi gugatan kabur, kurang pihak, dan *error in persona* dari para Tergugat, dengan alasan wewenang menarik pihak adalah hak Penggugat, kesalahan nomor perjanjian bersifat teknis, dan tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan OJK atau PT Balai Lelang Harmoni yang mengharuskan mereka menjadi pihak [HAL 80-85]. Majelis Hakim menetapkan dua pokok perselisihan: keabsahan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama No. 11 tertanggal 25 Agustus 2015, dan apakah TERGUGAT I wanprestasi [HAL 88].\n\n[HAL 89-91] Majelis Hakim menetapkan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 11 tertanggal 25 Agustus 2015 sebagai dasar pertimbangan utama berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, yang mengesampingkan perjanjian sebelumnya [HAL 89-90]. Majelis Hakim memeriksa keabsahan Akta Addendum tersebut terhadap syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang [HAL 90]. Berdasarkan Bukti P-3, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa HENRY SOETIO dan SURAJ RAMESH MUKHI cakap hukum, saling setuju, dan membuat kesepakatan di hadapan Notaris [HAL 90-91]. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi Akta Addendum Perjanjian Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum [HAL 91]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 48023, + "summary": "[HAL 1-22] Penggugat SURAJ RAMESH MUKHI menggugat TERGUGAT I (Melanie Tjendara, ahli waris almarhum Henry Soetio) dan TERGUGAT II (PT Bank of India Indonesia Tbk) serta Turut Tergugat terkait sengketa empat sertifikat tanah atas nama Henry Soetio: HGB No.2618/2619 Tebet Barat, HM No.645 Gandaria Utara, dan HM No.1101 Bangka [HAL 3-6]. Penggugat dalil memiliki perjanjian kerjasama (23 Sept 2013, 26 Feb 2014, Addendum 25 Agu 2015) yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, di mana Henry Soetio meminjam aset tersebut dan berjanji membayar USD 200.000/bulan serta melakukan balik nama setelah pelunasan [HAL 5-6]. Penggugat mengklaim telah memenuhi kewajiban, namun TERGUGAT I wanprestasi dengan tidak membayar sisa tunggakan sebesar Rp 236,6 Miliar (total kewajiban Rp 236,6 Miliar dikurangi yang sudah dibayar Rp 36 Miliar) dan tidak mengembalikan aset sesuai batas waktu Juli 2017, menyebabkan kerugian tambahan Rp 100 Miliar [HAL 7-12]. Gugatan utama meminta pembayaran utang, ganti rugi, penebusan aset dari Bank, balik nama, penghapusan hak tanggungan, larangan eksekusi, sita jaminan, dan uang paksa [HAL 12-22].\n\n[HAL 23-47] TERGUGAT I membantah dengan eksepsi gugatan kabur (obscuur libelo) dan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan PT Balai Lelang Harmoni, Baskoro (penggugat aset Gandaria), dan PT Prolindo Cipta Nusantara, serta dalil kepemilikan Penggugat tidak jelas [HAL 28-31]. TERGUGAT I dalil empat aset diperoleh secara sah melalui lelang noneksekusi sukarela dari PT Balai Lelang Harmoni dengan pembayaran tunai dan proses BPN yang valid, sehingga sertifikat atas nama Henry Soetio adalah kuat menurut PP No. 24/1997 [HAL 25, 34-36]. TERGUGAT I menolak Perjanjian Kerjasama sebagai batal demi hukum karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdata (sebab terlarang/melawan hukum) dan tidak memenuhi syarat agraria, serta Bank tidak diinformasikan mengenai klaim Penggugat [HAL 37-40]. TERGUGAT I mengajukan Rekonvensi meminta pernyataan sah kepemilikan aset, batalnya Perjanjian Kerjasama, dan ganti rugi Rp 1,3 Miliar atas perbuatan melawan hukum (penyalahgunaan hak) oleh Penggugat [HAL 41-45]. TERGUGAT II juga mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak melibatkan OJK) dan gugatan kabur karena tidak ada dalil wanprestasi spesifik dari Bank [HAL 46-47].\n\n[HAL 48-62] TERGUGAT II dalil gugatan kabur karena Penggugat tidak menunjukkan dasar wanprestasi Bank terhadap Penggugat, serta dalil *error in persona* karena Perjanjian Kerjasama hanya mengikat Penggugat dan TERGUGAT I, bukan Bank [HAL 48-50]. TERGUGAT II dalil aset merupakan milik TERGUGAT I yang sah berdasarkan sertifikat, yang kemudian dijaminkan kepada Bank melalui Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No. 11/1/BOII.JKG/VII/2013 sebesar Rp 40 Miliar dan Fixed Loan (FL) No. 12/5/BOII.JKG/VII/2013 sebesar Rp 15 Miliar, dengan jaminan empat aset sengketa yang telah dibebani Hak Tanggungan [HAL 50-51]. TERGUGAT II dalil telah terjadi kesepakatan penyerahan aset kepada Bank semenjak TERGUGAT I meninggal dunia melalui berbagai akta notaris (akta kesepakatan, penyerahan jaminan, jual beli, dan kuasa jual) tertanggal Juni-Juli 2022 [HAL 52-53]. TERGUGAT II menolak klaim kepemilikan Penggugat karena bertentangan dengan PP No. 24/1997 Pasal 32 tentang kekuatan pembuktian sertifikat dan tidak adanya riwayat peralihan hak ke Penggugat dalam sertifikat [HAL 54-55]. TERGUGAT II dalil Perjanjian Kerjasama batal demi hukum karena objeknya bukan milik Penggugat sehingga memenuhi unsur \"sebab yang terlarang\" dalam Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 56]. Dalam Rekonvensi, TERGUGAT II menuntut pengakuan sah kepemilikan aset, pembatalan Perjanjian Kerjasama, dan ganti rugi Rp 149.354.100.000 (materil Rp 49.354.100.000 + immateril Rp 100 Miliar) serta uang paksa [HAL 57-62]. Turut Tergugat I (Pejabat Lelang) dalil lelang noneksekusi sukarela sah secara hukum karena dilakukan sesuai prosedur PMK No. 93/PMK.06/2010, dengan pengumuman, SKPT dari BPN, dan pembayaran harga lelang oleh Henry Soetio, sehingga risalah lelang sah [HAL 63-70].\n\n[HAL 71-88] Dalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-11 (perjanjian dan korespondensi) tanpa saksi [HAL 71-72]. TERGUGAT I mengajukan bukti surat T.I-1 s.d. T.I-5.3 (sertifikat dan perjanjian) tanpa saksi, namun menghadirkan ahli Dr. H. Wira Fransiska yang berpendapat Perjanjian Kerjasama batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdata (objek tidak pasti/terlarang karena Penggugat bukan pemilik sah) dan merugikan pihak ketiga (Bank) [HAL 72-74]. TERGUGAT II mengajukan bukti surat T.II-1 s.d. T.II-24 (akta kredit, hak tanggungan, dan akta notaris penyerahan aset) tanpa saksi [HAL 74-76]. Turut Tergugat I mengajukan bukti surat TT.I-1 s.d. TT.I-10 (SKPT, risalah lelang, bukti bayar pajak) tanpa saksi [HAL 76-78]. Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat karena substansinya sama dengan pokok perkara [HAL 78-80]. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi gugatan kabur, kurang pihak, dan *error in persona* dari para Tergugat, dengan alasan wewenang menarik pihak adalah hak Penggugat, kesalahan nomor perjanjian bersifat teknis, dan tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan OJK atau PT Balai Lelang Harmoni yang mengharuskan mereka menjadi pihak [HAL 80-85]. Majelis Hakim menetapkan dua pokok perselisihan: keabsahan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama No. 11 tertanggal 25 Agustus 2015, dan apakah TERGUGAT I wanprestasi [HAL 88].\n\n[HAL 89-91] Majelis Hakim menetapkan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 11 tertanggal 25 Agustus 2015 sebagai dasar pertimbangan utama berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, yang mengesampingkan perjanjian sebelumnya [HAL 89-90]. Majelis Hakim memeriksa keabsahan Akta Addendum tersebut terhadap syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang [HAL 90]. Berdasarkan Bukti P-3, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa HENRY SOETIO dan SURAJ RAMESH MUKHI cakap hukum, saling setuju, dan membuat kesepakatan di hadapan Notaris [HAL 90-91]. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi Akta Addendum Perjanjian Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum [HAL 91].\n\n[HAL 91-98] Majelis Hakim mengesahkan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 11 tertanggal 25 Agustus 2015 sebagai sah menurut hukum, sehingga mematahkan dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif atau sebab terlarang [HAL 91-92]. Isi perjanjian mengikat TERGUGAT I (Henry Soetio) untuk membayar angsuran hutang pokok Rp 1,5 Miliar/bulan dan hasil keuntungan proyek penambangan US$ 200.000/bulan (dikonversi Rp 1,5 Miliar/bulan) mulai Agustus 2015 hingga pelunasan maksimal 10 Juli 2017, dengan kewajiban mengalihkan objek jaminan ke nama Penggugat setelah pelunasan [HAL 92-93]. Majelis Hakim menolak dalil Penggugat mengenai kekurangan pembayaran sebesar Rp 31,2 Miliar karena berdasarkan Akta Addendum, kewajiban bulanan hanya Rp 1,5 Miliar dengan total Rp 36 Miliar, yang telah dibayar lunas oleh TERGUGAT I, sehingga kewajiban pembayaran dianggap terpenuhi [HAL 93-95]. Namun, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Henry Soetio memperoleh aset sengketa melalui lelang resmi, meminjamkannya kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan pengganti kredit di TERGUGAT II (mengganti jaminan awal SHM No. 8/Melawai), dan mengakui kepemilikan Penggugat meskipun sertifikat atas nama Henry Soetio [HAL 95-97]. Setelah Henry Soetio meninggal, TERGUGAT I menyerahkan aset sengketa kepada TERGUGAT II pada Juni 2022 untuk melunasi hutang bank, padahal berdasarkan perjanjian, TERGUGAT I berkewajiban mengalihkan aset ke Penggugat setelah pelunasan [HAL 94-97]. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan aset kepada Penggugat sesuai perjanjian [HAL 97-98].\n\n[HAL 98-105] Berdasarkan temuan wanprestasi, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian: menyatakan perjanjian kerjasama sah, Penggugat sebagai pemilik sah atas empat objek sengketa (HGB 2618/2619 Tebet Barat, HM 645 Gandaria Utara, HM 1101 Bangka), dan TERGUGAT I wajib mengalihkan serta mengembalikan aset tersebut ke Penggugat [HAL 98, 102-103]. Majelis Hakim menyatakan Akta No. 24 tertanggal 25 Juli 2022 tentang Penyerahan Jaminan dari TERGUGAT I ke TERGUGAT II tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I kepada Penggugat, namun tetap mengakui keabsahan akta pengakuan hutang dan pembebanan hak tanggungan sebelumnya [HAL 99-100]. Gugatan Penggugat lainnya seperti pembayaran utang tambahan, ganti rugi, sita jaminan, uang paksa, larangan eksekusi, dan putusan serta merta ditolak karena tidak beralasan atau tidak memenuhi syarat hukum [HAL 98-101]. Gugatan Rekonvensi TERGUGAT I dan TERGUGAT II ditolak seluruhnya karena merupakan negasi dari gugatan Konvensi yang telah dikabulkan dan tidak terbukti sebaliknya [HAL 102]. TERGUGAT I dihukum membayar biaya perkara Rp 1.530.800,- [HAL 102-105]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-22] Penggugat SURAJ RAMESH MUKHI menggugat TERGUGAT I (Melanie Tjendara, ahli waris almarhum Henry Soetio) dan TERGUGAT II (PT Bank of India Indonesia Tbk) serta Turut Tergugat terkait sengketa empat sertifikat tanah atas nama Henry Soetio: HGB No.2618/2619 Tebet Barat, HM No.645 Gandaria Utara, dan HM No.1101 Bangka [HAL 3-6]. Penggugat dalil memiliki perjanjian kerjasama (23 Sept 2013, 26 Feb 2014, Addendum 25 Agu 2015) yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, di mana Henry Soetio meminjam aset tersebut dan berjanji membayar USD 200.000/bulan serta melakukan balik nama setelah pelunasan [HAL 5-6]. Penggugat mengklaim telah memenuhi kewajiban, namun TERGUGAT I wanprestasi dengan tidak membayar sisa tunggakan sebesar Rp 236,6 Miliar (total kewajiban Rp 236,6 Miliar dikurangi yang sudah dibayar Rp 36 Miliar) dan tidak mengembalikan aset sesuai batas waktu Juli 2017, menyebabkan kerugian tambahan Rp 100 Miliar [HAL 7-12]. Gugatan utama meminta pembayaran utang, ganti rugi, penebusan aset dari Bank, balik nama, penghapusan hak tanggungan, larangan eksekusi, sita jaminan, dan uang paksa [HAL 12-22].\n\n[HAL 23-47] TERGUGAT I membantah dengan eksepsi gugatan kabur (obscuur libelo) dan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan PT Balai Lelang Harmoni, Baskoro (penggugat aset Gandaria), dan PT Prolindo Cipta Nusantara, serta dalil kepemilikan Penggugat tidak jelas [HAL 28-31]. TERGUGAT I dalil empat aset diperoleh secara sah melalui lelang noneksekusi sukarela dari PT Balai Lelang Harmoni dengan pembayaran tunai dan proses BPN yang valid, sehingga sertifikat atas nama Henry Soetio adalah kuat menurut PP No. 24/1997 [HAL 25, 34-36]. TERGUGAT I menolak Perjanjian Kerjasama sebagai batal demi hukum karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdata (sebab terlarang/melawan hukum) dan tidak memenuhi syarat agraria, serta Bank tidak diinformasikan mengenai klaim Penggugat [HAL 37-40]. TERGUGAT I mengajukan Rekonvensi meminta pernyataan sah kepemilikan aset, batalnya Perjanjian Kerjasama, dan ganti rugi Rp 1,3 Miliar atas perbuatan melawan hukum (penyalahgunaan hak) oleh Penggugat [HAL 41-45]. TERGUGAT II juga mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak melibatkan OJK) dan gugatan kabur karena tidak ada dalil wanprestasi spesifik dari Bank [HAL 46-47].\n\n[HAL 48-62] TERGUGAT II dalil gugatan kabur karena Penggugat tidak menunjukkan dasar wanprestasi Bank terhadap Penggugat, serta dalil *error in persona* karena Perjanjian Kerjasama hanya mengikat Penggugat dan TERGUGAT I, bukan Bank [HAL 48-50]. TERGUGAT II dalil aset merupakan milik TERGUGAT I yang sah berdasarkan sertifikat, yang kemudian dijaminkan kepada Bank melalui Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No. 11/1/BOII.JKG/VII/2013 sebesar Rp 40 Miliar dan Fixed Loan (FL) No. 12/5/BOII.JKG/VII/2013 sebesar Rp 15 Miliar, dengan jaminan empat aset sengketa yang telah dibebani Hak Tanggungan [HAL 50-51]. TERGUGAT II dalil telah terjadi kesepakatan penyerahan aset kepada Bank semenjak TERGUGAT I meninggal dunia melalui berbagai akta notaris (akta kesepakatan, penyerahan jaminan, jual beli, dan kuasa jual) tertanggal Juni-Juli 2022 [HAL 52-53]. TERGUGAT II menolak klaim kepemilikan Penggugat karena bertentangan dengan PP No. 24/1997 Pasal 32 tentang kekuatan pembuktian sertifikat dan tidak adanya riwayat peralihan hak ke Penggugat dalam sertifikat [HAL 54-55]. TERGUGAT II dalil Perjanjian Kerjasama batal demi hukum karena objeknya bukan milik Penggugat sehingga memenuhi unsur \"sebab yang terlarang\" dalam Pasal 1320 KUHPerdata [HAL 56]. Dalam Rekonvensi, TERGUGAT II menuntut pengakuan sah kepemilikan aset, pembatalan Perjanjian Kerjasama, dan ganti rugi Rp 149.354.100.000 (materil Rp 49.354.100.000 + immateril Rp 100 Miliar) serta uang paksa [HAL 57-62]. Turut Tergugat I (Pejabat Lelang) dalil lelang noneksekusi sukarela sah secara hukum karena dilakukan sesuai prosedur PMK No. 93/PMK.06/2010, dengan pengumuman, SKPT dari BPN, dan pembayaran harga lelang oleh Henry Soetio, sehingga risalah lelang sah [HAL 63-70].\n\n[HAL 71-88] Dalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-11 (perjanjian dan korespondensi) tanpa saksi [HAL 71-72]. TERGUGAT I mengajukan bukti surat T.I-1 s.d. T.I-5.3 (sertifikat dan perjanjian) tanpa saksi, namun menghadirkan ahli Dr. H. Wira Fransiska yang berpendapat Perjanjian Kerjasama batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdata (objek tidak pasti/terlarang karena Penggugat bukan pemilik sah) dan merugikan pihak ketiga (Bank) [HAL 72-74]. TERGUGAT II mengajukan bukti surat T.II-1 s.d. T.II-24 (akta kredit, hak tanggungan, dan akta notaris penyerahan aset) tanpa saksi [HAL 74-76]. Turut Tergugat I mengajukan bukti surat TT.I-1 s.d. TT.I-10 (SKPT, risalah lelang, bukti bayar pajak) tanpa saksi [HAL 76-78]. Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat karena substansinya sama dengan pokok perkara [HAL 78-80]. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi gugatan kabur, kurang pihak, dan *error in persona* dari para Tergugat, dengan alasan wewenang menarik pihak adalah hak Penggugat, kesalahan nomor perjanjian bersifat teknis, dan tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan OJK atau PT Balai Lelang Harmoni yang mengharuskan mereka menjadi pihak [HAL 80-85]. Majelis Hakim menetapkan dua pokok perselisihan: keabsahan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama No. 11 tertanggal 25 Agustus 2015, dan apakah TERGUGAT I wanprestasi [HAL 88].\n\n[HAL 89-91] Majelis Hakim menetapkan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 11 tertanggal 25 Agustus 2015 sebagai dasar pertimbangan utama berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, yang mengesampingkan perjanjian sebelumnya [HAL 89-90]. Majelis Hakim memeriksa keabsahan Akta Addendum tersebut terhadap syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak terlarang [HAL 90]. Berdasarkan Bukti P-3, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa HENRY SOETIO dan SURAJ RAMESH MUKHI cakap hukum, saling setuju, dan membuat kesepakatan di hadapan Notaris [HAL 90-91]. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi Akta Addendum Perjanjian Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum [HAL 91].\n\n[HAL 91-98] Majelis Hakim mengesahkan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 11 tertanggal 25 Agustus 2015 sebagai sah menurut hukum, sehingga mematahkan dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif atau sebab terlarang [HAL 91-92]. Isi perjanjian mengikat TERGUGAT I (Henry Soetio) untuk membayar angsuran hutang pokok Rp 1,5 Miliar/bulan dan hasil keuntungan proyek penambangan US$ 200.000/bulan (dikonversi Rp 1,5 Miliar/bulan) mulai Agustus 2015 hingga pelunasan maksimal 10 Juli 2017, dengan kewajiban mengalihkan objek jaminan ke nama Penggugat setelah pelunasan [HAL 92-93]. Majelis Hakim menolak dalil Penggugat mengenai kekurangan pembayaran sebesar Rp 31,2 Miliar karena berdasarkan Akta Addendum, kewajiban bulanan hanya Rp 1,5 Miliar dengan total Rp 36 Miliar, yang telah dibayar lunas oleh TERGUGAT I, sehingga kewajiban pembayaran dianggap terpenuhi [HAL 93-95]. Namun, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Henry Soetio memperoleh aset sengketa melalui lelang resmi, meminjamkannya kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan pengganti kredit di TERGUGAT II (mengganti jaminan awal SHM No. 8/Melawai), dan mengakui kepemilikan Penggugat meskipun sertifikat atas nama Henry Soetio [HAL 95-97]. Setelah Henry Soetio meninggal, TERGUGAT I menyerahkan aset sengketa kepada TERGUGAT II pada Juni 2022 untuk melunasi hutang bank, padahal berdasarkan perjanjian, TERGUGAT I berkewajiban mengalihkan aset ke Penggugat setelah pelunasan [HAL 94-97]. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan aset kepada Penggugat sesuai perjanjian [HAL 97-98].\n\n[HAL 98-105] Berdasarkan temuan wanprestasi, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian: menyatakan perjanjian kerjasama sah, Penggugat sebagai pemilik sah atas empat objek sengketa (HGB 2618/2619 Tebet Barat, HM 645 Gandaria Utara, HM 1101 Bangka), dan TERGUGAT I wajib mengalihkan serta mengembalikan aset tersebut ke Penggugat [HAL 98, 102-103]. Majelis Hakim menyatakan Akta No. 24 tertanggal 25 Juli 2022 tentang Penyerahan Jaminan dari TERGUGAT I ke TERGUGAT II tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I kepada Penggugat, namun tetap mengakui keabsahan akta pengakuan hutang dan pembebanan hak tanggungan sebelumnya [HAL 99-100]. Gugatan Penggugat lainnya seperti pembayaran utang tambahan, ganti rugi, sita jaminan, uang paksa, larangan eksekusi, dan putusan serta merta ditolak karena tidak beralasan atau tidak memenuhi syarat hukum [HAL 98-101]. Gugatan Rekonvensi TERGUGAT I dan TERGUGAT II ditolak seluruhnya karena merupakan negasi dari gugatan Konvensi yang telah dikabulkan dan tidak terbukti sebaliknya [HAL 102]. TERGUGAT I dihukum membayar biaya perkara Rp 1.530.800,- [HAL 102-105]." + }, + "read": { + "input_chars": 9070, + "frame": "Penggugat SURAJ RAMESH MUKHI menggugat TERGUGAT I (ahli waris Henry Soetio) dan TERGUGAT II (PT Bank of India Indonesia Tbk) terkait sengketa kepemilikan dan pengalihan empat sertifikat tanah yang menjadi objek perjanjian kerjasama. Gugatan utama meminta pernyataan sah kepemilikan aset, pengalihan balik nama aset ke nama Penggugat, serta pembatalan penyerahan aset kepada Bank. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan perjanjian kerjasama sah dan TERGUGAT I wanprestasi karena menyerahkan aset kepada Bank.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Henry Soetio membuat Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 11 tertanggal 25 Agustus 2015 di hadapan Notaris yang mengikat Henry Soetio untuk membayar angsuran bulanan dan mengalihkan objek jaminan ke nama Penggugat setelah pelunasan.", + "page": 90, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 11 tertanggal 25 Agustus 2015 sah menurut hukum karena memenuhi syarat objektif perjanjian.", + "page": 91, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Henry Soetio memperoleh empat aset sengketa melalui lelang resmi dan meminjamkannya kepada Penggugat sebagai jaminan pengganti kredit.", + "page": 95, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kewajiban pembayaran bulanan berdasarkan Akta Addendum sebesar Rp 1,5 Miliar dengan total Rp 36 Miliar telah dibayar lunas oleh Henry Soetio/Tergugat I.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah Henry Soetio meninggal dunia, TERGUGAT I menyerahkan empat aset sengketa kepada TERGUGAT II pada Juni 2022 untuk melunasi hutang bank.", + "page": 94, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan atau mengalihkan aset kepada Penggugat sesuai perjanjian setelah pelunasan.", + "page": 97, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Akta Penyerahan Jaminan dari TERGUGAT I ke TERGUGAT II tertanggal 25 Juli 2022 tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I kepada Penggugat.", + "page": 99, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki perjanjian kerjasama yang sah dan telah memenuhi kewajiban pembayaran, namun TERGUGAT I wanprestasi dengan tidak membayar sisa tunggakan dan tidak mengembalikan aset.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "TERGUGAT I dalil empat aset diperoleh secara sah melalui lelang noneksekusi sukarela dan sertifikat atas nama Henry Soetio adalah kuat, serta menolak Perjanjian Kerjasama sebagai batal demi hukum.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "TERGUGAT II dalil aset merupakan milik TERGUGAT I yang sah dan telah terjadi kesepakatan penyerahan aset kepada Bank, serta menolak klaim kepemilikan Penggugat.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak dalil Penggugat mengenai kekurangan pembayaran sebesar Rp 31,2 Miliar karena kewajiban telah dianggap terpenuhi.", + "page": 93, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat lainnya seperti pembayaran utang tambahan, ganti rugi, sita jaminan, uang paksa, dan larangan eksekusi.", + "page": 98, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi TERGUGAT I dan TERGUGAT II seluruhnya.", + "page": 102, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ia memiliki perjanjian kerjasama dengan almarhum Henry Soetio (yang ahli warisnya adalah TERGUGAT I) terkait empat sertifikat tanah. Penggugat mengklaim telah memenuhi kewajibannya, namun TERGUGAT I tidak mengembalikan aset tersebut sesuai perjanjian dan malah menyerahkan aset kepada TERGUGAT II (Bank) untuk melunasi hutang. TERGUGAT I dan TERGUGAT II membantah klaim Penggugat dengan dalil bahwa sertifikat atas nama Henry Soetio adalah kuat, perjanjian kerjasama batal demi hukum, dan penyerahan aset kepada Bank adalah sah. Majelis Hakim memeriksa keabsahan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 11 tertanggal 25 Agustus 2015 dan menentukannya sah menurut hukum. Hakim menemukan bahwa kewajiban pembayaran telah lunas, namun TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi dengan menyerahkan aset kepada Bank pada Juni 2022, padahal seharusnya aset dialihkan ke Penggugat. Akibatnya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan TERGUGAT I wanprestasi, Penggugat sebagai pemilik sah atas empat objek sengketa, dan TERGUGAT I wajib mengalihkan serta mengembalikan aset tersebut. Akta penyerahan jaminan dari TERGUGAT I ke TERGUGAT II dinyatakan tidak sah. Gugatan tambahan Penggugat serta gugatan rekonvensi para Tergugat ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ia memiliki perjanjian kerjasama dengan almarhum Henry Soetio (yang ahli warisnya adalah TERGUGAT I) terkait empat sertifikat tanah. Penggugat mengklaim telah memenuhi kewajibannya, namun TERGUGAT I tidak mengembalikan aset tersebut sesuai perjanjian dan malah menyerahkan aset kepada TERGUGAT II (Bank) untuk melunasi hutang. TERGUGAT I dan TERGUGAT II membantah klaim Penggugat dengan dalil bahwa sertifikat atas nama Henry Soetio adalah kuat, perjanjian kerjasama batal demi hukum, dan penyerahan aset kepada Bank adalah sah. Majelis Hakim memeriksa keabsahan Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 11 tertanggal 25 Agustus 2015 dan menentukannya sah menurut hukum. Hakim menemukan bahwa kewajiban pembayaran telah lunas, namun TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi dengan menyerahkan aset kepada Bank pada Juni 2022, padahal seharusnya aset dialihkan ke Penggugat. Akibatnya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan TERGUGAT I wanprestasi, Penggugat sebagai pemilik sah atas empat objek sengketa, dan TERGUGAT I wajib mengalihkan serta mengembalikan aset tersebut. Akta penyerahan jaminan dari TERGUGAT I ke TERGUGAT II dinyatakan tidak sah. Gugatan tambahan Penggugat serta gugatan rekonvensi para Tergugat ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Henry Soetio membuat Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 11 tertanggal 25 Agustus 2015 di hadapan Notaris yang mengikat Henry Soetio untuk membayar angsuran bulanan dan mengalihkan objek jaminan ke nama Penggugat setelah pelunasan.", + "page": 90, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 11 tertanggal 25 Agustus 2015 sah menurut hukum karena memenuhi syarat objektif perjanjian.", + "page": 91, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Henry Soetio memperoleh empat aset sengketa melalui lelang resmi dan meminjamkannya kepada Penggugat sebagai jaminan pengganti kredit.", + "page": 95, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kewajiban pembayaran bulanan berdasarkan Akta Addendum sebesar Rp 1,5 Miliar dengan total Rp 36 Miliar telah dibayar lunas oleh Henry Soetio/Tergugat I.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah Henry Soetio meninggal dunia, TERGUGAT I menyerahkan empat aset sengketa kepada TERGUGAT II pada Juni 2022 untuk melunasi hutang bank.", + "page": 94, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi karena tidak mengembalikan atau mengalihkan aset kepada Penggugat sesuai perjanjian setelah pelunasan.", + "page": 97, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Akta Penyerahan Jaminan dari TERGUGAT I ke TERGUGAT II tertanggal 25 Juli 2022 tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT I kepada Penggugat.", + "page": 99, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki perjanjian kerjasama yang sah dan telah memenuhi kewajiban pembayaran, namun TERGUGAT I wanprestasi dengan tidak membayar sisa tunggakan dan tidak mengembalikan aset.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "TERGUGAT I dalil empat aset diperoleh secara sah melalui lelang noneksekusi sukarela dan sertifikat atas nama Henry Soetio adalah kuat, serta menolak Perjanjian Kerjasama sebagai batal demi hukum.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "TERGUGAT II dalil aset merupakan milik TERGUGAT I yang sah dan telah terjadi kesepakatan penyerahan aset kepada Bank, serta menolak klaim kepemilikan Penggugat.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak dalil Penggugat mengenai kekurangan pembayaran sebesar Rp 31,2 Miliar karena kewajiban telah dianggap terpenuhi.", + "page": 93, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat lainnya seperti pembayaran utang tambahan, ganti rugi, sita jaminan, uang paksa, dan larangan eksekusi.", + "page": 98, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi TERGUGAT I dan TERGUGAT II seluruhnya.", + "page": 102, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah lunas bayar uang kerjasama dengan almarhum Henry, tapi ahli warisnya malah serahkan tanah ke bank untuk bayar hutang, kenapa hak saya tidak dikembalikan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 77246, + "candidates": [ + "Pasal 1100 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1355 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1100: Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1355 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1355: Ia diwajibkan meneruskan pengurusan itu, meskipun orang yang kepentingannya diurus olehnya meninggal sebelum urusan diselesaikan,sampai para ahli waris orang itu dapat mengambil alih pengurusan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ahli waris dalam memikul utang warisan. Pertanyaan dan putusan berfokus pada wanprestasi kontraktual (pelanggaran perjanjian kerjasama) oleh ahli waris terhadap pihak ketiga (Penggugat), bukan pada sengketa pembagian utang warisan di antara ahli waris itu sendiri. Hubungan hukumnya adalah perikatan perjanjian, bukan perikatan waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang lalainya debitur (wanprestasi). Dalam pertanyaan, inti masalahnya adalah ahli waris (debitur) tidak mengembalikan aset sesuai janji setelah lunas, melainkan menyerahkannya ke bank. Putusan juga menggunakan konsep wanprestasi/lalai untuk menyimpulkan bahwa perbuatan ahli waris melanggar perjanjian. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menilai kelalaian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Pertanyaan awam menanyakan 'kenapa hak saya tidak dikembalikan', yang secara substantif berkaitan dengan akibat hukum dari pelanggaran perjanjian (wanprestasi) yang diatur dalam pasal ini, meskipun dalam putusan hakim lebih menekankan pada pengakuan kepemilikan dan pembatalan akta penyerahan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan/perjanjian. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menetapkan bahwa adanya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama merupakan dasar hubungan hukum yang mengikat antara Penggugat dan Almarhum Henry Soetio (yang haknya dilanjutkan oleh ahli waris). Ini adalah fondasi substantif dari sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Putusan menguji apakah perjanjian kerjasama tersebut sah berdasarkan syarat objektif (pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang) untuk menjawab apakah ahli waris terikat oleh perjanjian tersebut. Ini adalah isu hukum utama yang diperiksa dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang. Meskipun dalil Tergugat menyebutkan ketidaksesuaian syarat objektif, putusan menolak dalil tersebut dengan menyatakan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum/ketertiban umum. Namun, secara lebih spesifik, sengketa ini bukan tentang apakah 'sebab' perjanjiannya terlarang, melainkan tentang pelaksanaan dan pelanggaran perjanjian yang sah. Pasal 1338 lebih relevan sebagai prinsip utama. Pasal 1337 hanya menjadi bagian kecil dari analisis syarat sahnya perjanjian, namun tidak menjadi inti jawaban substantif atas 'kenapa hak tidak dikembalikan' dibandingkan prinsip kekuatan mengikat perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Ini adalah prinsip hukum utama yang menopang alasan hakim: karena perjanjian sah, maka ahli waris wajib melaksanakannya (mengembalikan aset), dan perbuatan menyerahkannya ke bank adalah pelanggaran terhadap kekuatan mengikat perjanjian tersebut. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuat). Putusan justru menggunakan prinsip ini untuk menolak eksepsi 'kurang pihak' (bahwa bank/pihak lain harus ikut), dengan menyatakan bahwa hubungan hukum utama ada antara Penggugat dan Henry Soetio. Namun, dalam konteks pertanyaan awam tentang 'kenapa hak saya tidak dikembalikan', pasal ini tidak memberikan jawaban substantif tentang kewajiban pengembalian, melainkan batasan subjek perjanjian. Relevansinya lebih prosedural/eksepsi daripada substantif terhadap inti sengketa wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1355 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengurusan kepentingan tanpa perintah (onbevoegd beheer) yang berlanjut setelah kematian. Pertanyaan dan putusan berdasar pada adanya perjanjian kerjasama yang sah (perikatan), bukan pada pengurusan kepentingan tanpa mandat. Tidak ada dalil atau isu hukum tentang onbevoegd beheer dalam pertimbangan putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 122827, + "completion_tokens": 7770 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_417_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_417_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..18f0f33668e9fd35154b02260815c74b20541e9c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_417_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_417_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 108.477, + "query": 26.93, + "relevance": 18.561, + "total": 153.989 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 33524, + "marked_chars": 33614 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 33614, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk ditetapkan sebagai wali sah atas anaknya yang masih di bawah umur. Sengketa ini berkaitan dengan kebutuhan izin hukum bagi Pemohon untuk mewakili kepentingan anaknya dalam proses pengalihan hak atas sebidang tanah warisan. Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan seluruhnya untuk mendapatkan izin mengurus dan menghibahkan tanah tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Diebenard M Simanjuntak pada tanggal 19 September 2002 dan dikaruniai satu anak perempuan bernama Abigail Rebecca Simanjuntak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2024 di Jakarta.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama Abigail Rebecca Simanjuntak lahir pada tanggal 1 Pebruari 2009 dan saat ini berusia 16 tahun atau masih di bawah umur.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggalkan harta warisan milik orang tuanya yang belum dibagi berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01954 seluas 251 meter persegi di Kota Depok.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengalihkan harta warisan tersebut dengan persetujuan ahli waris lainnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Semua pihak keluarga telah setuju dengan permohonan Pemohon dan tidak ada yang keberatan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Uang hasil pengalihan tanah dimaksud akan dipergunakan untuk biaya kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu tunggal, mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena suaminya telah meninggal dunia dan anaknya masih berusia di bawah umur. Pemohon membutuhkan penetapan resmi sebagai wali sah untuk mewakili kepentingan hukum anaknya dalam rencana pengalihan hak atas sebidang tanah warisan peninggalan mertua yang berlokasi di Kota Depok. Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan bahwa seluruh keluarga setuju dan tidak ada keberatan, serta bahwa pengalihan tanah tersebut diperlukan untuk kebutuhan hidup, hakim menetapkan Pemohon sebagai wali sah anaknya. Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menghibahkan tanah tersebut demi kepentingan anak, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu tunggal, mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena suaminya telah meninggal dunia dan anaknya masih berusia di bawah umur. Pemohon membutuhkan penetapan resmi sebagai wali sah untuk mewakili kepentingan hukum anaknya dalam rencana pengalihan hak atas sebidang tanah warisan peninggalan mertua yang berlokasi di Kota Depok. Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan bahwa seluruh keluarga setuju dan tidak ada keberatan, serta bahwa pengalihan tanah tersebut diperlukan untuk kebutuhan hidup, hakim menetapkan Pemohon sebagai wali sah anaknya. Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menghibahkan tanah tersebut demi kepentingan anak, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Diebenard M Simanjuntak pada tanggal 19 September 2002 dan dikaruniai satu anak perempuan bernama Abigail Rebecca Simanjuntak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2024 di Jakarta.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama Abigail Rebecca Simanjuntak lahir pada tanggal 1 Pebruari 2009 dan saat ini berusia 16 tahun atau masih di bawah umur.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggalkan harta warisan milik orang tuanya yang belum dibagi berupa sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01954 seluas 251 meter persegi di Kota Depok.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengalihkan harta warisan tersebut dengan persetujuan ahli waris lainnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Semua pihak keluarga telah setuju dengan permohonan Pemohon dan tidak ada yang keberatan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Uang hasil pengalihan tanah dimaksud akan dipergunakan untuk biaya kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan anak saya masih kecil, bolehkah saya mengurus tanah warisan mertua untuk biaya hidup kami?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17336, + "candidates": [ + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur secara substantif tentang perwalian (kekuasaan orang tua) yang timbul secara otomatis ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Dalam konteks pertanyaan, pasal ini menjadi dasar hukum utama yang menetapkan bahwa ibu (orang tua yang masih hidup) secara hukum menjadi wali dari anak yang belum dewasa, sehingga memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan hukum anak, termasuk dalam hal pengelolaan harta warisan anak tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15567, + "completion_tokens": 841 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_418_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_418_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..89bd35f0962e39b6e395770a5d8ddbb03126e260 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_418_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_418_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 57, + "timings": { + "parse": 0.128, + "classify": 0.0, + "condense": 350.814, + "read": 121.103, + "query": 11.902, + "relevance": 84.407, + "total": 568.354 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 164881, + "marked_chars": 165385 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI\n- Menolak Eksepsi Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA\n- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\nDALAM REKONPENSI\n- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat\nKonvensi untuk seluruhnya;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\n- Menghukum\n Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi \nuntuk\nmembayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp\n287.400,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);\nHalaman 55 dari 18 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 55\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh\nkami, Gede Sunarjana, S.H.., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono,\nS.H., M.H. dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nUtara Nomor 41" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134991, + "summary": "[HAL 1-12] PT KSK Insurance Indonesia (Penggugat) menggugat PT Laras Exata Ustanta (Tergugat) atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait kebakaran mobil Lexus RX300 milik Sdr. Henri Nurjanto. Kronologi: Pada 13 April 2022, mobil terbakar di Pluit Timur Raya [HAL 2-3]. Penggugat menerbitkan polis asuransi No. 1BD02302100028 dengan nilai pertanggungan Rp1.300.000.000 [HAL 2]. Tergugat melalui Lexus Indonesia mengeluarkan laporan investigasi teknis (4 Juli 2022) yang menyimpulkan tidak ada malfungsi produk dan kebakaran bukan disebabkan oleh produk [HAL 3]. Penggugat menunjuk konsultan independen FORSCI yang dalam laporannya (16 November 2022) menyimpulkan api berasal dari sistem rem/ABS [HAL 4]. Penggugat menyetujui klaim dan membayar ganti rugi sebesar Rp1.299.700.000 kepada Sdr. Henri pada 13 Maret 2023 setelah menerima pelepasan tuntutan dan subrogasi [HAL 5]. Penggugat mengajukan subrogasi kepada Tergugat, namun Tergugat menolak dengan tetap berpegang pada investigasi awalnya [HAL 5]. Penggugat menuntut pembayaran Rp1.299.700.000 (kerugian materiil) dan Rp1.000.000.000 (kerugian immateriil), serta meminta sita jaminan, uang paksa, dan putusan serta merta [HAL 11-12].\n\n[HAL 13-31] Tergugat mengajukan eksepsi (Error in Persona, Plurium Litis Consortium, Obscurur Libel, dan syarat formil surat kuasa) serta membantah pokok perkara. Tergugat berargumen tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat, bahwa gugatan kurang pihak karena Sdr. Henri tidak ditarik sebagai tergugat, dan investigasi FORSCI tidak sah secara administratif [HAL 13-22]. Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar ganti rugi materiil Rp200.000.000 dan immateriil Rp1 karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggugat pihak yang salah, serta meminta permintaan maaf [HAL 26-31].\n\n[HAL 32-47] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d P-19) dan saksi Henry Nurjanto, Amirul Azim bin Ali, serta ahli Petrus Siregar. Saksi Henry menyatakan mobil selalu diservis di bengkel resmi dan tidak ada modifikasi [HAL 36-37]. Saksi Amirul menjelaskan metode investigasi FORSCI yang mengeliminasi penyebab lain hingga tersisa kemungkinan material asing atau kerusakan sistem rem, namun mengakui sampel tidak diuji lab karena tidak tersedia [HAL 37-38]. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d T-34) dan saksi Tri Hariyadi serta Fajar Kurniawan. Saksi Tri Hariyadi (Kepala Bengkel) menjelaskan bahwa investigasi dilakukan oleh PT TAM (Lexus Indonesia) yang menemukan benda asing/material asing di ruang mesin sebagai faktor eksternal, bukan cacat produksi [HAL 41-43]. Saksi ahli Petrus Siregar menyatakan bahwa ganti rugi tergantung kontrak dan investigator harus jujur [HAL 43-44]. Majelis Hakim menerima bukti surat sebagai alat bukti sah [HAL 44-45]. Terkait eksepsi, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan eksepsi masuk ranah pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama dan menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan [HAL 45-46]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 31894, + "summary": "[HAL 1-12] PT KSK Insurance Indonesia (Penggugat) menggugat PT Laras Exata Ustanta (Tergugat) atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait kebakaran mobil Lexus RX300 milik Sdr. Henri Nurjanto. Kronologi: Pada 13 April 2022, mobil terbakar di Pluit Timur Raya [HAL 2-3]. Penggugat menerbitkan polis asuransi No. 1BD02302100028 dengan nilai pertanggungan Rp1.300.000.000 [HAL 2]. Tergugat melalui Lexus Indonesia mengeluarkan laporan investigasi teknis (4 Juli 2022) yang menyimpulkan tidak ada malfungsi produk dan kebakaran bukan disebabkan oleh produk [HAL 3]. Penggugat menunjuk konsultan independen FORSCI yang dalam laporannya (16 November 2022) menyimpulkan api berasal dari sistem rem/ABS [HAL 4]. Penggugat menyetujui klaim dan membayar ganti rugi sebesar Rp1.299.700.000 kepada Sdr. Henri pada 13 Maret 2023 setelah menerima pelepasan tuntutan dan subrogasi [HAL 5]. Penggugat mengajukan subrogasi kepada Tergugat, namun Tergugat menolak dengan tetap berpegang pada investigasi awalnya [HAL 5]. Penggugat menuntut pembayaran Rp1.299.700.000 (kerugian materiil) dan Rp1.000.000.000 (kerugian immateriil), serta meminta sita jaminan, uang paksa, dan putusan serta merta [HAL 11-12].\n\n[HAL 13-31] Tergugat mengajukan eksepsi (Error in Persona, Plurium Litis Consortium, Obscurur Libel, dan syarat formil surat kuasa) serta membantah pokok perkara. Tergugat berargumen tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat, bahwa gugatan kurang pihak karena Sdr. Henri tidak ditarik sebagai tergugat, dan investigasi FORSCI tidak sah secara administratif [HAL 13-22]. Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar ganti rugi materiil Rp200.000.000 dan immateriil Rp1 karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggugat pihak yang salah, serta meminta permintaan maaf [HAL 26-31].\n\n[HAL 32-47] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d P-19) dan saksi Henry Nurjanto, Amirul Azim bin Ali, serta ahli Petrus Siregar. Saksi Henry menyatakan mobil selalu diservis di bengkel resmi dan tidak ada modifikasi [HAL 36-37]. Saksi Amirul menjelaskan metode investigasi FORSCI yang mengeliminasi penyebab lain hingga tersisa kemungkinan material asing atau kerusakan sistem rem, namun mengakui sampel tidak diuji lab karena tidak tersedia [HAL 37-38]. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d T-34) dan saksi Tri Hariyadi serta Fajar Kurniawan. Saksi Tri Hariyadi (Kepala Bengkel) menjelaskan bahwa investigasi dilakukan oleh PT TAM (Lexus Indonesia) yang menemukan benda asing/material asing di ruang mesin sebagai faktor eksternal, bukan cacat produksi [HAL 41-43]. Saksi ahli Petrus Siregar menyatakan bahwa ganti rugi tergantung kontrak dan investigator harus jujur [HAL 43-44]. Majelis Hakim menerima bukti surat sebagai alat bukti sah [HAL 44-45]. Terkait eksepsi, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan eksepsi masuk ranah pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama dan menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan [HAL 45-46].\n\n[HAL 48-57] Majelis Hakim menolak dalil perbuatan melawan hukum Tergugat karena tidak terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Fakta membuktikan bahwa Sdr. Henri membeli mobil Lexus RX300 (No. Polisi B3BEQ) dari Lexus Galeri Mampang (Register Bisnis Unit kode 310), sedangkan Tergugat adalah Lexus Pluit Gallery (Register Bisnis Unit kode 400) [HAL 54]. Investigasi teknis oleh PT Toyota Astra Motor (Lexus Indonesia) melalui Dealer Technical Report (DTR) No.001-200-07-2022 tanggal 4 Juli 2022 terbukti menemukan penyebab kebakaran adalah faktor eksternal, yaitu adanya material asing antara sistem knalpot dan turbo pada kendaraan [HAL 54]. Dengan demikian, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya [HAL 54-55]. Gugatan Rekonvensi Tergugat juga ditolak karena gugatan pokok ditolak [HAL 55]. Tergugat (Penggugat Konvensi) dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp287.400,- [HAL 55-57]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-12] PT KSK Insurance Indonesia (Penggugat) menggugat PT Laras Exata Ustanta (Tergugat) atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait kebakaran mobil Lexus RX300 milik Sdr. Henri Nurjanto. Kronologi: Pada 13 April 2022, mobil terbakar di Pluit Timur Raya [HAL 2-3]. Penggugat menerbitkan polis asuransi No. 1BD02302100028 dengan nilai pertanggungan Rp1.300.000.000 [HAL 2]. Tergugat melalui Lexus Indonesia mengeluarkan laporan investigasi teknis (4 Juli 2022) yang menyimpulkan tidak ada malfungsi produk dan kebakaran bukan disebabkan oleh produk [HAL 3]. Penggugat menunjuk konsultan independen FORSCI yang dalam laporannya (16 November 2022) menyimpulkan api berasal dari sistem rem/ABS [HAL 4]. Penggugat menyetujui klaim dan membayar ganti rugi sebesar Rp1.299.700.000 kepada Sdr. Henri pada 13 Maret 2023 setelah menerima pelepasan tuntutan dan subrogasi [HAL 5]. Penggugat mengajukan subrogasi kepada Tergugat, namun Tergugat menolak dengan tetap berpegang pada investigasi awalnya [HAL 5]. Penggugat menuntut pembayaran Rp1.299.700.000 (kerugian materiil) dan Rp1.000.000.000 (kerugian immateriil), serta meminta sita jaminan, uang paksa, dan putusan serta merta [HAL 11-12].\n\n[HAL 13-31] Tergugat mengajukan eksepsi (Error in Persona, Plurium Litis Consortium, Obscurur Libel, dan syarat formil surat kuasa) serta membantah pokok perkara. Tergugat berargumen tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat, bahwa gugatan kurang pihak karena Sdr. Henri tidak ditarik sebagai tergugat, dan investigasi FORSCI tidak sah secara administratif [HAL 13-22]. Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar ganti rugi materiil Rp200.000.000 dan immateriil Rp1 karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggugat pihak yang salah, serta meminta permintaan maaf [HAL 26-31].\n\n[HAL 32-47] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d P-19) dan saksi Henry Nurjanto, Amirul Azim bin Ali, serta ahli Petrus Siregar. Saksi Henry menyatakan mobil selalu diservis di bengkel resmi dan tidak ada modifikasi [HAL 36-37]. Saksi Amirul menjelaskan metode investigasi FORSCI yang mengeliminasi penyebab lain hingga tersisa kemungkinan material asing atau kerusakan sistem rem, namun mengakui sampel tidak diuji lab karena tidak tersedia [HAL 37-38]. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d T-34) dan saksi Tri Hariyadi serta Fajar Kurniawan. Saksi Tri Hariyadi (Kepala Bengkel) menjelaskan bahwa investigasi dilakukan oleh PT TAM (Lexus Indonesia) yang menemukan benda asing/material asing di ruang mesin sebagai faktor eksternal, bukan cacat produksi [HAL 41-43]. Saksi ahli Petrus Siregar menyatakan bahwa ganti rugi tergantung kontrak dan investigator harus jujur [HAL 43-44]. Majelis Hakim menerima bukti surat sebagai alat bukti sah [HAL 44-45]. Terkait eksepsi, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan eksepsi masuk ranah pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama dan menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan [HAL 45-46].\n\n[HAL 48-57] Majelis Hakim menolak dalil perbuatan melawan hukum Tergugat karena tidak terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Fakta membuktikan bahwa Sdr. Henri membeli mobil Lexus RX300 (No. Polisi B3BEQ) dari Lexus Galeri Mampang (Register Bisnis Unit kode 310), sedangkan Tergugat adalah Lexus Pluit Gallery (Register Bisnis Unit kode 400) [HAL 54]. Investigasi teknis oleh PT Toyota Astra Motor (Lexus Indonesia) melalui Dealer Technical Report (DTR) No.001-200-07-2022 tanggal 4 Juli 2022 terbukti menemukan penyebab kebakaran adalah faktor eksternal, yaitu adanya material asing antara sistem knalpot dan turbo pada kendaraan [HAL 54]. Dengan demikian, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya [HAL 54-55]. Gugatan Rekonvensi Tergugat juga ditolak karena gugatan pokok ditolak [HAL 55]. Tergugat (Penggugat Konvensi) dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp287.400,- [HAL 55-57]." + }, + "read": { + "input_chars": 3971, + "frame": "PT KSK Insurance Indonesia menggugat PT Laras Exata Ustanta atas dasar perbuatan melawan hukum terkait kebakaran mobil Lexus RX300 yang telah diganti ruginya melalui subrogasi. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil serta berbagai upaya eksekusi. Majelis Hakim menolak gugatan pokok karena tidak terbukti adanya hubungan hukum langsung antara para pihak dan penyebab kebakaran bukan akibat cacat produk.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menerbitkan polis asuransi untuk mobil Lexus RX300 milik Sdr. Henri Nurjanto dengan nilai pertanggungan Rp1.300.000.000.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mobil Lexus RX300 milik Sdr. Henri Nurjanto terbakar pada 13 April 2022 di Pluit Timur Raya.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Laporan investigasi teknis dari Lexus Indonesia pada 4 Juli 2022 menyimpulkan tidak ada malfungsi produk dan kebakaran bukan disebabkan oleh produk.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Konsultan independen FORSCI dalam laporannya pada 16 November 2022 menyimpulkan api berasal dari sistem rem atau ABS.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyetujui klaim dan membayar ganti rugi sebesar Rp1.299.700.000 kepada Sdr. Henri pada 13 Maret 2023 setelah menerima pelepasan tuntutan dan subrogasi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan klaim subrogasi kepada Tergugat, namun Tergugat menolak dengan tetap berpegang pada investigasi awalnya.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sdr. Henri Nurjanto membeli mobil Lexus RX300 dari Lexus Galeri Mampang (Register Bisnis Unit kode 310), sedangkan Tergugat adalah Lexus Pluit Gallery (Register Bisnis Unit kode 400).", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Investigasi teknis oleh PT Toyota Astra Motor (Lexus Indonesia) melalui Dealer Technical Report No.001-200-07-2022 tanggal 4 Juli 2022 menemukan penyebab kebakaran adalah faktor eksternal, yaitu adanya material asing antara sistem knalpot dan turbo pada kendaraan.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT KSK Insurance Indonesia menggugat PT Laras Exata Ustanta atas dasar perbuatan melawan hukum terkait kebakaran mobil Lexus RX300 milik Sdr. Henri Nurjanto yang telah diganti ruginya oleh Penggugat melalui mekanisme subrogasi. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil dengan alasan bahwa kebakaran disebabkan oleh cacat produk. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa tidak terdapat hubungan hukum langsung antara Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut dibeli dari unit dealer yang berbeda. Selain itu, investigasi teknis yang diterima hakim menunjukkan bahwa penyebab kebakaran adalah faktor eksternal berupa material asing, bukan cacat produksi. Dengan demikian, gugatan pokok ditolak untuk seluruhnya dan gugatan rekonvensi juga ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT KSK Insurance Indonesia menggugat PT Laras Exata Ustanta atas dasar perbuatan melawan hukum terkait kebakaran mobil Lexus RX300 milik Sdr. Henri Nurjanto yang telah diganti ruginya oleh Penggugat melalui mekanisme subrogasi. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil dengan alasan bahwa kebakaran disebabkan oleh cacat produk. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa tidak terdapat hubungan hukum langsung antara Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut dibeli dari unit dealer yang berbeda. Selain itu, investigasi teknis yang diterima hakim menunjukkan bahwa penyebab kebakaran adalah faktor eksternal berupa material asing, bukan cacat produksi. Dengan demikian, gugatan pokok ditolak untuk seluruhnya dan gugatan rekonvensi juga ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menerbitkan polis asuransi untuk mobil Lexus RX300 milik Sdr. Henri Nurjanto dengan nilai pertanggungan Rp1.300.000.000.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mobil Lexus RX300 milik Sdr. Henri Nurjanto terbakar pada 13 April 2022 di Pluit Timur Raya.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Laporan investigasi teknis dari Lexus Indonesia pada 4 Juli 2022 menyimpulkan tidak ada malfungsi produk dan kebakaran bukan disebabkan oleh produk.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Konsultan independen FORSCI dalam laporannya pada 16 November 2022 menyimpulkan api berasal dari sistem rem atau ABS.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyetujui klaim dan membayar ganti rugi sebesar Rp1.299.700.000 kepada Sdr. Henri pada 13 Maret 2023 setelah menerima pelepasan tuntutan dan subrogasi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan klaim subrogasi kepada Tergugat, namun Tergugat menolak dengan tetap berpegang pada investigasi awalnya.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sdr. Henri Nurjanto membeli mobil Lexus RX300 dari Lexus Galeri Mampang (Register Bisnis Unit kode 310), sedangkan Tergugat adalah Lexus Pluit Gallery (Register Bisnis Unit kode 400).", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Investigasi teknis oleh PT Toyota Astra Motor (Lexus Indonesia) melalui Dealer Technical Report No.001-200-07-2022 tanggal 4 Juli 2022 menemukan penyebab kebakaran adalah faktor eksternal, yaitu adanya material asing antara sistem knalpot dan turbo pada kendaraan.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah ganti rugi mobil klien yang terbakar, tapi pabriknya bilang bukan cacat produk dan saya beli mobilnya dari dealer lain, jadi saya tidak bisa menuntut mereka kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 35302, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1795 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1795: Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban perdata (perbuatan melawan hukum) yang menjadi inti sengketa. Dalam pertanyaan, penggugat (asuransi) menuntut pabrik karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (cacat produk). Putusan hakim secara eksplisit menguji apakah unsur-unsur Pasal 1365 terpenuhi, khususnya mengenai adanya hubungan hukum dan kesalahan/pelanggaran hukum, yang akhirnya ditolak karena tidak terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan. Meskipun terkait dengan perbuatan melawan hukum, putusan hakim dalam perkara ini tidak berfokus pada analisis kelalaian atau kesembronoan, melainkan pada ketiadaan hubungan hukum (privity of contract) antara asuransi dan pabrik mobil serta ketiadaan bukti cacat produk yang menghubungkan pabrik dengan kerugian. Oleh karena itu, Pasal 1365 lebih menjadi dasar utama pertimbangan hukum daripada Pasal 1366." + }, + { + "pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemberian kuasa (mandat). Isu dalam pertanyaan dan putusan adalah tentang pertanggungjawaban akibat kerugian (subrogasi/perbuatan melawan hukum), bukan tentang hubungan kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Tidak ada dalil atau pertimbangan hukum yang menguji kewenangan atau batasan pemberian kuasa dalam konteks ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta tulisan. Meskipun putusan menyebutkan bukti surat, Pasal 1888 hanya mengatur aspek formal pembuktian (kekuatan akta asli vs salinan), bukan substansi sengketa apakah pabrik bertanggung jawab atas kerugian. Pertanyaan awam menanyakan hak menuntut secara substantif, bukan teknis pembuktian surat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengakuan di hadapan hakim sebagai bukti sempurna. Tidak ada fakta atau dalil dalam pertanyaan maupun putusan yang menyebutkan adanya pengakuan dari tergugat (pabrik) di hadapan hakim yang menjadi dasar putusan. Putusan didasarkan pada penolakan dalil gugatan karena ketiadaan hubungan hukum, bukan karena adanya pengakuan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 61982, + "completion_tokens": 3455 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_424_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_424_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0fcad3d27876e16feb3af3a698572128ff4366a4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_424_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,135 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_424_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 77, + "timings": { + "parse": 0.176, + "classify": 0.0, + "condense": 550.145, + "read": 87.366, + "query": 2.652, + "relevance": 27.052, + "total": 667.391 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 229272, + "marked_chars": 229956 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenerima eksepsi Tergugat Tergugat I s/d IV dan Tergugat V;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari\nini ditetapkan sejumlah Rp463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga rtibu\nrupiah)\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami\nDeny Riswanto S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Maskur, SH. dan Lebanus\nSinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3\nJanuari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Umar, S.H.,\nM.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui\nsystem informasi pengadilan pada hari itu juga. \nHakim Anggota:\n Hakim Ketua,\nMaskur, SH Deny Riswanto S.H., M.H.\nHalaman 76 dari 77 halaman Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134948, + "summary": "[HAL 1-10] Perkara perdata Nomor 424/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr melibatkan empat Penggugat (Erlan Setiawaty Tatan W, Djauw Kiat Fie, Dr. B. Hartono, Dipl. Ing. Harjadi Jahja) melawan lima Tergugat (Hadi Tanoyo, Lenni Usan, William Gozali, Grace Irene, dan KPKNL Jakarta II) serta dua Turut Tergugat (PT Putramas Simpati dan Kantor Pertanahan Jakarta Utara). Sengketa berawal dari eksekusi lelang 16 unit Apartemen Robinson oleh KPKNL Jakarta II berdasarkan Penetapan PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2021, yang merupakan pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara sebelumnya (PN Jkt.Utr No. 553/2016, PT DKI No. 291/2019, dan MA No. 1121/2020) antara Tergugat I-IV sebagai pihak dalam perkara tersebut melawan PT Putramas Simpati. Putusan MA tersebut menyatakan sah jual beli antara Penggugat dalam perkara lama dengan Tergugat I, menyatakan perbuatan Tergugat melanggar hukum, dan memerintahkan pembayaran ganti rugi serta pembongkaran bangunan di lahan bersama. Namun, Para Penggugat dalam perkara ini bukan merupakan pihak dalam putusan berkekuatan hukum tetap tersebut.\n\n[HAL 11-21] Para Penggugat dalil bahwa mereka adalah pemilik sah atas 13 unit apartemen tertentu yang masuk dalam objek eksekusi lelang, berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan PT Putramas Simpati (Turut Tergugat I) yang telah didaftar/waarmerking, serta telah menguasai fisik dan yuridis unit-unit tersebut sejak tahun 2009-2019. Penggugat I adalah pemilik Tower A Lt. 28 C1 (135 m2), Penggugat II adalah pemilik Tower A Lt. 19 S11 (35 m2), Penggugat III adalah pemilik 10 unit apartemen (termasuk Tower A Lt. 16 S15, Tower A Lt. 24 A11, dan berbagai unit di Tower B), serta Penggugat IV adalah pemilik Tower B Lt. 16 S12 (34 m2). Para Penggugat menyatakan bahwa eksekusi lelang terhadap 13 unit milik mereka adalah tidak dapat dijalankan (non-executable) karena objek eksekusi bukan milik Tergugat I melainkan milik Para Penggugat sebagai pembeli beritikad baik. Lelang atas 13 unit tersebut telah dilaksanakan dan terjual pada 31 Januari 2023, menyebabkan kerugian materiil dan immateril bagi Para Penggugat.\n\n[HAL 22-30] Para Penggugat menggugat Tergugat I-IV dan Tergugat V atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) karena memberikan informasi tidak benar mengenai harta kekayaan Tereksekusi dan melaksanakan lelang terhadap harta milik Para Penggugat. Para Penggugat menuntut pernyataan sah jual beli, status pembeli beritikad baik, pembatalan Penetapan Eksekusi dan Lelang, pernyataan non-executable, pengangkatan sita eksekusi, serta ganti rugi. Tergugat I-IV hadir dengan kuasa hukum dan mengajukan eksepsi serta jawaban pokok perkara.\n\n[HAL 31-36] Tergugat I-IV mengajukan eksepsi bahwa gugatan prematur karena bukti kepemilikan hanya PPJB (perjanjian obligatoir) bukan sertifikat, gugatan kurang pihak karena pembeli lelang tidak dilibatkan, dan gugatan kabur. Dalam pokok perkara, Tergugat I-IV menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan Para Penggugat beritikad buruk untuk mengelabui putusan berkekuatan hukum tetap, dan menegaskan bahwa bukti kepemilikan resmi masih atas nama PT Putramas Simpati. Tergugat I-IV juga membantah dalil penguasaan fisik oleh Penggugat, menyatakan unit dalam keadaan kosong dan dikelola oleh PPPSRS. Tergugat I-IV memohon gugatan ditolak.\n\n[HAL 37-45] Tergugat V (KPKNL Jakarta II) mengajukan eksepsi error in persona (salah alamat), obscur libel, non persona standi in judicio (kurang pihak karena harus menggugat instansi atasan/DJKN), dan plurium litis consortium (kurang pihak karena pembeli lelang Go Zali Kevin tidak dilibatkan). Tergugat V membantah dalil Penggugat, menyatakan lelang dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan Penetapan Ketua PN Jakarta Utara, serta bahwa dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi legalitas formal. Tergugat V menolak gugatan pokok perkara." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 96508, + "summary": "[HAL 1-10] Perkara perdata Nomor 424/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr melibatkan empat Penggugat (Erlan Setiawaty Tatan W, Djauw Kiat Fie, Dr. B. Hartono, Dipl. Ing. Harjadi Jahja) melawan lima Tergugat (Hadi Tanoyo, Lenni Usan, William Gozali, Grace Irene, dan KPKNL Jakarta II) serta dua Turut Tergugat (PT Putramas Simpati dan Kantor Pertanahan Jakarta Utara). Sengketa berawal dari eksekusi lelang 16 unit Apartemen Robinson oleh KPKNL Jakarta II berdasarkan Penetapan PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2021, yang merupakan pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara sebelumnya (PN Jkt.Utr No. 553/2016, PT DKI No. 291/2019, dan MA No. 1121/2020) antara Tergugat I-IV sebagai pihak dalam perkara tersebut melawan PT Putramas Simpati. Putusan MA tersebut menyatakan sah jual beli antara Penggugat dalam perkara lama dengan Tergugat I, menyatakan perbuatan Tergugat melanggar hukum, dan memerintahkan pembayaran ganti rugi serta pembongkaran bangunan di lahan bersama. Namun, Para Penggugat dalam perkara ini bukan merupakan pihak dalam putusan berkekuatan hukum tetap tersebut.\n\n[HAL 11-21] Para Penggugat dalil bahwa mereka adalah pemilik sah atas 13 unit apartemen tertentu yang masuk dalam objek eksekusi lelang, berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan PT Putramas Simpati (Turut Tergugat I) yang telah didaftar/waarmerking, serta telah menguasai fisik dan yuridis unit-unit tersebut sejak tahun 2009-2019. Penggugat I adalah pemilik Tower A Lt. 28 C1 (135 m2), Penggugat II adalah pemilik Tower A Lt. 19 S11 (35 m2), Penggugat III adalah pemilik 10 unit apartemen (termasuk Tower A Lt. 16 S15, Tower A Lt. 24 A11, dan berbagai unit di Tower B), serta Penggugat IV adalah pemilik Tower B Lt. 16 S12 (34 m2). Para Penggugat menyatakan bahwa eksekusi lelang terhadap 13 unit milik mereka adalah tidak dapat dijalankan (non-executable) karena objek eksekusi bukan milik Tergugat I melainkan milik Para Penggugat sebagai pembeli beritikad baik. Lelang atas 13 unit tersebut telah dilaksanakan dan terjual pada 31 Januari 2023, menyebabkan kerugian materiil dan immateril bagi Para Penggugat.\n\n[HAL 22-30] Para Penggugat menggugat Tergugat I-IV dan Tergugat V atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) karena memberikan informasi tidak benar mengenai harta kekayaan Tereksekusi dan melaksanakan lelang terhadap harta milik Para Penggugat. Para Penggugat menuntut pernyataan sah jual beli, status pembeli beritikad baik, pembatalan Penetapan Eksekusi dan Lelang, pernyataan non-executable, pengangkatan sita eksekusi, serta ganti rugi. Tergugat I-IV hadir dengan kuasa hukum dan mengajukan eksepsi serta jawaban pokok perkara.\n\n[HAL 31-36] Tergugat I-IV mengajukan eksepsi bahwa gugatan prematur karena bukti kepemilikan hanya PPJB (perjanjian obligatoir) bukan sertifikat, gugatan kurang pihak karena pembeli lelang tidak dilibatkan, dan gugatan kabur. Dalam pokok perkara, Tergugat I-IV menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan Para Penggugat beritikad buruk untuk mengelabui putusan berkekuatan hukum tetap, dan menegaskan bahwa bukti kepemilikan resmi masih atas nama PT Putramas Simpati. Tergugat I-IV juga membantah dalil penguasaan fisik oleh Penggugat, menyatakan unit dalam keadaan kosong dan dikelola oleh PPPSRS. Tergugat I-IV memohon gugatan ditolak.\n\n[HAL 37-45] Tergugat V (KPKNL Jakarta II) mengajukan eksepsi error in persona (salah alamat), obscur libel, non persona standi in judicio (kurang pihak karena harus menggugat instansi atasan/DJKN), dan plurium litis consortium (kurang pihak karena pembeli lelang Go Zali Kevin tidak dilibatkan). Tergugat V membantah dalil Penggugat, menyatakan lelang dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan Penetapan Ketua PN Jakarta Utara, serta bahwa dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi legalitas formal. Tergugat V menolak gugatan pokok perkara.\n\n[HAL 46-54] Dokumen eksekusi merinci objek sita berupa berbagai unit apartemen (Tower B Lt. 22 S18, Lt. 29, Lobby, Lt. 3, Lt. Dasar) yang berdiri di atas tanah SHGB No. 6286 atas nama PT Putramas Simpati. Eksekusi dilakukan berdasarkan Putusan PN Jkt.Utr No. 553/2016, PT DKI No. 291/2019, dan MA No. 1121/2020. Setelah peneguran (aanmaning) tidak dipenuhi, Ketua PN Jkt.Utr mengeluarkan Penetapan No. 20/Eks.Putusan/2021 tanggal 15 Oktober 2021 untuk meletakkan sita eksekusi, yang dilaksanakan pada 3 November 2021. Tergugat V menjelaskan bahwa sesuai UU Lelang dan PMK No. 213/2020, KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang jika dokumen persyaratan lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek/objek. Permohonan lelang dari PN Jkt.Utr telah dilengkapi dokumen, sehingga Tergugat V menerbitkan penetapan lelang tanggal 23 Desember 2022 untuk dilaksanakan pada 31 Januari 2023. Pengumuman lelang dilakukan melalui surat kabar Rakyat Merdeka pada 2 Januari dan 17 Januari 2023. SKPT dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara (No. 62/2023 tanggal 3 Januari 2023) menyatakan tanah tidak ditanggungkan, tidak ada blokir, dan telah dicatat sita eksekusi sejak 15 Oktober 2021. Para Termohon Eksekusi telah dimintai keterangan. Tergugat V menegaskan bahwa lelang yang dilaksanakan sesuai ketentuan tidak dapat dibatalkan (Pasal 16 PMK Lelang) dan Risalah Lelang No. 54/26/2023 memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Tergugat V menolak dalil perbuatan melawan hukum, menyatakan tugasnya hanya melayani lelang sesuai prosedur, dan mengutip yurisprudensi MA bahwa pembeli lelang beritikad baik (Go Zali Kevin) harus dilindungi. Tergugat V memohon eksepsi diterima dan gugatan ditolak.\n\n[HAL 55-72] Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi KTP, putusan perkara sebelumnya, PPJB berbagai unit apartemen (P-3 s.d P-6), kwitansi pembayaran listrik/air/service charge untuk unit-unit tertentu (P-7 s.d P-9), surat PPPSRS, sertifikat SHGB PT Putramas Simpati (P-11, P-18), penetapan eksekusi (P-12), pengumuman lelang (P-13), foto unit (P-14 s.d P-16, P-22), dan laporan polisi (P-20, P-21). Bukti-bukti ini sebagian besar diverifikasi sebagai fotokopi dari fotokopi atau print out tanpa aslinya diperlihatkan, kecuali yang bermaterai dan dicocokkan. Penggugat tidak mengajukan saksi. Tergugat I-IV mengajukan bukti surat berupa fotokopi putusan perkara sebelumnya, BHT, penetapan eksekusi/sita/lelang, SKPT, risalah lelang, foto kehadiran Penggugat III, daftar hadir rapat, dan surat pernyataan. Tergugat I-IV juga mengajukan satu saksi, Lenny Wati Teddy, S.E., yang merupakan Ketua PPPSRS Apartemen Robinson sejak 2019. Saksi menyatakan kenal para pihak tanpa hubungan keluarga/pekerjaan, tinggal di Robinson sejak 2010, dan menjadi pengurus. Saksi menyatakan kepemilikan unit di Robinson masih berbasis PPJB, bukan sertifikat, dan seluruh pemilik unit saat itu bukti kepemilikannya PPJB. Saksi tidak tahu adanya pengolaan lelang dari KPKNL hingga diinformasikan, dan menyatakan bahwa pembayaran IPL oleh Penggugat IV tidak serta merta membuktikan kepemilikan karena bisa jadi penyewa. Saksi juga menyatakan jual beli telah disahkan berdasarkan putusan pengadilan 553. Tergugat V mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat permohonan lelang, penetapan jadwal/lelang, aanmaning, sita, SKPT, pengumuman lelang, surat pemberitahuan kepada termohon, sertifikat SHGB, surat keterangan hutang, laporan penilaian, risalah lelang, dan putusan perkara sebelumnya. Bukti-bukti Tergugat V sebagian besar diverifikasi sebagai fotokopi dari fotokopi atau print out tanpa aslinya. Tergugat V tidak mengajukan saksi.\n\n[HAL 73-77] Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi. Eksepsi Tergugat I-IV dan Tergugat V mengenai \"gugatan kurang pihak\" (plurium litis consortium) diterima. Hal ini karena berdasarkan Risalah Lelang No. 54/26/2023 tanggal 31 Januari 2023, objek sengketa telah dibeli oleh Go Zali Kevin. Karena Penggugat mendalilkan objek adalah milik mereka namun objek telah dibeli oleh Go Zali Kevin, maka Go Zali Kevin harus dijadikan pihak dalam perkara (seharusnya sebagai Tergugat utama) karena kedudukannya signifikan. Karena Go Zali Kevin tidak digugat, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvant Kelijke Verklaard). Eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan. Karena gugatan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Biaya perkara sebesar Rp463.000,- dibebankan kepada Para Penggugat.\n\n**Amar Putusan:**\n1. Menerima eksepsi Tergugat I s/d IV dan Tergugat V.\n2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.\n3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp463.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-10] Perkara perdata Nomor 424/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr melibatkan empat Penggugat (Erlan Setiawaty Tatan W, Djauw Kiat Fie, Dr. B. Hartono, Dipl. Ing. Harjadi Jahja) melawan lima Tergugat (Hadi Tanoyo, Lenni Usan, William Gozali, Grace Irene, dan KPKNL Jakarta II) serta dua Turut Tergugat (PT Putramas Simpati dan Kantor Pertanahan Jakarta Utara). Sengketa berawal dari eksekusi lelang 16 unit Apartemen Robinson oleh KPKNL Jakarta II berdasarkan Penetapan PN Jakarta Utara Nomor 20/Eks.Putusan/2021, yang merupakan pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara sebelumnya (PN Jkt.Utr No. 553/2016, PT DKI No. 291/2019, dan MA No. 1121/2020) antara Tergugat I-IV sebagai pihak dalam perkara tersebut melawan PT Putramas Simpati. Putusan MA tersebut menyatakan sah jual beli antara Penggugat dalam perkara lama dengan Tergugat I, menyatakan perbuatan Tergugat melanggar hukum, dan memerintahkan pembayaran ganti rugi serta pembongkaran bangunan di lahan bersama. Namun, Para Penggugat dalam perkara ini bukan merupakan pihak dalam putusan berkekuatan hukum tetap tersebut.\n\n[HAL 11-21] Para Penggugat dalil bahwa mereka adalah pemilik sah atas 13 unit apartemen tertentu yang masuk dalam objek eksekusi lelang, berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan PT Putramas Simpati (Turut Tergugat I) yang telah didaftar/waarmerking, serta telah menguasai fisik dan yuridis unit-unit tersebut sejak tahun 2009-2019. Penggugat I adalah pemilik Tower A Lt. 28 C1 (135 m2), Penggugat II adalah pemilik Tower A Lt. 19 S11 (35 m2), Penggugat III adalah pemilik 10 unit apartemen (termasuk Tower A Lt. 16 S15, Tower A Lt. 24 A11, dan berbagai unit di Tower B), serta Penggugat IV adalah pemilik Tower B Lt. 16 S12 (34 m2). Para Penggugat menyatakan bahwa eksekusi lelang terhadap 13 unit milik mereka adalah tidak dapat dijalankan (non-executable) karena objek eksekusi bukan milik Tergugat I melainkan milik Para Penggugat sebagai pembeli beritikad baik. Lelang atas 13 unit tersebut telah dilaksanakan dan terjual pada 31 Januari 2023, menyebabkan kerugian materiil dan immateril bagi Para Penggugat.\n\n[HAL 22-30] Para Penggugat menggugat Tergugat I-IV dan Tergugat V atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) karena memberikan informasi tidak benar mengenai harta kekayaan Tereksekusi dan melaksanakan lelang terhadap harta milik Para Penggugat. Para Penggugat menuntut pernyataan sah jual beli, status pembeli beritikad baik, pembatalan Penetapan Eksekusi dan Lelang, pernyataan non-executable, pengangkatan sita eksekusi, serta ganti rugi. Tergugat I-IV hadir dengan kuasa hukum dan mengajukan eksepsi serta jawaban pokok perkara.\n\n[HAL 31-36] Tergugat I-IV mengajukan eksepsi bahwa gugatan prematur karena bukti kepemilikan hanya PPJB (perjanjian obligatoir) bukan sertifikat, gugatan kurang pihak karena pembeli lelang tidak dilibatkan, dan gugatan kabur. Dalam pokok perkara, Tergugat I-IV menolak seluruh dalil Penggugat, menyatakan Para Penggugat beritikad buruk untuk mengelabui putusan berkekuatan hukum tetap, dan menegaskan bahwa bukti kepemilikan resmi masih atas nama PT Putramas Simpati. Tergugat I-IV juga membantah dalil penguasaan fisik oleh Penggugat, menyatakan unit dalam keadaan kosong dan dikelola oleh PPPSRS. Tergugat I-IV memohon gugatan ditolak.\n\n[HAL 37-45] Tergugat V (KPKNL Jakarta II) mengajukan eksepsi error in persona (salah alamat), obscur libel, non persona standi in judicio (kurang pihak karena harus menggugat instansi atasan/DJKN), dan plurium litis consortium (kurang pihak karena pembeli lelang Go Zali Kevin tidak dilibatkan). Tergugat V membantah dalil Penggugat, menyatakan lelang dilaksanakan sesuai prosedur hukum dan Penetapan Ketua PN Jakarta Utara, serta bahwa dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi legalitas formal. Tergugat V menolak gugatan pokok perkara.\n\n[HAL 46-54] Dokumen eksekusi merinci objek sita berupa berbagai unit apartemen (Tower B Lt. 22 S18, Lt. 29, Lobby, Lt. 3, Lt. Dasar) yang berdiri di atas tanah SHGB No. 6286 atas nama PT Putramas Simpati. Eksekusi dilakukan berdasarkan Putusan PN Jkt.Utr No. 553/2016, PT DKI No. 291/2019, dan MA No. 1121/2020. Setelah peneguran (aanmaning) tidak dipenuhi, Ketua PN Jkt.Utr mengeluarkan Penetapan No. 20/Eks.Putusan/2021 tanggal 15 Oktober 2021 untuk meletakkan sita eksekusi, yang dilaksanakan pada 3 November 2021. Tergugat V menjelaskan bahwa sesuai UU Lelang dan PMK No. 213/2020, KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang jika dokumen persyaratan lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek/objek. Permohonan lelang dari PN Jkt.Utr telah dilengkapi dokumen, sehingga Tergugat V menerbitkan penetapan lelang tanggal 23 Desember 2022 untuk dilaksanakan pada 31 Januari 2023. Pengumuman lelang dilakukan melalui surat kabar Rakyat Merdeka pada 2 Januari dan 17 Januari 2023. SKPT dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara (No. 62/2023 tanggal 3 Januari 2023) menyatakan tanah tidak ditanggungkan, tidak ada blokir, dan telah dicatat sita eksekusi sejak 15 Oktober 2021. Para Termohon Eksekusi telah dimintai keterangan. Tergugat V menegaskan bahwa lelang yang dilaksanakan sesuai ketentuan tidak dapat dibatalkan (Pasal 16 PMK Lelang) dan Risalah Lelang No. 54/26/2023 memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Tergugat V menolak dalil perbuatan melawan hukum, menyatakan tugasnya hanya melayani lelang sesuai prosedur, dan mengutip yurisprudensi MA bahwa pembeli lelang beritikad baik (Go Zali Kevin) harus dilindungi. Tergugat V memohon eksepsi diterima dan gugatan ditolak.\n\n[HAL 55-72] Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi KTP, putusan perkara sebelumnya, PPJB berbagai unit apartemen (P-3 s.d P-6), kwitansi pembayaran listrik/air/service charge untuk unit-unit tertentu (P-7 s.d P-9), surat PPPSRS, sertifikat SHGB PT Putramas Simpati (P-11, P-18), penetapan eksekusi (P-12), pengumuman lelang (P-13), foto unit (P-14 s.d P-16, P-22), dan laporan polisi (P-20, P-21). Bukti-bukti ini sebagian besar diverifikasi sebagai fotokopi dari fotokopi atau print out tanpa aslinya diperlihatkan, kecuali yang bermaterai dan dicocokkan. Penggugat tidak mengajukan saksi. Tergugat I-IV mengajukan bukti surat berupa fotokopi putusan perkara sebelumnya, BHT, penetapan eksekusi/sita/lelang, SKPT, risalah lelang, foto kehadiran Penggugat III, daftar hadir rapat, dan surat pernyataan. Tergugat I-IV juga mengajukan satu saksi, Lenny Wati Teddy, S.E., yang merupakan Ketua PPPSRS Apartemen Robinson sejak 2019. Saksi menyatakan kenal para pihak tanpa hubungan keluarga/pekerjaan, tinggal di Robinson sejak 2010, dan menjadi pengurus. Saksi menyatakan kepemilikan unit di Robinson masih berbasis PPJB, bukan sertifikat, dan seluruh pemilik unit saat itu bukti kepemilikannya PPJB. Saksi tidak tahu adanya pengolaan lelang dari KPKNL hingga diinformasikan, dan menyatakan bahwa pembayaran IPL oleh Penggugat IV tidak serta merta membuktikan kepemilikan karena bisa jadi penyewa. Saksi juga menyatakan jual beli telah disahkan berdasarkan putusan pengadilan 553. Tergugat V mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat permohonan lelang, penetapan jadwal/lelang, aanmaning, sita, SKPT, pengumuman lelang, surat pemberitahuan kepada termohon, sertifikat SHGB, surat keterangan hutang, laporan penilaian, risalah lelang, dan putusan perkara sebelumnya. Bukti-bukti Tergugat V sebagian besar diverifikasi sebagai fotokopi dari fotokopi atau print out tanpa aslinya. Tergugat V tidak mengajukan saksi.\n\n[HAL 73-77] Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi. Eksepsi Tergugat I-IV dan Tergugat V mengenai \"gugatan kurang pihak\" (plurium litis consortium) diterima. Hal ini karena berdasarkan Risalah Lelang No. 54/26/2023 tanggal 31 Januari 2023, objek sengketa telah dibeli oleh Go Zali Kevin. Karena Penggugat mendalilkan objek adalah milik mereka namun objek telah dibeli oleh Go Zali Kevin, maka Go Zali Kevin harus dijadikan pihak dalam perkara (seharusnya sebagai Tergugat utama) karena kedudukannya signifikan. Karena Go Zali Kevin tidak digugat, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvant Kelijke Verklaard). Eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan. Karena gugatan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. Biaya perkara sebesar Rp463.000,- dibebankan kepada Para Penggugat.\n\n**Amar Putusan:**\n1. Menerima eksepsi Tergugat I s/d IV dan Tergugat V.\n2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.\n3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp463.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 8531, + "frame": "Para Penggugat menggugat Tergugat I-IV dan Tergugat V atas perbuatan melawan hukum terkait eksekusi lelang 13 unit apartemen yang diklaim sebagai milik mereka, serta menuntut pembatalan lelang dan ganti rugi. Sengketa berpusat pada klaim kepemilikan Para Penggugat versus status eksekusi terhadap aset PT Putramas Simpati yang telah dilelang. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak, yaitu tidak dilibatkannya pembeli lelang sebagai pihak dalam perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa mereka adalah pemilik sah 13 unit apartemen tertentu berdasarkan PPJB dan penguasaan fisik sejak tahun 2009-2019.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Eksekusi lelang 16 unit apartemen Robinson dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta II berdasarkan penetapan pengadilan dalam perkara sebelumnya antara Tergugat I-IV melawan PT Putramas Simpati.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Lelang atas 13 unit apartemen yang menjadi objek sengketa telah dilaksanakan dan terjual pada 31 Januari 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek sengketa dalam risalah lelang telah dibeli oleh Go Zali Kevin.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Go Zali Kevin tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan ini.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak karena pembeli lelang harus menjadi pihak dalam perkara mengingat kedudukannya yang signifikan.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat I-IV dan Tergugat V dengan dalih perbuatan melawan hukum terkait eksekusi lelang 13 unit apartemen yang diklaim sebagai milik mereka berdasarkan PPJB dan penguasaan fisik, serta menuntut pembatalan lelang, pernyataan non-executable, dan ganti rugi. Tergugat I-IV membantah klaim kepemilikan tersebut dan menyatakan Para Penggugat beritikad buruk, sementara Tergugat V membela pelaksanaan lelang sesuai prosedur hukum. Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh para Tergugat karena pembeli lelang, Go Zali Kevin, tidak dilibatkan dalam perkara padahal kedudukannya signifikan. Akibatnya, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok perkara tidak diperiksa lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat I-IV dan Tergugat V dengan dalih perbuatan melawan hukum terkait eksekusi lelang 13 unit apartemen yang diklaim sebagai milik mereka berdasarkan PPJB dan penguasaan fisik, serta menuntut pembatalan lelang, pernyataan non-executable, dan ganti rugi. Tergugat I-IV membantah klaim kepemilikan tersebut dan menyatakan Para Penggugat beritikad buruk, sementara Tergugat V membela pelaksanaan lelang sesuai prosedur hukum. Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh para Tergugat karena pembeli lelang, Go Zali Kevin, tidak dilibatkan dalam perkara padahal kedudukannya signifikan. Akibatnya, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok perkara tidak diperiksa lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalil bahwa mereka adalah pemilik sah 13 unit apartemen tertentu berdasarkan PPJB dan penguasaan fisik sejak tahun 2009-2019.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Eksekusi lelang 16 unit apartemen Robinson dilaksanakan oleh KPKNL Jakarta II berdasarkan penetapan pengadilan dalam perkara sebelumnya antara Tergugat I-IV melawan PT Putramas Simpati.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Lelang atas 13 unit apartemen yang menjadi objek sengketa telah dilaksanakan dan terjual pada 31 Januari 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek sengketa dalam risalah lelang telah dibeli oleh Go Zali Kevin.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Go Zali Kevin tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan ini.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak karena pembeli lelang harus menjadi pihak dalam perkara mengingat kedudukannya yang signifikan.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar dan tinggal di 13 apartemen, tapi kenapa lelangannya bisa jalan dan sekarang dibeli orang lain tanpa saya dilibatkan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8959, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort) sebagai dasar ganti rugi. Namun, dalam pertimbangan hukum putusan, sengketa ini tidak ditangani dengan analisis unsur perbuatan melawan hukum atau ganti rugi, melainkan ditolak secara prosedural karena gugatan dinyatakan 'kurang pihak' (Plurium Litis Consortium) akibat tidak dilibatkannya pembeli lelang (Gozali Kevin) sebagai pihak yang haknya terdampak. Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum atau isu substantif yang diperiksa untuk menjawab pertanyaan mengapa lelang bisa berjalan tanpa melibatkan penggugat." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 77628, + "completion_tokens": 4255 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_426_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_426_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e3c26b2508e80ebdc24294095f117c572af50382 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_426_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,165 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_426_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 59, + "timings": { + "parse": 0.086, + "classify": 0.0, + "condense": 375.128, + "read": 138.66, + "query": 4.518, + "relevance": 36.24, + "total": 554.632 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 175049, + "marked_chars": 175571 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang\nPihak (Plurium Litis Consortium);\nDALAM POKOK PERKARA\n- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\nHalaman 57 dari 59 Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 57\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara\ntanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.554.200,00\n(lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024,\noleh kami, Hotnar Simarmata, S.H.., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia\nMarlianti Tambunan, S.H., M.H. dan Dian Erdianto, S.H., M.H., masing-masing\nsebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 4" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134947, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara perdata Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr antara Penggugat I (Pdt. Harry S. Gultom), Penggugat II (Pdt. Hesekiel Hutagalung), dan Penggugat III (Pdt. Edwin Kamagi) sebagai pengurus Majelis Daerah (MD) Sumatera Selatan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) periode 2017-2022, melawan Tergugat I (GPdI sebagai Badan Hukum) dan Tergugat II (Pdt. Lodewijk L. Kambe, Utusan Majelis Pusat). Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah (MUSDA) Sumatera Selatan tahun 2022. Kronologi dimulai dengan persiapan MUSDA oleh Para Penggugat sesuai JUKLAK/JUKNIS dari Tergugat I, yang menghasilkan tiga calon Ketua MD yang sah melalui Panitia Nominasi: Pdt. Azarya Bisner Manullang, Pdt. Paradom Simanjuntak, dan Pdt. Asail Apristo Sinuhaji, setelah Pdt. Harry S. Gultom mengundurkan diri [HAL 5-6]. Pada MUSDA pertama tanggal 19-20 Juli 2022, proses pemilihan terhenti (deadlock) karena adanya intervensi peserta yang mendesak penambahan Pdt. Daniel Widodo Enggar sebagai calon \"siluman\" yang tidak memenuhi syarat AD/ART, yang diakomodir secara sewenang-wenang oleh Ketua Panitia Pemilihan (utusan MP) Pdt. Efraim Da Costa, sehingga MUSDA diskors [HAL 7-10]. Para Penggugat memprotes tindakan tersebut dan menyatakan sikap menolak hasil pelantikan \"Caretaker\" (Tergugat II) yang tidak diatur dalam AD/ART, serta meminta Majelis Pusat (MP) menyelenggarakan MUSDALUB [HAL 11-12]. Tergugat I kemudian mengeluarkan surat undangan MUSDA lanjutan tanggal 10 Agustus 2022 yang dipimpin oleh MP, yang dalil Para Penggugat dianggap melanggar kewenangan MD untuk memimpin MUSDA [HAL 12-13]. Dalam MUSDA lanjutan di bawah kendali Tergugat II, Para Penggugat dan tiga calon sah melakukan *walk out* karena Tergugat II tetap memaksakan pencalonan Pdt. Daniel Enggar yang tidak memenuhi kualifikasi [HAL 14-15]. Hasil MUSDA lanjutan menetapkan Pdt. Daniel Enggar sebagai Ketua MD baru, yang kemudian disahkan oleh Tergugat I melalui Surat Keputusan Nomor 030.01/MP-GPdI/VIII-2022 [HAL 15-16]. Para Penggugat menuntut pernyataan tidak sah dan batalnya MUSDA lanjutan, SK Penetapan Pengurus, serta penggantian rugi materiil Rp 226.078.600,- dan immateriil Rp 1.500.000.000,- [HAL 17-19]. Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak (kurangnya Pdt. Daniel Enggar, Pdt. Efraim Da Costa, Pdt. D. Aritonang, dan Ketua/Sekretaris Umum MP), prematur (melanggar prosedur internal AD/ART), dan kabur (kerugian bukan pribadi), serta membela diri bahwa pengambilan alih MUSDA oleh MP adalah kewenangan sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf f AD/ART untuk menyelesaikan persoalan daerah yang tidak terselesaikan, serta pelantikan Caretaker dan penambahan calon adalah diskresi yang sah [HAL 20-31]. Dalam pembuktian, Para Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi (Deky Sarayar, Budiman, Jeki Misah) yang secara umum mendukung dalil bahwa MUSDA pertama terhenti karena deadlock akibat upaya penambahan calon tidak sah, MUSDA lanjutan dipimpin oleh Caretaker tanpa dasar hukum AD/ART, dan Pdt. Daniel Enggar tidak memenuhi syarat pencalonan [HAL 32-45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 42124, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara perdata Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr antara Penggugat I (Pdt. Harry S. Gultom), Penggugat II (Pdt. Hesekiel Hutagalung), dan Penggugat III (Pdt. Edwin Kamagi) sebagai pengurus Majelis Daerah (MD) Sumatera Selatan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) periode 2017-2022, melawan Tergugat I (GPdI sebagai Badan Hukum) dan Tergugat II (Pdt. Lodewijk L. Kambe, Utusan Majelis Pusat). Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah (MUSDA) Sumatera Selatan tahun 2022. Kronologi dimulai dengan persiapan MUSDA oleh Para Penggugat sesuai JUKLAK/JUKNIS dari Tergugat I, yang menghasilkan tiga calon Ketua MD yang sah melalui Panitia Nominasi: Pdt. Azarya Bisner Manullang, Pdt. Paradom Simanjuntak, dan Pdt. Asail Apristo Sinuhaji, setelah Pdt. Harry S. Gultom mengundurkan diri [HAL 5-6]. Pada MUSDA pertama tanggal 19-20 Juli 2022, proses pemilihan terhenti (deadlock) karena adanya intervensi peserta yang mendesak penambahan Pdt. Daniel Widodo Enggar sebagai calon \"siluman\" yang tidak memenuhi syarat AD/ART, yang diakomodir secara sewenang-wenang oleh Ketua Panitia Pemilihan (utusan MP) Pdt. Efraim Da Costa, sehingga MUSDA diskors [HAL 7-10]. Para Penggugat memprotes tindakan tersebut dan menyatakan sikap menolak hasil pelantikan \"Caretaker\" (Tergugat II) yang tidak diatur dalam AD/ART, serta meminta Majelis Pusat (MP) menyelenggarakan MUSDALUB [HAL 11-12]. Tergugat I kemudian mengeluarkan surat undangan MUSDA lanjutan tanggal 10 Agustus 2022 yang dipimpin oleh MP, yang dalil Para Penggugat dianggap melanggar kewenangan MD untuk memimpin MUSDA [HAL 12-13]. Dalam MUSDA lanjutan di bawah kendali Tergugat II, Para Penggugat dan tiga calon sah melakukan *walk out* karena Tergugat II tetap memaksakan pencalonan Pdt. Daniel Enggar yang tidak memenuhi kualifikasi [HAL 14-15]. Hasil MUSDA lanjutan menetapkan Pdt. Daniel Enggar sebagai Ketua MD baru, yang kemudian disahkan oleh Tergugat I melalui Surat Keputusan Nomor 030.01/MP-GPdI/VIII-2022 [HAL 15-16]. Para Penggugat menuntut pernyataan tidak sah dan batalnya MUSDA lanjutan, SK Penetapan Pengurus, serta penggantian rugi materiil Rp 226.078.600,- dan immateriil Rp 1.500.000.000,- [HAL 17-19]. Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak (kurangnya Pdt. Daniel Enggar, Pdt. Efraim Da Costa, Pdt. D. Aritonang, dan Ketua/Sekretaris Umum MP), prematur (melanggar prosedur internal AD/ART), dan kabur (kerugian bukan pribadi), serta membela diri bahwa pengambilan alih MUSDA oleh MP adalah kewenangan sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf f AD/ART untuk menyelesaikan persoalan daerah yang tidak terselesaikan, serta pelantikan Caretaker dan penambahan calon adalah diskresi yang sah [HAL 20-31]. Dalam pembuktian, Para Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi (Deky Sarayar, Budiman, Jeki Misah) yang secara umum mendukung dalil bahwa MUSDA pertama terhenti karena deadlock akibat upaya penambahan calon tidak sah, MUSDA lanjutan dipimpin oleh Caretaker tanpa dasar hukum AD/ART, dan Pdt. Daniel Enggar tidak memenuhi syarat pencalonan [HAL 32-45]. Saksi-saksi Penggugat menegaskan bahwa MUSDA lanjutan dipimpin Caretaker, tiga calon sah menolak hasil pengangkatan Pdt. Daniel Enggar secara lisan namun pimpinan rapat tetap melanjutkan proses, serta biaya MUSDA berasal dari tabungan KAS MD [HAL 45]. Tergugat mengajukan bukti surat berupa daftar hadir, laporan keuangan tabungan Musda, surat tugas MP, dan AD/ART, namun Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti fotokopi tersebut tidak dapat diperiksa keasliannya sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti sah [HAL 46-49]. Saksi-saksi Tergugat (David Lamhot Silaen dan Rasben Silaen) menyatakan bahwa Musda lanjutan dipimpin Majelis Pusat setelah MD demisioner, adanya usulan 141 orang hamba Tuhan untuk menambahkan Pdt. Daniel Enggar, serta bahwa 3 calon sah keluar dari rapat sehingga tidak ada pilihan lain selain Pdt. Daniel Enggar yang langsung dilantik [HAL 49-53]. Majelis Hakim kemudian memeriksa eksepsi Para Tergugat, khususnya eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang mendalilkan Pdt. Daniel Widodo Enggar harus disertakan sebagai pihak tergugat karena memiliki kepentingan hukum dalam perkara [HAL 55-56]. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena tidak mengikutsertakan Pdt. Daniel Widodo Enggar sebagai pihak tergugat, sehingga eksepsi kurang pihak dikabulkan [HAL 57]. Dengan dikabulkannya eksepsi kurang pihak, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut, dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 554.200,00 [HAL 57-59]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa perkara perdata Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr antara Penggugat I (Pdt. Harry S. Gultom), Penggugat II (Pdt. Hesekiel Hutagalung), dan Penggugat III (Pdt. Edwin Kamagi) sebagai pengurus Majelis Daerah (MD) Sumatera Selatan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) periode 2017-2022, melawan Tergugat I (GPdI sebagai Badan Hukum) dan Tergugat II (Pdt. Lodewijk L. Kambe, Utusan Majelis Pusat). Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah (MUSDA) Sumatera Selatan tahun 2022. Kronologi dimulai dengan persiapan MUSDA oleh Para Penggugat sesuai JUKLAK/JUKNIS dari Tergugat I, yang menghasilkan tiga calon Ketua MD yang sah melalui Panitia Nominasi: Pdt. Azarya Bisner Manullang, Pdt. Paradom Simanjuntak, dan Pdt. Asail Apristo Sinuhaji, setelah Pdt. Harry S. Gultom mengundurkan diri [HAL 5-6]. Pada MUSDA pertama tanggal 19-20 Juli 2022, proses pemilihan terhenti (deadlock) karena adanya intervensi peserta yang mendesak penambahan Pdt. Daniel Widodo Enggar sebagai calon \"siluman\" yang tidak memenuhi syarat AD/ART, yang diakomodir secara sewenang-wenang oleh Ketua Panitia Pemilihan (utusan MP) Pdt. Efraim Da Costa, sehingga MUSDA diskors [HAL 7-10]. Para Penggugat memprotes tindakan tersebut dan menyatakan sikap menolak hasil pelantikan \"Caretaker\" (Tergugat II) yang tidak diatur dalam AD/ART, serta meminta Majelis Pusat (MP) menyelenggarakan MUSDALUB [HAL 11-12]. Tergugat I kemudian mengeluarkan surat undangan MUSDA lanjutan tanggal 10 Agustus 2022 yang dipimpin oleh MP, yang dalil Para Penggugat dianggap melanggar kewenangan MD untuk memimpin MUSDA [HAL 12-13]. Dalam MUSDA lanjutan di bawah kendali Tergugat II, Para Penggugat dan tiga calon sah melakukan *walk out* karena Tergugat II tetap memaksakan pencalonan Pdt. Daniel Enggar yang tidak memenuhi kualifikasi [HAL 14-15]. Hasil MUSDA lanjutan menetapkan Pdt. Daniel Enggar sebagai Ketua MD baru, yang kemudian disahkan oleh Tergugat I melalui Surat Keputusan Nomor 030.01/MP-GPdI/VIII-2022 [HAL 15-16]. Para Penggugat menuntut pernyataan tidak sah dan batalnya MUSDA lanjutan, SK Penetapan Pengurus, serta penggantian rugi materiil Rp 226.078.600,- dan immateriil Rp 1.500.000.000,- [HAL 17-19]. Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak (kurangnya Pdt. Daniel Enggar, Pdt. Efraim Da Costa, Pdt. D. Aritonang, dan Ketua/Sekretaris Umum MP), prematur (melanggar prosedur internal AD/ART), dan kabur (kerugian bukan pribadi), serta membela diri bahwa pengambilan alih MUSDA oleh MP adalah kewenangan sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf f AD/ART untuk menyelesaikan persoalan daerah yang tidak terselesaikan, serta pelantikan Caretaker dan penambahan calon adalah diskresi yang sah [HAL 20-31]. Dalam pembuktian, Para Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi (Deky Sarayar, Budiman, Jeki Misah) yang secara umum mendukung dalil bahwa MUSDA pertama terhenti karena deadlock akibat upaya penambahan calon tidak sah, MUSDA lanjutan dipimpin oleh Caretaker tanpa dasar hukum AD/ART, dan Pdt. Daniel Enggar tidak memenuhi syarat pencalonan [HAL 32-45]. Saksi-saksi Penggugat menegaskan bahwa MUSDA lanjutan dipimpin Caretaker, tiga calon sah menolak hasil pengangkatan Pdt. Daniel Enggar secara lisan namun pimpinan rapat tetap melanjutkan proses, serta biaya MUSDA berasal dari tabungan KAS MD [HAL 45]. Tergugat mengajukan bukti surat berupa daftar hadir, laporan keuangan tabungan Musda, surat tugas MP, dan AD/ART, namun Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti fotokopi tersebut tidak dapat diperiksa keasliannya sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti sah [HAL 46-49]. Saksi-saksi Tergugat (David Lamhot Silaen dan Rasben Silaen) menyatakan bahwa Musda lanjutan dipimpin Majelis Pusat setelah MD demisioner, adanya usulan 141 orang hamba Tuhan untuk menambahkan Pdt. Daniel Enggar, serta bahwa 3 calon sah keluar dari rapat sehingga tidak ada pilihan lain selain Pdt. Daniel Enggar yang langsung dilantik [HAL 49-53]. Majelis Hakim kemudian memeriksa eksepsi Para Tergugat, khususnya eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang mendalilkan Pdt. Daniel Widodo Enggar harus disertakan sebagai pihak tergugat karena memiliki kepentingan hukum dalam perkara [HAL 55-56]. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena tidak mengikutsertakan Pdt. Daniel Widodo Enggar sebagai pihak tergugat, sehingga eksepsi kurang pihak dikabulkan [HAL 57]. Dengan dikabulkannya eksepsi kurang pihak, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut, dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 554.200,00 [HAL 57-59]." + }, + "read": { + "input_chars": 4795, + "frame": "Para Penggugat sebagai pengurus Majelis Daerah Sumatera Selatan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) menggugat GPdI sebagai Badan Hukum dan Utusan Majelis Pusat atas perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah (MUSDA) 2022. Para Penggugat meminta pernyataan tidak sah dan batalnya MUSDA lanjutan serta SK Penetapan Pengurus, beserta ganti rugi materiil dan immateriil. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak, tanpa memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah (MUSDA) Sumatera Selatan tahun 2022.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Proses pemilihan pada MUSDA pertama tanggal 19-20 Juli 2022 terhenti karena adanya intervensi peserta yang mendesak penambahan calon yang tidak memenuhi syarat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Pusat mengeluarkan surat undangan MUSDA lanjutan tanggal 10 Agustus 2022 yang dipimpin oleh Utusan Majelis Pusat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hasil MUSDA lanjutan menetapkan Pdt. Daniel Enggar sebagai Ketua MD baru, yang disahkan oleh Tergugat I melalui Surat Keputusan.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menuntut pernyataan tidak sah dan batalnya MUSDA lanjutan, SK Penetapan Pengurus, serta penggantian rugi materiil dan immateriil.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Pdt. Daniel Enggar sebagai pihak tergugat.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena tidak mengikutsertakan Pdt. Daniel Enggar sebagai pihak tergugat.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat yang merupakan pengurus Majelis Daerah Sumatera Selatan Gereja Pantekosta di Indonesia periode 2017-2022 menggugat Gereja Pantekosta di Indonesia sebagai Badan Hukum dan Utusan Majelis Pusat atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah tahun 2022. Para Penggugat mendalilkan bahwa proses pemilihan terhenti pada MUSDA pertama akibat intervensi penambahan calon yang tidak memenuhi syarat, dan MUSDA lanjutan yang dipimpin oleh Utusan Majelis Pusat menetapkan calon tersebut sebagai Ketua MD baru melalui Surat Keputusan. Para Penggugat menuntut pembatalan hasil MUSDA dan SK tersebut serta ganti rugi. Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak dengan alasan Pdt. Daniel Enggar yang ditetapkan sebagai Ketua MD baru harus disertakan sebagai pihak tergugat. Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak karena gugatan tidak mengikutsertakan Pdt. Daniel Enggar, sehingga menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat yang merupakan pengurus Majelis Daerah Sumatera Selatan Gereja Pantekosta di Indonesia periode 2017-2022 menggugat Gereja Pantekosta di Indonesia sebagai Badan Hukum dan Utusan Majelis Pusat atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah tahun 2022. Para Penggugat mendalilkan bahwa proses pemilihan terhenti pada MUSDA pertama akibat intervensi penambahan calon yang tidak memenuhi syarat, dan MUSDA lanjutan yang dipimpin oleh Utusan Majelis Pusat menetapkan calon tersebut sebagai Ketua MD baru melalui Surat Keputusan. Para Penggugat menuntut pembatalan hasil MUSDA dan SK tersebut serta ganti rugi. Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak dengan alasan Pdt. Daniel Enggar yang ditetapkan sebagai Ketua MD baru harus disertakan sebagai pihak tergugat. Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak karena gugatan tidak mengikutsertakan Pdt. Daniel Enggar, sehingga menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah (MUSDA) Sumatera Selatan tahun 2022.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Proses pemilihan pada MUSDA pertama tanggal 19-20 Juli 2022 terhenti karena adanya intervensi peserta yang mendesak penambahan calon yang tidak memenuhi syarat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Pusat mengeluarkan surat undangan MUSDA lanjutan tanggal 10 Agustus 2022 yang dipimpin oleh Utusan Majelis Pusat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hasil MUSDA lanjutan menetapkan Pdt. Daniel Enggar sebagai Ketua MD baru, yang disahkan oleh Tergugat I melalui Surat Keputusan.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menuntut pernyataan tidak sah dan batalnya MUSDA lanjutan, SK Penetapan Pengurus, serta penggantian rugi materiil dan immateriil.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Pdt. Daniel Enggar sebagai pihak tergugat.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena tidak mengikutsertakan Pdt. Daniel Enggar sebagai pihak tergugat.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya dibatalkan karena tidak memasukkan orang yang terpilih jadi ketua baru?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12535, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (tort) sebagai dasar tuntutan ganti rugi substantif. Namun, dalam putusan ini, gugatan ditolak (dinyatakan tidak dapat diterima) karena alasan prosedural/formil, yaitu 'kurang pihak' (plurium litis consortium) menurut Pasal 136 HIR/RBg. Majelis Hakim tidak memeriksa apakah unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 terpenuhi atau tidak, karena perkara berhenti pada tahap eksepsi. Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum atau kerangka analisis yang dipakai hakim untuk menjawab pertanyaan mengapa gugatan dibatalkan; yang menjadi penyebab pembatalan adalah kelalaian prosedural dalam mengajukan pihak yang tepat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat/akta. Meskipun pasal ini dikutip dalam pertimbangan awal mengenai alat bukti, hal tersebut hanya bersifat umum untuk menetapkan jenis alat bukti yang sah. Alasan utama gugatan dibatalkan dalam pertanyaan adalah karena 'tidak memasukkan orang yang terpilih' (kurang pihak), yang merupakan masalah prosedur perdata (eksepsi kurang pihak), bukan masalah kekuatan pembuktian surat. Isi pasal ini tidak mengatur syarat pengajuan pihak dalam gugatan atau akibat hukum dari tidak mencantumkan pihak yang berkepentingan, sehingga tidak memiliki hubungan substantif dengan inti pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 56288, + "completion_tokens": 3391 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_428_Pdt.Bth_2024_PN_Jkt.Utr.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_428_Pdt.Bth_2024_PN_Jkt.Utr.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..34015bbce2e1bbf0dbd343cecb8f8dd481e836e3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_428_Pdt.Bth_2024_PN_Jkt.Utr.json @@ -0,0 +1,122 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_UTARA_Nomor_428_Pdt.Bth_2024_PN_Jkt.Utr.pdf", + "n_pages": 133, + "timings": { + "parse": 0.18, + "classify": 0.0, + "condense": 981.182, + "read": 69.046, + "query": 3.732, + "relevance": 15.227, + "total": 1069.367 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 377435, + "marked_chars": 378657 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDalam Konvensi\nDalam Eksepsi\nMenolak eksepsi Terbantah I dan Turut Terbantah II;\nDalam Pokok Perkara\nMenyatakan bantahan para Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijke\nverklaard);\nDalam Rekonvensi\nMenyatakan bantahan Pembantah Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\nDalam Konvensi dan Rekonvensi\nMenghukum para Pembantah Dalam Konvensi/ para Terbantah Dalam\nRekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini\nditetapkan sejumlah Rp. 1.899.750,- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh\nsembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025, oleh\nHalaman 131 dari 133 Putusan Nomor 428/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Utr\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 131\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nkami, Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti\nTambunan, S.H., M" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134778, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Bantahan Nomor 428/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Utr melibatkan Para Pembantah (Adrianto Djokosoetono s.d. Jenny Suryadjaja) melawan Terbantah I (Pian Bin Saatun), Terbantah II (PT. Ritra Konnas Freight Centre), serta Turut Terbantah (Pemerintah/ATR BPN dan pejabat setempat). [HAL 3-7] Para Pembantah dalilkan kepemilikan atas tanah adat di Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara, seluas total 53.605 m² (terdiri dari Girik C No. 172 Persil 25 D.II, C No. 519 Persil 25 S.I, C No. 796 Persil 25 S.II, dan S.III) yang diperoleh melalui Akta Jual Beli (AJB) tahun 1995. Tanah tersebut kini tercatat atas nama Terbantah II dengan SHGB No. 388/Semper Timur. Para Pembantah mengajukan bantahan terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN.JKT.Utr jo. Putusan Banding, Kasasi, dan PK yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mengakui Terbantah I sebagai pemilik sah atas tanah Girik C.169 Persil 23 D.I, 26 D.II, dan 26 D.III seluas 7.880 m². [HAL 8-38] Para Pembantah berargumen bahwa tanah yang dikuasai Terbantah II berasal dari persil No. 25 (milik Para Pembantah), bukan dari persil No. 23 dan 26 (milik Terbantah I), sehingga gugatan Terbantah I bersifat kabur (obscure libel) karena tidak dapat membuktikan batas tanah yang jelas dan pemeriksaan setempat tidak detail. Para Pembantah menuntut pernyataan sah atas peralihan hak mereka, pernyataan bahwa tanah Terbantah I berada di luar objek sengketa, serta penghukuman Terbantah I membayar ganti rugi materiil Rp 70.920.000.000,00 dan immateril Rp 10.000.000.000,00, serta uang paksa Rp 1.000.000,00/hari. [HAL 39-47] Terbantah I mengajukan eksepsi kurang pihak (karena tidak melibatkan ahli waris lain dan notaris/PPAT), eksepsi Nebis In Idem (menganggap perkara sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya), dan dalil bahwa AJB serta kepemilikan Girik C. 519 dan 796 atas nama Naderi bin Entong bertentangan dengan hukum karena adanya duplikasi nama pemilik dalam register yang sama dan prosedur penerbitan SHGB yang cacat. Terbantah I menolak seluruh bantahan dan mempertahankan amar putusan sebelumnya yang menyatakan Terbantah I sebagai pemilik sah atas 7.340 m² tanah di dalam SHGB No. 388/Semper Timur, serta menyatakan penguasaan Terbantah II atas tanah tersebut sebagai perbuatan melawan hukum." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134984, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Bantahan Nomor 428/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Utr melibatkan Para Pembantah (Adrianto Djokosoetono s.d. Jenny Suryadjaja) melawan Terbantah I (Pian Bin Saatun), Terbantah II (PT. Ritra Konnas Freight Centre), serta Turut Terbantah (Pemerintah/ATR BPN dan pejabat setempat). [HAL 3-7] Para Pembantah dalilkan kepemilikan atas tanah adat di Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara, seluas total 53.605 m² (terdiri dari Girik C No. 172 Persil 25 D.II, C No. 519 Persil 25 S.I, C No. 796 Persil 25 S.II, dan S.III) yang diperoleh melalui Akta Jual Beli (AJB) tahun 1995. Tanah tersebut kini tercatat atas nama Terbantah II dengan SHGB No. 388/Semper Timur. Para Pembantah mengajukan bantahan terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN.JKT.Utr jo. Putusan Banding, Kasasi, dan PK yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mengakui Terbantah I sebagai pemilik sah atas tanah Girik C.169 Persil 23 D.I, 26 D.II, dan 26 D.III seluas 7.880 m². [HAL 8-38] Para Pembantah berargumen bahwa tanah yang dikuasai Terbantah II berasal dari persil No. 25 (milik Para Pembantah), bukan dari persil No. 23 dan 26 (milik Terbantah I), sehingga gugatan Terbantah I bersifat kabur (obscure libel) karena tidak dapat membuktikan batas tanah yang jelas dan pemeriksaan setempat tidak detail. Para Pembantah menuntut pernyataan sah atas peralihan hak mereka, pernyataan bahwa tanah Terbantah I berada di luar objek sengketa, serta penghukuman Terbantah I membayar ganti rugi materiil Rp 70.920.000.000,00 dan immateril Rp 10.000.000.000,00, serta uang paksa Rp 1.000.000,00/hari. [HAL 39-47] Terbantah I mengajukan eksepsi kurang pihak (karena tidak melibatkan ahli waris lain dan notaris/PPAT), eksepsi Nebis In Idem (menganggap perkara sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya), dan dalil bahwa AJB serta kepemilikan Girik C. 519 dan 796 atas nama Naderi bin Entong bertentangan dengan hukum karena adanya duplikasi nama pemilik dalam register yang sama dan prosedur penerbitan SHGB yang cacat. Terbantah I menolak seluruh bantahan dan mempertahankan amar putusan sebelumnya yang menyatakan Terbantah I sebagai pemilik sah atas 7.340 m² tanah di dalam SHGB No. 388/Semper Timur, serta menyatakan penguasaan Terbantah II atas tanah tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. [HAL 48-53] Terbantah I menyangkal dalil Para Pembantah bahwa hubungan hukum mereka atas tanah telah berakhir, dengan alasan bahwa hak atas tanah Girik C. 172, 519, dan 796 telah beralih kepada Terbantah II melalui AJB dan Pelepasan Hak, sehingga Para Pembantah tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi materiil (Rp 70,92 miliar) maupun immateril (Rp 10 miliar) berdasarkan Pasal 1365 KUHP karena unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal tidak terpenuhi. Terbantah I mendalilkan bahwa pengukuran tanah untuk SHGB No. 388/Semper Timur dilakukan dengan data fiktif, ditandai dengan cacat formil pada SHGB yang memuat AJB atas tanah Hak Milik Adat tanpa penurunan status menjadi Hak Guna Bangunan terlebih dahulu, serta adanya manipulasi data Girik C. 519 dan 796 yang memiliki nomor register sama atas nama Naderi bin Entong. Terbantah I juga mengutip pernyataan Sdr. A. Sari Wongso yang mengakui adanya rekayasa pengukuran, di mana tanah Girik C. 519 (luas 32.800 m²) yang letaknya di belakang jalan tidak dimasukkan dalam pengukuran, melainkan diganti dengan Girik C. 646, C. 402, dan C. 169 (luas 38.170 m²) milik pihak lain, sehingga versi Terbantah I atas luas pengukuran (53.830 m² dari Girik C. 646, 402, 169, dan 796) dianggap lebih benar dibandingkan versi Para Pembantah (54.073 m² dari Girik C. 172, 519, 796, dan S.III). [HAL 54-60] Terbantah I mengajukan Bantahan Rekonpensi, menyatakan bahwa Para Pembantah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan bantahan tanpa dasar yang menyebabkan Terbantah I mengalami shock berat. Terbantah I menuntut pengakuan sah atas tanah Hak Milik Adat Girik C. 169 Persil 26 D.II (820 m²) dan Persil 26 D.III (6.520 m²) seluas 7.340 m² yang telah berkekuatan hukum tetap, pernyataan bahwa SHGB No. 388/Semper Timur cacat hukum karena memuat tanah Hak Milik Adat Terbantah I, serta pernyataan tidak sah Surat Ukur No. 1285/1998 karena mengukir tanah orang lain. Terbantah I menuntut ganti rugi materiil Rp 66.060.000.000,00 (berdasarkan luas 7.340 m² x Rp 8.000.000/m²) dan immateril Rp 100.000,00, serta sita jaminan atas beberapa harta Para Pembantah dan uang paksa Rp 1.000.000,00/hari. [HAL 61-94] Terbantah II menjawab bantahan Para Pembantah dengan menolak dalil mereka kecuali yang diakui kebenarannya, dan menjelaskan silsilah perolehan tanah seluas 53.605 m² yang menjadi dasar SHGB No. 388/Semper Timur. Terbantah II menerangkan bahwa tanah tersebut berasal dari peralihan hak dari Para Pembantah dan Pihak Lainnya, bukan dari Terbantah I. Rincian perolehan meliputi: (1) Tanah milik Para Pembantah yang berasal dari Girik C. 519 Persil 25 S.I dan C. 796 Persil 25 S.II/S.III atas nama Naderi bin Entong, yang dijual oleh ahli waris Nurdin kepada berbagai pembeli (seperti Agus Amaluddin, Anthon Riyanto, Jenny Suryadjaja, dll) melalui AJB tahun 1995, kemudian dilepaskan haknya oleh para pembeli tersebut kepada Purnomo Prawiro dan Anton Riyanto atas nama PT. Ritra Konnas Freight Centre melalui Akta Pelepasan tahun 1996; (2) Tanah milik Pihak Lainnya, termasuk Girik C. 172 Persil 25 D.II atas nama Sopinah bin Djabar yang dijual ke PT. Ritra, serta tanah dari Leony Thamrin, Drs. Odjahan Me Silalahi, Drs. Hadi Wihardja, Theophilus Belama, Sri Adriyani Lestari, Lelly Susanti, dan lainnya yang juga melalui proses AJB dan Pelepasan Hak ke PT. Ritra. Terbantah II menegaskan bahwa berdasarkan Surat Ukur No. 1285/1998, tanah yang diukur adalah Girik C. 172, 519, 796, dan S.III, bukan Girik C. 169 milik Terbantah I. Terbantah II menyatakan bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik, haknya atas tanah tersebut sah secara de facto dan de jure, dan Para Pembantah sebagai penjual juga beritikad baik. Terbantah II juga mencatat adanya peralihan hak atas Girik C. 169 Persil 26 D.II atas nama Saatun Bin Bandjir, di mana terjadi penjualan sebagian tanah kepada Kohir 1085 (Panco Nugro Susilo) dan Kohir 1168 (Juhri Sugeha), menyisakan tanah sebesar 4.520 m²." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 111895, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Bantahan Nomor 428/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Utr melibatkan Para Pembantah (Adrianto Djokosoetono s.d. Jenny Suryadjaja) melawan Terbantah I (Pian Bin Saatun), Terbantah II (PT. Ritra Konnas Freight Centre), serta Turut Terbantah (Pemerintah/ATR BPN dan pejabat setempat). [HAL 3-7] Para Pembantah dalilkan kepemilikan atas tanah adat di Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara, seluas total 53.605 m² (terdiri dari Girik C No. 172 Persil 25 D.II, C No. 519 Persil 25 S.I, C No. 796 Persil 25 S.II, dan S.III) yang diperoleh melalui Akta Jual Beli (AJB) tahun 1995. Tanah tersebut kini tercatat atas nama Terbantah II dengan SHGB No. 388/Semper Timur. Para Pembantah mengajukan bantahan terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN.JKT.Utr jo. Putusan Banding, Kasasi, dan PK yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mengakui Terbantah I sebagai pemilik sah atas tanah Girik C.169 Persil 23 D.I, 26 D.II, dan 26 D.III seluas 7.880 m². [HAL 8-38] Para Pembantah berargumen bahwa tanah yang dikuasai Terbantah II berasal dari persil No. 25 (milik Para Pembantah), bukan dari persil No. 23 dan 26 (milik Terbantah I), sehingga gugatan Terbantah I bersifat kabur (obscure libel) karena tidak dapat membuktikan batas tanah yang jelas dan pemeriksaan setempat tidak detail. Para Pembantah menuntut pernyataan sah atas peralihan hak mereka, pernyataan bahwa tanah Terbantah I berada di luar objek sengketa, serta penghukuman Terbantah I membayar ganti rugi materiil Rp 70.920.000.000,00 dan immateril Rp 10.000.000.000,00, serta uang paksa Rp 1.000.000,00/hari. [HAL 39-47] Terbantah I mengajukan eksepsi kurang pihak (karena tidak melibatkan ahli waris lain dan notaris/PPAT), eksepsi Nebis In Idem (menganggap perkara sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya), dan dalil bahwa AJB serta kepemilikan Girik C. 519 dan 796 atas nama Naderi bin Entong bertentangan dengan hukum karena adanya duplikasi nama pemilik dalam register yang sama dan prosedur penerbitan SHGB yang cacat. Terbantah I menolak seluruh bantahan dan mempertahankan amar putusan sebelumnya yang menyatakan Terbantah I sebagai pemilik sah atas 7.340 m² tanah di dalam SHGB No. 388/Semper Timur, serta menyatakan penguasaan Terbantah II atas tanah tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. [HAL 48-53] Terbantah I menyangkal dalil Para Pembantah bahwa hubungan hukum mereka atas tanah telah berakhir, dengan alasan bahwa hak atas tanah Girik C. 172, 519, dan 796 telah beralih kepada Terbantah II melalui AJB dan Pelepasan Hak, sehingga Para Pembantah tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi materiil (Rp 70,92 miliar) maupun immateril (Rp 10 miliar) berdasarkan Pasal 1365 KUHP karena unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal tidak terpenuhi. Terbantah I mendalilkan bahwa pengukuran tanah untuk SHGB No. 388/Semper Timur dilakukan dengan data fiktif, ditandai dengan cacat formil pada SHGB yang memuat AJB atas tanah Hak Milik Adat tanpa penurunan status menjadi Hak Guna Bangunan terlebih dahulu, serta adanya manipulasi data Girik C. 519 dan 796 yang memiliki nomor register sama atas nama Naderi bin Entong. Terbantah I juga mengutip pernyataan Sdr. A. Sari Wongso yang mengakui adanya rekayasa pengukuran, di mana tanah Girik C. 519 (luas 32.800 m²) yang letaknya di belakang jalan tidak dimasukkan dalam pengukuran, melainkan diganti dengan Girik C. 646, C. 402, dan C. 169 (luas 38.170 m²) milik pihak lain, sehingga versi Terbantah I atas luas pengukuran (53.830 m² dari Girik C. 646, 402, 169, dan 796) dianggap lebih benar dibandingkan versi Para Pembantah (54.073 m² dari Girik C. 172, 519, 796, dan S.III). [HAL 54-60] Terbantah I mengajukan Bantahan Rekonpensi, menyatakan bahwa Para Pembantah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan bantahan tanpa dasar yang menyebabkan Terbantah I mengalami shock berat. Terbantah I menuntut pengakuan sah atas tanah Hak Milik Adat Girik C. 169 Persil 26 D.II (820 m²) dan Persil 26 D.III (6.520 m²) seluas 7.340 m² yang telah berkekuatan hukum tetap, pernyataan bahwa SHGB No. 388/Semper Timur cacat hukum karena memuat tanah Hak Milik Adat Terbantah I, serta pernyataan tidak sah Surat Ukur No. 1285/1998 karena mengukir tanah orang lain. Terbantah I menuntut ganti rugi materiil Rp 66.060.000.000,00 (berdasarkan luas 7.340 m² x Rp 8.000.000/m²) dan immateril Rp 100.000,00, serta sita jaminan atas beberapa harta Para Pembantah dan uang paksa Rp 1.000.000,00/hari. [HAL 61-94] Terbantah II menjawab bantahan Para Pembantah dengan menolak dalil mereka kecuali yang diakui kebenarannya, dan menjelaskan silsilah perolehan tanah seluas 53.605 m² yang menjadi dasar SHGB No. 388/Semper Timur. Terbantah II menerangkan bahwa tanah tersebut berasal dari peralihan hak dari Para Pembantah dan Pihak Lainnya, bukan dari Terbantah I. Rincian perolehan meliputi: (1) Tanah milik Para Pembantah yang berasal dari Girik C. 519 Persil 25 S.I dan C. 796 Persil 25 S.II/S.III atas nama Naderi bin Entong, yang dijual oleh ahli waris Nurdin kepada berbagai pembeli (seperti Agus Amaluddin, Anthon Riyanto, Jenny Suryadjaja, dll) melalui AJB tahun 1995, kemudian dilepaskan haknya oleh para pembeli tersebut kepada Purnomo Prawiro dan Anton Riyanto atas nama PT. Ritra Konnas Freight Centre melalui Akta Pelepasan tahun 1996; (2) Tanah milik Pihak Lainnya, termasuk Girik C. 172 Persil 25 D.II atas nama Sopinah bin Djabar yang dijual ke PT. Ritra, serta tanah dari Leony Thamrin, Drs. Odjahan Me Silalahi, Drs. Hadi Wihardja, Theophilus Belama, Sri Adriyani Lestari, Lelly Susanti, dan lainnya yang juga melalui proses AJB dan Pelepasan Hak ke PT. Ritra. Terbantah II menegaskan bahwa berdasarkan Surat Ukur No. 1285/1998, tanah yang diukur adalah Girik C. 172, 519, 796, dan S.III, bukan Girik C. 169 milik Terbantah I. Terbantah II menyatakan bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik, haknya atas tanah tersebut sah secara de facto dan de jure, dan Para Pembantah sebagai penjual juga beritikad baik. Terbantah II juga mencatat adanya peralihan hak atas Girik C. 169 Persil 26 D.II atas nama Saatun Bin Bandjir, di mana terjadi penjualan sebagian tanah kepada Kohir 1085 (Panco Nugro Susilo) dan Kohir 1168 (Juhri Sugeha), menyisakan tanah sebesar 4.520 m². [HAL 94] Terbantah II melanjutkan penjelasan bahwa atas tanah Girik C.169 Persil 23 D.I, 26 D.II, 26 D.III atas nama Saatun Bin Bandjir telah terjadi beberapa kali peralihan hak. Untuk Girik C 169 Persil 26 D.II (luas 6.520 m²), terjadi peralihan ke Kohir 1085 (Panco Nugro Susilo) seluas 2.000 m² pada 26 Februari 1979, dan Kohir 1168 (Juhri Sugeha) seluas 1.955 m² pada 8 April 1974, menyisakan 4.520 m². Dalam catatan lain, terjadi peralihan ke Kohir 1086 (Ny. Darwina Susilo) seluas 4.520 m² pada 26 Februari 1979, dan Kohir 1163 (Titi Maduretno) seluas 4.520 m² pada 8 September 1979, sehingga tanah tersebut habis terjual. Terbantah II berdalil bahwa karena telah terjadi beberapa kali peralihan hak yang telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan sebelumnya, maka tanah Girik C 169 Persil 26 D.II seluas 6.520 m² milik Saatun bin Bandjir telah habis terjual dan Terbantah I tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut sebagaimana didalilkan dalam Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN.JKT.Utr jo. Putusan Nomor 134/PDT/2020/PT.DKI jo. Putusan Nomor 1758 K/Pdt/2021 jo. Putusan Nomor 1015 PK/PDT/2023. [HAL 95] Terbantah II menambahkan bahwa berdasarkan Keterangan Nomor 289/1.711.1 tertanggal 4 September 2009 dari Lurah Semper Timur, Girik C Nomor 169 Persil 25 S.II seluas ±1080 m² atas nama Saatun bin Bandjir telah dijual ke Girik C Nomor 747 seluas ±1080 m² atas nama BARIAL BIN ELIS, sehingga Terbantah I sudah tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut dan Terbantah II pun tidak pernah membeli Girik C. 169 Persil 25 S.II maupun Girik C Nomor 747 atas nama BARIAL BIN ELIS. Terbantah II menegaskan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor SK. 1.711.2/1702/09-02/1658/B/1999 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. RITRA KONNAS FREIGHT CENTRE, tidak ada tanah milik Terbantah I yang tercatat dalam SK tersebut, sehingga jelas tanah milik Terbantah II tidak ada tanah dari kepemilikan Terbantah I. [HAL 96] Terbantah II menyatakan bahwa terhadap Girik C 169 Persil 23 D.I seluas 440 m² dan Persil 26 D.II seluas 820 m², Terbantah II tidak mengetahui apakah ada peralihan atau letaknya, sedangkan Terbantah II memperoleh kepemilikan atas tanah Girik C Nomor 172 Persil 25 D.II seluas 3.080 m², tanah bekas milik adat C Nomor 519 Persil 25 S.I seluas 37.337 m², Tanah bekas milik adat C Nomor 796 Persil 25 S.II seluas 11.702 m², serta S.III seluas 1953 m² dari total luas 53.605 m², berasal dari Para Pembantah dan Pihak Lainnya. Meskipun ada sisa tanah tersebut, tidak ditemukan atau tercatat dalam SK BPN. Terbantah II menuntut agar dalil Terbantah I dalam putusan sebelumnya dianggap tidak benar dan Putusan a quo harus dibatalkan demi hukum. Terbantah II juga menanggapi posita Para Pembantah bahwa pelaksanaan Hak dan Akta Jual Beli antara Para Pembantah dan Pihak Lainnya dengan Terbantah II harus dinyatakan sah dan berharga demi kepastian hukum. [HAL 97] Menanggapi dalil Terbantah I bahwa tanahnya berada di depan tanah milik Terbantah II, Terbantah II menyatakan bahwa hal tersebut dapat dinyatakan bahwa tanah milik Terbantah I berada di luar objek tanah sengketa. Terbantah II mendukung tuntutan Para Pembantah mengenai kerugian materiil akibat pengakuan hak oleh Terbantah I atas tanah seluas 7.880 m² dengan harga Rp 9.000.000,00 per meter, total Rp 70.920.000.000,00, serta kerugian immateril sebesar Rp 10.000.000.000,00 akibat dampak psikologis dan nama baik. Terbantah II juga menyatakan bahwa Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN.JKT.Utr. jo. Putusan Nomor 134/PDT/2020/PT.DKI jo. Putusan Nomor 1758 K/Pdt/2021 jo. Putusan Nomor 1015 PK/PDT/2023 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya Putusan a quo harus dibatalkan Demi Hukum. [HAL 98] Terbantah II memohon amar putusan PRIMAIR: (1) Menerima dan Mengabulkan Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya; (2) Menyatakan Para Pembantah beritikad baik; (3) Menyatakan sah dan berharga seluruh Peralihan Hak dan Akta Jual beli antara Para Pembantah dan Pihak lainnya dengan Terbantah II atas tanah seluas 53.605 m²; (4) Menyatakan tanah Terbantah I (Girik C.169 Persil 23 D.I, 26 D.II, 26 D.III total 7.880 m²) berada di luar tanah milik Terbantah II; (5) Menghukum Terbantah I membayar ganti rugi materiil Rp 70.920.000.000,00 dan immateril Rp 10.000.000.000,00; (6) Menghukum Terbantah I membayar Uang Paksa Rp 1.000.000,00/hari; (7) Menyatakan Putusan sebelumnya cacat hukum dan batal demi hukum; (8) Membebankan biaya perkara; (9) Menghukum Turut Terbantah tunduk pada putusan. SUBSIDAIR: Memohon putusan ex aequo et bono. [HAL 99-100] Turut Terbantah I tidak menyampaikan jawaban. Turut Terbantah II mengajukan eksepsi Gugatan Pembantah Kabur (Obscur Libel) karena Pembantah tidak menyebutkan secara jelas bidang tanah objek perkara dan kerugian atas tindakan administratif Turut Terbantah II, serta hanya menguraikan isi SK yang ditindaklanjuti penerbitan SHGB. Turut Terbantah II menolak seluruh dalil gugatan kecuali yang diakui, menyatakan objek sengketa adalah SHGB No. 388/Semper Timur atas nama PT. Ritra Konnas Freight Center seluas 53.605 m² berdasarkan Tanah Bekas Milik Adat Girik C. (519.796) Sisa dan C.172, dan menjalankan tugas administrasi sesuai UUPA No. 5 Tahun 1960. Turut Terbantah II memohon menolak gugatan atau menyatakan tidak dapat diterima. [HAL 101-105] Turut Terbantah III (Camat Cilincing) mengonfirmasi pemecahan Kelurahan Semper menjadi Semper Barat dan Timur, serta mengonfirmasi tercatatnya berbagai AJB tahun 1995 di bukunya. Turut Terbantah IV (Lurah Semper Timur) menolak dalil Para Pembantah kecuali yang diakui, mengonfirmasi pemecahan kelurahan, bahwa tanah objek sengketa dikuasai PT Ritra, dan bahwa Kelurahan Semper Timur tidak memegang buku tanah." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Bantahan Nomor 428/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Utr melibatkan Para Pembantah (Adrianto Djokosoetono s.d. Jenny Suryadjaja) melawan Terbantah I (Pian Bin Saatun), Terbantah II (PT. Ritra Konnas Freight Centre), serta Turut Terbantah (Pemerintah/ATR BPN dan pejabat setempat). [HAL 3-7] Para Pembantah dalilkan kepemilikan atas tanah adat di Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara, seluas total 53.605 m² (terdiri dari Girik C No. 172 Persil 25 D.II, C No. 519 Persil 25 S.I, C No. 796 Persil 25 S.II, dan S.III) yang diperoleh melalui Akta Jual Beli (AJB) tahun 1995. Tanah tersebut kini tercatat atas nama Terbantah II dengan SHGB No. 388/Semper Timur. Para Pembantah mengajukan bantahan terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN.JKT.Utr jo. Putusan Banding, Kasasi, dan PK yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mengakui Terbantah I sebagai pemilik sah atas tanah Girik C.169 Persil 23 D.I, 26 D.II, dan 26 D.III seluas 7.880 m². [HAL 8-38] Para Pembantah berargumen bahwa tanah yang dikuasai Terbantah II berasal dari persil No. 25 (milik Para Pembantah), bukan dari persil No. 23 dan 26 (milik Terbantah I), sehingga gugatan Terbantah I bersifat kabur (obscure libel) karena tidak dapat membuktikan batas tanah yang jelas dan pemeriksaan setempat tidak detail. Para Pembantah menuntut pernyataan sah atas peralihan hak mereka, pernyataan bahwa tanah Terbantah I berada di luar objek sengketa, serta penghukuman Terbantah I membayar ganti rugi materiil Rp 70.920.000.000,00 dan immateril Rp 10.000.000.000,00, serta uang paksa Rp 1.000.000,00/hari. [HAL 39-47] Terbantah I mengajukan eksepsi kurang pihak (karena tidak melibatkan ahli waris lain dan notaris/PPAT), eksepsi Nebis In Idem (menganggap perkara sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya), dan dalil bahwa AJB serta kepemilikan Girik C. 519 dan 796 atas nama Naderi bin Entong bertentangan dengan hukum karena adanya duplikasi nama pemilik dalam register yang sama dan prosedur penerbitan SHGB yang cacat. Terbantah I menolak seluruh bantahan dan mempertahankan amar putusan sebelumnya yang menyatakan Terbantah I sebagai pemilik sah atas 7.340 m² tanah di dalam SHGB No. 388/Semper Timur, serta menyatakan penguasaan Terbantah II atas tanah tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. [HAL 48-53] Terbantah I menyangkal dalil Para Pembantah bahwa hubungan hukum mereka atas tanah telah berakhir, dengan alasan bahwa hak atas tanah Girik C. 172, 519, dan 796 telah beralih kepada Terbantah II melalui AJB dan Pelepasan Hak, sehingga Para Pembantah tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi materiil (Rp 70,92 miliar) maupun immateril (Rp 10 miliar) berdasarkan Pasal 1365 KUHP karena unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal tidak terpenuhi. Terbantah I mendalilkan bahwa pengukuran tanah untuk SHGB No. 388/Semper Timur dilakukan dengan data fiktif, ditandai dengan cacat formil pada SHGB yang memuat AJB atas tanah Hak Milik Adat tanpa penurunan status menjadi Hak Guna Bangunan terlebih dahulu, serta adanya manipulasi data Girik C. 519 dan 796 yang memiliki nomor register sama atas nama Naderi bin Entong. Terbantah I juga mengutip pernyataan Sdr. A. Sari Wongso yang mengakui adanya rekayasa pengukuran, di mana tanah Girik C. 519 (luas 32.800 m²) yang letaknya di belakang jalan tidak dimasukkan dalam pengukuran, melainkan diganti dengan Girik C. 646, C. 402, dan C. 169 (luas 38.170 m²) milik pihak lain, sehingga versi Terbantah I atas luas pengukuran (53.830 m² dari Girik C. 646, 402, 169, dan 796) dianggap lebih benar dibandingkan versi Para Pembantah (54.073 m² dari Girik C. 172, 519, 796, dan S.III). [HAL 54-60] Terbantah I mengajukan Bantahan Rekonpensi, menyatakan bahwa Para Pembantah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan bantahan tanpa dasar yang menyebabkan Terbantah I mengalami shock berat. Terbantah I menuntut pengakuan sah atas tanah Hak Milik Adat Girik C. 169 Persil 26 D.II (820 m²) dan Persil 26 D.III (6.520 m²) seluas 7.340 m² yang telah berkekuatan hukum tetap, pernyataan bahwa SHGB No. 388/Semper Timur cacat hukum karena memuat tanah Hak Milik Adat Terbantah I, serta pernyataan tidak sah Surat Ukur No. 1285/1998 karena mengukir tanah orang lain. Terbantah I menuntut ganti rugi materiil Rp 66.060.000.000,00 (berdasarkan luas 7.340 m² x Rp 8.000.000/m²) dan immateril Rp 100.000,00, serta sita jaminan atas beberapa harta Para Pembantah dan uang paksa Rp 1.000.000,00/hari. [HAL 61-94] Terbantah II menjawab bantahan Para Pembantah dengan menolak dalil mereka kecuali yang diakui kebenarannya, dan menjelaskan silsilah perolehan tanah seluas 53.605 m² yang menjadi dasar SHGB No. 388/Semper Timur. Terbantah II menerangkan bahwa tanah tersebut berasal dari peralihan hak dari Para Pembantah dan Pihak Lainnya, bukan dari Terbantah I. Rincian perolehan meliputi: (1) Tanah milik Para Pembantah yang berasal dari Girik C. 519 Persil 25 S.I dan C. 796 Persil 25 S.II/S.III atas nama Naderi bin Entong, yang dijual oleh ahli waris Nurdin kepada berbagai pembeli (seperti Agus Amaluddin, Anthon Riyanto, Jenny Suryadjaja, dll) melalui AJB tahun 1995, kemudian dilepaskan haknya oleh para pembeli tersebut kepada Purnomo Prawiro dan Anton Riyanto atas nama PT. Ritra Konnas Freight Centre melalui Akta Pelepasan tahun 1996; (2) Tanah milik Pihak Lainnya, termasuk Girik C. 172 Persil 25 D.II atas nama Sopinah bin Djabar yang dijual ke PT. Ritra, serta tanah dari Leony Thamrin, Drs. Odjahan Me Silalahi, Drs. Hadi Wihardja, Theophilus Belama, Sri Adriyani Lestari, Lelly Susanti, dan lainnya yang juga melalui proses AJB dan Pelepasan Hak ke PT. Ritra. Terbantah II menegaskan bahwa berdasarkan Surat Ukur No. 1285/1998, tanah yang diukur adalah Girik C. 172, 519, 796, dan S.III, bukan Girik C. 169 milik Terbantah I. Terbantah II menyatakan bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik, haknya atas tanah tersebut sah secara de facto dan de jure, dan Para Pembantah sebagai penjual juga beritikad baik. Terbantah II juga mencatat adanya peralihan hak atas Girik C. 169 Persil 26 D.II atas nama Saatun Bin Bandjir, di mana terjadi penjualan sebagian tanah kepada Kohir 1085 (Panco Nugro Susilo) dan Kohir 1168 (Juhri Sugeha), menyisakan tanah sebesar 4.520 m². [HAL 94] Terbantah II melanjutkan penjelasan bahwa atas tanah Girik C.169 Persil 23 D.I, 26 D.II, 26 D.III atas nama Saatun Bin Bandjir telah terjadi beberapa kali peralihan hak. Untuk Girik C 169 Persil 26 D.II (luas 6.520 m²), terjadi peralihan ke Kohir 1085 (Panco Nugro Susilo) seluas 2.000 m² pada 26 Februari 1979, dan Kohir 1168 (Juhri Sugeha) seluas 1.955 m² pada 8 April 1974, menyisakan 4.520 m². Dalam catatan lain, terjadi peralihan ke Kohir 1086 (Ny. Darwina Susilo) seluas 4.520 m² pada 26 Februari 1979, dan Kohir 1163 (Titi Maduretno) seluas 4.520 m² pada 8 September 1979, sehingga tanah tersebut habis terjual. Terbantah II berdalil bahwa karena telah terjadi beberapa kali peralihan hak yang telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan sebelumnya, maka tanah Girik C 169 Persil 26 D.II seluas 6.520 m² milik Saatun bin Bandjir telah habis terjual dan Terbantah I tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut sebagaimana didalilkan dalam Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN.JKT.Utr jo. Putusan Nomor 134/PDT/2020/PT.DKI jo. Putusan Nomor 1758 K/Pdt/2021 jo. Putusan Nomor 1015 PK/PDT/2023. [HAL 95] Terbantah II menambahkan bahwa berdasarkan Keterangan Nomor 289/1.711.1 tertanggal 4 September 2009 dari Lurah Semper Timur, Girik C Nomor 169 Persil 25 S.II seluas ±1080 m² atas nama Saatun bin Bandjir telah dijual ke Girik C Nomor 747 seluas ±1080 m² atas nama BARIAL BIN ELIS, sehingga Terbantah I sudah tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut dan Terbantah II pun tidak pernah membeli Girik C. 169 Persil 25 S.II maupun Girik C Nomor 747 atas nama BARIAL BIN ELIS. Terbantah II menegaskan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor SK. 1.711.2/1702/09-02/1658/B/1999 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. RITRA KONNAS FREIGHT CENTRE, tidak ada tanah milik Terbantah I yang tercatat dalam SK tersebut, sehingga jelas tanah milik Terbantah II tidak ada tanah dari kepemilikan Terbantah I. [HAL 96] Terbantah II menyatakan bahwa terhadap Girik C 169 Persil 23 D.I seluas 440 m² dan Persil 26 D.II seluas 820 m², Terbantah II tidak mengetahui apakah ada peralihan atau letaknya, sedangkan Terbantah II memperoleh kepemilikan atas tanah Girik C Nomor 172 Persil 25 D.II seluas 3.080 m², tanah bekas milik adat C Nomor 519 Persil 25 S.I seluas 37.337 m², Tanah bekas milik adat C Nomor 796 Persil 25 S.II seluas 11.702 m², serta S.III seluas 1953 m² dari total luas 53.605 m², berasal dari Para Pembantah dan Pihak Lainnya. Meskipun ada sisa tanah tersebut, tidak ditemukan atau tercatat dalam SK BPN. Terbantah II menuntut agar dalil Terbantah I dalam putusan sebelumnya dianggap tidak benar dan Putusan a quo harus dibatalkan demi hukum. Terbantah II juga menanggapi posita Para Pembantah bahwa pelaksanaan Hak dan Akta Jual Beli antara Para Pembantah dan Pihak Lainnya dengan Terbantah II harus dinyatakan sah dan berharga demi kepastian hukum. [HAL 97] Menanggapi dalil Terbantah I bahwa tanahnya berada di depan tanah milik Terbantah II, Terbantah II menyatakan bahwa hal tersebut dapat dinyatakan bahwa tanah milik Terbantah I berada di luar objek tanah sengketa. Terbantah II mendukung tuntutan Para Pembantah mengenai kerugian materiil akibat pengakuan hak oleh Terbantah I atas tanah seluas 7.880 m² dengan harga Rp 9.000.000,00 per meter, total Rp 70.920.000.000,00, serta kerugian immateril sebesar Rp 10.000.000.000,00 akibat dampak psikologis dan nama baik. Terbantah II juga menyatakan bahwa Putusan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN.JKT.Utr. jo. Putusan Nomor 134/PDT/2020/PT.DKI jo. Putusan Nomor 1758 K/Pdt/2021 jo. Putusan Nomor 1015 PK/PDT/2023 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya Putusan a quo harus dibatalkan Demi Hukum. [HAL 98] Terbantah II memohon amar putusan PRIMAIR: (1) Menerima dan Mengabulkan Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya; (2) Menyatakan Para Pembantah beritikad baik; (3) Menyatakan sah dan berharga seluruh Peralihan Hak dan Akta Jual beli antara Para Pembantah dan Pihak lainnya dengan Terbantah II atas tanah seluas 53.605 m²; (4) Menyatakan tanah Terbantah I (Girik C.169 Persil 23 D.I, 26 D.II, 26 D.III total 7.880 m²) berada di luar tanah milik Terbantah II; (5) Menghukum Terbantah I membayar ganti rugi materiil Rp 70.920.000.000,00 dan immateril Rp 10.000.000.000,00; (6) Menghukum Terbantah I membayar Uang Paksa Rp 1.000.000,00/hari; (7) Menyatakan Putusan sebelumnya cacat hukum dan batal demi hukum; (8) Membebankan biaya perkara; (9) Menghukum Turut Terbantah tunduk pada putusan. SUBSIDAIR: Memohon putusan ex aequo et bono. [HAL 99-100] Turut Terbantah I tidak menyampaikan jawaban. Turut Terbantah II mengajukan eksepsi Gugatan Pembantah Kabur (Obscur Libel) karena Pembantah tidak menyebutkan secara jelas bidang tanah objek perkara dan kerugian atas tindakan administratif Turut Terbantah II, serta hanya menguraikan isi SK yang ditindaklanjuti penerbitan SHGB. Turut Terbantah II menolak seluruh dalil gugatan kecuali yang diakui, menyatakan objek sengketa adalah SHGB No. 388/Semper Timur atas nama PT. Ritra Konnas Freight Center seluas 53.605 m² berdasarkan Tanah Bekas Milik Adat Girik C. (519.796) Sisa dan C.172, dan menjalankan tugas administrasi sesuai UUPA No. 5 Tahun 1960. Turut Terbantah II memohon menolak gugatan atau menyatakan tidak dapat diterima. [HAL 101-105] Turut Terbantah III (Camat Cilincing) mengonfirmasi pemecahan Kelurahan Semper menjadi Semper Barat dan Timur, serta mengonfirmasi tercatatnya berbagai AJB tahun 1995 di bukunya. Turut Terbantah IV (Lurah Semper Timur) menolak dalil Para Pembantah kecuali yang diakui, mengonfirmasi pemecahan kelurahan, bahwa tanah objek sengketa dikuasai PT Ritra, dan bahwa Kelurahan Semper Timur tidak memegang buku tanah." + }, + "read": { + "input_chars": 11983, + "frame": "Perkara ini adalah Bantahan Nomor 428/Pdt.Bth/2024/PN Jkt.Utr yang diajukan oleh Para Pembantah melawan Terbantah I, Terbantah II, serta Turut Terbantah, terkait sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah adat di Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara. Para Pembantah menuntut pernyataan sah atas peralihan hak tanah kepada Terbantah II, pernyataan bahwa tanah Terbantah I berada di luar objek sengketa, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateril. Namun, perkara ini tidak diperiksa pada pokoknya karena eksepsi Nebis In Idem yang diajukan oleh Terbantah I diterima oleh Majelis Hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pembantah mengajukan bantahan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang telah mengakui Terbantah I sebagai pemilik sah atas tanah Girik C. 169 Persil 23 D.I, 26 D.II, dan 26 D.III seluas 7.880 m².", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pembantah dalilkan kepemilikan atas tanah adat seluas 53.605 m² yang kini tercatat atas nama Terbantah II dengan SHGB No. 388/Semper Timur.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terbantah I mengajukan eksepsi Nebis In Idem dengan alasan bahwa perkara yang diajukan Para Pembantah merupakan perkara yang sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Nebis In Idem sehingga perkara berhenti tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 105, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pembantah mengajukan bantahan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang telah mengakui Terbantah I sebagai pemilik sah atas sebagian tanah yang menjadi objek sengketa, serta menuntut pernyataan sah atas peralihan hak tanah kepada Terbantah II dan pembayaran ganti rugi. Para Pembantah berdalil bahwa tanah yang dikuasai Terbantah II berasal dari persil milik mereka dan bukan dari persil milik Terbantah I, sehingga gugatan Terbantah I dianggap kabur. Di sisi lain, Terbantah I mengajukan eksepsi kurang pihak dan eksepsi Nebis In Idem, dengan alasan bahwa perkara ini telah diputus secara final dan berkekuatan hukum tetap dalam putusan sebelumnya. Turut Terbantah II juga mengajukan eksepsi gugatan kabur. Majelis Hakim kemudian menerima eksepsi Nebis In Idem yang diajukan oleh Terbantah I, sehingga perkara dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dilanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pembantah mengajukan bantahan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang telah mengakui Terbantah I sebagai pemilik sah atas sebagian tanah yang menjadi objek sengketa, serta menuntut pernyataan sah atas peralihan hak tanah kepada Terbantah II dan pembayaran ganti rugi. Para Pembantah berdalil bahwa tanah yang dikuasai Terbantah II berasal dari persil milik mereka dan bukan dari persil milik Terbantah I, sehingga gugatan Terbantah I dianggap kabur. Di sisi lain, Terbantah I mengajukan eksepsi kurang pihak dan eksepsi Nebis In Idem, dengan alasan bahwa perkara ini telah diputus secara final dan berkekuatan hukum tetap dalam putusan sebelumnya. Turut Terbantah II juga mengajukan eksepsi gugatan kabur. Majelis Hakim kemudian menerima eksepsi Nebis In Idem yang diajukan oleh Terbantah I, sehingga perkara dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dilanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pembantah mengajukan bantahan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang telah mengakui Terbantah I sebagai pemilik sah atas tanah Girik C. 169 Persil 23 D.I, 26 D.II, dan 26 D.III seluas 7.880 m².", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Pembantah dalilkan kepemilikan atas tanah adat seluas 53.605 m² yang kini tercatat atas nama Terbantah II dengan SHGB No. 388/Semper Timur.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terbantah I mengajukan eksepsi Nebis In Idem dengan alasan bahwa perkara yang diajukan Para Pembantah merupakan perkara yang sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Nebis In Idem sehingga perkara berhenti tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 105, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya soal sengketa tanah ditolak hanya karena pernah ada putusan sebelumnya, padahal saya yakin tanah itu milik saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14359, + "candidates": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas *res judicata* (kekuatan hukum tetap) atau *ne bis in idem*, yang secara langsung menjawab pertanyaan awam mengenai penolakan gugatan karena adanya putusan sebelumnya. Dalam pertimbangan hukum, hakim mengutip pasal ini untuk menguji apakah syarat-syarat *ne bis in idem* (pihak sama, objek sama, alasan sama) terpenuhi, sehingga menjadi dasar hukum substantif dalam menolak eksepsi tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 136995, + "completion_tokens": 7541 + } +} \ No newline at end of file