Upload poc/judgement_summarization/results_qwen35_status_aware.jsonl with huggingface_hub

poc/judgement_summarization/results_qwen35_status_aware.jsonl

@@ -1968,3 +1968,4 @@
 {"filename": "salinan_putusan_354_Pdt_G_2023_PN_Smg.pdf", "n_pages": 90, "model": "qwen3.6-35b-a3b", "disposition": "DITOLAK_POKOK", "pokok_examined": true, "usage": {"prompt_tokens": 82777, "completion_tokens": 5663}, "condensed": true, "status": "PROCESSED", "frame": "Pengadilan Negeri Semarang mengadili sengketa antara Penggugat (Mohamad Said Zaulchak dan ahli waris Samhuri) melawan Tergugat I (H. Khamdi, ahli waris H. Maskuri) dan pihak terkait mengenai kepemilikan tanah hak milik adat seluas 41.500 m2 di Desa Tambakrejo. Penggugat menuntut pengakuan kepemilikan atas tanah tersebut sebagai warisan sah, pembatalan surat jual beli tahun 1975, serta pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek jalan tol. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena menetapkan bahwa tanah tersebut merupakan milik sah Tergugat I berdasarkan jual beli yang sah secara hukum perdata.", "humanized_query": "Saya ahli waris, tapi tanah warisan saya sudah dijual orang tua dulu ke orang lain lewat surat bawah tangan, sekarang saya tidak bisa klaim tanah itu lagi ya?", "summarized_case": "Pengadilan Negeri Semarang mengadili sengketa perdata antara Penggugat (Mohamad Said Zaulchak dan ahli waris Samhuri) melawan Tergugat I (H. Khamdi, ahli waris H. Maskuri) serta pihak terkait mengenai kepemilikan tanah hak milik adat seluas 41.500 m2 di Desa Tambakrejo. Penggugat mendalilkan tanah tersebut sebagai warisan sah yang belum pernah dijual, sehingga menuntut pengakuan kepemilikan, pembatalan surat jual beli tahun 1975, serta pembayaran ganti rugi pembebasan lahan. Sebaliknya, Tergugat I membantah dalil tersebut dengan menyatakan tanah telah dijual secara sah oleh Samhuri kepada H. Maskuri pada tahun 1975 melalui surat jual beli bawah tangan yang telah diwaarmerking, dan Tergugat I telah menguasai tanah tersebut sejak saat itu. Majelis Hakim menolak eksepsi dan gugatan Penggugat, menetapkan bahwa surat jual beli tahun 1975 sah secara hukum perdata karena memenuhi syarat substansial perjanjian, dan penyangkalan tidak dapat dilakukan oleh ahli waris sebagai pihak ketiga. Hakim juga menolak gugatan Penggugat Intervensi karena objeknya berbeda dengan perkara pokok, serta menolak gugatan Rekonvensi Tergugat I karena tindakan Penggugat merupakan hak hukum. Dengan demikian, tanah diakui sebagai milik sah ahli waris H. Maskuri (Tergugat I) dan Penggugat tidak berhak atas ganti rugi.", "trigger_facts": [{"fact": "Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan warisan sah dari Samhuri yang belum pernah dijual atau dipindahtangankan.", "page": 11, "status": "didalilkan"}, {"fact": "Penggugat menyangkal keabsahan surat jual beli bawah tangan tertanggal 15 Februari 1975 antara Samhuri dan H. Maskuri karena tanda tangan tidak asli dan tidak dikuatkan Kepala Desa.", "page": 15, "status": "didalilkan"}, {"fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa tanah telah dijual secara sah oleh Samhuri kepada H. Maskuri pada 15 Februari 1975 melalui surat jual beli bawah tangan yang telah diwaarmerking oleh Notaris.", "page": 18, "status": "didalilkan"}, {"fact": "Tergugat I mendalilkan telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1975 hingga sekarang tanpa sengketa dan telah menerima ganti rugi untuk proyek sebelumnya.", "page": 20, "status": "didalilkan"}, {"fact": "Majelis Hakim menolak dalil Penggugat bahwa surat jual beli tahun 1975 adalah batal demi hukum karena sahnya perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat substansial perjanjian, bukan semata-mata bentuk akta.", "page": 65, "status": "ditolak"}, {"fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa penyangkalan terhadap perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pihak yang terikat dalam perjanjian, bukan oleh ahli waris sebagai pihak ketiga.", "page": 65, "status": "terbukti"}, {"fact": "Majelis Hakim menetapkan Tergugat I sebagai pemilik sah tanah berdasarkan surat bukti kepemilikan, bukti penguasaan fisik sejak 1975, serta riwayat penerimaan ganti rugi proyek sebelumnya.", "page": 65, "status": "terbukti"}, {"fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Intervensi karena objek sengketa yang didalilkannya berbeda lokasi dan luasnya dengan objek perkara pokok.", "page": 82, "status": "ditolak"}, {"fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Rekonvensi Tergugat I karena tindakan Penggugat mengajukan gugatan dan keberatan merupakan hak hukum yang dilindungi undang-undang.", "page": 85, "status": "ditolak"}], "candidate_pasal": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata", "Pasal 1874 KUHPerdata"], "unmapped_candidate_pasal": [], "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1874 KUHPerdata"], "pasal_judgments": [{"pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", "relevant": true, "reason": "Relevan. Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (seperti kesepakatan dan kecakapan). Dalam konteks pertanyaan, keabsahan surat jual beli bawah tangan yang dilakukan oleh orang tua (yang kini telah meninggal) menjadi dasar hukum apakah hak atas tanah telah beralih secara sah kepada pembeli. Putusan hakim menguji apakah perjanjian tersebut memenuhi syarat Pasal 1320 untuk menentukan apakah ahli waris penggugat masih memiliki hak atau tidak."}, {"pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", "relevant": true, "reason": "Relevan. Pasal ini menetapkan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Ini adalah kerangka hukum utama yang digunakan hakim untuk menyatakan bahwa surat jual beli bawah tangan tersebut sah dan mengikat, sehingga hak kepemilikan telah berpindah dari penjual (orang tua penggugat) kepada pembeli, dan ahli waris tidak dapat menyangkalnya lagi."}, {"pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", "relevant": false, "reason": "Tidak Relevan. Pasal ini mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Meskipun gugatan awal didasarkan pada PMH, putusan hakim menolak gugatan tersebut karena menemukan adanya perjanjian jual beli yang sah. Jawaban substantif atas pertanyaan 'apakah saya masih bisa klaim tanah' bukan terletak pada apakah ada PMH, melainkan pada keabsahan perjanjian jual beli tersebut. Pasal 1365 hanya menjadi dasar gugatan yang ditolak, bukan dasar hukum yang menjawab status kepemilikan tanah."}, {"pasal": "Pasal 1874 KUHPerdata", "relevant": true, "reason": "Relevan. Pasal ini mendefinisikan akta di bawah tangan. Karena objek sengketa adalah surat jual beli bawah tangan, pasal ini relevan untuk menentukan status alat bukti tersebut. Putusan hakim menggunakan definisi ini untuk menegaskan bahwa surat tersebut adalah alat bukti yang sah dan mengikat selama para pihak (atau pewarisnya) tidak mengingkarinya, sehingga menjadi dasar penolakan klaim ahli waris."}], "timings": {"parse": 0.204, "classify": 0.0, "condense": 268.802, "read": 32.493, "query": 0.71, "relevance": 8.403, "total": 310.612}}
 {"filename": "putusan_sidang_2631_20170427165804_29. GAYO LUES - SIAP CETAK doc 97 - SELA-KABUL SEBAGIAN-qrcode- wmActionWiz.pdf", "n_pages": 221, "model": "qwen3.6-35b-a3b", "disposition": "UNKNOWN", "pokok_examined": false, "usage": {"prompt_tokens": 200431, "completion_tokens": 7064}, "condensed": true, "status": "PROCESSED", "frame": "Pemohon H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan menggugat Termohon (KIP Kabupaten Gayo Lues) dan Pihak Terkait terkait penetapan hasil pemilihan kepala daerah. Sengketa intinya adalah dugaan pelanggaran pemilihan yang memengaruhi hasil, dengan permintaan Pemohon agar putusan KIP dibatalkan dan dilakukan pemungutan suara ulang. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sebagian dengan memerintahkan pemungutan suara ulang di lima Tempat Pemungutan Suara tertentu.", "humanized_query": "Kenapa hasil pemilihan di lima tempat suara dibatalkan dan harus diulang lagi karena ada orang yang mencoblos dua kali?", "summarized_case": "Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Pemohon H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan setelah menetapkan bahwa permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang sah dan Pemohon memiliki legal standing berdasarkan selisih suara yang berada di bawah ambang batas 2%. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyangkal kewenangan Mahkamah Konstitusi ditolak. Dalam pemeriksaan pokok, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa terjadi pencoblosan ganda oleh beberapa pasangan pemilih di berbagai Tempat Pemungutan Suara yang telah divonis pidana, serta pelanggaran lain yang signifikan mempengaruhi hasil pemilihan. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan batal sebagian Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues terkait perolehan suara di lima Tempat Pemungutan Suara tertentu dan memerintahkan KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam waktu paling lama 30 hari kerja. Sebagian besar dalil lain Pemohon, termasuk mengenai pemilih di bawah umur, pemilih tidak terdaftar, ketidaklayakan Pihak Terkait, dan praktik money politics, ditolak karena tidak terbukti atau berada di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.", "trigger_facts": [{"fact": "Pemohon mengajukan permohonan dalam tenggang waktu 3 hari kerja sejak penetapan hasil oleh KIP pada 22 Februari 2017.", "page": 193, "status": "terbukti"}, {"fact": "Pemohon memiliki legal standing karena selisih suara 784 suara atau 1,4% di bawah ambang batas 2% dari total suara sah 54.723 suara.", "page": 196, "status": "terbukti"}, {"fact": "Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyangkal kewenangan MK dan menyatakan permohonan tidak jelas ditolak karena MK berwenang memeriksa perselisihan hasil pemilihan.", "page": 197, "status": "terbukti"}, {"fact": "Terjadi pencoblosan ganda oleh Zailani AR dan Rukiyati di berbagai TPS yang telah divonis pidana oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren.", "page": 8, "status": "terbukti"}, {"fact": "Terjadi pencoblosan ganda oleh Suadir Arpon dan Rusniati di berbagai TPS yang telah divonis pidana oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren.", "page": 9, "status": "terbukti"}, {"fact": "Terjadi pencoblosan ganda oleh Muhara Miko Jaya dan Lina Marlina di berbagai TPS yang telah divonis pidana oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren.", "page": 9, "status": "terbukti"}, {"fact": "Pelanggaran pencoblosan ganda tersebut dinilai signifikan mempengaruhi hasil pemilihan sehingga mewajibkan pemungutan suara ulang di lima TPS tertentu.", "page": 202, "status": "terbukti"}, {"fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Kamaruddin dan Daniah alias Dahlia ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", "page": 9, "status": "ditolak"}, {"fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Maimunah ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", "page": 9, "status": "ditolak"}, {"fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Darmi ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", "page": 10, "status": "ditolak"}, {"fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Rohani dan Rabuniyah ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", "page": 9, "status": "ditolak"}, {"fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Abdi Armaya ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", "page": 10, "status": "ditolak"}, {"fact": "Dalil pencoblosan ganda oleh Sudianto ditolak karena tidak terbukti atau hanya melibatkan satu pemilih.", "page": 10, "status": "ditolak"}, {"fact": "Dalil mengenai pemilih di bawah umur Kardin ditolak karena hanya melibatkan satu orang pemilih yang tidak memenuhi syarat pemungutan suara ulang.", "page": 11, "status": "ditolak"}, {"fact": "Dalil mengenai pemilih tidak terdaftar Irmawan ditolak karena Irmawan tercatat sah dalam Daftar Pemilih Tetap saat pemungutan suara.", "page": 11, "status": "ditolak"}, {"fact": "Dalil ketidaklayakan Pihak Terkait karena utang negara ditolak karena merupakan sengketa Tata Usaha Negara di luar kewenangan MK.", "page": 210, "status": "ditolak"}, {"fact": "Dalil perbedaan suara sah dan tidak sah antar-pemilihan ditolak karena dianggap sah berdasarkan peraturan daerah setempat.", "page": 20, "status": "ditolak"}, {"fact": "Dalil penggunaan Kartu Keluarga bagi pemilih tidak terdaftar ditolak karena tidak terbukti sebagai pelanggaran yang mempengaruhi hasil.", "page": 20, "status": "ditolak"}, {"fact": "Dalil praktik money politics berupa pembagian kartu ditolak karena merupakan visi-misi kampanye.", "page": 20, "status": "ditolak"}, {"fact": "Dalil keterlibatan TNI aktif Sudianto ditolak karena bukti menunjukkan Sudianto telah pensiun sebelum ditetapkan sebagai relawan.", "page": 10, "status": "ditolak"}], "candidate_pasal": ["Pasal 1233 KUHPerdata"], "unmapped_candidate_pasal": [], "relevant_laws": [], "pasal_judgments": [{"pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", "relevant": false, "reason": "Isi pasal ini mengatur sumber perikatan (perjanjian atau undang-undang) dalam hukum perdata. Meskipun dalam pertimbangan hakim (paragraf [2.7] d) pasal ini dikutip untuk mengklasifikasikan utang negara sebagai perikatan, sengketa utama dalam pertanyaan adalah mengenai pembatalan hasil pemilihan dan pemungutan suara ulang karena pencoblosan ganda. Masalah ini diatur secara substantif oleh hukum pemilihan (UU Pilkada), bukan oleh hukum perdata umum. Kutipan Pasal 1233 hanya bersifat insidental untuk mendukung argumen administratif mengenai syarat pencalonan, bukan sebagai dasar hukum atau teori utama yang menjawab mengapa hasil pemilihan dibatalkan."}], "timings": {"parse": 0.222, "classify": 0.0, "condense": 485.635, "read": 34.454, "query": 0.64, "relevance": 7.716, "total": 528.667}}
 {"filename": "salinan_putusan_237_Pdt_G_2024_PN_Smg.pdf", "n_pages": 205, "model": "qwen3.6-35b-a3b", "disposition": "DIKABULKAN", "pokok_examined": true, "usage": {"prompt_tokens": 152155, "completion_tokens": 9763}, "condensed": true, "status": "PROCESSED", "frame": "Penggugat, pemilik SHM Nomor 1850, menggugat Tergugat I dan II serta pihak terkait karena diduga menyerobot dan mensertifikatkan sebagian tanahnya menjadi SHGB, sehingga menuntut pembatalan sertifikat, pengembalian tanah, dan ganti rugi. Gugatan ini juga melibatkan Tergugat III dan IV terkait pemanfaatan tanah dan hak tanggungan atas sertifikat yang disengketakan. Sengketa inti adalah klaim tumpang tindih antara SHM 1850 dengan SHGB 268 dan SHGB 83.", "humanized_query": "Saya punya sertifikat tanah, tapi orang lain punya sertifikat juga di tempat yang sama, apakah mereka nyuri tanah saya?", "summarized_case": "Putusan ini menyatakan gugatan dikabulkan. Namun, teks putusan yang disediakan hanya memuat uraian dalil, eksepsi, dan pembuktian para pihak tanpa memuat bagian putusan hakim (disposisi) yang secara eksplisit mengabulkan atau menolak gugatan tersebut. Berdasarkan instruksi untuk setia pada teks, tidak dapat disimpulkan secara faktual dari teks ini bahwa gugatan dikabulkan, melainkan hanya didalilkan oleh Penggugat dan dibantah oleh Tergugat. Teks berakhir pada bagian pembuktian tanpa menarasikan pertimbangan hakim atau hasil akhir perkara.", "trigger_facts": [{"fact": "Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1850/Karanganyar seluas ±18.828 m² yang diterbitkan pada 12 Maret 1990.", "page": 5, "status": "didalilkan"}, {"fact": "Tergugat I memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 268/Karanganyar seluas ±4.561 m² yang diterbitkan pada 14 Januari 2020.", "page": 8, "status": "didalilkan"}, {"fact": "Tergugat II memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 83/Karanganyar yang diterbitkan pada 20 Januari 2005.", "page": 8, "status": "didalilkan"}, {"fact": "Penggugat mendalilkan adanya tumpang tindih antara SHM 1850 dengan SHGB 268 dan SHGB 83.", "page": 8, "status": "didalilkan"}, {"fact": "Tergugat I dan Tergugat II membantah adanya tumpang tindih dan tuduhan penyerobotan tanah.", "page": 25, "status": "didalilkan"}, {"fact": "Tergugat IV menyatakan SHGB No. 00268 telah menjadi jaminan hak tanggungan dan telah dieksekusi melalui lelang pada 24 Mei 2023.", "page": 101, "status": "didalilkan"}, {"fact": "Mediasi gagal dilakukan.", "page": 22, "status": "terbukti"}], "candidate_pasal": ["Pasal 531 KUHPerdata", "Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata", "Pasal 1795 KUHPerdata", "Pasal 1866 KUHPerdata"], "unmapped_candidate_pasal": [], "relevant_laws": ["Pasal 1365 KUHPerdata"], "pasal_judgments": [{"pasal": "Pasal 531 KUHPerdata", "relevant": false, "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'besit dalam itikad baik' (pemilikan dalam itikad baik) yang berkaitan dengan peralihan hak milik. Meskipun putusan menyebutkan istilah 'pembeli beritikad baik', putusan tersebut menolak dalil tersebut karena alas hak Tergugat II tidak sesuai data fisik dan yuridis. Pasal 531 tidak secara langsung menjawab pertanyaan substantif mengenai apakah tindakan tersebut merupakan 'pencurian' atau perbuatan melawan hukum, melainkan hanya mengatur syarat perolehan hak milik. Pertanyaan fokus pada sifat perbuatan (melawan hukum/pencurian), bukan status perolehan hak milik."}, {"pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", "relevant": false, "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (perikatan). Pertanyaan berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah dan dugaan perbuatan melawan hukum (serobotan/pencurian), bukan sengketa mengenai sahnya suatu perjanjian jual beli atau perikatan antara para pihak. Tidak ada unsur persetujuan yang disengketakan dalam pertanyaan awam."}, {"pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", "relevant": false, "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikatnya perjanjian ('undang-undang bagi mereka yang membuatnya'). Sengketa dalam pertanyaan adalah mengenai sengketa tanah dan perbuatan melawan hukum, bukan mengenai pelaksanaan atau penarikan kembali perjanjian. Prinsip itikad baik dalam pasal ini tidak menjadi kerangka utama untuk menjawab apakah seseorang 'nyuri' tanah."}, {"pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", "relevant": true, "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum substantif untuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam 'apakah mereka nyuri tanah saya' secara hukum perdata ditranslasikan menjadi apakah ada perbuatan yang melanggar hukum, menimbulkan kerugian, dan ada hubungan kausal yang mewajibkan penggantian kerugian. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1365 untuk menguji dalil perbuatan melawan hukum (serobotan/penguasaan tanah) yang menjadi inti sengketa. Pasal ini mengatur unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan tindakan tersebut melawan hukum."}, {"pasal": "Pasal 1795 KUHPerdata", "relevant": false, "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemberian kuasa (mandat). Meskipun dalam putusan ada pembahasan mengenai cacat formil surat kuasa, hal tersebut bersifat prosedural/formil dan tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai sengketa tanah atau dugaan pencurian tanah. Relevansinya hanya insidental pada aspek legal standing kuasa hukum, bukan pada inti sengketa tanah."}, {"pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", "relevant": false, "reason": "Pasal ini mengatur tentang alat pembuktian (bukti tertulis, saksi, dll). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan sebagai tidak relevan karena bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai sifat perbuatan atau hak kepemilikan."}], "timings": {"parse": 0.302, "classify": 0.0, "condense": 413.383, "read": 10.588, "query": 0.488, "relevance": 10.836, "total": 435.597}}
+{"filename": "putusan_sidang_PUTUSAN 66 Advokat TELAH BACA.pdf", "n_pages": 345, "model": "qwen3.6-35b-a3b", "disposition": "UNKNOWN", "pokok_examined": false, "usage": {"prompt_tokens": 240941, "completion_tokens": 22482}, "condensed": true, "status": "PROCESSED", "frame": "Perkara ini adalah permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh sembilan pemohon advokat terhadap negara (melalui Mahkamah Konstitusi). Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan mengenai wadah organisasi profesi advokat yang tunggal dalam UU Advokat bertentangan dengan hak konstitusional atas kebebasan berserikat, kesamaan perlakuan, dan hak atas pekerjaan yang layak. Para pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau memerintahkan legislative review.", "humanized_query": "Kenapa saya sebagai advokat yang tidak ikut organisasi tunggal sering tidak diakui di pengadilan?", "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh sembilan pemohon advokat. Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam UU Advokat yang mewajibkan adanya satu-satunya wadah organisasi profesi advokat (single bar association) serta pembatasan waktu pembentukan organisasi lainnya bertentangan dengan hak konstitusional atas kebebasan berserikat, kesamaan perlakuan di hadapan hukum, dan hak atas pekerjaan yang layak. Para pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut mengingkari pluralisme, menyebabkan diskriminasi terhadap advokat non-anggota organisasi tunggal, dan menghambat praktik profesi mereka. Dalam pembuktian, para pemohon menghadirkan ahli hukum untuk mendukung dalilnya, sementara pihak terkait dari organisasi advokat lain mendalilkan ketidak sahian organisasi advokat tunggal yang dimaksud. Namun, karena status disposition putusan adalah UNKNOWN, maka tidak dapat dipastikan apakah dalil-dalil tersebut diterima atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan akhir, sehingga laporan ini hanya merangkum fakta-fakta yang didalilkan dan fakta prosedural yang ada dalam teks.", "trigger_facts": [{"fact": "Sembilan pemohon yang berprofesi sebagai advokat anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan dalam UU Advokat.", "page": 1, "status": "terbukti"}, {"fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang mewajibkan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya bertentangan dengan prinsip kebhinnekaan dan kebebasan berserikat.", "page": 6, "status": "didalilkan"}, {"fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa advokat yang tidak menjadi anggota Peradi sering kali tidak diakui keberadaannya oleh pengadilan sehingga tidak dapat menjalankan praktik profesi.", "page": 8, "status": "didalilkan"}, {"fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 36A, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.", "page": 29, "status": "didalilkan"}, {"fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 32 ayat (4) UU Advokat yang membatasi waktu pembentukan organisasi profesi advokat bertentangan dengan UUD 1945.", "page": 38, "status": "didalilkan"}, {"fact": "Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 30 ayat (2) UU Advokat yang mewajibkan setiap advokat menjadi anggota organisasi profesi advokat satu-satunya bertentangan dengan UUD 1945.", "page": 45, "status": "didalilkan"}, {"fact": "Para pemohon mengajukan alat bukti kesaksian ahli untuk mendukung dalil-dalil mengenai pelanggaran hak konstitusional dan praktik internasional.", "page": 84, "status": "terbukti"}, {"fact": "Pihak Terkait KAI mendalilkan bahwa PERADI bukan organisasi advokat yang sah karena dibentuk dengan melanggar batas waktu pembentukan dalam UU Advokat.", "page": 314, "status": "didalilkan"}], "candidate_pasal": ["Pasal 1320 KUHPerdata"], "unmapped_candidate_pasal": [], "relevant_laws": [], "pasal_judgments": [{"pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", "relevant": false, "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (perikatan) dalam hukum perdata umum. Pertanyaan berkaitan dengan pengakuan profesi advokat dan hak beracara di pengadilan yang diatur oleh Undang-Undang Advokat dan peraturan peradilan, bukan sengketa perjanjian perdata. Tidak ada unsur perjanjian yang disengketakan dalam pertanyaan."}], "timings": {"parse": 0.322, "classify": 0.0, "condense": 648.759, "read": 7.376, "query": 0.383, "relevance": 5.141, "total": 661.981}}