Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 3 Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Diduga Sebagai Ahli Waris Dan, Pasal 478

Pasal 478: Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang lalu, dan sejauh karena itu tidak ada ketentuan lain, para ahli waris dugaan boleh membagi di antara mereka segala harta peninggalan orang yang dalam keadaan tak hadir yang telah mereka kuasai, dengan mengindahkan peraturanperaturan tentang pemisahan harta peninggalan. Namun barang-barang tetapnya tidak boleh dijual untuk dapat mengadakan pemisahan itu, melainkan harus ditaruh dalam suatu penitipan, bila tidak dapat dibagi atau dimasukkan dalam suatu kapling, dan hasilnya dapat dibagi menurut kesepakatan mereka. Tentang semuanya itu harus dibuatkan dan ditandatangani sebuah akta, yang juga menunjukkan, barang-barang apakah yang diberikan kepada penerima hibah wasiat dan orang-orang lain yang berhak.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 3 Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Diduga Sebagai Ahli Waris Dan, Pasal 479

Pasal 479: Daftar dan akta tersebut dalam pasal yang lalu, demikian pula akta tentang jaminan, harus dibawa ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang telah mengeluarkan keputusan tentang kematian dugaan, dan disimpan di sana.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 3 Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Diduga Sebagai Ahli Waris Dan, Pasal 480

Pasal 480: Mereka yang karena ketentuan-ketentuan yang lalu telah mendapat bagian dari barang-barang tetap, atau ditugaskan untuk mengelolanya, demi kepastian mereka boleh menuntut agar barang-barang itu diperiksa oleh ahli-ahli, yang diangkat untuk itu oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya barang-barang itu terletak, dan agar dibuatkan uraian tentang keadaannya. Setelah ahli-ahli itu memberikan perslah kepada Pengadilan, dan Pengadilan mengesahkannya, kemudian mendengar jawatan Kejaksaan, maka uraian dan perslah itu harus disimpan di kepaniteraan.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 3 Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Diduga Sebagai Ahli Waris Dan, Pasal 481

Pasal 481: Barang-barang tetap kepunyaan orang yang dalam keadaan tak hadir, yang dibagikan kepada ahli waris dugaan, atau diserahkan kepadanya untuk dikelola, selanjutnya tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani, sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam Pasal 484, kecuali kalau ada alasan penting, dan dengan izin Pengadilan Negeri.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 3 Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Diduga Sebagai Ahli Waris Dan, Pasal 482

Pasal 482: Bila orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali setelah ada keterangan kematian dugaan, atau diperoleh tanda-tanda bahwa dia masih dalam keadaan hidup, maka mereka yang telah menikmati hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari barang-barangnya, wajib untuk mengembalikan hasil-hasilnya dan pendapatan-pendapatan itu dan sebagai berikut; setengahnya bila ia pulang kembali, atau bila tanda-tanda bahwa ia masih hidup diperoleh dalam waktu lima belas tahun setelah hari kematian dugaan yang dinyatakan dalam putusan Hakim; atau seperempatnya, bila tanda-tanda itu diperoleh kemudian, tetapi sebelum lampau waktu tiga puluh tahun setelah pernyataan itu. Akan tetapi semua itu dengan ketentuan, bahwa Pengadilan Negeri yang telah memberi keputusan tentang kematian dugaan itu, mengingat sedikitnya barang-barang yang ditinggalkan, boleh memerintahkan yang berlainan tentang pengembalian hasil-hasil dan pendapatan itu, atau dapat juga memberi pembebasan sama sekali.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 3 Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Diduga Sebagai Ahli Waris Dan, Pasal 483

Pasal 483: Bila orang yang dalam keadaan tidak hadir itu kawin dengan gabungan harta bersama, atau gabungan keuntungan dan kerugian saja, atau gabungan hasil-hasil dan pendapatan, sedangkan isteri atau suaminya memilih membiarkan gabungan itu terus berjalan, maka dia boleh mencegah pengambilan barang-barang dalam penguasaan sementara oleh orang-orang yang diduga sebagai ahli waris, dan mencegah pelaksanaan hak-hak yang mestinya baru akan timbul setelah kematian orang yang dalam keadaan tak hadir itu, dan mengambil atau mempertahankan barang-barang itu dalam pengelolaannya, dengan mendahului yang lain-lain, dengan menunaikan kewajiban akan pendaftaran tersebut dalam Pasal 477. Akan tetapi penghentian pengambilan barang-barang dalam penguasaan dengan segala akibatakibatnya, tidak boleh berlangsung lebih lama daripada sepuluh tahun penuh, terhitung dan hari tersebut dalam putusan Hakim yang menyatakan kematian dugaan itu. Namun bila isteri atau suami tidak menentang pengambilan barang-barang dalam penguasaan itu oleh para ahli waris, maka ia boleh mengambil bagiannya dalam harta bersama itu, atau barang-barang miliknya sendiri yang merupakan haknya, asal saja ia memberikan jaminan untuk barang-barang yang mungkin harus dikembalikan. Isteri yang memilih dilanjutkan gabungan harta bersama, tetap mempunyai hak untuk melepaskan diri dari gabungan harta bersama itu di kemudian hari.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 3 Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Diduga Sebagai Ahli Waris Dan, Pasal 484

Pasal 484: Bila telah lampau tiga puluh tahun setelah hari kematian dugaan seperti yang dinyatakan dalam keputusan Hakim, atau bila sebelumnya telah berlalu seratus tahun penuh setelah kelahiran orang yang dalam keadaan tak hadir, maka penjamin-penjamin dibebaskan dan pembagian barang-barang yang ditinggalkan tetap berlaku sejauh pembagian itu telah terjadi, atau bila belum terjadi, para ahli waris dugaan boleh mengadakan pembagian tetap, dan boleh menikmati semua hak atas harta peninggalan itu secara pasti. Maka berhentilah hak istimewa akan pendaftaran harta, dan dapatlah para ahli waris dugaan diwajibkan untuk menerima atau menolak warisan, menurut peraturan-peraturan yang ada tentang hal itu.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 3 Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Diduga Sebagai Ahli Waris Dan, Pasal 485

Pasal 485: Bila sebelum waktu tersebut dalam pasal yang lalu, diterima berita tentang kematian orang yang ada dalam keadaan tak hadir, maka mereka yang atas dasar undang-undang atau atas dasar penetapan-penetapan orang yang dalam keadaan tak hadir itu telah mendapat hak-hak atas harta peninggalannya, pertanggungjawaban dan penyerahan atas dasar Pasal 476 dan 482.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 3 Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Diduga Sebagai Ahli Waris Dan, Pasal 486

Pasal 486: Sekiranya orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali, atau menunjukkan bahwa ia masih hidup, setelah lampau tiga puluh tahun sejak dari kematian dugaan seperti yang dinyatakan dalam keputusan Hakim, maka dia hanya berhak untuk menuntut kembali barangbarangnya dalam keadaan seperti adanya pada waktu itu, beserta harga barang-barang yang telah dipindahtangankan, atau barang-barang yang telah dibeli dengan hasil pemindahtanganan barang-barang kepunyaannya, namun semuanya tanpa suatu hasil atau pendapatan.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 3 Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Diduga Sebagai Ahli Waris Dan, Pasal 487

Pasal 487: Demikian pula anak-anak dan keturunan-keturunan lebih lanjut orang dalam keadaan tidak hadir, boleh menerima kembali barang-barangnya sejauh hak mereka timbul dalam waktu tiga puluh tahun sejak lampaunya waktu yang ditetapkan dalam Pasal 484.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 3 Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Diduga Sebagai Ahli Waris Dan, Pasal 488

Pasal 488: Bila dengan putusan Hakim dinyatakan dugaan hukum tentang kematian, semua tuntutan hukum terhadap orang yang dalam keadaan tak hadir itu, harus diajukan terhadap para ahli waris dugaan yang telah mengambil barang-barangnya dalam penguasaan mereka, tanpa mengurangi hak mereka untuk memberlakukan hak istimewa mereka akan pendaftaran harta peninggalan.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 4 Hak-Hak Yang Jatuh Ke Tangan Orang Tak Hadir Yang Tak Pasti Hidup Atau Mati, Pasal 489

Pasal 489: Orang yang menuntut suatu hak, yang katanya telah beralih dari orang yang tak hadir kepadanya, tetapi hak itu baru jatuh pada orang yang tak hadir setelah keadaan hidup atau matinya menjadi tak pasti, wajib untuk membuktikan, bahwa orang yang tak hadir itu masih hidup pada saat hak itu jatuh padanya selama ia tidak membuktikan hal itu, maka tuntutannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 4 Hak-Hak Yang Jatuh Ke Tangan Orang Tak Hadir Yang Tak Pasti Hidup Atau Mati, Pasal 490

Pasal 490: Bila pada orang tak hadir, keadaan hidup atau matinya tidak pasti, jatuh suatu warisan atau hibah wasiat, yang sedianya menjadi hak orang-orang lain andaikata orang yang tak hadir itu hidup, atau yang sedianya harus dibagi dengan orang-orang lain, maka warisan atau hibah wasiat itu, seakan-akan orang itu telah meninggal, tanpa kewajiban untuk membuktikan kematian orang itu, namun untuk itu mereka harus mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak rumah kematian orang itu, dan pengadilan itu harus memerintahkan pemanggilan-pemanggilan umum dan mengeluarkan peraturan pengamanan yang perlu untuk pihak-pihak yang berkepentingan.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 4 Hak-Hak Yang Jatuh Ke Tangan Orang Tak Hadir Yang Tak Pasti Hidup Atau Mati, Pasal 491

Pasal 491: Ketentuan-ketentuan dari kedua pasal yang lalu tidak mengesampingkan hak untuk menuntut warisan-warisan dan hak-hak lain yang ternyata kemudian telah jatuh pada orang yang dalam keadaan tak hadir itu atau orang-orang yang telah mendapat hak-hak itu daripadanya. Hak-hak itu hanya hapus oleh Iampaunya waktu yang diisyaratkan untuk lewat waktu.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 4 Hak-Hak Yang Jatuh Ke Tangan Orang Tak Hadir Yang Tak Pasti Hidup Atau Mati, Pasal 492

Pasal 492: Bila kemudian orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali atau haknya dituntut atas namanya, pengembalian penghasilan dan pendapatannya boleh dituntut, terhitung dari hari ketika hak itu jatuh pada orang yang tak hadir itu, atas dasar dan menurut ketentuanketentuan Pasal 482.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 5 Akibat-Akibat Keadaan Tidak Hadir Berkenaan Dengan Perkawinan, Pasal 493

Pasal 493: Bila salah seorang dari suami isteri, selain meninggalkan tempat tinggal dengan kemauan buruk, selama sepuluh tahun penuh tak hadir di tempat tinggalnya tanpa berita tentang hidup matinya orang itu, maka suami isteri yang ditinggalkan berwenang untuk memanggil orang yang tak hadir itu tiga kali berturut-turut dengan panggilan, menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 467 dan 468, dengan izin dari Pengadilan Negeri di tempat mereka bersama.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 5 Akibat-Akibat Keadaan Tidak Hadir Berkenaan Dengan Perkawinan, Pasal 494

Pasal 494: Bila atas panggilan ketiga dari Pengadilan, baik orang yang tak hadir itu maupun orang lain untuknya, tidak ada yang muncul memberi cukup petunjuk tentang hidupnya orang itu, maka Pengadilan Negeri boleh memberi izin kepada suami atau isteri yang ditinggalkan untuk kawin dengan orang lain. Ketentuan-ketentuan Pasal 469 berlaku dalam hal ini.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 5 Akibat-Akibat Keadaan Tidak Hadir Berkenaan Dengan Perkawinan, Pasal 495

Pasal 495: Bila setelah pemberian izin, tetapi sebelum perkawinan dengan yang lain itu dilakukan, orang yang tak hadir itu muncul, atau seseorang membawa berita cukup tentang masih hidupnya orang itu, maka izin yang telah diberikan tidak berlaku lagi demi hukum. Bila orang yang ditinggalkan itu telah melakukan perkawinan lain, orang yang tak hadir juga mempunyai hak untuk melakukan perkawinan lain.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 5 Akibat-Akibat Keadaan Tidak Hadir Berkenaan Dengan Perkawinan, Pasal 496

Pasal 496: Dihapus dengan S. 1927-31 jis. 390, 421.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 5 Akibat-Akibat Keadaan Tidak Hadir Berkenaan Dengan Perkawinan, Pasal 497

Pasal 497: Dihapus dengan S. 1927-31 jis. 390, 421.


Buku Kesatu Orang, Bab XVIII Ketidakhadiran, Bagian 5 Akibat-Akibat Keadaan Tidak Hadir Berkenaan Dengan Perkawinan, Pasal 498

Pasal 498: Dihapus dengan S. 1927-31 jis. 390, 421.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 1 Barang Pada Umumnya, Pasal 499

Pasal 499: Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 1 Barang Pada Umumnya, Pasal 500

Pasal 500: Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah bagian dan barang itu.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 1 Barang Pada Umumnya, Pasal 501

Pasal 501: Buah-buah perdata harus dipandang sebagai bagian dari suatu barang selama buah-buah perdata itu belum dapat ditagih, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 1 Barang Pada Umumnya, Pasal 502

Pasal 502: Hasil alami adalah: 1. segala sesuatu yang dihasilkan oleh tanah sendiri; 2. segala sesuatu yang dihasilkan atau dilahirkan oleh binatang-binatang. Hasil kerajinan yang diambil dari tanah adalah segala sesuatu yang diperoleh dari pengolahan tanah. Buah-buah perdata adalah uang sewa dan uang iuran usaha (pacht penningen), bunga dari sejumlah uang dan bunga-bunga yang harus dibayar.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 2 Pembagian Barang, Pasal 503

Pasal 503: Ada barang yang bertubuh, dan ada barang yang tak bertubuh.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 2 Pembagian Barang, Pasal 504

Pasal 504: Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 2 Pembagian Barang, Pasal 505

Pasal 505: Ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 3 Barang Tak Bergerak, Pasal 506

Pasal 506: Barang tak bergerak adalah: 1. tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya; 2. penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510; 3. pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah; 4. kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang; 5. pipa dan salurán yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 3 Barang Tak Bergerak, Pasal 507

Pasal 507: Yang termasuk barang tak bergerak karena tujuan adalah: 1. pada pabrik; barang hasil pabrik, penggilangan, penempaan besi dan barang tak bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong dan perkakasperkakas sebagainya yang termasuk bagian pabrik, sekalipun barang itu tidak terpaku; 2. pada perumahan: cermin, lukisan dan perhiasan lainnya bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran suatu ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku; 3. dalam pertanahan: lungkang atau tumbuhan pupuk yang dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan burung merpati; sarang burung yang biasa dimakan, selama belum dikumpulkan; ikan yang ada di dalam kolam; 4. runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan kembali; 5. dan pada umumnya semua barang yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan barang tak bergerak guna dipakai selamanya. Pemilik dianggap telah menghubungkan barang-barang itu dengan barang tak bergerak guna dipakai untuk selamanya, bila barang-barang itu dilekatkan padanya dengan penggalian, pekerjaan perkayuan dan pemasangan batu semen, atau bila barang-barang itu tidak dapat dilepaskan tanpa membongkar atau merusak barang itu atau bagian dari barang tak bergerak di mana barang-barang itu dilekatkan.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 3 Barang Tak Bergerak, Pasal 508

Pasal 508: Yang juga merupakan barang tak bergerak adalah hak-hak sebagai berikut; 1. hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak; 2. hak pengabdian tanah; 3. hak numpang karang; 4. hak guna usaha; 5. bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang; 6. hak sepersepuluhan; 7. bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan dengan itu; 8. gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan barang tak bergerak.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 4 Barang Bergerak, Pasal 509

Pasal 509: Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 4 Barang Bergerak, Pasal 510

Pasal 510: Kapal, perahu, sampan tambang, kincir dan tempat penimbunan kayu yang dipasang di perahu atau yang terlepas dan barang semacam itu adalah barang bergerak.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 4 Barang Bergerak, Pasal 511

Pasal 511: Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah: 1. hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak; 2. hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun bunga cagak hidup; 3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak; 4. bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan; 5. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, berserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu; 6. sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 4 Barang Bergerak, Pasal 512

Pasal 512: Bila dalam undang-undang atau dalam suatu perbuatan perdata digunakan istilah 'barang bergerak', 'perkakas rumah', 'mebel', atau 'perabotan rumah tangga', 'perhiasan rumah' atau 'rumah dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya', semuanya tanpa kata-kata tambahan, perluasan atau pembatasan, maka istilah-istilah itu harus dianggap meliputi barang-barang yang ditunjuk dalam pasal-pasal berikut.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 4 Barang Bergerak, Pasal 513

Pasal 513: Istilah 'barang bergerak', tanpa ada pengecualian, meliputi segala sesuatu yang menurut ketentuan-ketentuan di atas, dianggap bersifat bergerak.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 4 Barang Bergerak, Pasal 514

Pasal 514: Istilah 'perkakas rumah' meliputi segala sesuatu yang menurut ketentuan-ketentuan di atas dianggap bersifat bergerak, kecuali uang tunai, sero, piutang dan hak-hak lain tersebut dalam Pasal 511, barang perdagangan dan bahan pokok, alat-alat yang bersangkutan dengan pabrik, barang hasil pabrik atau hasil pertanian, bahan bangunan atau bahan yang berasal dan pembongkaran bangunan, begitu pula kapal dan sahamnya.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 4 Barang Bergerak, Pasal 515

Pasal 515: Istilah 'mebel' atau 'perabotan rumah tangga' meliputi segala sesuatu yang menurut pasal yang lalu termasuk dalam istilah 'perkakas rumah', kecuali kuda dan ternak lain, kereta dan perlengkapannya, batu permata, buku dan tulisan, gambar, pigura, lukisan, patung, pening peringatan, perkakas ilmu alam dan ilmu pengetahuan, barang berharga dan barang peli lainnya, pakaian pribadi, senjata, gandum, anggur, dan barang keperluan hidup lainnya.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 4 Barang Bergerak, Pasal 516

Pasal 516: lstilah 'rumah dan segala sesuatu yang ada di dalamnya' meliputi semua yang menurut Pasal 513 bersifat bergerak dan ditemukan di dalam rumah itu, kecuali uang tunai, piutang dan hakhak lain yang surat-suratnya diketemukan dalam rumah itu.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 4 Barang Bergerak, Pasal 517

Pasal 517: Istilah 'perhiasan rumah' meliputi segala mebel yang dipakai dan dipergunakan untuk perhiasan ruangan, seperti tirai dan permadani, tempat tidur, kursi, cermin, lonceng, meja, porselen, dan barang lain semacam itu. Lukisan dan patung, yang merupakan bagian dan mebel dalam suatu ruangan, termasuk juga di dalamnya, tetapi tidak termasuk didalamnya koleksi lukisan, gambar patung yang dipasang diserambi atau ruangan khusus. Demikian pula barang dan porselen; semua barang yang merupakan bagian dari perhiasan suatu ruangan, termasuk dalam pengertian 'perhiasan rumah'.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 4 Barang Bergerak, Pasal 518

Pasal 518: Istilah 'rumah yang bermebel' atau ‘rumah beserta mebelnya' hanya meliputi perhiasan rumah.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 5 Barang Dalam Hubungan Dengan Pemegang Besit, Pasal 519

Pasal 519: Ada barang yang bukan milik siapa pun; barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 5 Barang Dalam Hubungan Dengan Pemegang Besit, Pasal 520

Pasal 520: Pekarangan dan barang tak bergerak lainnya yang tidak dipelihara dan tidak ada pemiliknya, seperli halnya barang seseorang yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau yang pewarisannya ditinggalkan, adalah milik negara.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 5 Barang Dalam Hubungan Dengan Pemegang Besit, Pasal 521

Pasal 521: Demikian pula milik negaralah jalan dan lorong yang menjadi beban pemeliharaannya, pantai bengawan dan sungai yang dapat dilalui dengan perahu tambang beserta tepinya, pulau besar dan pulau kecil, beting yang muncul di atas bengawan dan sungai itu demikian juga pelabuhan dan tempat mendarat, tanpa mengurangi hak seseorang atau persekutuan yang diperoleh berdasarkan suatu tindak perdata atau besit.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian 5 Barang Dalam Hubungan Dengan Pemegang Besit, Pasal 522

Pasal 522: Yang dimaksud dengan 'tepi' dalam pasal yang lalu ialah sisi bengawan, telaga atau sungai yang pada waktu biasa, bila air sedang pasang setinggi-tingginya, terendam di bawah air, dan bukan


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian yang terkena banjir dengan meluapnya air. Harus Dianggap Pula Sebagai Milik Negara; Semua Tanah Dan Perkayuan Yang Termasuk Dalam, Pasal 523

Pasal 523: bangunan benteng negara, demikian pula semua tanah yang di atasnya didirikan bangunan untuk pertahanan seperti tembok, apilan, parit, jalan tersembunyi, glacien atau tanggul, dan akhirnya tanah lapang yang di atasnya didirikan bangunan pertanahan, garis lini, pos penjagaan, kubu pertahanan/ perlindungan, benteng kecil, tanggul, pintu air, kanal dan pinggirnya; semuanya ini tidak mengurangi hak seseorang atau persekutuan berdasarkan alas hak atau besit.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian yang terkena banjir dengan meluapnya air. Harus Dianggap Pula Sebagai Milik Negara; Semua Tanah Dan Perkayuan Yang Termasuk Dalam, Pasal 524

Pasal 524: Dalam benteng negara, seluruh tanah yang letaknya seperti di bawah ini, dianggap sebagai tanah militer: 1. dalam benteng yang dilengkapi dengan jalan tersembunyi, dan tanggul terdepan, antara kaki jalan tersembunyi, dan bila ini diperlengkapi dengan parit depan, sampai dengan tepi bagian luar; Jalan kubu dari benteng itu termasuk di dalamnya, menurut garis lurus yang ditarik dari lekum tirai yang satu ke tirai yang lain; 2. dalam benteng tanpa jalan tersembunyi atau tanggul terdepan, mulai dan bagian bawah tembok utama sampai ke seberang parit pertahanan luar; 3. dalam benteng tanpa bangunan luar, mulai dari pangkal sebelah dalam dari jalan koro kubu sampai ke seberang parit yang melingkar; 4. dan akhirnya bila di belakang pangkal sebelah dalam dari jalan kubu ada parit pembatas, tanggul dan sebagainya, maka jalur tanah itu pun serta tanaman-tanaman dan bangunan di atasnya termasuk tanah militer.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian yang terkena banjir dengan meluapnya air. Harus Dianggap Pula Sebagai Milik Negara; Semua Tanah Dan Perkayuan Yang Termasuk Dalam, Pasal 525

Pasal 525: Semua benteng yang tidak ditempati, seperti kubu-kubu, pos yang menonjol, tanggul, garis dan meriam, semuanya termasuk tanah militer negara dengan tanah di sekitarnya, yang telah dibeli oleh negara sewaktu benteng itu dibuat. Terhadap semua benteng yang ditempeli, berlaku ketentuan pasal yang lalu.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian yang terkena banjir dengan meluapnya air. Harus Dianggap Pula Sebagai Milik Negara; Semua Tanah Dan Perkayuan Yang Termasuk Dalam, Pasal 526

Pasal 526: Barang milik suatu persekutuan adalah barang milik bersama dari suatu perkumpulan.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian yang terkena banjir dengan meluapnya air. Harus Dianggap Pula Sebagai Milik Negara; Semua Tanah Dan Perkayuan Yang Termasuk Dalam, Pasal 527

Pasal 527: Barang milik perorangan adalah barang milik seseorang atau beberapa orang secara perseorangan.


Buku Kedua Barang, Bab I Barang Dan Pembagiannya, Bagian yang terkena banjir dengan meluapnya air. Harus Dianggap Pula Sebagai Milik Negara; Semua Tanah Dan Perkayuan Yang Termasuk Dalam, Pasal 528

Pasal 528: Atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak waris atau hak menikmati hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau hak hipotek.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 1 Sifat Besit Dan Barang-Barang Yang Dapat Menjadi Obyek Besit, Pasal 529

Pasal 529: Yang dimaksud dengan besit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 1 Sifat Besit Dan Barang-Barang Yang Dapat Menjadi Obyek Besit, Pasal 530

Pasal 530: Besit ada yang dalam itikad baik dan ada yang dalam itikad buruk.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 1 Sifat Besit Dan Barang-Barang Yang Dapat Menjadi Obyek Besit, Pasal 531

Pasal 531: Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 1 Sifat Besit Dan Barang-Barang Yang Dapat Menjadi Obyek Besit, Pasal 532

Pasal 532: Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegarignya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang besit digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 1 Sifat Besit Dan Barang-Barang Yang Dapat Menjadi Obyek Besit, Pasal 533

Pasal 533: Pemegang besit harus selalu dianggap beritikad baik barangsiapa menuduhnya beritikad buruk, harus membuktikannya.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 1 Sifat Besit Dan Barang-Barang Yang Dapat Menjadi Obyek Besit, Pasal 534

Pasal 534: Pemegang besit harus selalu dianggap memegangnya untuk diri sendiri, selama tidak terbukti, bahwa ia memegangnya untuk orang lain.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 1 Sifat Besit Dan Barang-Barang Yang Dapat Menjadi Obyek Besit, Pasal 535

Pasal 535: Pemegang besit yang mulai memegangnya untuk orang lain, selama tidak terbukti sebaliknya, harus selalu dianggap melanjutkan besit itu berdasarkan hak yang sama.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 1 Sifat Besit Dan Barang-Barang Yang Dapat Menjadi Obyek Besit, Pasal 536

Pasal 536: Baik atas kehendak sendiri maupun karena lewatnya waktu, pemegang besit tidak dapat mengubah alasan dan dasarnya untuk diri sendiri.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 1 Sifat Besit Dan Barang-Barang Yang Dapat Menjadi Obyek Besit, Pasal 537

Pasal 537: Barang yang tidak ada dalam peredaran perdagangan, tidak dapat menjadi obyek besit. Hal ini berlaku juga terhadap hak pengabdian tanah, baik yang tidak abadi maupun yang tidak tampak, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 553.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 2 Cara Mendapatkan Besit, Mempertahankannya, Dan Berakhirnya, Pasal 538

Pasal 538: Besit atas suatu barang diperoleh dengan menarik suatu barang ke dalam kekuasaannya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 2 Cara Mendapatkan Besit, Mempertahankannya, Dan Berakhirnya, Pasal 539

Pasal 539: Orang gila tidak dapat memperoleh besit untuk diri sendiri. Anak belum dewasa dan wanita bersuami dengan melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat memperoleh besit atas suatu barang.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 2 Cara Mendapatkan Besit, Mempertahankannya, Dan Berakhirnya, Pasal 540

Pasal 540: Orang dapat memperoleh suatu besit atau suatu barang, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain yang bertindak atas namanya. Dalam hal yang terakhir ini, orang malah dapat memperoleh besit, sebelum mengetahui besit atas barang tersebut diperolehnya.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 2 Cara Mendapatkan Besit, Mempertahankannya, Dan Berakhirnya, Pasal 541

Pasal 541: Besit orang yang meninggal atas segala sesuatu yang dikuasainya semasa hidupnya, sejak saat meninggalnya beralih kepada ahli warisnya dengan segala sifat dan cacat celanya.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 2 Cara Mendapatkan Besit, Mempertahankannya, Dan Berakhirnya, Pasal 542

Pasal 542: Orang dianggap telah memegang besit atas segala suatu barang selama barang itu tidak beralih kepada pihak lain atau belum ditinggalkan secara nyata.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 2 Cara Mendapatkan Besit, Mempertahankannya, Dan Berakhirnya, Pasal 543

Pasal 543: Orang kehilangan besit, atas kehendak sendiri, bila barang itu diserahkan kepada orang lain.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 2 Cara Mendapatkan Besit, Mempertahankannya, Dan Berakhirnya, Pasal 544

Pasal 544: Orang kehilangan besit, sekalipun tanpa kehendak untuk menyerahkannya kepada orang lain, bila barang yang dikuasainya ditinggalkannya secara nyata.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 2 Cara Mendapatkan Besit, Mempertahankannya, Dan Berakhirnya, Pasal 545

Pasal 545: Orang kehilangan besit atas sebidang tanah pekarangan atau bangunan tanpa kehendak sendiri; 1. bila pihak lain, tanpa memperdulikan kehendak pemegang besit, menarik besit itu kepada dirinya dan menikmatinya selama satu tahun tanpa gangguan apa pun; 2. bila sebidang pekarangan, karena suatu peristiwa yang luar biasa, tenggelam, kebanjiran. Besit tidak hilang karena suatu banjir yang bersifat sementara. Besit atas barang bergerak berakhir bagi pemegangnya dengan cara seperti yang diatur dalam alinea pertama pasal ini.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 2 Cara Mendapatkan Besit, Mempertahankannya, Dan Berakhirnya, Pasal 546

Pasal 546: Besit atas suatu barang bergerak berakhir tanpa dikehendaki pemegangnya: 1. bila barang itu diambil atau dicuri orang lain; 2. bila barang itu hilang dan tidak diketahui di mana barang itu berada.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 2 Cara Mendapatkan Besit, Mempertahankannya, Dan Berakhirnya, Pasal 547

Pasal 547: Besit atas barang tak bertubuh berakhir bagi pemegangnya, bila orang lain selama satu tahun menikmatinya tanpa gangguan apa pun.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 548

Pasal 548: Besit dengan itikad baik memberi hak atas suatu barang kepada pemegangnya: 1. untuk dianggap sebagai pemilik barang untuk sementara, sampai saat barang itu dituntut kembali di muka Hakim; 2. untuk dapat memperoleh hak milik atas barang itu karena lewat waktu; 3. untuk menikmati segala hasilnya sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim; 4. untuk mempertahankan besitnya bila ia digangu dalam memegangnya, atau dipulihkan kembali besitnya bila ía kehilangan besitnya itu.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 549

Pasal 549: Besit dengan itikad buruk memberi hak kepada pemegangnya atas suatu barang: 1. untuk dianggap sebagai pemilik barang itu untuk sementara, sampai saat barang itu dituntut kembali di muka Hakim; 2. untuk menikmati segala hasil dari barang itu, tetapi berkewajiban untuk mengembalikannya kepada yang berhak; 3. untuk dipertahankan dan dipulihkan besitnya seperti disebutkan dalam nomor 4º pasal yang lalu.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 550

Pasal 550: Tuntutan untuk mempertahankan besit boleh diajukan di muka Hakim, bila seseorang terganggu dalam memegang besitnya atas sebidang tanah atau pekarangan, sebuah rumah atau gedung, suatu hak kebendaan atau barang bergerak pada umumnya.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 551

Pasal 551: Tuntutan seperti itu juga boleh diajukan sekalipun besit itu diperoleh dari seseorang yang tidak cakap menurut hukum untuk memindahtangankan barang tersebut.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 552

Pasal 552: Tuntutan tidak boleh diajukan terhadap orang yang membantah suatu hak pengabdian tanah, kecuali jika sengketa itu mengenai hak pengabdian tanah yang terus bertangsung atau yang nyata tampak.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 553

Pasal 553: Bila timbul suatu perselisihan tentang berlaku tidaknya dasar hukum suatu hak pengabdian tanah yang tidak terus berlangsung atau yang tidak tampak, maka Hakim boleh memerintahkan kepada pihak yang pada waktu terjadinya sengketa menikmatinya, supaya selama sengketa berlangsung, terus menikmatinya.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 554

Pasal 554: Tuntutan supaya tetap dipertahankan memegang besit tidak bisa diajukan terhadap barangbarang yang menurut undang-undang si pemegang besit tidak dapat memegang besit atasnya.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 555

Pasal 555: Barang bergerak yang bertubuh tidak dapat dijadikan obyek suatu tuntutan di muka Hakim, untuk mempertahankan besit atas barang itu, tanpa mengurangi ketentuan penutup Pasal 550.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 556

Pasal 556: Penyewa, pemegang hak usaha dan mereka yang menguasai suatu barang untuk orang lain, tidak dapat mengajukan gugatan supaya dipertahankan dalam memegang besit.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 557

Pasal 557: Tuntutan untuk mempertahankan besit dapat diajukan terhadap orang-orang yang mengganggu pemegang besit dalam memegang besit itu, bahkan terhadap pemilik barang itu, tetapi tanpa mengurangi hak pemilik itu untuk mengajukan tuntutan berdasarkan hak miliknya. Bila besit itu diperoleh dari pinjam pakai, dengan pencurian atau kekerasan, maka pemegang besit tidak bisa mengajukan tuntutan untuk dipertahankan dalam besitnya terhadap orang dari siapa besit itu diperolehnya atau dari orang dari siapa besit itu diambil.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 558

Pasal 558: Tuntutan utuk mempertahankan besit harus diajukan dalam jangka waktu satu tahun, terhitung mulai hari pemegang besit diganggu dalam memegang besit.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 559

Pasal 559: Tuntutan ini bertujuan supaya gangguan dihentikan dan pemegang besit dipertahankan dalam kedudukannya dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 560

Pasal 560: Besit harus dianggap selalu ada pada orang yang tidak pernah kehilangan haknya atas besit, yang kemudian oleh Hakim dipertahankan kedudukannya tanpa mengurangi apa yang lebih lanjut diatur tentang buah hasilnya.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 561

Pasal 561: Bila dalam suatu perkara kedua pihak saling menuntut supaya dipertahankan kedudukannya dalam memegang besit, dan Hakim berpendapat bahwa kedudukan itu tidak terbukti sebagaimana patutnya, maka tanpa memberi keputusan tentang hak besit, Hakim berkuasa memerintahkan agar kedua belah pihak beperkara tentang pemilikan barang, atau salah satu pihak diakui sementara sebagai pemegangnya. Pemegang besit ini hanya diberikan hak menikmati barang itu selama perkara tentang hak milik berjalan, dengan kewajiban memberi perhitungan atas hasil-hasil yang telah dinikmatinya.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 562

Pasal 562: Bila pemegang besit atas pekarangan atau bangunan kehilangan besitnya tanpa kekerasan, maka ia dapat mengajukan tuntutan terhadap pemegangnya supaya dipulihkan atau dipertahankan besitnya.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 563

Pasal 563: Dalam hal terjadi suatu perampasan dengan kekerasan. gugatan untuk memulihkan besit harus diajukan, baik terhadap mereka yang melakukan kekerasan, maupun terhadap mereka yang memerintahkannya. Masing-masing mereka bertanggung jawab tanggung menanggung atas seluruhnya. Agar gugatan dapat diterima, penggugat hanya diwajibkan membuktikan perbuatan merampas dengan kekerasan.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 564

Pasal 564: Gugatan yang sama dapat diajukan terhadap semua orang yang dengan itikad buruk melepaskan besit.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 565

Pasal 565: Gugatan supaya besit dipulihkan dan dipertahankan, yang dibicarakan dalam Pasal 562, harus diajukan dalam tenggang waktu satu tahun, terhitung dari hari penggugat mulai kehilangan seluruh kedudukannya; dan dalam hal perampasan dengan kekerasan, gugatan supaya dipulihkan besit itu harus diajukan dalam tenggang waktu yang sama, terhitung mulai hari berakhirnya kekerasan. Gugatan ini tidak dapat diterima, bila telah diajukan gugatan tentang hak milik.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 566

Pasal 566: Gugatan untuk penyerahan kembali dan pemulihan besit selalu bermaksud supaya pemegang besit yang semula dipertahankan atau dipulihkan dalam kedudukannya dan agar ia dianggap seakan-akan tidak pernah kehilangan kedudukannya.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 567

Pasal 567: Dalam hubungan dengan gugatan-gugatan ini, bagi pemegang besit, baik yang beritikad baik maupun beritikad buruk, tenggang hak menikmati hasil dan tentang biaya yang dikeluarkan selama memegang besit, berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab III tentang hal yang sama untuk penuntutan kembali hak milik.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 568

Pasal 568: Juga setelah lewat waktu satu tahun yang ditentukan dalam undang-undang untuk mengajukan gugatan akan pemulihan besit, seseorang yang besitnya dirampas dengan kekerasan, berhak menuntut dengan gugatan biasa, agar yang melakukan kekerasan dihukum untuk menyerahkan kembali apa yang dirampas dan mengganti segala Biaya, kerugian dan bunga, akibat dari perbuatan itu.


Buku Kedua Barang, Bab II Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya, Bagian 3 Hak-Hak Yang Timbul Karena Besit, Pasal 569

Pasal 569: Dicabut dengan S. 1873 - 229.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 570

Pasal 570: Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang- undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 571

Pasal 571: Hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan di dalam tanah itu. Di atas sebidang tanah, pemilik boleh mengusahakan segala tanaman dan mendirikan bangunan yang dikehendakinya, hal ini tidak mengurangi pengecualianpengecualian tersebut dalam Bab IV dan VI buku ini. Di bawah tanah itu ia boleh membangun dan menggali sesuka hatinya dan mengambil semua hasil yang diperoleh dari galian itu; hal ini tidak mengurangi perubahan-perubahan dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah tentang pertambangan, pengambilan bara, dan barang-barang semacam itu.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 572

Pasal 572: Setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 573

Pasal 573: Pembagian suatu barang yang dimiliki lebih dari seorang, harus dilakukan menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 574

Pasal 574: Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 575

Pasal 575: Pemegang besit dengan itikad baik berhak menguasai segala hasil yang telah dinikmatinya dari barang yang dituntut kembali, sampai pada hari ía digugat di muka Hakim. Ia wajib mengembalikan kepada pemilik barang itu segala hasil yang dinikmatinya sejak ía digugat, setelah dikurangi segala biaya untuk memperolehnya, yaitu untuk penanaman, pembenihan dan pengolahan tanah. Selanjutnya ia berhak menuntut kembali segala biaya yang telah harus dikeluarkan guna menyelamatkan dan demi kepentingan barang tersebut, demikian pula ía berhak menguasai barang yang diminta kembali itu selama ia belum mendapat penggantian biaya dan pengeluaran tersebut dalam pasal ini.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 576

Pasal 576: Dengan hak dan cara yang sama, pemegang besit dengan itikad baik, dalam menyerahkan kembali barang yang diminta, boleh menuntut kembali segala biaya untuk memperoleh hasil seperti diterangkan di atas, sekedar hasil itu belum terpisah dari tanah pada saat penyerahan kembali barang yang bersangkutan.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 577

Pasal 577: Sebaliknya ia tidak berhak menggugat kembali biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil yang dinikmati karena kedudukannya sebagai pemegang besit.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 578

Pasal 578: Demikian pula ia tidak berhak, dalam menyerahkan kembali barang itu, untuk memperhitungkan segala biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan olehnya guna memelihara barang itu, yang dalam hal ini tidak termasuk biaya guna menyelamatkan dan memperbaiki keadaan barang itu sebagaimana disebut dalam Pasal 575. Bila timbul perselisihan tentang apa yang harus dianggap sebagai biaya pemeliharaan, haruslah diikuti peraturan tentang hak pakai hasil perihal itu.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 579

Pasal 579: Pemegang besit beritikad buruk berkewajiban: 1. mengembalikan segala hasil suatu barang beserta barang itu sendiri, bahkan juga hasil yang kendati tidak dinikmatinya, sedianya dapat dinikmati oleh pemilik; tetapi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 575, boleh ia mengurangkan atau menuntut kembali biaya yang dikeluarkan guna menyelamatkan barang itu selama dalam kekuasaannya dan juga biaya demikian yang dikeluarkan guna memperoleh hasil itu, yakni untuk penanaman, pembenihan dan pengolahan tanah; 2. mengganti segala biaya, kerugian dan bunga; 3. membayar harga barang bila ia tidak dapat mengembalikan barang itu, juga manakala barang itu hilang di luar kesalahannya atau karena kebetulan, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan lenyap juga, sekalipun besit atas barang itu dipegang oleh pemiliknya.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 580

Pasal 580: Barangsiapa memperoleh besit dengan kekerasan, tidak boleh minta kembali biaya yang telah dikeluarkan, sekalipun pengeluaran itu mutlak perlu untuk menyelamatkan barang itu.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 581

Pasal 581: Pengeluaran untuk memanfaatkan dan untuk memperindah barang, menjadi tanggungan pemegang besit dengan itilkad baik atau buruk tetapi ia berhak mengambil benda yang dilekatkan pada barang itu dalam memanfaatkan dan membuat indah, asal pengambilan itu tidak merusak barang tersebut.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 582

Pasal 582: Barangsiapa menuntut kembali barang yang telah dicuri atau telah hilang, tidak diwajibkan memberi penggantian uang yang telah dikeluarkan untuk pembelian kepada yang memegangnya, kecuali jika barang itu dibelinya dipekan tahunan atau pekan lain, di pelelangan umum atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai orang yang biasanya memperdagangkan barang sejenis itu.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 583

Pasal 583: Barang yang telah dibuang ke dalam laut dan timbul kembali dari laut dapat diminta kembali oleh pemiliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai hal itu.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 584

Pasal 584: Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 585

Pasal 585: Barang bergerak yang bukan milik siapa pun, menjadi hak milik orang yang pertama-tama mengambil barang itu untuk dimilikinya.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 586

Pasal 586: Hak untuk mengambil binatang liar atau ikan semata-mata ada pada pemilik tanah tempat binatang itu atau air tempat ikan tersebut.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 587

Pasal 587: Hak milik atas harta karun ada pada orang yang menemukannya di tanah miliknya sendiri. Bila harta itu ditemukan di tanah milik orang lain, maka separuhnya adalah milik yang menemukan dan separuh lainnya adalah milik si pemilik tanah. Yang dimaksud dengan harta karun adalah segala barang tersembunyi atau terpendam, yang tidak seorang pun dapat membuktikan hak milik terhadapnya dan yang didapat karena kebetulan semata-mata.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 588

Pasal 588: Segala apa yang melekat pada sesuatu barang, atau yang merupakan sebuah tubuh dengan barang itu, adalah milik orang yang menurut ketentuan-ketentuan tercantum dalam pasal-pasal berikut, dianggap sebagai pemiliknya.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 589

Pasal 589: Pulau besar dan pulau kecil, yang terdapat di sungai yang tidak dapat dilayari atau diseberangi dengan rakit, begitu pula beting yang timbul dari endapan lumpur di sungai seperti itu, menjadi miik si pemilik tanah di tepi sungai tempat tanah timbul itu terjadi. Bila tidak berada pada salah satu dari kedua belah sungai, maka pulau itu menjadi milik semua pemilik tanah di kedua tepi sungai dengan garis yang menurut perkiraan ada di tengah-tengah sungai sebagai batas.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 590

Pasal 590: Bila sebuah bengawan atau sungai dengan mengambil jalan aliran baru memotong tanah di tepinya sehingga terjadi sebuah pulau, maka hak milik atas pulau itu tetap pada pemilik tanah semula, sekalipun pulau itu terjadi dalam sebuah bengawan atau sungai yang dapat dilayari atau diseberangi dengan rakit.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 591

Pasal 591: Hak milik atas bengawan atau sungai mencakup juga hak milik atas tanah bengawan atau sungai itu mengalir.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 592

Pasal 592: Bila sebuah bengawan atau sungai mengambil jalan aliran baru dengan meninggalkan jalan yang lama, maka para pemilik tanah yang kehilangan tanah menjadi pemegang besit atas tanah aliran yang ditinggalkan sebagai ganti ruginya, masing-masing seluas tanah yang hilang.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 593

Pasal 593: Sebuah bengawan atau sungai yang banjir sementara, tidak menimbulkan diperolehnya atau hilangnya hak milik.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 594

Pasal 594: Hak milik atas tanah yang tenggelam karena kebanjiran. tetap berada pada pemiliknya. Meskipun demikian, bila oleh pemerintah dipandang perlu untuk kepentingan umum atau keamanan tanah milik di sekitarnya, dan oleh ahli-ahli yang bersangkutari. maka semua pemilik yang bersangkutan harus diberi peringatan untuk mengerjakannya atau ikut serta mengerjakannya dengan ketentuan, bahwa bila mereka menolaknya atau tidak lagi berkediaman di tempat itu, maka untuk kepentingan negara, hak milik dapat dicabut dengan membayar ganti rugi seharga tanah yang menurut taksiran tenggelam.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 595

Pasal 595: Pemilik sebuah bukit pasir di pantai laut adalah, demi hukum, pemilik tanah tempat bukit itu berdiri. Bila tanah di sekitar bukit pasir itu ditimbuni pasir oleh sebab angin, sehingga tanah itu menjadi satu dengan bukit itu, sampai-sampai tidak dapat dipisahkan, maka tanah tersebut menjadi milik si pemilik bukit pasir tersebut, kecuali bila dalam waktu lima tahun setelah penimbunan itu tanah tersebut dipisahkan dengan pagar atau tiang-tiang pembatas.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 596

Pasal 596: Pengendapan lumpur yang terjadi secara alami, lambat laun dan tidak kelihatan pada tanah yang terletak di tepi air yang mengalir, disebut pertambahan. Pertambahan menjadi keuntungan pemilik tanah di tepi bengawan atau sungai, tanpa membedakan, apakah dalam akta tanah disebutkan luas tanah itu atau tidak; tetapi hal ini tidak mengurangi ketentuanketentuan dalam undang-undang atau peraturan umum mengenai jalan bagi pejalan kaki atau jalan bagi pemburu.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 597

Pasal 597: Ketentuan dalam alinea kedua pasal yang lalu berlaku juga bagi pertambahan yang terjadi pada tanah di tepi telaga yang dapat dilayari dengan perahu. Ketentuan yang sama dalam alinea kedua pasal yang lalu berlaku juga bagi pertambahan tanah akibat damparan dari laut di pantai dan ditepi sungai yang mengalami pasang naik dan pasang surut, baik tanah tepian itu milik negara, maupun milik perorangan atau persekutuan.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 598

Pasal 598: Pertambahan tanah tidak dapat terjadi pada balong/kolam ikan. Tanah yang selalu terendam air di sekitar balong jika air mencapai ketinggian sampai dapat mengalir ke luar, sekalipun air itu kemudian surut kembali, adalah kepunyaan si pemilik balong. Sebaliknya, pemilik balong tidak dapat hak atas tanah di tepi balong bila tanah itu hanya digenangi air pada waktu air mencapai ketinggian yang luar biasa.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 599

Pasal 599: Bila sebidang tanah, karena derasnya air, sekonyong-konyong terbelah dari tanah yang satu dan terlempar ke tanah yang lain, maka kejadian itu tidak dapat dianggap sebagai pertambahan tanah, asal saja pemiliknya, dalam waktu tiga tahun setelah kejadian itu berlangsung menuntut haknya. Bila tenggang waktu itu dilewatkan oleh yang berkepentingan tanpa mengajukan tuntutan, maka tanah yang terdampar itu menjadi milik si pemilik tanah yang bersangkutan.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 600

Pasal 600: Segala sesuatu yang ditanam atau disemaikan di atas sebidang pekarangan adalah milik si pemilik tanah itu.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 601

Pasal 601: Segala sesuatu yang dibangun di atas pekarangan adalah milik si pemilik tanah, asalkan bangunan itu melekat pada tanah; hal itu tidak mengurangi kemungkinan perubahan termaktub dalam Pasal 603 dan Pasal 604.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 602

Pasal 602: Pemilik tanah yang membangun di atas tanah sendiri dengan bahan-bahan bangunan yang bukan miliknya, wajib membayar harga bahan-bahan itu kepada pemilik bahan; ia boleh dihukum mengganti biaya. kerugian dan bunga. bila ada alasan untuk itu, tetapi pemilik bahanbahan bangunan tidak berhak mengambil kembali bahan-bahan itu.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 603

Pasal 603: Bila seseorang dengan bahan-bahan bangunan sendiri, mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain, maka pemilik tanah boleh memiliki bangunan itu atau menuntut agar bangunan itu diambilnya. Bila pemilik tanah menuntut supaya bangunan diambil, maka pembongkaran bangunan berlangsung dengan biaya pemilik bahan, malahan pemilik bahan ini boleh dihukum membayar segala biaya, kerugian dan bunga. Bila sebaliknya, pemilik tanah hendak memiliki bangunan tersebut, maka ia harus membayar harga bangunan beserta upaya kerja tanpa memperhitungkan kenaikan harga tanah.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 604

Pasal 604: Bila bangunan itu didirikan oleh pemegang besit yang beritikad baik, maka pemilik tidak boleh menuntut pembongkaran bangunan itu, tetapi ia boleh memilih membayar harga bahan-bahan beserta upah kerja atau membayar sejumlah uang, seimbang dengan kenaikan harga tanah.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 605

Pasal 605: Tiga pasal yang lalu, berlaku juga terhadap penanaman dan penyemaian.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 606

Pasal 606: Barangsiapa dengan bahan milik orang lain membuat barang dalam jenis baru, menjadi pemilik barang itu, asal harga bahan dibayarnya, dan segala biaya, kerugian dan bunga digantinya bila ada alasan untuk itu.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 607

Pasal 607: Bila barang baru itu terbentuk bukan karena perbuatan manusia, melainkan karena pengumpulan pelbagai bahan milik beberapa orang secara kebetulan, maka barang baru itu merupakan milik bersama dari orang-orang itu menurut keseimbangan harga bahanbahan tersebut yang semula dimiliki mereka masing-masing.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 608

Pasal 608: Bila barang yang baru itu terbentuk dari pelbagai bahan milik beberapa orang karena perbuatan salah seorang dari pemilik-pemilik itu, maka yang tersebut terakhir ini menjadi pemilik, dengan kewajiban membayar harga bahan-bahan kepunyaan orang-orang lain, ditambah dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila ada alasan untuk itu.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 609

Pasal 609: Dalam hal-hal tersebut dalam kedua pasal yang lalu, bila bahan-bahan itu dapat dipisahpisahkan dengan mudah, maka masing-masing pemilik boleh meminta kembali bahan kepunyaannya.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 610

Pasal 610: Hak milik atas suatu barang didapatkan seseorang karena lewat waktu, bila ia telah memegang besit atau barang itu selama waktu yang ditentukan undang-undang dan sesuai dengan persyaratan dan pembedaan seperti termaksud dalam Bab VII Buku Keempat kitab undangundang ini.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 611

Pasal 611: Cara memperoleh hak milik karena pewarisan menurut perundang-undangan atau menurut surat wasiat, diatur dalam Bab XII dan Bab XIII buku ini.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 612

Pasal 612: Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 613

Pasal 613: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 614

Pasal 614: Dicabut dengan S. 1938 - 276.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 615

Pasal 615: Dicabut dengan S. 1938 - 276.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 616

Pasal 616: Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 617

Pasal 617: Semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atau ancaman kebatalan. Tiap petikan dalam bentuk biasa dari rol atau daftar kantor lelang, guna pembuktian penjualan barang yang diselenggarakan dengan perantaraan kantor tersebut menurut peraturan yang telah ada atau yang akan diadakan harus dianggap sebagai akta otentik.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 618

Pasal 618: Semua akta pemisahan harta kekayaan, sepanjang itu mengenai barang tak bergerak, harus diumumkan juga dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 620.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 619

Pasal 619: Kepada yang memperoleh barang tidak boleh diberikan akta pemindahtanganan atau akta pemisahan tanpa kuasa khusus dari pihak yang memindahtangankan barang atau pihak yang ikut berhak, baik dalam akta sendiri, maupun dalam akta otentik lain yang kemudian dibuat dan yang harus diumumkan, juga pada waktu dan dengan cara seperti yang diatur dalam pengumuman akta pemindahtanganan atau pemisahan tersebut. Tanpa kuasa demikian, penyimpan hipotek harus menolak pengumuman tersebut. Semua pengumuman yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal, tanpa mengurangi tanggung jawab pegawai yang telah memberikan salinan akta tersebut tanpa kuasa yang diperlukan, dan tanggung jawab penyimpan hipotek yang melakukan pengumuman tanpa kuasa.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 620

Pasal 620: Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercanturn dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan Hakim ke kantor penyimpan hipotek di lingkungan tempat barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan. Bersama dengan itu, orang yang bersangkutan harus menyampaikan juga salinan otentik yang kedua atau petikan dari akta atau keputusan Hakim, agar penyimpan hipotek mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta bagian dan nomor daftar yang bersangkutan.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 621

Pasal 621: Setiap pemegang besit suatu barang tak bergerak, dapat minta kepada Pengadilan Negeri tempat barang itu terletak, untuk dinyatakan sebagai miliknya. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang hukum acara perdata mengatur cara mengajukan permintaan demikian.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 622

Pasal 622: Bila keputusan yang mengabulkan permintaan demikian telah mempunyai kekuatan pasti, maka keputusan itu harus diumumkan oleh atau atas nama pemohon di kantor penyimpan hipotek dengan menyampaikan salinannya dan membukukannya seperti diatur dalam Pasal 620.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 623

Pasal 623: Bila penyampaian dan pembukuan telah berlangsung maka pemegang besit, dalam segala perbuatan yang telah dilakukannya terhadap barang tersebut dengan pihak ketiga, dianggap sebagai pemilik.


Buku Kedua Barang, Bab III Hak Milik, Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik, Pasal 624

Pasal 624: Hak-hak yang diberikan pemerintah kepada orang-orang khusus atas barang-barang atau tanah negara tidak diubah; hak-hak itu, terutama mengenai besit dan hak milik tetap sedemikian rupa, sebagaimana diatur menurut adat istiadat lama dan kebiasaan menurut ketentuanketentuan khusus, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam kitab undang-undang ini tidak mengurangi hak-hak itu pada khususnya atau hubungan antara orang yang menduduki tanah dan pemilik tanah pada umumnya.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 625

Pasal 625: Para pemilik pekarangan yang bertetangga mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain baik yang timbul karena letak pekarangan menurut alam, maupun karena ketentuan perundangundangan.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 626

Pasal 626: Pemilik pekarangan yang lebih rendah letaknya, demi kepentingan pemilik pekarangan yang lebih tinggi, berkewajiban menerima air yang mengalir ke pekarangannya karena alam, lepas dan campur tangan manusia. Pemilik pekarangan yang Iebih rendah tidak boleh membuat tanggul atau bendungan yang menghalang-halangi aliran air tersebut; sebaliknya. pemilik pekarangan yang lebih tinggi tidak boleh berbuat sesuatu yang memburukkan keadaan air bagi pekarangan yang lebih rendah.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 627

Pasal 627: Barangsiapa mempunyai sebuah mata air di pekarangannya, berhak menggunakan mata air itu sesuka hatinya, tanpa mengurangi hak yang diperoleh orang yang mempunyai pekarangan yang lebih rendah, baik karena suatu perjanjian maupun karena lewat waktu, sesuai dengan Pasal 698.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 628

Pasal 628: Pemilik mata air tidak boleh mengubah jalan aliran air, bila air itu merupakan kebutuhan mutlak bagi para penduduk sebuah kota, desa atau dusun. Dalam hal demikian, pemilik berhak minta ganti rugi yang ditentukan oleh tenaga-tenaga ahli, kecuali jika penduduk tersebut telah memperoleh hak memakai air itu berdasarkan undangundang atau karena lewat waktu.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 629

Pasal 629: Barangsiapa mempunyai pekarangan di tepi aliran air yang bukan milik umum, boleh menggunakan air tersebut guna menyiram pekarangannya. Barangsiapa pekarangannya dilalui oleh aliran air, boleh menggunakan air itu pada jalur tanah yang dilalui air itu untuk keperluan sesuatu, asal saja pada akhir jalur itu air dapat mengalir menurut alam.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 630

Pasal 630: Bila antara pemilik-pemilik beberapa pekarangan yang berkepentingan atas kegunaan air timbul perselisihan, maka dalam memberi keputusan, Hakim harus berusaha menyesuaikan kepentingan pertanian umum dengan kebebasan hak milik, dan dalam semua hal ia harus bertindak sesuai dengan peraturan dan kebiasaan khusus setempat mengenai jalannya arus air, tingginya dan pemakaiannya.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 630a

Pasal 630a: Tiap pemilik pekarangan dapat mengharuskan masing-masing pemilik pekarangan yang bertetangga untuk membuat tanda perbatasan antara pekarangan mereka. Pembuatan batas itu harus dilakukan atas biaya bersama.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 631

Pasal 631: Setiap pemilik boleh menutup pekarangannya, tanpa mengurangi pengecualian yang dibuat dalam Pasal 667.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 632

Pasal 632: Pemilik yang menutup pekarangannya, kehilangan hak untuk menggembalakan ternaknya di tempat pengembalaan bersama, sebanding dengan luas pekarangan yang terlepas dari tanah pengembalaan bersama akibat penutupan pekarangan itu.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 633

Pasal 633: Semua tembok yang dipergunakan sebagai tembok batas antara bangunan-bangunan, tanahtanah, taman-taman dan kebun-kebun, dianggap sebagai tembok batas milik bersama, kecuali jika ada sesuatu alas hak atau tanda yang menunjukkan sebaliknya. Bila bangunan-bangunan itu tidak sama tinggi, maka tembok batas itu harus dianggap sebagai milik bersama setinggi bangunan yang terendah.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 634

Pasal 634: Tanda yang menunjukkan tembok batas itu bukan milik bersama, antara lain adalah: 1. bahwa bagian atas tembok itu, pada belahan yang satu menjulang ke atas dan berdiri tegak lurus di atas bagian bawah, dan pada belahan lain miring ke bawah; 2. bahwa tembok itu, pada belahan yang satu menyangga atau menopang sebuah bangunan atau tingkat, sedangkan pada belahan lain tidak ada bangunan yang dipotong atau disangga secara demikian; 3. bahwa pada waktu membuat tembok hanya di sebelah saja ditempatkan hubungan, birai batu atau batu yang menonjol. Dalam hal yang demikian, tembok dianggap semata-mata milik pemilik pekarangan pada belah mana bangunan tingkat birai batu, batu yang menonjol atau talang hubungan sejenis terdapat.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 635

Pasal 635: Perbaikan atau pemugaran tembok batas bersama menjadi beban mereka yang mempunyai hak atas tembok tersebut menurut perbandingan hak masing-masing. Namun demikian tiap-tiap pemilik peserta diperbolehkan membebaskan diri dari biaya perbaikan dan pemugaran dengan jalan melepaskan haknya atas tembok yang diperbaiki atau dibangun kembali, asal tembok itu bukan penopang atau penyangga suatu bangunan miliknya sendiri, dan bukan batas antara rumah-rumah, lapangan-lapangan dan kebun-kebun yang berdekat-dekatan di kota, kota satelit dan desa.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 636

Pasal 636: Setiap pemilik peserta boleh mendirikan bangunan dengan menyandarkannya pada tembok milik bersama, dengan menancapkan balok, kambi, jangkar, alat-alat besi atau alat-alat kayu lainnya pada tembok itu sampai setengah tebalnya, asal saja tembok itu tidak rusak.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 637

Pasal 637: Setiap pemilik peserta boleh mempertinggi tembok batas milik bersama, tetapi selain harus membiayai sendiri pekerjaan yang demikian, ia harus membiayai sendiri tiap-tiap perbaikan guna memelihara bagian baru yang menumpang di atas bagian yang lama dan pula harus mengganti kerugian akibat pertambahan berat bagian atas yang menindih bagian bawah, dihitung seimbang dengan berat beban dan menurut harganya. Bila tembok batas milik bersama itu tidak kuat untuk menyangga bagian atas yang dipertinggi itu, maka pemilik yang menghendaki peninggian itu harus memperbarui tembok batas seluruhnya dengan biaya sendiri, dan penambahan tebal tembok harus dilakukan dengan mengurangi luas pekarangannya sendiri.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 638

Pasal 638: Tiap pemilik peserta tembok batas milik bersama boleh memasang talang pada bagian kepunyaannya dan mengalirkan air, baik di pekarangannya sendiri, maupun di jalan umum, asal hal itu tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan pemerintah.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 639

Pasal 639: Pemilik peserta yang tidak memberikan sumbangan guna mempertinggi tembok batas milik bersama, boleh memperoleh pemilikan bersama atas bagian yang dipertinggi itu, asal membayar separuh biaya yang telah dikeluarkan dan separuh harga tanah bila dipergunakan untuk memperlebar tembok.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 640

Pasal 640: Tiada sebuah tembok pun boleh dijadikan milik bersama, tanpa kehendak pemiliknya.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 641

Pasal 641: Seorang pemilik peserta, tanpa izin dan yang lainnya, tidak boleh membuat liang atau galian pada tembok bersama atau membuat suatu bangunan yang menyandar pada tembok itu. Dalam hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 636 dan Pasal 637, pemilik peserta dapat menuntut supaya oleh ahli-ahli diadakan perencanaan sebelumnya agar pekerjaan baru itu tidak sampai merugikan haknya. Bila hasil pekerjaan yang baru itu ternyata merugikan hak milik tetangga, ia harus memberi ganti rugi, tetapi kerugian sehubungan dengan keindahan tembok tidak boleh diperhitungkan.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 642

Pasal 642: Di kota, kota satelit, dan di desa, setiap orang berhak menuntut tetangganya untuk menyumbang guna membuat atau memperbaiki alat penutup yang dipergunakan untuk memisahkan rumah, pekarangan dan kebun mereka satu sama lain. Cara membuat dan tinggi penutup itu diatur menurut peraturan-peraturan khusus dan kebiasaan setempat.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 643

Pasal 643: Setiap tetangga, atas biaya sendiri, boleh mendirikan tembok bersama sebagai penggantian pagar bersama, tetapi tidak boleh suatu pagar sebagai pengganti tembok.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 644

Pasal 644: Tidak seorang pun dari tetangga, tanpa izin dari pihak lainnya, diperbolehkan membuat jendela atau lubang pada tembok batas bersama dengan cara bagaimanapun juga. Akan tetapi ia boleh membuatnya pada bagian tembok yang ditinggikan atas biaya sendiri, asal ini langsung dikerjakan pada waktu mempertinggi tembok itu, menurut cara yang diatur dalam kedua pasal berikut.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 645

Pasal 645: Pemilik suatu tembok batas bukan milik bersama yang langsung berbatasan dengan pekarangan orang lain, diperbolehkan pada tembok itu membuat penerangan atau jendelajendela dengan terali besi yang rapat dan jendela-jendela yang dimatikan. Terali-terali besi itu harus dipasang dalam jarak selebar-lebarnya setelapak antara satu dengan lainnya.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 646

Pasal 646: Jendela atau lubang ini tidak boleh dibuat lebih rendah dari dua puluh lima telapak di atas lantai kamar yang akan diterangi, bila lantai kamar itu sama tinggi dengan jalan raya dan tidak boleh Iebih rendah dari dua puluh telapak di atas lantai kamar pada tingkat yang lebih tinggi.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 647

Pasal 647: Orang tidak diperbolehkan mempunyai pemandangan langsung ke pekarangan tetangga yang tertutup atau terbuka maka tak bolehlah ia memperlengkapi rumahnya dengan jendela, balkon atau perlengkapan lain yang memberikan pemandangan ke pekarangan tetangga itu, kecuali bila tembok yang diperlengkapinya dengan hal-hal itu jaraknya lebih dari dua puluh telapak dari pekarangan tetangga tersebut.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 648

Pasal 648: Dan jurusan penyamping atau dari jurusan menyerong orang tidak boleh mempunyai pandangan atas pekarangan tetangga, kecuali dalam jarak lima telapak.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 649

Pasal 649: Jarak yang dibicarakan dalam dua pasal tersebut di atas, dihitung dari sisi luar tembok yang diberi lubang dan bila ada balkon atau semacam itu yang menonjol, dan sisi terluar balkon itu sampai garis batas kedua pekarangan.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 650

Pasal 650: Ketentuan dalam Pasal 633 sampai dengan Pasal 649 berlaku juga terhadap pagar kayu, guna membatasi bangunan, halaman terbuka, dan kebun.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 651

Pasal 651: Bila dalam memperbaiki suatu bangunan perlu dipasang suatu perancah di atas pekarangan tetangga atau perlu diinjak pekarangan itu untuk mengangkat bahan-bahan yang akan dipakai, maka pemilik pekarangan itu harus mengizinkannya, tanpa mengurangi haknya untuk minta ganti rugi, bila ada alasan untuk itu.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 652

Pasal 652: Setiap pemilik pekarangan wajib mengatur atap rumah sedemikian rupa agar air hujan mengalir ke halamannya atau ke jalan umum bila yang terakhir ini tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan pemerintah ia tidak boleh mengalirkan air ke pekarangan tetangganya.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 653

Pasal 653: Tiada seorang pun diperbolehkan mengalirkan air atau kotoran melalui saluran pekarangan orang lain, kecuali jika ia memperoleh hak untuk itu.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 654

Pasal 654: Semua bangunan, pipa asap, tembok, pagar atau tanda perbatasan lainnya, yang karena tuanya atau karena sebab lain dikhawatirkan akan runtuh dan membahayakan pekarangan tetangga atau condong ke arah pekarangan itu, harus dibongkar, dibangun kembali atau diperbaiki atas teguran pertama pemilik pekarangan tetangga itu.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 655

Pasal 655: Barangsiapa menyuruh menggali sebuah sumur, selokan atau kakus di tempat yang berdekatan dengan tembok batas milik bersama atau bukan milik bersama, atau hendak mendirikan pipa asap, tempat perapian, dapur atau tempat masak di tempat yang demikian, atau membuat kandang, tempat rabuk, gudang, gudang garam, tempat penyimpanan bahan keras atau bangunan yang merugikan dan membahayakan, maka ia wajib membuat jarak antara tembok dengan bangunan tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan khusus atau menurut kebiasaan tentang hal itu, ataupun ia wajib mengusahakan bangunan itu sedemikian rupa menurut peraturan dan kebiasaan yang ditentukan untuk itu agar tidak menimbulkan kerugian bagi pekarangan-pekarangan yang berdekatan.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 656

Pasal 656: Tempat air hujan, sumur, kakus, selokan dan sebagainya, yang merupakan milik bersama antara mereka yang bertetangga, harus dipelihara dan dibersihkan atas biaya semua pemilik.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 657

Pasal 657: Pembersihan kakus milik bersama harus dilakukan secara bergiliran pekarangan demi pekarangan.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 658

Pasal 658: Semua parit atau selokan antara dua pekarangan harus dianggap sebagai milik bersama, bila tidak ada tanda yang menyatakan sebaliknya.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 659

Pasal 659: Sebagai tanda bahwa parit atau selokan itu bukan milik bersama, antara lain adalah bahwa tanggul atau tanah timbunannya hanya terdapat pada satu sisi dan parit atau selokan itu. Dalam hal yang demikian, parit atau selokan itu dianggap seluruhnya milik si pemilik pekarangan, pada sisi mana terdapat timbunan tanah.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 660

Pasal 660: Parit atau selokan milik bersama harus dipelihara dengan biaya bersama.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 661

Pasal 661: Tiap pemilik pekarangan yang berbatasan dengan parit atau selokan milik bersama boleh mencari ikan, berlayar, memberi minum kepada ternaknya di parit atau selokan itu dan mengambil air untuk keperluan sendiri dari situ.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 662

Pasal 662: Tiap pagar tanaman yang menjadi batas antara dua pekarangan harus dianggap sebagai milik bersama, kecuali bila memang ada suatu bukti pemilikan, besit atau tanda yang menyatakan sebaliknya. Pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang pagar itu adalah milik bersama, sebagaimana pagar itu sendiri, dan masing-masing pemilik berhak menuntut supaya pohonpohon itu ditebang.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 663

Pasal 663: Tetangga yang satu boleh menuntut tetangga yang lain supaya membuat pagar yang baru dengan biaya bersama, jika pagar lama, yang merupakan milik bersama, diperuntukkan guna menunjuk batas pekarangan mereka.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 664

Pasal 664: Sebagai tanda bahwa pagar itu bukan milik bersama, antara lain adalah bahwa pagar itu hanya menutup salah satu dari kedua pekarangan itu.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 665

Pasal 665: Menanam pohon atau pagar hidup yang tinggi tumbuhnya dilarang, kecuali jika pohon atau pagar itu ditanam dengan mengambil jarak menurut peraturan khusus atau kebiasaan yang berlaku dalam hal itu, dan bila tidak ada peraturan dan kebiasaan, dengan mengambil jarak dua puluh telapak, dari garis batas kedua pekarangan, sepanjang mengenai pohon-pohon yang tinggi dan lima telapak sepanjang mengenai pagar hidup.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 666

Pasal 666: Tetangga mempunyai hak untuk menuntut agar pohon dan pagar hidup yang ditanam dalam jarak yang lebih dekat daripada jaràk tersebut di atas dimusnahkan. Orang yang di atas pekarangannya menjulur dalam pohon tetangganya,maka ia menuntut agar tetangganya menolaknya setelah ada teguran pertama dan asalkan ia sendin tidak menginjak pekarangan si tetangga.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 667

Pasal 667: Pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang terletak di antara tanah-tanah orang lain sedemikian rupa sehingga ia tidak mempunyai jalan keluar sampai ke jalan umum atau perairan umum, berhak menuntut kepada pemilik-pemilik pekarangan tetangganya, supaya diberi jalan keluar untuknya guna kepentingan tanah atau pekarangannya dengan kewajiban untuk membayar ganti rugi, seimbang dengan kerugian yang diakibatkannya.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 668

Pasal 668: Jalan keluar ini harus dibuat pada sisi tanah atau pekarangan yang terdekat ke jalan atau perairan umum, tetapi sebaliknya diambil arah yang mengakibatkan kerugian yang sekecilkecilnya terhadap tanah yang diizinkan untuk dilalui itu.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 669

Pasal 669: Bila hak atas ganti rugi tersebut pada akhir Pasal 667 telah hapus karena lewat waktu, maka jalan keluar itu tetap terus berlangsung.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 670

Pasal 670: Jalan keluar yang diberikan itu berakhir pada saat tidak diperlukan lagi dengan berakhirnya keadaan termaksud dalam Pasal 667 dan siapa pun tidak bisa menuntut lewat waktu, betapa lama pun jalan keluar ini ada.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 671

Pasal 671: Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.


Buku Kedua Barang, Bab IV Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang, Pasal 672

Pasal 672: Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diadakan demi kepentingan umum atau persekutuan mengenai jalan yang dilalui dengan kaki dan jalan untuk berburu sepanjang sungai yang dapat dilalui dengan perahu atau rakit mengenai pembuatan atau perbaikan jalan, tanggul dan pekerjaan umum atau persekutuan lain, diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan khusus.


Buku Kedua Barang, Bab V Kerja Rodi, Pasal 673

Pasal 673: Kerja rodi yang telah diakui oleh pemegang kekuasaan tinggi tetap ada; ketentuan-ketentuan dalam kitab ini tidak membawa perubahan tentang ini. Pemerintah berhak mengadakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai kerja rodi, bila hal itu dipandang perlu.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 674

Pasal 674: Pengabdian pekarangan adalah suatu beban yang diletakkan atas sebidang pekarangan seseorang untuk digunakan dan demi manfaat pekarangan milik orang lain. Baik mengenai bebannya maupun mengenai manfaatnya, pengabdian itu boleh dihubungkan dengan pribadi seseorang.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 675

Pasal 675: Setiap pengabdian pekarangan terdiri dari kewajiban untuk membiarkan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 676

Pasal 676: Pengabdian pekarangan tidak memandang pekarangan yang satu lebih penting dari yang lain.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 677

Pasal 677: Pengabdian pekarangan itu berlangsung terus atau tidak berlangsung terus. Pengabdian pekarangan yang berlangsung terus adalah yang penggunaannya berlangsung terus atau dapat berlangsung terus, tanpa memerlukan perbuatan manusia, seperti hak mengalirkan air, hak atas selokan, hak atas pemandangan ke luar, dan sebagainya. Pengabdian pekarangan yang tidak berlangsung terus adalah yang pelaksanaannya memerlukan perbuatan manusia, seperti hak melintasi pekarangan, hak mengambil air, hak menggembalakan ternak, dan sebagainya.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 678

Pasal 678: Pengabdian pekarangan tampak atau tidak tampak. Pengabdian pekarangan tampak adalah yang ada tanda-tanda lahiriahnya, seperti pintu, jendela, pipa air dan lain-lain semacam itu. Pengabdian pekarangan tidak tampak adalah yang tidak ada tanda-tanda lahiriah mengenai adanya, seperti larangan membangun di atas pekarangan, larangan membangun lebih tinggi dari ketinggian tertentu, hak menggembalakan ternak dan lain-lainnya yang memerlukan suatu perbuatan manusia.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 679

Pasal 679: Bila seseorang membangun kembali sebuah tembok atau gedung, maka bagi pemberi dan penerima beban pengabdian, pengabdian terhadap tembok atau gedung yang baru tetap berjalan tanpa menjadi lebih berat karenanya, asal pembangunan kembali itu dilaksanakan sebelum pengabdian pekarangan itu lewat waktu.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 680

Pasal 680: Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan atas pemandangan atau penerangan, diperbolehkan membuat jendela atau penerangan sebanyak yang disukainya, tetapi setelah ia membuatnya atau menggunakan haknya, ía tidak boleh menambah jumlahnya. Yang dimaksudkan dengan penerangan hanya yang diperlukan, tanpa pemandangan.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 681

Pasal 681: Setiap orang berhak mendirikan gedung atau bangunan lain setinggi yang disukainya, asal ketinggian gedung atau bangunan itu tidak melanggar larangan demi kepentingan pekarangan lain. Dalam hal yang demikian, pemilik pekarangan memberi beban pengabdian berhak mencegah peninggian atau menyuruh mengambil semua yang dilarang menurut dasar haknya.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 682

Pasal 682: Yang dimaksud dengan hak pengabdian pekarangan mengalirkan air dan meneteskan air adalah semata-mata hak mengalirkan air bersih, bukan air kotoran.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 683

Pasal 683: Hak pengabdian selokan adalah untuk mengalirkan air dan kotoran.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 684

Pasal 684: Pemilik pekarangan yang mempunyai hak memasang balok atau jangkar dalam tembok orang lain, berwenang mengganti balok atau jangkar yang telah rapuh, tetapi ía tidak boleh menambah jumlahnya atau memindahkan tempatnya.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 685

Pasal 685: Barangsiapa mempunyai hak untuk berlayar di perairan pekarangan tetangga, harus ikut membayar biaya yang diperlukan untuk memelihara agar perairan itu tetap dapat dilayari, kecuali jika ia lebih suka melepaskan haknya tersebut.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 686

Pasal 686: Hak pengabdian pekarangan mengenai jalan untuk kaki adalah hak untuk melintasi pekarangan orang lain dengan jalan kaki. Hak mengenai jalan kuda atau jalan ternak adalah hak untuk naik kuda atau menggiring ternak melalui jalan itu. Hak mengenai jalan kendaraan adalah hak untuk melintas dengan kendaraan. Bila lebar jalan untuk jalan kaki, jalan ternak atau jalan kendaraan tidak ditentukan berdasarkan hak pengabdian, maka lebarnya ditentukan sesuai dengan peraturan khusus atau kebiasaan setempat. Hak pengabdian pekarangan mengenai jalan kuda atau jalan ternak mencakup juga hak pengabdian atas jalan untuk jalan kaki; hak pengabdian mengenai jalan kendaraan, mencakup juga hak pengabdian mengenai jalan kuda atau jalan ternak dan jalan untuk jalan kaki.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 687

Pasal 687: Hak pengabdian pekarangan mengenai air ledeng ialah hak untuk mengalirkan air dari atau melalui pekarangan tetangga ke pekarangannya.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 688

Pasal 688: Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan, berhak membuat segala perlengkapan yang diperlukan untuk penggunaan dan pemeliharaan hak pengabdian pekarangan itu. Biaya untuk perlengkapan itu harus ditanggung sendiri dan tidak menjadi tanggungan pemilik pekarangan penerima beban.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 689

Pasal 689: Dalam hal pemilik pekarangan penerima beban menurut dasar hak pengabdian diharuskan membiayai perlengkapan yang diperlukan untuk penggunaan dan pemeliharaan hak pengabdian pekarangan; maka ia sewaktu-waktu berhak membebaskan diri dari kewajiban itu dengan jalan menyerahkan kepada pemilik pekarangan pemberi beban itu bagian dari pekarangannya yang benar-benar diperlukan guna memungkinkan penggunaan hak tersebut.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 690

Pasal 690: Bila pekarangan pemberi beban dibagi, maka hak pengabdian pekarangan tetap melekat pada tiap-tiap bagian tanpa memperberat beban pekarangan penerima beban. Bila pengabdian itu merupakan hak melintasi pekarangan, misalnya, maka masing-masing pemilik peserta pekarangan pemberi beban harus menggunakan hak itu menurut cara yang sama seperti sebelum pembagian.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 691

Pasal 691: Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan, hanya boleh menggunakannya sesuai dengan dasar hak yang ada padanya dalam hal tidak ada dasar hak, menurut peraturan dan kebiasaan setempat, dan dalam semua hal, hak itu harus digunakan dengan cara yang memberi beban seringan-ringannya. Ia tidak boleh, baik dalam pekarangan penerima beban maupun dalam pekarangan pemberi beban, mengadakan suatu perubahan yang dapat memperberat beban pekarangan yang disebut pertama.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 692

Pasal 692: Pemilik pekarangan penerima beban tidak boleh berbuat sesuatu yang mengurangi atau merintangi penggunaan pengabdian pekarangan. Ia tidak boleh mengubah keadaan tempat atau memindahkan tempat pengabdian pekarangan ke tempat lain dari tempat semula, kecuali jika perubahan atau pemindahan itu dilakukan tanpa merugikan pemilik pekarangan pemberi beban.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 693

Pasal 693: Barangsiapa mempunyai hak pengabdian pekarangan dianggap mempunyai segala sesuatu yang diperlukan untuk menggunakannya dengan cara memberikan beban yang seringan-ringannya bagi pemilik pekarangan penerima beban. Demikian pula hak mengambil air dari sumber milik orang lain meliputi hak untuk memasuki tempat tersebut dalam pekarangan penerima beban.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian I Sifat Dan Jenis Pengabdian Pekarangan, Pasal 694

Pasal 694: Bila pekarangan penerima beban dibagi, maka tetaplah pengabdian pekarangan membebani tiap-tiap bagian, sekedar diperlukan untuk penggunaannya.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 2 Lahirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 695

Pasal 695: Pengabdian pekarangan lahir karena suatu dasar hak atau karena lewat waktu.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 2 Lahirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 696

Pasal 696: Dasar hak yang melahirkan suatu pengabdian pekarangan harus diumumkan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 620.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 2 Lahirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 697

Pasal 697: Pengabdian pekarangan yang berlangsung terus dan tampak dapat diperoleh karena lewat waktu atau karena suatu dasar hak.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 2 Lahirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 698

Pasal 698: Bagi seseorang yang pekarangannya Iebih rendah letaknya dan menggunakan air sumber dari pekarangan lain yang lebih tinggi tempatnya, tenggang lewat waktu baru mulai pada saat bangunan yang diperuntukkan guna melancarkan terjun dan mengalirnya air ke pekarangannya selesai dibuat.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 2 Lahirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 699

Pasal 699: Pengabdian pekarangan yang berlangsung terus dan sekaligus tidak tampak, demikian pula tidak berlangsung terus, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, hanya dapat diperoleh karena suatu alasan hak. Penikmatan pengabdian pekarangan seperti itu, meskipun telah berjalan bertahun-tahun lamanya, tidaklah cukup guna memperoleh hak tersebut.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 2 Lahirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 700

Pasal 700: Bila terbukti bahwa beberapa bidang pekarangan yang sekarang terpisah dahulunya adalah milik satu orang dan pemilik ini telah menciptakan keadaan yang sedemikian rupa dalam pekarangannya, sehingga seakan-akan tercipta pengabdian yang berlangsung terus dan tampak, maka penciptaan ini dapat dianggap sebagai dasar hak atas pengabdian pekarangan.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 2 Lahirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 701

Pasal 701: Bila seorang pemilik dua bidang pekarangan yang sewaktu diperolehnya memperlihatkan tanda, bahwa di antara kedua pekarangan itu dahulu ada pengabdian pekarangan, kemudian memindahtangankan satu pekarangan tersebut, dan perjanjian penyerahan tidak memuat ketentuan tentang pengabdian pekarangan, maka pengabdian ini tetap berlaku untuk pekarangan yang dipindahtangankan, hak pekarangan pemberi beban maupun penerima beban.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 2 Lahirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 702

Pasal 702: Salah seorang pemilik peserta sebidang pekarangan dapat memperoleh hak pengabdian seluruh pekarangan milik bersama dengan perbuatannya sendiri tanpa setahu pemilik peserta lainnya.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 3 Berakhirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 703

Pasal 703: Pengabdian pekarangan berakhir bila pekarangan tersebut berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak lagi dapat digunakan.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 3 Berakhirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 704

Pasal 704: Bila pekarangan penerima beban atau pekarangan pemberi beban belum sama sekali musnah atau rusak, pengabdian pekarangan tetap berjalan sepanjang keadaan pekarangan mengizinkan.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 3 Berakhirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 705

Pasal 705: Pengabdian pekarangan yang berakhir karena sebab yang disebutkan dalam Pasal 703, akan hidup kembali jika keadaan benda telah kembali sedemikian rupa Sehingga dapat digunakan lagi, kecuali jika keadaan tadi telah berlangsung begitu lama, sehingga karena lewat waktu menurut Pasal 707, pengabdian gugur.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 3 Berakhirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 706

Pasal 706: Semua pengabdian pekarangan berakhir, bila pekarangan pemberi beban dan pekarangan penerima beban bergabung menjadi milik satu orang, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 701.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 3 Berakhirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 707

Pasal 707: Pengabdian pekarangan juga berakhir bila selama tiga puluh tahun berturut-turut tidak pernah digunakan. Tenggang lewat waktu tiga puluh tahun ini mulai berjalan pada hari dilakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan pengabdian.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 3 Berakhirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 708

Pasal 708: Bila pekarangan pemberi beban dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin digunakan pengabdian pekarangan itu, maka tenggang waktu lewat waktu itu adalah tiga puluh tahun terhitung mulai saat pekarangan itu seharusnya dapat diperbaiki, sehingga memungkinkan lagi penggunaan pengabdian itu.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 3 Berakhirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 709

Pasal 709: Cara menggunakan pengabdian pekarangan, berlewat waktu juga dengan cara yang sama seperti pengabdian pekarangan itu sendiri.


Buku Kedua Barang, Bab VI Pengabdian Pekarangan, Bagian 3 Berakhirnya Pengabdian Pekarangan, Pasal 710

Pasal 710: Bila pekarangan pemberi beban dimiliki oleh beberapa orang secara tak terbagi, penikmatan oleh salah seorang pemilik cukup untuk mencegah terjadinya lewat waktu terhadap pemilikpemilik lain.


Buku Kedua Barang, Bab VII Hak Numpang Karang, Pasal 711

Pasal 711: Hak numpang karang adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain.


Buku Kedua Barang, Bab VII Hak Numpang Karang, Pasal 712

Pasal 712: Barangsiapa mempunyai hak numpang karang atas sebidang pekarangan, boleh mengalihkannya kepada orang lain atau memberikannya dengan hipotek. Ia juga boleh membebani pekarangan tadi dengan pengabdian pekarangan tetapi hanya untuk jangka waktu selama ia boleh menikmati haknya.


Buku Kedua Barang, Bab VII Hak Numpang Karang, Pasal 713

Pasal 713: Alas hak yang melahirkan hak numpang karang harus diumumkan dengan cara yang sama seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.