Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 2 Kewajiban Penerima Kuasa, Pasal 1802

Pasal 1802: Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuasa.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 2 Kewajiban Penerima Kuasa, Pasal 1803

Pasal 1803: Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya: 1. bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya. 2. bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. Pemberi kuasa senantiasa dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam segala hal, dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh penerima kuasa sebagai penggantinya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 2 Kewajiban Penerima Kuasa, Pasal 1804

Pasal 1804: Bila dalam satu akta diangkat beberapa penerima kuasa untuk suatu urusan, maka terhadap mereka tidak terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung kecuali jika hal itu ditentukan dengan tegas dalam akta.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 2 Kewajiban Penerima Kuasa, Pasal 1805

Pasal 1805: Penerima kuasa harus membayar bunga atau uang pokok yang dipakainya untuk keperluannya sendiri terhitung dari saat ia mulai memakai uang itu, begitu pula bunga atas uang yang harus diserahkannya pada penutupan perhitungan terhitung dari saat ia dinyatakan lalai melakukan kuasa.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 2 Kewajiban Penerima Kuasa, Pasal 1806

Pasal 1806: Penerima kuasa yang telah memberitahukan secara sah hal kuasanya kepada orang yang dengannya ia mengadakan suatu persetujuan dalam kedudukan sebagai penerima kuasa, tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di luar batas kuasa itu, kecuali jika ía secara pribadi mengikatkan diri untuk itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Pemberi Kuasa, Pasal 1807

Pasal 1807: Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah ía berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah dilakukan di luar kekuasaan itu kecuali jika ía telah menyetujui hal itu secara tegas atau diam-diam.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Pemberi Kuasa, Pasal 1808

Pasal 1808: Pemberi kuasa wajib mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula membayar upahnya bila tentang hal ini telah diadakan perjanjian. Jika penerima kuasa tidak melakukan suatu kelalaian, maka pemberi kuasa tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot dan biaya serta membayar upah tersebut di atas, sekalipun penerima kuasa tidak berhasil dalam urusannya itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Pemberi Kuasa, Pasal 1809

Pasal 1809: Begitu pula pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugiankerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya asal dalam hal itu penerima kuasa tidak bertindak kurang hati-hati.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Pemberi Kuasa, Pasal 1810

Pasal 1810: Pemberi kuasa harus membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa, terhitung mulai hari dikeluarkannya persekot itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Pemberi Kuasa, Pasal 1811

Pasal 1811: Jika seorang penerima kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk menyelenggarakan suatu urusan yang harus mereka selesaikan secara bersama, maka masing-masing dari mereka bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap penerima kuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Pemberi Kuasa, Pasal 1812

Pasal 1812: Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 4 Bermacam-Macam Cara Berakhirnya Pemberian Kuasa, Pasal 1813

Pasal 1813: Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 4 Bermacam-Macam Cara Berakhirnya Pemberian Kuasa, Pasal 1814

Pasal 1814: Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 4 Bermacam-Macam Cara Berakhirnya Pemberian Kuasa, Pasal 1815

Pasal 1815: Penarikan kuasa yang hanya diberitahukan kepada penerima kuasa tidak dapat diajukan kepada pihak ketiga yang telah mengadakan persetujuan dengan pihak penerima kuasa karena tidak mengetahui penarikan kuasa itu1 hal ini tidak mengurangi tuntutan hukum dan pemberi kuasa terhadap penerima kuasa.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 4 Bermacam-Macam Cara Berakhirnya Pemberian Kuasa, Pasal 1816

Pasal 1816: Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 4 Bermacam-Macam Cara Berakhirnya Pemberian Kuasa, Pasal 1817

Pasal 1817: Pemegang kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan memberitahukan penghentian kepada pemberi kuasa. Akan tetapi bila pemberitahuan penghentian ini, baik karena Ia tidak mengindahkan waktu maupun karena sesuatu hal lain akibat kesalahan pemegang kuasa sendiri, membawa kerugian bagi pemberi kuasa, maka pemberi kuasa ini harus diberikan ganti rugi oleh pemegang kuasa itu kecuali bila pemegang kuasa itu tak mampu untuk meneruskan kuasanya tanpa mendatangkan kerugian yang berarti bagi dirinya sendiri.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 4 Bermacam-Macam Cara Berakhirnya Pemberian Kuasa, Pasal 1818

Pasal 1818: Jika pemegang kuasa tidak tahu tentang meninggalnya pemberi kuasa atau tentang suatu sebab lain yang menyebabkan berakhirnya kuasa itu, maka perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tidak tahu itu adalah sah. Dalam hal demikian, segala perikatan yang dilakukan oleh penerima kuasa dengan pihak ketiga yang beritikad baik, harus dipenuhi terhadapnya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 4 Bermacam-Macam Cara Berakhirnya Pemberian Kuasa, Pasal 1819

Pasal 1819: Bila pemegang kuasa meninggal dunia, maka para ahli warisnya harus memberitahukan hal itu kepada pemberi kuasa jika mereka tahu pemberian kuasa itu, dan sementara itu mengambil tindakan-tindakan yang perlu menurut keadaan bagi kepentingan pemberi kuasa, dengan ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 1 Sifat Penanggungan, Pasal 1820

Pasal 1820: Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 1 Sifat Penanggungan, Pasal 1821

Pasal 1821: Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup umur.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 1 Sifat Penanggungan, Pasal 1822

Pasal 1822: Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri dalam perjanjian atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan yang dibuat oleh debitur. Penanggungan dapat diadakan hanya untuk sebagian utang atau dengan mengurangi syaratsyarat yang semestinya. Bila penanggungan diadakan atas jumlah yang melebihi utang atau dengan syarat-syarat yang lebih berat maka perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan sah, tetapi hanya untuk apa yang telah ditentukan dalam perikatan pokok.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 1 Sifat Penanggungan, Pasal 1823

Pasal 1823: Orang dapat mengangkat diri sebagai penanggung tanpa diminta oleh orang yang mengikatkan diri untuk suatu utang, bahkan juga dapat tanpa tahu orang itu. Orang dapat pula menjadi penanggung, bukan hanya untuk debitur utama melainkan juga untuk seorang penanggung debitur utama itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 1 Sifat Penanggungan, Pasal 1824

Pasal 1824: Penanggung tidak hanya dapat diduga-duga, melainkan harus dinyatakan secara tegas, penanggungan itu tidak dapat diperluas hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat-syarat sewaktu mengadakannya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 1 Sifat Penanggungan, Pasal 1825

Pasal 1825: Penanggungan yang tak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya, bahkan juga biaya-biaya gugatan yang diajukan terhadap debitur utama dan segala biaya yang dikeluarkan setelah penanggung utang diperingatkan tentang itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 1 Sifat Penanggungan, Pasal 1826

Pasal 1826: Perikatan-perikatan penanggung beralih kepada para ahli warisnya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 1 Sifat Penanggungan, Pasal 1827

Pasal 1827: Debitur yang diwajibkan menyediakan seorang penanggung, harus mengajukan seseorang yang cakap untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, maupun untuk memenuhi perjanjiannya dan bertempat tinggal di Indonesia.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 1 Sifat Penanggungan, Pasal 1828

Pasal 1828: Dihapus dengan S. 1938- 276.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 1 Sifat Penanggungan, Pasal 1829

Pasal 1829: Bila penanggung yang telah diterima kreditur secara sukarela atau berdasarkan keputusan Hakim kemudian ternyata menjadi tidak mampu, maka haruslah diangkat penanggung baru. Ketentuan ini dapat dikecualikan bila penanggung itu diadakan menurut persetujuan, dengan mana kreditur meminta diadakan penanggung.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 1 Sifat Penanggungan, Pasal 1830

Pasal 1830: Barangsiapa diwajibkan oleh undang-undang atau keputusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti untuk memberikan seorang penanggung, boleh memberikan jaminan gadai atau hipotek bila ia tidak berhasil mendapatkan penanggung itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 2 Akibat-Akibat Penanggungan Antara Kreditur Dan Penanggung, Pasal 1831

Pasal 1831: Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 2 Akibat-Akibat Penanggungan Antara Kreditur Dan Penanggung, Pasal 1832

Pasal 1832: Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya: 1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual; 2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung; 3. jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi; 4. jika debitur berada keadaan pailit; 5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 2 Akibat-Akibat Penanggungan Antara Kreditur Dan Penanggung, Pasal 1833

Pasal 1833: Kreditur tidak wajib menyita dan menjual lebih dahulu barang kepunyaan debitur, kecuali bila pada waktu pertama kalinya dituntut di muka Hakim, penanggung mengajukan permohonan untuk itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 2 Akibat-Akibat Penanggungan Antara Kreditur Dan Penanggung, Pasal 1834

Pasal 1834: Penanggung yang menuntut agar barang kepunyaan debitur disita dan dijual lebih dahulu wajib menunjukkan barang kepunyaan debitur itu kepada kreditur dan membayar lebih dahulu biayabiaya untuk penyitaan dan penjualan tersebut. Penanggung tidak boleh menunjuk barang yang sedang dalam sengketa di hadapan Pengadilan, atau barang yang sudah dijadikan tanggungan hipotek untuk utang yang bersangkutan dan sudah tidak lagi berada di tangan debitur itu, ataupun barang yang berada di luar wilayah Indonesia.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 2 Akibat-Akibat Penanggungan Antara Kreditur Dan Penanggung, Pasal 1835

Pasal 1835: Bila penanggung sesuai dengan pasal yang lalu telah menunjuk barang-barang debitur dan telah membayar biaya yang diperlukan untuk penyitaan dan penjualan, maka kreditur bertanggung jawab terhadap penanggung atas ketidakmampuan debitur yang terjadi kemudian dengan tiadanya tuntutan-tuntutan, sampai sejumlah harga barang-barang yang ditunjuk itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 2 Akibat-Akibat Penanggungan Antara Kreditur Dan Penanggung, Pasal 1836

Pasal 1836: Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama dan untuk utang yang sama, maka masing-masing penanggung terikat untuk seluruh utang itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 2 Akibat-Akibat Penanggungan Antara Kreditur Dan Penanggung, Pasal 1837

Pasal 1837: Akan tetapi masing-masing dari mereka, bila tidak melepaskan hak istimewanya untuk meminta pemisahan utangnya, pada waktu pertama kali digugat di muka Hakim, dapat menuntut supaya kreditur lebih dulu membagi piutangnya, dan menguranginya sebatas bagian masing-masing penanggung utang yang terikat secara sah. Jika pada waktu salah satu penanggung menuntut pemisahan utangnya, seorang atau beberapa teman penanggung tak mampu, maka penanggung tersebut wajib membayar utang mereka yang tak mampu itu menurut imbangan bagiannya; tetapi ia tidak wajib bertanggung jawab jika ketidakmampuan mereka terjadi setelah pemisahan utangnya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 2 Akibat-Akibat Penanggungan Antara Kreditur Dan Penanggung, Pasal 1838

Pasal 1838: Jika kreditur sendiri secara sukarela telah membagi-bagi tuntutannya, maka ia tidak boleh menarik kembali pemisahan utang itu, biarpun beberapa di antara para penanggung berada dalam keadaan tidak mampu sebelum ia membagi-bagi utang itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 3 Akibat-Akibat Penanggungan Antara Debitur Dan Penanggung Dan Antara Para, Pasal 1839

Pasal 1839: Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga bila alasan untuk itu memang ada.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 3 Akibat-Akibat Penanggungan Antara Debitur Dan Penanggung Dan Antara Para, Pasal 1840

Pasal 1840: Penanggung yang telah membayar lunas utangnya, demi hukum, menggantikan kreditur dengan segala haknya terhadap debitur semula.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 3 Akibat-Akibat Penanggungan Antara Debitur Dan Penanggung Dan Antara Para, Pasal 1841

Pasal 1841: Bila beberapa orang bersama-sama memikul satu utang utama dan masing-masing terikat untuk seluruh utang utama tersebut, maka orang yang mengajukan diri sebagai penanggung untuk mereka semuanya, dapat menuntut kembali semua yang telah dibayarnya dari masingmasing debitur tersebut.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 3 Akibat-Akibat Penanggungan Antara Debitur Dan Penanggung Dan Antara Para, Pasal 1842

Pasal 1842: Penanggung yang telah membayar utangnya sekali, tidak dapat menuntutnya kembali dari debitur utama yang telah membayar untuk kedua kalinya bila ia tidak memberitahukan pembayaran yang telah dilakukan itu kepadanya, hal ini tidak mengurangi haknya untuk menuntutnya kembali dari kreditur. Jika penanggung telah membayar tanpa digugat untuk itu sedangkan ia tidak memberitahukannya kepada debitur utama, maka ia tidak dapat menuntutnya kembali dari debitur utama ini bila pada waktu dilakukannya pembayaran itu debitur mempunyai alasanalasan untuk menuntut pembatalan utangnya; hal ini tidak mengurangi tuntutan penanggung terhadap kreditur.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 3 Akibat-Akibat Penanggungan Antara Debitur Dan Penanggung Dan Antara Para, Pasal 1843

Pasal 1843: Penanggung dapat menuntut debitur untuk diberi ganti rugi atau untuk dibebaskan dari perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya: 1. bila ia digugat di muka Hakim untuk membayar; 2. dihapus dengan S. 1906 - 348; 3. bila debitur telah berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada waktu tertentu; 4. bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya; 5. setelah lewat waktu sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya, hingga tidak dapat diakhiri sebelum lewat suatu waktu tertentu, seperti suatu perwalian.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 3 Akibat-Akibat Penanggungan Antara Debitur Dan Penanggung Dan Antara Para, Pasal 1844

Pasal 1844: Jika berbagai orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur dan untuk utang yang sama, maka penanggung yang telah melunasi utangnya dalam hal yang ditentukan dalam nomor 10 pasal yang lalu, begitu pula bila debitur telah dinyatakan pailit, berhak menuntutnya kembali dari penanggung-penanggung lainnya, masing-masing untuk bagiannya. Ketentuan alinea kedua dari Pasal 1293 berlaku dalam hal ini.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 4 Hapusnya Penanggungan Utang, Pasal 1845

Pasal 1845: Perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan Iainnya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 4 Hapusnya Penanggungan Utang, Pasal 1846

Pasal 1846: Percampuran utang yang terjadi di antara debitur utama dan penanggung utang, bila yang satu menjadi ahli waris dari yang lain, sekali-kali tidak menggugurkan tuntutan hukum kreditur terhadap orang yang telah mengajukan diri sebagai penanggung dari penanggung itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 4 Hapusnya Penanggungan Utang, Pasal 1847

Pasal 1847: Terhadap kreditur itu, penanggung utang dapat menggunakan segala tangkisan yang dapat dipakai oleh debitur utama dan mengenai utang yang ditanggungnya sendiri. Akan tetapi, ia tidak boleh mengajukan tangkisan yang semata-mata mengenai pribadi debitur itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 4 Hapusnya Penanggungan Utang, Pasal 1848

Pasal 1848: Penanggung dibebaskan dari kewajibannya bila atas kesalahan kreditur ía tidak dapat lagi memperoleh hak hipotek dan hak istimewa kreditur itu sebagai penggantinya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 4 Hapusnya Penanggungan Utang, Pasal 1849

Pasal 1849: Bila kreditur secara sukarela menerima suatu barang tak bergerak atau barang lain sebagai pembayaran utang pokok, maka penanggung dibebaskan dari tanggungannya, sekalipun barang itu kemudian harus diserahkan oleh kreditur kepada orang lain berdasarkan putusan Hakim untuk kepentingan pembayaran utang tersebut.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Penanggung Utang, Bagian 4 Hapusnya Penanggungan Utang, Pasal 1850

Pasal 1850: Suatu penundaan pembayaran sederhana yang diizinkan kreditur kepada debitur tidak membebaskan penanggung dari tanggungannya ; tetapi dalam hal demikian, penanggung dapat memaksa debitur untuk membayar utangnya atau membebaskan penanggung dari tanggungannya itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Perdamaian, Pasal 1851

Pasal 1851: Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Perdamaian, Pasal 1852

Pasal 1852: Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu. Para wali dan pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian. kecuali jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari Bab XV dan XVII Buku Kesatu Kitab Undangundang Hukum Perdata ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak demikian, begitu pula lembaga-lembaga umum, tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain dengan mengindahkan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Perdamaian, Pasal 1853

Pasal 1853: Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari satu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak Kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Perdamaian, Pasal 1854

Pasal 1854: Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Perdamaian, Pasal 1855

Pasal 1855: Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, entah para pihak merumuskan maksud mereka secara khusus atau umum, entah maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak dari apa yang tertulis itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Perdamaian, Pasal 1856

Pasal 1856: Bila seseorang mengadakan suatu perdamaian mengenai suatu hak yang diperolehnya atas usahanya sendiri dan kemudian memperoleh hak yang sama dari orang lain maka hak yang baru ini tidak mempunyai ikatan dengan perdamaian itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Perdamaian, Pasal 1857

Pasal 1857: Suatu perdamaian yang diadakan oleh salah seorang yang berkepentingan, tidak mengikat orang-orang lain yang berkepentingan, dan tidak pula dapat diajukan oleh mereka untuk memperoleh hak-hak daripadanya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Perdamaian, Pasal 1858

Pasal 1858: Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Perdamaian, Pasal 1859

Pasal 1859: Namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Perdamaian, Pasal 1860

Pasal 1860: Begitu pula pembatalan suatu perdamaian dapat diminta, jika perdamaian itu diadakan karena kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Perdamaian, Pasal 1861

Pasal 1861: Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, batal sama sekali.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Perdamaian, Pasal 1862

Pasal 1862: Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan Hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu, adalah batal. Jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dapat dimintakan banding, maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Perdamaian, Pasal 1863

Pasal 1863: Jika kedua pihak telah membuat perdamaian tentang segala sesuatu yang berlaku di antara mereka, maka adanya surat-surat yang pada waktu itu tidak diketahui tetapi kemudian ditemukan, tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan perdamaian itu, kecuali bila suratsurat itu telah sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak. Akan tetapi perdamaian adalah batal bila perdamaian itu hanya mengenai satu urusan sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata bahwa salah satu pihak sama sekali tidak berhak atas hal itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVII Perdamaian, Pasal 1864

Pasal 1864: Dalam suatu perdamaian, suatu kekeliruan dalam hal menghitung harus diperbaiki.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab I Pembuktian Pada Umumnya, Pasal 1865

Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab I Pembuktian Pada Umumnya, Pasal 1866

Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1867

Pasal 1867: Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1868

Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1869

Pasal 1869: Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1870

Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1871

Pasal 1871: Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan Iangsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1872

Pasal 1872: Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1873

Pasal 1873: Persetujuan lebih lanjut dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara pihak yang turut serta dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1874

Pasal 1874: Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1874a

Pasal 1874a: Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut. Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan pasal yang lalu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1875

Pasal 1875: Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1876

Pasal 1876: Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1877

Pasal 1877: Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1878

Pasal 1878: Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang. Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap surat-surat andil dalam suatu utang obligasi, terhadap perikatan-perikatan utang yang dibuat oleh debitur dalam menjalankan perusahaannya, dan terhadap akta-akta di bawah tangan yang dibubuhi keterangan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1874 alinea kedua dan Pasal 1874 a.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1879

Pasal 1879: Jika jumlah yang disebutkan dalam akta berbeda dari jumlah yang dinyatakan dalam tanda setuju, maka perikatan itu dianggap telah dibuat untuk jumlah yang paling kecil, walaupun akta beserta tanda setuju itu ditulis sendiri dengan tangan orang yang mengingatkan diri, kecuali bila dapat dibuktikan, dalam bagian mana dari keduanya telah terjadi kekeliruan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1880

Pasal 1880: Akta di bawah tangan, sejauh tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana termaksud dalam pasal 1874 alinea kedua dan dalam Pasal 1874 a, tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga kecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang atau sejak hari meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda tangan; atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum; atau sejak hari diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta itu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1881

Pasal 1881: Daftar dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan bukti untuk keuntungan pembuatnya; daftar dan surat itu merupakan bukti terhadap pembuatnya: 1. dalam hal surat itu menyebutkan dengan tegas suatu pembayaran yang telah diterima; 2. bila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan dalam suatu alas hak untuk kepentingan orang yang disebutkan dalam perikatan. Dalam segala hal lainnya, Hakim akan memperhatikannya sepanjang hal itu dianggap perlu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1882

Pasal 1882: Dihapus dengan S. 1827-146.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1883

Pasal 1883: Selama di tangan seorang kreditur, catatan-catatan yang dibubuhkan pada suatu tanda alas hak harus dipercayai, walaupun catatan-catatan itu tidak ditandatangani dan tidak diberi tanggal, bila apa yang tertulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap debitur. Demikian pula catatan-catatan yang oleh seorang kreditur dibubuhkan pada salinan suatu tanda alas hak atau suatu tanda pembayaran, asalkan salinan atau tanda pembayaran ini masih di tangan kreditur.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1884

Pasal 1884: Atas biaya sendiri, pemilik suatu tanda alas hak dapat mengajukan permintaan agar tanda alas hak itu diperbarui bila karena lamanya atau suatu alasan lain tulisannya tidak dapat dibaca lagi.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1885

Pasal 1885: Jika suatu tanda alas hak menjadi kepunyaan bersama beberapa orang, maka masing-masing berhak menuntut supaya tanda atas hak itu disimpan di tempat netral, dan berhak menyuluh membuat suatu salinan atau ikhtisar atas biayanya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1886

Pasal 1886: Pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada Hakim, supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1887

Pasal 1887: Tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan pasangannya, jika digunakan di antara orangorang yang biasa menggunakannya untuk membuktikan penyerahan atau penerimaan barang dalam jual beli secara kecil-kecilan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1888

Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1889

Pasal 1889: Bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. salinan pertama (gross) memberikan bukti yang sama dengan akta asli; demikian pula halnya salinan yang dibuat atas perintah Hakim di hadapan kedua belah pihak atau setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah sebagaimana juga yang salinan dibuat di hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka; 2. salinan yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan Hakim atau tanpa persetujuan kedua belah pihak entah oleh Notaris yang di hadapannya akta itu dibuat, atau oleh seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya menyimpan akta asli (minut) dan berwenang untuk memberikan salinan-salinan, dapat diterima Hakim sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang; 3. bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis; 4. salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan, menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1890

Pasal 1890: Penyalinan suatu akta dalam daftar umum hanya dapat memberikan bukti permulaan tertulis.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1891

Pasal 1891: Akta pengakuan membebaskan seseorang dari kewajiban untuk menunjukkan tanda alas hak yang asli, asal dari akta itu cukup jelas isi alas hak tersebut.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1892

Pasal 1892: Suatu akta yang menetapkan atau menguatkan suatu perikatan yang terhadapnya dapat diajukan tuntutan untuk pembatalan atau penghapusan berdasarkan undang-undang, hanya mempunyai kekuatan hukum bila akta itu memuat isi pokok perikatan tersebut, alasan-alasan yang menyebabkan dapat dituntut pembatalannya, dan maksud untuk memperbaiki cacat-cacat yang sedianya dapat menjadi dasar tuntutan itu. Jika tidak ada akta penetapan atau penguatan, maka cukuplah perikatan itu dilaksanakan secara sukarela, setelah saat perikatan itu sedianya dapat ditetapkan atau dikuatkan secara sah. Pembenaran, penguatan atau pelaksanaan suatu perikatan secara sukarela dalam bentuk daripada saat yang diharuskan oleh undang-undang, dianggap sebagai suatu pelepasan upaya pembuktian serta tangkisan-tangkisan (eksepsi) yang sedianya dapat diajukan terhadap akta itu; namun hal itu tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1893

Pasal 1893: Seorang pemberi hibah tidak dapat menghapuskan suatu cacat-cacat bentuk penghibah itu dengan membuat suatu akta pembenaran; penghibahan itu, agar sah, harus diulangi dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab II Pembuktian Dengan Tulisan, Pasal 1894

Pasal 1894: Pembenaran, penguatan atau pelaksanaan secara sukarela suatu penghibahan oleh ahli waris atau oleh mereka yang mendapatkan hak dan pemberi hibah setelah pemberi hibah ini meninggal, menghapuskan hak mereka untuk mengajukan tuntutan berdasarkan cacat dari bentuk penghibahan itu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1895

Pasal 1895: Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1896

Pasal 1896: Dihapus dengan S. 1938-276.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1897

Pasal 1897: Dihapus.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1898

Pasal 1898: Dihapus.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1899

Pasal 1899: Dihapus.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1900

Pasal 1900: Dihapus dengan S. 1938-276.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1901

Pasal 1901: Dihapus dengan S. 1938-276.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1902

Pasal 1902: Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan. Yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1903

Pasal 1903: Dihapus dengan S. 1938- 276.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1904

Pasal 1904: Dalam pembuktian dengan saksi-saksi, harus diindahkan ketentuan-ketentuan berikut.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1905

Pasal 1905: Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1906

Pasal 1906: Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1907

Pasal 1907: Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1908

Pasal 1908: Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1909

Pasal 1909: Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian; 1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak: 2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak; 3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undangundang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1910

Pasal 1910: Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis Iurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi: 1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak; 2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa; 3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian; 4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1° dan 2°, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1911

Pasal 1911: Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1912

Pasal 1912: Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi. Hakim boleh mendengar anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan yang kadang-kadang dapat berpikir saat itu tanpa suatu penyumpahan, tetapi keterangan mereka hanya dapat dianggap sebagai penjelasan. Juga Hakim tidak boleh mempercayai apa yang menurut orang tak cakap itu telah didengarnya, dilihatnya, dihadirinya dan dialaminya, biarpun itu semua disertai keterangan tentang bagaimana ia mengetahuinya; Hakim hanya boleh menggunakannya untuk mengetahui dan mendapatkan petunjuk-petunjuk ke arah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut dengan upaya pembuktian biasa.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1913

Pasal 1913: Dihapus dengan S. 1925 - 625.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab III Pembuktian Dengan Saksi-Saksi, Pasal 1914

Pasal 1914: Dihapus dengan S. 1926 - 570.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab IV Persangkaan-Persangkaan, Pasal 1915

Pasal 1915: Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab IV Persangkaan-Persangkaan, Pasal 1916

Pasal 1916: Persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang. Persangkaan semacam itu antara lain adalah; 1. perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang; 2. pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu; 3. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti; 4. kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab IV Persangkaan-Persangkaan, Pasal 1917

Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab IV Persangkaan-Persangkaan, Pasal 1918

Pasal 1918: Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab IV Persangkaan-Persangkaan, Pasal 1919

Pasal 1919: Jika seseorang telah dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadapnya, maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara perdata ke Pengadilan untuk menangkis tuntutan ganti rugi.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab IV Persangkaan-Persangkaan, Pasal 1920

Pasal 1920: Putusan Hakim mengenai kedudukan hukum seseorang, yang dijatuhkan terhadap orang yang menurut undang-undang berwenang untuk membantah tuntutan itu, berlaku terhadap siapa pun.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab IV Persangkaan-Persangkaan, Pasal 1921

Pasal 1921: Suatu persangkaan menurut undang-undang, membebaskan orang yang diuntungkan persangkaan itu dan segala pembuktian lebih lanjut. Terhadap suatu persangkaan menurut undang-undang, tidak boleh diadakan pembuktian, bila berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak diajukannya suatu gugatan ke muka Pengadilan, kecuali bila undangundang memperbolehkan pembuktian sebaliknya, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan mengenai sumpah di hadapan Hakim.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab IV Persangkaan-Persangkaan, Pasal 1922

Pasal 1922: Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaanpersangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab V Pengakuan, Pasal 1923

Pasal 1923: Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab V Pengakuan, Pasal 1924

Pasal 1924: Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab V Pengakuan, Pasal 1925

Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab V Pengakuan, Pasal 1926

Pasal 1926: Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab V Pengakuan, Pasal 1927

Pasal 1927: Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab V Pengakuan, Pasal 1928

Pasal 1928: Dalam hal yang disebut pada penutup pasal yang lalu, Hakimlah yang menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar sidang pengadilan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1929

Pasal 1929: Ada dua macam sumpah dihadapan Hakim: 1. sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus; 2. sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatan kepada salah satu pihak.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1930

Pasal 1930: Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam persengketaan apa pun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Sumpah pemutus dapat diperintahkan pada setiap tingkatan perkara, bahkan dalam hal tidak ada upaya pembuktian apa pun untuk membuktikan tuntutan atau tangkisan yang memerlukan pengambilan sumpah itu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1931

Pasal 1931: Sumpah itu hanya dapat diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan perkara pada sumpah itu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1932

Pasal 1932: Barang siapa diperintahkan mengangkat sumpah tetapi enggan mengangkatnya dan enggan mengembalikannya, dan barang siapa memerintahkan pengangkatan sumpah dan enggan mengangkatnya setelah sumpah itu dikembalikan kepadanya, harus dikalahkan dalam tuntutan atau tangkisannya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1933

Pasal 1933: bila perbuatan yang harus dikuatkan dengan sumpah itu bukan perbuatan kedua belah pihak, melainkan hanya perbuatan pihak yang menggantungkan pemutusan perkara pada sumpah itu, maka sumpah tidak dapat dikembalikan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1934

Pasal 1934: Tiada sumpah yang dapat diperintahkan, dikembalikan atau diterima, selain oleh pihak yang berperkara sendiri atau oleh orang yang diberi kuasa khusus untuk itu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1935

Pasal 1935: Barang siapa telah memerintahkan atau mengembalikan sumpah, tidak dapat mengembalikan perbuatannya itu, jika pihak lawan sudah mengatakannya bersedia mengangkatnya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1936

Pasal 1936: Bila sumpah pemutus telah diangkatnya, entah oleh pihak yang diperintahkan mengangkat sumpah itu, atau oleh pihak yang kepadanya dikembalikan sumpah itu, maka pihak lawan tidak boleh membuktikan kepalsuan sumpah itu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1937

Pasal 1937: Sumpah tidak memberikan bukti selain untuk keuntungan atau untuk kerugian orang yang telah memerintahkan atau mengembalikannya, serta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1938

Pasal 1938: Namun demikian, dalam suatu perikatan tanggung-menanggung, seorang debitur yang diperintahkan bersumpah oleh salah seorang kreditur dan mengangkat sumpahnya, hanya dibebaskan untuk jumlah yang tidak lebih daripada bagian kreditur tersebut. Sumpah yang diangkat oleh debitur utama, membebaskan para penanggung utang.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1939

Pasal 1939: Sumpah yang diangkat oleh salah seorang debitur utama menguntungkan orang-orang yang turut berutang, sedangkan sumpah yang diangkat oleh penanggung utang menguntungkan debitur utama, jika dalam kedua hal tersebut sumpah itu telah diperintahkan atau dikembalikan, tetapi hanya mengenai utang itu sendiri, dan bukan mengenai pokok perikatan tanggung-menanggung atau penanggungnya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1940

Pasal 1940: Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1941

Pasal 1941: Ia dapat berbuat demikian, hanya dalam dua hal: 1. jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak terbukti dengan sempurna; 2. jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak sama sekali tak dapat dibuktikan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1942

Pasal 1942: Sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tidak dapat diperintahkan oleh Hakim kepada penggugat, kecuali bila harga itu tidak dapat ditentukan dengan cara apapun juga selain dengan sumpah. Bahkan dalam hal yang demikian Hakim harus menetapkan sampai sejauh mana penggugat dapat dipercaya berdasarkan sumpahnya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1943

Pasal 1943: Sumpah yang diperintahkan Hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, tak dapat dikembalikan oleh pihak ini kepada pihak lawannya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1944

Pasal 1944: Sumpah harus diangkat dihadapan Hakim yang memeriksa perkaranya. Jika ada suatu halangan yang sah yang menyebabkan hal ini tidak dapat dilaksanakan, maka majelis Pengadilan dapat mengusahakan salah seorang Hakim anggotanya agar pergi ke rumah atau tempat kediaman orang yang harus mengangkat sumpah untuk mengambil sumpahnya. Jika dalam hal demikian itu rumah atau tempat kediaman itu terlalu jauh atau terletak diluar daerah hukum majelis Pengadilan itu, maka majelis ini dapat memerintahkan pengambilan sumpah kepada Hakim atau kepada pemerintah daerah yang di daerah hukumnya terletak rumah atau tempat orang yang diwajibkan mengangkat sumpah.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Pasal 1945

Pasal 1945: Jika sumpah harus diangkat sendiri. Jika ada alasan-alasan penting, Hakim boleh mengizinkan pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpahnya dengan perantara seseorang yang diberikan kuasa khusus untuk itu dengan suatu akta otentik. dalam hal demikian, surat kuasa itu harus memuat sumpah yang harus diucapkan itu secara lengkap dan tepat. Tidak sumpah yang boleh diangkat tanpa kehadiran pihak lawan atau sebelum pihak lawan ini dipanggil secara sah.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1946

Pasal 1946: Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1947

Pasal 1947: Seseorang tidak boleh melepaskan lewat waktu sebelum tiba waktunya tetapi boleh melepaskan suatu lewat waktu yang telah diperolehnya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1948

Pasal 1948: Pelepasan lewat waktu dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak hendak menggunakan suatu hak yang telah diperolehnya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1949

Pasal 1949: Barangsiapa tidak diperbolehkan memindahtangankan sesuatu, juga tidak boleh melepaskan lewat waktu diperolehnya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1950

Pasal 1950: Hakim, karena jabatannya, tidak boleh mempergunakan lewat waktu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1951

Pasal 1951: Pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, dapat diajukan adanya lewat waktu, bahkan pada tingkat banding pun.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1952

Pasal 1952: Kreditur atau orang lain yang berkepentingan dapat melawan pelepasan lewat waktu yang dilakukan oleh debitur yang secara curang bermaksud mengurangi hak kreditur atau orang yang lain tersebut.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1953

Pasal 1953: Seseorang tidak dapat menggunakan lewat waktu untuk memperoleh hak milik atas barangbarang yang tidak beredar dalam perdagangan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1954

Pasal 1954: Pemerintah yang mewakili negara, Kepala Pemerintahan Daerah yang bertindak dalam jabatannya, dan lembaga-lembaga umum, tunduk pada lewat waktu sama seperti orang perseorangan, dan dapat menggunakannya dengan cara yang sama.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1955

Pasal 1955: Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus-menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1956

Pasal 1956: Perbuatan memaksa, perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan membiarkan begitu saja, tidaklah menimbulkan suatu besit yang dapat membuahkan lewat waktu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1957

Pasal 1957: Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang membuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telah menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang, tanpa mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1958

Pasal 1958: Untuk memenuhi waktu yang diperlukan untuk lewat waktu, dapatlah seseorang menambah waktu selama ia berkuasa dengan waktu selama berkuasanya orang yang lebih dahulu berkuasa dari siapa ia telah memperoleh barangnya, tak peduli bagaimana ia menggantikan orang itu, baik dengan alas hak umum maupun dengan alas hak khusus, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1959

Pasal 1959: Orang yang menguasai suatu barang untuk orang lain, begitu pula ahli warisnya, sekali-kali tidak dapat memperoleh sesuatu dengan jalan lewat waktu, berapa lama pun waktu yang telah lewat. Demikian pula seorang penyewa, seorang penyimpan, seorang penikmat hasil, dan semua orang lain yang memegang suatu barang berdasarkan suatu persetujuan dengan pemiliknya, tak dapat memperoleh barang itu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1960

Pasal 1960: Mereka yang disebutkan dalam pasal yang lalu dapat memperoleh hak milik dengan jalan lewat waktu, jika alas hak besit mereka telah berganti, baik karena suatu sebab yang berasal dari pihak ketiga, maupun karena pembantahan yang mereka lakukan terhadap hak milik.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1961

Pasal 1961: Mereka yang telah menerima suatu barang, yang diserahkan dengan atas hak yang dapat memindahkan hak milik oleh penyewa, penyimpan dan orang-orang lain yang menguasai barang itu berdasarkan suatu persetujuan dengan pemiliknya, dapat memperoleh barang tersebut dengan jalan lewat waktu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 1 Lewat Waktu Pada Umumnya, Pasal 1962

Pasal 1962: Lewat waktu dihitung menurut hari, bukan menurut jam. Lewat waktu itu diperoleh bila hari terakhir dari jangka waktu yang diperlukan telah lewat.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 2 Lewat Waktu Sebagai Suatu Sarana Hukum Untuk Memperoleh Sesuatu, Pasal 1963

Pasal 1963: Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 2 Lewat Waktu Sebagai Suatu Sarana Hukum Untuk Memperoleh Sesuatu, Pasal 1964

Pasal 1964: Suatu tanda alas hak yang batal karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat digunakan sebagai dasar suatu lewat waktu selama dua puluh tahun.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 2 Lewat Waktu Sebagai Suatu Sarana Hukum Untuk Memperoleh Sesuatu, Pasal 1965

Pasal 1965: Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 2 Lewat Waktu Sebagai Suatu Sarana Hukum Untuk Memperoleh Sesuatu, Pasal 1966

Pasal 1966: Cukuplah bila pada waktu memperoleh sesuatu itu


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 3 Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban, Pasal 1967

Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 3 Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban, Pasal 1968

Pasal 1968: Tuntutan para ahli dan pengajar dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, untuk pelajaran yang mereka berikan dalam tiap-tiap bulan atau waktu yang lebih pendek; tuntutan para penguasa rumah penginapan dan rumah makan, untuk pemberian penginapan serta makanan; tuntutan para buruh yang upahnya harus dibayar dalam bentuk uang tiap-tiap kali setelah lewat waktu yang kurang dari satu triwulan, untuk mendapat pembayaran upah mereka serta jumlah kenaikan upah itu menurut Pasal 1602q; semua tuntutan ini lewat waktu dengan lewatnya waktu satu tahun.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 3 Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban, Pasal 1969

Pasal 1969: Tuntutan para dokter dan ahli obat-obatan, untuk kunjungan dalam memberikan pelayanan kesehatan, perawatan dan pemberian obat-obatan; tuntutan para juru sita, untuk upah mereka dalam memberitahukan akta-akta dan melaksanakan tugas yang diperintahkan kepada mereka; tuntutan para pengelola sekolah berasrama, untuk uang makan dan pengajaran bagi muridnya, begitu pula tuntutan pengajar-pengajar lainnya untuk pengajaran yang mereka berikan; tuntutan pada buruh, kecuali mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 1968, untuk pembayaran upah mereka serta jumlah kenaikan upah itu menurut Pasal 1602 q; semuanya lewat waktu dengan lewatnya waktu dua tahun.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 3 Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban, Pasal 1970

Pasal 1970: Tuntutan para advokat untuk pembayaran jasa mereka dan tuntutan para pengacara untuk pembayaran persekot dan upah mereka, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu dengan lewatnya waktu dua tahun, terhitung sejak hari diputusnya perkara, hari tercapainya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, atau hari dicabutnya kuasa pengacara itu. Dalam hal perkara yang tidak selesai, tak dapatlah mereka menuntut pembayaran persekot dan jasa yang telah ditunggak lebih dari sepuluh tahun. Tuntutan para Notaris untuk pembayaran persekot dan upah mereka, lewat waktu juga dengan lewatnya waktu dua tahun, terhitung sejak hari dibuatnya akta yang bersangkutan.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 3 Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban, Pasal 1971

Pasal 1971: Tuntutan para tukang kayu, tukang batu dan tukang lain untuk pembayaran bahan-bahan yang mereka berikan dan upah-upah mereka; tuntutan para pengusaha toko untuk pembayaran barang-barang yang telah mereka serahkan, sekedar tuntutan ini mengenai pekerjaan dan penyerahan yang tidak mengenai pekerjaan tetap debitur; semua itu lewat waktu dengan lewatnya waktu lima tahun.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 3 Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban, Pasal 1972

Pasal 1972: Lewat waktu yang disebutkan dalam keempat pasal yang lalu terjadi, meskipun seseorang terus melakukan penyerahan, memberikan jasa dan menjalankan pekerjaannya. Lewat waktu itu hanya berhenti berjalan, bila dibuat suatu pengakuan utang tertulis, atau bila lewat waktu dicegah menurut Pasal 1979 dan 1980.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 3 Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban, Pasal 1973

Pasal 1973: Namun demikian, orang yang kepadanya diajukan lewat waktu yang disebut dalam Pasal 1968, 1969, 1970 dan 1971, dapat menuntut supaya mereka yang menggunakan lewat waktu itu bersumpah bahwa utang mereka benar-benar telah dibayar. Kepada para janda dan para ahli waris, atau jika mereka yang disebut terakhir ini belum dewasa, kepada para wali mereka, dapat diperintahkan sumpah untuk menerangkan bahwa mereka tidak tahu tentang adanya utang yang demikian.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 3 Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban, Pasal 1974

Pasal 1974: Para Hakim dan Pengacara tidak bertanggung jawab atas penyerahan surat-surat setelah lewat waktu lima tahun sesudah pemutusan perkara. Para juru sita dibebaskan dari pertanggungjawaban tentang hak itu setelah lewat waktu dua tahun, terhitung sejak pelaksanaan kuasa atau pemberitahuan akta-akta ditugaskan kepada mereka.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 3 Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban, Pasal 1975

Pasal 1975: Bunga atas bunga abadi atau bunga cagak hidup; bunga atas tunjangan tahunan untuk pemeliharaan; harga sewa rumah dan tanah; bunga atas utang pinjaman, dan pada umumnya segala sesuatu yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek; semua itu lewat waktu setelah lewatnya waktu lima tahun.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 3 Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban, Pasal 1976

Pasal 1976: Lewat waktu yang diatur dalam Pasal 1968 dan seterusnya dalam bab ini, berlaku bagi anakanak yang belum dewasa dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan; hal ini tidak mengurangi tuntutan mereka akan ganti rugi terhadap para ahli waris atau para pengampu mereka.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 3 Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban, Pasal 1977

Pasal 1977: Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya. Walaupun demikian, barangsiapa kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi ketentuan Pasal 582.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 4 Sebab-Sebab Yang Mencegah Lewat Waktu, Pasal 1978

Pasal 1978: Lewat waktu dicegah bila pemanfaatan barang itu dirampas selama lebih dari satu tahun dari tangan orang yang menguasainya, baik oleh pemiliknya semula maupun oleh pihak ketiga.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 4 Sebab-Sebab Yang Mencegah Lewat Waktu, Pasal 1979

Pasal 1979: Lewat waktu itu dicegah pula oleh suatu peringatan, suatu gugatan, dan tiap perbuatanperbuatan berupa tuntutan hukum, masing-masing dengan pemberitahuan dalam bentuk yang telah ditentukan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu atas nama pihak yang berhak, dan disampaikan kepada orang yang berhak dicegah memperoleh lewat waktu itu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 4 Sebab-Sebab Yang Mencegah Lewat Waktu, Pasal 1980

Pasal 1980: Gugatan di muka Hakim yang tidak berkuasa, juga mencegah lewat waktu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 4 Sebab-Sebab Yang Mencegah Lewat Waktu, Pasal 1981

Pasal 1981: Namun lewat waktu tidak dicegah, bila peringatan atau gugatan dicabut atau dinyatakan batal, entah karena penggugat menggugurkan tuntutannya, entah karena tuntutan itu dinyatakan gugur akibat lewat waktunya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 4 Sebab-Sebab Yang Mencegah Lewat Waktu, Pasal 1982

Pasal 1982: Pengakuan akan hak seseorang yang terhadapnya lewat waktu berjalan, yang diberikan dengan kata-kata atau dengan perbuatan oleh orang yang menguasainya atau debitur, juga mencegah lewat waktu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 4 Sebab-Sebab Yang Mencegah Lewat Waktu, Pasal 1983

Pasal 1983: Pemberitahuan menurut Pasal 1979 kepada salah seorang debitur dalam perikatan tanggungmenanggung, atau pengakuan orang tersebut, mencegah lewat waktu terhadap para debitur lain, bahkan pula terhadap para ahli waris mereka. Pemberitahuan kepada ahli waris salah seorang debitur dalam perikatan tanggung menanggung, atau pengakuan ahli waris tersebut, tidaklah mencegah lewat waktu terhadap para ahli waris debitur lainnya, bahkan juga dalam hal suatu utang hipotek, kecuali untuk


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian ahli waris tersebut. Dengan Pemberitahuan Atau Pengakuan Itu Maka Lewat Waktu Terhadap Para Debitur Lain Tidak, Pasal 1984

Pasal 1984: Pemberitahuan yang dilakukan kepada debitur utama atau pengakuan yang diberikan oleh debitur utama mencegah lewat waktu terhadap penanggung utang.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian ahli waris tersebut. Dengan Pemberitahuan Atau Pengakuan Itu Maka Lewat Waktu Terhadap Para Debitur Lain Tidak, Pasal 1985

Pasal 1985: Pencegahan lewat waktu yang dilakukan oleh salah seorang kreditur dalam suatu perikatan tanggung menanggung berlaku bagi semua kreditur lainnya.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 5 Sebab-Sebab Yang Menangguhkan Lewat Waktu, Pasal 1986

Pasal 1986: Lewat waktu berlaku terhadap siapa saja, kecuali terhadap mereka yang dikecualikan oleh undang-undang.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 5 Sebab-Sebab Yang Menangguhkan Lewat Waktu, Pasal 1987

Pasal 1987: Lewat waktu tidak dapat mulai berlaku atau berlangsung terhadap anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 5 Sebab-Sebab Yang Menangguhkan Lewat Waktu, Pasal 1988

Pasal 1988: Lewat waktu tidak dapat terjadi di antara suami istri.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 5 Sebab-Sebab Yang Menangguhkan Lewat Waktu, Pasal 1989

Pasal 1989: Lewat waktu tidak berlaku terhadap seorang istri selama ia berada dalam status perkawinan: 1. bila tuntutan istri tidak dapat diteruskan, kecuali setelah ia memilih akan menerima persatuan atau akan melepaskannya; 2. bila suami, karena menjual barang milik pribadi istri tanpa persetujuannya, harus menanggung penjualan itu, dan tuntutan istri harus ditujukan kepada suami.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 5 Sebab-Sebab Yang Menangguhkan Lewat Waktu, Pasal 1990

Pasal 1990: Lewat waktu tidak berjalan: terhadap piutang yang bersyarat, selama syarat ini tidak dipenuhi; dalam hal suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan, selama belum ada putusan untuk menyerahkan barang yang bersangkutan kepada orang lain; terhadap suatu piutang yang baru dapat ditagih pada hari yang telah ditentukan, selama hari itu belum tiba.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 5 Sebab-Sebab Yang Menangguhkan Lewat Waktu, Pasal 1991

Pasal 1991: Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat pendaftaran harta peninggalan, tidak dapat dikenakan lewat waktu mengenai piutang-piutangnya terhadap harta peninggalan. Lewat waktu berlaku terhadap suatu warisan yang tak terurus, meskipun tidak ada pengampu warisan itu.


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 5 Sebab-Sebab Yang Menangguhkan Lewat Waktu, Pasal 1992

Pasal 1992: Lewat waktu itu berlaku selama ahli waris masih mengadakan perundingan mengenai warisannya. KETENTUAN PENUTUP


Buku Keempat Pembuktian Dan Kedaluwarsa, Bab VI Sumpah Di Muka Hakim, Bagian 5 Sebab-Sebab Yang Menangguhkan Lewat Waktu, Pasal 1993

Pasal 1993: Lewat waktu yang sudah mulai berjalan sebelum Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini diundangkan, harus diatur menurut undang-undang yang pada saat itu berlaku di Indonesia. Namun lewat waktu demikian yang menurut perundang-undangan lama masih membutuhkan waktu selama lebih dari tiga puluh tahun, terhitung sejak Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini diundangkan, akan terpenuhi dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847 STAATSBLAD TAHUN 1847 NOMOR 23