Buku Kedua Barang, Bab VII Hak Numpang Karang, Pasal 714

Pasal 714: Selama hak numpang karang berjalan, pemilik tanah tidak boleh mencegah orang yang mempunyai hak itu untuk membongkar gedung atau bangunan atau menebang segala tanaman dan mengambil salah satu di antaranya, bila pemegang hak itu telah melunasi harga gedung, bangunan dan tanaman itu pada waktu memperoleh hak tersebut, atau bila gedung, bangunan dan tanaman itu didirikan, dibangun dan di tanam oleh pemegang hak itu sendiri, tanpa mengurangi kewajiban pemegang hak untuk mengembalikan pekarangan tersebut dalam keadaan semula seperti sebelum hal-hal tersebut didirikan, dibangun atau ditanam.


Buku Kedua Barang, Bab VII Hak Numpang Karang, Pasal 715

Pasal 715: Dengan berakhirnya hak numpang karang, pemilik pekarangan menjadi pemilik gedung, bangunan dan tanaman di atas pekarangan, dengan kewajiban membayar harganya pada saat itu juga kepada yang mempunyai hak numpang karang yang dalam hal ini berhak menahan sesuatu sampai pembayaran itu dilunasi.


Buku Kedua Barang, Bab VII Hak Numpang Karang, Pasal 716

Pasal 716: Bila hak numpang karang diperoleh atas sebidang tanah yang diatasnya telah terdapat gedunggedung, bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang harganya tidak dilunasi oleh penerima hak numpang karang itu, maka pemilik tanah, pada waktu berakhirnya hak tersebut, dapat menguasai kembali semua benda itu tanpa wajib mengganti kerugian.


Buku Kedua Barang, Bab VII Hak Numpang Karang, Pasal 717

Pasal 717: Ketentuan-ketentuan dalam bab ini hanya berlaku sejauh tidak diadakan penyimpangan dalam suatu perjanjian.


Buku Kedua Barang, Bab VII Hak Numpang Karang, Pasal 718

Pasal 718: Hak numpang karang berakhir antara lain: 1. karena percampuran; 2. karena musnahnya pekarangan; 3. karena lewat waktu dengan tenggang waktu tiga puluh tahun lamanya 4. karena lewat waktu yang diperjanjikan atau ditentukan sewaktu hak numpang karang dilahirkan.


Buku Kedua Barang, Bab VII Hak Numpang Karang, Pasal 719

Pasal 719: Bia tidak diadakan suatu perjanjian atau ketentuanketentuan khusus tentang berakhirnya hak numpang karang, maka pemilik pekarangan berhak mengakhirinya sendiri, tetapi setelah hak itu berjalan selama tiga puluh tahun, dan sedikit-dikitnya satu tahun sebelumnya diberitahukan dengan surat oleh juru sita kepada yang mempunyai hak numpang karang.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Pasal 720

Pasal 720: Hak guna usaha adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan tentang pemilikannya, baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan. Alas hak lahirnya hak guna usaha harus diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Pasal 721

Pasal 721: Pemegang hak guna usaha menikmati segala hak yang terkandung dalam hak milik atas tanah yang ada dalam usahanya, tetapi ia tidak boleh berbuat sesuatu yang kiranya dapat menurunkan harga tanah itu. Dengan demikian ia tidak boleh antara lain melakukan penggalian batu, batu bara terpendam, tanah liat atau bagian tanah lain sejenis itu, kecuali bila penggalian itu memang sudah dimulai ketika hak itu diperolehnya.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Pasal 722

Pasal 722: Pohon-pohon yang mati atau roboh secara kebetulan selama hak guna usaha berjalan, menjadi


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti dengan pohon lain. Demikian pula ia Mempunyai Kebebasan Terhadap Tanam-Tanaman Yang Diselenggarakannya Sendiri., Pasal 723

Pasal 723: Pemilik tanah tidak wajib mengadakan suatu perbaikan. Sebaliknya pemegang hak guna usahalah yang berkewajiban memelihara barang yang ada dalam hak guna usaha tersebut dan melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang biasa. Ia boleh memperbaiki tanah itu, dengan mendirikan gedung-gedung di atasnya, dengan membukanya atau menanaminya.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti dengan pohon lain. Demikian pula ia Mempunyai Kebebasan Terhadap Tanam-Tanaman Yang Diselenggarakannya Sendiri., Pasal 724

Pasal 724: Ia berhak mengalihkan haknya kepada orang lain, membebaninya dengan hipotek dan membebani tanah yang dibebani hak guna usaha itu dengan pengabdian pekarangan selama jangka waktu hak guna usahanya.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti dengan pohon lain. Demikian pula ia Mempunyai Kebebasan Terhadap Tanam-Tanaman Yang Diselenggarakannya Sendiri., Pasal 725

Pasal 725: Pada waktu berakhirnya hak guna usaha, ia boleh mengambil gedung yang didirikan dan tanaman yang diusahakan, yang menurut perjanjian tidak semestinya didirikan atau ditanam; tetapi bila tanah itu menjadi rusak karena pengambilan barang-barang itu, ia wajib mengganti kerugian. Namun demikian pemilik tanah berhak menahan barang-barang itu sampai pemegang hak guna usaha menunaikan segala kewajibannya.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti dengan pohon lain. Demikian pula ia Mempunyai Kebebasan Terhadap Tanam-Tanaman Yang Diselenggarakannya Sendiri., Pasal 726

Pasal 726: Pemegang hak guna usaha tidak berhak menuntut pemilik tanah membayar harga gedung, bangunan, tanaman dan apa saja yang dibuat oleh yang tersebut pertama dan masih ada di atas tanah itu pada saat berakhirnya hak guna usaha.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti dengan pohon lain. Demikian pula ia Mempunyai Kebebasan Terhadap Tanam-Tanaman Yang Diselenggarakannya Sendiri., Pasal 727

Pasal 727: Pemegang hak guna usaha harus membayar semua pajak yang dikenakan terhadap tanah itu, baik pajak biasa maupun pajak luar biasa, baik pajak tahunan maupun pajak yang harus dibayar hanya satu kali saja.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti dengan pohon lain. Demikian pula ia Mempunyai Kebebasan Terhadap Tanam-Tanaman Yang Diselenggarakannya Sendiri., Pasal 728

Pasal 728: Kewajiban untuk membayar upeti tidak dapat dipecahpecah, dan harus ditanggung seluruhnya oleh pemegang hak guna usaha, walaupun tanah yang bersangkutan telah dibagi-bagi untuk beraneka usaha.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti dengan pohon lain. Demikian pula ia Mempunyai Kebebasan Terhadap Tanam-Tanaman Yang Diselenggarakannya Sendiri., Pasal 729

Pasal 729: Pemegang hak guna usaha tidak dapat menuntut dibebaskan dari pembayaran upeti, baik karena hasilnya berkurang maupun karena hasilnya tidak ada lagi. Meskipun demikian. bila selama lima tahun berturut-turut pemegang hak guna usaha tidak memperoleh kenikmatan apa pun dari tanah itu, ia harus dibebaskan dari pembayaran upeti selama ia tidak memperoleh hasil.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti dengan pohon lain. Demikian pula ia Mempunyai Kebebasan Terhadap Tanam-Tanaman Yang Diselenggarakannya Sendiri., Pasal 730

Pasal 730: Untuk setiap pengalihan hak guna usaha atau pembagian oleh suatu persekutuan, tidak diwajibkan membayar iuran istimewa.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti dengan pohon lain. Demikian pula ia Mempunyai Kebebasan Terhadap Tanam-Tanaman Yang Diselenggarakannya Sendiri., Pasal 731

Pasal 731: Dengan berakhirnya hak guna usaha, pemilik tanah mempunyai tuntutan perseorangan terhadap pemegang hak usaha untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga yang disebabkan pemegang hak guna usaha lalai dan kurang memelihara pekarangan dan untuk hak-hak yang akibat kesalahan pemegang hak guna usaha telah gugur karena lewat waktu.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti dengan pohon lain. Demikian pula ia Mempunyai Kebebasan Terhadap Tanam-Tanaman Yang Diselenggarakannya Sendiri., Pasal 732

Pasal 732: Bila hak guna usaha berakhir karena lewatnya waktu maka hak itu boleh berjalan terus sampai dihentikan.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti dengan pohon lain. Demikian pula ia Mempunyai Kebebasan Terhadap Tanam-Tanaman Yang Diselenggarakannya Sendiri., Pasal 733

Pasal 733: Hak guna usaha dapat dicabut bila tanah rusak sama sekali atau sangat disalahgunakan, tanpa mengurangi tuntutan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Pencabutan dapat juga diucapkan karena kelalaian membayar uang upeti selama lima tahun berturut-turut dan setelah sia-sia ditegur oleh juru sita secara sah, sekurang-kurangnya enam minggu sebelum tuntutan diajukan.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti dengan pohon lain. Demikian pula ia Mempunyai Kebebasan Terhadap Tanam-Tanaman Yang Diselenggarakannya Sendiri., Pasal 734

Pasal 734: Pemegang hak guna usaha dapat menghindarkan penghapusan hak guna usaha karena kerusakan yang diperbuat pada tanah atau karena penyalahgunaan hak, bila ia memperbaiki barang-barang itu sehingga kembali dalam keadaan seperti semula dan memberikan jaminan yang cukup untuk selanjutnya.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti dengan pohon lain. Demikian pula ia Mempunyai Kebebasan Terhadap Tanam-Tanaman Yang Diselenggarakannya Sendiri., Pasal 735

Pasal 735: Semua ketentuan dalam bab ini hanya berlaku selama dalam perjanjian kedua belah pihak tidak diadakan penyimpangan.


Buku Kedua Barang, Bab VIII Hak Guna, Bagian pemegang hak guna usaha, asal diganti dengan pohon lain. Demikian pula ia Mempunyai Kebebasan Terhadap Tanam-Tanaman Yang Diselenggarakannya Sendiri., Pasal 736

Pasal 736: Hak guna usaha berakhir menurut cara berakhirnya hak numpang karang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7l8 dan 719.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 737

Pasal 737: Bunga tanah adalah beban utang yang harus dibayar, baik dengan uang maupun dengan hasil bumi yaitu beban yang diikatkan pada tanah oleh pemiliknya, atau diperjanjikan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak ketiga ketika benda itu dijual kepada orang lain atau dihibahkan. Alas hak yang melahirkannya harus diumumkan


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 738

Pasal 738: Bila bunga tanah dikenakan pada sebidang tanah tertentu, maka pemilik semula, kepada siap bunga harus dibayar, tidak lagi berhak menuntut pengembalian tanah, bila pembayaran bunga dilalaikan.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 739

Pasal 739: Beban utang bunga tanah melekat khusus pada tanah itu sendiri, dan dalam hal itu dibagi, seluruh beban melekat pada tiap bagian, dan bagaimanapun juga beban itu tidak akan membebani barang-barang lain milik orang yang menguasai tanah. Ketentuan yang lalu tidak berlaku terhadap beban utang yang harus dibayar dengan sebagian dari hasil tanah dalam perbandingan tertentu dengan hasil seluruhnya yang akan dibicarakan dalam pasal-pasal berikut.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 740

Pasal 740: Beban utang sepersepuluh atau suatu bagian dan hasil dalam perbandingan lain dengan jumlah seluruhnya, harus dilunasi dengan sekian bagian dari hasil seluruhnya, yang akan dibicarakan dalam pasal-pasal berikut.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 741

Pasal 741: Bila pada waktu mengikatkan atau memperjanjikan sepersepuluh tidak tegas-tegas ditentukan hasil jenis apakah dan seberapa bagiankah yang dikenakan beban, maka itu harus diartikan sepersepuluh dari hasil tersebut, yang menurut kebiasaan setempat tunduk pada hukum sepersepuluhan; atau harus diartikan sebagai pembayaran dalam bentuk uang sebagai pengganti dari pembayaran sepersepuluhan dalam bentuk hasilnya, menurut kebiasaan setempat.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 742

Pasal 742: Tidak ada sesuatu pun yang harus dibayar, bila tanahnya selalu tandus, tidak ditanami atau digunakan untuk menanam sesuatu yang hasilnya tidak tunduk pada beban utang.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 743

Pasal 743: Demikan pula tidak ada yang harus diserahkan, bila tanaman gandum dipotong sebelum waktunya.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 744

Pasal 744: Mereka yang memikul beban utang menurut Pasal 740 dan berikutnya, pada waktu menuai hasil tanah, wajib mengaturnya secara berjajar dalam tumpukan atau kumpulan yang sama besarnya. Tumpukan-tumpukan atau kumpulan-kumpulan itu dibuat tanpa dipilih-pilih Iebih dulu dan seiring dengan waktu pengambilannya.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 745

Pasal 745: Mereka wajib membiarkan tumpukan-tumpukan dan kumpulan-kumpulan itu di ladangnya selama dua puluh empat jam setelah diberitahukannya kepada yang berhak menerima sepersepuluhan menurut kebiasaan setempat.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 746

Pasal 746: Selama itu, mereka yang berhak atas sepersepuluhan boleh menunjuk tumpukan dan kumpulan yang dikehendakinya dan ia boleh menghitungnya mulai dari yang disukainya tetapi selanjutnya harus mengindahkan urutan tumpukan dan kumpulan tersebut.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 747

Pasal 747: Bila yang berhak menerima itu lalai menunjuk maka yang mempunyai beban utang berhak menunjuk sendiri bagiannya dan menyediakan tumpukan dan kumpulan bagi yang berhak menerimanya.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 748

Pasal 748: Yang mempunyai beban utang yang menyangkut hasil tanpa memenuhi kewajiban tersebut di atas, harus membayar dua kali lipat dari utangnya.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 749

Pasal 749: Bila beban utang diikatkan pada anak-anak hewan atau sarang-sarang lebah, maka yang berutang boleh menyerahkan bagiannya kepada yang berhak atau membayar harganya dengan uang, dihitung menurut harga tertinggi selama enam minggu sejak pembayaran utang tersebut bisa dituntut. Beban utang yang dibicarakan dalam pasal ini, tidak termasuk dalam sepersepuluhan, tetapi harus tegas-tegas diikatkan atau diperjanjikan. Sepersepuluhan harus dilunasi dengan hasil nyata tanah yang telah menghasilkannya, sehingga yang berpiutang sepersepuluhan tak boleh memilih yang terbaik diantaranya, sebagaimana yang berutang tidak boleh memberikan bagian yang terburuk.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 750

Pasal 750: Beban utang yang telah dapat ditagih tetapi belum dilunasi, yang diatur dari Pasal 740 dan berikutnya, lewat waktu setelah lewat satu tahun, terhitung mulai hari pembayaran itu sedianya dapat dituntut. Beban utang bunga tanah lainnya lewat waktu setelah lewat lima tahun.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 751

Pasal 751: Bunga tanah, demikian pula sepersepuluhan dan beban utang lainnya yang terdiri dari sebagian hasil dalam perbandingan tertentu, senantiasa boleh ditebus, sekalipun tegas-tegas diperjanjikan sebaliknya. Akan tetapi pihak-pihak yang bersangkutan boleh menentukan syarat- syarat tentang penebusan itu, bahkan boleh memperjanjikan bahwa bunga baru dapat ditebus setelah lewat waktu tertentu, asal tidak lebih dari tiga puluh tahun.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 752

Pasal 752: Bila jumlah uang tebusan untuk bunga tanah, sepersepuluhan atau beban utang dalam perbandingan lain tidak ditentukan sewaktu pembebanan, dan juga tidak diadakan persetujuan tentang penebusan, maka jumlah uang tebusan harus diatur dengan cara berikut: Dalam hal bunga tanah harus berbentuk uang, maka sudah cukup beban utang itu ditebus dengan dua puluh kali lipat dari jumlah bunga tanah itu. Bila beban utang yang harus dibayar tidak boleh dilunasi dengan uang, melainkan harus dengan hasil tanah, maka tebusan harus dua puluh kali harga hasil tahunan, dihitung menurut harga rata-rata di pasar setempat selama sepuluh tahun terakhir, dan bila cara demikian tidak bisa dilaksanakan, tebusan harus ditentukan oleh ahli-ahli yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau diangkat oleh Hakim. Dalam hal sepersepuluhan dan bayaran tahunan dalam perbandingan lain, yang harus dibayarkan, ukuran jumlah hasil tahunan ialah hasil bersih dalam waktu lima belas tahun, pukul rata setelah dikurangi dengan hasil selama dua tahun yang teramat menguntungkan dan dikurangi dengan hasil selama dua tahun yang teramat merugikan. Hasil lima jelas tahun tersebut, dengan pengurangan seperti di atas, membuktikan hasil setahun, dan bila tidak ada pembayaran semacam itu, harus diikuti peraturan biasa tentang penilaian seperti telah diuraikan di atas.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 753

Pasal 753: Jika selama lima belas tahun terakhir tanah yang bersangkutan tidak menghasilkan sesuatu, yang tunduk pada sepersepuluhan dan bayaran tahunan dalam perbandingan lain, maka jumlah uang tebusan harus ditentukan oleh Hakim setelah mendengar para ahli.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 754

Pasal 754: Hak bunga tanah dan beban utang lainnya yang diatur dalam bab ini hilang: 1. karena percampuran, bila bunga tanah atau beban utang dan hak milik atas tanah jatuh ke tangan satu orang; 2. karena persetujuan pihak-pihak bersangkutan; 3. karena penebusan dengan cara seperti diuraikan di atas; 4. karena lewat waktu, bila yang berhak menerima bunga tanah atau beban utang telah melewatkan tiga puluh tahun tanpa menggunakan hak tersebut; 5. karena musnahnya tanah. Akan tetapi, hak itu tidak hilang karena banjir, pengedukan atau pemindahan tanah, bila tanah itu kemudian menjadi kering karena alam atau pekerjaan orang.


Buku Kedua Barang, Bab IX Bunga Tanah Dan Sepersepuluh, Pasal 755

Pasal 755: Ketentuan-ketentuan dalam bab ini hanya berlaku terhadap bunga tanah, sepersepuluhan dan beban utang lainnya, yang diikatkan atau diperjanjikan setelah berlakunya kitab undang-undang ini. Karena itu ketentuan-ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali sepersepuluhan atau beban utang lainnya yang telah dihapuskan oleh undang-undang dan kebiasaan sebelumnya, juga tidák dimaksudkan untuk mengatur, mengubah atau menghapuskan yang masih ada. Bunga tanah dan sepersepuluhan yang harus dibayar kepada negara tidak boleh ditebus tanpa izin tegas dari pemerintah.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 1 Sifat Hak Pakai Hasil Dan Cara Memperolehnya, Pasal 756

Pasal 756: Hak pakai hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dan barang milik orang lain, seakan-akan ia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut sebaikbaiknya.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 1 Sifat Hak Pakai Hasil Dan Cara Memperolehnya, Pasal 757

Pasal 757: Bila hak pakai hasil mencakup juga barang yang dapat dihabiskan, maka pada waktu habisnya hak pakai hasil, cukuplah memakai hasil memberikan kembali kepada pemiliknya barang sejenis yang sama jumlahnya, sifatnya dan harganya, atau membayar harga barang seperti yang telah ditaksir sewaktu hak pakai hasil itu mulai berjalan atau harga yang ditaksir menurut harga pada waktu itu.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 1 Sifat Hak Pakai Hasil Dan Cara Memperolehnya, Pasal 758

Pasal 758: Hak pakai hasil dapat dibenkan kepada seseorang atau beberapa orang tertentu, agar menikmatinya, baik secara bersama-sama maupun secara bergiliran. Dalam hal menikmatinya secara bergiliran, hak pakai hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang hidup pada waktu hak pemakai hasil yang pertama mulai benjalan.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 1 Sifat Hak Pakai Hasil Dan Cara Memperolehnya, Pasal 759

Pasal 759: Hak pakai hasil diperoleh karena undang-undang atau karena kehendak pemilik.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 1 Sifat Hak Pakai Hasil Dan Cara Memperolehnya, Pasal 760

Pasal 760: Alas hak yang melahirkan hak pakai basil atas barang tak bergerak harus diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620. Bila hak itu mengenai barang bergerak, maka hak kebendaan lahir dengan penyerahan.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 761

Pasal 761: Pemakai hasil berhak menikmati segala macam hasil dan barang yang bersangkutan, yang timbul karenanya, tidak dibedakan apakah hasil itu hasil alam, hasil kerajinan, atau hasil perdata.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 762

Pasal 762: Hasil alam dan hasil kerajinan yang pada permulaan berlakunya hak pakai hasil masih melekat pada pohon atau akar, termasuk milik pemakai hasil. Hasil tersebut di atas yang masih dalam keadaan seperti di atas pada waktu hak pakai basil berakhir, adalah hak pemilik tanah, sedangkan pihak yang satu atau pihak yang lain yang tidak diwajibkan membayar ongkos pengolahan dan pembenihan tanah, tetapi tidak boleh mengurangi bagian dan hasil yang merupakan hak pihak ketiga yang ikut serta sebagai pengusaha, baik pada permulaan, maupun pada akhir hak pakai hasil itu.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 763

Pasal 763: Hasil perdata dihitung hari demi hari dan menjadi kepunyaan pemakai hasil selama hak pakai hasil berjalan, pada saat apa pun hasil tersebut dapat dibayar.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 764

Pasal 764: Hak pakai hasil suatu cagak hidup memberiikan juga hak untuk menerima semua bunga yang berjalan kepada pemakai hasil, selama hak itu berjalan. Bila pelunasan cagak hidup harus dilakukan dengan membayar di muka, pemakai hasil berhak atas seluruh iuran, yang seharusnya dilunasi selama hak pakai basil berjalan. Orang yang mempunyai hak pakai hasil atas suatu cagak hidup tidak berkewajiban untuk mengembalikan sesuatu.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 765

Pasal 765: Bila hak pakai hasil berkenaan dengan barang yang tidak lepas musnah, tetapi lama-lama menjadi susut karena pemakaian, seperti pakaian, seperai, perabot rumah tangga dan lain-lain sejenis itu; maka pemakai hasil berhak mempergunakan barang-barang sesuai dengan tujuannya, tanpa berkewajiban untuk mengembalikannya pada akhir hak pakai hasil dalam keadaan lain dan keadaan pada waktu itu, sepanjang barang-barang itu tidak menjadi buruk karena itikad buruk atau kesalahan dan pemakai hasil.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 766

Pasal 766: Bila hak pakai hasil meliputi kayu tebangan, pemakai hasil berhak menikmatinya, asal memperhatikan tata tertib waktu dan jumlah penebangan, sesuai dengan kebiasaan yang selalu dilakukan pemilik, tetapi pemakai hasil atau ahli warisnya tidak berhak minta ganti rugi, sehubungan dengan penebangan biasa terhadap pohon-pohon tebang, ranting-ranting dan pohon-pohon yang tinggi batangnya, yang kiranya dilalaikannya selama hak pakai hasil berjalan.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 767

Pasal 767: Pemakai hasil, asal memperhatikan tata tertib waktu dan kebiasaan pemilik tanah yang duludulu, boleh pula menebang pohon-pohon yang biasa ditebang, baik penebangan itu harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan dibagian-bagian tertentu maupun mengenai pohonpohon tertentu di seluruh tanah.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 768

Pasal 768: Dalam semua hal lainnya, pemakai hasil tidak boleh memiliki pohon yang menjulang tinggi. Namun demikian ia boleh menggunakan pohon yang karena kebetulan tumbang atau tercabut dan tanah guna melakukan perbaikan yang diharuskan. Malahan untuk itu, bila perlu, ia boleh menebang pohon-pohon untuk perbaikan yang diharuskan, asal keharusan memperbaiki itu ditunjukkan kepada pemilik.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 769

Pasal 769: Pemakai hasil dapat mengambil pancang dan hutan untuk kebun anggur dan bila perlu guna menyangga pohon buah-buahan dan memelihara serta menanami kebun. Ia tidak berhak menebang pohon untuk kayu bakar, tetapi setiap tahun atau dalam waktu tertentu ia boleh menikmati apa yang dihasilkan oleh pohon itu, semuanya itu dengan memperhatikan adat setempat dan kebiasaan pemilik.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 770

Pasal 770: Tanaman yang berasal dan pembibitan yang dapat dicabut, tanpa merusaknya, termasuk juga dalam hak pakai hasil, asal pemakai hasil menggantinya menurut adat setempat dan kebiasaan pemilik.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 771

Pasal 771: Pohon buah yang mati, demikian pula yang karena kebetulan tumbang atau tercabut dan tanah, menjadi milik pemakai hasil, asal digantinya dengan yang lain.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 772

Pasal 772: Pemakai hasil boleh menikmati sendiri hak pakai hasilnya, menyewakan atau menggadaikannya, bahan boleh menjualnya, membenahinya atau menghidangkannya. Akan tetapi, baik dalam menikmatinya sendiri maupun dalam menyewakannya, menggadaikan atau menghibahkannya, ia harus berbuat menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik, tanpa mengubah tujuan barang itu dengan merugikan pemilik. Tentang waktu penyewaan dan penggadaian, ia harus memperhatikan sifat dan tujuan barangbarang yang bersangkutan, serta bertindak menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik. Dalam hal tidak ada adat dan kebiasaan tersebut, rumah tidak boleh disewakan lebih lama dan empat tahun, sedang tanah tidak boleh lebih lama dan tujuh tahun.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 773

Pasal 773: Semua sewa atau gadai barang tak bergerak yang ada dalam hak pakai hasil yang dilakukan untuk waktu lebih dan dua tahun, atas permintaan pemilik, dapat dibatalkan, sebelum sewa atau gadai mulai jalan, bila dalam waktu itu hak pihak pemakai hasil berakhir.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 774

Pasal 774: Pemakai hasil berhak menikmati hasil tanah tambahan yang ada dalam haknya karena perdamparan. Ia berhak menikmati hak pengabdian tanah, seolah-olah ia sendiri pemiliknya dan pada umumnya ia berhak menikmati semua hak-hak lainnya yang sedianya dapat dinikmati oleh pemiliknya. Demikian pula ia berhak berburu dan menangkap ikan.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 775

Pasal 775: Dengan cara yang sama dengan pemilik, ia berhak menikmati segala hasil penggalian batu dan bara tanah yang sejak permulaan hak pakai hasil telah diusahakan.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 776

Pasal 776: Pemakai hasil tidak berhak menggali batu dan bara tanah yang belum dimulai penggaliannya, dengan sebutan apa pun juga, dengan demikian tidak boleh ia menggali bahan galian lainnya bila penggalian belum dimulai, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 776a

Pasal 776a: Dalam hal hak pakai hasil mengenai suatu konsesi tambang, pemakai hasil berhak memperoleh nikmat yang sama seperti yang dinikmati pemegang konsesi.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 777

Pasal 777: Selama haknya berjalan, pemakai hasil tidak berhak atas harta yang ditemukan orang lain dalam tanah yang ada dalam haknya. Bila ia sendiri menemukan harta, ia berhak menuntut bagiannya sesuai dengan Pasal 587.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 778

Pasal 778: Pemilik tanah wajib membiarkan pemakai hasil menikmati hak pakai hasil tanpa rintangan apa pun.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 779

Pasal 779: Pemakai hasil, pada akhir hak pakai hasilnya, tidak berhak menuntut ganti rugi karena perbaikan yang katanya telah dilakukan, sekalipun perbaikan itu menambah harga barang tersebut. Meskipun demikian, segala perbaikan itu boleh diperhatikan dalam menaksir harga kerugian karena kerusakan barang yang bersangkutan.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 780

Pasal 780: Cermin, pigura dan alat perhiasan lainnya yang dibawa oleh pemakai hasil, boleh diambil kembali oleh atau oleh ahli warisnya, asal tempat-tempat tersebut dipulihkan ke keadaan seperti semula.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 2 Hak-Hak Pemakai Hasil, Pasal 781

Pasal 781: Pemakaian hasil boleh melakukan segala tuntutan kebendaan, yang menurut undang-undang boleh dilakukan pemiliknya.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 782

Pasal 782: Pemakai hasil harus menerima barang yang bersangkutan dalam keadaan yang sama seperti pada waktu haknya mulai berlaku. Pada waktu hak pakai hasil berakhir, pemakai hasil wajib mengembalikan barang itu dalam keadaan pada waktu itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 779 dan 780, dan kewajiban memberi ganti rugi karena kerusakan yang terjadi.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 783

Pasal 783: Atas biaya pemakai hasil sendiri dan di hadapan pemilik atau setidak-tidaknya setelah pemilik ini dipanggil dengan sah, pemakai hasil harus membuat catatan tentang barang bergerak dan daftar barang tidak bergerak yang termasuk hak pakai hasil. Tiada seorang pun yang terbebas dan kewajiban tersebut di atas pada waktu membuat perjanjian tentang hak pakai hasil. Catatan dan daftar itu boleh dibuat di bawah tangan, bila dihadiri oleh pemilik.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 784

Pasal 784: Pemakai hasil harus menunjuk penanggung atau barang jaminan yang disahkan oleh Hakim, guna menjamin bahwa barang yang ada padanya akan digunakan olehnya sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, tidak akan disia-siakan atau diabadikan, dan juga akan dikembalikan atau dibayar harganya bila hak itu mengenai barang termasuk dalam Pasal 757.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 785

Pasal 785: Pada waktu mengadakan perjanjian tentang hak pakai hasil, pemakai hasil boleh dibebaskan dan kewajiban memberi jaminan. Orangtua yang menurut undang-undang mempunyai hak nikmat hasil atas harta benda anakanaknya, demikian pula yang menjual atau menghibahkan barangnya dengan memperjanjikan hak pakai hasil, tidak diwajibkan mengadakan jaminan seperti di atas. Hal itu berlaku juga terhadap pemakai hasil atas barang yang kekuasaannya diserahkan kepada orang lain, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 789.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 786

Pasal 786: Selama pemakai hasil tidak memberikan jaminan, pemilik berhak mengurus sendiri barang yang termasuk hak pakai hasil, asal saja dan pihaknya diadakan jaminan. Dalam hal tidak diadakan jaminan ini, barang-barang tidak bergerak harus disewakan, digadaikan atau ditempatkan di bawah pengurusan pihak ketiga; uang yang termasuk dalam hak pakai hasil harus dibungakan, bahan makanan dan bahan lain yang tidak dapat dipakai tanpa dihabiskan harus dijual, dan uang pendapatannya harus juga dibungakan. Bunga uang ini, demikian pula uang sewa dan uang gadai, menjadi milik pemakai hasil.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 787

Pasal 787: Jika hak pakai hasil seluruhnya atau sebagian terdiri dan barang-barang bergerak, yang karena pemakaian berkurang, maka pemakai hasil tidak kehilangan hak menikmati barang-barang tersebut, sekalipun tidak diadakan jaminan, asal ia menyatakan di bawah sumpah bahwa jaminan tidak dapat diperolehnya, dan berjanji akan mengembalikan barang-barang tersebut bila haknya berakhir. Meskipun demikian, pemilik boleh menuntut agar kepada pemakai hasil hanya diserahkan barang-barang yang perlu dipakainya, sedangkan barang-barang selebihnya harus dijual dan uang pendapatannya dibungakan sama dengan yang dikatakan dalam pasal yang lalu.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 788

Pasal 788: Keterlambatan dalam memberikan jaminan tidak mengakibatkan pemakai hasil kehilangan hasil yang boleh dinikmatinya dan hasil lain yang harus diserahkan kepadanya sejak haknya mulai berjalan.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 789

Pasal 789: Mereka yang diangkat untuk mengurus barang yang termasuk hak pakai hasil, sebelum menunaikan tugasnya, wajib menunjuk penanggung atau barang jaminan yang harus disahkan oleh Hakim.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 790

Pasal 790: Semua pengurus wajib tiap tahun memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban, demikian pula penutup perhitungan, kepada pemakai hasil. Pada akhir pengurus, mereka harus memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban, baik kepada pemilik maupun kepada pemakai hasil. Pemilik yang sehubungan dengan alinea kesatu Pasal 786 mengurus barang, wajib dengan cara yang sama memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada pemakai hasil.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 791

Pasal 791: Setiap pengurus dapat dipecat dan tugasnya karena alasan yang sama seperti terhadap wali, demikian pula karena kelalaian dalam menunaikan kewajiban tersebut dalam alinea pertama pasal yang lalu.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 792

Pasal 792: Bila tugas pengurusan berhenti karena alasan apa pun juga, pemakai hasil memperoleh kembali semua haknya.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 793

Pasal 793: Pemakai hasil hanya wajib menyelenggarakan perbaikan untuk pemeliharaan. Pembetulan kerusakan yang besar-besar adalah kewajiban pemilik, kecuali jika kerusakan itu diakibatkan oleh kelalaian melakukan pemeliharaan biasa sejak hak pakai hasil mulai berjalan; dalam hal ini pemakai harus juga memperbaikinya.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 794

Pasal 794: Yang harus dianggap sebagai perbaikan besar adalah: Perbaikan akan kerusakan berat pada tembok dan langit-langit; Perbaikan balok-balok dan atap seluruhnya; Seluruh perbaikan tanggul besar, tanggul kecil bangunan perairan, demikian pula tembok penyangga dan tembok batas. Segala perbaikan lainnya harus dianggap sebagai perbaikan biasa.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 795

Pasal 795: Baik pemilik maupun pemakai hasil, tidak wajib membangun kembali apa yang roboh karena sudah tua atau rusak karena suatu kebetulan.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 796

Pasal 796: Pemakai hasil, selama menikmatinya wajib membayar segala beban tahunan dan beban biasa bagi tanah yang bersangkutan, seperti bunga tanah, pajak dan lain-lainnya, yang biasanya dianggap sebagai beban dan hasil tersebut.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 797

Pasal 797: Mengenai beban luar biasa yang diikatkan pada tanah, selama hak pakai hasil perjalan, pemilik diwajibkan membayarnya, tetapi pemakai hasil harus mengganti bunganya. Bila pemakai hasil membayar lebih dahulu beban tersebut, maka pada waktu hak pakai hasil terakhir ia boleh menagih kembali dan si pemilik, tetapi tanpa bunga.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 798

Pasal 798: Barangsiapa mempunyai suatu hak pakai hasil secara umum atau suatu hak pakai hasil dengan alas hak umum, harus membayar segala utang bersama dengan dan di samping pemiliki dengan cara berikut: Nilai dari barang yang termasuk dalam hak pakai hasil ditaksir terlebih dahulu, kemudian ditetapkan menurut perbandingan dengan harga tersebut, berapa yang harus dibayar dan utang-utang tersebut. Jika pemakai hasil hendak melunasi lebih dahulu utang-utang itu, maka jumlah pokok, pada saat berakhimya hak pakai hasil, harus dikembalikan kepadanya tanpa bunga. Bila pemakai hasil tidak mau membayar persekot itu, maka pemilik boleh memilih, atau membayar jumlah itu, dalam hal mana pemakai hasil harus membayar bunga selama berlangsungnya hak pakai hasil, atau membebani atau menjual sebagian dan barang-barang yang tunduk pada hak pakai hasil, sampai jumlah yang diperlukan.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 799

Pasal 799: Barangsiapa mempunyai hak pakai hasil atas alas hak khusus tidak wajib membayar untuk tanah yang dikenakan hak pakai yang dihipotekkan. Bila ia membayar guna menghindarkan tanah tersebut dan pencabutan hak maka ia berhak menuntut kembali kepada pemilik.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 800

Pasal 800: Suatu cagak hidup atau tunjangan tahunan untuk nafkah harus dilunasi seluruhnya oleh orang yang menenima seluruh hak pakai hasil dan oleh orang yang hanya menenima sebagian hak pakai hasil, menurut perimbangan dan penikmatan, tanpa boleh mengajukan suatu tuntutan kembali.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 801

Pasal 801: Pemakai hasil hanya diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang menyangkut hak pakai hasilnya dan untuk semua hukuman lain sehubungan dengan perkara itu. Bila perkara itu menyangkut pemilik dan pemakai hasil bersama-sama, mereka harus membayar biaya itu, masing-masing seimbang dengan kepentingan mereka menurut penetapan Hakim.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 802

Pasal 802: Bila semua hak pakai hasil berjalan pihak ketiga melakukan suatu perbuatan yang tidak sah terhadap tanah yang bersangkutan atau dengan cara lain berusaha mengurangi hak pemakai, maka pemakai hasil wajib memberitahukan hal itu kepada pemililc bila mi dilalaikan maka Ia harus bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul karenanya bagi pemilik, seakan-akan perbuatan yang merugikan itu dilakukan oleh pemakai sendiri atau oleh orang-orang yang harus ditanggungnya.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 803

Pasal 803: Bila barang-barang itu ditempatkan dalam pengurusan pihak ketiga, maka pengurus inilah yang wajib menjaga hak-hak pemilik dan pemakai hasil, atau ancaman mengganti biaya kerugian dan bunga. Pengurus itu, tanpa kuasa dan pihak yang berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tidak dapat mengajukan diri dalam perkara untuk pemilik atau untuk pemakai hasil.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 804

Pasal 804: Bila sekawanan binatang hak pakai yang hasilnya diberikan, karena kebetulan atau penyakit dan di luar kesalahan pemakai hasil, semuanya musnah, maka pemakai hasil hanya wajib bertanggung jawab atas kulitnya atau harga kulit kepada pemilik. Bila tidak seluruhnya musnah, pemakai hasil wajib mengganti yang mati dengan anak-anaknya yang baru.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 805

Pasal 805: Bila hak pakai hasil tidak meliputi semua kawanan binatang, melainkan hanya seekor atau beberapa ekor saja, dan seekor atau lebih di antananya mati di luar kesalahan pemakai hasil maka pemakai hasil itu tidak wajib menggantinya atau membayar harganya, ia hanya diharuskan mengembalikan kulitnya atau harga kulit.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 3 Kewajiban Pemakai Hasil, Pasal 806

Pasal 806: Pemakai hasil atas sebuah kapal, sebelum berlayar ke luar negeri, wajib mengambil asuransi untuk kapal itu, dan jika dilalaikannya kewajiban ini maka ia bertanggung jawab untuk semua kerugian yang timbul karenanya bagi pemlik.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 4 Berakhirnya Hak Pakai Hasil, Pasal 807

Pasal 807: Hak pakai hasil berakhir: 1. karena meninggalnya pemakai hasil; 2. bila tenggang waktu hak pakai hasil itu telah lewat, atau syarat-syarat diberikannya hak itu telah dipenuhi; 3. karena percampuran, yaitu bila hak milik dan hak pakai hasil jatuh ke tangan satu orang; 4. karena pemakai hasil melepaskan haknya untuk pemilik; 5. karena lewat waktu, yaitu bila pemakai hasil selama tiga puluh tahun tidak menggunakan haknya 6. karena semua barang yang berhubungan dengan hak pakai hasil itu musnah.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 4 Berakhirnya Hak Pakai Hasil, Pasal 808

Pasal 808: Hak pakai hasil yang diberikan kepada beberapa orang bersama-sama, berakhir dengan meninggalnya pemakai yang terakhir.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 4 Berakhirnya Hak Pakai Hasil, Pasal 809

Pasal 809: Tanpa mengurangi ketentuan dalam Bab 14 Buku Pertama kitab undang-undang ini tentang hak nikmat yang diberikan undang-undang bagi orangtua, hak pakai hasil yang diberikan kepada orang ketiga hingga ía mencapai batas usia tertentu, tetap berlaku sampai batas usia tersebut, sekalipun orang ini sebelum batas usia tersebut telah meninggal dunia.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 4 Berakhirnya Hak Pakai Hasil, Pasal 810

Pasal 810: Tidak ada hak pakai hasil yang dapat diberikan kepada suatu perhimpunan untuk suatu jangka waktu lebih dan tiga puluh tahun.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 4 Berakhirnya Hak Pakai Hasil, Pasal 811

Pasal 811: Bila barang yang dikenakan hak pakai hasil hanya sebagian saja yang musnah, maka hak itu tetap berlaku atas bagian yang masih ada. Bencana banjir yang menimpa tanah sama sekali tidak mengakibatkan berakhirnya hak pakai hasil atas tanah itu, sejauh pemakai hasil, menurut sifat barangnya, masih dapat menjalankan haknya. Hak pakai hasil pulih kembali seluruhnya, setelah tanah tersebut karena alam atau karena pekerjaan orang, menjadi kering kembali tanpa mengurangi ketentuan pasal 594.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 4 Berakhirnya Hak Pakai Hasil, Pasal 812

Pasal 812: Bila hak pakai hasil hanya dikenakan atas gedung, dan gedung hancur karena kebakaran atau rusak tanpa disengaja atau runtuh karena tuanya, maka pemakai hasil tidak berhak menikmati hasil tanahnya, atau memakai bahan-bahan reruntuhan dan gedung tersebut. Bila hak pakai hasil diberikan atas suatu barang, yang sebagian berupa gedung, pemakai hasil tetap berhak menikmati tanah dan menggunakan bahan-bahan reruntuhan gedung itu, baik untuk membangun gedung baru, maupun untuk memperbaiki gedung lain yang juga merupakan bagian dan barang itu.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 4 Berakhirnya Hak Pakai Hasil, Pasal 813

Pasal 813: Hak pakai hasil atas sebuah perahu berakhir, bila perahu itu sedemikian rusak, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Pemakai hasil tidak berhak atas sebuah bahan-bahan reruntuhan ataupun sisa-sisa perahu tersebut.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 4 Berakhirnya Hak Pakai Hasil, Pasal 814

Pasal 814: Hak pakai hasil atas bunga, uang, piutang atau ikatan tidak berakhir karena dilunasinya uang pokok. Pemakai hasil berhak menuntut supaya uang tersebut dibungakan lagi untuknya.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 4 Berakhirnya Hak Pakai Hasil, Pasal 815

Pasal 815: Hak pakai hasil dapat juga berakhir karena pemakai hasil menyalahgunakan haknya, baik karena merusak barang itu maupun karena membiarkannya menjadi rusak, dengan cara tak memperbaiki dan tak memeliharanya.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 4 Berakhirnya Hak Pakai Hasil, Pasal 816

Pasal 816: Dalam hal tersebut dan tergantung pada keadaan, Hakim boleh menyatakan batal seluruh hak pakai hasil, atau menyerahkan barang dalam pengurusan pihak ketiga. atau nienyerahkannya kembali kepada pemilik dengan perintah agar setiap tahun ia membayar sejumlah uang tertentu kepada pemakai hasil sampai waktu hak pakai hasil itu berakhir. Tetapi bila pemakai hasil atau yang berpiutang kepadanya menawarkan diri untuk memperbaiki penyalahgunaan itu dan untuk selanjutnya memberikan jaminan yang cukup, maka Hakim boleh mempertahankan pemakai hasil dalam menikmati hak-haknya.


Buku Kedua Barang, Bab X Hak Pakai Hasil, Bagian 4 Berakhirnya Hak Pakai Hasil, Pasal 817

Pasal 817: Dengan berakhirya hak pakai hasil, tidaklah berakhir segala perjanjian sewa yang diadakan menurut Pasal 772.


Buku Kedua Barang, Bab XI Hak Pakai Dan Hak Mendiami, Pasal 818

Pasal 818: Hak pakai dan hak mendiami, diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil.


Buku Kedua Barang, Bab XI Hak Pakai Dan Hak Mendiami, Pasal 819

Pasal 819: Kewajiban yang dibebankan pada pemakai hasil untuk memberi jaminan, untuk membuat catatan dan pendaftaran, untuk menikmatinya sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, dan untuk mengembalikan barang yang bersangkutan, berlaku juga bagi orang yang mempunyai hak pakai atau hak mendiami.


Buku Kedua Barang, Bab XI Hak Pakai Dan Hak Mendiami, Pasal 820

Pasal 820: Hak pakai dan hak mendiami diatur menurut alas hak yang melahirkan hak-hak itu bila dalam alas hak itu tidak diatur seluasnya hak-hak itu, maka hal itu diatur sesuai dengan pasal-pasal berikut.


Buku Kedua Barang, Bab XI Hak Pakai Dan Hak Mendiami, Pasal 821

Pasal 821: Barangsiapa mempunyai hak pakai atas sebidang tanah pekarangan, hanya boleh mengambil hasil-hasilnya, sebanyak yang diperlukan untuk din sendiri dan seisi rumahnya.


Buku Kedua Barang, Bab XI Hak Pakai Dan Hak Mendiami, Pasal 822

Pasal 822: Barang-barang yang dapat habis karena pemakaian, tidak dapat dijadikan obyek dan hak pakai, tetapi bila hak dibenkan atas barang-barang seperti itu, maka hak itu dianggap sebagai hak pakai.


Buku Kedua Barang, Bab XI Hak Pakai Dan Hak Mendiami, Pasal 823

Pasal 823: Pemakai tidak boleh menyerahkan atau menyewakan haknya kepada orang lain.


Buku Kedua Barang, Bab XI Hak Pakai Dan Hak Mendiami, Pasal 824

Pasal 824: Dalam hal binatang-binatang, pemakai berhak mempekerjakannya dan menggunakan susunya, sekedar diperlukan untuk diri sendiri dan seisi rumahnya, demikian pula memakai sabuknya. tetapi sama sekali tidak boleh menikmati bulunya atau anak-anaknya.


Buku Kedua Barang, Bab XI Hak Pakai Dan Hak Mendiami, Pasal 825

Pasal 825: Hak pakai atas sebidang pekarangan tidak meliputi hak untuk berburu dan mencari ikan, tetapi pemakai berhak menikmati segala hak pengabdian tanah.


Buku Kedua Barang, Bab XI Hak Pakai Dan Hak Mendiami, Pasal 826

Pasal 826: Dalam hal sebuah rumah, tidak ada perbedaan antara hak pakai dan hak mendiami. Barangsiapa mempunyai hak mendiami sebuah rumah boleh bertempat tinggal di situ bersama keluarga serumahnya, sekalipun pada saat memperoleh hak itu sebelum ia kawin. Hak itu terbatas pada hal yang sangat diperlukan untuk kediaman pemakai dan keluarga serumahnya.


Buku Kedua Barang, Bab XI Hak Pakai Dan Hak Mendiami, Pasal 827

Pasal 827: Hak mendiami tidak boleh diserahkan ataupun disewakan.


Buku Kedua Barang, Bab XI Hak Pakai Dan Hak Mendiami, Pasal 828

Pasal 828: Bila pemakai menikmati semua hasil dan pekarangan, atau mendiami seluruh rumah, maka ia, seperti halnya pemakai hasil, wajib menanggung biaya-biaya untuk penanaman dan perbaikan untuk pemeliharaan. demikian pula pajak dan beban lain. Bila ia hanya menikmati sebagian dari hasil-hasil atau mendiami sebagian dan rumah, maka ia harus membayar biaya dan beban itu menurut luas haknya.


Buku Kedua Barang, Bab XI Hak Pakai Dan Hak Mendiami, Pasal 829

Pasal 829: Hak pakai atas hutan-hutan dan penanaman-penanaman yang diberikan kepada seseorang, hanya memberi hak untuk menggunakan kayu-kayu yang mati dan mengambil kayu tebang yang diperlukan untuk diri sendiri, dan keluarga serumahnya.


Buku Kedua Barang, Bab XII Pewarisan Karena Kematian, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 830

Pasal 830: Pewarisan hanya terjadi karena kematian.


Buku Kedua Barang, Bab XII Pewarisan Karena Kematian, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 831

Pasal 831: Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan, memnggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang kepada yang lainnya.


Buku Kedua Barang, Bab XII Pewarisan Karena Kematian, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 832

Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.


Buku Kedua Barang, Bab XII Pewarisan Karena Kematian, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 833

Pasal 833: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.


Buku Kedua Barang, Bab XII Pewarisan Karena Kematian, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 834

Pasal 834: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 835

Pasal 835: terbukanya warisan itu.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 836

Pasal 836: Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang har-us sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 837

Pasal 837: Bila suatu warisan yang terdiri atas barang-barang, yang sebagian ada di Indonesia, dan sebagian ada di luar negeri, harus dibagi antara orang-orang asing yang bukan penduduk maupun warga negara Indonesia di satu pihak dan beberapa warga negara Indonesia di pihak lain, maka yang tersebut terakhir mengambil lebih dahulu suatu jumlah yang sebanding menurut ukuran hak warisan mereka, dengan harga barang-barang yang karena undangundang dan kebiasaan di luar negeri, mereka tak dapat memperoleh hak milik atasnya. Jumlah harga itu diambil terlebih dahulu dan barang harta peninggalan yang tidak mendapat halangan seperti yang dimaksud di atas.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 838

Pasal 838: Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah: 1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu; 2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi; 3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; 4. dia yang telah menggelapkan. memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 839

Pasal 839: Ahli waris yang tidak mungkin untuk mendapat warisan karena tidak pantas, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak terbukanya warisan itu.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 840

Pasal 840: Bila anak-anak dan orang telah dinyatakan tidak pantas menjadi ahli waris merasa dirinya menjadi ahli waris, maka mereka tidak dikecualikan dan pewarisan karena kesalahan orangtua mereka; tetapi orangtua ini sekali-kali tidak berhak menuntut hak pakai hasil atas harta peninggalan yang menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orangtua.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 841

Pasal 841: Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 842

Pasal 842: Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hat, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 843

Pasal 843: Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 844

Pasal 844: Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama larnnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 845

Pasal 845: Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 846

Pasal 846: Dalam segala hal, bila penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang; bila suatu pancang mempunyai beberapa cabang, maka pembagian lebih lanjut dalam tiap-tiap cabang dilakukan pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 847

Pasal 847: Tak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 848

Pasal 848: Anak tidak memperoleh hak dan orangtuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat mewakili orang yang tak mau menerima harta peninggalannya.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 849

Pasal 849: Undang-undang tidak memperhatikan sifat atau asal usul barang-barang harta peninggalan, untuk mengadakan peraturan tentang pewarisannya.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 850

Pasal 850: Semua warisan, baik yang seluruhnya maupun sebagian jatuh pada giliran pembagian untuk keluarga dalam garis ke atas atau garis ke samping, harus dibelah menjadi dua bagian yang sama; belahan yang satu dibagikan kepada keluarga sedarah dan garis ayah yang masih ada, dan belahan yang lain kepada garis ibu yang masih ada, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pasal 854 dan 859. Warisan itu tidak boleh beralih dan garis yang satu ke garis yang lain, kecuali bila dalam salah satu dan kedua garis itu tidak ada seorang pun keluarga sedarah, baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke samping.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Pasal 851

Pasal 851: Setelah pembagian pertama dalam garis bapak dan garis ibu dilaksanakan, maka tidak usah diadakan pembagian lebih lanjut dalam berbagai cabangnya, tetapi tanpa mengurangi hal-hal bila harus berlangsung suatu penggantian, bagian yang jatuh pada masing-masing garis, menjadi bagian ahli waris atau para ahli waris yang terdekat derajatnya dengan orang yang meninggal.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 Pewarisan Para Keluarga Sedarah Yang Sah Dan Suami Atau Isteri Yang Hidup, Pasal 852

Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 Pewarisan Para Keluarga Sedarah Yang Sah Dan Suami Atau Isteri Yang Hidup, Pasal 852a

Pasal 852a: Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anakanak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris. Bila untuk kebahagiaan suami atau isteri dan perkawinan kedua atau pekawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu. Apa yang dinikmati suami atau isteri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 Pewarisan Para Keluarga Sedarah Yang Sah Dan Suami Atau Isteri Yang Hidup, Pasal 852b

Pasal 852b: Bila suami atau isteri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dan perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga. Sejauh perabot rumah ini termasuk harta peninggalan pewaris, maka harganya harus dikurangkan dan bagian warisan suami atau isteri itu. Bila harganya melebihi harga bagian warisannya, maka selisihnya harus dibayar lebih dahulu kepada para sesama ahli waris.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 Pewarisan Para Keluarga Sedarah Yang Sah Dan Suami Atau Isteri Yang Hidup, Pasal 853

Pasal 853: Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859. Keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat separuh dari bagian yang diperuntukkan bagi garisnya, dengan mengesampingkan semua hali waris lainnya. Keluarga sedarah dalam garis ke atas dan derajat yang sama, memperoleh wanisan kepala demi kepala.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 Pewarisan Para Keluarga Sedarah Yang Sah Dan Suami Atau Isteri Yang Hidup, Pasal 854

Pasal 854: Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 Pewarisan Para Keluarga Sedarah Yang Sah Dan Suami Atau Isteri Yang Hidup, Pasal 855

Pasal 855: Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dan harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dan dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 Pewarisan Para Keluarga Sedarah Yang Sah Dan Suami Atau Isteri Yang Hidup, Pasal 856

Pasal 856: Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 Pewarisan Para Keluarga Sedarah Yang Sah Dan Suami Atau Isteri Yang Hidup, Pasal 857

Pasal 857: Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut di atas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang dan orang yang meninggal itu; saudara-saudara sebapak seibu memperoleh bagian mereka dan kedua garis, dan yang sebapak saja atau yang seibu saja hanya dan garis di mana mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dan salah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis yang lain.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 Pewarisan Para Keluarga Sedarah Yang Sah Dan Suami Atau Isteri Yang Hidup, Pasal 858

Pasal 858: Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal Yang Tercantum Dalam Pasal Berikut., Pasal 859

Pasal 859: Bapak atau ibu yang hidup terlama mewarisi seluruh harta peninggalan anaknya yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal Yang Tercantum Dalam Pasal Berikut., Pasal 860

Pasal 860: Sebutan saudara laki-laki dan saudara perempuan yang terdapat dalam bagian ini, selalu mencakup juga keturunan sah mereka masing-masing.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal Yang Tercantum Dalam Pasal Berikut., Pasal 861

Pasal 861: Keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dan derajat keenam dalam garis ke samping, tidak mendapat warisan. Bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga-keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 3 Pewarisan Bila Ada Anak-Anak Di Luar Kawin, Pasal 862

Pasal 862: Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 3 Pewarisan Bila Ada Anak-Anak Di Luar Kawin, Pasal 863

Pasal 863: Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan,suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 3 Pewarisan Bila Ada Anak-Anak Di Luar Kawin, Pasal 864

Pasal 864: Dalam segala ha! yang termaksud dalam pasal yang lalu, sisa harta peninggalan itu harus dibagi di antara para ahli waris yang sah menurut undang-undang dengan cara yang ditentukan dalam


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 bab ini. Bila Yang Meninggal Itu Tidak Meninggalkan Ahli Waris Yang Sah Menurut Undang-Undang, Maka, Pasal 865

Pasal 865: anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan itu seluruhnya.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 bab ini. Bila Yang Meninggal Itu Tidak Meninggalkan Ahli Waris Yang Sah Menurut Undang-Undang, Maka, Pasal 866

Pasal 866: Bila anak di luar kawin itu meninggal lebih dahulu, maka anak-anaknya dan keturunan yang sah menurut undang-undang berhak menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada mereka menurut Pasal 863 dan 865.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 bab ini. Bila Yang Meninggal Itu Tidak Meninggalkan Ahli Waris Yang Sah Menurut Undang-Undang, Maka, Pasal 867

Pasal 867: Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mi tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 bab ini. Bila Yang Meninggal Itu Tidak Meninggalkan Ahli Waris Yang Sah Menurut Undang-Undang, Maka, Pasal 868

Pasal 868: Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 bab ini. Bila Yang Meninggal Itu Tidak Meninggalkan Ahli Waris Yang Sah Menurut Undang-Undang, Maka, Pasal 869

Pasal 869: Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 bab ini. Bila Yang Meninggal Itu Tidak Meninggalkan Ahli Waris Yang Sah Menurut Undang-Undang, Maka, Pasal 870

Pasal 870: Warisan anak di luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, jatuh ke tangan bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya, atau kepada mereka berdua, masing-masing separuh, bila dia telah diakui oleh kedua-duanya.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 bab ini. Bila Yang Meninggal Itu Tidak Meninggalkan Ahli Waris Yang Sah Menurut Undang-Undang, Maka, Pasal 871

Pasal 871: Dalam hal anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal Iebih dahulu, maka barang-barang yang telah diperolehnya dan harta peninggalan orangtuanya bila masih berwujud harta peninggalan, jatuh kembali ke tangan keturunan sah bapaknya atau ibunya; hal mi berlaku juga terhadap hak-hak yang meninggal untuk menuntut kembali sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan harga pembeliannya masih terutang. Semua barang selebihnya diwarisi oleh saudara laki-laki atau perempuan anak di luar kawin itu, atau oleh keturunan mereka yang sah menurut undang-undang.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 bab ini. Bila Yang Meninggal Itu Tidak Meninggalkan Ahli Waris Yang Sah Menurut Undang-Undang, Maka, Pasal 872

Pasal 872: Undang-undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orangtuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut.


Buku Kedua Barang, Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik. Tuntutan Itu Menjadi Lewat Waktu Dengan Iewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun, Terhitung Dan Hari, Bagian 2 bab ini. Bila Yang Meninggal Itu Tidak Meninggalkan Ahli Waris Yang Sah Menurut Undang-Undang, Maka, Pasal 873

Pasal 873: Bila salah seorang dan keluarga sedarah tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau isteri, maka anak di luar kawin yang diakui berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara. Bila anak di luar kawin itu meninggal juga tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri yang hidup terlama, orangtua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat dan bapak atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya, dengan mengesampingkan negara bila keduanya telah mengakuinya maka separuh dan harta peninggalannya itu menjadi hak keluarga sedarah bapaknya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya. Pembagian dalam kedua garis dilakukan menurut peraturan mengenai pewarisan biasa.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 874

Pasal 874: Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 875

Pasal 875: Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 876

Pasal 876: Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus. Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab ini.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 877

Pasal 877: Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 878

Pasal 878: Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk kepentingan semua orang yang menyandang sengsara tanpa membedakan agama yang dianut, dalam lembaga fakir-miskin di tempat warisan itu terbuka.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 879

Pasal 879: Pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat atau substitusi fidelcommissaire adalah dilarang. Dengan demikian, bahkan terhadap ahli waris yang diangkat atau yang menerima hibah wasiat adalah batal dan tidaklah berharga setiap penetapan yang memerintahkannya untuk menyimpan warisan atau hibah wasiat dan untuk menyerahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak ketiga.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 880

Pasal 880: Dan larangan terhadap pengangkatan ahli waris dengan wasiat tersebut dalam pasal yang lalu, dikecualikan hal-hal yang diperbolehkan dalam Bagian 7 dan 8 bab ini.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 881

Pasal 881: Ketentuan, bahwa seorang pihak ketiga atau, dalam hal orang itu telah menrnggal, semua anaknya yang sah menurut hukum, baik yang telah lahir maupun yang akan dilahirkan, mempero!eh seluruh atau sebagian dan apa yang masih tersisa dan suatu warisan atau hibah wasiat karena belum terjual atau terhabiskan oleh seorang ahli waris atau penerima hibah wasiat, bukanlah suatu pengangkatan ahli waris dengan wasiat yang terlarang. Dengan pengangkatan ahli waris itu atau pemberian hibah wasiat secara demikian, pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris, yang berhak atas suatu bagian menurut und angundang.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 882

Pasal 882: Ketetapan yang menentukan, bahwa seorang pihak ketiga mendapat hak warisan atau hibah wasiat dalam hal ahli waris atau penerima hibah wasiat tidak menikmatinya, berlaku sah.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 883

Pasal 883: Juga berlaku sah suatu penetapan wasiat di mana hak pakai hasil diberikan kepada seseorang dan hak milik semata-mata diberikan kepada orang lain.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 884

Pasal 884: Ketentuan di mana diterangkan bahwa harta peninggalan atau hibah wasiat seluruhnya atau sebagian, tidak boleh dipindahtangankan, dianggap sebagai tidak tertulis.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 885

Pasal 885: Bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat itu tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dan kata-kata itu.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 886

Pasal 886: Namun sebaliknya, bila kata-kata dalam surat itu dapat ditafsirkan secara berbeda-beda menurut berbagai pendapat, maka lebih baik diselidiki lebih dahulu apa kiranya maksud si pewaris, daripada berpegang daripada arti harfiah kata-kata itu secara berlawanan dengan maksud tersebut.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 887

Pasal 887: Dalam hal demikian, kata-kata itu juga harus ditafsirkan dalam arti yang paling sesuai dengan sifat penetapan itu dan pokok persoalannya, dan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga penetapan itu dapat mencapai suatu pengaruh atau akibat.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 888

Pasal 888: Dalam semua surat wasiat, persyaratan yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dijalankan, atau bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, dianggap tidak tertulis.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 889

Pasal 889: Persyaratan itu dianggap telah terpenuhi bila orang yang kiranya mempunyai kepentingan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan itu, telah menghalangi pemenuhan itu.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 890

Pasal 890: Penyebutan suatu alasan yang palsu harus dianggap tidak ditulis, kecuali bila dan wasiat itu ternyata bahwa pewaris itu tidak akan membuat wasiat itu, seandainya dia telah mengetahui kepalsuan alasan itu.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 891

Pasal 891: Penyebutan suatu alasan, baik yang benar maupun yang palsu, namun berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan, menjadikan pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat yang batal.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 892

Pasal 892: Bila suatu beban yang tidak dapat dibagi-bagi dipikulkan kepada beberapa ahli waris atau penerima hibah wasiat, dan satu atau lebih dan mereka melepaskan warisan atau hibah wasiat itu, atau tidak cakap untuk memperolehnya, maka orang yang mau melaksanakan seluruh beban itu boleh menuntut bagian warisan yang untuk dirinya, dan menagih apa yang telah dibayarkan untuk yang lain.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 893

Pasal 893: Surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik adalah batal.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 894

Pasal 894: Bila oleh satu kecelakaan, atau pada hari yang sama, pewaris dan ahli waris atau penerima hibah wasiat atau orang yang sedianya mengganti mereka itu meninggal tanpa diketuahui siapa dan mereka yang meninggal lebih dulu, maka mereka dianggap telah meninggal pada saat yang sama, dan tidak terjadi peralihan hak-hak wasiat itu.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 2 Kecakapan Untuk Membuat Surat Wasiat Atau Untuk Memperoleh Keuntungan Dan, Pasal 895

Pasal 895: Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 2 Kecakapan Untuk Membuat Surat Wasiat Atau Untuk Memperoleh Keuntungan Dan, Pasal 896

Pasal 896: Setiap orang dapat membuat surat wasiat, dan dapat mengambil keuntungan dan surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 2 Kecakapan Untuk Membuat Surat Wasiat Atau Untuk Memperoleh Keuntungan Dan, Pasal 897

Pasal 897: Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 2 Kecakapan Untuk Membuat Surat Wasiat Atau Untuk Memperoleh Keuntungan Dan, Pasal 898

Pasal 898: Kecakapan pewaris dinilai menurut keadaan pada saat surat wasiat dibuat.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 2 Kecakapan Untuk Membuat Surat Wasiat Atau Untuk Memperoleh Keuntungan Dan, Pasal 899

Pasal 899: Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undangundang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 2 Kecakapan Untuk Membuat Surat Wasiat Atau Untuk Memperoleh Keuntungan Dan, Pasal 900

Pasal 900: Setiap pemberian hibah dengan surat wasiat untuk kepentingan lembaga kemasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir miskin tidak mempunyai akibat sebelum pemerintah atau penguasa yang ditunjuk oleh pemerintah memberi kuasa kepada para pengelola lembagalembaga itu untuk menerimanya.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 2 Kecakapan Untuk Membuat Surat Wasiat Atau Untuk Memperoleh Keuntungan Dan, Pasal 901

Pasal 901: Seorang suami atau isteri tidak dapat memperoleh keuntungan dan wasiat-wasiat isteri atau suaminya, bila perkawinannya dilaksanakan tanpa izin yang sah, dan si pewaris telah meninggal pada waktu keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertengkarkan di Pengadilan karena persoalan tersebut.


Buku Kedua Barang, Bab XIII Surat Wasiat, Bagian 2 Kecakapan Untuk Membuat Surat Wasiat Atau Untuk Memperoleh Keuntungan Dan, Pasal 902

Pasal 902: Suami atau isteri yang mempunyai anak dari perkawinan yang terdahulu, dan melakukan perkawinan kedua atau berikutnya, tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami atau isterii yang kemudian hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang menurut


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku ketentuan Pasal 918., Pasal 902a

Pasal 902a: Pasal yang lalu tidak berlaku dalam hal suami dan isteri mengadakan kawin rujuk, dan dari perkawinan yang dahulu mereka mempunyai anak-anak atau keturunan.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku ketentuan Pasal 918., Pasal 903

Pasal 903: Suami atau isteri hanya boleh menghibahwasiatkan barang-barang dan harta bersama, sekedar barang-barang itu termasuk bagian mereka masing-masing dalam harta bersama itu. Akan tetapi bila suatu barang dan harta bersama itu dihibahwasiatkan, penerima hibah wasiat tidak dapat menuntut barang itu dalam wujudnya, bila barang itu tidak diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris sebagai bagian mereka. Dalam hal itu, penerima hibah wasiat harus diberi ganti rugi, yang diambil dan bagian harta bersama yang dibagikan kepada para ahli waris si pewaris, dan bila tidak mencukupi, diambil dan barang-barang pribadi para ahli waris.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku ketentuan Pasal 918., Pasal 904

Pasal 904: Seorang anak di bawah umur, meskipun telah mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Setelah menjadi sewasa, ia tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu mengadakan dan menutup perhitungan perwaliannya. Dari dua ketentuan di atas dikecualikan keluarga sedarah dan anak di bawah umur itu dalam garis lurus ke atas yang masih menjadi walinya atau yang dulu menjadi walinya.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku ketentuan Pasal 918., Pasal 905

Pasal 905: Anak di bawah umur tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang tinggal bersamanya, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat pemondokan anak di bawah umur itu. Dalam hal ini dikecualikan penetapan-penetapan yang dibuat sebagai hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diperoleh, namun dengan mengingat, baik kekayaan si pembuat wasiat maupun jasa-jasa yang telah dibaktikan kepadanya.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku ketentuan Pasal 918., Pasal 906

Pasal 906: Dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat seseorang selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, demikian pula pengabdi agama yang telah membantunya selama sakit, tidak boleh mengambil keuntungan dan wasiat-wasiat yang dibuat oleh orang itu selama ia sakit untuk kepentingan mereka. Dari ketentuan ini harus dikecualikan: 1. penetapan-penetapan berbentuk hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diberikan, seperti yang ditetapkan dalam pasal yang lalu; 2. penetapan-penetapan untuk keuntungan suami atau isteri pewaris; 3. penetapan-penetapan bahkan yang secara umum dibuat untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai derajat keempat, bila yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus; kecuali bila orang yang untuk keuntungannya di buat penetapan itu termasuk bilangan para ahli waris itu.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku ketentuan Pasal 918., Pasal 907

Pasal 907: Notaris yang telah membuat wasiat dengan akta umum, dan para saksi yang hadir pada waktu itu, tidak boleh memperoleh kenikmatan apa pun dari apa yang kiranya ditetapkan dalam wasiat itu.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku ketentuan Pasal 918., Pasal 908

Pasal 908: Bila bapak atau ibu, sewaktu meninggal, meninggalkan anak-anak sah dan anak-anak di luar kawin tetapi telah diakui menurut undang-undang, maka mereka yang terakhir in tak akan boleh menikmati warisan lebih dan apa yang diberikan kepada mereka menurut Bab 12 buku ini.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku ketentuan Pasal 918., Pasal 909

Pasal 909: Pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dari wasiat kawan berzinanya, dan kawan berzina ini tidak boleh menikmati keuntungan apa pun dan wasiat pelaku, asal perzinaan itu sebelum meninggalnya pewaris, terbukti dan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku ketentuan Pasal 918., Pasal 910

Pasal 910: Dihapus dengan S. 1872 - 11 jis. 1915 - 299,642.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku ketentuan Pasal 918., Pasal 911

Pasal 911: Suatu ketetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak cakap untuk mendapat warisan, adalah batal, sekalipun ketetapan itu dibuat dengan nama seorang perantara. Yang dianggap sebagai orang-orang perantara ialah bapak dan ibunya, anak-anaknya dan keturunan mereka suami atau isteri.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian warisan menurut undang-undang dirugikan, maka juga di sini berlaku ketentuan Pasal 918., Pasal 912

Pasal 912: Orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anakniya, tidak boleh menikmati suatu keuntungan pun dari wasiat itu.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian 3 Legitieme Portie Atau Bagian Warisan Menurut Undang-Undang Dan Pemotongan, Pasal 913

Pasal 913: Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian 3 Legitieme Portie Atau Bagian Warisan Menurut Undang-Undang Dan Pemotongan, Pasal 914

Pasal 914: Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitieme portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitieme portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian 3 Legitieme Portie Atau Bagian Warisan Menurut Undang-Undang Dan Pemotongan, Pasal 915

Pasal 915: Dalam garis ke atas legitieme portie itu selalu sebesar separuh dari apa yang menurut undangundang menjadi bagian tiap-tiap keluarga sedarah dalam garis itu pada pewarisan karena kematian.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian 3 Legitieme Portie Atau Bagian Warisan Menurut Undang-Undang Dan Pemotongan, Pasal 916

Pasal 916: Legitieme portie dan anak yang lahir di luar perkawinan tetapi telah diakui dengan sah, ialah seperdua dari bagian yang oleh undang-undang sedianya diberikan kepada anak di luar kawin itu pada pewarisan karena kematian.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian 3 Legitieme Portie Atau Bagian Warisan Menurut Undang-Undang Dan Pemotongan, Pasal 916a

Pasal 916a: Dalam hal untuk menghitung legitieme portie harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain daripada ahli waris termasud itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian 3 Legitieme Portie Atau Bagian Warisan Menurut Undang-Undang Dan Pemotongan, Pasal 917

Pasal 917: Bila keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalan.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian 3 Legitieme Portie Atau Bagian Warisan Menurut Undang-Undang Dan Pemotongan, Pasal 918

Pasal 918: Bila penetapan dengan akta antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat itu berupa hak pakai hasil atau berupa bunga cagak hidup, yang jumlahnya merugikan legitieme portie, maka para ahli waris yang berhak memperoleh bagian warisan itu boleh memilih untuk melaksanakan penetapan itu untuk melepaskan hak milik atas bagian yang dapat dikenakan penetapan kepada mereka yang memperoleh hibah atau legataris.


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian 3 Legitieme Portie Atau Bagian Warisan Menurut Undang-Undang Dan Pemotongan, Pasal 919

Pasal 919:


Buku Kedua Barang, Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir. Bila Yang Dihibahwasiatkan Kepada Isteri Atau Suami Yang Kemudian Itu Bukan Suatu Hak Milik, Bagian yang boleh digunakan secara bebas, boleh dihibahkan, baik seluruhnya maupun Sebagian, Baik Dengan Akta Antara Yang Masih Hidup Maupun Dengan Surat Wasiat, Baik Kepada, Pasal 920

Pasal 920: Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apa pun dan pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris.