Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 2 Pemasukan, Pasal 1090

Pasal 1090: Hibah-hibah yang diberikan kepada seorang suami atau isteri oleh mertuanya, setengah pun tidak harus dimasukkan, sekalipun barang-barang yang dihibahkan itu menjadi harta bersama. Bila hibah-hibah itu diberikan kepada kedua suami isteri bersama-sama oleh bapak atau ibu salah seorang dari mereka, maka harus dimasukkan seperduanya. Bila hibah-hibah itu diberikan kepada suami atau isterii oleh bapak atau ibunya sendiri, dia harus memasukkan seluruhnya.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 2 Pemasukan, Pasal 1091

Pasal 1091: Pemasukan hanya dilakukan ke dalam harta peninggalan si pemberi hibah, pemasukan itu hanya diwajibkan kepada seorang ahli wanis untuk kepentingan ahli waris yang lain. Tiada pemasukan yang dilakukan untuk kepentingan para penerima hibah wasiat, atau para kreditur terhadap harta peninggalan.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 2 Pemasukan, Pasal 1092

Pasal 1092: Pemasukan dilakukan dengan mengembalikan apa yang telah diterima dalam wujudnya ke dalam harta peninggalan, atau dengan cara menerima bagian yang kurang dan para ahli waris yang lain.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 2 Pemasukan, Pasal 1093

Pasal 1093: Pemasukan barang-barang tak bergerak dapat dilakukan menurut pilihan orang yang melakukan pemasukan dengan mengembalikan barang dalam wujudnya menurut keadaannya pada waktu pemasukan, atau dengan memasukkan harga pada barang itu pada waktu penghibahan. Dalam hal yang pertama orang yang memasukkan bertanggung jawab atas berkurangnya barang itu karena kesalahannya, dan wajib untuk membebaskannya dari beban-beban dan hipotek-hipotek yang telah dibebankan olehnya atas barang itu. Dalam hal yang sama segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang itu dan untuk pemeliharaannya. harus diganti untuk kepentingan orang yang memasukkan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab mengenai hak pakai hasil.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 2 Pemasukan, Pasal 1094

Pasal 1094: Pemasukan uang tunai dilakukan atas pilihan orang yang melakukan pemasukan, dengan membayar sejumlah uang itu, atau dengan mengurangkan sejumlah itu dan bagian warisan yang diperolehnya.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 2 Pemasukan, Pasal 1095

Pasal 1095: Pemasukan barang bergerak dilakukan atas pilihan orang yang melakukan pemasukan, dengan memberikan kembali harganya pada waktu penghibahan, atau dengan mengembalikan barangbarang itu dalam wujudnya.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 2 Pemasukan, Pasal 1096

Pasal 1096: Selain hibah-hibah yang menurut Pasal 1086 harus dimasukkan, juga harus dimasukkan apa saja yang telah diberikan untuk menyediakan kedudukan, pekerjaan atau perusahaan kepada ahli waris, atau untuk membayar utang-utangnya, dan apa saja yang diberikan kepadanya sebagai pesangon untuk perkawinan.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 2 Pemasukan, Pasal 1097

Pasal 1097: Yang tidak perlu dimasukkan ialah: biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan; tunjangan untuk pemeliharaan yang sangat diperlukan; pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh keahlian dalam bidang perdagangan, kesenian, pekerjaan tangan atau perusahaan; biaya sekolah; biaya untuk penggantian tempat atau penukaran nomor dalam dinas angkatan bersenjata negara; biaya pernikahan, pakaian dan perhiasan untuk perlengkapan perkawinan.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 2 Pemasukan, Pasal 1098

Pasal 1098: Bunga dan hasil dan apa yang harus dimasukkan, baru terutang sejak hari terbukanya suatu warisan.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 2 Pemasukan, Pasal 1099

Pasal 1099: Apa yang hilang karena kebetulan saja tanpa kesalahan si penerima hibah, tidak perlu dimasukkan.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 3 Pembayaran Utang, Pasal 1100

Pasal 1100: Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 3 Pembayaran Utang, Pasal 1101

Pasal 1101: Kewajiban membayar tersebut dipikul secara perseorangan, masing-masing menurut besarnya


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta Peninggalan, Selama Warisan Itu Belum Dibagi, Dan Tanpa Mengurangi Hak-Hak Para Kreditur, Pasal 1102

Pasal 1102: Bila barang-barang tetap yang termasuk harta peninggalan dibebani dengan hipotek-hipotek, tiap-tiap sesama ahli waris berhak menuntut agar beban-beban itu dilunasi dengan harta peninggalan itu, dan agar barang-barang itu menjadi bebas dan ikatan itu sebelum pemisahan dimulai. Bila para ahli waris membagi warisan itu dalam keadaan seperti waktu ditinggalkan, barang tetap yang dibebani harus ditaksir atas dasar yang sama seperti barang-barang tetap lainnya; jumlah pokok beban-beban itu harus dikurangkan dan seluruh harga barang, dan ahli waris yang menerima barang tetap tersebut sebagai bagiannya, hanya dialah yang wajib melunasi utang itu untuk para sesama ahli waris dan ia harus menjamin mereka terhadap penagihan utang itu. Bila beban-beban itu hanya melekat pada barang-barang tetap tanpa ikatan perseorangan, tiada sesama ahli waris yang dapat menuntut agar beban itu dilunasi, dan dalam keadaan demikian barang tetap itu dimasukkan dalam pembagian setelah dikurangi dengan jumlah pokok bebanbeban itu.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta Peninggalan, Selama Warisan Itu Belum Dibagi, Dan Tanpa Mengurangi Hak-Hak Para Kreditur, Pasal 1103

Pasal 1103: Seorang ahli waris yang karena suatu hipotek, telah membayar lebih daripada bagian dalam utang bersama itu, dapat menuntut kembali dan para sesama ahli waris apa yang sedianya harus dibayar oleh mereka masing-masing.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian warisannya, tanpa mengurangi hak-hak pihak kreditur terhadap seluruh harta Peninggalan, Selama Warisan Itu Belum Dibagi, Dan Tanpa Mengurangi Hak-Hak Para Kreditur, Pasal 1104

Pasal 1104: Bila salah seorang dan sesama ahli waris jatuh dalam keadaan miskin, maka bagiannya dalam utang hipotek dibebankan kepada para ahli waris lainnya, menurut perbandingan besarnya


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian masing-masing. Seorang Penerima Hibah Wasiat Tidak Wajib Membayar Utang-Utang Dan Beban-Beban Dan Harta, Pasal 1105

Pasal 1105: peninggalan, tanpa mengurangi hak kreditur hipotek untuk mengalami pelunasan utang hipotek itu dan barang tetap yang dihibahwasiatkan.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian masing-masing. Seorang Penerima Hibah Wasiat Tidak Wajib Membayar Utang-Utang Dan Beban-Beban Dan Harta, Pasal 1106

Pasal 1106: Bila penerima hibah wasiat telah melunasi utang yang telah membebani barang tetap yang dihibahwasiatkan, menurut hukum dia menggantikan kedudukan kreditur dalam hak-haknya terhadap para ahli waris.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian masing-masing. Seorang Penerima Hibah Wasiat Tidak Wajib Membayar Utang-Utang Dan Beban-Beban Dan Harta, Pasal 1107

Pasal 1107: Para kreditur kepada orang yang meninggal dan para penerima hibah wasiat boleh menuntut dan para kreditur kepada ahli waris, agar harta peninggalan dipisahkan dan harta ahli waris itu.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian masing-masing. Seorang Penerima Hibah Wasiat Tidak Wajib Membayar Utang-Utang Dan Beban-Beban Dan Harta, Pasal 1108

Pasal 1108: Bila para kreditur dan penerima hibah wasiat telah mengajukan tuntutan hukum mereka untuk pemisahan dalam waktu enam bulan setelah terbukanya warisan itu, maka mereka berhak menyuruh agar tuntutan mereka dicatat dalam daftar-daftar umum untuk itu di sebelah tiaptiap barang tetap yang termasuk warisan itu, dengan akibat, bahwa setelah pencatatan itu ahli waris tidak boleh memindahtangankan atau membebani barang itu dengan merugikan para kreditur atas warisan itu.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian masing-masing. Seorang Penerima Hibah Wasiat Tidak Wajib Membayar Utang-Utang Dan Beban-Beban Dan Harta, Pasal 1109

Pasal 1109: Namun hak itu tidak dapat dilaksanakan, bila telah diadakan pembaruan utang dalam piutang terhadap orang yang meninggal, dan hal itu telah diterima oleh ahli waris sebagai debitur.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian masing-masing. Seorang Penerima Hibah Wasiat Tidak Wajib Membayar Utang-Utang Dan Beban-Beban Dan Harta, Pasal 1110

Pasal 1110: Hak itu lewat waktu dengan lampaunya jangka waktu tiga tahun.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian masing-masing. Seorang Penerima Hibah Wasiat Tidak Wajib Membayar Utang-Utang Dan Beban-Beban Dan Harta, Pasal 1111

Pasal 1111: Para kreditur terhadap ahli waris tidak berhak menuntut pemisahan harta peninggalan kepada para kreditur terhadap warisan.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 4 Pembatalan Pemisahan Harta Peninggalan Yang Telah Diselenggarakan, Pasal 1112

Pasal 1112: Pemisahan harta peninggalan dapat dibatalkan; 1. dalam hal ada paksaan; 2. dalam hal ada penipuan yang dilakukan oleh seorang peserta atau lebih; 3. dalam hal ada tindakan yang dirugikan lebih dan seperempat bagiannya. Bila terlewat suatu barang atau lebih yang termasuk harta peninggalan, maka hal itu hanya memberi hak untuk menuntut pemisahan lebih lanjut tentang barang itu.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 4 Pembatalan Pemisahan Harta Peninggalan Yang Telah Diselenggarakan, Pasal 1113

Pasal 1113: Untuk menilai terjadi tidaknya hal yang merugikan, barang-barang yang bersangkutan harus ditaksir menurut harganya pada saat pemisahan hanta peninggalan itu.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 4 Pembatalan Pemisahan Harta Peninggalan Yang Telah Diselenggarakan, Pasal 1114

Pasal 1114: Orang yang terhadapnya diajukan tuntutan pembatalan pemisahan karena terjadi hal yang merugikan, dapat mencegah dilakukannya pemisahan ulang, dengan membenikan kepada penuntut, dalam bentuk uang tunai, atau dalam bentuk barang, apa yang kurang pada bagian warisannya.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 4 Pembatalan Pemisahan Harta Peninggalan Yang Telah Diselenggarakan, Pasal 1115

Pasal 1115: Seorang sesama ahli waris yang telah memindahtangankan sebagian atau seluruh bagian warisannya, tidak dapat minta pembatalan atas dasar adanya paksaan atau penipuan, bila pemindahtanganan itu terjadi setelah berhentinya paksaan itu atau setelah diketahuinya penipuan itu.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 4 Pembatalan Pemisahan Harta Peninggalan Yang Telah Diselenggarakan, Pasal 1116

Pasal 1116: Tuntutan hukum untuk pembatalan itu lewat waktu dengan lampaunya waktu tiga tahun, terhitung dari hari pemisahan harta peninggalan.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 4 Pembatalan Pemisahan Harta Peninggalan Yang Telah Diselenggarakan, Pasal 1117

Pasal 1117: Tuntutan hukum untuk pembatalan pemisahan meliputi setiap akta yang bertujuan untuk menghentikan keadaan tidak terbaginya harta peninggalan antara para sesama ahli waris, tidak peduli apakah akta itu dibuat dengan nama jual beli, tukar menukar, perdamaian, dan sebagainya. Namun bila akta pemisahan harta peninggalan itu atau suatu akta yang sama dengan itu telah dilaksanakan, maka tidak dapat dimintakan pembatalan suatu perdamaian yang telah dibuat untuk menghilangkan keberatan-keberatan yang ada dalam akta yang pertama.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 4 Pembatalan Pemisahan Harta Peninggalan Yang Telah Diselenggarakan, Pasal 1118

Pasal 1118: Tuntutan hukum untuk pembatalan pernisahan harta peninggalan tidak diperkenankan terhadap penjualan hak waris, tanpa adanya penipuan terhadap seorang sesama ahli waris atau lebih untuk keuntungan atau kerugian mereka oleh seseorang.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 4 Pembatalan Pemisahan Harta Peninggalan Yang Telah Diselenggarakan, Pasal 1119

Pasal 1119: Pemisahan ulang harta peninggalan yang dilakukan setelah pembatalan pemisahan harta peninggalan, tidak dapat mendatangkan kerugian terhadap hak-hak yang telah diperoleh pihak ketiga secara sah sebelumnya.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 4 Pembatalan Pemisahan Harta Peninggalan Yang Telah Diselenggarakan, Pasal 1120

Pasal 1120: Segala pelepasan hak untuk minta pembatalan suatu pemisahan tidaklah berlaku.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 5 Pembagian Harta Peninggalan Oleh Keluarga Sedarah Dalam Garis Ke Atas Antara, Pasal 1121

Pasal 1121: Para keluarga sedarah dalam garis ke atas boleh melakukan pembagian dan pemisahan harta benda mereka, dengan surat wasiat atau dengan akta Notaris, di antara keturunan mereka atau di antara keturunan mereka ini dan suami atau isteri mereka yang hidup terlama.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 5 Pembagian Harta Peninggalan Oleh Keluarga Sedarah Dalam Garis Ke Atas Antara, Pasal 1122

Pasal 1122: Bila tidak semua barang yang ditinggalkan oleh keluarga dalam garis ke atas itu termasuk dalam pembagian itu, pada waktu dia meninggal, barang-barang yang tidak dibagi itu, harus dibagi menurut undang-undang.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 5 Pembagian Harta Peninggalan Oleh Keluarga Sedarah Dalam Garis Ke Atas Antara, Pasal 1123

Pasal 1123: Bila pembagian itu dilakukan bukan di antara semua anak-anak yang masih hidup pada waktu kematian itu dan para keturunan orang yang meninggal lebih dahulu, maka pembagian itu sama sekali batal, dan dapat dituntut pembagian baru dalam bentuk yang sah, baik oleh anakanak atau keturunan yang tidak mendapat bagian, maupun oleh mereka yang telah mendapat bagian.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 5 Pembagian Harta Peninggalan Oleh Keluarga Sedarah Dalam Garis Ke Atas Antara, Pasal 1124

Pasal 1124: Pembagian yang telah dibuat sesuai dengan Pasal 1121, dapat dibantah berdasarkan timbulnya kerugian yang besamya melebihi seperempat bagian. Hal itu dapat juga dibantah, bila pembagian itu dan apa yang telah diberikan lebih dahulu dengan dibebaskan dan pemasukan, telah mengurangi legitieme portie untuk seorang keturunan atau lebih. Tuntutan hukum yang diperbolehkan dalam Pasal ini lewat waktu dengan lampaunya jangka waktu tiga tahun, terhitung dari hari meninggalnya pewaris.


Buku Kedua Barang, Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan, Bagian 5 Pembagian Harta Peninggalan Oleh Keluarga Sedarah Dalam Garis Ke Atas Antara, Pasal 1125

Pasal 1125: Para ahli waris yang karena salah satu alasan tersebut dalam pasal yang lalu membantah pembagian itu, harus membayar terlebih dahulu biaya yang diperlukan untuk penaksiran barang-barang itu, dan biaya itu tetap akan menjadi beban mereka, bila ternyata tuntutan mereka tidak beralasan.


Buku Kedua Barang, Bab XVIII Harta Peninggalan Yang Tak Terurus, Pasal 1126

Pasal 1126: Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus.


Buku Kedua Barang, Bab XVIII Harta Peninggalan Yang Tak Terurus, Pasal 1127

Pasal 1127: Balai Harta Peninggalan, menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada jawatan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri. Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan. Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan Kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan.


Buku Kedua Barang, Bab XVIII Harta Peninggalan Yang Tak Terurus, Pasal 1128

Pasal 1128: Balai Harta Peninggalan setelah mengadakan penyegelan yang dianggap perlu, wajib untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan itu, dan mengurusnya serta membereskannya. Balai itu wajib untuk melacak para ahli waris, dengan cara memasang panggilan melalui surat kabar resmi, atau dengan cara lain yang lebih tepat. Balai itu harus bertindak dalam Pengadilan mengenai tuntutan-tuntutan hukum yang telah diajukan terhadap harta peninggalan itu, dan menjalankan serta melanjutkan hak-hak dari orang yang telah meninggal itu, dan memberikan perhitungan mengenai pengurusannya kepada orang yang seharusnya melakukan perhitungan itu.


Buku Kedua Barang, Bab XVIII Harta Peninggalan Yang Tak Terurus, Pasal 1129

Pasal 1129: Bila setelah lampaunya waktu tiga tahun terhitung dari saat terbukanya warisan itu, tidak ada ahli waris yang muncul, maka perhitungan penutupnya harus dibuat untuk negara, yang berwenang untuk menguasai barang-barang peninggalan itu untuk sementara.


Buku Kedua Barang, Bab XVIII Harta Peninggalan Yang Tak Terurus, Pasal 1130

Pasal 1130: Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal-pasal 1036, 1037, 1038 dan 1041 berlaku terhadap pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 1 Piutang Dengan Hak Didahulukan Pada Umumnya, Pasal 1131

Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 1 Piutang Dengan Hak Didahulukan Pada Umumnya, Pasal 1132

Pasal 1132: Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 1 Piutang Dengan Hak Didahulukan Pada Umumnya, Pasal 1133

Pasal 1133: Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 1 Piutang Dengan Hak Didahulukan Pada Umumnya, Pasal 1134

Pasal 1134: Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 1 Piutang Dengan Hak Didahulukan Pada Umumnya, Pasal 1135

Pasal 1135: Antara pihak-pihak kreditur yang mempunyai hak didahulukan, tingkatannya diatur menurut sifat hak didahulukan mereka.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 1 Piutang Dengan Hak Didahulukan Pada Umumnya, Pasal 1136

Pasal 1136: Para kreditur dengan hak didahulukan yang mempunyai tingkatan sama, dibayar secara berimbang.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 1 Piutang Dengan Hak Didahulukan Pada Umumnya, Pasal 1137

Pasal 1137: Hak didahulukan milik negara, kantor lelang dan badan umum lain yang diadakan oleh penguasa, tata tertib pelaksanaannya, dan lama jangka waktunya, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang berhubungan dengan hal-hal itu. Hak didahulukan milik persekutuan atau badan kemasyarakatan yang berhak atau yang kemudian mendapat hak untuk memungut bea-bea, diatur dalam undang-undang yang telah ada mengenai hal itu atau yang akan diadakan.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 1 Piutang Dengan Hak Didahulukan Pada Umumnya, Pasal 1138

Pasal 1138: Hak-hak istimewa itu dapat mengenai barang-barang tertentu, atau dapat juga mengenai semua barang-barang bergerak dan tak bergerak, pada umumnya. Yang pertama didahulukan daripada yang kedua.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 2 Hak Didahulukan Yang Dilekatkan Pada Barang Tertentu, Pasal 1139

Pasal 1139: Piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu, ialah: 1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang bergerak atau barang tak bergerak sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan. Biaya ini dibayar dengan hasil penjualan barang tersebut, lebih dahulu daripada segala utang lain yang mempunyai hak didahulukan, bahkan lebih dahulu daripada gadai hipotek; 2. uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa penyewa itu; 3. dibayar; 4. biaya untuk menyelamatkan suatu barang; 5. biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya; 6°.apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan; 6. upah pengangkutan dan biaya tambahan lain; 7. apa yang masih harus dibayar kepada seorang tukang batu, tukang kayu dan tukang lain karena pembangunan, penambahan dan perbaikan barang-barang tak bergerak, asalkan piutang itu tidak lebih lama dari tiga tahun, dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap ada pada si debitur; 8. penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 2 Hak Didahulukan Yang Dilekatkan Pada Barang Tertentu, Pasal 1140

Pasal 1140: Orang yang menyewakan dapat melaksanakan hak didahulukan atas buah-buah yang masih bergantung pada cabang-cabang di pohon, atau yang masih terikat erat oleh akar-akar pada tanah; dan juga atas buah-buah baik yang sesudah dipanen maupun yang belum dipanen dan masih berada di atas tanah, pula atas sesuatu yang ada di atas tanah, baik untuk menghias rumah atau kebun yang disewa, maupun untuk menggarap atau menggunakan tanah itu, seperti: ternak, perkakas-perkakas pembangunan dan sebagainya tak peduli apakah barangbarang yang disebutkan di atas milik penyewa atau bukan. Bila penyewa melepaskan sebagian dari barang yang disewanya untuk disewakan kembali secara sah kepada orang lain, maka orang yang menyewakan tidak dapat melaksanakan hak didahulukan atas barang-barang yang ada di atas dan di dalam bagian itu lebih daripada menurut perbandingan bagian yang disewa oleh penyewa kedua itu, sekedar si penyewa kedua tidak dapat menunjukkan bahwa dia telah melunasi uang sewanya menurut perjanjian.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 2 Hak Didahulukan Yang Dilekatkan Pada Barang Tertentu, Pasal 1141

Pasal 1141: Namun demikian, harga pembelian bibit yang masih terutang dan biaya panenan yang sedang berjalan yang belum dibayar, harus dibayar dari hasil panenan itu dengan mendahulukannya dari piutang orang yang menyewakan, sedangkan harga pembelian perkakas yang belum dibayar harus dari hasil penjualan perkakas itu.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 2 Hak Didahulukan Yang Dilekatkan Pada Barang Tertentu, Pasal 1142

Pasal 1142: Pihak yang menyewakan dapat menyita barang-barang bergerak, yang atasnya ia mempunyai hak didahulukan menurut Pasal 1140, bila barang itu diangkut tanpa izinnya, dan ia tetap mempunyai hak didahulukan atasnya, sekalipun barang itu terikat pada pihak ketiga, karena digadaikan, atau karena soal lain, asalkan ia menuntutnya lewat pengadilan dalam waktu empat puluh hari setelah barang bergerak yang diperuntukkan bagi perkebunan diangkut, atau dalam waktu empat belas hari sejak saat diangkutnya barang perhiasan sebuah rumah.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 2 Hak Didahulukan Yang Dilekatkan Pada Barang Tertentu, Pasal 1143

Pasal 1143: Hak didahulukan pihak yang menyewakan meliputi segala uang sewa yang sudah dapat ditagih selama tiga tahun terakhir dari tahun yang berjalan.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 2 Hak Didahulukan Yang Dilekatkan Pada Barang Tertentu, Pasal 1144

Pasal 1144: Penjual barang bergerak yang belum mendapat pelunasan dapat melaksanakan hak didahulukan atas uang pembelian barang itu, bila barang-barang itu masih berada di tangan debitur, tanpa memperhatikan apakah ia telah menjual barang-barang itu dengan tunai atau tanpa penentuan waktu.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 2 Hak Didahulukan Yang Dilekatkan Pada Barang Tertentu, Pasal 1145

Pasal 1145: Bila penjualan barang itu dilakukan dengan tunai, maka penjualan mempunyai wewenang untuk menuntut kembali barang-barangnya, selama barang-barang itu masih berada ditangan pembeli, dan menghalangi dijualnya barang itu lebih lanjut, asalkan penuntutan kembalinya barang itu dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penyerahannya.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 2 Hak Didahulukan Yang Dilekatkan Pada Barang Tertentu, Pasal 1146

Pasal 1146: Namun penjual itu tidak dapat melaksanakan haknya lebih dahulu daripada orang yang menyewakan rumah atau perkebunan itu, kecuali bila dapat dibuktikan bahwa yang menyewakan itu tahu, bahwa perabot-perabot rumah itu dan barang lainnya yang diperuntukkan bagi rumah atau kebun itu, tidak dibayar oleh si penyewa itu.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 2 Hak Didahulukan Yang Dilekatkan Pada Barang Tertentu, Pasal 1146a

Pasal 1146a: Hak penjual hapus, bila barang-barang itu, setelah berada dalam penguasaan pembeli semula atau kekuasaanya, dibeli dengan itikad balk oleh pihak ketiga dan telah diserahkan kepadanya. Akan tetapi bila uang pembelian itu belum dibayar oleh pihak ketiga itu, penjual semula dapat menuntut uang itu sampai memenuhi jumlah tagihannya, asalkan tagihan itu dilakukan dalam waktu enam puluh hari setelah penyerahan semula.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 2 Hak Didahulukan Yang Dilekatkan Pada Barang Tertentu, Pasal 1147

Pasal 1147: Hak-hak didahulukan yang tercantum dalam Pasal 1139 nomor 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dilaksanakan sebagai benikut: yang tersebut pada nomor 4, atas barang yang untuk penyelamatan telah dikeluarkan biaya; yang tersebut pada nomor 5, atas barang yang telah digarap; yang tersebut pada nomor 6, atas barang-barang yang telah dibawa ke rumah penginapan oleh tamu rumah penginapan; yang tersebut pada nomor 7, atas barang-barang yang diangkut; yang tersebut pada nomor 8, atas hasil dan penjualan persil yang telah dibangun, ditambah atau diperbaiki; yang tersebut pada nomor 9, atas jumlah yang dijamin oleh pegawai termaksud, dan bunga yang belum dibayar untuk itu.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 2 Hak Didahulukan Yang Dilekatkan Pada Barang Tertentu, Pasal 1148

Pasal 1148: Jika beberapa kreditur dengan hak didahulukan seperti yang tercantum dalam bagian ini muncul bersama, maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelamatan barang itu mendapat hak didahulukan, bila biaya itu dikeluarkan setelah timbul utang-utang lain yang mempunyai hak didahulukan.


Buku Kedua Barang, Bab XIX Piutang Dengan Hak Mendahulukan, Bagian 3 Hak Didahulukan Atas Segala Barang Bergerak Dan Barang Tetap Pada Umumnya, Pasal 1149

Pasal 1149: Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini: 1. biaya perkara yang semata-mata timbul dari penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek; 2. biaya penguburan, tanpa mengurangi wewenang Hakim untuk menguranginya, bila biaya itu berlebihan; 3. segala biaya pengobatan terakhir; 4. upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah menurut Pasal 160 q; jumlah pengeluaran buruh yang dikeluarkan/dilakukan untuk majikan; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan kepada buruh berdasarkan Pasal 1602 v alinea keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini atau Pasal 7 ayat (3) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; jumlah yang masih harus dibayar oleh majikan pada akhir hubungan kerja berdasarkan Pasal 1603 s bis kepada buruh; jumlah yang masih harus dibayar majikan kepada keluarga seorang buruh karena kematian buruh tersebut berdasarkan Pasal 13 ayat (4) "Peraturan Perburuhan Di Perusahaan Perkebunan"; apa yang berdasarkan "Peraturan Kecelakaan 1939" atau "Peraturan Kecelakaan Anak Buah Kapal 1940" masih harus dibayar kepada buruh atau anak buah kapal itu atau ahli waris mereka beserta tagihan utang berdasarkan "Peraturan tentang Pemulangan Buruh yang diterima atau dikerahkan di Luar Negeri"; 5. piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitur dan keluarganya selama enam bulan terakhir; 6. piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk tahun terakhir; 7. piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka, sejauh hal itu tidak dapat ditagih dari hipotek-hipotek atau jaminan lain yang harus diadakan menurut Bab 15


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XX Gadai, Pasal 1150

Pasal 1150: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahalui kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XX Gadai, Pasal 1151

Pasal 1151: Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XX Gadai, Pasal 1152

Pasal 1152: Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali. Pasal 1152 bis Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XX Gadai, Pasal 1153

Pasal 1153: Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XX Gadai, Pasal 1154

Pasal 1154: Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XX Gadai, Pasal 1155

Pasal 1155: Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XX Gadai, Pasal 1156

Pasal 1156: Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai Ialai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya. Tentang pemindahtanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegrap, atau jika tidak begitu halnya, dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegrap atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XX Gadai, Pasal 1157

Pasal 1157: Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XX Gadai, Pasal 1158

Pasal 1158: Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XX Gadai, Pasal 1159

Pasal 1159: Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ía membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu. Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yan g diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XX Gadai, Pasal 1160

Pasal 1160: Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XX Gadai, Pasal 1161

Pasal 1161: Dihapus dengan S. 1938- 276.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1162

Pasal 1162: Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1163

Pasal 1163: Hak itu pada hakikatnya tidak dapat dibagi-bagi, dan diadakan atas semua barang tak bergerak yang terikat secara keseluruhan, atas masing-masing dari barang-barang itu, dan atas tiap


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian dari barang-barang itu. Barang-barang tersebut tetap memikul beban itu meskipun Barang-Barang Tersebut Berpindah Tangan Kepada Siapa Pun Juga., Pasal 1164

Pasal 1164: Yang dapat dibebani dengan hipotek hanyalah: 1. barang-barang tak bergerak yang dapat diperdagangkan, beserta semua yang termasuk bagiannya, sejauh hal yang tersebut terakhir ini dianggap sebagai barang tak bergerak. 2. hak pakai hasil barang-barang itu dengan segala sesuatu yang termasuk bagiannya: 3. hak numpang karang dan hak usaha; 4. bunga tanah yang terutang, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk hasil tanah; 5. hak sepersepuluhan; 6. bazar atau pekan raya, yang diakui oleh pemenntah, beserta hak istimewanya yang melekat.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian dari barang-barang itu. Barang-barang tersebut tetap memikul beban itu meskipun Barang-Barang Tersebut Berpindah Tangan Kepada Siapa Pun Juga., Pasal 1165

Pasal 1165: Setiap hipotek mencakup juga segala perbaikan yang dilakukan kemudian atas barang yang dibebani, dan juga mencakup semua yang menyatu dengan barang itu karena pertambahan atau pembangunan.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian dari barang-barang itu. Barang-barang tersebut tetap memikul beban itu meskipun Barang-Barang Tersebut Berpindah Tangan Kepada Siapa Pun Juga., Pasal 1166

Pasal 1166:


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian yang tidak terbagi dan barang tak bergerak milik bersama, dapat dibebani dengan Hipotek. Setelah Barang Itu Dibagi, Hipotek Tersebut Hanya Tetap Membebani Bagian Yang, Pasal 1341

Pasal 1341:


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian yang tidak terbagi dan barang tak bergerak milik bersama, dapat dibebani dengan Hipotek. Setelah Barang Itu Dibagi, Hipotek Tersebut Hanya Tetap Membebani Bagian Yang, Pasal 1167

Pasal 1167: Barang bergerak tidak dapat dibebani hipotek.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian yang tidak terbagi dan barang tak bergerak milik bersama, dapat dibebani dengan Hipotek. Setelah Barang Itu Dibagi, Hipotek Tersebut Hanya Tetap Membebani Bagian Yang, Pasal 1168

Pasal 1168: Hipotek tidak dapat diadakan selain oleh orang yang mempunyai wewenang untuk memindahtangankan barang yang dibebani itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian yang tidak terbagi dan barang tak bergerak milik bersama, dapat dibebani dengan Hipotek. Setelah Barang Itu Dibagi, Hipotek Tersebut Hanya Tetap Membebani Bagian Yang, Pasal 1169

Pasal 1169: Mereka yang atas barang tak bergerak hanya mempunyai hak yang ditangguhkan oleh suatu syarat, atau yang dalam hal tertentu dapat dihapuskan atau dibatalkan, tidak dapat memberikan hipotek selama yang tunduk pada syarat penangguhan, penghapusan atau pembatalan.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian yang tidak terbagi dan barang tak bergerak milik bersama, dapat dibebani dengan Hipotek. Setelah Barang Itu Dibagi, Hipotek Tersebut Hanya Tetap Membebani Bagian Yang, Pasal 1170

Pasal 1170: Semua barang milik anak yang masih berada di bawah umur, orang yang ada dalam pengampuan dan orang yang dalam keadaan tak hadir, yang penguasaan atasnya hanya diberikan untuk sementara waktu saja, tidak dapat dibebani dengan hipotek selain dengan alasan yang sesuai dengan persyaratan formal yang ditetapkan oleh undang-undang.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian yang tidak terbagi dan barang tak bergerak milik bersama, dapat dibebani dengan Hipotek. Setelah Barang Itu Dibagi, Hipotek Tersebut Hanya Tetap Membebani Bagian Yang, Pasal 1171

Pasal 1171: Hipotek hanya dapat diberikan dengan akta otentik, kecuali dalam hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undangundang. Juga pemberian kuasa untuk memberikan hipotek harus dibuat dengan akta otentik. Orang yang menurut undang-undang atau perjanjian wajib untuk memberikan hipotek, dapat dipaksa untuk itu dengan putusan Hakim, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti bila ia telah memberi persetujuan terhadap hipotek itu, dan menunjukkan secara pasti barang-barang yang harus didaftar, Seorang wanita bersuami yang dalam perjanjian kawin kepadanya telah diperjanjikan hipotek, tanpa bantuan suaminya atau kuasa dan Hakim, dapat mengusahakan pendaftaran hipoteknya, dan melancarkan tuntutan hukum yang dipenlukan untuk itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian yang tidak terbagi dan barang tak bergerak milik bersama, dapat dibebani dengan Hipotek. Setelah Barang Itu Dibagi, Hipotek Tersebut Hanya Tetap Membebani Bagian Yang, Pasal 1172

Pasal 1172: Penjualan, penyerahan dan pemberian bagian dan utang hipotek, hanya dapat dilakukan dengan suatu akta otentik.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian yang tidak terbagi dan barang tak bergerak milik bersama, dapat dibebani dengan Hipotek. Setelah Barang Itu Dibagi, Hipotek Tersebut Hanya Tetap Membebani Bagian Yang, Pasal 1173

Pasal 1173: Atas dasar perjanjian yang dibuat di luar negeri, tidak dapat diadakan pendaftaran hipotek atas barang-barang yang terletak di Indonesia, kecuali bila dalam suatu traktat ditentukan sebaliknya.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian yang tidak terbagi dan barang tak bergerak milik bersama, dapat dibebani dengan Hipotek. Setelah Barang Itu Dibagi, Hipotek Tersebut Hanya Tetap Membebani Bagian Yang, Pasal 1174

Pasal 1174: Akta untuk mengadakan hipotek harus memuat suatu penjelasan khusus mengenai barang yang dibebani dan mengenai sifat serta letak barang itu; penjelasan itu sedapat-dapatnya didasarkan pada pengukuran-pengukuran yang dilakukan atas perintah pemerintah. Mengenai sepersepuluhan dari bunga tanah, bila tidak dapat ditunjukkan secara tegas persil mana yang dibebani dengan itu, maka cukuplah dengan akta diuraikan dan ditunjukkan secara tepat daerah yang memikul beban itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian yang tidak terbagi dan barang tak bergerak milik bersama, dapat dibebani dengan Hipotek. Setelah Barang Itu Dibagi, Hipotek Tersebut Hanya Tetap Membebani Bagian Yang, Pasal 1175

Pasal 1175: Hipotek hanya dapat diadakan atas barang yang sudah ada. Hipotek atas barang yang belum ada adalah batal. Namun bila kepada seorang isteri dalam perjanjian kawin telah diperjanjikan pemberian hipotek, atau pada umumnya bila seorang debitur telah mewajibkan diri untuk memberikan hipotek kepada kreditur,maka suami atau debitur itu dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dengan menunjukkan barang-barang yang telah diperolehnya setelah terjadinya perikatan itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian yang tidak terbagi dan barang tak bergerak milik bersama, dapat dibebani dengan Hipotek. Setelah Barang Itu Dibagi, Hipotek Tersebut Hanya Tetap Membebani Bagian Yang, Pasal 1176

Pasal 1176: Suatu hipotek hanya berlaku, bila jumlah uang yang diberikan untuk hipotek itu pasti dan ditentukan dalam akta. Bila utang itu bersyarat dan besarnya tidak tentu, maka pemberian hipotek itu boleh dilakukan sampai sebesar jumlah harga taksiran, yang oleh pihak-pihak yang bersangkutan harus dicantumkan dalam akta itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian yang tidak terbagi dan barang tak bergerak milik bersama, dapat dibebani dengan Hipotek. Setelah Barang Itu Dibagi, Hipotek Tersebut Hanya Tetap Membebani Bagian Yang, Pasal 1177

Pasal 1177: Kreditur sekali-kali tidak dapat menuntut penambahan hipotek kecuali bila diperjanjikan atau ditentukan sebaliknya dalam undang-undang.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian yang tidak terbagi dan barang tak bergerak milik bersama, dapat dibebani dengan Hipotek. Setelah Barang Itu Dibagi, Hipotek Tersebut Hanya Tetap Membebani Bagian Yang, Pasal 1178

Pasal 1178: Segala perjanjian yang menentukan bahwa kreditur diberi kuasa untuk menjadikan barangbarang yang dihipotekkan itu sebagai miliknya adalah batal. Namun kreditur hipotek pertama, pada waktu penyerahan hipotek boleh mensyaratkan dengan tegas, bahwa jika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang tidak dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum, agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah uang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang diperintahkan dalam Pasal 1211.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1179

Pasal 1179: Pendaftaran ikatan hipotek harus dilakukan dalam daftar-daftar umum yang disediakan untuk itu. Dalam hal tidak ada pendaftaran, hipotek itu tidak mempunyai kekuatan apa pun, bahkan juga terhadap kreditur yang tidak mempunyai ikatan hipotek.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1180

Pasal 1180: Pendaftaran suatu hipotek tidak berlaku, bila hal itu dilakukan pada waktu hak milik atas barang itu telah beralih kembali kepada pihak ketiga, karena debitur telah kehilangan hak miliknya atas barang itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1181

Pasal 1181: Urutan tingkat para kreditur hipotek ditentukan menurut tanggal pendaftaran ikatan hipotek mereka, tanpa mengurangi kekecualian-kekecualian yang tercantum dalam dua pasal berikut. Mereka yang didaftar pada hari yang sama, bersama-sama mempunyai hipotek yang bertanggal sama, tanpa membedakan jam berapa pendaftaran itu dilakukan, juga kalau jamnya telah dicatat oleh penyimpannya.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1182

Pasal 1182: Bila dalam akta jualbeli, sebagai jaminan atas uang penjualan yang belum dibayar, diperjanjikan hipotek atas barang yang dijual itu,dan pendaftarannya telah dilakukan dalam delapan hari setelah pengumuman akta jual beli dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 620, maka hipotek itu akan mempunyai hak didahulukan terhadap hipotek-hipotek lain yang telah diberikan oleh pembeli dalam jangka waktu itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1183

Pasal 1183: Ketentuan yang sama juga berlaku bila dalam akta pemisahan harta dipersyaratkan hipotek sebagai jaminan untuk apa yang tetap terutang oleh salah seorang yang berhak terhadap sesamanya yang lain akibat suatu pemisahan harta, atau sebagai jaminan terhadap gangguan karena tuntutan pemilikan atau penguasaan atas barang-barang yang diberikan sebagai bagian. Juga dalam hal itu, pendaftaran yang dilakukan dalam delapan hari setelah pengumuman akta pemisahan harta itu, sekedar mengenai persyaratan perjanjian ini, didahulukan daripada hipotek-hipotek yang telah diberikan dalam jangka waktu itu oleh orang yang telah mendapat hak atas barang itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1184

Pasal 1184: Kreditur yang terdaftar untuk sejumlah uang pokok yang menghasilkan bunga, berhak karena bunga itu untuk ditempatkan dalam urutan tingkat yang sama seperti yang untuk jumlah uang pokoknya, selama-lamanya untuk dua tahun dari tahun yang berjalan; hal ini tidak mengurangi haknya untuk mengambil pendaftaran-pendaftaran khusus mengenai bunga-bunga yang lain dari yang dijamin pada pendaftaran pertama, yang sejak hari tanggalnya akan menimbulkan hipotek.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1185

Pasal 1185: Bila akta hipotek mengandung persyaratan perjanjian tegas, yang membatasi wewenang debitur, baik untuk menyewakan barang yang dibebani di luar izin kreditur maupun mengenai cara atau waktu untuk menyewakan barang itu, ataupun mengenai uang sewa, maka persyaratan perjanjian demikian tidak hanya akan mengikat para pihak itu, melainkan juga dapat dinyatakan berlaku terhadap debitur oleh kreditur yang sudah menyuruh mendaftarkan persyaratan perjanjian demikian itu dalam daftar-daftar umum. Segala sesuatunya tidak mengurangi ketentuan Pasal 1341, yang bila ada dasarnya, dapat dinyatakan berlaku oleh semua kreditur, tak perduli apakah dibuat atau tidak suatu persyaratan perjanjian yang membatasi penyewa atau pembayaran uang muka.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1186

Pasal 1186: Untuk menyelenggarakan pendaftaran, kreditur sendiri atau orang ketiga, harus menyerahkan kepada juru simpan hipotek di wilayah tempat barang-barang itu suatu salinan otentik dari akta hipotek itu, beserta dua akta ikhtisar yang ditandatangani oleh kreditur atau orang ketiga tersebut, yang satu ditulis di atas salinan dari alas hak yang telah dikeluarkan. Akta-akta ikhtisar itu harus memuat: 1. petunjuk yang jelas mengenai kreditur dan debitur dan keterangan tentang tempat tinggal yang dipilih oleh pihak yang disebut pertama dalam lingkungan kantor juru simpan. Pendaftaran barang-barang seseorang yang telah meninggal dapat dilakukan atas namanya; 2. tanggal dan sifat alas haknya, dengan menyebutkan pegawai yang olehnya atau dihadapannya akta itu telah dibuat, atau Hakim yang telah menunjuk barang-barang yang harus dibebani berkenaan dengan Pasal 1171 alinea ketiga. 3. jumlah piutang atau perkiraan hak-hak yang bersyarat dan tak tentu yang harus dijamin, beserta jatuh temponya untuk menagih utang itu; 4. petunjuk tentang sifat dan letak barang-barang yang dibebani hipotek, sedapat-dapatnya sesuai dengan yang telah dilakukan atas perintah pemerintah; tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 1174 alinea kedua mengenai persetujuan dan bunga tanah; 5. persyaratan yang sekiranya diadakan antara kreditur dan debitur, berkenaan dengan pasal yang lampau beserta Pasal 1178 alinea kedua dan Pasal 1210 alinea kedua.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1187

Pasal 1187: Juru simpan harus menahan akta ikhtisar yang dibuat di atas salinan otentik dari alas hak yang menjadi dasar untuk minta pendaftaran itu, dengan tujuan agar pendaftaran itu dilakukan pada tanggal penyerahan itu. Pada hari itu juga ia harus mengembalikan kepada orang yang telah minta pendaftaran itu akta ikhtisar yang lainnya atau yang kedua, yang di bagian bawahnya harus dicantumkan olehnya hari penyerahannya. Bila diminta, dalam waktu selambatlambatnya dua puluh empat jam setelah permohonan ini ia wajib menambahkan pada akta ikhtisar yang lain atau yang kedua itu nomor daftar untuk ikhtisar itu, yang dipakai untuk pendaftaran tersebut. Kedua keterangan ini harus ditandatangani olehnya. Juru simpan harus menyimpan secara rapi salinan-salinan akta pemindahtanganan, pengadaan hak-hak kebendaan atau hak-hak guna jasa pekarangan, dan akta pemisahan harta, serta aktaakta ikhtisar pendaftarannya, setelah membukukannya atau mendaftarnya dalam daftar-daftar yang diperuntukkan bagi masing-masing. Ia harus mengumpulkan surat-surat yang diserahkan kepadanya menjadi satu menurut urutan seperti dalam daftar penyerahan surat-surat itu atau dalam daftar harian; akta-akta ikhtisar didaftarkan tersendiri; Surat-surat yang diserahkan diumumkan harus dijilid dalam satu berkas, surat-surat yang diserahkan untuk didaftar dalam berkas kedua, dan akta-akta untuk pencoretan dan penghapusan dalam berkas ketiga, semuanya disimpan dengan rapi. Berkas-berkas ini selanjutnya harus dibentuk menjadi jilid-jilid buku tersendiri, sedangkan di belakang masingmasing jilid harus diberi nomor jilidnya, jangka waktu, serta nomor pertama dan terakhir suratsurat yang terkandung di dalamnya. Pemerintah mengatur jangka waktu untuk penyusunan surat-surat tersebut sebelum dijilid menjadi buku. Pada tiap-tiap surat yang diserahkan harus dicatat hari penyerahan, jilid dan nomor daftar penyerahannya.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1188

Pasal 1188: Pada waktu meminta pendaftaran seperti yang diatur dalam Pasal 1108, para kreditur atau para penerima hibah wasiat berkewajiban untuk menyampaikan kepada juru simpan hipotek. 1. suatu salinan otentik tuntutan untuk pemisahan barang-barangnya; 2. akta kematian orang yang meninggal, atau suatu bukti lain yang dianggap sah, bahwa tuntutan hukum itu telah dimulai dalam enam bulan setelah terbukanya warisan itu; 3. dua ikhtisar, yang sesuai dengan peraturan Pasal 1186 nomor 40 memuat petunjuk tentang sifat dan letak barang-barang yang bersangkutan di sebelah barang-barang yang diminta pendaftarannya dan ketentuan-ketentuan Pasal 1187 berlaku terhadap iktisarikhtisar ini.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1189

Pasal 1189: Orang yang telah menyuruh melakukan pendaftaran, demikian pula wakil-wakilnya, atau siapa saja yang berdasarkan suatu akta otentik telah mendapat hak orang itu, diperkenankan untuk mengubah tempat tinggal yang telah dipilihnya, asalkan ia memilih dan menunjuk suatu tempat tinggal yang lain yang terletak di wilayah yang sama, dan hal itu dicatat di sebelah pendaftaran yang bersangkutan.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1190

Pasal 1190: Dalam hal tidak dipenuhi salah satu formalitas tersebut di atas, pendaftaran itu tidak dapat dibatalkan, kecuali bila hal itu menjadikan tidak cukup jelas diketahui perihal kreditur, debitur, utang atau barang yang dibebani.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1191

Pasal 1191: Penyerahan dan pembukuan suatu akta peralihan hak milik dan pendaftaran atas barangbarang atau pendaftaran mengenai barang-barang yang terletak di luar wilayah juru simpan hipoteknya, adalah batal. Segala pembukuan yang dilakukan pada hari Minggu, harus dianggap telah dilakukan pada hari berikutnya.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1192

Pasal 1192: Bila dalam suatu pendaftaran dilalaikan kewajiban memilih tempat tinggal dalam wilayah penyimpanan hipotek, maka menurut hukum dianggap telah dipilih tempat tinggal juru simpannya.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1193

Pasal 1193: Biaya pendaftaran ditanggung oleh debitur, bila tidak diperjanjikan kebalikannya.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 2 Pendaftaran Hipotek Dan Bentuk Pendaftaran, Pasal 1194

Pasal 1194: Tuntutan hukum terhadap kreditur, yang disebabkan oleh pendaftaran, harus diajukan kepada Hakim yang berwenang, dengan surat gugatan, yang disampaikan kepada kreditur sendiri atau diterimakan di tempat tinggal terakhir yang dipilihnya menurut daftar, demikianlah, meskipun kreditur atau orang yang dipilih domisilinya telah meninggal.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 3 Pencoretan Pendaftaran, Pasal 1195

Pasal 1195: Pendaftaran hapus karena pencoretannya dari dalam daftar. Pencoretan itu dilakukan atas biaya debitur, dengan izin pihak yang berkepentingan dan berwenang, atau dengan putusan Hakim, baik yang dijatuhkan dalam tingkat tertinggi, maupun yang telah diperoleh kekuatan hukum yang pasti.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 3 Pencoretan Pendaftaran, Pasal 1196

Pasal 1196: Dalam kedua hal tersebut orang yang memohon pencoretan pada kantor juru simpan, harus menyerahkan akta otentik yang memberi kuasa untuk mengadakan pencoretan, atau suatu salinan otentik dan akta atau putusan Hakim yang bertujuan demikian. Akta otentik yang dibuat berdasarkan suatu akta di bawah tangan mengenai izin yang berkenaan dengan pencoretan yang diminta, tidak akan mempunyai kekuatan. Dalam hal ada perselisihan tentang berwenang tidaknya mereka yang telah memberikan izin pencoretan, atau tentang salah tidaknya tanda bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya dilakukan pendaftaran, akan mengambil keputusan mengenai hal itu, atas surat permohonan sederhana yang disampaikan kepadanya dengan melampirkan surat-surat yang bersangkutan.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 3 Pencoretan Pendaftaran, Pasal 1197

Pasal 1197: Bila suatu pencoretan tidak memperoleh persetujuan, maka hal itu harus diminta pada Hakim yang di daerah hukumnya dilakukan pendaftaran, kecuali bila tuntutan itu merupakan kelanjutan dari suatu perselisihan yang masih ditangani Hakim lain, dalam hal itu tuntutan pencoretan ditujukan kepada Hakim yang sedang menangani perkara tersebut. Namun perjanjian yang telah diadakan antara kreditur dan debitur untuk membawa tuntutan itu kepada Hakim yang mereka tentukan harus mereka taati.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 4 Akibat Hipotek Terhadap Pihak Ketiga Yang Menguasai Barang Yang Dibebani, Pasal 1198

Pasal 1198: Kreditur yang memegang hipotek yang telah terdaftar, dapat menuntut haknya atas barang tak bergerak yang terkait itu, biar di tangan siapa pun barang itu berada, untuk diberi urutan tingkat dan untuk dibayar menurut urutan pendaftarannya.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 4 Akibat Hipotek Terhadap Pihak Ketiga Yang Menguasai Barang Yang Dibebani, Pasal 1199

Pasal 1199: Kreditur, setelah memperingatkan debitur, berhak menyita barang tetap yang terikat dari tangan pihak ketiga yang nienguasai barang tetap itu, dan mengusahakan penjualannya. Dalam melakukan hal ini, dan dalam mengatur urutan tingkat antara berbagai kreditur, harus ditaati formalitas tentang penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan Hakim atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan formalitas tentang pengurutan tingkat yang dipenintahkan dalam ketentuanketentuan Hukum Acara Perdata.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 4 Akibat Hipotek Terhadap Pihak Ketiga Yang Menguasai Barang Yang Dibebani, Pasal 1200

Pasal 1200: Pihak ketiga yang menguasai barang yang bersangkutan dapat mengadakan perlawanan terhadap penjualan barang itu, bila ia dapat menunjukkan, bahwa debitur semula masih menguasai satu atau beberapa barang tetap yang ikut terikat hipotek untuk utang yang sama, dan ternyata penjualan barang itu cukup untuk melunasi utang itu. Dalam hal demikian, dengan menangguhkan penjualan sebagai pelaksanaan keputusan Hakim atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan terhadap hak miliknya, ia dapat menuntut supaya dilakukan lebih dahulu penjualan barang yang ikut terikat tetapi masih berada pada debitur semula itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 4 Akibat Hipotek Terhadap Pihak Ketiga Yang Menguasai Barang Yang Dibebani, Pasal 1201

Pasal 1201: Jika suatu hipotek diletakkan atas satu barang tak bergerak dan satu atau beberapa bagian dari barang itu telah beralih kepada pihak ketiga yang menguasai barang itu, maka kreditur tetap mempunyai wewenang untuk menerapkan haknya atas seluruh barang yang terikat itu, atau atas suatu bagian dari barang itu yang dianggapnya perlu atau cukup, seolah-olah barang yang terikat itu masih belum terbagi dalam penguasaan debitur.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 4 Akibat Hipotek Terhadap Pihak Ketiga Yang Menguasai Barang Yang Dibebani, Pasal 1202

Pasal 1202: Pihak ketiga yang menguasai barang itu telah melunasi utangnya baik secara paksa maupun secara sukarela, dan dengan demikian berdasarkan undang-undang ía menggantikan tempat kedudukan hukum kreditur, maka setelah bagiannya dikurangkan sebanding dengan jumlah harga barang-barang yang terikat, ia mempunyai wewenang untuk menerapkan hak hipotek selanjutnya untuk piutang ini atas barang-barang yang sama-sama terikat, atau atas bagian dan barang-barang itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 4 Akibat Hipotek Terhadap Pihak Ketiga Yang Menguasai Barang Yang Dibebani, Pasal 1203

Pasal 1203: Dalam hal yang tersebut dalam kedua pasal yang latu, pencoretan pendaftaran hipotek hanya akan dilakukan atas barang itu sendiri atau atas bagian yang telah dipergunakannya untuk me!unasi piutang itu, atau penguasa ketiganya telah melunasi utangnya sedangkan atas barangbarang lainya yang terikat, tidak akan dilakukan pencoretan sebelum orang yang te!ah membayar atau yang barangnya telah dijual akibat putusan Hakim atas pasal yang lalu atau sebelum ia mengizinkan pencoretan itu. Untuk menjamin haknya, kreditur yang menggantikan kreditur lama wajib menuntut supaya haknya itu didaftar dalam daftar-daftar umum, dengan menunjukkan akta otentik yang menjadi bukti adanya penggantian hak.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 4 Akibat Hipotek Terhadap Pihak Ketiga Yang Menguasai Barang Yang Dibebani, Pasal 1204

Pasal 1204: Pihak ketiga yang menguasai barang sampai saat penunjukkan, berhak untuk menghentikan penjualan barang yang dikuasainya dan terikat hipotek itu dengan cara melunasi utang yang didaftar bunganya menurut Pasal 1184, dan biayanya.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 4 Akibat Hipotek Terhadap Pihak Ketiga Yang Menguasai Barang Yang Dibebani, Pasal 1205

Pasal 1205: Bila pendaftaran dan penjualan barang yang terikat itu !ebih dari beban dan biaya hipotek, maka kelebihan itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga yang menguasai barang.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 4 Akibat Hipotek Terhadap Pihak Ketiga Yang Menguasai Barang Yang Dibebani, Pasal 1206

Pasal 1206: Segala hak pengabdian pekarangan dan hak kebendaan lain, baik yang membebani maupun yang menguntungkan barang yang dijual karena putusan Hakim atas penuntutan pemilikan atau penguasaan, sekedar te!ah hapus karena bera!ih kepada pihak ketiga yang menguasai barang itu, hidup kembali sete!ah barang itu ditunjukkan kepada pihak lain.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 4 Akibat Hipotek Terhadap Pihak Ketiga Yang Menguasai Barang Yang Dibebani, Pasal 1207

Pasal 1207: Bila terjadi pengurangan pada barang tersebut karena kesalahan atau ke!engahan pihak ketiga yang menguasai barang sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur hipotek, maka hal tersebut menimbulkan tuntutan hukum kepadanya untuk mengganti kerugian; dan ia tidak dapat menuntut kembali biaya dan perbaikan yang te!ah di!akukannya, kecuali sebesar pertambahan harga barang itu, yang disebabkan oleh perbaikan tersebut.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 4 Akibat Hipotek Terhadap Pihak Ketiga Yang Menguasai Barang Yang Dibebani, Pasal 1208

Pasal 1208: Pihak ketiga yang menguasai barang, sekedar te!ah membayar utang hipotek itu atau menderita penjualan harta bendanya akibat putusan Hakim atas penuntutan pemilikan atau penguasaan, berhak menuntut jaminan terhadap gangguan dan tuntutan dari debitur.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 5 Hapusnya Hipotek, Pasal 1209

Pasal 1209: Hipotek hapus: 1. karena hapusnya perikatan pokoknya 2. karena pe!epasan hipotek itu o!eh kreditur; 3. karena pengaturan urutan tingkat oleh Pengadilan, dan seterusnya.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 5 Hapusnya Hipotek, Pasal 1210

Pasal 1210: Orang yang telah membe!i barang yang berbeban, baik pada penjualan sebagai pelaksanaan putusan Hakim atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, maupun pada penjualan sukarela untuk harga yang ditentukan dalam bentuk uang, dapat menuntut agar persil yang dibelinya dibebaskan dari segala beban hipotek yang melampaui harga pembeliannya, dengan menaati segala peraturan yang diberikan dalam pasal-pasal berikut. Namun pemurnian itu tidak akan terjadi pada penjualan sukarela, bila pihak-pihak yang berjanji pada waktu mengadakan hipotek telah menyepakati hal itu dan persyaratan perjanjian itu telah didaftarkan dalam daftar umum. Persyaratan perjanjian demikian hanya dapat dibuat oleh kreditur hipotek pertama.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 5 Hapusnya Hipotek, Pasal 1211

Pasal 1211: Dalam hal penjualan sukarela, tuntutan untuk pembebasan tidak dapat diajukan, kecuali bila penjualan itu telah terjadi di depan umum menurut kebiasaan setempat, dan dihadapan pegawai umum, selanjutnya, para kreditur yang terdaftar perlu diberitahukan tentang hal itu, selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum barang yang bersangkutan ditunjuk pembeli, dengan surat juru sita yang harus disampaikan di tempat-tempat tinggal yang telah dipilih oleh para kreditur itu pada waktu pendaftaran.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 5 Hapusnya Hipotek, Pasal 1212

Pasal 1212: Pembeli yang ingin memanfaatkan hak istimewa tersebut dalam Pasal 1210, dalam waktu satu bulan setelah penunjukkan barang yang bersangkutan kepadanya, wajib berusaha agar diadakan pengaturan urutan tingkat o!eh Hakim, untuk pembagian harga pembelian, sesuai dengan peraturan-peraturan dalam ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 5 Hapusnya Hipotek, Pasal 1213

Pasal 1213: Pada waktu mengadakan pengaturan urutan tingkat, akan diperintahkan pencoretan pendaftaran-pendaftaran yang tidak mendapat urutan tingkat yang menguntungkan. Pendaftaran demikian yang hanya sebagian dapat diikutsertakan secara menguntungkan, hanya dapat dipertahankan untuk bagian itu saja sampai pada saat pembayaran, yang langsung dapat ditagih oleh kreditur, tanpa mengingat apakah piutang itu sudah dapat ditagih atau belum. Tentang piutang-piutang yang jumlah seluruhnya mendapat urutan tingkat yang menguntungkan, pendaftarannya akan dipertahankan, dan pembelinya tetap terikat pada kewajiban-kewajiban yang sama mendapat ketentuan-ketentuan mendapatkan waktu dan penundaan-penundaan yang sama, seperti pembelian yang semula.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 5 Hapusnya Hipotek, Pasal 1214

Pasal 1214: Pada waktu menentukan besarnya pendaftaran-pendaftaran hipotek, bunga-bunga abadinya akan dihitung menurut jumlah uang pokoknya yang disebut dalam akta bila hal itu tidak disebutkan, menurut jumlah dua puluh kali bunganya; sedangkan bunga-bunga cagak hidupnya atau pensiun-pensiun selama hidup dihitung dan ditetapkan sebagai jumlah uang pokok, menurut usia orang yang menikmatinya, atau menurut usia orang yang diberi cagak hidup, atau menurut lamanya waktu kenikmatan itu harus berlangsung segala sesuatunya sesuai dengan nilai biasa bunga-bunga cagak hidup menurut taksiran para ahli.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 5 Hapusnya Hipotek, Pasal 1215

Pasal 1215: Pendaftaran barang-barang wali, pengampu dari seorang suami, untuk kepentingan anak di bawah umur, orang yang berada dalam pengampuan, atau wanita yang sudah kawin, dan pada umumnya semua pendaftaran utang-utang yang timbul dan perikatan-perikatan yang bersyarat, atau perikatan yang besarnya tak tentu, sejauh pendaftaran itu sebagian atau seluruhnya mendapat urutan tingkat yang menguntungkan, tetap dipertahankan atas beban persil yang dijual, sampai ternyata setelah hapusnya perwalian itu, setelah bubamya perkawinan itu, atau setelah perhitungan perikatan bersyarat itu atau perikatan yang tidak tentu itu, apakah para kreditur hipotek berhak atas harga pembelian itu dan sampai jumlah berapa hak mereka semuanya tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 337, sejauh mengenai perwalian atau pengampuan.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 5 Hapusnya Hipotek, Pasal 1216

Pasal 1216: Pembeli tetap memegang uang pembeliannya sampai jumlah yang tetap membebani persil itu menurut pasal yang lalu, bila hal itu tidak ditentukan lain dalam persyaratan lelang, maka ia wajib membayar bunga dan jumlah uang tersebut di atas kepada penjual atau orang-orang lain yang berhak menurut undang-undang sampai pada saat pembayaran terakhir harga pembelian itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 5 Hapusnya Hipotek, Pasal 1217

Pasal 1217: Namun bila pembeli atau pengganti-penggantinya membiarkan atau menelantarkan persil itu sedemikian rupa, sehingga karena itu jaminan bagi orang-orang yang berhak menjadi berkurang atau hilang, maka orang-orang ini berhak menuntut di Pengadilan, agar uang pembelian segera dilunasi dan disimpan, baik dalam pendaftaran-pendaftaran pada buku besar pinjaman nasional, ataupun pada surat-surat utang atas beban Indonesia segala sesuatu dalam hubungan yang sama dan ketentuan-ketentuan yang sama, seakan-akan uang pembelian itu tetap berada di tangan pembeli atau pengganti-penggantinya; semuanya tidak mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila ada alasan untuk itu. Bila tuntutan untuk pelunasan segera seperti yang disebut dalam alinea yang lalu dikabulkan, maka Hakim akan mengangkat juga seorang yang cakap, yang akan ditugaskan untuk menerima dan menyimpan uang pembelian itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 5 Hapusnya Hipotek, Pasal 1218

Pasal 1218: Bila dalam hal tersebut dalam Pasal 1215, dan hasil perhitungan ternyata, bahwa orang yang untuk kepentingannya telah dilakukan pendaftaran tidak mempunyai tagihan apa pun, atau tagihannya kurang daripada jumlah semula yang didaftarkan, maka perikatan dibatalkan, dan uang pembelian yang belum dilunasi harus dibayar, baik untuk kepentingan para kreditur hipotek yang pendaftarannya seluruhnya atau sebagian tidak mendapat urutan tingkat yang menguntungkan, dengan memperhatikan tingkat penempatannya, atau untuk kepentingan pemilik semula persil itu, atau untuk kepentingan orang-orang lain yang berhak.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 5 Hapusnya Hipotek, Pasal 1219

Pasal 1219: Bila dalam pendaftaran-pendaftaran tersebut pada Pasal 1215 ada pembukuan yang menyusul, yang seluruhnya atau sebagian tidak mendapat urutan tingkat yang menguntungkan, dan dengan demikian harus dicoret, maka pada putusan pengaturan urutan tingkat, Hakim harus memerintahkan supaya justru simpan hipotek karena jabatan, disamping pencoretan, mencatat dalam daftar-daftar bahwa para kreditur tetap mempunyai hak mereka atas apa yang masih tersisa pada hasil perhitungan uang pembelian yang belum dibayar.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 5 Hapusnya Hipotek, Pasal 1220

Pasal 1220: Dalam hal penjualan barang sebagai pelaksanaan putusan Hakim atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, jika sebidang persil, di mana terdapat banyak barang tak bergerak, yang di antaranya satu buah atau lebih tidak dibebani, sedangkan yang lainnya dibebani dengan hipotek, seluruhnya dijual untuk satu harga, maka harga dari masing-masing barang tak bergerak itu akan ditentukan Hakim setelah mendengar para ahli, demi kepentingan para kreditur yang terdaftar atas masing-masing barang tak bergerak, menurut perbandingan terhadap harga pembelian seluruhnya.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 6 Pegawal-Pegawal Yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek. Tanggung Jawab Mereka,, Pasal 1221

Pasal 1221: Pegawai-pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotek adalah: a. sejauh barang-barang itu terletak dalam keresidenan tempat kedudukan satu Pengadilan Negeri, panitera Pengadilan Negeri itu; b. sejauh barang-barang itu terletak di tempat lain, sekretaris-sekretaris keresidenan, atau pegawai-pegawai lain.yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam tiap-tiap keresidenan ada penyimpangan, yang batas-batasnya ditentukan oleh batas-batas keresidenan itu, dan dinamakan lingkungan penyimpanan. Namun jika keadaan setempat mengizinkan pemerintah berwenang untuk menempatkan lebih dari satu keresidenan, baik seluruhnya maupun sebagian, di dalam satu lingkungan penyimpanan.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 6 Pegawal-Pegawal Yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek. Tanggung Jawab Mereka,, Pasal 1222

Pasal 1222: Tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang diperintahkan dalam bab ini kepada para juru simpan hipotek. mereka ini juga wajib memelihara daftar-daftar dan catatan-catatan yang diperintahkan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang, mengenai pengumuman akta-akta peralihan hak milik, akta-akta peletakan hak-hak kebendaan, dan hak-hak pemisahan harta benda.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 6 Pegawal-Pegawal Yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek. Tanggung Jawab Mereka,, Pasal 1223

Pasal 1223: Para juru simpan hipotek tidak diperkenankan melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka selain di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah bagi mereka untuk tujuan itu. Daftar-daftar dan surat-surat lain kepunyaan kantor penyimpanan itu tidak boleh dipindahkan tanpa perintah Hakim.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 6 Pegawal-Pegawal Yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek. Tanggung Jawab Mereka,, Pasal 1224

Pasal 1224: Para juru simpan hipotek wajib memberi kesempatan kepada siapa pun yang berkehendak melihat daftar-daftar mereka serta akta-akta yang didaftar untuk pengumuman, dan wajib menyerahkan salinan akta itu, demikian pula pendaftaran-pendaftaran dan catatan-catatan yang ada, atau surat pernyataan tentang tiadanya akta, pembuktian atau catatan itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 6 Pegawal-Pegawal Yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek. Tanggung Jawab Mereka,, Pasal 1225

Pasal 1225: Mereka bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul: 1. karena kelalaian mereka dalam menyimpan surat-surat yang disampaikan kepada mereka dan dalam melakukan pembukuan dan pendaftaran pada waktunya dan secara cermat sebagaimana dituntut dari mereka; 2. karena kelalaian untuk menyebutkan satu pendaftaran atau lebih yang ada dalam suratsurat pernyataan mereka, kecuali bila dalam hal yang terakhir ini kesalahan itu timbul dan keterangan yang kurang sempurna, yang tidak dapat dianggap sebagai kesalahan mereka; 3. dan pencoretan-pencoretan yang dilakukan tanpa penyerahan surat-surat tersebut dalam Pasal 1196 kepada mereka.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 6 Pegawal-Pegawal Yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek. Tanggung Jawab Mereka,, Pasal 1226

Pasal 1226: Jika juru simpan lalai menyebutkan dalam surat pemyataan satu beban atau lebih yang didaftar atas suatu barang tak bergerak, maka barang ini tidak dibebaskan dari beban-beban itu, hal ini tidak mengurangi tanggung jawab juru simpan itu terhadap orang yang menghendaki surat pernyataan yang memuat kesalahan itu, dan tidak mengurangi hak juru simpan untuk menutut para kreditur yang telah menerima pembayaran yang tidak diwajibkan.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 6 Pegawal-Pegawal Yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek. Tanggung Jawab Mereka,, Pasal 1227

Pasal 1227: Tanpa mengurangi apa yang telah ditentukan dalam Pasal 619, para juru simpan hipotek sekalikali tidak boleh menolak atau memperlambat pendaftaran akta penagihan hak milik, pendaftaran hak-hak hipotek, pemberian kesempatan untuk melihat surat-surat pernyataan yang diminta, dengan ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga kepada pihak-pihak bersangkutan; untuk tujuan itu, atas permohonan mereka yang menghendaki oleh Notaris atau juru sita dengan dua orang saksi akan dibuat laporan tentang penolakan atau kelambatan juru simpan.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 6 Pegawal-Pegawal Yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek. Tanggung Jawab Mereka,, Pasal 1228

Pasal 1228: Para juru simpan bertanggung jawab terhadap masyarakat umum atas perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan penyimpanan itu, yang dilakukan oleh mereka yang mewakili para juru simpan dalam pelaksanaan tugas jabatan, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut penggantian dan pegawai-pegawai yang mewakili mereka itu.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 6 Pegawal-Pegawal Yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek. Tanggung Jawab Mereka,, Pasal 1229

Pasal 1229: Para juru simpan atas biaya mereka, harus mengadakan jaminan untuk menambah kepastian bagi umum, memberikan suatu penanggungan utang, yang besarnya dan cara mengadakannya diatur oleh pemerintah.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 6 Pegawal-Pegawal Yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek. Tanggung Jawab Mereka,, Pasal 1230

Pasal 1230: Lamanya waktu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada para juru simpan hipotek dalam Pasal 1225, ditentukan sepuluh tahun untuk kelalaian-kelalaian termaksud pada nomor 1° dan 3° pasal itu, terhitung dari hari diajukannya permohonan formalitas-formalitas menurut undang-undang oleh mereka yang berkepentingan, dan untuk kelalaian-kelalaian termaksud pada nomor 2° pasal itu juga, terhitung dari hari diberikannya surat pernyataan yang bersangkutan.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 6 Pegawal-Pegawal Yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek. Tanggung Jawab Mereka,, Pasal 1231

Pasal 1231: Bentuk daftar-daftar, cara pembukuan, pajak-pajak yang akan dipungut oleh negara, gaji para juru simpan, hukum-hukuman disiplin, kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan kepada pegawai-pegawai tersebut, dan apa saja yang disyaratkan untuk lengkapnya pelaksanaan peraturan tentang pengumuman peralihan hak milik dan hipotek, yang ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang, harus diatur oleh pemerintah, setelah meminta nasihat Mahkamah Agung.


Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ini, Demikian Pula Tunjangan Untuk Pemeliharaan Dan Pendidikan Yang Masih Harus Dibayar Oleh Para Orangtua Untuk, Bab XXI Hipotek, Bagian 6 Pegawal-Pegawal Yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek. Tanggung Jawab Mereka,, Pasal 1232

Pasal 1232: Pengawasan atas para juru simpan hipotek ditugaskan kepada Pengadilan Negeri, di bawah pengawasan tertinggi Mahkamah Agung. Cara melaksanakan pengawasan ini juga harus diatur pemerintah setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1233

Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1234

Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 2 Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu, Pasal 1235

Pasal 1235: Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 2 Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu, Pasal 1236

Pasal 1236: Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaikbaiknya untuk menyelamatkannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 2 Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu, Pasal 1237

Pasal 1237: Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 2 Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu, Pasal 1238

Pasal 1238: Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 3 Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu Atau Untuk Tidak Berbuat Sesuatu, Pasal 1239

Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 3 Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu Atau Untuk Tidak Berbuat Sesuatu, Pasal 1240

Pasal 1240: Walaupun demikian, kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa dari Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat itu atas tanggungan debitur; hal ini tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 3 Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu Atau Untuk Tidak Berbuat Sesuatu, Pasal 1241

Pasal 1241: Bila perikatan itu tidak dilaksanakan, kreditur juga boleh dikuasakan untuk melaksanakan sendiri perikatan itu atas biaya debitur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 3 Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu Atau Untuk Tidak Berbuat Sesuatu, Pasal 1242

Pasal 1242: Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 4 Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pasal 1243

Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 4 Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pasal 1244

Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 4 Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pasal 1245

Pasal 1245: Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 4 Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pasal 1246

Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 4 Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pasal 1247

Pasal 1247: Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 4 Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pasal 1248

Pasal 1248: Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 4 Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pasal 1249

Pasal 1249: Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 4 Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pasal 1250

Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 4 Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pasal 1251

Pasal 1251: Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan di muka Pengadilan, maupun karena suatu persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 4 Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pasal 1252

Pasal 1252: Walaupun demikian, penghasilan yang dapat ditagih, seperti uang upah tanah dan uang sewa lain, bunga abadi atau bunga sepanjang hidup seseorang, menghasilkan bunga mulai hari dilakukan penuntutan atau dibuat persetujuan. Peraturan yang sama berlaku terhadap pengembalian hasil-hasil sewa dan bunga yang dibayar oleh seorang pihak ketiga kepada kreditur untuk pembebasan debitur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 5 Perikatan Bersyarat, Pasal 1253

Pasal 1253: Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 5 Perikatan Bersyarat, Pasal 1254

Pasal 1254: Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 5 Perikatan Bersyarat, Pasal 1255

Pasal 1255: Syarat yang bertujuan tidak melakukan sesuatu yang tak mungkin dilakukan, tidak membuat perikatan yang digantungkan padanya tak berlaku.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 5 Perikatan Bersyarat, Pasal 1256

Pasal 1256: Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat. Tetapi jika perikatan tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut, dan perbuatan itu telah terjadi maka perikatan itu adalah sah.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 5 Perikatan Bersyarat, Pasal 1257

Pasal 1257: Semua syarat harus dipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 5 Perikatan Bersyarat, Pasal 1258

Pasal 1258: Jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat bahwa suatu peristiwa akan terjadi dalam waktu tertentu, maka syarat tersebut dianggap tidak ada, bila waktu tersebut telah lampau sedangkan peristiwa tersebut setiap waktu dapat dipenuhi, dan syarat itu tidak dianggap tidak ada sebelum ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi.