Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1490

Pasal 1490: Jika dua bidang pekarangan dijual bersama-sama dalam satu persetujuan dengan suatu harga dan luas masing-masing disebut tetapi yang satu ternyata lebih luas daripada yang lain, maka selisih ini dihapus dengan cara memperjumpakan keduanya sampai jumlah yang diperlukan, dan tuntutan untuk penambahan atau untuk pengurangan tidak boleh diajukan selain menurut aturan-aturan yang ditentukan di atas.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1491

Pasal 1491: Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1492

Pasal 1492: Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tidak dibuat janji tentang penanggungan, penjual demi hukum wajib menanggung pembeli terhadap tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut tetapi tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1493

Pasal 1493: Kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apa pun.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1494

Pasal 1494: Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1495

Pasal 1495: Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali bila pembeli sewaktu pembelian diadakan telah mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu, atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1496

Pasal 1496: Jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, maka pembeli dalam hal adanya tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang, berhak menuntut kembali dari penjual: 1. pengembalian uang harga pembelian; 2. pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan itu; 3. biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal; 4. penggantian biaya, kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1497

Pasal 1497: Jika ternyata bahwa pada waktu diadakan penuntutan hak melalui hukum, barang itu telah merosot harganya atau sangat rusak, baik karena kelalaian pembeli maupun karena keadaan memaksa, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian seluruhnya. Tetapi jika pembeli telah mendapat keuntungan karena kerugian yang disebabkan olehnya, maka penjual berhak mengurangi barang-barang tersebut dengan suatu jumlah yang sama dengan keuntungan tersebut.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1498

Pasal 1498: Jika ternyata pada waktu diadakan penuntutan hak melalui hukum, barang itu telah bertambah harganya, meskipun tanpa perbuatan pembeli, maka penjual wajib untuk membayar kepada pembeli itu apa yang melebihi uang harga pembelian itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1499

Pasal 1499: Penjual wajib mengembalikan kepada pembeli atau menyuruh orang yang mengadakan penuntutan hak melalui hukum untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barang yang bersangkutan. Jika penjual telah menjual barang orang lain dengan itikad buruk, maka ia wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan pembeli, bahkan juga biaya yang dikeluarkannya semata-mata untuk memperindah atau mengubah bentuk barangnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1500

Pasal 1500: Jika hanya sebagian dari barang itu yang dituntut, sedangkan bagian itu, dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian penting sehingga pembeli tidak akan membeli barang itu, seandainya bagian itu tidak ada, maka ia dapat meminta pembatalan pembeliannya, asal ia memajukan tuntutan untuk itu dalam satu tahun setelah hari putusan atas penuntutan hak melalui hukum memperoleh kekuatan hukum yang pasti.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1501

Pasal 1501: Dalam hal adanya hukuman untuk menyerahkan sebagian barang yang dijual itu, bila jual beli tidak dibatalkan, pembeli harus diberi ganti rugi untuk bagian yang harus diserahkan, menurut harga taksiran sewaktu ia diharuskan menyerahkan sebagian dari barangnya itu, tetapi tidak menurut perimbangan dengan seluruh harga pembelian, entah barang yang dijual itu telah naik atau telah turun harganya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1502

Pasal 1502: Jika ternyata bahwa barang yang dijual itu dibebani dengan pengabdian- pengabdian pekarangan tetapi hal itu tidak diberitahukan kepada pembeli, sedangkan pengabdianpengabdian pekarangan itu sedemikian penting, sehingga dapat diduga bahwa pembeli tidak akan melakukan pembelian jika hal itu diketahuinya, maka ia dapat menuntut pembatalan pembelian, kecuali jika ia memilih menerima ganti rugi.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1503

Pasal 1503: Jaminan terhadap suatu penuntutan hak menurut hukum berakhir, jika pembeli membiarkan diri dihukum oleh Hakim dengan suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tanpa memanggil penjual, dan penjual itu membuktikan bahwa ada alasan untuk menolak gugatan tersebut.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1504

Pasal 1504: Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1505

Pasal 1505: Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1506

Pasal 1506: Ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1507

Pasal 1507: Dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 1504 dan 1505, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh Hakim setelah mendengar ahli tentang itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1508

Pasal 1508: Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1509

Pasal 1509: Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1510

Pasal 1510: Jika barang yang mengandung cacat-cacat tersembunyi itu musnah karena cacat- cacat itu, maka kerugian dipikul oleh penjual yang terhadap pembeli wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti segala kerugian lain yang disebut dalam kedua pasal yang lalu; tetapi kerugian yang disebabkan kejadian yang tak disengaja, harus dipikul oleh pembeli.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1511

Pasal 1511: Tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan di tempat persetujuan pembelian dibuat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1512

Pasal 1512: Tuntutan itu tidak dapat diajukan dalam hal penjualan-penjualan yang dilakukan atas kuasa Hakim.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 3 Kewajiban Pembeli, Pasal 1513

Pasal 1513: Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 3 Kewajiban Pembeli, Pasal 1514

Pasal 1514: Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 3 Kewajiban Pembeli, Pasal 1515

Pasal 1515: Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 3 Kewajiban Pembeli, Pasal 1516

Pasal 1516: Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 3 Kewajiban Pembeli, Pasal 1517

Pasal 1517: Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 3 Kewajiban Pembeli, Pasal 1518

Pasal 1518: Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 4 Hak Membeli Kembali, Pasal 1519

Pasal 1519: Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual, timbul karena suatu perjanjian, yang tetap memberi hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan mengembalikan uang harga pembelian asal dan memberikan penggantian yang disebut dalam Pasal 1532.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 4 Hak Membeli Kembali, Pasal 1520

Pasal 1520: Hak untuk membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk waktu yang lebih lama dari lima tahun. Jika hak tersebut diperjanjikan untuk waktu yang lebih lama, maka waktu itu diperpendek sampai menjadi lima tahun.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 4 Hak Membeli Kembali, Pasal 1521

Pasal 1521: Jangka waktu yang ditetapkan harus diartikan secara mutlak dan tidak boleh diperpanjang oleh Hakim; bila penjual lalai memajukan tuntutan untuk membeli kembali dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka pembeli tetap menjadi pemilik barang yang telah dibelinya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 4 Hak Membeli Kembali, Pasal 1522

Pasal 1522: Jangka waktu ini berlaku untuk kerugian tiap orang, bahkan untuk kerugian anak-anak yang belum dewasa, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut penggantian kepada orang yang bersangkutan jika ada alasan untuk itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 4 Hak Membeli Kembali, Pasal 1523

Pasal 1523: Penjual suatu barang tak bergerak yang telah meminta diperjanjikan hak untuk membeli kembali barang yang dijualnya, boleh menggunakan haknya terhadap seorang pembeli kedua, meskipun dalam persetujuan kedua belah tidak disebutkan janji tersebut.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 4 Hak Membeli Kembali, Pasal 1524

Pasal 1524: Barangsiapa membeli dengan perjanjian membeli kembali, memperoleh segala hak penjual sebagai penggantinya ia dapat menggunakan hak lewat waktunya baik terhadap pemilik sejati saja yang mengira punya hak hipotek atau hak lain atas barang yang dijual itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 4 Hak Membeli Kembali, Pasal 1525

Pasal 1525: Terhadap para kreditur kepada penjual, ia dapat menggunakan hak istimewa, untuk melaksanakan tuntutan hak melalui hukum.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 4 Hak Membeli Kembali, Pasal 1526

Pasal 1526: Jika seseorang yang dengan perjanjian membeli kembali telah membeli suatu bagian dari suatu barang tak bergerak yang belum terbagi, setelah terhadapnya diajukan suatu gugatan untuk pemisahan dan pembagian menjadi pembeli dari seluruh barang tersebut bila orang ini hendak menggunakan hak membeli kembali.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 4 Hak Membeli Kembali, Pasal 1527

Pasal 1527: Jika berbagai orang secara bersama-sama dan dalam satu persetujuan penjualan suatu barang yang menjadi hak mereka bersama, maka masing-masing hanya dapat menggunakan haknya untuk kembali sekedar mengenai bagiannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 4 Hak Membeli Kembali, Pasal 1528

Pasal 1528: Hak yang sama terjadi bila seseorang yang sendirian menjual suatu barang, meninggalkan beberapa ahli waris. Masing-masing di antara para ahli waris itu hanya boleh menggunakan hak membeli kembali atas jumlah sebesar bagiannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 4 Hak Membeli Kembali, Pasal 1529

Pasal 1529: Tetapi dalam hal termaksud dalam kedua pasal yang lalu, pembeli dapat menuntut supaya semua orang yang turut menjual atau yang turut menjadi ahli waris dipanggil untuk bermufakat tentang pembelian kembali barang yang bersangkutan seluruhnya, dan jika mereka tidak mencapai kesepakatan maka tuntutan membeli kembali harus ditolak.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 4 Hak Membeli Kembali, Pasal 1530

Pasal 1530: Jika penjualan suatu barang kepunyaan berbagai orang tidak dilakukan oleh mereka bersamasama untuk seluruhnya, melainkan masing-masing menjual sendiri-sendiri bagiannya maka masing-masing dapat sendiri-sendiri menggunakan haknya untuk membeli kembali bagian yang menjadi haknya; dan pembeli tidak boleh memaksa siapa pun yang menggunakan haknya secara demikian untuk mengoper barang yang bersangkutan seluruhnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 4 Hak Membeli Kembali, Pasal 1531

Pasal 1531: Jika pembeli meninggalkan beberapa orang ahli waris, maka hak membeli kembali tidak dapat dipergunakan terhadap masing-masing dari mereka selain untuk jumlah sebesar bagiannya, baik dalam harta peninggalan yang belum dibagi maupun dalam hal harta peninggalan yang sudah dibagi di antara para ahli waris. Namun jika harta peninggalan itu sudah dibagi dan barang yang dijual itu jatuh ke tangan salah seorang dari para ahli waris itu, maka tuntutan untuk membeli kembali dapat diajukan terhadap ahli waris ini untuk seluruhnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 4 Hak Membeli Kembali, Pasal 1532

Pasal 1532: Penjual yang menggunakan perjanjian membeli tidak saja wajib mengembalikan seluruh uang harga pembelian semula melainkan juga mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah dikeluarkan waktu menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan dan biaya yang menyebabkan barang yang dijual bertambah harganya, yaitu sejumlah tambahannya itu. Ia tidak dapat memperoleh penguasaan atau barang yang dibelinya kembali, selain setelah memenuhi segala kewajiban ini. Bila penjual memperoleh harganya kembali akibat perjanjian membeli kembali maka barang itu harus diserahkan kepadanya bebas dari semua beban dan hipotek yang diletakkan atasnya oleh pembeli namun ia wajib menepati persetujuan-persetujuan sewa yang dengan itikad baik telah dibuat oleh pembeli.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 5 Ketentuan-Ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang Dan Hak-Hak Tak Berwujud, Pasal 1533

Pasal 1533: Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya seperti penanggungan, hak istimewa dan hak hipotek.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 5 Ketentuan-Ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang Dan Hak-Hak Tak Berwujud, Pasal 1534

Pasal 1534: Barang siapa menjual suatu piutang atau suatu hak yang tak berwujud lainnya, harus menanggung hak-hak itu benar ada pada waktu diserahkan biar pun penjualan dilakukan tanpa janji penanggungan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 5 Ketentuan-Ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang Dan Hak-Hak Tak Berwujud, Pasal 1535

Pasal 1535: Ia tidak bertanggung jawab atas kemampuan debitur kecuali jika ia mengikatkan dirinya untuk itu, tetapi dalam hak demikian pun ia hanya bertanggung jawab untuk jumlah harga pembelian yang telah diterimanya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 5 Ketentuan-Ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang Dan Hak-Hak Tak Berwujud, Pasal 1536

Pasal 1536: Jika ia telah berjanji untuk menanggung cukup mampunya debitur, maka janji ini harus diartikan sebagai janji mengenai kemampuannya pada waktu itu, dan bukan mengenai keadaan di kemudian hari kecuali jika dengan tegas dijanjikan sebaliknya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 5 Ketentuan-Ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang Dan Hak-Hak Tak Berwujud, Pasal 1537

Pasal 1537: Barang siapa menjual suatu warisan tanpa memberi keterangan tentang barang demi barang, tidaklah menanggung apa-apa selain kedudukannya sebagai ahli waris.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 5 Ketentuan-Ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang Dan Hak-Hak Tak Berwujud, Pasal 1538

Pasal 1538: Jika ia menikmati hasil suatu barang atau telah menerima suatu jumlah sebesar suatu piutang yang termasuk warisan tersebut, ataupun telah menjual beberapa barang dari harta peninggalan itu maka ia diwajibkan untuk menggantinya jika tidak dengan tegas diperjanjikan lain.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 5 Ketentuan-Ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang Dan Hak-Hak Tak Berwujud, Pasal 1539

Pasal 1539: Sebaliknya, pembeli diwajibkan mengganti kepada penjual itu segala sesuatu yang oleh orang itu telah dikeluarkan untuk membayar utang-utang dan orang yang memegang suatu piutang terhadap warisan itu, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 5 Ketentuan-Ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli Piutang Dan Hak-Hak Tak Berwujud, Pasal 1540

Pasal 1540: Bila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, debitur membayar utangnya kepada penjual, maka hal itu cukup untuk membebaskan debitur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VI Tukar Menukar, Pasal 1541

Pasal 1541: Tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VI Tukar Menukar, Pasal 1542

Pasal 1542: Segala sesuatu yang dapat dijual, dapat pula jadi pokok persetujuan tukar-menukar.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VI Tukar Menukar, Pasal 1543

Pasal 1543: Jika pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya, dan kemudian ia membuktikan kepada pihak yang lain bukan pemilik barang tersebut maka ia tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan barang yang telah ia janjikan dari pihaknya sendiri melainkan hanya untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VI Tukar Menukar, Pasal 1544

Pasal 1544: Barang siapa karena suatu tuntutan hak melalui hukum terpaksa melepaskan barang yang diterimanya dalam suatu tukar menukar, dapat memilih akan menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga dari pihak lawannya atau akan menuntut pengembalian barang yang telah ia berikan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VI Tukar Menukar, Pasal 1545

Pasal 1545: Jika barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VI Tukar Menukar, Pasal 1546

Pasal 1546: Untuk lain-lainnya, aturan-aturan tentang persetujuan jual beli berlaku terhadap persetujuan tukar-menukar.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 1 Ketentuan Umum, Pasal 1547

Pasal 1547: Dihapuskan dengan S. 1926 - 335 jis. 458,565, dan S.1927-108.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 1 Ketentuan Umum, Pasal 1548

Pasal 1548: Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 1 Ketentuan Umum, Pasal 1549

Pasal 1549: Dihapus dengan S. 1926 - 335 jo. 458.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1550

Pasal 1550: Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk; 1. menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa; 2. memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud; 3. memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1551

Pasal 1551: Pihak yang menyewakan wajib untuk menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya. Selama waktu sewa, ia harus menyuruh melakukan pembetulanpembetulan yang perlu dilakukan pada barang yang disewakan, kecuali pembentukan yang menjadi kewajiban penyewa.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1552

Pasal 1552: Pihak yang menyewakan harus menanggung penyewa terhadap semua cacat barang yang disewakan yang merintangi pemakaian barang itu, meskipun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuat persetujuan sewa. Jika cacat-cacat itu telah mengakibatkan suatu kerugian bagi penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib memberikan ganti rugi.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1553

Pasal 1553: Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1554

Pasal 1554: Pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa, mengubah bentuk atau susunan barang yang disewakan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1555

Pasal 1555: Jika dalam masa sewa pada barang yang disewakan itu terpaksa diadakan pembetulanpembetulan yang tidak dapat ditunda sampai berakhirnya masa sewa, maka penyewa harus menerimanya betapapun beratnya kesusahan yang disebabkannya, dan meskipun selama dilakukannya pembetulan-pembetulan itu ia terpaksa kehilangan sebagian dari barang yang disewakan. Tetapi jika pembetulan-pembetulan itu berlangsung lebih lama dari empat puluh hari, maka harga sewa harus dikurangi menurut banyaknya waktu yang tersita dan bagian barang sewa yang tidak dapat dipakai oleh penyewa. Jika pembetulan-pembetulan sedemikian rupa sifatnya, sehingga barang sewa yang perlu ditempati oleh penyewa dan keluarganya tak dapat didiami, maka penyewa dapat memutuskan sewanya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1556

Pasal 1556: Pihak yang menyewakan tidak wajib menjamin penyewa terhadap rintangan dalam merintangi dalam menikmati barang sewa yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa berdasarkan suatu hak atas barang sewa itu, hal ini tidak mengurangi hak penyewa untuk menuntut sendiri orang itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1557

Pasal 1557: Jika sebaliknya penyewa diganggu dalam kenikmatannya karena suatu tuntutan hukum mengenai hak milik atas barang yang bersangkutan, maka ia berhak menuntut pengurangan harga sewa menurut perimbangan, asal gangguan atau rintangan itu telah diberitahukan secara sah kepada pemilik.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1558

Pasal 1558: Jika orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut menyatakan bahwa mereka mempunyai suatu hak atas barang yang disewakan, atau jika penyewa sendiri digugat untuk mengosongkan seluruh atau sebagian dari barang yang disewa atau untuk menerima pelaksanaan pengabdian pekarangan, maka ia wajib memberitahukan hal itu kepada pihak yang menyewakan dan dapat memanggil pihak tersebut sebagai penanggung. Bahkan ia dapat menuntut supaya ia dikeluarkan dari perkara, asal ia menunjuk untuk siapa ia menguasai barang yang bersangkutan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1559

Pasal 1559: Penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain, atas ancaman pembatalan persetujuan sewa dan penggantian biaya, kerugian dan bunga sedangkan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak wajib menaati persetujuan ulang sewa itu. Jika yang disewa itu berupa sebuah rumah yang didiami sendiri oleh penyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri menyewakan sebagian kepada orang lain jika hak itu tidak dilarang dalam persetujuan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1560

Pasal 1560: Penyewa harus menepati dua kewajiban utama: 1. memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persangkaan menyangkut keadaan; 2. membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1561

Pasal 1561: Jika penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu keperluan lain dari yang menjadi tujuannya, atau untuk suatu keperluan yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi pihak yang menyewakan maka pihak ini, menurut keadaan dapat meminta pembatalan sewa.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1562

Pasal 1562: Jika antara pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa telah dibuat suatu pertelaan tentang barang yang disewakan, maka pihak yang belakangan ini wajib mengembalikan barang itu dalam keadaan seperti waktu barang itu diterima menurut pertelaan tersebut kecuali yang telah musnah atau berkurang harganya sebagai akibat dari tuanya barang atau sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang tak disengaja dan tak dapat dihindarkan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1563

Pasal 1563: Jika tidak dibuat suatu pertelaan maka penyewa, mengenai pemeliharaan yang menjadi beban para penyewa, dianggap telah menerima barang yang disewa itu dalam keadaan baik, kecuali jika dibuktikan sebaliknya dan ia harus mengembalikan barang itu dalam keadaan yang sama.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1564

Pasal 1564: Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1565

Pasal 1565: Akan tetapi ia tidak bertanggung jawab atas kebakaran, kecuali jika pihak yang menyewakan membuktikan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh kesalahan penyewa.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1566

Pasal 1566: Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan pada barang sewa oleh teman-temannya serumah, atau oleh mereka yang mengambil alih sewanya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1567

Pasal 1567: Pada waktu mengosongkan barang yang disewa, penyewa boleh membongkar dan membawa segala sesuatu yang dengan biaya sendiri telah dibuat pada barang yang disewa asal pembongkaran dan pembawaan itu dilakukan tanpa merusak barang yang disewa.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1568

Pasal 1568: Dihapus dengan S. 1925 - 525.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1569

Pasal 1569: Jika terjadi perselisihan tentang harga sewa yang dibuat secara lisan dan sudah dijalankan, sedangkan tanda bukti pembayaran tidak ada, maka pihak yang menyewakan harus dipercaya atas sumpahnya kecuali bila penyewa memilih untuk menyuruh para ahli menaksir harga sewa.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1570

Pasal 1570: Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan suatu pemberhentian untuk itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1571

Pasal 1571: Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1572

Pasal 1572: Jika pihak yang satu telah memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia berhak menghentikan sewanya, maka penyewa meskipun ia tetap menikmati barang yang bersangkutan, tidak dapat mengemukakan adanya suatu penyewa ulang secara diam-diam.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1573

Pasal 1573: Jika setelah berakhir suatu penyewaan yang dibuat secara tertulis, penyewa tetap menguasai barang yang disewa dan dibiarkan menguasainya, maka terjadilah suatu sewa baru, yang akibatakibatnya diatur dalam Pasal-pasal mengenai penyewaan secara lisan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1574

Pasal 1574: Dalam hal kedua pasal tersebut di atas, penanggungan utang yang dibuat untuk penyewaan tidak meliputi kewajiban yang terjadi akibat perpanjangan sewa.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1575

Pasal 1575: Persetujuan sewa sekali-kali tidak hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan ataupun pihak yang menyewa.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1576

Pasal 1576: Dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian demikian, penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu perjanjian yang tegas, tetapi jika ada perjanjian demikian, maka ia tidak wajib mengosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutang belum dilunasi.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1577

Pasal 1577: Pembeli dengan perjanjian membeli kembali tidak dapat menggunakan wewenangnya untuk memaksa penyewa mengosongkan barang yang disewa, sebelum ia menjadi pemilik mutlak dengan lewatnya tenggang waktu yang ditentukan untuk pembelian kembali.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1578

Pasal 1578: Seorang pembeli yang hendak menggunakan wewenangnya yang diperjanjikan dalam persetujuan sewa, untuk memaksa penyewa mengosongkan barang sewa jika barangnya dijual, wajib memperingatkan penyewa sekian lama sebelumnya, sebagaimana diharuskan oleh adat setempat mengenai penghentian sewa. Dalam hal sewa tanah, peringatan tersebut harus disampaikan sedikitnya satu tahun sebelum pengosongan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1579

Pasal 1579: Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 2 Aturan-Aturan Yang Sama-Sama Berlaku Terhadap Penyewaan Rumah Dan Penyewaan, Pasal 1580

Pasal 1580: Jika dalam persetujuan sewa telah disetujui bahwa pihak yang menyewakan akan berhak memakai sendiri rumah atau tanah yang disewakan maka ia wajib memberitahukan kehendaknya untuk menghentikan sewa sekian lama sebelumnya. sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1578.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 3 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Rumah Dan Perabot Rumah, Pasal 1581

Pasal 1581: Penyewa yang tidak melengkapi sebuah sewa rumah dengan perabot rumah secukupnya. dapat dipaksa untuk mengosongkan rumah itu kecuali bila ia memberikan cukup jaminan untuk pembayaran uang sewa.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 3 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Rumah Dan Perabot Rumah, Pasal 1582

Pasal 1582: Seorang penyewa kedua tidak wajib membayar kepada pemilik lebih dari jumlah harga sewa kedua yang masih terutang kepada penyewa pertama pada waktu dilakukan suatu penyitaan. dan ia tak boleh mengajukan pembayaran yang dilakukan sebelumnya. kecuali jika pembayaran itu dilakukan menurut suatu perjanjian yang dinyatakan dalam persetujuan sewa itu atau menurut kebiasaan setempat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 3 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Rumah Dan Perabot Rumah, Pasal 1583

Pasal 1583: Pembetulan-pembetulan kecil sehari-hari, dipikul oleh penyewa. Jika tidak ada persetujuan mengenai hal itu maka dianggap demikianlah pembetulan pada lemari toko, daun jendela, kunci dalam, kaca jendela, baik di dalam maupun di luar rumah dan segala sesuatu yang dianggap termasuk itu, menurut kebiasaan setempat. Meskipun demikian, pembetulanpembetulan itu harus dipikul oleh pihak yang menyewakan bila pembetulan itu terpaksa dilakukan karena kerusakan barang yang disewa atau karena keadaan yang memaksa.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 3 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Rumah Dan Perabot Rumah, Pasal 1584

Pasal 1584: Menjaga kebersihan sumur, kolam air hujan, dan tempat buang air besar dibebankan kepada pihak yang menyewakan, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Menjaga kebersihan asap, jika tidak ada perjanjian dibebankan kepada pihak yang menyewa.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 3 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Rumah Dan Perabot Rumah, Pasal 1585

Pasal 1585: Sewa mebel untuk melengkapi sebuah rumah, tempat kediaman, toko atau ruangan lainnya, harus dianggap telah dibuat untuk jangka waktu penyewaan rumah, tempat kediaman, toko atau ruangan menurut kebiasaan setempat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 3 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Rumah Dan Perabot Rumah, Pasal 1586

Pasal 1586: Penyewaan kamar yang dilengkapi dengan mebel harus dianggap telah dilakukan untuk tahunan, bila dibuat atas pembayaran sejumlah uang tiap tahun; untuk bulanan, bila dibuat atas pembayaran sejumlah uang tiap bulan; untuk harian, bila dibuat atas pembayaran sejumlah uang tiap hari. Jika tidak ternyata bahwa penyewaan dibuat atas pembayaran sejumlah uang tiap tahun, tiap bulan atau tiap hari, maka penyewaan dianggap telah dibuat menurut kebiasaan setempat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 3 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Rumah Dan Perabot Rumah, Pasal 1587

Pasal 1587: Jika penyewa sebuah rumah atau ruangan, setelah berakhirnya waktu yang ditentukan dalam suatu persetujuan tertulis, tetap menguasai barang sewa, sedangkan pihak yang menyewakan tidak melawannya maka dianggaplah bahwa penyewa tetap menguasai barang yang disewanya atas dasar syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan oleh kebiasaan setempat, dan ia tidak dapat meninggalkan barang sewa atau dikeluarkan dari situ, kecuali sesudah ada pemberitahuan tentang penghentian sewa, yang dilakukan menurut kebiasaan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 4 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah, Pasal 1588

Pasal 1588: Jika dalam suatu persetujuan sewa menyewa tanah disebut suatu ukuran luas yang kurang atau lebih dan luas yang sesungguhnya, maka hal itu tidak menjadi alasan untuk menambah atau mengurangi harga sewa, kecuali dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab 5 buku ini.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 4 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah, Pasal 1589

Pasal 1589: Jika penyewa tanah tidak melengkapi tanah itu dengan ternak atau peralatan pertanian yang diperlukan untuk pengembalian atau penanaman; jika ía berhenti melakukan pengembalian atau penanaman. atau dalam hal itu tidak berlaku sebagai kepala rumah tangga yang baik, jika ia memakai barang yang disewa untuk suatu tujuan yang lain dengan tujuan yang dimaksudkan atau, pada umumnya, jika ia tidak memenuhi janji-janji yang dibuat dalam persetujuan sewa dan karena itu timbul suatu kerugian bagi pihak yang menyewakan. Maka pihak itu berhak untuk menuntut pembatalan sewa menurut keadaan, serta penggantian biaya, kerugian dan bunga.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 4 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah, Pasal 1590

Pasal 1590: Semua penyewa tanah diwajibkan menyimpan hasil-hasil tanah di tempat penyimpanan yang telah disediakan untuk itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 4 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah, Pasal 1591

Pasal 1591: Penyewa tanah diwajibkan, atas ancaman penggantian biaya, kerugian dan bunga, untuk melaporkan kepada pemilik tanah itu segala peristiwa yang dilakukan dalam mengerjakan tanah yang disewa. Pemberitahuan itu harus dilakukan dalam jangka waktu yang sama seperti yang ditentukan antara waktu gugatan dari hari menghadap di muka sidang pengadilan menurut jarak tempat-tempat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 4 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah, Pasal 1592

Pasal 1592: Jika dalam suatu sewa untuk beberapa tahun selama waktu sewa, seluruh atau separuh penghasilan setahun hilang karena kejadian-kejadian yang tak dapat dihindarkan, maka penyewa dapat menuntut suatu pengurangan uang sewa, kecuali jika ía telah memperoleh penggantian kerugian karena penghasilan tahun-tahun sebelumnya. Jika ia tidak mendapat ganti rugi, maka perkiraan tentang pengurangan uang sewa tidak dapat dibuat selain pada waktu berakhirnya sewa, bila kenikmatan dan semua tahun telah diperumpamakan satu sama lain. Walaupun demikian, Hakim dapat mengizinkan penyewa menahan sebagian dan uang sewa untuk sementara waktu, menurut kerugian yang telah diderita.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 4 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah, Pasal 1593

Pasal 1593: Jika sewa hanya dilakukan untuk satu tahun, sedangkan penghasilan telah hilang seluruhnya atau separuhnya, maka penyewa dibebaskan dari pembayaran seluruh harga sewa atau sebagian harga sewa menurut imbangan. Bila kerugian kurang dari separuh, maka Ia tidak berhak atas suatu pengurangan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 4 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah, Pasal 1594

Pasal 1594: Penyewa tidak dapat menuntut pengurangan bila kerugian itu diderita setelah penghasilan dipisahkan dari tanah, kecuali jika dalam persetujuan sewa ditentukan bahwa pemilik harus memikul bagiannya dalam kerugian, asal penyewa tidak lalai menyerahkan kepada pemilik itu bagiannya dari penghasilan. Begitu pula penyewa tidak dapat menuntut suatu pengurangan, jika hal yang menyebabkan kerugian sudah ada dan sudah diketahui sewaktu persetujuan sewa dibuat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 4 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah, Pasal 1595

Pasal 1595: Dengan suatu perjanjian yang dinyatakan dengan tegas, penyewa dapat dipertanggungjawabkan atas kejadian-kejadian yang tak dapat diduga.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 4 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah, Pasal 1596

Pasal 1596: Perjanjian demikian hanya dianggap dibuat untuk kejadian-kejadian biasa yang tak terduga, seperti letusan gunung, gempa bumi, kemarau yang panjang, serangan hama-hama yang merusak penghasilan, petir, atau rontoknya bunga pohon sebelum waktunya. Perjanjian tersebut di atas tidak meliputi kejadian luar biasa, seperti kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh peperangan atau banjir yang tidak biasa menimpa daerah yang bersangkutan, kecuali jika penyewa telah menyanggupi untuk memikul akibat dari semua kejadian, baik yang dapat diduga maupun yang tak dapat diduga.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 4 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah, Pasal 1597

Pasal 1597: Sewa tanah yang dibuat secara tak tertulis, dianggap telah dibuat untuk sekian lama, sebagaimana dibutuhkan oleh si penyewa untuk mengumpulkan semua hasil dari tanah yang disewa. Demikianlah maka sewa sebidang padang rumput, sebidang kebun buah-buahan, dan semua tanah lain yang hasilnya dikumpulkan seluruhnya dalam waktu satu tahun, dianggap telah dibuat untuk satu tahun. Sewa tanah pertanian yang ditanami dengan bermacam-macam tanaman secara berganti-ganti dianggap telah dibuat untuk sekian tahun, menurut macam tanaman.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 4 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah, Pasal 1598

Pasal 1598: Jika setelah berakhirnya suatu sewa yang dibuat tertulis, penyewa tetap menguasai barang sewa dan dibiarkan menguasainya, maka akibat-akibat sewa yang baru diatur menurut ketentuan pasal yang lalu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 4 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah, Pasal 1599

Pasal 1599: Penyewa yang sewanya berakhir dan penggantinya, wajib saling membantu sedemikian rupa sehingga memudahkan keluarnya yang satu dan masuknya yang lain, baik mengenai penanaman untuk tahun yang akan datang maupun mengenai pemungutan hasil-hasil yang masih berada di ladang, ataupun mengenai hal-hal lain; segala sesuatunya menurut kebiasaan setempat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VII Sewa Menyewa, Bagian 4 Aturan-Aturan Yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah, Pasal 1600

Pasal 1600: Begitu pula penyewa, pada waktu berangkat, harus meninggalkan jerami dan pupuk dari tahun sebelumnya, jika ia menerimanya pada waktu penyewaan dimulai, bahkan meskipun ia tidak menerimanya, pemilik dapat meminta supaya jerami dan pupuk ditinggalkan, menurut suatu perkiraan yang akan dibuat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 1 Ketentuan Umum, Pasal 1601

Pasal 1601: Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuanketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuanketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 1 Ketentuan Umum, Pasal 1601a

Pasal 1601a: Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 1 Ketentuan Umum, Pasal 1601b

Pasal 1601b: Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 1 Ketentuan Umum, Pasal 1601c

Pasal 1601c: Jika suatu persetujuan mengandung sifat-sifat suatu perjanjian kerja dan persetujuan lain, maka baik ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian kerja maupun ketentuan-ketentuan mengenai persetujuan lain yang sifat-sifatnya terkandung di dalamnya, keduanya berlaku; jika ada pertentangan antara kedua jenis ketentuan tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuanketentuan mengenai perjanjian kerja. Jika pemborongan kerja diikuti dengan beberapa persetujuan sejenis itu, meskipun tiap kali dengan suatu selang waktu, atau jika pada waktu persetujuan dibuat, ternyata maksud kedua belah pihak membuat beberapa persetujuan secara demikian ialah supaya pemboronganpemborongan itu dapat dipandang sebagai suatu perjanjian kerja, maka peraturan-peraturan mengenai perjanjian kerja harus berlaku bagi semua persetujuan ini, baik bagi semua persetujuan itu secara serempak maupun bagi masing-masing persetujuan secara sendirisendiri, kecuali ketentuan-ketentuan dalam Bagian 6 pada bab ini. Akan tetapi bila dalam hal demikian persetujuan yang pertama hanya diadakan untuk percobaan saja, maka persetujuan demikian harus dianggap mengandung sifat pemborongan kerja dan segala ketentuan dalam Bab 6 itu berlaku baginya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601d

Pasal 1601d: Bila perjanjian kerja diadakan secara tertulis, maka biaya aktanya dan perongkosan lainnya harus ditanggung majikan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601e

Pasal 1601e: Jika pada waktu membuat perjanjian diberikan dan diterima uang panjar, maka kedua belah pihak tidak boleh membatalkan perjanjian itu dengan membiarkan uang panjar itu di tangan buruh (penerima panjar) atau dengan mengembalikan uang panjar itu kepada majikan (pemberi panjar). Uang panjar hanya dapat dikurangkan dari upah, jika perjanjian kerja diadakan untuk waktu lebih dari tiga bulan atau untuk waktu yang tak ditentukan dan ternyata berjalan selama lebih dari tiga bulan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601f

Pasal 1601f: Mengenai perjanjian kerja yang diadakan oleh seorang perempuan yang bersuami sebagai buruh, undang-undang menganggap perempuan itu telah memperoleh izin dari suaminya. Tanpa bantuan suaminya ia boleh melakukan segala perbuatan perjanjian itu, termasuk membayar segala penagihan dan menghadap Hakim. Ia berhak menerima atau menuntut apa saja yang disebut dalam perjanjian kerja untuk kepentingan keluarganya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601g

Pasal 1601g: Anak yang belum dewasa mampu membuat perjanjian kerja sebagai buruh, jika ia dikuasakan untuk itu oleh walinya menurut undang-undang, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Surat kuasa lisan hanya berlaku untuk membuat suatu perjanjian kerja tertentu. Jika anak yang belum dewasa belum berusia 18 tahun, maka kuasa itu harus diberikan dihadapan majikan atau orang yang mewakilinya. Kuasa tersebut tidak dapat diberikan dengan bersyarat. Jika kuasa diberikan secara tertulis, maka anak yang belum dewasa itu wajib menyerahkan surat kuasanya kepada majikan, yang harus segera menyampaikan suatu salinan yang ditandatangani kepada anak yang belum dewasa itu dan pada waktu berakhirnya hubungan kerja,. mengembalikan surat kuasa tersebut kepada anak yang belum dewasa tersebut atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya. Sekedar tidak secara tegas dikecualikan dengan syarat-syarat tertentu dalam kuasa yang telah diberikan itu, anak yang belum dewasa, tanpa mengurangi ketentuan alinea ketiga Pasal 1603 f. Namun demikian, ia tidak dapat menghadap Pengadilan tanpa dibantu oleh walinya menurut undang-undang, kecuali bagi Pengadilan ternyata bahwa wali tersebut tidak mampu menyatakan kehendaknya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601h

Pasal 1601h: Jika anak yang belum dewasa, yang belum mampu membuat suatu perjanjian kerja, telah membuat perjanjian kerja dan karena itu selama enam minggu telah melakukan pekerjaan pada majikan tanpa rintangan dari walinya menurut undang-undang, maka ia dianggap telah diberi kuasa dengan lisan oleh walinya untuk membuat perjanjian kerja itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601i

Pasal 1601i: Suatu perjanjian kerja antara suami istri adalah batal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601j

Pasal 1601j: Suatu reglemen (peraturan perusahaan) yang ditetapkan oleh majikan hanya mengikat buruh, jika buruh telah menyatakan setuju dengan reglemen itu dan juga telah memenuhi syarat-syarat berikut: 1. bahwa satu eksemplar lengkap reglemen itu telah diberikan kepada buruh dengan cumacuma oleh atau atas nama majikan; 2. bahwa oleh atau atas nama majikan telah diserahkan ke Departemen Tenaga Kerja satu eksemplar lengkap reglemen tersebut yang ditandatangani oleh majikan, supaya dapat dibaca oleh umum; 3. bahwa satu eksemplar lengkap reglemen itu ditempelkan dan tetap ada di suatu tempat yang dapat didatangi buruh dengan mudah, sedapat-dapatnya dalam ruang kerja sehingga dapat dibaca dengan baik. Penyerahan dan pembacaan reglemen itu di Departemen Tenaga Kerja diselenggarakan dengan cuma-cuma. Setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan reglemen itu dengan cuma-cuma. Tiap perjanjian yang bertentangan dengan suatu ketentuan pasal ini, adalah batal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601k

Pasal 1601k: Jika selama hubungan kerja ditetapkan suatu reglemen baru atau diubah reglemen yang telah ada, maka reglemen baru atau reglemen yang telah diubah itu hanya mengikat buruh bila satu eksemplar Iengkap rancangannya, sebelum ditetapkan, disediakan selama suatu waktu dengan cuma-cuma untuk dibaca oleh buruh sehingga ia dapat mempertimbangkan isinya dengan seksama. Jika buruh, setelah reglemen baru atau reglemen yang diubah itu ditetapkan tidak dapat menyetujui, maka dalam waktu empat minggu sesudah mengetahui penetapan itu, ia dapat menuntut di muka Pengadilan, supaya perjanjian kerja dibatalkan. Setelah mendengar pihak lawan atau memanggilnya secara sah, Pengadilan memutus pada tingkatan terakhir dan mengabulkan tuntutan buruh, kecuali jika ia berpendapat bahwa buruh tidak begitu dirugikan oleh reglemen baru atau reglemen yang diubah itu. Dalam menunggu putusan Pengadilan dan bila tuntutan ditolak, hubungan kerja berlangsung terus sedangkan reglemen baru atau reglemen yang diubah itu sah sejak berlaku. Dalam hal tuntutan dikabulkan, Pengadilan akan menetapkan pada saat mana hubungan kerja akan berakhir, dan buruh berhak atas suatu ganti rugi sebagaimana di tentukan pada Pasal 1693q dalam pemutusan hubungan kerja oleh majikan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601l

Pasal 1601l: Suatu pernyataan dari pihak buruh bahwa ia mengikatkan diri untuk menyetujui tiap reglemen yang akan ditetapkan oleh majikan di kemudian hari atau tiap perubahan dalam suatu reglemen yang telah ada, adalah batal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601m

Pasal 1601m: Dan ketentuan-ketentuan dalam reglemen itu, orang hanya boleh menyimpang jika ada perjanjian khusus yang tertulis mengenai hal itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601n

Pasal 1601n: Setiap perjanjian antara majikan dan buruh yang bertentangan dengan suatu perjanjian perubahan kolektif yang mengikat kedua belah pihak satu sama lain, dapat dibatalkan atas tuntutan masing-masing dan mereka yang bersama-sama menjadi pihak dalam perjanjian perburuhan kolektif itu, kecuali pihak majikan. Yang dimaksud dengan perjanjian perburuhan kolektif adalah suatu peraturan yang dibuat oleh seorang majikan atau lebih, atau suatu perkumpulan majikan atau lebih yang merupakan badan hukum di satu pihak, dari suatu serikat buruh atau lebih yang merupakan suatu badan hukum di lain pihak, tentang syarat-syarat kerja yang harus diindahkan sewaktu membuat suatu perjanjian kerja.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601o

Pasal 1601o: Untuk menghitung upah sehari yang ditetapkan dalam bentuk uang maka dalam bab ini satu hari ditetapkan 10 jam, satu minggu 6 hari, satu bulan 25 hari, dan satu tahun 300 hari. Jika upah seluruhnya atau sebagian ditetapkan dengan cara lain dan cara menurut jangka waktu, maka sebagai upah harian yang ditetapkan dalam jumlah uang harus diambil upah rata-rata dari buruh, dihitung selama 30 hari kerja yang telah lalu. Jika tidak dapat digunakan ukuran seperti itu, maka sebagai upah harus diambil upah yang biasa untuk pekerjaan yang paling mirip dalam hal sifat, tempat dan waktu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601p

Pasal 1601p: Upah buruh yang tidak tinggal di rumah majikan, tidak boleh ditetapkan selain dalam bentuk: 1. uang; 2. makanan, bahan makanan, penerangan dan bahan bakar yang harus dipakai di tempat penyerahannya; 3. pakaian yang harus dipakai dalam melakukan pekerjaan; 4. sejumlah tertentu hasil perusahaan, atau bahan dasar atau bahan pembantu yang dipakai dalam perusahaan itu, bila hasil atau bahan dasar atau bahan pembantu itu, mengingat sifat dan banyaknya, termasuk dalam kebutuhan hidup utama bagi buruh dan keluarganya, atau dipakai dalam perusahaan buruh, sebagai bahan dasar, bahan pembantu, alat-alat atau perkakas, dengan pengecualian minuman keras dan candu; 5. hak pakai sebidang tanah atau padang rumput atau kandang untuk hewan, yang ditentukan banyaknya serta jenisnya, kepunyaan buruh atau salah seorang anggota keluarganya; hak pakai alat-alat kerja atau perkakas-perkakas serta perawatannya; 6. pekerjaan atau jasa tertentu yang dilakukan oleh majikan atau atas tanggungan majikan untuk buruh itu; 7. hak pakai rumah atau sebagian rumah tertentu, perawatan kesehatan bagi buruh serta keluarganya dengan cuma-cuma, pemakaian seorang pelayan atau lebih dengan cumacuma, pemakaian sebuah mobil atau kendaraan lain dalam pembiayaan rumah tangga semacam itu, sekedar belum termasuk dalam nomor-nomor tersebut di atas; 8. gaji selama cuti, setelah bekerja selama beberapa tahun tertentu, atau hak atas pengangkutan dengan cuma-cuma ke tempat asal atau cuti pulang pergi.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601q

Pasal 1601q: Jika dalam perjanjian atau reglemen tidak ditetapkan jumlah upah oleh kedua belah pihak, maka buruh berhak untuk memperoleh upah sebanyak upah yang biasa di tempat itu bagi pekerjaan yang serupa dengan pekerjaannya. Jikalau kebiasaan seperti ini tidak ada di tempat itu, maka upah itu harus ditentukan dengan mengingat keadaan, menurut keadilan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601r

Pasal 1601r: Jika jumlah upah telah ditetapkan tetapi berlainan dari yang diperkenankan menurut Pasal 1601p, maka upah itu harus dianggap telah ditetapkan dalam bentuk uang dengan jumlah lima kali jumlah tersebut. Seluruh upah yang ditetapkan berupa uang itu hendaklah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas tentang hal memperhitungkan uang upah itu, sehingga tidak boleh melebihi sepertiga kali jumlah upah yang biasanya atau menurut kepatutan harus diberikan pada pekerjaan yang semacam. Setiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan pasal ini adalah batal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601s

Pasal 1601s: Tiap perjanjian antara majikan atau seorang pegawainya atau kuasanya dan seorang buruh yang bekerja di bawah salah seorang dari mereka itu, yang mengikat diri buruh itu untuk menggunakan upah atau pendapatannya yang lain seluruhnya atau sebagian menurut cara tertentu atau untuk membeli barang-barang keperluannya di tempat tertentu atau dan orang tertentu, tidak diperbolehkan dan adalah batal. Dan ketentuan-ketentuan tersebut, dikecualikan perjanjian yang mengikutsertakan buruh dalam suatu dana, asal dana tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601t

Pasal 1601t: Jika buruh telah membuat suatu janji dalam suatu penjanjian dengan majikan, sedang perjanjian itu menurut pasal di atas tidak diperbolehkan dan batal, maka perbuatan itu tidak menimbulkan suatu perikatan. Buruh itu berhak menuntut kembali dari majikan tersebut pembayaran yang dipotong dari upahnya atau yang telah ia keluarkan sendiri dari sakunya seluruhnya dengan perjanjian tersebut, sedangkan uang yang telah ia terima dan majikan tidak wajib dikembalikan. Meskipun demikian, dalam hal mengabulkan tuntutan buruh, Pengadilan berkuasa untuk membatasi hukuman sampai pada suatu jumlah yang dianggapnya adil menurut keadaan, tetapi paling sedikit sebesar kerugian yang diderita oleh buruh itu menurut taksiran Pengadilan. Jika buruh telah mengadakan suatu perjanjian dengan orang lain daripada majikan, sedang perjanjian tersebut tidak diperbolehkan, maka buruh berhak meminta kembali dari majikan apa yang telah dibayar atau yang masih terutang kepada orang lain itu. Ketentuan alinea kedua juga berlaku dalam hal ini. Tiap hak buruh untuk mengajukan tuntutan yang berdasarkan pasal ini, gugur setelah lewat enam bulan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601u

Pasal 1601u: Majikan hanya dapat mengenakan denda atas pelanggaran terhadap ketentuan dan perjanjian tertulis atau reglemen, jika ketentuan itu ditunjuk secara tegas dan dendanya disebut pula dalam perjanjian atau reglemen itu. Perjanjian atau reglemen yang memperjanjikan denda itu harus menyebutkan dengan seksama kegunaan denda itu. Uang denda, baik secara Iangsung maupun secara tidak langsung, sekali-kali tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi majikan atau orang lain, yang dikuasakan olehnya untuk mengenakan denda kepada buruhnya. Tiap denda yang diperjanjikan dalam suatu reglemen atau dalam suatu perjanjian, harus ditetapkan pada jumlah tertentu yang dinyatakan dalam mata uang untuk upah yang ditetapkan itu. Dalam satu minggu, kepada seorang buruh tidak boleh dikenakan denda-denda yang jumlahnya melebihi upahnya dalam sehari. Tidak satu denda pun boleh dijatuhkan lebih dari jumlah ini. Tiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan pasal ini adalah batal, Dengan perjanjian tertulis atau dengan reglemen boleh diadakan penyimpangan dari ketentuan alinea kedua, ketiga dan keempat, tetapi hanya mengenai buruh yang upahnya ditetapkan berupa uang yang jumlahnya lebih dari delapan gulden sehari. Jika terjadi demikian, Pengadilan senantiasa berkuasa mengurangi jumlah denda yang telah ditetapkan, sekedar jumlah itu menurut pendapatnya lebih dari sepantasnya. Memperjanjikan hukuman, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 10 dan Bab 1 dalam buku ini, adalah termasuk menetapkan dan menjanjikan denda menurut pengertian pasal ini.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601v

Pasal 1601v: Untuk satu perbuatan majikan tidak boleh mengenakan denda sambil menuntut ganti rugi. Tiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601w

Pasal 1601w: Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena kesalahannya berbuat bertentangan dengan salah satu kewajibannya, dan kerugian yang diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang, maka Pengadilan akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan sebagai ganti rugi.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601x

Pasal 1601x: Suatu perjanjian yang mengurangi hak buruh, bahwa setelah mengakhiri hubungan kerja, ia tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, hanya sah jika dibuat dalam suatu perjanjian tertulis atau suatu reglemen dengan buruh yang telah dewasa. Baik atas tuntutan buruh maupun atas permintaannya yang diajukan pada pembelaannya dalam suatu perkara, Pengadilan boleh membatalkan perjanjian seperti itu, seluruhnya atau sebagian, dengan alasan bahwa dibandingkan dengan kepentingan majikan yang dilindungi itu, buruh dirugikan secara tidak adil oleh perjanjian tersebut. Dan suatu perjanjian termaksud dalam alinea pertama, majikan tidak dapat mengambil hak-hak jika ia memutuskan hubungan kerja secara melanggar hukum atau jika buruh memutuskannya karena desakan sesuatu yang ditimbulkan majikan itu secara tegas atau dengan kesalahannya. Juga tidak boleh majikan berbuat demikian, jika Pengadilan, atas permintaan atau tuntutan buruh, telah menyatakan bubarnya perjanjian itu berdasarkan suatu alasan mendesak, yang diberikan kepada buruh karena kesengajaan atau kesalahan majikan. Jika buruh berjanji akan memberikan kepada majikan suatu ganti rugi bila ia melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan suatu perjanjian sebagaimana dimaksudkan pada alinea pertama, maka Pengadilan senantiasa berwenang mengurangi ,jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan, sekedar jumlah itu menurut pendapatnya lebih dari yang sepantasnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 2 Perjanjian Kerja Pada Umumnya, Pasal 1601y

Pasal 1601y: Dihapus dengan S. 1928-533 jo. S. 1929-261.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602

Pasal 1602: Majikan wajib membayar upah buruh pada waktu yang ditentukan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602a

Pasal 1602a: Upah yang ditetapkan menurut jangka waktu, harus dibayar sejak saat buruh mulai bekerja sampai saat berakhirnya hubungan kerja.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602b

Pasal 1602b: Tidak ada upah yang harus dibayar untuk waktu buruh tidak melakukan pekerjaan yang diperjanjikan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602c

Pasal 1602c: Akan tetapi buruh berhak untuk meminta dan menerima upah, yang ditetapkan menurut lamanya buruh, bekerja untuk waktu yang tidak begitu lama, bila ía berhalangan melakukan pekerjaan karena sakit atau mengalami kecelakaan, kecuali bila sakitnya atau kecelakaan itu disebabkan oleh kesengajaan atau kebejatannya atau oleh cacat badan yang dengan sengaja diberi keterangan palsu pada waktu membuat perjanjian kepada majikan. Bila dalam hal demikian buruh berhak memperoleh suatu ganti rugi berdasarkan suatu peraturan undang-undang tentang hal sakit atau kecelakaan, atau menurut aturan pertanggungan, atau dari suatu dana yang telah dijanjikan atau lahir dari perjanjian kerja, maka jumlah uang upah itu harus dikurangi dengan jumlah uang ganti rugi termaksud. Buruh berhak menuntut jangka waktu pendek, yang ditetapkan menurut keadilan, bila ia, baik karena memenuhi kewajiban yang diletakkan padanya oleh undang-undang atau pemerintah tanpa penggantian berupa uang, dan tidak dapat dilakukan di luar waktu kerja, maupun karena mengalami kejadian-kejadian luar biasa di luar kesalahannya, terhalang melakukan pekerjaannya. Dalam pengertian kejadian luar biasa, untuk pasal ini, juga termasuk istri buruh melahirkan anak; pula meninggalnya dan penguburan salah seorang teman serumah atau salah seorang anggota keluarga dalam garis tak terbatas dalam garis ke samping derajat kedua. Sedangkan dalam pengertian memenuhi kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang atau Pemerintah, termasuk hal melakukan hak pilih. Jika upah berupa uang ditetapkan secara lain menurut jangka waktu, maka ketentuan-ketentuan pasal ini berlaku juga dengan pengertian, bahwa sebagai upah harus diambil upah rata-rata yang seharusnya dapat diperoleh buruh seandainya ia tidak berhalangan melakukan pekerjaan. Tetapi upah itu harus dikurangi dengan jumlah biaya yang telah dapat dihemat selama buruh tidak mengerjakan pekerjaan. Dari ketentuan pasal ini, orang hanya boleh menyimpang dengan perjanjian tertulis atau suatu peraturan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602d

Pasal 1602d: Jika buruh tidak kehilangan haknya atas upah yang ditentukan menurut jangka waktu, jika ia telah bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan. tetapi majikan tidak menggunakannya, baik karena salahnya sendiri, maupun karena halangan yang kebetulan terjadi mengenai dirinya pribadi. Ketentuan-ketentuan alinea kedua, kelima, keenam dan ketujuh dalam Pasal 160c berlaku juga dalam hal ini.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602e

Pasal 1602e: Bila banyak uang untuk membayar semua atau sebagian upah itu tergantung pada suatu pertelaan dan pembukuan majikan, maka buruh berhak meminta majikan memberitahukan surat-surat bukti, yang dianggap perlu untuk mengetahui jumlah upah buruhnya. Dalam surat perjanjian atau dalam reglemen boleh ditetapkan, bahwa pemberitahuan tentang surat-surat bukti yang seharusnya diberikan kepada setiap buruh, akan diberikan kepada sejumlah tertentu buruh yang bekerja pada majikan itu atau kepada seorang atau beberapa ahli pembukuan, yang ditunjuk oleh para buruh secara tertulis. Pemberitahuan surat-surat bukti oleh atau atas kuasa majikan, jika dikehendaki dapat dilakukan dengan meletakkan kewajiban yang dinyatakan secara tegas, bahwa buruh atau orang yang menurut alinea yang lalu mewakilinya, harus merahasiakannya; orang tersebut belakangan ini tidak dapat mewajibkan merahasiakan terhadap buruh. Kewajiban merahasiakan dihapuskan sekedar perlu, jika hal itu dibantah di muka Pengadilan. Sekedar pertelaan termaksud dalam alinea pertama di atas adalah mengenai keuntungan yang diperoleh perusahaan atau sebagai perusahaan majikan itu, maka dengan surat perjanjian atau dengan reglemen, begitu pula dengan cara lain daripada apa yang disebut dalam alinea kedua, dapat dikatakan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam alinea pertama, tetapi dengan pengertian bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan alinea kedua, senantiasa harus diberikan kepada buruh suatu surat pemberitahuan terang dan jelas yang menggambarkan pertelaan termasuk alinea pertama. Tanpa mengurangi berlakunya alinea keempat, pemberitahuan tentang pertelaan dalam alinea yang lalu, bila dikehendaki, harus dilakukan dengan mewajibkan buruh merahasiakannya. sebagaimana telah disebut dalam alinea ketiga.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602f

Pasal 1602f: Untuk pembayaran upah yang menjadi hak buruh, kuasa termaksud dalam alinea pertama Pasal 1385 haruslah suatu kuasa tertulis. Jika dalam kuasa tertulis termaksud pada Pasal 1602g dimuat syarat bahwa upah yang ditetapkan berupa uang seluruhnya atau bagian, tidak akan dibayar kepada buruh di bawah umur, tetapi harus dibayar kepada wakilnya yang sah, maka orang mi dalam hal pembayaran upah atau bagian yang harus dibayar kepadanya. dianggap sebagai buruh. Juga apabila tidak dimuat syarat-syarat seperti itu dalam surat kuasa dan bahkan dalam hal adanya kuasa lisan, upah yang ditetapkan berupa uang, yang harus dibayar kepada buruh yang belum dewasa, harus dibayar kepada wakilnya yang sah bila wakil ini mengajukan surat perlawanan atas pembayaran yang dilakukan kepada butuh di bawah umur. Dalam hal-hal lain dan yang dimaksudkan pada alinea kedua dan alinea ketiga pasal ini, majikan membayar kepada buruh di bawah umur dianggap telah melunasinya dengan sah. Pembayaran kepada pihak ketiga, yang berlawanan dengan ketentuan-ketentuan pasal ini atau pasal berikut adalah batal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602g

Pasal 1602g: Penyitaan upah yang menjadi hak buruh dan majikan, hanya boleh dilakukan atas jumlah yang tidak lebih dari seperlima dari upah yang ditetapkan berupa uang bila upah berupa uang itu sehari delapan gulden lebih, maka juga penyitaan hanya sah atas yang tidak melebihi seperlima bagian, sedang beberapa penyitaan tidak dibatasi. Tidak ada pembatasan jika penyitaan itu dijalankan untuk pembayaran nafkah, yang menurut undang-undang menjadi hak orang yang melakukan pekerjaan. Penyegelan, penggadaian atau perbuatan lain dengan mana buruh memberikan suatu hak atas upahnya kepada pihak ketiga, hanya berlaku sepanjang penyitaan atas upahnya diperkenankan. Kuasa untuk menagih upah, dalam bentuk dan dengan nama apa pun, yang oleh buruh telah diberikan, senantiasa bisa ditarik kembali. Tiap perjanjian yang berlawanan dengan ketentuan pasal ini adalah batal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602h

Pasal 1602h: Pembayaran upah yang ditetapkan berupa uang, harus dilakukan dengan uang yang berlaku di Indonesia, dengan pengertian bahwa upah yang ditetapkan berupa uang asing harus dihitung menurut kurs pada hari dan tempat pembayaran terjadi, atau kalau di tempat itu tidak ada kurs, menurut kurs di kota dagang terdekat yang ada kurs. Akan tetapi untuk daerah atau bagian daerah tertentu, dengan undang-undang dapat diadakan penyimpangan dari ketentuan alinea pertama.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602i

Pasal 1602i: Pembayaran upah yang ditetapkan dalam bentuk lain dari uang, dilakukan menurut apa yang dijanjikan atau reglemen, atau dalam hal termaksud dalam Pasal 1601r menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan di situ.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602j

Pasal 1602j: Pembayaran upah yang dilakukan secara lain daripada dalam kedua pasal di atas adalah batal. Buruh tetap berhak menuntut upah yang belum dibayar dari majikan, tanpa wajib mengembalikan apa yang sudah diterimanya dari pembayaran yang batal itu. Walaupun demikian, Pengadilan dalam mengabulkan tuntutan buruh, berwenang untuk membatasi hukuman sampai pada suatu jumlah uang yang menurut perhitungannya seimbang dengan kerugian yang diderita buruh. Tiap hak buruh untuk menuntut sesuatu berdasarkan pasal ini, gugur dengan lewatnya waktu enam bulan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602k

Pasal 1602k: Jika tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam surat perjanjian atau reglemen atau oleh kebiasaan maka pembayaran itu harus dilakukan di tempat pilihan majikan saja, yaitu di tempat kerja biasa, atau di kantor majikan kalau kantor itu terletak di tempat tinggal kebanyakan buruh, atau di rumah buruh.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602l

Pasal 1602l: Pembayaran upah yang ditetapkan dengan uang menurut lamanya kerja, harus dilakukan sebagai berikut: jika ditetapkan untuk tiap minggu atau waktu yang lebih pendek dari seminggu, dibayar setiap kali lewat seminggu; jika ditetapkan untuk waktu lebih dari seminggu tetapi kurang dari sebulan, dibayar setiap kali lewat waktu itu; jika di tetapkan untuk tiap bulan, dibayar setiap kali lewat sebulan; jika ditetapkan untuk waktu yang lebih lama dari satu bulan, dibayar tiap-tiap kali lewat satu triwulan. Dan aturan ini hanya boleh diadakan penyimpangan dengan perjanjian tertulis atau reglemen, bahwa pembayaran upah untuk waktu yang kurang dari setengah bulan dan pembayaran upah bulanan dilakukan tiap-tiap triwulan sekali. Pembayaran upah bagi buruh yang tinggal serumah dengan majikan, dilakukan dengan menyimpang dari ketentuan di atas, yaitu tiap-tiap kali lewat waktu yang ditetapkan menurut kebiasaan setempat, kecuali kalau dalam surat perjanjian atau reglemen telah dijanjikan, bahwa pembayaran akan dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam alinea pertama. Tenggang waktu pembayaran yang ditetapkan pada atau berdasarkan pasal ini, senantiasa boleh diperpendek oleh kedua belah pihak dengan kata sepakat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602m

Pasal 1602m: Pembayaran upah yang berupa uang, tetapi tidak menurut jangka waktu, harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal yang lalu, dengan pengertian bahwa upah ini dianggap telah ditetapkan menurut waktu yang lazim dipakai dalam menentukan upah untuk pekerjaan, yang menurut sifat, tempat dan waktu paling mirip dengan pekerjaan yang upahnya akan dibayar itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602n

Pasal 1602n: Jika upah berupa uang terdiri atas suatu jumlah, yang untuk penetapannya diperlukan surat keterangan yang terdapat dalam pembukuan majikan, maka pembayaran harus dilakukan tiap kali jumlah itu dapat ditetapkan dengan pengertian bahwa pembayaran harus dilakukan paling sedikit sekali setahun. Jika keterangan termaksud pada alinea pertama mengenai keuntungan yang diperoleh dalam perusahaan majikan atau dalam sebagian dari perusahaan itu, sedangkan menurut sifat perusahaan atau kebiasaan keuntungan tersebut baru ditetapkan setelah lewatnya waktu lebih dari satu tahun, maka dengan perjanjian tertulis atau dengan reglemen dapat dijanjikan bahwa pembayaran akan dilakukan tiap kali setelah diadakan penetapan itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602o

Pasal 1602o: Jika upah berupa uang sebagian ditetapkan menurut lamanya waktu sedangkan sebagian lagi ditetapkan secara lain, atau jika upah ditetapkan sebagian demi sebagian menurut Iama waktu yang berbeda-beda maka untuk masing-masing bagian itu berlaku ketentuan-ketentuan pada pasal 1601l sampai 1602n.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602p

Pasal 1602p: Pada tiap pembayaran seluruh jumlah upah yang terutang harus dilunasi. Mengenai upah yang ditetapkan berupa uang yang tetapi tergantung pada hasil pekerjaan yang dilakukan, dengan perjanjian tertulis atau dengan reglemen dapat diperjanjikan, bahwa tiap kali tanpa mengurangi perhitungan yang tetap, pada hari pembayaran pertama akan dibayar suatu bagian tertentu dari upahnya, yang berjumlah paling sedikit tiga perempat dari upah yang biasanya dibayar untuk pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan waktu paling mirip dengan pekerjaan yang bersangkutan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602q

Pasal 1602q: Jika upah yang ditetapkan berupa uang atau sebagian yang tersisa setelah upah itu dipotong dengan jumlah yang tidak perlu dibayar oleh majikan dan jumlah yang dituntut oleh pihakpihak ketiga menurut ketentuan bab ini, tidak dibayar paling lambat pada hari kerja ketiga setelah hari pembayaran menurut Pasal-pasal 1602 1, 1602m dan 1602o, maka buruh, bila pembayaran tidak dilakukan karena kesalahan majikan, berhak atas tambahan upah untuk hari kerja keempat sampai hari kedelapan sebanyak lima persen sehari dan untuk hari-hari seterusnya satu persen sehari, dengan pengertian bahwa tambahan karena kelambatan itu tidak boleh melebihi separuh dan jumlah yang harus dibayarkan. Dalam pada itu, Pengadilan berwenang membatasi tambahan upah itu sampai suatu jumlah yang dianggap adil, mengingat keadaan-keadaan. Suatu janji yang menyimpang dari ketentuan pasal ini, hanya sah terhadap buruh-buruh yang upahnya berjumlah lebih dari delapan gulden sehari.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602r

Pasal 1602r: Kecuali pada waktu berakhirnya hubungan kerja, terhadap tuntutan pembayaran upah, hanya boleh diadakan perjumpaan utang dengan utang buruh berikut: 1. ganti rugi yang belum ia bayar kepada majikan; 2. denda-denda yang belum ia bayar kepada majikan menurut Pasal 1601u,. asal majikan ini memberikan sepucuk surat bukti yang menerangkan jumlah tiap denda serta waktu dan alasan denda itu dikenakan, dengan menyebutkan ketentuan reglemen atau surat perjanjian yang telah dilanggar; 3. iuran untuk suatu dana yang menurut alinea kedua Pasal 1601s telah dibayar oleh majikan untuk kepentingan buruh; 4. harga sewa rumah, ruangan, sebidang tanah, atau alat atau perkakas yang dipakai buruh dalam perusahaannya sendiri, yang dengan suatu surat perjanjian disewakan oleh majikan kepada buruh; 5. harga pembelian barang-barang keperluan rumah tangga biasa dan sehari-hari di luar minuman keras dan candu, serta bahan-bahan pokok dan bahan-bahan pembantu yang dipakai buruh dalam perusahaannya sendiri semuanya yang telah diserahkan majikan kepada buruh, asal penyerahan itu dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari buruh, yang menyebutkan alasan dan jumlah utang, dan majikan tidak meminta harga untuk barang-barang itu lebih dari harga pembelian, sedang harga ini tidak melebihi harga barang-barang keperluan rumah tangga, bahan-bahan pokok dan bahan-bahan pembantu tersebut di lain tempat. 6. persekot-persekot atas upah, yang diberikan oleh majikan berupa uang kepada buruh, asal hal ini ternyata dari suatu keterangan seperti yang disebutkan pada nomor 5 di atas; 7. kelebihan upah yang telah dibayar; 8. biaya perawatan dan pengobatan yang menurut Pasal 1601x menjadi tanggungan buruh. Mengenai utang-utang yang sedianya dapat ditagih oleh majikan berdasarkan ketentuan nomor 2, 3, dan 5, pada tiap pembayaran upah ia tidak boleh memperhitungkan lebih dari seperlima dari upah berupa uang, yang sedianya harus dibayar, mengenai utang-utang yang seluruhnya dapat ditagih berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini, majikan tidak boleh memperjumpakan lebih dari dua perlima jumlah upah tersebut. Tiap perjanjian yang memberikan suatu wewenang yang lebih luas kepada majikan untuk memperjumpakan utang adalah batal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602s

Pasal 1602s: Bila upah buruh seluruhnya atau sebagian ditetapkan berupa pemondokan, pangan atau keperluan hidup lain, maka majikan wajib memenuhinya menurut kebiasaan setempat, asal sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan kesusilaan. Tiap perjanjian yang dapat menghapus atau membatasi kewajiban majikan ini, adalah batal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602t

Pasal 1602t: Majikan yang untuk sementara waktu berhalangan memenuhi upah berupa pemondokan, pangan dan keperluan hidup lain, sedangkan halangan ini tidak disebabkan oleh perbuatan buruh sendiri, wajib memberikan suatu ganti rugi yang jumlahnya ditetapkan dengan persetujuan, atau jika tidak ada suatu perjanjian. menurut kebiasaan setempat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602u

Pasal 1602u: Majikan wajib memberi kesempatan kepada buruh-buruh yang tinggal padanya tanpa memotong upahnya, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban agamanya. begitu pula untuk menikmati istirahat dan pekerjaannya dengan cara yang ditetapkan dalam perjanjian atau jika perjanjian tidak ada, menurut kebiasaan setempat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602v

Pasal 1602v: Majikan wajib mengatur pekerjaan sedemikian rupa sehingga buruh tidak bekerja pada hari Minggu dan pada hari-hari yang menurut kebiasaan setempat, sekedar mengenai pekerjaan yang diperjanjikan disamakan dengan hari Minggu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602w

Pasal 1602w: Majikan wajib mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, alat-alat dan perkakas yang dipakai untuk melakukan pekerjaan, dan pula wajib mengenal cara melakukan pekerjaan, mengadakan aturan-aturan serta memberi petunjuk-petunjuk sedemikian rupa sehingga buruh terlindung dari bahaya yang mengancam badan, kehormatan dan harta bendanya sebagaimana dapat dituntut mengenai sifat pekerjaan. Jika kewajiban-kewajiban itu tidak dipenuhi, maka majikan wajib mengganti kerugian yang karenanya menimpa buruh dalam menjalankan pekerjaannya, kecuali jika ia dapat membuktikannya bahwa tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban itu disebabkan oleh keadaan memaksa, atau bahwa kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh kesalahan buruh sendiri. Jika kewajiban-kewajiban itu tidak dipenuhi oleh majikan dan karenanya buruh mendapat luka dalam melakukan pekerjaannya sehingga meninggal dunia, maka majikan wajib memberi ganti rugi kepada suami atau istri buruh, anak-anaknya atau orang tuanya yang biasanya memperoleh nafkahnya dan pekerjaan buruh itu, kecuali jika majikan itu dapat membuktikan, bahwa tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban itu disebabkan oleh keadaan memaksa atau bahwa meninggalnya buruh itu sebagian besar disebabkan oleh kesalahan dan buruh itu sendiri. Tiap perjanjian yang dapat menghapuskan atau membatasi kewajiban-kewajiban majikan ini, adalah batal Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan yang menetapkan bahwa kewajiban mengganti kerugian termaksud pada alinea kedua dan ketiga, dapat dilimpahkan oleh majikan kepada orang-orang lain.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602x

Pasal 1602x: Jika seorang buruh yang tinggal padanya sakit atau mendapat kecelakaan semasa berlangsungnya hubungan kerja, tetapi paling lama dalam waktu enam minggu, maka majikan wajib mengurus perawatan dan pengobatan buruh dengan sepantasnya. bila hal ini belum diberikan berdasarkan peraturan lain. Ia berhak menuntut kembali biaya untuk itu dari buruh, tetapi biaya selama empat minggu pertama hanya dapat dituntut kembali bila sakit atau kecelakaan itu disebabkan oleh perbuatan sengaja atau perbuatan cabul buruh atau sebagai akibat dari suatu cacat badan yang pada waktu membuat perjanjian dengan sengaja telah diberi keterangan palsu oleh buruh itu. Tiap perjanjian yang mungkin akan mengakibatkan kewajiban-kewajiban itu dikecualikan atau dibatasi adalah batal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602y

Pasal 1602y: Pada umumnya seorang majikan wajib untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dalam keadaan yang sama wajib dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang majikan yang baik.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Majikan, Pasal 1602z

Pasal 1602z: Si majikan diwajibkan pada waktu berakhirnya perhubungan kerja, atas permintaan si buruh, memberikan kepadanya sepucuk surat pernyataan yang ditandatangani olehnya. Surat pernyataan itu memuat suatu keterangan yang sesungguhnya tentang sifat pekerjaan yang telah dilakukan serta lamanya hubungan kerja, begitu pula, tetapi hanya atas permintaan khusus dari orang kepada siapa surat pernyataan itu harus diberikan, tentang cara bagaimana si buruh telah menunaikan kewajiban-kewajibannya dan cara bagaimana hubungan kerja berkahir; jika namun si majikan telah mengakhiri hubungan kerja dengan tidak memajukan suatu alasan maka ia hanya diwajibkan menyebutkan apa alasan-alasan itu; juka si buruh telah mengakhiri hubungan kerja secara berlawanan dengan hukum, maka si majikan adalah berhak untuk menyebutkan hal itu di dalam surat pernyataannya. Si majikan yang menolak memberikan surat pernyataan yang diminta, atau dengan sengaja menuliskan keterangan-keterangan yang tidak benar, atau pula memberikan suatu tanda pada surat pernyataannya yang dimaksudkan untuk memberikan sesuatu keterangan tentang si buruh yang tidak termuat dalam surat pernyataannya sendiri, atau lagi memberikan keteranganketerangan kepada orang-orang pihak ketiga yang bertentangan dengan surat pernyataannya, adalah bertanggung jawab baik terhadap si buruh maupun terhadap orang-orang pihak ketiga tentang kerugian yang diterbitkan karenanya. Tiap janji yang kiranya akan mengakibatkan, bahwa kewajiban-kewajiban si majikan ini dikecualikan atau dibatas, adalah batal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 4 Kewajiban Buruh, Pasal 1603

Pasal 1603: Buruh wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut kemampuannya dengan sebaikbaiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dirumuskan dalam perjanjian atau reglemen, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 4 Kewajiban Buruh, Pasal 1603a

Pasal 1603a: Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan izin majikan ia dapat menyuruh orang lain menggantikannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 4 Kewajiban Buruh, Pasal 1603b

Pasal 1603b: Buruh wajib menaati aturan-aturan pelaksana pekerjaan dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan yang diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan perundang-undangan, perjanjian atau reglemen, atau jika ini tidak ada, dalam batas-batas kebiasaan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 4 Kewajiban Buruh, Pasal 1603c

Pasal 1603c: Buruh yang tinggal menumpang di rumah majikan wajib berkelakuan menurut tata tertib rumah tangga majikan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 4 Kewajiban Buruh, Pasal 1603d

Pasal 1603d: Pada umumnya buruh wajib melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang buruh yang baik.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603e

Pasal 1603e: Hubungan kerja berakhir demi hukum, jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian atau dalam peraturan undang-undang atau jika semuanya itu tidak ada, menurut kebiasaan. Pemberitahuan tentang pemutusan hubungan kerja dalam hal ini hanya diperlukan: 1. jika hal itu dijanjikan dalam surat perjanjian atau dalam reglemen, 2. jika menurut peraturan undang-undang atau menurut kebiasaan, juga dalam hal lamanya hubungan kerja ditetapkan sebelumnya, diharuskan adanya pemberitahuan tentang pemutusan itu dari kedua belah pihak, dalam hal yang diperbolehkan, tidak mengadakan penyimpangan dengan perjanjian tertulis atau dengan reglemen.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603f

Pasal 1603f: Jika hubungan kerja, setelah waktunya habis sebagaimana diuraikan pada alinea pertama Pasal 1603e diteruskan oleh kedua belah pihak tanpa bantahan, maka hubungan kerja itu dianggap diadakan lagi untuk waktu yang sama. Dalam hal hubungan kerja yang diperpanjang itu akan berlangsung untuk waktu kurang dari enam bulan maka hubungan kerja tersebut dianggap diadakan untuk waktu tidak tentu, hanya dengan syarat-syarat yang sama. Ketentuan di atas berlaku pula jika dalam hal-hal tersebut pada alinea kedua Pasal 1603e, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan pada waktu yang tepat. Dalam surat perjanjian atau dalam reglemen, akibat-akibat dari pemberitahuan pemutusan hubungan kerja yang tidak dilakukan tepat pada waktunya dapat diatur dengan cara lain, asal hubungan kerja diperpanjang untuk waktu sedikit-dikitnya enam bulan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603g

Pasal 1603g: Jika lamanya hubungan kerja tidak ditentukan, baik dalam perjanjian atau reglemen, maupun dalam peraturan undang-undang atau menurut kebiasaan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tentu. Jika hubungan kerja diadakan untuk waktu yang tidak tentu atau sampai dinyatakan putus, tiap pihak berhak memutuskannya dengan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, asal diindahkan ketentuan kedua pasal berikut.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603h

Pasal 1603h: Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja hanya boleh dilakukan menjelang hari lain dari hari terakhir suatu bulan takwim, adalah batal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603i

Pasal 1603i: Kecuali dalam hal termaksud pada kedua alinea berikut pasal ini, dalam memutuskan hubungan kerja harus diindahkan suatu tenggang waktu selama satu bulan. Dalam suatu perjanjian atau dalam reglemen dapat ditetapkannya,. bahwa tenggang waktu termaksud pada alinea yang lalu, bagi buruh dapat diperpanjang untuk waktu paling lama satu bulan, jika hubungan kerja pada waktu pemberitahuan pemutusan hubungan kerja itu telah sedikitdikitnya dua tahun terus-menerus. Tenggang waktu termaksud pada alinea pertama, bagi majikan diperpanjang berturut-turut dengan satu bulan, dua bulan atau tiga bulan, jika pada waktu pemberitahuan pemutusan, hubungan kerja telah berlangsung sedikit-dikitnya satu tahun tetapi kurang dari dua tahun, sedikit-dikitnya dua tahun tetapi kurang dari tiga tahun, atau sedikit-dikitnya tiga tahun terusmenerus. Tiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan pasal ini, adalah batal. Pasal 1603i bis Suatu perjanjian kerja baru yang diadakan seorang buruh dalam waktu empat minggu setelah berakhirnya hubungan kerja sebelumnya, tidak peduli apakah hubungan kerja yang lalu itu diadakan untuk waktu tertentu atau waktu tidak tentu, dengan majikan yang sama dan untuk waktu tertentu yang kurang dari enam bulan, dipandang diadakan untuk waktu tidak tentu. Pasal 1603i ter Hubungan kerja dengan majikan yang sama, yang terputus dalam waktu kurang dari empat minggu, atau yang segera bersambung dengan cara termaksud pada Pasal 603 f, sepanjang mengenai tenggang waktu pernyataan pemutusan termaksud Pasal 16031, dipandang sebagai hubungan kerja yang terus-menerus.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603j

Pasal 1603j: Hubungan kerja berakhir dengan meninggalnya buruh.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603k

Pasal 1603k: Hubungan kerja berakhir dengan meninggalnya majikan, kecuali jika dari perjanjian dapat disimpulkan sebaliknya. Akan tetapi baik ahli waris majikan maupun buruh, berwenang memutuskan hubungan kerja yang diadakan dalam waktu tertentu dengan memberitahukan pemutusan sesuai dengan Pasal 1603 h dan 1603 i, seolah-olah hubungan kerja tersebut diadakan untuk waktu tidak tentu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603l

Pasal 1603l: Jika diperjanjikan suatu masa percobaan, maka selama waktu itu tiap pihak berwenang memutuskan hubungan kerja dengan pernyataan pemutusan. Tiap perjanjian yang menetapkan masa percobaan yang tidak sama Iamanya bagi kedua belah pihak atau lebih lama dari tiga bulan dan juga tiap janji yang mengadakan suatu masa percobaan baru bagi pihak-pihak yang sama, adalah batal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603m

Pasal 1603m: Jika wali dan anak yang masih di bawah umur berpendapat bahwa perjanjian kerja yang diadakan oleh anak di bawah umur itu akan atau telah mempunyai akibat yang merugikan baginya, atau bahwa syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1601 g tidak terpenuhi, maka ia boleh mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan di tempat kediaman sebenarnya akan yang masih di bawah umur itu, agar perjanjian itu dinyatakan putus Pengadilan tidak boleh meluluskan permohonan itu sebelum mendengar atau memanggil dengan sah anak yang masih di bawah umur itu, majikan, dan juga Balai Harta Peninggalan dalam hal anak yang masih di bawah umur itu berada di bawah perwalian dan Balai Harta Peninggalan itu ditugaskan sebagai wali pengawas. Jika Pengadilan meluluskan permohonan, ia harus menetapkan saat hubungan kerja itu akan berakhir. Tidak ada jalan untuk melawan penetapan tersebut tanpa mengurangi wewenang Jaksa Agung untuk mengajukan permintaan kasasi terhadap penetapan tersebut demi kepentingan undang-undang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603n

Pasal 1603n: Masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atau tanpa mengindahkan aturan-aturan yang berlaku bagi pemberitahuan pemutusan hubungan kerja; tetapi pihak yang berbuat demikian tanpa persetujuan pihak lain, bertindak secara bertentangan dengan hukum, kecuali bila ia sekaligus membayar ganti rugi kepada pihak lain atas dasar ketentuan Pasal 1063q, atau ia memutuskan hubungan kerja secara demikian dengan alas dan mendesak yang seketika itu diberitahukan kepada pihak lain.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603o

Pasal 1603o: Bagi majikan, yang dipandang sebagai alasan-alasan mendesak dalam arti pasal yang lalu adalah perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau sikap buruh yang sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan, bahwa tidak pantaslah majikan diharapkan untuk meneruskan hubungan kerja. Alasan-alasan mendesak dapat dianggap ada, antara lain; 1. jika buruh, waktu mengadakan perjanjian, mengelabui majikan dengan memperlihatkan surat-surat yang palsu atau dipalsukan, atau sengaja memberikan penjelasan-penjelasan palsu kepada majikan mengenai cara berakhirnya hubungan kerja yang lama; 2. jika ia ternyata tidak mempunyai kemampuan atau kesanggupan sedikit pun untuk pekerjaan yang telah dijanjikannya; 3. jika ia, meskipun telah diperingatkan, masih mengikuti kesukaannya minum sampai mabuk, mengisap madat di luar atau suka melakukan perbuatan buruk lain; 4. jika ia melakukan pencurian, penggelapan, penipuan atau kejahatan lainnya yang mengakibatkan ia tidak lagi mendapat kepercayaan dari majikan; 5. jika ia menganiaya, menghina secara kasar atau melakukan ancaman yang membahayakan majikan, anggota keluarga atau anggota rumah tangga majikan atau teman sekerjanya; 6. jika ia membujuk atau mencoba membujuk majikan, anggota keluarga atau anggota rumah tangga majikan, atau teman sekerjanya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan; 7. jika ia dengan sengaja atau meskipun telah diperingatkan, dengan sembrono merusak milik majikan atau menimbulkan bahaya yang sungguh-sungguh mengancam milik majikan itu; 8. jika ia dengan sengaja atau meskipun telah diperingatkan dengan sembrono menempatkan dirinya sendiri atau orang lain dalam keadaan terancam bahaya besar; 9. jika mengumumkan seluk beluk rumah tangga atau perusahaan majikan, yang seharusnya Ia rahasiakan; 10. jika ia bersikeras menolak memenuhi perintah-perintah wajar yang diberikan oleh atau atas nama majikan; 11. jika ia dengan cara lain terlalu melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian; 12. jika ia karena sengaja atau sembrono menjadi tidak mampu melakukan pekerjaan yang dijanjikan. Janji-janji yang menyerahkan keputusan ke tangan majikan mengenai adanya alasan memaksa dalam arti Pasal 1603 n, adalah batal.