Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603p

Pasal 1603p: Bagi buruh, yang dipandang sebagai alasan-alasan mendesak dalam arti Pasal 1603 n adalah keadaan yang sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan bahwa tidak pantaslah buruh diharapkan untuk meneruskan hubungan kerja. Alasan-alasan mendesak dapat dianggap ada. Antara lain: 1. jika majikan menganiaya, menghina secara kasar atau melakukan ancaman yang membahayakan buruh, anggota keluarga atau anggota rumah tangga buruh, atau membiarkan perbuatan semacam itu dilakukan oleh anggota rumah tangga atau buruh lain bawahannya; 2. jika ia membujuk atau mencoba membujuk buruh, anggota keluarga atau anggota rumah tangga buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan atau membiarkan pembujukan atau percobaan pembujukan semacam itu dilakukan oleh anggota rumah tangga atau buruh lain bawahannya; 3. jika ia tidak membayar upah pada waktunya; 4. jika, dalam hal makan dan pemondokan dijanjikan, ia tidak memenuhinya secara layak; 5. jika ia tidak memberikan cukup pekerjaan kepada buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan; 6. jika ia tidak memberikan atau tidak cukup memberikan bantuan, yang dijanjikan kepada buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan; 7. jika ia dengan jalan lain terlalu melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian; 8. jika ia, dalam hal yang tidak diwajibkan oleh sifat hubungan kerja, menyuruh buruh, meskipun buruh menolak, untuk melakukan pekerjaan di perusahaan seorang majikan lain; 9. jika hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya besar yang mengancam jiwa, kesehatan, kesusilaan atau nama baik buruh, yang tidak melihat pada waktu pembuatan perjanjian; 10. jika buruh, karena sakit atau karena alasan-alasan lain di luar salahnya menjadi tidak mampu melakukan pekerjaan yang dijanjikan itu. Perjanjian yang menyerahkan keputusan ke tangan buruh mengenai adanya alasan mendesak dalam arti Pasal 1603 n, adalah batal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603q

Pasal 1603q: Ganti rugi termaksud pada pasal 1601k dan 1601n dalam hal suatu hubungan kerja diadakan atau dianggap diadakan untuk waktu tidak tentu, adalah sama dengan jumlah upah yang harus dibayar sampai pada hari berikut sesudah hari putusnya hubungan kerja dengan pernyataan pemutusan tersebut. Dalam hal hubungan kerja diadakan untuk waktu tertentu, ganti rugi itu adalah sama dengan jumlah upah untuk jangka waktu hubungan kerja yang menurut Pasalpasal 1603 e dan 1603 f seharusnya berlangsung terus. Yang dimaksud dengan upah di sini adalah bagian-bagian upah tersebut pada Pasal 1601p nomor 1 dan 7 Jika upah buruh, baik seluruhnya maupun sebagian tidak ditetapkan menurut jangka waktu, maka berlaku ukuran termaksud pada Pasal 1601o. Tiap perjanjian yang menetapkan suatu ganti rugi yang lebih rendah bagi buruh, adalah batal. Dalam surat perjanjian atau reglemen dapat ditetapkan suatu ganti rugi yang lebih besar jumlahnya. Pengadilan berwenang untuk menetapkan ganti rugi termaksud pada alinea pertama dan keempat pasal ini dalam jumlah yang lebih rendah, jika menurut pendapatnya ganti rugi itu terlalu tinggi. Atas ganti rugi yang harus dibayar itu, dikenakan bunga sebesar enam persen setahun, terhitung sejak hari hubungan kerja diakhiri.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603r

Pasal 1603r: Jika salah satu pihak memutuskan hubungan kerja tanpa pernyataan pemutusan hubungan kerja atau tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pernyataan pemutusan hubungan kerja, sambil membayar ganti rugi kepada pihak lainnya menurut ketentuanketentuan alinea pertama pasal yang lalu, maka pihak lain tersebut, jika hal itu terjadi dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga kerugian yang diderita tidak dapat dianggap cukup diganti dengan ganti rugi yang diterima itu, berhak menuntut ganti rugi lagi di muka Pengadilan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603s

Pasal 1603s: Dalam hal salah satu pihak dengan sengaja atau karena melawan hukum, pihak lainnya berhak menuntut jumlah termaksud pada Pasal 1603 q atau ganti rugi sepenuhnya. Ketentuan ini berlaku juga jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya memberi alasan mendesak kepada pihak lainnya untuk memutuskan hubungan kerja tanpa pernyataan pemutusan hubungan kerja atau tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pernyataan pemutusan hubungan kerja dan pihak lain itu menggunakan haknya itu. Pasal 1603s bis Jika majikan memutuskan hubungan kerja dengan maksud menghindari kewajibannya untuk memberi cuti setelah suatu masa kerja tertentu yang telah diperjanjikan dalam atau berhubungan dengan perjanjian, maka buruh berhak di samping menuntut apa yang dapat ia terima berhubung dengan pemberhentiannya berdasarkan aturan-aturan lain, juga menuntut suatu ganti rugi sebesar gaji yang menurut perjanjian seharusnya diterimanya selama waktu cuti, dan jika dalam perjanjian diperjanjikan suatu perjalanan dengan cuma-cuma, sejumlah uang yang diperlukan untuk perjalanan cuma-cuma menurut perjanjian ke tempat asal atau ke tempat cuti, pada saat pemutusan hubungan kerja. Jika di luar hal termaksud pada alinea lalu, sesudah lewat separuh dan masa kerja yang ditetapkan dalam perjanjian untuk memberikan cuti, majikan secara sepihak memutuskan hubungan kerja tanpa alasan mendesak, maka ía wajib, di samping membayar apa yang harus ia bayar kepada buruh berdasarkan aturan-aturan lain, juga membayar sejumlah uang yang perbandingannya dengan jumlah ganti rugi termaksud pada alinea pertama adalah sama dengan perbandingan antara masa kerja yang diperlukan untuk memperoleh cuti yang telah lampau pada waktu pemutusan hubungan kerja dan masa kerja yang diperlukan untuk mendapatkan cuti penuh. Dalam menghitung masa kerja, bulan pemutusan hubungan kerja dihitung sebagai satu bulan penuh. Ketentuan di atas berlaku juga jika buruh setelah lewat bagian dari masa kerja tersebut pada alinea yang lalu, memutuskan hubungan kerja dengan alasan mendesak yang disebabkan oleh majikan, atau jika Pengadilan menyatakan putusnya perjanjian berdasarkan alasan penting yang tak mendesak sebagaimana termaksud dalam Pasal 1603 v, atau berdasarkan alasan mendesak yang disebabkan oleh majikan. atau berdasarkan Pasal 1267, karena majikan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jika Pengadilan menyatakan putusnya perjanjian berdasarkan alasan lain dan alasan mendesak, maka ia berwenang mengurangi jumlah uang termaksud dalam alinea kedua, sampai pada suatu jumlah yang menurut hal ihwal kejadian dipandangnya adil.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603t

Pasal 1603t: Tiap hak untuk menuntut berdasarkan kedua pasal yang. lalu, batal setelah lewat waktunya satu tahun.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603u

Pasal 1603u: Bila hubungan kerja dibuat untuk waktu lebih lama dari lima tahun atau untuk selama hidup seseorang, maka buruh yang bersangkutan, setelah lampau waktu lima tahun terhitung dari saat hubungan kerja mulai berlaku,berhak memutuskan hubungan kerja itu dengan memberitahukan pemutusan hubungan kerja, dengan mengindahkan tenggang waktu enam bulan. Tiap perjanjian yang menghilangkan atau memperkecil kemungkinan pemutusan hubungan kerja itu, adalah batal demi hukum.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603v

Pasal 1603v: Masing-masing pihak, setiap waktu, juga sebelum pekerjaan dimulai, berhak berdasarkan alasan-alasan penting untuk mengajukan surat permintaan kepada Pengadilan di tempat kediamannya yang sebenarnya, supaya perjanjian kerja dinyatakan putus. Tiap janji yang dapat menghapuskan atau membatasi hak ini adalah batal. Selain alasan-alasan mendesak termaksud pada Pasal 1603n, perubahan-perubahan keadaan dalam mana pekerjaan dilakukan, yang sedemikian rupa sifatnya sehingga adalah layak segera diputuskannya hubungan kerja itu, juga dianggap sebagai alasan-alasan penting. Pengadilan tak boleh meluluskan permohonan sebelum mendengar atau memanggil secara sah pihak lainnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 5 Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja Yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja, Pasal 1603w

Pasal 1603w: Wewenang para pihak untuk menuntut pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 1267 serta penggantian biaya, kerugian dan bunga, tidak hapus karena ketentuan-ketentuan dalam


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian ini. Ketentuan Penutup, Pasal 1603x

Pasal 1603x: Perjanjian kerja yang diadakan antara seorang majikan yang tunduk dan seorang buruh yang tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan yang lalu dalam bab ini, dikuasai oleh ketentuanketentuan ini, apa pun maksud kedua pihak jika perjanjian itu mengenai pekerjaan yang sama atau hampir sama dengan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh buruh-buruh yang tunduk pada ketentuan-ketentuan bab ini. Perjanjian kerja yang diadakan antara seorang majikan yang tidak tunduk dan seorang buruh yang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang lalu dalam bab ini, apa pun maksud kedua pihak,dikuasai oleh ketentuan-ketentuan ini.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian ini. Ketentuan Penutup, Pasal 1603y

Pasal 1603y: Ketentuan-ketentuan dalam bab ini tidak berlaku bagi orang-orang yang bekerja untuk negara, daerah atau bagian daerah, kotapraja, subak atau badan resmi Iainnya. kecuali jika dinyatakan berlaku sebelum atau pada waktu hubungan kerja dimulai oleh atau atas nama kedua pihak, atau oleh ketentuan perundang-undangan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian ini. Ketentuan Penutup, Pasal 1603z

Pasal 1603z: Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan khusus bagi perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan di perusahaan-perusahaan perkebunan atau kerajinan, perusahaan kereta api dan trem, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan lainnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 6 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Pasal 1604

Pasal 1604: Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat diperjanjikan bahwa pemborong hanya akan melakukan pekerjaan atau bahwa ia juga akan menyediakan bahan-bahannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 6 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Pasal 1605

Pasal 1605: Dalam hal pemborongan harus menyediakan bahan-bahannya, dan hasil pekerjaannya, karena apa pun juga, musnah sebelum diserahkan, maka kegiatan itu dipikul oleh pemborong kecuali jika pemberi tugas itu lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 6 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Pasal 1606

Pasal 1606: Dalam hal pemborong hanya harus melakukan pekerjaan dan hasil pekerjaannya itu musnah, maka ia hanya bertanggung jawab atas kemusnahan itu sepanjang hal itu terjadi karena kesalahannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 6 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Pasal 1607

Pasal 1607: Jika musnahnya hasil pekerjaan tersebut dalam pasal yang lalu terjadi di luar kesalahan/kelalaian pemborong sebelum penyerahan dilakukan, sedangkan pemberi tugas pun tidak lalai untuk memeriksa dan menyetujui hasil pekerjaan itu, maka pemborong tidak berhak atas harga yang dijanjikan, kecuali jika barang itu musnah karena bahan-bahannya cacat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 6 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Pasal 1608

Pasal 1608: Jika pekerjaan yang diborongkan itu dilakukan sebagian demi sebagian atau menurut ukuran, maka hasil pekerjaan dapat diperiksa sebagian demi sebagian; pemeriksaan itu dianggap telah dilakukan terhadap semua bagian yang telah dibayar, jika pemberi tugas itu membayar pemborongan tiap kali menurut ukuran dan apa yang telah diselesaikan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 6 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Pasal 1609

Pasal 1609: Jika sebuah bangunan yang diborongkan dan dibuat dengan suatu harga tertentu, seluruhnya atau sebagian, musnah karena suatu cacat dalam penyusunannya atau karena tanahnya tidak layak, maka para arsitek dan para pemborongnya bertanggung jawab untuk itu selama sepuluh tahun.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 6 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Pasal 1610

Pasal 1610: Jika seseorang arsitek atau pemborong telah menyanggupi untuk membuat suatu bangunan secara borongan, menurut suatu rencana yang telah dirundingkan dan ditetapkan bersama dengan pemilik lahan, maka ía tidak dapat menuntut tambahan harga, baik dengan dalih bertambahnya upah buruh atau bahan-bahan bangunan maupun dengan dalih telah dibuatnya perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan yang tidak termaksud dalam rencana tersebut jika perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan itu tidak disetujui secara tertulis dan mengenai harganya tidak diadakan persetujuan dengan pemiliknya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 6 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Pasal 1611

Pasal 1611: Pemberi tugas, bila menghendakinya dapat memutuskan perjanjian pemborongan itu, walaupun pekerjaan itu telah dimuai, asal ia memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada pemborong atas semua biaya yang telah dikeluarkannya untuk pekerjaan itu dan atas hilangnya keuntungan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 6 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Pasal 1612

Pasal 1612: Perjanjian pemborongan berakhir dengan meninggalnya pemborong. Tetapi pemberi tugas itu wajib membayar kepada ahli waris pemborong itu harga hasil pekerjaan yang telah selesai dan harga bahan-bahan bangunan yang telah disiapkan, menurut perbandingan dengan harga yang diperjanjikan dalam perjanjian, asal hasil pekerjaan atau bahan-bahan bangunan tersebut ada manfaatnya bagi pemberi tugas.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 6 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Pasal 1613

Pasal 1613: Pemborong bertanggung jawab atas tindakan orang-orang yang ia pekerjakan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 6 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Pasal 1614

Pasal 1614: Para tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan tukang-tukang lainnya yang dipekerjakan untuk mendirikan sebuah bangunan atau membuat suatu barang lain yang diborongkan, dapat mengajukan tuntutan terhadap orang yang mempekerjakan mereka membuat barang itu, tetapi hanya atas sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemborong pada saat mereka mengajukan tuntutan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 6 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Pasal 1615

Pasal 1615: Para tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan tukang-tukang lainnya yang dengan suatu harga tertentu menyanggupi pembuatan sesuatu atas tanggung jawab sendiri secara langsung, terikat pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam bagian ini. Mereka adalah pemborong dalam bidang yang mereka kerjakan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 6 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Pasal 1616

Pasal 1616: Para buruh yang memegang suatu barang milik orang lain untuk mengerjakan sesuatu pada barang itu, berhak menahan barang itu sampai upah dan biaya untuk itu dilunasi, kecuali bila untuk upah dan biaya buruh tersebut pemberi tugas itu telah menyediakan tanggungan secukupnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIIA Perjanjian Kerja, Bagian 6 Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, Pasal 1617

Pasal 1617: Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pelaut dan nakhoda diatur dalam kitab Undangundang Hukum Dagang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIII Perseroan Perdata (Persekutuan Perdata), Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1618

Pasal 1618: Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIII Perseroan Perdata (Persekutuan Perdata), Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1619

Pasal 1619: Semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang atau usaha ke dalam perseroan itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIII Perseroan Perdata (Persekutuan Perdata), Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1620

Pasal 1620: Ada perseroan perdata yang tak terbatas dan ada yang terbatas.


Buku Ketiga Perikatan, Bab VIII Perseroan Perdata (Persekutuan Perdata), Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1621

Pasal 1621: Undang-undang hanya mengenai perseroan mengenai seluruh keuntungan. Dilarang adanya perseroan yang meliputi semua barang kekayaan dari peserta atau sebagian dari barang-barang itu dengan suatu alas hak umum, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Bab VI dan Bab VII


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Pasal 1622

Pasal 1622: hasil usaha mereka selama perseroan itu berdiri.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Pasal 1623

Pasal 1623: Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1624

Pasal 1624: Perseroan perdata mulai berjalan pada saat persetujuan diadakan, kecuali jika ditentukan waktu lain dalam persetujuan itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1625

Pasal 1625: Tiap peserta wajib memasukkan ke dalam perseroan itu segala sesuatu yang sudah ia janjikan untuk dimasukkan, dan jika pemasukan itu terdiri dari suatu barang tertentu, maka peserta wajib memberikan pertanggungan menurut cara yang sama dengan cara jual beli.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1626

Pasal 1626: Peserta yang harus memasukkan uang ke dalam perseroan itu dan kemudian tidak memberikan uang itu, dengan sendirinya karena hukum dan tanpa perlu ditegur lagi, menjadi debitur atas bunga uang itu terhitung dari hari ketika ia seharusnya memasukkan uang itu. Demikian pula pembayaran bunga wajib dilakukan oleh peserta yang mengambil uang dari kas bersama untuk keperluan pribadi, terhitung dari hari ketika ia mengambilnya untuk kepentingan dirinya. Bila ada alasan, ia wajib pula mengganti biaya tambahan serta kerugian dan bunga.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1627

Pasal 1627: Para peserta yang sudah berjanji akan menyumbangkan tenaga dan usahanya kepada perseroan mereka, wajib memberi perhitungan tanggung jawab kepada perseroan itu atas hasil dari kegiatan mereka masing-masing.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1628

Pasal 1628: Jika salah seorang dari para peserta menagih piutang dari seseorang yang juga berutang pada perseroan, kemudian peserta itu menerima pembayaran piutangnya dari orang tersebut, maka pembayaran yang ía terima harus dibagi antara perseroan dan peserta itu sendiri menurut perbandingan antara kedua piutang itu walaupun dalam kuitansi ia mengaku menerima pembayaran itu ía menetapkan bahwa semua uang termaksud adalah pelunasan piutang perseroan, maka ketetapan itu yang harus diikuti.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1629

Pasal 1629: Jika salah seorang peserta sudah menerima bagiannya dari piutang perseroan, dan kemudian debitur jatuh miskin maka peserta tersebut harus memasukkan uang yang sudah ia terima itu ke dalam kas bersama, meskipun ia sudah memberi kuitansi untuk bagiannya sendiri.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1630

Pasal 1630: Tiap peserta wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh perseroan karena kesalahannya,sedang kerugian itu tidak boleh ia perhitungkan dengan keuntungan yang sudah ia masukkan ke dalam perseroan tersebut berkat usaha dan kegiatannya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1631

Pasal 1631: Jika yang dimasukkan ke dalam perseroan hanya suatu kenikmatan barang tertentu yang pemakaiannya tidak mengakibatkan habisnya barang itu, maka barang tersebut tetap menjadi tanggungan peserta yang menjadi pemilik mutlak. Jika barang itu susut karena dipakai, turun harganya karena ditahan, dimaksudkan untuk dijual atau dimasukkan ke dalam perseroan menurut suatu anggaran yang ditentukan dalam pertelaan atau dalam inventaris, maka barang tersebut menjadi tanggungan perseroan. Jika barang itu telah ditaksir maka peserta yang memasukkan barang itu tidak boleh meminta pembayaran yang melebihi harga taksiran.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1632

Pasal 1632: Peserta berhak terhadap perseroan bukan hanya atas uang yang telah ia keluarkan untuk perseroan, melainkan juga atas semua persetujuan yang ia adakan sendiri dengan itikad baik untuk perseroan itu, dan atas kerugian-kerugian yang terjadi pada waktu pengurusannya tanpa dapat dielakkan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1633

Pasal 1633: Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1634

Pasal 1634: Para peserta tidak boleh berjanji, bahwa jumlah bagian mereka masing-masing dalam perseroan dapat ditetapkan oleh salah seorang dari mereka atau orang lain. Perjanjian demikian harus dianggap dari semula sebagai tidak tertulis dan dalam hal ini harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 1633.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1635

Pasal 1635: Perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta adalah batal. Akan tetapi diperbolehkan diperjanjikan bahwa semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang peserta atau lebih.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1636

Pasal 1636: Bila diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian bahwa hanya kepada seorang peserta saja diserahkan urusan perseroan maka peserta itu walaupun ada perlawanan dari para peserta lainnya, dapat melakukan segala tindakan yang berkenaan dengan urusan perseroan asal saja Ia melakukan segala urusan dengan jujur. Selama perseroan berdiri, kekuasaan tersebut tidak dapat dicabut tanpa alasan yang sah, tetapi bila kekuasaan demikian tidak diberikan dalam surat perjanjian perseroan, melainkan dalam suatu akta kemudian maka kekuasaan itu dapat dicabut menurut cara yang sama dengan cara mencabut pemberian kuasa biasa.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1637

Pasal 1637: Jika beberapa peserta ditugaskan melakukan urusan perseroan tanpa adanya pekerjaan tertentu bagi masing-masing atau tanpa adanya perjanjian, bahwa salah seorang tidak boleh melakukan suatu tindakan apa pun jika tidak bersama-sama dengan para pengurus lain maka masingmasing berwenang untuk bertindak sendiri dalam urusan perseroan itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1638

Pasal 1638: Jika diperjanjikan bahwa salah seorang dari pada anggota pengurus tidak boleh bertindak kalau tidak bersama-sama dengan para pengurus lain, maka tanpa perjanjian baru seorang pengurus tidak boleh berbuat apa pun tanpa bantuan dari rekan-rekannya walaupun mereka ini pada waktu itu tidak mampu untuk ikut mengurus perseroan itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1639

Pasal 1639: Bila pada waktu perseroan dibentuk tidak dibuat perjanjian-perjanjian tertentu mengenai cara mengurus perseroan itu, maka wajib diindahkan aturan-aturan berikut: 1. para peserta dianggap telah memberi kuasa satu sama lain untuk mengurus perseroan itu; Apa yang dibuat oleh masing-masing peserta sekalipun tanpa izin dari peserta lain, mengikat mereka, tanpa mengurangi hak mereka atau salah seorang dari mereka untuk melawan perbuatan tersebut selama perbuatan itu belum ditutup; 2. setiap peserta boleh menggunakan barang-barang kepunyaan perseroan asal untuk keperluan biasa dan tidak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan perseroan atau dengan cara sedemikian rupa, sehingga para peserta lain mendapat halangan untuk menggunakannya berdasarkan haknya; 3. setiap peserta berhak mewajibkan para rekannya untuk ikut memikul biaya-biaya yang perlu untuk pemeliharaan. barang-barang kekayaan perseroan; 4. tanpa izin peserta lain, tidak seorang peserta pun boleh mengadakan pembaruanpembaruan pada barang tak bergerak kepunyaan perseorangan dengan alasan bahwa pembaruan-pembaruan itu bermanfaat bagi perseroan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1640

Pasal 1640: Semua peserta bukan pengurus perseroan tidak boleh memindahtangankan barang kekayaan perseroan, sekali pun barang bergerak, dan tidak bóleh menggadaikannya atau meletakkan beban di atasnya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 2 Persetujuan-Persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain, Pasal 1641

Pasal 1641: Setiap peserta walaupun tanpa izin para peserta lain, boleh menerima orang lain sebagai teman penerima bagian kepunyaan peserta dan perseroan itu, tetapi tanpa izin para peserta lain ia tidak boleh memasukkan temannya itu ke dalam perseroan sebagai peserta meskipun ia ditugaskan mengurus barang-barang kekayaan perseroan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 3 Ikatan Para Peserta Terhadap Orang Lain, Pasal 1642

Pasal 1642: Masing-masing peserta tidak terikat untuk seluruh utang perseroan dan tidak boleh mengikatkan para peserta lain jika mereka ini tidak memberi kuasa untuk itu kepadanya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 3 Ikatan Para Peserta Terhadap Orang Lain, Pasal 1643

Pasal 1643: Para peserta boleh ditagih oleh kreditur, yang berhubungan dagang dengan mereka, masingmasing untuk jumlah dan bagian yang sama, walaupun andil seorang peserta dalam perseroan itu lebih kecil daripada andil peserta lain, kecuali jika pada waktu membuat utang itu ditentukan dengan tegas bahwa para peserta wajib memikul utang itu bersama-sama menurut perbandingan saham masing-masing dalam perseroan itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 3 Ikatan Para Peserta Terhadap Orang Lain, Pasal 1644

Pasal 1644: Perjanjian yang mengikatkan suatu perbuatan atas tanggungan perseroan hanya mengikat peserta yang mengadakan perjanjian demikian, dan tidak mengikat peserta lain kecuali jika mereka ini telah memberi kuasa untuk itu kepada peserta yang membuat perjanjian tersebut atau bila dengan tindakan termaksud ternyata perseroan memperoleh untung.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 3 Ikatan Para Peserta Terhadap Orang Lain, Pasal 1645

Pasal 1645: Jika salah seorang peserta mengadakan suatu perjanjian atas nama perseroan, maka perseroan itu dapat menuntut supaya perjanjian itu dilaksanakan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 4 Pelbagai Cara Bubarnya Perseroan Perdata, Pasal 1646

Pasal 1646: Perseroan bubar: 1. karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis; 2. karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu; 3. karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta 4. karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 4 Pelbagai Cara Bubarnya Perseroan Perdata, Pasal 1647

Pasal 1647: Pembubaran perseroan yang didirikan untuk suatu waktu tertentu tidak boleh dituntut oleh seorang peserta sebelum lewatnya waktu itu, kecuali jika ada alasan yang sah seperti jika seorang peserta tidak memenuhi kewajibannya atau sakit-sakitan sehingga tidak dapat mengurus perseroan itu, atau alasan lain semacam itu yang pertimbangan tentang sah dan beratnya diserahkan kepada Pengadilan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 4 Pelbagai Cara Bubarnya Perseroan Perdata, Pasal 1648

Pasal 1648: Jika salah seorang peserta sudah berjanji akan memasukkan hak milik atas barangnya ke dalam perseroan tetapi kemudian barang ini musnah sebelum dimasukkan, maka perseroan menjadi bubar terhadap para peserta. Demikian pula dalam semua hal, perseroan bubar karena musnahnya barang, bisa hanya pemanfaatan barang itu saja yang diperoleh perseroan sedangkan barangnya tetap menjadi milik peserta itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 4 Pelbagai Cara Bubarnya Perseroan Perdata, Pasal 1649

Pasal 1649: Perseroan boleh dibubarkan atas kehendak beberapa peserta atau hanya atas kehendak satu orang peserta, jika perseroan itu didirikan untuk waktu yang tak tentu. Pembubaran demikian baru terjadi jika pemberitahuan pembubaran disampaikan kepada semua peserta dengan itikad baik dan tepat pada waktunya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 4 Pelbagai Cara Bubarnya Perseroan Perdata, Pasal 1650

Pasal 1650: Pemberitahuan pembubaran itu dianggap telah dilakukan dengan itikad buruk bila seorang peserta membubarkan perseroan itu dengan maksud untuk menikmati sendiri suatu keuntungan yang oleh semua peserta diharapkan akan dinikmati bersama. Pemberitahuan pembubaran itu dianggap telah dilakukan pada waktu yang tidak tepat, bila barang-barang kekayaan perseroan berkurang sedang kepentingan perseroan menuntut pembubaran itu ditangguhkan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 4 Pelbagai Cara Bubarnya Perseroan Perdata, Pasal 1651

Pasal 1651: Jika telah diperjanjikan bahwa bila salah seorang peserta meninggal dunia, perseroan akan diteruskan dengan ahli warisnya atau perseroan akan diteruskan di antara para peserta yang masih hidup saja, maka perjanjian demikian wajib ditaati. Dalam hal perjanjian kedua ini, ahli waris peserta yang telah meninggal dunia ini tidak mempunyai hak selain untuk menuntut pembagian perseroan menurut keadaan pada waktu meninggalnya peserta tersebut, ia harus mendapat bagian dari keuntungan tetapi harus pula memikul kerugian perseroan yang sudah terjadi sebelum meninggalnya peserta yang meninggalkan ahli waris itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bagian 4 Pelbagai Cara Bubarnya Perseroan Perdata, Pasal 1652

Pasal 1652: Semua aturan tentang pembagian warisan, tentang cara pembagian itu, begitu pula tentang kewajiban- kewajiban yang timbul dari aturan-aturan itu berlaku juga untuk pembagian harta benda perseroan di antara para peserta.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab IX Badan Hukum, Pasal 1653

Pasal 1653: Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab IX Badan Hukum, Pasal 1654

Pasal 1654: Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab IX Badan Hukum, Pasal 1655

Pasal 1655: Para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikatkan badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya, dan untuk bertindak dalam sidang Pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab IX Badan Hukum, Pasal 1656

Pasal 1656: Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang tidak berkuasa melakukan perbuatan itu hanya mengikat badan hukum bila ada manfaatnya bagi badan hukum itu atau bila perbuatan itu kemudian diterima dengan sah.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab IX Badan Hukum, Pasal 1657

Pasal 1657: Jika dalam akta pendirian, surat perjanjian atau reglemen tidak ditentukan sesuatu mengenai pengurus badan hukum, maka tidak seorang anggota pun berkuasa untuk bertindak atas nama badan hukum itu atau untuk mengikatkan badan hukum itu dengan cara lain dan yang telah ditentukan pada akhir Pasal yang lalu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab IX Badan Hukum, Pasal 1658

Pasal 1658: Selama tidak diatur secara lain dalam akta pendirian, surat perjanjian dan reglemen, para pengurus wajib menyerahkan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada semua anggota badan hukum, dan untuk itu tiap anggota berkuasa menggugat mereka di hadapan Pengadilan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab IX Badan Hukum, Pasal 1659

Pasal 1659: Jika dalam akta pendirian, surat perjanjian dan reglemen tidak diatur hak suara, maka tiap anggota badan hukum itu mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan suara dan keputusan diambil menurut suara terbanyak.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab IX Badan Hukum, Pasal 1660

Pasal 1660: Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tiap anggota badan hukum demikian, ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang menjadikan badan hukum atau perkumpulan itu didirikan atau diakui, atau menurut akta pendirian sendiri, surat perjanjian sendiri atau reglemen sendiri, dan bila peraturan-peraturan tidak dibuat, maka wajiblah dituruti ketentuan-ketentuan bab ini.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab IX Badan Hukum, Pasal 1661

Pasal 1661: Para anggota badan hukum sebagai perseorangan tidak bertanggung jawab atas perjanjianperjanjian perkumpulannya. Semua utang perkumpulan itu hanya dapat dilunasi dengan harta benda perkumpulan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab IX Badan Hukum, Pasal 1662

Pasal 1662: Badan hukum yang didirikan atas kuasa umum tidak dihapuskan bila semua anggotanya meninggal dunia atau mengundurkan diri dari keanggotaan, melainkan tetap berdiri sampai dibubarkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jika semua anggota tersebut di atas tidak ada lagi maka Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya badan hukum itu berkedudukan, atas permintaan orang yang berkepentingan dan setelah mendengar pendapat jawatan Kejaksaan, bahkan atas tuntutan Kejaksaan itu, berhak menetapkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dilakukan demi kepentingan badan hukum itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab IX Badan Hukum, Pasal 1663

Pasal 1663: Badan hukum lain tetap berdiri sampai pada saat dibubarkannya secara tegas menurut akta pendirian, reglemen atau perjanjiannya, atau sampai pada saat berhentinya pengejaran tujuan badan hukum itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab IX Badan Hukum, Pasal 1664

Pasal 1664: Jika akta pendirian, reglemen atau perjanjian itu tidak menentukan cara lain maka hak para anggota bersifat perorangan dan tidak beralih kepada para ahli waris.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab IX Badan Hukum, Pasal 1665

Pasal 1665: Bila terjadi pembubaran badan hukum demikian maka para anggota yang masih ada atau anggota yang tinggal satu-satunya wajib membayar utang-utang badan hukum dengan kekayaan badan hukum itu, dan hanya sisa kekayaan itu yang boleh mereka bagi antara mereka dan mereka serahkan kepada ahli waris mereka. Dalam hal memanggil para kreditur, menyelesaikan perhitungan dan pertanggungjawaban dan membayar semua utang badan hukum, mereka harus tunduk pada semua kewajiban seperti yang dipikul oleh para ahli waris yang menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta benda. Bila tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban maka masing-masing anggota sebagai perseorangan wajib menanggung seluruh utang badan hukum yang bubar itu, dan tanggungan itu dapat jatuh kepada ahli waris mereka.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian I Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1666

Pasal 1666: Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orang-orang yang masih hidup.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian I Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1667

Pasal 1667: Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian I Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1668

Pasal 1668: Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian I Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1669

Pasal 1669: Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku Kedua Kitab Undang-undang ini.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian I Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1670

Pasal 1670: Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian I Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1671

Pasal 1671: Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang ada di antara barang yang dihibahkan. Jika ia meninggal dunia sebelum menggunakan uang itu, maka barang dan uang itu tetap menjadi milik penerima hibah.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian I Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1672

Pasal 1672: Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian I Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1673

Pasal 1673: Akibat dari hak mendapatkan kembali barang-barang yang dihibahkan ialah bahwa pemindahan barang-barang itu ke tangan orang lain, sekiranya telah terjadi, harus dibatalkan, dan pengembalian barang-barang itu kepada penghibah harus bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan pada barang itu sewaktu ada di tangan orang yang diberi hibah.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian I Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1674

Pasal 1674: Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila kemudian barang yang dihibahkan itu menjadi milik orang lain berdasarkan keputusan Pengadilan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian I Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1675

Pasal 1675: Ketentuan-ketentuan Pasal 879, 880, 881 884, 894, dan akhirnya juga Bagian 7 dan 8 dan Bab XIII Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, berlaku pula terhadap hibah.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 2 Kemampuan Untuk Memberikan Dan Menerima Hibah, Pasal 1676

Pasal 1676: Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undangundang dinyatakan tidak mampu untuk itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 2 Kemampuan Untuk Memberikan Dan Menerima Hibah, Pasal 1677

Pasal 1677: Anak-anak di bawah umur tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 2 Kemampuan Untuk Memberikan Dan Menerima Hibah, Pasal 1678

Pasal 1678: Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 2 Kemampuan Untuk Memberikan Dan Menerima Hibah, Pasal 1679

Pasal 1679: Supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang dihibahkan, orang yang diberi hibah harus ada di dunia atau dengan memperhatikan aturan dalam Pasal 2 yaitu sudah ada dalam kandungan ibunya pada saat penghibahan dilakukan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 2 Kemampuan Untuk Memberikan Dan Menerima Hibah, Pasal 1680

Pasal 1680: Hibah-hibah kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak berakibat hukum, kecuali jika Presiden atau pembesar yang ditunjuknya telah memberikan kuasa kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut untuk menerimanya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 2 Kemampuan Untuk Memberikan Dan Menerima Hibah, Pasal 1681

Pasal 1681: Ketentuan-ketentuan ayat (2) dan terakhir pada Pasal 904, begitu pula Pasal 906, 907, 908, 909 dan 911, berlaku terhadap penghibahan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 3 Cara Menghibahkan Sesuatu, Pasal 1682

Pasal 1682: Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 3 Cara Menghibahkan Sesuatu, Pasal 1683

Pasal 1683: Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 3 Cara Menghibahkan Sesuatu, Pasal 1684

Pasal 1684: Hibah yang diberikan kepada seorang wanita yang masih bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan-ketentuan Bab V Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 3 Cara Menghibahkan Sesuatu, Pasal 1685

Pasal 1685: Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orangtua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua itu. Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri. Jika pengadilan itu memberi kuasa termaksud maka hibah itu tetap sah. meskipun penghibah telah meninggal dunia sebelum terjadi pemberian kuasa itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 3 Cara Menghibahkan Sesuatu, Pasal 1686

Pasal 1686: Hak milik atas barang-barang yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih pada orang yang diberi hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut Pasal 612, 613, 616 dan seterusnya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 3 Cara Menghibahkan Sesuatu, Pasal 1687

Pasal 1687: Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 4 Pencabutan Dan Pembatalan Hibah, Pasal 1688

Pasal 1688: Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 4 Pencabutan Dan Pembatalan Hibah, Pasal 1689

Pasal 1689: Dalam hal yang pertama. barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 4 Pencabutan Dan Pembatalan Hibah, Pasal 1690

Pasal 1690: Dalam kedua hal terakhir yang disebut dalam Pasal 1688, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 4 Pencabutan Dan Pembatalan Hibah, Pasal 1691

Pasal 1691: Dalam hal tersebut pada Pasal 1690, penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindahtangankan maka wajiblah dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu. Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 4 Pencabutan Dan Pembatalan Hibah, Pasal 1692

Pasal 1692: Gugatan yang disebut dalam Pasal 1691 gugur setelah lewat satu tahun, terhitung dari hari peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah. Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris orang yang diberi hibah itu; demikian juga ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah kecuali jika gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Ini. Perseroan Perdata Tak Terbatas Itu Meliputi Apa Saja Yang Akan Diperoleh Para Peserta Sebagai, Bab X Penghibahan, Bagian 4 Pencabutan Dan Pembatalan Hibah, Pasal 1693

Pasal 1693: Ketentuan-ketentuan bab ini tidak mengurangi apa yang sudah ditetapkan pada Bab VII dan


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian I Penitipan Barang Pada Umumnya Dan Berbagai Jenisnya, Pasal 1694

Pasal 1694: Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian I Penitipan Barang Pada Umumnya Dan Berbagai Jenisnya, Pasal 1695

Pasal 1695: Ada dua jenis penitipan barang yaitu; penitipan murni (sejati) dan Sekestrasi (penitipan dalam perselisihan).


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1696

Pasal 1696: Penitipan murni dianggap dilakukan dengan cuma-cuma bila tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan demikian hanya mengenai barang-barang bergerak.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1697

Pasal 1697: Perjanjian penitipan belum terlaksana sebelum barang yang bersangkutan diserahkan betulbetul atau dianggap sudah diserahkan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1698

Pasal 1698: Penitipan barang terjadi secara sukarela atau secara terpaksa.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1699

Pasal 1699: Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena ada perjanjian timbal balik antara pemberi titipan dan penerima titipan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1700

Pasal 1700: Dihapus dengan S. 1925-525.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1701

Pasal 1701: Penitipan barang dengan sukarela hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perjanjian. Akan tetapi jika orang yang cakap untuk mengadakan perjanjian menerima titipan barang dan seseorang yang tidak cakap untuk itu, maka ia harus memenuhi semua kewajiban seorang penerima titip murni.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1702

Pasal 1702: Jika penitipan barang dilakukan oleh seorang yang berhak kepada seorang yang belum cakap untuk membuat perjanjian, maka pemberi titipan, selama barang itu masih di tangan penerima titipan, dapat menuntut pengembalian barang itu; tetapi jika barang itu tidak ada lagi di tangan penerima titipan maka pemberi titipan dapat menuntut ganti rugi sejauh penerima titipan mendapat manfaat dan barang titipan tersebut.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1703

Pasal 1703: Penitipan karena terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh karena terjadinya suatu malapetaka, seperti kebakaran, runtuhnya bangunan, perampokan, karamnya kapal, banjir atau peristiwa lain yang tak terduga datangnya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1704

Pasal 1704: Dihapus dengan S. 1925-525.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1705

Pasal 1705: Penitipan karena terpaksa, diatur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi penitipan dengan sukarela.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1706

Pasal 1706: Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1707

Pasal 1707: Ketentuan dalam pasal di atas ini wajib diterapkan secara lebih teliti: 1. jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu; 2. jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu; 3. jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan; 4. jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1708

Pasal 1708: Penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu. Dalam hal terakhir mi ia tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barang itu akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1709

Pasal 1709: Pengelola rumah penginapan dan losmen, sebagai orang yang menerima titipan barang, bertanggung jawab atas barang-barang yang dibawa tamu yang menginap di situ. Penitipan demikian dianggap sebagai penitipan karena terpaksa.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1710

Pasal 1710: Mereka bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang-barang tamu, yang dicuri atau dirusak, baik oleh pelayan dalam rumah penginapan itu atau buruh lain maupun oleh orang luar.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1711

Pasal 1711: Mereka tidak bertanggung jawab atas perampokan atau pencurian yang diperbuat oleh orang yang oleh pelancong diizinkan datang kepadanya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1712

Pasal 1712: Penerima titipan tidak boleh memakai barang titipan tanpa izin yang diberikan secara tegas oleh pemberi titipan atau dapat disimpulkan adanya, dengan ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ada alasan untuk itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1713

Pasal 1713: Bila barang yang dititipkan itu tersimpan dalam sebuah peti terkunci atau terbungkus dengan segel, penerima titipan tidak boleh menyelidiki isinya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1714

Pasal 1714: Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1715

Pasal 1715: Penerima titipan hanya wajib mengembalikan barang titipan itu dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat pengembalian. Kekurangan yang timbul pada barang itu di luar kesalahan penerima titipan. harus menjadi tanggungan pemberi titipan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1716

Pasal 1716: Jika barang titipan dirampas dan kekuasaan penerima titipan tetapi kemudian ia menerima penggantian berupa uang harganya atau barang lain, maka ia wajib mengembalikan apa yang diterimanya itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1717

Pasal 1717: Bila seorang ahli waris penerima titipan menjual barang titipan itu dengan itikad baik, tanpa mengetahui bahwa barang yang dijualnya itu adalah barang titipan maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya atau jika ia belum menerima uang itu menyerahkan hak untuk menuntut pembeli barang.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1718

Pasal 1718: Jika barang titipan itu mendatangkan hasil dan hasil itu telah dipungut atau diterima oleh penerima titipan, maka wajiblah ia mengembalikan hasil itu. Ia tidak harus membayar bunga atas uang yang dititipkan kepadanya tetapi jika ia lalai mengembalikan uang itu maka terhitung dari hari penagihan ia wajib membayar bunga.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1719

Pasal 1719: Penerima titipan tidak boleh mengembalikan barang titipan itu selain kepada orang yang menitipkan sendiri barang itu atau kepada orang yang atas namanya menitipkan barang itu, atau kepada wakil yang ditunjuknya untuk menerima kembali barang termaksud.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1720

Pasal 1720: Ia tidak dapat menuntut orang yang menitipkan barang untuk membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sesungguhnya. Bila ia mengetahui bahwa barang itu adalah barang curian, dan mengetahui pula siapa pemilik yang sebenarnya maka ia wajib memberitahukan kepada pemilik itu bahwa barang itu telah dititipkan kepadanya, serta mengingatkan agar ia memintanya kembali dalam waktu tertentu yang pantas. Bila orang itu lalai untuk meminta barang titipan itu maka penyimpan itu menurut undang-undang tidak dapat dituntut, jika ia menyerahkan barang itu kembali kepada orang yang menitipkan barang itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1721

Pasal 1721: Bila pemberi titipan meninggal dunia maka barang titipannya itu hanya dapat dikembalikan kepada ahli warisnya. Jika ada lebih dan seorang ahli waris maka barang itu harus dikembalikan kepada semua ahli waris, atau kepada masing-masing menurut ukuran bagian masing-masing. Jika barang titipan tidak dapat dibagi-bagi, maka para ahli waris harus bermufakat tentang siapa yang menerima kembali barang itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1722

Pasal 1722: Jika pemberi titipan berganti kedudukan hukum, misalnya bila seorang perempuan yang belum menikah kemudian menikah sehingga ia menjadi berada di bawah kekuasaan suaminya atau bila seorang dewasa ditempatkan di bawah pengampuan, barang titipan itu tidak boleh dikembalikan selain kepada orang yang ditugaskan mengurus hak-hak dan harta benda pemberi titipan itu kecuali kalau penyimpanan barang mempunyai alasan yang sah untuk membuktikan bahwa ia tidak mengetahui perubahan kedudukan hukum pemberi titipan itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1723

Pasal 1723: Jika penitipan barang dilakukan oleh seorang wali pengampu, suami atau pengurus, dan kemudian kekuasaan mereka berakhir maka barang itu hanya boleh dikembalikan kepada pemilik sah barang itu yaitu orang yang diwakili oleh wali, pengampu, suami atau pengurus itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1724

Pasal 1724: Pengembalian barang yang dititipkan harus dilakukan di tempat yang ditentukan dalam perjanjian. Jika tempat itu tidak ditentukan dalam perjanjian, maka pengembalian harus diakukan di tempat penitipan barang itu. Semua biaya yang perlu dikeluarkan untuk penyerahan kembali itu, harus ditanggung oleh pemberi titipan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1725

Pasal 1725: Bila pemberi titipan menuntut barang titipan itu, maka barañg itu harus dikembalikan seketika itu biarpun dalam perjanjian ditetapkan waktu tertentu untuk pengembalian itu, kecuali kalau barang itu telah disita dari tangan penerima titipan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1726

Pasal 1726: Bila penerima titipan mempunyai alasan yang sah untuk dibebaskan dari barang yang dititipkan kepadanya, maka ia dapat juga mengembalikan barang titipan itu sebelum tiba waktu pengembalian yang ditentukan dalam perjanjian jika pemberi titipan menolaknya maka penerima titipan boleh meminta izin kepada Pengadilan untuk menitipkan barang itu pada orang lain.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1727

Pasal 1727: Semua kewajiban penerima titipan berhenti bila ia mengetahui dan dapat membuktikan bahwa ia sendirilah pemilik sah barang yang dititipkan kepadanya itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1728

Pasal 1728: Pemberi titipan wajib mengganti semua biaya yang dikeluarkan penyimpan guna menyelamatkan barang titipan itu serta segala kerugian yang dideritanya karena penitipan itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 2 Penitipan Murni, Pasal 1729

Pasal 1729: Penerima titipan berhak menahan barang titipan selama belum diganti semua ongkos kerugian yang wajib dibayar kepadanya karena penitipan itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 3 Sekestrasi Dan Pelbagai Jenisnya, Pasal 1730

Pasal 1730: Sekestrasi ialah penitipan barang yang berada dalam persengketaan kepada orang lain yang mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya kepada yang berhak atasnya setelah perselisihan diputus oleh Pengadilan. Penitipan demikian terjadi karena perjanjian atau karena perintah Hakim.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 3 Sekestrasi Dan Pelbagai Jenisnya, Pasal 1731

Pasal 1731: Sekestrasi terjadi karena suatu perjanjian, bila barang yang dipersengketakan itu diserahkan kepada orang lain oleh seseorang atau lebih dengan sukarela.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 3 Sekestrasi Dan Pelbagai Jenisnya, Pasal 1732

Pasal 1732: Tidak diharuskan bahwa sekestrasi berlaku dengan cuma-cuma.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 3 Sekestrasi Dan Pelbagai Jenisnya, Pasal 1733

Pasal 1733: Sekestrasi tunduk pada semua aturan yang berlaku bagi penitipan murni kecuali mengenai halhal di bawah ini.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 3 Sekestrasi Dan Pelbagai Jenisnya, Pasal 1734

Pasal 1734: Sekestrasi dapat mengenai barang-barang tak bergerak dan barang-barang bergerak.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 3 Sekestrasi Dan Pelbagai Jenisnya, Pasal 1735

Pasal 1735: Penerima titipan yang ditugaskan melakukan sekestrasi tidak dapat dibebaskan dan kewajiban menyimpan barang titipan itu sebelum sengketa diselesaikan kecuali bila orang-orang yang berkepentingan telah memberi izin untuk itu atau bila ada alasan yang sah.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 3 Sekestrasi Dan Pelbagai Jenisnya, Pasal 1736

Pasal 1736: Sekestrasi atas perintah Pengadilan terjadi bila Pengadilan memerintahkan supaya suatu barang dititipkan kepada orang lain selama sengketa tentang barang itu belum dapat diselesaikan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 3 Sekestrasi Dan Pelbagai Jenisnya, Pasal 1737

Pasal 1737: Sekestrasi dan Pengadilan ditugaskan kepada seorang yang ditunjuk atau mufakat kedua belah pihak yang berperkara, atau kepada orang-orang lain yang diangkat oleh Pengadilan karena jabatan. Dalam kedua hal tersebut orang yang telah diserahi urusan itu harus memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian tentang sekestrasi itu, dan atas tuntutan Kejaksaan, ia wajib menyerahkan suatu perhitungan ringkas setiap tahun kepada Hakim tentang urusan penitipan barang itu, dengan menunjukkan barang-barang yang dipersyaratkan kepadanya; tetapi jika perhitungan itu kemudian tidak disetujui oleh orang-orang yang berkepentingan, penyimpan tidak dapat menyanggah dengan mengatakan bahwa perhitungan itu sudah disetujui oleh Pengadilan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 3 Sekestrasi Dan Pelbagai Jenisnya, Pasal 1738

Pasal 1738: Pengadilan dapat memerintahkan supaya dilakukan sekestrasi: 1. atas barang-barang bergerak yang telah disita dan tangan seorang debitur; 2. atas suatu barang bergerak atau barang tak bergerak, yang hak milik mutlak atau besit atas barang itu menjadi sengketa antara dua orang atau lebih; 3. atas barang-barang yang ditawarkan oleh seorang debitur untuk membayar utangnya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XI Penitipan Barang, Bagian 3 Sekestrasi Dan Pelbagai Jenisnya, Pasal 1739

Pasal 1739: Pengangkatan seorang penyimpan oleh Pengadilan, menimbulkan kewajiban-kewajiban timbal balik antara penyita dan penyimpan. Penyimpan wajib memelihara barang yang disita itu sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik. Ia wajib menyerahkan barang itu baik untuk dijual guna melunasi piutang penyita, maupun untuk dikembalikan kepada orang yang barangnya kena sita, jika penyitaan atas barangnya itu telah dicabut. Kewajiban penyita ialah membayar upah penyimpan yang ditentukan dalam undang-undang.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XII Pinjam Pakai, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1740

Pasal 1740: Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan mengembalikan barang itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XII Pinjam Pakai, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1741

Pasal 1741: Orang yang meminjamkan itu tetap menjadi pemilik mutlak barang yang dipinjamkan itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XII Pinjam Pakai, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1742

Pasal 1742: Segala sesuatu yang dipergunakan orang dan tidak dapat musnah karena pemakaiannya, dapat menjadi pokok perjanjian ini.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XII Pinjam Pakai, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1743

Pasal 1743: Semua perjanjian yang lahir dan perjanjian pinjami pakai, beralih kepada ahli waris orang yang meminjamkan dan ahli waris peminjam. Akan tetapi jika pemberian pinjaman dilakukan hanya kepada orang yang menerimanya dan khusus kepada orang itu sendiri, maka semua ahli waris peminjam tidak dapat tetap menikmati barang pinjaman itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XII Pinjam Pakai, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Menerima Barang Pinjam Pakai, Pasal 1744

Pasal 1744: Barangsiapa menerima suatu barang yang dipinjam wajib memelihara barang itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, Ia tidak boleh menggunakan barang itu selain untuk maksud pemakaian yang sesuai dengan sifatnya, atau untuk kepentingan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bila menyimpang dan larangan ini, peminjam dapat dihukum mengganti biaya, kerugian dan bunga, kalau ada alasan untuk itu. Jika peminjam memakai barang itu untuk suatu tujuan lain atau lebih lama dan yang semestinya, maka wajiblah ia bertanggung jawab atas musnahnya barang itu sekalipun musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak disengaja.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XII Pinjam Pakai, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Menerima Barang Pinjam Pakai, Pasal 1745

Pasal 1745: Jika barang pinjaman itu musnah karena suatu peristiwa yang tidak disengaja, sedang hal itu dapat dihindarkan oleh peminjam dengan jalan memakai barang kepunyaan sendiri atau jika peminjam tidak mempedulikan barang pinjaman sewaktu terjadinya peristiwa termaksud, sedangkan barang kepunyaannya sendiri diselamatkannya, maka peminjam wajib bertanggung jawab atas musnahnya barang itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XII Pinjam Pakai, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Menerima Barang Pinjam Pakai, Pasal 1746

Pasal 1746: Jika barang itu telah ditaksir harganya pada waktu dipinjamkan maka musnahnya barang itu meskipun ha! mi terjadi karena peristiwa yang tak disengaja adalah tanggungan peminjam, kecuali kalau telah dijanjikan sebaliknya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XII Pinjam Pakai, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Menerima Barang Pinjam Pakai, Pasal 1747

Pasal 1747: Jika barang itu menjadi berkurang harganya semata-mata karena pemakaian yang sesuai dengan maksud peminjaman barang itu, dan bukan karena kesalahan peminjam maka ia tidak bertanggung jawab atas berkurangnya harga itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XII Pinjam Pakai, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Menerima Barang Pinjam Pakai, Pasal 1748

Pasal 1748: Jika pemakai telah mengeluarkan biaya untuk dapat memakai barang yang dipinjamnya itu, maka ia tidak dapat menuntut biaya tersebut diganti.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XII Pinjam Pakai, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Menerima Barang Pinjam Pakai, Pasal 1749

Pasal 1749: Jika beberapa orang bersama-sama meminjam satu barang, maka mereka masing-masing wajib bertanggung jawab atas keseluruhannya kepada pemberi pinjaman.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XII Pinjam Pakai, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Pemberi Pinjaman, Pasal 1750

Pasal 1750: Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkannya kecuali bila sudah lewat waktu yang ditentukan, atau dalam ha! tidak ada ketentuan tentang waktu peminjaman itu, bila barang yang dipinjamkan itu telah atau dianggap telah selesai digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XII Pinjam Pakai, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Pemberi Pinjaman, Pasal 1751

Pasal 1751: Akan tetapi bila dalam jangka waktu itu atau sebelum berakhirnya keperluan untuk memakai barang itu, pemberi pinjaman sangat membutuhkan barangnya dengan alasan yang mendesak dan tidak terduga, maka dengan memperhatikan keadaan, Pengadilan dapat memaksa penunjang untuk mengembalikan barang pinjaman itu kepada pemberi pinjaman.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XII Pinjam Pakai, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Pemberi Pinjaman, Pasal 1752

Pasal 1752: Jika dalam jangka waktu pemakaian barang pinjaman itu pemakai terpaksa mengeluarkan biaya yang sangat perlu guna menyelamatkan barang pinjaman itu; dan begitu mendesak sehingga oleh pemakai tidak sempat diberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi pinjaman, maka pemberi pinjaman ini wajib mengganti biaya itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XII Pinjam Pakai, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Pemberi Pinjaman, Pasal 1753

Pasal 1753: Jika barang yang dipinjamkan itu mempunyai cacat-cacat sedemikian rupa sehingga pemakai orang itu bisa mendapat rugi, sedang pemberi pinjaman harus bertanggung jawab atas semua akibat pemakaian barang.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1754

Pasal 1754: Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1755

Pasal 1755: Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1756

Pasal 1756: Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dan sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian. Jika sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi perubahan dalam peredaran uang yang lalu, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan dengan uang yang laku pada waktu pelunasannya sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1757

Pasal 1757: Ketentuan pasal di atas tidak berlaku jika kedua belah pihak menyepakati dengan tegas bahwa uang pinjaman harus dikembalikan dengan uang logam dan jenis dalam jumlah yang sama seperti semula. Dalam hal demikian pihak yang menerima pinjaman harus mengembalikan uang logam dan jenis dan dalam jumlah yang sama,tidak lebih dan tidak kurang. Jika uang logam sejenis sudah tidak cukup lagi dalam peredaran, maka kekurangannya harus diganti dengan uang dan logam yang sama dan sedapat mungkin mendekati kadar logam uang pinjaman itu, sehingga semuanya mengandung Iogam ash yang beratnya sama dengan yang terdapat dalam uang logam pinjaman semula.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1758

Pasal 1758: Jika yang dipinjamkan itu berupa barang-barang emas atau perak, atau barang-barang lain, maka peminjam harus mengembalikan logam yang sama beratnya dan mutunya dengan yang ía terima dahulu itu, tanpa kewajiban memberikan lebih walaupun harga logam itu sudah naik atau turun.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Meminjamkan, Pasal 1759

Pasal 1759: Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Meminjamkan, Pasal 1760

Pasal 1760: Jika jangka waktu peminjaman tidak ditentukan maka bila pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman itu, Pengadilan boleh memberikan sekadar kelonggaran kepada peminjam sesudah mempertimbangkan keadaan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Meminjamkan, Pasal 1761

Pasal 1761: Jika telah dijanjikan bahwa peminjam barang atau uang akan mengembalikannya bila ía mampu untuk itu, maka kalau pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman atau barang pinjaman itu, Pengadilan boleh menentukan waktu pengembalian sesudah mempertimbangkan keadaan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Orang Yang Meminjamkan, Pasal 1762

Pasal 1762: Ketentuan Pasal 1753 berlaku juga dalam perjanjian pinjam pakai habis.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Penitipan, Pasal 1763

Pasal 1763: Barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 3 Kewajiban-Kewajiban Penitipan, Pasal 1764

Pasal 1764: Jika ia tidak mungkin memenuhi kewajiban itu maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjamnya dengan memperhatikan waktu dan tempat pengembalian barang itu menurut perjanjian. Jika waktu dan tempat tidak diperjanjikan maka pengembalian harus dilakukan menurut nilai barang pinjaman tersebut pada waktu dan tempat peminjaman.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 4 Peminjaman Dengan Bunga, Pasal 1765

Pasal 1765: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 4 Peminjaman Dengan Bunga, Pasal 1766

Pasal 1766: Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkannya dan pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dan pinjaman pokok. Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan (konsinyasi) uang pinjaman pokok semuanya walaupun pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 4 Peminjaman Dengan Bunga, Pasal 1767

Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 4 Peminjaman Dengan Bunga, Pasal 1768

Pasal 1768: Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIII Pinjam Pakai Habis, Bagian 4 Peminjaman Dengan Bunga, Pasal 1769

Pasal 1769: Bukti yang menyatakan pembayaran uang pinjaman pokok tanpa menyebutkan sesuatu tentang pembayaran bunga, memberi dugaan bahwa bunganya telah dilunasi dan peminjam dibebaskan dan kewajiban untuk membayarnya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIV Bunga Tetap Atau Bunga Abadi, Pasal 1770

Pasal 1770: Perjanjian bunga abadi ialah suatu persetujuan bahwa pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIV Bunga Tetap Atau Bunga Abadi, Pasal 1771

Pasal 1771: Bunga ini pada hakikatnya dapat diangsur. Hanya kedua belah pihak dapat mengadakan persetujuan bahwa pengangsuran itu boleh dilakukan sebelum lewat waktu tertentu, yang tidak boleh ditetapkan lebih lama dan sepuluh tahun, atau tidak boleh dilakukan sebelum diberitahukan kepada kreditur dengan suatu tenggang waktu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh mereka, tetapi tidak boleh lebih lama dan satu tahun.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIV Bunga Tetap Atau Bunga Abadi, Pasal 1772

Pasal 1772: Seseorang yang berutang bunga abadi dapat dipaksa mengembalikan uang pokok: 1. jika ía tidak membayar apa pun dan bunga yang harus dibayarnya selama dua tahun berturut-turut; 2. jika ia Ialai memberikan jaminan yang dijanjikan kepada kreditur; 3. jika ia dinyatakan pailit atau dalam keadaan benar-benar tidak mampu untuk membayar.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XIV Bunga Tetap Atau Bunga Abadi, Pasal 1773

Pasal 1773: Dalam kedua ha! pertama yang disebut dalam pasal yang lalu, debitur dapat membebaskan diri dan kewajiban mengembalikan uang pokok, jika dalam waktu dua puluh hari terhitung mulai ia diperingatkan dengan perantaraan Hakim, ía membayar angsuran-angsuran yang sudah harus dibayarnya atau memberikan jaminan yang dijanjikan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 1 Ketentuan Umum, Pasal 1774

Pasal 1774: Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikian adalah: persetujuan pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 2 Persetujuan Bunga Cagak Hidup Dan Akibat-Akibatnya, Pasal 1775

Pasal 1775: Bunga cagak hidup dapat diadakan dengan suatu persetujuan atas beban atau dengan suatu akta hibah. Bunga cagak hidup dapat diadakan dengan suatu wasiat.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 2 Persetujuan Bunga Cagak Hidup Dan Akibat-Akibatnya, Pasal 1776

Pasal 1776: Bunga cagak hidup dapat diadakan atas diri orang yang memberikan pinjaman atau atas diri orang yang diberi manfaat dan bunga tersebut atau pula atas diri seorang pihak ketiga, meskipun orang ini tidak mendapat manfaat daripadanya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 2 Persetujuan Bunga Cagak Hidup Dan Akibat-Akibatnya, Pasal 1777

Pasal 1777: Bunga cagak hidup dapat diadakan atas diri satu orang atau lebih.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 2 Persetujuan Bunga Cagak Hidup Dan Akibat-Akibatnya, Pasal 1778

Pasal 1778: Bunga cagak hidup dapat diadakan untuk seorang pihak ketiga, meskipun uangnya diberikan oleh orang lain. Akan tetapi dalam hal tersebut bunga cagak hidup tidak tunduk pada tata cara penghibahan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 2 Persetujuan Bunga Cagak Hidup Dan Akibat-Akibatnya, Pasal 1779

Pasal 1779: Bunga cagak hidup yang diadakan atas diri seseorang yang meninggal pada hari persetujuan tidak mempunyai kekuatan hukum.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 2 Persetujuan Bunga Cagak Hidup Dan Akibat-Akibatnya, Pasal 1780

Pasal 1780: Bunga cagak hidup dapat diadakan dengan perjanjian sampai sedemikian tinggi menurut kehendak kedua belah pihak.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 2 Persetujuan Bunga Cagak Hidup Dan Akibat-Akibatnya, Pasal 1781

Pasal 1781: Orang yang atas dirinya diadakan bunga cagak hidup dengan beban, dapat menuntut pembatalan persetujuan itu jika debitur tidak memberikan jaminan yang telah dijanjikan. Jika persetujuan dibatalkan maka debitur wajib membayar tunggakan bunga yang telah diperjanjikan, sampai pada hari dikembalikannya yang pokok.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 2 Persetujuan Bunga Cagak Hidup Dan Akibat-Akibatnya, Pasal 1782

Pasal 1782: Penunggakan pembayaran bunga cagak hidup tidak memberikan hak kepada penerima bunga untuk meminta kembali uang pokok atau barang yang boleh diberikannya untuk dapat menerima bunga itu; ia hanya berhak menuntut debitur membayar bunga yang wajib dibayarnya, menyita kekayaannya untuk melunasi utangnya dan meminta jaminan untuk bunga yang sudah dapat ditagih.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 2 Persetujuan Bunga Cagak Hidup Dan Akibat-Akibatnya, Pasal 1783

Pasal 1783: Dihapus dengan S. 1906 - 348.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 2 Persetujuan Bunga Cagak Hidup Dan Akibat-Akibatnya, Pasal 1784

Pasal 1784: Debitur tidak dapat membebaskan diri dari pembayaran bunga cagak hidup dengan menawarkan pengembalian uang pokok dan dengan berjanji tidak akan menuntut pengembalian bunga yang telah dibayarnya Ia wajib terus-menerus membayar cagak hidup selama hidup orang atau orang-orang yang atas diri mereka telah dijanjikan bunga cagak hidup itu, betapapun beratnya pembayaran bunga itu bagi dirinya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 2 Persetujuan Bunga Cagak Hidup Dan Akibat-Akibatnya, Pasal 1785

Pasal 1785: Pemilik bunga cagak hidup hanya berhak atas bunga itu menurut jumlah hari seumur hidup orang yang atas dirinya telah diadakan bunga cagak hidup itu. Akan tetapi jika menurut persetujuan harus dibayar terlebih dahulu bunganya, maka hak atas angsuran yang sedianya sudah harus terbayar, baru diperoleh mulai hari pembayaran itu seharusnya dilakukan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 2 Persetujuan Bunga Cagak Hidup Dan Akibat-Akibatnya, Pasal 1786

Pasal 1786: Mengadakan penjanjian bahwa suatu bunga cagak hidup takkan tunduk pada suatu penyitaan, tidak diperbolehkan kecuali bila bunga cagak hidup itu diadakan dengan cuma-cuma.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 2 Persetujuan Bunga Cagak Hidup Dan Akibat-Akibatnya, Pasal 1787

Pasal 1787: Penerima bunga tidak dapat menagih bunga yang sudah harus dibayar selain dengan menyatakan bahwa orang yang atas dirinya telah diperjanjikan bunga cagak hidup itu masih hidup.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 3 Perjudian Dan Pertaruhan, Pasal 1788

Pasal 1788: Undang-undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum dalam hal suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 3 Perjudian Dan Pertaruhan, Pasal 1789

Pasal 1789: Akan tetapi dalam ketentuan tersebut di atas itu tidak termasuk permainan-permainan yang dapat dipergunakan untuk olah raga, seperti, anggar, lari cepat, dan sebagainya. Meskipun demikian, Hakim dapat menolak atau mengurangi tuntutan bila menurut pendapatnya uang taruhan lebih dari yang sepantasnya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 3 Perjudian Dan Pertaruhan, Pasal 1790

Pasal 1790: Ketentuan-ketentuan dalam dua pasal yang lalu tidak boleh digunakan untuk menghindari utang dengan cara pembaruan utang.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XV Persetujuan Untung-Untungan, Bagian 3 Perjudian Dan Pertaruhan, Pasal 1791

Pasal 1791: Seorang yang secara sukarela membayar kekalahannya dengan uang, sekali-kali tak boleh menuntut kembali uangnya kecuali bila pihak yang menang itu telah melakukan kecurangan atau penipuan.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 1 Sifat Pemberian Kuasa, Pasal 1792

Pasal 1792: Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 1 Sifat Pemberian Kuasa, Pasal 1793

Pasal 1793: Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 1 Sifat Pemberian Kuasa, Pasal 1794

Pasal 1794: Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 1 Sifat Pemberian Kuasa, Pasal 1795

Pasal 1795: Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 1 Sifat Pemberian Kuasa, Pasal 1796

Pasal 1796: Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 1 Sifat Pemberian Kuasa, Pasal 1797

Pasal 1797: Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 1 Sifat Pemberian Kuasa, Pasal 1798

Pasal 1798: Orang-orang perempuan dan anak yang belum dewasa dapat ditunjuk kuasa tetapi pemberi kuasa tidaklah berwenang untuk mengajukan suatu tuntutan hukum terhadap anak yang belum dewasa, selain menurut ketentuan-ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, dan terhadap orang-orang perempuan bersuami yang menerima kuasa tanpa bantuan suami pun ia tak berwenang untuk mengadakan tuntutan hukum selain menurut ketentuan-ketentuan Bab V dan VII Buku Kesatu dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 1 Sifat Pemberian Kuasa, Pasal 1799

Pasal 1799: Pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang yang dengannya penerima kuasa telah melakukan perbuatan hukum dalam kedudukannya dan pula dapat mengajukan tuntutan kepadanya untuk memenuhi persetujuan yang telah dibuat.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 2 Kewajiban Penerima Kuasa, Pasal 1800

Pasal 1800: Penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut, wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. Begitu pula ia wajib menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikannya.


Buku Pertama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Bab XVI Pemberian Kuasa, Bagian 2 Kewajiban Penerima Kuasa, Pasal 1801

Pasal 1801: Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Akan tetapi tanggung jawab atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa, tidaklah seberat tanggung jawab yang diminta dari orang yang menerima kuasa dengan mendapatkan upah.