Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 5 Perikatan Bersyarat, Pasal 1259

Pasal 1259: Jika suatu perikatan tergantung pada syarat bahwa suatu peristiwa tidak akan terjadi dalam waktu tertentu, maka syarat tersebut telah terpenuhi bila waktu tersebut lampau tanpa terjadinya peristiwa itu. Begitu pula bila syarat itu telah terpenuhi, jika sebelum waktu tersebut lewat telah ada kepastian bahwa peristiwa itu tidak akan terjadinya, tetapi tidak ditetapkan suatu waktu, maka syarat itu tidak terpenuhi sebelum ada kepastian bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 5 Perikatan Bersyarat, Pasal 1260

Pasal 1260: Syarat yang bersangkutan dianggap telah terpenuhi, jika debitur yang terikat oleh syarat itu menghalangi terpenuhinya syarat itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 5 Perikatan Bersyarat, Pasal 1261

Pasal 1261: Bila syarat telah terpenuhi, maka syarat itu berlaku surut hingga saat terjadinya perikatan. Jika kreditur meninggal sebelum terpenuhinya syarat, maka hak-haknya berpindah kepada para ahli warisnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 5 Perikatan Bersyarat, Pasal 1262

Pasal 1262: Kreditur sebelum syarat terpenuhi boleh melakukan segala usaha yang perlu untuk menjaga supaya haknya jangan sampai hilang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 5 Perikatan Bersyarat, Pasal 1263

Pasal 1263: Suatu perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya terjadi; dalam hal kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadi.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 5 Perikatan Bersyarat, Pasal 1264

Pasal 1264: Jika suatu perikatan tergantung pada suatu syarat yang ditunda, maka barang yang menjadi pokok perikatan tetap menjadi tanggungan debitur, yang hanya wajib menyerahkan barang itu bila syarat dipenuhi. Jika barang tersebut musnah seluruhnya di luar kesalahan debitur, maka baik bagi pihak yang satu maupun pihak yang lain, tidak ada lagi perikatan. Jika barang tersebut merosot harganya di luar kesalahan debitur, maka kreditur dapat memilih: memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan barang itu dalam keadaan seperti apa adanya, tanpa pengurangan harga yang telah dijanjikan. Jika harga barang itu merosot karena kesalahan debitur, maka kreditur berhak memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan barang itu dalam keadaan seperti adanya dengan penggantian kerugian.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 5 Perikatan Bersyarat, Pasal 1265

Pasal 1265: Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 5 Perikatan Bersyarat, Pasal 1266

Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 5 Perikatan Bersyarat, Pasal 1267

Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 6 Perikatan-Perikatan Dengan Waktu Yang Ditetapkan, Pasal 1268

Pasal 1268: Waktu yang ditetapkan tidaklah menunda perikatan, melainkan hanya pelaksanaannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 6 Perikatan-Perikatan Dengan Waktu Yang Ditetapkan, Pasal 1269

Pasal 1269: Apa yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan itu, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba; tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu, tak dapat diminta kembali.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 6 Perikatan-Perikatan Dengan Waktu Yang Ditetapkan, Pasal 1270

Pasal 1270: Waktu yang ditetapkan selalu ditentukan untuk kepentingan debitur, kecuali jika dari sifat perikatan sendiri atau keadaan ternyata bahwa waktu itu ditentukan untuk kepentingan kreditur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 6 Perikatan-Perikatan Dengan Waktu Yang Ditetapkan, Pasal 1271

Pasal 1271: Debitur tidak dapat lagi menarik manfaat dan suatu ketetapan waktu, jika ia telah dinyatakan pailit, atau jika jaminan yang diberikannya kepada kreditur telah merosot karena kesalahannya sendiri.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 7 Perikatan Dengan Pilihan Atau Perikatan Yang Boleh Dipilih Oleh Salah Satu Pihak, Pasal 1272

Pasal 1272: Dalam perikatan dengan pilihan, debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebut dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 7 Perikatan Dengan Pilihan Atau Perikatan Yang Boleh Dipilih Oleh Salah Satu Pihak, Pasal 1273

Pasal 1273: Hak memilih ada pada debitur, jika hal ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 7 Perikatan Dengan Pilihan Atau Perikatan Yang Boleh Dipilih Oleh Salah Satu Pihak, Pasal 1274

Pasal 1274: Suatu perikatan adalah murni dan sederhana, walaupun perikatan itu disusun secara boleh pilih atau secara mana suka, jika salah satu dari kedua barang yang dijanjikan tidak dapat menjadi pokok perikatan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 7 Perikatan Dengan Pilihan Atau Perikatan Yang Boleh Dipilih Oleh Salah Satu Pihak, Pasal 1275

Pasal 1275: Suatu perikatan dengan pilihan adalah murni dan sederhana, jika salah satu dari barang yang dijanjikan hilang, atau karena kesalahan debitur tidak dapat diserahkan lagi. Harga dari barang itu tidak dapat ditawarkan sebagai ganti salah satu barang, dia harus membayar harga barang yang paling akhir hilang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 7 Perikatan Dengan Pilihan Atau Perikatan Yang Boleh Dipilih Oleh Salah Satu Pihak, Pasal 1276

Pasal 1276: Jika dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal lalu pilihan diserahkan kepada kreditur dan hanya salah satu barang saja yang hilang, maka jika hal itu terjadi di luar kesalahan debitur, kreditur harus memperoleh barang yang masih ada; jika hilangnya salah satu barang tadi terjadi karena salahnya debitur, maka kreditur dapat menuntut penyerahan barang yang masih ada atau harga barang yang telah hilang. Jika kedua barang lenyap, maka bila hilangnya barang itu, salah satu saja pun, terjadi karena kesalahan debitur, kreditur boleh menuntut pembayaran harga salah satu barang itu menurut pilihannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 7 Perikatan Dengan Pilihan Atau Perikatan Yang Boleh Dipilih Oleh Salah Satu Pihak, Pasal 1277

Pasal 1277: Prinsip yang sama juga berlaku, baik jika ada lebih dari dua barang termaktub dalam perikatan maupun jika perikatan itu adalah mengenai berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1278

Pasal 1278: Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1279

Pasal 1279: Selama belum digugat oleh salah satu kreditur, debitur bebas memilih, apakah ia akan membayar utang kepada yang satu atau kepada yang lain di antara para kreditur. Meskipun demikian, pembebasan yang diberikan oleh salah seorang kreditur dalam suatu perikatan tanggung menanggung, tak dapat membebaskan debitur lebih dari bagian kreditur tersebut.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1280

Pasal 1280: Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1281

Pasal 1281: Suatu perikatan dapat bersifat tanggung-menanggung, meskipun salah satu debitur itu diwajibkan memenuhi hal yang sama dengan cara berlainan dengan teman-temannya sepenanggungan, misalnya yang satu terikat dengan bersyarat, sedangkan yang lain terikat secara murni dan sederhana, atau terhadap yang satu telah diberikan ketetapan waktu dengan persetujuan, sedang terhadap yang lainnya tidak diberikan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1282

Pasal 1282: Tiada perikatan yang dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung kecuali jika dinyatakan dengan tegas. Ketentuan ini hanya dikecualikan dalam hal mutu perikatan dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung karena kekuatan penetapan undang-undang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1283

Pasal 1283: Kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu debitur yang dipilihnya, dan debitur ini tidak dapat meminta agar utangnya dipecah.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1284

Pasal 1284: Penuntutan yang ditujukan kepada salah seorang debitur tidak menjadi halangan bagi kreditur itu untuk melaksanakan haknya terhadap debitur lainnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1285

Pasal 1285: Jika barang yang harus diberikan musnah karena kesalahan seorang debitur tanggung renteng atau lebih, atau setelah debitur itu dinyatakan lalai, maka para kreditur lainnya tidak bebas dari kewajiban untuk membayar harga barang itu, tetapi mereka tidak wajib untuk membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga. Kreditur hanya dapat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, baik dari debitur yang menyebabkan lenyapnya barang itu maupun dari mereka yang lalai memenuhi perikatan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1286

Pasal 1286: Tuntutan pembayaran bunga yang diajukan terhadap salah satu di antara para debitur yang menyebabkan lenyapnya barang itu, maupun dari mereka yang lalai memenuhi perikatan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1287

Pasal 1287: Seorang debitur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung yang dituntut oleh kreditur, dapat memajukan semua bantahan yang timbul dari sifat perikatan dan yang mengenai dirinya sendiri, pula semua bantahan yang mengenai diri semua debitur lain. Ia tidak dapat memakai bantahan yang hanya mengenai beberapa debitur saja.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1288

Pasal 1288: Jika salah satu debitur menjadi satu-satunya ahli waris kreditur, atau jika kreditur merupakan satu-satunya ahli waris salah satu debitur, maka percampuran utang ini tidak mengakibatkan tidak berlakunya perikatan tanggung-menanggung kecuali untuk bagian dari debitur atau kreditur yang bersangkutan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1289

Pasal 1289: Kreditur yang telah menyetujui pembagian piutangnya terhadap salah satu debitur, tetap memiliki piutang terhadap para debitur yang lain, tetapi dikurangi bagian debitur yang telah dibebaskan dari perikatan tanggung-menanggung.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1290

Pasal 1290: Kreditur yang menerima bagian salah satu debitur tanpa melepaskan haknya berdasarkan utang tanggung renteng sendiri atau hak-haknya pada umumnya, tidak menghapuskan haknya secara tanggung renteng, melainkan hanya terhadap debitur tadi. Kreditur tidak dianggap membebaskan debitur dari perikatan tanggung-menanggung, jika dia menerima suatu jumlah sebesar bagian debitur itu dalam seluruh utang, sedangkan surat bukti pembayaran tidak secara tegas menyatakan bahwa apa yang diterimanya adalah untuk bagian orang tersebut. Hal yang sama berlaku terhadap tuntutan yang ditujukan kepada salah satu debitur, selama orang ini belum membenarkan tuntutan tersebut, atau selama perkara belum diputus oleh Hakim.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1291

Pasal 1291: Kreditur yang menerima secara tersendiri dan tanpa syarat bagian dari salah satu debitur dalam pembayaran bunga tunggakan dari suatu utang, hanya kehilangan haknya sendiri terhadap bunga yang telah harus dibayar dan tidak terhadap bunga yang belum tiba waktunya untuk ditagih atau utang pokok, kecuali bila pembayaran tersendiri itu telah terjadi selama sepuluh tahun berturut-turut.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1292

Pasal 1292: Suatu perkiraan, meskipun menjadi tanggung jawab kreditur sendiri, menurut hukum dapat dihadapi para debitur secara terbagi-bagi, masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1293

Pasal 1293: Seorang debitur yang telah melunasi utangnya dalam suatu perikatan tanggung-menanggung, tidak dapat menuntut kembali dari para debitur Iainnya lebih daripada bagian mereka masingmasing. Jika salah satu di antara mereka tidak mampu untuk membayar, maka kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan itu harus dipikul bersama-sama oleh para debitur Iainnya dan debitur yang telah melunasi utangnya, menurut besarnya bagian masing-masing.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1294

Pasal 1294: Jika kreditur telah membebaskan salah satu debitur dari perikatan tanggung-menanggung, dan seorang atau lebih debitur lainnya menjadi tak mampu, maka bagian dari yang tak mampu itu harus dipikul bersama-sama oleh debitur lainnya, juga oleh mereka yang telah dibebaskan dari perikatan tanggung-menanggung.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 8 Perikatantanggung Renteng Atau Perikatan Tanggung-Menanggung, Pasal 1295

Pasal 1295: Jika barang yang untuknya orang-orang mengikatkan diri secara tanggung renteng itu hanya menyangkut salah satu di antara mereka, maka mereka masing-masing terikat seluruhnya kepada kreditur, tetapi di antara mereka sendiri mereka dianggap sebagai orang penjamin bagi orang yang bersangkutan dengan barang itu, dan karena itu harus diberi ganti rugi.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 9 Perikatan-Perikatan Yang Dapat Dibagi-Bagi Dan Perikatan-Perikatan Yang Tidak, Pasal 1296

Pasal 1296: Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi sekedar pokok perikatan tersebut adalah suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata maupun tak nyata.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 9 Perikatan-Perikatan Yang Dapat Dibagi-Bagi Dan Perikatan-Perikatan Yang Tidak, Pasal 1297

Pasal 1297: Suatu perikatan tak dapat dibagi-bagi, meskipun barang atau perbuatan yang menjadi pokok perikatan itu, karena sifatnya, dapat dibagi-bagi jika barang atau perbuatan itu, menurut maksudnya, tidak boleh diserahkan atau dilaksanakan sebagian demi sebagian saja.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 9 Perikatan-Perikatan Yang Dapat Dibagi-Bagi Dan Perikatan-Perikatan Yang Tidak, Pasal 1298

Pasal 1298: Bahwa suatu perikatan merupakan perikatan tanggung-menanggung, itu tidak berarti bahwa perikatan itu adalah suatu perikatan yang tak dapat dibagi-bagi.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 9 Perikatan-Perikatan Yang Dapat Dibagi-Bagi Dan Perikatan-Perikatan Yang Tidak, Pasal 1299

Pasal 1299: Suatu perikatan yang dapat dibagi-bagi, harus dilaksanakan antara debitur dan kreditur, seolaholah perikatan itu tak dapat dibagi-bagi; hal dapatnya dibagi-bagi suatu perikatan, itu hanya dapat diterapkan terhadap ahli waris yang tak dapat menagih piutangnya atau tidak wajib membayar utangnya selain untuk bagian masing-masing sebagai ahli waris atau orang yang harus mewakili kreditur atau debitur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 9 Perikatan-Perikatan Yang Dapat Dibagi-Bagi Dan Perikatan-Perikatan Yang Tidak, Pasal 1300

Pasal 1300: Asas yang ditentukan dalam pasal yang lalu, dikecualikan terhadap: 1. jika utang itu berkenaan dengan suatu hipotek; 2. jika utang itu terdiri atas suatu barang tertentu; 3. jika utang itu mengenai berbagai utang yang dapat dipilih, terserah kepada kreditur, sedang salah satu dari barang-barang itu tak dapat dibagi; 4. jika menurut persetujuan hanya salah satu ahli waris saja yang diwajibkan melaksanakan perikatan itu; 5. jika ternyata dengan jelas, baik karena sifat perikatan, maupun karena sifat barang yang menjadi pokok perikatan, atau karena maksud yang terkandung persetujuan itu, bahwa maksud kedua belah pihak adalah bahwa utangnya tidak dapat diangsur. Dalam ketiga hal yang pertama, ahli waris yang menguasai barang yang harus diserahkan atau barang yang menjadi tanggungan hipotek, dapat dituntut membayar seluruh utangnya, pembayaran mana dapat dilakukan atas barang yang harus diserahkan itu atau atas barang yang dijadikan tanggungan hipotek, tanpa mengurangi haknya untuk menuntut penggantian biaya kepada ahli waris lainnya. Ahli waris yang dibebani dengan utang dalam hal yang keempat, dan tiap ahli waris dalam hal yang kelima, dapat pula dituntut untuk seluruh utang, tanpa mengurangi hak mereka untuk minta ganti rugi dari ahli waris yang lain.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 9 Perikatan-Perikatan Yang Dapat Dibagi-Bagi Dan Perikatan-Perikatan Yang Tidak, Pasal 1301

Pasal 1301: Tiap orang yang bersama-sama wajib memikul suatu utang yang dapat dibagi, bertanggung jawab untuk seluruhnya, meskipun perikatan tidak dibuat secara tanggung-menanggung.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 9 Perikatan-Perikatan Yang Dapat Dibagi-Bagi Dan Perikatan-Perikatan Yang Tidak, Pasal 1302

Pasal 1302: Hal yang sama juga berlaku bagi para ahli waris yang diwajibkan memenuhi perikatan seperti itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 9 Perikatan-Perikatan Yang Dapat Dibagi-Bagi Dan Perikatan-Perikatan Yang Tidak, Pasal 1303

Pasal 1303: Tiap ahli waris kreditur dapat menuntut pelaksanaan suatu perikatan yang tak dapat dibagibagi secara keseluruhan. Tiada seorang pun di antara mereka diperbolehkan sendirian memberi pembebasan dari seluruh utang maupun menerima harganya sebagai ganti barang. Jika hanya salah satu ahli waris memberi pembebasan dari utang yang bersangkutan, atau menerima harga barang yang bersangkutan, maka para ahli waris lainnya tidak dapat menuntut barang tak dapat dibagi-bagi itu, kecuali dengan memperhitungkan bagian dari ahli waris yang telah memberikan pembebasan dari utang atau yang telah menerima harga barang itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 10 Perikatan Dengan Perjanjian Hukuman, Pasal 1304

Pasal 1304: Perjanjian hukuman adalah suatu perjanjian yang menempatkan seseorang sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan yang mewajibkannya melakukan sesuatu, jika ia tidak melaksanakan hal itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 10 Perikatan Dengan Perjanjian Hukuman, Pasal 1305

Pasal 1305: Batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya perjanjian hukuman. Tidak berlakunya perjanjian hukuman, sama sekali tidak mengakibatkan batalnya perjanjian/ perikatan pokok.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 10 Perikatan Dengan Perjanjian Hukuman, Pasal 1306

Pasal 1306: Kreditur dapat juga menuntut pemenuhan perikatan pokok sebagai pengganti pelaksanaan hukuman terhadap kreditur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 10 Perikatan Dengan Perjanjian Hukuman, Pasal 1307

Pasal 1307: Penetapan hukuman dimaksudkan sebagai ganti penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang diderita kreditur karena tidak dipenuhi perikatan pokok. Ia tidak dapat menuntut utang pokok dan hukumannya bersama-sama, kecuali jika hukuman itu ditetapkan hanya untuk terlambatnya pemenuhan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 10 Perikatan Dengan Perjanjian Hukuman, Pasal 1308

Pasal 1308: Entah perikatan pokok itu memuat ketentuan waktu untuk pelaksanaannya entah tidak, hukuman tidak dikenakan, kecuali jika orang yang terikat untuk memberikan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu itu tidak melaksanakan hal itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 10 Perikatan Dengan Perjanjian Hukuman, Pasal 1309

Pasal 1309: Hukuman dapat diubah oleh Hakim, jika sebagian perikatan pokok telah dilaksanakan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 10 Perikatan Dengan Perjanjian Hukuman, Pasal 1310

Pasal 1310: Jika perikatan pokok yang memuat penetapan hukuman adalah mengenai suatu barang yang tak dapat dibagi-bagi, maka hukuman harus dibayar kalau terjadi pelanggaran oleh salah satu ahli waris debitur; dan hukuman ini dapat dituntut, baik untuk seluruhnya dari siapa yang melakukan pelanggaran terhadap perikatan maupun dari masing-masing ahli waris untuk bagiannya, tetapi tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut kembali siapa yang menyebabkan hukuman harus dibayar, segala sesuatu tidak mengurangi hak-hak kreditur hipotek.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 10 Perikatan Dengan Perjanjian Hukuman, Pasal 1311

Pasal 1311: Jika perikatan pokok dengan penetapan hukuman itu adalah mengenai suatu barang yang dapat dibagi-bagi, maka hukuman hanya harus dibayar oleh ahli waris debitur yang melanggar perikatan, dan hanya untuk jumlah yang tidak melebihi bagiannya dalam perikatan pokok, tanpa ada tuntutan terhadap mereka yang telah memenuhi perikatan. Peraturan ini dikecualikan, jika perjanjian hukuman ditambah dengan maksud supaya pemenuhan tidak terjadi untuk sebagian, dan salah satu ahli waris telah menghalangi pelaksanaan perikatan untuk seluruh dan dari para ahli waris yang lain hanya untuk bagian mereka, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut ahli waris yang melanggar perikatan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab I Perikatan Pada Umumnya, Bagian 10 Perikatan Dengan Perjanjian Hukuman, Pasal 1312

Pasal 1312: Jika suatu perikatan pokok yang dapat dibagi-bagi dan memakai penetapan hukuman yang tak dapat dibagi-bagi hanya dipenuhi untuk sebagian, maka hukuman terhadap ahli waris debitur diganti dengan pembayaran penggantian biaya, kerugian dan bunga.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1313

Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1314

Pasal 1314: Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1315

Pasal 1315: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1316

Pasal 1316: Seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjanjikan bahwa pihak ketiga mi akan berbuat sesuatu, tetapi hal mi tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu, jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1317

Pasal 1317: Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1318

Pasal 1318: Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1319

Pasal 1319: Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1320

Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1321

Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1322

Pasal 1322: Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1323

Pasal 1323: Paksaan yang diakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1324

Pasal 1324: Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1325

Pasal 1325: Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1326

Pasal 1326: Rasa takut karena hormat kepada bapak, ibu atau keluarga lain dalam garis ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan persetujuan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1327

Pasal 1327: Pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, bila setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1328

Pasal 1328: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1329

Pasal 1329: Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1330

Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1331

Pasal 1331: Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1332

Pasal 1332: Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1333

Pasal 1333: Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1334

Pasal 1334: Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu, hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1335

Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1336

Pasal 1336: Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 2 Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan Yang Sah, Pasal 1337

Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 3 Akibat Persetujuan, Pasal 1338

Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 3 Akibat Persetujuan, Pasal 1339

Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 3 Akibat Persetujuan, Pasal 1340

Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317. Pasal 1341 Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 4 Penafsiran Persetujuan, Pasal 1342

Pasal 1342: Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 4 Penafsiran Persetujuan, Pasal 1343

Pasal 1343: Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 4 Penafsiran Persetujuan, Pasal 1344

Pasal 1344: Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 4 Penafsiran Persetujuan, Pasal 1345

Pasal 1345: Jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 4 Penafsiran Persetujuan, Pasal 1346

Pasal 1346: Perikatan yang mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 4 Penafsiran Persetujuan, Pasal 1347

Pasal 1347: Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 4 Penafsiran Persetujuan, Pasal 1348

Pasal 1348: Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 4 Penafsiran Persetujuan, Pasal 1349

Pasal 1349: Jika ada keragu-raguan, suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang diminta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 4 Penafsiran Persetujuan, Pasal 1350

Pasal 1350: Betapa luas pun pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu persetujuan, persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab II Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan, Bagian 4 Penafsiran Persetujuan, Pasal 1351

Pasal 1351: Jika dalam suatu persetujuan dinyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, hal itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan persetujuan itu menurut hukum dalam hal-hal yang tidak disebut dalam persetujuan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1352

Pasal 1352: Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai undangundang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1353

Pasal 1353: Perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1354

Pasal 1354: Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1355

Pasal 1355: Ia diwajibkan meneruskan pengurusan itu, meskipun orang yang kepentingannya diurus olehnya meninggal sebelum urusan diselesaikan,sampai para ahli waris orang itu dapat mengambil alih pengurusan itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1356

Pasal 1356: Dalam melakukan pengurusan itu, ia wajib bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang bijaksana. Meskipun demikian Hakim berkuasa meringankan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang disebabkan oleh kesalahan atau kelakuan orang yang mewakili pengurusan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengurusan itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1357

Pasal 1357: Pihak yang kepentingannya diwakili oleh orang lain dengan baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan, yang dilakukan oleh wakil itu atas namanya, memberi ganti rugi dan bunga yang disebabkan oleh segala perikatan yang secara perorangan dibuat olehnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah dan perlu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1358

Pasal 1358: Orang yang mewakili urusan orang lain tanpa mendapat perintah, tidak berhak atas suatu upah.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1359

Pasal 1359: Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1360

Pasal 1360: Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1361

Pasal 1361: Jika seseorang, karena khilaf mengira dirinya berutang, membayar suatu utang, maka ia berhak menuntut kembali apa yang telah d dibayar kepada kreditur. Walaupun demikian, hak itu hilang jika akibat pembayaran tersebut kreditur telah memusnahkan surat-surat pengakuan utang tanpa mengurangi hak orang yang telah membayar itu untuk menuntutnya kembali dan debitur yang sesungguhnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1362

Pasal 1362: Barangsiapa dengan itikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan harga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika barang itu telah menderita penyusutan. Jika barang itu musnah, meskipun hal itu terjadi di luar kesalahannya, ía wajib membayar harganya dan mengganti biaya, kerugian dan bunga, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan musnah juga seandainya berada pada orang yang seharusnya menerimanya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1363

Pasal 1363: Barangsiapa menjual suatu barang yang diterimanya dengan itikad baik, sebagai pembayaran yang diwajibkan, cukup memberikan kembali harganya. Jika Ia dengan itikad baik telah memberikan barang itu dengan cuma-cuma kepada orang lain, maka ía tak usah mengembalikan sesuatu apa pun.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1364

Pasal 1364: Orang yang kepadanya barang yang bersangkutan dikembalikan, diwajibkan bahkan juga kepada orang yang dengan itikad baik telah memiliki barang itu, mengganti segala pengeluaran yang perlu dan telah dilakukan guna keselamatan barang itu. Orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya dalam penguasaannya hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut diganti.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1365

Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1366

Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1367

Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1368

Pasal 1368: Pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dan pengawasannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1369

Pasal 1369: Pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh ambruknya gedung itu seluruhnya atau sebagian, jika itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam pembangunan ataupun dalam penataannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1370

Pasal 1370: Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1371

Pasal 1371: Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1372

Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1373

Pasal 1373: Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempatkan di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1374

Pasal 1374: Tanpa mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu dengan menawarkan dan sungguhsungguh melakukan di muka umum di hadapan Hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa Ia menyesali perbuatan yang telah ía lakukan, bahwa Ia meminta maaf karenanya, dan menganggap orang yang dihina itu sebagai orang yang terhormat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1375

Pasal 1375: Tuntutan-tuntutan yang disebutkan dalam ketiga pasal yang lalu dapat juga diajukan oleh suami atau istri, orangtua, kakek nenek, anak dan cucu, karena penghinaan yang dilakukan terhadap istri atau suami, anak, cucu, orangtua dan kakek nenek mereka, setelah orang-orang yang bersangkutan meninggal.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1376

Pasal 1376: Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1377

Pasal 1377: Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika orang yang dihina itu dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, telah dipersalahkan melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Akan tetapi jika seseorang terus-menerus melancarkan penghinaan terhadap seseorang yang lain, dengan maksud semata-mata untuk menghina, juga setelah kebenaran tuduhan ternyata dan suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau dan sepucuk akta otentik, maka ia diwajibkan memberikan kepada orang yang dihina tersebut penggantian kerugian yang dideritanya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1378

Pasal 1378: Segala tuntutan yang diatur dalam ketentuan keenam pasal yang lalu, gugur dengan pembebasan orang dinyatakan secara tegas atau diam-diam, jika setelah penghinaan terjadi dan diketahui oleh orang yang dihina, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyatakan adanya perdamaian atau pengampuan, yang bertentangan dengan maksud untuk menuntut penggantian kerugian atau pemulihan kehormatan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1379

Pasal 1379: Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1372, tidak hilang dengan meninggalnya orang yang menghina ataupun orang yang dihina.


Buku Ketiga Perikatan, Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Pasal 1380

Pasal 1380: Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Pasal 1381

Pasal 1381: Perikatan hapus: karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini;dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1382

Pasal 1382: Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ía bertindak atas namanya sendiri.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1383

Pasal 1383: Suatu perikatan untuk berbuat sesuatu tidak dapat dipenuhi seorang pihak ketiga jika hal itu berlawanan dengan kehendak kreditur, yang mempunyai kepentingan supaya perbuatannya dilakukan sendiri oleh debitur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1384

Pasal 1384: Agar suatu pembayaran untuk melunasi suatu utang berlaku sah, orang yang melakukannya haruslah pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan pula berkuasa untuk memindahtangankan barang itu. Meskipun demikian, pembayaran sejumlah uang atau suatu barang lain yang dapat dihabiskan, tak dapat diminta kembali dan seseorang yang dengan itikad baik telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu, sekalipun pembayaran itu dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau orang yang tak cakap memindahtangankan barang itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1385

Pasal 1385: Pembayaran harus dilakukan kepada kreditur atau kepada orang yang dikuasakan olehnya, atau juga kepada orang yang dikuasakan oleh Hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi kreditur. Pembayaran yang dilakukan kepada seseorang yang tidak mempunyai kuasa menerima bagi kreditur, sah sejauh hal itu disetujui kreditur atau nyata-nyata bermanfaat baginya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1386

Pasal 1386: Pembayaran dengan itikad baik dilakukan kepada seseorang yang memegang surat piutang ada!ah sah, juga bila piutang tersebut karena suatu hukuman untuk menyerahkannya kepada orang lain, diambil dan penguasaan orang itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1387

Pasal 1387: Pembayaran yang dilakukan kepada kreditur yang tidak cakap untuk menerimanya adalah tidak sah, kecuali jika debitur membuktikan bahwa kreditur sungguh-sungguh mendapat manfaat dan pembayaran itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1388

Pasal 1388: Pembayaran yang dilakukan oleh seorang debitur kepada seorang kreditur, meskipun telah dilakukan penyitaan atau suatu perlawanan, adalah tak sah bagi para kreditur yang telah melakukan penyitaan atau perlawanan mereka ini berdasarkan hak mereka dapat memaksa debitur untuk membayar sekali lagi, tanpa mengurangi hak debitur dalam hal yang demikian untuk menagih kembali dan kreditur yang bersangkutan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1389

Pasal 1389: Tiada seorang kreditur pun dapat dipaksa menerima sebagai pembayaran suatu barang lain dan barang yang terutang; meskipun barang yang ditawarkan itu sama harganya dengan barang yang terutang, bahkan lebih tinggi.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1390

Pasal 1390: Seorang debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima pembayaran utang dengan angsuran, meskipun utang itu dapat dibagi-bagi.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1391

Pasal 1391: Seorang yang berutang barang tertentu, dibebaskan jika ia menyerahkan kembali barang tersebut dalam keadaan seperti pada waktu penyerahan, asal kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat pada barang tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya atau oleh kelalaian orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau timbul setelah ia terlambat menyerahkan barang itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1392

Pasal 1392: Jika barang yang terutang itu hanya ditentukan jenisnya, maka untuk membebaskan diri dan utangnya, debitur tidak wajib memberikan barang dan jenis yang terbaik, tetapi tak cukuplah ia memberikan barang dan jenis yang terburuk.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1393

Pasal 1393: Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan, jika dalam persetujuan tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan, harus terjadi di tempat barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Di luar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal kreditur, selama orang ini terus menerus berdiam dalam keresidenan tempat tinggalnya sewaktu persetujuan dibuat, dan dalam hal-hal lain di tempat tinggal debitur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1394

Pasal 1394: Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan tahunan untuk nafkah, bunga abadi atau bunga cagak hidup, bunga uang pinjaman, dan pada umumnya segala sesuatu yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda pembayaran tiga angsuran berturut-turut, timbul suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1395

Pasal 1395: Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran, ditanggung oleh debitur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1396

Pasal 1396: Seorang yang mempunyai berbagai utang, pada waktu melakukan pembayaran berhak menyatakan utang mana yang hendak dibayarnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1397

Pasal 1397: Seorang yang mempunyai utang dengan bunga, tanpa izin kreditur, tak dapat melakukan pembayaran untuk pelunasan uang pokok lebih dahulu dengan menunda pembayaran bunganya. Pembayaran yang dilakukan untuk uang pokok dan bunga, tetapi tidak cukup untuk melunasi seluruh utang, digunakan terlebih dahulu untuk melunasi bunga.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1398

Pasal 1398: Jika seseorang, yang mempunyai berbagai utang uang, menerima suatu tanda pembayaran sedangkan kreditur telah menyatakan bahwa apa yang diterimanya itu adalah khusus untuk melunasi salah satu di antara utang-utang tersebut, maka tak dapat lagi debitur menuntut supaya pembayaran itu dianggap sebagai pelunasan suatu utang yang lain, kecuali jika oleh pihak kreditur telah dilakukan penipuan, atau debitur dengan sengaja tidak diberi tahu tentang adanya pernyataan tersebut.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1399

Pasal 1399: Jika tanda pembayaran tidak menyebutkan untuk utang mana pembayaran dilakukan, maka pembayaran itu harus dianggap sebagai pelunas utang yang pada waktu itu paling perlu dilunasi debitur di antara utang-utang yang sama-sama dapat ditagih, maka pembayaran harus dianggap sebagai pelunasan utang yang dapat ditagih lebih dahulu daripada utang-utang lainnya, meskipun utang yang terdahulu tadi kurang penting sifatnya daripada utang-utang lainnya itu. Jika utang-utang itu sama sifatnya, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk utang yang paling lama, tetapi jika utang-utang itu dalam segala-galanya sama, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing utang menurut imbangan jumlah masing-masing. Jika tidak ada satu pun yang sudah dapat ditagih, maka penentuan pelunasan harus dilakukan seperti dalam hal utang-utang yang sudah dapat ditagih.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1400

Pasal 1400: Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1401

Pasal 1401: Perpindahan itu terjadi karena persetujuan: 1. bila kreditur, dengan menerima pembayaran dan pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalam menggunakan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hakhak istimewa dan hipotek-hipoteknya terhadap debitur; Subrogasi mi harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktu pembayaran. 2. bila debitur menjamin sejumlah uang untuk melunasi utangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan mengambil alih hak-hak kreditur, agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan, harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi utang tersebut; sedangkan dalam surat tanda pelunasan harus diterangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur baru. Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan kreditur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1402

Pasal 1402: Subrogasi terjadi karena undang-undang: 1. untuk seorang kreditur yang melunasi utang seorang debitur kepada seorang kreditur lain, yang berdasarkan hak istimewa atau hipoteknya mempunyai suatu hak yang lebih tinggi dan pada kreditur tersebut pertama; 2. untuk seorang pembeli suatu barang tak bergerak, yang memakai uang harga barang tersebut untuk melunasi para kreditur, kepada siapa barang itu diperikatkan dalam hipotek; 3. untuk seorang yang terikat untuk melunasi suatu utang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang lain dan berkepentingan untuk membayar utang itu; 4. untuk seorang ahli waris yang telah membayar utang-utang warisan dengan uangnya sendiri, sedang ia menerima warisan itu dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 1 Pembayaran, Pasal 1403

Pasal 1403: Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu terjadi, baik terhadap orang-orang penanggung utang maupun terhadap para debitur, subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak kreditur jika ia hanya menerima pembayaran sebagian; dalam hal ini ia dapat melaksanakan hak-haknya mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih dahulu daripada orang yang memberinya suatu pembayaran sebagian.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 2 Penawaran Pembayaran Tunai, Yang Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan, Pasal 1404

Pasal 1404: Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya,, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan. Penawaran demikian, yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu dilakukan menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 2 Penawaran Pembayaran Tunai, Yang Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan, Pasal 1405

Pasal 1405: Agar penawaran yang demikian sah, perlu: 1. bahwa penawaran itu dilakukan kepada seorang kreditur atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk dia; 2. bahwa penawaran itu dilakukan oleh orang yang berkuasa untuk membayar; 3. bahwa penawaran itu mengenai seluruh uang pokok yang dapat dituntut dan bunga yang dapat ditagih serta biaya yang telah ditetapkan, tanpa mengurangi penetapan kemudian; 4. bahwa ketetapan waktu telah tiba jika itu dibuat untuk kepentingan kreditur; 5. bahwa syarat yang menjadi beban utang telah terpenuhi. 6. bahwa penawaran itu dilakukan di tempat yang menurut persetujuan pembayaran harus dilakukan dan jika tiada suatu persetujuan khusus mengenai itu, kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggal yang sebenarnya atau tempat tinggal yang telah dipilihnya; 7. bahwa penawaran itu dilakukan oleh seorang Notaris atau juru sita, masing-masing disertai dua orang saksi.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 2 Penawaran Pembayaran Tunai, Yang Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan, Pasal 1406

Pasal 1406: Agar suatu penyimpanan sah, tidak perlu adanya kuasa dan Hakim cukuplah: 1. bahwa sebelum penyimpanan itu, kepada kreditur disampaikan suatu keterangan yang memuat penunjukan hari, jam dan tempat penyimpanan barang yang ditawarkan; 2. bahwa debitur telah melepaskan barang yang ditawarkan itu, dengan menitipkannya pada kas penyimpanan atau penitipan di kepaniteraan pada Pengadilan yang akan mengadilinya jika ada perselisihan beserta bunga sampai pada saat penitipan; 3. bahwa oleh Notaris atau jurusita, masing-masing disertai dua orang saksi, dibuat berita acara yang menerangkan jenis mata uang yang disampaikan, penolakan kreditur atau ketidaktenangannya untuk menerima uang itu dan akhirnya pelaksanaan penyimpanan itu sendiri; 4. bahwa jika kreditur tidak datang untuk menerimanya, berita acara tentang penitipan diberitahukan kepadanya, dengan peringatan untuk mengambil apa yang dititipkan itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 2 Penawaran Pembayaran Tunai, Yang Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan, Pasal 1407

Pasal 1407: Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh kreditur, jika hal itu dilakukan sesuai dengan undang-undang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 2 Penawaran Pembayaran Tunai, Yang Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan, Pasal 1408

Pasal 1408: Selama apa yang dititipkan itu tidak diambil oleh kreditur, debitur dapat mengambilnya kembali, dalam hal itu orang-orang yang turut berutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 2 Penawaran Pembayaran Tunai, Yang Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan, Pasal 1409

Pasal 1409: Bila debitur sendiri sudah memperoleh suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dan dengan putusan itu penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah, maka ia tidak dapat lagi mengambil kembali apa yang dititipkan untuk kerugian orang-orang yang ikut berutang dan para penanggung utang, meskipun dengan izin kreditur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 2 Penawaran Pembayaran Tunai, Yang Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan, Pasal 1410

Pasal 1410: Orang-orang yang ikut berutang dan para penanggung utang dibebaskan juga, jika kreditur, semenjak hari pemberitahuan penyimpanan, telah melewatkan waktu satu tahun, tanpa menyangkal sahnya penyimpanan itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 2 Penawaran Pembayaran Tunai, Yang Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan, Pasal 1411

Pasal 1411: Kreditur yang telah mengizinkan barang yang dititipkan itu diambil kembali oleh debitur setelah penitipan itu, dikuatkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, tidak dapat lagi menggunakan hak-hak istimewanya atau hipotek yang melekat pada piutang tersebut untuk menuntut pembayaran piutangnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 2 Penawaran Pembayaran Tunai, Yang Diikuti Oleh Penyimpanan Atau Penitipan, Pasal 1412

Pasal 1412: Jika apa yang harus dibayar berupa suatu barang yang harus diserahkan di tempat barang itu berada, maka debitur harus memperingatkan kreditur dengan perantaraan pengadilan supaya mengambilnya, dengan suatu akta yang harus diberitahukan kepada kreditur sendiri atau ke alamat tempat tinggalnya, atau ke alamat tempat tinggal yang dipilih untuk pelaksanaan persetujuan. Jika peringatan itu telah dijalankan dan kreditur tidak mengambil barangnya, maka debitur dapat diizinkan oleh Hakim untuk menitipkan barang tersebut di suatu tempat lain.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 3 Pembaruan Utang, Pasal 1413

Pasal 1413: Ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang: 1. bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya; 2. bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dan perikatannya; 3. bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dan perikatannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 3 Pembaruan Utang, Pasal 1414

Pasal 1414: Pembaruan utang hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perikatan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 3 Pembaruan Utang, Pasal 1415

Pasal 1415: Pembaruan utang tidak dapat hanya dikira-kira; kehendak seorang untuk mengadakannya harus terbukti dan isi akta.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 3 Pembaruan Utang, Pasal 1416

Pasal 1416: Pembaruan utang dengan penunjukan seorang debitur baru untuk mengganti yang lama, dapat dijalankan tanpa bantuan debitur pertama.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 3 Pembaruan Utang, Pasal 1417

Pasal 1417: Pemberian kuasa atau pemindahan, dengan mana seorang debitur memberikan kepada seorang kreditur seorang debitur baru yang mengikatkan dirinya kepada kreditur, tidak menimbulkan suatu pembaruan utang, jika kreditur tidak secara tegas mengatakan bahwa ia bermaksud membebaskan debitur yang melakukan pemindahan itu dan perikatannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 3 Pembaruan Utang, Pasal 1418

Pasal 1418: Kreditur yang membebaskan debitur yang melakukan pemindahan, tak dapat menuntut orang tersebut, jika orang yang ditunjuk untuk menggantikan itu jatuh pailit atau nyata-nyata tak mampu, kecuali jika hak untuk menuntut itu dengan tegas dipertahankan dalam persetujuan, atau jika debitur yang telah ditunjuk sebagai pengganti itu pada saat pemindahan telah nyatanyata bangkrut, atau kekayaannya telah berada dalam keadaan terus-menerus merosot.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 3 Pembaruan Utang, Pasal 1419

Pasal 1419: Debitur yang dengan pemindahan telah mengikatkan dininya kepada seorang kreditur baru dan dengan demikian telah dibebaskan dan kreditur lama, tak dapat mengajukan terhadap kreditur baru itu tangkisan-tangkisan yang sebenarnya dapat ia ajukan terhadap kreditur lama, meskipun ini tidak dikatakannya sewaktu membuat perikatan baru; namun dalam hal yang terakhir ini tidaklah berkurang haknya untuk menuntut kreditur lama.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 3 Pembaruan Utang, Pasal 1420

Pasal 1420: Jika debitur hanya menunjuk seseorang yang harus membayar untuk dia, maka tidak terjadi suatu pembaruan utang. Hal yang sama berlaku jika kreditur hanya menunjuk seseorang yang diwajibkan menerima pembayaran utang untuknya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 3 Pembaruan Utang, Pasal 1421

Pasal 1421: Hak-hak istimewa dan hipotek yang melekat pada piutang lama, tidak berpindah pada piutang baru yang menggantikannya, kecuali jika hal itu secara tegas dipertahankan oleh debitur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 3 Pembaruan Utang, Pasal 1422

Pasal 1422: Bila pembaruan utang diadakan dengan penunjukan seorang debitur baru yang menggantikan debitur lama, maka hak-hak istimewa dan hipotek-hipotek yang dan semula melekat pada piutang, tidak berpindah ke barang debitur baru.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 3 Pembaruan Utang, Pasal 1423

Pasal 1423: Bila pembaruan utang diadakan antara kreditur dan salah seorang dan para debitur yang berutang secara tanggung-menanggung, maka hak-hak istimewa dan hipotek tidak dapat dipertahankan selain atas barang-barang orang yang membuat perikatan baru itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 3 Pembaruan Utang, Pasal 1424

Pasal 1424: Karena adanya pembaruan utang antara kreditur dan salah seorang para debitur yang berutang secara tanggung-menanggung, maka para debitur lainnya dibebaskan dan perikatan. Pembaruan utang yang dilakukan terhadap debitur utama membebaskan para penanggung utang. Meskipun demikian, jika dalam hal yang pertama kreditur telah menuntut para debitur lain itu, atau dalam hal yang kedua ia telah menuntut para penanggung utang supaya turut serta dalam perjanjian baru, tetapi orang-orang itu menolak, maka perikatan utang lama tetap berlaku.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 4 Kompensasi Atau Perjumpaan Utang, Pasal 1425

Pasal 1425: Jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut dengan cara dan dalam hal-hal berikut.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 4 Kompensasi Atau Perjumpaan Utang, Pasal 1426

Pasal 1426: Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan tanpa setahu debitur, dan kedua utang itu saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk jumlah yang sama.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 4 Kompensasi Atau Perjumpaan Utang, Pasal 1427

Pasal 1427: Perjumpaan hanya terjadi antara dua utang yang dua-duanya berpokok sejumlah utang, atau sejumlah barang-barang yang dapat dihabiskan dan jenis yang sama, dan yang dua-duanya dapat diselesaikan dan ditagih seketika. Bahan makanan, gandum dan hasil-hasil pertanian yang penyerahannya tidak dibantah dan harganya dapat ditetapkan menurut catatan harga atau keterangan lain yang biasa dipakai di Indonesia, dapat diperjumpakan dengan sejumlah uang yang telah diselesaikan dan seketika dapat ditagih.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 4 Kompensasi Atau Perjumpaan Utang, Pasal 1428

Pasal 1428: Semua penundaan pembayaran kepada seseorang tidak menghalangi suatu perjumpaan utang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 4 Kompensasi Atau Perjumpaan Utang, Pasal 1429

Pasal 1429: Perjumpaan terjadi tanpa membedakan sumber piutang kedua belah pihak itu, kecuali: 1. bila dituntut pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dan pemiliknya; 2. bila apa yang dituntut adalah pengembalian suatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan; 3. terhadap suatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 4 Kompensasi Atau Perjumpaan Utang, Pasal 1430

Pasal 1430: Seorang penanggung utang boleh memperjuangkan apa yang wajib dibayar kepada debitur utama, tetapi debitur utama tak diperkenankan memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditur kepada penanggung utang. Debitur dalam perikatan tanggung menanggung, juga tidak boleh memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditur kepada debitur lain.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 4 Kompensasi Atau Perjumpaan Utang, Pasal 1431

Pasal 1431: Seorang debitur yang secara murni dan sederhana telah menyetujui pemindahan hak-hak yang dilakukan oleh kreditur kepada seorang pihak ketiga, tak boleh lagi menggunakan terhadap pihak ketiga ini suatu perjumpaan utang yang sedianya dapat diajukan kepada kreditur sebelum pemindahan hak-hak tersebut. Pemindahan hak-hak yang tidak disetujui oleh debitur, tetapi telah diberitahukan kepadanya, hanyalah menghalangi perjumpaan utang-utang yang lahir sesudah pemberitahuan tersebut.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 4 Kompensasi Atau Perjumpaan Utang, Pasal 1432

Pasal 1432: Jika utang-utang kedua belah pihak tidak dapat dibayar di tempat yang sama, maka utang-utang itu tidak dapat diperjumpakan tanpa mengganti biaya pengiriman.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 4 Kompensasi Atau Perjumpaan Utang, Pasal 1433

Pasal 1433: Jika terdapat sebagian utang yang harus diperjumpakan dan dapat ditagih dan satu orang, maka dalam melakukan perjumpaan, harus diturut peraturan-peraturan yang ditulis dalam pasal 1399.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 4 Kompensasi Atau Perjumpaan Utang, Pasal 1434

Pasal 1434: Perjumpaan tidak dapat terjadi atas kerugian hak yang diperoleh seorang pihak ketiga. Dengan demikian, seorang debitur yang kemudian menjadi kreditur pula, setelah pihak ketiga menyita barang yang harus dibayarkan, tak dapat menggunakan perjumpaan utang atas kerugian si penyita.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 4 Kompensasi Atau Perjumpaan Utang, Pasal 1435

Pasal 1435: Seseorang yang telah membayar suatu utang yang telah dihapuskan demi hukum karena perjumpaan, pada waktu menagih suatu piutang yang tidak diperjumpakan, tak dapat lagi menggunakan hak istimewa dan hipotek-hipotek yang melekat pada piutang itu untuk kerugian pihak ketiga, kecuali jika ada suatu alasan sah yang menyebabkan ia tidak tahu tentang adanya piutang tersebut yang seharusnya diperjumpakan dengan utangnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 5 Percampuran Utang, Pasal 1436

Pasal 1436: Bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dan oleh sebab itu piutang dihapuskan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 5 Percampuran Utang, Pasal 1437

Pasal 1437: Percampuran Utang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya. Percampuran yang terjadi pada diri penanggung utang, sekali-kali tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok. Percampuran yang terjadi pada diri salah satu dan pada debitur tanggung-menanggung, tidak berlaku untuk keuntungan para debitur tanggung-menanggung lain hingga melebihi bagiannya dalam utang tanggung-menanggung.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 6 Pembebasan Utang, Pasal 1438

Pasal 1438: Pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus dibuktikan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 6 Pembebasan Utang, Pasal 1439

Pasal 1439: Pengembalian sepucuk surat piutang di bawah tangan yang asli secara sukarela oleh kreditur kepada debitur, bahkan juga terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggungmenanggung.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 6 Pembebasan Utang, Pasal 1440

Pasal 1440: Pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan untuk kepentingan salah seorang debitur dalam perikatan tanggung-menanggung, membebaskan semua debitur yang lain, kecuali jika kreditur dengan tegas menyatakan hendak mempertahankan hak-haknya terhadap orang-orang tersebut terakhir; dalam hal itu, ia tidak dapat menagih piutangnya sebelum dikurangkan bagian dan debitur yang telah dibebaskan olehnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 6 Pembebasan Utang, Pasal 1441

Pasal 1441: Pengambilan barang yang diberikan dalam gadai tidaklah cukup untuk menjadikan alasan dugaan tentang pembebasan utang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 6 Pembebasan Utang, Pasal 1442

Pasal 1442: Pembebasan suatu utang atau pelepasan menurut persetujuan yang diberikan kepada debitur utama, membebaskan para penanggung utang. Pembebasan yang diberikan kepada salah seorang penanggung utang, tidak membebaskan para penanggung lainnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 6 Pembebasan Utang, Pasal 1443

Pasal 1443: Apa yang telah diterima kreditur dan seorang penanggung Utang sebagai pelunasan tanggungannya, harus dianggap telah dibayar untuk mengurangi utang yang bersangkutan, dan harus digunakan untuk melunasi utang debitur utama dan tanggungan para penanggung lainnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 7 Musnahnya Barang Yang Terutang, Pasal 1444

Pasal 1444: Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 7 Musnahnya Barang Yang Terutang, Pasal 1445

Pasal 1445: Jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur, jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 8 Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan, Pasal 1446

Pasal 1446: Semua perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dan pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa, tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 8 Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan, Pasal 1447

Pasal 1447: Ketentuan pasal yang lalu tidak berlaku untuk perikatan yang timbul dan suatu kejahatan atau pelanggaran atau dan suatu perbuatan yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Begitu juga kebelumdewasaan tidak dapat diajukan sebagai alasan untuk melawan perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa dalam perjanjian perkawinan dengan mengindahkan ketentuan Pasal 1601g, atau persetujuan perburuhan yang tunduk pada ketentuan Pasal 1601h.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 8 Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan, Pasal 1448

Pasal 1448: Jika tata cara yang ditentukan untuk sahnya perbuatan yang menguntungkan anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan telah terpenuhi, atau jika orang yang menjalankan kekuasaan orangtua, wali atau pengampu telah melakukan perbuatanperbuatan yang tidak melampaui batas-batas kekuasaannya, maka anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan itu dianggap telah melakukan sendiri perbuatan-perbuatan itu setelah mereka menjadi dewasa atau tidak lagi berada di bawah pengampuan, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut orang yang melakukan kekuasaan orangtua, wali atau pengampu itu bila ada alasan untuk itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 8 Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan, Pasal 1449

Pasal 1449: Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 8 Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan, Pasal 1450

Pasal 1450: Dengan alasan telah dirugikan, orang-orang dewasa, dan juga anak-anak yang belum dewasa bila mereka dapat dianggap sebagai orang dewasa, hanyalah dapat menuntut pembatalan pengikatan yang telah mereka buat dalam hal-hal khusus yang ditetapkan undang-undang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 8 Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan, Pasal 1451

Pasal 1451: Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam Pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang tak berwenang tadi, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan keuntungan dan apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bila yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 8 Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan, Pasal 1452

Pasal 1452: Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 8 Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan, Pasal 1453

Pasal 1453: Dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 1446 dan 1449, orang yang terhadapnya tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan dikabulkan, wajib juga mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 8 Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan, Pasal 1454

Pasal 1454: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun. Waktu tersebut mulai berlaku: dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 8 Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan, Pasal 1455

Pasal 1455: Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu pengikatan atas dasar berbagai alasan, wajib mengajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman akan ditolak alasan-alasan yang diajukan kemudian, kecuali bila alasan-alasan yang diajukan kemudian ternyata karena kesalahan pihak lawan, tidak dapat diketahui lebih dahulu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab IV Hapusnya Perikatan, Bagian 8 Kebatalan Dan Pembatalan Perikatan, Pasal 1456

Pasal 1456: Tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan, gugur jika perikatan itu dikuatkan secara tegas atau secara diam-diam, sebagai berikut: oleh anak yang belum dewasa, setelah ia menjadi dewasa; oleh orang yang berada di bawah pengampuan, setelah pengampuannya dihapuskan, oleh perempuan bersuami yang bertindak tanpa bantuan suaminya, setelah perkawinannya bubar; oleh orang yang mengajukan alasan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, setelah paksaan itu berhenti atau setelah penyesatan atau penipuan itu diketahuinya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1457

Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1458

Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1459

Pasal 1459: Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1460

Pasal 1460: Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1461

Pasal 1461: Jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1462

Pasal 1462: Sebaliknya jika barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1463

Pasal 1463: Jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau atas barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dilakukan dengan syarat tangguh.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1464

Pasal 1464: Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1465

Pasal 1465: Harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1466

Pasal 1466: Biaya akta jual beli dan biaya tambahan lain dipikul oleh pembeli kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1467

Pasal 1467: Antara suami istri tidak dapat terjadi jual beli, kecuali dalam tiga hal berikut: 1. jika seorang suami atau istri menyerahkan barang-barang kepada istri atau suaminya, yang telah dipisahkan oleh Pengadilan, untuk memenuhi hak istri atau suaminya itu menurut hukum; 2. jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya berdasarkan alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan barang si istri yang telah dijual atau uang si istri, sekedar barang atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan; 3. jika istri menyerahkan barang kepada suaminya untuk melunasi jumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya itu sebagai harta perkawinan, sekedar barang itu dikecualikan dari persatuan. Namun ketiga hal ini tidak mengurangi hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, bila salah satu pihak telah memperoleh keuntungan secara tidak langsung.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1468

Pasal 1468: Para Hakim, Jaksa, Panitera, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris tidak boleh atas dasar penyerahan menjadi pemilik hak dan tuntutan yang menjadi pokok perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri yang dalam wilayahnya mereka melakukan pekerjaan, atas ancaman kebatalan serta penggantian biaya, kerugian dan bunga.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1469

Pasal 1469: Atas ancaman yang sama, para pegawai yang memangku suatu jabatan umum tidak boleh membeli barang-barang yang dijual oleh atau di hadapan mereka, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Sekedar mengenai barang bergerak jika dianggap perlu untuk kepentingan umum, pemerintah berkuasa membebaskan pegawai-pegawai tersebut dari larangan tersebut. Demikian pula dalam hal-hal luar biasa, tetapi untuk kepentingan para penjual, pemerintah boleh memberikan izin kepada pegawai-pegawai termaksud dalam pasal ini untuk membeli barang-barang tak bergerak yang dijual di hadapan mereka.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1470

Pasal 1470: Begitu pula atas ancaman yang sama, tidaklah boleh menjadi pembeli pada penjualan di bawah tangan, baik pembelian itu dilakukan oleh mereka sendiri maupun melalui perantara: para kuasa, sejauh mengenai barang-barang yang dikuasakan kepada mereka untuk dijual; para pengurus, sejauh mengenai benda milik negara dan milik badan-badan umum yang dipercayakan kepada pemeliharaan dan pengurusan mereka. Namun pemerintah leluasa untuk memberikan kebebasan dan larangan itu kepada para pengurus umum. Semua wali dapat membeli barang-barang tak bergerak kepunyaan anak-anak yang berada di bawah perwalian mereka, dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 399.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1471

Pasal 1471: Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum, Pasal 1472

Pasal 1472: Jika ada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama sekali, maka pembelian adalah batal. Jika yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli leluasa untuk membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1473

Pasal 1473: Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1474

Pasal 1474: Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1475

Pasal 1475: Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1476

Pasal 1476: Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1477

Pasal 1477: Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1478

Pasal 1478: Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1479

Pasal 1479: Dihapus dengan S. 1906-348.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1480

Pasal 1480: Jika penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1481

Pasal 1481: Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1482

Pasal 1482: Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1483

Pasal 1483: Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1484

Pasal 1484: Jika penjualan sebuah barang tak bergerak dilakukan dengan menyebutkan luas atau isinya dan hartanya ditentukan menurut ukurannya, maka penjual wajib menyerahkan jumlah yang dinyatakan dalam persetujuan; dan jika ia tidak mampu melakukannya atau pembeli tidak menuntutnya maka penjual harus bersedia menerima pengurangan harga menurut perimbangan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1485

Pasal 1485: Sebaliknya, jika dalam hal yang disebutkan dalam pasal yang lalu barang tak bergerak itu ternyata lebih luas daripada yang dinyatakan dalam persetujuan, maka pembeli boleh memilih untuk menambah harganya menurut perbandingan atau untuk membatalkan pembelian itu, bila kelebihannya itu mencapai seperdua puluh dari luas yang dinyatakan dalam persetujuan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1486

Pasal 1486: Dalam hal lain, baik jika yang dijual itu adalah barang tertentu maupun jika penjualan itu adalah mengenai pekarangan yang terbatas dan terpisah satu sama lain, ataupun jika penjualan itu mengenai suatu barang yang dari semula telah disebutkan ukurannya atau yang keterangan tentang ukurannya akan menyusul, maka penyebutan ukuran itu tidak dapat menjadi alasan bagi penjual untuk menambah harga untuk apa yang melebihi ukuran itu, pula tidak dapat menjadi alasan bagi pembeli untuk mengurangi harga untuk apa yang kurang dari ukuran itu kecuali bila selisih antara ukuran yang sebenarnya dan ukuran yang dinyatakan dalam persetujuan ada seperdua puluh, dihitung menurut harga seluruh barang yang dijual kecuali kalau dijanjikan sebaliknya.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1487

Pasal 1487: Jika menurut pasal yang lalu ada alasan untuk menaikkan harga untuk kelebihan dari ukuran, maka pembeli boleh memilih untuk membatalkan pembelian, atau untuk membayar harga yang telah dinaikkan serta bunga bila ia telah memegang barang yang tak bergerak itu.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1488

Pasal 1488: Dalam hal pembeli membatalkan pembelian penjual wajib mengembalikan harga barang, jika itu telah diterima olehnya dan juga biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pembelian dan penyerahan sejauh pembeli telah membayarnya menurut persetujuan.


Buku Ketiga Perikatan, Bab V Jual Beli, Bagian 2 Kewajiban-Kewajiban Penjual, Pasal 1489

Pasal 1489: Tuntutan dari pihak penjual untuk memperoleh penambahan uang harga penjualan dan tuntutan dari pihak pembeli untuk memperoleh pengurangan uang harga pembelian atau pembatalan pembelian, harus diajukan dalam waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari dilakukannya penyerahan; jika tidak, maka tuntutan itu gugur.