| instruction,input,output | |
| Apa yang dimaksud dengan Sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat." | |
| Apa definisi Sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat." | |
| Jelaskan pengertian Sampah.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat." | |
| Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat." | |
| Sampah adalah apa?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat." | |
| Apa yang dimaksud dengan Sampah spesifik?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus." | |
| Apa definisi Sampah spesifik?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus." | |
| Jelaskan pengertian Sampah spesifik.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus." | |
| Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Sampah spesifik?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus." | |
| Sampah spesifik adalah apa?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus." | |
| Apa yang dimaksud dengan Sumber sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sumber sampah adalah asal timbulan sampah." | |
| Apa definisi Sumber sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sumber sampah adalah asal timbulan sampah." | |
| Jelaskan pengertian Sumber sampah.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sumber sampah adalah asal timbulan sampah." | |
| Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Sumber sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sumber sampah adalah asal timbulan sampah." | |
| Sumber sampah adalah apa?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sumber sampah adalah asal timbulan sampah." | |
| Apa yang dimaksud dengan Penghasil sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah." | |
| Apa definisi Penghasil sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah." | |
| Jelaskan pengertian Penghasil sampah.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah." | |
| Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Penghasil sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah." | |
| Penghasil sampah adalah apa?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah." | |
| Apa yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah." | |
| Apa definisi Pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah." | |
| Jelaskan pengertian Pengelolaan sampah.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah." | |
| Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah." | |
| Pengelolaan sampah adalah apa?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah." | |
| Apa yang dimaksud dengan Tempat penampungan sementara?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu." | |
| Apa definisi Tempat penampungan sementara?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu." | |
| Jelaskan pengertian Tempat penampungan sementara.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu." | |
| Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Tempat penampungan sementara?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu." | |
| Tempat penampungan sementara adalah apa?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu." | |
| Apa yang dimaksud dengan Tempat pengolahan sampah terpadu?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah." | |
| Apa definisi Tempat pengolahan sampah terpadu?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah." | |
| Jelaskan pengertian Tempat pengolahan sampah terpadu.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah." | |
| Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Tempat pengolahan sampah terpadu?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah." | |
| Tempat pengolahan sampah terpadu adalah apa?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah." | |
| Apa yang dimaksud dengan Tempat?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat . . ." | |
| Apa definisi Tempat?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat . . ." | |
| Jelaskan pengertian Tempat.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat . . ." | |
| Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Tempat?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat . . ." | |
| Tempat adalah apa?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat . . ." | |
| Apa yang dimaksud dengan Tempat pemrosesan akhir?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan." | |
| Apa definisi Tempat pemrosesan akhir?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan." | |
| Jelaskan pengertian Tempat pemrosesan akhir.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan." | |
| Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Tempat pemrosesan akhir?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan." | |
| Tempat pemrosesan akhir adalah apa?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan." | |
| Apa yang dimaksud dengan Kompensasi?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah." | |
| Apa definisi Kompensasi?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah." | |
| Jelaskan pengertian Kompensasi.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah." | |
| Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Kompensasi?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah." | |
| Kompensasi adalah apa?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah." | |
| Apa yang dimaksud dengan Orang?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum." | |
| Apa definisi Orang?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum." | |
| Jelaskan pengertian Orang.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum." | |
| Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Orang?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum." | |
| Orang adalah apa?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum." | |
| Apa yang dimaksud dengan Sistem tanggap darurat?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar." | |
| Apa definisi Sistem tanggap darurat?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar." | |
| Jelaskan pengertian Sistem tanggap darurat.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar." | |
| Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Sistem tanggap darurat?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar." | |
| Sistem tanggap darurat adalah apa?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar." | |
| Apa yang dimaksud dengan Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." | |
| Apa definisi Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." | |
| Jelaskan pengertian Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." | |
| Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." | |
| Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah apa?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." | |
| Apa yang dimaksud dengan Pemerintah daerah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah." | |
| Apa definisi Pemerintah daerah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah." | |
| Jelaskan pengertian Pemerintah daerah.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah." | |
| Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Pemerintah daerah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah." | |
| Pemerintah daerah adalah apa?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah." | |
| Apa yang dimaksud dengan Menteri?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. Bagian Kedua Ruang Lingkup" | |
| Apa definisi Menteri?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. Bagian Kedua Ruang Lingkup" | |
| Jelaskan pengertian Menteri.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. Bagian Kedua Ruang Lingkup" | |
| Bagaimana regulasi ini mendefinisikan Menteri?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. Bagian Kedua Ruang Lingkup" | |
| Menteri adalah apa?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. Bagian Kedua Ruang Lingkup" | |
| Apa jenis dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Jenis regulasi ini adalah Undang-Undang. | |
| Siapa yang menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan oleh . | |
| Berapa nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Nomor Undang-Undang ini adalah 18. | |
| Tahun berapa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ditetapkan?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Undang-Undang ini ditetapkan pada Tahun 2008. | |
| Apa judul lengkap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Judul lengkap regulasi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. | |
| Apa isi BAB I KETENTUAN UMUM?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting dalam pengelolaan sampah serta ruang lingkup pengaturan undang-undang ini. | |
| Jelaskan BAB I KETENTUAN UMUM.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting dalam pengelolaan sampah serta ruang lingkup pengaturan undang-undang ini. | |
| Apa yang diatur dalam BAB I KETENTUAN UMUM?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB I mengatur ketentuan umum yang mencakup definisi istilah-istilah penting dalam pengelolaan sampah serta ruang lingkup pengaturan undang-undang ini. | |
| Apa isi BAB II ASAS DAN TUJUAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB II mengatur asas-asas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi, serta tujuan pengelolaan sampah." | |
| Jelaskan BAB II ASAS DAN TUJUAN.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB II mengatur asas-asas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi, serta tujuan pengelolaan sampah." | |
| Apa yang diatur dalam BAB II ASAS DAN TUJUAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB II mengatur asas-asas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang meliputi asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi, serta tujuan pengelolaan sampah." | |
| Apa isi BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB III mengatur tugas dan wewenang Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah." | |
| Jelaskan BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB III mengatur tugas dan wewenang Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah." | |
| Apa yang diatur dalam BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB III mengatur tugas dan wewenang Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah." | |
| Apa isi BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB IV mengatur hak setiap orang dalam pengelolaan sampah serta kewajiban setiap orang, pengelola kawasan, dan produsen dalam pengelolaan sampah." | |
| Jelaskan BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB IV mengatur hak setiap orang dalam pengelolaan sampah serta kewajiban setiap orang, pengelola kawasan, dan produsen dalam pengelolaan sampah." | |
| Apa yang diatur dalam BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB IV mengatur hak setiap orang dalam pengelolaan sampah serta kewajiban setiap orang, pengelola kawasan, dan produsen dalam pengelolaan sampah." | |
| Apa isi BAB V PERIZINAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB V mengatur perizinan bagi kegiatan usaha pengelolaan sampah dan kewajiban pengumuman pemberian izin kepada masyarakat. | |
| Jelaskan BAB V PERIZINAN.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB V mengatur perizinan bagi kegiatan usaha pengelolaan sampah dan kewajiban pengumuman pemberian izin kepada masyarakat. | |
| Apa yang diatur dalam BAB V PERIZINAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB V mengatur perizinan bagi kegiatan usaha pengelolaan sampah dan kewajiban pengumuman pemberian izin kepada masyarakat. | |
| Apa isi BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB VI mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, serta pengelolaan sampah spesifik." | |
| Jelaskan BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB VI mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, serta pengelolaan sampah spesifik." | |
| Apa yang diatur dalam BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB VI mengatur penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, serta pengelolaan sampah spesifik." | |
| Apa isi BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB VII mengatur pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari APBN dan APBD serta pemberian kompensasi akibat dampak negatif kegiatan penanganan sampah. | |
| Jelaskan BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB VII mengatur pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari APBN dan APBD serta pemberian kompensasi akibat dampak negatif kegiatan penanganan sampah. | |
| Apa yang diatur dalam BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB VII mengatur pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari APBN dan APBD serta pemberian kompensasi akibat dampak negatif kegiatan penanganan sampah. | |
| Apa isi BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB VIII mengatur kerja sama antarpemerintah daerah dan kemitraan dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. | |
| Jelaskan BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB VIII mengatur kerja sama antarpemerintah daerah dan kemitraan dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. | |
| Apa yang diatur dalam BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB VIII mengatur kerja sama antarpemerintah daerah dan kemitraan dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. | |
| Apa isi BAB IX PERAN MASYARAKAT?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB IX mengatur peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. | |
| Jelaskan BAB IX PERAN MASYARAKAT.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB IX mengatur peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. | |
| Apa yang diatur dalam BAB IX PERAN MASYARAKAT?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB IX mengatur peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. | |
| Apa isi BAB X LARANGAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB X mengatur larangan-larangan dalam pengelolaan sampah termasuk larangan memasukkan sampah ke wilayah NKRI, mengimpor sampah, dan membuang sampah tidak pada tempatnya." | |
| Jelaskan BAB X LARANGAN.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB X mengatur larangan-larangan dalam pengelolaan sampah termasuk larangan memasukkan sampah ke wilayah NKRI, mengimpor sampah, dan membuang sampah tidak pada tempatnya." | |
| Apa yang diatur dalam BAB X LARANGAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB X mengatur larangan-larangan dalam pengelolaan sampah termasuk larangan memasukkan sampah ke wilayah NKRI, mengimpor sampah, dan membuang sampah tidak pada tempatnya." | |
| Apa isi BAB XI PENGAWASAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XI mengatur pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Pemerintah dan gubernur. | |
| Jelaskan BAB XI PENGAWASAN.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XI mengatur pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Pemerintah dan gubernur. | |
| Apa yang diatur dalam BAB XI PENGAWASAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XI mengatur pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Pemerintah dan gubernur. | |
| Apa isi BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB XII mengatur sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin bagi pelanggar persyaratan perizinan." | |
| Jelaskan BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB XII mengatur sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin bagi pelanggar persyaratan perizinan." | |
| Apa yang diatur dalam BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB XII mengatur sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin bagi pelanggar persyaratan perizinan." | |
| Apa isi BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XIII mengatur penyelesaian sengketa pengelolaan sampah melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. | |
| Jelaskan BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XIII mengatur penyelesaian sengketa pengelolaan sampah melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. | |
| Apa yang diatur dalam BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XIII mengatur penyelesaian sengketa pengelolaan sampah melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. | |
| Apa isi BAB XIV PENYIDIKAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XIV mengatur kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah. | |
| Jelaskan BAB XIV PENYIDIKAN.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XIV mengatur kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah. | |
| Apa yang diatur dalam BAB XIV PENYIDIKAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XIV mengatur kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah. | |
| Apa isi BAB XV KETENTUAN PIDANA?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XV mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran dalam pengelolaan sampah termasuk pidana penjara dan denda. | |
| Jelaskan BAB XV KETENTUAN PIDANA.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XV mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran dalam pengelolaan sampah termasuk pidana penjara dan denda. | |
| Apa yang diatur dalam BAB XV KETENTUAN PIDANA?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XV mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran dalam pengelolaan sampah termasuk pidana penjara dan denda. | |
| Apa isi BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XVI mengatur ketentuan peralihan terkait penutupan TPA sistem pembuangan terbuka dan kewajiban penyediaan fasilitas pemilahan sampah. | |
| Jelaskan BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XVI mengatur ketentuan peralihan terkait penutupan TPA sistem pembuangan terbuka dan kewajiban penyediaan fasilitas pemilahan sampah. | |
| Apa yang diatur dalam BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XVI mengatur ketentuan peralihan terkait penutupan TPA sistem pembuangan terbuka dan kewajiban penyediaan fasilitas pemilahan sampah. | |
| Apa isi BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XVII mengatur ketentuan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta terkait kewenangan pengelolaan sampah. | |
| Jelaskan BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XVII mengatur ketentuan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta terkait kewenangan pengelolaan sampah. | |
| Apa yang diatur dalam BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XVII mengatur ketentuan khusus untuk Provinsi DKI Jakarta terkait kewenangan pengelolaan sampah. | |
| Apa isi BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XVIII mengatur ketentuan penutup yang mengamanatkan penyelesaian peraturan pelaksanaan dan menyatakan mulai berlakunya undang-undang ini. | |
| Jelaskan BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XVIII mengatur ketentuan penutup yang mengamanatkan penyelesaian peraturan pelaksanaan dan menyatakan mulai berlakunya undang-undang ini. | |
| Apa yang diatur dalam BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,BAB XVIII mengatur ketentuan penutup yang mengamanatkan penyelesaian peraturan pelaksanaan dan menyatakan mulai berlakunya undang-undang ini. | |
| Apa tujuan pengelolaan sampah menurut undang-undang ini?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. | |
| Jelaskan tujuan dari pengelolaan sampah.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. | |
| Untuk apa pengelolaan sampah diselenggarakan?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. | |
| Apa yang menjadi sasaran pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. | |
| Sebutkan tujuan pengelolaan sampah.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. | |
| Apa yang dimaksud dengan asas tanggung jawab?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas tanggung jawab"" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat." | |
| Jelaskan asas tanggung jawab.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas tanggung jawab"" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat." | |
| Apa pengertian asas tanggung jawab?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas tanggung jawab"" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat." | |
| Apa yang dimaksud dengan asas berkelanjutan?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas berkelanjutan"" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang." | |
| Jelaskan asas berkelanjutan.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas berkelanjutan"" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang." | |
| Apa pengertian asas berkelanjutan?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas berkelanjutan"" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang." | |
| Apa yang dimaksud dengan asas manfaat?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas manfaat"" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat." | |
| Jelaskan asas manfaat.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas manfaat"" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat." | |
| Apa pengertian asas manfaat?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas manfaat"" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat." | |
| Apa yang dimaksud dengan asas keadilan?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas keadilan"" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif." | |
| Jelaskan asas keadilan.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas keadilan"" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif." | |
| Apa pengertian asas keadilan?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas keadilan"" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif." | |
| Apa yang dimaksud dengan asas kesadaran?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas kesadaran"" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya." | |
| Jelaskan asas kesadaran.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas kesadaran"" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya." | |
| Apa pengertian asas kesadaran?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas kesadaran"" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya." | |
| Apa yang dimaksud dengan asas kebersamaan?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas kebersamaan"" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan." | |
| Jelaskan asas kebersamaan.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas kebersamaan"" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan." | |
| Apa pengertian asas kebersamaan?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas kebersamaan"" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan." | |
| Apa yang dimaksud dengan asas keselamatan?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas keselamatan"" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia." | |
| Jelaskan asas keselamatan.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas keselamatan"" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia." | |
| Apa pengertian asas keselamatan?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas keselamatan"" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia." | |
| Apa yang dimaksud dengan asas keamanan?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas keamanan"" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif." | |
| Jelaskan asas keamanan.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas keamanan"" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif." | |
| Apa pengertian asas keamanan?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas keamanan"" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif." | |
| Apa yang dimaksud dengan asas nilai ekonomi?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas nilai ekonomi"" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah." | |
| Jelaskan asas nilai ekonomi.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas nilai ekonomi"" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah." | |
| Apa pengertian asas nilai ekonomi?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Yang dimaksud dengan ""asas nilai ekonomi"" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah." | |
| Apa saja ruang lingkup pengelolaan sampah menurut undang-undang ini?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (a) sampah rumah tangga; (b) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan (c) sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung limbah B3, sampah akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang belum dapat diolah secara teknologi, dan sampah yang timbul secara tidak periodik." | |
| Jelaskan ruang lingkup sampah yang diatur dalam undang-undang ini.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (a) sampah rumah tangga; (b) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan (c) sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung limbah B3, sampah akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang belum dapat diolah secara teknologi, dan sampah yang timbul secara tidak periodik." | |
| Sampah apa saja yang dikelola berdasarkan undang-undang ini?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (a) sampah rumah tangga; (b) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan (c) sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung limbah B3, sampah akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang belum dapat diolah secara teknologi, dan sampah yang timbul secara tidak periodik." | |
| Apa saja jenis sampah yang diatur?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (a) sampah rumah tangga; (b) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan (c) sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung limbah B3, sampah akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang belum dapat diolah secara teknologi, dan sampah yang timbul secara tidak periodik." | |
| Sebutkan ruang lingkup sampah yang diatur.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (a) sampah rumah tangga; (b) sampah sejenis sampah rumah tangga; dan (c) sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung limbah B3, sampah akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang belum dapat diolah secara teknologi, dan sampah yang timbul secara tidak periodik." | |
| Apa wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pemerintah mempunyai kewenangan: (a) menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah; (b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah; (c) memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; (d) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan (e) menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah." | |
| Apa wewenang pemerintah provinsi dalam pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan: (a) menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah; (b) memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; (c) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan (d) memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi." | |
| Apa wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan: (a) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; (b) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; (c) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; (d) menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA; (e) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap TPA sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan (f) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya." | |
| Apa hak setiap orang dalam pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Setiap orang berhak: (a) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; (b) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (c) memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; (d) mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan (e) memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan." | |
| Jelaskan hak masyarakat dalam pengelolaan sampah.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Setiap orang berhak: (a) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; (b) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (c) memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; (d) mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan (e) memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan." | |
| Apa saja hak yang dimiliki setiap orang terkait pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Setiap orang berhak: (a) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; (b) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (c) memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; (d) mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan (e) memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan." | |
| Sebutkan hak-hak setiap orang dalam pengelolaan sampah.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Setiap orang berhak: (a) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; (b) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (c) memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; (d) mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan (e) memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan." | |
| Apa yang menjadi hak masyarakat dalam pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Setiap orang berhak: (a) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; (b) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (c) memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; (d) mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan (e) memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan." | |
| Apa kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. | |
| Jelaskan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. | |
| Apa yang wajib dilakukan setiap orang terkait sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. | |
| Sebutkan kewajiban dalam pengelolaan sampah rumah tangga.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. | |
| Apa kewajiban setiap orang terhadap sampah rumah tangga?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. | |
| Apa kewajiban pengelola kawasan dalam pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah." | |
| Apa kewajiban produsen terkait sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya. Selain itu, produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam." | |
| Apa saja larangan dalam pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Setiap orang dilarang: (a) memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI; (b) mengimpor sampah; (c) mencampur sampah dengan limbah B3; (d) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; (e) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; (f) melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau (g) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. | |
| Jelaskan larangan-larangan dalam pengelolaan sampah.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Setiap orang dilarang: (a) memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI; (b) mengimpor sampah; (c) mencampur sampah dengan limbah B3; (d) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; (e) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; (f) melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau (g) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. | |
| Apa yang dilarang dalam undang-undang ini terkait sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Setiap orang dilarang: (a) memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI; (b) mengimpor sampah; (c) mencampur sampah dengan limbah B3; (d) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; (e) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; (f) melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau (g) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. | |
| Sebutkan larangan dalam pengelolaan sampah.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Setiap orang dilarang: (a) memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI; (b) mengimpor sampah; (c) mencampur sampah dengan limbah B3; (d) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; (e) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; (f) melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau (g) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. | |
| Apa saja perbuatan yang dilarang dalam pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Setiap orang dilarang: (a) memasukkan sampah ke dalam wilayah NKRI; (b) mengimpor sampah; (c) mencampur sampah dengan limbah B3; (d) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; (e) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; (f) melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau (g) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. | |
| Apa sanksi administratif dalam pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Sanksi administratif dapat berupa: (a) paksaan pemerintahan; (b) uang paksa; dan/atau (c) pencabutan izin. | |
| Apa pidana bagi yang memasukkan atau mengimpor sampah rumah tangga?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah NKRI diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)." | |
| Apa pidana bagi yang memasukkan atau mengimpor sampah spesifik?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah NKRI diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)." | |
| Apa pidana bagi pengelola sampah yang lalai?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." | |
| Bagaimana pembiayaan pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). | |
| Siapa yang wajib membiayai pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). | |
| Apa sumber pembiayaan pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). | |
| Jelaskan pendanaan pengelolaan sampah.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). | |
| Dari mana sumber dana pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). | |
| Apa yang dimaksud kompensasi dalam pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: (a) relokasi; (b) pemulihan lingkungan; (c) biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau (d) kompensasi dalam bentuk lain. | |
| Kapan kompensasi dapat diberikan?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: (a) relokasi; (b) pemulihan lingkungan; (c) biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau (d) kompensasi dalam bentuk lain. | |
| Apa saja bentuk kompensasi?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: (a) relokasi; (b) pemulihan lingkungan; (c) biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau (d) kompensasi dalam bentuk lain. | |
| Jelaskan ketentuan kompensasi.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: (a) relokasi; (b) pemulihan lingkungan; (c) biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau (d) kompensasi dalam bentuk lain. | |
| Siapa yang berhak mendapat kompensasi?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: (a) relokasi; (b) pemulihan lingkungan; (c) biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau (d) kompensasi dalam bentuk lain. | |
| Apakah kegiatan usaha pengelolaan sampah memerlukan izin?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Ya, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya." | |
| Bagaimana pengumuman izin pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat. | |
| Bagaimana pengawasan pengelolaan sampah dilakukan?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama." | |
| Berapa jumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 memiliki 50 pasal. | |
| Berapa jumlah BAB dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 memiliki 24 BAB. | |
| Seorang warga membuang sampah sembarangan di sungai. Pasal apa yang dilanggar dan apa sanksinya?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, warga tersebut melanggar Pasal 29 ayat (1) huruf e yang melarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan ini diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai Pasal 29 ayat (3), dan peraturan daerah tersebut dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 29 ayat (4). Dasar Hukum: BAB X Larangan, Pasal 29 ayat (1) huruf e, ayat (3), dan ayat (4)." | |
| Sebuah perusahaan ingin membuka usaha pengelolaan sampah. Apa persyaratan yang harus dipenuhi?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perusahaan tersebut wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 17 ayat 1). Izin diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah (Pasal 17 ayat 2). Tata cara memperoleh izin diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 17 ayat 3). Keputusan mengenai pemberian izin harus diumumkan kepada masyarakat (Pasal 18 ayat 1). Dasar Hukum: BAB V Perizinan, Pasal 17 dan Pasal 18." | |
| Masyarakat mencium bau busuk dari TPA dan merasa dirugikan. Apa hak mereka?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat yang dirugikan berhak: (1) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah/pemerintah daerah (Pasal 11 ayat 1 huruf a); (2) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah (Pasal 11 ayat 1 huruf b); (3) memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah (Pasal 11 ayat 1 huruf c); (4) mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA (Pasal 11 ayat 1 huruf d). Masyarakat yang dirugikan juga berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok (Pasal 36). Dasar Hukum: BAB IV Hak dan Kewajiban, BAB XIII Penyelesaian Sengketa." | |
| Seorang produsen minuman kemasan plastik ingin mematuhi undang-undang ini. Apa kewajibannya?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, produsen minuman kemasan plastik berkewajiban: (1) mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya (Pasal 14); (2) mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam, berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang (Pasal 15 dan Penjelasan Pasal 15); (3) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam (Pasal 20 ayat 3). Dasar Hukum: BAB IV Hak dan Kewajiban, BAB VI Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah." | |
| Seorang pengelola sampah melakukan pembakaran sampah tidak sesuai persyaratan teknis. Apa konsekuensi hukumnya?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelola sampah yang melakukan pembakaran sampah tidak sesuai persyaratan teknis melanggar larangan Pasal 29 ayat (1) huruf g. Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Pasal 40 ayat 1). Jika mengakibatkan orang mati atau luka berat, diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun (Pasal 40 ayat 2). Dasar Hukum: BAB X Larangan, BAB XV Ketentuan Pidana." | |
| Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan undang-undang ini. Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. | |
| Apakah sampah dari pasar termasuk sampah yang diatur?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Ya, sampah dari kawasan komersial seperti pusat perdagangan, pasar, pertokoan, restoran, dan sejenisnya termasuk dalam sampah sejenis sampah rumah tangga yang diatur dalam undang-undang ini." | |
| Apa yang dimaksud dengan TPA?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir, yaitu tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan." | |
| Bisakah masyarakat ikut serta dalam pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Ya, masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui: pemberian usul, pertimbangan, dan saran; perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan." | |
| Kapan undang-undang ini mulai berlaku?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 7 Mei 2008." | |
| Jelaskan isi Pasal 3.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 3 mengatur asas-asas penyelenggaraan pengelolaan sampah, yaitu asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi." | |
| Apa yang diatur dalam Pasal 3?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 3 mengatur asas-asas penyelenggaraan pengelolaan sampah, yaitu asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi." | |
| Jelaskan isi Pasal 4.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 4 mengatur tujuan pengelolaan sampah, yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya." | |
| Apa yang diatur dalam Pasal 4?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 4 mengatur tujuan pengelolaan sampah, yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya." | |
| Jelaskan isi Pasal 5.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pasal 5 mengatur bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. | |
| Apa yang diatur dalam Pasal 5?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pasal 5 mengatur bahwa Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. | |
| Jelaskan isi Pasal 6.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 6 mengatur tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah yang terdiri atas 7 huruf, termasuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian, memfasilitasi pengurangan dan penanganan sampah, serta melakukan koordinasi antarlembaga." | |
| Apa yang diatur dalam Pasal 6?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 6 mengatur tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah yang terdiri atas 7 huruf, termasuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat, melakukan penelitian, memfasilitasi pengurangan dan penanganan sampah, serta melakukan koordinasi antarlembaga." | |
| Jelaskan isi Pasal 19.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pasal 19 mengatur bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. | |
| Apa yang diatur dalam Pasal 19?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pasal 19 mengatur bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. | |
| Jelaskan isi Pasal 20.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 20 mengatur pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah." | |
| Apa yang diatur dalam Pasal 20?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 20 mengatur pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah." | |
| Jelaskan isi Pasal 22.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 22 mengatur kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah." | |
| Apa yang diatur dalam Pasal 22?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 22 mengatur kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah." | |
| Apa hubungan antara Pasal 19 dan Pasal 20 dalam undang-undang ini?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 19 mengatur bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah (huruf a) dan penanganan sampah (huruf b). Pasal 20 kemudian menjelaskan secara rinci mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Dengan demikian, Pasal 20 merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 19 huruf a." | |
| Apa hubungan antara Pasal 29 dan Pasal 39?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 29 mengatur larangan-larangan dalam pengelolaan sampah, sedangkan Pasal 39 mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap larangan tersebut, khususnya larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b." | |
| Bagaimana hubungan antara BAB VI Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dengan BAB X Larangan?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"BAB VI mengatur bagaimana pengelolaan sampah harus diselenggarakan secara benar melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. BAB X mengatur larangan-larangan dalam pengelolaan sampah, yang merupakan batasan-batasan agar penyelenggaraan pengelolaan sampah tidak dilakukan secara sembarangan yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Kedua BAB ini saling melengkapi: BAB VI memberikan panduan positif tentang apa yang harus dilakukan, sedangkan BAB X memberikan batasan negatif tentang apa yang tidak boleh dilakukan." | |
| Apa kepanjangan dari TPS?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,TPS adalah singkatan dari Tempat Penampungan Sementara. | |
| TPS adalah singkatan dari?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,TPS adalah singkatan dari Tempat Penampungan Sementara. | |
| Apa kepanjangan dari TPA?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,TPA adalah singkatan dari Tempat Pemrosesan Akhir. | |
| TPA adalah singkatan dari?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,TPA adalah singkatan dari Tempat Pemrosesan Akhir. | |
| Apa kepanjangan dari TPST?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,TPST adalah singkatan dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. | |
| TPST adalah singkatan dari?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,TPST adalah singkatan dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. | |
| Apa kepanjangan dari APBN?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. | |
| APBN adalah singkatan dari?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. | |
| Apa kepanjangan dari APBD?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. | |
| APBD adalah singkatan dari?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. | |
| Apa kepanjangan dari B3?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,B3 adalah singkatan dari Bahan Berbahaya dan Beracun. | |
| B3 adalah singkatan dari?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,B3 adalah singkatan dari Bahan Berbahaya dan Beracun. | |
| Apa kepanjangan dari NKRI?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. | |
| NKRI adalah singkatan dari?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. | |
| Sebutkan bunyi Pasal 4.,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 4 | |
| Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya." | |
| Apa bunyi Pasal 3?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 3 | |
| Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi." | |
| Kutip Pasal 29 ayat (1).,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 29 ayat (1) | |
| Setiap orang dilarang: a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mengimpor sampah; c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah." | |
| Apa isi Pasal 24?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 24 | |
| (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah." | |
| Bagaimana bunyi Pasal 49?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Pasal 49 | |
| Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan." | |
| Apa saja kegiatan pengurangan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,Pengurangan sampah meliputi kegiatan: (a) pembatasan timbulan sampah; (b) pendauran ulang sampah; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah. | |
| Apa saja kegiatan penanganan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Kegiatan penanganan sampah meliputi: (a) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; (b) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST; (c) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau TPST menuju ke TPA; (d) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau (e) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman." | |
| Siapa yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana." | |
| Bagaimana masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui: (a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; (b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau (c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan." | |
| Apa sanksi bagi korporasi yang melanggar undang-undang ini?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi jika dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang (Pasal 42). Namun, undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik besaran denda atau pidana khusus untuk korporasi di luar ketentuan pidana yang sudah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41." | |
| Bagaimana prosedur pengajuan gugatan perwakilan kelompok?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah hanya menyatakan bahwa masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok (Pasal 36), namun tidak mengatur secara rinci prosedur pengajuan gugatan perwakilan kelompok tersebut." | |
| Apa standar teknis tempat pemrosesan akhir sampah?,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,"Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak mengatur secara rinci standar teknis tempat pemrosesan akhir sampah. Undang-undang ini hanya mengatur bahwa Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah (Pasal 7 huruf b), yang pelaksanaan lebih lanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri." | |