conversations
listlengths 3
3
|
|---|
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Presiden segera kirim delegasi ke India bahas tindak lanjut DCA Saya juga gembira mengumumkan kami diskusi kami berjalan dengan baik dengan banyak pimpinan dari sektor industri India, dan kami pun membahas secara detail bagaimana India dapat terlibat lebih banyak di perekonomian Indonesia Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap rencananya segera mengirim delegasi tingkat tinggi ke India untuk menindaklanjuti perjanjian kerja sama pertahanan (DCA) antara Indonesia-India. Prabowo, saat menyampaikan pernyataan bersama Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, menyebut terkait jadwal kedatangan delegasi Indonesia, menunggu waktu yang disepakati bersama Pemerintah India. \"Di berbagai sektor, kerja sama terus meningkat, kami telah meratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan belum lama ini, dan kami akan mengirim delegasi tingkat tinggi bidang pertahanan secepatnya, sesuai waktu yang ditentukan oleh pemerintah India,\" kata Presiden Prabowo di Hyderabad House, New Delhi, India, Sabtu. Dalam pertemuan bilateral di Hyderabad House, Prabowo menegaskan Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerja sama di sektor-sektor seperti perdagangan, investasi, pariwisata, kesehatan, energi, teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi informasi (IT). \"Saya juga gembira mengumumkan kami diskusi kami berjalan dengan baik dengan banyak pimpinan dari sektor industri India, dan kami pun membahas secara detail bagaimana India dapat terlibat lebih banyak di perekonomian Indonesia,\" kata Prabowo. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo pun mengundang investor-investor India untuk menanamkan modalnya dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, PM Modi juga menyoroti kerja sama pertahanan sebagai salah satu topik utama pertemuan bilateral dua negara hari ini. \"Untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, kami memutuskan untuk bekerja sama di sektor manufaktur (alat-alat) pertahanan, dan rantai pasok,\" kata PM Modi saat menyampaikan pernyataan bersama di Hyderabad House. Dia melanjutkan Indonesia dan India juga sepakat untuk memperkuat kerja sama keamanan maritim, keamanan siber, kontra-terorisme, dan de-radikalisasi. \"Perjanjian yang disepakati hari ini terkait keamanan dan keselamatan maritim akan lebih memperkuat kerja sama kami dalam mencegah kejahatan, kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR), kemudian peningkatan kapasitas (lembaga),\" sambung PM Modi. Presiden Prabowo bertemu dengan PM Modi di Hyderabad House, Sabtu, dalam rangka kunjungan kenegaraannya di India pada 23–26 Januari 2025. Di Hyderabad House, Presiden Prabowo dan PM Modi memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India. Delegasi Pemerintah Indonesia terdiri atas sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dalam pertemuan itu, ada juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kegiatan di Hyderabad House merupakan agenda kenegaraan ketiga Presiden Prabowo hari ini, setelah Presiden mengikuti resepsi penyambutan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, dan mengikuti upacara peletakan bunga (laying wreath) sebagai bentuk penghormatan kepada Mahatma Gandhi di Rajghat Memorial Park."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Batam Jadi Motor Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional Melalui Hilirisasi Timah: 1.500 Lapangan Kerja Baru Siap Tercipta Gudangberita.co.id, Batam – Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi mineral kritis, salah satunya timah, yang kini mulai dijalankan di Kota Batam. Dalam groundbreaking dua pabrik hilirisasi timah-PT Batam Timah Sinergi (tin chemical) dan PT Tri Charislink Indonesia (tin solder)-pada Jumat (24/1/2025), pemerintah menegaskan pentingnya hilirisasi ini untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global sekaligus membuka peluang besar bagi perekonomian lokal. Hilirisasi timah ini diproyeksikan menciptakan sekitar 1.500 lapangan kerja baru di Batam. Langkah ini tidak hanya menjadi katalis pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat, mulai dari peningkatan pendapatan hingga terbukanya peluang usaha baru. \"Kami berharap pabrik hilirisasi timah ini dapat menjadi fondasi transformasi industri nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Batam,\" ujar Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon. Sebagai produsen timah terbesar di dunia, Indonesia memiliki cadangan timah sebesar 800 ribu ton atau 17% dari total cadangan global. Sayangnya, selama ini hampir 95% produksi timah nasional diekspor dalam bentuk bahan mentah. Melalui hilirisasi, nilai tambah komoditas ini dapat meningkat signifikan, bahkan menggandakan nilai ekspor."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Indonesia Tak Gentar jika Uni Eropa Ajukan Banding Soal Diskriminasi Sawit \n \n EKONOMI \n 18 menit yang lalu Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia berhasil memenangkan perjalanan panjang melawan gugatan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit. World Trade Organization (WTO) memutuskan bahwa Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang tidak adil dan merugikan bagi minyak sawit dan biofuel Indonesia. Meski demikian, Uni Eropa disebut masih berpotensi mengajukan banding. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, Indonesia tak gentar apabila Uni Eropa mengambil langkah tersebut. \"Ini kan sudah keputusan. Kalau banding kan lain lagi ceritanya. Ya kalau potensi (banding) dimana-mana tetap ada,\" ungkap Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (20/1/2025). Diketahui, perjalanan panjang melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit Indonesia telah menemui titik terang. Melalui panel report atau laporan hasil putusan panel pada JUmat (10/1/2025) lalu, WTO memutuskan bahwa Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang tidak adil dan merugikan bagi minyak sawit dan biofuel Indonesia. Selanjutnya, WTO juga berpendapat bahwa Uni Eropa tidak melakukan evaluasi yang tepat terhadap data yang digunakan untuk menetapkan biofuel yang berasal dari alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi ( high ILUC-risk ), serta terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi risiko rendah ILUC ( low ILUC-risk ) dalam Renewable Energy Directive (RED) II. Dalam putusan WTO tersebut juga menyebutkan, dalam konteks implementasi dari The French TIRIB ( The Incentive Tax Relating to Incorporation Biofuels ) atau insentif pajak penggunaan biofuel dalam sistem transportasi Prancis, terbukti mereka melakukan diskriminasi terhadap biofuel berbasis kelapa sawit. Pihak Uni Eropa hanya menerapkan insentif pajak bagi biofuel berbasis minyak rapeseed dan soybean. Adapun putusan tersebut akan diadopsi dalam waktu 60 hari dan akan mengikat bagi Indonesia dan Uni Eropa. Dengan demikian, Uni Eropa diminta untuk dapat menyesuaikan kebijakan dalam delegated regulation terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dari WTO. Keputusan WTO tersebut tentu tambahan kekuatan bagi Indonesia yang tengah berupaya menentang kebijakan European Union Deforestation Regulation. Selain itu, Airlangga juga menyebutkan bahwa momen ini dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk kian memperkuat strategi implementasi agar komoditas sawit tidak mengalami diskriminasi kembali. \"Ini membuktikan kalau Indonesia punya kekuatan dan mereka melakukan diskriminasi. Poin pentingnya ada di situ,\" pungkas Airlangga dalam menanggapi hasil gugatan diskriminasi sawit Indonesia oleh Uni Eropa."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Presiden Terjahat dalam Sejarah, Jokowi Korupsi, Kolusi, dan Subversi SETELAH membongkar pagar laut PIK 2 oleh Marinir, KKP, Nelayan, dan Masyarakat, maka masalah berikut menanti. Di samping antisipasi dampak ikutan dari pembongkaran, maka membongkar apa yang ada di dalam laut jauh lebih penting. Laut kolusi dan korupsi bahkan subversi. Sumber masalah PIK 2 yakni Aguan dan Jokowi harus didalami.Persiapan reklamasi dengan HGB dini adalah bukti kolusi. Menteri ATR/BPN saat itu berada di bawah komando Presiden Jokowi. Semua berjalan diam-diam. PIK 2 \"negara dalam negara\" dengan pagar lautnya merupakan disain jahat penguasaan negara yang dimulai dari pantai utara. Aguan Naga yang sukses atas PIK-1 adalah agen penggerus kedaulatan negara. Benar bahwa Naga mulai menggigit Garuda.PSN PIK-2 yang diberikan oleh Jokowi melalui Menko Airlangga bukanlah hal yang kebetulan. Ada upaya sistematis untuk itu. Bau operasi China mulai menyengat. Ini yang mesti diwaspadai dan dilawan oleh pemerintahan Prabowo. Program OBOR atau BRI telah menempatkan Kepala Naga berada di Pantai Utara Indonesia.KOLUSIPerintah Jokowi kepada Menko Airlangga untuk mengeluarkan Permenko No 6 tahun 2024 yang menguntungkan Aguan dengan mendapatkan status PSN. PSN PIK-2 adalah produk kolusi penguasa dengan pengusaha. Jokowi dan Aguam itu satu. Investasi IKN menjadi bukti hubungan keduanya.KORUPSIKasus dugaan suap Aguan yang ditangani KPK untuk Raperda DKI tentang Reklamasi Pantai Jakarta Utara adalah gambaran perilaku. Sayang tidak berlanjut. OCCRP merilis figur korup Jokowi yang semestinya ditindaklanjuti Kejagung atau KPK. Ada kasus Bansos, Covid, Tax Amnesty, Kereta Cepat, IKN, rumah hadiah negara, PSN dan lainnya. SUBVERSIKedaulatan negara yang \"dijual\" ke China di Rempang, kerjasama dengan PKC, program OBOR atau BRI, bahkan terakhir soal PIK-2 dengan sertifikasi laut bukan saja menggerus kedaulatan negara (negara dalam negara) juga bertentangan dengan Hukum Laut Internasional (UNCLOS). Jokowi telah menghancurkan atau melemahkan sistem politik dan pemerintahan.Pembongkaran pagar laut PIK 2 bukan final tetapi awal dari pembuktian. Perlu langkah lanjut pendalaman. Ada kejahatan ekonomi, politik, hukum, dan hankam di dalamnya. Semua tidak bisa dibiarkan.PIK-2 adalah sarang kolusi, korupsi dan subversi. Oleh karenanya sudah sangat tepat jika Kepolisilian, Kejaksaan atau KPK bergerak dengan mulai melalukan penyidikan atau pemeriksaan hukum. Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi lembaga strategis untuk turut mendalami. PIK 2 bukan proyek biasa. (*)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Pemerintah Klaim Kebijakan DHE SDA Tidak Akan Menghambat Operasional Perusahaan Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati KONTAN.CO.ID - JAKARTA .Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan penerapan kebijakan Dana Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) tidak akan mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Dana hasil ekspor yang digunakan untuk kebutuhan operasional akan dikecualikan dari kebijakan retensi. \"Jika dana tersebut dibutuhkan untuk biaya operasional dalam bentuk rupiah, perusahaan bisa melakukan konversi ke rupiah. Dana yang telah dikonversi ke rupiah ini secara otomatis akan mengurangi nilai yang terkena retensi,\" kata Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/1). Di sisi lain, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif, termasuk penurunan pajak penghasilan atas bunga deposito menjadi 0% serta suku bunga yang kompetitif. \"Untuk deposito valas dalam rangka DHE, pemerintah menetapkan PPh atas bunga sebesar 0%, dari yang seharusnya 20%. Selain itu, spread bunga antara instrumen Bank Indonesia dan pinjaman bank akan kecil serta dijamin lebih kompetitif dibandingkan negara lain,\" ujar Susiwijono. Kebijakan lainnya adalah pengecualian batas minimum pemberian kredit (BMPK) bagi perusahaan yang menyimpan DHE di dalam negeri. \"OJK juga sudah menyetujui hal ini, sehingga kolateralnya tidak akan diperhitungkan dalam BMPK. Teknisnya akan segera diatur,\" tambahnya. Lebih lanjut, Susiwijono menegaskan kebijakan DHE dirancang untuk tetap mendukung keberlanjutan ekspor nasional. Hal ini mengingat sektor ekspor, terutama dari sumber daya alam, memiliki kontribusi besar terhadap PDB Indonesia. \"Ekspor adalah elemen vital dalam PDB kita. Pemerintah jelas tidak akan mengorbankan ekspor, apalagi sektor sumber daya alam seperti nikel, batubara, dan sawit yang mendominasi kontribusi ekspor. Kita memastikan kebijakan ini tidak mengganggu keberlanjutan usaha para eksportir,\" pungkas Susiwijono. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Detik-Detik Terakhir Menjabat, Pemerintahan Jokowi Naikkan Tukin Kemenko Perekonomian Jadi 100 Persen RADARTUBAN – Tunjangan kinerja (tukin) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ( ) dikabarkan akan naik 100 persen. Kenaikan ini telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) setelah mempertimbangkan sejumlah evaluasi kinerja. Hal ini disampaikan oleh , Airlangga Hartarto, setelah bertemu dengan . Airlangga mengonfirmasi bahwa kenaikan tunjangan kinerja tersebut sudah diterapkan. \"Kenaikannya 100 persen, tukin sudah-sudah naik,\" ujar Airlangga dengan penuh optimisme. Kenaikan tukin ini berdasarkan evaluasi hasil Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( ) tahun 2023. Kemenko Perekonomian meraih predikat Memuaskan dengan kategori A pada Indeks RB dan predikat Sangat Baik dengan kategori BB pada capaian SAKIP. Azwar Anas menyampaikan bahwa reformasi birokrasi di Kemenko Perekonomian telah diimplementasikan dengan baik, terutama dalam akselerasi program-program prioritas Presiden. \"Kemenko Ekon telah mencapai loncatan dalam Indeks RB dan SAKIP, menjadikannya salah satu kementerian dengan kinerja tertinggi,\" ujar Anas. Namun, dia menambahkan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, khususnya terkait simplifikasi aplikasi dan operabilitas. Kenaikan tunjangan ini juga didukung oleh hasil evaluasi Kemenhub yang berhasil menyederhanakan lebih dari 300 aplikasi menjadi hanya 9 aplikasi. Meski demikian, Anas tidak mengungkapkan besaran kenaikan tukin Kemenhub secara rinci untuk menghindari kecemburuan dari kementerian lainnya. Kenaikan tukin ini dianggap sebagai langkah positif dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur negara sekaligus mengapresiasi upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan. (*)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Kunjungi Rajghat Memorial, Presiden Prabowo Beri Penghormatan Mahatma Gandhi Jakarta: Presiden Prabowo Subianto, berkunjung ke Rajghat Memorial, New Delhi, India, Sabtu, 25 Januari 2025. Prabowo memberikan penghormatan di makam tokoh besar India Mahatma Gandhi. Setibanya di Rajghat Memorial, yang merupakan tempat kremasi Mahatma Gandhi, Presiden Prabowo, meletakkan karangan bunga. Hal ini sebagai penghormatan kepada tokoh besar perjuangan kemerdekaan India tersebut. Setelah meletakkan karangan bunga, Presiden Prabowo melakukan prosesi khidmat dengan memutari makam Mahatma Gandhi. Presiden Prabowo juga menebarkan bunga dan mengheningkan cipta sebagai simbol penghormatan mendalam. Usai prosesi, Presiden Prabowo kemudian menuliskan pesan dan menandatangani buku tamu. Mahatma Gandi di mata Prabowo merupakan seorang pemimpin yang menginsipirasi. \"Mahatma Gandhi adalah pemimpin yang hebat, guru yang hebat, inspirasi besar bagi seluruh umat manusia. Beliau telah menjadi inspirasi saya dalam memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Semoga arwahnya tenang, dan semoga ajarannya tetap kekal,\" tulis Presiden Prabowo. Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan India. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Sorgtime: Membangun Inovasi Kopi dengan Sentuhan Sorghum Lokal Karya Mahasiswa ITS Surabaya, Januari 2024 – Sorgtime, sebuah inisiatif inovatif yang dipimpin oleh Apta Jayeng Dwi Putra membawa angin segar dalam industri kuliner lokal dengan menghadirkan kopi gula sorghum sebagai produk unggulan. Sorgtime digagas oleh lima mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), yaitu Apta Jayeng Dwi Putra, Mohchamad Airlangga Bima, Galuh Taufan Ardiansyah, Berlian Imazdalifa, dan Zahra Hanifa Zubir. Berawal dari kolaborasi organisasi Sarekat Dagang Situbondo dan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengelola hasil tanaman sorghum, Sorgtime bertekad untuk memberikan nilai tambah pada sorghum yang selama ini banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dengan semangat inovasi, Sorgtime memanfaatkan sorghum sebagai bahan dasar gula alami untuk kopi. Gula sorghum tidak hanya menjadi pilihan yang lebih sehat, tetapi juga mendukung gaya hidup gluten-free dan ramah diet. Inovasi Kopi dengan Gula Sorghum Sebagai produk utama, kopi gula sorghum dari Sorgtime menawarkan pengalaman baru bagi pecinta kopi. Menggunakan gula hasil olahan batang muda sorghum, kopi ini memadukan rasa autentik dengan manfaat kesehatan. Apta Jayeng, CEO Sorgtime, menyatakan, \"Kami ingin mengubah cara masyarakat melihat sorghum. Dari yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pakan ternak, kami berhasil mengolahnya menjadi komponen utama dalam kopi yang sehat, nikmat, dan inovatif.\" Dengan memadukan sorghum dan kopi – dua komoditas yang memiliki potensi besar – Sorgtime berupaya menarik perhatian masyarakat urban yang gemar mencoba varian kopi baru dengan manfaat tambahan. Pengelolaan Menyeluruh untuk Sorghum Selain produk kopi gula sorghum, Sorgtime juga mengelola berbagai hasil olahan sorghum lainnya. Silase sorghum digunakan sebagai pakan ternak sapi, biji sorghum diolah menjadi alternatif bahan pangan pokok, dan batang mudanya dimanfaatkan untuk sirup gula diet. Kendati demikian, inovasi kopi tetap menjadi fokus utama yang ingin ditonjolkan oleh tim Sorgtime. Mengusung Semangat Lokal untuk Dampak Global Nama \"Sorgtime\" sendiri diambil dari frase \"sorghum time\", yang berarti waktunya untuk sorghum. Dengan semangat tersebut, Sorgtime ingin mengajak masyarakat untuk lebih mengenal potensi besar tanaman lokal ini. Apta Jayeng menambahkan, \"Kami percaya bahwa sorghum memiliki potensi untuk menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Lewat inovasi ini, kami ingin mendukung perekonomian lokal, memberdayakan petani sorghum, dan membuka peluang baru bagi industri makanan dan minuman di Indonesia.\" Artikel ini juga tayang di VRITIMES"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Belajar Penghapusan Kemiskinan, Prabowo Akui Banyak Dapat Inspirasi Dari India JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Banyak mendapatkan inspirasi dari program-program Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden RI Prabowo Subianto mengakui dirinya banyak belajar dari Pemerintah India menghapus kemiskinan. Dalam taklimat media yang dikutip di Jakarta, Ahad (26/1/2025), pernyataan Prabowo itu disampaikan saat menghadiri jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan New Delhi, India, Sabtu (25/1) malam. Untuk itu, ia mengakui dirinya banyak belajar dari Pemerintah India menghapus kemiskinan. \"Saya datang ke sini selama beberapa hari, tetapi saya belajar banyak dari kepemimpinan dan komitmen Perdana Menteri Modi,\" kata Presiden Prabowo. \"Komitmennya untuk mengurangi kemiskinan, membantu yang terpinggirkan, dan membantu masyarakat yang paling lemah merupakan inspirasi bagi kami,\" tambahnya. Oleh karena itu, Presiden kembali menyatakan dirinya merasa terhormat berkunjung ke India dalam rangka agenda kenegaraan maupun untuk memenuhi undangan sebagai tamu utama (chief guest) Hari Republik India Ke-76. \"Saya sangat bangga berada di sini (di India). Saya bukan politisi profesional, saya bukan diplomat yang baik. Saya hanya mengatakan apa yang ada di hati saya,\" katanya. Jamuan makan malam di Rashtrapati Bhavan merupakan bagian dari agenda kenegaraan Presiden Prabowo di India. Dalam acara itu, Presiden Prabowo, yang mengenakan setelan jas biru tua, duduk di samping PM Modi. Di Rashtrapati Bhavan, jajaran Kabinet Merah Putih yang ikut jamuan makan malam, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam acara jamuan yang sama, Presiden India Droupadi Murmu menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Keduanya sempat melihat beberapa ornamen-ornamen bersejarah di Rashtrapati Bhavan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden India juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesediaannya memenuhi undangan sebagai tamu utama Hari Republik India. Presiden Murmu kemudian mengenang kembali momen Presiden Ke-1 RI Soekarno menjadi tamu utama pertama dalam peringatan pertama Hari Republik India pada 1950. \"Ini merupakan cerminan dari hubungan yang telah lama terjalin, dan tradisi demokrasi yang kuat antara India dan Indonesia,\" demikian siaran resmi Istana Kepresidenan India. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraannya (state visit) di India pada tanggal 23–26 Januari 2025. (Ant/02)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Perusahaan UAE Bantah Rilis Kemenko Perekonomian Bakal Bangun Pembangkit Nuklir Emirates Global Aluminium (EGA) membantah pernyataan dari Kementerian Perekonomian Indonesia yang menyebut perusahaan asal Uni Emirat Arab tersebut bakal membangun pembangkit listrik tenaga nuklir berkapasitas 5 GW. Pada Rabu (12/1), Kementerian Perekonomian merilis pernyataan resmi yang berisi pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan CEO EGA Abdulnasser Ibrahim Saif Bin Kalban di sela-sela the World Government Summit 2025 di Dubai. Dalam rilis resmi tersebut, pihak Kementerian mengutip komitmen EGA untuk mendukung produksi aluminium di Indonesia, termasuk melalui kerja sama dengan Inalum untuk meningkatkan produksi smelter di Sumatera Utara hingga 400.000 ton/tahun. Selain itu, rilis juga mengutip CEO Abdulnasser yang menyebut EGA menggunakan panel surya untuk tenaga pengolahan aluminium. \"[EGA] berencana membangun pembangkit listrik bertenaga nuklir dengan kapasitas hingga 5 GW,\" tulis Kementerian dalam rilis resminya. Namun, pernyataan ini dibantah oleh Juru Bicara perusahaan. \"EGA tidak punya bisnis nuklir. Dengan hormat, informasi ini tidak akurat,\" kata juru bicara EGA, seperti dikutip dari Reuters. \"EGA tertarik dengan Indonesia dan ini sudah kami sampaikan kepada publik empat tahun terakhir,\" Juru Bicara EGA menambahkan. Indonesia memang sedang menjajaki pembangunan PLTN untuk menjadi bagian dari energi bersih. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Turki Alparslan Bayraktar, di mana salah satunya untuk pengembangan energi nuklir."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Mafia di Balik Sertifikat Tanah Laut Pada Kamis 23 Januari 2025 menjadi hari buruk bagi emiten kongsi Agung Sedayu dan Salim Grup, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) atau PIK-2. Saham emiten ini mulai memasuki fase bearish atau penurunan setelah terkoreksi 19,89% pada perdagangan hari itu.Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PIK-2 terperosok 19,89% menuju level Rp11.075 hingga akhir perdagangan hari itu. Harga tersebut mencerminkan penurunan sebesar 28,66% selama sepekan dan sudah anjlok 31,64% terakhir. Kendati Januari pada penutupan Jumat 24 sempat menguat 14,90% menjadi Rp 12.725.Pemasangan pagar laut salah satu isu membuat lantai bursa goyah. Begitulah, perilisan Laporan Keuangan PIK-2 untuk periode 2024 juga buram. Pagar laut itu memang terletak di kawasan lepas pantai yang berhadapan dengan seluruh kawasan Protek Strategis Nasional atau PSN. Belakangan juga diketahui bahwa ada ratusan bidang HGB yang ternyata dipetakan di atas laut yang dipagari. Pengamat perkotaan Elisa Sutanudjaja adalah yang awalnya membagikan temuan terkait lokasi pagar laut dengan sertifikat HGB. Temuan itu diperoleh dari aplikasi BHUMI, situs informasi spasial milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada Sabtu 18 Januari 2025.Ia memperkirakan total wilayah laut yang masuk kawasan HGB mencapai 537,5 hektar. Temuan itu ramai dan viral di media sosial. Pada Senin 20 Januari 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menggelar konferensi pers dan mengakui terdapat ratusan sertifikat kepemilikan di kawasan pagar laut Tangerang.Nusron mencatat, terdapat 263 bidang dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan atau SHGB dan 17 bidang dalam bentuk Sertifikat Hak Milik atau SHM. Sertifikat HGB, antara lain dimiliki atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, perseorangan sebanyak 9 bidang. \"Ada juga SHM atas nama 17 bidang,\" ujarnya.Pada Rabu 22 Januari 2025, Nusron akhirnya mencabut seluruh SHGB dan SHM di laut Tangerang atau dibatalkan statusnya demi hukum karena cacat prosedur dan material. Ratusan bidang sertifikat tanah ini berada di bawah laut dan cocok dengan data peta yang ada. Ia mengatakan, posisinya berada di luar garis pantai.\"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021, selama sertifikat belum lima tahun, maka Kementerian ATR/BPN memiliki hak untuk mencabut atau membatalkannya tanpa proses perintah pengadilan,\" ujarnya.Ia pun telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap petugas juru ukur maupun petugas yang menandatangani atau mengesahkan status sertifikat tersebut sebagai langkah penegakan hukum yang berlaku. \"Kami sudah menelepon kepada petugas itu oleh aparat pengawas internal pemerintah terkait pemeriksaan kode etik,\" katanya.Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan, data hasil investigasi Kementerian ATR akan dijadikan modal untuk mengungkap pemilik pagar laut di Tangerang.Dia menyatakan ada beberapa perusahaan yang diduga terafiliasi sebagai pemilik SHGB/SHM pada garis pagar laut di sepanjang wilayah Kabupaten Tangerang tersebut. \"Jadi kita akan memeriksa izinnya.Tetapi siapa pun orangnya harus meminta izin terkait kegunaan atau penggunaan wilayah laut, setelah itu proses selanjutnya pergi ke KLHK, dan seterusnya,\" kata Sakti pada Rabu 22 Januari 2026.Pemilik ratusan HGB yang DicabutKementerian ATR maupun KKP belum mau menunjuk pihak di balik dua perusahaan pemilik HGB dan hubungannya dengan pagar laut. Namun, dokumen resmi Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa PT Cahaya Inti Sentosa berafiliasi langsung dengan PIK 2. Sedangkan Kementerian Hukum mendata alamat kantor utama PT Intan Agung Makmur ada di gedung yang sama dengan kantor utama PIK 2, yakni Jl. Inspeksi PIK 2 Nomor 5 (Terusan Jalan Perancis), Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten.Ada pula fakta-fakta lain yang menunjukkan hubungan dekat kedua perusahaan ini dengan PIK 2.Berdasarkan informasi profil perusahaan di Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk tercatat menjadi pemegang saham PT Cahaya Inti Sentosa sejak 2023 dengan kepemillikan mencapai Rp88,5 miliar melalui penempatan modal Rp89 miliar. Selain PIK 2, Cahaya Inti Sentosa juga memiliki PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar Jaya. Kedua perusahaan ini sudah menjadi pemilik Cahaya Inti Sentosa lebih awal, sejak 2017. Perusahaan yang Mendirikan Ellen Kusumo dan Steven Kusumo melalui SK pengesahan AHU-01987.AH.01.01 pada 22 Januari 2013 ini dibangun dengan modal awal Rp200 juta.Steven Kusumo saat ini menjabat sebagai komisaris PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk sebagaimana diinformasikan di laman perusahaan. Pada tahun 2015, Nono Sampono, yang saat ini menjadi Presiden Direktur Agung Sedayu Group, terdaftar sebagai direksi Cahaya Inti Sentosa, sedangkan Belly Djaliel yang tercatat menjadi direksi Agung Sedayu Group pada pertengahan tahun lalu terdaftar sebagai komisaris. Adapun Nono saat ini masih menjabat sebagai direktur utama, sedangkan Belly terdaftar sebagai sutradara. Selain itu, terdapat pula Surya Pranoto Budihardjo dan Yohanes Edmond Budiman sebagai direktur, serta Kho Cing Siong sebagai komisaris utama dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi sebagai komisaris. Ada kesamaan antara Cahaya Inti Sentosa dan Intan Agung Makmur, yakni memiliki Nono sebagai sutradara, dan Freddy Numberi sebagai komisaris.Berdasarkan dokumen AHU, Intan Agung Makmur baru berdiri pada 7 Juni 2023 dengan nomor SK pengesahan AHU-0040990.AH.01.01.Tahun 2023. Perusahaan ini memiliki modal dasar sebesar Rp5 miliar dan dimiliki dua pihak, yakni Kusuma Anugrah Abadi dan Inti Indah Raya dengan kepemilikan masing-masing 2500 lembar saham senilai Rp2,5 miliar.Kedua pemilik saham ini juga memiliki alamat yang sama bertahan, di Harco Elektronik Mangga Dua, lantai 4.PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) dalam pemberitaan di IDX Channel mengklarifikasi status PT Cahaya Inti Sentosa sebagia anak usaha PANI yang diakuisisi pada akhir 2023. Klarifikasi diberikan melalui Kuasa Hukum Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid. Dia mengakui keterkaitan dua pemilik HGB tersebut dengan perusahaan. Namun, ia menegaskan, pagar laut yang dibangun sepanjang 30 km tidak memiliki kaitan dengan Pantai Indah Kapuk 2 alias PIK 2.\"Dari 30 km pagar laut itu, kepemilikan SHGB anak perusahaan PIK PANI dan PIK non-PANI hanya ada di dua desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji saja, di tempat lain tidak ada, sedangkan panjang pagar itu ada di 6 kecamatan,\" katanya pada 23 Januari 2025.Muannas mengklaim bahwa pagar laut sudah ada sejak 2014, menurut pengakuan mantan Bupati Tangerang Zaki Iskandar. Saat melakukan kunjungan pada tahun tersebut, Zaki bersama sejumlah awak media berkumpul langsung kondisi pantai utara Jawa alias Pantura dengan menyewa tiga perahu. \"Sudah ada pagar laut sebelum PIK 2 bahkan sebelum Pak Jokowi (Joko Widodo) jadi presiden,\" katanya.Terkait terkait Izin SHGB, Muannas belum mau banyak berkomentar. Ia mengaku belum menerima surat resmi dari Kementerian ATR/BPN. \"Para pihak harus memeriksa dulu soal pernyataan menteri yang membatalkan SHGB itu. Kami harus mempelajari alasan prosedur dan alasan yuridis yang menjadi pertimbangannya. Jadi, kami belum bisa tanggapi lebih jauh,\" katanya.Namun menurut dia, sertifikat HGB yang dimiliki kedua perusahaan terbit sesuai prosedur. Area sertifikat HGB milik PT Cahaya Inti Sentosa dan PT Intan Agung Makmur semula adalah milik warga berupa lahan tambak yang memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Lahan tersebut kemudian mengubah kepemilikannya dari warga ke perusahaan dalam bentuk SHGB.\"Itu SHM lahan tambak yang mulanya terabrasi berupa daratan, bukan laut yang disertifikat,\" ujarnya. Dikeluarkan dari PSNRibut tentang PIK-2 membuat sejumlah menteri sibuk berbaring. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu mengungkap Presiden Prabowo Subianto akan memutar PSN untuk memastikan proyek tersebut sudah berjalan sesuai perencanaan.\"Pemerintah selalu melakukan evaluasi, masukan, review sehingga ingin meyakinkan mana yang sudah on the track , mana juga yang perlu mendapatkan koreksi atau penyesuaian paling tidak,\" katanya.PSN melibatkan banyak pihak, tidak hanya Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tetapi juga Kemenko Perekonomian dan berbagai kementerian teknis lainnya.Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan, PSN di kawasan PIK 2 hanya terkait dengan pengembangan ekowisata Tropical Coastland . \"Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di ekowisata Tropical Coastland akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari non-APBN dan disertai komitmen dari Badan Usaha Pengusul untuk melakukan pembangunan secara bertahap,\" katanya.Proyek ini menyedot investasi sekitar Rp65 triliun. Nantinya proyek tersebut diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.PSN tersebut merupakan pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan PIK 2 yang berlokasi di Provinsi Banten.Pengembangan wilayah berbasis hijau dengan rencana luas lebih kurang 1.755 hektare (ha) serta ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan daya tarik bagi wisatawan.Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami.Lepas dari itu, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Muhamad Karim, mengingatkan pemagaran laut sejauh 30,16 km di perairan pesisir Kabupaten Tangerang memicu tanda tanya besar. Mengapa dipagari dan siapa pelakunya. Fenomena ini merupakan tindakan pengkavlingan perairan pesisir yang dahulu dikenal dalam UU No. 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP3K) sebagai hak pengusahaan perairan pesisir (HP3). HP3 dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan amarnya No. 3/PUU-VIII/2010. Pemagaran laut ini berarti perubahan UU No. 27/2007 dan revisinya UU No. 1/2014. Secara kelembagaan, kisruhnya masalah dipicu Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) No. 7/2023 dan tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga perubahannya No. 7/2023, No. 8/2023, dan No. 6/2024."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Sektor Migas tak Wajib Penuhi Kebijakan DHE 100 Persen, Simak Alasannya! KABARBURSA.COM – Pemerintah memastikan sektor minyak dan gas bumi (migas) tidak diwajibkan memenuhi kebijakan retensi atau penahanan devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100 persen selama 12 bulan. Kebijakan ini diputuskan dengan mempertimbangkan karakteristik unik dari industri migas, yang berbeda dengan sektor lainnya. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyebutkan bahwa sektor migas memiliki pola bisnis dan pembayaran yang khas, termasuk kewajiban pembayaran dalam valuta asing kepada pihak asing. \"Karakteristik bisnis dan pola pembayaran sektor migas itu sangat berbeda dengan sektor lain. Mereka memiliki kontrak-kontrak khusus dengan pihak ketiga, termasuk kewajiban pembayaran dalam valuta asing kepada lender asing,\" ungkap Susiwijono di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Januari 2025. Menurutnya, pemerintah telah melakukan diskusi intensif bersama Bank Indonesia (BI) terkait keputusan ini. Langkah teknis lebih lanjut juga tengah dirancang untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diterapkan tanpa mengganggu operasional sektor migas. \"Kami perlu memastikan sinkronisasi antara kebijakan dan teknis implementasinya, khususnya terkait mekanisme pengecualian untuk migas,\" jelasnya. Meskipun demikian, Susiwijono menegaskan bahwa kebijakan retensi DHE sebesar 100 persen tetap berlaku untuk sektor lain. Namun, sektor migas dikecualikan karena kebutuhan pembayaran dalam valuta asing yang cukup besar untuk kontrak-kontrak internasional. \"Secara umum, kewajiban 100 persen retensi DHE selama 12 bulan tetap berlaku untuk semua sektor. Namun, sektor migas dikecualikan karena sifat bisnisnya. Misalnya, migas memerlukan pembayaran dalam valuta asing yang cukup besar kepada lender dan untuk kontrak-kontrak lainnya,\" tambahnya. Susiwijono memastikan bahwa sektor migas masih mematuhi aturan retensi sebelumnya, yaitu sebesar 30 persen selama tiga bulan, yang dinilai sudah berjalan dengan baik tanpa menghambat aktivitas bisnis. Namun, pengecualian ini mendapat sorotan dari beberapa pihak, khususnya pelaku usaha dari sektor lain yang masih diwajibkan mematuhi aturan penuh. Asosiasi seperti Apindo mempertanyakan adanya perlakuan berbeda terhadap sektor migas. \"Beberapa asosiasi, seperti Apindo, mempertanyakan perlakuan berbeda ini. Namun, kami berkomitmen untuk menjelaskan secara terbuka mengenai dasar keputusan ini dalam forum-forum diskusi dengan pengusaha,\" kata Susiwijono. Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan memengaruhi daya saing sektor lainnya. BI telah menyiapkan instrumen keuangan yang kompetitif untuk eksportir, termasuk suku bunga pinjaman yang lebih rendah. \"Kami pastikan spread bunga instrumen BI dan pinjaman tetap kompetitif dibanding negara lain,\" tutupnya. Peraturan Baru DHE SDA: 100 Persen Devisa Wajib Ditempatkan di Indonesia"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Fakta-fakta Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Tom Lembong: Tersangka Baru hingga Rentetan Waktu Kongkalikong TEMPO.CO , Jakarta - Kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2023 yang menyeret eks Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong terus bergulir. Kasus yang terjadi pada Mei 2015 itu baru diungkap pada Oktober 2024 lalu dan sempat menuai polemik lantaran dinilai sarat bermuatan politik. Tom Lembong dianggap keliru mengimpor 105 ribu ton gula. Kejaksaan Agung atau Kejagung menganggap kekeliruan itu merugikan negara Rp 400 miliar. Nilai ini merupakan proyeksi keuntungan yang dinikmati delapan perusahaan importir. Seharusnya, menurut jaksa, keuntungan itu masuk ke kas negara jika pengimpor gula tersebut perusahaan negara. Setelah menetapkan Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus (CS) sebagai tersangka pada Oktober 2024 lalu, kini Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung kembali menetapkan sembilan tersangka baru. merangkum fakta-fakta terbaru kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret Tom Lembong: 1. Kejagung tetapkan tersangka baru Penyidik Jampidsus Kejagung dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Senin, 20 Januari 2025 kembali menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur Utama atau Dirut PT Angels Product (AP), TWN; Presiden Direktur PT Andalan Furnindo (AF), WN; dan Dirut PT Sentral Usahatama Jaya (SUJ), AS. Kemudian Dirut PT Medang Sugar Industri (MSI), IS; Direktur PT Makassar Tene (MT), PSEP; Direktur PT Duta Segar Internasional (DSI), HAT; Dirut PT Kebun Tebu Mas (KTM), ASB; Dirut PT Berkah Manis Makmur (BMM), HFH; dan Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU), ES. \"Berdasarkan hasil pemeriksaan, dikaitkan dengan alat bukti yang kami peroleh selama penyidikan, maka tim penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yang cikup untuk menetapkan sembilan orang tersangka,\" kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar. 2. Keterlibatan sembilan tersangka Abdul Qohar menjelaskan sembilan perusahaan swasta tersebut mengimpor gula kristal mentah (GKM) dan mengolahnya menjadi gula kristal putih (GKP). Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut hanya memiliki izin sebagai produsen gula rafinasi. Selain itu, yang boleh mengimpor GKP adalah badan usaha milik negara (BUMN). Dengan adanya penerbitan persetujuan impor GKM menjadi gula GKP oleh Tom Lembong saat itu disebut guna tujuan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional dengan cara operasi pasar pada masyarakat tidak tercapai. Perbuatan mereka, kata Abdul Qohar, justru menguntungkan pihak swasta dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sembilan tersangka itu disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atas perbuatannya, tujuh tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, serta Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. \"Sedangkan dua tersangka lain, HAT dan ES, masih dalam pencarian,\" katanya. 3. Rentetan waktu kongkalikong dugaan korupsi impor gula Kejagung mengungkapkan kerja sama antara bos sembilan perusahaan swasta tersebut dengan petinggi PT PPI dalam kasus korupsi impor gula. Berikut rentetan waktunya: - 2 Mei 2015: Indonesia surplus gula, tak butuh impor Berdasarkan rapat kordinasi antarkementerian, disimpulkan Indonesia surplus gula, sehingga tidak membutuhkan impor gula. - 12 Oktober 2015: Izin impor GKM kepada PT AP Pada tahun tersebut, tersangka TWN selaku Direktur Utama PT AP, mengajukan permohonan persetujuan impor GKM sebanyak 105.000 ton. Selanjutnya pada 12 Oktober 2015, Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor GKM tersebut kepada PT AP untuk dikelola menjadi gula kristal putih. Padahal sesuai Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004, yang boleh mengimpor gula kristal putih BUMN. Selain itu, impor gula kristal mentah tersebut dilakukan tidak melalui rapat koordinasi dengan intasi terkait. Impor ini juga tanpa rekomendasi dari Menteri Pendustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. - Desember 2015: Indonesia diprediksi kekurangan gula kurun Januari hingga April 2016, tapi tidak diputuskan impor Pada Desember 2015, dilakukan rapat koordinasi oleh kementerian di bawah Kemenko Perekonomian. Indonesia pada Januari sampai April 2016 diperkirakan kekurangan GKP sebanyak 200 ribu ton. Namun, dalam rapat tersebut tidak pernah diputuskan bahwa Indonesia memerlukan impor gula kristal putih. - November hingga Desember 2015: CS hubungi delapan perusahaan swasta Pada November sampai Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI telah memerintahkan stafnya untuk bertemu dengan delapan perusahaan gula swasta. Yakni, PT AP, PT AF, PT SUJ, PT MSI, PT PDSU, PT MT, PT DSI, dan PT BMM. Persamuhan itu dilakukan selama empat kali di Gedung Equality Tower Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan. \"Jadi sebelum ada penandatanganan kontrak, kedelapan perusahaan tersebut sudah diundang lebih dulu, sudah diberitahu, mereka nanti yang akan melakukan pengadaan GKM untuk diolah menjadi GKP, dalam rangka stabilisasi harga pasar dan stok gula nasional,\" ungkap Abdul Qohar. - Januari 2016: Tom Lembong tugaskan PT PPU penuhi stok gula nasional Kemudian pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat kepada PT PPI yang berisi penugasan untuk memenuhi stok gula nasional dan stabilisasi harga gula. Ini dilakukan melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk memgimpor dan mengolah GKM menjadi GKP sebanyak 300 ribu ton. \"Jadi penugasannya baru belakangan, setelah mereka dilakukan rapat empat kali untuk ditunjuk sebagai impor,\" kata Abdul Qohar. PT PPI lalu membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan tersebut. Padahal, lanjut dia, seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga gula, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung. Seperti disebutkan sebelumnya, GKP hanya dapat diimpor perusahaan pelat merah. Selanjutnya, Tom Lembong memerintahkan Karyanto Supri selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) untuk menerbitkan persetujuan impor GKM untuk diolah menjadi GKP kepada delapan perusahaan swasta yang sudah ditunjuk. Adapun GKR digunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri makanan, minuman, dan farmasi, serta tidak dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, kenyataannya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasar atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan mereka. Gula itu dibanderol Rp 16.000 per kilogram, lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi (HET) saat itu yang sebesar Rp 13.000 per kilogram. Penjualan juga tidak dilakukan melalui operasi pasar, tapi langsung di pasaran dengan harga pasar saat itu. PT PPI mendapatkan fee dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola GKM menjadi GKP sebesar Rp 105 per kilogram. - Maret 2016: TWN ajukan permohonan penjualan impor GKM Kemudian pada 28 Maret 2016, Tersangka TWN selaku Direktur Utama PT AP mengajukan permohonan penjualan impor GKM sebanyak 105.000 ton. Pada tanggal dan hari yang sama, kata Abdul Qohar, Tom Lembong menyetujuinya. Lagi-lagi, persetujuan tersebut tanpa melalui pembahasan dan persetujuan dengan pihak-pihak terkait. - Awal April 2016: TWN kembali ajukan permohonan kesetujuan impor GKM Pada 8 April 2016, TWN mengajukan kembali permohonan kesetujuan impor GKM sebanyak 157.500 ton. Tom Lembong, pada hari dan tanggal yang sama, langsung menerbitkan persetujuan impor tersebut untuk diolah menjadi GKP. - Penghujung April 2016: Delapan tersangka ajukan permohonan impor GKM Pada 28 April 2016, delapan tersangka yakni TWN, WN, HS, IS, TSEP, HFH, ES, dan ES mengajukan permohonan impor GKM sebanyak 200 ribu ton. Atas permohonan tersebut, Tom Lembong memerintahkan Karyanto Supri untuk menyetujui impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada delapan perusahaan itu. - Awal Juni 2016: ASB ajukan permohonan impor GKM Pada 7 Juni 2016, tersangka ASB selaku Direktur Utama PT KTM mengajukan permohonan pertujuan impor GKM sebanyak 110 ribu ton. Tom Lembong lantas menyetujuinya, tanpa melalui rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Perekonomian dan rekomendasi Kementerian Perindustrian. - Penghujung Juni 2016 : HFH ajukan perpohonan persetujuan impor Terakhir, pada 29 Juni 2016, tersangka HFH selaku Direktur Utama PT BMM memerintahkan Alberti J. Tohubu selaku Direktur PT BMM untuk mengajukan perpohonan persetujuan impor GKM sebanyak 20 ribu ton. Abdul Qohar menyebut, permohonan ini juga disetujui oleh Tom Lembong tanpa pembahasan dan rekomendasi instansi lain. 4. Kerugian negara terkini Kejagung mengungkapkan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi impor gula yang menyeret Tom Lembong jumlahnya mencapai ratusan miliar. \"Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) adalah Rp 578.105.411.622,47 (Rp 578 miliar),\" kata Abdul Qohar. Angka tersebut lebih banyak dibandingkan perhitungan awal. Mulanya, berdasarkan gelar perkara dengan BPKP, diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp 400 miliar. Seiring berjalannya waktu dan data yang di-update, kata dia, perhitungan terus dilakukan oleh BPKP. Setelah sembilan perusahaan swasta masuk, kerugiannya lebih dari Rp 400 miliar. \"Ini sudah fix, nyata, riil,\" kata Abdul Qohar."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Indonesia Gunakan Artificial Intelligence untuk Kembangkan Semua Hal Produktif JAKARTA.NIAGA.ASIA – Indonesia menggunakan AI (Artificial Intelligence) untuk mengembangkan semua hal produktif, seperti manufaktur Industri 4.0, sektor kesehatan, blockchain, machine to machine learning yang mendorong ekonomi Indonesia tumbuh 8% sesuai target Presiden Prabowo. \"Terdapat peluang pertumbuhan non-linier melalui sektor digital. Jadi, kita memerlukan lompatan kuantum yang hanya mungkin dilakukan melalui digitalisasi, melalui AI, dan melalui peningkatan produktivitas menggunakan ekonomi digital,\" ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Alibaba Cloud Developer Summit 2025 di Jakarta, Selasa (21/01). Secara global, AI diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar USD15,7 triliun terhadap perekonomian pada tahun 2030 yang terdiri dari USD6,6 triliun dari peningkatan produktivitas dan USD9,1 triliun dari konsumsi. Indonesia sendiri merupakan negara yang menempatkan konsumsi sebagai salah satu penopang perekonomian dan Pemerintah mendorong peran AI sebagai katalis dan pendorong utama ketahanan ekonomi Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa pengembangan AI perlu didukung dengan pengembangan pusat data, dan pusat data juga bergantung pada pengembangan semikonduktor. Indonesia juga menjadi negara pertama yang telah berhasil menyelesaikan penilaian kesiapan AI menggunakan Readiness Assessment Methodology UNESCO. \"Oleh karena itu, Indonesia memiliki tonggak sejarah dalam mengembangkan penerapan AI sebagai pelopor regional dan Indonesia diharapkan menjadi pusat data regional yang kuat. Indonesia telah memiliki beberapa daerah khususnya di Jawa Barat dan Batam yang dibangun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus untuk data center. Dalam pengembangan data center di Indonesia juga terdapat investasi untuk data center AI yang membutuhkan energi ramah lingkungan,\" ungkap Menko Airlangga. Dorongan Pemerintah mengembangkan AI dan ekonomi digital juga diiringi dengan upaya Pemerintah yang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melahirkan digital talent Indonesia. Pemerintah menargetkan Indonesia akan memiliki sekitar 500.000 generasi muda yang melek digital setiap tahunnya, termasuk yang ahli di bidang AI. Menko Airlangga mengapresiasi Alibaba yang turut mendukung melalui pelatihan digital memilih Indonesia sebagai negara tuan rumah kegiatan tahunan Alibaba Cloud yang turut mendorong inovasi dan memperkuat kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan. \"Indonesia sedang mengembangkan sertifikasi kebijakan AI dan juga TechX, proyek percontohan Indonesia-Singapura, untuk memberikan peluang bagi profesional muda,\" kata Menko Airlangga. Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan bahwa Indonesia dan Singapura mempunyai ambisi bersama untuk mengembangkan pusat digital termasuk AI untuk kawasan Asia Tenggara dan Indonesia. Selain penggunaan AI difokuskan untuk sektor produktif, Menko Airlangga juga menegaskan komitmen serius Pemerintah dalam meningkatkan keamanan digital. \"Tidak ada ekonomi digital tanpa keamanan digital. Keamanan digital memainkan peran penting dalam mengembangkan ekonomi digital,\" pungkas Menko Airlangga. Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain yakni Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Theo Sutarto, dan President of Alibaba Cloud International Selina Yuan. Sumber: Siaran Pers Kemenko Bidang Perekonomian | Editor: Intoniswan"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "PIK 2 National Strategic Project Focuses on Tropical Coastland: Gov't Jakarta. The government recently said that the national strategic project in Pantai Indah Kapuk 2 or PIK 2 focused on the development of an ecotourism area called the \"Tropical Coastland\". The term national strategic project refers to infrastructure projects that are strategically economic. The government has set up a number of such projects around the country, including one in PIK 2, which they would dedicate to an ecotourism project. According to Chief Economic Affairs Minister Airlangga Hartarto, this upcoming 1,755-hectare Tropical Coastland is set to boost tourism, while also making use of mangrove tourism to safeguard the coastlines. The project's funding does not come from the state budget. The company involved in the project which is worth Rp 65 trillion or nearly $4 billion had committed to carry out the development in phases. Tropical Coastland is expected to directly employ 6,235 people, and create job opportunities for 13,550 workers as a multiplier effect. \"Just like what minister Airlangga had said, I think it is already crystal clear that the national strategic project in PIK 2 only revolves around the development of the Tropical Coastland ecotourism,\" the ministry's spokesman Haryo Limanseto was quoted as saying in a recent press statement. Haryo also denied that the project was connected to the bamboo barriers that spanned 30 kilometers in the waters off Tanjung Pasir. \"The [Tropical Coastland] project will span 1,755 hectares. Of course, it has nothing to do with the bamboo barriers that are on the news,\" Haryo said. Aside from the Tropical Coastland, the government would also continue to evaluate the development of all national strategic projects in the country, including the Tanjung Kelayang in Bangka Belitung, Likupang in North Sulawesi, Tanjung Lesung in Banten, and Lido in West Java, according to Haryo. He promised that the government would continue to develop national strategic projects by focusing not only on infrastructure development. But the government would make sure that such projects could lead to equitable economic growth, food provision, technology, tourism, and even education."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Efek Doyan Belanja di Luar Negeri KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Persoalan konsumsi rumah tangga di Indonesia berupa pelemahan daya beli masyarakat, terutama pada kelas menengah, belum tuntas. Ternyata, ada persoalan lain yang juga berisiko mengganggu perekonomian, yaitu pola konsumsi orang kaya yang lebih senang berbelanja di luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, ada sekitar 10 juta orang kaya Indonesia yang doyan belanja di luar negeri, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS). Akibatnya, ekonomi Indonesia kehilangan potensi sekitar Rp 324 triliun dari transaksi orang kaya tersebut. Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini. Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Kebijakan Wajib Parkir DHE SDA 100% Minimal 1 Tahun Berpotensi Sumbang 1% ke PDB Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 mengatur tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA), dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam revisi terebut, pemerintah memastikan kebijakan wajib parkir DHE SDA 100% yang wajib disimpan selama satu tahun, mulai berlaku pada Maret 2025. Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai apabila implementasi ini berhasil dilakukan maka bisa turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan likuiditas perbankan. Ia menambahkan, dana devisa yang tersimpan di dalam negeri dapat dialirkan ke sektor produktif, seperti manufaktur, infrastruktur, dan UMKM, sehingga menciptakan efek berganda yang memperkuat perekonomian. \"Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat menambah 0,5%-1% pertumbuhan PDB melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja,\" tutur Rizal kepada Kontan, Rabu (22/1). Meski demikian, Ia menilai manfaat ini hanya akan terwujud apabila dana tersebut benar-benar disalurkan ke sektor riil. Jika hanya mengendap di perbankan tanpa pemanfaatan yang produktif, dampaknya terhadap ekonomi akan minim. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah diimbau untuk memastikan kebijakan ini tidak menambah beban eksportir yang bisa melemahkan daya saing mereka di pasar global. \"Insentif seperti fasilitas perpajakan atau suku bunga rendah harus diimplementasikan untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai,\" tandasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, untuk mendukung implementasi DHE SDA pemerintah dan BI mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPH 0% atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor. Kemudian atas instrumen penempatan devisa hasil ekspor, agunan kredit rupiah jika mau menggunakan back to back , eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back to back kredit rupiah dari bank maupun lembaga pembiayaan ekspor impor untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri. Kemudian underlying transaksi swap antara nasabah dan perbankan. Eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan bank dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya. Berikutnya, untuk foreign exchange swap antara bank dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri. Bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan. Termasuk agunan berbentuk cash collateral, giro, deposit tabungan ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari batas maksimal pemberian kredit (BMPK). Dengan demikian penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan DHE SDA sebagai agunan tidak akan mempengaruhi daripada gearing rasio atau rasio utang terhadap ekuitas. Perusahaan diharapkan dapat menjaga tingkat utang daripada eksportir. \"Nah ini diberikan kepada sektor mineral batubara, serta sumber daya alam lain termasuk kelapa sawit,\" ujar Airlangga. Airlangga menyebut, sektor minyak bumi dan gas alam tidak diikutkan. Sektor perikanan dan kehutanan seluruhnya diberlakukan. \"Terhadap devisa hasil ekspor dapat dikonversi ke mata uang rupiah dan ini diperhitungkan sebagai pengurang besaran presentasi kewajiban penempatan devisa hasil ekspor,\" jelas Airlangga. Bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan. Termasuk agunan berbentuk cash collateral, giro, deposit tabungan ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari batas maksimal pemberian kredit (BMPK)."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Disambut Upacara Kenegaraan di Istana Kepresidenan India, Prabowo: Saya Sangat Merasa Terhormat JAKARTA, investortrust.id - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku merasa terhormat dengan upacara kehormatan yang menyambutnya di Istana kepresidenan India, Rashtrapati Bavan di New Delhi, Sabtu (25/1/2025). Prabowo diketahui disambut dengan jajar kehormatan dalam upacara penyambutan kenegaraan saat tiba di Prabowo hadir sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Ia disambut oleh Presiden India Droupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. \"Saya hanya ingin menyampaikan apresiasi saya yang terdalam dan kehormatan besar yang saya terima hari ini, saya telah diundang secara resmi ke India,\" kata Prabowo. Kedatangan Prabowo diiringi 21 tembakan meriam. Ia lalu menerima salam hormat dari pasukan jajar keormatan, termasuk sejumlah pasukan berkuda. Prosesi tersebut diikuti dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan India. Prabowo kemudian melakukan inspeksi jajar pasukan dan menyapa Presiden India dan PM. Presiden Prabowo disambut upacara kenegaraan saat tiba di Istana Kepresidenan India, Rashtrapati Bhavan, Sabtu (25/1/2025). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/ Laily Rachev. Prabowo mengatakan Indonesia menganggap India rekan yang sangat baik. Prabowo pun menyebut India adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. \"Kami tidak akan melupakan dukungan dari India. Saya sangat merasa terhormat hari ini,\" ujarnya. Prabowo kemudian mengungkapkan akan menjadi chief guest di Hari Republik India pada esok hari, Minggu (26/1/2025). \"Ibu Presiden, perkenankan saya menyampaikan terima kasih. Yang Terhormat PM Modi. Saya berkomitmen untuk mempromosikan kerja sama dan kemitraan yang erat dengan India. Itu adalah kehendak saya,\" jelasnya. Pada kesempatan tersebut turut hadir para menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komdigi Meutya Hafid, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dan pejabat tinggi India."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Pembahasan Kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor, Prabowo Subianto Presiden Indonesia Rapat Terbatas dengan Jajaran Menteri di Istana Merdeka! JAKARTA, DIO-TV.COM, Sabtu 25 Januari 2025 – Membahas hasil ekspor, Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri melakukan rapat terbatas pada, 21 Januari 2025. Rapat terbatas itu dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, dengan pembahasan mengenai kebijakan terkait devisa hasil ekspor (DHE). Pada keterangan resmi kepada awak media, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menyampaikan kebijakan Devisa Hasil Ekspor ini akan diberlakukan secara menyeluruh sebesar 100 persen untuk periode satu tahun. \"Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPH 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor\". \"Kalau reguler biasa kena pajak 20 persen, tapi untuk DHE 0 persen,\" ucap Airlangga Hartarto dikutip dari laman presidenri.go.id. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan berbagai mekanisme yang mendukung eksportir dalam memanfaatkan DHE. Menurutnya, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pengelola Investasi (LPI). \"Agunan kredit rupiah kalau mau menggunakan back-to-back, eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE.\" \"Sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun LPI untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri,\" katanya. Airlangga Hartarto juga mengungkapkan Instrumen penempatan DHE sebagai agunan akan dikecualikan dari batas maksimal pemberian kredit (BMPK). Hal tersebut menurut Menko Airlangga tidak mempengaruhi gearing ratio perusahaan. Presiden Prabowo Subianto Gelar Rapat Terbatas Dengan Sejumlah Menteri di Istana Merdeka, Bahas Kebijakan Terkait Devisa Hasil Ekspor \"Penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan devisa hasil ekspor SDA.\" \"Sebagai agunan tidak akan mempengaruhi daripada gearing ratio atau rasio utang terhadap ekuitas\". \"Dan perusahaan diharapkan dapat menjaga tingkat utang daripada eksportir,\" kata Menko Airlangga Hartarto. Sementara itu, bagi eksportir yang membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha, Airlangga menuturkan bahwa mereka dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan. Selain itu, para eksportir juga dapat memanfaatkan foreign exchange swap antara bank dengan Bank Indonesia. \"Untuk foreign exchange swap antara bank dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir.\" \"Menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri,\" lanjut Airlangga. Para eksportir juga dapat menggunakan valuta asing (valas) untuk keperluan pembayaran pungutan negara, pajak, royalti, dan deviden. Menko Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa penggunaan valas ini akan diperhitungkan sebagai pengurang dari kewajiban penempatan DHE. \"Terhadap kebijakan ini, pemerintah akan segera merevisi PP nomor 36 dan akan diperlakukan per 1 Maret tahun ini\". \"Dan untuk itu baik BI, OJK, perbankan, bea cukai akan mempersiapkan sistem.\" \"Dan oleh karena itu nanti kami akan juga memberikan sosialisasi kepada para stakeholder,\" tandasnya.*** download apps kami di sini"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Link Pengumuman CPNS Kejaksaan 2024, Kemenhub, Kemendikbud dan Jadwal Pengisian DRH di SSCASN 2025 TRIBUNKALTIM.CO - Inilah link pengumuman CPNS Kejaksaan 2024, Kemenhub, Kemendikbud dan jadwal pengisian DRH CPNS 2024 via SSCASN 2025. Pengumuman CPNS Kejaksaan 2024, Kemenhub, Kemendikbud dan jadwal pengisian DRH CPNS 2024 via SSCASN 2025 sudah resmi dirilis. Sesuai informasi resmi, pengisian DRH CPNS 2024 via SSCASN dijadwalkan pada 23 Januari-21 Februari 2025. Pengsian DRH daftar riwayat hidup (DRH) CPNS 2024 merupakan kewajiban peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 yang dinyatakan lolos seleksi akhir. Pengisian DRH CPNS 2024 dilakukan secara online melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN), https://sscasn.bkn.go.id.c Lantas, bagaimana cara mengisi daftar riwayat hidup (DRH) CPNS 2024? Dikonfirmasi ke BKN, pengisian DRH CPNS 2024 bisa dilakukan via SSCASN , dengan login ke akun masing-masing. Cara mengisi DRH CPNS 2024 sebagai berikut seperti dilansir Kompas.com : - Artikel Kompas.id Akses laman https://sscasn.bkn.go.id - Login ke akun terdaftar menggunakan NIK dan password - Di dashboard akan muncul tombol pengisian daftar riwayat hidup (DRH) - Isikan biodata peserta secara lengkap dan benar - Masukkan kode captcha dan klik tombol - Selanjutnya Isikan hobi dan riwayat pendidikan, klik - Simpan Isikan riwayat kursus yang pernah diikuti, riwayat pekerjaan, riwayat prestasi, riwayat keluarga, riwayat organisasi, lalu klik Simpan - Unggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Perlu dicatat, kelengkapan dokumen yang perlu diunggah oleh peserta tergantung dari ketentuan instansi masing-masing. Sehingga, peserta lolos CPNS 2024 bisa membaca dan memahami pengumuman yang disampaikan oleh instansi yang dilamar. Data yang dimasukkan dalam pengisian daftar riwayat hidup (DRH) CPNS tersebut akan dipakai pemberkasan CASN. Data tersebut tak bisa diubah setelah dikirimkan, sehingga pesera CPNS diimbau mengisikan data secara benar dan teliti. Peserta masih bisa mengubah pengisian data sebelum mengklik tombol Akhiri. Proses Pengisian DRH, yang akan muncul setelah seluruh dokumen persyaratan diunggah. Setelah pengisiain data DRH CPNS sudah lengkap, peserta wajib mencetak daftar riwayat hidup tersebut. Daftar riwayat hidup yang telah dicetak wajib diunggah lagi setelah peserta mengisi data-data yang perlu ditulis tangan dan tanda tangan asli. Peserta wajib mengunggah DRH yang sudah ditandatangani dengan menggabungkannya menjadi satu halaman, lalu diunggah di kolom yang sama. Arti Kode dalam Pengumuman Kelulusan Dalam dokumen perankingan hasil seleksi CPNS 2025 Kemenkeu, ada sejumlah kode yang menerangkan tentang status kelulusan peserta. Maksud dari kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai adalah sebagai berikut seperti dilansir Kompas.com : Kode \"P\" adalah peserta lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 Kode \"L\" adalah peserta lulus Rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan Tahun 2024. Kode \"E2\" adalah peserta lulus Rekrutmen CPNS Kementerian Keuangan Tahun 2024 setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum pada lokasi yang sama. Kode \"TL\" adalah peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi. Kode \"TH\" adalah peserta dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB. Kode \"TMS-1\" adalah peserta gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/semua tahapan SKB. Jadwal CPNS 2024 Integrasi nilai SKD dan SKB: 17 Desember 2024 - 4 Januari 2025 Proses penggabungan dan perankingan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Pengumuman hasil CPNS: 5 - 12 Januari 2025 Hasil akhir seleksi CPNS 2024 akan diumumkan setelah proses integrasi nilai selesai. Masa sanggah: 13 - 15 Januari 2025 Peserta yang merasa keberatan dengan hasil seleksi dapat mengajukan sanggahan pada periode ini. Jawab sanggah: 13 - 19 Januari 2025 Panitia akan memberikan tanggapan atau jawaban terhadap sanggahan yang diajukan oleh peserta. Pengolahan seleksi hasil sanggah: 15 - 20 Januari 2025 Proses pengolahan hasil dari sanggahan yang telah diajukan dan dijawab oleh panitia. Pengumuman pasca sanggah: 16 - 22 Januari 2025 Setelah proses pengolahan, pengumuman hasil final pasca sanggah akan dilakukan. Pengisian DRH NIP CPNS: 23 Januari - 21 Februari 2025 Peserta yang lulus diminta untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) sebagai bagian dari proses administrasi untuk penetapan NIP. Usul penetapan NIP CPNS: 22 Februari - 23 Maret 2025 Proses pengajuan permohonan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). 72 Link Resmi Pengumuman CPNS 2024 Berikut 72 link resmi pengumuman CPNS 2024 yang perlu kamu ketahui: 1. Kemenpan-RB (https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/cpns) 2. Kementerian Sekretaris Negara (https://www.setneg.go.id/) 3. Kemenkumham (https://cpns.kemenkumham.go.id/) 4. Mahkamah Agung (https://rekrutmen.mahkamahagung.go.id/) 5. KPK (https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns) 6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (https://casn.brin.go.id/) 7. Kementerian ESDM (https://casn.esdm.go.id/) 8. Kementerian Agama (https://casn.kemenag.go.id/) 9. Kemendikbud Ristek (https://casn.kemdikbud.go.id/cpns/cpns2024) 10. Kementerian Perhubungan (https://cpns.dephub.go.id/) 11. Kementerian Pertanian (https://casn.pertanian.go.id/) 12. Kementerian Kesehatan (https://casn.kemkes.go.id/) 13. Kemendagri (https://infocasn.kemendagri.go.id/) 14. Kementerian Pertahanan (https://www.kemhan.go.id/ropeg/category/pengadaan-cpns) 15. Kementerian Keuangan (https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/) 16. Kementerian Perindustrian (https://rekrutmen.kemenperin.go.id/) 17. Kementerian Sosial (https://cpns.kemensos.go.id/) 18. Kementerian Bappenas (https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns) 19. Kementerian Perekonomian (https://rekrutmen.ekon.go.id/) 20. Kementerian Perdagangan (https://rekrutmen.kemendag.go.id/cpns/offline/main) 21. Kemenko Polhukam (https://polkam.go.id/casn-polhukam/) 22. Kemenko Bidang Perekonomian (https://rekrutmen.ekon.go.id/cpns/pengumuman) 23. Kemenko PMK (https://kemenkopmk.go.id/pengumuman/cpns) 24.Kemenkop dan UKM (https://www.kemenkopukm.go.id/kepegawaian) 25. Badan Kepegawaian Negara (https://www.bkn.go.id/) 26. Kejaksaan RI (https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/cpns) 27. Kemenparekraf (https://kemenparekraf.go.id/pengumuman) 28. Kementerian PUPR (https://pu.go.id/pengumuman) 29. Kemenkominfo (https://casn.kominfo.go.id/seleksi-cpns/2024) 30. Kementerian Kelautan dan Perikanan (https://ropeg.kkp.go.id/) 31. Kementerian KLHK (https://casn.menlhk.go.id/) 32. Kementerian Ketenagakerjaan (https://kemnaker.go.id/news/search?tags=pengumuman-dan-info) 33. Kejaksaan RI (https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/cpns 34. Kementerian Luar Negeri (https://e-casn.kemlu.go.id/) 35. Kementerian Pemuda dan Olahraga (https://www.kemenpora.go.id/rekrutmenasn) 36. Kementerian BKPM (https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/karir) 37. Kementerian ATR/BPN (https://www.atrbpn.go.id/pengumuman) 38. Setjen MPR RI (https://setjen.mpr.go.id/pengumumans) 39. Mahkamah Agung (https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman) 40. Setjen Komisi Yudisial (https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/slider_detail/172) 41. Badan Pemeriksa Keuangan (https://rekrutmen-asn.bpk.go.id/) 42. Setjen Dewan Ketahanan Nasional (https://www.wantannas.go.id/pengumuman-penerimaan-cpns) 43. Badan Siber dan Sandi Negara (https://www.bssn.go.id/cpns-2024/) 44. Lembaga Administrasi Negara (https://lan.go.id/?cat=125) 45. Badan Pusat Statistik (https://casn.bps.go.id/) 46. Arsip Nasional Republik Indonesia (https://anri.go.id/publikasi/pengumuman) 47. Badan Informasi Geospasial BIG (https://casn.big.go.id/#/pengumuman) 48. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(https://www.bkkbn.go.id/) 49. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (https://www.bpkp.go.id/id/pengumuman/WyO) 50. Perpustakaan Nasional (https://casn.perpusnas.go.id/) 51. Badan Narkotika Nasional (https://bnpb.go.id/) 52. Setjen Komisi Pemilihan Umum (https://www.kpu.go.id/berita/11/pengumumanse) 53. Komnas HAM (https://www.komnasham.go.id/index.php/penerimaan-pegawai/) 54. BP2MI (https://bp2mi.go.id/pengumuman-list) 55. Badan Keamanan Laut (https://www.bakamla.go.id/publication/detail_news/pengumuman-cpns-bakamla-ri-tahun-anggaran-2024) 56. Basarnas (https://basarnas.go.id/berita?category=9) 57. LKPP (https://www.lkpp.go.id/pengumuman) 58. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (https://bnpt.go.id/) 59. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (https://www.lpsk.go.id/publikasi?search=cpns) 60. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (https://bpip.go.id/) 61. Badan Karantina Indonesia (https://casn.karantinaindonesia.go.id/) 62. Badan Pangan Nasional (https://badanpangan.go.id/pengumuman) 63. Otorita Ibu Kota Nusantara (https://www.ikn.go.id/karier) 64. Setjen Dewan Nasional KEK (https://kek.go.id/media/press?tag=CPNS+2024) 65. Badan Intelijen Negara (https://www.bin.go.id/Karir) 66. Bawaslu (https://www.bawaslu.go.id/id/pengumuman/rekrutmen-cpns) 67. Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (https://www.bmkg.go.id/cpns/) 68. Badan Pengawas, Obat dan Makanan (https://casn.pom.go.id/) 69. Kejaksaan Agung (https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/pengumuman/detail/PENGUMUMAN-CPNS-TA-2024) 70. Setjen DPR (https://www.dpr.go.id/cpns) 71. Kementerian PPA (https://kemenpppa.go.id/page/view/konten/ODQ) 72. Laman atau website resmi masing-masing Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten. Cara melihat pengumuman CPNS 2024 Berikut langkah untuk mengecek pengumumannya seperti dilansir Kompas.com : Lewat laman SSCASN 1. Kunjungi laman sscasn.bkn.go.id 2. Masuk ke akun masing-masing menggunakan NIK dan password terdaftar 3. Hasil kelulusan CPNS 2024 akan ditampilkan Laman instansi pemerintah 1. Tunggu secara berkala pengumuman CPNS di masing-masing laman 2. Jika sudah muncul, klik download PDF dan bisa gunakan fitur search, ketik namamu. Itulah tadi link pengumuman CPNS Kejaksaan 2024, Kemenhub, Kemendikbud dan jadwal pengisian DRH CPNS 2024 via SSCASN 2025."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Desak Prabowo Batalkan PPN 12 Persen, 51 Ribu Lebih Orang Teken Petisi Ilustrasi: Poster seruan protes menolak kenaikan PPN Menjadi 12 persen. (bing) Jakarta, law-justice.co - Baru-baru ini, Sebanyak 51.981 orang telah menandatangani petisi yang isinya mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Sebagai informasi, angka tersebut diupdate pada hari Rabu 18 Desember 2024 hingga pukul 09.01 WIB. Petisi berjudul \"Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!\" ini dimulai pada 19 November 2024 yang diinisiasi oleh Bareng Warga. Inisiator petisi menilai kenaikkan PPN jadi 12 persen itu justru akan membuat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia makin sulit. Menurut mereka, kenaikan PPN juga dilakukan pada saat yang tidak tepat karena masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. \"Kita tentu sudah pasti ingat, sejak bulan Mei 2024 daya beli masyarakat terus merosot. Kalau PPN terus dipaksakan naik, niscaya daya beli bukan lagi merosot, melainkan terjun bebas,\" bunyi petisi tersebut. \"Atas dasar itu, rasa-rasanya Pemerintah perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam UU HPP. Sebelum luka masyarakat kian menganga. Sebelum tunggakan pinjaman online membesar dan menyebar ke mana-mana,\" tulis mereka. Pemerintah memastikan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen resmi berlaku mulai 1 Januari 2025. Kenaikan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). \"Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,\" kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Senin (16/12). Namun, Airlangga menyatakan kenaikan tidak berlaku pada sembako. Menurut simulasi Kemenko Perekonomian, kenaikan PPN itu diklaim tak akan memicu kenaikan inflasi signifikan. Mereka yakin inflasi masih terkendali."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Prabowo Ingatkan Pentingnya Swasembada Pangan dan Energi Presiden RI Prabowo Subianto membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025). (Foto: Inilah.com/Vonita)Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajarannya agar tidak selalu bergantung pada sumber negara lain. Hal tersebut disampaikannya saat membuka sidang kabinet paripurna yang dihadiri seluruh pejabat Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).\"Kita tidak boleh bergantung pada sumber di luar negeri sudah berkali-kali saya tekankan itu,\" kata Prabowo.Menurutnya, hal tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada jajarannya. Ia juga menekankan akan pentingnya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Langkah ini tentu diwujudkan dengan memberi terobosan teknologi.\"Jadi prioritas kita itu, satu, bahwa harus menciptakan lapangan kerja, tingkatkan produktivitas, swasembada pangan, swasembada energi. Dengan swasembada pangan dan swasembada energi, kita aman,\" ujarnya.Lebih lanjut, Prabowo juga menyoroti sikap negara lain yang tidak akan mengizinkan sumber daya mereka keluar dari negaranya. Ia menyebut keputusan merupakan hukum sejarah.\"Dan kriteria selanjutnya harus bisa menghasilkan terobosan teknologi berarti pengeluaran investasi untuk sumber daya manusia untuk pendidikan untuk sains dan teknologi ini termasuk sesuatu yang vital dan sesuatu yang harus kita jalankan,\" tuturnya.Sebelumnya, Presiden Prabowo memanggil jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk mengikuti sidang kabinet perdana tahun 2025. Pantauan Inilah.com, para menteri yang hadir di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Koordinator bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, hingga Menteri Agama Nazaruddin Umar."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Prabowo Perintahkan Pagar Laut Dicabut, Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ternyata ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer (km) di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatan ada dua perintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo terkait penyelesaian masalah pagar laut di Tangerang yang saat ini masih menjadi misteri. \"Beliau [Prabowo] sudah setuju [tindakan terkait] pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untukdicabutkan, gitu. Segera usut, begitu,\" ujar Muzani saat ditemui di kompleks DPR/MPR, Rabu (15/1/2025). Meski demikian, Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI, tidak dapat memberikan keterangan lebih jelas terkait evaluasi proyek strategis nasional PIK 2 yang berdekatan dengan lokasi pemasangan pagar laut tersebut. \"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR RI,\" jelasnya. Ditemui terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional/PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. \"Enggak ada [kaitannya pagar laut dengan PSN],\" ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (14/1/2025). Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco-City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar Rp65 triliun. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. \"Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya,\" lanjut Airlangga. Berbagai pihak pun membahas kepemilikan pagar laut tersebut, termasuk Pengembang PIK 2, yang menyatakan pihaknya tidak ada kaitan dengan kemunculan pagar laut di Tangerang. \"Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut,\" kata Manajemen PIK 2 Toni di Tangerang, Banten, Minggu (12/1/2025). Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan, hingga saat ini belum ada yang datang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengeklaim kepemilikan pagar laut itu. \"Sampai sekarang belum ada yang mau datang mengaku sebagai pemilik [pagar laut],\" kata Doni saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (14/1/2025). Adapun, KKP sendiri sudah melakukan penyegelan terhadap pagar laut tersebut. Pascapenyegelan, KKP memberikan waktu 20 hari agar pemilik pagar datang menemui KKP. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada yang mengklaim kepemilikan pagar laut tersebut, pemerintah akan menempuh langkah terakhir yakni pembongkaran. \"Itu tindakan yang terakhir,\" ujarnya. Perbesar Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah bakal melaporkan soal temuan skandal pagar laut di Tangerang, Banten. Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni mengatakan laporan itu dibuat karena somasi pihaknya tak kunjung direspons pemilik pagar laut. \"Kami, LBH-AP PP Muhammadiyah bersama Koalisi Masyarakat Sipil akan mendatangi Mabes Polri di Jakarta guna menyampaikan laporan atau pengaduan resmi terkait skandal pemagaran laut,\" ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025). Adapun, masa tenggat somasi terbuka yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah selama waktu 3x24 jam telah habis sejak pada Senin (13/1/2025). \"Itu alasannya, mengingat masa tenggat waktu 3x24 jam telah habis sejak somasi terbuka,\" tambahnya. Adapun, Gufroni mengatakan jadwal pengaduan atau laporan itu bakal dilakukan besok, Jumat (17/1/2025) di Bareskrim Polri. \"Laporan atau aduannya, sekitar 14.00 WIB bertempat di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jaksel,\" pungkas Ghufron. Adapun, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dikaji lebih mendalam karena pihaknya banyak mendapat laporan serta keluhan-keluhan dari masyarakat. \"Kami juga mendapatkan laporan-laporan dari warga masyarakat di wilayah proyek PIK 2 itu. Ada banyak keluhan-keluhan dan sebagian juga merupakan masalah-masalah hukum,\" ujar Gus Yahya dilansir dari Antara. Polemik terhadap PSN di PIK 2 terus menuai pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak dengan tegas. Salah satu yang menolak yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara tegas meminta proyek tersebut dihentikan, karena masih ada permasalahan hukum yang belum selesai. Bagi PBNU, kata Gus Yahya, proyek PSN di PIK 2 tersebut adalah proyek yang bersinggungan langsung dengan masyarakat luas, termasuk mengenai hak-hak mereka. \"Sehingga saya kira ini perlu mendapatkan kajian lebih dalam tentang, pertama bagaimana proyeksi ke depan atau visi dari proyek ini,\" kata Gus Yahya. Selain itu, menurut dia, juga perlu dilihat bagaimana pengelolaan proyek tersebut selama ini. Karena, menurut dia, masih ada masalah dalam pengerjaan berdasarkan laporan masyarakat. \"Karena kita melihat dari apa yang sudah dikerjakan selama ini, menurut laporan masyarakat memang ada berbagai masalah,\" kata Gus Yahya. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menyegel pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di wilayah pesisir Tangerang, Banten pada Kamis (9/1/2025). Pemerintah menyatakan bahwa penyegelan dilakukan sebagai sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Meski pagar laut ilegal tersebut telah disegel pihak KKP, ingga saat ini pemerintah mengaku masih belum mengetahui siapa pelakunya."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Prabowo Belajar Atasi Kemiskinan dari Modi PM India BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID - Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan mengakui banyak belajar dari Pemerintah India untuk menghapus kemiskinan. Presiden Prabowo mengakui dirinya banyak mendapatkan inspirasi dari program-program Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi. \"Saya datang ke sini selama beberapa hari, tetapi saya belajar banyak dari kepemimpinan dan komitmen Perdana Menteri Modi,\" kata Presiden Prabowo saat menghadiri jamuan makan malam di Rashtrapati Bhavan, New Delhi, India, Sabtu (25/1/2025) malam. \"Komitmennya untuk mengurangi kemiskinan, membantu yang terpinggirkan, dan membantu masyarakat yang paling lemah merupakan inspirasi bagi kami,\" sambung Presiden Prabowo dalam siaran pers diterima di Jakarta, Minggu (26/1/2025). Oleh karena itu, Presiden kembali menyatakan dirinya merasa terhormat berkunjung ke India dalam rangka agenda kenegaraan maupun untuk memenuhi undangan sebagai tamu utama (chief guest) Hari Republik India Ke-76. \"Saya sangat bangga berada di sini (di India, red).Saya bukan politisi profesional, saya bukan diplomat yang baik. Saya hanya mengatakan apa yang ada di hati saya,\" ujar Presiden Prabowo. Jamuan makan malam di Rashtrapati Bhavan merupakan bagian dari agenda kenegaraan Presiden Prabowo di India. Dalam acara itu, Presiden Prabowo, yang mengenakan setelan jas biru tua, duduk di samping PM Modi. Di Rashtrapati Bhavan, jajaran Kabinet Merah Putih yang ikut jamuan makan malam, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam acara jamuan yang sama, Presiden India Droupadi Murmu menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Keduanya sempat melihat beberapa ornamen-ornamen bersejarah di Rashtrapati Bhavan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden India juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesediaannya memenuhi undangan sebagai tamu utama Hari Republik India. Presiden Murmu kemudian mengenang kembali momen Presiden Ke-1 RI Soekarno menjadi tamu utama pertama dalam peringatan pertama Hari Republik India pada 1950. (Kaje/Usk)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Kemensos Pastikan Lansia dan Disabilitas jadi Prioritas Penerima Bansos Gemapos.ID (Jakarta) - Wakil Menteri Sosial (Wamen Sosial) Agus Jabo menegaskan bahwa kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas akan tetap menjadi prioritas penerima manfaat dalam program bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Ia menegaskan bahwa Kemensos tetap menjadi \"ujung tombak\" dalam memberikan bantuan kepada kedua kelompok tersebut, meskipun jumlahnya masih terbatas. \"Dan itu yang menjadi ujung tombaknya (tetap) adalah Kemensos, ya,\" kata Agus dalam keterangannya dikutip Jumat (24/1/2025). Agus menjelaskan bahwa meskipun penerima manfaat baru mencakup sekitar 100 ribu lansia dan 33 ribu penyandang disabilitas, Kemensos telah lebih dahulu memberikan bantuan permakanan gratis kepada mereka jauh sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan. Untuk lansia yang berusia di atas 75 tahun, Kemensos menyediakan bantuan makanan bergizi yang seimbang sebanyak dua kali sehari. Agus memastikan bahwa program ini akan terus berjalan, terutama untuk lansia tunggal, lansia miskin, serta penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. \"Tetap. Dan ini akan terus kita laksanakan, ya, terutama untuk lansia tunggal, lansia miskin, dan kelompok-kelompok disabilitas yang membutuhkan itu,\" ujarnya. BLT Masih Dalam Pembahasan Saat ditanya mengenai apakah kelompok lansia dan penyandang disabilitas akan tetap menjadi sasaran dalam bantuan langsung tunai (BLT), Agus menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. \"Kalau yang untuk masalah BLT belum sampai ke pembahasan konkrit. Itu nanti urusannya di Kementerian Ekonomi, gitu lho. Ini sedang dibahas atas perintah Presiden untuk program-program bantuan sosial buat rakyat miskin supaya tepat sasaran,\" ujar Agus. Agus kembali menegaskan bahwa Kemensos berkomitmen untuk terus memperhatikan kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas, serta memastikan agar mereka menerima bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain bantuan makanan bergizi, Kemensos juga terus berupaya agar program-program sosial dapat tepat sasaran dan dapat menjangkau mereka yang membutuhkan. \"Pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa bantuan sosial ini dapat diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, terutama bagi mereka yang sudah tidak bisa lagi bekerja atau beraktivitas secara maksimal, seperti lansia dan penyandang disabilitas,\" tambahnya. Agus juga menyebutkan bahwa pemerintah, melalui Kemensos, akan terus melakukan penyesuaian terhadap program-program bansos agar bisa lebih tepat sasaran. Ia berharap, dengan adanya kolaborasi antara berbagai kementerian, program bantuan sosial dapat lebih efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling rentan. Dengan komitmen tersebut, Kemensos berharap dapat terus memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau usia, agar dapat hidup lebih sejahtera dan mendapatkan perhatian yang layak dari negara. \"Kami juga akan terus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya, untuk memastikan program-program bantuan sosial, termasuk untuk lansia dan penyandang disabilitas, dapat diterima secara merata dan tepat waktu,\" tutup Agus. (ns)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Kabar Gembira di Tahun 2025 Kenaikan Gaji dan Reformasi Pensiun Bagi PNS Simak Liputan Lengkapnya PROJABAR.COM - Kabar Gembira bagi Pegawai Negeri Sipil atau PNS pada tahun 2025 . Tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh harapan bagi PNS dan pensiunan PNS. Pemerintah telah merencanakan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Berikut kami tim PROJABAR.COM Merangkumnya. Kenaikan Gaji PNS Menurut dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, pemerintah merencanakan kenaikan gaji untuk PNS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, mengonfirmasi bahwa gaji PNS akan naik pada tahun 2025. Rencana kenaikan gaji ini diharapkan akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024 saat penyampaian RAPBN 2025. Dokumen KEM PPKF 2025 Dokumen KEM PPKF 2025 menjelaskan bahwa penyesuaian gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu fokus kebijakan belanja pegawai pada tahun tersebut. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS serta mengimbangi inflasi yang terjadi. Reformasi Skema Pensiun Selain kenaikan gaji untuk PNS, pemerintah juga mengupayakan adanya kenaikan gaji pokok bagi pensiunan pada tahun 2025 Dokumen KEM PPKF 2025 juga menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan reformasi skema pensiunan PNS . Reformasi ini bertujuan agar pensiunan dapat menerima gaji yang lebih besar dibandingkan dengan skema pensiun saat ini. Skema Pensiun Baru Pemerintah menganggap bahwa skema pensiun saat ini, yaitu Pay-As-You-Go (PSUGO), akan membebani negara di masa depan. Skema PSUGO juga dinilai memberikan gaji yang rendah kepada pensiunan serta terdapat kesenjangan tingkat penggantian gaji antar jabatan. Oleh karena itu, skema pensiun baru akan didesain agar memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan skema saat ini Skema pensiun terbaru akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN sebagai turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2023. Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, menjelaskan bahwa skema ini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Batas Usia Pensiun Berdasarkan informasi yang ada, pemerintah telah mengatur batas usia pensiun untuk tiga jabatan PNS yang dapat mencapai usia 70 tahun. Sementara itu, untuk jabatan lainnya, batas usia pensiun disesuaikan dengan jenis jabatan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Ketentuan Batas Usia Pensiun 1. 58 Tahun: Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Pejabat Fungsional Keterampilan. 2. 60 Tahun: Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Madya. 3. 65 Tahun: Pejabat Fungsional Ahli Utama. 4. 70 Tahun: Khusus bagi Peneliti Ahli Utama, Perekayasa Ahli Utama, dan Guru Besar atau Profesor. Ketentuan batas usia pensiun bagi tiga jabatan khusus tersebut diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pengaruh Kebijakan Baru Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan kesejahteraan PNS dan pensiunan PNS akan meningkat. Kenaikan gaji dan reformasi skema pensiun akan memberikan dampak positif bagi mereka yang telah mengabdi kepada negara. Selain itu, perpanjangan batas usia pensiun untuk jabatan tertentu memberikan kesempatan bagi para profesional untuk terus berkontribusi dalam bidangnya masing-masing. Kebijakan kenaikan gaji dan reformasi skema pensiun yang direncanakan oleh pemerintah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Semoga dengan langkah-langkah ini, PNS dan pensiunan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan begitu, PNS dan pensiunan PNS dapat menyambut tahun 2025 dengan penuh optimisme dan harapan baru. ***"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Presiden India Gelar Jamuan Makan Malam Kenegaraan, Prabowo Duduk Berdampingan Perdana Menteri Modi JAKARTADAILY.ID - Presiden Prabowo Subianto menghadiri undangan jamuan makan malam kenegaraan yang dilakukan Presiden India Droupadi Murmu , di kediaman kenegaraan Rashtrapati Bhavan, New Delhi, India, Jumat malam, 25 Januari. Dalam acara yang berlangsung hangat tersebut, Droupadi berterima kasih kepada Prabowo karena telah menerima undangan untuk menghadiri perayaan Hari Republik India sebagai Tamu Kehormatan. \"Berterima kasih kepada Presiden Subianto karena telah menerima undangan untuk menghadiri perayaan Hari Republik India sebagai Tamu Kehormatan. Ia (Droupadi) mengenang bahwa 75 tahun yang lalu, Presiden Sukarno dari Indonesia menjadi Tamu Kehormatan pada Hari Republik pertama kita (India) pada tahun 1950,\" tulis akun resmi X Presiden India, @rashtrapatibhvn. \"Hal ini merupakan cerminan dari hubungan yang telah lama terjalin dan tradisi demokrasi yang kuat antara India dan Indonesia,\" demikian tertulis. Prabowo datang mengenakan setelan jas biru tua. Sementara Droupadi mengenakan baju sari kuning hijau. Adapun dalam jamuan makan malam ini, Prabowo duduk di samping Perdana Menteri India Narendra Modi . Pertemuan diawali dengan pemberian penghormatan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prabowo lalu dipandu oleh Droupadi untuk bersalaman dengan anggota pemerintahannya. Kemudian, Prabowo memandu Droupadi bersalaman dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Komdigi Meutya Hafid. Prabowo dan Droupadi juga sempat bercengkrama sambil melihat ornamen-ornamen bersejarah yang ada di Rashtrapati Bhavan. *** Berita terkini lainnya dari tim redaksi kami dapat diakses lebih cepat melalui Google News"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Jacob Ereste :30,16 Kilometer Pagar Laut di Pantai Utara Tangerang, Banten Memblokir 16 Kecamatan dan Telah Bersertifikat LINTASMALUKUNEWS,-Banten,Permintaan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono untuk menghentikan sementara pembongkaran pagar laut yang merentang sepanjang 30,6 kilometer di Pantau Utara ujung Barat Pulau Jawa -- dari Jakarta hingga Banten -- mengesankan kebakaran jenggot dan menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat yang baru saja mereda kemarahannya akibat pembangunan proyek PSN PIK-2 yang telah merugikan nelayan sekitarnya untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup mereka bersama keluarga. Aksi dan unjuk rasa warga masyarakat yang berdatangan dari berbagai daerah untuk bergabung dengan warga masyarakat sekitar pantai Utara yang dilakukan oleh PSN PIK-2 yang memuncak pada 8 Januari 2025 yang dihadang oleh dua kelompok warga yang berada di dua pintu gerbang Desa Kohod -- atas nama warga Desa Kali Baru -- nyaris terjadi bentrokan, adu fisik antara kedua belah pihak. Penyegelan yang terus dilanjutkan pembongkaran oleh Pasukan Marinir dibawah Komando Brigjen Marinir TNI Angkatan Laut, Harry Indarto patut diapresiasi karena telah menenteramkan hati rakyat banyak yang geram menahan amarah akibat meng kapling laut dengan semena-mena itu, karena tak hanya melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku di negeri ini, tapi telah menunjukkan sikap arogan kekuasaannya yang terkesan telah membelinya dari pejabat yang culas. Kesan ketinggalan kereta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa pagar laut di Kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten, Tangerang, Banten sepanjang 30, 6 kilometer itu sudah disegel dan ingin berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang telah ditugaskan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga hak dan kedaulatan rakyat yang dirampas dengan harga yang murah dan membatasi ruang gerak usaha para nelayan untuk mencari ikan. Permohonan penangguhan pembongkaran pagar laut itu menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kepentingan penyidikan dan bukti dalam pengusutan. Padahal, saksi hidup serta dokumen yang menunjukkan peng kaplingan laut itu cukup jelas dan cukup banyak yang dapat dijadikan bukti serta saksi maupun mereka yang mendokumentasikan keangkuhan pagar laut yang merentang sepanjang 30,6 kilometer itu. Artinya, pernyataan Sakti Wahyu Trenggono patut diduga ingin mengerdilkan masalah yang sudah kasat mata ini, untuk tidak disebut sebagai upaya perlawanan, atau menganggap masalah pelanggaran berat dan berlapis terkait dengan pelaksanaan proyek PSN PIK-2 yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan mendapat perlawanan gigih dari berbagai kalangan masyarakat. Reaksi perlawanan dari berbagai kalangan masyarakat ini, menurut Sri Eko Sriyanto Galgendu, sebagai Pemimpin Spiritual Nusantara yang ikut merasakan prihatin atas kasus yang semakin meluas ini katanya, menandai kesadaran sikap serta rasa tanggung jawab berbangsa dan bernegara yang kritis dan tumbuhnya rasa kepedulian sebagai bangsa yang merdeka, tandasnya saat dikonfirmasi pada hari Senin , 20 Januari 2025 di Sekretariat GMRI, Jl. Juanda, Jakarta Pusat. Dalam falsafah Jawa, kata Sri Eko Sriyanto Galgendu ada ungkapan yang disebut \"sadumuk bathuk, sanyari bumi, ditohi patu\" artinya adalah pengurangan ukuran tanah akan dibayar dengan kematian. Maknanya menggambarkan bahwa tanah dan kehormatan sangat tunggi nilai spiritualnya. Sehingga, sesempit apapun tanah itu -- seluas dua jari di jidat -- maka nilainya sama dengan kematian. Maka itu, imbuh pelaku spiritual yang baru saja rampung menyelesaikan puasa pala selama 20 tahun pada akhir tahun 2024 lalu, sikap militansi warga masyarakat seperti bersemboyan \"rawe-rawe rantas, malang-malang putung\" seperti semangat yang luar biasa untuk meruntuhkan kekuasaan oligarki yang telah melampaui batas di negeri kita ini. Lantaran itu, ia pun melihat semangat kaum pergerakan sungguh heroik, seperti waktu Bung Tomo berjuang di Surabaya dengan memekikkan \"Merdeka atau mati\". Sehingga apapun yang menghalanginya akan diterabas, persis para pejuang dahulu mengusir penjajah, ungkapnya. Meski begitu, toh tidak sedikit pejabat publik seperti terlibat dalam kasus pemagaran laut yang erat kaitannya dengan proyek PSN PIK-2 itu yang memberikan pembelaan, sehingga patut diduga keterlibatan mereka dalam proyek yang terkesan terlalu banyak melanggar prosedur maupun ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto misalnya merasa berhak dan patut menjelaskan bahwa proyek yang dimaksud PSN di kawasan PIK-2 itu hanya terkait dengan pengembangan kawasan Ecotourism Tropical Coastiand yang sulit dipaham artinya bagi rakyat kebanyakan. Bahkan penjelasan Menko Bidang Perekonomian Kabinet Merah Putih ini, bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan Ecotourism Tropical Coastland ini akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari non APBN dengan komitmen dari badan usaha pengusul untuk melakukan pembangunan proyek itu secara bertahap, kata Airlangga Hartarto seperti yang termuat di laman Komenko Bidang Perekonomian, Senin, 20 Januari 2025. Proyek bernilai Rp 65 triliun itu diharap pun akan dievaluasi oleh pemerintah meliputi seluruh PSN Tanjung Kelayang di Bangka dan Belitung, PSN Likupang di Sulawesi Utara, PSN Tanjung Lesung di Banten dan PSN Lido di Jawa Barat. Khusus untuk Green Area Eco-City di kawasan Pantai Indah Kapuk-2 (POK-2) yang berlokasi di Provinsi Banten merupakan salah satu PSN yang dikembangkan pemerintah untuk wilayah berbasis hijau dengan rencana 2.755 hektar yang disebut dengan istilah \"Tropical Coastland\", kata dia. Kevuali itu, juru bicara Kemenko Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menegaskan bahwa apa yang disampaikan Menko Airlangga Hartarto sama sekali tidak terkait dengan pemagaran laut yang semena-mena itu. Dari pernyataan resmi Ombudsman RI, Hery Susanto tentang pagar laut yang heboh dan telah meresahkan warga masyarakat ini perlunya kolaborasi lintas lembaga untuk menangani penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer itu yang ada di Kabupaten Tangerang, Banten. Pemagaran laut yang semena-mena itu sangat berpotensi malpraktek yang telah merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang memiliki hak atas tanah dan lahan serta nelayan yang ada di sekitar pesisir laut tersebut. Menurut fia Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi jika ada indikasi pelanggaran atau malpraktek dalam proses penerbitan SHM khususnya yang terkait dengan wilayah perairan dan laut yang tidak boleh dijadikan obyek hak milik pribadi. Dengan adanya pagar di laut itu jelas indikasinya ada upaya untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut dengan cara yang tidak benar. Selain itu, pemagaran laut tidak sesuai dengan aturan internasional seperti yang tertuang dalam United Nations Convention on The Law of The Sea (UNLOS Tahun 1982. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 telah memastikan ruang laut tetap menjadi milik bersama yang adil dan terbuka untuk semua orang, tandas Hery Kusdiantoro di Jakarta, 9 Januari 2025. Dalam pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, pada 21 Januari 2025, jelas mengungkap dalam kasus pagar laut di Tangerang sudah diterbitkan 280 Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Serifikat Hak Milik (SHM) yang diperoleh dari Kepala Seksi hingga Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten, Tangerang, Banten. Pihak Kementerian ATR/BPN akan menyelidiki lebih lanjut prosedur yang diterapkan dalam penerbitan sertifikat tanah atau lahan tersebut. Pendeknya, semua pihak yang terkait dengan penerbitan sertifikat tanah atau lahan di sekitar pantai Utara Tangerang, Banten ini akan diperiksa dan diusut hingga tuntas. Utamanya Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Kantah) Tangerang, Banten akan segera diperiksa, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Tangerang yang kini sudah pensiun. Menteri ATR/BPN mengaku telah menelusuri adanya 263 sertifikat SHGB dari lokasi laut yang telah dikapling itu dengan rincian 234 SHGB atas nama PT. Intan Agung Makmur, 20 SHGB atas nama PT. Cahaya Inti Santosa, dan 9 SHGB atas nama perseorangan. Jadi sepanjang rentangan pagar laut 30,16 kilometer di Tangerang, Banten ini telah memblokir 16 Kecamatan yang meliputi 3 desa di Kecamatan Kronjo, 3 desa Kecamatan Kemiri, 4 desa di Kecamatan Mauk, 1 desa di Kecamatan Sukadiri, 3 desa di Kecamatan Pakuhaji, dan 2 desa di Kecamatan Teluk Naga yang merupakan kawasan umum berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2023 yang meliputi zona pelabuhan laut, zona perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang beririsan dengan rencana waduk lepas pantai yang telah diinisiasi Bappenas. Karena itu, proyek pembangunan PSN PIK-2 dan pemagaran laut ini perlu dibuka dan diusut siapa dalangnya utamanya, siapa pengelola atau pemiliknya dan siapa saja yang terlibat, karena sudah sangat merugikan kehidupan bangsa dan merusak tatan penyelengaraan negara yang baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yang harus ditaati dan dihormati oleh setiap orang tanpa kecuali. Atas kegigihan aktivis yang sadar dan penuh rasa tanggung jawab serta kritis menjaga tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sungguh patut diapresiasi, kata Sri Eko Sriyanto Galgendu yang juga gigih berjuang lewat wilayah spiritual sebagai pembingkai etika, moral dan akhlak mulia manusia untuk lebih beradab.LMN Banten, 21 Januari 2025"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Presiden Prabowo Disambut Upacara Kenegaraan di Istana Rashtrapati Bhavan India – Pada Sabtu (25/1/2025), Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, disambut dengan upacara kenegaraan yang penuh kehormatan di Istana Kepresidenan India, Rashtrapati Bhavan. Kehadiran Presiden Prabowo di India merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan India. Setibanya di forecourt Rashtrapati Bhavan, Presiden Prabowo langsung diterima oleh Presiden India, Droupadi Murmu, dan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Prosesi penyambutan yang menggabungkan tradisi India dan kebesaran militer ini diawali dengan pengawalan pasukan berkuda dan dilanjutkan dengan melewati Jaipur Column. Dentuman meriam sebanyak 21 kali menjadi simbol penyambutan resmi untuk Presiden Prabowo. Setelah prosesi penyambutan, Presiden Prabowo melanjutkan upacara dengan berdiri di saluting dais, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan India. Usai lagu kebangsaan, beliau melakukan inspeksi jajar pasukan, diikuti oleh perjalanan melewati barisan pasukan kehormatan India yang menunjukkan disiplin tinggi dalam tradisi militer negara tersebut. Prosesi berlanjut dengan sesi perkenalan delegasi. Delegasi India diperkenalkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pengenalan delegasi Indonesia oleh Presiden Prabowo. Dalam keterangannya kepada media, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih atas undangan dan sambutan hangat yang diberikan oleh pemerintah India. Presiden juga menekankan bahwa India adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. \"Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan India untuk membantu kami,\" ujar Presiden Prabowo. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Murmu dan PM Modi atas undangan sebagai tamu utama dalam Perayaan Hari Republik India ke-76. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk mendorong kerja sama yang lebih erat antara kedua negara. \"Saya berkomitmen untuk mendorong kerja sama dan kemitraan yang erat dengan India. Itulah tekad saya,\" tegas Presiden. Rangkaian upacara ditutup dengan sesi foto bersama yang melibatkan ketiga pemimpin negara: Presiden Prabowo, Presiden Murmu, dan PM Modi. Mereka melangkah bersama menuju lokasi foto di depan Rashtrapati Bhavan, menandai simbol persahabatan dan kerja sama strategis antara Indonesia dan India. Setelah sesi foto, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan untuk kegiatan berikutnya dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya. Presiden Murmu dan PM Modi memberikan penghormatan dengan melepas keberangkatan Presiden Prabowo secara hangat, menutup upacara penyambutan yang berlangsung dengan penuh keakraban. Turut hadir dalam upacara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Prabowo Dijamu Makan Malam oleh Presiden India, Duduk di Samping PM Modi MEDIUSNEWS - Presiden Prabowo Subianto duduk bareng dalam undangan jamuan makan malam di kediaman kenegaraan Presiden India Droupadi Murmu, di Rashtrapati Bhavan, di New Delhi, India, Jumat, 25 Januari 2025 malam. Acara yang berlangsung hangat itu, Droupadi sampaikan ucapan terima kasih kepada Prabowo karena telah hadir menerima undangan perayaan Hari Republik India sebagai Tamu Kehormatan. \"Berterima kasih kepada Presiden Subianto karena telah menerima undangan untuk menghadiri perayaan Hari Republik India sebagai Tamu Kehormatan,\" tulis akun resmi X Presiden India, @rashtrapatibhvn. \"Ia [Droupadi] mengenang bahwa 75 tahun yang lalu, Presiden Sukarno dari Indonesia menjadi Tamu Kehormatan pada Hari Republik pertama kita [India] pada tahun 1950,\" sambung tulis @rashtrapatibhvn. \"Hal ini merupakan cerminan dari hubungan yang telah lama terjalin dan tradisi demokrasi yang kuat antara India dan Indonesia,\" demikian tertulis. Dengan mengenakan setelan jas biru tua, Prabowo duduk di samping Perdana Menteri India Narendra Modi, sedang Droupadi mengenakan baju sari kuning hijau, sembari menikmati jamuan makan malam. Pertemuan diawali dengan pemberian penghormatan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prabowo lalu dipandu oleh Droupadi untuk bersalaman dengan anggota pemerintahannya. Prabowo kemudian memandu Droupadi bersalaman dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Demikian juga, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Komdigi Meutya Hafid. Prabowo dan Droupadi juga sempat bercengkrama sambil melihat ornamen-ornamen bersejarah yang ada di Rashtrapati Bhavan.***"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "DPR Nilai Kasus Tom Lembong Sumir, Kejagung Bakal Dipanggil? Ini Kata Komisi III Sebab, menurut Habiburokhman , kasus yang menjerat tim sukses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 itu dianggap masih sumir. \"Kejaksaan Agung hendaknya jelaskan ke publik kasus dugaan tipikor Tom Lembong .\" \"Terus terang, konstruksi hukum kasus tersebut masih cukup sumir atau abstrak di mata publik,\" kata Habiburokhman , Jumat (1/11/2024). Habiburokhman mengaku banyak pihak yang menanyakan kepadanya apakah kasus tersebut sebagai bentuk kriminalisasi kebijakan. Oleh karenanya, ia meminta Kejagung menjelaskan kepada publik terkait kasus Tom Lembong . \"Tanpa adanya penjelasan yang jelas dan detail, pengusutan kasus tipikor Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik,\" ungkapnya. Lantas, apakah Komisi III DPR akan memanggil Kejagung untuk menjelaskan kasus Tom Lembong ? Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil , mengatakan pihaknya memang sudah menjadwalkan rapat kerja dengan sejumlah mitra komisi III. Dalam raker tersebut nantinya direncanakan juga akan membahas mengenai perkara Tom Lembong . \"Tentu saja dalam masa sidang ini memang kita sudah agendakan rapat kerja dengan sejumlah mitra kerja Komisi III.\" \"Tentu saja ini (kasus Tom Lembong ) akan kita sounding dan konfirmasi,\" kata Nasir dalam program Kompas Petang KompasTV, dikutip pada Sabtu (2/11/2024). Meski demikian, Nasir menegaskan pihaknya tidak akan mengintervensi proses hukum kasus ini. Komisi III hanya mengingatkan dan mengantisipasi agar tak ada upaya dari penegak hukum untuk mengkriminalisasi subjek hukumnya. \"Kita tidak akan mengintervesi penegak hukum, tapi kita ingin menjaga institusi penegak hukum ini agar tidak diseret seret ke sana-kemari dalam tanda kutip, sehingga ada potensi untuk mengkriminalkan orang.\" \"Jangan sampai ada tangan di luar Kejagung yang menggunakan Kejagung untuk melakukan kriminal,\" tandasnya. Isu politisasi hukum atau kriminalisasi atas ditetapkannya Tom Lembong sebagai tersangka menyeruak. Terlebih, Tom Lembong memang dikenal dekat dengan Anies yang notabene merupakan salah satu kandidat capres 2024 pada Pilpres kemarin. Tom Lembong didapuk menjadi Co-Captain tim sukses Timnas AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) saat Pilpres 2024. Tom Lembong juga merupakan sosok yang kerap mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya soal kritik kebijakan bantuan sosial (bansos). Tom Lembong sempat menyinggung korelasi kebijakan bansos yang diambil saat masa Pemilu 2024 . Ia juga mengkritik soal pembutan undang-undang IKN yang menurutnya terkesan sangat cepat dan tidak melibatkan masyarakat. Hal ini disampaikan Tom Lembong saat diskusi CSIS mengenai industri dan hilirisasi, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, 6 Desember 2023. Masih saat menjabat timses Amin, Tom Lembong menganggap hilirisasi nikel di Indonesia terlalu dipaksakan. Hal ini membuat hilirisasi nikel jadi mengesampingkan aspek lingkungan hidup, keselamatan pekerja, hingga rasionalitas pasar. \"Kalau lihat tren harga nikel itu sempat melonjak waktu kita tutup keran ekspor, merugikan nasabah kita, mungkin menguntungkan kita.\" \"Tapi setelah hilirisasi ini sudah jalan dan kita membanjiri dunia dengan nikel, harganya anjlok,\" kata Tom Lembong pada 10 Februari 2024, dikutip dari Kompas.com. Menurutnya, hal ini hanya memberikan keuntungan sementara terhadap ekonomi Indonesia. Ia mengatakan, pola kerja yang demikian bisa merugikan semua pihak. Pola ini juga dikenal dengan boom and bust yang berarti setelah harga naik, perlahan akan turun menuju kolaps. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung , Abdul Qohar, menjelaskan peran Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi di Kemendag 2015-2016. Menurut Abdul, Tom menerbitkan izin Persetujuan Impor (PI) gula mentah sebanyak 105.000 ton. Padahal, berdasarkan rapat koordinasi (rakor) antar-kementerian pada tanggal 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula. \"Akan tetapi, pada tahun 2015 Menteri Perdagangan tersangka TTL memberikan izin PI gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP),\" kata Qohar dalam jumpa pers di Kejagung , Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024). Sesuai Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004 yang diperbolehkan impor GKP adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akan tetapi, Qohar menyebut, Tom Lembong malah mengeluarkan izin PI kepada PT AP untuk mengimpor GKM. Penetapan izin impor itu tak lewat rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Kemudian, pada 28 Desember 2015, dilakukan rakor bidang perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Kemenko Perekonomian. \"Salah satu pembahasannya adalah bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan GKP sebanyak 200.000 ton dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional,\" ucap Qohar. Setelah kedelapan perusahaan tersebut mengimpor dan mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat. \"Dijual melalui distributor yang terafiliasi dengannya, dengan harga Rp26 ribu per kg, lebih tinggi dari HET saat itu Rp13 ribu per kg dan tidak dilakukan operasi pasar,\" kata dia. Atas permufakatan jahat ini negara dirugikan Rp 400 miliar. Dalam kasus ini, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) berinisial CS sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk 20 hari pertama. Sementara, CS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung untuk 20 hari pertama. (Tribunnews.com/Milani Resti/ Ilham Rian P) (Kompas.com)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Peran 9 Tersangka Baru dalam Kasus Impor Gula Tom Lembong KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan peran sembilan tersangka baru dari kasus impor gula yang menjerat Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong pada Senin (20/1/2025). \n Kesembilan tersangka baru kasus impor gula itu yakni TWN selaku Direktur Utama (Dirut) PT Angels Products (PT AP), WN selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo (PT AF), dan HS selaku Dirut PT Sentra Usahatama Jaya (PT SUJ). \n Selanjutnya, IS selaku Dirut PT Medan Sugar Industry (PT MSI), TSEP selaku Direktur PT Makassar Tene (PT MT), HAT selaku Direktur PT Duta Sugar International (PT DSI), ASB selaku Dirut PT Kebun Tebu Mas (PT KTM), HFH selaku Dirut PT Berkah Manis Makmur (PT BMM), dan ES selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama (PT PDSU). \n Sembilan tersangka dari pihak swasta itu diduga terlibat kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan yang melibatkan Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016 tersebut. \n Kasus dugaan korupsi impor gula ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 578,1 miliar. Lantas, apa peran kesembilan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong? Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, pihaknya menetapkan kesembilan tersangka dalam perkara impor gula usai mendapatkan alat bukti yang cukup. \n \"Bahwa sembilan tersangka ini dari perusahaan yang melakukan importasi gula, di mana gula kristal mentah kemudian diolah menjadi gula kristal putih,\" kata Qohar dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta, Senin (20/1/2025), diberitakan Kompas.id. \n Sebelum menjadi tersangka, mereka menjalani pemeriksaan di Kejagung sebagai saksi. Namun, dua tersangka HAT dan ASB tidak memenuhi panggilan dan kini tengah dalam pencarian. \n Qohar memaparkan, TWN selaku Dirut PT AP berperan mengajukan permohonan impor gula mentah sebanyak 105.000 ton pada Mei 2015. \n Mendag saat itu, Tom Lembong kemudian menyetujui permohonan impor gula kristal mentah (GKM) dari PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP) pada Oktober 2015. \n PT AP juga memperoleh persetujuan impor 157.500 ton gula kristal mentah pada 8 April 2016. \n Selanjutnya, Direktur PT PPI CS yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula memerintahkan stafnya bertemu delapan perusahaan swasta yakni PT AP, PT AF, PT SUJ, PT MSI, PT PDSU, PT MT, PT DSI, dan PT BMM. \n Dari pertemuan ini, kedelapan perusahaan tersebut ditunjuk menjadi pengimpor gula kristal mentah dan mengolahnya menjadi gula kristal putih. \n Pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani surat penugasan PT PPI harus memenuhi stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri guna mengelola GKM atau impor GKP sebanyak 300.000 ton. \n PT PPI kemudian membeli GKP dari delapan perusahaan itu. GKP dijual ke pasar seharga Rp 16.000 per kg. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) saat itu Rp 13.000 per kg. Penjualan ini dilakukan langsung, tanpa operasi pasar. \n Dari pengadaan dan penjualan ini, PT PPI diyakini mendapatkan fee dari kedelapan perusahaan swasta penghasil GKP sebesar Rp 105 per kg. \n Perusahaan lain yang ditetapkan sebagai tersangka, PT KTM berperan mengajukan izin impor 110.000 ton gula kristal mentah pada Juni 2016. \n \"Setelah sembilan perusahaan ini masuk semua, ternyata kerugiannya lebih dari Rp 400 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP adalah Rp 578,1 miliar,\" kata Qohar. Kejagung menilai, keputusan Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan saat itu tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku. \n Dikutip dari Kompas.com (30/10/2024), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 mengatur impor GKP hanya bisa dilakukan badan usaha milik negara (BUMN). Sementara izin industri kedelapan perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka adalah produsen gula rafinasi. \n Selain itu, importasi gula dilakukan tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. \n Persetujuan impor juga dikeluarkan tanpa adanya rekomendasi dari Menteri Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. \n Padahal, berdasarkan rapat koordinasi antarkementerian pada 2 Mei 2015, disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula. \n Kejagung menganggap tindakan sembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka menyebabkan tujuan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional dengan cara operasi pasar pada masyarakat tidak tercapai. Sebaliknya, tindakan itu dinilai memberikan keuntungan kepada pihak swasta dan menerbitkan kerugian keuangan negara. \n Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua tersangka di kasus dugaan korupsi impor gula pada 2015-2016. \n Keduanya adalah Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan 2015-2016. Dia berperan memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah ke perusahaan swasta. \n Mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), CS juga ditetapkan sebagai tersangka. Dia berperan mengimpor GKM dan mengadakan pertemuan dengan perusahaan swasta yang terlibat dalam impor gula. \n Para tersangka terancam dikenakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Fraksi PDI-P Curiga Penerbitan Sertifikat Pagar Laut Tangerang Berkaitan dengan PSN PIK 2 JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-P Deddy Sitorus mencurigai penerbitan sertifikat pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten, berkaitan dengan pengembangan proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. \n Hal itu disampaikan Deddy saat dimintai tanggapan soal adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait dengan pagar laut yang sedang ramai diperbincangkan. \n \"Saya sejak awal sudah menengarai ada yang tidak beres dalam penetapan PIK sebagai PSN. Termasuk juga yang BSD. Karena apa? Yang namanya PSN itu kan harus untuk kepentingan rakyat dan negara. Bukan semata-mata untuk kepentingan korporasi yang berorientasi profit,\" ujar Deddy saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (22/1/2025). \"Nah, kemudian kan terkait dengan adanya SHGB, bahkan ada SHM juga tuh 17 bidang. Ini kan sebetulnya ruang abu-abu regulasi. Tetapi seharusnya tidak boleh karena tidak diatur dalam UU. Artinya tidak punya alasan hukum,\" sambungnya. \n Atas dasar itu, Deddy meyakini ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses penerbitan sertifikat pagar laut tersebut. \"Tetapi kan sudah terjadi, saya menganggap ini sebuah perbuatan melawan hukum. Dan saya dengar Menteri ATR/BPN sudah menyatakan minta maaf dan sudah menjelaskan bahwa memang ada (sertifikat),\" kata Deddy. \n Atas dasar itu, Deddy mendorong Kementerian ATR/BPN untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. \"Tentu ini siapa yang berperan? Yang berperan tentu orang ATR/BPN dong. Karena yang mengeluarkan surat-surat itu kan dari ATR/BPN. Seharusnya disegerakan diumumkan siapa saja orang internal ATR/BPN yang berperan,\" kata Deddy. \n Deddy menambahkan bahwa Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian ATR/BPN pada Kamis (23/1/2025). \n Salah satu pembahasannya adalah mendengar penjelasan soal keberadaan sertifikat pagar laut di Tangerang. \n \"Kita akan ada dengar pendapat dengan menteri ATR/BPN besok. Jadi kita tunggu itu akan disampaikan,\" kata Deddy. \n Sementara itu, keberadaan pagar laut di wilayah Tangerang, Provinsi Banten, diklaim pemerintah tidak memiliki keterkaitan dengan pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Dalam sesi doorstop dengan awak media pada Jumat (17/1/2025), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa PSN di PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan kawasan ecotourism Tropical Coastland. \n Pengembangan wilayah berbasis hijau dengan rencana luas lebih kurang 1.755 hektar ini ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan. \n Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami. \n Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto juga memperjelas bahwa PSN di Kawasan PIK 2 tidak ada kaitannya dengan pagar laut yang sedang ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini. \n \"Apa yang disampaikan Pak Menko Airlangga menurut kami sudah sangat jelas bahwa PSN di kawasan PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan Kawasan Ekowisata Tropical Coastland. Luas kawasan PSN yang akan dikembangkan sebagai PSN hanya 1.755 hektar dan tentunya sama sekali tidak terkait dengan keberadaan pagar laut yang akhir-akhir ini sering diberitakan,\" jelas Haryo Limanseto dalam keterangannya dikutip dari laman Kemenko Bidang Perekonomian."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "India berbagi pengalaman berikan makan siang gratis sejak 1995 Jakarta (ANTARA) - Pemerintah India berbagi pengalamannya memberikan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah sejak 1995 dalam pertemuan bilateral dengan Pemerintah Indonesia di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu. Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengungkap isi pertemuan bilateral itu, termasuk mengenai makan siang gratis, saat jumpa pers di Hyderabad House selepas pertemuan, Sabtu. \"India berbagi pengalaman di bidang kesehatan dan ketahanan pangan, termasuk skema makan siang (gratis) dan sistem distribusi (layanan) publik kepada Pemerintah Indonesia. Kami memutuskan untuk bekerja sama di bidang-bidang seperti energi, mineral kritis, sains dan teknologi, luar angkasa, dan pendidikan STEM,\" kata PM Modi saat menyampaikan pernyataan bersamanya dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Terkait pengalaman India itu, Presiden Prabowo kemudian menyatakan Indonesia telah mempelajari program-program layanan publik di India, termasuk program makan siang gratis. \"Kami berterima kasih, Perdana Menteri atas bantuan-bantuan yang diberikan, kami mengirimkan tim-tim teknis, dan kami saat ini menjalankan banyak program yang menurut kami merupakan contoh-contoh yang baik, dan kami ingin belajar dari pengalaman India,\" kata Presiden Prabowo dalam jumpa pers yang sama. Dalam sesi itu juga, dua pemimpin masing-masing menyatakan Indonesia dan India merupakan mitra yang strategis, dan persahabatan dua negara terjalin sejak masa-masa kemerdekaan. India, sebagaimana disampaikan PM Modi, juga mengakui Indonesia sebagai mitra penting dalam kerangka kerja sama ASEAN dan Indo-Pasifik. \"Kami berdua (India dan Indonesia) berkomitmen memelihara perdamaian, keamanan, mewujudkan kesejahteraan, dan menjaga ketertiban hukum di kawasan. Kami sepakat kebebasan navigasi harus selalu dijaga sebagaimana diatur dalam hukum internasional,\" kata PM Modi. Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo juga menilai kemitraan Indonesia dan India sangat penting, dan Presiden berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang dengan India. Prabowo juga mengungkap kontribusi India pada masa-masa kemerdekaan Indonesia. India saat itu memberikan sebidang lahan untuk Indonesia mendirikan kantor kedutaannya pada masa belum banyak negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. \"Itu menunjukkan betapa dalamnya hubungan kami. Indonesia tak akan melupakan dukungan tersebut,\" kata Presiden Prabowo kepada PM Modi. Di Hyderabad House, Presiden Prabowo dan PM Modi memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India. Delegasi Pemerintah Indonesia terdiri atas sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dalam pertemuan itu, ada juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kegiatan di Hyderabad House merupakan agenda kenegaraan ketiga Presiden Prabowo hari ini, setelah Presiden mengikuti resepsi penyambutan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, dan mengikuti upacara peletakan bunga (laying wreath) sebagai bentuk penghormatan kepada Mahatma Gandhi di Rajghat Memorial Park. Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: India berbagi pengalaman berikan makan siang gratis sejak 1995"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Presiden Prabowo Terinspirasi oleh Kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dalam Mengentaskan Kemiskinan JAKARTA, KUPAANGNEWS.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan kekagumannya terhadap langkah-langkah Pemerintah India dalam menghapus kemiskinan dan mendukung masyarakat yang terpinggirkan. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri jamuan makan malam kenegaraan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, Sabtu (25/1) malam. \"Saya datang ke sini selama beberapa hari, tetapi saya belajar banyak dari kepemimpinan dan komitmen Perdana Menteri Modi,\" ujar Presiden Prabowo . Ia menyebutkan bahwa program-program yang diinisiasi oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi, merupakan inspirasi besar bagi Indonesia, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. \"Komitmennya untuk mengurangi kemiskinan, membantu yang terpinggirkan, dan memperkuat masyarakat yang paling lemah adalah sesuatu yang sangat menginspirasi kami,\" lanjut Presiden Prabowo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta. Jamuan makan malam tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke India. Kehadirannya juga untuk memenuhi undangan sebagai tamu utama pada perayaan Hari Republik India ke-76. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo, yang mengenakan setelan jas biru tua, duduk berdampingan dengan Perdana Menteri Modi. Presiden India, Droupadi Murmu, menyambut hangat kehadiran Presiden Prabowo di Rashtrapati Bhavan. Keduanya juga berkesempatan melihat sejumlah ornamen bersejarah di istana tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Murmu mengingatkan kembali hubungan erat antara India dan Indonesia yang telah terjalin sejak lama. \"Ini mencerminkan hubungan yang telah lama terjalin dan tradisi demokrasi yang kuat antara India dan Indonesia,\" ungkap Presiden Murmu, seraya mengenang momen ketika Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menjadi tamu kehormatan pertama pada perayaan Hari Republik India tahun 1950. Turut hadir dalam jamuan makan malam tersebut sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Sekretaris Kabinet Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya. Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas undangan tersebut, sembari menegaskan komitmennya untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. \"Merupakan kehormatan besar bagi saya berada di sini. Saya sangat bangga, dan saya berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan India akan semakin erat melalui berbagai kerja sama strategis,\" ujar Presiden Prabowo. Ia juga berharap agar inspirasi yang diperolehnya dari kunjungan ke India dapat diterapkan dalam program-program kebijakan di Indonesia, khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan dan pembangunan inklusif. (*)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Penghormatan Khidmat Presiden Prabowo untuk Mahatma Gandhi di Rajghat Memorial PIKIRAN RAKYAT SULTENG - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berkunjung ke Rajghat Memorial, New Delhi, India, dalam rangka melakukan upacara peletakan karangan bunga, pada Sabtu, 25 Januari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan India. Setibanya di Rajghat Memorial, yang merupakan tempat kremasi Mahatma Gandhi, Presiden Prabowo didampingi dua mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di India kemudian meletakkan karangan bunga sebagai penghormatan kepada tokoh besar perjuangan kemerdekaan India tersebut. Setelah meletakkan karangan bunga, Presiden Prabowo kemudian melakukan prosesi khidmat dengan memutari makam Mahatma Gandhi. Presiden Prabowo juga menebarkan bunga dan mengheningkan cipta sebagai simbol penghormatan mendalam. Usai prosesi, Presiden Prabowo kemudian menuliskan pesan dan menandatangani buku tamu. \"Mahatma Gandhi adalah pemimpin yang hebat, guru yang hebat, inspirasi besar bagi seluruh umat manusia. Beliau telah menjadi inspirasi saya dalam memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Semoga arwahnya tenang, dan semoga ajarannya tetap kekal,\" tulis Presiden Prabowo. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi.*** PIKIRAN RAKYAT SULTENG - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berkunjung ke Rajghat Memorial, New Delhi, India, dalam rangka melakukan upacara peletakan karangan bunga, pada Sabtu, 25 Januari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan India. Setibanya di Rajghat Memorial, yang merupakan tempat kremasi Mahatma Gandhi, Presiden Prabowo didampingi dua mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di India kemudian meletakkan karangan bunga sebagai penghormatan kepada tokoh besar perjuangan kemerdekaan India tersebut. Setelah meletakkan karangan bunga, Presiden Prabowo kemudian melakukan prosesi khidmat dengan memutari makam Mahatma Gandhi. Presiden Prabowo juga menebarkan bunga dan mengheningkan cipta sebagai simbol penghormatan mendalam. Usai prosesi, Presiden Prabowo kemudian menuliskan pesan dan menandatangani buku tamu. \"Mahatma Gandhi adalah pemimpin yang hebat, guru yang hebat, inspirasi besar bagi seluruh umat manusia. Beliau telah menjadi inspirasi saya dalam memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Semoga arwahnya tenang, dan semoga ajarannya tetap kekal,\" tulis Presiden Prabowo. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi.*** Berita Pilihan Trump Ingin Mengubah Amerika dengan Babak Kedua yang Semakin Dahsyat Trump Umumkan Keadaan Darurat Perbatasan dan Menegaskan Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran AS Kedatangan Presiden Prabowo Subianto Disambut Hangat Mahasiswa Indonesia di India Tiba di New Delhi, Presiden Prabowo Akan Hadiri Perayaan Hari Republik India yang ke-76 Indonesia dan India Sepakati Kerja Sama dalam Sejumlah Sektor"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Prabowo Tersanjung Ikuti Jejak Soekarno jadi Tamu Utama Hari Ulang Tahun Republik India: Sungguh Kehormatan Besar Prabowo mengungkapkan apresiasi mendalam atas undangan dan sambutan hangat dari pemerintah India. Presiden Prabowo Subianto akan memeriahkan parade perayaan Hari Republik India ke-76 di Kartavya Path, New Delhi, pada Minggu (26/1) sebagai Tamu Utama atau Chief Guest. Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri undangan jamuan makan malam di kediaman kenegaraan Presiden India Droupadi Murmu, di Rashtrapati Bhavan, New Delhi, India, Jumat (25/1) malam, mengungkapkan apresiasi mendalam atas undangan dan sambutan hangat dari pemerintah India. Adapun Prabowo menyorot momen ini mengulang sejarah ketika Presiden pertama RI, Soekarno juga menjadi Tamu Utama pada Hari Republik India pertama pada 1950. \"Saya sungguh tersanjung karena pada Hari Republik Anda [India] yang pertama, tamu kehormatan, tamu utama, juga adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden kita yang pertama, dan proklamator kemerdekaan kita, Bapak Soekarno. Ini sungguh suatu kehormatan besar,\" kata Prabowo. \"Artinya saya mengikuti jejak bapak pendiri Republik Indonesia. Harus saya sampaikan kepada saudara sekalian, bahwa pertemuan ini, kunjungan saya ini, walaupun sangat singkat, hanya empat hari, tetapi saya anggap ini sangat produktif,\" imbuh Prabowo. Kontingen marching band dan 352 personel TNI dari Indonesia akan berpartisipasi dalam parade di Kartavya Path. Ini adalah pertama kalinya kontingen Indonesia menjadi bagian dalam parade hari nasional di luar negeri. Kunjungan Prabowo ke Delhi juga diisi dengan penandatanganan dan pembaruan lima Nota Kesepahaman atau MoU di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pengobatan tradisional, pembangunan digital, kebudayaan, dan keamanan maritim. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi gedung Parlemen India di sela-sela rangkaian kegiatan kunjungan kenegaraan pada Sabtu 25 Januari 2025. Kehadirannya di gedung bersejarah tersebut menandai komitmen dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan India, khususnya di bidang politik dan budaya. Setibanya di Gedung Parlemen India, Prabowo disambut hangat oleh Ketua Lok Sabha/DPR India Shri Om Birla, Kepala Protokol Parlemen Duta Besar Anjani Kumar, Wakil Kepala Protokol Parlemen Ramana dan Deputy Secretary Parlemen India Ginlal Chung. Hal itu mencerminkan hubungan baik yang kuat dari kedua negara. Prabowo diantar meninjau Plenary Hall Lok Sabha, ruang sidang DPR India yang dikenal dengan arsitekturnya yang megah dan sarat simbolisme demokrasi. Dia tampak antusias menyimak penjelasan terkait arsitektur tersebut. Tidak ketinggalan kunjungannya ke Plenary Hall Rajya Sabha, ruang sidang MPR India yang berfungsi sebagai rumah representasi negara bagian dalam sistem federal India. Prabowo menyoroti peran Rajya Sabha dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Agenda selanjutnya adalah peninjauan galeri seni budaya yang menampilkan koleksi seni tradisional dari berbagai wilayah di India. Galeri tersebut mencerminkan kekayaan budaya India yang beragam, sebuah tema yang selalu menjadi penghubung erat antara India dan Indonesia. Kunjungan Prabowo ditutup dengan peninjauan Foucault's Pendulum, sebuah instalasi yang menunjukkan teori rotasi planet yang dikembangkan oleh insinyur Prancis Léon Foucault. Dia mengapresiasi kolaborasi antara seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang ditampilkan di gedung parlemen. Adapun kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat hubungan strategis kedua negara, tidak hanya dalam diplomasi politik tetapi juga dalam pengayaan budaya dan ilmu pengetahuan. Turut hadir dalam upacara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Menko Airlangga Bertemu Menteri Piyush Goyal Sepakati Penyelesaian Isu Teknis Mendorong Perdagangan Indonesia – India VIVA – Memanfaatkan acara Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India dalam rangka menghadiri acara Peringatan Hari Republik ke-76 India di New Delhi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pihak terkait di India dalam rangka membahas berbagai upaya penyelesaian isu-isu, permasalahan dan kendala teknis, khususnya yang terkait dengan perdagangan , industri, dan investasi . Di sela-sela acara Meeting of India – Indonesia CEOs Forum yang diselenggarakan oleh KADIN Indonesia, Menko Airlangga melanjutkan acara dengan melakukan pertemuan bilateral secara khusus dengan Menteri Perdagangan dan Industri India Shri Piyush Goyal. Kedua Menteri tersebut telah sering melakukan pertemuan untuk membahas berbagai upaya kerja sama ekonomi dan perdagangan antar kedua negara di berbagai forum kerjasama internasional, baik di Forum G20, ASEAN-India, dan IPEF. Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas berbagai isu strategiskhususnya di bidang perdagangan dan investasi. Pembahasan awal mengenai neraca perdagangan Indonesia dan India yang surplus cukup besar untuk Indonesia, dan berbagai upaya untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dan India yang sudah mencapai hampir USD27 miliar pada tahun 2023, dengan tren pertumbuhan 20,54% (2019-2023). Pembahasan juga mencakup berbagai isu teknis yang berkaitan dengan berbagai kendala perdagangan (perizinan, kuota, pembatasan non-tarif, prosedur kepabeanan dll), serta isu lain yang terkait dengan ekspor sawit dan batubara Indonesia ke India. Selain itu, pembahasan juga dilakukan terkait isu pengenaan safeguard kuantitas impor melalui pembatasan kuota untuk Low Ash Metallurgical Coke dari Indonesia dan isu teknis untuk perdagangan beberapa komoditas lainnya. Kedua Menteri juga sepakat untuk menugaskan tim teknis dari kedua negara guna melakukan pembahasan teknis secara komprehensif atas berbagai isu dan permasalahan teknis perdagangan. Pada bulan Februari 2025 mendatang akan dilakukan pertemuan kembali guna menyepakati dan menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan tersebut, agar mampu mewujudkan harapan Presiden Indonesia dan PM India, dalam mendorong peningkatan perdagangan Indonesia dan India. Menko Airlangga menyampaikan bahwa pertemuan bilateral tersebut telah menyepakati untuk segera menyelesaikan isu dan permasalahan teknis perdagangan Indonesia dengan India. \"Kita telah menyepakati dengan India, akan menugaskan tim teknis untuk membahas semua isu dan permasalahan di tingkat teknis, dan akan melakukan pertemuan bilateral kembali pada pertengahan Februari 2025 di New Delhi. Diharapkan langkah konkret ini akan mampu mendorong ekspor Indonesia dan meningkatkan perdagangan Indonesia dengan India,\" pungkas Menko Airlangga. Turut hadir mendampingi dalam pertemuan bilateral tersebut diantaranya yakni Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Retensi Hasil Ekspor - Pemerintah Butuh Devisa, Pengusaha Butuh Cashflow Ipotnews - Pemerintah akan mewajibkan perusahaan-perusahaan pengekspor komoditas untuk menyimpan devisa hasil ekspor mereka di dalam negeri setidaknya selama satu tahun. Namun peraturan dinilai memberatkan sektor komoditas yang saat ini tengah menghadapi ketidakpastian. Pemerintah mengatakan, kebijakan yang akan mulai berlaku pada 1 Maret ini bertujuan untuk meningkatkan cadangan devisa Indonesia dan mendukung rupiah. Kebijakan ini juga merupakan pengetatan peraturan syang berlaku saat ini, yang mewajibkan retensi 30% devisa hasil ekspor selama tiga bulan. Rupiah telah berada di bawah tekanan dari kebangkitan dolar, melemah lebih dari 7% sejak akhir September meskipun Bank Indonesia telah melakukan banyak intervensi. Pemotongan suku bunga yang mengejutkan dari Bank Indonesia minggu lalu semakin menambah tekqanan pada rupiah. Para eksportir mengeluhkan bahwa kebijakan ini akan berdampak pada kemampuan mereka untuk mengelola arus kas dan memaksa mereka untuk mengambil pinjaman yang lebih besar untuk membiayai pengeluaran sehari-hari. \"Perubahan yang tiba-tiba dapat mengejutkan para pelaku usaha dan berdampak pada arus kas mereka,\" kata David Sumual, kepala ekonom Bank Central Asia. \"Jika mereka tidak siap, ini akan menjadi sebuah tantangan,\" imbuhnya seperti dikutip Bloomberg, Rabu (22/1). Peraturan baru ini menambah berbagai perubahan kebijakan di sektor sumber daya alam, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bloomberg melaporkan tahun lalu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk memangkas kuota pertambangan nikel demi mendongkrak harga, yang berpotensi memperburuk kelangkaan global. Tambang tembaga terbesar di Indonesia, yang dimiliki oleh Freeport McMoran Inc. dan sebuah mitra BUMN , saat ini tak dapat mengirimkan produksinya ke luar negeri, karena para menteri masih memberdebatkan kemungkinan untuk melonggarkan larangan ekspor untuk sementara waktu. Meskipun persyaratan retensi devisa ini bukan hal baru dan perubahannya belum diberlakukan, para eksportir dikejutkan oleh skala perubahannya. Sejumlah pengusaha mengatakan retensi selama satu tahun tidaklah sebentar. Padahal dengan masa retensi tiga bulan, eksportir terkadang terpaksa harus meminjam danadan membayar bungauntuk modal kerja dan menjaga cashflowI. Kebijakan ini juga muncul di saat batu bara dan nikel, dua komoditas dengan penghasilan tertinggi di Indonesia, diperdagangkan mendekati level terendah dalam beberapa tahun terakhir.Kedua sektor tersebut akan terpengaruh oleh kebijakan ini, begitu juga dengan perkebunan kelapa sawit yang sangat besar di Indonesia. \"Di sektor pertambangan dan perkebunan, aturan retensi ini dapat memicu potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena arus kas perusahaan yang tidak sehat,\" kata Sutrisno Iwantono, kepala divisi kebijakan publik di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). \"Ada juga kekhawatiran akan dampak lanjutan dari berkurangnya produksi batu bara dan mineral,\" ia menambahkan. Komoditas-komoditas yang tercakup di dalam peraturan baru ini mencakup hampir setengah dari ekspor non-migas Indonesia. Ekspor produk pertambangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan Indonesia mencapai hampir USD115 miliar pada tahun lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa para eksportir dapat menggunakan hasil ekspor mereka dalam bentuk mata uang asing untuk membayar pungutan negara, pajak, dan dividen. Mereka juga didorong untuk mengkonversi dana mereka ke dalam rupiah dan menggunakan instrumen deposito tertentu sebagai jaminan back-to-back untuk pinjaman dari bank atau bank Indonesia Exim, tambahnya. \"Kami telah mendukung program ini dengan menyediakan instrumen deposito valas dengan suku bunga yang menarik dan lindung nilai melalui swap valas,\" kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Dia menambahkan BI sedang mempersiapkan dua surat berharga berdenominasi mata uang asing, yang dikenal sebagai SVBI dan SUVBI. Eksportir dapat menempatkan pendapatan mereka, selain dalam deposito berjangka dan swap yang ditawarkan di bawah kebijakan saat ini. Surat berharga SVBI dan SUVBI juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder. (Bloomberg) Sumber : admin"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Kejagung Tetapkan Sembilan Tersangka dari Swasta dalam Kasus Impor Gula JAKARTA, KOMPAS - Kejaksaan Agung menetapkan sembilan orang tersangka yang merupakan pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 578,1 miliar. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/1/2025), mengatakan, setelah mendapatkan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan sembilan orang tersangka dalam perkara impor gula di Kemendag. \"Bahwa sembilan tersangka ini dari perusahaan yang melakukan importasi gula, di mana gula kristal mentah kemudian diolah menjadi gula kristal putih,\" kata Qohar. Kesembilan tersangka itu adalah TWN selaku Direktur Utama PT Angels Product (PT AP); WN selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo (PT AF); HS selaku Dirut PT Sentra Usahatama Jaya (SUJ); dan IS selaku Dirut PT Medan Sugar Industry (MSI). Berikutnya, TSEP selaku Direktur PT Makassar Tene (MT); HAT selaku Direktur PT Duta Sugar International (DSI); ASB selaku Dirut PT Kebun Tebu Mas (KTM); HFH selaku Dirut PT Berkah Manis Makmur (BMM); dan ES selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU). Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, mereka terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi. Dari para tersangka tersebut, dua orang tidak memenuhi panggilan, yakni HAT dan ASB. \"Saat ini dilakukan pencarian oleh tim penyidik, untuk diketahui, untuk dicari di mana mereka saat ini,\" ujarnya. Qohar menuturkan, pada Mei 2015, TWN selaku Dirut PT AP disebut mengajukan permohonan impor gula mentah sebanyak 105.000 ton. Kemudian, Menteri Perdagangan Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP sebanyak 105.000 ton untuk kemudian diolah menjadi gula kristal putih (GKP). Surat persetujuan impor keluar pada Oktober 2015 untuk 105.000 ton gula kristal putih.Padahal, sambung Qohar, berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004, yang diperbolehkan mengimpor GKP hanya badan usaha milik negara (BUMN). Selain itu, importasi gula tersebut dilakukan tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. \"Serta tanpa adanya rekomendasi dari Menteri Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri,\" ujar Qohar. PT AP juga disebut memperoleh persetujuan impor dari Tom Lembong untuk mengimpor gula kristal mentah pada 8 April 2016. Kuota impor yang diberikan sebanyak 157.500 ton. Importasi lainnya adalah ketika perusahaan swasta ditunjuk untuk mengimpor gula pada 2016. Kronologinya, pada 28 Desember 2015, Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI Charles Sitorus memerintahkan stafnya untuk bertemu dengan delapan perusahaan swasta, kecuali PT KTM. Dari pertemuan yang disebut dilakukan sebanyak empat kali, kedelapan perusahaan itu ditunjuk untuk mengimpor gula kristal mentah. Kemudian, pada Januari 2016, Tom Lembong selaku Mendag menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk memenuhi stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri guna mengelola gula kristal mentah atau impor GKP sebanyak 300.000 ton. Selanjutnya, kedelapan perusahaan swasta yang sudah ditunjuk mengimpor gula kristal mentah dan mengolahnya menjadi GKP. Padahal, kata Qohar, pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga seharusnya melalui impor GKP secara langsung dan dilakukan oleh BUMN. Sementara izin industri kedelapan perusahaan tersebut adalah produsen gula rafinasi. Setelah gula kristal mentah diolah menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membelinya. GKP itu dijual ke pasar dengan harga Rp 16.000 per kg. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) saat itu sebesar Rp 13.000 per kg. Penjualan dilakukan secara langsung, tidak melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan itu, PT PPI mendapatkan fee dari kedelapan perusahaan swasta sebesar Rp 105 per kg. Adapun PT KTM, kata Qohar, mengajukan izin impor pada Juni 2016 untuk 110.000 ton gula kristal mentah. Mendag memberikan persetujuan impor tanpa pembahasan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Persetujuan impor juga diberikan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. \"Setelah sembilan perusahaan ini masuk semua, ternyata kerugiannya lebih dari Rp 400 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP adalah Rp 578,1 miliar,\" kata Qohar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menambahkan, sejak Tom Lembong dan Charles Sitorus ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus impor gula ini, penyidik mendalami untuk menelusuri adanya pihak lain yang terlibat. Tidak tertutup kemungkinan masih ada pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam kegiatan impor gula tersebut dan mesti dimintai pertanggungjawaban hukum.JAKARTA, KOMPAS - Kejaksaan Agung menetapkan sembilan orang tersangka yang merupakan pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 578,1 miliar. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/1/2025), mengatakan, setelah mendapatkan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan sembilan orang tersangka dalam perkara impor gula di Kemendag. \"Bahwa sembilan tersangka ini dari perusahaan yang melakukan importasi gula, di mana gula kristal mentah kemudian diolah menjadi gula kristal putih,\" kata Qohar. Kesembilan tersangka itu adalah TWN selaku Direktur Utama PT Angels Product (PT AP); WN selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo (PT AF); HS selaku Dirut PT Sentra Usahatama Jaya (SUJ); dan IS selaku Dirut PT Medan Sugar Industry (MSI). Berikutnya, TSEP selaku Direktur PT Makassar Tene (MT); HAT selaku Direktur PT Duta Sugar International (DSI); ASB selaku Dirut PT Kebun Tebu Mas (KTM); HFH selaku Dirut PT Berkah Manis Makmur (BMM); dan ES selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU). Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, mereka terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi. Dari para tersangka tersebut, dua orang tidak memenuhi panggilan, yakni HAT dan ASB. \"Saat ini dilakukan pencarian oleh tim penyidik, untuk diketahui, untuk dicari di mana mereka saat ini,\" ujarnya. Qohar menuturkan, pada Mei 2015, TWN selaku Dirut PT AP disebut mengajukan permohonan impor gula mentah sebanyak 105.000 ton. Kemudian, Menteri Perdagangan Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada PT AP sebanyak 105.000 ton untuk kemudian diolah menjadi gula kristal putih (GKP). Surat persetujuan impor keluar pada Oktober 2015 untuk 105.000 ton gula kristal putih.Padahal, sambung Qohar, berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004, yang diperbolehkan mengimpor GKP hanya badan usaha milik negara (BUMN). Selain itu, importasi gula tersebut dilakukan tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. \"Serta tanpa adanya rekomendasi dari Menteri Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri,\" ujar Qohar. PT AP juga disebut memperoleh persetujuan impor dari Tom Lembong untuk mengimpor gula kristal mentah pada 8 April 2016. Kuota impor yang diberikan sebanyak 157.500 ton. Importasi lainnya adalah ketika perusahaan swasta ditunjuk untuk mengimpor gula pada 2016. Kronologinya, pada 28 Desember 2015, Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI Charles Sitorus memerintahkan stafnya untuk bertemu dengan delapan perusahaan swasta, kecuali PT KTM. Dari pertemuan yang disebut dilakukan sebanyak empat kali, kedelapan perusahaan itu ditunjuk untuk mengimpor gula kristal mentah. Kemudian, pada Januari 2016, Tom Lembong selaku Mendag menandatangani surat penugasan kepada PT PPI untuk memenuhi stok gula nasional dan stabilisasi harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri guna mengelola gula kristal mentah atau impor GKP sebanyak 300.000 ton. Selanjutnya, kedelapan perusahaan swasta yang sudah ditunjuk mengimpor gula kristal mentah dan mengolahnya menjadi GKP. Padahal, kata Qohar, pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga seharusnya melalui impor GKP secara langsung dan dilakukan oleh BUMN. Sementara izin industri kedelapan perusahaan tersebut adalah produsen gula rafinasi. Setelah gula kristal mentah diolah menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membelinya. GKP itu dijual ke pasar dengan harga Rp 16.000 per kg. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) saat itu sebesar Rp 13.000 per kg. Penjualan dilakukan secara langsung, tidak melalui operasi pasar. Dari pengadaan dan penjualan itu, PT PPI mendapatkan fee dari kedelapan perusahaan swasta sebesar Rp 105 per kg. Adapun PT KTM, kata Qohar, mengajukan izin impor pada Juni 2016 untuk 110.000 ton gula kristal mentah. Mendag memberikan persetujuan impor tanpa pembahasan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Persetujuan impor juga diberikan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. \"Setelah sembilan perusahaan ini masuk semua, ternyata kerugiannya lebih dari Rp 400 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP adalah Rp 578,1 miliar,\" kata Qohar. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menambahkan, sejak Tom Lembong dan Charles Sitorus ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus impor gula ini, penyidik mendalami untuk menelusuri adanya pihak lain yang terlibat. Tidak tertutup kemungkinan masih ada pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam kegiatan impor gula tersebut dan mesti dimintai pertanggungjawaban hukum."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Government-ExxonMobil sign MoU on Petrochemical complex development The Indonesian Coordinating Ministry for the Economyand ExxonMobil signed a Memorandum of Understanding (MoU) on Wednesday, January 22, 2025 to explore investment potential for the development of an advanced petrochemical complex in Indonesia. \"This MoU is a joint commitment to support inclusive, competitive, and sustainable economic development. With an investment value of US$10 billion, we hope that this project will have a significant impact on Indonesia's progress in various sectors,\" Coordinating Minister for the Economy, Airlangga Hartarto, said while addressing the MoU signing in Jakarta. The petrochemical complex is meant to produce high-performance polymers to meet the needs of industry in Asia, while supporting downstreaming and development of domestic industry. \"This project has the potential to provide a significant impact on the Indonesian economy, both through job creation, business opportunities, and reducing imports of high-performance plastics,\" Airlangga said. The petrochemical complex is designed as a low-emission facility by utilizing Carbon Capture and Storage (CCS) technology. It is also expected to accelerate the development of high-performance polymer value chains in Indonesia. ExxonMobil is working with State energy company PT Pertamina to evaluate the potential for building a CCS Hub in Indonesia, which can be used as a centralized carbon storage solution. Competitiveness Deputy for Energy and Mineral Resources Coordination at the Coordinating Ministry for the Economy, Elen Setiadi, said that the government continues to create attractive fiscal conditions to attract investment. \"We are committed to supporting this project, including providing regulatory certainty and relevant incentives,\" he said. The MoU was signed by Elen Setiadi and Vice President of ExxonMobil Zoe Barinaga, and witnessed by Airlangga Hartarto and President of ExxonMobil Indonesia Carole Gall. This collaboration is expected to strengthen the synergy between government, industry, and the society to drive sustainable economic growth. If realized, this investment will be one of the largest in the global petrochemical sector and strengthen Indonesia's position as a major player in the Asian energy and petrochemical industry. With its great potential, Indonesia has the opportunity to become a center for the development of innovative low-carbon technology. Downstream and e mission r eduction \"The construction of this CCS facility is expected to be able to reduce CO2 emissions by 90 percent. This is a strategic step towards the first CCS project in Indonesia which is expected to operate soon,\" Airlangga cited. As part of the agreement, ExxonMobil will support the development of Indonesian human resources (HR) through worker training according to global standards. This project is also projected to provide a multiplier effect through strategic partnership with local businesses, as well as supporting the development of domestic technology, procurement, and construction. Location Secretary of the Coordinating Ministry for the Economy, Susiwijono Moegiarso, said that the location of the CCS facility is still in the survey stage, with a focus on the Java Sea area. \"CCS will capture CO2, then store it on the seabed or rocks. We are looking for storage locations around the Java Sea,\" he said."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Presiden Prabowo Disambut Langsung Presiden India Droupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi Diterbitkan Minggu, 26 Januari, 2025 by NKRIPOST NKRIPOST JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, disambut dengan upacara kenegaraan yang penuh kehormatan di Istana Kepresidenan India, Rashtrapati Bhavan, pada Sabtu, 25 Januari 2025. Kehadiran Presiden Prabowo di India merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan yang menandai penguatan hubungan bilateral antara kedua negara. Setibanya di forecourt Rashtrapati Bhavan, Presiden Prabowo diterima langsung oleh Presiden India, Droupadi Murmu, dan Perdana Menteri India, Narendra Modi. Dalam prosesi yang memadukan tradisi dan kebesaran militer, Presiden Prabowo dikawal pasukan berkuda dan melewati Jaipur Column. Dentuman meriam sebanyak 21 kali turut menandai penyambutan resmi bagi pemimpin negara Indonesia tersebut. Presiden Prabowo kemudian menuju lokasi upacara utama dan berdiri di saluting dais, untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan India. Usai lagu kebangsaan, Presiden Prabowo melanjutkan prosesi dengan inspeksi jajar pasukan. Didampingi oleh komandan upacara, Presiden berjalan melewati barisan pasukan kehormatan India yang berbaris rapi, menunjukkan tradisi militer yang penuh disiplin. Prosesi berlanjut dengan sesi perkenalan delegasi. Delegasi India diperkenalkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pengenalan delegasi Indonesia oleh Presiden Prabowo. Dalam keterangannya kepada awak media, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas undangan dan sambutan yang hangat dari pemerintah India. Menurut Presiden, India merupakan teman baik dan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. \"Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan India untuk membantu kami,\" ujar Presiden Prabowo. Presiden Prabowo turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Murmu dan PM Modi atas undangan sebagai tamu utama dalam Perayaan Hari Republik India ke-76. Presiden pun menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kerja sama dan kemitraan strategis kedua negara. \"Saya berkomitmen untuk mendorong kerja sama dan kemitraan yang erat dengan India. Itulah tekad saya,\" ucap Presiden. Menutup rangkaian upacara, ketiga pemimpin negara, Presiden Prabowo, Presiden Murmu, dan PM Modi, melangkah bersama menuju lokasi foto bersama dengan latar belakang Rashtrapati Bhavan, menandai simbol persahabatan dan kerja sama strategis antara kedua negara. Usai sesi foto, Presiden Prabowo menuju kendaraan untuk melanjutkan rangkaian kunjungannya. Presiden Murmu dan PM Modi pun melepas keberangkatan Presiden Prabowo dengan hangat, menutup upacara penyambutan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban. Turut hadir dalam upacara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi.***(BPMI Setpres) VIDEO REKOMENDASI:"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Kejagung RI Tahan 9 Orang Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Impor Gula Tahun 2015-2016 REPORTASE JAKARTA JAKARTA - Kejaksaan Agung RI kembali menetapkan 9 Orang tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2016. Penetapan sembilan orang tersangka tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum.,saat menggelar siaran persnya di Lobi Kantror KeJaksaan Agung RI,Jln. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,Senin (20/01/2025). Kapuspenkum Harli menjelaskan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023, terangnya. Kapuspenkum Harli menjalankan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti lain yang telah diperoleh selama Penyidikan, Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 9 Orang Tersangka sebagai berikut: 1). TWN, selaku Direktur Utama PT ANGELS PRODUCTS, berdasarkan: Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-02/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-02/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. 2).WN selaku Presiden Direktur PT ANDALAN FURNINDO, berdasarkan: Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-03/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-03/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. 3).HS, selaku Direktur Utama PT SENTRA USAHATAMA JAYA, berdasarkan: Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-04/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-04/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. 4).IS, selaku Direktur Utama PT MEDAN SUGAR INDUUSTRY, berdasarkan: Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-05/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-05/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. 5).TSEP, selaku Direktur PT MAKASSAR TENE, berdasarkan: Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-06/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-06/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. 6). HAT, selaku Direktur PT DUTA SUGAR INTERNATIONAL, berdasarkan: Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-07/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-07/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. 7). ASB, selaku Direktur Utama PT KEBUN TEBU MAS, berdasarkan: Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-08/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-09/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. 8).HFH, selaku Direktur Utama PT BERKAH MANIS MAKMUR, berdasarkan: Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-09/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-09/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. 9).ES, selaku Direktur PT PERMATA DIUNIA SUKSE UTAMA, berdasarkan: Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-10/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-10/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. Harli mengungkapkan bahwa Adapun kasus posisi dalam perkara ini yaitu: Pada tanggal 12 Mei 2015 berdasarkan Rapat Kordinasi (Raker) antar Kementerian telah disimpulkan bahwa \"Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula\". Akan tetapi pada tahun 2015 tersebut Tersangka TWN selaku Direktur Utama PT Angels Products (PT AP) mengajukan permohonan Persetujuan Impor Raw Sugar sebanyak 105.000 Ton. Selanjutnya Menteri Perdagangan Tersangka TTL memberikan ijin Persetujuan Impor (PI) Gula Kristal Mentah sebanyak 105.000 Ton kepada PT. Angels Products (PT. AP) untuk mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP) dengan Surat Persetujuan Impor Nomor: 04.IP.15.0042 tanggal 12 Oktober 2015. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004 yang diperbolehkan Impor Gula Kristal Putih (GKP) adalah BUMN tetapi berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL kepada PT Angels Product (PT AP) adalah Impor Gula Kristal Mentah (GKM). Impor Gula Kristal Mentah (GKM) tersebut tidak melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. Pada tanggal 28 Desember 2015 telah dilakukan Rapat Kordinasi Bidang Perekonomian yang dihadiri oleh Kementerian dibawah Kemenko Perekonomian yang salah satu pembahasannya adalah bahwa indonesia pada Januari – April tahun 2016 diperkirakan terdapat kekurangan Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 200.000 ton. Namun dalam Rakor tersebut tidak pernah diputuskan bahwa Indonesia memerlukan Impor Gula Kristal Putih. Bahwa pada bulan November – Desember 2015 Tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia), telah memerintahkan Staf Senior Manager Bahan Pokok PT PPI Sdr. PS untuk melakukan pertemuan dengan 8 (delapan) perusahaan gula swasta yaitu PT Angels Produuct (AP), PT Andalan Furnindo (AF), PT Sentra Usahatama Jaya (SUJ), PT Medan Sugar lndustri (MSI), PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU), PT Makassar Tene, PT Duta Segar lnternasional (DSI), PT Berkah Manis Makmur (BMM), di Gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 (empat) kali, untuk ditunjuk sebagai pihak yang akan melaksanakan impor GKM untuk diolah menjadi GKP. Pada bulan Januari tahun 2016 Menteri Perdagangan Tersangka TTL menandatangani Surat Penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) dengan Surat Nomor 51 tanggal 12 Januari 2016, yang berisi penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula, melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) impor menjadi Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 300.000 ton. Bahwa kemudian PT. PPI membuat perjanjian kerja sama dengan 8 (delapan) Perusahaan Gula Swasta yaitu Tersangka TWN selaku Direktur Utama PT Angels Produuct (AP), Tersangka WN selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo (AF), Tersangka HS selaku Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya (SUJ), Tersangka IS selaku Direktur Utama PT Medan Sugar lndustri (MSI), Tersangka ES selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU), Tersangka TSEP selaku Direktur PT Makassar Tene, Tersangka HAT selaku Direktur PT Duta Sugar lnternasional (DSI), serta Tersangka HFH selaku Direktur Utama PT BERKAH MANIS MAKMUR (BMM), padahal seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga gula di pasaran yang diimpor adalah GKP secara langsung dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN (PT PPI). Selanjutnya Menteri Perdagangan Tersangka TTL memerintahkan sdr. KP selaku Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk menerbitkan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) kepada 8 (delapan) perusahaan swasta tersebut, padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya yang diimpor adalah GKP secara langsung dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN. Selain itu Persetujuan Impor (Pl) dari Kementerian Perdagangan tersebut diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. Bahwa ke-delapan perusahaan swasta yang mengolah GKM menjadi GKP tersebut, izin industrinya adalah Produsen Gula Kristal Rafinasi (GKR), yang berdasarkan Pasal 9 Permendag Nomor 117 Tahun 2015 menyatakan bahwa GKM yang diimpor tersebut hanya dapat diolah menjadi GKR untuk pemenuhan kebutuhan sektor industri makanan, minuman, dan farmasi, serta tidak dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Bahwa setelah kedelapan perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran/masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengan harga Rp.16.000/kg, lebih tinggi dari HET yakni Rp.13.000/kg dan tidak ada Operasi Pasar. Bahwa dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP tersebut, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP sebesar Rp.105,- per kg. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2016, Tersangka TWN selaku Direktur Utama PT Angels Products (AP) mengajukan permohonan Persetujuan Impor Raw Sugar sebanyak 105.000 ton. Selanjutnya, atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan (Tersangka TTL) pada tanggal yang sama langsung menerbitkan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) kepada PT Angels Products sebanyak 105.000 ton dengan Persetujuan Impor Nomor: 04.PI.69.16.25 tertanggal 8 Maret 2016, tanpa melalui pembahasan Rakortas Kemenko Perekonomian yang menyetujui impor GKM tersebut untuk dipergunakan dalam Operasi Pasar / Stabilisasi harga gula. Bahwa pemberian Persetujuan Impor tersebut juga diberikan tanpa adanya Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya sesuai dengan Pasal 6 Permendag No. 117 Tahun 2015, yang merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan Persetujuan Impor. Selain itu, berdasarkan Pasal 4 Jo. Pasal 5 (2) Permendag No. 117 Tahun 2015, dalam rangka stabilisasi harga gula, impor gula yang seharusnya dilakukan adalah Impor GKP, dan pihak yang diperbolehkan untuk melakukan impor GKP adalah BUMN yang ditunjuk Pemerintah. Selanjutnya pada tanggal 8 April 2016, Tersangka TWN selaku Direktur Utama PT Angels Products (AP) mengajukan permohonan Persetujuan Impor Raw Sugar sebanyak 157.500 ton. Lanjutnya Harli mengatakan bahwa atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan Tersangka TTL pada tanggal yang sama langsung menerbitkan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) kepada PT Angels Products sebanyak 157.500 ton dengan Persetujuan Impor Nomor: 04.PI.69.16.0028 tertanggal 8 April 2016, tanpa melalui pembahasan Rakortas Kemenko Perekonomian yang menyetujui impor GKM tersebut untuk dipergunakan dalam Operasi Pasar / Stabilisasi harga gula. Bahwa pemberian Persetujuan Impor tersebut juga diberikan tanpa adanya Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya sesuai dengan Pasal 6 Permendag No. 117 Tahun 2015, yang merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan Persetujuan Impor. Selain itu, berdasarkan Pasal 4 Jo. Pasal 5 (2) Permendag No. 117 Tahun 2015, dalam rangka stabilisasi harga gula, impor gula yang seharusnya dilakukan adalah Impor GKP, dan pihak yang diperbolehkan untuk melakukan impor GKP adalah BUMN yang ditunjuk Pemerintah. Kemudian pada tanggal 28 April 2016, Tersangka TWN selaku Direktur Utama PT Angels Products (AP), Tersangka WN selaku Presiden Direktur PT ANDALAN FURNINDO AF, Tersangka HS selaku Direktur Utama PT. SENTRA USAHATAMA JAYA (SUJ), Tersangka IS selaku Direktur Utama PT. MEDAN SUGAR INDUSTRY (MSI), Tersangka TSEP selaku Direktur PT. MAKASSAR TENE (MT), Tersangka HFH selaku Direktur PT BERKAH MANIS MAKMUR (BMM), Tersangka ES selaku Direktur PT. PERMATA DUNIA SUKSES UTAMA (PDSU), dan PT. DHARMAPALA USAHA SUKSES (DUS), mengajukan Permohonan Persetujuan Impor Raw Sugar dengan total sebanyak 200.000 Ton. Selanjutnya atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan Tersangka TTL memerintahkan sdr. Karyanto Suprih selaku Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk menerbitkan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) kepada 8 Perusahaan Gula Rafinasi yaitu PT Angels Products (AP), PT Andalan Furnindo (AF), PT Sentra Usahatama Jaya (SUJ), PT Medan Sugar Industri (MSI), PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU), PT Makassar Tene (MT), PT Berkah Manis Makmur (BMM), dan PT Dharmapala Usaha Sukses (DUS) sebanyak 200.000 Ton tanpa melalui pembahasan Rakortas Kemenko Perekonomian yang menyetujui impor GKM tersebut untuk dipergunakan dalam Operasi Pasar / Stabilisasi harga gula. Bahwa pemberian Persetujuan Impor tersebut juga diberikan tanpa adanya Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya sesuai Pasal 6 Permendag No 117 Tahun 2015 merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan Persetujuan Impor. Selain itu berdasarkan Pasal 4 Jo. Pasal 5 (2) Permendag No 117 Tahun 2015 bahwa dalam rangka stabilisasi harga gula, impor gula yang seharusnya dilakukan adalah Impor GKP dan pihak yang diperbolehkan untuk melakukan impor GKP adalah BUMN yang ditunjuk Pemerintah. Lebih lanjut Kapuspenkum Harli menjelaskan bahwa Pada tanggal 7 Juni 2016 Tersangka ASB selaku Direktur Utama PT KEBUN TEBU MAS (KTM) mengajukan Permohonan Persetujuan Impor Raw Sugar sebanyak 110.000 Ton. Selanjutnya atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan Tersangka TTL menerbitkan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) kepada PT Kebun Tebu Mas (PT KTM) sebanyak 110.000 Ton dengan Surat Persetujuan Impor Nomor: 04.PI.69.16.0052 tanggal 14 Juni 2016 tanpa melalui pembahasan Rakortas Kemenko Perekonomian yang menyetujui impor GKM tersebut untuk dipergunakan dalam Operasi Pasar / Stabilisasi harga gula. Bahwa pemberian Persetujuan Impor tersebut juga diberikan tanpa adanya Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya sesuai Pasal 6 Permendag No 117 Tahun 2015 merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan Persetujuan Impor. Selain itu berdasarkan Pasal 4 Jo. Pasal 5 (2) Permendag No 117 Tahun 2015 bahwa dalam rangka stabilisasi harga gula, impor gula yang seharusnya dilakukan adalah Impor GKP dan pihak yang diperbolehkan untuk melakukan impor GKP adalah BUMN yang ditunjuk Pemerintah. Selain itu pada tanggal 29 Juni 2016 Tersangka HFH selaku Direktur Utama PT BERKAH MANIS MAKMUR (BMM) memerintahkan Sdr. AYT selaku Direktur PT BMM untuk mengajukan Permohonan Persetujuan Impor Raw Sugar sebanyak 20.000 Ton. Selanjutnya atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan Tersangka TTL memerintahkan sdr. KS selaku Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk menerbitkan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) kepada PT Berkah Manis Makmur (BMM) sebanyak 20.000 Ton dengan Surat Persetujuan Nomor: 04.PI.69.16.0057 tanggal 30 Juni 2016 tanpa melalui pembahasan Rakortas Kemenko Perekonomian yang menyetujui impor GKM tersebut untuk dipergunakan dalam Operasi Pasar / Stabilisasi harga gula. Bahwa pemberian Persetujuan Impor tersebut juga diberikan tanpa adanya Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya sesuai Pasal 6 Permendag No 117 Tahun 2015 merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan Persetujuan Impor. Selain itu berdasarkan Pasal 4 Jo. Pasal 5 (2) Permendag No 117 Tahun 2015 bahwa dalam rangka stabilisasi harga gula, impor gula yang seharusnya dilakukan adalah Impor GKP dan pihak yang diperbolehkan untuk melakukan impor GKP adalah BUMN yang ditunjuk Pemerintah. Bahwa dengan adanya penerbitan Persetujuan Impor (PI) Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP) oleh Menteri Perdagangan Tersangka TTL kepada Para Tersangka yang merupakan pihak swasta sebagaimana diuraikan di atas, menyebabkan tujuan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional dengan cara operasi pasar kepada masyarakat tidak tercapai, namun justru memberikan keuntungan kepada para pihak swasta dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kapuspenkum Harli menambahkan bahwa Kerugian negara yang ditimbulkan : Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka TWN selaku Direktur Utama PT Angels Produuct (AP), Tersangka WN selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo (AF), Tersangka HS selaku Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya (SUJ), Tersangka IS selaku Direktur Utama PT Medan Sugar lndustri (MSI), Tersangka ES selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU), Tersangka TSEP selaku Direktur PT Makassar Tene, Tersangka HAT selaku Direktur PT Duta Segar lnternasional (DSI), Tersangka HF selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur (BMM), serta Tersangka ASB selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas (KTM), Negara dirugikan sebesar Rp.578.105.411.622,47 (Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Koma Empat Puluh Tujuh Rupiah) berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). PASAL YANG DISANGKAKAN Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. PENAHANAN TERSANGKA Tersangka TWN, dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 02/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. Tersangka WN, dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 03/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 Tersangka HS, dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 04/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. Tersangka IS, dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 05/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. Tersangka TSEP, dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 06/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. Tersangka HFH, dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 07/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. Tersangka ES, dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 08/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025. Sedangkan terhadap Tersangka HENDROGIARTO ANTONIO TIWOW (HAT) dan Tersangka ALI SANDJAJA BOEDIDARMO (ASB), belum dilakukan Penahanan, (Red)."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Tinggal 1 Tersangka Impor Gula yang Belum Ditangkap, Siapa Dia? HARIAN DISWAY - Pasca penangkapan tersangka HAT dalam kasus impor gula pada Selasa, 21 Januari 2025 kemarin, kini Kejaksaan Agung masih harus menyelidiki satu tersangka lain yang belum menunjukkan batang hidungnya. Siapa dia? Tersangka adalah ASB alias Ali Sandjaja Boedidarmo . Setelah penetapan tersangka Senin, 20 Januari 2025 hingga detik ini keberadaannya masih menjadi misteri bagi tim penyidik . Ali Sandjaja Boedidarmo merupakan direktur utama dari PT KTM atau Kebun Tebu Mas yang telah beroperasi dalam perindustrian gula sejak tahun 2015 silam. Ali atau ASB ini diketahui menjadi salah satu pihak yang turut melaksanakan kegiatan impor gula di Kementrian Perdagangan Tahun 2015-2016. Kontribusi ASB dapat dibilang pihak yang terakhir bergabung, pasalnya pada empat pertemuan dari kedelapan perusahaan swasta yang terkait di Gedung SCBD dalam penentuan pelaksana impor GKM (Gula Kristal Mentah) menjadi GKP (Gula Kristal Putih), PT KTM tidak termasuk di dalamnya. Tepat pada pertengahan tahun 2016, yakni 7 Juni 2016 tersangka ASB mulai menunjukkan keikutsertaannya dalam permohonan impor GKM sebanyak 110.000 Ton. Permohonan ini jelas melanggar ketetapan dimana seharusnya yang berhak melakukan kegiatan impor adalah BUMN. Menteri Perdagangan yang bertugas pada periode tersebut yaitu tersangka TTL menerbitkan persetujuan kepada PT KTM untuk menjadi pihak yang melakukan kegiatan impor GKM untuk diolah menjadi GKP. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Persetujuan Impor Nomor: 04.PI.69.16.0052 yang diterbitkan pada tanggal 14 Juni 2016. Keputusan tersangka TTL dilakukan tanpa melalui pembahasan Rakortas dengan Kemenko Perekonomian, sehingga tersangka TTL diduga mengambil keputusan sepihak dalam persetujuan PT KTM untuk impor GKM dalam operasi pasar atau stabilisasi harga gula. Tak hanya itu saja, persetujuan impor GKM PT KTM juga diberikan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang termuat dalam Pasal 6 Permendag No. 117 Tahun 2015, mengenai salah satu syarat pengajuan permohonan impor. Sudah berlalu 2 hari semenjak resminya ASB menjadi tersangka, di antara rekannya yang lain hanya dia yang masih belum dapat ditemukan. Status ASB kini menjadi buronan dari Kejaksaan Agung. Tim Penyidik masih mencari tau tentang keberadaannya yang sampai saat ini belum ditemukan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan bahwa tim penyidik JAM Pidsus masih berupaya keras untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka ASB. Bahkan tim penyidik telah menutup akses agar ASB tidak keluar dari Indonesia. \"Kepada yang bersangkutan sudah dilakukan pencegahan supaya tidak bepergian ke luar negeri,\" terang Harli pada wawancara Selasa, 21 Januari 2025. (*) Sumber:"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Rejeki Dipatok Pajak 12% Jakarta, MI - Mau bangun pagi, mau bangun siang, rejeki tetap dipatok pajak 12%. Demikian ungkapan sejumlah pengunjuk rasa lewat poster saat aksi penolakan PPN 12% di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/12/2024) lalu. Ungkapan itu sebagai respons terhadap Pemerintah yang telah merilis daftar barang dan jasa yang dikenai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Dalam keterangannya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan \"kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan\". Pernyataan ini secara tidak langsung membantah pandangan sejumlah pakar ekonomi bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan semakin memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah. Pada Sabtu (21/12/2024), Ditjen Pajak Kementerian Keuangan memaparkan daftar barang dan jasa yang dikenai PPN 12% pada 1 Januari 2025. Apa saja barang dan jasa yang dikenai PPN 12%? Seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%, kecuali beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak, yaitu minyak goreng curah \"Kita\", tepung terigu dan gula industri. Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1% akan ditanggung oleh pemerintah (DTP), sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut. Uang elektronik dan dompet digital (e-wallet) Jasa atas transaksi uang elektronik dan dompet digital selama ini telah dikenakan PPN sesuai ketentuan PMK 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Namun, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya bukan nilai pengisian uang (top up), saldo (balance), atau nilai transaksi jual beli melainkan atas jasa layanan penggunaan uang elektronik atau dompet digital tersebut. Sebagai contoh, dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut: a) Zain mengisi ulang (top up) uang elektronik sebesar Rp1.000.000. Biaya top up misalnya Rp1.500, maka PPN dihitung sebagai berikut: 11% x Rp1.500 = Rp165. Dengan kenaikan PPN 12%, maka PPN dihitung menjadi sebagai berikut: 12% x Rp1.500 = Rp180. Jadi, kenaikannya PPN sebesar 1% hanya Rp15. b) Slamet mengisi dompet digital atau e-wallet sebesar Rp500.000. Biaya pengisian dompet digital atau e-wallet misalnya Rp1.500, maka PPN dihitung sebagai berikut: 11% x Rp1.500 = Rp165. Dengan kenaikan PPN 12%, maka PPN dihitung menjadi sebagai berikut: 12% x Rp1.500 = Rp180. Artinya, berapapun jumlah nominal transaksi sepanjang jasa layanan yang dibebankan oleh provider tidak mengalami perubahan, maka jumlah PPN yang dibayar akan tetap sama. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Transaksi pembayaran melalui QRIS merupakan bagian dari Jasa Sistem Pembayaran. Atas penyerahan jasa sistem pembayaran oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) kepada para merchant terutang PPN sesuai ketentuan PMK 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah Merchant Discount Rate (MDR) yang dipungut oleh penyelenggara jasa dari pemilik merchant. Sebagai contoh, dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut: Pada Desember 2024, Pablo membeli TV seharga Rp5.000.000. Atas pembelian tersebut, terutang PPN sebesar Rp550.000, sehingga total harga yang harus dibayarkan oleh Pablo adalah sebesar Rp5.550.000. Atas pembelian TV tersebut, jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Pablo tidak berbeda baik ketika menggunakan QRIS maupun menggunakan cara pembayaran lainnya. Bagaimana dengan berlangganan platform digital, tiket konser, dan tiket pesawat? Berlangganan platform digital Biaya berlangganan platform digital seperti Netflix, Spotify, Youtube Premium, dan sebagainya merupakan objek pajak PPN PMSE sebagaimana diatur dalam PMK 60/PMK.03/2022. Atas transaksi penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer, selama ini sudah dipungut PPN sesuai dengan ketentuan PMK 71/PMK.03/2022. Atas transaksi penjualan tiket konser musik dan sejenisnya, bukan merupakan objek PPN tetapi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diadministrasikan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) Tiket pesawat domestik Atas transaksi penjualan tiket pesawat dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari tiket pesawat luar negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, terutang PPN. Tiket konser Transaksi penjualan tiket konser musik dan sejenisnya, bukan merupakan objek PPN tetapi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diadministrasikan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Bagaimana dengan beras dan barang kebutuhan pokok lainnya? Barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%. Barang dan jasa tersebut seperti: 1) Barang kebutuhan pokok yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran 2) Jasa-jasa di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum 3) Barang lainnya misalnya buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rusunami, listrik, dan air minum dan berbagai insentif PPN lainnya yang secara keseluruhan diperkirakan sebesar Rp265,6 triliun untuk tahun 2025. Apa klaim pemerintah soal kenaikan PPN 12% ? Dalam keterangannya, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai kesepakatan Pemerintah dengan DPR, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan kemudian dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan secara bertahap ini, kata pemerintah, dimaksudkan agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hitungan pemerintah, inflasi saat ini rendah di angka 1,6%. Dampak kenaikan PPN 11% menjadi 12% adalah 0,2%. Inflasi akan tetap dijaga rendah sesuai target APBN 2025 di kisaran 1,5%-3,5%. Dengan demikian, menurut Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menilai kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 tidak menyebabkan lonjakan harga barang/jasa dan tergerusnya daya beli masyarakat. Adapun dampak terhadap inflasi dan daya beli tidak signifikan. Pada 2022 tingkat inflasinya adalah 5,51%, namun terutama disebabkan tekanan harga global, gangguan suplai pangan, dan kebijakan penyesuaian harga BBM akibat kenaikan permintaan dari masyarakat pasca pandemi Covid-19. Sepanjang 2023-2024 tingkat inflasi berada pada kisaran 2,08%. Bagaimana dengan pajak terhadap beras premium? Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sebelumnya merilis daftar barang dan jasa mewah yang dikenakan PPN 12% dalam pengumuman kenaikan tarif PPN pada Senin (16/12/2024). Sebelumnya kelompok barang dan jasa ini tidak dikenakan tarif PPN. Barang dan jasa yang dikategorikan mewah atau premium, antara lain layanan rumah sakit kelas VIP, pendidikan berstandar internasional, dan tarif listrik dengan daya terpasang 3.500-6.600 volt ampere (VA). Beras dan daging premium juga masuk daftar tersebut. \"Kami akan berlakukan pengenaan PPN-nya, seperti daging sapi, tapi yang premium wagyu, kobe, yang harganya bisa di atas Rp2,5 juta bahkan Rp3 juta per kilo-nya,\" kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024). Merujuk data yang dipaparkan pemerintah, bahan pangan lain yang akan terkena PPN 12% adalah beras premium, buah-buahan premium, salmon premium, tuna premium, juga udang dan kepiting premium. Akan tetapi, pada 21 Desember 2024, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa: a) Kementerian Keuangan akan membahas kriteria atau batasan barang/jasa tersebut secara hati-hati dengan pihak-pihak terkait agar pengenaan PPN atas barang/jasa tertentu dengan batasan di atas harga tertentu dapat dilakukan secara tepat sasaran, yaitu hanya dikenakan terhadap kelompok masyarakat sangat mampu. b) Atas seluruh barang kebutuhan pokok dan jasa kesehatan/pendidikan pada tanggal 1 Januari 2025 akan tetap bebas PPN sampai diterbitkannya peraturan terkait. Menambah beban warga kelas menengah ke bawah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan pemerintah memiliki waktu sampai akhir bulan sebelum merilis aturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sebab, kebijakan PPN 12% bakal diimplementasikan mulai awal tahun. Ekonom sekaligus Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, khawatir kebijakan baru ini berpotensi membuat beras-yang notabene barang pokok yang dikecualikan dari PPN-bakal dikenai PPN 12% jika berlabel \"premium\". \"Kita takutnya seluruh barang yang tergolong [premium] di supermarket modern, misalnya minyak goreng bermerek, ataupun juga beras premium yang dijual di supermarket modern, itu kan tadinya [PPN] 0% ke 12%,\" ujar Andri, Selasa (17/12/2024). Senada, Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, memperkirakan kebijakan baru ini akan berdampak pada produk yang sebenarnya tak tergolong barang mewah. \"Dengan skema yang sekarang, implikasinya kenaikan 11-12% itu juga akan dikenakan untuk komoditas lainnya di luar barang mewah, artinya komponen-komponen penunjang seperti misalkan suku cadang kendaraan bermotor, internet, pulsa, deterjen, sabun,\" kata Askar. Pakar ekonomi dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menjelaskan kebijakan pemerintah yang menargetkan bahan-bahan pangan mewah atau premium untuk dikenakan PPN 12% berdampak bagi masyarakat menengah. Ia memandang kerap kali warga kelas menengah membeli bahan pangan berlabel premium, seperti beras premium, karena terpaksa akibat terbatasnya ketersediaan di satu wilayah. \"Itu tentu akan signifikan terutama bagi kelas menengah, yang menikmati barang-barang selama ini, membeli barang premium tersebut,\" lanjutnya. Andri memprediksi hal ini akan memungkinkan terjadinya pergeseran konsumsi bahan pangan kelas menengah ke bahan pangan non-premium, yang nantinya akan berdampak ke kenaikan harga barang non-premium. \"Yang paling terdampak nanti ya kembali ke kelas menengah dan tentunya kelas bawah juga, karena harga non-premium akan naik juga atas ada pergeseran demand ke inferior goods,\" kata Andri. Sementara, ekonom dari Celios, Media Wahyudi Askar, menjelaskan masyarakat kelas bawah berpotensi menjadi kelompok yang paling terdampak penerapan PPN 12%. Celios sempat melakukan perhitungan soal dampak yang akan terjadi ke sejumlah kelompok masyarakat saat PPN 12% diterapkan. Acuan data perhitungan ini adalah Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik. Celios memperhitungkan kenaikan pengeluaran rata-rata kelompok miskin per bulannya mencapai Rp101.880 atau Rp1.222.566 per tahunnya. Untuk kelompok rentan miskin kenaikan pengeluaran per bulannya mencapai Rp153.871, atau Rp1.846.455 per tahun. \"Untuk masyarakat bawah, gejolak ekonomi hanya puluhan ribu saja pengeluaran mereka meningkat dalam satu bulan itu signifikan sekali. Mereka otomatis akan melakukan adjustment,\" kata Askar. Siapa yang diuntungkan dengan insentif pajak di tengah kenaikan PPN? Pada konferensi pers Senin (16/12/2024) lalu, pemerintah resmi menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Pada saat bersamaan pemerintah menetapkan 15 pokok insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10% untuk jenis barang completely knock down (CKD), bantuan, pembebasan bea masuk, hingga diskon iuran asuransi. CKD mengacu pada kendaraan mobil yang dirakit di dalam negeri. Dari 15 unsur tersebut, ada empat yang berhubungan dengan kendaraan listrik, antara lain: Electric Vehicle (EV) Pemberian insentif PPN DTP EV yang diberikan pemerintah dengan rincian pemberian: sebesar 10% atas penyerahan EV roda empat tertentu dan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40%; dan 5% atas penyerahan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%. PPnBM EV Pemerintah juga bakal memberikan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) EV dengan besaran insentif 100% atas impor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda empat tertentu secara utuh (completely built up/CBU) dan penyerahan KBLBB roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (completely knock down/CKD). PPnBM Kendaraan Bermotor Hybrid Pemerintah akan memberikan insentif PPnBM DTP juga terhadap kendaraan motor bermesin hybrid sebesar 3%. Adapun kebutuhan anggaran untuk PPnBM ini sebesar Rp 840 miliar. Pembebasan Bea Masuk EV Pemerintah akan membebaskan bea masuk bagi EV CBU sebesar 0%. Padahal, Juli 2024 lalu, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Kukuh Kumara mengakui konsumen mobil listrik didominasi masyarakat kelas atas. Kebijakan pemerintah yang justru memberikan insentif bagi barang seperti mobil listrik atau hybrid ditengah kenaikan PPN ini dikritik oleh Andri dari Bright Institute. \"Kita selalu mempertanyakan ini seberapa besar manfaatnya bagi kelas menengah dan siapa sebenarnya paling menikmati,\" kata Andri. \"[Insentif] kepada beras premium atau minyak goreng premium itu akan jauh lebih dari segi hitung-hitungan dampaknya yang lebih berdampak terhadap kesejahteraan kelas menengah,\" tambahnya. Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai insentif-insentif ini tetap memiliki manfaat bagi industri di samping \"menjaga daya beli masyarakat\". \"Mendukung industri padat karya, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti properti dan kendaraan ramah lingkungan,\" kata Josua. Butuh waktu untuk penentuan barang dan jasa premium Pemerintah memiliki waktu sampai akhir bulan sebelum merilis aturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sebab, kebijakan PPN 12% bakal diimplementasikan mulai awal tahun. Namun, pakar perpajakan dan juga mantan staf khusus menteri keuangan, Yustinus Prastowo, memperkirakan penentuan sejumlah barang dan jasa yang dikenakan PPN 12% memakan waktu \"hitungan bulan\". Utamanya untuk sejumlah hal seperti jasa pendidikan premium dan jasa kesehatan premium. Ia menilai untuk sektor tersebut, Yustinus menjelaskan pemerintah harus cermat memperhitungkan kenaikannya, terutama terkait \"isu keadilan\". \"Pemerintah harus mendengarkan dengan menyeluruh secara baik supaya tidak keliru dalam menetapkan jenis dan nanti besarannya,\" kata Yustinus. Adapun, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Kemenko Perekonomian dan Kemenkeu akan menyelenggarakan rapat pada pekan ini untuk menyusun rincian penerapan PPN 12%, termasuk daftar barang dan jasa yang akan dikenakan tarif PPN 12 %. \"Kita akhir minggu ini akan menyelenggarakan rapat monitoring di tingkat teknis terutama tentang koordinasi tindak lanjutnya dan teknis monitoring,\" jelas Susi. Topik: PPN 12 Persen Kemenkeu PPN"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "BEM SI Gelar Demo Tolak PPN 12 Persen di Depan Istana Negara Hari Ini JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/12/2024). \n \"Tolak PPN 12 persen, suara kami suara rakyat,\" demikian keterangan ajakan aksi yang diunggah melalui Instagram @bem_si. \n Adapun aksi unjuk rasa hari ini dijadwalkan digelar mulai pukul 15.00 WIB. \n Aksi penolakan ini dilakukan karena mahasiswa menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen bukan solusi, tapi ancaman bagi rakyat kecil. Mahasiswa beranggapan, kebutuhan hidup saat ini semakin mahal dan merugikan semua elemen masyarakat. Untuk mengawal jalannya aksi, kepolisian akan menerjunkan 611 personel yang merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, hingga jajaran pemerintah daerah (pemda). \"Personel yang diturunkan untuk mengawal aksi sebanyak 611 personel,\" ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro. \n Saat ini, pihak kepolisian belum melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi, mulai dari sekitar Patung Arjuna Wijaya di Jalan Medan Merdeka Barat hingga ke kawasan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. \n \"Rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan eskalasi massa aksi di lapangan,\" kata dia. \n Susatyo pun mengimbau agar massa aksi menyampaikan aspirasi mereka dengan cara yang kondusif dan menghindari tindakan provokatif. Sebelumnya diberitakan, pemerintah resmi menerapkan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). \n Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). \n Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa tarif PPN 12 persen akan diterapkan pada barang dan jasa yang dikategorikan mewah atau premium. \n Berikut contoh kelompok barang dan jasa mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN lalu mulai tahun depan dikenakan PPN 12 persen: PPN atas Bahan Makanan Premium (contoh: beras premium, buah-buahan premium, daging premium seperti wagyu dan daging kobe, ikan mahal seperti salmon premium dan tuna premium, udang dan crustacea premium seperti king crab) \n PPN atas jasa pendidikan premium berstandar internasional \n PPN atas jasa pelayanan kesehatan medis premium \n PPN untuk listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA Sementara, ada barang-barang kebutuhan pokok yang mendapatkan fasilitas bebas PPN rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020. Di antaranya adalah: Beras \n Tepung terigu \n Daging ayam ras \n Daging sapi \n Ikan bandeng atau ikan bolu \n Ikan cakalang atau ikan sisik, ikan kembung/gembung/banyar/gembolo/aso-aso Ikan tongkol/ambu-ambu \n Ikan tuna \n Telur ayam ras \n Minyak goreng \n Cabai hijau, merah, dan rawit \n Bawang merah \n Gula pasir Berikut beberapa jenis jasa yang bebas PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 meliputi: Jasa pendidikan \n Jasa pelayanan kesehatan medis \n Jasa pelayanan sosial \n Jasa angkutan umum \n Jasa keuangan \n Jasa persewaan rumah susun untuk masyarakat umum Pemerintah akan menggelontorkan insentif PPN 2025 sebesar Rp 265,5 triliun. Insentif diberikan kepada kelompok bahan makanan, otomotif, dan properti."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Kemarin ekonomi, soal angkutan Lebaran sampai kelanjutan IKN Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Selasa (21/1/2015), mulai dari Menteri BUMN dan Menhub siapkan strategi Angkutan Lebaran 2025 lancar hingga Presiden Prabowo anggarkan Rp48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan IKN. Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan kelancaran Angkutan Lebaran 2025. Baca berita selengkapnya di sini. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong pemerintah daerah (pemda) menyiapkan anggaran khusus untuk menanggulangi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak sapi. Baca berita selengkapnya di sini. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kebutuhan lahan untuk mendukung proyek pembangunan 1 juta unit rumah oleh investor asal Qatar. Baca berita selengkapnya di sini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, digitalisasi Indonesia dapat digunakan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi delapan persen. Baca berita selengkapnya di sini. Presiden RI Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, hingga lima tahun mendatang. Baca berita selengkapnya di sini."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Kolusi, Korupsi, dan Subversi Pembongkaran pagar laut PIK 2 bukan final tetapi awal dari pembuktian. Pembongkaran pagar laut PIK 2 bukan final tetapi awal dari pembuktian. S etelah membongkar pagar laut PIK 2 oleh Marinir, KKP, Nelayan, dan Masyarakat, maka masalah berikut menanti. Di samping antisipasi dampak ikutan dari pembongkaran, maka membongkar apa yang ada di dalam laut jauh lebih penting. Laut kolusi dan korupsi bahkan subversi. Sumber masalah PIK 2 harus didalami. Persiapan reklamasi dengan HGB dini adalah bukti kolusi. Menteri ATR/BPN saat itu berada di bawah komando Presiden Jokowi. Semua berjalan diam-diam. PIK 2 \"negara dalam negara\" dengan pagar lautnya merupakan disain jahat penguasaan negara yang dimulai dari pantai utara. Aguan Naga yang sukses atas PIK-1 adalah agen penggerus kedaulatan negara. Benar bahwa Naga mulai menggigit Garuda. PSN PIK-2 yang diberikan oleh Jokowi melalui Menko Airlangga bukanlah hal yang kebetulan. Ada upaya sistematis untuk itu. Bau operasi China mulai menyengat. Ini yang mesti diwaspadai dan dilawan oleh pemerintahan Prabowo. Program OBOR atau BRI telah menempatkan Kepala Naga berada di Pantai Utara Indonesia. KOLUSI Perintah Jokowi kepada Menko Airlangga untuk mengeluarkan Permenko No 6 tahun 2024 yang menguntungkan Aguan dengan mendapatkan status PSN. PSN PIK-2 adalah produk kolusi penguasa dengan pengusaha. Investasi IKN menjadi bukti hubungan keduanya. KORUPSI Kasus dugaan suap Aguan yang ditangani KPK untuk Raperda DKI tentang Reklamasi Pantai Jakarta Utara adalah gambaran perilaku. Sayang tidak berlanjut. OCCRP merilis figur korup Jokowi yang semestinya ditindaklanjuti Kejagung atau KPK. Ada kasus Bansos, Covid, Tax Amnesty, Kereta Cepat, IKN, rumah hadiah negara, PSN dan lainnya. SUBVERSI Kedaulatan negara yang \"dijual\" ke China di Rempang, kerjasama dengan PKC, program OBOR atau BRI, bahkan terakhir soal PIK-2 dengan sertifikasi laut bukan saja menggerus kedaulatan negara (negara dalam negara) juga bertentangan dengan Hukum Laut Internasional (UNCLOS). Jokowi telah menghancurkan atau melemahkan sistem politik dan pemerintahan. Pembongkaran pagar laut PIK 2 bukan final tetapi awal dari pembuktian. Perlu langkah lanjut pendalaman. Ada kejahatan ekonomi, politik, hukum, dan hankam di dalamnya. Semua tidak bisa dibiarkan. PIK-2 adalah sarang kolusi, korupsi dan subversi. Oleh karenanya sudah sangat tepat jika Kepolisian, Kejaksaan atau KPK bergerak dengan mulai melakukan penyidikan atau pemeriksaan hukum. Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi lembaga strategis untuk turut mendalami. PIK 2 bukan proyek biasa. Bandung, 22 Januari 2025 M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Keberadaan Pagar Laut Diklaim Tak Terkait PSN <p>JAKARTA. Pemerintah mengaku masih terus mencari dalang di balik keberadaan pagar laut di utara kawasan Banten. Meski begitu, pemerintah mengklaim keberadaan pagar laut tersebut tidak ada kaitannya dengan proyek strategis nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.</p><p>Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, PSN di PIK 2 hanya mencakup kawasan ekowisata <i>tropical coastland </i>sebagai pariwisata hijau. Sumber pendanaan proyek bernilai Rp 65 triliun itu bukan berasal dari anggaran negara, melainkan investor PIK 2. Pembangunan kawasan ini akan dilakukan bertahap. \"Keberadaan PSN PIK 2 sama sekali tidak terkait keberadaan pagar laut,\" kata juru bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1).</p><p>Sementara pembongkaran pagar laut yang sempat berjalan terhenti. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, ada baiknya pagar laut tersebut tidak dibongkar untuk mengetahui dalang dari pembuatan pagar tersebut.</p>"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Bertemu Prabowo, PM Modi Bagikan Pengalaman India Jalankan Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi (kanan) di Hyderabad House, New Delhi, India, Sabtu (25/1/2025). (Foto: Antara Foto/Hafidz Mubarak A/app/Spt).Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi berbagi pengalaman negaranya dalam menjalankan program makan siang gratis untuk anak sekolah sejak 1995 kepada Presiden Prabowo Subianto, saat keduanya melakukan pertemuan bilateral di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu (25/1/2025).\"India berbagi pengalaman di bidang kesehatan dan ketahanan pangan, termasuk skema makan siang (gratis) dan sistem distribusi (layanan) publik kepada Pemerintah Indonesia,\" ujar PM Modi, ketika menyampaikan pernyataan bersamanya dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Sabtu (25/1/2025).Terkait pengalaman India itu, Presiden Prabowo kemudian menyatakan Indonesia telah mempelajari program-program layanan publik di India, termasuk program makan siang gratis.\"Kami berterima kasih, Perdana Menteri atas bantuan-bantuan yang diberikan, kami mengirimkan tim-tim teknis, dan kami saat ini menjalankan banyak program yang menurut kami merupakan contoh-contoh yang baik, dan kami ingin belajar dari pengalaman India,\" kata Presiden Prabowo dalam jumpa pers yang sama.Di Hyderabad House, Presiden Prabowo dan PM Modi memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India.Delegasi Pemerintah Indonesia terdiri atas sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dalam pertemuan itu, ada juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.Kegiatan di Hyderabad House merupakan agenda kenegaraan ketiga Presiden Prabowo hari ini, setelah Presiden mengikuti resepsi penyambutan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, dan mengikuti upacara peletakan bunga (laying wreath) sebagai bentuk penghormatan kepada Mahatma Gandhi di Rajghat Memorial Park."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Pemerintah Tegaskan Proyek PIK 2 Hanya Fokus pada Pengembangan Ekowisata Tropical Coastland Aliefmedia, Pemerintah menegaskan bahwa proyek strategis nasional (PSN) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 hanya berfokus pada pengembangan ekowisata yang dinamai Tropical Coastland . Kepastian ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto. Gambar Istimewa : cloudmatika.com Dalam pernyataannya, Haryo menekankan bahwa pengembangan PSN saat ini tidak hanya bertujuan pada pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga mencakup peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan teknologi, pariwisata, hingga pendidikan. \"Apa yang disampaikan Pak Menko Airlangga sudah sangat jelas bahwa PSN di kawasan PIK 2 hanya terkait dengan pengembangan kawasan ekowisata Tropical Coastland,\" ujarnya melalui laman resmi Kemenko Perekonomian pada Minggu (19/1/2025). Haryo menjelaskan bahwa kawasan PSN yang akan dikembangkan untuk Ekowisata Tropical Coastland mencakup lahan seluas 1.755 hektare . Ia juga menegaskan bahwa proyek ini tidak ada kaitannya dengan isu keberadaan pagar laut yang belakangan menjadi topik perbincangan hangat. \"Luas kawasan PSN untuk pengembangan ekowisata hanya 1.755 hektare dan sama sekali tidak terkait dengan keberadaan pagar laut yang sering diberitakan akhir-akhir ini,\" tambah Haryo. Pengembangan ekowisata ini akan didanai dari sumber non-APBN, dengan dukungan komitmen badan usaha pengusul yang akan menjalankan pembangunan secara bertahap. Dengan nilai investasi mencapai Rp 65 triliun , proyek ini diharapkan mampu menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung serta menciptakan efek pengganda dengan tambahan 13.550 tenaga kerja . Proyek Tropical Coastland menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor pariwisata berbasis ramah lingkungan. Selain itu, kawasan ini dirancang untuk menyertakan area wisata mangrove yang berfungsi sebagai mekanisme pengamanan pesisir secara alami. Destinasi ini diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemerintah juga terus mengevaluasi perkembangan berbagai PSN lainnya, termasuk proyek di Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Likupang (Sulawesi Utara), Tanjung Lesung (Banten), hingga Lido (Jawa Barat). Semua proyek ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan antarwilayah. Dalam konteks transformasi infrastruktur, pengembangan wilayah berbasis hijau menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 , yang terletak di Banten, menjadi salah satu contoh nyata dengan konsep green area dan eco-city . Proyek ini dirancang untuk menciptakan destinasi pariwisata berbasis lingkungan seluas 1.755 hektare dengan Tropical Coastland sebagai ikon utamanya. Selain meningkatkan daya tarik wisata, pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat lokal dan menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen ini sejalan dengan kebijakan prioritas Proyek Strategis Nasional yang berfokus pada pembangunan ekonomi melalui pengembangan wilayah. Pemerintah terus berkomitmen memastikan bahwa setiap proyek strategis nasional memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengembangan ekowisata Tropical Coastland di kawasan PIK 2 bukan hanya langkah untuk memperkuat sektor pariwisata, tetapi juga wujud nyata dukungan terhadap ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha, proyek ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Begini Syarat Cara Pengajuan KUR Mandiri-BRI 2025 Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pinjaman yang dirancang pemerintah Indonesia untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bank Mandiri dan BRI menjadi dua lembaga keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR dengan suku bunga rendah.Foto ilustrasi Bank Mandiri menawarkan KUR plafon Rp10-500 juta, bunga 6 persen, tenor 5 tahun untuk Kredit Investasi. Sedangkan BRI menyediakan KUR Mikro plafon Rp50 juta dan KUR Kecil Rp50-500 juta dengan bunga 6 persen.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025. Kebijakan ini dirancang untuk mendukung lebih banyak UMKM dan meningkatkan dampak positif bagi perekonomian nasional.Peningkatan target penyaluran KUR diharapkan dapat menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru. Penyaluran untuk debitur baru memperluas pembiayaan UMKM, dengan pendampingan meningkatkan kapasitas usaha. Untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Mandiri dan Bank BRI pada tahun 2025. Berikut adalah syarat dan cara pengajuannya.Syarat Pengajuan KUR Mandiri dan BRI:Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI).Usia: Minimal 21 tahun atau sudah menikah.Status Kredit: Tidak sedang memiliki kredit lain di bank, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.Usaha:Usaha telah berjalan minimal 6 bulan.Memiliki usaha produktif dan layak.Dokumen Administrasi:Kartu Tanda Penduduk (KTP).Kartu Keluarga (KK).Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan atau RT/RW setempat.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pinjaman diatas Rp50 juta.Cara Pengajuan KUR Mandiri:Kunjungi Kantor Cabang Mandiri: Datang langsung ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat dengan membawa dokumen persyaratan.Isi Formulir Pengajuan: Isi formulir pengajuan KUR yang disediakan oleh petugas bank.Verifikasi Data: Petugas akan memverifikasi data dan dokumen yang Anda berikan.Proses Persetujuan: Jika memenuhi syarat, pengajuan Anda akan diproses untuk mendapatkan persetujuan.Penandatanganan Perjanjian: Setelah disetujui, Anda akan diminta untuk menandatangani perjanjian kredit.Pencairan Dana: Dana pinjaman akan dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Cara Pengajuan KUR BRI:Pengajuan Online:Akses situs resmi KUR BRI di kur.bri.co.id.Daftar akun jika belum memiliki, atau login jika sudah terdaftar.Isi data diri dan data usaha secara lengkap.Unggah dokumen persyaratan seperti KTP, KK, dan surat keterangan usaha.Klik 'Ajukan Pinjaman' dan ikuti instruksi selanjutnya.Pengajuan Langsung ke Kantor BRI:Datang ke kantor cabang BRI terdekat dengan membawa dokumen persyaratan.Isi formulir pengajuan yang disediakan.Serahkan dokumen kepada petugas untuk proses verifikasi.Jika memenuhi syarat, pengajuan Anda akan diproses untuk mendapatkan persetujuan.Setelah disetujui, Anda akan menandatangani perjanjian kredit dan dana akan dicairkan sesuai ketentuan.Pastikan semua dokumen dan informasi yang diberikan akurat untuk memperlancar proses pengajuan KUR Anda. Kurangnya data atau ketidaksesuaian dapat menyebabkan penundaan atau penolakan, jadi pastikan semua persyaratan lengkap. (*) Berita Terkait"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "MPR Minta Pemerintah Lebih Rincikan Barang dan Jasa Terdampak PPN 12 Persen JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah untuk merinci lebih jelas barang dan jasa yang akan terkena dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. \n Permintaan ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara tepat barang dan jasa apa saja yang pajaknya akan naik saat bertransaksi. \n \"Saya kira pemerintah juga nanti harus membuat pengkategorian yang lebih perinci lagi, agar masyarakat bisa mengetahui. Ketika saya mau beli produk ini, apakah membayar PPN yang lama atau PPN yang 12 persen yang akan datang,\" ujar Eddy kepada wartawan di Gedung MPR RI, Senin (23/12/2024). Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga memberikan pandangannya mengenai kemungkinan sabun dan sampo yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen. \n Ia berpendapat bahwa kedua produk tersebut sebaiknya tetap dikenakan PPN yang sama seperti saat ini, asalkan diproduksi di dalam negeri dan menggunakan tenaga kerja lokal. \"Jika memang itu produsennya adalah produsen dalam negeri, diproduksi di dalam negeri, yang tenaga kerja dalam negeri, yang komponen bahan bakunya dalam negeri, saya kira sangat layak untuk dipertimbangkan dan itu merupakan kebutuhan dasar ya,\" kata Eddy. \n \"Saya pikir akan sangat layak untuk dipertimbangkan tetap tidak berubah PPN-nya. Tetapi kembali lagi, itu adalah pertimbangan pemerintah, karena kalau kita lihat item per item itu kan banyak sekali,\" tambahnya. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa tarif PPN akan resmi naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). \n Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers mengenai Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024). \n \"Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,\" ujar Airlangga, seperti dikutip dari siaran langsung akun YouTube Perekonomian RI. \n Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN 12 persen akan diterapkan khusus untuk barang dan jasa mewah. Ia menyatakan bahwa barang dan jasa mewah ini dikonsumsi oleh kelompok penduduk terkaya dengan pengeluaran menengah ke atas yang termasuk dalam kategori desil 9-10. \n \"Kita akan menyisir kelompok harga barang dan jasa yang masuk kategori barang dan jasa premium tersebut,\" kata Sri Mulyani. \n Namun, keputusan pemerintah untuk menerapkan kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. \n Banyak yang khawatir bahwa kebijakan tersebut akan berdampak negatif bagi masyarakat kecil."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Menko Airlangga Bertemu Menteri Piyush Goyal Sepakati Penyelesaian Isu Teknis untuk Mendorong Perdagangan Indonesia – India HarianKami.com -- Menko Airlangga Bertemu Menteri Piyush Goyal Sepakati Penyelesaian Isu Teknis untuk Mendorong Perdagangan Indonesia – India Memanfaatkan acara Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India dalam rangka menghadiri acara Peringatan Hari Republik ke-76 India di New Delhi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pihak. Hal yang terkait di India dalam rangka membahas berbagai upaya penyelesaian isu-isu, permasalahan dan kendala teknis, khususnya yang terkait dengan perdagangan, industri, dan investasi. Di sela-sela acara Meeting of India – Indonesia CEOs Forum yang diselenggarakan oleh KADIN Indonesia, Menko Airlangga melanjutkan acara dengan melakukan pertemuan bilateral secara khusus dengan Menteri Perdagangan dan Industri India Shri Piyush Goyal. Kedua Menteri tersebut telah sering melakukan pertemuan untuk membahas berbagai upaya kerja sama ekonomi dan perdagangan antar kedua negara di berbagai forum kerjasama internasional, baik di Forum G20, ASEAN-India, dan IPEF. Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua Menteri membahas berbagai isu strategiskhususnya di bidang perdagangan dan investasi. Pembahasan awal mengenai neraca perdagangan Indonesia dan India yang surplus cukup besar untuk Indonesia, dan berbagai upaya untuk meningkatkan perdagangan Indonesia dan India yang sudah mencapai hampir USD27 miliar pada tahun 2023, dengan tren pertumbuhan 20,54% (2019-2023). Pembahasan juga mencakup berbagai isu teknis yang berkaitan dengan berbagai kendala perdagangan (perizinan, kuota, pembatasan non-tarif, prosedur kepabeanan dll), serta isu lain yang terkait dengan ekspor sawit dan batubara Indonesia ke India. Selain itu, pembahasan juga dilakukan terkait isu pengenaan safeguard kuantitas impor melalui pembatasan kuota untuk Low Ash Metallurgical Coke dari Indonesia dan isu teknis untuk perdagangan beberapa komoditas lainnya. Kedua Menteri juga sepakat untuk menugaskan tim teknis dari kedua negara guna melakukan pembahasan teknis secara komprehensif atas berbagai isu dan permasalahan teknis perdagangan. Pada bulan Februari 2025 mendatang akan dilakukan pertemuan kembali guna menyepakati dan menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan tersebut, agar mampu mewujudkan harapan Presiden Indonesia dan PM India, dalam mendorong peningkatan perdagangan Indonesia dan India. Menko Airlangga menyampaikan bahwa pertemuan bilateral tersebut telah menyepakati untuk segera menyelesaikan isu dan permasalahan teknis perdagangan Indonesia dengan India. \"Kita telah menyepakati dengan India, akan menugaskan tim teknis untuk membahas semua isu dan permasalahan di tingkat teknis, dan akan melakukan pertemuan bilateral kembali pada pertengahan Februari 2025 di New Delhi. Diharapkan langkah konkret ini akan mampu mendorong ekspor Indonesia dan meningkatkan perdagangan Indonesia dengan India,\" pungkas Menko Airlangga. Turut hadir mendampingi dalam pertemuan bilateral tersebut diantaranya yakni Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan Sekretaris Kemenko PerekonomianSusiwijono Moegiarso."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "PSN di PIK 2 Terkait Ekowisata Tropical Coastland, Airlangga: Dibiayai dari Non-APBN IDXChannel - Proyek Strategis Nasional ( PSN ) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten, hanya yang terkait dengan pengembangan ekowisata Tropical Coastland. Bahkan, proyek ini disebut-sebut dibiayai dari non- APBN . \"Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di ekowisata Tropical Coastland akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari non-APBN dan disertai dengan komitmen dari Badan Usaha Pengusul untuk melakukan pembangunan secara bertahap,\" kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Minggu (19/1/2025). Dia menambahkan, proyek dengan nilai investasi sekitar Rp65 triliun tersebut diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. \"PSN tersebut merupakan pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan PIK 2 yang berlokasi di Provinsi Banten,\" kata dia. Proyek Strategis Nasional atau PSN di kawasan PIK 2 di Tangerang, Banten, hanya yang terkait dengan pengembangan ekowisata Tropical Coastland."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "EKONOMI & BISNIS \n \n Indonesia dan ExxonMobil Teken Kerja Sama Senilai Rp162 Triliun \n Sabtu, 25 Jan 2025 - 03:33 WIB Jakarta. Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian meneken Nota Kesepahaman (MoU) dengan ExxonMobil dalam pengembangan sektor petrokimia serta teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) senilai US$10 miliar atau sekitar Rp162,64 triliun. \"Proyek ini memiliki nilai strategis yang sangat besar, dengan estimasi nilai sebesar 10 miliar dolar AS, dan kami berharap proyek ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Indonesia di berbagai sektor,\" ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (23/1/25). Pihaknya berharap pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS tersebut dapat mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) sebesar 90 persen. ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT Menko Airlangga mengatakan bahwa kolaborasi tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendukung program hilirisasi pemerintah, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan. Ia mengatakan bahwa ExxonMobil juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia agar memiliki kompetensi yang setara dengan standar global. Menko Airlangga berharap proyek pengembangan petrokimia dan teknologi CCS tersebut dapat segera memasuki tahapan groundbreaking. Proyek tersebut pun diharapkan dapat menjadi proyek CCS yang dapat beroperasi pertama kali. \"Harapannya, proyek tersebut dapat memberikan multiplier effect (efek berganda) terhadap pertumbuhan bisnis lokal melalui kemitraan strategis,\" ujar Menko Airlangga. MoU tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi untuk membangun kerangka kerja sama yang lebih erat, termasuk pembentukan Satuan Tugas Bersama yang bertugas mengoordinasikan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan proyek tersebut. Kerja sama tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan kompetitif. \"ExxonMobil telah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi saya pikir Indonesia bukan sebuah kawasan yang tidak dikenali oleh mereka. Mereka memiliki pengalaman dan operasi di bidang minyak dan gas. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat, semoga proyek ini bisa dikembangkan dengan cepat,\" imbuh Menko Airlangga. (ndt/hn/nm)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Petisi Penolakan PPN 12 Persen Aksi Massa Diterima Administrasi Kemensesneg KOMPAS.com - Petisi Penolakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk Presiden Prabowo Subianto telah diserahkan ke Kantor Kementrian Sekretaris Negara (Kemensesneg) oleh perwakilan aksi massa di Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024). \n Petisi Penolakan PPN 12 persen tersebut telah ditandatangani sekurangnya 120.000 orang. \n \"(Petisi) diterima secara administrasi oleh sekretaris Setneg. Memang secara administrasi saja, enggak ada tokoh atau siapapun itu,\" terang Icad, koordinator lapangan aksi di lokasi, dilansir dari Kompas.com (19/12/2024). \n Setelah petisi diserahkan, kata Icad, massa akan tetap mengawal rencana kenaikan PPN 12 persen hingga pemerintah membatalkannya. \n \"Kita lihat nanti, kalau setelah kita kasih petisi ini enggak ada perubahan, berarti pemerintahenggak berpihak kepada kita dan bahkan mungkin mempertimbangkan juga enggak,\" ujar Icad. Icad belum dapat memastikan mengenai keberlanjutan aksi. Namun, katanya, gerakan penolakan ini akan terus berlanjut melalui penyebaran petisi online. Sebelumnya, pemerintah resmi telah mentapkan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). \n Hal tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). \n Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa tarif PPN 12 persen akan diiterapkan pada barang dan jasa yang dikategorikan premium atau mewah. Berikut ini adalah daftar jasa dan barang yang kena PPN 12 persen. Layanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan kategori premium, termasuk layanan VIP. \n Institusi pendidikan bertaraf internasional atau layanan pendidikan premium berbiaya tinggi. \n Konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600-6.000 VA. \n Beras premium. \n Buah-buahan kategori premium. \n Ikan berkualitas tinggi, seperti salmon dan tuna. \n Udang dan crustasea mewah, misalnya king crab. \n Daging premiun, seperti wagyu dan kobe yang memiliki harga jutaan rupiah. Barang-barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas bebas PPN rinciannya diaturdalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020, di antaranya: Beras \n Tepung terigu \n Daginng ayam ras \n Daging sapi \n Ikan bandeng atau ikan bolu \n Ikan cakalang atau ikan sisi, ikan kembung/gembung/banyar/gembolo/aso-aso ikan tongkol/ambu-ambu. \n Ikan tuna \n Telur ayam ras \n Minyak goreng \n Cabai hijau, merah, dan rawit \n Bawang merah \n Gula pasir Berikut ini sejumlah jenis jasa yang bebas PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2024, yaitu: Jasa pendidikan \n Jasa Pelayanan kesehatan medis \n Jasa pelayanan sosial \n Jasa angkutan umum \n Jasa keuangan \n Jasa persewaan rumah susun untuk masyarakat umum Artikel ini telah tayang di https://megapolitan.kompas.com/read/2024/12/19/19045151/petisi-penolakan-ppn-12-persen-buat-prabowo-dari-massa-aksi-sudah"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Presiden Prabowo Kunjungi Parlemen India, Pererat Hubungan Diplomatik dan Budaya ABNnews – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengunjungi gedung Parlemen India, di sela-sela rangkaian kegiatan kunjungan kenegaraan, Sabtu (25/1/2025). Kehadirannya di gedung bersejarah tersebut menandai komitmen dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan India, khususnya di bidang politik dan budaya. Presiden Prabowo tiba di gedung Parlemen India dan disambut hangat oleh Ketua Lok Sabha/DPR India Shri Om Birla, Kepala Protokol Parlemen Duta Besar Anjani Kumar, Wakil Kepala Protokol Parlemen Ramana dan Deputy Secretary Parlemen India Ginlal Chung. Sambutan hangat dari para pejabat India mencerminkan hubungan baik kedua negara yang terus diperkuat. Presiden Prabowo kemudian meninjau Plenary Hall Lok Sabha, ruang sidang DPR India yang dikenal dengan arsitekturnya yang megah dan sarat simbolisme demokrasi. Kepala Negara terlihat antusias menyimak penjelasan terkait arsitektur tersebut. Selanjutnya, Presiden Prabowo mengunjungi Plenary Hall Rajya Sabha, ruang sidang MPR India, yang berfungsi sebagai rumah representasi negara bagian dalam sistem federal India. Presiden kembali menunjukkan ketertarikannya, menyoroti peran Rajya Sabha dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan galeri seni budaya yang menampilkan koleksi seni tradisional dari berbagai wilayah di India. Galeri tersebut mencerminkan kekayaan budaya India yang beragam, sebuah tema yang selalu menjadi penghubung erat antara India dan Indonesia. Terakhir Presiden berkunjung ke Foucault's Pendulum, sebuah instalasi yang menunjukkan teori rotasi planet yang dikembangkan oleh insinyur Prancis Léon Foucault. Presiden Prabowo pun mengapresiasi kolaborasi antara seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang ditampilkan di gedung Parlemen. Kunjungan ini menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat hubungan strategis kedua negara, tidak hanya dalam diplomasi politik tetapi juga dalam pengayaan budaya dan ilmu pengetahuan. Turut hadir dalam upacara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi.*** Bagus Iswanto"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Perkara Impor Gula, Penyidik Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam Siaran Pers Nomor: PR – 045/045/K.3/Kph.3/01/2025 yang diterima DETAKKaltim.Com melalui Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, sesuai Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor: Prin-54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti lain yang diperoleh selama Penyidikan, penyidik telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Ke-9 Tersangka tersebut masing-masing: Adapun kasus posisi dalam perkara ini, lanjut Harli, yaitu pada tanggal 12 Mei 2015 berdasarkan Rapat Kordinasi (Raker) antar Kementerian telah disimpulkan bahwa \"Indonesia mengalami surplus Gula sehingga tidak membutuhkan impor gula\". Akan tetapi pada tahun 2015 tersebut Tersangka TWN selaku Direktur Utama PT Angels Products (PT AP), mengajukan permohonan Persetujuan Impor Raw Sugar sebanyak 105.000 Ton. Selanjutnya Menteri Perdagangan Tersangka TTL memberikan ijin Persetujuan Impor (PI) Gula Kristal Mentah, sebanyak 105 ribu Ton kepada PT AP untuk mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP) dengan Surat Persetujuan Impor Nomor: 04.IP.15.0042 tanggal 12 Oktober 2015. Sesuai Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004 yang diperbolehkan Impor Gula Kristal Putih (GKP) adalah BUMN, tetapi berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL kepada PT AP adalah Impor GKM. Pada tanggal 28 Desember 2015 telah dilakukan Rapat Kordinasi Bidang Perekonomian yang dihadiri Kementerian dibawah Kemenko Perekonomian, yang salah satu pembahasannya adalah bahwa Indonesia pada Januari – April tahun 2016 diperkirakan terdapat kekurangan Gula Kristal Putih (GKP) sebanyak 200 ribu ton. Namun dalam Rakor tersebut tidak pernah diputuskan bahwa Indonesia memerlukan Impor Gula Kristal Putih. Pada bulan November – Desember 2015 Tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia), telah memerintahkan PS selaku Staf Senior Manager Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan 8 Perusahaan Gula swasta. Masing-masing PT Angels Product (AP), PT Andalan Furnindo (AF), PT Sentra Usahatama Jaya (SUJ), PT Medan Sugar lndustri (MSI), PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU), PT Makassar Tene, PT Duta Segar lnternasional (DSI), PT Berkah Manis Makmur (BMM), di Gedung Equity Tower SCBD sebanyak 4 kali, untuk ditunjuk sebagai pihak yang akan melaksanakan impor GKM untuk diolah menjadi GKP. Pada bulan Januari tahun 2016, Menteri Perdagangan Tersangka TTL menandatangani Surat Penugasan kepada PT PPI dengan Surat Nomor 51 tanggal 12 Januari 2016, yang berisi penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok Gula nasional dan stabilisasi harga Gula, melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah GKM impor menjadi GKP sebanyak 300 ribu ton. Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan 8 Perusahaan Gula Swasta, yaitu Tersangka TWN Direktur Utama PT AP, Tersangka WN Presiden Direktur PT AF, Tersangka HS Direktur Utama PT SUJ, Tersangka IS Direktur Utama PT MSI, Tersangka ES Direktur PT PDSU Tersangka TSEP Direktur PT MT, Tersangka HAT Direktur PT DSI, serta Tersangka HFH Direktur Utama PT BMM. \"Padahal, seharusnya dalam rangka pemenuhan stok Gula dan stabilisasi harga Gula di pasaran, yang diimpor adalah GKP secara langsung dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN (PT PPI),\" jelas Harli lebih lanjut. Selanjutnya Menteri Perdagangan Tersangka TTL memerintahkan KP selaku Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri, untuk menerbitkan Persetujuan Impor GKM untuk diolah menjadi GKP kepada 8 perusahaan swasta tersebut. Padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga, seharusnya yang diimpor adalah GKP secara langsung dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN. Selain itu, Persetujuan Impor (Pl) dari Kementerian Perdagangan tersebut diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. Bahwa kedelapan perusahaan swasta yang mengolah GKM menjadi GKP tersebut, izin industrinya adalah Produsen Gula Kristal Rafinasi (GKR). Berdasarkan Pasal 9 Permendag Nomor 117 Tahun 2015 menyatakan, GKM yang diimpor tersebut hanya dapat diolah menjadi GKR untuk pemenuhan kebutuhan sektor industri makanan, minuman, dan farmasi, serta tidak dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Setelah kedelapan perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli Gula tersebut. Padahal senyatanya Gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran/masyarakat, melalui distributor yang terafiliasi dengan harga Rp16.000/Kg, lebih tinggi dari HET yakni Rp13.000/Kg dan tidak ada Operasi Pasar. Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP tersebut, PT PPI mendapatkan dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP sebesar Rp105,- per Kg. Pada tanggal 8 Maret 2016, Tersangka TWN selaku Direktur Utama PT AP mengajukan permohonan Persetujuan Impor Raw Sugar sebanyak 105 ribu ton. Atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan (Tersangka TTL) pada tanggal yang sama langsung menerbitkan Persetujuan Impor GKM untuk diolah menjadi GKP kepada PT AP sebanyak 105 ribu ton. Dengan Persetujuan Impor Nomor: 04.PI.69.16.25 tertanggal 8 Maret 2016, tanpa melalui pembahasan Rakortas Kemenko Perekonomian yang menyetujui impor GKM tersebut untuk dipergunakan dalam Operasi Pasar/Stabilisasi harga Gula. Bahwa pemberian Persetujuan Impor tersebut juga diberikan tanpa adanya Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, yang seharusnya sesuai dengan Pasal 6 Permendag Nomor 117 Tahun 2015, yang merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan Persetujuan Impor. Selain itu, berdasarkan Pasal 4 Junto Pasal 5 (2) Permendag Nomor 117 Tahun 2015, dalam rangka stabilisasi harga Gula, impor Gula yang seharusnya dilakukan adalah Impor GKP, dan pihak yang diperbolehkan untuk melakukan impor GKP adalah BUMN yang ditunjuk Pemerintah. Pada tanggal 8 April 2016, Tersangka TWN selaku Direktur Utama PT AP mengajukan permohonan Persetujuan Impor Raw Sugar sebanyak 157.500 ton. Selanjutnya, atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan Tersangka TTL pada tanggal yang sama langsung menerbitkan Persetujuan Impor GKM untuk diolah menjadi GKP kepada PT AP sebanyak 157.500 ton dengan Persetujuan Impor Nomor: 04.PI.69.16.0028 tertanggal 8 April 2016, tanpa melalui pembahasan Rakortas Kemenko Perekonomian yang menyetujui impor GKM tersebut untuk dipergunakan dalam Operasi Pasar/Stabilisasi harga Gula. Bahwa pemberian Persetujuan Impor tersebut juga diberikan tanpa adanya Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya sesuai dengan Pasal 6 Permendag No. 117 Tahun 2015, yang merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan Persetujuan Impor. Selain itu, berdasarkan Pasal 4 Junto Pasal 5 (2) Permendag Nomor 117 Tahun 2015, dalam rangka stabilisasi harga Gula, impor gula yang seharusnya dilakukan adalah Impor GKP, dan pihak yang diperbolehkan untuk melakukan impor GKP adalah BUMN yang ditunjuk Pemerintah. Pada tanggal 28 April 2016, Tersangka TWN selaku Direktur Utama PT AP, Tersangka WN Presiden Direktur PT AF, Tersangka HS Direktur Utama PT SUJ, Tersangka IS Direktur Utama PT MSI, Tersangka TSEP Direktur MT, Tersangka HFH Direktur PT BMM, Tersangka ES Direktur PT PDSU, dan PT DUS, mengajukan Permohonan Persetujuan Impor Raw Sugar dengan total sebanyak 200 ribu Ton. Selanjutnya atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan Tersangka TTL memerintahkan Karyanto Suprih Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk menerbitkan Persetujuan Impor GKM, untuk diolah menjadi GKP kepada 8 Perusahaan Gula Rafinasi tersebut sebanyak 200 ribu ton, tanpa melalui pembahasan Rakortas Kemenko Perekonomian yang menyetujui impor GKM tersebut untuk dipergunakan dalam Operasi Pasar/Stabilisasi harga Gula. Selain itu berdasarkan Pasal 4 Junto Pasal 5 (2) Permendag Nomor 117 Tahun 2015 bahwa dalam rangka stabilisasi harga Gula, impor Gula yang seharusnya dilakukan adalah Impor GKP dan pihak yang diperbolehkan untuk melakukan impor GKP adalah BUMN yang ditunjuk Pemerintah. Pada tanggal 7 Juni 2016 Tersangka ASB Direktur Utama PT KTM mengajukan Permohonan Persetujuan Impor Raw Sugar sebanyak 110 ribu Ton. Atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan Tersangka TTL menerbitkan Persetujuan Impor GKM untuk diolah menjadi GKP kepada PT KTM sebanyak 110 ribu Ton, dengan Surat Persetujuan Impor Nomor: 04.PI.69.16.0052 tanggal 14 Juni 2016 tanpa melalui pembahasan Rakortas Kemenko Perekonomian, yang menyetujui impor GKM tersebut untuk dipergunakan dalam Operasi Pasar/Stabilisasi harga Gula. Bahwa pemberian Persetujuan Impor tersebut juga diberikan tanpa adanya Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang seharusnya sesuai Pasal 6 Permendag No 117 Tahun 2015 merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan Persetujuan Impor. Selain itu berdasarkan Pasal 4 Junto Pasal 5 (2) Permendag No 117 Tahun 2015 bahwa dalam rangka stabilisasi harga gula, impor Gula yang seharusnya dilakukan adalah Impor GKP dan pihak yang diperbolehkan untuk melakukan impor GKP adalah BUMN yang ditunjuk Pemerintah. Selain itu pada tanggal 29 Juni 2016 Tersangka HFH Direktur Utama PT BMM memerintahkan AYT Direktur PT BMM untuk mengajukan Permohonan Persetujuan Impor Raw Sugar sebanyak 20 ribu Ton. Atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan Tersangka TTL memerintahkan KS Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk menerbitkan Persetujuan Impor GKM, untuk diolah menjadi GKP kepada PT BMM sebanyak 20 ribu Ton dengan Surat Persetujuan Nomor: 04.PI.69.16.0057 tanggal 30 Juni 2016. Tanpa melalui pembahasan Rakortas Kemenko Perekonomian yang menyetujui impor GKM tersebut untuk dipergunakan dalam Operasi Pasar/Stabilisasi harga Gula. Pemberian Persetujuan Impor tersebut juga diberikan tanpa adanya Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, yang seharusnya sesuai Pasal 6 Permendag Nomor 117 Tahun 2015 merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan Persetujuan Impor. Selain itu berdasarkan Pasal 4 Junto Pasal 5 (2) Permendag Nomor 117 Tahun 2015 bahwa dalam rangka stabilisasi harga Gula, impor Gula yang seharusnya dilakukan adalah Impor GKP dan pihak yang diperbolehkan untuk melakukan impor GKP adalah BUMN yang ditunjuk Pemerintah. Dengan adanya penerbitan Persetujuan Impor (PI) GKM menjadi GKP oleh Menteri Perdagangan Tersangka TTL kepada para Tersangka yang merupakan pihak swasta sebagaimana diuraikan di atas, menyebabkan tujuan stabilisasi harga dan pemenuhan stok Gula nasional dengan cara operasi pasar kepada masyarakat tidak tercapai, namun justru memberikan keuntungan kepada para pihak swasta dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Akibat perbuatan yang dilakukan Tersangka TWN, WN, HS, IS, ES, TSEP HAT, HF dan ASB negara dirugikan sebesar Rp578.105.411.622,47 (Rp578 Milyar) berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Tersangka TWN, dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 02/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025; Tersangka WN, dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 03/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025; Tersangka HS, dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 04/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025; Tersangka IS, dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 05/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025; Tersangka TSEP, dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 06/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025; Tersangka HFH, dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 07/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025; Tersangka ES, dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 08/F.2/Fd.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025; Sedangkan terhadap Tersangka Hendrogiarto Antonio Tiwow (HAT) dan Tersangka Ali Sandjaja Boedidarmo (ASB), belum dilakukan penahanan. See author's posts"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Pembangunan Monumen Reog Ponorogo Butuh Dana Rp 164 M, Pemkab Siapkan Skema, Kang Giri : Harus Jadi TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko memastikan mega proyek pembangunan museum peradaban monumen reog (MPRP) di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo terus berlanjut. \"Tidak boleh monumen tidak jadi. Maka harus jadi. Reog sudah bukan lagi milik Ponorogo. Sudah milik Indonesia karena telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Unesco,\" ungkap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Senin (20/1/2025). Sehingga, kata dia, tanggung jawab nguri-uri dan menghidupkan keberlangsungan produk turunan Reog tidak hanya dihargai seni dan budaya. \"Tetapi menjadi pelecut dan menjadi sumbu perputaran ekonomi karakter bangsa identitas bangsa. Butuh cawe-cawe dari pusat,\" kata Kang Giri-sapaan akrab-Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Menurutnya beberapa waktu lalu dikumpulkan di kantor kementerian perekonomian. Semua kementerian dihadirkan, dimana kementerian yang mempunyai tupoksi atau irisan denganterhadap seni dan budaya. \"Dihadirkan mencari problem solvin Ini penting kami menggerakkan nasional. Ini bukan aset Ponorogo saja. Namun aset nasional yang nyambung dengan program Pak Prabowo (Presiden RI),\" tegasnya. Di 2025 ini, Kang Giri mengaku berencana berfokus melanjutkan pembangunan museum di 26 lantai tersebut. Mulai penyiapan fasilitas museum, hingga pengumpulan isi pameran seperti artefak dan benda bersejarah tentang reog lainnya. Dimana ada beberapa skema. Juga usulan anggaran telah diajukan Pemkab Ponorogo ke Pemerintah Pusat. Kasarannya, pemenuhan museum dan fasilitas seputaran MPRP butuhkan paling tidak Rp 164 miliar. Dimana kementerian tengah merumuskan skema pemenuhan anggaran tersebut. Salah satu opsinya, yakni lewat Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU). \"Kami sedang mencari pola sulusinya, apakah melalui KBPU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau skema lainnya ini sedang dirumuskan Kementerian,\" tambahnya. Kang Giri mengklaim bahwa MPRP bakal menjadi penyumbang ekonomi baru Ponorogo. Potensinya bahwa Kang Giri bakal menakar ada 7 juta penduduk wilayah mataram bakal menjadi pengunjung MPRP mendatang. \"Kalaupun nanti misalnya penggangarannya ditawarkan ke pihak ketiga uangnya pasti tidak akan hilang, investasi pasti untung, karena hasil survai kunjungan wisata semakin tinggi,\" pungkasnya."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "PEMERINTAH SEPAKATI KERJA SAMA DENGAN EXXONMOBIL UNTUK KEMBANGKAN CSS IQPlus, (23/1) - Pemerintah menyepakati kerja sama dengan ExxonMobil Chemical International Major Growth Ventures (ExxonMobil) untuk pengembangan sektor petrokimia dan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). \"Nota kesepahaman (MoU) ini salah satu proyeknya adalah Carbon Capture and Storage dan juga terkait dengan industri petrokimia, terutama plastik,\" kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip di Jakarta, Kamis. Nota kesepahaman tersebut menandai komitmen bersama untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat membuka peluang besar bagi pengembangan sektor petrokimia di Indonesia. MoU juga bertujuan untuk mengeksplorasi potensi investasi ExxonMobil dalam pembangunan kompleks petrokimia kelas dunia di Indonesia, dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai 10 miliar dolar AS. Airlangga menambahkan proyek itu turut mendukung kebijakan hilirisasi dari Presiden Prabowo Subianto, membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan selama masa konstruksi, serta menjadi wujud komitmen pembangunan berkelanjutan. Sebab, pembangunan CSS ditargetkan dapat mengurangi emisi CO2 hingga 90 persen. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi aspek penting dalam kerja sama ini. Untuk itu, ExxonMobil berkomitmen untuk melatih tenaga kerja Indonesia agar memiliki kompetensi yang setara dengan standar global. Dengan begitu, proyek dapat mendorong pertumbuhan bisnis lokal melalui berbagai kemitraan strategis. (end/ant)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Menko Airlangga Bertemu Menteri Piyush Goyal Sepakati Penyelesaian Isu Teknis untuk Mendorong Perdagangan Indonesia – India Memanfaatkan acara Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India dalam rangka menghadiri acara Peringatan Hari Republik ke-76 India di New Delhi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pihak terkait di India dalam rangka membahas berbagai upaya penyelesaian isu-isu, permasalahan dan kendala teknis, khususnya yang terkait dengan perdagangan, industri, dan investasi."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Petisi 113 Ribu Desak Prabowo Cabut PPN 12 Persen Dibawa ke Istana Ilustrasi: Poster seruan protes menolak kenaikan PPN Menjadi 12 persen. (bing) Jakarta, law-justice.co - Kelompok Bareng Warga mengantar petisi online yang menuntut Presiden Prabowo Subianto mencabut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen ke istana. Petisi itu telah ditandatangani sekitar 113 ribu orang. Risyad Azharai, perwakilan Bareng Warga, mengatakan inisiatif ini dimulai di internet. Bareng Warga hanya menyampaikan suara masyarakat yang dituangkan ke dalam petisi itu. \"Ini adalah tanda tangan yang dihimpun secara digital melalui petisi online oleh hampir 1113 ribu lebih dan akan terus bertambah, yaitu penolakan untuk PPN 12 persen,\" kata Risyad di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Kamis (19/12). Risyad mengatakan kenaikan PPN 12 persen tak tepat saat ini. Masyarakat sedang kesulitan ekonomi dan penambahan PPN hanya akan memberatkan. Dia juga mengingatkan kelas menengah sedang melemah. Sebagian kelas menengah turun status menjadi kelas bawah karena kondisi ekonomi saat ini. Risyad dan kawan-kawan mendesak Prabowo untuk mencabut kenaikan PPN 12 persen. Dia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak membalut kebijakan itu dengan istilah-istilah menyesatkan. \"Jangan bilang-bilang pakai khusus barang mewah doang. Saya tahu kita sadar itu upaya-upaya buat pembiasan, pengaburan, pengabu-abuan,\" jelasnya dilansir dari CNN Indonesia. Ia menambahkan, \"Jangan dipelintir-pelintir. Batalin semuanya untuk PPN 12 persen.\" Sebelumnya, pemerintah menetapkan kenaikan PPN 12 persen berlaku pada 1 Januari 2024. Hal itu sesuai dengan ketetapan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). \"Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,\" ucap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12)."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Di Balik Kebijakan PPN 2025: Menimbang Manfaat dan Risiko DIALEKSIS.COM | Opini - Pada penghujung tahun 2024, masyarakat Indonesia dihadapkan pada kebijakan kontroversial pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025, dengan pengecualian untuk sembako. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pengumuman resmi disampaikan melalui Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin, 16 Desember 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih lainnya hadir dalam pengumuman tersebut. Kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Meskipun kenaikan hanya sebesar 1%, dampak akumulatifnya terhadap total belanja konsumen dinilai sangat signifikan. Gelombang protes muncul di berbagai platform media sosial, dengan munculnya petisi penolakan yang mendapat dukungan luas. Per tanggal 20 Desember 2024, petisi bertajuk \"Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!\" telah mengumpulkan lebih dari 142.000 tanda tangan dari target 150.000 di platform change.org. Tagar #PajakMencekik dan #TolakKenaikanPPN menjadi trending topic di media sosial. Aksi protes tidak hanya terbatas pada petisi online. Berbagai kelompok masyarakat, mulai dari aktivis perempuan, mahasiswa, hingga komunitas penggemar budaya pop seperti K-Popers, Wibu, dan gamers, mengorganisir demonstrasi ke Kantor Sekretariat Negara. Sebagai bentuk perlawanan alternatif, muncul pula gerakan gaya hidup minimalis yang mengajak masyarakat mengurangi konsumsi barang-barang terdampak PPN. Jika korelasikan menurut teori ekonomi Keynesian, konsumsi rumah tangga merupakan komponen krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, penurunan konsumsi akibat kenaikan PPN dapat memicu efek multiplier negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Studi empiris yang dilakukan oleh Simon James (2012) terhadap negara-negara berkembang menunjukkan bahwa setiap kenaikan PPN sebesar 1% berkorelasi dengan penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 0,32-0,51% dalam periode 2-3 tahun. Temuan ini sejalan dengan teori elastisitas harga permintaan, di mana kenaikan harga (termasuk pajak) akan mempengaruhi kuantitas permintaan barang dan jasa. Akibat kenaikan pajak tersebut, direspon Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, dalam CORE Economic Outlook 2025, menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun krusial bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dan visi negara maju 2045. Namun, target ini sulit tercapai jika konsumsi masyarakat, yang berkontribusi 50-55% terhadap PDB, tidak dijaga stabilitasnya. Selanjutnya dalam perspektif makroekonomi, penurunan konsumsi masyarakat dapat memicu efek domino: Investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi kedua terbesar berpotensi melemah akibat penurunan permintaan domestik.Penerimaan negara dari PPN mungkin tidak akan meningkat signifikan jika volume transaksi menurun.Potensi peningkatan ketimpangan ekonomi, mengingat beban pajak regresif cenderung lebih berat dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah. Data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, sekitar 9,7 juta orang dari kelas menengah telah mengalami penurunan kelas ekonomi. Fenomena ini mengkhawatirkan mengingat kelas menengah menyumbang 40% dari total konsumsi nasional. Lantas apa esensi dari kesimpulannya, meskipun pemerintah berargumen bahwa kenaikan PPN diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara, berbagai analisis menunjukkan bahwa dampak negatifnya terhadap konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi mungkin lebih besar dibandingkan potensi peningkatan penerimaan negara. Kebijakan ini perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan kesejahteraan masyarakat. Penulis: Alif Alqausar (mahasiswa komunikasi penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Prabowo Kunjungi Parlemen India, Pererat Hubungan Diplomatik dan Budaya IPOL.ID – Presiden Prabowo Subianto mengunjungi gedung Parlemen India, di sela-sela rangkaian kegiatan kunjungan kenegaraan, Sabtu (25/1). Kehadiran Prabowo di gedung bersejarah tersebut menandai komitmen dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan India, khususnya di bidang politik dan budaya. Prabowo tiba di gedung Parlemen India dan disambut hangat oleh Ketua Lok Sabha/DPR India Shri Om Birla, Kepala Protokol Parlemen Duta Besar Anjani Kumar, Wakil Kepala Protokol Parlemen Ramana dan Deputy Secretary Parlemen India Ginlal Chung. Sambutan hangat dari para pejabat India mencerminkan hubungan baik kedua negara yang terus diperkuat. Prabowo kemudian meninjau Plenary Hall Lok Sabha, ruang sidang DPR India yang dikenal dengan arsitekturnya yang megah dan sarat simbolisme demokrasi. Kepala Negara terlihat antusias menyimak penjelasan terkait arsitektur tersebut. Prabowo selanjutnya mengunjungi Plenary Hall Rajya Sabha, ruang sidang MPR India, yang berfungsi sebagai rumah representasi negara bagian dalam sistem federal India. DIa kembali menunjukkan ketertarikannya, menyoroti peran Rajya Sabha dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan galeri seni budaya yang menampilkan koleksi seni tradisional dari berbagai wilayah di India. Galeri tersebut mencerminkan kekayaan budaya India yang beragam, sebuah tema yang selalu menjadi penghubung erat antara India dan Indonesia. Terakhir Prabowo berkunjung ke Foucault's Pendulum, sebuah instalasi yang menunjukkan teori rotasi planet yang dikembangkan oleh insinyur Prancis Léon Foucault. Prabowo pun mengapresiasi kolaborasi antara seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang ditampilkan di gedung Parlemen. Kunjungan ini menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat hubungan strategis kedua negara, tidak hanya dalam diplomasi politik tetapi juga dalam pengayaan budaya dan ilmu pengetahuan. Turut hadir dalam upacara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi. (far)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "KPK Umumkan Skor Terbaik SPI 2024, Pemprovsu dan Pemko Medan Tak Lolos Kategori JAKARTA, SUMUTPOS.CO-Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Republik Indonesia mengumumkan dan memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD) yang berhasil meraih skor terbaik dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Dari beberapa kategori tersebut, Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dan Pemerintahan Kota Medan (Pemko Medan) tidak lolos mendapatkan peringkat terbaik tersebut. Namun, salah satu Pemko di Sumut yakni Kota Tebingtinggi mendapat peringkat terbaik dengan skor 78,48. Untuk diketahui, apresiasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas upaya K/L/PD dalam mendorong penerapan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan kerja masing-masing. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengimbau seluruh organisasi mengedepankan peningkatan integritas dalam sasaran kinerjanya. \"KPK memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah memperjuangkan integritas. Jika ini bisa diterapkan di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, saya yakin semuanya akan lebih tenang. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi,\" kata Setyo kepada wartawan, Minggu (26/1). Menurutnya, SPI merupakan instrumen penting sebagai tolok ukur integritas dan pendorong perubahan positif di berbagai institusi. \"KPK juga berharap keberhasilan yang diraih oleh institusi-institusi ini dapat menjadi inspirasi bagi institusi lainnya untuk meningkatkan implementasi tata kelola yang baik, integritas, dan pencegahan korupsi,\" pungkasnya. Secara rinci, berikut daftar 10 institusi dengan skor SPI terbaik berdasarkan kategorinya: Kategori Kementerian Kementerian Luar Negeri (85,73) Kementerian Sekretariat Negara (85,35) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (85,35) Kementerian Keuangan (83,36) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (83,35) Kementerian Perindustrian (83,03) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (82,36) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (81,96) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (81,81) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (80,33) Kategori Lembaga Bank Indonesia (86,71) Sekretariat Kabinet (85) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (84,94) Lembaga Administrasi Negara (84,91) Otoritas Jasa Keuangan (84,87) Badan Tenaga Nuklir Nasional (84,5) Badan Standardisasi Nasional (84,49) Badan Pusat Statistik (84,31) Badan Pengawas Obat dan Makanan (83,98) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (83,9) Kategori Provinsi Provinsi Jawa Tengah (79,4) Provinsi Bali (77,97) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (74,6) Provinsi Sulawesi Utara (73,98) Provinsi Jawa Barat (73,84) Provinsi Kalimantan Timur (72,75) Provinsi DKI Jakarta (72,5) Provinsi Kalimantan Barat (72,37) Provinsi Gorontalo (71,79) Provinsi Bengkulu (71,76) Kategori Kabupaten Kabupaten Batang (80,49) Kabupaten Gunungkidul (80,08) Kabupaten Kulon Progo (80,05) Kabupaten Natuna (79,96) Kabupaten Gianyar (79,87) Kabupaten Lingga (79,82) Kabupaten Wonosobo (79,36) Kabupaten Sukoharjo (79,34) Kabupaten Buleleng (79,14) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (79,06) Kategori Kota Kota Pekalongan (82,25) Kota Tegal (80,62) Kota Kotamobagu (79,75) Kota Yogyakarta (79,39) Kota Denpasar (79,02) Kota Salatiga (78,94) Kota Solok (78,52) Kota Tebing Tinggi (78,48) Kota Magelang (78,21) Kota Padang Panjang (78,03). (jpg/han)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Ekspor di Bawah US$250.000 per Transaksi Tak Kena Kewajiban DHE Baru Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memperbarui aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan DHE ini akan memaksa eksportir menyimpan 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) selama 1 tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan mempersiapkan kebijakan tersebut secara seksama dengan agar kebijakan DHE SDA tidak memberatkan eksportir dan tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional. Menko Airlangga juga mengungkapkan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan DHE SDA terbaru, maka penambahan cadangan devisa akan bertambah dan memperkuat perekonomian Indonesia. Dia juga berjanji, kebijakan ini akan mempertimbangkan eksportir kecil. \"Kebijakan Pemerintah terkait DHE sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, tetap mempertimbangkan kondisi usaha kecil, khususnya eksportir dengan nilai ekspor yang lebih kecil,\" tegas Airlangga, dikutip Rabu (22/1/2025). Dalam peraturan terbaru, Pemerintah memberikan pengecualian bagi eksportir dengan nilai ekspor tertentu agar tidak memberatkan. \"Ekspor dengan nilai di bawah US$ 250.000 per transaksi tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pengelolaan DHE,\" tambahnya. Dia menuturkan ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas serta untuk melindungi usaha kecil agar tetap kompetitif di pasar internasional."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Pesan Prabowo di Rajghat Memorial: Mahatma Gandhi Insipirasi Saya Memperjuangkan Keadilan TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Rajghat Memorial, New Delhi, India , dalam rangka melakukan upacara peletakan karangan bunga pada Sabtu, 25 Januari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan Prabowo di India. Dikutip dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di Rajghat Memorial, tempat kremasi Mahatma Gandhi, didampingi dua mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di India. Prabowo kemudian meletakan karangan bunga sebagai penghormatan kepada tokoh besar perjuangan kemerdekaan India tersebut. Kepala negara kemudian melakukan prosesi khidmat dengan memutari makam Mahatma Gandhi. Prabowo juga menebarkan bunga dan mengheningkan cipta sebagai simbol penghormatan mendalam. Usai prosesi, Prabowo kemudian menuliskan pesan dan menandatangani buku tamu. \"Mahatma Gandhi adalah pemimpin yang hebat, guru yang hebat, inspirasi besar bagi seluruh umat manusia. Beliau telah menjadi inspirasi saya dalam memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Semoga arwahnya tenang, dan semoga ajarannya tetap kekal,\" tulis Prabowo. Prabowo melawat ke India pada 23–26 Januari 2025 dalam rangka kunjungan kenegaraan (state visit) dan untuk hadir sebagai tamu kehormatan (chief guest) Hari Republik (Republic Day) India Ke-76, Ahad, 26 Januari 2025. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Aguan dan Jokowi Diminta Bayar Rp 612 Triliun' Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 belakangan ini menjadi perhatian. Terbaru, Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo setuju Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 dibatalkan dan dievaluasi. Menurut Firman, proyek PSN PIK 2 tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat dan ekosistem setempat. \"Saya sangat setuju kalau proyek PSN PIK 2 dibatalkan dan harus dievaluasi secara menyeluruh dan dikaji secara mendalam, dan juga dilihat asas manfaatnya untuk rakyat atau kepentingan siapa. Apalagi kalau hanya untuk kepentingan pengusaha,\" kata anggota DPR RI dari Partai Golkar itu dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Jumat, 3 Januari 2025. Seperti diketahui, pemerintahan era Presiden Jokowi menetapkan Tropical Coastland PIK 2 sebagai PSN melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Kendati demikian, proyek properti di pantai utara Jakarta dan Tangerang, Banten, itu menuai kontroversi. Mulai disebut berada di kawasan hutan lindung hingga menghilangkan mata pencaharian setempat. Firman Soebagyo mengatakan proyek PIK 2 berpolemik ketika Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyampaikan PIK 2 batal ditetapkan sebagai PSN karena masih ada masalah pelanggaran tata ruang. Namun, Firman merasa aneh karena dalam beberapa dekade terakhir ini pembangunan kawasan PIK dilanjutkan dan berjalan dengan mulus. Padahal, ucap Firman, saat itu Komisi IV DPR RI telah menyampaikan penolakan keras karena ada prinsip-prinsip yang dilanggar, yaitu tata ruang dan KLHS. \"Proyek PSN PIK 2 tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat setempat dan mengorbankan ekosistem dan kelestarian lingkungan,\" tutur Firman. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan proyek PIK 2 tidak tercantum sebagai PSN pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota. \"Padahal, ini masuknya PSN pariwisata,\" kata Nusron dalam acara Media Gathering Kementerian ATR/BPN di kantornya pada Selasa, 31 Desember 2024. Walhasil, pemerintah daerah (Pemda) provinsi maupun kabupaten/mesti mengajukan perubahan RTRW. Nantinya, Kementerian ATR/BPN yang bakal mengeluarkan persetujuan. Bila Pemda tidak mengajukan, perusahaan atau si pemilik proyek harus meminta rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kepada Menteri ATR/Kepala BPN. Namun hingga kini, Nusron mengaku belum mendapat permintaan dari Pemda maupun perusahaan. \"Jadi, kami tidak bisa menyatakan apa-apa,\" tutur Nusron. Nusron mengatakan 1.500 hektare lahan di PSN PIK 2 berada di area hutan lindung. Persoalan ini bisa diselesaikan dengan menurunkan status dari hutan lindung menjadi hutan konveksi. Kemudian, mengkonversinya menjadi area penggunaan lain (APL). Dalam penurunan status lahan itu, perusahaan mesti menyiapkan lahan pengganti yang nantinya ditentukan Kementerian Kehutanan. Namun, meski menemukan sejumlah persoalan, Politikus Partai Golkar itu menyatakan kementeriannya tidak memiliki wewenang terkait dengan status PSN Tropical Coastland PIK 2. \"Bola di tangan Kemenko Perekonomian. Kami hanya sudut pandang tata ruangnya,\" kata Nusron. Namun, ia menjelaskan, KPPR menjadi pintu masuk untuk perizinan lain. \"Sebelum ada itu, putar balik,\" ucapnya, Selasa, 31 Desember 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 meminta pemerintah mencabut status PSN yang dimiliki PIK 2. \"MUI meminta kepada pemerintah untuk mencabut status Program Strategis Nasional, PSN, Pantai Indah Kapuk II atau PIK 2 karena banyak mendatangkan kemudaratan bagi masyarakat,\" kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Rofiqul Umam Ahmad membacakan hasil Mukernas ke-4 di Jakarta pada Kamis, 19 Desember 2024. Rofiqul menilai rekomendasi MUI agar PSN dicabut untuk PIK karena tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, kata dia, MUI menerima aduan dari masyarakat, terutama kalangan ulama terkait proyek tersebut. Dia mengatakan masuknya isu PIK 2 ke dalam Mukernas itu merupakan bentuk komitmen dari MUI sebagai pelayan umat dan mempertegas peran MUI sebagai mitra pemerintah. Bos Agung Sedayu Group, Taipan Sugiyanto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) digugat perdata melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek PIK 2. \"Penggugatnya atas nama rakyat, warga negara RI yang peduli terhadap isu ketahanan dan keamanan, serta narasi kekhawatiran atas adanya negara dalam negara,\" kata Ahmad saat ditemui sebelum sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 16 Desember 2024. Mereka juga meminta para tergugat dihukum untuk menghentikan proyek PIK 2, baik di area atau di luar PSN. Sebab, klaim dia, area PSN hanya 1.755 hektar tapi proses pembebasan lahannya sampai ke Serang, Banten. Dia memperkirakan, jumlahnya bisa mencapai 100 ribu hektar. \"Kemudian kami minta untuk dihukum membayar ganti rugi Rp 612 triliun atas penderitaan rakyat, tapi tidak dibayarkan kepada kami melainkan ke negara melalui Kementerian Keuangan,\" tutur Ahmad. Kuasa hukum Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik negara (BUMN), Muhammad Said Didu, Gufroni, mengklaim ada upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap kliennya. Hal ini menyusul kritik keras Said Didu terhadap ketidakadilan terhadap rakyat pada implementasi kebijakan PSN PIK-2 di 9 Kecamatan di Kabupaten Tangerang dan Serang. Di mana pada luasan area tersebut berdampak pada penggusuran ratusan ribu warga. \"Said Didu terancam dikriminalisasi melalui laporan Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke Polres Kota Tangerang. Kami melihat tindakan ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Said dilaporkan melanggar Pasal 28 Ayat 2 atau Pasal 28 Ayat 3 UU ITE dan atau Pasal 310, Pasal 311 KUHP,\" ujar Gufroni pada Senin, 2 September 2024. ( Sumber : TEMPO )"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "OJK Indonesia Siapkan Regulasi untuk Meningkatkan Akses Pendanaan UMKM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun regulasi untuk meningkatkan akses kredit atau pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kata seorang pejabat. Regulasi tersebut sedang disusun untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan dalam beberapa tahun mendatang. \"Draf regulasi ini akan berlaku untuk bank dan lembaga non-bank dan diharapkan dapat mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM, memungkinkan mereka meningkatkan kapasitas bisnis mereka,\" kata Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif OJK untuk Pengawasan Perbankan, pada hari Minggu. Dia mencatat bahwa draf regulasi akan mempermudah akses bagi UMKM pada semua tahap pembiayaan dari bank dan lembaga non-bank. Regulasi tersebut akan memastikan akses yang lebih mudah ke pembiayaan UMKM dengan menerapkan kebijakan khusus, menyiapkan skema pembiayaan yang disesuaikan berdasarkan karakteristik bisnis UMKM, dan menyederhanakan proses pembiayaan. Selain itu, bank dan lembaga non-bank dapat bekerja sama untuk memudahkan akses pembiayaan bagi UMKM. Berdasarkan studi oleh Ernst and Young (EY), kebutuhan pembiayaan untuk UMKM pada tahun 2026 akan mencapai Rp4.300 triliun. Namun, hanya Rp1.900 triliun yang saat ini tersedia. UMKM memainkan peran kunci dalam mendorong ekonomi Indonesia. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, UMKM berkontribusi 61 persen terhadap PDB (Rp9.580 triliun) dan 97 persen terhadap penyerapan tenaga kerja pada tahun 2023. OJK melaporkan pertumbuhan positif dalam kinerja intermediasi perbankan, didukung oleh profil risiko yang dikelola dengan baik. Pada November 2024, kredit tumbuh sebesar 10,79 persen year-over-year menjadi Rp7.717 triliun. Berita terkait: OJK Indonesia menutup 3.240 entitas keuangan ilegal pada tahun 2024 Berita terkait: OJK mendorong layanan keuangan untuk mendukung pembiayaan UMKM Translator: Martha Herlinawati, Raka Adji Editor: Anton Santoso Hak cipta © ANTARA 2025"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Prabowo Singgung Politikus Senior dan Diplomat, Presiden India Ungkit soal Bung Karno , JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subiantomengakui dirinya banyak belajar dari Pemerintah India menghapus kemiskinan melalui program-program Perdana Menteri (PM) Narendra Modi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan. \"Saya datang ke sini selama beberapa hari, tetapi saya belajar banyak dari kepemimpinan dan komitmen Perdana Menteri Modi,\" kata Prabowo saat menghadiri jamuan makan malam di Rashtrapati Bhavan, New Delhi, India, Sabtu (25/1) malam. \"Komitmennya untuk mengurangi kemiskinan, membantu yang terpinggirkan, dan membantu masyarakat yang paling lemah merupakan inspirasi bagi kami,\" sambung Presiden Prabowo dalam siaran pers diterima di Jakarta, Minggu. Oleh karena itu, Prabowo kembali menyatakan dirinya merasa terhormat berkunjung ke India dalam rangka agenda kenegaraan maupun untuk memenuhi undangan sebagai tamu utama (chief guest) Hari Ke-76 Republik India. \"Saya sangat bangga berada di sini (di India, red). Saya bukan politisi profesional, saya bukan diplomat yang baik. Saya hanya mengatakan apa yang ada di hati saya,\" ujar Presiden Prabowo. Jamuan makan malam di Rashtrapati Bhavan merupakan bagian dari agenda kenegaraan Presiden Prabowo di India. Dalam acara itu, Presiden Prabowo, yang mengenakan setelan jas biru tua, duduk di samping PM Modi. Di Rashtrapati Bhavan, jajaran Kabinet Merah Putih yang ikut jamuan makan malam, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "India Berbagi Pengalaman Berikan Makan Siang Gratis Sejak 1995 JAKARTA, NusaBali - Pemerintah India berbagi pengalamannya memberikan makan siang gratis untuk anak-anak sekolah sejak 1995 dalam pertemuan bilateral dengan Pemerintah Indonesia di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu (25/1/2025). Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengungkap isi pertemuan bilateral itu, termasuk mengenai makan siang gratis, saat jumpa pers di Hyderabad House selepas pertemuan. \"India berbagi pengalaman di bidang kesehatan dan ketahanan pangan, termasuk skema makan siang (gratis) dan sistem distribusi (layanan) publik kepada Pemerintah Indonesia. Kami memutuskan untuk bekerja sama di bidang-bidang seperti energi, mineral kritis, sains dan teknologi, luar angkasa, dan pendidikan STEM,\" kata PM Modi saat menyampaikan pernyataan bersamanya dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Terkait pengalaman India itu, Presiden Prabowo kemudian menyatakan Indonesia telah mempelajari program-program layanan publik di India, termasuk program makan siang gratis. \"Kami berterima kasih, Perdana Menteri atas bantuan-bantuan yang diberikan, kami mengirimkan tim-tim teknis, dan kami saat ini menjalankan banyak program yang menurut kami merupakan contoh-contoh yang baik, dan kami ingin belajar dari pengalaman India,\" kata Presiden Prabowo dalam jumpa pers yang sama. Dalam sesi itu juga, dua pemimpin masing-masing menyatakan Indonesia dan India merupakan mitra yang strategis, dan persahabatan dua negara terjalin sejak masa-masa kemerdekaan. India, sebagaimana disampaikan PM Modi, juga mengakui Indonesia sebagai mitra penting dalam kerangka kerja sama ASEAN dan Indo-Pasifik. \"Kami berdua (India dan Indonesia) berkomitmen memelihara perdamaian, keamanan, mewujudkan kesejahteraan, dan menjaga ketertiban hukum di kawasan. Kami sepakat kebebasan navigasi harus selalu dijaga sebagaimana diatur dalam hukum internasional,\" kata PM Modi. Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo juga menilai kemitraan Indonesia dan India sangat penting, dan Presiden berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang dengan India. Prabowo juga mengungkap kontribusi India pada masa-masa kemerdekaan Indonesia. India saat itu memberikan sebidang lahan untuk Indonesia mendirikan kantor kedutaannya pada masa belum banyak negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. \"Itu menunjukkan betapa dalamnya hubungan kami. Indonesia tak akan melupakan dukungan tersebut,\" kata Presiden Prabowo kepada PM Modi. Di Hyderabad House, Presiden Prabowo dan PM Modi memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India. Delegasi Pemerintah Indonesia terdiri atas sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dalam pertemuan itu, ada juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kegiatan di Hyderabad House merupakan agenda kenegaraan ketiga Presiden Prabowo pada Sabtu kemarin, setelah Presiden mengikuti resepsi penyambutan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, dan mengikuti upacara peletakan bunga (laying wreath) sebagai bentuk penghormatan kepada Mahatma Gandhi di Rajghat Memorial Park. 7 ant"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Berikut Ketentuan Sisa kWh Diskon Token Listrik 50% Tidak Akan Hangus JAKARTA - PLN memastikan sisa token listrik yang dibeli dengan diskon 50% selama promo Januari-Februari tidak akan hangus Untuk pelanggan prabayar, token yang sudah dibeli tetap bisa dipakai selama tidak ada perubahan data seperti daya, nama, data atau tarif. Hal ini sekaligus menanggapi informasi yang beredar soal sisa token listrik diskon 50% akan hangus setelah periode promo berakhir. Lewat akun Instagram Disjaya, Kamis (23/1/2025), PLN menegaskan bahwa sisa kWh token listrik yang dibeli dengan diskon 50% tidak akan hangus. Token listrik tidak memiliki masa berlaku, namun pelanggan listrik diharapkan untuk tidak mengubah nama, daya, tarif, data dan sebagainya. Pelanggan listrik juga diharapkan untuk menginput token listrik sesuai dengan urutan pembelian. PLN mengingatkan supaya pelanggan rajin cek token listrik secara berkala dan tidak terburu-buru untuk membeli token listrik baru. Dengan begitu, penggunaan listrik bisa lebih terkontrol dan efisien. PT PLN (Persero) akan memberikan potongan harga listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah pada Januari sampai Februari 2025. Dimana sebelumnya, PLN juga memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% selama dua bulan. Program ini juga bagian dari upaya PLN mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, \"Hingga akhir tahun ini pertumbuhan ekonomi masih terjaga rata-rata 5%. Konsumsi rumah tangga ini menyumbang lebih dari 50% ekonomi Indonesia dan tumbuh kuat, dan diharapkan tumbuh diatas 5%,\" ditulis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah berupaya menjaga kestabilan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah melalui insentif berupa pemberian diskon tarif listrik khusus daya 2.200 VA atau lebih rendah pada periode Januari-Februari \"Kita juga memberikan untuk rumah tangga diskon listrik 50% selama dua bulan Januari hingga Februari untuk berlangganan berdaya 2.200 VA ke bawah. Ini mencakup 81,4 juta rumah tangga atau 97% pelanggan (rumah tangga) PLN masuk kategori ini,\" ucap Sri Mulyani. Baca Selengkapnya: Sisa kWh Diskon Token Listrik 50% Tidak Akan Hangus, Ini Ketentuannya (Taufik Fajar)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Seruan Boikot Pajak Imbas Kenaikan PPN 12 Persen TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mau menjawab saat ditanya wartawan tentang seruan boikot pajak imbas kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen. Pemerintah memutuskan untuk tetap menaikkan tarif PPN tahun depan meski kebijakan itu banyak dikritik masyarakat, DPR, dan ekonom. Sri Mulyani ditemui setelah rapat bersama sejumlah menteri dan wakil menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis sore, 19 Desember 2024. Para menteri membahas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga (K/L) untuk tahun depan. Tampak ada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan sejumlah wakil menteri yang keluar dari kantor tersebut seusai rapat. Sri Mulyani keluar dari lift bersebelahan dengan Airlangga. Sri Mulyani irit bicara ketika awak media melontarkan rentetan pertanyaan. Para wartawan bertanya tentang bahasan dalam rapat yang baru diadakan, permohonan tambahan anggaran masing-masing K/L, dan menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP). \"Kita review bersama tadi, sudah,\" kata Sri Mulyani tentang penambahan anggaran K/L 2025. Ketika ditanya apakah akan ada APBNP, Sri Mulyani tak menjawab ya atau tidak. Sri Mulyani hanya berkata APBN 2025 saja belum berjalan. \"Mulai aja belum,\" ucap dia. Namun, Sri Mulyani tidak menjawab pertanyaan wartawan yang meminta tanggapan tentang seruan boikot membayar pajak. Sejumlah pengguna media sosial di platform X belakangan ini membicarakan kemungkinan boikot membayar pajak sebagai bentuk protes kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Berbeda dari Sri Mulyani, Menko Airlangga memberi tanggapan singkat ketika ditanya tentang seruan boikot pajak akibat kenaikan PPN 12 persen. \"Ya, kalau itu namanya negara demokrasi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju,\" kata Airlangga saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Salah satu unggahan yang ramai mendapat respons di media sosial adalah dari akun @salam4jari. Pada 21 November lalu, akun tersebut menulis di X, \"Jika PPN dipaksakan naik 12%, mari kita boikot bayar pajak. Jadi pemerintah kok bisanya cuma malakin rakyat.\" Akun itu kembali mengunggah ulang cuitannya dengan fitur Quote Retweet pada 18 Desember 2024. \"Ada ide untuk boikot pemerintah?\" kata @salam4jari, dikutip dengan persetujuan dari pemilik akun. Per 19 Desember 2024 pukul 21:00 WIB, cuitan itu sudah diunggah ulang 6,7 ribu pengguna dan disukai 31 ribu pengguna."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Ternyata PPN 12 Persen Tidak Hanya Berlaku untuk Barang Mewah Menyabut Ramadan Ekonom :Tunda Penerapan PPN 11%, Ini Alasannya Jakarta, law-justice.co - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang berlaku tahun depan tidak hanya dikenakan terhadap barang mewah. \"Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen,\" ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dalam rilis resmi, Minggu (21/12). Artinya, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat mulai dari sabun mandi, makanan siap saji di restoran, pulsa telepon, tiket konser, hingga layanan video streaming seperti Netflix. Dwi menegaskan hanya ada 3 barang pokok yang tak terdampak kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025 yakni minyak goreng curah pemerintah dengan merek Minyakita, tepung terigu, serta gula industri. Ketiganya tetap dengan tarif lama 11 persen. \"Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1 persen akan ditanggung oleh pemerintah (DTP). Sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut,\" ujarnya. Kendati demikian, ada sejumlah kebutuhan pokok lain yang mendapatkan fasilitas bebas PPN. Artinya, barang dan jasa tersebut tidak akan dipungut pajak pertambahan nilai alias tarifnya nol persen, sama seperti yang berlaku saat ini. Barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas bebas PPN di 2025 terbagi ke dalam tiga kelompok, yakni sebagai berikut: 1. Kebutuhan pokok Ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. 2. Sejumlah jasa Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan. Kemudian, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja, serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum. 3. Barang lain Ini mencakup buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rumah susun sederhana milik (rusunami), listrik, dan air minum. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan SriMulyani Indrawati sebelumnya menyatakan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen sesuai amanah Undang-undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan (HPP). \"Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen,\" ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12). Pada kesempatan sama, Sri Mulyani juga meyakinkan saat itu kenaikan hanya berlaku untuk barang dan jasa yang tergolong premium, termasuk jasa pendidikan dan kesehatan mewah. \"Sesuai dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR, agar azas gotong royong di mana PPN 12 persen dikenakan bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium,\" ujar Sri Mulyani. Dia juga mengumumkan kenaikan PPN akan dibarengi dengan beragam stimulus bagi masyarakat mulai dari diskon tagihan listrik 50 persen untuk pelanggan hingga golongan 2.200 VA hingga pembebasan pajak penghasilan untuk pekerja di industri padat karya dengan penghasilan di bawah Rp10 juta. Kendati demikian, kebijakan kenaikan PPN terus mendapatkan kritikan dari masyarakat karena dilakukan di tengah pelemahan daya beli dan maraknya PHK. Bahkan, petisi penolakan atas kebijakan pemerintah itu menembus 173 ribu tanda tangan. Petisi ini berjudul \"Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!\". Petisi ini sudah tayang di situs change.org sejak 19 November 2024. Per Senin (23/12) siang ini pukul 12.45 WIB, sudah ada 173.750 orang yang menandatangani petisi untuk menolak kenaikan PPN 12 persen. Inisiator petisi menargetkan 200 ribu tanda tangan untuk petisi tersebut. Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya sebenarnya memiliki kewenangan untuk menunda hingga membatalkan kenaikan tersebut jika menginginkannya. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari F-PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit menjelaskan hal itu tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurut Pasal 7 Ayat (3) pada Bab IV, rentang perubahan tarif PPN berada di angka 5-15 persen dengan persetujuan DPR \"Sebagaimana amanat UU HPP, bahwa tarif PPN mulai 2025 adalah 12 persen. Pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif tersebut dalam rentang 5 persen sampai dengan 15 persen (bisa menurunkan maupun menaikkan), sesuai UU HPP Pasal 7 Ayat (3), pemerintah dapat mengubah tarif PPN di dalam UU HPP dengan persetujuan DPR,\" kata Dolfie dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12). Dolfie menyebutkan pertimbangan kenaikan atau penurunan tarif PPN bergantung pada kondisi perekonomian nasional. Karenanya, pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian tarif PPN."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Disambut Jajar Kehormatan, Prabowo Sebut India Rekan yang Baik AboutMalang.com - Presiden RI Prabowo Subianto menerima jajar kehormatan dalam upacara penyambutan kenegaraan di Istana Kepresidenan India , Rashtrapati Bhavan, di New Delhi, pada Sabtu, 25 Januari 2025 Prabowo tiba sekitar pukul 10.00 waktu setempat dan disambut oleh Presiden India Droupadi Murmu serta Perdana Menteri Narendra Modi . Kedatangan Prabowo disertai dengan 21 tembakan meriam. Ia kemudian menerima salam hormat dari pasukan jajar kehormatan, termasuk pasukan berkuda. Prosesi dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan India. Setelah itu, Prabowo melakukan inspeksi pasukan kehormatan dan menyapa Presiden India serta PM Modi. Dalam kesempatan ini, turut hadir para menteri dari Kabinet Merah Putih, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta pejabat tinggi India. \"Apresiasi terdalam saya, saya sangat bersyukur hari ini saya diundang secara resmi di India,\" kata Prabowo. Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia menganggap India sebagai rekan yang sangat baik. Bahkan, ia menyebut India sebagai salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan mendukung perjuangan kemerdekaannya. \"Kami tidak akan melupakan dukungan dari India. Saya sangat merasa terhormat hari ini,\" ujar Prabowo. Prabowo juga menyampaikan bahwa pada hari berikutnya, Minggu, ia akan menjadi Chief Guest dalam acara Hari Peringatan Republik India. \"Ibu Presiden, perkenankan saya menyampaikan terima kasih. Yang Terhormat PM Modi. Saya berkomitmen untuk mempromosikan kerja sama dan kemitraan yang erat dengan India. Itu adalah kehendak saya,\" jelasnya. (***)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "APKASINDO Minta Petani Sawit Tak Panik Soal Penundaan Dana PSR, Ini Alasannya! Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat Manurung, meminta agar petani sawit tidak panik dan tetap tenang terkait kabar penundaan dana peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting dan Sarana Prasarana oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). ADVERTISEMENT Adapun penundaan dana tersebut lantaran adanya transisi nomenklatur dari BPDPKS menjadi BPDP atau Badan Pengelola Dana Perkebunan. Dirinya pun meminta agar para petani tetap bersabar dan selalu mengawal prosesnya. Pihaknya sendiri mengaku sudah menyampaikan surat keberatan kepada kementerian terkait, akan tetapi, hingga saat ini pihaknya belum menerima respon yang resolutif. \"Meskipun dari hasil kajian kami, perubahan tersebut sangat beresiko\" kata Gulat dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/1/2025). Lebih lanjut, pihaknya juga mengaku keberatan terhadap perubahan dari BPDPKS menjadi BPDP. Pasalnya, BPDP bakal mengelola beberapa komoditas sekaligus dan tidak hanya fokus pada sawit saja, melainkan juga kakao dan kelapa juga. Keberatan pertama, Gulat menilai jika dana sawit seharusnya digunakan untuk sawit saja. Dengan perubahan nomenklatur menjadi BPDP yang membawahi kakao dan kelapa, maka dana sawit akan terbagi. Termasuk di antaranya dana Rp1,15 triliun untuk kakao dan kelapa pada tahun 2025. Hal tersebut tak pelak membebani petani sawit lantaran pungutan ekspor (PE) atau levy yang menekan harga tandan buah segar (TBS). \"Mengapa saya bilang dana itu adalah hasil keringat petani sawit? Karena beban PE tersebut sesungguhnya petani sawitlah yang menanggung dan itu bukan APBN. Sebagai contoh dengan PE periode Desember 2024 sebesar USD109/MT CPO, maka harga TBS petani sawit akan tertekan sebesar Rp355/kg TBS\", ucap Gulat. Kedua, terkait harmonisasi regulasi. Gulat menjelaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 yang mengatur perubahan BPDPKS menjadi BPDP dianggap tidak relevan dengan struktur kabinet Presiden Prabowo yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya (Presiden Joko Widodo). Menurut Gulat, dalam Perpres tersebut, Ketua Komite Pengarah BPDP adalah Kementerian Perekonomian, karena Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan saat itu masih dibawah komando Kemenko Perekonomian. Namun, di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo, Kementan tak lagi di bawah naungan Kemenko Perekonomian, namun sudah di bawah komando Kementerian Koordinator Pangan. \"Dan Kemenkeu sudah langsung dibawah Presiden. Tentu Perpres 132 tersebut akan rancu jika tetap dilaksanakan,\" imbuhnya. Sedangkan yang ketiga adalah rendahnya serapan dana sawit. Sejak tahun 2015 pasca BPDPKS dibentuk, penyerapan dana sawit untuk petani hanya mencapai 20 – 50% saja dari target, sehingga fokus seharusnya menurut Gulat ada pada perbaikan serapan, bukannya menambah beban dana sawit dengan komoditas kakao dan kelapa. \"Ya kami realistis saja berpikir dan saya pikir penolakan tersebut dapat dimaklumi semua pihak dan ini untuk kebaikan bersama,\" ujarnya. Gulat juga menenangkan para petani dan penerima manfaat beasiswa sawit agar tidak khawatir karena penundaan pembayaran bersifat sementara. Hal tersebut, kata dia, sudah dijelaskan oleh Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Normansyah Hidayat, yang menegaskan bahwa program untuk petani sawit tetap berjalan dan sedang menunggu finalisasi peraturan baru dari Kementerian Keuangan. Untuk diketahui, Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Normansyah Hidayat, dalam suratnya menjelaskan bahwa tidak ada penghentian dana PSR, yang ada hanya penundaan saja. Hal ini terjadi lantaran BPDPKS sedang berada di tahap finalisasi Peraturan Menteri Keuangan yang baru dan penyesuaian nomenklatur anyar. \"BPDPKS tetap berkomitmen menjalankan program sawit untuk petani seperti PSR, sarpras, beasiswa, dan pelatihan,\" tegasnya."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Perusahaan UEA Bantah Terlibat Proyek Energi Nuklir di Indonesia KOMPAS.com - Perusahaan asal Uni Emirat Arab, Emirates Global Aluminium (EGA), membantah terlibat dalam proyek energi nuklir di Indonesia. \n Dilansir dari Reuters, Kamis (13/2/2025), EGA menegaskan, pihaknya tidak menjalankan bisnis energi nuklir. \n Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara EGA kepada Reuters menanggapi siaran pers dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) yang dirilis pada Kamis. Siaran pers tersebut mewartakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu CEO EGA Abdulnasser Ibrahim Saif Bin Kalban di sela the World Government Summit 2025. \n Dalam siaran pers tersebut, Kemenko Perekonomian menyebutkan pertemuan itu membahas kelanjutan rencana kerja sama pengembangan produksi aluminium. Abdulnasser disebut menyatakan EGA menyepakati kerja sama dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk memperluas smelter di utara Sumatera hingga 400.000 ton per tahun. \n Namun, proyek kerja sama tersebut belum terealisasi karena tingginya biaya listrik dan pasokan listrik rendah karbon, yang digunakan untuk memproduksi aluminium hijau. Mengutip Abdulnasser, EGA menggunakan solar panel sebagai sumber tenaga pengolahan aluminium. \n Selain itu, siaran pers tersebut juga menyebutkan EGA berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir dengan kapasitas hingga 5 gigawatt (GW). \n Juru bicara EGA menyatakan, informasi soal nuklir dalam rilis resmi Kemenko Perekonomian tersebut tidak akurat. \n \"EGA tidak bergerak di bidang usaha tenaga nuklir, jadi dengan segala hormat, keterangan mengenai aspek ini tidak akurat,\" kata juru bicara EGA dalam pernyataannya kepada Reuters. Akan tetapi, EGA menegaskan pihaknya memiliki ketertarikan dengan Indonesia. \n \"EGA tertarik pada Indonesia, sebagaimana telah kami sampaikan secara terbuka selama empat tahun terakhir,\" ucap juru bicara tersebut. \n Kemenko Perekonomian belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters terkait pernyataan EGA. Dan sampai saat ini pun, Indonesia belum memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir yang terpasang."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Prabowo Disambut Resmi di Istana Kepresidenan India: Saya Sangat Merasa Terhormat New Delhi,suaramerdeka-jakarta.com - Presiden RI Prabowo Subianto menerima jajar kehormatan dalam upacara penyambutan kenegaraan di Istana kepresidenan India, Rashtrapati Bavan di New Delhi, Sabtu (25/1). Prabowo hadir sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Ia disambut oleh Presiden India Droupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Kedatangan Prabowo diiringi 21 tembakan meriam. Ia lalu menerima salam hormat dari pasukan jajar keormatan, termasuk sejumlah pasukan berkuda. Prosesi tersebut diikuti dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan India. Prabowo kemudian melakukan inspeksi jajar pasukan dan menyapa Presiden India dan PM. Pada kesempatan tersebut turut hadir para menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komdigi Meutya Hafid, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dan pejabat tinggi India. \"Apresiasi terdalam saya, saya sangat bersyukur hari ini saya diundang secara resmi di India,\" kata Prabowo. Prabowo mengatakan Indonesia menganggap India rekan yang sangat baik. Prabowo pun menyebut India adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. \"Kami tidak akan melupakan dukungan dari India. Saya sangat merasa terhormat hari ini,\" ujarnya. Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa pada esok hari, Minggu, ia akan menjadi Chief Guest di Hari Peringatan Republik India. \"Ibu Presiden, perkenankan saya menyampaikan terima kasih. Yang Terhormat PM Modi. Saya berkomitmen untuk mempromosikan kerja sama dan kemitraan yang erat dengan India. Itu adalah kehendak saya,\" jelasnya."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Misteri Pagar Laut: Proyek Giant Sea Wall Menjadi Prioritas Nasional HarianKami.com -- Misteri Pagar Laut: Proyek Giant Sea Wall Menjadi Prioritas Nasional Polemik terkait pagar laut di perairan pesisir Tangerang terus menjadi perhatian publik. Menariknya, pemerintah menegaskan bahwa pagar laut yang terbuat dari bambu sepanjang 30,16 kilometer di kawasan PIK 2, Tangerang, Banten, bukan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek tersebut disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena tidak sesuai dengan regulasi. Sebagai bagian dari PSN, proyek pagar laut yang sebenarnya adalah Giant Sea Wall, sebuah inisiatif besar yang bertujuan melindungi kawasan pesisir pantai utara Pulau Jawa dari ancaman banjir rob dan abrasi. Proyek ini dirancang untuk membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur, sebagai solusi jangka panjang menghadapi perubahan iklim dan kerentanan pesisir. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pagar laut di PIK 2 berbeda dengan Giant Sea Wall. \"Bukan, beda itu. Giant Sea Wall kita sedang mempersiapkan konsepnya, nanti tentu akan dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo,\" ujarnya. Proyek Giant Sea Wall saat ini masih dalam tahap studi dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (public-private partnership). Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya pembangunan Giant Sea Wall untuk mengantisipasi risiko banjir rob. \"Pada saatnya, karena sangat diperlukan, pembangunan tanggul raksasa ini diharapkan menjadi prioritas,\" katanya saat memberikan pernyataan di Istana Kepresidenan pada 21 Januari lalu. Proyek ini pertama kali diinisiasi oleh Bappenas pada 1994 untuk menyelamatkan pesisir utara Jakarta dari ancaman banjir. Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan Giant Sea Wall kembali menjadi prioritas utama. Menurut Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim Djojohadikusumo, proyek ini penting untuk merespons ancaman tenggelamnya lahan-lahan di pesisir utara Pulau Jawa. Hashim memperkirakan hingga 40 persen lahan sawah di kawasan tersebut berisiko hilang jika proyek ini tidak segera direalisasikan. Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan sosialisasi secara luas, baik di dalam maupun luar negeri, guna menarik minat investor. Dengan transparansi dan kolaborasi yang baik, proyek Giant Sea Wall diharapkan dapat menjadi solusi strategis dan berkelanjutan dalam melindungi pesisir utara Pulau Jawa. Tentang Giant Sea Wall Giant Sea Wall adalah proyek tanggul laut raksasa yang bertujuan melindungi kawasan pesisir utara Pulau Jawa dari ancaman banjir rob dan abrasi akibat perubahan iklim. Proyek ini dirancang membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur, dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (public-private partnership)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Perusahaan Uni Emirat Arab Bantah Keterlibatan dalam Proyek Energi Nuklir di Indonesia JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA), melalui perusahaan terkemuka mereka, Emirates Global Aluminium (EGA), baru-baru ini menyangkal keterlibatannya dalam proyek energi nuklir di Indonesia. Menurut laporan yang dilansir oleh Reuters pada tanggal 13 Februari 2025, EGA secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bisnis di bidang energi nuklir. Pernyataan ini menyusul siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yang membahas potensi kerja sama terkait proyek ini. Dalam siaran pers tersebut, disebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bertemu dengan CEO EGA, Abdulnasser Ibrahim Saif Bin Kalban, di sela-sela perhelatan the World Government Summit 2025. Pertemuan ini dianggap sebagai pembicaraan untuk melanjutkan rencana kerja sama dalam pengembangan produksi aluminium antara EGA dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). EGA disebut-sebut sepakat untuk memperluas kapasitas smelter di Sumatera Utara menjadi 400.000 ton per tahun. Namun, rencana kerja sama ini belum direalisasikan, dikarenakan adanya kendala yang disebabkan oleh tingginya biaya listrik dan rendahnya pasokan listrik berkadar karbon rendah, yang sangat penting dalam produksi aluminium hijau. Abdulnasser pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa EGA mengandalkan tenaga surya sebagai sumber energi utama dalam pengolahan aluminium mereka. Lebih lanjut, siaran pers dari Kemenko Perekonomian menyebutkan bahwa EGA memiliki rencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir dengan kapasitas hingga 5 gigawatt (GW). Informasi ini langsung dibantah oleh juru bicara EGA dalam wawancara dengan Reuters. Mereka menegaskan, \"EGA tidak bergerak di bidang usaha tenaga nuklir, jadi dengan segala hormat, keterangan mengenai aspek ini tidak akurat.\" Meski begitu, EGA menekankan bahwa Indonesia tetap menjadi pasar dan mitra yang menarik bagi mereka. \"EGA tertarik pada Indonesia, sebagaimana telah kami sampaikan secara terbuka selama empat tahun terakhir,\" ungkap juru bicara tersebut. Ketertarikan EGA ini didasari oleh potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam hal pengembangan aluminium dan kemungkinan kerja sama di sektor energi terbarukan lainnya. Sebaliknya, hingga saat ini, pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum memberikan tanggapan untuk mengklarifikasi pernyataan dari EGA. Situasi ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk komunikasi yang lebih jelas antara pihak pemerintah Indonesia dan pelaku industri global, guna menghindari kesalahpahaman yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi kedua belah pihak. Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya minat terhadap solusi energi bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bagian dari agenda dunia dalam mengurangi emisi karbon. Meski belum memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir yang aktif di Indonesia, diskusi mengenai pengunaan energi nuklir sebagai alternatif energi terus berjalan seiring dengan pertumbuhan kebutuhan energi dalam negeri yang semakin tinggi. Sementara itu, langkah EGA menggunakan energi surya menjadi contoh penting bagaimana perusahaan global dapat menjadi pelopor dalam penggunaan energi terbarukan. Ini menyoroti bagaimana transisi energi di sektor industri besar dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan, sebuah langkah yang relevan mengingat tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak. Ketidakterlibatan EGA dalam proyek energi nuklir tersebut, sebagaimana telah dijelaskan oleh juru bicara mereka, mengundang perhatian lebih terhadap bagaimana komunikasi dan koordinasi lintas negara dapat mempengaruhi persepsi dan, pada akhirnya, kerjasama strategis dalam sektor energi. Klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait diharapkan dapat segera diberikan, guna memastikan pemahaman yang sama dan membuka jalan bagi potensi kerja sama lain di masa depan. Teknologi energi bersih merupakan satu dari sekian sektor yang semakin pesat perkembangannya dan memerlukan resolusi yang cepat dan tepat agar setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan jangka panjang."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Hasil Pertemuan Prabowo dan PM India: Perkuat Hubungan Investasi, Energi hingga AI TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah selesai melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India , Narendra Modi, di Hyderabad House, New Delhi, pada pada Sabtu, 25 Januari 2025. Prabowo mengatakan pentingnya mempercepat kerja sama ekonomi dengan India. \"Jika perlu, kami akan memprioritaskan hubungan ini demi kepentingan kemitraan strategis jangka panjang yang sangat kami junjung tinggi,\" ujar Prabowo dalam keterangan resmi, Sabtu. Kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, energi, teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan infrastruktur. Tidak hanya itu, Prabowo turut mengundang sektor swasta India untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. \"Kami membuka perekonomian kami terhadap partisipasi investasi di bidang infrastruktur dan kami mengundang India untuk mengambil bagian dalam program infrastruktur Indonesia di segala bidang,\" kata Presiden. Di bidang pertahanan, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia baru saja meratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan dengan India. Sedangkan di sektor pendidikan, ia mengapresiasi dukungan India dalam meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia di India dan mendorong pembukaan lembaga pendidikan India di Indonesia. \"Kami belajar dari program-program sukses Anda dan mengirimkan tim teknis kami untuk mempelajarinya. Saat ini, banyak dari program tersebut telah kami terapkan di Indonesia,\" kata Prabowo. Prabowo pun berharap kunjungan ini menjadi tonggak penting dalam hubungan kedua negara. Ia pun tidak lupa mengundang Modi untuk kembali berkunjung ke Indonesia. \"Saya berharap suatu hari nanti dapat menerima Perdana Menteri Modi di Indonesia dengan kehormatan yang sama seperti yang saya terima di sini,\" kata Prabowo. Prabowo melawat ke India pada 23–26 Januari 2025 dalam rangka kunjungan kenegaraan (state visit) dan untuk hadir sebagai tamu kehormatan (chief guest) Hari Republik (Republic Day) India Ke-76, Ahad, 26 Januari 2025. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "PPN Naik 12 Persen, NCTzen hingga ONCE Khawatir Harga Konser dan Album Makin Mahal JAKARTA, KOMPAS.com - Para Kpopers khawatir harga tiket konser dan album idola mereka semakin mahal jika tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 12 persen. \n Oleh karena itu, sejumlah Kpopers ikut dalam aksi demonstrasi penolakan PPN 12 persen yang digelar di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di dekat Taman Pandang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024). Penggemar boygroup NCT, NCTzen bernama Sekar Ayu (20) mengungkapkan keresahannya. Perempuan asal Bekasi ini khawatir, kenaikan pajak akan menyebabkan harga tiket konser melonjak. \n \"Alasan ikut demo supaya harga konser enggak naik. Kami enggak naik saja konser sudah Rp 4 juta, apalagi naik, bisa Rp 4 juta lebih dong,\" tutur Sekar di lokasi. \n Sekar mengaku sedih. Pasalnya, dengan kenaikan PPN 12 persen ini, hobinya menonton konser dan membeli album grup favoritnya akan terdampak. \n \"Kan jadi sedih. Alasannya mendorong pasti buat diri sendiri, temen-temen, dan masa depan, kami siapa yang bantu kalau PPN naik,\" ujar Sekar. Kekhawatiran senada juga disampaikan penggemar girlgroup TWICE, ONCE, bernama Fira (28) asal Kemang dan Raychan (22) dari Bogor. \n Fira dan Raychan kompak menyebutkan bahwa kenaikan PPN 12 persen membuat mereka pikir-pikir untuk menonton konser. \n Pasalnya, sebelum pajak naik saja, mereka harus membayar kurang lebih Rp 4,5 juta untuk membeli tiket konser. \n \"Terakhir waktu TWICE ke sini, saya tiket VIP kalau dari promotor Rp 3,6 juta. Belum jastip dan pajak jadi Rp 4,5 juta. PPN naik pasti harganya juga pasti naik, apalagi album,\" kata Fira. \n Bukan hanya soal tiket, Fira dan Raychan kerap membeli merchandise original TWICE dari Korea Selatan. \n \"Haduh makin naik lagi. Merchandise TWICE itu mahal-mahal,\" kata Raychan. Seperti diketahui, pemerintah resmi menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). \n Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). \n Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa tarif PPN 12 persen akan diterapkan pada barang dan jasa yang dikategorikan mewah atau premium. Berikut contoh kelompok barang dan jasa mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN lalu mulai tahun depan dikenakan PPN 12 persen: \n PPN atas Bahan Makanan Premium (contoh: beras premium, buah-buahan premium, daging premium seperti wagyu dan daging kobe, ikan mahal seperti salmon premium dan tuna premium, udang dan crustacea premium seperti king crab) \n PPN atas jasa pendidikan premium berstandar internasional \n PPN atas jasa pelayanan kesehatan medis premium Pengenaan \n PPN untuk listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA. Sementara, ada barang-barang kebutuhan pokok yang mendapatkan fasilitas bebas PPN rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020. Di antaranya adalah: Beras \n Tepung terigu \n Daging ayam ras \n Daging sapi \n Ikan bandeng atau ikan bolu \n Ikan cakalang atau ikan sisik, ikan kembung/gembung/banyar/gembolo/aso-aso Ikan tongkol/ambu-ambu \n Ikan tuna \n Telur ayam ras \n Minyak goreng \n Cabai hijau, merah, dan rawit \n Bawang merah \n Gula pasir Berikut beberapa jenis jasa yang bebas PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 meliputi: Jasa pendidikan \n Jasa pelayanan kesehatan medis \n Jasa pelayanan sosial \n Jasa angkutan umum \n Jasa keuangan \n Jasa persewaan rumah susun untuk masyarakat umum Pemerintah akan menggelontorkan insentif PPN 2025 sebesar Rp 265,5 triliun. Insentif diberikan kepada kelompok bahan makanan, otomotif, dan properti."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Lawan Penindasan, MLH PDM Kota Surabaya Dampingi Nelayan Tolak dan Lawan PSN Surabaya Waterfront Land PWMU.CO – Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya memberikan pendampingan terhadap kelompok nelayan Surabaya yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) dalam rangka memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir Surabaya yang terancam dari wacana Proyek Strategis Nasional Surabaya Waterfront Land (PSN-SWL) di Jakarta (2-23/1/2025). Upaya ini dilakukan mengingat kekuatan otoritas kebijakan PSN-SWL yang digagas melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 hanya akan dapat dianulir melalui keputusan Pemerintah Pusat. Kebijakan yang memaksakan perubahan bentang alam di Kawasan Pantai timur Surabaya dinilai sebagai proyek ambisius yang berpotensi merugikan nelayan setempat dengan hilangnya hasil tangkapan serta mata pencaharian mereka. Kerugian lain juga mencakup hilangnya keberagaman ekosistem dalam wilayah tersebut yang juga tidak kalah penting. Rangkaian kegiatan pendampingan terhadap nasib masyarakat pesisir Surabaya diawali dengan aksi demonstrasi di depan kantor pusat KKP dan Kementerian ATR/BPN pada tanggal 22 Januari 2025. Ramadhani Jaka Samudra, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PDM Kota Surabaya dalam orasinya menegaskan bahwa tidak seorangpun berhak untuk bersikap sewenang-wenang terhadap nasib warga Kota Surabaya. \"Dalam peristiwa 10 November, arek-arek Suroboyo berhasil menumpas penindasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Jangan main-main! kami siap melawan penindasan dengan kedok pembangunan, seperti dalam wacana PSN-SWL ini!,\" tegas Rama. Esok harinya, pada tanggal 23 Januari 2025 Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah PDM Kota Surabaya bersama FM3 melanjutkan estafet perjuangan dengan menyerahkan rilis kajian akademik. Kajian ini sebelumnya telah dirancang dan kemudian dimediasi bersama Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny Tri Danaparamita untuk kemudian dilimpahkan kepada Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono, dan Ketua Komisi IV itu sendiri, yaitu Titiek Soeharto. Dalam komitmennya, Komisi IV DPR RI bersepakat untuk berpihak pada kepentingan nelayan yang tempo hari menjadi sorotan publik akibat terancamnya nasib mereka dibawah bayang-bayang Proyek Strategis Nasional. Rama mengapresiasi sikap kesetiaan terhadap rakyat yang ditunjukkan oleh Sonny sebagai Anggota Komisi IV DPR RI setelah proses penyerahan berlangsung. \"Sudah semestinya mereka yang mengatasnamakan diri mereka sebagai utusan rakyat untuk mengawal dan membela apa yang menjadi keresahan serta kepentingan rakyat itu sendiri,\" Ujar Rama. Agenda pendampingan oleh Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah PDM Kota Surabaya kemudian di tutup dengan mengkonsolidasikan kepentingan masyarakat pesisir kota Surabaya dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Busyro Muqoddas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang hadir dalam pertemuan ini menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah menaruh perhatian terhadap masyarakat yang terdampak dari adanya Proyek Strategis Nasional. Dirinya juga menambahkan bahwa telah menjadi kewajiban bagi persyarikatan untuk membela kepentingan umat yang ditindas secara nyata melalui proyek-proyek yang berpayung PSN ini. Menanggapi hal tersebut, Rama mengapresiasi tindakan Muhammadiyah yang terbuka untuk mengawal kepentingan masyarakat pesisir Surabaya untuk merebut kembali kedaulatan serta hak-hak atas laut dari ancaman proyek strategis nasional. Penulis Muhammad Rusydan Mirwan Hadid Editor 'Aalimah Qurrata A'yun"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "India berbagi pengalaman berikan makan siang gratis sejak 1995 - BERITAJA Jakarta (BERITAJA) - Pemerintah India berbagi pengalamannya memberikan makan siang cuma-cuma untuk anak-anak sekolah sejak 1995 dalam pertemuan bilateral dengan Pemerintah Indonesia di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu. Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengungkap isi pertemuan bilateral itu, termasuk mengenai makan siang gratis, saat bertemu pers di Hyderabad House selepas pertemuan, Sabtu. \"India berbagi pengalaman di bagian kesehatan dan ketahanan pangan, termasuk skema makan siang (gratis) dan sistem pengedaran (layanan) publik kepada Pemerintah Indonesia. Kami memutuskan untuk bekerja sama di bidang-bidang seperti energi, mineral kritis, sains dan teknologi, luar angkasa, dan pendidikan STEM,\" kata PM Modi saat menyampaikan pernyataan bersamanya dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Terkait pengalaman India itu, Presiden Prabowo kemudian menyatakan Indonesia telah mempelajari program-program jasa publik di India, termasuk program makan siang gratis. \"Kami berterima kasih, Perdana Menteri atas bantuan-bantuan yang diberikan, kami mengirimkan tim-tim teknis, dan kami saat ini menjalankan banyak program yang menurut kami merupakan contoh-contoh yang baik, dan kami mau belajar dari pengalaman India,\" kata Presiden Prabowo dalam bertemu pers yang sama. Dalam sesi itu juga, dua pemimpin masing-masing menyatakan Indonesia dan India merupakan mitra yang strategis, dan persahabatan dua negara terjalin sejak masa-masa kemerdekaan. India, sebagaimana disampaikan PM Modi, juga mengakui Indonesia sebagai mitra krusial dalam kerangka kerja sama ASEAN dan Indo-Pasifik. \"Kami berdua (India dan Indonesia) berkomitmen memelihara perdamaian, keamanan, mewujudkan kesejahteraan, dan menjaga ketertiban norma di kawasan. Kami sepakat kebebasan navigasi mesti selalu dijaga sebagaimana diatur dalam norma internasional,\" kata PM Modi. Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo juga menilai kemitraan Indonesia dan India sangat penting, dan Presiden berambisi untuk meningkatkan kerja sama di beragam bagian dengan India. Prabowo juga mengungkap kontribusi India pada masa-masa kemerdekaan Indonesia. India saat itu memberikan sebidang lahan untuk Indonesia mendirikan instansi kedutaannya pada masa belum banyak negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. \"Itu menunjukkan sungguh dalamnya hubungan kami. Indonesia tak bakal melupakan support tersebut,\" kata Presiden Prabowo kepada PM Modi. Di Hyderabad House, Presiden Prabowo dan PM Modi memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India. Delegasi Pemerintah Indonesia terdiri atas sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya d, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Dalam pertemuan itu, ada juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kegiatan di Hyderabad House merupakan agenda kenegaraan ketiga Presiden Prabowo hari ini, setelah Presiden mengikuti resepsi penyambutan di Istana Kepresidenan Rashtrapati Bhavan, dan mengikuti upacara peletakan kembang ( laying wreath ) sebagai corak penghormatan kepada Mahatma Gandhi di Rajghat Memorial Park. /dz Mubarak A Editor: Mahfud Copyright © BERITAJA 2025"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Pemkot Surabaya Berencana Pinjaman Rp5,6 Triliun untuk Bangun Infrastruktur, Segini Bunganya - Pemkot Surabaya berencana membangun sejumlah infrastruktur mulai 2025. Membutuhkan anggaran senilai Rp5,6 triliun, Pemkot berencana akan melakukan pinjaman. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sempat mengungkapkan, satu di antara sumber tersebut rencananya berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI). Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, pinjaman tersebut akan mempertimbangkan bunga yang lebih kompetitif. Pinjaman non perbankan dinilai dapat memberikan nominal besar dengan bunga kecil. \"Saat ini pemerintah sedang menjajaki kemungkinan - kemungkinan terbaik dari lembaga keuangan bukan bank maupun dari perbankan,\" kata Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad di Surabaya, Senin (20/1/2025). Pihaknya optimis, pembiayaan alternatif ini tidak akan membebani kepala daerah di masa mendatang. Sebab, mekanisme pengembaliannya sudah dihitung dengan rasio utang. Pinjaman ditargetkan selesai saat Wali Kota periode 2025-2030 tuntas menjabat. \"Kita cash flow-nya dalam 5 tahun diharapkan selesai, RPJMD itu sudah selesai,\" katanya. Selain itu, bunga pinjaman diharapkan berada pada kisaran 4-6 persen. Perhitungan ini sebagaimana telah disesuaikan dengan kekuatan fiskal Pemkot Surabaya . \"Itu semua sudah ada penilaian, debt ratio-nya sudah diukur sekian maksimal. Misal pinjaman kita maksimal sekian, kita pasti di bawahnya. Jadi kemampuan Surabaya ini dianggap tinggi, karena PAD besar persentasenya terhadap semua total pendapatan asli daerah,\" bebernya. Sumber pendanaan alternatif diharap dapat mengoptimalkan pembangunan di Surabaya. Mengingat, Pemkot tengah berupaya menjadikan Surabaya sebagai superhub megapolitan dengan menangkap peluang adanya Ibu Kota Nusantara (IKN). Percepatan ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. \"Kita ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto),\" katanya. \"Selain itu, kita juga fokus menyelesaikan isu stunting, kemiskinan, program makan bergizi, kesehatan dan mandatory spending lain seperti BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah),\" tutur Irvan. Irvan menyebut beberapa proyek prioritas di tahun 2025. Di antaranya, Jalan Menganti-Wiyung, diversi saluran Gunungsari untuk penanggulangan banjir dan penghubung Surabaya-Gresik, underpass Bundaran Taman Pelangi (Bundaran Dolog), hingga Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Dengan dikerjakan secara bersamaan, manfaat akan segera bisa dirasakan. Namun tantangannya, proyek ini memerlukan dana besar untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik. \"Jika dikerjakan lebih awal, manfaat ekonominya akan segera dirasakan. Berbeda jika dilakukan per-segmen, yang memakan waktu lebih lama dan meningkatkan biaya akibat kenaikan harga lahan,\" jelas Irvan. Memperhitungkan postur APBD Surabaya, pembangunan Kota Pahlawan tidak efektif tanpa adanya pembiayaan alternatif. Pada APBD 2025 yang mencapai Rp12,3 triliun, sekitar Rp8,7 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk belanja wajib. Belanja wajib ini meliputi biaya pendidikan, kesehatan, hingga pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pemulihan ekonomi masyarakat. \"Ini mendapatkan alokasi paling besar,\" katanya. Sisanya, Pemkot hanya memiliki anggaran sekitar Rp2-3 triliun untuk pembiayaan infrastruktur. Dengan besarnya kebutuhan, sisa anggaran tersebut tidaklah memadai. \"Sehingga untuk menunjang superhub dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kami membutuhkan sumber pendanaan alternatif. Di antaranya seperti pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan alternatif lainnya,\" katanya. Pemkot juga akan tetap meminta persetujuan DPRD Surabaya. Nantinya, pendapatan alternatif akan mulai direalisasikan pada pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025. \"Kita bahas juga dengan DPRD, kita minta persetujuan. Yang paling dimungkinkan lewat PAK, kita ajukan,\" katanya. Pendanaan alternatif diperbolehkan dalam regulasi. Hal ini sesuai Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU HKPD disebutkan bahwa pembiayaan dengan pinjaman daerah, dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Sebelum hal tersebut terealisasi, Pemkot Surabaya juga menjalin komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kemenko Perekonomian. \"Kita sudah ajukan proposal dan pada prinsipnya mereka sangat mendukung,\" ujar dia."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Bertemu Narendra Modi, Prabowo: India Sahabat Lama Indonesia Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pujian dan penghormatan untuk India yang dianggap sebagai sahabat lama Indonesia. Hal itu, disampaikan ketika Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu (25/1/2025). Prabowo mencontohkan, India merupakan salah satu pendukung utama kemerdekaan Indonesia. \"India mengirimkan bantuan keuangan, bantuan medis dalam perjuangan kita untuk kemerdekaan. Banyak pemimpin India yang mendukung kami di masa kritis,\" ujar Prabowo. Bahkan, sambungnya, pemerintah India sudah menyumbang tanah untuk kedutaan besar Indonesia sebelum banyak negara lain mengakui kemerdekaan RI. Oleh sebab itu, Prabowo menyatakan Indonesia tidak akan pernah melupakan dukungan tersebut. Belum lagi India merupakan salah satu pendiri Gerakan Non-Blok yang dideklarasikan dalam Konferensi Bandung 1955. Kepala Negara pun menyimpulkan India merupakan negara yang selalu memperjuangkan suara negara-negara Selatan atau berkembang \"Jadi kami menganggap kemitraan ini sangat penting dan kami ingin meningkatkan dan mempercepat tingkat kerja sama di antara kedua negara,\" jelasnya. Usai pertemuan bilateral, Prabowo dan PM Modi menyaksikan pertukaran Memorandum of Understanding (MoU) di berbagai bidang. Selain itu, laporan CEO Forum dari pertemuan pelaku bisnis kedua negara juga diserahkan secara resmi di hadapan kedua pemimpin. Prabowo sendiri mengaku pemerintah Indonesia dan India sudah sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, kesehatan, energi, kerja sama keamanan, digital, kecerdasan buatan (AI), teknologi informasi, hingga energi. Kunjungan kerja Prabowo ke India turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar RI di New Delhi Ina Krisnamurthi."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Dihantui PPN 12 Persen, Pekerja dan K-Popers Kompak Suarakan Tolak KOMPAS.com - Kebijakan PPN 12 persen yang berlaku mulai Januari 2025 membuat resah sejumlah kalangan. \n Gelombang protes mulai disuarakan oleh kaum pekerja dan K-Popers. Mereka bersatu turun ke jalan untuk tolak PPN 12 persen di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024). \n Vina, peserta aksi, mengatakan, dirinya sebagai pekerja akan terimbas kenaikan PPN 12 persen. \n \"Ini memengaruhi semua lini masyarakat, salah satunya aku sebagai pekerja,\" ujarnya, Kamis, dikutip dari YouTube Kompas TV. Ia memandang, jika PPN naik, akan berdampak pada kehidupan masyarakat. \"Karena pajak ini kan kita bayarnya setiap hari tanpa kita sadari, misal kita ke restoran buat makan, beli apa pun itu kita kena pajak. Kalau ini dinaikkan, ini akan memengaruhi hidup kita juga,\" ucapnya. \n Pekerja lain, Putri, menilai kebijakan PPN 12 persen tidak ramah bagi pekerja. \n \"Ini sangat tidak adil peraturannya. Ada langkah lain yang bisa diambil dengan lebih bijak, kayak orang-orang yang kaya dipajaki, sebenarnya lebih tepat sasaran,\" ungkapnya. \n Dengan adanya peraturan ini, Putri mengibaratkan seperti negara sedang memeras rakyatnya. \n \"Kesannya seperti rakyat miskin diperas, tapi mereka yang kaya malah diberi kemewahan,\" tuturnya. Aksi tolak PPN 12 persen di Jakarta juga diikuti pencinta musik Korea Selatan atau K-Popers. \n Salah satu K-Popers, Annisa, menuturkan, kenaikan PPN 12 persen begitu memberatkannya. Ia memprediksi harus merogoh kocek lebih dalam demi mendapat rilisan fisik grup idolanya. \n \"Perbandingannya kan tahun 2010-2013 satu album itu Rp 175.000 bersih. Sekarang aja Rp 250.000 belum bersih,\" jelasnya. \n Ditambah lagi, Annisa harus mengeluarkan biaya lain. \n \"Saya tuh harus bayar pajak, bayar cukai, bayar warehouse, bayar packing, bayar admin, bayar ongkir, itu aja Rp 120.000 sendiri. Dengan keadaan pajak 11 persen,\" ucap penikmat musik K-Pop sejak 2010 ini. Menurutnya, biaya yang ia keluarkan sudah sangat tinggi. Padahal, demi memperoleh merchandise, Annisa harus menabung terlebih dulu. Dengan kenaikan PPN, ia mesti menyiapkan bujet ekstra. \n \"Kita kan nabung, jadi kadang-kadang kita udah nyiapin bujet buat barangnya, tapi tahu-tahu nanti harus nyediain bujet satu kali lagi dengan harga lebih tinggi lagi buat bayar pajaknya,\" terangnya. \n Annisa mengungkapkan, dirinya mengoleksi merchandise dan menonton konser K-Pop sebagai ajang rekreasi dari kepenatan rutinitas sehari-hari. \n \"Harga tiket (konser) Rp 1,8 (juta), kita bayar Rp 2,3 (juta), kan tinggi banget Rp 500.000. Enggak masuk akal,\" tandasnya. Namun, seandainya kenaikan PPN 12 persen dipakai untuk memperbaiki trotoar, memperbagus transportasi umum, memperbanyak ruang publik, dan meningkatkan fasilitas kesehatan, ia setuju. \n Akan tetapi, jika PPN sekadar naik tanpa berdampak positif pada kemaslahatan masyarakat, Annisa menyayangkannya. \n Penggemar K-Pop lainnya, Sekar Ayu, juga resah dengan kenaikan PPN 12 persen. Hobinya akan terdampak dengan kebijakan tersebut. \n \"Alasan ikut demo supaya harga konser enggak naik. Kami enggak naik saja konser sudah Rp 4 juta, apalagi naik, bisa Rp 4 juta lebih dong,\" sebutnya. \n Ia memilih turun ke jalan untuk menyampaikan keresahan dirinya dan teman-temannya. \n \"Alasannya mendorong pasti buat diri sendiri, temen-temen dan masa depan, kami siapa yang bantu kalau PPN naik,\" paparnya. Dalam aksi pada Kamis siang tersebut, massa menyampaikan petisi penolakan PPN 12 persen. \n Petisi yang ditandatangani sekitar 120.000 orang secara daring itu ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. \n Perwakilan massa menyerahkan petisi tersebut ke Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). \n \"(Petisi) diterima secara administrasi oleh sekretaris Setneg. Memang secara administratif saja, enggak ada tokoh atau siapa pun itu,\" beber Icad, koordinator aksi. Ia menjelaskan, massa akan terus mengawal rencana kenaikan PPN 12 persen hingga pemerintah membatalkannya. \n \"Kita lihat nanti, kalau setelah kita kasih petisi ini enggak ada perubahan, berarti pemerintah enggak berpihak kepada kita dan bahkan mungkin mempertimbangkan juga enggak,\" ujarnya. \n Icad menerangkan, kebijakan PPN 12 persen harus dibatalkan karena berpotensi berdampak bagi masyarakat. \n \"Udah banyak ahli yang ngomong, dan harusnya didengarkan. Harapannya itu doang,\" ucapnya. Untuk diketahui, pemerintah resmi menerapkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). \n Keputusan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). \n Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, tarif PPN 12 persen akan diterapkan pada barang dan jasa yang dikategorikan mewah atau premium. Dikutip dari Antara, berikut daftar barang dan jasa yang terkena PPN 12 persen: Rumah sakit dengan layanan VIP atau fasilitas kesehatan premium lainnya \n Institusi pendidikan bertaraf internasional dengan biaya tinggi atau layanan pendidikan premium serupa \n Konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600–6.600 VA \n Beras dengan kualitas premium \n Buah-buahan kategori premium \n Ikan berkualitas tinggi, seperti salmon dan tuna \n Udang dan crustasea mewah, misalnya king crab \n Daging premium, seperti wagyu atau kobe, yang memiliki harga mencapai jutaan rupiah. Sumber: Kompas.com (Penulis: Firda Janati, Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Fitria Chusna Farisa), Kompas TV, Antara"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Airlangga Bantah Rencana Turunkan Batas Omzet UMKM Bebas Pajak Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah bahwa pemerintah akan menurunkan ambang batas atau threshold omzet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bisa memanfaatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final dan status pengusaha kena pajak (PKP) dari yang saat ini maksimal Rp 4,8 miliar menjadi Rp 3,6 miliar per tahun. \"Ya kalau itu belum ada rencana. Threshold tetap Rp 4,8 miliar,\" kata Airlangga di kantornya kemarin malam, dikutip Jumat (20/12/2024). Ia pun mengaku belum ada bahasan di antara pemerintah untuk menurunkan ambang batas UMKM yang bisa bebas pajak tersebut. Meski begitu, Airlangga mengakui bila pemerintah memang ada rencana untuk mengevaluasi ambang batas omzet UMKM yang mulai terkena pajak ataupun bisa menikmati PPh Final 0,5%. \"Tapi tetap Rp 4,8 miliar, ya. Kalau evaluasi pasti ada, sekarang engak ada,\" tutur Airlangga. Sebelumnya, Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, rencana kebijakan penurunan threshold omzet PPh Final UMKM didasari dari rekomendasi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. OECD menganggap, batasan omzet usaha di Indonesia yang terbebas dari pajak pertambahan nilai (PPN) ketinggian. Penilaian ini tertuang dalam Survei Ekonomi OECD Indonesia edisi November 2024. Batasan omzet usaha yang dimaksud OECD ini ialah senilai Rp 4,8 miliar atau setara US$ 300.000. \"Sebenarnya rencana penurunan sudah disampaikan Bu Menkeu (Sri Mulyani) dan Pak Menko (Airlangga) di beberapa kesempatan karena ada catatan rekomendasi OECD juga, untuk lebih disesuaikan thresholdnya dengan best practices negara lain, terkait keadilan dan perluasan tax base,\" ucap Susiwijono di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/12/2024). Meski begitu, Susiwijono menegaskan bahwa rencana kebijakan ini baru sebatas kajian di internal pemerintahan, belum ada keputusan resmi terkait itu. Ia juga menekankan kebijakan ini tidak akan termasuk ke dalam paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah tentang kelanjutan PPh Final UMKM orang pribadi yang dapat memanfaatkan PPh Final 0,5% sampai dengan 2025. \"Kemarin ini tidak disinggung karena konteksnya kan adalah insentif-insentif untuk meringankan UMKM dalam rangka adanya pemberlakuan PPN 12% per 1 Januari 2025. Tapi, setelah itu nanti pasti disampaikan,\" ucap Susiwijono. Bila nantinya hasil proses pembahasan threshold omzet PPh final UMKM diputuskan diturunkan menjadi Rp 3,6 miliar per tahun, Susiwijono memastikan, pemberlakuannya akan ditetapkan dengan mengubah PP, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Perubahan PP itu ia akui pada akhirnya juga akan menjadi acuan batasan omzet untuk memberikan insentif PPh Final 0,5% bagi UMKM. Namun, ia kembali menegaskan bahwa rencana ini juga belum tentu menghasilkan keputusan threshold omzet pengusaha kena pajak yang senilai Rp 4,8 miliar akan ikut turun. \"Kita lihat perubahan PP nya nanti ya, threshold yang mana ini kan harus ubah PP, nanti pasti pemerintah akan sampaikan hitung-hitungannya, kita perlu juga arah kajiannya bagaimana meski sudah ada ke sana terkait rekomendasi OECD, cuma konteks sekarang kan ke insentif PPh Final UMKM,\" ungkap Susiwijono."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Pagar Laut di Tangerang Disebut Sudah Ada sejak 2014, Menteri KKP Tegaskan Bukan PSN MEDIA24.ID - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan area pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, bukan bagian dari proyek strategis nasional (PSN). Pagar laut yang berada di perairan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten ini memiliki bentang sepanjang 30 kilometer. Kini, muncul kabar terbaru yang menyebutkan bahwa pagar laut yang terbuat dari bambu itu telah ada sejak 2014, jauh sebelum proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dimulai. \"Tidak. Kita sudah cek tidak. Jadi kita sudah cek dan ternyata itu di luar PSN,\" ujar Trenggono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025. Trenggono berkomitmen mengevaluasi polemik pagar laut. Dia bakal menurunkan tim untuk memastikan tak merugikan nelayan. \"Pasti nelayan menjadi prioritas kita,\" ujar Trenggono. Area pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten tersebut sempat dikaitkan dengan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan PIK 2 tidak pernah masuk dalam PSN. Kawasan PSN adalah ekowisata tropical coastland. \"PIK 2 tidak pernah jadi PSN. Yang menjadi PSN adalah ekowisata di sana. Coastland,\" ujar Airlangga.***"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Sorgtime: Membangun Inovasi Kopi dengan Sentuhan Sorghum Lokal Karya Mahasiswa ITS Surabaya, Januari 2024 – Sorgtime, sebuah inisiatif inovatif yang dipimpin oleh Apta Jayeng Dwi Putra membawa angin segar dalam industri kuliner lokal dengan menghadirkan kopi gula sorghum sebagai produk unggulan. Sorgtime digagas oleh lima mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), yaitu Apta Jayeng Dwi Putra, Mohchamad Airlangga Bima, Galuh Taufan Ardiansyah, Berlian Imazdalifa, dan Zahra Hanifa Zubir. Berawal dari kolaborasi organisasi Sarekat Dagang Situbondo dan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengelola hasil tanaman sorghum, Sorgtime bertekad untuk memberikan nilai tambah pada sorghum yang selama ini banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dengan semangat inovasi, Sorgtime memanfaatkan sorghum sebagai bahan dasar gula alami untuk kopi. Gula sorghum tidak hanya menjadi pilihan yang lebih sehat, tetapi juga mendukung gaya hidup gluten-free dan ramah diet. Inovasi Kopi dengan Gula Sorghum Sebagai produk utama, kopi gula sorghum dari Sorgtime menawarkan pengalaman baru bagi pecinta kopi. Menggunakan gula hasil olahan batang muda sorghum, kopi ini memadukan rasa autentik dengan manfaat kesehatan. Advertisement Apta Jayeng, CEO Sorgtime, menyatakan, \"Kami ingin mengubah cara masyarakat melihat sorghum. Dari yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pakan ternak, kami berhasil mengolahnya menjadi komponen utama dalam kopi yang sehat, nikmat, dan inovatif.\" Dengan memadukan sorghum dan kopi – dua komoditas yang memiliki potensi besar – Sorgtime berupaya menarik perhatian masyarakat urban yang gemar mencoba varian kopi baru dengan manfaat tambahan. Pengelolaan Menyeluruh untuk Sorghum Selain produk kopi gula sorghum, Sorgtime juga mengelola berbagai hasil olahan sorghum lainnya. Silase sorghum digunakan sebagai pakan ternak sapi, biji sorghum diolah menjadi alternatif bahan pangan pokok, dan batang mudanya dimanfaatkan untuk sirup gula diet. Kendati demikian, inovasi kopi tetap menjadi fokus utama yang ingin ditonjolkan oleh tim Sorgtime. Advertisement Mengusung Semangat Lokal untuk Dampak Global Nama \"Sorgtime\" sendiri diambil dari frase \"sorghum time\", yang berarti waktunya untuk sorghum. Dengan semangat tersebut, Sorgtime ingin mengajak masyarakat untuk lebih mengenal potensi besar tanaman lokal ini. Apta Jayeng menambahkan, \"Kami percaya bahwa sorghum memiliki potensi untuk menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Lewat inovasi ini, kami ingin mendukung perekonomian lokal, memberdayakan petani sorghum, dan membuka peluang baru bagi industri makanan dan minuman di Indonesia.\" Advertisement Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "OJK Harap Aturan Baru DHE Bisa Tingkatkan Likuiditas Valas OJK Harap Aturan Baru DHE Bisa Tingkatkan Likuiditas Valas NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap ketentuan baru penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100 persen di dalam negeri untuk satu tahun dapat meningkatkan likuiditas valuta asing (valas) dalam negeri. \"Itu yang kami harapkan, likuiditas valas di dalam negeri juga akan meningkat,\" kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat ditemui usai kegiatan CEO Forum 2025 di Jakarta, Rabu (22/1). Ia menyebut meningkatnya likuiditas valas akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebab, Indonesia membutuhkan sumber-sumber dana yang lebih besar. Namun, untuk penjelasan lebih rinci mengenai dampak kebijakan baru DHE terhadap kinerja bank, Dian mengatakan masih dibutuhkan kajian lebih lanjut. \"Saya belum bisa umumkan, karena kami sedang perdalam. Bagaimana untuk bisa memastikan ketika kebijakan itu diimplementasikan dan apa yang bisa dilakukan oleh bank,\" tuturnya lagi. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan baru DHE berdampak positif terhadap penguatan likuiditas valas domestik. \"Terkait DHE, makin lama makin bagus. Artinya, ada likuiditas valas yang akan masuk dan simpanan valas di bank domestik bisa meningkat,\" kata Bhima. Simpanan itu menjadi modal bagi bank untuk penyaluran kredit valas. Dengan tersedianya pembiayaan valas dari domestik, maka yang menerima keuntungan adalah pelaku eksportir. Terlebih, kata dia, ada batas minimum nilai ekspor untuk menentukan pelaku usaha yang wajib menyimpan DHE di bank domestik, yang umumnya menyasar eksportir sumber daya alam (SDA) dengan nilai ekspor besar. Dengan demikian, pelaku usaha yang ekspornya relatif kecil-menengah tidak terlalu terdampak dengan kebijakan tersebut. Ia pun menilai kebijakan itu bisa menjawab bahwa stabilitas rupiah bisa didorong dengan adanya DHE yang lebih banyak dari sektor SDA. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah dan Bank Indonesia mempersiapkan fasilitas berupa tarif PPh 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor. Lebih lanjut, Menko Perekonomian menjelaskan berbagai mekanisme yang mendukung eksportir dalam memanfaatkan DHE. Para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Airlangga menambahkan, Instrumen penempatan DHE sebagai agunan akan dikecualikan dari batas maksimal pemberian kredit (BMPK). Hal tersebut menurut Airlangga tidak mempengaruhi rasio utang perusahaan. NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap ketentuan baru penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100 persen di dalam negeri untuk satu tahun dapat meningkatkan likuiditas valuta asing (valas) dalam negeri. \"Itu yang kami harapkan, likuiditas valas di dalam negeri juga akan meningkat,\" kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat ditemui usai kegiatan CEO Forum 2025 di Jakarta, Rabu (22/1). Ia menyebut meningkatnya likuiditas valas akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebab, Indonesia membutuhkan sumber-sumber dana yang lebih besar. Namun, untuk penjelasan lebih rinci mengenai dampak kebijakan baru DHE terhadap kinerja bank, Dian mengatakan masih dibutuhkan kajian lebih lanjut. \"Saya belum bisa umumkan, karena kami sedang perdalam. Bagaimana untuk bisa memastikan ketika kebijakan itu diimplementasikan dan apa yang bisa dilakukan oleh bank,\" tuturnya lagi. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan baru DHE berdampak positif terhadap penguatan likuiditas valas domestik. \"Terkait DHE, makin lama makin bagus. Artinya, ada likuiditas valas yang akan masuk dan simpanan valas di bank domestik bisa meningkat,\" kata Bhima. Simpanan itu menjadi modal bagi bank untuk penyaluran kredit valas. Dengan tersedianya pembiayaan valas dari domestik, maka yang menerima keuntungan adalah pelaku eksportir. Terlebih, kata dia, ada batas minimum nilai ekspor untuk menentukan pelaku usaha yang wajib menyimpan DHE di bank domestik, yang umumnya menyasar eksportir sumber daya alam (SDA) dengan nilai ekspor besar. Dengan demikian, pelaku usaha yang ekspornya relatif kecil-menengah tidak terlalu terdampak dengan kebijakan tersebut. Ia pun menilai kebijakan itu bisa menjawab bahwa stabilitas rupiah bisa didorong dengan adanya DHE yang lebih banyak dari sektor SDA. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah dan Bank Indonesia mempersiapkan fasilitas berupa tarif PPh 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor. Lebih lanjut, Menko Perekonomian menjelaskan berbagai mekanisme yang mendukung eksportir dalam memanfaatkan DHE. Para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Airlangga menambahkan, Instrumen penempatan DHE sebagai agunan akan dikecualikan dari batas maksimal pemberian kredit (BMPK). Hal tersebut menurut Airlangga tidak mempengaruhi rasio utang perusahaan."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "AKRA Bubarkan Anak Bidang Industri dan Pembangkit Listrik NERACA Jakarta - Manajemen PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) melaporkan, perseroan melalui entitas anak PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN) telah membubarkan operasional PT Energi Manyar Sejahtera (EMS), anak usaha di bidang industri dan perdagangan, serta jasa pembangkit listrik pada 16 Januari 2025. UEPN adalah pemilik 45% saham di EMS per 30 September 2024. Direktur AKRA, Suresh Vembu dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, UEPN dan pemegang saham lainnya yang mengelola kepemilikan bersama di EMS telah menyetujui pembubaran entitas anak bidang perdagangan tersebut.\"Para pemegang saham EMS sepakat untuk menunjuk likuidator terkait keputusan pembubaran tersebut,\"ujarnya. Namun, dia tidak merinci latar belakang ataupun alasan pembubaran entitas anak EMS tersebut. Sekedar informasi, PT Energi Manyar Sejahtera (EMS) didirikan pada tahun 2015 di Surabaya, Jawa Timur. Pemegang saham EMS adalah PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), PT Santiniluwansa Lestari, dan PT Amanah Indo Invest. Tujuan pendirian EMS adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang industri dan perdagangan serta jasa pembangkit listrik. Transaksi ini bukan transaksi material atau transaksi afiliasi. Suresh menegaskan, bahwa transaksi ini tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan. Di kuartal tiga 2024, AKR Corporindo Tbk mengantongi pendapatan Rp28,61 triliun atau turun 4,55% year-on-year (YoY) dari Rp29,97 triliun pada periode yang sama 2023. Pendapatan terbesar AKRA bersumber dari segmen perdagangan dan distribusi BBM Rp21,48 triliun, perdagangan dan distribusi bahan kimia Rp4,81 triliun. Manajemen AKRA menjelaskan, pendapatan segmen perdagangan dan distribusi BBM turun 6,53% secara tahunan didorong oleh beberapa faktor terkait dengan penurunan aktivitas operasi dari pelanggan baik akibat kondisi cuaca, maupun bisnis. Perseroan menerapkan model bisnis formula-based price dengan MOPS sebagai acuan dan menitikberatkan pada volume penjualan. Selain itu, pendapatan AKRA juga disumbang oleh segmen kawasan industri Rp1 triliun, jasa logistik Rp812 miliar, dan pabrikan Rp499 miliar. Pendapatan segmen Kawasan Industri naik 11% YoY, sedangkan pendapatan dari utilitas melonjak 259% YoY seiring dengan peningkatan operasional tenant JIIPE yang mendorong permintaan pada utilitas, seperti listrik, air, dan lain-lain. Presiden Direktur AKR Corporindo, Haryanto Adikoesoemo pernah mengatakan, JIIPE semakin menarik investor dalam dan luar negeri, terutama dengan dianugerahkannya KEK JIIPE Gresik sebagai KEK Industri Terbaik oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 18 Juli 2024. Lebih lanjut, laba bruto konsolidasi AKRA hingga kuartal III/2024 tercatat sebesar Rp2,353 triliun dengan margin laba bruto sebesar 8%. Segmen kawasan industri menghasilkan kontribusi kepada laba bruto sebesar 17%. Di tengah tantangan ekonomi global, segmen perdagangan & distribusi mencetak laba bruto sebesar Rp1,734 miliar, dan segmen kawasan industri mencatat laba bruto mencapai Rp410 miliar."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Legislator Kalteng Ajak Generasi Muda Tingkatkan Edukasi Literasi Keuangan PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono mengajak generasi muda untuk berani melangkah ke dunia bisnis dan investasi. Namun, juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan agar tidak terjerumus ke dalam jebakan investasi bodong yang marak terjadi. \"Generasi muda harus teliti sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Pastikan investasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan terdaftar secara resmi di lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK),\" ucapnya, Sabtu 25 Januari 2025. Tingginya minat anak muda terhadap investasi sering kali dibarengi dengan risiko menjadi korban penipuan. Hal ini diperparah dengan mudahnya mereka terpapar informasi dari media sosial dan platform online yang tidak selalu terpercaya. \"Informasi dan tawaran investasi kini mudah diakses melalui media sosial. Namun, di sisi lain, ini juga membuka peluang bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk menipu. Oleh karena itu, generasi muda harus lebih selektif dalam menerima informasi tersebut,\" tambahnya. Pentingnya memeriksa legalitas perusahaan atau individu yang menawarkan investasi, guna menghindari kerugian finansial. \"Jangan tergiur dengan iming-iming keuntungan besar yang tidak masuk akal. Sebelum berinvestasi, cek apakah perusahaan tersebut terdaftar di OJK atau lembaga pengawas lainnya. Jika ragu, lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu,\" lanjutnya. Selain itu, mendorong generasi muda untuk lebih memperkaya pengetahuan tentang investasi dan manajemen keuangan. Dengan pemahaman yang baik, mereka dapat mengelola keuangan secara bijak sekaligus menghindari jebakan investasi ilegal. \"Edukasi tentang literasi keuangan harus terus ditingkatkan agar generasi muda tidak hanya memahami peluang investasi, tetapi juga mampu melindungi diri dari risiko yang ada,\" ungkapnya. (yud) JAKARTA-- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, generasi muda sekarang ini banyak terjun ke dunia investasi. Namun dia mengingatkan, agar mereka lebih berhati hati dalam memilih instrumen investasi tersebut. \"Agar generasi muda hendaknya tetap menyeimbangkan antara investasi yang agresif dan investasi konservatif. Hal itu penting karena investasi konservatif tetap… dalam \"Nasional\" JAKARTA – Pelaksanaan Like It merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan lembaga keuangan, untuk meningkatkan literasi keuangan kepada generasi muda dan masyarakat dalam rangka memperbesar basis investor ritel serta mengembangkan sektor keuangan di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan… dalam \"Ekobis\" KASONGAN - Kelestarian budaya lokal dan adat istiadat khususnya yang dimiliki oleh Kabupaten Katingan harus terus dilakukan semua pihak diberbagai lini. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Katingan Budy Hermanto menurutnya guna melestarikan budaya yang dimiliki daerah ini dari tahun ke tahun ada generasi penerusnya. Maka, pihak terkait harus benar-benar dapat… dalam \"DPRD Katingan\""
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah neutral berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 0.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Menang Sengketa Sawit Lawan Uni Eropa di WTO, Indonesia Makin Diperhitungkan RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia sukses mengalahkan Uni Eropa dalam sengketa sawit di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization ( WTO ). Dengan hasil ini, Indonesia semakin diperhitungkan dunia. WTO memutuskan bahwa kebijakan Uni Eropa, khususnya dalam Renewable Energy Directive (RED), terbukti tidak adil dan merugikan minyak sawit dan biofuel asal Indonesia. Dalam putusannya, WTO menyoroti bahwa Uni Eropa tidak melakukan evaluasi yang tepat atas data yang digunakan untuk menetapkan biofuel dari alih fungsi lahan kelapa sawit sebagai risiko tinggi ( high ILUC - risk ). Selain itu, WTO menemukan kelemahan dalam kriteria dan prosedur sertifikasi risiko rendah ( low ILUC - risk ) yang diterapkan Uni Eropa. Menko Perekonomian , Airlangga Hartarto , bangga dengan keberhasilan ini. \"Kemenangan ini bukti bahwa negara Indonesia, kita bisa fight dan kita bisa menang,\" kata Airlangga, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/1/2025). Dengan hasil ini, dia meminta agar dunia menerima sawit Indonesia. Tidak hanya biodiesel berbasis rapeseed (minyak dari kelompok tumbuhan brassica), soybean (minyak dari kedelai), dan yang lain, tetapi juga yang berbasis dari crude palm oil (CPO) alias sawit. Airlangga menjelaskan, putusan WTO tersebut akan diadopsi dalam waktu 60 hari dan akan mengikat bagi Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa diminta untuk menyesuaikan kebijakan dalam Delegated Regulation terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dari WTO. Menurut Airlangga, putusan tersebut akan berdampak pada kebijakan yang diambil Uni Eropa, yakni European Union Deforestation Regulation (EUDR). Sebelumnya, Uni Eropa secara resmi mengadopsi proposal penundaan implementasi EUDR selama 1 tahun hingga 30 Desember 2025 yang mengindikasi ketidaksiapan Uni Eropa. Putusan WTO akan menjadi tambahan kekuatan bagi Indonesia yang tengah berupaya menentang kebijakan EUDR. Sehingga membuat Indonesia diperhitungkan dunia. Airlangga mengatakan, Indonesia akan terus menentang kebijakan yang bersifat diskriminatif dan tidak prorakyat, terlebih mempertimbangkan terdapat lebih dari 41 persen penggarap kebun kelapa sawit di Indonesia merupakan pekebun rakyat. Momen ini dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat strategi implementasi agar komoditas sawit tidak mengalami diskriminasi kembali. Begitu juga dengan perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa. \"Saya berharap bahwa cloud ataupun yang selama ini menghantui perundingan IEU-CEPA ini bisa hilang dan dan kita bisa segera selesaikan IEU-CEPA,\" harap mantan Ketua Umum Partai Golkar ini. Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, ikut senang. Kata dia, kemenangan ini menjadi hasil yang baik untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi. Juga meneguhkan komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia tidak bisa didikte negara lain. \"Kemenangan di WTO membuka jalan bagi pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit yang selama ini mendapatkan diskriminasi dari Uni Eropa sekaligus memperluas pasar di negara-negara emerging market lainnya,\" jelasnya. Eddy menganggap, kemenangan ini berkaitan dengan terobosan diplomasi mancanegara Presiden Prabowo dalam beberapa waktu terakhir yang berhasil memperkuat posisi Indonesia dalam dinamika politik global. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, juga menyambut baik kemenangan ini. Shinta mengapresiasi kerja keras Pemerintah sehingga makin diperhitungkan dunia. Dia memandang, putusan ini sebagai capaian penting bagi Indonesia untuk menangkal berbagai tudingan. Seperti kampanye hitam atau black campaign atas produk-produk ekspor unggulan Indonesia yang berbasis isu deforestasi dan aspek keberlanjutan di pasar internasional di masa mendatang. Apindo berharap, biofuel berbasis CPO terus diperhitungkan sebagai produk yang keberlanjutan dan ramah lingkungan di pasar internasional secara umum. Meski demikian, Shinta juga mengingatkan agar Pemerintah mewaspadai tanggapan Uni Eropa atas putusan WTO. Khususnya mengenai dampak putusan ini secara komersial atau terhadap kinerja perdagangan Indonesia Uni Eropa. Selain itu, Shinta juga berharap hubungan Indonesia dengan Uni Eropa tetap baik dan relasi perdagangan yang kondusif bagi pelaku usaha kedua negara. Pasalnya, hubungan dagang dengan Uni Eropa mencakup banyak komoditas, bukan hanya CPO atau biofuel. \"Karena itu, sekalipun terdapat sengketa dagang di antara kedua negara, kami berharap kondusivitas iklim usaha dan perdagangan di kedua negara tetap terbuka dan suportif,\" pesan Shinta. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Yanto Santoso, menilai kemenangan ini sebagai kemampuan Pemerintah melindungi kepentingan nasional. Selain juga berdampak positif terhadap ekonomi, politik, dan lingkungan. Di sektor ekonomi, Yanto menganggap, kemenangan ini dapat meningkatkan ekspor minyak sawit Indonesia, khususnya ke Uni Eropa. Berbagai hambatan perdagangan dan diskriminasi yang selama ini dikenakan terhadap produk sawit Indonesia diharapkan berkurang. Di bidang politik, Yanto menyebut, akan memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Selama ini, produk sawit Indonesia sering mengalami diskriminasi di pasar global. \"Dengan kemenangan ini, posisi bargaining kita di dunia internasional akan meningkat,\" katanya. Yanto juga menyoroti manfaat kemenangan ini bagi lingkungan. Dia menyebut, kemenangan ini dapat mendorong industri sawit di Tanah Air untuk lebih berkelanjutan. Selain itu, penggunaan biofuel dari kelapa sawit dinilai mampu mengurangi emisi gas rumah kaca. Meski begitu, Yanto menyebut kemenangan ini harus diikuti dengan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. \"Kita perlu terus memantau. Uni Eropa pasti akan berkelit. Penting untuk memastikan putusan ini dilaksanakan dengan baik,\" pungkasnya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Khairizal Anwar/RM)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Masalah Besar di Balik Badai Protes PPN 12% Warganet mengerang. Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 ditolak habis-habisan, mulai dari jagat maya hingga ke depan Istana Merdeka. Kali ini bukan cuma masyarakat yang menolak rencana pemerintah tersebut, tapi juga pengusaha hingga tokoh publik. Namun, setelah sempat ada kabar penundaan kenaikan, pemerintah akhirnya memastikan salah satu jenis pajak konsumsi tersebut tetap akan naik per 1 Januari 2025 dengan sejumlah catatan. Tapi gelombang penolakan tidak berhenti. Lebih dari 100 ribu orang telah menandatangani sebuah petisi daring di laman change.org per Kamis (19/12) siang, yang meminta pemerintah segera membatalkan kenaikan tarif PPN. Ilustrasi gambar petisi ini membawa nuansa peringatan darurat yang sempat menggema di jagat maya pada Agustus 2024 lalu, saat publik menolak revisi Undang-undang Pilkada. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Setelah PPN diumumkan benar-benar akan naik pada tahun depan, dalam sehari ada lebih dari 40 ribu orang yang menandatangani petisi yang telah dimulai sejak 19 November 2024 ini. Komentar warganet yang merasa kenaikan PPN akan mencekik ekonomi mereka juga ikut meramaikan. \"Saya merasa kalau kenaikan PPN itu berdampak besar terhadap keluarga saya (ibu saya pensiunan PNS). Ditambah kondisi ekonomi yang belum pulih dan pekerjaan saya sebagai Freelancer membuat kenaikan PPN menjadi momok buat saya dan keluarga saya.\" tulis salah satu akun di change.org, dikutip Kamis (19/12/2024). \"Dana pemerintah yang ada sekarang aja banyak yang gak jelas output nya untuk kesejahteraan rakyat banyak, belum lagi pejabat koruptor yang malah merajalela. fungsi nya PPN naik itu trus bagaimana pertanggungjawaban atau aktualisasi nya buat rakyat, trus koruptor2 itu apa nggak tambah dapet banyak pemasukan jadinya ?? ending nya lagi2 rakyat banyak yg kebagian bagian sulitnya.\" bunyi komentar lain. Komentar-komentar dan penolakan ini belum ditambah dengan ribuan cuitan lainnya dari warganet yang menolak kenaikan PPN di platform X. Tak cuma di platform X, sederet media sosial lainnya juga dibanjiri konten penolakan kenaikan PPN tahun depan. Termasuk sejumlah tokoh terkenal atau public figure yang turut ikut menyuarakan penolakan serupa. Akan tetapi, pemerintah kukuh tetap melaksanakan kebijakan ini pada tahun depan. Kenaikan tarif PPN pada 2025 tetap berlaku untuk jenis barang dan jasa yang selama ini memang dikenakan pungutan PPN. Pemerintah juga tidak jadi menerapkan kenaikan PPN secara terbatas hanya untuk barang-barang mewah atau multitarif, seperti kabar yang sebelumnya sempat beredar. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kenaikan tarif PPN adalah amanat undang-undang dan diperlukan untuk menjaga kesehatan APBN. Penambahan penerimaan diharapkan bisa menjaga tiga fungsi APBN sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. \"Banyak sudah contoh negara-negara apabila APBN-nya sendiri tidak sehat dan tidak sustainable, maka APBN bukan sumber solusi tapi dia menjadi sumber krisis. Maka kewajiban kami untuk menjaga APBN itu tetap terjaga sehat.\" kata Sri Mulyani pada konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12) kemarin. Demi menjaga keseimbangan ekonomi, pemerintah ikut mengumumkan sejumlah insentif bersamaan dengan pengumuman kenaikan PPN 2025. Barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, telur, daging, jasa pendidikan, angkutan umum, dan sejenisnya, dibebaskan dari tarif PPN. Sementara barang-barang konsumsi harian lainnya seperti Minyakita, gula industri, dan tepung terigu PPN-nya ditanggung pemerintah 1% sehingga tarifnya tetap 11%. Pembebasan PPN tersebut membuat pemerintah merelakan potensi penerimaan sebesar Rp 265,6 triliun hilang. Pemerintah juga memberikan stimulus atau insentif untuk UMKM, kelas menengah, dan kelas pekerja. Beragam stimulus tersebut terbagi dalam beberapa sektor, mulai dari kelistrikan, properti, hingga otomotif. \"Paket stimulus ini dibuat sekomplit mungkin.\" kata Sri Mulyani. Dengan dinaikkannya tarif PPN menjadi 12%, maka pemerintah akan mendapatkan tambahan penerimaan Rp 75 triliun tahun depan. Pengamat pajak sekaligus founder Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam menyebut, angka tersebut sebenarnya tak cukup signifikan menambah penerimaan negara. Lagipula, secara historis kenaikan PPN tak banyak mengganggu perekonomian sebuah negara. Dia menganggap, ada alasan yang lebih besar dibandingkan faktor ekonomi yang membuat penolakan publik terhadap kenaikan PPN begitu besar. \"Kenaikan jadi 12% menurut saya secara penerimaan nggak signifikan. Penerimaannya tidak signifikan, tapi implikasi sosialnya sudah segini? Itu kita harus hati-hati.\" katanya kepada detikcom dalam sebuah wawancara. Darussalam bilang, ada sentimen ketidakpercayaan publik terhadap pajak yang dibayar dan dikelola negara. Menurutnya, alokasi pajak yang sudah ditarik menjadi masalah yang dilihat masyarakat. \"Masalah trust . Lagi-lagi yang terpenting hari ini adalah bagaimana kita memberikan narasi. Itu lebih penting daripada sekadar pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Misalnya orang sekarang banyak yang nggak tahu pajak tapi disuruh bayar pajak.\" katanya. PPN merupakan salah satu sumber penerimaan pajak yang berasal dari konsumsi masyarakat. Secara konsep, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat umum. Artinya, sejumlah barang atau jasa yang kita gunakan dikenakan pajak. Tarif PPN di Indonesia memang tergolong paling tinggi di antara negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Tarif PPN Indonesia pada 2025 menyamai Filipina yang sebelumnya telah memiliki tarif PPN serupa. Namun Indonesia memiliki nilai batasan atau treshold pengusaha kena pajak (PKP) yang cukup tinggi. Dengan threshold tinggi, usaha kecil dan mikro tidak perlu menjadi PKP, sehingga mereka tidak terbebani dengan administrasi perpajakan dan pembayaran PPN. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan usaha kecil dan mendorong kewirausahaan. Mengutip data DDTC, saat ini threshold pengusaha kena pajak di Indonesia tertinggi kedua setelah Singapura, yakni Rp 4,8 miliar. Sementara rata-rata dunia batas PKP saat ini sebesar Rp 1,6 miliar. Adapun treshold PKP Singapura SGD 1 juta atau sekitar Rp 11,67 miliar (kurs Januari 2024). Batasan PKP yang cukup tinggi ini berbanding terbalik dengan negara lainnya yang mengenakan tarif PPN lebih rendah dari Indonesia. Misalnya, Thailand dengan tarif PPN 7% memiliki batas PKP Rp 800,5 juta. Sementara di Laos yang PPN-nya 10% tidak ada ambang batas untuk pendaftaran diri sebagai PKP. Hal ini membuat PKP baik perorangan, badan hukum atau organisasi yang menjalankan usaha dan memasok barang dan jasa di Laos harus memungut PPN. Vietnam juga memiliki batas PKP yang rendah, hanya Rp 63 juta dengan tarif PPN-nya 10%. Filipina yang saat ini punya tarif PPN tertinggi memiliki batas PKP Rp 833 juta. PPN di Indonesia juga memberikan pembebasan untuk sejumlah barang dan jasa kebutuhan pokok. Barang dan jasa yang termasuk di antaranya adalah beras, daging, ikan, telur, sayuran, susu, gula konsumsi, serta layanan seperti pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, asuransi, vaksin polio, hingga penggunaan air. Hal ini membuat Indonesia termasuk negara yang banyak memberikan pembebasan PPN. Menurut Darussalam, tarif 12% dengan sejumlah fasilitas pembebasan dan tingginya nilai batas PKP membuat kebijakan PPN di Indonesia tergolong pro rakyat kecil. Tapi kenapa masyarakat begitu keras menolak kenaikan PPN 1%? Apalagi kenaikan PPN diyakini tak bakal signifikan mengerek inflasi atau mengganggu pertumbuhan ekonomi. Hal ini berkaca pada periode kenaikan-kenaikan sebelumnya, di mana sumber inflasi pada periode berjalan bukan bersumber pada barang-barang yang dikenakan PPN. \"Kalau secara ekonomi, PPN itu relatif lebih sedikit mendistorsi ekonomi daripada PPh. Makanya ketika terjadi Covid, banyak negara fokusnya ke PPN. Yang diutak-atik PPN. Karena dia jenis pajak yang paling cepat recovery .\" kata Darussalam. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudisthira, berpendapat, keengganan publik untuk membayar lebih mahal akan barang yang dikonsumsinya bukan cuma karena kondisi ekonomi semata. Menurutnya, ada rasa ketidakpercayaan akan pengelolaan uang pajak yang selama ini dianggap tidak tepat sasaran. \"Ini konsekuensi dari belanja pemerintah terutama 10 tahun terakhir, banyak pos belanjanya yang tidak tepat sasaran atau bermasalah.\" kata Bhima. Bhima bilang, salah satu contoh alokasi belanja pemerintah yang tidak tepat sasaran adalah pembayaran bunga utang yang terus naik dalam 10 tahun terakhir. Alokasi pajak yang dipakai untuk membayar bunga utang dianggap mencekik kemampuan APBN baik jangka pendek maupun panjang. \"Belanja bunga utang naik 256% dalam 10 tahun terakhir. Ini salah satunya karena pemerintah menggunakan instrumen utang tanpa dilakukan kajian yang mendalam dan konsekuensi terhadap APBN dalam jangka panjang. Jadi beban utangnya meningkat, otomatis bunga utang yang harus dibayar kenaikannya tinggi sekali.\" katanya. Sementara itu, utang yang dipakai untuk membangun infrastruktur misalnya, dianggap tak cukup memberikan dampak langsung ke masyarakat. Menurutnya, ada banyak pembangunan infrastruktur yang justru malah tak optimal manfaatnya. \"Ada kecenderungan pembangunan infrastrukturnya menguras APBN cukup besar sementara utilitasnya rendah. Banyak bandara yang disebut Pak Luhut sebagai ghost airport . Bahkan IKN juga berisiko jadi beban. Banyak PSN yang tidak sesuai peruntukannya. Tidak menghasilkan keuntungan ekonomi.\" katanya. Masih menurut Bhima, alokasi belanja pemerintah yang tidak tepat sasaran lainnya adalah subsidi energi. Pemerintah dianggap tidak melakukan reformasi pada subsidi energi. Salah satunya untuk listrik, di mana skema kompensasi yang dibayar untuk kelebihan produksi listrik Jawa-Bali selama ini dianggap tidak rasional. \"Tiap tahun Rp 21 triliun dana terbuang percuma karena kelebihan produksi listrik di Jawa-Bali. Itu kerugian negara.\" kata Bhima. Alokasi belanja lainnya yang dianggap kurang tepat sasaran adalah beban belanja pegawai yang membengkak, terutama setelah adanya nomenklatur kementerian baru. Belum lagi sejumlah kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah. \"Selama distrust ke pemerintah masih cukup tinggi, maka penolakan beban pajak baru akan selalu jadi sentimen, buat apa bayar pajak lebih mahal kalau anggaran tidak digunakan semestinya.\" kata Bhima. Barangkali Indonesia bisa berkaca pada negara-negara Skandinavia yang selama ini dikenal sebagai negara yang menempati posisi teratas dalam World Happiness Report; sebuah laporan tahunan yang mengukur tingkat kebahagiaan global berdasarkan beberapa indikator utama. Negara seperti Finlandia, Denmark, Swedia, dan Norwegia sering berada di peringkat pertama hingga kelima dalam laporan ini. Dilalahnya, negara-negara tersebut juga terkenal dengan sistem perpajakan yang progresif dan tarif pajak yang relatif tinggi dibandingkan banyak negara lainnya. Tarif PPN di negara-negara ini tergolong yang tertinggi di dunia hingga ke level 27%. Pemerintah yang transparan dan efisien, layanan publik yang berkualitas, hingga keseimbangan hidup dan kerja membuat masyarakat di negara ini tetap dapat hidup bahagia dan sejahtera meski didera tarif pajak yang super tinggi. Tidak ada negara manapun di dunia yang bisa hidup tanpa pajak. Pajak adalah tulang punggung penerimaan negara yang menjadi sumber utama pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, dan kesehatan, yang seharusnya kembali dinikmati oleh masyarakat. Ironisnya, pajak kerap ditolak atau dihindari oleh masyarakat, baik karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak maupun ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana tersebut. Fenomena ini menjadi refleksi bagi semua pihak; Pemerintah perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik untuk membangun kepercayaan, sementara masyarakat perlu memahami bahwa kontribusi pajak adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk mencapai kesejahteraan nasional. Tanpa harmoni antara keduanya, tujuan pembangunan berkelanjutan sulit tercapai."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah negative berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": -1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "PSN Terbaru: Tropical Coastland Berbasis Green Area di PIK 2 Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu kebijakan dasar pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah. Saat ini, pemerintah tengah mengembangkan PSN terbaru: Green Area dan Eco-City di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten. \"PSN di Kawasan PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan kawasan ecotourism Tropical Coastland. Akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari non APBN, disertai dengan komitmen dari Badan Usaha Pengusul untuk melakukan pembangunan secara bertahap,\" ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam siaran pers, Jumat (17/1/2025). Nantinya, PSN tersebut akan mengusung tema hijau dengan luas wilayah 1.755 Ha. Wilayah PIK 2 itu akan menjadi Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami. Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp65 triliun tersebut diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. (*)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Presiden Prabowo Tegaskan Kontinuitas Pemerintahan Kunci Pembangunan Nasional Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kontinuitas pemerintahan merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional, pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Rabu, 22 Januari 2025. Dalam pengantarnya di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemerintahan sebelumnya dalam membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan bangsa. \"Saya harus sampaikan bahwa ini hasil kerja keras pemerintah-pemerintah sebelumnya, pemerintah kita. Jadi marilah kita selalu menghormati semua pihak, semua yang telah bekerja keras, pendahulu-pendahulu kita,\" ujarnya, dikutip dari laman presidenri.go.id. Kepala Negara menegaskan bahwa pembangunan bangsa bukanlah pekerjaan jangka pendek, tetapi upaya estafet yang berlangsung selama puluhan tahun. Keberhasilan pembangunan seperti proyek strategis ketenagalistrikan nasional yang baru diresmikan Senin (20/1) misalnya, menurut Presiden tidak terlepas dari perjalanan panjang pembangunan yang dimulai sejak masa pemerintahan sebelumnya. \"Kita sampai di sini bukan seketika, kita sampai di sini karena perjalanan jauh. Pembangunan suatu bangsa bukan pembangunan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Pembangunan suatu bangsa adalah puluhan tahun,\" jelasnya. Untuk itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajarannya untuk bersama melanjutkan perjalanan panjang dalam membangun bangsa. Presiden menekankan bahwa kontinuitas pemerintahan menjadi alur penting dalam kehidupan bernegara yang akan membawa Indonesia mencapai cita-cita besar. \"Kita ini melanjutkan suatu long march perjalanan jauh, estafet demi estafet kita terima. Baru nanti kita akan mencapai cita-cita kita. Saya sangat optimis bahwa kita akan sampai ke situ,\" tandasnya. (gs/bi) Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna bersama seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pada Rabu, 22 Januari 2025, di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan yang menandai tiga bulan masa kerja pemerintahannya, Presiden menyampaikan apresiasi atas kinerja kabinet dalam menjalankan mandat rakyat. \"Walaupun sebetulnya saya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan tapi bagaimanapun itu merupakan suatu tonggak, suatu tahap yang kita selesaikan. Dan untuk itu saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita,\" ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya, dikutip dari presidenri.go.id. Presiden Prabowo juga menyoroti kekompakan dan kerja sama yang baik di antara menteri dan wakil menteri dalam tiga bulan masa pemerintahan berjalan. Kepala Negara mengapresiasi semangat kerja kabinet yang dirasakan berpihak kepada kepentingan rakyat. \"Yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian demikianlah yang diharapkan rakyat kita,\" ungkap Presiden. Presiden Prabowo turut memuji keberhasilan pemerintah dalam mengelola libur Natal dan Tahun Baru 2024 yang berlangsung aman dan lancar. Presiden memberikan apresiasi khusus kepada para menteri terkait, TNI, Polri, serta jajaran pemerintah yang bekerja keras menjaga stabilitas dan keamanan. \"Kita juga membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, pemerintah kita bisa menjalankan administrasi negara dengan handal,\" ungkap Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pesan yang ia peroleh dari Prof. Emil Salim, seorang senior yang pernah menjabat menteri di berbagai periode. Pesan tersebut, menurut Presiden, menjadi pengingat penting bagi para menteri agar senantiasa mengutamakan orientasi pengabdian kepada negara. \"Kita memang ada yang berasal dari partai politik, ada yang berasal dari organisasi kemasyarakatan, dsb, ada yang berasal dari dunia akademi, dunia keilmuan, ada yang dari NGO, dari LSM, tetapi begitu kita sudah disumpah, begitu kita menjabat sebagai pejabat negara, orientasi kita kepentingan kita adalah untuk negara,\" kata Presiden. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintahan saat ini telah memberikan bukti nyata kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Di tengah kondisi global yang penuh ketegangan dan konflik, Indonesia mampu menjaga stabilitas, kedamaian, dan kesejukan. \"Saya juga terima kasih dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,\" tutur Presiden Prabowo. (gs/bi) Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya melakukan rapat terbatas pada, 21 Januari 2025, di Istana Merdeka, Jakarta, dengan pembahasan mengenai kebijakan terkait devisa hasil ekspor (DHE). Dalam keterangannya kepada awak media, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan DHE ini akan diberlakukan secara menyeluruh sebesar 100 persen untuk periode satu tahun. \"Pemerintah dan BI (Bank Indonesia) mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPH 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor. Kalau reguler biasa kena pajak 20 persen, tapi untuk DHE 0 persen,\" ucap Airlangga, dikutip dari presidenri.go.id. Lebih lanjut, Menko Perekonomian menjelaskan berbagai mekanisme yang mendukung eksportir dalam memanfaatkan DHE. Menurutnya, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pengelola Investasi (LPI). \"Agunan kredit rupiah kalau mau menggunakan back-to-back , eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun LPI untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri,\" katanya. Airlangga menambahkan, Instrumen penempatan DHE sebagai agunan akan dikecualikan dari batas maksimal pemberian kredit (BMPK). Hal tersebut menurut Airlangga tidak mempengaruhi gearing ratio perusahaan. \"Penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan devisa hasil ekspor SDA sebagai agunan tidak akan mempengaruhi daripada gearing ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Dan perusahaan diharapkan dapat menjaga tingkat utang daripada eksportir,\" tambahnya. Sementara itu, bagi eksportir yang membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha, Airlangga menuturkan bahwa mereka dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan. Selain itu, para eksportir juga dapat memanfaatkan foreign exchange swap antara bank dengan Bank Indonesia. \"Untuk foreign exchange swap antara bank dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri,\" lanjut Airlangga. Di samping itu, para eksportir juga dapat menggunakan valuta asing (valas) untuk keperluan pembayaran pungutan negara, pajak, royalti, dan deviden. Airlangga menjelaskan bahwa penggunaan valas ini akan diperhitungkan sebagai pengurang dari kewajiban penempatan DHE. \"Terhadap kebijakan ini, pemerintah akan segera merevisi PP nomor 36 dan akan diperlakukan per 1 Maret tahun ini. Dan untuk itu baik BI, OJK, perbankan, bea cukai akan mempersiapkan sistem dan oleh karena itu nanti kami akan juga memberikan sosialisasi kepada para stakeholder,\" tandasnya. (gs/bi) Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025, dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangannya kepada awak media usai rapat menyampaikan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dengan mengacu pada timeline dan tahapan yang telah ditetapkan. \"Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,\" ujar AHY dalam keterangan persnya di Ruang Sidang Kabinet Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari presidenri.go.id. Menko AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep \"ibu kota politik\" dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi. \"Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,\" ungkap AHY. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo dan jajarannya juga membahas tentang sumber pendanaan yang melibatkan kombinasi antara APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan pihak swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi secara positif dan terintegrasi dengan baik dalam proyek pembangunan IKN. \"Inilah hadirnya kebersamaan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik,\" ungkap AHY. Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono dalam kesempatan yang sama juga melaporkan bahwa pada tahap awal (2022–2024), pemerintah telah menginvestasikan Rp 89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur penting seperti jalan tol, 47 tower hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, serta fasilitas peribadatan. Selain itu, investasi swasta sebesar Rp 58,41 triliun telah berhasil digerakkan hingga September 2024. \"Kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan groundbreaking tadi baik dari 1-8 maupun nanti yang ke 9 agar tidak sekadar groundbreaking tapi ditambah lagi dengan kegiatan pembangunannya,\" ujar Basuki. Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. (gs/bi)"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "Pemerintah-ExxonMobil Kerja Sama Investasi dengan di Sektor Petrokimia dan Teknologi CCS JAKARTA.NIAGA.ASIA – Pemerintah terus berkomitmen menerapkan pembangunan berkelanjutan melalui upaya dekarbonisasi. Upaya tersebut diimplementasikan dengan penerapan Carbon Capture and Storage (CCS) yang menjadi salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi dan ExxonMobil Chemical International Major Growth Ventures (ExxonMobil) yang diwakili oleh Vice President ExxonMobil Chemical International Major Growth Venture Zoe Barinaga, dalam kerangka kerja sama pengembangan sektor petrokimia dan teknologi CCS di Indonesia, hari Rabu (22/1/2025) \"Ini adalah signing daripada MOU, dimana MOU ini salah satu proyeknya adalah Carbon Capture and Storage, dan juga terkait dengan industri di petrochemicals. Plastic dan synthetic fiber, ya seperti itu, terutama plastik,\" ungkap Menko Airlangga. Nota Kesepahaman tersebut menandai komitmen bersama untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, serta dinilai akan dapat membuka peluang besar bagi pengembangan sektor petrokimia di Indonesia. Selain itu, MoU tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi potensi investasi ExxonMobil dalam pembangunan kompleks petrokimia kelas dunia di Indonesia, dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai USD10 miliar. Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa proyek tersebut turut mendukung kebijakan hilirisasi dari Presiden Prabowo Subianto, membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan selama masa konstruksi, serta menjadi wujud komitmen pembangunan berkelanjutan karena pembangunan CCS tersebut diharapkan dapat mengurangi emisi CO2 hingga sebesar 90%. Selain itu, proyek tersebut juga diharapkan dapat menjadi proyek CCS yang dapat beroperasi pertama kali. Selain berbagai dampak tersebut, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi aspek penting yang menjadi prioritas. Untuk itu, ExxonMobil berkomitmen untuk melatih tenaga kerja Indonesia agar memiliki kompetensi yang setara dengan standar global. Selain itu, proyek tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis lokal melalui berbagai kemitraan strategis. Ke depan, MoU tersebut diharap dapat menjadi fondasi untuk membangun kerangka kerja sama yang lebih erat, termasuk pembentukan Satuan Tugas Bersama yang bertugas mengoordinasikan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan proyek tersebut. Kerja sama ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan kompetitif. \"ExxonMobil telah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi saya pikir Indonesia bukan sebuah kawasan yang tidak dikenali oleh mereka. Mereka memiliki pengalaman dan operasi yang berhasil di bidang minyak dan gas. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat, dan semoga proyek ini bisa dikembangkan dengan cepat,\" pungkas Menko Airlangga. Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Kementerian Lingkungan Hidup, serta President ExxonMobil Indonesia. Sumber: Siaran Pers Kemenko Bidang Perekonomian | Editor: Intoniswan"
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
[
{
"from": "system",
"value": "Anda adalah asisten AI canggih yang diciptakan untuk melakukan analisis sentimen pada teks berita. Tugas Anda adalah membaca teks berita dengan cermat dan menganalisis sentimen yang diungkapkannya untuk mengetahui potensi positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen dari teks berita ini dan tanggapi dengan format JSON yang teratur:"
},
{
"from": "human",
"value": "ExxonMobil Kucurkan Investasi Penyimpanan Karbon dan Pabrik Petrokimia di Indonesia Perusahaan minyak dan gas (migas) asal Amerika Serikat ExxonMobil berkomitmen untuk menanamkan investasi pada proyek penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) dan pabrik petrokimia di tanah air. Pemerintah mengatakan investasi ini akan mendukung pengembangan berkelanjutan, namun sejumlah aktivis menilai investasi ini sebagai solusi palsu dan melanggengkan penggunaan energi kotor. KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Komitmen investasi ExxonMobil pada proyek penyimpanan karbon dan pabrik petrokimia di Indonesia, pada tahap awal mencapai US$10 miliar, atau sekitar Rp162 triliun. Komitmen itu disepakati dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Kemenko Perekonomian dan ExxonMobil di Jakarta, Rabu (22/1/2025). \"Jadi hari ini, adalah signing daripada MoU di mana MoU salah satu project-nya adalah carbon capture and storage (CCS) dan juga terkait industri di petrochemical yang fokus pada plastik dan sintesis fiber. Investasinya sekitar USD10 miliar,\" ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan."
},
{
"from": "gpt",
"value": "{\"reasoning\": \"Sentimennya adalah positive berdasarkan dari berita.\", \"sentiment\": 1.0}"
}
] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.