diff --git a/.gitignore b/.gitignore new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e43b0f988953ae3a84b00331d0ccf5f7d51cb3cf --- /dev/null +++ b/.gitignore @@ -0,0 +1 @@ +.DS_Store diff --git a/README.md b/README.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e7850aad21d0c081389a1354ff082e57439c0cff --- /dev/null +++ b/README.md @@ -0,0 +1 @@ +Structured data of Indonesian Law. diff --git a/undang-undang/1945/1945-1.yaml b/undang-undang/1945/1945-1.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e11517dd7347442fb8d63e6a2248b81062ed3110 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1945/1945-1.yaml @@ -0,0 +1,15 @@ +number: 1 +year: 1945 +articles: + - article: 1 + content: Komite Nasional Daerah diadakan -ketjuali di Daerah Surakarta dan Jogjakarta- di Keresidenan, di Kota berautonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah jang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri. + - article: 2 + content: Komite Nasional Daerah mendjadi Badan Perwakilan Rakjat Daerah, jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerdjaan mengatur rumah-tangga daerahnja, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jang lebih luas dari padanja. + - article: 3 + content: Oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang, sebanjak-banjaknja 5 orang sebagai Badan Executief, jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itu. + - article: 4 + content: Ketua Komite Nasional Daerah jang lama harus diangkat sebagai Wakil Ketua Badan jang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3. + - article: 5 + content: Biaya untuk keperluan Komite Nasional Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah. + - article: 6 + content: Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan dan perubahan dalam daerah-daerah harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1946/1946-1.yaml b/undang-undang/1946/1946-1.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8c2e2b0edd28b5cdb1d41419b3c1a4bd390c1ab6 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-1.yaml @@ -0,0 +1,128 @@ +number: 1 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. + - article: 2 + content: Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi balatentara Hindia-Belanda dulu (Verordeningen van het Militair Gezag) dicabut. + - article: 3 + content: Jikalau di dalam sesuatu peraturan hukum pidana ditulis dengan perkataan "Nederlandsch-Indie" atau "NederlandschIndisch(e) (en)", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Indonesie" atau "Indonesishc(e) (en)". + - article: 4 + content: Jikalau di dalam sesuatu peraturan hukum pidana suatu hak, kewajiban, kekuasaan atau perlindungan diberikan atau suatu larangan ditujukan kepada sesuatu pegawai, badan, jawatan dan sebagainya, yang sekarang tidak ada lagi, maka hak, kewajiban, kekuasaan atau perlindungan itu harus dianggap diberikan dan larangan tersebut ditujukan kepada pegawai, badan, jawatan dan sebagainya, yang harus dianggap menggantinya. + - article: 5 + content: Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Nama Undang-undang hukum pidana "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie" dirobah menjadi "Wetboek van Strafrecht". + - paragraph: 2 + content: Undang-undang tersebut dapat disebut : Kitab Undang-undang hukum pidana". + - article: 7 + content: Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 3, maka semua perkataan "Nederlandsch-onderdaan" dalam Kitan Undang-undang hukum pidana diganti dengan "Warga Negara Indonesia". + - article: 8 + content: | + Kitab Undang-undang hukum pidana dirobah sebagai berikut : + 1. Dalam pasal 4, ayat 1, ke 1e angka-angka "104-108" harus dibaca "104, 106, 107 en 108" dan angka-angka "130-133" dibaca "131". + 2. Perkataan "Directeur van Justitie" dalam pasal 15b diganti dengan "Minister van Justitie". + 3. Pasal 16 dirobah sebagai berikut : + a. perkataan "Directeur van Justitie" harus dibaca "Minister van Justitie" + b. bagian kalimat : "voorzopver betreft de Gouvern- ementslanden van Java en Madoera, van den assitent- resident en elders van het hoofd van plaatselijk bestuur" diganti dengan "van den jaksa" dan perkataan "Gouverneur-Generaal" diganti dengan "Minister van Justitie". + c. bagian kalimat : "in de Gouvernementslanden van Java en Madoera ob bevel van den assitent-resident en elders van het hoofd van plaatselijk bestuur" dalam ayat 3 diganti dengan "op bevel van den Jaksa" + 4. Dalam pasal 20 perkataan "het hoofd van plaatselijk bestuur (den assistent-resident) diganti dengan "den jaksa". + 5. Dalam pasal 21, perkataan "Directeur van Justitie" diganti dengan "Minister van Justitie". + 6. Dalam Pasal 29, ayat (2)m perkataan "Directeur van Justitie" diganti dengan Minister van Justitie". + 7. Dalam pasal 33a, perkataan "Gouverneur-Generaal", diganti dengan "President". + 8. Dalam pasal 44, ayat 3, perkataan "de Europeesche rechtbanken", diganti dengan "Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi". + 9. Pasal 76 dirobah sebagai berikut : + a. bagian kalimat "of van den rechter in Nederland of in Suriname of in Curacao", dihapuskan. + b. perkataan "inheemsche" dan "Inlandsche" dihapuskan. + 10. Dalam pasal 92, bagian kalimat "den Volksraad, van den provinciale raden en van de raden ingesteld ingevolge artikel 121, tweede lid en artikel 124, tweede lid der Indische Staatsregeling" diganti dengan "een door of namens de regering ingesteld wetgeven, besturend of volksvertegenwooedigend lichaam". + 11. Pasal 94 dihapuskan. + 12. Dalam pasal 104 perkataan-perkataan "den Koning, de regeerende koningin of den Regent" diganti dengan "den Presiden of den Vice-President". + 13. Pasal 105 dihapuskan. + 14. Dalam pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) angka-angka "104-108" harus dibaca "104,106, 107 en 108". + 15. Dalam pasal 111 perkataan "hetzij" dan bagian kalimat "hetzij met een Indische vorst of volk" dihapuskan. + 16. Dalam pasal 112 dan 121 bagian kalimat "een Indishce vorst of volk" dihapuskan. + 17. Dalam pasal 117 no. 3 perkataan "Gouverneur-General van Nederlandsch-Indie harus dibaca "President". + 18. Dalam pasal 122 dan 123 perkataan "Nederland" harus dibaca "Indonesie". + 19. Dalam pasal 128 bagian kalimat : "een der in de artikelen 104 en 105 omschreven misdreijven" diganti dengan "het in artikel 104 omshcreven misdrijf". + 20. Kepala Bab II diganti sebagai berikut : "Misdrijven tegen de waardigheid van den President en van den Vice-President". + 21. Pasal 130 dihapuskan. + 22. Dalam pasal 131 perkataan "des konings of der Koningin" diganti dengan "van den President of van den Vice President" + 23. Pasal 135 dan 136 dihapuskan. + 24. Dalam pasal 134 perkataan-perkataan "Koning of der Koningin" diganti dengan "President of den Vice-President" + 25. Pasal-pasal 135 dan 136 dihapuskan. + 26. Dalam pasal 136 bis bagian kalimat : "de artikelen 134, 135 en 136" harus dibaca "artikel 134". + 27. Dalam pasal 137 bagian kalimat "de Koning, de Koningin, den gemaal der regeerende Koningin, den troonopvolger, een lid van het Konniklijke Huis of den Regent" harus dibaca "den President of den Vice-President". + 28. Pasal 138 dihapuskan. + 29. Pasal 239 dirobah sebagai berikut : + a. ayat (1) dihapuskan. + b. dalam ayat (2) bagian kalimat "een der in artikelen 131-133 omschreven misdrijven" harus dibaca "het in artikel 131 omschreven misdrifjf". + c. dalam ayat (3) bagian kalimat "een der artikelen 134-136 omschreven misdrijf" harus dibaca "de artikel 134 omscht ven misdrijf". + 30. Perkataan "Nederlandsche" dalam pasal 143 dan 144 harus dibaca "Indonesische". + 31. Dalam pasal 146 dan 147 bagian-bagian kalimat : "den Volksraad, van een provincialen raad of van een raad ingesteld ingevolge artikel 121 tweede lid, dan wel ingevolge artikel 124 tweede lid der Indische Staatsregeling" harus dibaca "een door or namens de Regeering ingeteld wetgevend, besturend of volksvertegenwoordigend lichaam". + 32. Pasal 153 bis dan pasal 153 ter hapuskan. + 33. Dalam pasal 154 dan 155 bagian kalimat "Nederland of van Nederlandsch-Indie" harus dibaca "Indonesie". + 34. Pasal 161 bis dihapuskan. + 35. Dalam pasal 164 angka-angka "104-108" harus dibaca "104, 106, 107 en 108". + 36. Dalam pasal 165 angka-angka "104-108" dan 115-133" masing-masing harus dibaca "104, 106, 107 en 108" dan 115-129 en 131". + 37. Pasal 171 dihapuskan. + 38. Dalam pasal 207 dan 208 bagian kalimat : "Nederlan of in Nederlandch-Indie" harus dibaca "Indonesie". + 39. Dalam pasal 210 ayat (1) ke-2 bagian kalimat "dan wel'aan een inlandschen officier van Justitie" dihapuskan. + 40. Dalam pasal 228 bagian kalimat "vier maanden en twee weken" diganti dengan "twee jaren". + 41. Pasal 230, dihapuskan. + 42. Dalam pasal 234 dibelakang perkataan-perkataan "in een postbus gestoken" ditambah dengan perkataan "dan wel aan een koerier toevertrouwd". + 43. Dalam pasal 238 perkataan "Gouverneur-General" harus dibaca "President". + 44. Pasal 239 dirobah sebagai berikut : + a. bagian kalimat "buiten de gevallen waarin het krachtens algemeence verordening veroorloofds is, zonder toestemming van den Vouverneur-Generaal" dihapuskan. + b. perkataan "Inlander" diganti met "Warga Negara Indonesia". + 45. Dalam pasal 240 ayat (1) No. 1 bagian kalimat "167 der Indische Staatsregeling" harus dibaca "30 der Undangundang Dasar". + 46. Dalam pasal-pasal 253 dan 260 perkataan-perkataan "van rijkswege of" dihapuskan. + 47. Dalam pasal 260 bis bagian-bagian kalimat "hetzij van Suriname of Curacao" dan "hetzij voorzoover merken betreft, van Nederland" dihapuskan. + 48. Dalam pasal 274 perkataan "Inlandsch" dihapuskan. + 49. Dalam pasal 420 ayat (1) No. 2 bagian kalimat "dan wel de Inlandsch Officier van Justitie die" dihapuskan. + 50. Dalam pasal 447, 448 dan 449 perkataan "Nederlansch of" dihapuskan. + 51. Dalam pasal 450 en 451 perkataan "Nederlandsche Regeering" diganti dengan "Indonesische Regeering". + 52. Dalam pasal-pasal 453, 454, 455 en 458 ayat (1) perkataan "Nederlandsch of" dihapuskan. + 53. Dalam pasal 458 ayat (2) perkataan "Nederlandschen" diganti dengan "Indonesischen". + 54. Dalam pasal 459 ayat (1), 461, 464 ayat (1), 466, 467, 468, 469 ayat (1), 470 en 471 perkataan "Nederlandschen of" dihapuskan. + 55. Dalam pasal 173 en 474 perkataa perkataan-perkataan "Nederlandsch (e)" diganti dengan "Indonesisch (e)". + 56. Dalam pasal-pasal 475, 476 en 477 perkataan-perkataan "Nederlandsch of" dihapuskan. + 57. Pasal 587 dirobah sebagai berikut : + a. angka-angka dan perkataan-perkataan "130, eerste lid" dan "105" dihapuskan. + b. angka-angka "131-133" harus dibaca "131" + 58. Dalam pasal 490 No. 4 bagian kalimat "aan het hoofd van plaatselijk bestuur" den assistent-resident diganti dengan "een het Hoofd van de politie". + 59. Dalam pasal 495, ayat (1) bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den regent) diganti dengan "het hoofd van de politie". + 60. Dalam pasal 496 bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk, bestuur" (den assitent-resident), diganti dengan "het hoofd van de politie". + 61. Dalam pasal 500 bagian kalimat "het hoofd plaatselijk bestuur" (de resident), diganti dengan "het hoofd van de politie". + 62. Dalam pasal 501 ayat (1) no. 2 bagian kalimat : "het hoofd van plaatselijk bestuur (de assistent-resident) diganti dengan "het hoofd van de politie". + 63. Pasal 507 dirobah sebagai berikut : + a. bagian "le" dibaca demikian : hij, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, een Indonesischen adelijken titel voert, of een Indonesischen ordeteeken draagt" + b. perkataan-perkataan "s'Konings verlof" harus dibaca "verlof van den President". + 64. Dalam pasal 508 bis bagian kalimat : "van een zelfstandige gemeenschap als bedoeld in artikel 121 eerste lid of artikel 123 tweede lid der Indische Staatsregeling dan wel van een waterschap" harus dibaca "van een bij de wet ingetstelde of eerkende zelfstandige gemeenschap". + 65. Dalam pasal 510 bagian kalimat : "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den resident) harus dibaca "het hoofd van de politie". + 66. Dalam pasal 516 bagian kalimat : "het hoofd van plaatselijk bestuur of aan den door dezen aangewezen" harus dibaca "het hoofd van de politie of aan den door dezen aangewezen". + 67. Dalam pasal 524 bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den assistent-resident) harus dibaca "den daartoe aangewezen ambtenaar". + 68. Dalam pasal 544 ayat (1) bagian kalimat "het hoofd van plaatselijk bestuur" (den regent) harus dibaca "het hoofd van den politie". + - article: 9 + content: Barang siapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun. + - article: 10 + content: Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang kertas, sedang ia sewaktu menerimanya mengetahui atau setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa benda-benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, atau, dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, menyediakannya atau memasukkannya ke dalam Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya lima belas tahun. + - article: 11 + content: Barang siapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas yang dari pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dalam hal di luar keadaan sebagai yang tersebut dalam pasal yang baru lalu, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya lima belas tahun. + - article: 12 + content: Barang siapa menerima sebagai alat pembayaran atau penukaran atau sebagai hadiah atau penyimpan atau mengangkut mata uang atau uang kertas, sedangkan ia mengetahui, bahwa benda-benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima tahun. + - article: 13 + content: Kalau orang dihukum karena melakukan salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12 maka mata uang atau uang kertas serta benda lain yang dipergunakan untuk melakukan salah satu kejahatan itu dirampas, juga kalau benda-benda itu bukan kepunyaan terhukum. + - article: 14 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun. + - paragraph: 2 + content: Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. + - article: 15 + content: Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun. + - article: 16 + content: Barang siapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun enam bulan. + - article: 17 + content: Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1946/1946-10.yaml b/undang-undang/1946/1946-10.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..da57fc2fd0870b27504141983c85dddeca3ca2e1 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-10.yaml @@ -0,0 +1,21 @@ +number: 10 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: Barang siapa bepergian dari daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 ke daerah lain di Jawa dan Madura dilarang membawa uang yang melebihi jumlah f 1000,- (seribu rupiah), jika tidak mendapat izin lebih dahulu dari Kepala daerahnya atau pegawai lain yang ditunjuk oleh Kepala daerah tersebut menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian. + - article: 2 + content: Daerah yang dimaksud dalam pasal 1 ialah Karesidenan-karesidenan Jakarta, Semarang, Surabaya, Bogor, Priangan dan daerah lainnya yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan. + - article: 3 + content: Barang siapa bepergian masuk pulau Jawa-Madura dilarang membawa uang yang melebihi jumlah f 5000,- (lima ribu rupiah) seorang, jika tidak mendapat izin dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian atau pegawai yang ditunjuk olehnya. + - article: 4 + content: Pasal 1 s/d 3 di atas ini tidak mengenai pembawaan uang kepunyaan Negara, dengan izin Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuk olehnya. + - article: 5 + content: Segala peraturan tentang pembawaan uang keluar atau kedalam suatu daerah, yang ditetapkan sebelum undang-undang ini berlaku dibatalkan. + - article: 6 + content: Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 1 sampai dengan 3, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun dan uang yang terdapat melebihi batas-batas jumlah tersebut dalam pasal 1, 2, atau 3 dirampas buat Negara, juga kalau uang itu bukan kepunyaan terhukum. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang pembawaan Uang". + - paragraph: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku satu minggu sesudah diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1946/1946-11.yaml b/undang-undang/1946/1946-11.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c1bb30c38096ccc0619302a42c939195241ca273 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-11.yaml @@ -0,0 +1,12 @@ +number: 11 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: | + Aturan bea meterai ("zegelverordening") 1921, Stbl. 1921 No. 498, diubah sebagai berikut : + I. Dalam pasal 2 ayat 1a, perkataan "van stukken aan een recht van meer dan vijf honderd gulden onderworpen", dihapuskan. + II. Pasal 8, pasal 9 dan pasal 22 ayat 3 dihapuskan. + - article: 2 + content: Osamu Seirei No. 23 tanggal 21 bulan 7 tahun Syoowa 18 (2603) aturan istimewa dalam peraturan bea segel, dihapuskan. + - article: 3 + content: Undang-undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura tujuh hari sesudah diumumkannya dan buat daerah lain dari pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden. diff --git a/undang-undang/1946/1946-12.yaml b/undang-undang/1946/1946-12.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3125558995804dced3d8dc5251f7b3bc0e2ddbab --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-12.yaml @@ -0,0 +1,137 @@ +number: 12 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Jumlah anggauta Komite Nasional Pusat ialah 200 orang yang terbagi dalam : + a. 110 orang yang ditetapkan menurut pemilihan daerah; + b. 60 orang wakil-wakil perkumpulan politik, dan + c. 30 orang yang ditunjuk oleh Presiden. + - paragraph: 2 + content: Pembagian dalam golongan-golongan hanya berlaku guna pembentukan. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Yang dimaksud dengan golongan a, ialah anggauta-anggauta yang dipilih oleh pemilih-pemilih dalam tiap-tiap karesidenan bagi daerah Jawa dan Sumatra, dan oleh pemilih-pemilih dalam tiap-tiap propinsi bagi daerah Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku. + - paragraph: 2 + content: Pembagian menurut daerah ditetapkan sebanding dengan banyaknya penduduk berdasarkan cacah jiwa 1930 dengan progressie (kemajuan) yang didapat tiap-tiap tahun. + - paragraph: 3 + content: Dalam menetapkan angka perimbangan dari jumlah anggauta pada umumnya dibulatkan ke atas. Berdasarkan kebijaksanaan pembulatan dapat dilakukan menyimpang dari penetapan tersebut. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Guna menetapkan pemilih-pemilih dalam tiap-tiap karesidenan di daerah Jawa, maka dalam tiap-tiap kawedanan dibentuk satu komisi yang terdiri dari wakil-wakil perkumpulan politik, sosial, ekonomi, dan Laskar-laskar rakyat. + - paragraph: 2 + content: Banyaknya wakil perkumpulan dalam komisi tersebut pada ayat satu ialah seorang buat satu perkumpulan. + - paragraph: 3 + content: Jumlah anggauta komisi ialah sebanyak jumlah badan-badan dan perkumpulan yang terdapat pada kawedanan, dengan memperhatikan pasal 5. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Komisi tersebut menetapkan daftar pemilih yang terdiri dari 10 orang yang tinggal dalam daerah kawedanan. + - paragraph: 2 + content: Orang yang tidak tergabung dalam perkumpulan juga boleh dimasukkan dalam daftar pemilih tersebut pada ayat 1. + - article: 5 + content: Jika dalam sesuatu kawedanan tidak terdapat sesuatu perkumpulan yang tersebut dalam pasal 3, maka Wedana bersama dengan camat-camat bawahannya membentuk satu komisi yang terdiri dari 7 orang-orang cerdik pandai. Demikian pula jika jumlah perkumpulan yang ada kurang dari 5, maka jumlah anggauta komisi ditambah oleh Wedana bersama-sama dengan wakil-wakil perkumpulan yang ada sehingga menjadi 7. + - article: 6 + content: Pemilih-pemilih yang ditetapkan oleh komisi-komisi kawedanan dari satu karesidenan bersama-sama merupakan badan pemilih karesidenan. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Guna menetapkan pemilih-pemilih Karesidenan di daerah Sumatera diadakan bagi tiap-tiap karesidenan satu komisi yang sekaligus menetapkan pemilih dari karesidenannya. + - paragraph: 2 + content: Komisi terdiri dari wakil-wakil perkumpulan-perkumpulan seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1. + - paragraph: 3 + content: Jumlah pemilih bagi sesuatu karesidenan ialah 20 X jumlahnya anggauta golongan a yang ditetapkan buat karesidenannya. + - paragraph: 4 + content: Jika dalam Karesidenan yang berkepentingan tidak terdapat sesuatu perkumpulan, maka Residen bersama-sama dengan Kepala-Kepala daerah yang langsung dibawahnya menetapkan sebuah komisi yang terdiri dari orang-orang cerdik pandai dalam daerahnya. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Guna menetapkan pemilih-pemilih dari daerah-daerah lainnya maka ditiap-tiap Propinsi diadakan suatu komisi pemilih menurut aturan-aturan yang berlaku buat karesidenan dalam pasal 7. + - paragraph: 2 + content: Berhubung dengan keadaan maka Propinsi-Propinsi yang dimaksud dalam ayat 1 dapat menyelenggarakan pemilihan di Jawa. + - paragraph: 3 + content: Jika bagi sesuatu Propinsi tidak ada perkumpulan yang bisa mengirimkan wakil kepada komisi tersebut, maka Gupernur bersama-sama dengan orang-orang cerdik pandai yang berasal dari daerahnya membentuk suatu komisi yang terdiri dari 7 orang. Demikian pula jika jumlah perkumpulan-perkumpulan yang dapat mengirimkan wakilnya kurang dari 5 (lima), jumlah anggauta komisi ditambah oleh Gupernur bersama-sama dengan wakil-wakil perkumpulan yang ada itu sehingga menjadi 7 orang. + - paragraph: 4 + content: Jika Gupernur tidak dapat membentuk Komisi yang dimaksud dalam ayat 3 dalam waktu yang ditetapkan oleh Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat maka Menteri Dalam Negeri menunjuk penggantinya untuk membentuk Komisi tersebut. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Sesuatu badan Pemilih boleh memilih orang yang tinggal di luar daerahnya. + - paragraph: 2 + content: Jika seseorang terpilih oleh lebih dari satu daerah maka ia selekas mungkin memberitahukan kepada Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat dari daerah mana ia menerima pemilihannya. + - paragraph: 3 + content: Pemilihan yang tidak diterima oleh orang yang dimaksud dalam ayat 2 diulangi dengan mengingat peraturan-peraturan Undang-undang ini. + - article: 10 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Guna menetapkan wakil-wakil perkumpulan yang dimaksud oleh pasal 1 huruf b, maka oleh Presiden diangkat satu Komisi yang anggauta-anggautanya terdiri dari wakil-wakil perkumpulan politik, yang memenuhi syarat-syarat berikut : + a. mempunyai pengurus besar. + b. mempunyai cabang-cabang dalam 10 karesidenan. + - paragraph: 2 + content: Jumlah wakil tiap-tiap perkumpulan di dalam komisi tersebut dalam ayat 1 sebanyak-banyaknya 2 orang yang ditunjuk oleh perkumpulan sendiri. + - paragraph: 3 + content: Komisi berapat di bawah pimpinan ketua yang dipilih oleh dan dari anggauta-anggautanya. + - article: 11 + content: | + Komisi tersebut dalam pasal 10 menetapkan : + a. perkumpulan politik mana yang harus mempunyai wakil dalam Komite Nasional Pusat. + b. berapa jumlah wakil tiap-tiap perkumpulan tersebut dengan mengingat jumlah yang tersebut dalam pasal 1 ayat b. + - article: 12 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Tiap-tiap perkumpulan merdeka dalam menetapkan wakilnya dalam Komite Nasional Pusat. + - paragraph: 2 + content: Penetapan tersebut di atas berlaku selama adanya Komite Nasional Pusat. + - article: 13 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam menunjuk anggauta-anggauta golongan c, Presiden tidak terbatas pada orang-orang yang masuk sesuatu perkumpulan. + - paragraph: 2 + content: Dalam menetapkan golongan c Presiden harus memperhatikan adanya wakil dari bagian warga negara yang di bawah pemerintah kolonial tidak termasuk dalam golongan bangsa Indonesia. + - paragraph: 3 + content: Dalam menetapkan wakil-wakil golongan yang tersebut dalam ayat 2 hendaklah Presiden mendengar gabungangabungan (perkumpulan-perkumpulan yang terdapat diantara golongan yang berkepentingan). + - article: 14 + content: Yang tidak boleh menjadi anggauta Komite Nasional Pusat ialah: Presiden, Wakil Presiden Negara Republik Indonesia; Menteri, Wakil Menteri, Direktur-Jenderal dan Sekretaris dari suatu Departemen; Sekretaris Negara; Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta Dewan Pertimbangan Agung; Ketua dan Hakim Mahkamah Agung; Ketua Pengadilan Tinggi; Jaksa Agung; Presiden dan Wakil Presiden Bank Negara Indonesia, Gupernur; Komisaris Tinggi, Residen; Prajurit Tentara dari pangkat Kolonel keatas. + - article: 15 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II diangkat oleh Presiden dari 3 orang calon yang dipilih oleh sidang yang pertama Komite Nasional Pusat. + - paragraph: 2 + content: Angkatan tersebut pada ayat 1 diumumkan dalam berita Republik Indonesia. + - article: 16 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Aturan yang tersebut pada pasal 12 ayat 2 berlaku pula buat anggauta-anggauta yang termasuk dalam golongan a dan c dari pasal 1 ayat 1. + - paragraph: 2 + content: | + Berhenti jadi anggauta : + a. Karena meninggal. + b. Atas permintaan anggauta yang bersangkutan. + c. Karena diangkat dalam jabatan seperti tersebut dalam pasal 14. + - paragraph: 3 + content: Penggantian anggauta yang berhenti menurut aturan ayat 2 diserahkan kepada pihak yang memilih atau menunjuk anggauta yang berhenti itu. + - article: 17 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Untuk menyelenggarakan pembentukan Komite Nasional Pusat baru oleh Presiden diadakan suatu badan yang dinamai Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. + - paragraph: 2 + content: Badan Pembaharuan berpusat di Jogyakarta dan mempunyai cabang-cabang pada tiap-tiap karesidenan Jawa dan Sumatera dan pada tempat kedudukan Gupernur untuk Borneo dan Maluku, dan untuk daerah Sulawesi dan Sunda Kecil pada tempat menurut pendapat-pendapat Pusat Badan Pembaharuan. + - paragraph: 3 + content: Anggauta-anggauta Pusat Badan Pembaharuan diangkat oleh Presiden dan anggauta-anggauta cabang Badan Pembaharuan diangkat oleh Residen atau Gubernur yang bersangkutan. + - article: 18 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Cara-cara pemilihan anggauta golongan a ditetapkan dengan peraturan yang disusun oleh Pusat Badan Pembaharuan. + - paragraph: 2 + content: Peraturan itu diumumkan dengan segala alat penyiaran. + - article: 19 + content: Untuk menjaga jangan sampai ada pertepatan pemilihan seorang dan/atau penunjukan oleh partai dan oleh Presiden sebaik-baiknya dilakukan lebih dahulu penetapan anggauta golongan a, kemudian penetapan anggauta golongan b, dan akhirnya penunjukan oleh Presiden. + - article: 20 + content: Dengan berlakunya Undang-undang ini peraturan Pemerintah No. 2 tanggal 18 April 1946 batal. + - article: 21 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1946/1946-13.yaml b/undang-undang/1946/1946-13.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0523de92fbe6e90d42486c49bedb85d10014bded --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-13.yaml @@ -0,0 +1,11 @@ +number: 13 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: Yang dianggap sebagai desa perdikan, ialah semua desa-desa yang dalam tata negara Belanda dinamakan "Vrije desa" (Gouv. Besl. no. 25, tanggal 20-12-1912; Bijbl. No. 7847). + - article: 2 + content: Menteri Dalam Negeri menyelenggarakan usaha penghapusan desa-desa perdikan, dengan mengingat kepada keadaan masing-masing daerah dan mengingat kepentingan mereka yang langsung bersangkutan. + - article: 3 + content: Cara menyelenggarakan usaha yang tersebut dalam pasal 2 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. + - article: 4 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1946/1946-14.yaml b/undang-undang/1946/1946-14.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dea010055b64e25d7addb2803e2ee9c10b3fa160 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-14.yaml @@ -0,0 +1,11 @@ +number: 14 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pasal 1 ayat (2) dari ordonansi Pemilih kepala desa, Stb. 1907 No. 212 (dirubah dengan Stb. 1934 - 661, Stb. 1938 - 21 dan osamu seirei No. 7 tanggal 16 Pebruari 1944), dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut : + - paragraph: 2 + content: Yang berhak memilih kepala desa ialah semua warga negara penduduk desa, laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas atau sudah kawin. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya. diff --git a/undang-undang/1946/1946-15.yaml b/undang-undang/1946/1946-15.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ae152b10eb9028a09f5b1977db99fd0fb3a06f81 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-15.yaml @@ -0,0 +1,17 @@ +number: 15 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: | + Dari ketetapan pajak-bumi Jawa dan Madura (Stbl. 1939 No. 240) untuk tahun pajak 1946 - 1947 dipungut tambahan pokok pajak untuk Negeri seperti berikut : + pajak f 0,00 f 10,- dipungut empat ratus persen tambahan. + diatas "10,-" 40,- enam ratus persen tambahan. + " " 40,- "70,- seribu seratus persen tambahan + " " 70,- "100,- seribu sembilan ratus persen tambahan + " " 100,- ke atas dua ribu sembilan ratus persen tambahan + - article: 2 + content: Untuk pungutan tambahan pokok pajak yang dimaksud pada pasal 1 diberi upah (ganjaran) memungut delapan persen dari jumlah yang dipungut, menurut cara ditetapkan dalam pasal 16 (2) Ordonansi Pajak Bumi Jawa dan Madura 1939, Stbl. 1939 No. 240. + - article: 3 + content: Pada kohir pajak Bumi diadakan perobahan sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 1 Perobahan kohir ini diberitahukan kepada wajib pajak. + - article: 4 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1946/1946-16.yaml b/undang-undang/1946/1946-16.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..516f79d7a86b4d95bc672f6199b786e1d59d1236 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-16.yaml @@ -0,0 +1,10 @@ +number: 16 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: | + Bahwasanya pernyataan keadaan bahaya buat : + a. daerah Istimewa Surakarta tanggal 6 Juni 1946; + b. Jawa dan Madura tanggal 7 Juni 1946, dan + c. Seluruh Indonesia tanggal 28 Juni 1946. + adalah syah. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1946/1946-17.yaml b/undang-undang/1946/1946-17.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7c922f09725e0b77a474796171b5163e9cc46298 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-17.yaml @@ -0,0 +1,9 @@ +number: 17 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: Pemerintah mengeluarkan Uang Republik Indonesia. + - article: 2 + content: Dasar nilai uang tersebut, dasar penukaran uang Republik Indonesia dengan uang yang berlaku sekarang dan tindakan terhadap uang ini akan ditetapkan dalam Undang-undang lain. + - article: 3 + content: Macam, warna, jenis harga uang Republik Indonesia dan lain-lain hal yang berhubungan dengan pengeluaran uang ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1946/1946-19.yaml b/undang-undang/1946/1946-19.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..10805d5e5d5ded400db513b6368db824e4690e8a --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-19.yaml @@ -0,0 +1,59 @@ +number: 19 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: Dengan tidak mengurangi peraturan yang akan ditetapkan selanjutnya dalam Undang-undang tentang Uang Republik Indonesia, maka sebagai dasar nilai ditentukan sepuluh rupiah uang Republik Indonesia sama dengan emas murni seberat lima Gram. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Sebagai dasar penukaran, lima puluh rupiah uang Jepang disamakan dengan satu rupiah Uang Republik Indonesia. + - paragraph: 2 + content: Dalam daerah di luar Jawa dan Madura dasar penukaran ditetapkan seratus rupiah uang Jepang sama dengan satu rupiah uang Republik Indonesia. Menteri Keuangan berhak mengubah dasar penukaran itu, jika dianggap perlu. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Penukaran uang Jepang dengan uang Republik Indonesia hanya dilakukan dengan perantaraan Bank yang dimaksud dalam pasal 1a Undang-undang tentang kewajiban menyimpan yang dalam Bank. (Undang-undang No. 18 tahun 1946). + - paragraph: 2 + content: Untuk sementara yang ditukar dengan Uang Republik Indonesia oleh Bank tersebut ialah hanya uang Jepang yang telah disimpan dalam Bank menurut pasal 1a Undang-undang termaksud dalam ayat 1. + - paragraph: 3 + content: Sebagai pengganti uang tunai yang masih dapat dipakai menurut pasal 1 a Undang-undang termaksud dalam ayat 1, maka kepada segenap penduduk diberikan satu rupiah uang Republik Indonesia seorang. + - paragraph: 4 + content: Apabila dipandang perlu, Menteri Keuangan diperbolehkan menambah jumlah uang, yang diberikan kepada tiap-tiap penduduk asal saja penambahan itu tidak melebihi lima sen seorang. + - paragraph: 5 + content: Menurut peraturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan pengambilan kembali simpanan yang dapat dibatasi. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Pembayaran segala macam hutang yang belum dibayar lunas pada waktu berlakunya uang Republik Indonesia dilakukan dengan dasar perhitungan sebagai berikut : + a. Satu rupiah uang sah sebelum uang Republik berlaku disamakan dengan satu rupiah uang Republik Indonesia, jika hutang terjadi sebelum tanggal 1 bulan Januari 1943. + b. Dua puluh rupiah uang sah sebelum uang Republik Indonesia berlaku disamakan dengan satu rupiah uang Republik Indonesia, jika hutang terjadi pada tanggal 1 bulan Januari 1944 atau sesudahnya tetapi sebelum pada tanggal 1 bulan Januari 1946. + c. Lima puluh rupiah uang sah sebelum uang Republik berlaku disamakan dengan satu rupiah yang Republik Indonesia, jika hutang terjadi pada tanggal 1 bulan Januari 1946 atau sesudahnya. + - paragraph: 2 + content: Pembayaran hutang termaksud dalam huruf a dan b ayat 1 tidak boleh dilakukan dengan uang Jepang sesudah Undang-undang ini berlaku. + - paragraph: 3 + content: Menteri Keuangan dapat mengadakan peraturan khusus untuk hutang-hutang pajak atau hutang-hutang lain kepada negeri, asa saja tidak memberatkan orang-orang yang berhutang. + - article: 5 + content: Pembayaran hutang, berdasarkan perjanjian sewa harta tetap, yang juga berlaku sesudah waktu termaksud dalam pasal 8 untuk sebagian dikecualikan dari penetapan dalam pasal 4; besarnya bagian hutang tersebut untuk masa yang akan datang, ditetapkan lagi. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Menyimpang dari pasal 4 ayat 1 sub c, upah untuk bulan Oktober 1946 yang pada hari berlakunya Undang-undang ini belum dibayar, pembayarannya dengan uang Republik ditetapkan mengingat pedoman upah Menteri Sosial. + - paragraph: 2 + content: Penetapan upah selanjutnya harus disesuaikan pula dengan pedoman tersebut. Aturan tersebut dalam ayat 1 tidak mengenai pegawai/ pekerja Negeri. Hal itu diatur oleh Menteri Keuangan. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Menteri Kemakmuran dapat menetapkan harga setinggi-tingginya dari barang-barang yang dipandang perlu olehnya. + - paragraph: 2 + content: Penetapan harga, termaksud dalam ayat 1 dapat disertai ancaman hukuman penjara setinggi-tingginya setahun dan/atau denda setinggi-tingginya 10.000 rupiah uang Republik. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Uang Republik Indonesia mulai berlaku pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. + - paragraph: 2 + content: Uang yang berlaku sebelum ada uang Republik, tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah mulai hari yang untuk tiap-tiap daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. + - paragraph: 3 + content: Buat daerah-daerah di Jawa dan Madura yang diduduki Tentara Asing Menteri Keuangan dapat menyimpang dari pasal 3 ayat 3. + - article: 9 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1946/1946-2.yaml b/undang-undang/1946/1946-2.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..34f63ac222b307b908f1b8e7e27b62f371446767 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-2.yaml @@ -0,0 +1,8 @@ +number: 2 +year: 1946 +title: HAL PERATURAN TENTANG BATAS WAKTU PAJAK KOHIR DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI (STBLD. 1882 NO. 10) +articles: + - article: 1 + content: Peraturan tentang batas-waktunya piutang pajak dimaksudkan dalam Staatsblad 1882 No. 280 dan beberapa ordonansi pajak yang bersangkutan, tidak berlaku lagi sampai pada waktunya yang kemudian akan ditentukan. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1946/1946-20.yaml b/undang-undang/1946/1946-20.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2d7aff2550c8513798683e8c3cd92bc7bb84380e --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-20.yaml @@ -0,0 +1,27 @@ +number: 20 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam pasal 10 huruf a Kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 6 huruf a Kitab undang-undang hukum pidana tentera adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam pasal 2. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. + - paragraph: 2 + content: Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasarkan pasal 5. + - paragraph: 2 + content: Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksudkan dalam ayat 1. + - article: 4 + content: Semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Tempat untuk menjalani hukuman tutupan, cara melakukan hukuman itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan undang-undang ini diatur dalam peraturan pemerintah. + - paragraph: 2 + content: Peraturan tata-usaha atau tata-tertib guna rumah buat menjalankan hukuman tutupan diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan. + - article: 6 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannya. diff --git a/undang-undang/1946/1946-21.yaml b/undang-undang/1946/1946-21.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ec7d5d74e2d933b5a4e60df80f66749ff8f5edc4 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-21.yaml @@ -0,0 +1,13 @@ +number: 21 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: Dengan berlakunya Undang-undang ini Osamu Seirei No. 3 tahun 1943 dan Osamu Seirei No. 27 tahun 1944 menjadi batal. + - article: 2 + content: | + Diantara ayat (1) dan (2) dari pasal 5 Undang-undang Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517) disisipkan ayat yang bunyinya sebagai berikut : + 1 a. Harga eceran yang dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Pejabatan Bea dan Cukai menurut aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pembesar tersebut. + 1 b. Untuk penetapan tersebut pengusaha paberik harus memasukkan keterangan tentang angka-angka yang diperlukan. + 1 с. Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Kepala Pejabatan Bea dan Cukai pegawai yang tersebut pada ayat (1a) harus memperhatikan nasehat dari satu panitya ahli-ahli yang ditetapkan oleh Kepala Pejabatan tersebut. + - article: 3 + content: Undang-undang ini mulai berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari diumumkannya, dan untuk daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. diff --git a/undang-undang/1946/1946-22.yaml b/undang-undang/1946/1946-22.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8c53451ab3a00723b51ed2c482e684b945f29e30 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-22.yaml @@ -0,0 +1,49 @@ +number: 22 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. + - paragraph: 2 + content: Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. + - paragraph: 3 + content: Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah. + - paragraph: 4 + content: Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya. Surat keterangan ini diberikan dengan percuma. Biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk dimasukkan di dalam Kas Negeri menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. + - paragraph: 5 + content: Tempat kedudukan dan wilayah (ressort) pegawai pencacat nikah ditetapkan oleh kepala Jawatan Agama Daerah. + - paragraph: 6 + content: Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pencatat nikah diumumkan oleh kepala Jawatan Agama Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya; catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama. + - paragraph: 2 + content: Dengan tidak mengurangi peraturan pada ayat (4) pasal 45 peraturan meterai 1921 (zegelverordening 1921), maka mereka itu wajib memberikan petikan dari pada buku- pendaftaran yang tersebut di atas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya dan mencatat jumlah uang yang dibayar kepadanya pada surat petikan itu. + - paragraph: 3 + content: Orang yang diwajibkan memegang buku pendaftaran yang tersebut pada ayat (1) pasal ini serta membuat petikan dari buku-pendaftaran yang dimaksudkan pada ayat (2) di atas ini, maka dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar). + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah). + - paragraph: 2 + content: Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R 100,-(seratus rupiah). + - paragraph: 3 + content: Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah). + - paragraph: 4 + content: Orang yang tersebut pada ayat (2) pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat (4) pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku-pendaftaran masing-masing sebagai yang dimaksud pada ayat (1) pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku-pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya, sebagai yang dimaksud pada ayat (2) pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak- banyaknya R 100,- (seratus rupiah). + - paragraph: 5 + content: Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskalgripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku-pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu. + - article: 4 + content: Hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran. + - article: 5 + content: Peraturan-peraturan yang perlu untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk" dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama. + - paragraph: 2 + content: Berlakunya Undang-undang ini di daerah luar Jawa dan Madura ditetapkan dengan Undang-undang lain. + - article: 7 + content: Dengan berlakunya Undang-undang ini untuk Jawa dan Madura Huwelijksordonnatie S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467 dan Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 menjadi batal. diff --git a/undang-undang/1946/1946-23.yaml b/undang-undang/1946/1946-23.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d75b03eb2bf84eab312c2e90693090975dec2aec --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-23.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 23 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1946 disahkan menjadi Undang-undang. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1946/1946-24.yaml b/undang-undang/1946/1946-24.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8a2e20c76b42275a55e014ee65c23e01f99640c1 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-24.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 24 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1946 disahkan menjadi undang-undang. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1946/1946-3.yaml b/undang-undang/1946/1946-3.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..87881c715cf51eae13b98a727d46cf5e0fa30570 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-3.yaml @@ -0,0 +1,159 @@ +number: 3 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: | + Warga Negara Indonesia ialah : + a. orang yang aseli dalam daerah Negara Indonesia; + b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negara Negeri lain; + c. orang yang mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi; + d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapanya, yang pada waktu lahirnya bapanya mempunyai kewargaan Negara Indonesia; + e. anak yang lahir dalam 300 hari setalah bapanya, yang mempunyai kewargaan Negara Indonesia, meninggal dunia; + f. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahirnya ibunya mempunyai kewargaan Negara Indonesia; + g. anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga Negara Indonesia; + h. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapanya ataupun oleh ibunya tidak diakui dengan cara yang sah; + i. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewargaan negara orang tuanya. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Seorang perempuan selama di dalam perkawinan turut kewargaan negara suaminya. + - paragraph: 2 + content: Permohonan atau pernyataan untuk merubah kewargaan negara tidak dapat diajukan oleh seorang isteri. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kewargaan Negara Indonesia yang diberikan kepada seorang bapa dengan sendirinya berlaku juga untuk anak-anaknya yang sah, disahkan atau olehnya diakui dengan cara yang sah, dan anak-anak-angkatnya yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. + - paragraph: 2 + content: Kewargaan Negara Indonesia yang diberikan kepada seorang ibu-janda dengan cara naturalisasi dengan sendirinya berlaku juga untuk anak-anaknya yang sah atau disahkan, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. + - paragraph: 3 + content: Kewargaan Negara Indonesua yang didapat oleh seorang ibu dengan sendirinya berlaku juga untuk anak-anaknya yang hanya olehnya diakui dengan cara yang sah, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. + - paragraph: 4 + content: Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang bapa atau seorang ibu menurut perincian di atas berlaku juga untuk anak-anaknya menurut perincian itu dan anak-anakangkatnya, hanya jika anak-anak itu turut mendapat kewargaan negara negeri lain. + - paragraph: 5 + content: Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang ibu karena atau sebagai akibat dari perkawinannya atau karena pernyataan sebagai tersebut dalam pasal 10 tidak berlaku untuk anak-anaknya. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pernyataan tersebut dalam pasal 1 bab b harus disampaikan dengan tulisan kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 1 tahun setelah peraturan dalam pasal tersebut berlaku buat orang yang bersangkutan. + - paragraph: 2 + content: | + Bersama dengan surat pernyataan, orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi bukti-bukti yaitu : + a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin, dengan nama-nama yang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya; + b. perkawinan-perkawinannya; + c. perputusan perkawinan-perkawinannya; + d. bahwa mereka adalah warga negara negeri lain. + - paragraph: 3 + content: Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi diperoleh dengan berlakunya undang-undang yang memberikan naturalisasi itu. + - paragraph: 2 + content: Yang dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi ialah orang yang telah berumur 21 tahun atau yang telah kawin, yang telah bertempat kedudukan atau bertempat kediaman di dalam daerah Negara Indonesia selama 5 tahun berturut-turut yang paling akhir dan cakap berbahasa Indonesia. + - paragraph: 3 + content: Untuk tiap-tiap naturalisasi harus dibayar kepada Kas Negeri Indonesia sejumlah f 500,-. + - paragraph: 4 + content: Permohonan untuk mendapat kewargaan Negara Indonesia, dengan cara naturalisasi harus disampaikan dengan tulisan di atas kertas yang bermeterai kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukan pemohon. + - paragraph: 5 + content: | + Bersama dengan permohonan untuk naturalisasi pemohon harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktibukti dari hal: + a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3, yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin, dengan nama-nama lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya; + b. perkawinan-perkawinannya; + c. perputusan perkawinan-perkawinannya; + d. telah bertempat kedudukan atau bertempat kediaman di dalam daerah Negara Indonesia selama 5 tahun berturut-turut yang paling akhir; + e. kecakapan berbahasa Indonesia; + f. telah membayar untuk naturalisasi yang sejumlah yang ditetapkan diatas kepada Kas Negeri Indonesia; + g. jika pemohon itu orang dari negeri asing, bahwa undang-undang negeri asing itu tidak menjadi halangan bagi naturalisasi tersebut. + - paragraph: 6 + content: Setelah menerima surat permohonan itu maka Pengadilan Negeri wajib dengan selekas-lekasnya memeriksanya untuk menetapkan apakah syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang ini dipenuhi. Dengan selekas-lekasnya setelah mengambil penetapan tentang permohonan itu maka Pengadilan Negeri berwajib mengirimkan salinan dari penetapan itu disertai dengan surat permohonan dan surat-surat lampirannya kepada Menteri Kehakiman. + - paragraph: 7 + content: Jika permohonan itu dikabulkan maka dengan selekaslekasnya Menteri Kehakiman harus memberitahukannya kepada pemohon dengan perantaraan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. + - paragraph: 8 + content: Undang-undang yang mengabulkan permohonan untuk naturalisasi akan berlaku pada hari pemohon dihadapan Pengadilan dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia sebagai berikut : Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari Negara Indonesia dan akan menepati kesetiaan kepadanya, bahwa saja akan menjunjung tinggi hukum-hukum Negara Indonesia, dan bahwa saja memikul kewajiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengurangi sedikitpun. + - paragraph: 9 + content: Dari penyumpahan atau pengambilan janji ini oleh penulis Pengadilan Negeri harus dibikin rencana. + - paragraph: 10 + content: Kepada orang yang telah bersumpah atau berjanji itu dan kepada semua orang yang turut terbawa dalam naturalisasi itu oleh Pengadilan Negeri seketika itu juga harus diberikan sehelai kartu bukti Warga Negara Indonesia menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. + - paragraph: 11 + content: Dengan selekas-lekasnya Pengadilan Negeri harus memberitahukan pemberian kartu bukti itu kepada Menteri Kehakiman. + - paragraph: 12 + content: Dengan selekas-lekasnya setelah menerima pemberitahuan tersebut di atas maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkannya dalam majalah Pemerintah. + - paragraph: 13 + content: Jika permohonan untuk naturalisasi tidak dikabulkan maka jumlah uang yang dibayarkan kepada Kas Negeri Indonesia harus dikembalikan lagi. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Bilamana anak yang mendapat kewargaan Negara Indonesia karena terbawa dalam naturalisasi bapa atau ibunya sampai berumur 21 tahun atau sebelum itu kawin, maka dalam tahun yang berikut ia boleh menyatakan bahwa ia tidak suka lagi terbawa dalam naturalisasi itu. + - paragraph: 2 + content: | + Pernyataan itu harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan. + Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktibukti tentang : + a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3, dengan nama-nama yang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya; + b. kelahirannya sebelum bapa atau ibunya mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi. + c. perkawinan-perkawinannya. + d. perputusan perkawinan-perkawinannya. + e. bahwa anak-anaknya tersebut di atas dengan pernyataan ini mendapat kewargaan Negara negeri lain. + - paragraph: 3 + content: Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan. + - article: 7 + content: | + Naturalisasi juga dapat diberikan dengan beralasan kepentingan Negara. Dalam hal ini maka peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 7 dan ayat 13 tidak berlaku. + Undang-undang yang memberikan naturalisasi ini tiaptiap kali menetapkan syarat-syarat untuk naturalisasi ini. + - article: 8 + content: | + Kewargaan Negara Indonesia akan hilang : + 1. oleh karena mendapat kewargaan Negara dari negeri lain. + 2. oleh karena dengan tidak mendapat idzin lebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia masuk menjadi perajurit atau pegawai Negeri negeri lain. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya kehilangan kewargaan Negara Indonesia, dapat memperoleh kewargaan itu kembali, jika dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya terputus ia menyatakan kehendaknya kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan. + Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktibukti tentang: + a. perkawinannya; + b. perputusan perkawinannya; + c. bahwa ia sebelum kawin itu adalah Warga Negara Indonesia; + d. kelahiran dan nama-nama yang lengkap dari anaknya yang lahir di luar perkawinan sesudahnya perkawinan termaksud diatas terputus, yang hanya olehnya diakui dengan cara yang sah. + - paragraph: 2 + content: Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam Majalah Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan. + - article: 10 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari perkawinannya mendapat kewargaan Negara Indonesia, tetep menjadi Warga Negara Indonesia, kecuali jika dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya terputus, ia menyatakan dengan tulisan kepada Menteri Kehakiman, bahwa ia tidak suka lagi menjadi Warga Negara Indonesia. + Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktubukti tentang: + a. perkawinannya. + b. perputusan perkawinannya; + c. bahwa ia sebelum kawin itu bukan Warga Negara Indonesia; + - paragraph: 2 + content: Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah jika pernyataan itu disahkan, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan. + - article: 11 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Anak Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewargaan Negara Indonesia karena terbawa oleh bapa atau ibunya yang dengan cara naturalisasi memperoleh kewargaan Negara dari negeri lain, dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia kembali, jika dalam waktu 1 tahun setelah ia berumur 21 tahun atau sebelum itu setelah ia kawin ia menyatakan kehendaknya kepada Menteri Kehakiman dengan tulisan. + Bersama dengan surat pernyataan orang yang menyatakan harus menyampaikan atau bersanggup akan memberi buktibukti tentang: + a. kelahirannya dan kelahiran anak-anaknya menurut perincian dalam pasal 3, dengan nama-nama yang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinya; + b. kelahirannya sebelum bapa atau ibunya mendapat kewargaan negara dari negeri lain dengan cara naturalisasi; + c. perkawinannya; + d. perputusan perkawinan-perkawinannya. + - paragraph: 2 + content: Dengan selekas-lekasnya setelah menerima surat pernyataan itu maka Menteri Kehakiman harus mendaftarkan dan mengumumkan pernyataan itu dalam majalah Pemerintah, jika pernyataan itu disahkan dan untuk siapa pernyataan itu berlaku, dan memberitahukan putusan tentang pernyataan itu kepada orang yang menyatakan. + - article: 12 + content: Menteri Kehakiman harus mengadakan dan memelihara dalam departemennya sebuah daftar guna pendaftaran-pendaftaran tersebut diatas. + - article: 13 + content: Barang siapa bukan Warga Negara Indonesia, ialah orang asing. + - article: 14 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Penduduk Negara Indonesia ialah tiap-tiap orang yang bertempat kedudukan di dalam daerah Negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. + - paragraph: 2 + content: Kedudukan-hukum Penduduk Negara Indonesia seseorang hilang dengan sendirinya oleh karena orang itu bertempat kedudukan di luar daerah Negara Indonesia. + - paragraph: 3 + content: Seorang perempuan selama di dalam perkawinan turut kedudukan-hukum penduduk negara suaminya. + - paragraph: 4 + content: | + Anak yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin dianggap sebagai penduduk Negara Indonesia, jika bapa atau walinya mempunyai kedudukan-hukum Penduduk Negara Indonesia. + Bilamana anak itu sampai berumur 21 tahun atau sebelum itu kawin, maka ia tetap menjadi Penduduk Negara Indonesia, jika ia bertempat kedudukan di dalam daerah Negara Indonesia. + - article: 15 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya. diff --git a/undang-undang/1946/1946-4.yaml b/undang-undang/1946/1946-4.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..43d0e1a36f54750a42bb526da631310b45933233 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-4.yaml @@ -0,0 +1,60 @@ +number: 4 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Menteri Keuangan diberi kuasa untuk menjual surat-surat pengakuan hutang atas tanggungan Negara dengan kurs dan bunga, yang dipandangnya perlu untuk memperoleh sejumlah uang f 1.000.000.000,- (seribu juta rupiah)." + - paragraph: 2 + content: "Surat-surat pengakuan hutang hanya dapat dimiliki warga-negara Republik Indonesia." + - paragraph: 3 + content: "Surat-surat pengakuan hutang tidak dapat dilepaskan (dijual digadaikan, diwariskan d.s.b.) kepada warga negara negeri lain atau kepada badan hukum negeri lain." + - paragraph: 4 + content: "Penjualan tersebut dapat diselenggarakan, baik sekaligus sampai semua jumlah yang dimaksud dalam ayat ke-1, maupun berturut-turut sebagian-sebagian dari jumlahitu, pada waktu-waktu yang dipandang baik oleh Menteri Keuangan." + - paragraph: 5 + content: "Pinjaman ini disebut \"Pinjaman Nasional 1946\" dan apabila tidak diselenggarakan sekaligus tetapi sebagian sebagian seperti termaksud dalam ayat ke-empat, maka bagian itu dinamakan \"Bagian (I, II dst.) dari pinjaman Nasional 1946\"." + - article: 2 + content: "Rupiah dalam undang-undang ini berarti rupiah yang sah sebagai alat pembayaran Republik Indonesia pada waktu pinjaman dikeluarkan." + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Perjanjian-perjanjian tentang penjualan surat-surat pengakuan hutang yang dimaksud dalam pasal satu, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mengingat aturan-aturan dalam Undang-undang ini." + - paragraph: 2 + content: "Dari penjualan surat-surat pengakuan hutang, sebagai dimaksud dalam ayat ke-empat pasal 1, untuk tiap-tiap bagian pinjaman dibuat perhitungan sendiri, yang setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, diberitahukan kepada Badan Perwakilan Rakyat." + - paragraph: 3 + content: | + Surat-surat pengakuan hutang didaftarkan oleh atau atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dibubuhi satu bukti pendaftaran itu, sebelum surat-surat pengakuan itu dikeluarkan. Sebelum badan tersebut didirikan maka pendaftaran termaksud dilakukan oleh kantor, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pendaftaran tersebut dilakukan juga terhadap tanda-tanda penerimaan sementara (recepissen) sebelum surat-surat pengakuan hutang dapat dikeluarkan. + - paragraph: 4 + content: "Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat yang berikut dalam pasal ini, uang pinjaman yang diadakan menurut undang-undang ini, akan dibayar kembali dalam selama-lamanya 40 tahun, dihitung mulai tahun sesudah sesuatu penjualan sebagai dimaksud dalam ayat ke-empat pasal 1 diselenggarakan." + - paragraph: 5 + content: "Diantara perjanjian-perjanjian yang dimaksud dalam ayat kesatu pasal ini, dapat pula dimaksudkan hak Pemerintah untuk mempercepat pembayaran kembali pinjaman yang diselenggarakan menurut undang-undang ini." + - paragraph: 6 + content: "Jika Pemerintah mengeluarkan yang sendiri, maka Pemerintah berhak untuk mengubah jumlah nominal dari surat-surat pengakuan hutang yang telah dibayar penuh dan jumlah uang tersebut dalam kupon-kupon sesuai dengan kurs yang ditetapkan untuk uang baru itu." + - paragraph: 7 + content: "Surat-surat pengakuan hutang yang diterima kembali, setelah hutang yang bersangkutan dilunasi menurut ayat ke-empat dan ke-lima, dikirimkan kepada Badan Pemeriksa Keuang untuk dibinasakan." + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Kepada bank-bank, yang langsung membeli sejumlah surat-surat pengakuan hutang, dapat diberikan provisi sebanyak- banyak-banyaknya 3/8 prosen dari jumlah nominal dalam surat-surat pengakuan hutang yang diberikan (toegewezen) kepadanya, provisi mana akan dibayarkan sesudah jumlah yang harus dibayar disetor dalam kantor-kantor yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan." + - paragraph: 2 + content: "Juga kepada bank-bank yang kantornya dipergunakan untuk memberi pertolongan buat penjualan surat-surat pengakuan hutang, penerimaan pendaftaran-pendaftaran (inschrijvingen), setoran-setoran pengeluaran surat-surat pengakuan hutang dapat diberikan kerugian sebanyak-banyaknya 3/8 prosen dari jumlah nominal dari surat-surat pengakuan hutang yang dijual dengan perantaranya." + - article: 5 + content: "Uang yang dibutuhkan untuk memenuhi pembayaran bunga, pembayaran hutang dan biaya-biaya penjualan surat-surat pengakuan hutang yang dikeluarkan menurut undang-undang ini, disediakan dalam Anggaran Belanja Negara." + - article: 6 + content: "Segala surat-surat, kwitansi-kwitansi, surat-surat pendaftaran nama, surat-surat pengakuan hutang yang dimaksud dalam pasal 1 dan perjanjian-perjanjian tentang penjualan surat-surat pengakuan hutang, yang dibuat dan dikeluarkan menurut Undang-undang ini, dibebaskan dari pembayaran meterai." + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Jika perjanjian-perjanjian yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 3 memperkenankan, maka Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengadakan conversi buat seluruhnya atau sebagian dari pinjaman yang dibuat menurut Undang-undang ini dengan jalan mengadakan pinjaman lain dengan bunga yang lebih rendah. Untuk keperluan itu ia berhak mengeluarkan surat-surat pengakuan hutang baru sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk membayar kembali surat-surat pengakuan hutang yang lama yang termasuk dalam pinjaman yang harus diganti (diconversikan). + - paragraph: 2 + content: | + Pinjaman-pinjaman yang akan diadakan menurut pasal ini dan yang akan disebut sesuai dengan pinjaman yang diadakan menurut pasal 1 dalam Undang-undang ini, akan dilakukan oleh Menteri Keuangan menurut kurs dan bungan yang ditetapkan olehnya. Dengan mengingat "kurs pengeluaran" dan peraturan tentang caranya membayar kembali, bunga ini harus lebih rendah dari pada bunga surat-surat pengakuan hutang yang akan dibayar kembali itu. + - paragraph: 3 + content: "Pinjaman yang akan diselenggarakan menurut pasal ini, akan dibayar kembali dalam waktu selama-lamanya 40 tahun, terhitung dari tahun sesudah pinjaman yang bermula, yang diganti oleh pinjaman baru itu diselenggarakan." + - paragraph: 4 + content: "Selanjutnya peraturan-peraturan dari Undang-undang ini juga akan berlaku terhadap surat-surat pengakuan hutang yang akan dikeluarkan menurut pasal ini." + - article: 8 + content: "Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan." + - article: 9 + content: "Undang-undang ini dapat disebut dengan nama \"Undangundang tentang Pinjaman Nasional 1946\"." diff --git a/undang-undang/1946/1946-5.yaml b/undang-undang/1946/1946-5.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..847b92d0b3dbfee268b7ea5de6c5b6addbd81b06 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-5.yaml @@ -0,0 +1,23 @@ +number: 5 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Buat menentukan besarnya ketetapan pajak pendapatan untuk tahun pajak 1946/1947, maka tarip B dan C tersebut dalam pasal 27 ayat 1 huruf b serta tarip tersebut dalam pasal 30 ayat 2 dan 3 ordonansi pajak pendapatan 1932 diganti dengan tarip yang ditetapkan pasal 1 ayat 1 huruf a, b dan c ordonannsi tanggal 18 Pebruari 1942 (Staatblad No. 53). + - paragraph: 2 + content: Yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 ordonansi tanggal 18 Pebruari yang baharu disebut di atas tadi, berlaku untuk ketetapan pajak dimaksud di ayat 1 dari pasal ini. + - paragraph: 3 + content: Buat ketetapan pajak pendapatan untuk tahun pajak 1946/1947, maka perkataan "drie vierden" dalam pasal 73 ayat 1, pasal 73a ayat 1 dan pasal 75 ayat 1 dan 6 ordonansi pajak pendapatan 1932 dibaca "delapan puluh lima persen". + - paragraph: 4 + content: Buat tahun-pajak 1945/1946, maka ketetapan yang dimaksudkan dalam pasal 75 ordonansi pajak pendapatan 1932, menyimpang dari pada aturan yang telah ditetapkan, tidak dilakukan untuk wajib-pajak yang dalam pajak itu pendapatannya yang harus kena pajak buat 90% atau lebih terdiri atas upah yang harus kena pajak upah. + - article: 2 + content: Dari ketetapan pajak kekayaan untuk tahun-pajak 1946/1947 dipungut lima puluh persen tambahan pokok pajak untuk negeri. + - article: 3 + content: Dari ketetapan pajak perseroan sesuatu masa yang Berachir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1945 dan tanggal 1 Juli 1946 dipungut empat ratus persen tambahan pokok pajak untuk negeri. + - article: 4 + content: Dari ketetapan pajak untung-perang yang berkenaan dengan tahun kalender 1945 atau sebahagian dari itu, atau untuk suatu masa yang berachir pada suatu tanggal antara 30 Juni 1945 dan tanggal 1 Juli 1946 dipungut delapan puluh persen tambahan pokok pajak untuk negeri. + - article: 5 + content: Yang ditentukan dalam pasal 3 ordonansi tanggal 18 Pebruari yang disebut pada pasal 1 ayat 1 di atas tadi, berlaku buat upah tersebut di pasal 9 ayat 1a ordonansi pajak upah, yaitu buat upah yang jumlahnya ditetapkan di dalam masa mulai dari tanggal 1 April 1945 sampai akhir tanggal 31 Maret 1947. + - article: 6 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1946/1946-6.yaml b/undang-undang/1946/1946-6.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f073a0b5e1dd2ccd75720761d2891d00dace497a --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-6.yaml @@ -0,0 +1,188 @@ +number: 6 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Presiden dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari daerah Negara Republik Indonesia berada dalam keadaan bahaya. + - paragraph: 2 + content: | + Keadaan bahaya dinyatakan, jika terjadi : + a. serangan, + b. bahaya serangan, + c. pemberontakan atau perusuhan, hingga dikhawatirkan pemerintah sipil tidak sanggup menjalankan pekerjaannya, + d. bencana alam. + - paragraph: 3 + content: Dalam pernyataan keadaan bahaya diterangkan sebab-sebabnya seperti yang dimaksudkan dalam ayat 2. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pernyataan keadaan bahaya disahkan dengan Undangundang. + - paragraph: 2 + content: Pernyataan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) pada hari pengumumannya untuk mendapat pengesahan. + - paragraph: 3 + content: Dengan tidak mengurangi yang dimaksudkan dalam pasal 1 peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini berlaku sejak hari pernyataan, dengan tidak menunggu pengesahan. + - paragraph: 4 + content: Penghapusan keadaan bahaya dinyatakan oleh Presiden dan hal itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) pada hari pengumumannya, untuk mendapat pengesahan. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Setelah pernyataan keadaan bahaya dilakukan untuk sebagian maupun untuk seluruh Daerah Negara, maka kekuasaan yang menjalankan peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini, ialah suatu Dewan Pertahanan Negara yang terdiri dari : + a. Perdana-Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran dan Menteri Perhubungan. + b. Panglima Besar. + c. 3 wakil-wakil organisasi rakyat. + - paragraph: 2 + content: Dewan Pertahanan Negara bertanggung jawab kepada Dewan Menteri. + - paragraph: 3 + content: Anggauta-anggauta Dewan Pertahanan Negara sub a dan b menjadi anggauta karena jabatannya, anggauta sub c diangkat oleh Presiden, setelah mendengar organisasi-organisasi rakyat. + - paragraph: 4 + content: Ketua Dewan Pertahanan Negara ialah Perdana Menteri, Wakil Ketuanya Menteri Pertahanan. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika seluruh negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, maka di tiap-tiap Karesidenan dibentuk suatu Dewan Pertahanan Daerah. + - paragraph: 2 + content: Jika hanya sebagian atau beberapa bagian dari negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, di bagian-bagian itu saja diadakan Dewan Pertahanan Daerah. + - paragraph: 3 + content: | + Dewan Pertahanan Daerah terdiri dari : + a. Residen dan 2 anggauta Badan Executief dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan, + b. Komandan Tentara tertinggi dalam daerah itu, + c. 3 wakil organisasi rakyat di daerah itu. + - paragraph: 4 + content: Residen dan Komandan menjadi anggauta karena jabatannya dan anggauta-anggauta lainnya diangkat oleh Ketua Dewan Pertahanan Daerah atas usul Dewan Perwakilan Daerah, dan disahkan oleh Ketua Dewan Pertahanan Negara. + - paragraph: 5 + content: Ketua Dewan Pertahanan Daerah ialah Residen, Wakil Ketuanya, Komandan tersebut dalam ayat 3 sub b. + - paragraph: 6 + content: Dewan Pertahanan Daerah menerima perintah dari, dan bertanggung jawab kepada Dewan Pertahanan Negara. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika dalam suatu Karesidenan terjadi hal-hal yang tersebut dalam pasal 1 ayat 2, sedang perhubungan antara Pemerintah Karesidenan dengan Pemerintah Pusat terputus sehingga Pemerintah Karesidenan tidak dapat menyampaikan hal-hal itu kepada Pemerintah Pusat, maka Residen bersama-sama dengan pemimpin Tentera tertinggi di daerah itu dan Badan Executief dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan tersebut, dapat menyatakan daerah itu dalam keadaan bahaya. + - paragraph: 2 + content: Pernyataan tersebut berlaku pada hari pengumumannya. + - paragraph: 3 + content: Segera sesudah perhubungan baik kembali Residen harus memberitahukan pernyataan keadaan bahaya tersebut kepada Pemerintah Pusat disertai dengan alasan-alasannya untuk disahkan dengan Undang-undang. + - paragraph: 4 + content: Peraturan-peraturan dalam ayat 1, 2 dan 3, pasal ini, hanya berlaku untuk daerah di luar pulau Jawa. + - paragraph: 5 + content: Semua aturan-aturan dalam Undang-undang ini berlaku untuk daerah yang dimaksudkan dalam pasal ini. + - article: 6 + content: Selama perhubungan terputus Dewan Pertahanan Daerah termaksud dalam pasal 5 mempunyai hak-hak Dewan Pertahanan Negara. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam Keadaan Bahaya Kekuasaan membentuk Undang-undang tetap ditangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. + - paragraph: 2 + content: Dewan Pertahanan Negara berhak menetapkan peraturan yang mempunyai kekuasaan sama dengan Undang-undang dalam daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan alasan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 sub a. + - paragraph: 3 + content: Dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari, peraturan tersebut dimintakan persetujuan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. + - article: 8 + content: Dewan Pertahanan Negara berhak membatasi atau menghapuskan kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau kemerdekaan mengeluarkan pikiran, menurut aturan-aturan yang ditetapkan olehnya. + - article: 9 + content: Dewan Pertahanan Negara berhak membatasi atau melarang pencetakan atau pengumuman menurut aturan-aturan yang ditetapkan olehnya. + - article: 10 + content: Dewan Pertahanan Negara berhak membatasi atau melarang pengiriman berita, dengan perantaraan pos, tilpon, tilgram dan radio menurut aturan-aturan yang ditetapkan olehnya. + - article: 11 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Aturan-aturan yang dimaksud dalam pasal 7, 8 dan 9 berlaku selama-lamanya 3 bulan. + - paragraph: 2 + content: Memperpanjang waktu berlakunya aturan-aturan tersebut diatur dengan Undang-undang. + - article: 12 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menahan seseorang selama-lamanya 15 hari. + - paragraph: 2 + content: Dalam 3 hari setelah ditahan, maka orang itu harus diperiksa. + - paragraph: 3 + content: Alasan-alasan penahanan serta turunan surat-surat pemeriksaan selekas-lekasnya dikirimkan kepada Kejaksaan Agung. + - article: 13 + content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menyuruh atau melarang seseorang atau segerombolan orang meninggalkan sesuatu daerah, dengan jaminan perumahan dan makanan. + - article: 14 + content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak membatasi atau melarang perhubungan dengan alat kendaraan darat, laut atau udara. + - article: 15 + content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak membatasi atau melarang pengeluaran, pemasukan, pemakaian atau perdagangan senjata api disesuatu daerah. + - article: 16 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak melakukan pemeriksaan dalam tempat-tempat milik seseorang dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya. + - paragraph: 2 + content: Dalam hal tersebut dalam ayat (1) yang bersangkutan diwajibkan memberikan bantuannya untuk memudahkan jalannya pemeriksaan tersebut. + - article: 17 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menggunakan barang, tanah, bangunan dan perusahaan, kepunyaan partikulir atau yang dikuasai oleh Jawatan Negeri. + - paragraph: 2 + content: Jumlah kerugian penggunaan tersebut ditetapkan oleh sebuah panitya terdiri dari beberapa ahli. + - paragraph: 3 + content: Orang-orang yang karena rumahnya digunakan tidak mempunyai kediaman lagi, diberi kediaman lain. + - paragraph: 4 + content: Orang-orang yang bekerja di perusahaan yang digunakan menurut ayat (1), harus tetap bekerja, sedangkan upahnya dijamin dari semula. + - article: 18 + content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak melarang segala perubahan bentuk tanah, bangunan, perusahaan atau perubahan tentang hak-hak yang ada diatasnya. + - article: 19 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak menutup atau membatasi waktu-buka balai pertemuan, rumah bola, rumah makan dan lain-lain tempat penghiburan. + - paragraph: 2 + content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak mengadakan jam malam. + - article: 20 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Di dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, Polisi, pembantu polisi, barisan pemadam api dan Penjaga Bahaya Udara, dianggap sebagai tentera. + - paragraph: 2 + content: Menganggap golongan atau jawatan lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1) sebagai tentera, harus diatur dengan Undang-undang. + - article: 21 + content: | + Berhubung dengan alasan-alasan yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 2, maka ditetapkan : + 1. Jika yang menjadi alasan keadaan bahaya adalah yang disebutkan dalam sub b, maka pasal 18 dari Undang-undang ini tidak berlaku. + 2. Jika yang menjadi alasan keadaan bahaya adalah yang disebutkan dalam sub c, maka pasal 17 dan pasal 18 dari Undang-undang ini tidak berlaku. + 3. Jika yang menjadi alasan keadaan bahaya adalah yang disebutkan dalam sub d, maka pasal-pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 19 dari Undang-undang ini tidak berlaku. + - article: 22 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika seseorang dalam pelaksanaan pasal-pasal 8 sampai 19 merasa diperlakukan melampaui batas, ia atau orang lain berhak mengadu dengan lisan atau surat kepada Ketua Pengadilan Negara pada tempat itu. + - paragraph: 2 + content: Pengaduan dengan surat itu dapat dilakukan dengan tidak ditanda tangani. + - paragraph: 3 + content: Pengaduan-pengaduan itu diperiksa selambat-lambatnya dalam 5 hari sesudah menerimanya. + - paragraph: 4 + content: Jikalau dalam pemeriksaan itu terbukti kebenaran pengaduan, perkara harus diadili selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan. + - article: 23 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika seseorang dalam pelaksanaan pasal-pasal 16, 17, 18 dan 19 merasa menderita kerugian benda, ia atau wakilnya berhak mengadu kepada panitya yang diadakan oleh Dewan Pertahanan Negara. + - paragraph: 2 + content: Panitya tersebut menetapkan besarnya kerugian yang diderita dan kedua pihak tunduk pada putusan panitya itu. + - article: 24 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Pertahanan Negara (Daerah) berhak memaksa, sekalipun dengan kekerasan agar Undang-undang ini atau peraturan-peraturan yang ditetapkan berdasar atas Undang-undang ini di-indahkan serta dipenuhi. + - paragraph: 2 + content: Jika untuk melakukan tindakan tersebut di atas Pemerintah terpaksa mengeluarkan ongkos maka pelanggar-pelanggar itu dapat diharuskan memikul ongkos-ongkos tersebut. + - article: 25 + content: Jawatan-jawatan pemerintahan sipil dengan segenap pegawainya tunduk pada perintah yang dikeluarkan oleh Dewan Pertahanan Negara (Daerah) menurut peraturan yang disusun oleh Presiden. + - article: 26 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Segala sesuatu yang harus diatur untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Dewan Pertahanan Negara. + - paragraph: 2 + content: Sebelum terbentuknya Dewan Pertahanan Negara, segala sesuatu yang harus diatur untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden. + - article: 27 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Hukuman yang setinggi-tingginya, dapat ditetapkan untuk perkara-perkara yang mengenai peraturan-peraturan dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan oleh Dewan Pertahanan Negara (Daerah), ialah : + a) 3 bulan hukuman kurungan. + b) 20 tahun hukuman penjara. + c) f 50.000,- hukuman denda. + - paragraph: 2 + content: Barang-barang yang langsung bersangkutan dengan pelanggaran, baik milik pelanggar peraturan, maupun milik orang lain, boleh dirampas atau dirusak. + - article: 28 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Undang-undang ini disebut "Undang-undang keadaan bahaya". + - paragraph: 2 + content: Undang-undang ini berlaku sejak hari pengumumannya. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1946/1946-7.yaml b/undang-undang/1946/1946-7.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..56e489e792d55a6c35b6918968044388ec16b9ae --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-7.yaml @@ -0,0 +1,126 @@ +number: 7 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: | + Pengadilan Tentara terdiri atas: + a. Mahkamah - Tentara Agung; + b. Mahkamah - Tentara. + - article: 2 + content: | + Pengadilan Tentara mengadili perkara-perkara pidana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh: + a. perajurit Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia; + b. orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan perajurit yang dimaksudkan dalam sub a; + C. orang yang tidak termasuk golongan a atau b, tetapi berhubung dengan kepentingan ketentaraan, atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, harus diadili oleh Pengadilan Tentara. + - article: 3 + content: Berhubung dengan yang tersebut dalam pasal 2 a dan b, Pengadilan Tentara berkuasa mengadili suatu perkara hanya jika pembuatnya pada waktu melakukan perbuatannya adalah perajurit yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub a atau orang yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub b. + - article: 4 + content: Pengadilan Tentara mengadili pula perkara-perkara kejahatan yang dilakukan oleh siapapun juga jikalau kejahatan-kejahatan tersebut termasuk titel I atau titel II buku dua dari Kitab Undang-undang hukum pidana dan dilakukan dalam lingkungan yang dinyatakan dalam keadaan bahaya berdasarkan pasal 12 Undang-undang Dasar. + - article: 5 + content: Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub a dan b, bersama-sama dengan orang yang tidak termasuk golongan a dan b itu, diadili oleh pengadilan biasa, kecuali jikalau menurut ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh Pengadilan Tentara. + - article: 6 + content: Perselisihan tentang kekuasaan antara Pengadilan Tentara dan Pengadilan biasa diputus oleh Presiden. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Mahkamah-Tentara Agung berkedudukan di tempat kedudukan Mahkamah Agung dan daerah hukumnya ialah seluruh Indonesia. + - paragraph: 2 + content: Mahkamah-Tentara Agung bersidang di tempat kedudukannya, kecuali jikalau berhubung dengan keadaan Negara atas Ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman sidang itu harus diadakan di tempat lain. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Ketua, Wakil Ketua dan anggauta-anggauta Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi Ketua, Wakil Ketua dan anggauta-anggauta Mahkamah-Tentara Agung. + - paragraph: 2 + content: Selain dari anggauta-anggauta tersebut dalam ayat 1, Mahkamah-Tentara Agung terdiri atas tiga orang ahli hukum lain dan enam opsir tentara yang serendah-rendahnya berpangkat letnan kolonel. + - paragraph: 3 + content: Anggauta-anggauta tersebut dalam ayat 2 diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jaksa Agung karena jabatannya menjadi Jaksa-Tentara Agung. + - paragraph: 2 + content: Bilamana Jaksa-Tentara Agung berhalangan maka ia diwakili oleh seorang Jaksa Tinggi tingkat I pada Kejaksaan Agung atau salah seorang Jaksa Tinggi lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. + - article: 10 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Panitera Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi panitera Mahkamah-Tentara Agung. + - paragraph: 2 + content: Apabila Panitera tersebut berhalangan ia diwakili pegawai yang berhak mewakilinya sebagai Panitera Mahkamah Agung, atau oleh pegawai lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah-Tentara Agung. + - article: 11 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Mahkamah-Tentara Agung bersidang dengan lima orang hakim terhitung ketuanya. + - paragraph: 2 + content: Dari lima orang hakim itu dua orang harus ahli hukum dan tiga orang opsir tentara. + - paragraph: 3 + content: Opsir ini harus ketiga-tiganya berkedudukan militer lebih tinggi daripada kedudukan militer terdakwa-terdakwa yang perkaranya harus diadili. + - paragraph: 4 + content: Apabila dalam suatu perkara diantara enam opsir yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 2 tiada terdapat tiga opsir yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat 3 maka Presiden, hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat opsir secukupnya, yang memenuhi syarat tadi, sebagai hakim. + - paragraph: 5 + content: Hakim ini dengan sendirinya dianggap berhenti apabila ia telah menanda tangani putusan dalam perkara tersebut. + - paragraph: 6 + content: Apabila Ketua atau Wakil Ketua berhalangan, maka sidang diketuai oleh anggauta ahli hukum yang ditunjuk oleh Ketua. + - article: 12 + content: | + Mahkamah-Tentara Agung memutus dalam tingkatan pertama dan penghabisan: + 1. Perkara-perkara yang terdakwanya atau salah satu dari terdakwanya: + a. adalah perajurit yang serendah-rendahnya berpangkat mayor; + b. adalah seorang yang seandainya dituntut di hadapan pengadilan biasa, diputus oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi. + 2. Perselisihan tentang kekuasaan antara Mahkamah-mahkamah-Tentara. + - article: 13 + content: Mahkamah-Tentara Agung mengadili dalam tingkatan kedua dan penghabisan dalam perkara-perkara yang telah diadili oleh Mahkamah-Tentara. + - article: 14 + content: Tempat kedudukam Mahkamah-mahkamah-Tentara beserta daerah hukumnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. + - article: 15 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jikalau tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman, maka Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah-hukumnya termasuk tempat, yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan Mahkamah-Tentara, karena jabatannya menjadi Ketua Mahkamah-Tentara; begitu juga Panitera Pengadilan Negeri tersebut karena jabatannya menjadi Panitera Mahkamah-Tentara. + - paragraph: 2 + content: Jikalau tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman, Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri yang dimaksudkan dalam ayat 1, karena jabatannya menjadi Jaksa-Tentara pada Mahkamah-Tentara. + - paragraph: 3 + content: Menteri Kehakiman menunjuk Ketua - dan Jaksa-pengganti Mahkamah-Tentara. + - paragraph: 4 + content: Apabila panitera yang dimaksudkan dalam ayat 1 berhalangan, maka ia juga untuk pekerjaannya pada Pengadilan-Tentara diwakili oleh pegawai yang mewakilinya pada Pengadilan Negeri. + - article: 16 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Buat tiap-tiap Mahkamah-Tentara jumlah anggauta- anggauta opsirnya sesediki-dikitnya empat orang. + - paragraph: 2 + content: Mereka diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. + - article: 17 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Mahkamah-Tentara bersidang dengan seorang ahli hukum sebagai Ketua, dua opsir tentara yang serendah-rendahnya berpangkat kapten sebagai anggauta, seorang JaksaTentara dan seorang Panitera. + - paragraph: 2 + content: Opsir yang dimaksudkan dalam ayat 1 harus kedua-duanya berkedudukan Militer lebih tinggi dari pada kedudukan militer terdakwa-dakwa yang perkaranya harus diadili. + - paragraph: 3 + content: Apabila dalam suatu perkara diantara opsir-opsir yang dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 1 tiada terdapat dua opsir yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat 2, maka komandan tertinggi dari daerah hukum Mahkamah-Tentara yang bersangkutan hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat opsir secukupnya, yang memenuhi syarat tadi, sebagai hakim. + - paragraph: 4 + content: Hakim ini dengan sendirinya dianggap berhenti apabila ia telah menanda tangani putusan dalam perkara tersebut. + - article: 18 + content: | + Dengan tidak mengurangi apa yang termuat dalam pasal 2, 3 dan 4. Mahkamah-Tentara mengadili semua perkara kejahatan dan pelanggaran yang: + a. dilakukan oleh perajurit yang termasuk suatu pasukan yang berada di dalam daerah hukumnya; + b. dilakukan di dalam daerah-hukumnya. + - article: 19 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Apabila lebih dari satu Mahkamah-Tentara berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka Mahkamah yang menerima perkara itu lebih dahulu dari kejaksaan, harus memutus perkara tersebut. + - paragraph: 2 + content: Dari syarat-syarat tersebut dalam pasal 18 maka syarat a adalah lebih kuat dari pada syarat b. + - article: 20 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pengadilan Tentara dalam mengadili perkara pelanggaran terdiri dari seorang hakim yaitu Ketua pengadilan itu. + - paragraph: 2 + content: Putusannya dijatuhkan dalam tingkatan pertama dan penghabisan. + - paragraph: 3 + content: Mahkamah-Tentara Agung dalam susunannya untuk mengadili perkara pelanggaran berhak memerintah Ketua Mahkamah-Tentara yang bersangkutan sebagai pengganti Mahkamah-Tentara Agung mengadili perkara pelanggaran yang seharusnya diadili oleh Mahkamah-Tentara Agung. + - article: 21 + content: Ketua, Wakil Ketua, Anggauta-anggauta, Jaksa serta Panitera Pengadilan Tentara yang bukan opsir tentara, oleh Presiden diberi pangkat militer sesuai dengan kedudukan masing-masing. + - article: 22 + content: Jika perlu berhubung dengan keadaan, Presiden berhak membentuk pengadilan tentara luar biasa yang susunannya menyimpang dari peraturan dalam Undang-undang ini. + - article: 23 + content: Kecuali apa yang telah ditetapkan di atas, maka segala penyelenggaraan Undang-undang ini dikerjakan dengan penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman. + - article: 24 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya. diff --git a/undang-undang/1946/1946-8.yaml b/undang-undang/1946/1946-8.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..62547a9541148553f1104cefa7ee54cbb6a46c76 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-8.yaml @@ -0,0 +1,64 @@ +number: 8 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: | + Guna pengadilan tentara, yang daerah hukumnya termasuk daerah Jawa dan Madura berlaku sebagai pedoman : + a. "het Herziene Inlandsch Reglement", dengan perubahanperubahan seperti dimuat dalam undang-undang ini; + b. "Reglement op de Strafvordering voor de raden van justitie of Java en het hoogerechtshof van Nederlandsch Indie", yang selanjutnya disebut "Strafvordering", dengan perubahan-perubahan seperti dimuat dalam undang-undang ini. + - article: 2 + content: | + Guna pengadilan tentara, yang daerah hukumnya terletak di luar daerah Jawa dan Madura berlaku sebagai pedoman : + "Reglement to regeling van het rechtswezen in de residenties buiten Java en Madoera", yang selanjutnya disebut "Rechtsreglement Buitengewesten", dengan perobahan-perobahan seperti dimuat dalam Undang-undang ini. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Selain dari pada pegawai-pegawai dan orang lain yang disebut dalam pasal 39 dari "het Herziene Inlandsch Reglement" dan dalam bab III dari "Rechtsreglement Buitengewesten", maka hak mengusut kejahatan dan pelanggaran diserahkan juga : + a. kepada kepala pasukan Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia yang berpangkat opsir serta opsir-opsir bawahannya, terhadap anak-buahnya masing-masing; + b. kepada pemimpin-pemimpin pasukan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub b Undang-undang tentang Peraturan Pengadilan Tentara, yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman terhadap anak-buahnya; + C. kepada pegawai-pegawai polisi tentara, yang mempunyai angkatan yang sah, dalam daerahnya masing-masing. + - paragraph: 2 + content: Mereka terutama memakai sebagai pedoman, buat daerah Jawa dan Madura, titel dua, bagian satu, bagian tiga, bagian empat dan bagian lima dari "het Herziene Inlandsch Reglement" dan buat daerah diluar-nya, bab III "Rechts Reglement Buitengenwesten". + - paragraph: 3 + content: Berhubung dengan penyelidikan kejahatan dan pelanggaran tersebut mereka langsung di bawah pimpinan JaksaTentara. + - paragraph: 4 + content: Mereka wajib menuruti petunjuk-petunjuk Jaksa-Tentara dengan saksama. + - article: 4 + content: | + Dengan tidak mengurangi kewajiban mereka seperti yang dimaksudkan dalam pasal 3 pada tanggal 1 dan 15 dari tiap-tiap bulan mereka harus memberi laporan tertulis kepada Jaksa-Tentara tentang : + a. penangkapan dan penahanan orang yang dilakukan oleh mereka; + b. pengelepasan orang tersebut; + C. pembeslahan barang-barang dan pemindahan barang-barang itu oleh mereka. + - article: 5 + content: Tentang peristiwa-peristiwa yang penting yang mengenai ketentaraan Jaksa-Tentara segera memberi laporan tertulis kepada kepala Dipisi yang bersangkutan. + - article: 6 + content: Dengan mengingat kepentingan tentara dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam undang-undang ini atau undang-undang lain, Jaksa-Tentara melakukan atau memimpin pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh pengadilan tentara sedapat-dapat secara pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh pengadilan biasa. + - article: 7 + content: Dengan mengingat kepentingan tentara dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam undang-undang ini atau undang-undang lain, maka pengadilan Tentara melakukan pemeriksaan perkara-perkara pidana dalam tingkatan pertama dengan berpedoman acara pemeriksaan perkara pidana yang dipakai oleh Pengadilan Negeri. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Putusan Mahkamah-Tentara Agung dalam perselisihan tentang kekuasaan antara Mahkamah-mahkamah Tentara harus disertai alasan-alasannya. Putusan tersebut dikirimkan kepada Jaksa-Tentara pada Mahkamah yang ditunjuk sebagai pengadilan yang harus mengadili. + - paragraph: 2 + content: Ketua Mahkamah yang lain dan Jaksa-Tentaranya mendapat turunan putusan tersebut. + - paragraph: 3 + content: Mahkamah yang dimaksud dalam akhir ayat 1 wajib menuruti putusan Mahkamah-Tentara Agung. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Dengan mengingat kepentingan tentara dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam undang-undang ini atau undang-undang lain maka Mahkamah-Tentara Agung melakukan pemeriksaan perkara-perkara dalam tingkatan kedua dengan pedoman : + a. titel 15 dari "Strafvordering", jika perkara itu pada tingkatan pertama diadili oleh MahkamahTentara di daerah Jawa dan Madura; + b. bab IV, titel V, bagian IV dari "Rechtsreglement Buitengewesten", jika perkara itu pada tingkatan pertama diadili oleh Mahkamah-Tentara di luar daerah Jawa dan Madura. + - paragraph: 2 + content: Waktu yang dimaksudkan dalam pasal 284 ayat 1 "Strafvordering" diperpanjang menjadi 2 minggu. + - article: 10 + content: | + Putusan pengadilan tentara dijalankan oleh Jaksa-Tentara atau Jaksa-Tentara Agung yang bersangkutan dengan pedoman : + a. titel sepuluh, bagian empat dari "het Herziene Inlandsch Reglement" untuk pengadilan tentara di daerah Jawa dan Madura; + b. bab IV, titel V, bagian dari "Rechtsreglement Buitengewesten" untuk pengadilan tentara di luar daerah Jawa dan Madura. + - article: 11 + content: Jika perlu berhubung dengan keadaan, maka Presiden berhak menetapkan peraturan acara guna pengadilan tentara luar biasa yang menyimpang dari peraturan dalam undang-undang ini. + - article: 12 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1946/1946-9.yaml b/undang-undang/1946/1946-9.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..336a247557862729a376ec8037c896713a5ae082 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1946/1946-9.yaml @@ -0,0 +1,12 @@ +number: 9 +year: 1946 +articles: + - article: 1 + content: Perkataan "bunga" dalam Undang-undang tentang Pinjaman Nasional 1946 dihapuskan dan diganti dengan perkataan "hadiah". + - article: 2 + content: | + Pasal 1 Undang-undang Pinjaman Nasional 1946 ditambah dengan ayat baru, ja'ni ayat 1a, yang bunyinya : + 1. "Hadiah" yang dimaksudkan dalam ayat 1 tidak akan dibayarkan kepada "pemegang" surat pengakuan utang jika ia tidak mau menerimanya". + 2. "Semua uang hadiah yang ditolak oleh yang berhak akan disediakan untuk badan-badan amal". + - article: 3 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-1.yaml b/undang-undang/1947/1947-1.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1278ecbae2c6aba03fad1f09eb7608401eede5ac --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-1.yaml @@ -0,0 +1,14 @@ +number: 1 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: | + Memperpanjang waktu berlakunya : + a. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5 tahun 1946 tentang penjabatan-penjabatan pos, telegrap dan telepon dalam keadaan bahaya; + b. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 7 tahun 1946 tentang penilikan pos, telegrap dan telepon; + c. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 8 tahun 1946 tentang pesawat penerimaan radio; + d. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 9 tahun 1946 tentang pemancar radio; + e. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 11 tentang pencetakan pengumuman dan penerbitan; + f. Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 16 tentang pembikinan pemeriksaan dan peredaran film; sampai tanggal 11 bulan April 1947. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 1946. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-10.yaml b/undang-undang/1947/1947-10.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0f669f133434a13ec6620b051942fa4c549fc080 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-10.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 10 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: Pasal 31 ke II No. 8 Aturan Bea Meterai 1921, Stbl 1921 No. 498 dicabut. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku buat Jawa dan Madura pada hari diumumkan dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-11.yaml b/undang-undang/1947/1947-11.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..204c0a67abf3b4b2f9333a0f51f75905404c62c3 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-11.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 11 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: Ordonansi pajak potong 1936 Stbl. 1936 No. 671, diubah sebagai berikut : Besarnya pajak yang ditentukan dalam pasal 4 ayat 1, ialah "f 4,-, f 3,-, f 4.50,-, f 1.50,-, f 3,-, f 1,50, f 4,-, f 4.50, f 3,-, f 1,-, f 1,-, f 1,-, f 0,50,-, f 2,-, f 0.40, f 0.50,-" diubah berturut-turut menjadi : "R 20,-, R 15,-, R 22.50,-, R 7.50,-, R 15,-, R 7.50,-, R 20,-, R 22.50,-, R 15,-, R 5,-, R 5,-, R 10,-, R 5,-, R 20,-, R 4,-, R 5,-". + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada tanggal 15 Mei 1947 dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. diff --git a/undang-undang/1947/1947-12.yaml b/undang-undang/1947/1947-12.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7fb3bd85f73a5ae2298c897272d3cf89cefbb67f --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-12.yaml @@ -0,0 +1,49 @@ +number: 12 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: Dari semua pesawat penerimaan radio dipungut pajak yang dinamai "Pajak Radio". + - article: 2 + content: Yang dimaksudkan dengan pesawat penerimaan radio dalam Undang-undang ini, ialah segala alat, yang dapat digunakan untuk menerima gelombang radio (Hertzche golven). + - article: 3 + content: | + Pesawat penerimaan radio akan dibebaskan dari pajak jika pesawat itu tidak dipakai dan karena itu disegel. + Yang berwajib memasang segel itu ialah Kepala Kantor telepon atau pegawai yang ditunjuk olehnya. + Segala itu dipasang demikian rupa sehingga pesawat penerimaan radio itu tidak dapat dipakai kembali dengan tidak merusakkan segel itu. + - article: 4 + content: Besarnya pajak buat tiap-tiap pesawat penerimaan radio ialah R. 5,- untuk sebulan almanak. + - article: 5 + content: Yang dikenakan pajak ialah pemegang pesawat penerimaan radio. + - article: 6 + content: Buat mereka yang mulai menjadi wajib-pajak, sebagian dari sebulan yang melebihi 10 hari dihitung sebagai sebulan penuh, kecuali jika pesawat yang bersangkutan untuk bulan itu telah dibayar pajak. + - article: 7 + content: Pajak harus dibayar sebelum tanggal 15 hari bulan yang berjalan pada Kantor Pos dimana radio didaftarkan atau diminta pendaftaran telah dipindahkan. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Tanda pembayaran pajak radio harus disimpan bersama- sama dengan tanda pendaftaran pesawat itu. + - paragraph: 2 + content: Atas permintaan pegawai pemeriksa pesawat radio, tanda pendaftaran dan tanda pembayaran pajak radio harus diperlihatkan kepadanya. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Jika pada tanggal yang dimaksud dalam pasal 7, pembayaran pajak masih belum dipenuhi, harus dipungut biaya penagihan sebesar R. 0,50,-. + Jika wajib-pajak menunggak pajak dua bulan berturutturut dikenakan denda sebesar R. 100,-. + - paragraph: 2 + content: Denda itu dapat dibebaskan atau dikurangkan oleh Kepala Kantor Penetapan Pajak, jika kepadanya dapat dibuktikan dengan nyata bahwa tunggakan itu disebabkan oleh kelalaian atau kekhilafan yang dapat dimaafkan. + - article: 10 + content: | + Yang berhak menyelidiki atau mengusut pelanggaran terhadap Undang-undang ini ialah: + a. Kepala Kantor telepon atau pegawai yang ditunjuknya atau pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon; + b. Pulisi dan pegawai negeri lain, yang pada umumnya berhak menyelidiki atau mengusut pelanggaran-pelanggaran. + - article: 11 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pajak Radio". + - paragraph: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1947. + - paragraph: 3 + content: Untuk Sumatera besarnya uang tersebut dalam pasal 4 dan 9 ditetapkan oleh Menteri Keuangan. + - article: 12 + content: Peraturan untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-13.yaml b/undang-undang/1947/1947-13.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e19fad75545696c25a0d2d372fe5789b69542d1a --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-13.yaml @@ -0,0 +1,21 @@ +number: 13 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Buat menentukan besarnya ketetapan pajak pendapatan untuk tahun-pajak 1947/1948, maka tarip B dan tarip C yang tersebut dalam pasal 27 ayat 1 huruf b, serta tarip tersebut dalam pasal 30 ayat 2 dan 3, ordonansi pajak pendapatan 1932, diganti dengan tarip yang ditetapkan pada pasal 1 ayat 1 huruf a, b dan c ordonansi tanggal 18 Pebruari 1942 (stbl. No. 53). + - paragraph: 2 + content: Yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 ordonansi tanggal 18 Pebruari yang baharu disebut di atas tadi, berlaku untuk ketetapan pajak dimaksud di ayat 1 dari pasal ini. + - paragraph: 3 + content: Buat ketetapan pajak pendapatan untuk tahun-pajak 1947/1948, maka perkataan "drie vierden" dalam pasal 73 ayat 1, pasal 73a ayat 1 dan pasal 75 ayat 1 dan 6 ordonansi pajak pendapatan 1932 dibaca "delapan puluh lima persen". + - article: 2 + content: Dari ketetapan pajak kekayaan untuk tahun pajak 1947/1948 dipungut lima puluh persen tambahan pokok pajak untuk negeri. + - article: 3 + content: Dari ketetapan pajak perseroan untuk sesuatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1946 dan tanggal 1 Juli 1947 dipungut empat ratus persen tambahan pokok pajak untuk negeri. + - article: 4 + content: Dari ketetapan pajak untung perang yang berkenaan dengan tahun-kalender 1946 atau sabahagian dari itu, atau untuk suatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1946 dan tanggal 1 Juli 1947 dipungut delapan puluh persen tambahan pokok pajak untuk negeri. + - article: 5 + content: Yang ditentukan dalam pasal 3 ordonansi tanggal 18 Pebruari yang disebut pada pasal 1 ayat 1 di atas tadi, berlaku buat upah tersebut di pasal 9 ayat 1a ordonansi pajak upah, yaitu buat upah yang jumlahnya ditetapkan di dalam masa mulai dari tanggal 1 April 1947 sampai akhir tanggal 31 Maret 1948. + - article: 6 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-14.yaml b/undang-undang/1947/1947-14.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aba47c0c28fbde8eb5e7b8f6ea532605f7569a04 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-14.yaml @@ -0,0 +1,80 @@ +number: 14 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: | + Jika di dalam Undang-undang ini disebut perkataan : + a. pembayaran, maka yang dimaksudkan pembayaran guna pembelian makanan dan minuman atau sewa-kamar, termasuk pula semua tambahan-tambahan dengan nama apapun juga, kecuali untuk pajak, di rumah makan dan rumah penginapan; + b. rumah makan, maka yang dimaksudkan perusahaan yang memakai bangunan untuk menjual makanan dan minuman dengan menyediakan tempat untuk menyantapnya; + c. rumah penginapan, maka yang dimaksudkan perusahaan yang menyewakan ruangan penginapan untuk umum. + - article: 2 + content: | + Dari semua pembayaran: + 1. di rumah-rumah makan yang omzetnya lebih dari R. 3000,-(tiga ribu rupiah); + 2. di tiap-tiap rumah penginapan dipungut pajak yang dinamai "Pajak Pembangunan I". + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pajak ini besarnya sepuluh persen dari jumlah pembayaran dan dibulatkan keatas sampai jumlah R. 0,05 penuh. + - paragraph: 2 + content: Jika pembayaran kurang dari R. 0,50 maka jumlah itu tidak dikenakan pajak. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Rumah makan yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang tergolong penduduk yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran pajak pembangunan I ini. + - paragraph: 2 + content: Yang ditentukan di atas ini tidak mengurangi hak Kepala Kantor Penetapan Pajak untuk meniadakan pembebasan tersebut, jika ternyata padanya, bahwa rumah makan tersebut tidak dapat dianggap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dengan tidak mengurangi aturan tertera dalam ayat 4 pasal ini, maka pajak ini harus dipenuhi dengan meletakkan meterai pembangunan sebagian yaitu yang terbesar di atas kertas yang memuat apa yang dipesan atau kwitansi dan diserahkan kepada yang membayar dan bagian lainnya di atas kertas yang memuat salinan dari surat pesanan atau kwitansi itu dan harus disimpan oleh yang mempunyai perusahaan; sesudah penempelan meterai itu segera dibubuhi tanggal dan ditandai supaya tidak dapat dipergunakan lagi. + - paragraph: 2 + content: Pemakaian lebih dari sehelai meterai pembangunan diperkenankan. + - paragraph: 3 + content: Akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan peraturan ini ialah, bahwa pajak yang seharusnya dibayar, dipandang sebagai tidak dipenuhi. + - paragraph: 4 + content: Untuk beberapa hal yang memenuhi beberapa syarat Menteri Keuangan atau pegawai yang ditunjuk olehnya dapat memberi idzin untuk memenuhi pajak ini dengan cara, lain dari pada penempelan meterai pembangunan. Dalam idzin itu ditetapkan pula tanggal penghabisan untuk memenuhi pajak. + - article: 6 + content: Dengan Peraturan Menteri Keuangan akan ditetapkan bentuk warna dan harga meterai pembangunan, cara dapat membeli meterai itu dan cara menandai meterai itu supaya tidak dapat dipergunakan lebih dari satu kali. + - article: 7 + content: Yang menanggung pajak ini ialah yang mempunyai perusahaan tersebut di dalam pasal 2 dan untuk itu ia diperkenankan menambah jumlah pembayaran dengan sepuluh persen. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Yang mempunyai atau yang mengurus, jika perusahaan tidak dijalankan oleh yang mempunyai perusahaan itu, diwajibkan menyimpan salinan surat-surat dimaksud dalam pasal 5, buku-buku dan surat-surat yang mengenai pajak ini, selama 3 tahun. + - paragraph: 2 + content: Ia diwajibkan pula memperlihatkan semua surat tersebut dalam ayat 1 kepada Kepala Kantor Penetapan Pajak atau pegawai yang ditunjuk olehnya, yang mengadakan pemeriksaan di perusahaannya. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika ternyata bahwa pajak ini dibayar kurang atau sama dalam pasal 5, maupun menurut keterangan lain yang diketahui oleh sekali tidak dibayar menurut catatan besarnya pajak dimaksud Kepala Penetapan Pajak atau jika tidak dibayar dalam waktunya dalam hal pajak itu dibayar dengan cara sebagai tertera dalam pasal 5 ayat 4, maka yang mempunyai perusahaan itu dikenakan denda 100 X pajak yang tidak dibayar dan sedikit-dikitnya R 50,-. + - paragraph: 2 + content: Denda termaksud dalam ayat tersebut di atas dapat dibebaskan sebagian atau semuanya oleh Kepala Pejabatan Pajak atau pegawai yang ditunjuk olehnya, jika dapat dibuktikan dengan nyata bahwa pelanggaran itu disebabkan oleh kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan. + - article: 10 + content: Hak untuk menagih pajak ini dan dendanya lewat tempoh (verjaard) sesudah 3 tahun, terhitung dari tanggal pajak itu harus dibayar. + - article: 11 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Barang siapa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 8 dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya R. 100,-. + - paragraph: 2 + content: Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran. + - article: 12 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Barang siapa dengan sengaja memperlihatkan surat-surat atau buku-buku palsu kepada pegawai dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 yang melakukan pemeriksaan dihukum dengan hukuman penjara sebanyak-banyaknya 2 tahun atau denda sebanyak-banyaknya R. 1.000,- + - paragraph: 2 + content: Perbuatan ini dianggap sebagai kejahatan. + - article: 13 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika perbuatan-perbuatan yang dihukum menurut Undangundang ini dilakukan oleh badan hukum, maka yang dituntut dan dihukum ialah pengurus seluruhnya. + - paragraph: 2 + content: Hukuman ini tidak akan dijatuhkan atas anggota pengurus jika terbukti bahwa perbuatan itu kejadian di luar pengetahuannya. + - article: 14 + content: Surat-surat tanda pembayaran yang dikenakan pajak ini, dibebaskan dari bea meterai termaksud dalam Bab IV Aturan Bea Meterai 1921. + - article: 15 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1947. + - paragraph: 2 + content: Menteri Keuangan berhak menunda berlakunya Undang-undang ini di beberapa daerah yang akan ditetapkan olehnya. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-15.yaml b/undang-undang/1947/1947-15.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..905b2c2b7ff7c69abbe89e0605defecbd287153e --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-15.yaml @@ -0,0 +1,14 @@ +number: 15 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: | + Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara yang berikut : + a. No. 5 tahun 1946 tentang pejabatan-pejabatan pos, telegrap dan telepon dalam keadaan bahaya, + b. No. 7 tahun 1946 tentang penilikan pos, telegrap dan telepon, + c. No. 8 tahun 1946 tentang pesawat penerimaan radio, + d. No. 9 tahun 1946 tentang pemancar radio, + e. No. 11 tahun 1946 tentang pencetakan, pengumuman dan penerbitan. + f. No. 16 tahun 1946 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran film, diperpanjang waktu berlakunya sampai tanggal 11 Juli 1947. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 1947. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-16.yaml b/undang-undang/1947/1947-16.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..04f9754cfe4d74b1e85cdfc5ed2b368b98293b62 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-16.yaml @@ -0,0 +1,99 @@ +number: 16 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Daerah yang meliputi: + a. sebagian dari Kabupaten Kota, Kasunanan dan sebagian dari Kabupaten Kota Mangkunegaran, yang batasnya ditetapkan dengan surat ketetapan Pemerintah Hindia Belanda termuat di dalam Bijblad No. 13318. + b. Kalurahan Nusukan yang dimaksudkan dalam surat Ketetapan Pemerintah Mangkunegaran tanggal 25 Nopember 1942 No. 186. + c. Kalurahan-kalurahan Karangasem, Kerten, Jajar, Sumber dan Banyuanyar, semua dari onderdistrik Colomadu, Kabupaten Karanganyar. + d. Kalurahan-kalurahan Kadipiro dan Mojomengo dari onderdistrik Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, ditunjuk sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. + - paragraph: 2 + content: Daerah itu dinamakan "Haminte-Kota Surakarta". + - article: 2 + content: | + Pemerintah Haminte-Kota terdiri dari : + 1. Dewan Perwakilan Rakyat Haminte-Kota atau disingkat : Dewan Kota. + 2. Dewan Executief Haminte-Kota atau disingkat Dewan Pemerintah Kota, dan + 3. Wali Kota. + - article: 3 + content: | + Dewan Kota terdiri dari: + 1. Wali kota sebagai Ketua, + 2. Seorang Wakil Ketua merangkap Wakil Wali Kota yang dipilih oleh dan dari anggauta-anggauta Dewan Kota. + 3. 50 (lima puluh) anggauta yang dipilih oleh penduduk Haminte-Kota menurut Undang-undang pemilihan. + - article: 4 + content: | + Dewan Pemerintah Kota yang menjalankan pemerintahan Haminte-Kota sehari-hari terdiri dari: + 1. Wali Kota sebagai Ketua merangkap anggauta, + 2. Wakil Ketua (anggauta) merangkap Wakil Ketua Dewan Kota, dan + 3. 5 (lima) anggauta yang dipilih oleh dan dari anggauta Dewan Kota. + - article: 5 + content: Wali Kota diangkat oleh Presiden. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Untuk menyelenggarakan kewajibannya, maka tiap-tiap tahun Haminte-Kota Surakarta diberi tunjangan dari Kementerian Dalam Negeri Untuk menutup kekurangan keuangannya. + - paragraph: 2 + content: Jumlah uang tunjangan ditetapkan dalam anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Urusan-urusan seperti yang tersebut di bawah ini yang ada di dalam daerah Haminte-Kota Surakarta yang hingga waktu yang mulai berlakunya Undang-undang ini masih diselenggarakan oleh daerah Keresidenan Surakarta, diserahkan kepada Haminte-Kota Surakarta: + 1. Urusan tanah dan rumah-rumah, + 2. Pendaftaran-pendaftaran tanah, + 3. Urusan Kuburan, + 4. Pencatatan jiwa, + 5. Urusan Rukun Tetangga, + 6. Urusan Kesehatan Kota, + 7. Pemeliharaan orang terlantar, + 8. Perumahan dan makanan pengungsi, + 9. Pembagian barang-barang, + 10. Pemotongan hewan, + 11. Perusahaan air minum, + 12. Urusan penerangan (lampu-lampu), + 13. Pasar-pasar Kota, + 14. Pajak-pajak lokaal, + 15. Urusan jalan-jalan dan jembatan-jembatan, + 16. Urusan bangun-bangunan, + 17. Urusan pembersihan Kota, + 18. Urusan "rooiwezen", + 19. Urusan pembuangan air (assaineering), + 20. Penolong kebakaran, + 21. Urusan yayasan purbakala, Radyo-Pustoko, + 22. Urusan perbaikan dan pengeluaran Kota. + - paragraph: 2 + content: Gedung-gedung dan alat-alat inventaris, anggaran belanja dan pegawai dari pada urusan-urusan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini turut diserahkan. + - paragraph: 3 + content: Perobahan atau tambahan dari penyerahan urusan-urusan yang ditetapkan dengan putusan Menteri Dalam Negeri. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Semua peraturan yang mengenai urusan-urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Karesidenan Surakarta kepada Haminte-Kota Surakarta masih tetap berlaku. + - paragraph: 2 + content: Dalam lingkungan kekuasannya maka Dewan Kota berhak mencabut, mengganti, merobah atau menambah peraturanperaturan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini. + - article: 9 + content: Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang hak tanah yang berlaku di daerah Balowarti (kraton), maka segala peraturan ataupun ketetapan dari Haminte-Kota Surakarta berlaku buat semua penduduk dalam daerah Haminte-Kota Surakarta. + - article: 10 + content: Undang-undang dan peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia berlaku juga buat Haminte-Kota Surakarta, kecuali jika di dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan itu atau di dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan lain dengan tegas ditentukan sebaliknya. + - article: 11 + content: Peraturan-peraturan Pemerintah yang hingga waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku buat stadsgemeente dan desa (kelurahan) berlaku juga buat Haminte-Kota Surakarta dan desa (kelurahan) yang ada di dalam daerahnya, kecuali jikalau ada peraturan yang istimewa. + - article: 12 + content: | + Perkataan-perkataan dalam "stadsgemeente-ordonnantie": + a. "den raad" atau "stadsgemeenteraad" harus dibaca "Dewan Kota". + b. "het college van Burgemeester en Wethourders" harus dibaca "Dewan Pemerintah Kota". + c. "Burgemeester" harus dibaca "Wali Kota". + d. "Loco Burgemeester" harus dibaca "Wakil Wali Kota". + e. "Gouverneur Generaal" atau "Gouverneur Generaal", den Raad van Indie gehoord" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri". + f. "Resident" atau "College van gedeputeerden" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri". + g. "Stadsgemeente" harus dibaca "Haminte-Kota". + - article: 13 + content: Mereka yang pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini menjadi Dewan Kota Surakarta tetap menjadi anggauta sampai diadakan pemilihan menurut undang-undang seperti yang dimaksud dalam pasal 3. + - article: 14 + content: Buat pertama kali anggaran belanja Dalam Kota Surakarta ditetapkan seperti termuat dalam lampiran undang-undang ini. + - article: 15 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-17.yaml b/undang-undang/1947/1947-17.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..111e6f201edce1a99bbd3a1ac457f8dc0f4ed203 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-17.yaml @@ -0,0 +1,104 @@ +number: 17 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Daerah yang meliputi: + a. Kabupaten Kota Yogyakarta (Kasultanan dan Pakualaman) yang batas-batasnya ditetapkan dengan surat ketetapan Pemerintah Hindia-Belanda tgl. 24 Juli 1923 No. 31 (Staatsblad 1923 No. 377). + b. Kalurahan Umbulharjo (terdiri dari gabungan kalurahan-kalurahan Semaki, Muja-Muju, Warungboto, Sorosutan dan Giwangan), Kapanewon Kotagede, Kabupaten Bantul, + c. bekas kalurahan Pilahan yang sekarang telah tergabung dengan kalurahan Banguntapan, kapanewon Kotagede, Kabupaten Bantul, + d. desa Gedongan dari Kalurahan Banguntapan, kapanewon Kotagede, Kabupaten Bantul. + e. daerah penerbangan bagian IV di sebelah Barat jalan besar mulai perempatan di desa Babadan ke Kotagede dan di sebelah Selatan jalan besar mulai perempatan di desa Babadan ke Barat sampai batas Kota Yogyakarta lama, + f. Kemantren Pamong Projo, Kotagede, kapanewon Kota gede, Kabupaten Bantul, ditunjuk sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. + - paragraph: 2 + content: Daerah itu dinamakan "Haminte-Kota Yogyakarta". + - article: 2 + content: | + Pemerintahan Haminte-Kota terdiri dari: + 1. Dewan Perwakilan Rakyat Haminte-Kota atau disingkat Dewan Kota; + 2. Dewan Executief Haminte-Kota atau disingkat Dewan Pemerintah Kota, dan + 3. Wali Kota. + - article: 3 + content: | + Dewan Kota terdiri dari: + 1. Wali Kota sebagai Ketua, + 2. Seorang Wakil Ketua merangkap Wakil Wali Kota, yang dipilih oleh dan dari anggauta-anggauta Dewan Kota, + 3. 50 (lima puluh) anggauta yang dipilih oleh penduduk Haminte-Kota. + - article: 4 + content: | + Dewan Pemerintah Kota yang menjalankan pemerintahan Haminte-Kota sehari-hari terdiri dari: + 1. Wali Kota sebagai Ketua merangkap anggauta, + 2. Wakil Ketua (anggauta) merangkap Wakil Ketua Dewan Kota dan + 3. 5 (lima) anggauta yang dipilih oleh dan dari anggauta Dewan Kota. + - article: 5 + content: Wali Kota diangkat oleh Presiden. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Untuk menyelenggarakan kewajibannya, maka tiap-tiap tahun Haminte-Kota Yogyakarta diberi uang tunjangan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menutup kekurangan keuangannya. + - paragraph: 2 + content: Jumlah uang tunjangan ditetapkan dalam anggaran belanja Kementerian Dalam Negeri. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Urusan-urusan seperti yang tersebut di bawah ini yang ada di dalam daerah Haminte-Kota Yogyakarta dan yang hingga waktu mulai berlakunya Undang-undang ini diselenggarakan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, diserahkan kepada Haminte-Kota Yogyakarta. + 1. Urusan tanah dan rumah-rumah, + 2. Pendaftaran-pendaftaran tanah, + 3. Urusan kuburan, terkecuali pasareyan Kota-Gede, + 4. Pencatatan jiwa, + 5. Urusan Rukun Kampung dan Rukun Tetangga, + 6. Urusan Kesehatan Kota, + 7. Pemeliharaan orang-orang terlantar (Wiloso Projo), + 8. Rumah sakit Tungkak, + 9. Perumahan dan makan pengungsi, + 10. Pembagian barang-barang, + 11. Pemotongan khewan, + 12. Perusahaan air minum, + 13. Pasar-pasar Kota, + 14. Pajak-pajak lokaal, + 15. Urusan jalan-jalan dan jembatan-jembatan, + 16. Urusan bangunan-bangunan, + 17. Pembersihan Kota, + 18. Urusan rooi, + 19. Urusan pembuangan air (assaineering), + 20. Penolong kebakaran, + 21. Urusan yayasan purbakala, + 22. Perbaikan dan pengeluasan Kota. + - paragraph: 2 + content: Gedung-gedung dan alat-alat inventaris, anggaran belanja dan pegawai dari pada urusan-urusan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini turut diserahkan. + - paragraph: 3 + content: Perubahan atau tambahan dari penyerahan urusan-urusan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini selanjutnya dapat ditetapkan dengan putusan Menteri Dalam Negeri. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Semua peraturan yang mengenai urusan-urusan yang diserahkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Haminte-Kota Yogyakarta masih tetap berlaku. + - paragraph: 2 + content: Dalam lingkungan kekuasannya maka Dewan Kota berhak mencabut, mengganti, merobah atau menambah peraturanperaturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. + - article: 9 + content: Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang hak tanah yang berlaku di daerah Kemantren Pamong Projo Kraton, maka segala peraturan ataupun ketetapan dari Haminte-Kota Yogyakarta berlaku buat semua penduduk dalam daerah HaminteKota Yogyakarta. + - article: 10 + content: Undang-undang dan peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia berlaku buat Haminte-Kota Yogyakarta, kecuali jika di dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan itu atau di dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan lain dengan tegas ditentukan sebaliknya. + - article: 11 + content: Peraturan-peraturan yang hingga waktu mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku buat stadsgemeente dan desa (Kalurahan) berlaku juga buat Haminte-Kota Yogyakarta dan desa (kalurahan) yang ada di dalam daerahnya, kecuali jikalau ada peraturan yang istimewa. + - article: 12 + content: | + Perkataan-perkataan dalam "stadsgemeente-ordonnantie": + a. "den Raad" atau "stadsgemeenteraad" harus dibaca "Dewan Kota", + b. "het College van Burgemeester en Wethouders" harus dibaca "Dewan Pemerintah Kota" + c. "Burgemeester" harus dibaca "Wali-Kota" + d. "Loco Burgemeester" harus dibaca "Wakil Wali-Kota" + e. "Gouverneur Generaal" atau "Gouverneur Generaal den Raad van Indie gehoord" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri", + f. "Resident atau "College van Gedeputeerden" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri", + g. "Stadsgemeente" harus dibaca "Haminte-Kota". + - article: 13 + content: | + Sebelum adanya Undang-undang pemilihan Dewan Kota, maka Dewan Kota Yogyakarta disusun menurut Aturan berikut: + 1. Mereka yang pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi anggauta Dewan Kota Yogyakarta tetap menjadi anggauta. + 2. Memilih tambahannya supaya jumlah anggauta menjadi 50 orang, diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota menurut cara pembentukan Dewan ini sendiri. + - article: 14 + content: Buat pertama kali anggaran belanja Haminte-Kota Yogyakarta ditetapkan seperti termuat dalam lampiran Undang-undang ini. + - article: 15 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-18.yaml b/undang-undang/1947/1947-18.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..03ee61c4259f0b8eaa0bf8380f07f695fc08c258 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-18.yaml @@ -0,0 +1,9 @@ +number: 18 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: | + Pasal 1 Undang-undang No. 13 tahun 1947 ditambah dengan ayat 4 sebagai berikut: + (4) Buat tahun pajak 1946/1947, maka ketetapan yang dimaksudkan dalam pasal 75 ordonansi pajak pendapatan 1932, menyimpang dari pada aturan yang ditetapkan, tidak dilakukan untuk wajib pajak yang dalam tahun pajak itu pendapatannya yang harus kena pajak buat 90% atau lebih terdiri atas upah yang harus kena pajak upah. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1947/1947-2.yaml b/undang-undang/1947/1947-2.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..50cc13044914514b91250ab2b62448d8eb67850b --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-2.yaml @@ -0,0 +1,31 @@ +number: 2 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: | + Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara yang berikut : + a. No. 6 tahun 1946 tentang Penjagaan Bahaya Udara; + b. No. 10 tahun 1946 tentang Pengiriman Emas; + c. No. 12 tahun 1946 tentang Pengawasan Bangunan; + d. No. 13 tahun 1946 tentang Kewajiban Bekerja; + e. No. 15 tahun 1946 tentang Penimbunan dan pembatasan harga barang. + f. No. 18 tahun 1946 tentang Pendaftaran Perusahaan; + g. No. 19 tahun 1946 tentang Lasykar dan Barisan; + h. No. 23 tahun 1946 tentang Penambahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 15; + i. No. 24 tahun 1946 tentang Pengawasan Export dan Import; + j. No. 25 tahun 1946 tentang Panitia Kesehatan dan + k. No. 26 tahun 1946 tentang Badan Textiel Negara, adalah sah. + - article: 2 + content: | + Undang-undang ini mulai berlaku buat Peraturan Dewan Pertahanan Negara : + a. No. 6 tahun 1946, sejak tanggal 19 Juli 1946; + b. No. 10 tahun 1946, sejak tanggal 31 Juli 1946; + c. No. 12 tahun 1946, sejak tanggal 31 Juli 1946; + d. No. 13 tahun 1946, sejak tanggal 7 Agustus 1946; + e. No. 15 tahun 1946, sejak tanggal 20 Agustus 1946; + f. No. 18 tahun 1946, sejak tanggal 30 September 1946; + g. No. 19 tahun 1946, sejak tanggal 4 Oktober 1946; + h. No. 23 tahun 1946, sejak tanggal 11 Nopember 1946; + i. No. 24 tahun 1946, sejak tanggal 5 Desember 1946; + j. No. 25 tahun 1946, sejak tanggal 30 Nopember 1946 dan + k. No. 26 tahun 1946, sejak tanggal 25 Nopember 1946. diff --git a/undang-undang/1947/1947-20.yaml b/undang-undang/1947/1947-20.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..002fe8be42d5022a8cb79b12fba62e57f49d26b2 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-20.yaml @@ -0,0 +1,169 @@ +number: 20 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: Dari segala pengadilan district dan pengadilan Kabupaten di Jawa dan Madura dapat diminta, dalam perkara perdata oleh salah satu dari fihak (partijen) yang berkepentingan dan dalam perkara pidana oleh terhukum atau Jaksa, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Negara yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan. + - paragraph: 2 + content: Setelah permintaan ini oleh Hakim Pengadilan Negeri diberitahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama, turunan putusan dan semua surat-surat pemeriksaan harus segera dikirim kepada Pengadilan Negeri. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam perkara perdata Hakim Pengadilan Negeri menyuruh memberitahukan kepada kedua belah fihak hari waktu perkara itu akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dengan perintah supaya pada hari itu mereka membawa saksi-saksi yang akan dimajukan untuk diperiksa. + - paragraph: 2 + content: Dalam pemeriksaan ulangan ini oleh Panitera dibacakan putusan Hakim tingkat pertama dan surat-surat yang bersangkutan, termasuk surat-surat bukti, dan didengar kedua belah fihak dan para saksi. + - paragraph: 3 + content: Setelah mempertimbangkan segala bukti, baik yang sudah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, maupun yang baru, Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dengan mengingat peraturan pemeriksaan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama, putusan mana dalam delapan hari, terhitung mulai hari berikutnya, harus diberi tahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama. + - paragraph: 4 + content: Cara menjalankan putusan dalam pemeriksaan tingkat kedua ini sama dengan cara dalam pemeriksaan tingkat pertama. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam perkara pidana terdakwa dan para saksi dipanggil oleh Jaksa, supaya datang dalam sidang Pengadilan Negeri yang waktunya ditetapkan oleh Hakim. + - paragraph: 2 + content: Dalam pemeriksaan ulangan ini oleh Panitera dibacakan putusan Hakim tingkat pertama dan surat-surat yang bersangkutan, termasuk surat-surat bukti, dan didengar terdakwa dan para saksi. + - paragraph: 3 + content: Selanjutnya pemeriksaan dijalankan dan putusan dijatuhkan secara sama dengan peraturan pemeriksaan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama, putusan mana dalam delapan hari, terhitung mulai hari berikutnya, harus diberitahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama. + - paragraph: 4 + content: Cara menjalankan putusan ini sama dengan putusan Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama. + - article: 5 + content: Dari putusan Pengadilan Kepolisian tidak dapat diadakan pemeriksaan ulangan. + - article: 6 + content: Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata, bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari fihak-fihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masingmasing. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan. + - paragraph: 2 + content: Bagi peminta yang tidak berdiam dalam karesidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut bersidang, maka lamanya tempo untuk meminta pemeriksaan ulangan dijadikan tiga puluh hari. + - paragraph: 3 + content: Jika ada permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak dengan biaya, maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnya hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi atas permintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri. + - paragraph: 4 + content: Permintaan akan pemeriksaan di atas sudah lalu, demikian juga, jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar lebih dahulu biaya, yang diharuskan menurut peraturan yang syah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dari putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan di luar hadir tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau penggugat minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama. + - paragraph: 2 + content: Jika, dari sebab apapun juga tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh diminta pemeriksaan ulangan. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dari putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan penghabisan dapat diminta pemeriksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan. + - paragraph: 2 + content: Putusan, dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan. + - article: 10 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Permintaan pemeriksaan ulangan yang dapat diterima, dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri di dalam daftar. + - paragraph: 2 + content: Panitera memberi tahukan hal itu kepada fihak lawan yang minta pemeriksaan ulangan. + - article: 11 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kemudian selambat-lambatnya empat belas hari setelah permintaan pemeriksaan ulangan diterima, Panitera memberi tahu kepada kedua belah fihak, bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di kantor Pengadilan Negeri selama empat belas hari. + - paragraph: 2 + content: Kemudian turunan putusan, surat pemeriksaan dan suratsurat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, selambatlambatnya satu bulan setelah menerima permintaan pemeriksaan ulangan. + - paragraph: 3 + content: Kedua belah fihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada fihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu. + - article: 12 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Permintaan idzin supaya tidak dibayar biaya dalam pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan lisan atau dengan surat kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, beserta dengan surat keterangan dari salah seorang pegawai pamong praja yang berhak memberikannya dalam daerah tempat tinggalnya, bahwa ia tidak mampu membayar biaya, oleh yang minta pemeriksaan ulangan di dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, oleh fihak lain di dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya pemberi tahuan permintaan pemeriksaan ulangan. + - paragraph: 2 + content: Permintaan itu ditulis oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam daftar. + - paragraph: 3 + content: Didalam empat belas hari sesudah dituliskan itu, maka Hakim Pengadilan Negeri menyuruh memberi tahukan permintaan itu kepada fihak yang lain dan menyuruh memanggil kedua belah fihak supaya datang dimuka Hakim tersebut. + - paragraph: 4 + content: Jika peminta tidak datang, permintaan dianggap tidak ada. + - paragraph: 5 + content: Jika peminta datang, ia diperiksa oleh Hakim, begitu juga fihak yang lain, jika ia datang. + - article: 13 + content: Surat pemeriksaan harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi yang berhak memutuskan perkaranya dalam pemeriksaan tingkat kedua, selambat-lambatnya tujuh hari sesudah pemeriksaan selesai. + - article: 14 + content: Pengadilan Tinggi memberi putusan atas permintaan tersebut dan menyuruh memberitahukan selekas mungkin putusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. + - article: 15 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi. + - paragraph: 2 + content: Jika Hakim Pengadilan Negeri memutuskan, bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaranya, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Pengadilan Tinggi dapat menyuruh Pengadilan Negeri memutuskan perkaranya atau memutuskan sendiri perkaranya. + - paragraph: 3 + content: Panitera Pengadilan Tinggi mengirim selekas mungkin turunan putusan tersebut beserta dengan surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama. + - paragraph: 4 + content: Cara menjalankan putusan ini sama dengan cara menjalankan putusan Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama. + - article: 16 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara pidana, yang tidak memuat pembebasan dari tuntutan seluruhnya, dapat diminta oleh terdakwa untuk dirinya sendiri atau Jaksa yang bersangkutan untuk satu atau beberapa terdakwa supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing. + - paragraph: 2 + content: Terdakwa yang dihukum di luar hadir dapat juga minta pemeriksaan ulangan, jika ia belum memajukan perlawanan terhadap putusan itu, atau jika dari sebab apapun juga ia tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama. + - paragraph: 3 + content: Jika Jaksa dari putusan, yang dijatuhkan di luar hadir terdakwa, minta pemeriksaan ulangan, terdakwa tidak dapat mempergunakan lagi hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama. + - paragraph: 4 + content: Pemeriksaan ulangan itu tidak mengubah putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa lain. + - article: 17 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan, dalam tujuh hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan. + - paragraph: 2 + content: Permintaan itu oleh Panitera tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera tersebut dan jika dapat, juga oleh peminta atau wakilnya, surat keterangan mana harus disertakan dengan surat-surat pemeriksaan perkara, dan juga dicatat dalam daftar. + - article: 18 + content: Jika Jaksa yang meminta pemeriksaan ulangan, maka hal ini harus selekas mungkin diberitahukan kepada terdakwa. + - article: 19 + content: Selama surat-surat pemeriksaan perkara belum dikirim ke Pengadilan Tinggi, permintaan pemeriksaan ulangan dapat dicabut kembali oleh Peminta, dan jika dicabut, tidak dapat diulangi lagi. + - article: 20 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Selambat-lambatnya lima minggu, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan Pengadilan Negeri kepada yang bersangkutan, Panitera harus mengirimkan kepada Pengadilan Tinggi turunan putusan dan suratsurat pemeriksaan serta surat-surat bukti. + - paragraph: 2 + content: Selama tujuh hari sebelum pengiriman surat-surat kepada Pengadilan Tinggi dan selama empat belas hari sesudah menerimanya surat-surat oleh Pengadilan Tinggi harus diberi kesempatan pada terdakwa atau wakilnya dan kepada Jaksa untuk membaca surat-surat tersebut. + - paragraph: 3 + content: Mulainya berlaku tempo ini harus diberitahukan kepada terdakwa dan Jaksa oleh Panitera Pengadilan Negeri dan Panitera Pengadilan Tinggi. + - article: 21 + content: Pemeriksaan ulangan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri terdakwa atau saksi. + - article: 22 + content: Dalam perkara kejahatan yang terdakwanya menurut Undang-undang dapat ditahan sementara, sejak permintaan pemeriksaan ulangan diajukan, Pengadilan Tinggilah yang menentukan ditahan atau tidaknya. + - article: 23 + content: Selama Pengadilan Tinggi belum memutuskan dalam pemeriksaan ulangan, terdakwa atau wakilnya dan Jaksa dapat menyerahkan surat-surat pembelaan atau keterangan kepada Pengadilan Tinggi. + - article: 24 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam pemeriksaan ulangan Pengadilan Tinggi dapat merobah surat tuntutan secara yang boleh dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tingkat pertama. + - paragraph: 2 + content: Atas perobahan surat tuntutan ini terdakwa harus didengar oleh Pengadilan Tinggi sendiri atau oleh Pengadilan Negeri atas perintahnya. + - article: 25 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika menurut pendapat Pengadilan Tinggi ada kesalahan atau kealpaan atau kurang lengkap atau kurang kesempurnaan dalam pemeriksaan tingkat pertama, hal-hal ini harus diperbaiki. + - paragraph: 2 + content: Dalam hal ini Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan perbaikan ini oleh Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama, atau oleh salah satu Hakim dari Pengadilan Tinggi. + - paragraph: 3 + content: Jika perlu, Pengadilan Tinggi dapat membatalkan perbuatan Hakim dalam tingkat pertama yang mendahului putusan penghabisan Pengadilan Negeri. + - paragraph: 4 + content: Apabila hal ini terjadi, Pengadilan Negeri tersebut harus mengulangi pemeriksaan dalam tingkat pertama mulai dengan perbuatan yang dibatalkan tadi. + - article: 26 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Setelah semua hal tersebut diatas dipertimbangkan dan dijalankan, Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan, yaitu membenarkan atau merobah putusan Pengadilan Negeri atau membatalkannya dan mengadakan putusan sendiri. + - paragraph: 2 + content: Jika pembatalan ini terjadi atas putusan Hakim Pengadilan Negeri, bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaranya, perkara harus dikembalikan kepada Hakim Pengadilan Negeri tersebut yang wajib memeriksa perkaranya. + - article: 27 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika terdakwa dalam pemeriksaan ulangan dihukum oleh karena kejahatan yang terdakwanya menurut Undang-undang dapat ditahan sementara, Pengadilan Tinggi menentukan penahanan, langsungnya penahanan atau pemberhentian penahanan. + - paragraph: 2 + content: Jika keadaan lain dari pada yang tersebut dalam ayat 1 Pengadilan Tinggi tidak boleh memerintahkan penahanan dan, jika terdakwa tertahan perintah penahanan harus dicabut. + - article: 28 + content: Putusan Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan ini harus ditanda tangani oleh semua Hakim yang turut memeriksa dan oleh Panitera yang turut membantu pemeriksaan. + - article: 29 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Turunan putusan ini beserta dengan surat-surat pemeriksaan harus selekas mungkin dikirim kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama. + - paragraph: 2 + content: Isi putusan harus diberi tahukan kepada terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri selekas mungkin, pemberitahuan mana harus dicatat dalam putusan Pengadilan Negeri. + - article: 30 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1947/1947-21.yaml b/undang-undang/1947/1947-21.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ee6a213355a2efa1c61e74b418586466213a000a --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-21.yaml @@ -0,0 +1,61 @@ +number: 21 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jikalau dalam pemeriksaan dalam perkara kejahatan atau pelanggaran pada Pengadilan Negeri terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, maka Hakim memeriksa, apakah hari sidang itu diberitahukan kepada terdakwa dengan semestinya. + - paragraph: 2 + content: Jikalau terdakwa tidak diberi tahu dengan semestinya, maka Hakim memerintahkan supaya terdakwa diberi tahu lagi untuk hadir pada hari sidang ditentukan oleh Hakim. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jikalau terdakwa tidak hadir biarpun ia telah diberi tahu dengan semestinya, maka selain dari pada yang ditentukan pada pasal 253 ayat 2 Herzein Inlandsch Reglement, Hakim dapat juga memerintahkan supaya perkara terdakwa diperiksa dan diputus diluar hadir terdakwa. + - paragraph: 2 + content: Ketentuan tersebut pada ayat 1 berlaku juga dalam hal di dalam suatu perkara ada lebih dari satu terdakwa, dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, yang dimaksudkan pada pasal 253 ayat 3 Herzein Inlandsch Reglement. + - article: 3 + content: Apabila Hakim memberikan perintah tersebut pada pasal 2 ayat 1, maka dengan menyimpang seperlunya dari acara pemeriksaan dalam titel X bagian kedua Herzein Inlandch Reglement, saksi-saksi dan ahli-ahli yang hadir dapat didengar pada hari sidang yang ditentukan dalam perintah itu. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jikalau terdakwa dihukum, maka setelah menerima petikan keputusan dimaksudkan pada pasal 325 (3) Herzein Inlandsch Reglement atau surat keterangan dimaksudkan pada pasal 325 (5) Reglement itu, jaksa harus dengan selekas-lekasnya menyampaikan kepada terhukum sendiri putusan hukuman itu dan kemungkinan kepada terhukum sendiri putusan hukuman itu dan kemungkinan memajukan perlawanan. + - paragraph: 2 + content: Sesudah Jaksa menyampaikan putusan itu kepada terhukum, hal ini harus dilapurkannya kepada Hakim tersebut pada pasal 5. + - article: 5 + content: Dalam tempo tujuh hari dihitung mulai hari berikutnya sesudah hari putusan disampaikan, terhukum dapat memajukan perlawanan pada Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Perlawanan itu dimajukan dengan lisan pada Hakim tersebut pada pasal 5, yang membuat catatan tentang hal itu. + - paragraph: 2 + content: Catatan itu ditanda tangani bersama-sama oleh pelawan dan panitera. + - paragraph: 3 + content: Bagi pelawan yang tidak dapat menulis penanda tanganan itu dapat dilakukan dengan cap jari. + - paragraph: 4 + content: Oleh karena perlawanan itu putusan hukuman diluar hadir terdakwa tidak berlaku lagi. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Hakim memberitahukan kepada Jaksa perlawanan yang dimajukan seperti tersebut dalam pasal 6. + - paragraph: 2 + content: Dalam pemberi tahuan itu Hakim menentukan hari sidang bilamana perkara terdakwa akan diperiksa, dan juga apakah saksi-saksi dan ahli tersebut pada pasal 3 akan didengar lagi. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kecuali jikalau Hakim atas kebijaksanaan sendiri atau atas permintaan terdakwa memerintahkan supaya perkara diperiksa menurut ketentuan dalam bagian kedua dan ketiga titel X Herzein Inlandch Reglement, perkara diputus setelah terdakwa didengar dan setelah suratsurat pemeriksaan dibacakan dan terdakwa ditanya apakah ia mengerti betul isi surat-surat itu dan apakah jawabnya atas itu. + - paragraph: 2 + content: Keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut pada pasal 3 yang dibacakan dalam sidang ini dianggap sebagai diucapkan dalam sidang itu. + - article: 9 + content: Jikalau pada hari sidang yang ditentukan menurut pasal 7 terdakwa tidak hadir, maka perlawanannya batal dan putusan hukuman diluar hadir terdakwa semula berlaku lagi, dan kesempatan untuk memajukan perlawanan tidak ada lagi. + - article: 10 + content: Dalam perkara tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup dan setinggitingginya 20 tahun tidak dapat diadakan pemeriksaan diluar hadir terdakwa. + - article: 11 + content: | + Untuk daerah diluar Jawa dan Madura perkataan: + 1. pasal 253 ayat 2 Herzein Inlandsch Reglement pada pasal 2 (1) Undang-undang ini harus dibaca: pasal 556 ayat 2 Rechtsreglement Buitengewesten. + 2. pasal 253 ayat 3 Herzein Inlandsch Reglement pada pasal 2 (2) Undang-undang ini harus dibaca: pasal 556 ayat 3 Rechtsreglement Buitengewesten. + 3. titel X bagian kedua Herzein Inlandsch Reglement pada pasal 3 Undang-undang ini harus dibaca: bab IV titel V bagian kedua Rechtsreglement Buitengewesten. + 4. pasal 325 (3) dan pasal 325 (5) Herzein Inlandsch Reglement pada pasal 4 Undang-undang ini harus dibaca : pasal 625 (3) dan 625 (5) Rechtsreglement Buitengewesten. + 5. bagian kedua dan ketiga titel X Herzein Inlandsch Reglement pada pasal 8 (1) Undang-undang ini harus dibaca : bagian kedua dan ketiga titel V bab IV Rechsreglement Buitengewesten. + - article: 12 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1947/1947-22.yaml b/undang-undang/1947/1947-22.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6b90be3e1c3f9c0f6080fbabe8aea1e84ab41d0c --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-22.yaml @@ -0,0 +1,13 @@ +number: 22 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam keadaan yang memaksa Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan, bahwa suatu pengadilan untuk sementara waktu bertempat kedudukan dan bersidang di luar daerah hukumnya. + - paragraph: 2 + content: Dalam keadaan yang memaksa Jaksa Agung dapat menetapkan, bahwa suatu kejaksaan untuk sementara waktu bertempat kedudukan di luar daerah-hukumnya. + - paragraph: 3 + content: Pemindahan tempat kedudukan pengadilan dan kejaksaan yang dilakukan sebelum Undang-undang ini berlaku, dianggap syah jika disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1947/1947-23.yaml b/undang-undang/1947/1947-23.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..79517e2bb5dfac7cd3dbf72d313a2ce64823abd8 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-23.yaml @@ -0,0 +1,15 @@ +number: 23 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Semua Pengadilan-Raja (zelfbestuursrechtspraak) di Jawa dan Sumatera dihapuskan. + - paragraph: 2 + content: Kekuasaan mengadili dari pengadilan yang dihapuskan itu pindah kepada badan-badan pengadilan dari Negara Republik Indonesia yang berkuasa menurut peraturan-peraturan tentang susunan pengadilan yang berlaku. + - article: 2 + content: Pindahan perkara-perkara sipil dan pidana, yang pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini sedang diperiksakan pada pengadilan termaksud dalam ayat 1 pasal 1 kepada badan pengadilan yang berkuasa untuk mengadili perkara-perkara itu, dilakukan dengan mengirimkan surat-surat yang mengenai perkara-perkara itu oleh pengadilan yang kini sedang memeriksanya, kepada pengadilan yang selanjutnya berkuasa untuk mengadilinya. + - article: 3 + content: Hal menjalankan keputusan-keputusan dari pengadilan termaksud dalam ayat 1 pasal 1, yang telah dijatuhkan sebelum Undang-undang ini berlaku, tetap dilakukan menurut peraturan-peraturan tentang hal itu yang sediakala berlaku. + - article: 4 + content: Undang-undang ini berlaku mulai pada tanggal diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-24.yaml b/undang-undang/1947/1947-24.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8180ee340646d0497e4ef3bef163577e2294c192 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-24.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 24 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: Permohonan Wilhelm Karl Gottfried Mewes, lahir pada tanggal 29-9-1886 di Magdeburg, bertempat tinggal di Karang gedong, Parakan, keresidenan Kedu, untuk menjadi Warga Negara Indonesia dikabulkan dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia, sebagai termaktub dalam pasal 5 ayat (8) Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-25.yaml b/undang-undang/1947/1947-25.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e4055202a37685b43a5e3142c16cd92020a48cb0 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-25.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 25 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: Permohonan George Wilhelm August Friedrichs lahir pada tanggal 24 Mei 1899 di Gottingen Hannover), bertempat tinggal di Jalan Indramayu No. 30 Jakarta, untuk menjadi Warga Negara Indonesia dikabulkan dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia, sebagai Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya. diff --git a/undang-undang/1947/1947-26.yaml b/undang-undang/1947/1947-26.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bbd17124ee49bff45dda7392c66be5fa741a7a18 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-26.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 26 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: Permohonan Herman Oscar Gustav Fischer, lahir pada tanggal 1 Nopember 1866, di Braunscheweig Jerman, bertempat tinggal di Selabintana No. 1177 Sukabumi, untuk menjadi Warga Negara Indonesia dikabulkan, dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapkan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia sebagai termaksud dalam pasal 5 ayat (8) Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1947/1947-27.yaml b/undang-undang/1947/1947-27.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..79c7576b5471f42ea460b09d02c9bd1e75283b1a --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-27.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 27 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: Permohonan Curt Ulrich Gross, lahir pada tanggal 3 Agustus 1890 di Greifenberg in Pommeren, bertempat tinggal di van Breenweg No. 16 Jakarta, untuk menjadi Warga Negara Indonesia dikabulkan dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia, sebagai termaktub dalam pasal 5 ayat (8) Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya. diff --git a/undang-undang/1947/1947-28.yaml b/undang-undang/1947/1947-28.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..93e1372d9161e45eead267347c67e75619c4b29e --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-28.yaml @@ -0,0 +1,315 @@ +number: 28 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: | + Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan: + a. "tembakau" termasuk juga bahan-bahan lain yang dipergunakan orang sebagai pengganti tembakau, ialah tembakau yang sudah dapat dipakai, yakni dapat diisap dikumul dsb; + b. "jual eceran", ialah jual kepada orang yang tidak menjualnya pula, di daerah pabean; + c. "saudagara kecil", ialah barang-siapa yang menjual eceran di daerah pabean; + d. "daerah pabean", ialah daerah Negara Indonesia, dimana dipungut bea dan cukai; + e. "menyiapkan" tembakau, ialah membungkus, atau mengisi barang tembakau dalam tempat pembungkus lain, untuk dijual eceran; + f. "pengusaha", ialah barang-siapa yang menyiapkan tembakau untuk dijual eceran; + g. "perusahaan", ialah bangunan yang dipakai oleh pengusaha untuk menyiapkan tembakau untuk dijual eceran; + h. "pegawai", "penerima", dan "kantor", ialah pegawai/pekerja penerima dan kantor Jawatan Bea dan Cukai. + - article: 2 + content: Segala tembakau yang belum dikenakan cukai menurut Stbl. 1932 No. 517 (Tabaksaccijns-ordonnantie) dikenakan cukai menurut Undang-undang ini. + - article: 3 + content: | + Dibebaskan dari Cukai ini: + a. Tembakau yang dipergunakan sebagai bahan untuk membuat rokok, serutu d.s.b. dalam paberik-paberik tembakau menurut Undang-undang cukai tembakau (Stbl. 1932 No. 517, Tabaksaccijns-ordonnantie). + b. Tembakau kepunyaan dan yang ada dalam tangan orang yang berhak atas tanah yang dikenakan pajak bumi. + - article: 4 + content: Menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan maka tembakau yang dikenakan cukai,dapat dibebaskan dari cukai, atau cukai yang telah dibayar dapat dikembalikan pada yang membayarnya, bila tembakau itu dikirim ke luar daerah pabean atau dimasukkan pabrik tembakau yang dimaksudkan dalam pasal 3 sub a. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Cukai ini dihitung menurut harga eceran, yaitu harga yang di dalamnya telah termasuk cukai serta segala ongkos-ongkos untuk menyiapkan tembakau itu, yang boleh ditawarkan setinggi-tingginya oleh saudagar kecil untuk barang yang dikenakan cukai itu. + - paragraph: 2 + content: Dalam hal-hal bila barang yang dikenakan cukai diperdagangkan atas cara lain dari ditukarkan dengan mata uang, serta dalam hal-hal yang lain yang perlu, Menteri Keuangan mengadakan peraturan untuk menetapkan harga eceran barang-barang yang dikenakan cukai. + - article: 6 + content: | + Cukai yang dikenakan ialah: + empat puluh per seratus dari harga eceran. + - article: 7 + content: Cukai dipungut dari pengusaha. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Sebagai tanda bukti bahwa cukai tembakau itu telah dibayar dan untuk kepentingan pengawasan dalam hal ini haruslah : + 1. Pada bungkusan, atau tempat pembungkus lain yang diisi dengan tembakau itu direkatkan pita pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang diatasnya tersebut harga eceran. + 2. Pada bungkusan, atau tempat pembungkus lain itu selanjutnya direkatkan "kertas etiket" yang diatasnya harus nyata : + a. berat bersih tembakau dalam tiap-tiap bungkusan atau dalam tiap-tiap tempat pembungkus lain itu; + b. jumlah biji atau potong yang diisi dalam bungkusan atau dalam tempat pembungkus lain itu untuk jenis-jenis tembakau yang disiapkan untuk dijual satu persatu; + c. harga eceran dari tiap-tiap biji atau potong tembakau yang dijual satu persatu, atau harga eceran dari tiap-tiap 50 gram tembakau yang dijual eceran menurut beratnya; + d. nomer pengawasan yang akan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai; + e. selanjutnya hal-hal yang perlu untuk pengawasan menurut pemandangan Kepala Jawatan Bea dan Cukai. + - paragraph: 2 + content: Pita pengawasan serta kertas etiket itu harus direkatkan pada bungkusan atau pada tempat-tempat pembungkus lain yang berisi tembakau yang dikenakan cukai itu di dalam perusahaan. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Menurut aturan yang diadakan oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan aturan yang dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan : + a. tentang bangun dan rupa serta warna pita-pita pengawasan itu. + b. hal memperoleh pita-pita itu, + c. golongan harga pita-pita itu, + d. cara mempergunakan dan merekatkan pita-pita itu, + e. cara membinasakan pita-pita itu supaya tidak dapat dipakai berulang-ulang, + f. cara menukar pita-pita itu, + g. tentang bangun dan rupa serta cara merekatkan dan memakai kertas etiket itu. + - paragraph: 2 + content: Pita pengawasan serta kertas etiket yang direkatkan tidak menurut penetapan tentang merekatnya, dianggap selaku tidak direkatkan. + - article: 10 + content: Kepala Jawatan Bea dan Cukai dapat memperkenankan berutang Cukai kepada pengusaha yang mempunyai surat izin perusahaan yang dimaksud dalam pasal 14, dengan jaminan yang cukup menurut pendapat Kepala Jawatan tersebut yang selanjutnya dapat mengatur hal pemberian utang ini, sambil mengingat akan kepentingan pemungutan cukai. + - article: 11 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Cukai yang ternyata terbayar kurang ditagih lagi. + - paragraph: 2 + content: Jikalau oleh karena salah menghitung cukai terbayar lebih, maka kelebihan itu boleh dikembalikan menurut aturan yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai. + - article: 12 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Cukai dapat ditagih dengan jalan surat paksa. Surat paksa ini dijalankan dengan cara yang sama, serta sama berlakunya, dengan salinan keputusan hakim yang tidak boleh diubah dalam perkara sipil. + - paragraph: 2 + content: Aturan dalam Stbl. 1917 No. 171 yang telah diubah dan ditambah, yang mengandung aturan untuk menagih pajak di Indonesia dengan surat paksa, dalam hal yang bersamaan berlaku terhadap kepada penagihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. + - article: 13 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Untuk kepentingan cukai, kas Negeri lebih berhak dari pada lain-lain piutang atas harta benda, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, dari orang yang berutang cukai. + - paragraph: 2 + content: Tetapi utang-utang yang tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4, pasal 1149 No. 1 dari kitab Undang-undang Perdata serta utang-utang yang dimaksud dalam pasal 80 dari Kitab Undang-undang Dagang tentang Gadaian, tentang Jaminan Panen, dan tentang Hypotheek, harus dibayar lebih dahulu dari utang cukai. + - article: 14 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pengusaha harus mempunyai surat izin perusahaan. + - paragraph: 2 + content: Surat izin ini diberikan kepada pengusaha yang tinggal di Indonesia, akan tetapi dapat juga diberikan pada pengusaha yang tidak tinggal di Negara ini bila disini ada wakilnya yang sah. + - paragraph: 3 + content: Jika pengusaha itu tidak tinggal di Indonesia, maka aturan-aturan dalam Undang-undang ini serta segala aturan-aturan, yang diadakan berhubung dengan Undangundang ini, yang hendaknya dipenuhi olehnya, harus dipenuhi oleh wakilnya itu. + - article: 15 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Barang siapa hendak memperoleh surat izin perusahaan seperti yang dimaksud di dalam pasal 14, hendaklah untuk itu ia menyampaikan surat permintaan rangkap dua, yang ditanda tangani, kepada Kepala Jawatan Bea dan Cukai. Dalam permintaan yang dimaksudkan di ayat (1) pasal ini yang contohnya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai harus disebutkan : + a. tempat dan tanggal permintaan itu; + b. nama dan tempat tinggal sipeminta atau jikalau permintaan itu dimajukan oleh persekutuan atau perkumpulan, nama dan tempat kedudukan persekutuan atau perkumpulan itu. Jika sipeminta tinggal di luar Indonesia, nama dan tempat tinggal orang yang mewakilinya di Indonesia; + c. macam perusahaan yang dijalankan oleh sipeminta; + d. letaknya perusahaan itu diberitahukan sejelas-jelasnya dan selanjutnya jenis tembakau yang akan disiapkan; + e. lebih lanjut disebutkan macam pekarangan atau ruangan yang berhubungan dengan perusahaan itu, atau yang berbatas dengannya, dan selanjutnya diberitakan banyaknya cukai rata-rata sebulan menurut taksiran yang hendak dibayarnya, serta golongan harga pita pengawasan yang diperlukannya. + - paragraph: 3 + content: Terhadap badan hukum, pada permintaan itu haruslah dilampirkan sehelai salinan dari anggaran dasar yang masih berlaku. + - paragraph: 4 + content: Kepala Jawatan Bea dan Cukai memberi putusan terhadap permintaan itu dalam waktu dua bulan. + - article: 16 + content: Kepada pengusaha tidak diberikan surat izin perusahaan jika perusahaannya tidak memenuhi aturan dari pasal 27. + - article: 17 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Di dalam surat izin perusahaan yang diberikan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai kepada pengusaha itu disebutkan : hal-hal yang dimaksud dibahagian b dan d dari pasal 15, serta yang dimaksud dibahagian e dari pasal tersebut, tentang golongan harga pita pengawasan yang diperkenankan memakai. + - paragraph: 2 + content: Di dalam surat izin perusahaan disebutkan juga kantor yang ditentukan untuk pengusaha itu. + - paragraph: 3 + content: Yang mempunyai surat izin diharuskan didalam masa 14 hari memberi tahukan kepada kantor yang tersebut di dalam surat izinnya tiap-tiap perubahan dalam perihal yang dimaksudkan dalam ayat 2 bagian b dari pasal 15 dan sedemikian tiap-tiap perobahan yang mengenai jenis batang tembakau yang dimaksud dalam ayat 2 bagian d dari pasal itu dan selanjutnya jikalau hendak memperoleh perobahan, penambahan atau penghapusan golongan harga pita pengawasan yang dimaksud dalam ayat 2 bagian e pasal tersebut memajukan surat permohonan kepada Kepala Jawatan Bea dan Cukai. + - article: 18 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Izin perusahaan yang dimaksud dalam pasal 14 diberikan hanya pada yang disebut namanya dalam surat izin itu dan berlaku hanya untuk perusahaan yang tersebut dalam surat izin itu. + - paragraph: 2 + content: Jikalau yang empunya surat izin meninggal dunia, perusahaan itu boleh diteruskan oleh seorang warisnya atau oleh beberapa warisnya, atau oleh orang-orang yang mendapat hak atas peninggalan itu, selama tiga bulan dengan tidak perlu beroleh surat izin lain. + - paragraph: 3 + content: Kemudian setelah meneruskan perusahaan itu menurut yang ditetapkan dalam ayat 2, yang meneruskan perusahaan itu harus memberitahukan hal meneruskan itu pada kantor yang tersebut dalam izin itu, selama-lamanya dalam waktu empat belas hari sesudahnya perusahaan itu mulai diteruskan olehnya. + - article: 19 + content: Menurut aturan yang diberikan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai diatas atau di sebelah tempat masuk perusahaannya yang menghadap kejalan umum pengusaha harus memberikan tanda dengan huruf yang terang kelihatan : "PERUSAHAAN TEMBAKAU". + - article: 20 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Atas permintaan yang empunya surat izin, izin perusahannya boleh dicabut oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai. + - paragraph: 2 + content: | + Jikalau permintaan serupa itu tidak dimajukan oleh yang berkepentingan, maka izin berusaha yang telah diberikan itu hanya dapat dicabut oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai : + a. bila surat izin itu tidak dipergunakan selama satu tahun; + b. jikalau perusahaan itu tidak lagi memenuhi syaratsyarat yang dimaksud dalam pasal 27; + c. jikalau tuntutan yang dimaksud di pasal 28 tidak dipenuhi didalam waktu yang ditetapkan; + d. jikalau yang empunya surat izin karena berulangulang melakukan pelanggaran terhadap aturan dalam Undang-undang ini sudah pasti akan dihukum atau dengan rela hati telah terima hukumannya itu; + e. jikalau pengusaha tidak memenuhi lagi syarat-syarat dimaksud di pasal 14 ayat 2. + - paragraph: 3 + content: Permohonan seseorang yang telah dicabut surat izinnya menurut salah satu dasar yang tersebut di ayat 2 bagian d serta permohonan isterinya atau orang yang tinggal dengan orang itu, untuk memperoleh izin berusaha boleh ditolak untuk selama-lamanya tiga tahun, sesudah perihal yang menyebabkan pencabutan itu terjadi. + - article: 21 + content: Tembakau boleh dibawa dari perusahaan kedalam peredaran umum hanya dalam jenis yang diperbolehkan, dan dalam bungkusan, atau dalam tempat pembungkus lain yang diperbolehkan, semuanya menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pada bungkusan atau tempat pembungkus lain itu telah direkatkan pita pengawasan dan kertas etiket yang dimaksud dalam pasal 8. + - article: 22 + content: Tembakau yang dikeluarkan dari perusahaan selain dari untuk dibawa kedalam peredaran umum tidak usah dalam jenis seperti yang dimaksud dalam pasal 21 itu dan tidak usah dibungkus menurut pasal tsb., tetapi senantiasa harus disertai dengan surat keterangan yang contohnya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai. + - article: 23 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Tembakau, kecuali jenis tembakau yang dimaksud dalam pasal 3 sub b, hanya boleh dijual, ditawarkan, diserahkan kepada orang atau disediakan untuk dijual di peredaran umum menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. + - paragraph: 2 + content: Tembakau yang ada di salah satu kedai atau bangunanbangunan lain, atau yang ada di salah satu tempat, masing-masing dimana dilakukan jual-beli tembakau cara eceran, dipandang disediakan untuk dijual, dan demikian pula tembakau yang ada pada penjual-penjual berjualan keliling. + - article: 24 + content: | + Pengangkutan segala tembakau yang tidak diisi dalam bungkusan atau tempat pembungkus lain yang ditetapkan dalam pasal 21 dilarang kecuali : + 1. Bila tembakau itu, menilik banyaknya terang untuk dipakai sendiri, atau contoh tembakau yang akan dijual. + 2. Bila tembakau itu terang hendak dimasukkan ke dalam salah satu perusahaan yang mempunyai izin perusahaan yang dimaksud dalam pasal 14. Dalam hal ini orang yang mengangkut itu harus mempunyai surat yang diberikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Surat tersebut yang contohnya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai harus ditanda-tangani oleh pegawai yang berwajib. + 3. Bila tembakau itu adalah kepunyaan golongan orang-orang yang dimaksud dalam pasal 3 sub b. + - article: 25 + content: Tembakau tidak boleh dijual, ditawarkan atau diserahkan pada orang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang tersebut pada pita pengawasan dan kertas etiket yang dimaksud dalam pasal 8, yang terekat pada bungkusan atau tempat pembungkus lain itu. + - article: 26 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Tentang penjualan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 dari Aturan Lelang (Stbl. 1908 No. 189) dari barang yang dikenakan cukai, diberitahukan oleh kepala lelang atau wakilnya dengan surat kepada penerima di kantor yang terdekat selambat-lambatnya satu minggu lebih dahulu. + - paragraph: 2 + content: Jika untuk penjualan itu tidak diminta perantaraan kantor lelang surat pemberitahuan yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh orang yang memberi perantaraan dalam penjualan itu. + - paragraph: 3 + content: Jika dalam suatu penjualan, seperti yang dimaksudkan dalam pasal ini, buat barang yang dikenakan cukai didapat suatu harga yang lebih tinggi dari pada harga pada pita pengawasan yang tersebut dalam pasal 8, maka barang itu tidak boleh diserahkan kepada sipembeli, selain jika kelebihan cukai yang harus dibayar itu sudah dibayar. + - paragraph: 4 + content: Menteri Keuangan menetapkan aturan yang perlu untuk menjalankan aturan dalam pasal ini. + - article: 27 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Perusahaan tidak boleh berhubungan dengan kedai atau tempat apapun bila di kedai atau tempat-tempat itu dijual tembakau cara eceran. + - paragraph: 2 + content: Perusahaan tidak boleh berbatas dengan sebuah kedai, atau tempat yang dimaksud di ayat (1) pasal ini, juga tidak boleh berhubungan dengan rumah tinggal dan harus dapat dimasuki dari jalan umum. + - article: 28 + content: Kepala Jawatan Bea dan Cukai boleh menuntut dalam hal yang perlu supaya sebuah perusahaan dipisahkan dari ruangan dan pekarangan lain dengan ongkos pengusaha, pun boleh menuntut supaya pintu, jendela dan lobang-lobang lain yang ada pada perusahaan itu ditutup, sekaliannya menurut aturan yang akan diadakannya. + - article: 29 + content: Sesudah Undang-undang ini berlaku, kedai atau tempat apapun, bila disitu hendak dijual barang tembakau cara eceran, tidak boleh didirikan di dalam lingkungan atas di atas pekarangan yang berhubungan atau berbatas dengan sebuah perusahaan. + - article: 30 + content: Menjual tembakau cara eceran dalam perusahaan atau dalam pekarangan yang berhubungan dengan perusahaan tidak boleh. + - article: 31 + content: Dilarang menyiapkan tembakau di kedai-kedai atau di tempat-tempat penjualan tembakau. + - article: 32 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Pegawai-pegawai yang diharuskan mencari pelanggaran Undang-undang ini boleh memeriksa: + 1. Kedai-kedai serta segala tempat penjualan barang tembakau cara eceran. + 2. Perusahaan-perusahaan atau bangunan-bangunan lain serta ruangan-ruangan tempat penyiapan tembakau atau tempat penyimpanan tembakau yang sudah siap atau setengah siap. + 3. Bangunan-bangunan serta ruangan-ruangan bagian dari kedai-kedai, tempat jualan, perusahaan-perusahaan atau bangunan-bangunan yang dimaksud dalam bagian 1 dan 2 ayat ini. + 4. Bangunan-bangunan serta ruangan-ruangan yang mempunyai perhubungan dengan kedai-kedai, tempat penjualan, perusahaan-perusahaan atau bangunan yang dimaksud dibagian 1 dan 2 ayat ini. + - paragraph: 2 + content: Pegawai-pegawai yang tersebut di ayat (1) pasal ini selanjutnya dapat memeriksa lain-lain bangunan dan ruangan jikalau diketahuinya bahwa disitu ada pelanggaran Undang-undang ini, atau menurut persangkaannya yang beralasan disitu mungkin ada pelanggaran Undang-undang ini. + - paragraph: 3 + content: Pegawai-pegawai yang dimaksud dalam kedua ayat yang lalu, bila melakukan pemeriksaan diwaktu antara matahari terbenam dan matahari terbit di tempat-tempat yang dimaksud dalam ayat (2) dan di dalam bagian yang dipergunakan untuk tempat kediaman dari semua bangunanbangunan yang dimaksud di ayat (1), harus disertai oleh seorang pegawai yang menurut peraturan hukum negeri pada umumnya ditunjuk untuk turut serta dalam hal itu. + - article: 33 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pegawai-pegawai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 32 berkuasa memeriksa orang yang keluar dari salah sebuah bangunan yang dimaksud dalam pasal tersebut, (bukan bangunan tempat penjualan tembakau cara eceran), jika orang itu disangkanya membawa tembakau yang disiapkan untuk dijual eceran. + - paragraph: 2 + content: Pegawai itu berkuasa juga, memeriksa alat-alat pengangkut serta barang-barang yang dimuat di atas atau di dalamnya, jikalau menurut persangkaannya alat-alat pengangkut itu dipergunakan untuk melakukan pelanggaran. + - article: 34 + content: Waktu memeriksa seperti dimaksud dalam pasal 32 dan pasal 33 pegawai-pegawai yang dimaksud pada ayat (1) pasal 32 berkuasa membuka bungkusan barang atau tempat atau alat yang berisi barang yang hendak diperiksanya. + - article: 35 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Menurut aturan yang akan dibuat, oleh Menteri Keuangan ditetapkan dalam hal-hal mana menurut Undang-undang ini harus dibayar uang pengganti, selanjutnya berapa jumlah uang pengganti itu, untuk pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai atas permintaan seseorang yang berkepentingan dalam hal itu. + - paragraph: 2 + content: Yang ditetapkan dalam pasal 12 dan 13 berlaku juga terhadap uang pengganti yang dimaksud di ayat (1) pasal ini. + - article: 36 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan boleh diwajibkan kepada pengusaha-pengusaha untuk mengadakan daftar-daftar dalam perusahaan dalam hal-hal yang dianggap perlu. + - paragraph: 2 + content: Pegawai-pegawai berkuasa memeriksa daftar-daftar yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan bila mempunyai surat kuasa dari Menteri Keuangan, boleh juga pegawaipegawai itu memeriksa lain-lain buku dan segala suratsurat yang bersangkutan dengan perusahaan-perusahaan. + - article: 37 + content: Cara mengisi serta cara membuat daftar-daftar yang ditetapkan dalam Undang-undang ini atau dalam peraturan untuk menjalankannya serta segala surat-surat yang bersangkutan dengan peraturan ini harus dilakukan dengan huruf Latin dalam bahasa Indonesia. + - article: 38 + content: Segala surat-surat yang dibuat untuk memenuhi yang ditetapkan dalam Undang-undang ini atau dalam segala peraturan untuk menjalankannya bebas dari bea meterai, kecuali surat izin yang dimaksud dalam pasal 14, dan selembar dari surat-surat permintaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 15. + - article: 39 + content: Tiap-tiap pegawai dilarang mengumumkan sesuatu hal baik yang nyata padanya ataupun yang diberitahukan kepadanya didalam jabatannya atau pangkatnya dalam menjalankan Undang-undang ini atau dalam menjalankan hal-hal yang bersangkutan dengan itu, selain dari yang perlu untuk melakukan jabatan atau pangkat itu. + - article: 40 + content: | + Tiap-tiap orang dilarang : + 1. menjual, menawarkan atau menyerahkan atas dasar jual beli kepada orang lain pita pengawasan yang diberikan kepadanya; + 2. membeli, menerima atas dasar jual beli, atau mempunyai persediaan pita pengawasan yang tidak diberikan padanya. + - article: 41 + content: Pengusaha dan saudagar kecil dilarang mempunyai persediaan pita pengawasan yang telah dipakai. + - article: 42 + content: Kecuali untuk memungkinkan penjualan yang dimaksud dalam pasal 23 maka segala alat-alat pembungkus yang telah dipergunakan untuk pembungkus, barang yang dikenakan cukai, ataupun bahagian dari alat-alat tersebut, tidak boleh ada pada saudagar kecil; juga tidak boleh dikembalikan kepada pengusaha, tidak boleh diterima atau dipakai lagi oleh mereka ini, kecuali jikalau pita pengawasan serta kertas etiket yang dimaksud dalam pasal 8 yang direkatkan pada alat-alat atau bahagian alat-alat tersebut telah dibinasakan menurut cara yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 9 sehingga ta' dapat dipakai lagi. + - article: 43 + content: Barang siapa meniru atau memalsukan pita pengawasan yang dimaksud dalam pasal 8 dengan maksud untuk memakainya sendiri atau diperuntuk buat dipakai oleh orang lain seperti sejati atau seperti dipalsukan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. + - article: 44 + content: Barang siapa dengan sengaja memakai dan menjual, menawarkan dan menyerahkan pada orang, menyediakan untuk dijual atau memasukkan ke dalam negeri ini pita pengawasan yang palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat berlawanan dengan hukum Negeri, seperti pita pengawasan itu tidak palsu, tidak dipalsukan atau tidak dibuat berlawanan dengan hukum Negeri, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. + - article: 45 + content: Barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan dan menyerahkan pada orang atau memasukkan ke dalam Negeri ini pita pengawasan yan telah pernah dipakai dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 300,- (tiga ratus rupiah). + - article: 46 + content: | + Barang siapa yang termasuk dalam salah satu golongan yang tersebut di bawah ini dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun : + 1. Orang yang atas permintaan pegawai yang hendak memperoleh keterangan dalam hal pengawasan dan dalam hal menjamin pemungutan cukai dengan sengaja menyampaikan kepada pegawai itu surat perhitungan jual beli, factuur d.s.b. yang palsu atau yang dipalsukan. + 2. Orang yang dengan sengaja tidak memperlihatkan untuk diperiksa kepada pegawai daftar-daftar atau surat-surat lain yang harus dibuatnya menurut Undang-undang ini atau menurut segala aturan yang dibuat atas dasar Undang-undang ini, tetap dengan sengaja memberikan kepada pegawai itu daftar-daftar surat-surat yang palsu atau yang dipalsukan dalam hal ini. + 3. Orang yang dengan sengaja memperlihatkan kepada pegawai yang mengadakan pemeriksaan menurut ayat 2 pasal 36, buku serta surat-surat lain yang palsu atau yang dipalsukan. + - article: 47 + content: Barang siapa merekatkan pita pengawasan yang dimaksud dalam pasal 8 pada tembakau yang bukan dari perusahaan sendiri dengan tidak mendapat izin dari pengusaha yang empunya tembakau itu dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau hukuman denda sebanyakbanyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus supiah), jikalau karena perbuatannya itu merugikan kepada yang empunya tembakau itu. + - article: 48 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Barang siapa menjalankan perusahaan dengan tidak mempunyai izin perusahaan seperti yang dimaksud dipasal 14, dihukum dengan hukuman denda sekurang-kurangnya Rp. 100,- (seratus rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). + - paragraph: 2 + content: Jikalau terbukti, dalam hal yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, olehnya telah digelapkan cukai maka hukuman denda itu boleh diganti dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun. + - article: 49 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Barang siapa dengan sengaja membukakan rahasia yang tersebut dalam pasal 39 yang dipercayakan kepadanya dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya R. 600,- (enam ratus rupiah). + - paragraph: 2 + content: Barang siapa yang bersalah hingga rahasia itu diketahui orang lain, dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya R. 300,- (tiga ratus rupiah). + - paragraph: 3 + content: Pelanggaran dalam ayat-ayat yang lalu dituntut hanya atas pengaduan orang yang rahasianya itu dibukakan. + - article: 50 + content: Barang siapa tidak melakukan atau tidak melakukan dengan sempurna: Aturan dalam ayat 3 pasal 17, aturan dalam ayat 3 pasal 18 dan aturan pasal 19, dihukum dengan hukuman denda sekurang-kurangya R. 10,- (sepuluh rupiah) dan sebanyak-banyaknya R. 300,- (tiga ratus rupiah). + - article: 51 + content: Barang siapa, bertentangan dengan Undang-undang ini, membawa barang yang dikenakan cukai dari perusahaan ke dalam peredaran umum dengan tidak memenuhi akan syarat-syarat yang ditetapkan menurut pasal 21, dihukum dengan hukuman denda sekurang-kurangnya R. 100,- (seratus rupiah) dan sebanyakbanyaknya R. 2.000,- (dua ribu rupiah) . + - article: 52 + content: Barang siapa yang melanggar aturan yang ditetapkan menurut pasal 23, 24 dan 25 dihukum dengan hukuman denda sekurang-kurangnya R. 25,- (dua puluh lima rupiah) sebanyakbanyaknya R. 500,- (lima ratus rupiah). + - article: 53 + content: Barang siapa melanggar salah satu larangan yang dimaksud dalam pasal 40 dan 41 dihukum dengan hukuman denda sekurang-kurangnya R. 100,- (seratus rupiah) sebanyakbanyaknya R. 2.000,- (dua ribu rupiah). + - article: 54 + content: Barang siapa melanggar salah satu larangan yang dimaksud dalam pasal 42 dihukum dengan hukuman denda sekurangkurangnya R. 25,-(dua puluh lima rupiah) dan sebanyakbanyaknya R. 300,- (tiga ratus rupiah). + - article: 55 + content: Selain dari perbuatan serta kelalaian yang diancam dengan hukuman menurut pasal 43 sampai pasal 54, maka segala perbuatan yang bertentangan baik dengan maksud Undang-undang ini, atau maupun dengan maksud peraturan yang dibuat menurut Undang-undang ini, diancam dengan hukuman denda sebanyakbanyaknya R. 1.000,- (seribu rupiah) dan sedemikianpun segala kelalaian yang lain dalam hal yang diharuskan baik dalam Undang-undang ini maupun dalam peraturan-peraturan yang dibuat atas dasar Undang-undang ini, diancam dengan hukuman yang tersebut dalam pasal ini. + - article: 56 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Benda dan barang bukti dalam perkara yang diputuskan dengan hukuman menurut pasal 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, dan 54 harus dirampas. + - paragraph: 2 + content: Benda dan barang bukti itu menjadi milik negeri, yang tidak berguna boleh dibinasakan. + - article: 57 + content: Barang siapa melanggar atau melalaikan aturan pada ayat (1) dan (2) pasal 66 dihukum dengan hukuman denda paling banyak R. 5.000,-(lima ribu rupiah), sedang tembakanya serta tempat penyimpanannya dirampas pula. + - article: 58 + content: Pegawai-pegawai yang diharuskan untuk mencari pelanggaran dari undang-undang ini: Berkuasa menuntut penyerahan dari segala apa, yang menurut sangkaannya sungguh mungkin telah dipergunakan atau telah diperuntuk hendaknya buat melakukan salah satu pelanggaran dari Undang-undang ini, serta berhak merampas segala apa yang dapat digunakan sebagai bukti dalam hal pelanggaran itu. + - article: 59 + content: Jikalau badan hukum, oleh karena melakukan perbuatan yang menurut Undang-undang ini harus dihukum maka penuntutan hukuman itu dijalankan, dan selanjutnya hukuman itu dijatuhkan kepada anggota pengurus badan hukuman itu yang tinggal di Indonesia, dan jikalau anggota itu ketiadaan karena salah satu halangan, kepada wakil dari badan hukum itu yang ada di Negeri ini. + - article: 60 + content: Perbuatan yang harus dihukum menurut pasal 43, 44, 45, 46, 47, 48 ayat 2 dan 49 dipandang sebagai kejahatan, perbuatan atau kelalaian lain yang harus dihukum menurut Undang-undang ini dipandang sebagai pelanggaran. + - article: 61 + content: | + Untuk mencari pelanggaran dari Undang-undang ini atau pelanggaran dari peraturan pemerintah yang dibuat atas dasar Undang-undang ini diharuskan : + 1. Mereka yang umumnya diharuskan untuk mencari segala perbuatan yang harus dihukum. + 2. Pegawai pejabatan bea dan cukai. + - article: 62 + content: Menteri Keuangan, untuk menyingkirkan tuntutan kehakiman boleh mengadakan perundingan atau menyuruh mengadakan perundingan dengan yang dituntut dalam perkara yang diancam dengan hukuman menurut Undang-undang ini, yang tidak bersifat kejahatan, untuk menyelesaikan perkara itu dengan cara berdamai. + - article: 63 + content: Orang yang sedang menjalankan perusahaan yang harus mempunyai izin perusahaan menurut pasal 14, pada waktu Undang-undang ini berlaku, harus memajukan permohonan yang dimaksud dalam pasal 15, selambat-lambatnya 1 bulan sesudah Undang-undang ini mulai berlaku. + - article: 64 + content: Orang yang memajukan permohonan untuk mendapat izin perusahaan menurut aturan pasal 63 dianggap telah mendapat izin perusahaan menurut Undang-undang ini semenjak Undang-undang ini berlaku hingga pada waktu ia mendapat keputusan tentang permohonannya itu; dalam hal itu Undangundang ini tetap berlaku baginya. + - article: 65 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika orang yang dianggap telah mendapat izin perusahaan untuk menyiapkan tembakau menurut aturan pasal 64 mendapat keputusan, bahwa ia tidak diberi izin perusahaan itu, maka cukai buat tembakau yang kedapatan ditempat perusahaannya dipungut dengan segera. + - paragraph: 2 + content: Dalam hal yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini yang menyiapkan tembakau itu boleh diperkenankan menyudahkan penyiapan tembakau itu atau meneruskan pekerjaan lain yang perlu, menurut aturan yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai; dalam hal itu Undang-undang ini masih tetap berlaku baginya. + - article: 66 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Barang siapa, kecuali golongan orang-orang yang dimaksud dalam pasal 3 sub b yang mempunyai tembakau sebanyak 100 (seratus) kg, atau lebih setelah Undang-undang ini berlaku harus selambat-lambatnya dalam tempo satu bulan merapotkan sebanyaknya dan tempat penyimpanannya buat tiap-tiap jenis tembakau kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang bersangkutan. + - paragraph: 2 + content: Menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan mereka yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diwajibkan untuk mengadakan daftar-daftar dan/atau buku-buku serta surat-surat dalam hal-hal yang dianggap perlu yang mengenai tembakau. + - article: 67 + content: Orang yang mempunyai tembakau untuk dijual seperti yang dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) pada waktu Undang-undang ini berlaku boleh memajukan permohonan yang dimaksud dalam pasal 15 selambat-lambatnya 1 bulan sesudah Undang-undang ini mulai berlaku. Dalam hal itu ia dianggap selaku orang yang telah memajukan permohonan seperti yang tersebut dalam pasal 63, dan pasal 64 dan 65 berlaku baginya. + - article: 68 + content: | + Selama satu waktu yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai sesudah Undang-undang ini mulai berlaku : + 1. Tembakau boleh dibawa dari perusahaan ke dalam peredaran umum serta pengangkutan sebagai yang dimaksud dalam pasal 24 boleh dilakukan dengan menyimpang dari aturan dalam pasal 21. + 2. Tembakau boleh dijual, ditawarkan, diserahkan kepada orang atau disediakan untuk dijual dengan menyimpang dari aturan dan syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 23. + - article: 69 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1947/1947-29.yaml b/undang-undang/1947/1947-29.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..de101b5b45151f05b952d5136ccd9043750270d5 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-29.yaml @@ -0,0 +1,48 @@ +number: 29 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: Jikalau dalam peraturan tentang cukai minuman keras ditulis perkataan "Zaimubutyo" atau perkataan "Gunseikan", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Menteri Keuangan". + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Barang siapa yang membuat minuman keras dengan tidak mendapat izin perusahaan, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun, atau dengan hukuman denda paling banyak R. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedang minuman keras yang dibuatnya serta mesin-mesin, alat-alat dan bejana-bejana yang dipergunakan, dirampas pula. + - paragraph: 2 + content: Cukai tidak dikenakan buat minuman keras yang dibuat dengan tidak mendapat izin perusahaan itu, dipungut dengan segera. + - article: 3 + content: Barang siapa dengan maksud untuk meluputkan diri dari pembayaran cukai, memberikan keterangan yang palsu kepada Pejabatan Bea dan Cukai sehingga dengan jalan yang curang itu ia mendapat salah satu surat izin yang diharuskan dalam Osamu Seirei No. 32 tahun 1944, dihukum dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau hukuman denda paling banyak R. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Barang siapa yang termasuk dalam salah satu golongan yang tersebut di bawah ini, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 1 tahun atau dengan hukuman denda paling banyak R. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) : + a. Orang yang mengubah maksud mempergunakan minuman keras untuk dipakai sebagai bahan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 19 Osamu Seirei No. 32-1944, yaitu dengan tidak mendapat pengesahan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 19 Osamu Seirei No. 32-1944, atau orang yang melakukan sesuatu tindakan tentang minuman keras, atau mengeluarkannya dari tempat membuatnya; + b. Orang yang melakukan suatu tindakan tentang minuman keras atau mengeluarkannya dari tempat membuatnya, berlawanan dengan aturan pasal 23 Osamu Seirei No. 32-1944. + - paragraph: 2 + content: Cukai yang dikenakan buat minuman keras yang dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan segera. + - article: 5 + content: | + Barang siapa yang termasuk dalam salah satu golongan yang tersebut di bawah ini, dihukum dengan hukuman denda paling banyak R. 5.000,-(lima ribu rupiah): + a. Orang yang mengadakan perusahaan untuk menjual minuman keras dengan tidak mendapat izin-perusahaan, berlawanan dengan aturan pasal 8 Osamu Seirei No. 32-1944; + b. Orang yang melanggar perintah yang dimaksud dalam pasal 25 atau pasal 26 Osamu Seirei No. 32-1944. + - article: 6 + content: | + Barang siapa yang termasuk dalam salah satu golongan yang tersebut dibawah ini, dihukum dengan hukuman denda paling banyak R. 2.000,-(dua ribu rupiah) : + a. Orang yang memindahkan tempat membuat atau tempat menjual minuman keras dengan tidak mendapat izin yang dimaksud dalam pasal 10 Osamu Seirei No. 32-1944; + b. Orang yang tidak memajukan permohonan yang dimaksud dalam pasal 11 Osamu Seirei No. 32-1944; + c. Orang yang tidak mencatat dalam buku perusahannya hal-hal yang dimaksud dalam aturan pasal 27 Osamu Seirei No. 32-1944; atau mencatat hal-hal yang tidak benar, atau menyembunyikan buku perusahaan itu; + d. Orang yang tidak merapotkan, hal-hal yang dimaksud dalam pasal 29 Osamu Seirei No. 32-1944, atau menyampaikan rapotan bohong; + e. Orang yang mempergunakan mesin-mesin, alat-alat atau bejana-bejana yang tidak diperiksa, berlawanan dengan aturan pasal 29 Osamu Seirei No. 32-1944; + f. Orang yang melakukan hal-hal yang dimaksud dalam pasal 30 Osamu Seirei No. 32-1944 dengan tidak diperiksa atau disahkan oleh kantor Bea dan Cukai Daerah; + g. Orang yang tidak memberi keterangan yang diminta oleh pegawai Pejabatan Bea dan Cukai, memberi keterangan bohong atau tidak menyampaikan contoh minuman keras, atau menolak, merintangi, atau menghindari pegawai itu melakukan kewajiban jabatannya berlawanan dengan aturan pasal 31 Osamu Seirei No. 32-1944; + h. Orang yang mengangkut minuman keras 5 liter atau lebih, demikian juga mengeluarkan dari tempat membuatnya atau memasukannya ke dalam tempat membuatnya itu dengan tidak mendapat izin yang dimaksud dalam pasal 32 Osamu Seirei No. 32-1944. + - article: 7 + content: Jika wakil, keluarga, isi rumah, pegawai atau pekerja yang lain dari pembuat atau penjual minuman keras melanggar undang-undang ini, berhubung dengan pekerjaan perusahannya, maka yang dihukum, ialah orang yang melakukan pelanggaran itu atau pembuat atau penjual minuman keras itu. + - article: 8 + content: Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman dalam Undang-undang ini, dipandang sebagai pelanggaran terkecuali perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal 3 yang dipandang sebagai kejahatan. + - article: 9 + content: Perabot-perabot yang dipakai untuk melakukan pelanggaran atau yang tidak dirapotkan dalam hal rapotan itu diharuskan, harus dirampas. + - article: 10 + content: Menteri Keuangan atau pegawai Pejabatan Bea dan Cukai yang ditunjuk olehnya, dapat mengadakan perdamaian untuk mencegah tuntutan dimuka hakim, terkecuali kalau perbuatan yang dituntut merupakan kejahatan. + - article: 11 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1947/1947-3.yaml b/undang-undang/1947/1947-3.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ddf02ae060c4b98424aa5f8ee50d6159039d6542 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-3.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 3 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: "Peraturan Pemerintah No. 1, tahun 1947 tanggal 6 Januari 1947 (Berita Negara 1947 No. 1) tentang bea masuk dan bea keluar yang ditetapkan dengan mempergunakan pasal 22 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan ini disahkan menjadi Undang-undang." + - article: 2 + content: "Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan." \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-30.yaml b/undang-undang/1947/1947-30.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6ba519c6765f61ea7098b988f46afa62f8e8eafa --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-30.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 30 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1947 tanggal 26 Juli 1947 tentang Promes Negara, yang ditetapkan dengan mempergunakan pasal 22 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan ini disahkan menjadi Undang-undang. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-31.yaml b/undang-undang/1947/1947-31.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0317cc9c04b07957ee03f67b9156ef46f0f1f75f --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-31.yaml @@ -0,0 +1,14 @@ +number: 31 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: | + Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara yang berikut : + a. No. 5 tentang pejabatan-pejabatan pos, telegrap dan telepon dalam keadaan bahaya; + b. No. 7 jo No. 31 tentang penilikan pos, telegrap dan telepon; + c. No. 8 tentang pesawat penerimaan radio; + d. No. 9 tentang pemancar radio; + e. No. 11 tentang pencetakan, pengumuman dan penerbitan; + f. No. 16 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran film; diperpanjang waktu berlakunya sampai tanggal 11 Oktober 1947. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 1947. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-32.yaml b/undang-undang/1947/1947-32.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6cbec3b00e4762374957e205ff87ecdb78356af1 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-32.yaml @@ -0,0 +1,36 @@ +number: 32 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: Yang dimaksud dengan sekolah lanjutan dalam Undang-undang ini ialah semua jenis sekolah-sekolah dan kursus-kursus yang memberi pelajaran lanjutan di atas sekolah rendah, kecuali perguruan-perguruan tinggi. + - article: 2 + content: Undang-undang ini tidak berlaku buat sekolah-sekolah atau kursus-kursus jawatan yang diurus langsung oleh Kementerian atau jawatan lain dari pada Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. + - article: 3 + content: | + 1. Yang berhak mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah lanjutan Negeri ialah Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. + 2. Kabupaten dan Haminte Kota berhak juga mendirikan Sekolah Pertukangan dan Sekolah Kepandaian Puteri berhubung dengan kebutuhan daerahnya. Untuk melaksanakan suatu keputusan tentang mendirikan sekolah-sekolah itu, lebih dahulu diadakan permufakatan antara pemerintah daerah yang berkepentingan dengan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. + 3. Jika dipandang perlu Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyerahkan pendirian dan penyelenggaraan berjenis sekolah lanjutan Negeri kepada Kabupaten dan Haminte Kota. + - article: 4 + content: | + 1. Pemeriksaan sekolah-sekolah lanjutan Negeri dilakukan oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. + 2. Oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk badan pemeriksa sekolah lanjutan untuk tiap-tiap jenis sekolah lanjutan atau untuk beberapa jenis sekolah lanjutan Negeri, yang menurut isi pengajaran termasuk dalam satu golongan. + 3. Susunan dan kewajiban badan pemeriksa sekolah diatur dalam Peraturan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. + - article: 5 + content: | + Sekolah-sekolah lanjutan Negeri yang didirikan dan diselenggarakan oleh Kabupaten atau Haminte Kota diperiksa juga oleh badan pemeriksa Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan. + Tentang hasil pemeriksaan itu diberikan lapuran kepada Pemerintah Kabupaten atau Haminte Kota yang berkepentingan. + - article: 6 + content: | + Kepala dan pegawai-pegawai kantor pengajaran di karesidenan atau di daerah-daerah yang kedudukannya sama dengan karesidenan ialah pegawai-pegawai dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. + Susunan dan kewajiban kantor itu ditetapkan dalam suatu peraturan Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. + Dalam peraturan itu akan ditetapkan juga cara kerja bersama antara kantor pengajaran daerah dengan kepala pemerintah daerah yang bersangkutan. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Sekolah-sekolah lanjutan Negeri yang didirikan dan diselenggarakan oleh Kabupaten dan Haminte Kota, mulai berlakunya Undang-undang ini dan seterusnya akan diselenggarakan oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. + - paragraph: 2 + content: Tentang sekolah-sekolah Pertukangan dan sekolah-sekolah Kepandaian Puteri yang telah ada, apakah sekolah-sekolah itu seterusnya akan diselenggarakan oleh Kabupaten atau Haminte kota, ataukah diserahkan kepada Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, akan ditetapkan oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan setelah bermufakat dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. + - article: 8 + content: Semua sekolah lanjutan Negeri kepunyaan Pemerintah Daerah yang seterusnya akan diselenggarakan oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, diserahkan dengan segala milik dan tanggungannya kepada Kementerian tersebut. + - article: 9 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1947/1947-33.yaml b/undang-undang/1947/1947-33.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b856fdf86137e4fa5b2744aafbb82ee51bfddd73 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-33.yaml @@ -0,0 +1,297 @@ +# Number of the Undang-Undang. +number: 33 +# Year of the Undang-Undang. +year: 1947 +# List of article in the Undang-Undang. +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, majikan berwajib membayar ganti kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan itu, menurut yang ditetapkan dalam Undang-undang ini." + - paragraph: 2 + content: "Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan." + - paragraph: 3 + content: "Jikalau buruh meninggal dunia karena akibat kecelakaan yang demikian itu, maka kewajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya." + - paragraph: 4 + content: "Jikalau hak atas perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan itu beralih pada majikan lain, buruh dan keluarga buruh yang ditinggalkan tetap mempunyai hak-hak seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang ini yang harus dipenuhi oleh majikan baru." + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Yang diwajibkan memberi tunjangan yaitu perusahaan : + 1. yang mempergunakan satu atau beberapa tenaga mesin; + 2. yang mempergunakan gas-gas yang telah dicairkan, dikompa atau yang jadi cair karena tekanan; + 3. yang mempergunakan zat-zat baik padat, baik cair, maupun gas, yang amat tinggi panasnya atau mudah terbakar atau menggigit, mudah meletus, mengandung racun, menimbulkan penyakit atau dengan cara yang lain berbahaya atau dapat merusak kesehatan; + 4. yang membangkitkan, mengobah, membagi-bagi, mengalirkan atau mengumpulkan tenaga listrik; + 5. yang mencari atau mengeluarkan barang galian dari tanah; + 6. yang menjalankan pengangkutan orang atau barangbarang; + 7. yang menjalankan pekerjaan memuat dan membongkar barang-barang; + 8. yang menjalankan pekerjaan mendirikan, mengubah, membetulkan atau membongkar bangun-bangunan, baik dalam atau di atas tanah, maupun dalam air, membuat saluran-saluran dalam tanah dan jalanjalan; + 9. yang mengusahakan hutan; + 10. yang mengysahakan siaran radio; + 11. yang mengusahakan pertanian; + 12. yang mengusahakan perkebunan; + 13. yang mengusahakan perikanan. + - paragraph: 2 + content: "Jikalau sesuatu macam perusahaan, belum termasuk dalam ayat (1), ternyata berbahaya bagi buruhnya, maka dengan Undang-undang macam perusahaan tersebut dapat diwajibkan memberi tunjangan." + - article: 3 + content: "Yang dimaksudkan dengan pengertian perusahaan dalam Undang-undang ini ialah perusahaan-perusahaan, baik milik Negara maupun bukan dan jawatan-jawatan Negeri yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih." + - article: 4 + content: "Yang dimaksudkan dengan kata majikan dalam Undang-undang ini ialah tiap-tiap orang atau badan hukum yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan." + - article: 5 + content: "Yang dimaksudkan dengan kata pengurus dalam Undang-undang ini ialah orang yang diwajibkan memimpin perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, seluruhnya atau memimpin sebagian dari perusahaan itu yang berdiri sendiri." + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Yang dimaksudkan dengan kata buruh dalam Undang-undang ini ialah tiap-tiap orang yang bekerja pada majikan diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dengan mendapat upah, kecuali hal-hal tersebut dalam ayat (3) dari pasal ini." + - paragraph: 2 + content: | + Dalam Undang-undang ini dianggap sebagai buruh : + a. magang, murid dan sebagainya yang bekerja pada perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, juga dalam hal mereka tidak menerima upah; + b. mereka yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, kecuali jikalau mereka yang memborong itu sendiri menjalankan perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan; + с. mereka yang bekerja pada seorang yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan; mereka itu dianggap bekerja di perusahaannya majikan yang memborongkan pekerjaan itu, kecuali jikalau perusahaan majikan yang memborong itu sendiri suatu perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, dalam mana pekerjaan yang diborong itu dikerjakan; + d. orang-orang hukuman yang bekerja di perusahaan yang diwajibkan menerima tunjangan, akan tetapi mereka tidak berhak mendapat ganti-kerugian kecelakaan selama mereka itu menjalani hukumannya. + - paragraph: 3 + content: | + Bukan buruh menurut Undang-undang ini ialah : + a. pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja Negeri atau dari badan-badan pemerintah didirikan atas Undangundang Pemerintah, yang dilindungi oleh peraturanperaturan Pemerintah, jikalau mereka dapat kecelakaan; + b. buruh yang dilindungi oleh Undang-undang kecelakaan yang berlaku di luar daerah Negara Republik Indonesia; + с. buruh yang bekerja di rumahnya sendiri, untuk perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dan dalam menjalankan pekerjaan itu tidak dipergunakan gas-gas yang dicairkan, dikompa atau gas-gas dalam keadaan cair karena tekanan, zat-zat baik yang padat, maupun yang cair atau yang berupa gas yang derajat panasnya tinggi, mudah terbakar atau memakan barang-barang yang keras, misalnya airkeras, mudah meletus, mengandung racun, menimbulkan penyakit atau karena cara lain berbahaya atau merusak kesehatan. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Yang dimaksudkan dengan kata upah dalam Undang-undang ini ialah: + a. tiap-tiap pembayaran berupa wang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaannya; + b. perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian dengan percuma, yang nilainya ditaksir menurut harga umum ditempat itu. + - paragraph: 2 + content: "Orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat 2a, dalam Undang-undang ini dianggap menerima upah yang jumlahnya sama dengan upah yang terendah dari buruh yang bekerja di perusahaan itu yang mengerjakan pekerjaan sama atau hampir sama dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka." + - paragraph: 3 + content: "Upah dari orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat 2 b, dalam Undang-undang ini, dianggap sama dengan upah dari buruh yang bekerja pada perusahaan majikan atau perusahaan semacam itu sekurang-kurangnya selama satu tahun dan yang mengerjakan pekerjaan yang sama atau hampir sama dengan pekerjaan orang-orang itu." + - paragraph: 4 + content: "Orang-orang hukuman yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat 2d, dalam Undang-undang ini dianggap menerima upah sama dengan upah dari buruh biasa yang bekerja di perusahaan itu atau perusahaan yang semacam itu, atau mengerjakan pekerjaan yang sama atau hampir sama dengan pekerjaan mereka." + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Yang dimaksud dengan kata upah sehari dalam Undang-undang ini: + a. jikalau upah itu ditetapkan harian, ialah upah yang harus dibayar untuk satu hari; + b. jikalau upah itu ditetapkan mingguan, ialah upah yang harus dibayar untuk satu minggu dibagi 7; + c. jikalau upah itu ditetapkan bulanan, ialah upah yang harus dibayar untuk satu bulan dibagi 30. + - paragraph: 2 + content: | + Jikalau upah itu ditentukan lain dari pada harian, mingguan atau bulanan, maka banyaknya upah itu dalam Undang-undang ini ditetapkan oleh pengawas-pengawas yang dimaksudkan dalam pasal 9 dengan mengingat pertimbangan majikan dan buruh. + Jikalau dalam penetapan ini terdapat perselisihan paham, maka yang berkepentingan dalam waktu satu minggu dapat memajukan hal ini kepada Menteri Perburuhan untuk diberi putusan. + - paragraph: 3 + content: "Jikalau buruh sesudah dapat kecelakaan masih menerima bagian-bagian dari upah yang dimaksudkan dalam pasal 7, ayat (1) b, maka selama bagian-bagian upah itu diterima oleh buruh, bagian-bagian itu tidak dipakai untuk menghitung banyaknya upah sehari guna menentukan besarnya ganti kerugian." + - paragraph: 4 + content: "Jikalau banyaknya upah lebih dari Rp. 20,- (dua puluh rupiah) sehari, maka kelebihannya tidak dipakai guna menetapkan besarnya ganti kerugian." + - article: 9 + content: "Dengan atau berdasarkan atas peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan dokter-dokter penasehat dan pegawai-pegawai pengawas yang daerah jabatannya ditentukan pula." + - article: 10 + content: | + Ganti kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 1 ialah: + a. biaya pengangkutan buruh yang mendapat kecelakaan kerumahnya atau kerumah sakit; + b. biaya pengobatan dan perawatan buruh yang dapat kecelakaan, termasuk juga biaya pemberian obat-obat dan alat-alat pembalut sejak kecelakaan terjadi sampai berakhirnya keadaan sementara tidak mampu bekerja; + c. biaya untuk mengubur buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan banyaknya Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah); + d. wang tunjangan yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut ini. + - article: 11 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Majikan diwajibkan memberi wang tunjangan kepada buruh yang karena kecelakaan: + a. sementara tidak mampu bekerja; + b. wang tunjangan karena ini besarnya sama dengan upah sehari untuk tiap-tiap hari, terhitung mulai pada hari buruh tidak menerima upah lagi, baik penuh maupun sebagian, dan dibayar paling lama 120 hari. Jikalau sesudah liwat 120 hari buruh itu belum mampu bekerja, maka wang tunjangan demikian itu dikurangi menjadi 50% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja; + c. Selama-lamanya tidak mampu bekerja sebagian, wang tunjangan karena ini ditetapkan sekian persen dari upah sehari untuk tiap-tiap hari, menurut daftar yang dilampirkan pada Undang-undang ini, dimulai setelah pembayaran wang tunjangan yang dimaksudkan dalam a berakhir dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja sebagian; + d. bercacat badan selama-lamanya yang tidak disebut dalam daftar yang dilampirkan pada Undang-undang ini. Banyaknya persenan dari upah sehari itu ditetapkan oleh pegawai pengawas dengan persetujuan dokter penasehat dalam daerah kecelakaan itu terjadi. Jikalau terdapat perselisihan paham dalam hal menetapkan besarnya persenan itu, maka Menteri Perburuhan menentukannya dengan mengingat pertimbangannya Menteri Kesehatan tentang hal ini; selama lamanya tidak mampu bekerja sama sekali dan karena itu sekali-kali tidak dapat lagi mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan mendapat upah yang bisa dikerjakannya sebelum buruh itu dapat kecelakaan. Wang tunjangan karena ini besarnya 50% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan jumlah tersebut ditambah menjadi 70%, jikalau kecelakaan itu menyebabkan buruh terus-menerus memerlukan pertolongannya orang lain. Tunjangan itu dimulai setelah tunjangan yang dimaksudkan dalam a dari ayat ini berakhir dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja sama sekali. + - paragraph: 2 + content: "Selama menurut pertimbangan dokter penasehat belum dapat ditentukan tentang hal tidak mampu bekerja sebagian atau sama sekali seperti yang dimaksudkan ayat (1) b, c dan d, maka berlakulah yang ditentukan dalam ayat (1) a." + - paragraph: 3 + content: "Pembayaran wang tunjangan yang dimaksudkan ayat (1) a, b, c dan d dilakukan pada tiap-tiap waktu buruh menerima upahnya, kecuali jikalau antara majikan dan buruh dibuat perjanjian lain dari pada itu." + - article: 12 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Jikalau buruh meninggal dunia karena kecelakaan, maka keluarga yang ditinggalkannya dapat wang tunjangan sebesar: + a. 30% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi janda atau janda-janda yang nafkah hidupnya semua atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu. Begitupun pula bagi janda laki-laki yang tidak mampu bekerja dan nafkah-hidupnya semua atau sebagian besar ditanggung oleh buruh tadi. Dalam hal terdapat lebih dari seorang janda, maka wang tunjangan itu dibagi rata dan sama banyaknya antara mereka; + b. 15% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi seorang anak yang sah atau disahkan, yang berumur dibawah 16 tahun dan belum kawin. Jikalau anak itu karena meninggalnya buruh menjadi yatim-piatu, maka banyaknya tunjangan tadi ditambah menjadi 20% dari upah buruh sehari untuk tiap-tiap hari; + c. paling banyak 30% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi bapak dan ibu atau jikalau buruh itu tidak punya bapak dan ibu lagi kepada kakak dan nenek yang nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar oleh buruh itu; + d. paling banyak 20% dari upah sehari untuk cucu yang tidak berorang tua lagi dan nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu; + e. paling banyak 30% dari upah sehari untuk mertua laki-laki dan mertua perempuan yang nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu. Wang tunjangan kepada anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) e hanya dibayarkan, jikalau anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b, c dan d telah menerima wang tunjangan penuh; Wang tunjangan kepada anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) d hanya dibayarkan, jikalau anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b dan c telah menerima wang tunjangan penuh dan wang tunjangan kepada anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) c dibayarkan, jikalau anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) a dan b telah menerima wang tunjangan penuh. + - paragraph: 2 + content: "Jumlah tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan dalam ayat (1) a dan b besarnya paling banyak 60% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan dijalankan seperti berikut : Wang tunjangan kepada anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) e hanya dibayarkan, jikalau anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b, c dan d telah menerima wang tunjangan penuh; Wang tunjangan kepada anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) d hanya dibayarkan, jikalau anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b dan c telah menerima wang tunjangan penuh dan wang tunjangan kepada anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) c dibayarkan, jikalau anggauta keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) a dan b telah menerima wang tunjangan penuh." + - paragraph: 3 + content: "Jikalau jumlah tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan dalam ayat (1) a dan b lebih dari 60% dari upah sehari, maka wang tunjangan bagi keluarga-keluarga itu akan dikurangi sehingga bagian masing-masing seimbang dengan jumlah yang ditetapkan untuk tiap-tiap golongan keluarga yang ditetapkan menurut ayat tersebut." + - paragraph: 4 + content: "Pembayaran tunjangan yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b, c, d dan e itu dilakukan tiap-tiap bulan." + - article: 13 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Dengan persetujuannya pegawai pengawas tunjangan berkala yang dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (1) b, c dan d dan pasal 12 ayat (1) a, b, c d dan e boleh dirobah menjadi tunjangan yang dibayar sekali gus: + a. jikalau dapat dijamin, bahwa buruh atau keluarga yang ditinggalkannya, setelah menerima tunjangan sekaligus tidak akan terlantar hidupnya; + b. jikalau buruh atau keluarga yang ditinggalkannya meninggalkan daerah Negara Republik Indonesia. + - paragraph: 2 + content: | + Tunjangan berkala yang dimaksudkan dalam ayat (1) dari pasal ini dirobah menjadi tunjangan yang dibayar sekaligus : + a. jikalau majikan yang diwajibkan memberi wang tunjangan itu meninggal dunia dan ahliwarisnya menerima harta peninggalannya dengan perjanjian harta peninggalan itu harus didaftarkan; + b. jikalau majikan itu suatu badan hukum yang dibubarkan. + - paragraph: 3 + content: | + Besarnya tunjangan sekaligus yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) ialah: + a. 48 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama kurang dari 1 tahun; + b. 40 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun; + c. 32 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun; + d. 23 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama 3 tahun atau lebih. + - article: 14 + content: "Jikalau janda, atau janda laki-laki dari buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan, kawin lagi, maka setelah terdapat persetujuan dari pegawai pengawas, majikan boleh menghentikan pembayaran tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 12 a sesudah ia membayar kepada janda atau janda laki-laki itu wang tunjangan yang harus dibayar sekaligus sebesar 24 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan." + - article: 15 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Majikan tidak diwajibkan memberi tunjangan kepada buruh atau seorang keluarga yang ditinggalkannya dalam hal-hal seperti berikut: + a. jikalau kecelakaan yang menimpa buruh itu terjadinya disengaja olehnya; + b. jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan itu dengan tidak ada alasan yang sah menolak dirinya diperiksa atau diobati oleh dokter yang berhak yang ditentukan oleh majikan; + c. jikalau buruh sebelumnya sembuh, menolak pertolongan tersebut di b dengan tidak ada alasan yang sah; + d. jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan pergi ketempat lain sehingga dokter yang berhak yang ditetapkan oleh majikan, tidak dapat memberi pertolongan yang dianggap perlu untuk mengembalikan kesehatannya buruh itu. + - paragraph: 2 + content: "Sebagai alasan yang sah yang dimaksudkan dalam b dan c dari ayat (1) ialah antara lain takut akan pembedahan yang berbahaya." + - paragraph: 3 + content: | + Buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang di tinggalkannya gugur haknya menerima tunjangan berkala selama mereka menjalani hukuman penjara yang selamanya 3 bulan atau lebih. + Demikian pula selama mereka ditempatkan di rumah pendidikan anak-anak nakal yang didirikan oleh Pemerintah. + - article: 16 + content: "Majikan boleh menunda pembayaran tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 11, ayat (1) a, sampai paling lama lima hari terhitung mulai dari kecelakaan itu terjadi, jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan dirawat tidak dengan perantaraan perusahaan atau jikalau belum didapat surat keterangan dokter yang berhak, yang menerangkan, bahwa buruh itu tidak dapat bekerja karena ditimpa kecelakaan." + - article: 17 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Jikalau buruh, dalam waktu kecelakaan terjadi, sedang dibawah pengaruh minuman keras atau pengaruh barangbarang lain yang memabokkan, maka dengan persetujuannya pegawai pengawas, majikan boleh mengurangi besarnya tunjangan dengan sebanyak-banyaknya 50%. + Tentang putusan pegawai pengawas dalam hal ini, sebelum liwat 1 minggu, boleh diminta putusan yang lebih tinggi kepada Menteri Perburuhan. + - paragraph: 2 + content: | + Jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan dipekerjakan kembali dalam perusahaan dengan mendapat upah, maka majikan boleh mengurangi tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 11, ayat (1) a, b dan c sehingga jumlah upah sesudah ditimpa kecelakaan dan tunjangan itu tidak kurang dari upah yang diterima buruh pada waktu kecelakaan terjadi. + - paragraph: 3 + content: | + Jikalau buruh atau keluarga yang ditinggalkannya mendapat wang ganti kerugian atau wang tunjangan atau mendapat pensiun janda dan pensiun piatu, karena buruh yang ditimpa kecelakaan itu, berhubung dengan perjanjian bekerja atau berhubung dengan sesuatu asuransi yang dimasuki oleh majikan, atau karena buruh itu berhubung dengan perjanjian bekerja menjadi anggauta dari sesuatu fonds, maka majikan berhak mengurangi tunjangan yang harus dibayar menurut yang ditetapkan oleh bagian dimuka ini dengan ganti kerugian atau tunjangan tersebut di atas. + Pengurangan tunjangan demikian itu hanya dapat dijalankan setelah didapat persetujuan dari pegawai pengawas. + Menteri Perburuhan berhak memberi putusan tentang hal ini, jikalau tidak dapat persetujuan. + - article: 18 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Baik buruh yang ditimpa kecelakaan, maupun majikan sebelum liwat 3 tahun setelah kecelakaan itu terjadi boleh memajukan permintaan kepada pegawai pengawas untuk menetapkan lagi jumlah wang tunjangan yang telah ditetapkan menurut ketentuan Bagian II, jikalau dalam keadaan selama-lamanya tidak mampu bekerja itu terdapat perobahan yang nyata. + Dalam hal ini pegawai pengawas tidak akan memberi putusan sebelum dapat persetujuan dari dokter penasehat. + Jikalau antara pegawai pengawas dan dokter penasehat ada perselisihan paham, maka hal itu diputus oleh Menteri Perburuhan. + - paragraph: 2 + content: "Jikalau tunjangan itu telah dibayarkan sekaligus, maka perobahan yang dimaksudkan dalam ayat (1) hanya dapat dijalankan, jikalau keadaan tidak mampu bekerja itu bertambah." + - paragraph: 3 + content: "Perobahan yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak mengenai keadaan bertambah tidak mampunya bekerja yang disengaja oleh buruh atau karena akibatnya kecelakaan baru." + - article: 19 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Majikan atau pengurus, jikalau pengurus ditetapkan, diwajibkan melaporkan kepada pegawai pengawas atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan tiaptiap kecelakaan yang menimpa seseorang buruh dan perusahaannya selekas-lekasnya, tidak lebih dari 2 kali 24 jam." + - paragraph: 2 + content: "Disamping kewajiban yang ditentukan dalam ayat (1) tersebut di atas majikan atau pengurus, jikalau pengurus ditetapkan, diwajibkan memberitahukan kecelakaan itu dengan surat tercatat kepada pegawai pengawas dalam waktu 2 kali 24 jam." + - paragraph: 3 + content: "Buruh yang ditimpa kecelakaan, keluarganya, kawan-kawannya, sekerja atau serekat sekerja boleh memberitahukan kecelakaan yang menimpa buruh itu kepada pegawai pengawas." + - article: 20 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan mengadakan daftar kecelakaan di perusahaan atau di bagian yang berdiri sendiri. + Daftar ini harus dibuat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan. + - paragraph: 2 + content: "Majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan mencatat dengan cara yang benar pembayaran wang ganti kerugian yang telah dijalankan dan perobahan-perobahan pembayaran wang ganti kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dalam daftar tersebut dalam ayat (1) atau dalam daftar lain yang mengenai hal-hal ini." + - paragraph: 3 + content: "Majikan atau pengurus diwajibkan membuat daftar keluarga sebagai dimaksud dalam pasal 12 Undang-undang ini." + - article: 21 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Setelah kecelakaan terjadi, majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan selekas-lekasnya membuat perhitungan banyaknya wang tunjangan berdasarkan Undangundang ini untuk buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya." + - paragraph: 2 + content: "Jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan meninggal dunia atau luka parah, maka majikan atau pengurus perusahaan harus memberitahukan hal ini selekas-lekasnya kepada keluarga buruh itu." + - article: 22 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Setelah menerima pemberitahuan yang dimaksudkan dalam pasal 19 dengan selekas-lekasnya pegawai pengawas menjalankan pengusutan di tempat kecelakaan tentang sebab-sebab kecelakaan dan akibat kecelakaan itu." + - paragraph: 2 + content: "Orang-orang yang diminta memberi keterangan atau memberi bantuan keahliannya oleh pegawai pengawas berhubung dengan pengusutan itu diwajibkan memenuhi permintaan itu." + - paragraph: 3 + content: "Majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan memberikan kepada pegawai pengawas daftar kecelakaan yang dimaksudkan dalam pasal 20 dan semua daftar yang memuat keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membuat perhitungan ganti kerugian untuk diperiksa." + - paragraph: 4 + content: "Sesudah pegawai pengawas mengadakan pemeriksaan ia diwajibkan mengusulkan kepada jawatan Pengawas Keselamatan Kerja, supaya diadakan tindakan-tindakan sehingga kecelakaan-kecelakaan tersebut dalam pasal 19 Undangundang ini jangan terulang lagi." + - article: 23 + content: "Perselisihan paham dan dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Undang-undang ini, kecuali pasal-pasal yang mengenai pelanggaran dan kejahatan sedapat mungkin dicegah dan diselesaikan oleh pegawai pengawas dengan jalan damai." + - article: 24 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Jikalau dalam suatu perselisihan paham tentang kewajiban memberi tunjangan diminta putusan hakim, dalam keadaan mendesak, dengan menunggu putusan itu, pegawai pengawas berhak mewajibkan majikan: + a. memberi pertolongan dalam hal pengobatan dan perawatan; + b. memberi biaya penguburan menurut yang ditetapkan dalam pasal 10c; + c. memberi tunjangan untuk sementara kepada buruh atau keluarga yang ditinggalkannya yang besarnya ditetapkan oleh pegawai pengawas. + - paragraph: 2 + content: "Kewajiban yang dimaksudkan dalam sub c ayat 1, hanya boleh dituntut, jikalau antara kedua fihak telah didapat persetujuan tentang pemberian wang tunjangan dan perselisihan hanya mengenai besarnya wang tunjangan itu." + - paragraph: 3 + content: "Jikalau pemberian ganti kerugian telah ditetapkan dengan persetujuan hakim yang sudah dapat dijalankan, maka pembayaran untuk sementara yang ditetapkan oleh pegawai pengawas tersebut dalam ayat (1), diperhitungkan dengan ganti kerugian itu." + - paragraph: 4 + content: "Jikalau jumlah wang ganti kerugian yang dimaksudkan dalam ayat (3) kurang dari pada wang pembayaran untuk sementara yang telah dijalankan atau jikalau dengan putusan hakim yang sudah dapat dijalankan, ditetapkan bahwa ganti kerugian tidak diwajibkan, maka wang kelebihan pembayaran atau pembayaran untuk sementara itu dibayar kembali oleh Pemerintah kepada majikan." + - article: 25 + content: "Jikalau diantara kedua fihak telah ada persetujuan tentang hal besarnya wang tunjangan itu, akan tetapi sungguhpun demikian majikan tetap tidak membayar tunjangan yang telah ditetapkan itu pada waktu tersebut dalam pasal 11 ayat (3) dan pasal 12 ayat (4), maka pegawai pengawas berhak mewajibkan majikan seketika itu juga membayar tunjangan yang telah ditetapkan." + - article: 26 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Hak menuntut pembayaran wang tunjangan yang berdasarkan Undang-undang ini gugur bagi buruh, setelah liwat 1 tahun sejak kecelakaan terjadi dan bagi keluarga yang ditinggalkannya, setelah liwat 1 tahun sejak ia menerima pemberitaan buruh itu meninggal dunia." + - paragraph: 2 + content: "Wang tunjangan itu tidak ditagih lagi, setelah liwat 1 tahun, dihitung mulai pada hari pertama sejak wang tunjangan dapat ditagih." + - paragraph: 3 + content: Sungguhpun waktu yang ditetapkan dalam ayat (1) dan (2) telah liwat, pembayaran wang ganti kerugian itu dapat juga dilakukan, apabila yang berkepentingan memberi keterangan-keterangan yang dapat diterima oleh hakim, bahwa ia (yang berkepentingan), karena sebab-sebab di luar kesalahannya, tidak dapat menuntut hak-haknya dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (1) dan (2) itu. + - article: 27 + content: "Barang siapa tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam pasal 19, ayat (1) dan (2), pasal 20, 21, pasal 22 ayat (2) dan (3), pasal 24 ayat (1) dan pasal 25, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 500,- (lima ratus rupiah), kecuali jikalau ia menurut atau berdasarkan Undangundang ini dibebaskan dari kewajiban itu." + - article: 28 + content: | + Dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah): + 1. barang siapa yang dengan sengaja membujuk seorang buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya, supaya tidak memberitahukan kecelakaan itu kepada pegawai pengawas; + 2. barang siapa yang dengan sengaja membujuk seorang buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya dengan jalan yang tersebut dalam Undang-undang Hukum Pidana pasal 55 ayat (1), pada 2e, supaya jangan menuntut hak-haknya yang diberikan oleh Undang-undang ini; + 3. barang siapa yang dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar kepada pegawai-pengawas tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu kecelakaan dan akibatnya. + - article: 29 + content: "Perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 27 dianggap pelanggaran dan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 28 dianggap kejahatan." + - article: 30 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Jikalau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 27 dilakukan oleh badan hukum, maka yang dituntut dimuka pengadilan dan yang dikenakan hukuman ialah anggauta-anggauta pengurus yang berkedudukan di daerah Negara Republik Indonesia, atau, jikalau anggauta-anggauta itu tidak ada, wakil badan hukum itu yang berkedudukan di daerah Negara Republik Indonesia." + - paragraph: 2 + content: "Yang telah ditetapkan dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal-hal, jikalau badan hukum itu bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain." + - article: 31 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Yang diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut Undang-undang ini, selain dari pada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, juga pegawai-pegawai yang ditentukan dengan peraturan Pemerintah." + - paragraph: 2 + content: "Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) berhak, jikalau perlu dengan bantuan pulisi, sewaktu-waktu masuk di tempat buruh bekerja dan bangunan-bangunan dari perusahaan yang dipakai sebagai tempat tinggal buruh atau dipakai untuk merawat buruh." + - article: 32 + content: "Tiap-tiap perjanjian yang dibuat untuk membebaskan majikan dari tanggung jawab atau mengurangi tanggung jawab majikan berhubung dengan berlakunya Undang-undang ini, tidak sah." + - article: 33 + content: "Majikan dibebaskan dari tanggungan membayar ganti kerugian kepada buruh yang ditimpa kecelakaan menurut Hukum Perdata, jikalau untuk kecelakaan itu telah dibayar ganti kerugian berdasarkan Undang-undang ini." + - article: 34 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Hak untuk mendapat ganti kerugian berdasarkan Undangundang ini tidak boleh diserahkan kepada orang lain digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim atau sementara menanti putusan hakim ataupun untuk menjalankan faillissement." + - paragraph: 2 + content: "Pemerintah untuk membayar sesuatu ganti kerugian sewaktu-waktu dapat dicabut kembali." + - article: 35 + content: "Segala surat menyurat yang dibuat berhubung dengan dijalankannya Undang-undang ini bebas dari bea meterai." + - article: 36 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Dengan suatu peraturan Pemerintah, perusahaan-perusahaan yang diwajibkan membayar ganti kerugian berdasarkan Undang-undang ini, diwajibkan dengan peraturan Pemerintah itu untuk membayar iyuran guna mendirikan suatu fonds. + Dalam hal-hal yang ditentukan dalam peraturan Pemerintah itu, ganti kerugian akan dibayar dari fonds tersebut. + - paragraph: 2 + content: "Selama yang ditetapkan dalam ayat (1) belum dijalankan, ganti kerugian yang harus dibayar oleh majikan yang dinyatakan failliet atau karena sebab-sebab lain tidak mampu memberi tunjangan, dibayar oleh Negara kepada orang yang berhak menerimanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah." + - paragraph: 3 + content: "Karena pembayaran seperti termaksud dalam ayat (2) itu, maka segala hak-hak penuntutan fihak buruh yang bersangkutan terhadap majikan yang failliet atau tidak mampu membayar, dengan sendirinya pindah pada Negeri." + - article: 37 + content: "Segala peraturan yang masih diperlukan untuk melakukan Undang-undang ini, ditetapkan dengan atau berdasarkan atas peraturan Pemerintah." + - article: 38 + content: "Undang-undang ini disebut \"Undang-undang Kecelakaan 1947\" dan mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1947." diff --git a/undang-undang/1947/1947-34.yaml b/undang-undang/1947/1947-34.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fdb3fd6a3b46311bc8ec42f31c9f943f2dcd9398 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-34.yaml @@ -0,0 +1,11 @@ +number: 34 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: "Peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam \"Undang-undang Kecelakaan 1947\" dan semua peraturan-peraturan yang berdasarkan Undang-undang itu berlaku bagi kecelakaan-kecelakaan karena perang yang menimpah buruh berhubung dengan hubungan kerja." + - article: 2 + content: "Apabila kecelakaan karena perang yang menimpa buruh berhubung dengan hubungan kerja di perusahaan untuk kepentingan Negara, maka Menteri Perburuhan dapat membebaskan majikan dari kewajiban memberi tunjangan." + - article: 3 + content: "Apabila majikan dibebaskan dari kewajibannya memberi tunjangan seperti tersebut dalam pasal 2, Negara membayar tunjangan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Kecelakaan 1947." + - article: 4 + content: "Undang-undang ini disebut \"Undang-undang Kecelakaan Perang\" dan mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1947." diff --git a/undang-undang/1947/1947-35.yaml b/undang-undang/1947/1947-35.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..73e323e196e9099d7805eaa80b770bd8c5a74f80 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-35.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 35 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: "Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1947 tanggal 19 Agustus 1947 tentang Komisaris Negara, yang ditetapkan dengan mempergunakan pasal 22 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan ini disahkan menjadi Undang-undang." + - article: 2 + content: "Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan." \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-36.yaml b/undang-undang/1947/1947-36.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..18107d3c5f6013bfc0287516f6facc7ab9e5ba2d --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-36.yaml @@ -0,0 +1,11 @@ +number: 36 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: Guna acara pidana dari Pengadilan Tentara dapat dipakai peraturan "Summier" yang termuat dalam titel XI Herziene Inlandsch Reglement untuk segala perkara di seluruh Indonesia. + - article: 2 + content: Apabila pasal 1 dijalankan, Pengadilan Tentara bersidang dengan seorang Hakim yaitu Ketuanya, seorang Jaksa Tentara (Agung), seorang Panitera dan sebagai penasehat seorang opsir tentara yang ditunjuk oleh Hakim itu. + - article: 3 + content: Jika perlu, Hakim dapat menentukan tempat sidang di luar tempat kedudukannya atau di luar daerah hukumnya. + - article: 4 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-37.yaml b/undang-undang/1947/1947-37.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af2e5d162f7bcb27a7471a68545a388427e75a8c --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-37.yaml @@ -0,0 +1,14 @@ +number: 37 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: | + Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara: + a. No. 5 tentang pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon dalam Keadaan Bahaya; + b. No. 7 jo. No. 31 tentang penilikan Pos, Telegrap dan Telepon; + c. No. 8 tentang pesawat penerimaan radio; + d. No. 9 tentang pemancar radio; + e. No. 11 tentang pencetakan, pengumuman dan penerbitan; + f. No. 16 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran film; diperpanjang waktu berlakunya sampai tanggal 11 Januari 1948. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 1947. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-38.yaml b/undang-undang/1947/1947-38.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e9842b3eaae12b511204f1e6d36489127171c37c --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-38.yaml @@ -0,0 +1,34 @@ +number: 38 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pada tiap-tiap waktu yang tertentu, menurut keputusan Menteri Keuangan, Pemerintah dapat mengeluarkan undianuang Negara. + - paragraph: 2 + content: Besarnya undian-uang tidak boleh melebihi jumlah sepuluh juta rupiah tiap kali. + - paragraph: 3 + content: Besarnya undian-uang lain yang tidak dikeluarkan oleh Negara menurut ayat (2), tidak boleh melebihi lima puluh ribu rupiah. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Terhadap undian Negara, Menteri Keuangan menetapkan: + a. jumlah dan macam atau besarnya hadiah; + b. besarnya undian uang; + c. harga penjualan undian; + d. waktu penarikan undian; + - paragraph: 2 + content: Jika perlu, waktu tersebut dalam ayat (1) sub d dapat diubah. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Hasil penjualan undian, setelah dikurangi dengan jumlah hadiah dan biaya lain, menjadi penerimaan Negara. + - paragraph: 2 + content: Uang hadiah yang tidak diminta dalam waktu enam bulan sesudah penarikan, tidak dapat ditagih lagi dan uang hadiah tersebut menjadi penerimaan Negara. + - paragraph: 3 + content: Undian-Uang Negara dibebaskan dari pembayaran bea apapun juga. + - article: 4 + content: Peraturan untuk menjalankan undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. + - article: 5 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-39.yaml b/undang-undang/1947/1947-39.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..31300ee3b90fb6416ec04fa1a6dceaa429a827d9 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-39.yaml @@ -0,0 +1,69 @@ +# Number of the Undang-Undang. +number: 39 +# Year of the Undang-Undang. +year: 1947 +# List of article in the Undang-Undang. +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Nama Wetboek van Militair Strafrecht voor NederlandschIndie (Stbl. 1934 No. 167) diubah menjadi "Wetboek van Militair Strafrecht". + - paragraph: 2 + content: Kitab itu dapat disebut "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara" + - article: 2 + content: Jikalau dalam sesuatu pasal dalam "Wetboek van Militair Strafrecht" ditulis perkataan "Nederland" atau "Nederlandsch-Indie, maka perkataan itu diubah menjadi "Indonesia" dan perkataan "Nederlandsch (e) (en)" atau "Nederlandsch-Indisch(e) (en)" atau "Nederlandsch(e) (en) of Nederlandsch-Indisch(e) (en) " dengan "Indonesisch(e) (en). + - article: 3 + content: | + Dalam "Wetboek van Militair Strafrecht" diadakan perubahan-perubahan seperti berikut: + 1. Dimana terdapat perkataan "bij de wet", "bijalgemeenen maatregel van bestuur" atau "bij ordonnantie", baikpun ketiga kata-kata itu disebut berturut-turut, maupun disebut masing-masing tersendiri, maka kata-kata itu terhadap hal-hal yang pada saat berlakunya Undang- undang ini belum diadakan peraturannya, harus dibaca "bij Undang-undang". + 2. Dimana terdapat perkataan "krijgsmacht", harus dibaca "bij Angkatan Perang" + 3. a. Dalam pasal 8 ayat 2 perkataan "door den Gouverneur Generaal" diubah menjadi "bij peraturan pemerintah" + b. Dalam pasal 53 ayat 3, pasal 55 dan pasal 58 perkataan "Gouvernuerl General" diganti dengan "Menteri Pertahanan". + 4. Perkataan "Legercommandant" dalam : + a. pasal-pasal 12 ayat 2, 21, 22 ayat 2, 27 dan 31 diganti dengan "Menteri Pertahanan". + b. pasal 22 ayat 1 diganti dengan "Menteri Pertahanan en aan den Panglima Besar". + 5. Dalam pasal 19 perkataan "advocaat fiscal voor de Landen Zeemacht" diganti dengan "Jaksa Tentara Agung" dan perkataan "het Hoog Militair Gerechtshof" diganti dengan "Mahkamah Tentara Agung". + 6. a. Dalam pasal 28 perkataan "het leger" diubah menjadi "de angkatan perang". + b. Dalam pasal 49 ayat 1 sub 3 perkataan "het Hoog Militair Gerechtshof en van den krijgsraad" diganti dengan "eene pengadilan tentara (luar biasa)". + 7. Dalam pasal 28 sub 1 perkataan "onderofficier" diubah menjadi "officier en of onderofficier". + 8. Ayat 2 dari pasal 44 dihapuskan; tanda ayat "(1)" dihapuskan pula. + 9. Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : + Onder "angkatan perang" wordt verstaan : + a. de "angkatan darat" en de daarbij behoorende dienstplichtigen met inbegrip van het reserve-personeel; + b. de "angkatan laut" en de daarbij behoorende dienstplichtigen met inbegrip van het reserve-personeel; + c. de "angkatan udara" en de daarbij behoorende dienstplichtigen met inbegrip van het reserve-personeel; + d. in tijd van oorlog zij die op wettige wijze zijn opgeroepen om mede te werken tot de verdediging of tot de bewaring van rust en orde. + 10. a. Dalam pasal 46 ayat 1 perkataan "het leger" diganti dengan "de angkatan perang". + b. Dalam pasal 46 ayat 1 sub 1 perkataan "daaronder begrepen de dienstplichtigen bij het Nederlandsche leger, die met hunne toestemming in Nederlandschleger, die met hunne toestemming in NederlandschIndie dienen" dihapuskan. + 11. Dalam pasal 47 dan 48 perkataan "het leger" diganti dengan "de angkatan perang". + 12. a. Pasal 49 ayat 1 sub 1 dibaca sebagai berikut; "de tot eenigen militairen dienst gebruikt wordende gewezen militairen". + b. Pasal 49 ayat 1 ditambah dengan sub 4 dan sub 5 seperti berikut : + "4e. Zij, die een titulairen militairen rang bekleeden, hetzij bij of krachtens Undang-undang, hetzij tijdens keadaan bahaya bij of krachtens peraturan Dewan Pertahanan Negera verleend' op grond van artikel 7 lid 2 Undang-undang Keadaan Bahaya, zoolang en voorzoover in de uitoefening van de werkzaamheden op grond waarvan zij hun titulairen rang hebben herkregen; + 5e. Zij, die lid zijn van een organisatie, die met de angkatan darat, laut of udara is gelijkgesteld of als zoodanig wordt beschouwd : + a. bij or krachtens Undang-undang; + b. tijdens keadaan bahaya bij of krachtens peraturan Dewan Pertahanan Negara op grond van artikel 7 lid 2 Undang-undang Keadaan Bahaya". + 13. Pasal 51 ayat 2 diubah menjadi berikut : + "Naar gelang van het onderdeel zij zich bevinden, worden zij geacht tot de angkatan darat, laut of udara te behooren". + 14. a. Pasal 53 ayat 2 dihapuskan. + b. Pasal 53 ayat 3 menjadi pasal 53 ayat 2 dan dibaca seperti berikut : + "De onderline rang-en standsverhouding van de militairen onder artikel 49 lid 1 ten 5e genoemd tot de overige militairen wordt geregeld door den Menteri Pertahanan". + 15. a. Pasal 54 ayat 1, ditambah sehingga berbunyi seperti berikut : + "Onder onderofficieren worden verstaan de militairen, die eenige militairen rang bekleeden bij de angkatan darat beneden dien van Letnan klas 2, bij de angkatan laut beneden dien van Letnan Laut klas 2, bij de angkatan udara beneden dien van opsir muda udara 2 Kadet Udara 2". + b. Perkataan "of matroos" dalam pasal 54 ayat 2 dihapuskan. + 16. a. Pasal 57 ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi seperti berikut : + "Onder oorlogsvliegtuig wordt verstaan elk ten behoeve der angkatan udara gebezigd vliegtuig, waarover een militair der angkatan udara het bevel voert". + b. Dalam pasal 57 ayat 1 (baru) dua perkataan "zeemacht masing-masing diganti dengan "angkatan laut". + 17. a. Dalam pasal 61 perkataan "oorlogsvaartuig" dibaca "oorlogsvaar of vliegtuig". + b. Dalam pasal 67 ayat 1 sub 1, pasal 109 sub 2, pasal 113 ayat 2, pasal 114 ayat 2, pasal 115 ayat 2, pasal 118 ayat 3 dan pasal 135 ayat 3 sub 2 perkataan "vaartuig" diubah menjadi "vaar of vliegtuig". + c. Dalam pasal 89 sub 2 perkataan "vaartuigen" diubah menjadi "vaar of vliegtuig". + 18. Dalam pasal 67 ayat 1 sub 1 perkataan "het leger of de zeemacht" diubah menjadi "de angkatan perang". + 19. Dalam pasal 73 sub 1, pasal 76 ayat 2, pasal 83 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 84 ayat 1 perkataan "het leger of de vloot diubah menjadi "angkatan darat, laut of udara". + 20. Dalam pasal 103 ayat 5 dan pasal 104 sub 2 perkataan "zeegevaar" diubah menjadi "zee of luchtgevaar". + 21. Pasal 118 ayat 4 diubah menjadi seperti berikut : + "Met gelijke straffen, worden gestraft de officier van de wacht aan boord van een oorlogsvaar of vliegtuig of de militair die hem tijdelijk vervangt, de machinist, de marconist, hoofd der wacht aan boord van een oorlog svaar of vliegtuig en de bevelhebber van eenige wacht, ronde of patrouille of van eenige met de uitoefening van den veiligheidsdients in tijd van oorlog belast troepenafdeeling, die als zoodanig gelijke handelingen pleegt". + 22. Dalam pasal 124 ayat 1 bagian kalimat yang berbunyi "Koning of door of namens den Gouverneur-Generaal" diubah menjadi "President". + 23. Dalam pasal 135 ayat 2 angka-angka "104-108" diubah menjadi "104, 106, 107 en 108" dan ayat 3 sub 1 angkaangka "104-106" diubah menjadi "104- en 106". + 24. Pasal 136 ayat 1 sub 2 dibaca sebagai berikut : + "hij, die de Indonesische vlag of den Indonesiche wimpel of een militair vaandel of militairen standaard beschimpt". + - article: 4 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juni 1946, hari berlakunya Undang-undang tentang Pengadilan Tentara. diff --git a/undang-undang/1947/1947-4.yaml b/undang-undang/1947/1947-4.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..462118249f8a0bb37b800f65eaa3ccbd70655563 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-4.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 4 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: Permohonan Johann Jordan, lahir pada tanggal 24 Maret 1889 di Oberliederbach bei Frankfurt am Mein, bertempat tinggal di Mertoyudan, Magelang, untuk menjadi warganegara Indonesia dikabulkan, dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewarganegaraan negara pada hari ia di hadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia, sebagai termaktub dalam pasal 5 ayat (8) Undang-undang tentang warga negara dan penduduk negara Indonesia. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannya. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-40.yaml b/undang-undang/1947/1947-40.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..33d16eb7888bc6a7e8f4e5896ae5fb0dbffff904 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-40.yaml @@ -0,0 +1,44 @@ +number: 40 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Nama "Wetboek van Krijgstucht voor Nederlandsch-Indie (Stbl. 1934 No. 168) diubah menjadi "Wetboek van Krijgstucht". + - paragraph: 2 + content: Kitab itu dapat disebut "Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara". + - article: 2 + content: | + Dalam "Wetboek van Krijgstucht" diadakan perubahan-perubahan seperti berikut: + 1. Dalam pasal-pasal 5 ayat 1 sub A ten 5e, 15 sub a, 17 ayat 1 dan 26 sub A ten 4e perkataan "het leger" diganti dengan "de angkatan perang". + 2. a. Dalam pasal 7 ayat 1 sub A dan C, sesudah perkataan "woonverblijf" ditambahkan perkataan "hut of verblijf, schip". + b. Dalam pasal 8 ayat 1 sub A diantara perkataan "onderofficierskamer" dan of" ditambahkan perkataan "hut" + c. Dalam pasal 9 ayat 1 sub A diantara perkataan "woon verblijf" dan "ten" ditambahkan perkataan "hut of verblijf" + d. Dalam pasal 10 perkataan "of diantara perkataan "kantonnement" dan "bivak" diganti dengan tanda, diantara perkataan "bivak" dan "wijziging" ditambah perkataan "of in het schip". + 3. a. Dalam pasal-pasal 10, 34 ayat 1 sub 2 dan 75 perkataan "door of namens den Gouverneur Generaal" diganti dengan "bij of krachtens peraturan pemerintah". + b. Dalam pasal-pasal 13 ayat 2, 20 ayat 2, 48 dan 73 ayat 1 perkataan "door den Gouverneur Generaal" diganti "bij peraturan pemerintah". + c. Dalam pasal-pasal 34 ayat 1 sub 2, 34 ayat 3, 36 sub 2 dan pasal 56 perkataan "door den Gouverneur Generaal of krachtens diens machtiging door den Legercommandant" diganti dengan "bij of krachten peraturan pemerintah". + 4. a. Dalam pasal 17 ayat 3 perkataan "legeronderdeel" diganti dengan "onderdeel van de angkatan perang". + b. Dalam pasal 17 ayat 4 perkataan "bij Regeeringsverordening" diganti dengan "bij peraturan pemerintah". + 5. Kepala (nama) Afdeeling II dari § III diubah menjadi "Bij een leger te velde en buiten hun basis opereerende deelen van de zeeluchtmacht". + 6. Dalam pasal 24, 25 dan 26, diantara perkataan "een leger te velde" dan, zijn" ditambahkan perkataan "schip buitengaats en vliegtuig buiten basis". + 7. a. Pasal 34 ayat 1 sub 1 dibaca "elken opperofficier van de angkatan perang". + b. Dalam pasal 34 ayat 1 sub 2, diantara perkataan "regiment" dan "korps" ditambah perkataan "pangkalan". + 8. a. Dalam pasal 34 ayat 1 dalam bagian kalimat dimana perkataan "Legercommandant" disebut kedua kalinya dan dalam pasal 66 ayat 1 dan 3 perkataan "legercommandant" diganti dengan "Panglima Besar". + b. Dalam pasal 37 (2 kali), 42 ayat 1 dan pasal 71, perkataan "Legercommandant" diganti dengan "Menteri Pertahanan". + 9. Dalam pasal 35 : + a. sesudah perkataan "militairen commandant" ditambahkan "perkataan "dan wel commandeerenden officier; + b. sesudah perkataan "garnizoen" (2 kali) ditambahkan perkataan "of aan boord van een oorlogsvaar of vliegtuig"; + c. perkataan "garnizoensdienst" diganti dengan "garnizoensscheeps of luchtdienst". + 10. a. Pasal 36 sub 1 dibaca: "elken hoofdofficier van den angkatan perang". + b. Dalam pasal 36 No. 2 diantara perkataan "batterij" dan "divisie marechausee" ditambahkan perkataan "oorlogsvaar of vliegtuig". + 11. Dalam pasal 41 ayat 2 dan 62 ayat 2 perkataan "den residentierechter, den landrechter, of ter plaatse diganti dengan "eenen ter plaatse aanwezingen rechter, of". + 12. Dalam pasal 48 perkataan "verjaardag van het hoofd van den Staat of van Leden het Koninklijk huis of bij gelegenheid van andere" dihapuskan. + 13. a. Dimana terdapat perkataan "krijgsraad" maka perkataan itu diubah menjadi "pengadilan tentara (luar biasa) uitgezonderd de Mahkamah Tentara Agung". + b. Dimana terdapat perkataan "het Hoog Militair Gerechtshof" atau "het Hof", maka perkataan itu diubah menjadi "de Mahkamah Tentara Agung". + 14. a. Dalam pasal 66 a ayat 2 bagian kalimat "en de secretaris" dihapuskan. + b. Pasal a ayat 3 dihapuskan. + 15. Dalam pasal 67 ayat 2 perkataan "van het Reglement op de Strafvordering" diganti dengan "betreffende de strafrectspleging van de Pengadilan Negeri". + 16. Diantara pasal 74 dan 75 diadakan satu pasal baru ialah pasal 74 a yang bunyinya seperti berikut: "Die gedeelten van de Rechtspleging bij de Landmacht, welke nog van toepassing zijn op de militairen van de Angkatan Darat, zijnde de artikelen 4 tot en met 13, voorzoover zij betrekking hebben op de krijgstuchtelijke behandeling eener zaak, zijn mede toepasselijk op die van de Angkatan Laut en Angkatan Udara". + - article: 3 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari mulai berlakunya Undang-undang tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara. diff --git a/undang-undang/1947/1947-41.yaml b/undang-undang/1947/1947-41.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..950e9e3208bf3c2b271b4425e0fd0b229bfc7dc4 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-41.yaml @@ -0,0 +1,32 @@ +number: 41 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: Undang-undang "Reglement voor de Militaire strafgestichten" (Stbl. 1934 No. 169) itu dapat disebut "Peraturan Kepenjaraan Tentara". + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dimana disebut "het leger", maka perkataan ini diganti dengan "de angkatan darat". + - paragraph: 2 + content: Dalam pasal 8 perkataan "legersamenstelling" diganti dengan "de samenstelling van de angkatan darat". + - article: 3 + content: | + Dalam "Reglement voor de militaire strafgestichten diadakan perubahan-perubahan seperti berikut: + 1. Dalam pasal 1 ayat 2 sub a dan sub b diubah menjadi: + a. de militaire strafgevangenis tevens provoosthuis te Ambarawa; + b. de militaire strafgevangenis tevens provoosthuis te Pamekasan; + 2. Dimana terdapat perkataan "Legercommandant", maka perkataan itu diubah menjadi "Menteri Pertahanan". + 3. Dimana terdapat perkataan "militaire strafgevangenis tevens provoosthuis te Cimahi", maka perkataan itu diubah menjadi "militaire strafgevangenis tevens provoosthuis te Ambarawa". + 4. Pasal 4 dihapuskan. + 5. Dalam pasal 6 ayat 1 perkataan "Cimahi" diganti dengan "Ambarawa". + 6. a. Dalam pasal 19 ayat 1 sub a dan pasal 23 ayat 2 perkataan "auditeur-militair" diganti dengan "jaksa tentara". + b. Dalam pasal 19 ayat 1 sub a perkataan "of wel zoolang de zaak in gerectelijk onderzoek is aan den commissaris belast met het nemen van informatien" dihapuskan. + 7. Dalam pasal 23 ayat 2 perkataan "dan wel den commissaris belast met her nemen der informatien" dihapuskan. + 8. Dalam pasal 55 ayat 4 perkataan "het leger" diganti dengan "de angkatan perang". + - article: 4 + content: | + Dalam "Voorschriften betreffende de gevallen waarin, en de wijze waarop vrijheidsstraffen opgelegd aan een militair, kunnen worden tenuitvoergelegd op een andere plaats, dan in een voor de uitvoering der straf bestemd gesticht" (Stbl. 1934 No. 170) diadakan perubahan-perubahan seperti berikut : + 1. Dimana terdapat perkataan "Cimahi" maka perkataan itu diubah menjadi "Ambarawa of te Pamekasan". + 2. Dalam pasal 5 perkataan "krijgsraad" diganti dengan "Mahkamah Tentara (luar biasa)". + - article: 5 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1947/1947-5.yaml b/undang-undang/1947/1947-5.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..73513114149b9cc95cac32805044b5f8bd0eb380 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-5.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 5 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: "Permohonan Salim Basjir, lahir pada bulan Oktober 1900 di Hadramaut, bertempat tinggal di Slawi, Gang Pasarlama No. 62 kawedanan Slawi, kabupaten Tegal untuk menjadi warga negara Indonesia dikabulkan, dengan pengertian bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia di hadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia, sebagai termaktub dalam pasal 5 ayat (8) Undang-undang tentang warga negara dan penduduk negara Indonesia." + - article: 2 + content: "Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannya." \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-6.yaml b/undang-undang/1947/1947-6.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..53e521ebeab806b4e6c3a60469e32ff246d0a3ad --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-6.yaml @@ -0,0 +1,34 @@ +number: 6 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: | + Undang-undang No. 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan penduduk Negara Republik Indonesia diubah dan ditambah sebagai berikut : + a. Pasal 1 bab b harus dibaca : + b. Orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu dan lahir, bertempat kedudukan dan kediaman dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin; + b. Titik pada akhir kalimat pasal 1 bab i diganti dengan titik koma. + c. Pasal 1 ditambah dengan jo. badan-hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam daerah Negara Indonesia. + d. Antara pasal 3 dan pasal 4 ditambah : + Pasal 3a. + Seorang Warga Negara Indonesia tersebut dalam pasal 1 bab b, yang mempunyai kewargaan negara dari negeri lain, dapat melepaskan kewargaannya dari Negara Indonesia dengan menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia. + Pasal 3b. + Jika seorang Warga Negara Indonesia tersebut dalam pasal 1 bab b meninggal dunia pada waktu itu masih menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia, maka dengan mengingat aturan dalam pasal 3a, hak untuk menyatakan keberatan ini dilanjutkan buat anak-anaknya yang sah, disahkan, diakui atau diangkat dengan cara yang sah, oleh walinya masing-masing, dan buat, jandanya oleh dia sendiri, kecuali jika janda itu masuk dalam golongan tersebut dalam pasal 1 bab a, yang dalam hal itu tetap menjadi Warga Negara Indonesia. + e. Pasal 4 ayat (1) harus dibaca : + (1) Pernyataan keberatan tersebut dalam pasal 3a harus disampaikan dengan tulisan kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 1 tahun setelah aturan dalam pasal 1 bab b berlaku buat orang yang bersangkutan. + f. Pasal 5 ayat (3) harus dibaca : + (5) Untuk tiap-tiap naturalisasi harus dibayar kepada Kas Negeri uang sejumlah 200 rupiah. + g. Antara pasal 11 dan pasal 12 ditambah : + Pasal 11a. + (1) Surat pernyataan tersebut dalam pasal 4 ayat (1), pasal 6 ayat (2), pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan orang yang menyatakan. + (2) Setelah menerima surat pernyataan itu, maka Pengadilan Negeri berwajib dengan selekas-lekasnya memeriksanya untuk menetapkan apakah syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang ini dipenuhi. Dengan selekas-lekasnya setelah mengambil penetapan tentang pernyataan itu, maka Pengadilan Negeri harus mengirimkan salinan dari penetapan itu kepada Menteri Kehakiman disertai dengan surat pernyataan dan surat-surat lampirannya. + h. Antara pasal 14 dan pasal 15 ditambah : + Pasal 14a. + Segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan aturan-aturan dalam Undang-undang ini diatur oleh Peraturan Pemerintah. + i. Pasal 15 harus dibaca : + Undang-undang ini mulai berlaku pada hari 17 Agustus 1945. + j. Peraturan Peralihan harus dibaca : + I. Orang yang pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku tidak mempunyai bapa lagi dan pada waktu itu belum berumur 21 tahun dan belum kawin adalah Warga Negara Indonesia, jika bapanya pada waktu meninggal dunia memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 bab b. Selama belum berumur 21 tahun atau belum kawin maka yang dapat menyatakan keberatan sebagai tersebut dalam pasal 3a buat orang itu ialah walinya. + II. Seorang perempuan yang pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku tidak mempunyai suami lagi karena suaminya yang akhir meninggal dunia, sedang suaminya itu pada waktu meninggal dunia memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 bab a atau pasal 1 bab b dan ia sendiri tidak, adalah Warga Negara Indonesia. Dalam waktu 1 tahun sesudah 10 April 1946 ia dapat melepaskan kewargaannya dari Negara Indonesia dengan menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini berlaku aturan-aturan dalam pasal 3a, pasal 10 dan pasal 11a, dengan perbedaan pasal 10 ayat (1) kalimat 2 bab c menjadi : bahwa ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 bab a atau pasal 1 bab b. + III. Orang yang pada waktu tanggal 10 April 1946 memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 bab b atau berada dalam keadaan tertera dalam pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1) atau pasal 11 ayat (1) dapat mempergunakan hak pernyataan masing-masing dalam waktu 1 tahun setelah hari tersebut. Demikian pula orang yang kehilangan bapa atau suami termaksud dalam pasal 3b antara tanggal 17 Agustus 1945 dan 10 April 1946 dapat mempergunakan hak pernyataan masing-masing dalam waktu tersebut. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari 17 Agustus 1954. diff --git a/undang-undang/1947/1947-7.yaml b/undang-undang/1947/1947-7.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5b14525083d52fd6aa17a98f8855996fd54cf5d7 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-7.yaml @@ -0,0 +1,35 @@ +number: 7 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Mahkamah Agung adalah badan Kehakiman yang tertinggi, berkedudukan di-ibu-kota Republik Indonesia atau di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden, dan terdiri atas satu Ketua, satu Wakil-Ketua beberapa anggauta dan satu panitera, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jika perlu oleh Menteri Kehakiman diangkat beberapa wakil-panitera. + - paragraph: 2 + content: Disamping Mahkamah Agung adalah Kejaksaan Agung yang terdiri atas satu Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Tinggi, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jika perlu oleh Menteri Kehakiman diangkat beberapa Jaksa lain. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pengawasan atas badan-badan kehakiman dalam hal melakukan keadilan di seluruh Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung selaku majelis Kehakiman yang tertinggi. + - paragraph: 2 + content: Mahkamah Agung menyelenggarakan akan berlakunya peradilan dengan seksama dan seyogya. + - paragraph: 3 + content: Kelakuan dan perbuatan (pekerjaan) dari badan-badan kehakiman dan hakim-hakim diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Untuk itu Mahkamah Agung guna kepentingan jawatan berhak memberi peringatan-peringatan, tegoran-tegoran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada badan-badan kehakiman dan hakim-hakim, baik dengan surat sendiri-sendiri, maupun dengan surat edaran. + - paragraph: 4 + content: Mahkamah Agung berkuasa meminta segala keterangan, pertimbangan dan nasehat dari segenap badan-badan kehakiman (civiel maupun militair) dan dari hakim-hakim begitu pula dari pada Jaksa Agung dan dari pegawai-pegawai lainnya, yang diserahi penuntutan perkara pidana. Guna ini Mahkamah Agung berhak pula memerintahkan penyerahan atau pengiriman surat-surat yang bersangkutan dengan perkara-perkara yang akan dipertimbangkan. + - article: 3 + content: Pengawasan yang serupa dengan yang tersebut dalam pasal 2 ayat 3 dan 4, oleh Jaksa Agung dilakukan terhadap para Jaksa dan polisi dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran. + - article: 4 + content: Jika keadaan memaksa maka Mahkamah Agung dan Jaksa Agung masing-masing dapat menetapkan, bahwa untuk sesuatu atau beberapa daerah pengawasan yang termaksud dalam pasal 2 dan 3 dijalankan oleh Pengadilan Tinggi dan Jaksa pada Pengadilan Tinggi, masing-masing untuk daerah hukum yang bersangkutan. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Mahkamah Agung pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakhir memutuskan semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili : a. antara semua badan kehakiman yang tempat kedudukannya tidak sedaerah sesuatu pengadilan tinggi; b. antara pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi; c. antara pengadilan tinggi dan sesuatu badan kehakiman dalam daerah hukumnya. + - paragraph: 2 + content: Keputusan Mahkamah Agung dalam hal ini ditetapkan oleh sedikit-sedikitnya tiga hakim. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pasal 1 dari Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. + - paragraph: 2 + content: Pasal 2 sampai pasal 5 mulai berlaku pada tanggal Undang-undang ini diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-8.yaml b/undang-undang/1947/1947-8.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0bf388a6ba208ee64ff4db72d1347eebdf208f75 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-8.yaml @@ -0,0 +1,11 @@ +number: 8 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: | + Undang-undang No. 3 tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 6 tahun 1947 diubah sebagai berikut: + a. Peraturan Peralihan I ditambah dengan kalimat ke-3, yang berbunyi: "Pernyataan itu dapat diajukan sampai tanggal 10 April 1948". + b. Dalam Peraturan Peralihan II kalimat ke-2 perkataan-perkataan: "Dalam waktu 1 tahun sesudah 10 April 1946" diganti dengan "Sampai tanggal 10 April 1948". + c. Dalam Peraturan Peralihan III kalimat ke-1 dan ke-2 perkataan-perkataan : "tanggal 10 April 1946" diganti dengan :"tanggal 10 April 1947". + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 1947. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1947/1947-9.yaml b/undang-undang/1947/1947-9.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b71f9ac0473a14251360053ab7ab150802f20842 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1947/1947-9.yaml @@ -0,0 +1,8 @@ +number: 9 +year: 1947 +articles: + - article: 1 + content: | + Permohonan Frans Matheas Hesse, lahir pada tanggal 2 Juli 1879, di Huls/Krys Kempen Rhynland di Jerman, bertempat tinggal di Karangampel, kabupaten Indramayu, untuk menjadi Warga Negara Indonesia dikabulkan, dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan Negara pada hari ia di hadapan atau berjanji setia kepada Negara Indonesia, sebagai termaksud dalam pasal 5 ayat (8) Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1948/1948-1.yaml b/undang-undang/1948/1948-1.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bc0ec76e4d44b544e2a108af1cb6ea027d0cfef1 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-1.yaml @@ -0,0 +1,10 @@ +number: 1 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: | + Diantara pasal 1 dan pasal 2 dari "Undang-undang Keadaan Bahaya" ditambah satu pasal 1a yang bunyinya sebagai berikut : + Pasal 1a + Jika suatu daerah dinyatakan berada dalam keadaan bahaya, maka untuk daerah itu ada "tijd van oorlog" dalam arti Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-10.yaml b/undang-undang/1948/1948-10.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a57629635c40f807ca5c77346c81fceef44df5b4 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-10.yaml @@ -0,0 +1,33 @@ +number: 10 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: Sumatra dibagi menjadi tiga propinsi yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. + - article: 2 + content: | + Propinsi-propinsi yang tersebut pada pasal 1, ialah : + Propinsi Sumatra Utara, yang meliputi Karesidenan-karesidenan Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli; + Propinsi Sumatra Tengah, yang meliputi Karesidenan-karesidenan Sumatra Barat, Riauw dan Jambi; + Propinsi Sumatra Selatan, yang meliputi Karesidenan-karesidenan Bengkulen, Palembang, Lampong dan Bangka-Biliton. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Bentuk, susunan, kekuasaan dan kewajiban pemerintahan Propinsi-propinsi ditetapkan dalam Undang-undang tentang pemerintahan daerah. + - paragraph: 2 + content: Sebelum dapat dibentuk dan disusun menurut ketentuan dalam ayat (1) diatas, maka pemerintahan propinsi terdiri dari dewan perwakilan Rakyat Propinsi dan badan eksekutief Propinsi. + - paragraph: 3 + content: | + a. Dewan perwakilan rakyat Propinsi terdiri dari anggauta-anggauta yang jumlahnya dan pemilihannya seperti dewan perwakilan Propinsi Sumatra pada saat berlakunya Undang-undang ini, disesuaikan dengan pembagian Sumatra menurut pasal 2. + b. Dewan perwakilan rakyat Propinsi diketuai oleh Gubernur yang tidak mempunyai hak suara. + - paragraph: 4 + content: | + a. Badan eksekutief Propinsi terdiri dari lima orang anggauta yang dipilih oleh dan dari anggauta-anggauta dewan perwakilan rakyat Propinsi. + b. Badan eksekutief Propinsi menjalankan pemerintahan sehari-hari bersama dan diketuai oleh Gubernur yang mempunyai hak suara. + - article: 4 + content: Untuk mempersiapkan pembentukan pemerintahan Propinsi dan pembentukan daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi, diadakan suatu Komisariat Pemerintah Pusat terdiri dari Komisaris-komisaris Negara, yang susunan dan tugas kewajibannya lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan lain. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Peraturan-peraturan lainnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini, tidak berlaku. + - paragraph: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-11.yaml b/undang-undang/1948/1948-11.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..59cba1da5e7663d2f9e6dced8d019ea1e808385d --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-11.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 11 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: Segala pernyataan berhubung dengan kewargaan negara Indonesia yang menurut Undang-undang No. 3 tahun 1946 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 6 tahun 1947 dan Undang-undang No. 8 tahun 1947 harus diajukan sebelum tanggal 17 Agustus 1948, dapat diajukan sampai hari tersebut. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari bulan 10 April 1948. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1948/1948-12.yaml b/undang-undang/1948/1948-12.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..abf3467bd913bd4e60b1fb76be138b3f2cf2ccc9 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-12.yaml @@ -0,0 +1,151 @@ +# Number of the Undang-Undang. +number: 12 +# Year of the Undang-Undang. +year: 1948 +# List of article in the Undang-Undang. +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan : + (a) Pekerjaan, ialah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah. + (b) Orang dewasa, ialah orang laki-laki maupun perempuan, yang berumur 18 tahun keatas. + (c) Orang muda, ialah orang laki-laki maupun perempuan, yang berumur diatas 14 tahun, akan tetapi dibawah 18 tahun. + (d) Anak-anak, ialah orang laki-laki maupun perampuan, yang berumur 14 (empat belas) tahun kebawah. + (e) Hari, ialah waktu sehari-semalam selama 24 jam. + (f) Siang-hari, ialah waktu antara jam 6 sampai jam 18. + (g) Malam-hari, ialah waktu antara jam 18 sampai jam 6. + (h) Seminggu, ialah waktu selama 7 hari. + - paragraph: 2 + content: Dalam arti kata majikan termasuk juga kepala, pemimpin atau pengurus perusahaan, atau bagian perusahaan. + - paragraph: 3 + content: Disamakan dengan perusahaan ialah segala tempat pekerjaan, dari Pemerintah maupun partikelir. + - article: 2 + content: Anak-anak tidak moleh menjalankan pekerjaan. + - article: 3 + content: Jikalau seorang anak yang berumur 6 tahun atau lebih terdapat dalam ruangan yang tertutup, dimana sedang dijalankan pekerjaan, maka dianggap bahwa anak itu menjalankan pekerjaan ditempat itu, kecuali jikalau ternyata itu sebaliknya. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Orang muda tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari. + - paragraph: 2 + content: Dapat dikecualikan dari larangan termaksud dalam ayat (1) hal-hal dimana pekerjaan orang muda pada malam hari itu tidak dapat dihindarkan berhubung dengan kepentingan atau kesejahteraan umum. + - paragraph: 3 + content: Dalam Peraturan Pemerintah akan ditetapkan hal-hal yang dikecualikan termaksud dalam ayat (2) beserta syaratsyarat untuk menjaga kesehatan buruh muda itu. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Orang muda tidak boleh menjalankan pekerjaan di dalam tambang, lobang di dalam tanah atau tempat untuk mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah. + - paragraph: 2 + content: Larangan tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku kepada buruh muda yang berhubung dengan pekerjaannya kadangkadang harus turun di bagian-bagian tambang di bawah tanah dan tidak menjalankan pekerjaan tangan. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Orang muda tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatannya. + - paragraph: 2 + content: Dalam Peraturan Pemerintah akan ditetapkan pekerjaan termaksud dalam ayat (1). + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh orang wanita. + - paragraph: 2 + content: Dapat dikecualikan dari larangan termaksud dalam ayat (1) hal-hal dimana pekerjaan wanita pada malam hari itu tidak dapat dihindarkan berhubung dengan kepentingan atau kesejahteraan umum. + - paragraph: 3 + content: Dalam Peraturan Pemerintah akan ditetapkan hal-hal yang dikecualikan termaksud dalam ayat (2) beserta syaratsyarat untuk menjaga kesehatan dan kesusilaan buruh wanita itu. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan di dalam tambang, lobang di dalam tanah atau tempat lain untuk mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah. + - paragraph: 2 + content: Larangan tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap kepada orang wanita, yang berhubung dengan pekerjaannya kadang-kadang harus turun di bagian-bagian tambang di bawah tanah dan tidak menjalankan pekerjaan tangan. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatannya, demikian pula pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan keadaannya berbahaya bagi kesusilaannya. + - paragraph: 2 + content: Dalam Peraturan Pemerintah akan ditetapkan pekerjaan yang termaksud dalam ayat 1. + - article: 10 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. + Jikalau pekerjaan dijalankan pada malam hari atau berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan buruh, waktu kerja tidak boleh lebih dari 6 jam sehari dan 35 jam seminggu. + - paragraph: 2 + content: Setelah buruh menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus menerus harus diadakan waktu istirahat yang sedikitsedikitnya setengah jam lamanya; waktu istirahat itu tidak termasuk jam bekerja termaksud dalam ayat (1). + - paragraph: 3 + content: Tiap-tiap minggu harus diadakan sedikit-sedikitnya satu hari istirahat. + - paragraph: 4 + content: Dalam Peraturan Pemerintah akan ditetapkan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan buruh termaksud dalam ayat (1). + - paragraph: 5 + content: Dalam Peraturan Pemerintah dapat pula diadakan aturanaturan lebih lanjut tentang waktu kerja dan waktu istirahat untuk pekerjaan-pekerjaan atau perusahaanperusahaan yang tertentu yang dipandang perlu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan buruh. + - article: 11 + content: Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan pada hari-hari raya, yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifatnya harus dijalankan terus pada hari-hari raya itu. + - article: 12 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Dalam hal-hal, dimana pada suatu waktu atau biasanya pada tiap-tiap waktu atau dalam masa yang tertentu ada pekerjaan yang bertimbun-timbun yang harus lekas diselesaikan, boleh dijalankan pekerjaan dengan menyimpang dari yang ditetapkan dalam pasal 10 dan 11, akan tetapi waktu kerja itu tidak boleh lebih dari 54 jam seminggu. + Aturan ini tidak berlaku terhadap pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan buruh. + - paragraph: 2 + content: Dalam Peraturan Pemerintah akan ditetapkan hal-hal termaksud dalam ayat (1) beserta syarat-syarat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan buruh. + - article: 13 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Buruh Wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haidh; + - paragraph: 2 + content: Buruh Wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur-kandung. + - paragraph: 3 + content: Waktu istirahat sebelum saat buruh wanita menurut perhitungan akan melahirkan anak, dapat diperpanjang sampai selama-lamanya tiga bulan jikalau didalam suatu keterangan dokter dinyatakan, bahwa hal itu perlu untuk menjaga kesehatannya. + - paragraph: 4 + content: Dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) buruh wanita yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusukan anaknya, jikalau hal itu harus dilakukan selama waktu-kerja. + - article: 14 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Selain waktu istirahat seperti tersebut dalam pasal 10 dan 13, buruh yang menjalankan pekerjaan untuk satu atau beberapa majikan dari satu organisasi harus diberi idzin untuk beristirahat sedikit-sedikitnya dua minggu tiap-tiap tahun. + - paragraph: 2 + content: Buruh yang telah bekerja 6 tahun berturut-turut pada suatu majikan atau beberapa majikan yang tergabung dalam satu organisasi mampunyai hak istirahat 3 bulan lamanya. + - article: 15 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1) dan (2), buruh harus diberi kesempatan yang sepatutnya untuk menjalankan kewajiban menurut agamanya. + - paragraph: 2 + content: Pada hari 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja. + - article: 16 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Tempat kerja dan perumahan buruh yang disediakan oleh majikan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kebersihan. + - paragraph: 2 + content: Dalam Peraturan Pemerintah akan diadakan aturan-aturan yang lebih lanjut tentang syarat-syarat kesehatan yang dimaksudkan dalam ayat (1). + - paragraph: 3 + content: Pegawai-pegawai pengawasan perburuhan yang ditunjuk oleh Menteri yang diserahi urusan Perburuhan berhak untuk memberi perintah-perintah tentang penjagaan kebersihan dan kesehatan dalam tempat kerja dan perumahan buruh yang disediakan oleh majikan. + - article: 17 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Majikan berwajib menjaga supaya aturan-aturan dalam Undang-undang ini dan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berhubung dengan undang-undang ini, demikian juga perintah-perintah yang diberikan oleh pegawai-pegawai pengawasan perburuhan termaksud dalam pasal 16 ayat (3) di-indahkan. + - paragraph: 2 + content: Kewajiban termaksud dalam ayat (1) ada juga pada pegawai-pegawai majikan yang mengawasi pekerjaan dan yang diserahi dengan tegas oleh majikan untuk menjaga, bahwa aturan-aturan dan perintah-perintah termaksud dalam ayat (1) di-indahkan. + - article: 18 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Majikan dan pegawai yang mengawasi termaksud dalam pasal 17 yang tidak memenuhi kewajibannya, termaksud dalam pasal 17 ayat (1) dihukum dengan hukuman-kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiyah. + - paragraph: 2 + content: Jikalau pelanggaran itu terjadi didalam waktu dua tahun semenjak yang melanggar dikenakan hukuman yang tidak dapat dirubah lagi, karena pelanggaran yang sama, maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah. + - paragraph: 3 + content: Hal-hal yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal ini dianggap sebagai pelanggaran. + - article: 19 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jikalau majikan suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan hukum itu. + - paragraph: 2 + content: Jikalau pengurus badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap kepada pengurus badan hukum yang mengurus. + - article: 20 + content: Selain dari pada pegawai-pegawai yang berkewajiban mengusut pelanggaran pada umumnya, pegawai-pegawai pengawasan perburuhan dan orang-orang lain yang menurut Undangundang ditunjuk dan diberi kekuasaan untuk itu, kecuali diwajibkan untuk menjaga dan membantu supaya aturan-aturan dalam Undang-undang ini dan dalam peraturan-peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berhubung dengan Undang-undang ini serta perintah-perintah termaksud dalam pasal 16 ayat (3) dijalankan, diwajibkan juga untuk mengusut pelanggaran. + - article: 21 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam Peraturan Pemerintah akan ditetapkan saat mulai berlakunya Undang-undang ini, demikian juga akan diatur berangsur-angsur berlakunya Undang-undang ini terhadap pekerjaan atau macam pekerjaan yang tertentu untuk seluruh atau sebagian dari aturan-aturan dalam Undangundang ini. + - paragraph: 2 + content: Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) dapat juga diadakan aturan-aturan peralihan. + - article: 22 + content: Undang-undang ini disebut "Undang-undang Kerja tahun 1948". diff --git a/undang-undang/1948/1948-13.yaml b/undang-undang/1948/1948-13.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b002b56f2a1b6248fa3e3a6652baa412ba012087 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-13.yaml @@ -0,0 +1,15 @@ +number: 13 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: 'Mulai tanggal 1 April 1948 dicabut peraturan bab II pasal-pasal 5 a, 6, 7 dan bab III pasal-pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 "Vorstenlands Grondhuurreglement" Stb. 1918 No. 20 bersambung dengan Stb. 1928 No. 242 diubah dan ditambah yang terakhir dengan Stb. 1934 No. 616.' + - article: 2 + content: Hal-hal yang timbul karena pasal 1, akan diatur dalam Undang-undang lain. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Agar cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara untuk tahun-tanaman (plantjaar) 1948 dapat langsung, maka sebagai peraturan peralihan Kelurahan-kelurahan yang bersangkutan harus menjamin tersedianya tanahtanah menurut peraturan-peraturan yang selekas mungkin akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. + - paragraph: 2 + content: Peraturan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 10-10-1946 No. 570/3 c/P.K. dan penetapan-penetapan Residen Surakarta tertanggal 17-1-1948 No. 74, 26-1-1948 No. 124, 6-2-1948 No. 181, dan 182, tetap berlaku sampai adanya Peraturan Pemerintah tersebut dalam ayat (1). + - article: 4 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan dan mempunyai kekuatan terhitung sejak tanggal 1 April 1948. diff --git a/undang-undang/1948/1948-14.yaml b/undang-undang/1948/1948-14.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..60b685ae15f0ef4af5f8005ecbd01b0d82ce7cb8 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-14.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 14 +year: 1948 +articles: + - pasal: 1 + content: Atas Bea masuk dipungut lima puluh per seratus bea tambahan (opcenten). + - pasal: 2 + content: Undang-undang ini berlaku mulai pada hari pengumumannya sampai tanggal 1 Januari tahun 1949. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1948/1948-15.yaml b/undang-undang/1948/1948-15.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7108efc00d4f79f6827af0c4481798dc2e93db93 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-15.yaml @@ -0,0 +1,9 @@ +number: 15 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: | + Pasal 2 ayat a dari Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1947 tertanggal 6 Januari 1947 (Undang-undang No. 3 tahun 1947 tentang "Bea masuk dan Bea keluar") diubah dan harus dibaca sebagai berikut: + "Untuk barang-barang yang disebutkan dibawah ini dipungut 30% dari harganya : gula, kulit kina, karet, teh, kopi, agave, hatsil dari kelapa, buah kelapa, kapok, biji kapok, biji soklat, minyak kelapa, sawit, tembakau daunan, beras, jagung, kedele, tapioca, geplek, gula jawa (termasuk juga gula aren dan gula semacam itu), minyak sereh, minyak akar wangi, lada (peper), gambir, terpentiyn, kayu jati dan teak, damar termasuk pula mata kucing, jelutung, getapercha, segala hatsil dari tambang minyak, batu bara, timah, cement, kapas, cengkeh, menyan, sayuran, buah-buahan, asam, bawang merah, lombok (dapsicum annum), kemukus, cabe (peper retrofractum) kapulaga, buji pala, pinang, panili, kulit (masak dan mentah), bahan kimia, barang dan bahan textiel, barang anyaman, alat pertanian, biji jarak, sarang burung, padi, gabah, semua jenis kacang". + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1948/1948-16.yaml b/undang-undang/1948/1948-16.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5fc350e50c3e82a835d44f2474fb1a8d66060349 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-16.yaml @@ -0,0 +1,28 @@ +number: 16 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: | + Dalam Aturan Bea Meterai 1921 diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut: + a. Pasal 38 ayat 1 :perkataan "vijftien cent" diubah menjadi "vijftig cent" + b. Pasal 45 ayat 1 huruf c : perkataan "vijftien diubah menjadi "vijtig cent" + " " " 4 " : perkataan "vijftien cent" diubah menjadi "vijfitg cent". + " " " 5 " a : perkataan "vijf en twintig cent" diubah menjadi vijtig cent". + " " " 7 " : perkataan "vijftien cent"diubah menjadi "vijftig cent". + " " " 9 " a : perkataan "vijf en twintig cent" diubah menjadi "vijftig cent". + " " " 11 : perkataan vijf en twintig cent" diubah menjadi "vijftig cent". + c. Pasal 61 ayat 5 dibaca sebagai berikut : + "Sen bandingan berjumlah sedikit-sedikitnya lima puluh sen; bea itu dinaikkan dengan duapuluh lima sen sampai lima rupiah dan diatas lima rupiah dengan limapuluh sen". + d. Pasal 69 ayat 2 dibaca sebagai berikut : + "Bea itu berjumlah sedikit-sedikitnya limapuluh sen dan dihitung dari jumlah yang tertera dalam suratnya, dari jumlah-jumlah R. 500,- bulat sampai jumlah R. 10.000.- diatas R. 10.000.- dari jumlah-jumlah R. 100.- bulat". + Pasal 69 ayat 3 :perkataan "vijftien cent" diubah menjadi "vijftig cent". + e. Pasal 74 ayat 6 dibaca sebagai berikut : + "Bea itu berjumlah sedikit-sedikitnya limapuluh sen dan dinaikkan dengan limapuluh sen sampai lima rupiah dan diatas lima rupiah dengan satu rupiah". + f. Pasal 78 ayat 3: perkataan "ten minste tien cent" diubah menjadi "ten minste vijftig cent" + Pasal 78 ayat 4 dibaca sebagai berikut: + "Untuk surat gadai, yang dikenakan bea duapuluh lima sen untuk tiap-tiap seratus rupiah, kenaikkannya menjadi duapuluh lima sen sampai lima rupiah dan diatas lima rupiah, satu rupiah". + g. Pasal 109 ayat 1: perkataan "vijtien cent" diubah menjadi "vijftig cent". + " " " 3: Perkataan "en" dimuka perkataan "vezels" diganti dengan tanda koma (,), dan sesudah tanda koma (,) dibelakang perkataan "vezels" ditambahkan perkataan-perkataan "gambir", cengkeh, menyan, klembak, vanille en kacang". + perkataan "vijftien cent" diubah menjadi "vijftig cent". + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku 30 hari sesudah diumumkan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-17.yaml b/undang-undang/1948/1948-17.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d39bd2d58dca233909b2a3c6fd5504fe5cf76ec2 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-17.yaml @@ -0,0 +1,13 @@ +number: 17 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: | + Undang-undang Pajak Pendapatan 1932 diubah sebagai tertulis dibawah ini: + I. a. Dalam pasal 50 ayat 5 perkataan "tien" dan "vijf en twintig" diganti berturut-turut dengan "honderd" dan "tweehonderd". + b. Sesudah ayat 5 diadakan ayat 6 yang bunyinya sebagai tersebut dibawah ini: (6). Jika kewajiban tersebut dalam ayat 2 huruf a dari pasal 38 tidak dipenuhi, maka pajak, jika tidak didasarkan atas pendapatan yang dikenakan pajak sebesar kurang dari R. 1.200,-, ditambah dengan dua ratus persen. + II. Dalam pasal 59 ayat 1 "drie" diganti dengan "vijf". + III. Dalam pasal 87 ayat 1 perkataan-perkataan "zes maanden" diganti dengan "een jaar". + IV. Sesudah pasal 87 diadakan pasal 87a yang bunyinya sebagai tersebut dibawah ini: Pasal 87a Barang siapa untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam ayat 2 huruf a dari pasal 38, jika perbuatan ini menimbulkan kerugian kepada Negara, dihukum dengan hukuman penjara sebanyak-banyaknya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya R. 5.000,- + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku 30 hari sesudah diumumkan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-18.yaml b/undang-undang/1948/1948-18.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cdd8082c0054725e73b16afb01d55ee9c09f0e26 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-18.yaml @@ -0,0 +1,14 @@ +number: 18 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: | + Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara : + a. No. 5 tentang pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon dalam keadaan Bahaya; + b. No. 7 jo. No. 31 tentang penilikan pos, telegrap dan telepon; + c. No. 8 jo. No. 34 tentang pesawat penerimaan radio; + d. No. 9 jo. No. 34 tentang pemancar radio; + e. No. 11 tentang pencetakan, pengumuman dan penerbitan film; + f. No. 16 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran diperpanjang waktu berlakunya sampai tanggal 11 Juli 1948. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 1948. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1948/1948-19.yaml b/undang-undang/1948/1948-19.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..acbe62dcc06d553d2220bd3b1668f25bdd7aa173 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-19.yaml @@ -0,0 +1,363 @@ +# Number of the Undang-Undang. +number: 19 +# Year of the Undang-Undang. +year: 1948 +# List of article in the Undang-Undang. +articles: + - article: 1 + content: Dalam seluruh daerah Negara dilaksanakan Peradilan atas nama Negara Republik Indonesia. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Peradilan dilaksanakan hanya oleh badan-badan Kehakiman yang ditetapkan dengan Undang-undang. + - paragraph: 2 + content: Dengan tiada kemauannya sendiri seseorang tidak dapat dihadapkan kemuka hakim lain daripada yang berkuasa menurut Undang-undang. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kekuasaan Kehakiman dijalankan dengan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari fihak yang berperkara. + - paragraph: 2 + content: Para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk pada Undang-undang. + - paragraph: 3 + content: Pemegang kekuasaan Pemerintahan dilarang campur-tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar. + - paragraph: 4 + content: Perselisihan tentang kekuasaan antara Pemegang kekuasaan kehakiman dan Pemegang kekuasaan Pemerintahan diputuskan secara yang diatur dalam Undang-undang. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Sidang-sidang pemeriksaan badan kehakiman terbuka untuk umum, terkecuali apabila dalam Undang-undang ada penetapan lain, atau apabila menurut pendapat hakim dalam suatu perkara ada alasan penting untuk mengadakan sidang tertutup, hal mana serta alasannya harus disebutkan dalam surat catatan sidang. + - paragraph: 2 + content: Semua putusan badan kehakiman harus diucapkan dalam sidang terbuka. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Segala putusan badan kehakiman harus memuat alasanalasan yang menjadi dasar putusan itu, dalam perkara pidana harus memuat pula pasal-pasal dari peraturan yang dilanggar. + - paragraph: 2 + content: Surat putusan badan kehakiman harus ditanda tangani oleh hakim yang memutus dan oleh panitera yang turut bersidang waktu perkara diputus. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Dalam Negara Republik Indonesia ada tiga lingkungan peradilan, yaitu : + 1 Peradilan Umum. + 2. Peradilan Tata-usaha Pemerintahan. + 3. Peradilan Ketentaraan. + - paragraph: 2 + content: Perselisihan tentang kekuasaan antara badan kehakiman dari suatu lingkungan peradilan dan badan Kehakiman dari lain lingkungan diputus secara yang diatur dalam Undang-undang. + - article: 7 + content: | + Kekuasaan Kehakiman dalam peradilan umum dilakukan oleh: + 1e. Pengadilan Negeri. + 2e. Pengadilan Tinggi. + 3e. Mahkamah Agung. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Yang masuk Kekuasaan Kehakiman dalam peradilan umum yalah, memeriksa dan memutus segala perkara, dimana diminta keadilan dalam soal perdata dan soal pidana, yang tidak masuk lingkungan peradilan tata-usaha pemerintahan dan ketentaraan. + - paragraph: 2 + content: Dengan Undang-undang lain ditetapkan peraturan tentang hukum yang harus dilakukan atau ditetapkan dalam pemeriksaan dan pemutusan tersebut. + - article: 10 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Perkara-perkara yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dosa dan sebagainya harus diperiksa dan diputus oleh pemegang kekuasaan dalam masyarakat itu, tinggal tetap pada mereka untuk diperiksa dan diputusnya. + - paragraph: 2 + content: Ketentuan dalam ayat 1 sekali-kali tidak mengurangi hak dari pihak yang berperkara untuk sewaktu-waktu memajukan perkaranya dimuka badan kehakiman yang melakukan peradilam umum, baik sebelum maupun sesudah ada putusan yang dimaksudkan dalam ayat 1. + - article: 11 + content: | + Kekuasaan Kejaksaaan dalam peradilan umum dilakukan oleh : + 1e. Kejaksaan Negeri. + 2e. Kejaksaan Tinggi. + 3e. Kejaksaan Agung. + - article: 12 + content: Kejaksaan berwajib melaksanakan yang dikehendaki oleh Undang-undang, menjalankan pengusutan dan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran dan mengusahakan menjalankannya putusan-putusan badan-badan kehakiman yang mengandung hukuman pidana. + - article: 13 + content: Para jaksa dalam melakukan jabatannya harus memperhatikan perintah-perintah yang diberikan oleh pemegang kekuasaan Pemerintahan yang berhak memberikannya. + - article: 14 + content: Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan lagi para jaksa wajib memberi laporan atau pertimbangan apabila hal ini diminta oleh atau atas perintah Presiden dengan perantaraan Menteri yang bersangkutan. + - article: 15 + content: Para hakim dan para jaksa tidak boleh merangkap menjadi pengacara, notaris atau pemegang kekuasaan pemerintah. + - article: 16 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Keluarga karena kelahiran dan keluarga karena perkawinan sampai tingkat ketiga tidak boleh bersama-sama menjadi hakim, dan atau panitera pada satu Mahkamah atau Pengadilan. + - paragraph: 2 + content: Jika kekeluargaan karena perkawinan yang termaksud dalam ayat 1 terjadi sesudah mereka menjabat Hakim dan/atau panitera dari satu Mahkamah atau Pengadilan maka salah seorang bersangkutan dipindahkan dari Mahkamah atau Pengadilan itu. + - paragraph: 3 + content: Ketentuan ini tidak berlaku untuk panitera-Pengganti. + - article: 17 + content: Para hakim, para jaksa dan para panitera Mahkamah dan Pengadilan dilarang memberi nasehat atau pertolongan yang bersifat memfihak kepada yang berkepentingan dalam perkara yang sedang diperiksa atau dapat dikira-kirakan akan diperiksa dimuka Mahkamah dan Pengadilan yang bersangkutan. + - article: 18 + content: Para hakim dan panitera Mahkamah dan Pengadilan berwajib merahasiakan segala pendapat, pikiran dan perasaan yang diajukan dalam rapat hakim (raadkamer). + - article: 19 + content: Badan-badan Kehakiman, para hakim dan para jaksa berwajib saling memberi segala keterangan dan perbantuan yang diperlukan dalam melakukan peradilan. + - article: 20 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Para hakim dan para jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, begitu juga panitera Mahkamah Agung. + - paragraph: 2 + content: Mereka, sebelum mulai menjalankan kewajiban dalam jabatannya, harus bersumpah atau mengatakan kesanggupan secara yang teratur dalam Peraturan Pemerintah. + - article: 21 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Para hakim dan para jaksa dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya : + 1e. apabila mereka ternyata tidak cakap. + 2e. apabila diharuskan untuk keperluan Negara. + 3e. apabila mereka telah berumur 60 tahun. + - paragraph: 2 + content: Selain dari dengan alasan-alasan tersebut mereka hanya dapat diberhentikan dari jabatannya atas permintaan sendiri. + - article: 22 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Para hakim dan para jaksa dapat dipecat : + 1e. apabila mereka dihukum penjara, tutupan atau kurungan dari sebab menjalankan kejahatan. + 2e. apabila mereka jatuh failit atau dimasukkan penjara dari sebab tidak membayar hutangnya. + 3e. dari sebab kelakuan tidak baik atau tidak sopan atau selalu alpa dalam jabatannya. + 4e. apabila mereka melanggar larangan tersebut dalam pasal-pasal 15, 17 dan 18 Undang-undang ini. + - paragraph: 2 + content: Pemecatan ini dilakukan, untuk para hakim Mahkamah Agung dan para jaksa Kejaksaan Agung, atas usul atau pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung, untuk para hakim atas usul atau pertimbangan Mahkamah Agung, untuk para jaksa atas usul atau pertimbangan Jaksa Agung, semua setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. + - article: 23 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Apabila terhadap para hakim dan para jaksa ada perintah untuk ditangkap atau untuk ditempatkan dalam rumah sakit jiwa, atau untuk ditahan dalam penjara oleh karena tidak membayar hutang, mereka dengan sendirinya diberhentikan dari jabatannya untuk sementara waktu. + - paragraph: 2 + content: Apabila mereka dituntut dimuka hakim dalam perkara pidana tidak dengan ditangkap atau apabila ada hal-hal penting yang mungkin berakibat pemberhentian dalam jabatannya, mereka dapat diberhentikan untuk sementara waktu, untuk Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, setelah mendapat pertimbangan Ketua Dewan Pertimbangan Agung, untuk hakim lainnya, setelah mendapat pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dan untuk jaksa lainnya, setelah mendapat pertimbangan Jaksa Agung. + - paragraph: 3 + content: Selama pemberhentian untuk sementara waktu ini yang bersangkutan hanya menerima sepertiga dari gajinya. + - paragraph: 4 + content: Apabila kemudian ternyata, bahwa yang bersangkutan harus tetap memegang jabatannya, sisa gaji yang belum diterima, harus dibayar. + - article: 24 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Ketua Mahkamah dan Pengadilan dapat memberi peringatan tentang hal menjalankan kewajiban dalam jabatannya kepada para hakim dan panitera dari Mahkamah dan Pengadilan masing-masing. + - paragraph: 2 + content: Kepala Kejaksaan dapat memberi peringatan tentang hal menjalankan kewajiban dalam jabatannya kepada para jaksa dari kejaksaan masing-masing. + - article: 25 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Para Ketua Pengadilan dan para Kepala Kejaksaan yang mau pergi ke luar daerah hukumnya selama lebih dari tujuh hari, harus mendapat idzin. + Para Ketua Pengadilan Tinggi, dari Ketua Ketua Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukumnya. + Para Ketua Pengadilan Tinggi, dari Ketua Mahkamah Agung. + Para Kepala Kejaksaan Negeri, dari Kepala Kejaksaan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukumnya. + Para Kepala Kejaksaan Tinggi, dari Jaksa Agung. + - paragraph: 2 + content: Para hakim lainnya tidak boleh meninggalkan kota kediamannya, kecuali dengan idzin dari Ketua Pengadilan masing-masing. + - paragraph: 3 + content: Para jaksa lainnya tidak boleh meninggalkan kota kediamannya, kecuali dengan idzin dari Kepala Kejaksaan masing-masing. + - article: 26 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Ketua Mahkamah dan Pengadilan mengatur pekerjaan antara para Hakim dalam Mahkamah dan Pengadilan masing-masing. + - paragraph: 2 + content: Ketua Mahkamah dan Pengadilan mengawasi dengan teliti perbuatan jabatan dari panitera Mahkamah dan Pengadilan masing-masing. + - paragraph: 3 + content: Terserah kepada kebijaksanaan para Hakim, apakah dalam pemeriksaan perkara harus turut duduk seorang ahli agama atau ahli lainnya sebagai penasehat. + - article: 27 + content: Apabila perlu, Ketua Mahkamah dan Pengadilan dapat mengangkat panitera-pengganti dengan tidak memberatkan keuangan Negara. + - article: 28 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Panitera Mahkamah dan Pengadilan harus mengadakan daftar dengan nomer berturut-turut dari segala perkara yang diperiksa, perkara pidana dan perkara perdata terpisah satu sama lain. + - paragraph: 2 + content: Panitera Mahkamah dan Pengadilan harus membikin surat catatan dari soal pemeriksaan dalam sidang dengan teliti. + - article: 29 + content: Panitera Mahkamah dan Pengadilan bertanggung jawab atas segala surat-surat, uang dan barang-barang bukti yang berada dalam kantor Mahkamah dan Pengadilan untuk keperluan dinas. + - article: 30 + content: Segala upah yang menurut Undang-undang harus dibayar berhubung dengan pemeriksaan perkara perdata harus diurus oleh Panitera dan dibayarkan kepada Kas Negeri. + - article: 31 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam tiap-tiap daerah Kabupaten diadakan satu Pengadilan Negeri atau lebih; jika ada satu Pengadilan Negeri, maka kedudukannya ialah di ibu kota Kabupaten; jika lebih maka selebihnya berkedudukan di lain kota yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. + - paragraph: 2 + content: Dalam keadaan luar biasa Peraturan Pemerintah dapat menyimpang dari ketentuan ayat (1). + - paragraph: 3 + content: Jika dalam satu daerah Kabupaten hanya ada satu Pengadilan Negeri, daerah hukumnya ialah sama dengan daerah Kabupaten itu. + - paragraph: 4 + content: Jika dalam suatu daerah Kabupaten ada lebih dari satu Pengadilan Negeri, daerah hukumnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. + - article: 32 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 35 ayat (2), tiap-tiap pengadilan Negeri terdiri atas satu atau beberapa Hakim, terhitung satu Ketua Pengadilan Negeri, dan dibantu oleh satu Panitera dan satu atau beberapa pegawai sebagai panitera-pengganti; di kota besar yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman ada Panitera-Muda. + - paragraph: 2 + content: Disamping tiap-tiap Pengadilan Tinggi ada satu Kejaksaan Tinggi, yang daerah hukumnya sama dan yang terdiri atas satu atau beberapa Jaksa terhitung satu Kepala Kejaksaan Tinggi. + - paragraph: 3 + content: Jumlah Hakim dalam satu Pengadilan Negeri dan jumlah Jaksa dalam satu Kejaksaan Negeri ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. + - article: 33 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Para Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri harus berdiam dalam daerah hukumnya masing-masing. + - paragraph: 2 + content: Pengadilan Negeri bersidang ditempat kedudukannya atau, jika perlu untuk keperluan dinas dilain tempat dalam daerah hukumnya. + - paragraph: 3 + content: Jika keadaan memaksa Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan yang menyimpang dari yang termuat dalam ayat 1 dan 2. + - paragraph: 4 + content: Para Jaksa Kejaksaan Negeri harus berdiam dalam daerah hukumnya masing-masing kecuali jika Jaksa Agung menetapkan lain dalam keadaan yang memaksa. + - article: 34 + content: Untuk dapat menjadi Hakim Pengadilan Negeri dan Jaksa Kejaksaan Negeri orang harus mempunyai ijasah penghabisan dari perguruan Tinggi bagian Hukum atau memenuhi syarat-syarat lain, yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. + - article: 35 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam Pengadilan Negeri segala putusan ditetapkan oleh seorang Hakim kecuali dalam hal yang tersebut dalam ayat 2. + - paragraph: 2 + content: Perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, yang terdiri dari seorang Hakim yang beragama Islam, sebagai Ketua dan dua orang Hakim ahli agama Islam sebagai anggauta, yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman. + - article: 36 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pembagian pekerjaan antara para Hakim dalam satu Pengadilan Negeri diatur oleh Ketua Pengadilan Negeri. + - paragraph: 2 + content: Pembagian pekerjaan antara para Jaksa dalam satu Kejaksaan Negeri diatur oleh Kepala Kejaksaan Negeri. + - article: 37 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan segala perkara pidana, kecuali dalam Undang-undang ditetapkan badan Kehakiman lain untuk memeriksa dan memutusnya. + - paragraph: 2 + content: Dalam perkara pidana, atas permintaan pihak yang mendapat rugi sebagai akibat dari kejahatan atau pelanggaran yang dibuat oleh terdakwa, Pengadilan Negeri dapat menghukum terdakwa sekali gus untuk membayar kerugian itu, apabila tidak lebih dari 100 rupiah dan asal tidak melambatkan pemeriksaan dalam perkara pidana itu. + - article: 38 + content: | + Salah satu dari pihak yang berkepentingan dapat minta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah-hukum Pengadilan Negeri masingmasing: + a. terhadap putusan Pengadilan Negeri tentang perkara perdata yang mengenai tanah dan lain-lain barang tak bergerak; + b. terhadap putusan Pengadilan Negeri tentang perkara perdata yang mengenai perjanjian perburuhan; + с. terhadap putusan Pengadilan Negeri tentang perkara perdata lainnya, yang harga-gugatannya seratus rupiah atau lebih. + - article: 39 + content: Dari putusan Pengadilan Negeri tentang perkara pidana, yang diancam hukuman yang lebih dari tiga bulan penjara dan (atau) denda lima ratus rupiah, dan yang tidak membuat pembebasan dari tuntutan seluruhnya, oleh terdakwa untuk dirinya sendiri atau beberapa terdakwa dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum Pengadilan Negeri itu. + - article: 40 + content: Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan seperlunya atas para notaris, dalam daerah hukumnya. + - article: 41 + content: Kecuali jika ada penetapan lain dari Menteri Kehakiman, di tiap-tiap Propinsi ada satu atau lebih dari satu Pengadilan-Tinggi, yang tempat-kedudukannya dan daerah-hukumnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. + - article: 42 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Tiap-tiap Pengadilan Negeri terdiri atas sedikit-sedikitnya tiga Hakim, terhitung satu Ketua Pengadilan Tinggi dan kalau perlu satu atau lebih Ketua Muda Pengadilan Tinggi dan dibantu oleh satu Panitera dan kalau perlu oleh satu atau beberapa pegawai sebagai Panitera-pengganti. + - paragraph: 2 + content: Disamping tiap-tiap Pengadilan Tinggi ada satu Kejaksaan Tinggi, yang daerah hukumnya sama dan yang terdiri atas satu atau beberapa Jaksa terhitung satu Kepala Kejaksaan Tinggi. + - paragraph: 3 + content: Jumlah Hakim dalam satu Pengadilan Tinggi dan jumlah Jaksa dalam satu Kejaksaan Tinggi ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. + - article: 43 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Para Hakim dan Panitera Pengadilan Tinggi harus berdiam dikota tempat kedudukan Pengadilannya. + - paragraph: 2 + content: Pengadilan Tinggi bersidang ditempat kedudukannya atau, jika perlu untuk kepentingan dinas, dilain tempat dalam daerah hukumnya. + - paragraph: 3 + content: Jika keadaan memaksa, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan yang menyimpang dari yang termuat dalam ayat 1 dan 2. + - paragraph: 4 + content: Para Jaksa Kejaksaan Tinggi harus berdiam dalam daerahhukumnya masing-masing, kecuali jika Jaksa Agung menetapkan lain dalam keadaan yang memaksa. + - article: 44 + content: Untuk dapat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi dan Jaksa Kejaksaan Tinggi, orang harus mempunyai ijazah penghabisan dari Perguruan Tinggi bagian Hukum atau memenuhi syaratsyarat lain yang, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. + - article: 45 + content: Pengadilan Tinggi memutus dalam peradilan tingkat pertama dengan seorang Hakim, dalam peradilan tingkat kedua dengan tiga Hakim, jika mengenai perkara-perkara yang dimaksudkan dalam pasal 35 ayat (2). Hakim-hakim tadi terdiri dari seorang Hakim yang beragama Islam sebagai Ketua dan sedikit-sedikitnya dua orang Hakim ahli agama Islam sebagai anggauta, yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman. + - article: 46 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pembagian pekerjaan antara Hakim pada satu pengadilan Tinggi diatur oleh Ketua Pengadilan Tinggi. + - paragraph: 2 + content: Pembagian pekerjaan antara para Jaksa pada satu Kejaksaan Tinggi diatur oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. + - article: 47 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus dalam peradilan dalam peradilan tingkatan pertama dan terakhir semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya. + - paragraph: 2 + content: Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkatan kedua segala perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri dan dimintakan ulangan pemeriksaan. + - article: 48 + content: Dari segala putusan Pengadilan Tinggi dalam peradilan tingkatan pertama oleh salah satu dari fihak-fihak yang berkepentingan (party) atau oleh jaksa dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Mahkamah Agung. + - article: 49 + content: Ketua Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan seperlunya atas kantor pengurus harta benda peninggalan dalam daerah hukumnya. + - article: 50 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Mahkamah Agung adalah badan kehakiman yang tertinggi, berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia atau dilain tempat yang ditetapkan oleh Presiden dan terdiri atas beberapa hakim, terhitung satu Ketua Mahkamah Agung dan satu atau lebih Ketua Muda Mahkamah Agung dan dibantu oleh satu panitera, satu Panitera Muda dan beberapa pegawai sebagai Panitera-pengganti. + - paragraph: 2 + content: Disamping Mahkamah Agung adalah Kejaksaan Agung, yang daerah hukumnya sama dan yang terdiri atas beberapa Jaksa, terhitung satu Jaksa Agung sebagai Kepala Kejaksaan Agung dan satu atau lebih Jaksa Agung Muda. + - paragraph: 3 + content: Jumlah Hakim dalam satu Mahkamah Agung dan jumlah Jaksa dalam satu Kejaksaan Agung ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. + - article: 51 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Para Hakim dan Panitera Mahkamah Agung harus berdiam dikota tempat kedudukan Mahkamah Agung. + - paragraph: 2 + content: Mahkamah Agung bersidang ditempat kedudukannya atau, jika perlu untuk kepentingan dinas, dilain tempat. + - paragraph: 3 + content: Jika keadaan memaksa, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan yang menyimpang dari yang termuat dalam ayat 1 dan 2. + - paragraph: 4 + content: Para Jaksa Kejaksaan Agung, harus berdiam dikota tempat kedudukan Mahkamah Agung kecuali jika Jaksa Agung menetapkan lain dalam keadaan yang memaksa. + - article: 52 + content: Untuk dapat menjadi Hakim Mahkamah Agung dan Jaksa Kejaksaan Agung orang harus mempunyai ijazah penghabisan dari Perguruan Tinggi bagian Hukum atau memenuhi syaratsyarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. + - article: 53 + content: Mahkamah Agung memutus dengan sedikit-sedikitnya tiga Hakim, jika mengenai perkara-perkara yang dimaksudkan dalam pasal 35 ayat (2). Hakim-hakim tadi terdiri dari seorang Hakim yang beragama Islam sebagai Ketua dan sedikit-sedikitnya dua orang Hakim ahli agama Islam sebagai anggauta, yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman. + - article: 54 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pembagian pekerjaan antara para Hakim Mahkamah Agung diatur oleh Ketua Mahkamah Agung. + - paragraph: 2 + content: Pembagian pekerjaan antara para Jaksa Kejaksaan Agung diatur oleh Jaksa Agung. + - article: 55 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pengawasan atas badan-badan Kehakiman dalam hal melakukan keadilan diseluruh Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung. + - paragraph: 2 + content: Mahkamah Agung menyelenggarakan akan berlakunya peradilan dengan seksama dan seyogya. + - paragraph: 3 + content: Tingkah-laku dan perbuatan (pekerjaan) dari badan-badan Kehakiman dan para Hakim, diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Untuk itu Mahkamah Agung guna kepentingan jawatan berhak memberi peringatan-peringatan, tegoran-tegoran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada badan-badan Kehakiman dan para Hakim, baik dengan surat sendiri-sendiri, maupun dengan surat edaran. + - paragraph: 4 + content: Mahkamah Agung berkuasa meminta segala keterangan, pertimbangan dan nasehat dari segenap badan-badan Kehakiman (dari peradilan umum, maupun peradilan ketentaraan), dan dari para Hakim, begitu pula daripada Jaksa Agung dan dari pegawa-pegawai lainnya yang diserahi penuntutan perkara pidana. Guna ini Mahkamah Agung berhak pula memerintahkan penyerahan atau pengiriman surat-surat yang bersangkutan dengan perkaraperkara yang akan dipertimbangkan. + - article: 56 + content: Pengawasan yang serupa dengan yang tersebut dalam pasal 55 ayat 3 dan 4 oleh Jaksa Agung dilakukan terhadap para Jaksa dan Polisi dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran. + - article: 57 + content: Jika keadaan memaksa, maka Mahkamah Agung dan Jaksa Agung masing-masing dapat menetapkan, bahwa untuk sesuatu atau beberapa daerah pengawasan yang termaksud dalam pasal 55 dan 56 dijalankan oleh Pengadilan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Tinggi masing-masing untuk daerah hukum yang bersangkutan. + - article: 58 + content: | + Mahkamah Agung pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakhir memutus semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili: + ke-1 Antara semua badan kehakiman yang tempat kedudukannya tidak sedaerah hukum sesuatu Pengadilan Tinggi. + ke-2 Antara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi. + ke-3 Antara Pengadilan Tinggi dan sesuatu badan Kehakiman dalam daerah hukumnya. + - article: 59 + content: Mahkamah Agung memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkatan kedua segala perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi dalam peradilan tingkatan pertama dan yang dimintakan ulangan pemeriksaan. + - article: 60 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Mahkamah Agung pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakhir memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana tentang kejahatan dan pelanggaran yang berhubung dengan jabatannya dilakukan oleh : + 1. para Menteri dan Menteri Muda. + 2. para anggauta Dewan Pertimbangan Agung. + 3. Ketua dan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. + 4. para Hakim dan para Jaksa. + 5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. + 6. para Gubernur, Kepala Daerah Propnsi. + 7. para Residen, Kepala Daerah Karesidenan. + - paragraph: 2 + content: Dalam pengertian kejahatan dan pelanggaran, yang dilakukan berhubung dengan jabatannya, termasuk juga kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dalam keadaan memberatkan kesalahannya terdakwa yang termaksud dalam pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. + - article: 61 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Mahkamah Agung dapat melakukan cassasi, yaitu pembatasan atas putusan badan kehakiman dalam tingkatan peradilan yang terakhir, dan penetapan dan perbuatan badan Kehakiman, dan para Hakim, yang bertentangan dengan hukum, menurut aturan tersebut dalam pasal-pasal yang berikut. + - paragraph: 2 + content: Terhadap putusan penetapan dan perbuatan Mahkamah Agung sendiri tidak dapat dilakukan cassasi. + - article: 62 + content: Cassasi dapat dilakukan atas permintaan fihak yang berkepentingan (partij) atau atas permintaan Jaksa Agung karena jabatannya, semua melulu untuk kepentingan Hukum dengan tidak merugikan fihak-fihak yang berkepentingan. + - article: 63 + content: | + Alasan yang dapat dipakai untuk melakukan cassasi yalah: + 1. apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam melaksanakannya. + 2. apabila ternyata bahwa badan Kehakiman atau Hakim melampaui batas kekuasaannya. + 3. apabila ada kesalahan dalam menetapkan berkuasa memutus atau tidak berkuasa memutus. + 4. apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan, yang harus diturut menurut undang-undang. + - article: 64 + content: Permintaan cassasi, yang diajukan oleh fihak yang berkepentingan tidak dapat diterima, jika mereka belum atau tidak mempergunakan hak melawan putusan Hakim yang dijatuhkan diluar hadir mereka atau hak meminta ulangan pemeriksaan perkara oleh badan Kehakiman yang lebih tinggi. + - article: 65 + content: Apabila cassasi dilakukan, Mahkamah Agung akan memutus perkaranya, dengan tidak dapat mengubah putusan yang bersangkutan, tentang ada atau tidak adanya perbuatan atau kekuasaan para fihak yang berkepentingan. + - article: 66 + content: Jika dengan undang-undang atau berdasar atas Undangundang tidak ditetapkan badan-badan Kehakiman lain untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam soal Tata-Usaha Pemerintahan, maka Pengadilan Tinggi dalam tingkatan pertama dan Mahkamah Agung dalam tingkatan kedua memeriksa dan memutus perkara-perkara itu. + - article: 67 + content: Badan-badan Kehakiman dalam peradilan Tata-Usaha Pemerintahan yang dimaksudkan dalam pasal 66 berada dalam pengawasan Mahkamah Agung serupa dengan yang termuat dalam pasal 55. + - article: 68 + content: Peradilan Ketentaraan diatur dalam Undang-undang khusus. + - article: 69 + content: Dengan berlakunya Undang-undang ini tidak berlaku lagi segala peraturan tentang susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman yang tidak dipertahankan oleh Undang-undang ini. + - article: 70 + content: Jika perlu, Menteri Kehakiman, setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, dapat menentukan, bahwa untuk beberapa Pengadilan Negeri diluar Jawa dan Madura diwajibkan mengirim segala putusannya kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, untuk diselidiki dan mungkin diulangi pemeriksaannya. + - article: 71 + content: Segala perkara yang pada saat mulai berlakunya Undangundang ini telah disampaikan kepada Pengadilan Kepulisian, Pengadilan Kabupaten, atau Pengadilan District, dan belum diputus, harus diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan untuk dilanjutkan kepada Pengadilan Negeri, yang berkuasa memutuskannya. + - article: 72 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. diff --git a/undang-undang/1948/1948-2.yaml b/undang-undang/1948/1948-2.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d08b6e88320cb3c184c9c79536404f89a9f820e4 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-2.yaml @@ -0,0 +1,9 @@ +number: 2 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: Perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Negara Kerajaan Mesir tertanggal Cairo 21 bulan Rajab tahun 1366 bersamaan dengan hari tanggal 10 bulan Juni 1947 yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini dengan ini disahkan. + - article: 2 + content: Perjanjian persahabatan tersebut di atas mulai berlaku pada hari tanggal serah-menyerahkan surat-surat pengesahan di Cairo. + - article: 3 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-20.yaml b/undang-undang/1948/1948-20.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..529d5da487036e3fe88b03809608d5ad22b0b6f1 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-20.yaml @@ -0,0 +1,18 @@ +number: 20 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: | + Undang-undang tentang Pajak Pembangunan (Undang-undang No. 14 tahun 1947) diubah dan ditambah sebagai berikut : + I. Pasal 2 dibaca sebagai berikut : + "Dari semua pembayaran di rumah-rumah makan dan rumahrumah penginapan dipungut pajak yang dinamai "Pajak Pembangunan I"." + II. Pasal 7 ditambah dengan beberapa ayat yang berbunyi sebagai berikut : + (2) Dalam hal yang mempunyai perusahaan dimaksud dalam ayat 1 menambah jumlah pembayaran dengan sepuluh persen, maka orang yang melakukan pembayaran wajib membayar jumlah dengan tambahannya. + (3) Dalam hal orang yang harus membayar jumlah dimaksud dalam ayat 2 tidak memenuhi kewajibannya maka yang mempunyai perusahaan sampai jumlah pajaknya mendapat hak utama atas barang-barang yang bergerak kepunyaan orang itu, yang sama dengan yang diberikan kepada Kas Negeri dalam Peraturan-peraturan tentang penagihan pajak-pajak tidak terdaftar. + III. Diantara pasal 9 dan 10 ditambahkan pasal 9a yang berbunyi sebagai berikut : + Pasal 9a. + Penuntutan oleh Kepala Kantor Penetapan Pajak guna menagih pajak, biaya penagihan dan denda yang dikenakan menurut Undang-undang ini, dan permintaan kembalinya apa yang telah dibayar oleh yang berkepentingan diadakan dan dikerjakan menurut cara sebagai ditetapkan dalam Undang-undang Peraturan Bea Meterai 1921. + IV. Pasal 10 ditambah dengan ayat ke-2 yang berbunyi sebagai berikut : + (2) Tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran uang pajak, denda, biaya penagihan dan ongkos penuntutan, habis waktunya sesudah tiga tahun, dihitung dari hari timbulnya hak untuk meminta kembali. + - article: 2 + content: Undang-undang ini berlaku mulai pada tanggal berlakunya Undang-undang Pajak Pembangunan I. diff --git a/undang-undang/1948/1948-21.yaml b/undang-undang/1948/1948-21.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9f208291f8617de64667b3521ddddad7566eae1e --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-21.yaml @@ -0,0 +1,33 @@ +number: 21 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: | + Undang-undang pajak radio (Undang-undang No. 12 tahun 1947) diubah dan ditambah sebagai berikut : + I. Semua perkataan "pesawat penerimaan radio" yang terdapat dalam Undang-undang tersebut harus dibaca "pesawat penerima radio". + II. Pasal 3 diubah sebagai berikut : + (1) Dibebaskan dari pajak pesawat-pesawat penerima radio : + a. yang dipakai oleh dan untuk kepentingan jawatan-jawatan yang berwajib menyelenggarakan, mengawasi siaran radio dan menyediakan radio- umum; + b. yang dipakai oleh Tentara melulu untuk kepentingan ketentaraan; + c. yang termasuk dagangannya seorang pedagang radio, selebihnya dari satu pesawat dan ditempatkan ditempat penjualan; + d. yang dipakai oleh para duta, konsul dan wakil lainnya dari negara-negara asing, pesawat-pesawat yang diperbantukan padanya yang ada di Indonesia dan orang-orang yang bekerja dan berdiam serumah dengan mereka, kesemuanya itu jika mereka ini orang asing dan di Indonesia tidak mempunyai pencaharian dan perusahaan; + e. yang tidak dipakai dan oleh karena itu disegel. + (2) Kepala Kantor Telepon atau pegawai yang ditunjuk olehnya ataupun pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon diwajibkan memasang segel dimaksud dalam ayat 1 huruf e. + (3) Segel itu dipasang demikian rupa, sehingga pesawat yang bersangkutan tidak dapat dipakai dengan tidak merusak segel itu". + III. Sesudah pasal 9 ditambahkan pasal-pasal baru sebagai berikut: + Pasal 9a. + Penuntutan oleh Kepala Kantor Penetapan Pajak guna menagih pajak, biaya penagihan dan denda yang dikenakan menurut Undang-undang ini, dan permintaan kembalinya apa yang telah dibayar oleh yang berkepentingan, diadakan dan dikerjakan menurut cara sebagai ditetapkan dalam Undang-undang Peraturan Bea Meterai 1921. + Pasal 9b. + Pajak, biaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos tersebut di pasal 9a dapat dipungut dengan mengadakan tuntutan atas semua harta bergerak dan harta tidak bergerak kepunyaan wajib pajak, pun juga atas pesawat radio yang bersangkutan, dengan tidak mengindahkan dalam tangan siapa pesawat itu berada. + Pasal 9c. + (1) Tuntutan piutang pajak, biaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos tersebut di pasal 9a, berhak utama dari hutang-hutang lain, terkecuali hutang yang berhak utama yang disebutkan dalam pasal 1139 No. 1 dan No. 4 dan 1149 No. 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 80 dan 81 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan gadai yang diadakan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan yang berlaku sebelum awal bulan untuk mana pajak itu harus dibayar. + (2) Hak Utama ini tidak berlaku lagi setahun terhitung dari awal bulan untuk mana pajak itu dibayar atau jika dalam waktu tersebut dikeluarkan surat paksa, setahun terhitung dari tanggalnya pemberitahuan tuntutan untuk membayar yang terakhir. + Pasal 9d. + Pegawai yang berkewajiban memasang segel dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 diberi kuasa juga untuk menyegel pesawat yang pajaknya menunggak 2 bulan berturut-turut dan membukanya setelah tunggakan, biaya penagihan, denda dan ongkos dibayar sepenuhnya. + Pasal 9e. + Jika dinyatakan dengan bukti, bahwa untuk salah satu pesawat penerima radio ada kelebihan pembayaran uang pajak, Kepala Kantor Pos yang bersangkutan dapat mengembalikan pembayaran uang kelebihan itu kepada yang berhak. + Pasal 9f. + (1) Penagihan pajak, denda, biaya penagihan dan ongkos penuntutan yang wajib dibayar menurut Undang-undang ini, habis waktunya sesudah tiga tahun terhitung dari akhir bulan untuk mana pajak seharusnya dibayar. + (2) Tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran uang pajak, denda, biaya penagihan dan ongkos penuntutan habis waktunya tiga tahun dihitung dari timbulnya hak untuk meminta kembali. + - article: 2 + content: Undang-undang ini berlaku sejak pengumumannya, diff --git a/undang-undang/1948/1948-22.yaml b/undang-undang/1948/1948-22.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1742b5e46513637d0fb590c188b7770abe75ab20 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-22.yaml @@ -0,0 +1,340 @@ +number: 22 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah: Propinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. + - paragraph: 2 + content: Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan dizaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa dengan Undangundang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. + - paragraph: 3 + content: Nama, batas-batas, tingkatan, hak dan kewajiban daerahdaerah tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pemerintah daerah terdiri dari pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah. + - paragraph: 2 + content: Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh dan dari anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. + - paragraph: 3 + content: Kepala Daerah menjabat Ketua dan anggauta Dewan Pemerintah Daerah. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Bagi tiap-tiap daerah jumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan. + - paragraph: 2 + content: Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih selama lima tahun. + - paragraph: 3 + content: Menyimpang dari pada ketentuan tersebut dalam ayat (2) anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama meletakkan jabatannya bersama-sama pada waktu yang ditentukan dalam Undang-undang pembentukan. + - paragraph: 4 + content: Dengan Undang-undang ditetapkan peraturan tentang pemilihan dan pengganti anggauta-anggauta tersebut dalam ayat (1). + - article: 4 + content: | + Yang dapat menjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah : + a. Warga Negara Indonesia; + b. Telah berumur dua puluh satu tahun; + c. Bertempat tinggal didalam daerah yang bersangkutan sedikitnya enam bulan yang terakhir; + d. Cakap menulis dan membaca dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin; + e. Tidak karena keputusan pengadilan yang tidak dapat dirobah lagi kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya; + f. Tidak dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi dipecat dari hak memilih atau hak dipilih; + g. Tidak terganggu ingatannya. + - article: 5 + content: | + Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh merangkap menjadi : + a. Presiden, Wakil Presiden; + b. Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Menteri Muda; + c. Komisaris Negara; + d. Ketua, Anggauta Badan Pemeriksa Keuangan; + e. Kepala Daerah dari Daerah yang bersangkutan dan dari daerah yang lebih atas; + f. Anggauta Dewan Perwakilan Pemerintah Daerah yang setingkat lebih atas; + g. Pegawai yang bertanggung jawab tentang keuangan kepada daerah yang bersangkutan; + h. Kepala Jawatan dan Sekretaris daerah yang bersangkutan. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan yang bersangkutan. + - paragraph: 2 + content: Anggauta yang melanggar larangan tersebut dalam ayat (1) setelah diberi kesempatan untuk mempertahankan diri dengan lesan atau tertulis dapat diperhatikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebelumnya dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Pemerintahan Daerah. + - paragraph: 3 + content: Terhadap putusan pemberhentian tersebut dalam ayat (2), anggauta yang bersangkutan dalam waktu satu bulan sesudah menerima putusan itu, dapat diminta putusan Dewan Pemerintahan Daerah yang setingkat lebih atas atau dari Presiden bagi Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima uang sidang, uang jalan dan menginap menurut peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. + - paragraph: 2 + content: Peraturan tersebut, harus disahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah dari pada daerah yang setingkat lebih atas. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang atau berapat atas panggilan Ketuanya atau atas permintaan seperlima dari jumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau atas permintaan Dewan Pemerintah Daerah; rapat diadakan didalam satu bulan sesudah permintaan diterima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. + - paragraph: 2 + content: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan. + - paragraph: 3 + content: Semua yang hadlir pada rapat tertutup berkewajiban merahasiakan segala hal yang dibicarakan dalam rapat itu. + - paragraph: 4 + content: Merahasiakan itu berlangsung terus, baik bagi anggauta-anggauta dan pegawai-pegawai yang mengetahui hal-hal yang dibicarakan itu dengan jalan lain atau dari surat-surat yang mengenai hal itu sampai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membebaskan mereka dari kewajiban tersebut. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersifat terbuka. + - paragraph: 2 + content: Rapat dapat memutuskan mengadakan rapat tertutup. + - paragraph: 3 + content: | + Dalam rapat tertutup tidak boleh diambil putusan tentang : + a. anggaran pendapatan dan belanja, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja; + b. penetapan, perubahan dan penghapusan pajak; + c. mengadakan pinjaman uang; + d. tindakan yang mengenai milik hak daerah; + e. menyerahkan pekerjaan, pengangkutan dan pemasukan barang-barang dengan jalan dibawah tangan; + f. menghapuskan penagihan, semuanya atau sebagian; + g. menerima anggauta baru. + - article: 10 + content: Untuk ketertiban rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat peraturan tata-tertib. + - article: 11 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Rapat baru boleh berunding atau mengambil sesuatu putusan, jikalau jumlah anggauta yang hadlir lebih dari separoh jumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. + - paragraph: 2 + content: Sesuatu putusan rapat dipandang syah bila mendapat suara yang terbanyak dari anggauta yang hadlir. + - paragraph: 3 + content: Bila dalam pemungutan suara mengenai perkara jumlah suara sama, maka pemungutan suara yang kedua kalinya dipertangguhkan sampai rapat pertama yang akan datang. Bila jumlah suara masih sama, maka usul dianggap tidak diterima. + - paragraph: 4 + content: Pemungutan suara yang mengenai orang harus dengan tulisan diatas kertas dengan tidak diberi tanda tangan. Bila jumlah suara sama, maka undianlah yang memberi putusan. + - article: 12 + content: Ketua dan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dituntut karena pembicaraannya didalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau karena tulisannya yang dikirimkan kepada rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. + - article: 13 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar perwakilan berimbang. + - paragraph: 2 + content: Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh menjadi anggauta Dewan Pemerintah Daerah. + - paragraph: 3 + content: Jumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan. + - article: 14 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Anggauta Dewan Pemerintah Daerah dipilih untuk suatu masa pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali jika ia berhenti, baik atas kemauan sendiri, maupun karena keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. + - paragraph: 2 + content: Barang siapa berhenti menjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti pula menjadi anggauta Dewan Pemerintah Daerah. + - article: 15 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membuat pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah guna mengatur cara menjalankan kekuasaan dan kewajibannya. + - paragraph: 2 + content: Pedoman tersebut dalam ayat (1) harus dapat pengesyahan lebih dahulu dari Presiden bagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah dari Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari daerah yang bersangkutan. + - article: 16 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Anggauta Dewan Pemerintah Daerah menerima uang kehormatan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. + - paragraph: 2 + content: Peraturan tersebut harus disyahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari daerah yang bersangkutan. + - article: 17 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Sebelum menjalankan jabatannya anggauta Dewan Pemerintah Daerah bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memenuhi kewajibannya sejujur-jujurnya. + - paragraph: 2 + content: Susunan kata sumpah dan janji tersebut dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. + - article: 18 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kepala Daerah Propinsi diangkat oleh Presiden dari sedikitnya-sedikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi. + - paragraph: 2 + content: Kepala Daerah Kabupaten (kota besar) diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil). + - paragraph: 3 + content: Kepala Daerah Desa (kota kecil) diangkat oleh Kepala Daerah Propinsi dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil). + - paragraph: 4 + content: Kepala Daerah dapat diberhentikan oleh yang berwajib atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. + - paragraph: 5 + content: Kepala Daerah istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa didaerah itu dizaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetian dan dengan mengingat adat istiadat didaerah itu. + - paragraph: 6 + content: Untuk daerah istimewa dapat diangkat seorang wakil Kepala Daerah oleh Presiden dengan mengingat syaratsyarat tersebut dalam ayat (5). Wakil Kepala Daerah Isimewa adalah anggauta Dewan Pemerintah Daerah. + - article: 19 + content: Untuk mewakili Kepala Daerah (Wakil Kepala Daerah Istimewa) jika ia berhalangan oleh Dewan Pemerintah Daerah ditunjuk seorang diantara anggautanya. + - article: 20 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Dewan Pemerintah Daerah. + - paragraph: 2 + content: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga menjadi Sekretaris Dewan Pemerintah Daerah dan Sekretaris Kepala Daerah. + - paragraph: 3 + content: Bila Sekretaris berhalangan, Dewan Pemerintah Daerah menunjuk pegawai lain untuk gantinya. + - article: 21 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Peraturan tentang pengangkatan, penyekoresan, pemberhentian, gaji, pensiun, uang tunggu dan lain-lainnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedapatdapatnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai Negeri. + - paragraph: 2 + content: Peraturan tersebut dalam ayat (1) harus disyahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas. + - article: 22 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pegawai Negeri atau pegawai daerah yang diperbantukan kepada daerah yang lebih rendah digaji dari keuangan daerah yang lebih rendah itu. + - paragraph: 2 + content: Iuran untuk pensiun pegawai tersebut, jandanya dan untuk tunjangan anak-anaknya bagi pegawai Negeri atau bagi pegawai dari daerah lebih atas, oleh daerah yang dibantu dipotong dari gaji mereka dan memasukkan dalam kas Negeri atau kas daerah yang bersangkutan. + - article: 23 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. + - paragraph: 2 + content: Hal-hal yang masuk urusan rumah tangga tersebut dalam ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan bagi tiap-tiap daerah. + - article: 24 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kewajiban Pemerintah di daerah-daerah yang tidak masuk urusan rumah tangga daerah, dapat diserahkan dengan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepada Dewan Pemerintah Daerah untuk dijalankan. + - paragraph: 2 + content: Dengan peraturan daerah, sesuatu daerah dapat menyerahkan kewajibannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepada Dewan Pemerintah Daerah dibawahnya untuk dijalankan. + - article: 25 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika pemerintahan daerah melainkan mengatur dan mengurus rumah tangganya, sehingga merugikan daerah itu atau merugikan Negara, maka Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menentukan cara bagaimana daerah itu harus diatur dan diurus menyimpang dari pasal 23. + - paragraph: 2 + content: Jika Pemerintah daerah tidak menjalankan hal-hal yang diserahkan kepadanya seperti termaksud dalam pasal 24, maka oleh Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah atau oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dengan peraturan daerah ditunjuk badan-badan Pemerintahan yang harus menjalankan pekerjaan itu. + - article: 26 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membela kepentingan daerah dan penduduknya dihadapan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. + - paragraph: 2 + content: Suatu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat membela kepentingan daerah dan penduduknya dihadapan Dewan Pemerintah Daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atasnya. + - article: 27 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari beberapa daerah dapat bersama-sama mengatur kepentingan mereka bersama. + - paragraph: 2 + content: Peraturan tersebut dalam ayat (1), demikian juga tentang perubahan dan pencabutannya, harus disahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi Propinsi, bagi lainlain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas. + - paragraph: 3 + content: Bila tidak terdapat persetujuan tentang perubahan dan pencabutan dari peraturan bersama tersebut dalam ayat (1), maka Presiden atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (2) yang memutuskan. + - article: 28 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kepentingan daerah atau untuk kepentingan pekerjaan tersebut dalam pasal 24 membuat peraturan yang disebut "Peraturan-Daerah" ditambah dengan tingkatan dan nama daerah. + - paragraph: 2 + content: Dalam Peraturan daerah tidak diperkenankan diatur sesuatu yang telah diatur dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah atau yang telah diatur dalam peraturan daerah yang lebih tingggi tingkatannya. + - paragraph: 3 + content: Peraturan daerah tingkatan lebih atas tidak boleh mengatur hal-hal yang masuk urusan rumah tangga daerah tingkatan lebih rendah. + - paragraph: 4 + content: Peraturan daerah tidak berlaku lagi jika hal-hal yang diatur didalamnya kemudian diatur dalam Undang-undang atau dalam Peraturan Pemerintah atau dalam peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. + - paragraph: 5 + content: Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. + - paragraph: 6 + content: Peraturan daerah dipandang mulai berlaku sesudah ditanda-tangani oleh Kepala Daerah dan diumumkan menurut cara yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. + - article: 29 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kecuali jikalau dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah diadakan ketentuan lain, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya R. 100.- terhadap pelanggaran peratuan-peraturannya, dengan atau tidak dengan merampas barang-barang yang ditentukan. + - paragraph: 2 + content: Perbuatan yang dapat dihukum sebagai termaksud dalam ayat (1) dipandang sebagai pelanggaran. + - paragraph: 3 + content: Peraturan daerah yang memuat peraturan-peraturan pidana untuk berlaku harus disahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi peraturan Propinsi dan bagi peraturan daerah lain-lainnya oleh Dewan Pemerintah Daerah tingkatan lebih atas. + - article: 30 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Bila untuk menjalankan sesuatu putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-undang ini, harus ditunggu pengesahan dari Presiden bagi Propinsi dan bagi lainlain daerah dari Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas, maka putusan itu dapat dijalankan, apabila Presiden atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut dalam tiga bulan terhitung mulai hari putusan itu dikirimkan untuk mendapatkan pengesahan, tidak mengambil ketetapan. + - paragraph: 2 + content: Waktu tiga bulan itu dapat diperpanjang selama-lamanya tiga bulan lagi oleh Presiden atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut dan hal itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. + - paragraph: 3 + content: Bila putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam ayat (1) tidak dapat disahkan, maka Presiden atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut memberitahukan hal itu dengan keterangan cukup kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. + - paragraph: 4 + content: Terhadap penolakan pengesahan itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dapat memajukan keberatan kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari Dewan Pemerintah Daerah yang menolak. Bila penolakan pengesahan itu terjadi oleh Dewan Pemerintah Propinsi, maka keberatan diajukan kepada Presiden. + - article: 31 + content: Jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memutuskan hendak melebihi anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan, maka putusan itu harus disahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas. + - article: 32 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak membuat peraturan-peraturan tentang pemungutan pajak-pajak daerah. + - paragraph: 2 + content: Dalam Undang-undang ditetapkan peraturan umum tentang hal ini. + - paragraph: 3 + content: Pembebasan atau pengembalian pajak harus diatur dalam peraturan daerah. + - article: 33 + content: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengadakan pinjaman uang bagi daerah dengan pengesahan Presiden bagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah dari Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas. + - article: 34 + content: Dewan Pemerintah Daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari; mereka itu bersama-sama atau masing-masing bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diwajibkan memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. + - article: 35 + content: Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan. + - article: 36 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kepala Daerah mengawasi pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dan berhak menambah dijalankannya putusan-putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah, bila dipandangnya putusan-putusan itu bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan dari daerah yang lebih atas, bila putusan-putusan itu diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dibawah propinsi. + - paragraph: 2 + content: Penahanan tersebut dalam ayat (1) harus dalam tujuh hari diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, demikian juga kepada Presiden bagi Propinsi dan bagi daerah-daerah lainnya kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas. + - paragraph: 3 + content: Bila dalam tiga bulan Presiden atau Dewan Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat (2) tidak mengambil putusan, maka putusan yang ditahan menjalankannya itu, segera sesudah tempo itu lampau, dijalankan. + - article: 37 + content: | + Pendapatan Daerah adalah: + a. pajak daerah, termasuk juga retribusi; + b. hasil perusahaan daerah; + c. pajak Negara yang diserahkan kepada daerah; + d. dan lain-lain. + - article: 38 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan peraturan tentang cara mengurus keuangan daerah. + - paragraph: 2 + content: Dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyerahkan pekerjaan keuangan yang berupa menerima, mengeluarkan, menyimpan dan sebagainya kepada pegawai Negeri yang menjalankan pekerjaan sedemikian rupa, bagi Negara. + - article: 39 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Untuk pertama kali anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dalam Undang-undang. + - paragraph: 2 + content: Buat selanjutnya anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. + - paragraph: 3 + content: Sesudah tahun pertama anggaran pendapatan dan belanja harus disahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi Propinsi dan bagi lain-lain daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas. + - paragraph: 4 + content: Pengesahan atau penolakan mengenai seluruh anggaran pendapatan dan belanja. + - paragraph: 5 + content: Tiap-tiap perubahan anggaran pendapatan dan belanja juga harus mendapat pengesahan. + - paragraph: 6 + content: Apabila tidak dapat disahkan maka dalam waktu satu bulan sesudah hari keputusan itu, hal itu harus diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dengan keterangan tentang sebab-sebabnya. + - paragraph: 7 + content: Terhadap penolakan pengesahan itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dapat memajukan keberatan kepada Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas dari Dewan Pemerintah Daerah yang menolak. Bila penolakan pengesahan itu terjadi oleh Dewan Pemerintah Propinsi, maka keberatan diajukan kepada Presiden. + - paragraph: 8 + content: Apabila anggaran pendapatan dan belanja bagi tahun yang bersangkutan pada tanggal 1 Januari belum dapat pengesahan, maka anggaran tahun yang baru lalu untuk sementara waktu dipakai sebagai pedoman lebih dahulu. + - article: 40 + content: Tentang cara menyusun anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. + - article: 41 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan peraturan tentang caranya mengadakan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja. + - paragraph: 2 + content: Ketentuan-ketentuan yang mengenai tanggung jawab pegawai atas pengeluaran belanja oleh pegawai ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. + - article: 42 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dewan Pemerintah Daerah, jikalau bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dapat ditunda atau dibatalkan, bagi Propinsi oleh Presiden dan bagi lain-lain Daerah oleh Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas. + - paragraph: 2 + content: Putusan penundaan atau pembatalan diberitahukan dalam limabelas hari sesudah hari putusan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepada Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya. + - paragraph: 3 + content: Lamanya tempo penundaan disebutkan dalam surat ketetapan dan tidak boleh lebih dari enam bulan. + - paragraph: 4 + content: Apabila dalam enam bulan karena penundaan itu tidak ada putusan pembatalan, maka putusan daerah itu dipandang berlaku. + - article: 43 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Perselisihan tentang pemerintahan antara Propinsi dengan Propinsi atau antara Propinsi dengan Daerah-daerah lain diputus oleh Presiden, perselisihan antara Kabupaten dan Kabupaten atau Kabupaten dengan Desa diputus oleh Propinsi, perselisihan antara Desa dengan Desa diputus oleh Kabupaten. + - paragraph: 2 + content: Putusan itu diberitahukan kepada Daerah-daerah yang bersangkutan. + - article: 44 + content: Tiap-tiap putusan baik oleh Presiden maupun oleh Dewan Pemerintah Daerah sebagai termaksud dalam pasal 42 dan 43 diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia atau menurut cara yang ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. + - article: 45 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Untuk kepentingan pimpinan dan pengawasan maka Pemerintah dapat : + a. meminta keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah; + b. mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu yang mengenai pekerjaan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah. + - paragraph: 2 + content: Ketentuan tersebut dalam ayat (1) berlaku juga bagi daerah tingkat lebih atas terhadap daerah yang lebih rendah. + - article: 46 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang telah berdiri menurut Undangundang No. 1 tertanggal 23 Nopember 1945 dan lain-lain penetapan Pemerintah, berjalan terus sehingga diadakan pembentukan Pemerintah baru untuk Daerah-daerah itu menurut Undang-undang ini atau dihapuskan atau dirubah. + - paragraph: 2 + content: Daerah-daerah administrasi yang ada pada waktu berlakunya Undang-undang ini, terus hadlir sampai dihapuskan. + - paragraph: 3 + content: Selama Undang-undang pemilihan belum ada, dan selama pemilihan menurut Undang-undang pemilihan belum dapat dijalankan, maka pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dijalankan menurut cara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. + - paragraph: 4 + content: Untuk sementara waktu angkatan Kepala Daerah dijalankan menyimpang dari ketentuan dalam pasal 18 ayat (1), (2) dan (3). + - paragraph: 5 + content: Selama Undang-undang untuk mengatur dan mengurus dan memperhitungkan keuangan Daerah belum ditetapkan, segala sesuatu dijalankan menurut cara yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. + - article: 47 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-23.yaml b/undang-undang/1948/1948-23.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c5930201b3a2fc0033d665ac20b52a01051d286a --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-23.yaml @@ -0,0 +1,57 @@ +number: 23 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Pengawasan Perburuhan diadakan guna : + a. mengawasi berlakunya Undang-undang dan peraturanperaturan perburuhan pada khususnya; + b. mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan; + c. menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. + - paragraph: 2 + content: Menteri yang diserahi urusan perburuhan mengadakan laporan tahunan tentang pekerjaan pengawasan perburuhan. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Menteri yang diserahi urusan perburuhan, atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menunjuk pegawai-pegawai yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan. + - paragraph: 2 + content: Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini, beserta pegawai-pegawai pembantu yang mengikutinya, dalam melakukan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 1 ayat (1), berhak memasuki semua tempat-tempat, dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan, atau dapat disangka, bahwa disitu dijalankan pekerjaan dan juga segala rumah yang disewakan atau dipergunakan oleh majikan atau wakilnya untuk perumahan atau perawatan buruh. Yang dimaksudkan dengan pekerjaan ialah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah. + - paragraph: 3 + content: Jikalau pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) ditolak untuk memasuki tempat-tempat termaksud dalam ayat (2), maka mereka memasukinya, jika perlu dengan bantuan Polisi Negara. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Majikan atau wakilnya, demikian pula semua buruh yang bekerja pada majikan itu, atas permintaan dan dalam waktu sepantasnya yang ditentukan oleh pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1), wajib memberi semua keterangan-keterangan yang sejelas-jelasnya, baik dengan lesan maupun dengan tertulis, yang dipandang perlu olehnya guna memperoleh pendapat yang pasti tentang hubungan kerja dan keadaan perburuhan pada umumnya didalam perusahaan itu pada waktu itu/dan waktu yang telah lampau. + - paragraph: 2 + content: Pegawai-pegawai tersebut diatas berhak menanyai buruh dengan tidak dihadliri oleh orang ketiga. + - paragraph: 3 + content: Dalam menjalankan tugasnya pegawai-pegawai tersebut diwajibkan berhubungan dengan organisasi buruh yang bersangkutan. + - article: 4 + content: Atas permintaan pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) majikan atau wakilnya wajib menunjuk seorang pengantar untuk memberi keterangan-keterangan pada waktu diadakan pemeriksaan. + - article: 5 + content: Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam pasal 2, diluar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia didalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubung dengan jabatannya. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya termaksud dalam pasal 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah dengan tidak atau dipecat dari hak memangku jabatan. + - paragraph: 2 + content: Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan rahasia itu menjadi terbuka, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. + - paragraph: 3 + content: Tidak ada tuntutan terhadap hal-hal tersebut dalam ayat (1) dan (2), jikalau tidak ada pengaduan dari majikan yang berkepentingan atau wakilnya. + - paragraph: 4 + content: Barang siapa menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dalam melakukan kewajibannya seperti tersebut dalam pasal 2, begitu pula barang siapa tidak memenuhi kewajibannya termaksud dalam pasal 3 ayat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah. + - paragraph: 5 + content: Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya tersebut dalam pasal 4, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah. + - paragraph: 6 + content: Hal-hal yang dikenakan hukuman tersebut dalam ayat (1) dan (2) dianggap sebagai kejahatan, sedangkan yang tersebut dalam ayat (4) dan (5) dianggap sebagai pelanggaran. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jikalau yang dikenakan hukuman tersebut dalam pasal 6 itu suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan hukum itu. + - paragraph: 2 + content: Jikalau urusan badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan hukum lain yang mengurus itu. + - article: 8 + content: Selain dari pada pegawai-pegawai, yang berkewajiban mengusut pelanggaran dan kejahatan pada umumnya, pegawaipegawai tersebut dalam pasal 2 dan orang-orang lain yang menurut Undang-undang ditunjuk dan diberi kekuasaan untuk itu, kecuali diwajibkan untuk menjaga dan membantu supaya aturan-aturan dalam Undang-undang ini dijalankan, diwajibkan juga untuk mengusut hal-hal yang dikenakan hukuman tersebut dalam pasal 6. + - article: 9 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1948/1948-24.yaml b/undang-undang/1948/1948-24.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e5ffe9d563a4a0c961e4f7140f9948f07d065103 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-24.yaml @@ -0,0 +1,15 @@ +number: 24 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: | + Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara: + a. No. 5 tentang pejabatan pos, Telegrap dan Telepon dalam keadaan bahaya; + b. No. 7 jo. No. 31 tentang penilikan Pos, Telegrap dan Telepon; + c. No. 8 jo. No. 34 tentang pesawat penerimaan Radio; + d. No. 9 jo. No. 34 tentang pemancar Radio; + e. No. 11 tentang pencetakan, pengumuman dan penerbitan; + f. No. 16 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran pilem; + diperpanjang waktu berlakunya sampai tanggal 11 Oktober 1948. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 1948. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1948/1948-25.yaml b/undang-undang/1948/1948-25.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e4b9044024d3923da6a9f70d868f7195cf4e46d8 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-25.yaml @@ -0,0 +1,65 @@ +number: 25 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Untuk tahun pajak 1948/1949 dalam tarip-tarip tersebut dalam pasal 27 ayat 1 huruf b Undang-undang Pajak Pendapatan 1932 (ordonnantie op de Inkomstenbelasting 1932) diadakan perubahan sebagai berikut : + a. tarip A dihapuskan. + b. tarip B dan C diubah sebagai berikut : + | Kelas | Pendapatan | Pajak | + |:------|:------------------------------------:|----------:| + | 1. | R. 900,- sampai dibawah R. 1.200,- | R. 45,-. | + | 2. | R. 1.200,- sampai dibawah R. 1.500,- | R. 60,-. | + | 3. | R. 1.500,- sampai dibawah R. 1.800,- | R. 75,-. | + | 4. | R. 1.800,- sampai dibawah R. 2.100,- | R. 90,-. | + | 5. | R. 2.100,- sampai dibawah R. 2.400,- | R. 105,-. | + | 6. | R. 2.400,- sampai dibawah R. 2.700,- | R. 120,-. | + | 7. | R. 2.700,- sampai dibawah R. 3.000,- | R. 140,-. | + + | Pendapatan yang dikenakan tarip | Pajak Dasar | | Kenaikan Pajak | atas pajak | + | | | | pendapatan yang | dikenakan tarip | + |:-------------------------------------------:|--------------:|--------------:|----------------:|----------------:| + | | Bagi yang | Bagi yang | Bagi yang | Bagi yang | + | | kawin | tidak kawin | kawin | tidak kawin | + | Dari R. 3000,- sampai dibawah R. 6000,- | R. 150,- | R. 180,- | R. 11,- | R. 16,50 | + | Dari R. 6000,- sampai dibawah R. 9000,- | R. 480,- | R. 675,- | R. 20,- | R. 27,- | + | Dari R. 9000,- sampai dibawah R. 12000,- | R. 1080,- | R. 1485,- | R. 35,- | R. 45,- | + | Dari R. 12000,- sampai dibawah R. 15000,- | R. 2130,- | R. 2835,- | R. 57,- | R. 57,- | + | Dari R. 15000,- sampai dibawah R. 19000,- | R. 3848,- | R. 4545,- | R. 37,40 | R. 42,50 | + | Dari R. 19000,- sampai dibawah R. 22000,- | R. 5336,- | R. 6245,- | R. 41,- | R. 47,- | + | Dari R. 22000,- sampai dibawah R. 25000,- | R. 6566,- | R. 7655,- | R. 44,- | R. 50,- | + | Dari R. 25000,- sampai dibawah R. 28000,- | R. 7886,- | R. 9155,- | R. 47,- | R. 50,- | + | Dari R. 28000,- sampai dibawah R. 31000,- | R. 9296,- | R. 10655,- | R. 50,- | R. 50,- | + | Dari R. 31000,- sampai dibawah R. 34000,- | R. 10796,- | R. 12155,- | R. 53,- | R. 53,- | + | Dari R. 34000,- sampai dibawah R. 37000,- | R. 12386,- | R. 13745,- | R. 56,- | R. 56,- | + | Dari R. 37000,- sampai dibawah R. 40000,- | R. 14066,- | R. 15425,- | R. 59,- | R. 59,- | + | Dari R. 40000,- sampai dibawah R. 46000,- | R. 15836,- | R. 17195,- | R. 62,- | R. 62,- | + | Dari R. 46000,- sampai dibawah R. 52000,- | R. 19556,- | R. 20915,- | R. 65,- | R. 65,- | + | Dari R. 52000,- sampai dibawah R. 58000,- | R. 23456,- | R. 24815,- | R. 68,- | R. 68,- | + | Dari R. 58000,- sampai dibawah R. 64000,- | R. 27536,- | R. 28895,- | R. 71,- | R. 71,- | + | Dari R. 64000,- sampai dibawah R. 70000,- | R. 31796,- | R. 33155,- | R. 74,- | R. 74,- | + | Dari R. 70000,- sampai dibawah R. 80000,- | R. 36236,- | R. 27595,- | R. 77,- | R. 77,- | + | Dari R. 80000,- sampai dibawah R. 90000,- | R. 43936,- | R. 45295,- | R. 80,- | R. 80,- | + | Dari R. 90000,- sampai dibawah R. 100000,- | R. 51936,- | R. 53295,- | R. 83,- | R. 83,- | + | Dari R. 100000,- sampai dibawah R. 110000,- | R. 60236,- | R. 61595,- | R. 86,- | R. 86,- | + | Dari R. 110000,- sampai dibawah R. 120000,- | R. 68836,- | R. 70195,- | R. 89,- | R. 89,- | + | Dari R. 120000,- keatas | R. 77736,- | R. 79095,- | R. 90,- | R. 90,- | + c. tarip tersebut dalam pasal 30 ayat 2 dan 3 Undangundang Pajak Pendapatan 1932 diganti dengan tarip yang ditetapkan pada pasal 1 ayat 1 huruf b dan c Undang-undang tanggal 18 Pebruari 1942 (Staatsblad No. 53). + - paragraph: 2 + content: Yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang tanggal 18 Februari 1942 (Staatsblad No. 53) berlaku terhadap ketetapan pajak pendapatan untuk tahun pajak 1943/1949. + - paragraph: 3 + content: Buat ketetapan pajak dimaksud dalam ayat 2 perkataanperkataan "drie vierde" dalam pasal 73 ayat 1, dan 6 Undang-undang Pajak Pendapatan 1932 dibaca "vijf en tachtig ten honderd". + - paragraph: 4 + content: Buat tahun-pajak 1947/1948 maka ketetapan yang dimaksudkan dalam pasal 75 Undang-undang Pajak Pendapatan 1932, menyimpang dari pada aturan yang telah ditetapkan, tidak dilakukan untuk wajib pajak yang dalam tahun-pajak itu pendapatannya, yang harus kena pajak, buat 90% atau lebih terdiri dari atas upah yang harus kena pajak upah. + - article: 2 + content: Dari ketetapan pajak kekayaan tahun pajak 1948/1949 dipungut lima puluh persen tambahan pokok pajak untuk Negeri. + - article: 3 + content: Dari ketetapan pajak perseroan untuk sesuatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1947 dan tanggal 1 Juli 1948 dipungut empat ratus persen tambahan pokok pajak untuk Negeri. + - article: 4 + content: Dari ketetapan pajak untung perang yang berkenaan dengan tahun-kalender 1948 atau sebahagian dari itu, atau untuk sesuatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1947 dan tanggal 1 Juli 1948 dipungut delapan puluh persen tambahan pokok pajak untuk Negeri. + - article: 5 + content: Yang ditentukan dalam pasal 3 Undang-undang tanggal 18 Pebruari 1942 (Staatsblad No. 53) berlaku buat upah tersebut dipasal 9 ayat 1 a Undang-undang Pajak Upah, yaitu buat upah yang jumlahnya ditetapkan didalam masa mulai dari tanggal 1 April 1948 sampai akhir tanggal 31 Maart 1949. + - article: 6 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-26.yaml b/undang-undang/1948/1948-26.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1978c737f41f6797069c6da0171828dd4426f2d8 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-26.yaml @@ -0,0 +1,35 @@ +number: 26 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: | + Undang-undang Pajak Pendapatan 1932 (Ordonnantie op de Inkomstenbelasting 1932) diubah sebagai berikut : + 1. Dalam pasal 11 huruf k: angka "900,- diganti dengan "3000,-". + 2. Dalam pasal 22a angka "900" diganti dengan "3000" dan huruf dan perkataan "A of" dihapuskan. + 3. Dalam pasal 27 ayat 3 angka "200" diganti dengan "900". + IV. Dalam pasal 29: + 1e. a. ayat 1 angka "900" tersebut pertama diganti dengan "3000". + b. baris pertama sampai dengan baris ke-16 dari tabel dihapuskan dan sesudah "f 11600,- of meer doch minder dan f 12000,- f 390". tabel diubah dan ditambah sebagai berikut : + f 12000,- sampai f 12400,- f 400,- + f 12400,- sampai f 12800,- f 410,- + f 12800,- sampai f 13200,- f 420,- + f 13200,- sampai f 13600,- f 430,- + f 13600,- sampai f 14000,- f 440,- + f 14000,- sampai f 14400,- f 450,- + f 14400,- sampai f 14800,- f 460,- + f 14800,- sampai f 15200,- f 470,- + f 15200,- sampai f 15600,- f 480,- + f 15600,- sampai f 16000,- f 490,- + f 16000,- keatas f 500,- + 2e. ayat 3 angka "900" diganti dengan "3000" dan perkataan dan huruf "of A" dihapuskan. + V. Dalam pasal 30 huruf A dihapuskan. + VI. Dalam pasal 38 ayat 2 huruf a angka-angka "1200" dan "900" diganti dengan "4000" dan "3000". + VII. Dalam pasal 50 ayat 5 dan 6 angka "1200" diganti dengan "4000". + VIII. Dalam pasal 53: + a. ayat 1 sesudah koma kalimat diganti dengan "hetzij naar een het hoofd der in spectie te begrooten bedrag". + b. ayat 1a dihapuskan. + IX. Dalam pasal 67 ayat 3 perkataan-perkataan "tarieven A en B" diganti dengan ""tarief" "B" dan angka "900" diganti dengan "3000". + X. Dalam pasal 75 ayat 6 perkataan-perkataan "tarieven" "A dan B" diganti dengan "tarief B". + XI. Dalam pasal 60 ayat 2 angka "900" diganti dengan "3000". + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan dan untuk pertama kali dijalankan untuk tahun-pajak 1948/1949. diff --git a/undang-undang/1948/1948-27.yaml b/undang-undang/1948/1948-27.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d66b6206fa9f8dac8ecc307f8332154a5213dc24 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-27.yaml @@ -0,0 +1,562 @@ +number: 27 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari sejumlah anggauta yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia mempunyai seorang wakil. + - paragraph: 2 + content: | + Yang dapat menjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga negara Indonesia yang: + a. telah berumur 25 tahun; + b. cakap menulis dan membaca bahasa Indonesia dengan huruf Latin; + c. tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya karena keputusan pengadilan yang ta' dapat diubah lagi; + d. tidak dipecat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang ta' dapat diubah lagi, dan + e. tidak terganggu ingatannya. + - paragraph: 3 + content: Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh merangkap menjadi Presiden atau Wakil Presiden Negara Republik Indonesia, Komisaris Negara, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal atau Sekretaris dari suatu Kementerian, Sekretaris Negara, Ketua, Wakil Ketua atau anggauta Dewan Pertimbangan Agung, Ketua, Wakil Ketua atau anggauta Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, Wakil Ketua atau anggauta Mahkamah Agung atau Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Agung, Jaksa Tentara Agung, Jaksa Tinggi pada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Presiden atau Wakil Presiden Bank Negara Indonesia, Gubernur, Residen, dan anggauta tentara pangkat Letnan-Kolonel keatas. + - paragraph: 4 + content: Seorang anggauta Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap menjadi Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri atau Menteri Muda tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewajibannya sebagai anggauta badan tersebut selama ia memangku jabatan itu. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk 5 tahun, semua anggauta berhenti bersama-sama, akan tetapi dapat dipilih kembali. + - paragraph: 2 + content: | + Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat berhenti sebagai anggauta: + a. atas permintaan sendiri; + b. karena tidak memenuhi lagi syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal 1 ayat 2 dan 3; + c. karena meninggal dunia. + - paragraph: 3 + content: Anggauta yang menggantikan anggauta lain, berhenti sebagai anggauta pada saat anggauta yang digantikannya itu semestinya meletakkan jabatan. + - paragraph: 4 + content: Untuk pemilihan anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat maka daerah Negara Indonesia dibagi dalam daerah-daerah pemilihan, yang masing-masing memilih sejumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat, seimbang dengan jumlah penduduk warga negaranya. Seorang anggauta, yang berhenti dalam waktu tersebut dalam ayat 1, diganti oleh seorang lain untuk daerah pemilihannya. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Untuk pemilihan anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat maka yang menjadi pemilih umum ialah tiap-tiap warga negara Indonesia, yang: + a. bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia; + b. telah berumur 18 tahun; + c. tidak dipecat dari hak memilih; + d. tidak terganggu ingatannya, dan + e. tidak sedang kehilangan kemerdekaannya menurut hukum. + - paragraph: 2 + content: Pemilih umum memilih pemilih-pemilih yang akan memilih anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat. + - paragraph: 3 + content: Yang dapat menjadi pemilih ialah pemilih umum yang bisa membaca huruf Latin, huruf Arab atau huruf daerah. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pemilihan pemilih dilakukan menurut dasar suara terbanyak diantara jago-jago yang memperoleh jumlah suara yang sedikit-sedikitnya sama dengan angka yang diperoleh dengan jalan membagi jumlah suara pemilih umum dengan jumlah jago yang turut dalam pemilihan, dibulatkan keatas. Jika jumlah pemilih belum tercapai, maka pemilihan diulangi diantara jago-jago yang belum terpilih menurut dasar suara terbanyak. Jika dalam pemilihan yang dimaksudkan dalam kalimat ke-1 atau ke-2 ternyata, bahwa diantara jago-jago yang mendapat suara terbanyak, ada yang sama jumlah suaranya, sehingga jumlah jago-jago yang memenuhi syaratsyarat untuk terpilih melampaui jumlah yang diperlukan, maka diadakan undian diantara jago-jago yang sama jumlah suaranya itu. + - paragraph: 2 + content: Pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan menurut perwakilan berimbang. + - paragraph: 3 + content: Masing-masing pemilih umum dan pemilih mengeluarkan satu suara. + - article: 5 + content: Dewan Perwakilan Rakyat memilih antara anggauta-anggautanya seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. + - article: 6 + content: Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat seorang sekretaris bukan anggauta dewan itu. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Tiap-tiap propinsi merupakan suatu daerah pemilihan tersebut dalam pasal 2 ayat 4. + - paragraph: 2 + content: Tiap-tiap kecamatan merupakan daerah pemungutan suara dari daerah pemilihan yang melingkungi daerah kecamatan itu. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Tiap-tiap kelurahan berhak memilih pemilih, yang jumlahnya sama dengan angka yang diperoleh dengan jalan membagi jumlah jiwa penduduk warga negara Indonesia kelurahan itu dengan 250. Jika sesudah pembagian itu terdapat suatu sisa yang besarnya 150 atau lebih, angka tadi ditambah dengan satu. + - paragraph: 2 + content: Pemilih tidak perlu seorang penduduk dari kelurahan yang memilihnya, tetapi harus seorang penduduk dari kecamatan yang melingkungi kelurahan itu. + - paragraph: 3 + content: Yang diartikan dengan penduduk sesuatu daerah dalam Undang-undang ini ialah orang yang bertempat kediaman pokok dalam daerah itu selama waktu yang akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dengan pimpinan Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, yang mempunyai Kantor Pemilihan Pusat di-ibu kota Republik Indonesia, Kantor Pemilihan untuk tiap-tiap daerah pemilihan, di-ibu kota propinsi dan Kantor Pemungutan suara untuk tiap-tiap daerah pemungutan suara, ditempat kedudukan Camat. Kantor Pemilihan mempunyai Cabang Kantor Pemilihan untuk tiap-tiap Kabupaten di ibu kota kabupaten. + - paragraph: 2 + content: Presiden dapat memindahkan tempat kedudukan suatu kantor pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat kelain tempat daripada yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. + - article: 10 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kantor Pemilihan Pusat memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat diseluruh daerah Negara Indonesia. + - paragraph: 2 + content: Kantor ini mempunyai sedikit-sedikitnya 5 anggauta dan 3 wakil anggauta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. + - paragraph: 3 + content: Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun. Yang diangkat untuk menggantikan seorang anggauta atau seorang wakil anggauta yang dalam waktu tersebut berhenti, meletakkan jabatannya pada waktu penjabat yang digantikannya itu semestinya meletakkan jabatan. + - paragraph: 4 + content: Presiden mengangkat seorang ketua dan wakil ketua diantara anggauta tersebut dalam ayat 2. + - article: 11 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kantor Pemilihan memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat dalam daerah pemilihannya. + - paragraph: 2 + content: Kantor ini mempunyai sedikit-sedikitnya 5 anggauta dan 3 wakil anggauta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. + - paragraph: 3 + content: Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun. Yang diangkat untuk menggantikan seorang anggauta atau seorang wakil anggauta yang dalam waktu tersebut berhenti, meletakkan jabatannya pada waktu penjabat yang digantinya itu semestinya meletakkan jabatan. + - paragraph: 4 + content: Gubernur, karena jabatannya, menjadi ketua Kantor Pemilihan daerahnya. + - paragraph: 5 + content: Presiden mengangkat seorang wakil ketua diantara anggauta tersebut dalam ayat 2. + - article: 12 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Cabang Kantor Pemilihan memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat didalam daerah kabupatennya dibawah perintah Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah kabupaten itu. + - paragraph: 2 + content: Kantor Pemungutan suara memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat didalam daerah pemungutan suaranya dibawah perintah Cabang Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah Kantor Pemungutan suara itu. + - paragraph: 3 + content: Susunan Cabang Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan bahwa masing-masing kantor harus mempunyai ketua. + - paragraph: 4 + content: Dalam tiap-tiap kelurahan, Lurah, karena jabatannya membantu Kantor Pemungutan Suara melakukan kewajibannya. + - article: 13 + content: Penyelenggara-penyelenggara pemilihan wajib bantu membantu dalam melakukan kewajibannya. + - article: 14 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pada waktu yang tertentu masing-masing Lurah membuat daftar penduduk warga negara Indonesia dari kelurahannya dan daftar penduduk yang berhak menjadi pemilih umum. Seorang dapat dimasukkan dalam daftar penduduk warga negara Indonesia dan daftar pemilih umum hanya dari satu kelurahan. + - paragraph: 2 + content: Sebuah dari daftar itu disampaikan oleh Lurah kepada Kantor Suara, yang daerahnya melingkungi daerah Lurah itu, dan sebuah lagi disimpan dalam kantornya. + - article: 15 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kantor Pemungutan Suara segera memeriksa daftar-daftar yang diterimanya dari Lurah-lurah, dan membetulkannya dimana perlu. Pembetulan daftar-daftar itu diberitahukan oleh ketua Kantor Pemungutan Suara kepada Lurah yang bersangkutan supaya Lurah itu membetulkan daftardaftar yang disimpan dalam kantornya. + - paragraph: 2 + content: Dari daftar-daftar yang dianggap betul atau yang telah dibetulkan, ketua Kantor Pemungutan Suara membuat daftar penduduk warga negara Indonesia dan daftar pemilih umum untuk masing-masing kelurahan dalam daerah pemungutan suaranya, dengan ditetapkan jumlah pemilih untuk masing-masing kelurahan. Penetapan jumlah pemilih itu diberitahukan kepada masing-masing Lurah yang bersangkutan. + - paragraph: 3 + content: Sebuah dari daftar-daftar itu disampaikan oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara kepada Cabang Kantor Pemilihan, yang daerahnya melingkungi daerah pemungutan suara itu dan sebuah lagi disimpan dalam kantornya. + - article: 16 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Cabang Kantor Pemilihan segera memeriksa daftar-daftar yang diterimanya dari ketua-ketua kantor Pemungutan suara dan membetulkannya dimana perlu. Pembetulan daftar-daftar itu diberitahukan oleh ketua Cabang Kantor Pemilihan kepada ketua Kantor Pemungutan Suara yang bersangkutan, supaya daftar-daftar yang disimpan dalam Kantornya dan dalam kantor kelurahan yang bersangkutan dibetulkan pula. + - paragraph: 2 + content: Dari daftar-daftar yang dianggap betul atau yang telah dibetulkan ketua Cabang Kantor Pemilihan membuat daftar jumlah penduduk warga negara Indonesia dari daerah kabupatennya. + - paragraph: 3 + content: Sebuah daftar disampaikan oleh ketua kantor tersebut kepada kantor Pemilihan, yang daerahnya melingkungi daerah kabupaten itu, dan sebuah lagi beserta daftardaftar yang lain disimpan dalam kantornya. + - article: 17 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dari daftar-daftar jumlah penduduk warga negara Indonesia yang diterima oleh Kantor Pemilihan, ketua Kantor tersebut membuat daftar jumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerah pemilihannya. + - paragraph: 2 + content: Sebuah daftar disampaikan oleh ketua tersebut kepada Kantor Pemilihan Pusat, dan sebuah lagi disimpan dalam kantornya. + - article: 18 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar yang disimpan dalam kantor kelurahan atau dalam salah satu kantor pemilihan, akan tetapi tidak boleh membawanya keluar kantor-kantor itu, dan dalam waktu yang tertentu dapat pula meminta kepada Kantor Pemungutan Suara yang bersangkutan supaya isi sesuatu daftar dibetulkan. + - paragraph: 2 + content: Jika permintaan itu dikabulkan, maka ketua Kantor Pemungutan Suara yang mengabulkannya harus segera memberitahukan pembetulan itu kepada Cabang Kantor Pemilihan dan Lurah yang juga menyimpan daftar itu, supaya membetulkannya. + - paragraph: 3 + content: Pengabulan permintaan tersebut dalam ayat 2, dalam waktu yang tertentu, dapat dibatalkan oleh Cabang Kantor Pemilihan yang bersangkutan. + - paragraph: 4 + content: Jika permintaan tersebut dalam ayat 1 ditolak atau jika pengabulan permintaan itu dibatalkan, maka penolakan atau pembatalan itu dalam waktu yang tertentu dapat diadukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Kantor Pemungutan Suara yang menolak permintaan itu atau tempat kedudukan Cabang Kantor Pemilihan yang membatalkan pengabulan itu. Daftar-daftar itu diperbaiki menurut keputusan Pengadilan Negeri, yang harus diberikan dalam waktu yang tertentu. + - paragraph: 5 + content: Perubahan dalam daftar jumlah penduduk warga negara Indonesia diberitahukan oleh ketua Cabang Kantor Pemilihan kepada kantor Pemilihan yang bersangkutan dan kepada Kantor Pemilihan Pusat. + - article: 19 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dari daftar-daftar jumlah penduduk warga negara Indonesia yang diterimanya, Kantor Pemilihan Pusat dengan cara terbuka untuk umum menetapkan jumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat untuk seluruh Negara menurut dasar yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat 1. Jika dengan cara demikian ada kelebihan penduduk berjumlah 150.000 atau lebih, maka jumlah anggauta tersebut ditambah dengan satu orang. + - paragraph: 2 + content: Kemudian Kantor tersebut menetapkan jumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat untuk masing-masing daerah pemilihan dengan dasar seorang anggauta untuk setiap 300.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia. Jika jumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah-daerah pemilihan belum mencapai jumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat untuk seluruh Negara, maka jumlah kekurangan anggauta itu, satu demi satu, diberikan kepada daerah-daerah pemilihan dengan cara mendahulukan daerah pemilihan yang jumlah penduduknya warga negara Indonesia, sesudah dibagi dengan 300.000 meninggalkan sisa yang terbanyak. + - paragraph: 3 + content: Masing-masing warga negara Indonesia dapat mengemukakan keberatan atas penetapan-penetapan tersebut diatas. Kantor Pemilihan Pusat segera memberikan keputusan atas keberatan-keberatan itu. + - paragraph: 4 + content: Hasil penetapan-penetapan tersebut diatas diumumkan oleh ketua Kantor Pemilihan Pusat dalam majalah Pemerintah. + - article: 20 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Seseorang dapat menjadi jago buat pemilih untuk suatu kelurahan, kalau dikemukakan oleh sekurang-kuranya 10 orang yang masuk dalam daftar pemilih umum dari kelurahan itu. + - paragraph: 2 + content: Yang telah turut mengemukakan seorang jago tidak boleh lagi turut mengemukakan jago lain. + - paragraph: 3 + content: Seseorang tidak boleh dikemukakan sebagai jago untuk lebih dari satu kelurahan. + - paragraph: 4 + content: Yang dapat dikemukakan sebagai jago buat pemilih ialah orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 3 ayat 3 dan pasal 8 ayat 2. + - article: 21 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Cara mengemukakan jago buat pemilih ialah dengan mengisi surat pormulir, yang dapat diperoleh dengan percuma pada tiap-tiap kantor kelurahan. Pormulir itu harus diisi sendiri oleh orang-orang yang mengemukakan jago dan oleh jago yang dikemukakan atau dengan bantuan Lurah dari kelurahan orang-orang itu, dan harus dibubuhi tanda tangan atau cap jari oleh semua orang yang mengemukakan jago itu dan oleh jago yang dikemukakan. + - paragraph: 2 + content: Surat-surat pengemukakan jago buat pemilih harus disampaikan dalam waktu yang tertentu kepada Lurah tersebut dalam ayat 1. + - paragraph: 3 + content: Jika jago yang dikemukakan itu penduduk dari lain kelurahan, maka surat pengemukakannya harus disertai surat Lurah dari kelurahan jago itu, yang menerangkan bahwa ia masuk daftar pemilih umum, tetapi belum dikemukakan sebagai jago untuk sesuatu kelurahan lain. + - article: 22 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Surat pengemukaan jago yang tidak memenuhi syaratsyarat tersebut dalam pasal 21 ditolak oleh Lurah. + - paragraph: 2 + content: Surat pengemukaan jago ditolak juga oleh Lurah, jika yang mengemukakan jago itu kurang daari 10 orang pemilih umum yang masuk dalam daftar pemilih umum kelurahannya atau jika yang dikemukakan sebagai jago itu seorang pemilih umum kelurahan lain ternyata tidak ada surat keterangan termaksud dalam pasal 21 ayat 3, atau jika ternyata bahwa yang dikemukakan sebagai jago itu tidak dapat membaca huruf Latin, huruf Arab atau huruf daerah. + - paragraph: 3 + content: Jika ternyata bahwa seseorang turut mengemukakan lebih dari satu jago maka ia dikeluarkan oleh Lurah dari semua surat pengemukaan jago. Jika karena pengeluaran itu sesuatu surat pengemukaan tidak cukup lagi 10 orang yang mengemukakannya, maka surat pengemukaan jago itu ditolak. + - article: 23 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Penolakan surat pengemukaan jago harus segera diberitahukan oleh Lurah yang menolaknya, dengan disertai alasan-alasan, kepada orang yang mengemukakan, yang namanya tertulis paling atas dalam surat pengemukaan jago itu. + - paragraph: 2 + content: Demikian pula, jika surat pengemukaan jago diterima, maka Lurah yang menerimanya harus memberikan sehelai surat tanda penerimaan kepada orang tersebut dalam ayat 1. + - article: 24 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Seseorang yang turut mengemukakan jago dapat mengadukan suatu penolakan kepada Kantor Pemungutan Suara yang daerahnya melingkungi kelurahan orang yang mengemukakan jago itu. + - paragraph: 2 + content: Kantor tersebut membatalkan penolakan yang dianggapnya tidak benar. + - article: 25 + content: Setelah waktu untuk mengemukakan jago buat pemilih lampau, maka Lurah menyampaikan surat-surat pengemukaan jago yang diterimanya kepada Kantor Pemungutan Suara yang daerahnya melingkungi kelurahannya, sesudah Lurah itu mengambil turunan surat-surat itu untuk disimpan dalam kantor kelurahannya. + - article: 26 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kantor Pemungutan Suara segera memeriksa surat-surat pengemukaan jago buat pemilih yang diterimanya dari Lurah-lurah. + - paragraph: 2 + content: Jika menurut pendapat kantor tersebut suatu pengemukaan jago harus ditolak, maka ketua kantor itu memberitahukan dengan segera penolakan tersebut, disertai alasanalasan, kepada Lurah yang mengirimkannya, supaya Lurah ini segera pula memberitahukan penolakan itu dengan alasan-alasan kepada orang tersebut dalam pasal 23 ayat 1. + - paragraph: 3 + content: Jika seseorang dikemukakan sebagai jago untuk lebih dari satu kelurahan, maka semua surat pengemukaannya ditolak. + - paragraph: 4 + content: Dari surat-surat pengumukaan jago buat pemilih yang dianggap betul ketua Kantor Pemungutan Suara membuat daftar jago pemilih sementara buat masing-masing kelurahan dalam daerahnya. + - paragraph: 5 + content: Sebuah dari daftar-daftar itu disampaikan kepada Cabang Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah pemungutan suara itu dan sebuah lagi disimpan dalam kantornya. Kepada Lurah-lurah yang bersangkutan disampaikan daftar jago pemilih sementara dalam kelurahannya masing-masing. + - article: 27 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Cabang Kantor Pemilihan segera memeriksa daftar-daftar jago pemilih sementara yang diterimanya dari Ketuaketua Kantor Pemungutan Suara. + - paragraph: 2 + content: Jika menurut pendapat kantor tersebut suatu surat pengemukaan jago harus ditolak maka penolakan itu dengan disertai alasan-alasan diberitahukan kepada ketua Kantor Pemungutan Suara yang mengirimkannya, supaya jago itu dikeluarkan dari daftar. Hal itu diberitahukan oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara kepada Lurah yang bersangkutan dan oleh Lurah itu kepada orang tersebut dalam pasal 23 ayat 1. + - paragraph: 3 + content: Daftar-daftar yang dianggap betul atau yang telah dibetulkan disimpan oleh ketua Cabang-Kantor Pemilihan dalam kantornya. + - article: 28 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar jago pemilih sementara, yang disimpan dalam kantor kelurahan atau dalam salah satu kantor pemilihan, akan tetapi tidak boleh membawanya keluar dari kantor itu, dan dalam waktu yang tertentu dapat mengemukakan keberatan-keberatan kepada salah suatu kantor pemilihan yang menyimpan daftar itu. + - paragraph: 2 + content: Suatu penolakan oleh Kantor Pemungutan Suara dapat diadukan oleh seseorang yang turut mengemukakan jago buat pemilih kepada Cabang Kantor Pemilihan yang bersangkutan dalam waktu yang tertentu. + - paragraph: 3 + content: Daftar-daftar jago pemilih sementara diperbaiki, menurut keputusan kantor pemilihan atas keberatan-keberatan termaksud dalam ayat 1 dan menurut keputusan atas pengaduan termaksud dalam ayat 2. + - article: 29 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Setelah waktu untuk memperbaiki daftar-daftar itu lampau maka tiap-tiap Ketua Kantor Pemungutan Suara membuat daftar jago pemilih tetap buat masing-masing kelurahan dalam daerahnya. + - paragraph: 2 + content: | + Sebuah dari daftar-daftar itu disampaikan oleh ketua tersebut kepada Cabang Kantor Pemilihan, yang daerahnya melingkungi daerah pemungutan suara itu, dan sebuah lagi disimpan dalam kantornya. + Ketua Kantor Pemungutan Suara menyampaikan kepada Lurah-lurah yang bersangkutan daftar jago pemilih tetap dalam kelurahan masing-masing. + - paragraph: 3 + contents: Dalam waktu yang tertentu para Lurah harus mengumumkan daftar jago pemilih tetap itu dalam kelurahannya. + - article: 30 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika dalam suatu kelurahan jumlah jago yang masuk dalam daftar jago-jago pemilih tetap sama dengan atau kurang dari pada jumlah pemilih yang boleh dikemukakan oleh kelurahan itu, maka dalam kelurahan itu tidak diadakan pemilihan pemilih dan semua jago itu dianggap telah dipilih menjadi pemilih. + - paragraph: 2 + content: Demikian pula tidak diadakan pemilihan pemilih dalam suatu kelurahan, jika tidak ada seorang jagopun masuk dalam daftar jago pemilih tetap untuk kelurahan itu. + - article: 31 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pemilihan pemilih dilakukan dalam kelurahan masingmasing, sedapat-dapatnya pada kantor kelurahan. + - paragraph: 2 + content: Pemilihan ini dilakukan dan diselesaikan pada hari yang tertentu. + - paragraph: 3 + content: Pada waktu yang tertentu sebelum diadakan pemilihan, masing-masing Lurah harus mengumumkan hal itu dalam kelurahannya. + - paragraph: 4 + content: Pemilihan ini dipimpin oleh Ketua, wakil ketua, seorang anggauta atau seorang wakil anggauta Kantor Pemungutan Suara yang bersangkutan. Jika jumlah penjabat-penjabat tersebut tidak mencukupi, maka Kantor Pemungutan Suara menunjukkan seorang untuk memimpin pemilihan dalam suatu kelurahan. + - paragraph: 5 + content: Kantor Pemungutan Suara menunjukkan seorang pembantu pemilihan untuk tiap-tiap kelurahan dalam daerahnya. Masing-masing Lurah karena jabatannya menjadi pembantu pemilihan. + - paragraph: 6 + content: Seseorang yang masuk dalam daftar pemilih umum memberikan suaranya kepada seorang jago. + - paragraph: 7 + content: Pemilih umum tidak boleh diwakili oleh orang lain. + - paragraph: 8 + content: Pemilihan harus dilakukan secara rahasia, akan tetapi harus dengan cara yang mudah dimengerti dan mudah dijalankan oleh para pemilih umum. + - paragraph: 9 + content: Jago-jago harus hadlir pada waktu pemilihan. Jago-jago yang tidak hadlir tidak boleh dipilih. + - article: 32 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dengan cara yang terbuka untuk umum pemimpin pemilihan bersama kedua pembantunya menetapkan hasil pemilihan menurut aturan dalam pasal 4 ayat 1. + - paragraph: 2 + content: Pemimpin pemilihan membuat surat catatan dari pemilihan itu dan menyampaikannya kepada Kantor Pemungutan Suara yang bersangkutan, dan sebuah turunannya disimpan dalam kantor kelurahan. + - article: 33 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pemilih harus mengisi surat keterangan pemilih, yang memuat keterangan seperlunya tentang dirinya dengan dibubuhi tanda tangan atau cap jarinya. + - paragraph: 2 + content: Pemilih mengisi surat keterangan itu dihadapan Lurah dari kelurahan yang memilihnya, dengan bantuan atau petunjuk Lurah itu seperlunya, dan surat itu ditinggalkan pada kantor Lurah tersebut. + - paragraph: 3 + content: Setelah waktu untuk mengisi surat keterangan lampau, maka Lurah menyampaikan surat-surat keterangan pemilih kepada Kantor Pemungutan Suara, yang daerahnya melingkungi daerah Lurah tersebut, setelah mengambil turunan surat-surat itu guna disimpan dalam kantor kelurahan. + - article: 34 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kantor Pemungutan Suara segera memeriksa surat-surat keterangan yang diterimanya dari Lurah-lurah dan membetulkannya dimana perlu. Pembetulan itu diberitahukan kepada Lurah yang bersangkutan supaya turunan surat keterangan yang disimpan dalam kantornya dibetulkan pula. + - paragraph: 2 + content: Dari surat-surat keterangan pemilih yang dianggap betul atau yang telah dibetulkan, ketua Kantor Pemungutan Suara membuat daftar pemilih daerah pemungutan suara. + - paragraph: 3 + content: Tiga buah daftar pemilih bersama surat-surat keterangan pemilih disampaikan oleh Ketua Kantor tersebut kepada Cabang Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah pemungutan suara itu, dan sebuah lagi disimpan dalam kantornya. + - article: 35 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Cabang Kantor Pemilihan segera memeriksa surat-surat keterangan dan daftar-daftar pemilih yang diterimanya dan membetulkannya dimana perlu. + - paragraph: 2 + content: Daftar-daftar yang dianggap betul atau yang telah dibetulkan dikumpulkan oleh ketua Cabang Kantor Pemilihan menjadi tiga buah berkas. + - paragraph: 3 + content: Ketua Cabang Kantor Pemilihan menyampaikan dua buah berkas beserta surat-surat keterangan pemilih kepada Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah Cabang Kantor Pemilihan itu dan menyimpan sebuah lagi dalam kantornya. + - article: 36 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kantor Pemilihan segera memeriksa daftar-daftar dan surat-surat keterangan yang diterimanya dan membetulkannya dimana perlu. + - paragraph: 2 + content: Daftar-daftar yang dianggap betul atau yang telah dibetulkan dikumpulkan oleh ketua Kantor Pemilihan menjadi dua buah berkas. + - paragraph: 3 + content: Sebuah berkas disampaikan oleh ketua tersebut kepada Kantor Pemilihan Pusat, dan sebuah lagi beserta suratsurat keterangan pemilih disimpan dalam kantornya. + - article: 37 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar dan surat-surat keterangan pemilih yang disimpan dalam salah satu kantor pemilihan, akan tetapi tidak boleh membawanya keluar dari kantor itu, dan dalam waktu yang tertentu dapat mengemukakan keberatan-keberatan kepada salah satu kantor pemilihan yang menyimpan daftar-daftar atau surat-surat itu. + - paragraph: 2 + content: Dalam waktu yang tertentu keputusan kantor pemilihan tentang keberatan-keberatan itu dapat diadukan oleh yang mengemukakannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya melingkungi tempat kedudukan kantor pemilihan itu. + - article: 38 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Seseorang dapat menjadi jago buat anggauta Dewan Perwakilan Rakyat untuk suatu daerah pemilihan kalau dikemukakan oleh sekurang-kurangnya 25 orang pemilih yang masuk dalam daftar pemilih dari daerah pemilihan itu. + - paragraph: 2 + content: Yang telah turut mengemukakan seorang jago tidak boleh lagi turut mengemukakan jago lain. + - paragraph: 3 + content: Yang dapat dikemukakan sebagai jago ialah orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 ayat 2. + - article: 39 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Seseorang tidak boleh dikemukakan sebagai jago untuk lebih dari satu daerah pemilihan. + - paragraph: 2 + content: Jika seseorang akan dimkemukakan sebagai jago untuk lain daerah pemilihan daripada daerah pemilihannya sendiri maka ia harus lebih dahulu memberitahukan hal itu dengan tulisan kepada Kantor Pemilihan daerah pemilihannya. Yang dimaksud dengan daerah pemilihan seseorang ialah daerah pemilihan yang melingkungi Cabang Kantor Pemilihan yang menyimpan daftar pemilih umum yang memuat nama orang itu. + - paragraph: 3 + content: Kantor Pemilihan tersebut dalam ayat 2 kalimat ke-1 segera menyelidiki apakah orang itu memenuhi syaratsyarat untuk dapat dikemukakan sebagai jago. Jika orang itu dianggap tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ketua Kantor Pemilihan itu segera memberitahukan hal itu kepadanya dengan menyebutkan alasan-alasan. Jika orang itu dianggap memenuhi syarat-syarat tersebut maka ketua Kantor Pemilihan itu segera memberitahukan hal itu kepada Kantor Pemilihan Pusat. + - paragraph: 4 + content: Ketua Kantor Pemilihan Pusat segera memberitahukan kepada Ketua Kantor Pemilihan yang bersangkutan, bahwa orang itu boleh dikemukakan sebagai jago buat daerah pemilihan itu, dan kepada ketua Kantor Pemilihan dari daerah orang itu, bahwa orang itu tidak boleh lagi dikemukakan sebagai jago dalam daerah pemilihannya. + - article: 40 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Keputusan Kantor Pemilihan tersebut dalam pasal 39 ayat 3, kalimat ke-2 dapat diadukan oleh orang yang hendak dikemukakan sebagai jago kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Kantor Pemilihan itu. + - paragraph: 2 + content: Jika Pengadilan Negeri tersebut menyatakan bahwa orang itu memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikemukakan sebagai jago, maka dalam hal ini berlaku aturan-aturan dalam pasal 39 ayat 3 kalimat ke-3 dan ayat 4. + - article: 41 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Cara mengemukakan jago buat anggauta Dewan Perwakilan Rakyat ialah dengan mengisi surat pormulir, yang dapat diperoleh dengan percuma pada tiap-tiap kantor pemilihan. Jago-jago dapat dikemukakan sebagai orang seorang atau sebagai gerombolan dalam satu daftar. Seorang jago tidak boleh dikemukakan dalam lebih dari satu surat pengemukaan jago. + - paragraph: 2 + content: Surat pormulir itu harus dibubuhi tanda tangan atau cap jari oleh semua pemilih yang mengemukakan jago atau jago-jago itu. Selanjutnya harus disertai keterangan seperlunya tentang diri jago atau jago-jago yang dikemukakan dan surat dari masing-masing jago itu yang menerangkan menerima pengemukaannya sebagai jago. Jago-jago yang dikemukakan sebagai gerombolan dalam satu daftar harus menyatakan pula menerima urutan tempat dalam daftar itu. + - article: 42 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Surat pengemukaan jago disampaikan oleh salah seorang yang turut mengemukakan jago kepada ketua salah satu Cabang Kantor Pemilihan atau wakilnya. + - paragraph: 2 + content: | + Surat pengemukaan jago ditolak oleh ketua atau wakilnya tersebut, jika surat itu: + a. disampaikan tidak dalam waktu yang ditentukan; + b. disampaikan tidak dengan cara terebut dalam ayat 1; + c. tidak memenuhi syarat-syarat dalam pasal 41. + - paragraph: 3 + content: Kalau surat pengemukaan jago diterima, ketua atau wakilnya memberikan sehelai surat tanda penerimaan kepada orang yang menyampaikannya. + - article: 43 + content: Surat-surat pengemukaan jago yang diterima disampaikan oleh ketua Cabang Kantor Pemilihan kepada Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah Cabang Kantor Pemilihan itu, setelah dibuat turunan dari surat-surat itu guna disimpan dalam kantornya. + - article: 44 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Kantor Pemilihan memeriksa: + a. apakah betul pemeriksaan Cabang Kantor Pemilihan; + b. apakah orang-orang yang mengemukakan jago memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 38 ayat 1 dan 2. + c. apakah betul tanda tangan atau cap jari orangorang itu; + d. apakah seorang jago tidak dikemukakan dalam lebih dari satu surat pengemukaan jago; + e. jika jago yang dikemukakan seorang penduduk daerahnya, apakah ia memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 ayat 2, dan apakah ia tidak dilarang oleh Kantor Pemilihan Pusat dikemukakan sebagai jago dalam daerah pemilihannya; + f. jika jago yang dikemukakan bukan penduduk daerahnya, apakah Kantor Pemilihan Pusat membolehkan ia dikemukakan sebagai jago dalam daerah pemilihannya. + - paragraph: 2 + content: Dalam rapat terbuka Kantor Pemilihan mengumumkan hasil pemeriksaan itu dan berdasarkan hasil tersebut menetapkan sah atau tidaknya surat-surat pengemukaan jago itu. + - paragraph: 3 + content: Jika ternyata bahwa seorang yang turut mengemukakan jago tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 38 ayat 1, atau jika ternyata bahwa tanga tangan atau cap jarinya tidak betul, maka nama orang itu dikeluarkan dari surat pengemukaan jago itu. + - paragraph: 4 + content: Jika ternyata bahwa seorang yang turut mengemukakan jago melanggar aturan dalam pasal 38 ayat 2, maka orang itu dikeluarkan dari semua surat-surat pengemukaan jago. + - paragraph: 5 + content: Jika karena pengeluaran itu buat seorang jago tidak cukup lagi 25 orang yang mengemukakannya, maka pengemukaannya ditolak. Penolakan terhadap pengemukaan gerombolan dalam satu daftar diatur seperti berikut: Jika karena pengeluaran itu jumlah yang mengemukakan tidak mencukupi lagi jumlah yang diperlukan untuk daftar itu, maka dikeluarkan sejumlah jago, sehingga jumlah yang tinggal memenuhi syarat tersebut dalam pasal 38 ayat 1, dengan ketentuan bahwa pengeluaran jago atau jago-jago itu dimulai dari bawah. + - paragraph: 6 + content: Kantor Pemilihan menolak sesuatu surat pengemukaan jago yang seharusnya telah ditolak oleh ketua Cabang Kantor Pemilihan yang menerimanya. Demikian pula jika ternyata bahwa seorang jago sebagai tersebut dalam ayat 1 huruf c tidak memenuhi syaratsyarat tersebut dalam pasal 1 ayat 2, atau jika ternyata bahwa Kantor Pemilihan Pusat melarang orang itu dikemukakan sebagai jago dalam daerah pemilihannya, atau jika sebagai tersebut dalam ayat 1 huruf f tidak ada berita dari Kantor Pemilihan Pusat yang membolehkan jago tersebut dikemukakan sebagai jago dalam daerah pemilihan itu. Jika ternyata bahwa seseorang dikemukakan sebagai jago dalam lebih dari satu surat pengemukaan jago, maka semua pengemukaannya ditolak. + - paragraph: 7 + content: Semua orang yang hadlir dalam rapat terbuka tersebut boleh mengemukakan keberatan-keberatannya tentang keputusan-keputusan itu. Kantor Pemilihan segera memberikan keputusan tentang keberatan-keberatan itu. + - article: 45 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Ketua Kantor Pemilihan memberitahukan, disertai dengan alasan-alasan pengeluaran, seseorang dari surat pengemukaan jago kepada orang itu dan penolakan surat pengemukaan jago diberitahukan kepada orang-orang yang mengemukakan jago atau jago-jago dengan perantaraan orang tersebut dalam pasal 42 ayat 3. + - paragraph: 2 + content: Keputusan-keputusan Kantor Pemilihan itu dapat diadukan oleh orang-orang tersebut dalam ayat 1 kepada Pengadilan Negeri yang daerah-hukumnya meliputi tempat kedudukan Kantor Pemilihan itu. + - paragraph: 3 + content: Pengadilan Negeri tersebut segera memberi keputusan atas pengaduan-pengaduan itu, dan memutuskan pula tentang sah atau tidaknya surat pengemukaan jago yang bersangkutan. + - article: 46 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Ketua Kantor Pemilihan membuat turunan dan menyusun daftar jago sementara dari surat-surat pengemukaan jago yang dianggap sah atau yang disahkan oleh Pengadilan Negeri tersebut dalam pasal 45 ayat 3, lalu mengumumkan daftar itu dalam daerah pemilihannya. + - paragraph: 2 + content: Surat-surat pengemukaan jago tersebut dalam ayat 1 serta sebuah daftar jago sementara disampaikan oleh ketua tersebut kepada Kantor Pemilihan Pusat. Turunan surat-surat pengemukaan jago dan sebuah daftar jago sementara harus disimpan dalam kantornya. + - paragraph: 3 + content: Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat surat-surat dan daftar itu akan tetapi tidak boleh membawanya keluar dari kantor tersebut. + - paragraph: 4 + content: Masing-masing warga negara Indonesia dapat mengemukakan keberatan-keberatan atas daftar jago sementara dan surat-surat pengemukaan jago tadi kepada Kantor Pemilihan Pusat. + - article: 47 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kantor Pemilihan Pusat menyelidiki apakah orang-orang yang dikemukakan sebagai jago itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan buat jago dalam Undang-undang ini. + - paragraph: 2 + content: Jika seorang jago tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1ayat 2, maka ketua Kantor Pemilihan Pusat memberitahukan hal itu, disertai alasan-alasan, kepada ketua Kantor Pemilihan yang bersangkutan dengan perintah supaya pengemukaan jago itu dibatalkan. + - paragraph: 3 + content: Jika terdapat seseorang dikemukakan sebagai jago buat lebih dari satu daerah pemilihan, maka ketua Kantor Pemilihan Pusat memberitahukan hal itu kepada ketuaketua Kantor Pemilihan yang bersangkutan dengan perintah supaya pengemukaan jago itu dibatalkan buat daerahdaerah pemilihan itu. + - paragraph: 4 + content: Kantor Pemilihan Pusat menyelidiki keberatan-keberatan tersebut dalam pasal 46 ayat 4 dan mengumumkan keputusan atas keberatan-keberatan itu dalam rapat terbuka untuk umum. + - paragraph: 5 + content: Dalam rapat terbuka itu kantor tersebut mengumumkan pula pendapat tentang sah atau tidaknya pengemukaan jago-jago itu berdasarkan hasil penyelidikan. + - paragraph: 6 + content: Semua orang-orang yang hadlir dalam rapat terbuka itu dapat mengemukakan keberatan-keberatan atas keputusankeputusan Kantor Pemilihan Pusat itu. Kantor tersebut segera memberi keputusan atas keberatan-keberatan itu. + - article: 48 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Ketua Kantor Pemilihan Pusat membuat daftar jago sementara untuk tiap-tiap daerah pemilihan dari daftardaftar jago sementara yang dianggap betul atau yang telah dibetulkan. + - paragraph: 2 + content: Isi daftar-daftar ini diumumkan oleh ketua tersebut dalam majalah Pemerintah dan masing-masing orang dapat meminta salinannya dengan membayar biayanya. + - paragraph: 3 + content: Kepada tiap-tiap kantor pemilihan, dengan perantaraan Kantor Pemilihan, diberikan daftar-daftar jago sementara itu dupaya daftar-daftar itu diumumkan dalam daerahnya masing-masing. + - paragraph: 4 + content: Sampai suatu tanggal yang tertentu masing-masing warga negara Indonesia dapat mengajukan keberatan-kebaratan tentang daftar-daftar itu kepada Kantor Pemilihan Pusat. + - paragraph: 5 + content: Dalam waktu yang tertentu keputusan-keputusan atas keberatan-keberatan itu, dan keputusan-keputusan atas keberatan-keberatan termaksud dalam pasal 47 ayat 4 dapat diadukan pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya melingkungi tempat kedudukan Kantor Pemilihan Pusat. Pengadilan Negeri tersebut memberi keputusan dalam waktu yang tertentu. + - article: 49 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Setelah waktu tersebut dalam pasal 48 ayat 5 lampau, maka Kantor Pemilihan Pusat membuat daftar-daftar jago tetap untuk tiap-tiap daerah pemilihan dari daftardaftar jago sementara dan keputusan-keputusan atas keberatan-keberatan termaksud dalam pasal 48 ayat 5. + - paragraph: 2 + content: Isi daftar-daftar itu diumumkan oleh ketua tersebut dalam majalah Pemerintah dan masing-masing orang dapat meminta salinannya dengan membayar biayanya. + - paragraph: 3 + content: Kepada tiap-tiap kantor pemilihan, dengan perantaraan Kantor Pemilihan, diberikan daftar-daftar jago tetap supaya diumumkan dalam daerahnya masing-masing. + - article: 50 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika dalam suatu daerah pemilihan jumlah jago yang masuk dalam daftar jago tetap sama atau kurang dari pada jumlah anggauta yang boleh dipilih dalam daerah pemilihan itu, maka dalam daerah pemilihan itu tidak diadakan pemilihan, dan semua jago itu dianggap telah dipilih menjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat. + - paragraph: 2 + content: Demikian pula tidak diadakan pemilihan dalam suatu daerah pemilihan, jika tidak ada seorang jagopun masuk dalam daftar jago tetap daerah pemilihan itu. + - article: 51 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat dilangsungkan dalam tiap-tiap daerah pemungutan suara, sedapatdapatnya dalam Kantor Pemungutan Suara, dibawah pimpinan ketua kantor tersebut. + - paragraph: 2 + content: Pemilih tidak boleh diwakili oleh orang lain, dan hanya dapat mengeluarkan suaranya dalam daerah pemungutan suara yang melingkungi kelurahan yang mengemukakannya sebagai pemilih. + - paragraph: 3 + content: Pemilihan dilakukan secara rahasia antara jag-jago yang masuk dalam daftar jago tetap, dengan mengisi surat pemilihan yang memuat nama jago-jago dan daftar-daftar jago tersebut. + - paragraph: 4 + content: Pemilih memilih seorang antara jago-jago yang dikemukakan sebagai orang seorang atau sebagai seorang jago dalam gerombolan dalam satu daftar. + - paragraph: 5 + content: Jika seorang pemilih memilih lebih dari satu orang jago maka surat pemilihan yang diisinya itu tidak berlaku. + - article: 52 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Setelah waktu untuk pemungutan suara lampau maka dengan cara terbuka untuk umum Kantor Pemungutan Suara menetapkan hasil pemungutan suara itu. + - paragraph: 2 + content: Dari masing-masing jago, pun juga dari tiap-tiap daftar, ditetapkan jumlah suara yang diperolehnya. Hasil penetapan itu diumumkan oleh ketua Kantor Pemungutan Suara. Pemilih-pemilih yang hadlir dapat mengemukakan keberatan-keberatannya. + - paragraph: 3 + content: Dari pemungutan suara itu segera dibuat surat catatan yang ditanda tangani oleh semua anggauta Kantor Pemungutan Suara. Dalam surat-catatan itu dimuat keberatan-keberatan termaksud diatas. + - paragraph: 4 + content: Surat catatan bersama-sama surat-surat pemilihan, baik yang berlaku maupun yang tidak berlaku atau yang tidak diisi, segera disampaikan oleh ketua Kantor Pemungutan Suara kepada Kantor Pemilihan yang daerahnya melingkungi daerah Kantor Pemungutan Suara itu. Turunan surat catatan disimpan oleh ketua tersebut dalam kantornya. Turunan inipun harus ditanda tangani oleh semua anggauta Kantor Pemungutan Suara. + - article: 53 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kantor Pemilihan segera menyelidiki keberatan-keberatan yang dimuat dalam surat catatan-catatan pemungutan suara sesuatu Kantor Pemungutan Suara dan memberi keputusan atas keberatan-keberatan itu. Jika dianggap perlu maka surat-surat pemilihan sesuatu Kantor Pemungutan Suara dapat diperiksa. + - paragraph: 2 + content: | + Kantor Pemilihan menetapkan : + a. jumlah suara yang diperoleh masing-masing jago yang dikemukakan sebagai orang seorang maupun sebagai seorang jago dalam gerombolan dalam satu daftar; + b. jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap daftar; + c. jumlah suara yang dikeluarkan dalam daerahnya. + - paragraph: 3 + content: Kemudian ditetapkan oleh kantor tersebut pembagi-pemilihan untuk daerahnya, yaitu bilangan yang diperoleh sebagai hasil bagi dari pembagian jumlah suara yang dikeluarkan dalam daerahnya dengan jumlah anggauta yang boleh dipilih dalam daerah itu. + - article: 54 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Seorang jago yang dikemukakan sebagai orang seorang terpilih, jika ia memperoleh suara sebanyak bilangan pembagi-pemilihan atau lebih. + - paragraph: 2 + content: Sesuatu daftar memperoleh kursi sejumlah bulat yang didapat jika jumlah suara yang diperolehnya dibagi dengan bilangan pembagi pemilihan. + - paragraph: 3 + content: Sesuatu daftar hanya dapat memperoleh kursi paling banyak sejumlah jago yang namanya tercantum dalam daftar itu. + - paragraph: 4 + content: Seorang jago yang dikemukakan sebagai orang seorang atau suatu daftar, yang tidak memperoleh suara sebanyak bilangan pembagi pemilihan, tidak mendapat kursi dalam pembagian kursi pertama ini. + - article: 55 + content: | + Jika dengan pembagian secara tersebut dalam pasal 54 ayat 1 dan 2 belum semua kursi terbagi, maka dengan mengingat pasal 54 ayat 3 sisa kursi diserahkan sekursi demi sekursi kepada jago yang dikemukakan sebagai orang seorang atau kepada daftar yang memperoleh "rata-rata suara terbesar". + Rata-rata suara terbesar itu ialah bilangan hasil bagi suatu pembagian yang dilakukan secara berikut: + a. mengenai jago yang dikemukakan sebagai orang seorang, jumlah suara yang diperolehnya dibagi dengan satu; + b. mengenai suatu daftar gerombolan, jumlah suara yang diperoleh daftar dibagi dengan bilangan kursi yang telah diperolehnya ditambah dengan satu. Jika dalam penyerahan sekursi demi sekursi itu beberapa jago dan/atau daftar menunjukkan rata-rata suara terbesar yang sama maka antara jago-jago dan/atau daftar-daftar itu diadakan undian. + - article: 56 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Untuk menetapkan jago-jago mana yang harus menempati kursi-kursi yang diperoleh oleh suatu daftar, maka yang terpilih ialah mereka yang memperoleh suara sekurangkurangnya sejumlah bilangan pembagi pemilihan daftar, yaitu hasil bagi dari pembagian jumlah suara yang diperoleh oleh daftar itu dengan jumlah kursi yang diperolehnya. + - paragraph: 2 + content: Jika dengan cara tertera diatas belum semua kursi ditempati atau jika tidak seorang jagopun memperoleh suara sejumlah bilangan pembagi pemilihan daftarnya, maka yang terpilih ialah jago atau jago-jago menurut urutan tempat mereka dalam daftar itu, dengan keterangan bahwa yang didahulukan ialah jago-jago yang memperoleh suara sedikit-sedikitnya seperdua dari bilangan pembagi pemilihan daftar itu. + - article: 57 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Penetapan hasil pemilihan dilakukan oleh Kantor Pemilihan dalam sidang terbuka untuk umum. + - paragraph: 2 + content: Tentang penetapan hasil pemilihan itu dibuat surat catatan yang ditanda tangani oleh semua anggauta kantor tersebut. Ketua Kantor Pemilihan menyampaikan surat catatan tersebut kepada Kantor Pemilihan Pusat setelah membuat turunan dari surat itu guna disimpan dalam kantornya. Turunan surat catatan inipun harus ditanda tangani oleh semua anggauta Kantor Pemilihan. Isi surat catatan ini diumumkan dikantor itu. + - paragraph: 3 + content: Masing-masing warga negara Indonesia dapat memajukan dalam waktu yang tertentu keberatan-keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan itu kepada Kantor Pemilihan Pusat. + - article: 58 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Setelah Kantor Pemilihan Pusat memeriksa hasil pemilihan dalam tiap-tiap daerah pemilihan dan membetulkannya dimana perlu, maka ketua kantor tersebut membuat daftar jago-jago yang terpilih menjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat, dibagi menurut daerah-daerah pemilihan. + - paragraph: 2 + content: Isi daftar itu diumumkan oleh Kantor Pemilihan Pusat dalam majalah Pemerintah. Masing-masing orang dapat minta salinan daftar itu dengan membayar biayanya. + - paragraph: 3 + content: Ketua Kantor Pemilihan Pusat menyampaikan dengan perantaraan Kantor Pemilihan sebuah daftar kepada tiap-tiap Cabang Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara supaya diumumkan dalam daerahnya masing-masing. + - paragraph: 4 + content: Kantor Pemilihan Pusat mengatur dari tiap-tiap daftar dalam daftar baru, urutan jago-jago sedemikian rupa, sehingga jago-jago yang memperoleh jumlah suara yang diperlukan untuk terpilih ditempatkan paling atas dalam urutan daftar itu, kemudian ditempatkan menurut urutan daftar semula jago-jago yang memperoleh jumlah suara sedikit-sedikitnya seperdua dari jumlah suara termaksud, lalu ditempatkan jago-jago yang lain menurut urutan semula pula. + - article: 59 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Ketua Kantor Pemilihan Pusat segera memberitahukan kepada masing-masing jago yang ditetapkan terpilih menjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat tentang penetapan itu. + - paragraph: 2 + content: Dalam waktu yang tertentu orang-orang tersebut harus memberitahukan kepada ketua Kantor Pemilihan Pusat apakah mereka menerima penetapan itu. + - paragraph: 3 + content: Jika seseorang dalam waktu yang tertentu itu tidak menyatakan menerima penetapannya, maka ia dianggap tidak menerimanya. + - article: 60 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika seorang jago tidak atau dianggap tidak menerima penetapannya, maka Kantor Pemilihan Pusat mengganti jago itu dengan jago lain. + - paragraph: 2 + content: | + Pengganti itu dilakukan sebagai berikut : + a. seorang jago yang dikemukakan sebagai orang seorang, diganti dengan seorang jago yang memperoleh suara terbanyak diantara semua jago-jago yang belum terpilih dalam daerah-pemilihan itu; + b. seorang jago yang dikemukakan dalam suatu gerombolan dalam satu daftar, diganti dengan seorang jago yang menurut urutan sebagai tersebut dalam pasal 58 ayat 4, tempatnya paling atas antara jago-jago yang belum terpilih dalam daftar itu. + Jika penggantian secara itu tidak mungkin dilakukan lagi, karena semua jago dalam daftar itu sudah terpilih, maka berlakulah cara yang tersebut dalam huruf a. + - paragraph: 3 + content: Jika dalam suatu daerah pemilihan dimana seorang jago harus diganti, tidak ada lagi jago yang belum terpilih, maka jago itu diganti dengan jago yang memperoleh "bilangan persen suara" yang terbanyak diantara jagojago yang belum terpilih dalam semua daerah pemilihan lain. Bilangan persen suara tersebut ialah bilangan persen dari jumlah suara yang diperoleh seorang jago dibandingkan dengan angka pembagi pemilihan dalam daerah pemilihannya. + - paragraph: 4 + content: Penggantian secara tersebut dalam ayat 3 dilakukan juga untuk menetapkan penempatan kursi-kursi yang masih ter- lowong karena jumlah jago yang terpilih dalam suatu daerah pemilihan, kurang daripada jumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan untuk daerah pemilihan itu. + - paragraph: 5 + content: Jika dengan ketentuan dalam ayat-ayat diatas jumlah orang-orang yang ditetapkan menjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat belum juga mencapai jumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan untuk seluruh Negara, maka Presiden mencukupi jumlah ini dengan pengangkatan. + - article: 61 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Aturan-aturan dalam pasal 59 dan 60 berlaku pula buat jago yang ditetapkan untuk mengganti dan juga buat penggantian seorang anggauta Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat 4 kalimat ke-2 dengan pengertian bahwa jika penetapan anggauta yang akan diganti itu dahulunya dilakukan menurut pasal 60 ayat 3 atau ayat 4, maka dipakai peraturan dalam pasal 60 ayat 3. + - paragraph: 2 + content: Tiap-tiap penggantian atau pengisian sesuatu lowongan diumumkan oleh ketua Kantor Pemilihan Pusat dalam majalah Pemerintah, dan dalam daerah pemilihan yang bersangkutan. + - article: 62 + content: Barang siapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Perbuatan-perbuatan tersebut diatas dianggap sebagai kejahatan. + - article: 63 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + a. Dalam Undang-undang ini, Wali Kota dipersamakan dengan Bupati, dan daerah Kota berautonomie dengan daerah Kabupaten; + b. Untuk daerah luar Jawa, yang dimaksudkan dengan Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan ialah daerah pemerintahan yang setingkat dengan daerah-daerah pemerintahan tersebut di Jawa. + - paragraph: 2 + content: Peraturan-peraturan selanjutnya mengenai penyelenggaraan undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan-Pemerintah. + - article: 64 + paragraphs: + - paragraph: I + content: | + Jika dengan jalan pemilihan dari golongan-golongan minoriteit belum cukup anggauta-anggauta dalam Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden dengan jalan pengangkatan dapat mencukupi kekuarangan itu berdasar atas ketentuan, bahasa jumlah anggauta dari golongan-golongan tersebut didasarkan atas perhitungan: + a. untuk setiap 100.000 penduduk warga Indonesia golongan turunan Tionghoa ada seorang anggauta; + b. untuk setiap 40.000 penduduk warga negara Indonesia golongan turunan Arab ada seorang anggauta; + c. untuk setiap 25.000 penduduk warga negara Indone- sia golongan turunan Belanda ada seorang anggauta. + - paragraph: II + content: Jika berhubung dengan keadaan, dalam suatu bagian daerah Negara Indonesia pada waktunya tidak dapat dilaksanakan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat, maka sewaktu pemilihan itu mungkin dilakukan, dengan segera harus diadakan dalam daerah tersebut pemilihan susulan. + - article: 65 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-28.yaml b/undang-undang/1948/1948-28.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f0ea3aeebbf0389753a301c7c72c61ad7666acf7 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-28.yaml @@ -0,0 +1,140 @@ +number: 28 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Untuk menjalankan segala pekerjaan yang perlu guna mengatur dan mengawasi alat pembayaran luar Negeri maka diadakan Kantor alat pembayaran luar Negeri, disingkat K.A.P. dan suatu Fonds alat pembayaran luar Negeri, seterusnya disingkat Fonds K.A.P. adalah Badan Hukum. + - paragraph: 2 + content: K.A.P. diawasi oleh Dewan Pengawas terdiri dari Menteri Kuangan, sebagai Ketua Dewan dan Menteri Kemakmuran dan Presiden-Direktur Bank Negara Indonesia sebagai anggauta. + - paragraph: 3 + content: Ketua dan anggauta Dewan Pengawas duduk di dalam Dewan karena jabatannya. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: K.A.P. dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh beberapa orang wakilnya. Direktur dan wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas; pegawai dan pekerja lain diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas. + - paragraph: 2 + content: Direktur K.A.P. bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas memberikan petunjuk yang dipandang perlu olehnya. + - paragraph: 3 + content: Direktur K.A.P. mewakili Kantor ini di dalam dan di luar pengadilan. + - paragraph: 4 + content: Dengan persetujuan Dewan Pengawas, Direktur dapat mendirikan cabang di beberapa tempat. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Fonds diurus oleh Bank Negara dengan mengadakan administrasi tersendiri. + - paragraph: 2 + content: Modal, dibutuhkan oleh K.A.P. untuk menjalankan kewajibannya diberikan oleh Fonds. + - paragraph: 3 + content: Besarnya modal Fonds dan besarnya modal yang digunakan oleh K.A.P. ditetapkan oleh Dewan Pengawas. + - paragraph: 4 + content: Pengurusan dan administrasi modal termaksud dalam ayat 1 dan 2 diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dengan tidak mengurangi peraturan termuat dalam pasal 17 ayat 2, yang dipandang sebagai penduduk dalam Undang-undang ini ialah orang atau badan - termasuk pula badan dan jawatan Pemerintah yang bertempat kedudukan atau berkantor di dalam daerah Republik. + - paragraph: 2 + content: Orang atau badan yang tidak bertempat kedudukan di dalam daerah Republik, akan tetapi yang lebih dari 90 hari di dalam waktu 1 tahun berada di dalam daerah tersebut, dipandang pula sebagai penduduk. + - article: 5 + content: | + Dalam waktu satu bulan penduduk yang pada saat Undang-undang ini berlaku mempunyai dan/atau menguasai benda-benda tersebut di bawah ini, harus memberitahukannya kepada K.A.P. atau Kantor lain atau Bank yang ditunjuk oleh K.A.P. serta berkewajiban memberikan keterangan yang dipandang perlu oleh K.A.P., Kantor atau Bank tersebut. + a. Emas dan logam mulia yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. + b. Effecten, sebagai obligasi, aanndeel, surat tanda untung, dan sebagainya. + c. Alat pembayaran sah luar Negeri, dan alat pembayaran sah dalam Negeri sebelum pendudukan Jepang. + d. Surat berharga, sebagai cheque, surat wissel, promesse, dan sebagainya yang mengenai luar Negeri. + e. Hak menagih di luar Negeri, termasuk saldo dalam rekening-courant, deposito, dan sebagainya. + f. Harta benda lainnya yang ada di luar Negeri, baik yang berupa harta tetap dan harta bergerak, ampun yang berup lain. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Dalam waktu satu bulan orang atau badan bukan-penduduk yang pada saat Undang-undang ini berlaku berada dalam daerah Republik dan menguasai benda-benda tersebut di bawah ini, harus memberitahukannya kepada K.A.P. atau Kantor lain atau Bank yang ditunjuk oleh K.A.P. serta berkewajiban memberikan keterangan yang dipandang perlu oleh K.A.P., Kantor atau Bank tersebut. + a. Emas dan logam mulia lain yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. + b. Effecten. + c. Alat pembayaran sah. + d. Surat berharga. + e. Surat lain yang mengandung hak menagih. + - paragraph: 2 + content: Orang atau badan tersebut dalam ayat 1 yang berada dalam daerah Republik dan menguasai benda-benda itu setelah Undang-undang ini berlaku, harus memberitahukannya dalam waktu satu bulan setelah mendapatnya. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Penduduk harus mendapat idzin dahulu dari K.A.P. sebelum memperoleh, menjual, menukarkan atau melepaskan dengan cara lain, menggadaikan atau memberati benda-benda tersebut dalam pasal 5. + - paragraph: 2 + content: | + Mereka harus pula mendapat idzin dahulu dari K.A.P. sebelum memperoleh, menjual, menukarkan atau melepaskan dengan cara lain, menggadaikan atau memberati benda-benda tersebut di bawah ini guna kepentingan orang atau badan bukan-penduduk. + a. Emas dan logam mulia lain yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. + b. Effecten. + c. Surat berharga. + d. Hak menagih. + e. Harta benda lainnya, baik yang berupa harta tetap dan harta bergerak, maupun yang berupa lain. + - article: 8 + content: Orang atau badan bukan-penduduk harus mendapat idzin dahulu dari K.A.P. sebelum memperoleh, menjual, menukarkan atau melepaskan dengan cara lain, menggadaikan atau memberati benda-benda termaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf a sampai dengan e, jika benda-benda tersebut atau surat yang mengandung hak menagih berada di daerah Republik. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Benda-benda yang tersebut di bawah ini tidak boleh dimasukkan dalam daerah Republik Indonesia, jika tidak ada idzin dari K.A.P. + a. Emas dan logam mulia lain yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. + b. Effecten. + c. Alat pembayaran sah, baik dalam maupun luar Negeri, kecuali jumlah R. 100,- seorang. + d. Surat berharga. + e. Surat lain yang mengandung hak menagih. + - paragraph: 2 + content: Benda-benda lain hanya boleh dimasukkan dalam daerah Republik Indonesia jika dapat ditunjukkan, bahwa pembayaran benda-benda tersebut telah disetujui oleh K.A.P. dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh K.A.P. telah dipenuhi pula. + - article: 10 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Benda-benda tersebut dalam pasal 9 ayat 1 tidak boleh dikeluarkan dari daerah Republik Indonesia jika tidak ada idzin dahulu dari K.A.P. + - paragraph: 2 + content: Benda-benda lain hanya boleh dikeluarkan dari daerah Republik Indonesia jika dapat ditunjukkan, bahwa pembayaran benda-benda tersebut telah diidzinkan oleh K.A.P. dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh K.A.P. telah dipenuhi pula. + - article: 11 + content: Berhubung dengan pengeluaran atau pemasukkan benda-benda K.A.P. dapat menetapkan harga penjualan, pembelian atau penukaran; kantor ini dapat juga menetapkan cara pembayaran atau cara penukaran. + - article: 12 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Penduduk tidak boleh mengadakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban membayar kepada orang atau badan bukan-penduduk, jika tidak didapat idzin dahulu dari K.A.P. + - paragraph: 2 + content: Penduduk dalam mengadakan perjanjian yang baginya menimbulkan hak menagih dari bukan-penduduk berkewajiban minta pembayaran dengan alat pembayaran dan dalam waktu yang ditetapkan oleh K.A.P. + - paragraph: 3 + content: Penduduk tidak boleh melepaskan hak-haknya dengan menguntungkan bukan-penduduk, jika tidak mendapat idzin dahulu dari K.A.P. + - article: 13 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Penduduk berwajib menyerahkan benda tersebut dalam pasal 5 kepada K.A.P. atau kepada Kantor lain atau Bank yang ditunjuk oleh K.A.P., yang akan membeli benda-benda itu guna Fonds dengan harga yang ditetapkan oleh K.A.P. dengan persetujuan Dewan Pengawas. + - paragraph: 2 + content: Benda-benda termaksud hanya boleh diserahkan oleh Fonds menurut petunjuk K.A.P., dengan harga yang ditetapkan oleh K.A.P. dengan persetujuan Dewan Pengawas. + - article: 14 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Pengawas dapat menetapkan pembebasan dari kewajiban atau larangan termaksud dalam pasal 1 sampai dengan pasal 9, pasal 12 dan 13. + - paragraph: 2 + content: Peraturan-peraturan selanjutnya, untuk menjalankan Undang-undang ini, ditetapkan oleh Dewan Pengawas. + - article: 15 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Barang siapa tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan, termaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 10 dan dalam pasal 12 dan 13 atau menjalankan perbuatan yang bermaksud merintangi K.A.P. dalam pembelian, menurut pasal 13, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya tiga tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah. + - paragraph: 2 + content: Harta benda yang bersangkutan dapat disita dan diserahkan kepada K.A.P. dengan tidak diberikan ganti rugi. + - paragraph: 3 + content: Jika yang tidak memenuhi kewajiban atau yang melanggar larangan termaksud dalam ayat 1, suatu badan, maka yang dituntut dan yang dijatuhi hukuman ialah kepala atau pengurus yang bertanggung-jawab. + - paragraph: 4 + content: Hal-hal yang dapat dihukum menurut pasal ini dipandang sebagai kejahatan. + - paragraph: 5 + content: Perjanjian yang diadakan dengan melanggar pasal 12 dapat dibatalkan. + - article: 16 + content: | + Selainnya mereka yang pada umumnya berwajib mengusut hal-hal yang dapat dihukum, maka yang berhak mengusut hal-hal yang dapat dihukum termaksud dalam pasal 15 adalah : + - Pegawai K.A.P. + - Pegawai Pejabatan Bea dan Cukai. + - Pegawai lain yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas. + - article: 17 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Pengawas berhak menunda berlakunya beberapa pasal dari Undang-undang ini untuk seluruhnya atau sebagian sampai saat yang ditentukan olehnya. + - paragraph: 2 + content: Dalam beberapa hal Dewan Pengawas dapat menetapkan penduduk daerah yang tidak dikuasai penuh oleh Republik sebagai bukan-penduduk. + - paragraph: 3 + content: Dalam beberapa hal Dewan Pengawas dapat menetapkan, bahwa untuk menjalankan Undang-undang ini, daerah yang sementara tidak dikuasai penuh oleh Republik tidak dipandang sebagai daerah Republik. + - article: 18 + content: Dengan mengingat pasal 17 ayat 1, Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-29.yaml b/undang-undang/1948/1948-29.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9f04c49bbba308fe5303e6b9adb8957f9dfc3764 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-29.yaml @@ -0,0 +1,83 @@ +number: 29 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Yang dimaksudkan dengan barang penting dalam peraturan ini ialah: beras, gabah, padi, menir, tepung beras, jagung, geplek, tepung geplek, tapioca, garam, kopi, teh, gula dan minyak tanah. + - paragraph: 2 + content: Yang dimaksudkan dengan pedagang dalam peraturan ini yalah orang atau badan membeli, meerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual, diserahkan atau dikirim kepada orang atau badan lain baik yang masih berwujud barang penting asli, maupun yang sudah dijadikan barang lain. + - paragraph: 3 + content: Yang dimaksudkan dengan petani dalam peraturan ini yalah orang atau badan yang mempunyai, menyewa atau menggarap tanah untuk menghasilkan padi, jagung atau ketela pohong. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Siapapun bukan pedagang atau petani tidak boleh mempunyai atau menyimpan barang penting lebih dari pada guna pemakaian sendiri. + - paragraph: 2 + content: | + Guna pemakaian sendiri termaksud dalam ayat (1), buat satu jiwa setinggi-tingginya dihitung: + a. beras 15,- kg. + atau sejumlah gabah, padi, menir, tepung beras, jagung pipilan, gaplek, tepung-gaplek dan tapioca yang disamakan dengan beras itu. + b. garam 0,5 kg + c. kopi biji 1,- kg + d. bubuk 0,5 kg + e. teh 0,25 kg + f. gula 1,- kg + g. minyak tanah 1,- liter + - paragraph: 3 + content: Satu kilgram beras disamakan dengan satu setengah kilogram gabah, dengan dua kilogram padi, dengan satu kilogram menir atau tepung beras, atau dengan satu kilogram jagung pipilan, atau dengan satu kilogram gaplek, tepung gaplek atau tapioca. + - paragraph: 4 + content: Guna keperluan zakat-al-fitrah kepada tiap-tiap penduduk Islam dalam bulan Puasa diperkenankan menyimpan tiga kilogram beras diatas 15 kilogram beras termaksud dalam ayat (2). + - paragraph: 5 + content: Oleh yang berhak menerima Zakat-al-fitrah beras asal dari Zakat-al-fitrah boleh disimpan diatas 15 kg. beras termaksud dalam ayat (2) selama dua bulan sesudah menerima zakat-al-fitrah. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Pedagang tidak boleh mempunyai atau menyimpan barang penting: + a. beras lebih dari pada 500 kg. + b. gabah lebih dari pada 500 kg. + c. padi lebih dari pada 500 kg. + d. menir lebih dari pada 500 kg. + e. tepung beras lebih dari pada 500 kg. + f. jagung pipilan lebih dari pada 500 kg. + g. gaplek lebih dari pada 1000 kg. + h. tepung gaplek lebih dari pada 500 kg. + i. tapioca lebih dari pada 500 kg. + j. garam lebih dari pada 100 kg. + k. kopi biji lebih dari pada 200 kg. + l. bubuk lebih dari pada 100 kg. + m. teh lebih dari pada 100 kg. + n. gula lebih dari pada 500 kg. + o. minyak tanah lebih dari pada 100 liter. + - paragraph: 2 + content: Jumlah beras, gabah, padi, menir dan tepung beras sebesar masing-masing 500 kilogram gula sebesar 500 kilogram dan minyak tanah sebesar 100 liter termaksud dalam ayat (1) tidak mengenai beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula dan minyak tanah yang didapat oleh pedagang dengan idzin kepala Jawatan P.P.B.M. Pusat atau pegawai yang ditunjuknya, menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. + - paragraph: 3 + content: Jumlah garam sebesar 100 kilogram termaksud dalam ayat (1) tidak mengenai garam yang diperoleh pedagang dengan idzin Kepala Jawatan Candu dan Garam atau pegawai yang ditunjuknya, menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Selama panen dan dua bulan berikutnya petani boleh mempunyai atau menyimpan atau menjual barang penting yang dihasilkan sebanyak-banyaknya sejumlah hasil usaha-pertaniannya. + - paragraph: 2 + content: Dua bulan sesudah panen lampau petani tidak boleh mempunyai atau menyimpan barang penting lebih dari pada guna pemakaian sendiri ditambah dengan kebutuhan biaya untuk melanjutkan usahanya sampai datangnya panen yang berikut. + - paragraph: 3 + content: Guna pemakaian sendiri termaksud dalam ayat (2) dihitung buat satu jiwa selama satu bulan setinggi-tingginya sebanyak barang penting sebagai termuat dalam pasal 2 ayat (2). + - paragraph: 4 + content: | + Kebutuhan untuk melanjutkan usaha pertanian buat tiap-tiap hektare tanaman sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) rata-rata hasil kotor satu hektare tanaman, tetapi sabanyak-banyaknya: + a. guna biaya lagi penanaman padi, jagung atau ketela pohong, 1000 (seribu) kg. padi disamakan dengan 800 (delapan ratus) kg. gabah atau 500 (lima ratus) kg. beras, atau 500 (lima ratus) kg. jagung pipilan atau 500 (lima ratus) kg. gaplek; + b. guna bibit bagi penanaman padi, 80 (delapan puluh) kg. padi atau 60 (enam puluh) kg. gabah, dan bagi penanaman jagung, 30 (tiga puluh) kg. jagung pipilan. + - article: 5 + content: Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) dan (3) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah. + - article: 6 + content: Perbuatan termaksud dalam pasal 5 ayat (1) dianggap sebagai kejahatan. + - article: 7 + content: Undang-undang ini berlaku terhadap barang-barang penting kepunyaan Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (P.P.B.M.) atau Jawatan Perlengkapan Angkatan Perang (P.A.P.), terhadap kopi dan teh kepunyaan Pusat Perkebunan Negara (P.P.N.) atau kepunyaan Perusahaan Pemerintah Republik Indonesia (P.P.R.I.), terhadap garam kepunyaan Jawatan Candu dan Garam, terhadap gula kepunyaan Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (B.P.P.G.N.) dan Perusahaan Pemerintah Republik Indonesia (P.P.R.I.) dan terhadap minyak tanah kepunyaan Perusahaan Tambang Minyak Negara (P.T.M.N.). + - article: 8 + content: Disamping pegawai negeri yang pada umumnya bertugas mengusut perkara kejahatan dan pelanggaran berhak pula mengusut pelanggaran terhadap undang-undang ini pegawai Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan makanan (P.P.B.M.) yang menjabat pekerjaan kepala kantor P.P.B.A. Kecamatan, Kabupaten atau Karesidenan. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Undang-undang ini mulai berlaku buat Jawa dan Madura lima belas hari sesudah hari diumumkan. + - paragraph: 2 + content: Hari berlakunya buat daerah lainnya akan diumumkan kemudian. diff --git a/undang-undang/1948/1948-3.yaml b/undang-undang/1948/1948-3.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d5bbf290f134294af678668403b53ece884580d1 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-3.yaml @@ -0,0 +1,442 @@ +number: 3 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kementerian Pertahanan berkewajiban menyelenggarakan pertahanan Negara dalam arti yang seluas-luasnya. + - paragraph: 2 + content: Untuk melaksanakan kewajiban tersebut pada ayat 1, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan Angkatan Perang Negara Republik Indonesia yang terbentuk dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. + - article: 2 + content: Menteri Pertahanan memimpin Kementerian Pertahanan. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Untuk melancarkan jalan pimpinan tersebut dalam pasal 2, Menteri Pertahanan dibantu oleh : + a. Kabinet Menteri Pertahanan; + b. Staf Angkatan Perang; + c. Staf Tata-Usaha, terdiri atas Bahagian Intendans, Bahagian Personalia dan Wajib Tentara (dienstplicht), Bahagian Intelligence Service, Bahagian Pendidikan dan Latihan, Bahagian Kesehatan dan Bahagian Perhubungan dengan Masyarakat. + - paragraph: 2 + content: | + Kabinet Menteri Pertahanan terbentuk dari : + a. Sekretaris Jenderal; + b. Kepala Staf Angkatan Perang dengan 3 orang Anggautanya; + c. Kepala-kepala Bahagian, tersebut pada ayat 1, huruf c. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kabinet Menteri Pertahanan bersidang dibawah pimpinan Menteri Pertahanan untuk memperembukkan segala soal-soal pokok yang mengenai Angkatan Perang seluruhnya. + - paragraph: 2 + content: Rencana selanjutnya atas soal-soal pokok yang telah diputuskan dalam Kabinet Menteri Pertahanan diserahkan melaksanakannya kepada Staf Angkatan Perang dan Bahagian-bahagian sebagai tersebut dalam pasal 3, ayat 1 huruf c. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Sekretaris Jenderal memegang pimpinan Sekretariat Menteri Pertahanan dan bertindak selaku Sekretaris dalam Kabinet Menteri Pertahanan. + - paragraph: 2 + content: Sekretaris Jenderal melakukan koordinasi antara Bahagian-bahagian tersebut dalam pasal 3, ayat 1 huruf c, dan menjadi perantara administratip antara bahagian tahadi dengan Menteri Pertahanan. + - paragraph: 3 + content: | + Pada Sekretaris Jenderal diperbantukan Jawatan TataHukum, yang mengurus : + a. peraturan-peraturan Pemerintah yang mengenai Kementerian Pertahanan; + b. Tata-hukum Angkatan Perang; + c. dan lain-lain pekerjaan yang bersifat juridis. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Staf Angkatan Perang dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Perang yang dibantu oleh 3 orang Anggauta Staf, terdiri atas : + a. Kepala Staf Angkatan Darat; + b. Kepala Staf Angkatan Laut; + c. Kepala Stag Angkatan Udara. + - paragraph: 2 + content: Kepala Staf Angkatan Perang selanjutnya dibantu oleh Sekretariat Staf Angkatan Perang. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Staf Angkatan Perang memegang pimpinan organisasi Angkatan Perang. + - paragraph: 2 + content: Supaya organisasi Angkatan Perang dapat berjalan dengan lancar Staf Angkatan Perang mengadakan peraturan-peraturan, rencana-rencana umum untuk seluruh Angkatan Perang. + - paragraph: 3 + content: Staf Angkatan Perang merencanakan segala sesuatu yang mengenai strategie Angkatan Perang. + - paragraph: 4 + content: | + Segala sesuatu yang mengenai angkatannya, dikerjakan masing-masing oleh : + a. Staf Angkatan Darat; + b. Staf Angkatan Laut; + c. Staf Angkatan Udara. + - paragraph: 5 + content: Staf Angkatan Perang bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan tentang segala sesuatu yang mengenai ayat 1, 2 dan 3. + - article: 8 + content: Sekretariat Staf Angkatan Perang mengurus segala sesuatu yang mengenai administrasi Staf Angkatan Perang. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Untuk melaksanakan tugas kewajibannya, sebagai tersebut dalam pasal 7, ayat 4 Kepala Staf Angkatan Darat dibantu oleh : + a. Sekretariat Angkatan Darat; + b. Staf umum Angkatan Darat; + c. Staf Khusus Angkatan Darat. + - paragraph: 2 + content: Sekretaris Angkatan Darat mengurus segala surat-menyurat Kepala Staf Angkatan Darat. + - paragraph: 3 + content: Staf Umum Angkatan Darat mengurus segala sesuatu yang mengenai soal-soal strategis-organisatoris-teknis Angkatan Darat. + - paragraph: 4 + content: Staf Khusus Angkatan Darat membantu Staf Umum Angkatan Darat dengan mengurus segala sesuatu yang mengenai bahagian-bahagian dalam Angkatan Darat yang menolong mengusahakan supaya gerakan Kesatuan-kesatuan Angkatan Darat dapat bergerak dengan selancar-lancarnya. + - article: 10 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Staf Umum Angkatan Darat terdiri atas : + a. Bahagian Siasat Perang; + b. Bahagian Staf Umum I; + c. Bahagian Staf Umum II; + d. Bahagian Staf Umum III; + e. Bahagian Staf Umum IV. + - paragraph: 2 + content: Bahagian Siasat Perang Angkatan Darat membantu Kepala Staf Angkatan Darat menentukan siasat perang Angkatan Darat; Kepala Bahagian ini merangkap Kepala Staf Umum Angkatan Darat. + - paragraph: 3 + content: Bahagian Staf Umum I ialah Bahagian Penyelidikan Militer, yang membantu Kepala Staf Angkatan Darat dengan adpis-adpis yang menyerupai kesimpulan-kesimpulan atas laporan-laporan yang terkumpul olehnya, mengenai hanya potentieel militer. + - paragraph: 4 + content: Bahagian Staf Umum II ialah Bahagian Operasi dan Latihan, yang membantu Kepala Staf Angkatan Darat merencanakan operasi-operasi dan latihan-latihan yang harus dilakukan oleh Angkatan Darat. + - paragraph: 5 + content: | + a. Bahagian Staf Umum III ialah Bahagian Personil dan organisasi yang membantu Kepala Staf Angkatan Darat merencanakan dan meneliti kesempurnaan organisasi Kesatuan-kesatuan Angkatan Darat serta memperlengkapinya dengan para Komandan dan Stafnya. + b. Staf Umum III mempunyai statistik secukupnya perihal seluruh korps opsir-opsir Angkatan Darat, dengan kemajuan dan kemunduran nilai mereka sebagai opsir. + c. Staf Umum III menganjurkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk setiap opsir Angkatan Darat, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahan. + - paragraph: 6 + content: Bahagian Staf Umum IV ialah Bahagian Perbekalan dan pengangkutan, yang membantu Kepala Staf Angkatan Darat merencanakan dan mengawasi perlengkapan, persenjataan, pemindahan, pengangkutan dan perhubungan Angkatan Darat. + - article: 11 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Staf Khusus Angkatan Darat terdiri atas : + a. Bahagian Topografi; + b. Bahagian Intendans; + c. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan; + d. Bahagian Pegawai; + e. Inspektorat Senjata (Wapens); + f. dan lain-lain yang dirasa perlu. + - paragraph: 2 + content: Bahagian Topografi mengurus segala sesuatu yang mengenai pembikinan peta-militer untuk Angkatan Darat. + - paragraph: 3 + content: Bahagian Intendans membantu Kepala Staf Angkatan Darat mengurus dan menginpeksi keuangan, makanan, persenjataan dan pakaian (uitrusting) Angkatan Darat. + - paragraph: 4 + content: | + Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan membantu Kepala Staf Angkatan Darat mengurus : + a. segala sesuatu yang mengenai perhubungan Angkatan Darat dengan telpon, telegrap, radio dan lain-lain. + b. segala sesuatu yang mengenai pengangkutan Angkatan Darat. + - paragraph: 5 + content: | + Bahagian Pegawai membantu Kepala Staf Angkatan Darat memperlengkapi kesatuan-kesatuan Angkatan Darat dengan opsir-opsir rendahan dan anggauta-anggauta-rendahan Angkatan Darat. + b. Bahagian ini mengurus kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahan opsir-opsir-rendahan dan anggauta-anggauta-rendahan Angkatan Darat. + - paragraph: 6 + content: Inspektorat Senjata (Wapens) membantu Kepala Staf Angkatan Darat mengurus segala sesuatu yang mengenai Artilerie, Kavalerie, dan Genie dengan mengawasi kesempurnaan Komando-komando yang berada dalam territoria. + - article: 12 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Untuk melaksanakan tugas-kewajiban sebagai tersebut dalam pasal 7, ayat 4, Kepala Staf Angkatan Laut dibantu oleh : + a. Sekretariat Angkatan Laut; + b. Staf Umum Angkatan Laut; + c. Staf Khusus Angkatan Laut; + - paragraph: 2 + content: Sekretariat Angkatan Laut mengurus segala surat-menyurat Kepala Staf Angkatan Laut. + - paragraph: 3 + content: Staf Umum Angkatan Laut mengurus segala sesuatu yang mengenai soal-soal strategis-organisatoris-teknis Angkatan Laut. + - paragraph: 4 + content: Staf Khusus Angkatan Laut membantu Staf Umum Angkatan Laut dengan mengurus segala sesuatu yang mengenai bahagian-bahagian dalam Angkatan Laut yang menolong mengusahakan supaya gerakan kesatuan-kesatuan Angkatan Laut dapat berjalan dengan selancar-lancarnya. + - article: 13 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Staf Umum Angkatan Laut terdiri atas : + a. Bahagian Siasat Perang; + b. Bahagian Staf Umum I; + c. Bahagian Staf Umum II; + d. Bahagian Staf Umum III; + e. Bahagian Staf Umum IV. + - paragraph: 2 + content: Bahagian Siasat Perang Angkatan Laut membantu Kepala Staf Angkatan Laut menentukan siasat perang Angkatan Laut; Kepala Bahagian ini merangkap Kepala Staf Umum Angkatan Laut. + - paragraph: 3 + content: Bahagian Staf Umum I ialah Bahagian Penyelidikan Militer yang membantu Kepala Staf Angkatan Laut dengan adpis-adpis yang menyerupai kesimpulan-kesimpulan atas laporan-laporan yang terkumpul olehnya, mengenai hanya potentieel militer. + - paragraph: 4 + content: Bahagian Staf Umum II ialah Bahagian Operasi dan Latihan yang membantu Kepala Staf Angkatan Laut merencanakan operasi-operasi dan latihan-latihan yang harus dilakukan oleh Angkatan Laut. + - paragraph: 5 + content: | + a. Bahagian Staf Umum III ialah Bahagian Personil dan Organisasi, yang membantu Kepala Staf Angkatan Laut merencanakan kesempurnaan organisasi kesatuan-kesatuan Angkatan Laut, serta memperlengkapinya dengan para komandan dan stafnya. + b. Staf Umum III mempunyai statistik secukupnya perihal seluruh korps opsir-opsir Angkatan Laut, dengan kemajuan dan kemunduran nilai mereka sebagai opsir. + c. Staf Umum III menganjurkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk setiap opsir Angkatan Laut, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahannya. + - paragraph: 6 + content: Bahagian Staf Umum IV ialah Bahagian Perbekalan dan Pengangkutan yang membantu Kepala Staf Angkatan Laut merencanakan dan mengawasi perkapalan, persenjataan, pemindahan, perhubungan dan pengangkutan Angkatan Laut. + - article: 14 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Staf Khusus Angkatan Laut terdiri atas : + a. Bahagian Nautica; + b. Bahagian Intendans; + c. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan; + d. Bahagian Pegawai; + e. Bahagian Materieel; + f. Bahagian Kesehatan; + g. Komando Tentara Laut. + - paragraph: 2 + content: Bahagian Nautica mengurus segala sesuatu yang mengenai navigasi, hydrograpi dan menteorologi. + - paragraph: 3 + content: Bahagian Intendans membantu Kepala Staf Angkatan Laut mengurus dan menginspeksi keuangan, makanan, persenjataan dan pakaian (uitrusting) Angkatan Laut. + - paragraph: 4 + content: | + Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan membantu Kepala Staf Angkatan Laut mengurus : + a. segala sesuatu yang mengenai perhubungan Angkatan Laut dengan telegrap, radio dan lain-lain. + b. segala sesuatu yang mengenai pengangkutan Angkatan Laut. + - paragraph: 5 + content: | + a. Bahagian Pegawai membantu Kepala Staf Angkatan Laut memperlengkapi kesatuan-kesatuan Angkatan Laut dengan opsir-opsir-rendahan dan anggauta-anggauta-rendahan Angkatan Laut. + b. Bahagian ini mengurus kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahan opsir-opsir-rendahan dan anggauta-anggauta-rendahan Angkatan Laut. + - paragraph: 6 + content: Bahagian Materieel mambantu Kepala Staf Angkatan Laut merencanakan dan mengorganisir segala sesuatu yang mengenai permesinan, penataran, perbekalan, bahan-bakar serta pemeriksaan (onderzoek, proeven) dan pemeliharaan persenjataan dan perkapalan Angkatan Laut. + - paragraph: 7 + content: Bahagian Kesehatan mengurus segala yang mengenai khusus dinas kesehatan di kapal-kapal Angkatan Laut dengan tidak mengurangi hak Bahagian Kesehatan dalam Staf Tata Usaha Kementerian Pertahanan. + - paragraph: 8 + content: Komando Tentara Laut membantu Kepala Staf Angkatan Laut mengorganisir dan mengurus segala sesuatu yang mengenai Tentara Laut. + - article: 15 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Untuk melaksanakan tugas kewajibannya sebagai tersebut dalam pasal 7, ayat 4, Kepala Staf Angkatan Udara dibantu oleh : + a. Sekretariat Angkatan Udara; + b. Staf Umum Angkatan Udara; + c. Staf Khusus Angkatan Udara. + - paragraph: 2 + content: Sekretariat Angkatan Udara mengurus segala surat-menyurat Kepala Staf Angkatan Udara. + - paragraph: 3 + content: Staf Umum Angkatan Udara mengurus segala sesuatu yang mengenai soal-soal strategis-organisatoris-teknis Angkatan Udara. + - paragraph: 4 + content: Staf Khusus Angkatan Udara membantu Staf Umum Angkatan Udara dengan mengurus segala sesuatu yang mengenai bahagian-bahagian dalam Angkatan Udara yang mengusahakan supaya gerakan kesatuan-kesatuan Angkatan Udara dapat berjalan dengan selancar-lancarnya. + - article: 16 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Staf Umum Angkatan Udara terdiri atas : + a. Bahagian Siasat Perang; + b. Bahagian Staf Umum I; + c. Bahagian Staf Umum II; + d. Bahagian Staf Umum III; + e. Bahagian Staf Umum IV. + - paragraph: 2 + content: Bahagian Siasat Perang Angkatan Udara membantu Kepala Staf Angkatan Udara menentukan siasat perang Angkatan Udara; Kepala Bahagian ini merangkap Kepala Staf Umum Angkatan Udara. + - paragraph: 3 + content: Bahagian Staf Umum I ialah Bahagian Penyelidikan Militer, yang membantu Kepala Staf Angkatan Udara dengan adpis-adpis yang menyerupai kesimpulan-kesimpulan atas laporan-laporan yang terkumpul olehnya. + - paragraph: 4 + content: Bahagian Staf Umum II ialah Bahagian Operasi dan Latihan, yang membantu Kepala Staf Angkatan Udara merencanakan operasi-operasi dan latihan-latihan yang harus dilakukan oleh Angkatan Udara. + - paragraph: 5 + content: | + a. Bahagian Staf Umum III ialah Bahagian Personil dan Organisasi yang membantu Kepala Staf Angkatan Udara merencanakan kesempurnaan organisasi kesatuan-kesatuan Angkatan Udara, serta memperlengkapinya dengan para komandan dan stafnya. + b. Staf Umum III mempunyai statistik secukupnya perihal seluruh korps opsir-opsir Angkatan Udara, dengan kemajuan dan kemunduran nilai mereka sebagai opsir. + c. Staf Umum III menganjurkan kepada Kepala Staf Angkatan Udara untuk setiap opsir Angkatan Udara, kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahannya. + - paragraph: 6 + content: Bahagian Staf Umum IV ialah Bahagian Perbekalan dan Pengangkutan yang membantu Kepala Staf Angkatan Udara merencanakan perlengkapan, persenjataan, pemindahan, perhubungan dan pengangkutan Angkatan Udara. + - article: 17 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Staf Khusus Angkatan Udara terdiri atas : + a. Bahagian Intendans + b. Bahagian Teknis; + c. Bahagian Meteorologi; + d. Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan; + e. Bahagian Pegawai; + f. Komando Tentara Payung; + g. dan lain-lain yang dirasa perlu. + - paragraph: 2 + content: Bahagian Intendans membantu Kepala Staf Angkatan Udara mengurus dan menginspeksi keuangan, makanan, persenjataan dan pakaian (uitrusting) Angkatan Udara. + - paragraph: 3 + content: Bahagian Teknik membantu Kepala Staf Angkatan Udara merencanakan dan mengorganisir segala sesuatu yang mengenai teknik Angkatan Udara. + - paragraph: 4 + content: Bahagian Meteorologi membantu Kepala Staf Angkatan Udara dalam segala sesuatu yang mengenai keadaan udara. + - paragraph: 5 + content: | + Bahagian Perhubungan dan Pengangkutan membantu Kepala Staf Angkatan Udara mengurus segala sesuatu yang mengenai perhubungan dengan telpon, telegrap, radio dan lain-lain, serta pengangkutan Angkatan Udara. + b. segala sesuatu yang mengenai pengangkutan Angkatan Udara. + - paragraph: 6 + content: | + Bahagian Pegawai membantu Kepala Staf Angkatan Udara memperlengkapi kesatuan-kesatuan Angkatan Udara dengan opsir-opsir-rendahan dan anggauta-angguta-rendahan Angkatan Udara. + b. Bahagian ini mengurus kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian, penempatan dan pemindahan opsir-opsir-rendahan dan anggauta-anggauta-rendahan Angkatan Udara. + - paragraph: 7 + content: Komando Tentara Payung membantu Kepala Staf Angkatan Udara mengorganisir dan mengurus segala sesuatu yang mengenai Tentara Payung. + - article: 18 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Bahagian Intendans dari Staf Tata Usaha Kementerian Pertahanan terdiri atas : + a. Jawatan Keuangan; + b. Jawatan Perlengkapan; + c. Jawatan Persenjataan. + - paragraph: 2 + content: | + Jawatan Keuangan mengurus : + a. penerimaan dan pengeluaran uang (Urusan Comptabiliteit); + b. anggaran keuangan, kontrole, regularisasi dan pembukuan (Urusan Budget); + c. pemeriksaan kas-kas dan accountancy (Urusan Pengawasan). + - paragraph: 3 + content: | + Jawatan Perlengkapan mengurus : + a. pengumpulan dan pembelian semua barang-barang kebutuhan Angkatan Perang kecuali senjata, baik dari dalam maupun dari luar negeri; + b. pembikinan dalam perusahaan-perusahaan sendiri, perusahaan-perusahaan Negara atau partikelir; + c. penyerahan semua barang-barang itu kepada Angkatan Perang. + - paragraph: 4 + content: | + Jawatan Persenjataan mengurus : + a. pengumpulan dan pembelian semua senjata-senjata, bahagian-bahagian dan bahan-bahan senjata, baik dari dalam maupun dari luar negeri; + b. pembikinan dan pemeliharaannya dalam perusahaan-perusahaan sendiri, perusahaan-perusahaan Negara atau partikelir; + c. penyerahannya kepada Angkatan Perang. + - article: 19 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Bahagian Personalia dan Wajib-Tentara (Dienstplicht) dari Staf Tata Usaha terdiri atas : + a. Jawatan Personalia; + b. Jawatan Pengerahan Tenaga. + - paragraph: 2 + content: | + Jawatan Personalia mengurus : + a. pengangkatan, pemberhentian, kenaikan/penurunan pangkat/tingkatan dan pemindahan; + b. perlop, sakit; + c. gaji, tunjangan, pensiun, dsb. + - paragraph: 3 + content: | + Jawatan Pengerahan Tenaga mengurus segala sesuatu yang mengenai : + a. wajib-tentara (dienstplicht). + b. mobilisasi dan demobilisasi. + - article: 20 + content: | + Bahagian Intelligence Service dari Staf Tata Usaha berkewajiban mengumpulkan keterangan-keterangan dan pengetahuan tentang segala hal, baik yang terdapat di dalam maupun di luar negeri yang bersangkutan dengan pertahanan Negara dalam arti yang luas, dengan jalan : + a. menerima laporan-laporan himpunan dari Dewan Menteri. + b. menerima laporan-laporan himpunan dari Staf Angkatan Perang; + c. menerima laporan-laporan himpunan dari Militair Attache di Negara-negara sahabat; + d. mengirimkan Agen-agen penyelidik di dalam dan keluar Negeri. + - article: 21 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Bahagian Pendidikan dan Latihan dari Staf Tata Usaha mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan pendidikan dan latihan anggauta-anggauta Angkatan Perang, rekruten, dienstplichtigen, dengan mengemudikan: + a. Sekolah Militer Tinggi; + b. Akademi Militer; + c. Depot Batalyon; + d. Pusat-pusat latihan untuk opsir-cadangan, opsir-rendahan-cadangan. + - paragraph: 2 + content: Bahagian ini berdiri langsung dibawah Menteri Pertahanan dengan ketentuan bahasa pengajar-pengajarnya untuk pelajaran-pelajaran militer-teknis berada langsung dibawah pengawasan Staf Angkatan Perang. + - article: 22 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Bahagian Kesehatan mengurus segala sesuatu yang mengenai kesehatan Kementerian Pertahanan serta Angkatan Perangnya, dengan mengemudikan : + a. magazim umum obat-obatan; + b. laboratotium kimiah; + c. laboratorium obat; + d. rumah-rumah sakit dan poliklinik-poliklinik Angkatan Perang; + e. apotik-apotik Angkatan Perang. + - paragraph: 2 + content: Mengenai kesehatan khusus pada dinas laut Angkatan Laut, sebagai disebut dalam pasal 14 ayat 7, Bahagian ini menyerahkan penglaksanaannya kepada Bahagian Kesehatan Angkatan Laut, dengan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tersebut. + - paragraph: 3 + content: Mengenai kesehatan hewan dalam Bahagian Kesehatan ini diadakan Jawatan Kesehatan Hewan. + - article: 23 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Bahagian Perhubungan dengan Masyarakat menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk mempererat perhubungan Angkatan Perang dengan Rakyat, supaya tercapai saling mengerti antara Rakyat sehingga kedesa-desa dengan Anggauta-anggauta Angkatan Perang. + - paragraph: 2 + content: Bahagian ini mengadakan penerangan-penerangan, kursus-kursus dan rencana-rencana untuk masyarakat, sehingga kedesa-desa, supaya tercapai suatu Pertahanan Rakyat yang teratur. + - paragraph: 3 + content: Bahagian ini berdiri langsung dibawah Menteri Pertahanan dengan ketentuan, bahwa dalam tiap-tiap territorium, badan yang ditentukan untuk Perhubungan dengan Masyarakat itu, berada di bawah pimpinan Komando Territorial. + - article: 24 + content: Kepala tiap-tiap Bahagian dari Staf Tata Usaha Kementerian Pertahanan, sebagai tersebut dalam pasal 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan. + - article: 25 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Pada Staf Angkatan Perang selanjutnya diperbantukan Markas Besar Polisi Militer yang memegang pimpinan atas: + a. kesatuan-kesatuan Polisi Militer yang berada di bawah perintah Komandan Territorial. + b. kesatuan-kesatuan Polisi Militer yang diperbantukan pada Staf Angkatan Perang. + - paragraph: 2 + content: Markas Besar Polisi Militer membantu Staf Angkatan Perang menjamin keamanan dikalangan Angkatan Perang dan menjaga supaya disiplin Angkatan Perang dijalankan dengan semestinya. + - article: 26 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Segala keputusan Staf Angkatan Perang yang berupa anjuran-anjuran, baik administratip maupun strategis-organisatoris-teknis yang mengenai Angkatan Perang, disampaikan oleh Staf Angkatan Perang kepada Menteri Pertahanan supaya disahkan atau untuk diperundingkan lebih lanjut. + - paragraph: 2 + content: Sebelum keputusan-keputusan Staf Angkatan Perang tersebut dalam ayat 1 mendapat pengesahan dari Menteri Pertahanan, keputusan-keputusan itu tidak boleh dijalankan oleh Staf Angkatan Perang. + - article: 27 + content: Penglaksanaan tiap-tiap keputusan, sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 26 yang diserahkan kepada Staf Angkatan Perang untuk melakukannya, oleh Staf Angkatan Perang harus dipertanggung-jawabkan kepada Menteri Pertahanan. + - article: 28 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Perintah untuk segala sesuatu yang mengenai seluruh Angkatan Perang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Perang secara langsung. + - paragraph: 2 + content: Penyerahan penglaksanaan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 4, yang mengenai sesuatu Angkatan, diperintahkan oleh Kepala Staf Angkatan Perang kepada Staf Angkatan itu. + - paragraph: 3 + content: Kepala Staf Angkatan bertanggung-jawab kepada Kepala Staf Angkatan Perang atas segala sesuatu yang mengenai Angkatannya. + - article: 29 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Waktu ada peperangan, Panglima Besar Angkatan Perang diangkat oleh Presiden atas pencalonan Menteri Pertahanan, sesudah mendengar anjuran-anjuran dari Staf Angkatan Perang. + - paragraph: 2 + content: Calon itu, sebelum menerima pengangkatannya sebagai Panglima Besar Angkatan Perang, dapat memajukan syarat-syarat strategis-organisatoris-teknis untuk pimpinan yang akan dijalankannya. + - paragraph: 3 + content: Jika syarat-syarat itu tidak mungkin dipenuhi oleh Negara, Menteri Pertahanan memajukan calon yang lain. + - article: 30 + content: Panglima Besar, Angkatan Perang menerima petunjuk dan perintah dari Menteri Pertahanan yang mengenai soal-soal pokok, strategi yang sebelumnya diperembukkan oleh Menteri Pertahanan dengan Staf Angkatan Perang. + - article: 31 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Panglima Besar Angkatan Perang, dalam melakukan kewajibannya berkuasa atas seluruh Kesatuan-kesatuan Perang (combat units) dari ketiga-tiga Angkatan, yang pengerahannya telah diperintahkan oleh Menteri Pertahanan. + - paragraph: 2 + content: Panglima Besar Angkatan Perang mengepalai Markas Besar Angkatan Perang Mobile (bergerak) dengan dibantu seperlunya oleh Staf-staf Umum ketiga-tiga Angkatan. + - paragraph: 3 + content: + - article: 32 + content: Panglima Besar Angkatan Perang bertanggung-jawab sepenuhnya atas pimpinan perangnya kepada Menteri Pertahanan. + - article: 33 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Angkatan Darat terbentuk oleh : + a. Barisan Infanteri; + b. Barisan Artileri; + c. Barisan Kavaleri; + d. Barisan Genie. + - paragraph: 2 + content: Angkatan Darat terbagi atas Komando-komando Teritorial yang mempunyai kesatuan-kesatuan yang administratip dan tehnis dibawah komandannya dalam suatu daerah yang tertentu. + - paragraph: 3 + content: Seorang Komandan Territorial memimpin segala kesatuan-kesatuan Angkatan Darat yang berada dalam Territoriumnya, dengan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat atas segala sesuatu yang mengenai Angkatan Darat dalam Territorium itu. + - article: 34 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Angkatan Laut terbentuk oleh : + a. Armada; + b. Tentara Laut. + - paragraph: 2 + content: Angkatan Laut dibagi atas Komando-komando Distrik yang mempunyai kesatuan-kesatuan, yang administratip dan teknis berada di bawah komandonya, dalam suatu daerah yang tertentu. + - paragraph: 3 + content: Sesuatu Distrik Angkatan Laut meliputi beberapa Pangkalan serta beberapa Lingkungan-Pertahanan. + - paragraph: 4 + content: Seorang Komandan Distrik Angkatan Laut memimpin segala kesatuan-kesatuan yang berada dalam Distriknya, dengan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut atas segala sesuatu yang mengenai Angkatan Laut dalam Distrik itu. + - article: 35 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Angkatan Udara terbentuk oleh : + a. Pasukan-pasukan Udara; + b. Komando Tentara Payung; + c. Pasukan-pasukan Pertahanan Pangkalan. + - paragraph: 2 + content: Angkatan Udara dibagi atas Komando-komando Distrik yang mempunyai kesatuan-kesatuan, yang administratip dan teknis berada di bawah komandonya, dalam suatu daerah yang tertentu. + - paragraph: 3 + content: Sesuatu Distrik Angkatan Udara meliputi beberapa pangkalan. + - paragraph: 4 + content: Seorang Komandan Distrik Angkatan Udara memimpim segala kesatuan-kesatuan yang berada dalam distriknya, dengan bertanggung-jawab kepada Kepala Staf Angkatan Udara atas segala sesuatu yang mengenai Angkatan Udara dalam distrik itu. + - article: 36 + content: Segala sesuatu yang diperlukan untuk mengatur dan menyelenggarakan segala hal-hal yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. + - article: 37 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-30.yaml b/undang-undang/1948/1948-30.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bcdfd7bcd3c2660c65b8c070f6f343bbe701cc25 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-30.yaml @@ -0,0 +1,5 @@ +number: 30 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: Selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 15 September 1948, kepada Presiden diberikan kekuasaan penuh (pleinpouvoir) untuk menjalankan tindakan-tindakan dan mengadakan peraturan-peraturan dengan menyimpang dari Undang-undang dan peratruan-peraturan yang ada, guna menjamin keselamatan Negara dalam menghadapi keadaan bahaya yang memuncak. diff --git a/undang-undang/1948/1948-31.yaml b/undang-undang/1948/1948-31.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..23eeccd04b534d53bce896b08896fa265579dccb --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-31.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 31 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: Permohonan Joesph Cornelis de Groot, lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1885 di s'Gravenhage, Negeri Belanda, bertempat tinggal di Semanggi-Kidul Surakarta, untuk menjadi Warga Negara Indonesia dikabulkan, dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan negara pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia, sebagai termaktub dalam pasal 5 ayat (8) Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-32.yaml b/undang-undang/1948/1948-32.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a7fec31f6db3b9fe78db3ed74800624d0ec59b43 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-32.yaml @@ -0,0 +1,43 @@ +number: 32 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Tiap pembayaran uang yang melebihi jumlah R. 25.000,- harus dilakukan dengan perantaraan Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat dan Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi bank-bank tersebut. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan harus memenuhi syarat-syarat yang dipandang perlu oleh Menteri tersebut. + - paragraph: 2 + content: Jika diantara dua pihak yang sama dilakukan beberapa pembayaran uang, hingga dalam waktu 4 hari berturut-turut jumlahnya melebihi R. 25.000,- maka pembayaran yang mengakibatkan kelebihan jumlah itu, harus dilakukan menurut ayat (1) diatas. + - paragraph: 3 + content: Jika dipandang perlu, Menteri Keuangan boleh mengurangi jumlah yang dimaksud pada ayat (1). + - article: 2 + content: Barang siapa mempunyai atau mengawasi simpanan uang, yang selama 7 hari berturut-turut tidak kurang jumlahnya dari pada R. 100.000,- harus menyerahkan bagian yang melebihi R. 100.000,- itu kepada bank termaksud dalam pasal 1, supaya disimpan untuknya. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pemindahan uang yang jumlahnya melebihi R. 25.000,- kedaerah karesidenan lain harus dilakukan dengan perantaraan bank termaksud dalam pasal 1. + - paragraph: 2 + content: Untuk menjalankan ketetapan dalam ayat (1), maka daerah istimewa Yogyakarta dipandang sebagai suatu karesidenan. + - article: 4 + content: Sampai saat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka peraturan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 tidak berlaku untuk daerah karesidenan Malang dan pasal 3 ayat (1) tidak berlaku untuk pemindahan uang ke atau dari daerah karesidenan tersebut. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Barang siapa melanggar peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3, dihukum dengan hukuman denda sebesar-besarnya R. 1.000.000,- atau hukuman penjara, selama-lamanya 1 tahun. + - paragraph: 2 + content: Barang siapa menerima pembayaran dari fihak yang melanggar pasal 1 dihukum dengan hukuman denda sebesar-besarnya R. 1.000.000,- atau hukuman penjara selama-pamanya 1 tahun. + - paragraph: 3 + content: Perbuatan termaksud dalam ayat (1) dan (2) dianggap sebagai kejahatan. + - paragraph: 4 + content: Uang yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut ditetapkan menjadi milik Negara. + - paragraph: 5 + content: Uang yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut ditetapkan menjadi milik Negara. + - paragraph: 5 + content: Disamping pegawai-pegawai yang pada umumnya berhak mengusut kejahatan, maka yang juga berhak mngusut kejahatan dalam pasal ini, ialah pegawai-pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Negara dan Pegawai-pegawai Jawatan Pajak. + - article: 6 + content: Undang-undang ini tidak berlaku bagi Kas-kas Negeri, Kantor-kantor Pos dan Bank-bank yang termaksud dalam pasal 1. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Undang-undang ini mulai berlaku bagi Jawa dan Madura pada hari diumumkan. + - paragraph: 2 + content: Hari berlakunya buat daerah lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-33.yaml b/undang-undang/1948/1948-33.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e22ed5ac151c392a25da09b432c5f012564fb868 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-33.yaml @@ -0,0 +1,13 @@ +number: 33 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: Sebagai bea pemakaian perlengkapan pelabuhan dipungut uang berat barang pada pelabuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jumlah uang berat barang dan cara pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. + - paragraph: 2 + content: Jumlah tersebut pada ayat 1 tidak boleh melebihi R. 123,- buat tiap-tiap 1000 kg. barang. + - article: 3 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-34.yaml b/undang-undang/1948/1948-34.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..02f8b2ad0800f00ddf3e6c51f35e82eabbded540 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-34.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 34 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: Daerah pendudukan buat sementara waktu tidak dimasukkan dalam daerah pabean. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. diff --git a/undang-undang/1948/1948-35.yaml b/undang-undang/1948/1948-35.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e4e8e7632441b0a47b891d24fd152d6a8c76aeba --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-35.yaml @@ -0,0 +1,19 @@ +number: 35 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: | + Bea masuk atas barang-barang tersebut pada pos-pos dari lampiran A (yang terakhir diumumkan dalam Stbl. 1934 No. 1) dari Indische Tariefwet (Stbl. 1873 No. 35) dan perubahan serta penambahan semenjak itu, diubah sebagai berikut: + a. pos 356 pangkalII dan VII a dari 12% menjadi 6% + b. "167" II bunyinya menjadi "Overige artikel- en" ............6% + c. "834" I dari 20% menjadi 6% "834"II" 12%" 6% + d. "835" I perkataan-perkataan 12% (dua kali) diganti dengan 6% "835" II dari 20% menjadi 12% + e. "836" I perkataan-perkataan 12% (dua kali) diganti dengan 6% "836" II dari 20% menjadi 12% + f. "837"" 20% "6% + g. "838" I" 20%" 6% "838"II" 20%" 6% "838" IIIa" 12%" 6% "838" IIIb" 20%" 6% + h. "839" I" 20%" 6% "839"II" 12%" 6% + i. "840"IIa" 20%" 6% "840"IIb" 12%" 6% + j. pos235 pangkal I dari 12% menjadi 6% + k. "789" Ia" 12%" 6% + - article: 2 + content: Untuk Jawa dan madura Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannya, untuk daerah lain pada hari yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-4.yaml b/undang-undang/1948/1948-4.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4ba8e219d3d61aa7e032dc06a99c1bf9ceafe6f5 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-4.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 4 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: Permohonan Jean Henry Joseph de Quinze, lahir tanggal 16-2-1891 di Venlo (Limburg), bertempat tinggal di Asrama Pengungsian Sosial (Balapan) Yogyakarta untuk menjadi warga Negara Indonesia dikabulkan dengan pengertian, bahwa ia memperoleh kewargaan Negara pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari daerah tempat kedudukannya bersumpah atau berjanji setia kepada Negara Indonesia sebagai termaktub pasal 5 ayat (8) Undang-undang tentang warga Negara dan penduduk Negara Indonesia. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-5.yaml b/undang-undang/1948/1948-5.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2bd796c3837d66228f7a4731a4d5f63c13524252 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-5.yaml @@ -0,0 +1,19 @@ +number: 5 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: | + Jika keputusan hakim seperti termaksud dalam pasal 99a, 205 dan 221 Kitab Undang-undang Hukum Sipil ("Burgerlijk Wetboek") oleh karena keadaan-keadaan luar biasa tidak dapat diletakkan ditempat perkawinan dilangsungkan atau ditempat penyelenggaraan register pendaftaran perkawinannya, maka pendaftaran keputusan itu dilakukan pada kantor Pencatatan Jiwa di daerah hukum dari hakim yang menjatuhkan keputusan perceraian itu. + Dari tiap-tiap surat pendaftaran sedemikian oleh Pegawai Pencatatan Jiwa termaksud dikirimkan kutipannya kepada Kementerian Kehakiman. + - article: 2 + content: | + Pegawai Pencatatan Jiwa berhak membebaskan orang yang sudah cukup umur dari kewajiban minta idzin orang tuanya untuk kawin seperti termaktub dalam pasal 42 dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, selama menurut pendapat pegawai itu karena keadaan-keadaan luar biasa orang tua tersebut berhalangan menyatakan kehendaknya. + Alasan pembebasan dinyatakan pada surat kawin. + - article: 3 + content: | + Jika menurut penentuan pasal 71 angka 2 Kitab Undangundang Hukum Sipil harus diserahkan akte resmi ("authentieke akte"), atau menurut penentuan pasal 79 ayat 1 Kitab Undangundang Hukum Sipil harus ditunjuk seorang kuasa dengan akte resmi, pegawai Pencatatan Jiwa dapat menganggap cukup akte dibawah tangan ("onderhandsche akte") yang tidak bermeterai sebagai penggantinya, akan tetapi semata-mata hanya apabila oleh karena keadaan-keadaan luar biasa akte resmi tidak mungkin diperoleh. + Jika akte dibawah tangan dianggap cukup, maka alasanalasannya disebutkan dalam surat kawin. + - article: 4 + content: Dalam segala hal yang memperbolehkan seseorang mewakilkan dirinya pada kantor Pencatatan Jiwa, surat perwakilan yang diharuskan itu dapat diberikan dengan akte dibawah tangan yang tidak bermeterai, apabila menurut pendapat pegawai Pencatatan Jiwa karena keadaan-keadaan luar biasa tidak mungkin diperoleh surat perwakilan dengan akte resmi. + - article: 5 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1948/1948-6.yaml b/undang-undang/1948/1948-6.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..09237705788bc8aea4252b9bfa84660bfdbdbf44 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-6.yaml @@ -0,0 +1,15 @@ +number: 6 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: | + Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara : + a. No. 5 tentang pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon dalam keadaan bahaya; + b. No. 7 jo. No. 31 tentang penilikan pos, telegrap dan telepon; + c. No. 8 jo. No. 34 tentang pesawat penerimaan radio; + d. No. 9 jo. No. 34 tentang pemancar radio; + e. No. 11 tentang pencetakan, pengumuman dan penerbitan; + f. No. 16 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran film. + diperpanjang waktu berlakunya sampai tanggal 11 April 1948. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 1948. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1948/1948-7.yaml b/undang-undang/1948/1948-7.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0e7e6161bc56d1c7bb33d2afd484612d62d911ff --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-7.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 7 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1947 dicabut. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1948/1948-8.yaml b/undang-undang/1948/1948-8.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..34e7a6cb84d50d7781bb4fbcd053abfb9d2919db --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-8.yaml @@ -0,0 +1,88 @@ +number: 8 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + content: | + Yang dimaksud dengan senjata api dalam Undang-undang ini, ialah : + a. senjata api dan bagian-bagiannya; + b. alat penyembur api dan bagian-bagiannya; + c. mesiu dan bagian-bagiannya seperti "patroonhulsen", "slaghoedjes" dan lain-lainnya. + d. bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti geranat tangan, bom dan lain-lainnya. + - article: 2 + content: Dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari terhitung mulai berlakunya Undang-undang ini semua senjata api harus didaftarkan menurut pasal 5. + - article: 3 + content: Mulai hari berlakunya Undang-undang ini pemindahan senjata api kelain tangan dilarang, kecuali pemindahan sejata api ke tangan lain menurut pasal 11 dibawah ini. + - article: 4 + content: Mulai hari berlakunya Undang-undang ini sampai hari penutupan pendaftaran yang dimaksud dalam pasal 2, pemindahan senjata api kelain tempat dilarang, kecuali pemindahan seperti tersebut dalam pasal 12. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggauta Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya. + - paragraph: 2 + content: Senjata api yang berada ditangan anggauta Angkatan Perang didaftarkan menurut instruksi Menteri Pertahanan, dan yang berada ditangan Polisi menurut instruksi Pusat Kepolisian Negara. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Senjata api sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 didaftarkan pada tempat yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara. + - paragraph: 2 + content: Tiap-tiap senjata api yang akan didaftarkan menurut ayat 1 harus dibawa ketempat pendaftaran untuk diperlihatkan kepada Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Mereka yang mendaftarkan senjata apinya menerima tanda pendaftaran menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara. + - paragraph: 2 + content: Tanda pendaftaran untuk senjata-senjata api yang didaftarkan menurut pasal 6 ayat 1, berlaku sebagai surat idzin pemakaian senjata api untuk sementara waktu, selanjutnya disebut surat idzin sementara. + - paragraph: 3 + content: Yang berhak memberi surat idzin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya. + - article: 8 + content: Dalam waktu 7 hari mulai hari penutupan pendaftaran tersebut dalam pasal 2, Kepala Kepolisian Karesidenan melaporkan hasil pendaftaran kepada Kepala Pusat Kepolisian Negara. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Setiap orang bukan anggauta Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat idzin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. + - paragraph: 2 + content: Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat idzin. + - paragraph: 3 + content: Yang berhak memberi surat idzin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya. + - article: 10 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran yang dimaksudkan dalam pasal 2, Kepala Kepolisian Karesidenan, berdasarkan instruksi Kepala Pusat Kepolisian Negara mengambil keputusan tentang pemberian surat idzin pemakaian senjata api untuk senjata api yang didaftarkan kepadanya. + - paragraph: 2 + content: Semua senjata api menjadi milik Negara, bilamana sehabis waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran senjata api, senjata api tadi belum mempunyai surat idzin pemakaian senjata api. + - paragraph: 3 + content: Untuk tiap-tiap senjata api yang menjadi milik Negara menurut ayat 2, diberikan uang kerugian menurut daftar yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. + - paragraph: 4 + content: Terhadap senjata-senjata api yang menjadi milik Negara menurut ayat 2 Menteri Pertahanan menentukan pemakaiannya. + - paragraph: 5 + content: Kepala Pusat Kepolisian Negara memberi kesempatan kepada mereka yang tidak menghendaki surat idzin pemakaian senjata api menurut pasal 9 ayat 3, untuk menyerahkan senjata apinya dengan penerimaan kerugian sebagai ditetapkan dalam ayat 3. + - article: 11 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Barang siapa hendak memindahkan senjata api ketangan lain, untuk mana telah diberikan surat idzin pemakaian senjata api (termasuk juga surat idzin sementara, tersebut dalam pasal 7) oleh Kepala Kepolisian Karesidenan, harus mendapat idzin terlebih dahulu dari Kepala Kepilisian tersebut, menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara. + - paragraph: 2 + content: Surat idzin pemakaian senjata api yang telah diberikan oleh Ketua Dewan Petahanan Daerah kepada orang bukan anggauta Tentara atau Polisi (menurut peraturan D.P.N. No. 14 pasal 10 ayat 3 huruf d) harus ditukarkan dengan surat idzin yang baru dari Kepala Kepolisian Karesidenan. + - article: 12 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Barang siapa mempunyai senjata api dengan surat idzin pemakaian senjata api yang diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (termasuk idzin sementara) hendak pindah keluar Karesidenan harus memberitahukan hal ini kepada Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya, serta sesampainya ditempat yang baru, pada Kepala Kepolisian Karesidenan dimana tempat itu terletak. + - paragraph: 2 + content: Jika senjata api dan/atau surat idzin pemakaiannya hilang, maka pemegang surat idzin pemakaiannya itu harus melaporkan hal ini dalam waktu 7 hari kepada Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya. + - article: 13 + content: Surat idzin pemakaian senjata api (termasuk idzin sementara) dapat dicabut oleh fihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas. + - article: 14 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Barang siapa dengan sengaja : + a. tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 2, atau + b. sehabis waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran mempunyai senjata api tidak dengan surat idzin tersebut dalam pasal 9. + c. melanggar larangan tersebut dalam pasal 3 atau pasal 4, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima-belas ribu rupiah dan senjata apinya dapat dirampas. + - paragraph: 2 + content: Barang siapa tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 12 dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah dan senjata apinya dapat dirampas. + - paragraph: 3 + content: Perbuatan termuat dalam ayat 1 dianggap sebagai kejahatan. + - paragraph: 4 + content: Perbuatan termuat dalam ayat 2 dianggap sebagai pelanggaran. + - article: 15 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1948/1948-9.yaml b/undang-undang/1948/1948-9.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8864667705152965c3a5fe7e25d5fae29c309c95 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1948/1948-9.yaml @@ -0,0 +1,43 @@ +number: 9 +year: 1948 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Anggauta Komite Nasional Pusat tidak boleh merangkap jabatan Presiden atau Wakil Presiden Negara Republik Indonesia, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Menteri Muda, Komisaris Negara, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal atau Sekretaris dari suatu Kementerian, Sekretaris Negara, Ketua, Wakil Ketua atau Anggauta Dewan Pertimbangan Agung, Ketua, Wakil Ketua Anggauta Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua, Wakil Ketua atau Anggauta Mahkamah Agung atau Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Agung atau Jaksa Tinggi pada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Presiden atau Wakil Presiden Bank Negara Indonesia, Gubernur, Residen dan Anggauta Tentara dari pangkat Kolonel keatas. + - paragraph: 2 + content: Anggauta Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tidak boleh merangkap jabatan pegawai Negeri, Anggauta Badan Executief Badan Perwakilan Daerah dan pegawai daerah otonomi. + - paragraph: 3 + content: Anggauta Komite Nasional Pusat yang karena keanggautaannya itu harus menjalankan pekerjaan yang tertentu dalam tempoh yang terbatas, harus dibebaskan dari pekerjaan jawatannya sampai pekerjaan itu selesai. + - article: 2 + content: | + Sebelum mulai memangku tugas-kewajibannya maka, dihadapan Presiden Negara Republik Indonesia atau dalam suatu rapat Komite Nasional Pusat dihadapan Ketuanya yang untuk ini dikuasakan oleh Presiden Negara Republik Indonesia, anggauta-anggauta Komite Nasional Pusat mengucapkan sumpah (pernyataan dan janji) kebersihan hati dan sumpah (janji) seperti dibawah ini : + "Saya bersumpah (menyatakan) bahwa pengangkatan saya menjadi Anggauta Komite Nasional Pusat bukanlah buah atau akibat perbuatan saya yang dengan nama apapun merupakan pemberian atau janji barang sesuatu kepada siapa juga, dengan cara apapun juga. + Saya bersumpah (berjanji) bahwa didalam menjalankan pekerjaan saya sebagai Anggauta Komite Nasional Pusat sekali-kali saya tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu perbuatan oleh karena pemberian atau janji dari siapapun juga dengan cara apapun juga. + Saya bersumpah (berjanji) akan menjunjung tinggi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Setia kepada Negara" + Sumpah (pernyataan) kebersihan hati dalam kalimat ke 1 dengan ditambah perkataan-perkataan Badan Pekerja dimuka Komite Nasional Pusat diucapkan juga oleh Anggauta-anggauta Badan Pekerja Komite Nasional Pusat sebelum mereka mulai memangku tugas-kewajibannya. + Sumpah (pernyataan) ini diucapkan dalam suatu rapat Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dihadapan Ketuanya. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Anggauta Komite Nasional Pusat tidak boleh dituntut karena sesuatu yang dilahirkannya dengan lisan dalam rapat-rapat pleno atau rapat-rapat Panitya dan seksi dari Komite Nasional Pusat atau dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, atau dalam surat yang disampaikan kepada rapat-rapat tersebut. + - paragraph: 2 + content: Anggauta Komite Nasional Pusat yang melakukan kejahatan dan pelanggaran dalam ia menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Anggauta Komite Nasional Pusat diluar rapat-rapat (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat dengan menyimpang dari ketentuan yang berlaku untuk Mahkamah Agung diadili oleh Mahkamah Agung dalam peradilan pertama dan terakhir. + - paragraph: 3 + content: Perkara-perkara diluar daripada yang disebutkan dalam ayat (2) pasal ini tetap diadili oleh pengadilan biasa. + - article: 4 + content: Semua Kementerian, jawatan-jawatan dan badan-badan diwajibkan memberi bantuan dan keterangan-keterangan kepada Anggauta Komite Nasional Pusat dalam ia melakukan pekerjaannya. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Anggauta Komite Nasional Pusat tidak mempunyai kedudukan sebagai pegawai Negeri. + - paragraph: 2 + content: Anggauta Komite Nasional Pusat menerima uang sidang, uang jalan dan uang harian. + - paragraph: 3 + content: Anggauta Badan Pekerja Komite Nasional Pusat menerima uang kehormatan. + - paragraph: 4 + content: Anggauta Badan Pekerja Komite Nasional Pusat berhak menerima pensiun. + - article: 6 + content: Segala penglaksanaan aturan-aturan dalam Undang-undang ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. + - article: 7 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1949/1949-1.yaml b/undang-undang/1949/1949-1.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..88cbb8dbd388467cba3c666a08779153e555d1e8 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1949/1949-1.yaml @@ -0,0 +1,14 @@ +number: 1 +year: 1949 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: I + content: Huruf a dalam pasal 11 Undang-undang Pajak Pendapatan 1932 sebagaimana Undang-undang itu harus dibaca setelah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 26 tahun 1948, dihapuskan. + - paragraph: II + content: Undang-undang Pajak-bumi Jawa dan Madura 1939 (Staatsblad 1939 No. 240) Rijksblad Kasunanan 1941 No. 17 dan Rijksblad Mangkunegaran 1917 No. 12, dicabut. + - article: 2 + content: | + Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1948 dengan ketentuan: + a. bahwa penetapan pajak pendapatan tahun 1948/1949 yang bersangkutan dengan penghapusan pasal 11 huruf a ini, menyimpang dari pasal 14 Undang-undang pajak pendapatan 1932, didasarkan pada pendapatan selama tahun-pajak tersebut; + b. bahwa kelebihan pembayaran ketetapan pajak-bumi tahun-pajak 1948/1949 yang telah dibayar lunas, dianggap telah diperhitungkan dengan ketetapan pajak-pendapatan tahun-pajak tersebut. diff --git a/undang-undang/1949/1949-10.yaml b/undang-undang/1949/1949-10.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f6f0ed4583cdf8cd7aaa3ad1d05a9c5ad4521924 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1949/1949-10.yaml @@ -0,0 +1,12 @@ +number: 10 +year: 1949 +articles: + - article: 1 + content: | + Mengesahkan : + Induk Persetujuan bersama-sama rancangan persetujuan dan segala pertukaran surat-menyurat mengenai pernyerahan kedaulatan oleh Kerajaan Nederland kepada Republik Indonesia Serikat, sebagaimana direncanakan bersama-sama oleh: + 1. Delegasi Republik Indonesia, + 2. Delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), + 3. Delegasi Kerajaan Nederland pada Konperensi Meja Bundar yang dilangsungkan dikota Den Haag dinegeri Belanda, mulai tanggal 23 Agustus tahun 1949 dan berakhir serta ditanda-tangani oleh ketiga Delegasi pada tanggal 2 Nopember tahun 1949. + - article: 2 + content: Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1949/1949-11.yaml b/undang-undang/1949/1949-11.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..193d088d93aa4c5e4e78b5acbcc7b9afb5b6ca43 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1949/1949-11.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 11 +year: 1949 +articles: + - article: 1 + content: Mengesahkan dan menerima baik Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang padanya termaktub mukadimmah, 197 Pasal bersama-sama Lampiran pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintahan menurut pasal 51 Konstitusi itu. + - article: 2 + content: Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1949/1949-12.yaml b/undang-undang/1949/1949-12.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ffbcdf928984e1d60ade9e8cf528f5f19ec970dd --- /dev/null +++ b/undang-undang/1949/1949-12.yaml @@ -0,0 +1,122 @@ +# Number of the Undang-Undang. +number: 12 +# Year of the Undang-Undang. +year: 1949 +# List of article in the Undang-Undang. +articles: + - article: 1 + content: | + Pasal 3 harus dibaca: + (1) Untuk pemilihan anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat maka yang menjadi pemilih umum ialah tiap-tiap warga negara Indonesia, yang bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 18 tahun. + (2) Pemilih umum memilih pemilih yang akan memilih anggauta Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilih umum yang sedang dalam keadaan dipecat dari hak memilih, atau yang terganggu ingatannya atau yang sedang kehilangan kemerdekaannya menurut hukum tidak boleh melakukan haknya. + (3) Yang dapat menjadi pemilih dan yang dapat melakukan haknya sebagai pemilih ialah pemilih umum, yang tidak sedang dalam keadaan-keadaan tersebut dalam ayat 2 kalimat kedua, yang bisa membaca huruf latin, Arab atau huruf daerah. + - article: 2 + content: Salam pasal 4 ayat 2, perkataan-perkataan "menurut perwakilan berimbang" diganti dengan: "menurut susunan perwakilan berimbang". + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pasal 7 ayat 1 ditambah dengan kalimat ke-dua yang berbunyi: Dalam menyelenggarakan Undang-Undang ini, dengan Peraturan Pemerintah, daerah yang tidak termasuk daerah suatu propinsi, dapat dimasukkan dalam daerah salah suatu propinsi atau ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri. + - paragraph: 2 + content: Pasal 7 ayat 2 ditambah dengan kalimat ke-dua yang berbunyi: Jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat suatu daerah yang tidak terbagi dalam kecamatan-kecamatan, maka Peraturan Pemerintah akan mengatur pembagian daerah itu dalam daerah-daerah pemungutan suara. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pasal 8 ayat 1 ditambah dengan kalimat ke-dua dan ke-tiga yang berbunyi: Jika ketua Kantor Pemilihan tersebut dalam pasal 11 menganggap daerah sesuatu kelurahan sangat luas, maka ia dapat membagi daerah kelurahan itu dalam daerah-daerah, yang dalam menyelenggarakan Undang-Undang ini, diperlukan sebagai kelurahan dengan menunjuk seorang, yang melakukan kewajiban Lurah dalam masing-masing daerah itu. + - paragraph: 2 + content: Jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat suatu daerah, yang tidak terbagi dalam kelurahan-kelurahan, maka Peraturan Pemerintah akan membagi daerah itu dalam daerah-daerah, yang dalam menyelenggarakan pemilihan ini, dianggap sebagai kelurahan. Dalam pasal 8 ayat 3, perkataan-perkataan "selama waktu" diganti dengan : "selama atau pada waktu". + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam pasal 19 ayat 1, kalimat ke-satu, perkataan-perkataan "dengan cara" diganti dengan "dalam rapat". + - paragraph: 2 + content: Dalam pasal 19 ayat 3, dimuka perkataan "masing-masing" ditambah perkataan-perkataan: "Dalam rapat itu". + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam BAGIAN II § 5 perkataan "pemilih-pemilih" diganti dengan: "pemilih". + - paragraph: 2 + content: Dalam pasal 31 ayat 8, perkataan "Pemilih" diganti dengan: "Pemberian suara". + - paragraph: 3 + content: Pasal 31 ayat 9 ditambah dengan kalimat ke-tiga yang berbunyi: Jika jumlah jago yang hadlir pada waktu pemilihan sama dengan atau kurang dari pada jumlah pemilih yang boleh dipilih dalam pemilihan itu, maka tidak perlu lagi diadakan pemilihan dan semua jago itu dianggap telah dipilih menjadi pemilih. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Pasal 38 menjadi pasal 41 dan harus diabaca: + (1) Sekurang-kurangnya sepuluh orang pemilih yang masuk dalam daftar dari sautu daerah pemilihan dapat mengemukakan seorang jago buat anggauta Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah pemilihan itu. + (2) Untuk mengemukakan jago-jago sebagai gerombolan dalam satu daftar, maka diperlukan sekurang-kurangnya lima orang pemilih buat masing-masing jago ditambah dengan lima orang pemilih lagi. + (3) Pemilih yang telah turut mengemukakan seorang jago, tidak boleh lagi turut mengemukakan jago lain. + (4) Yang dapat dikemukakan sebagai jago ialah orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 ayat 2; + Pasal 39 menjadi pasal 38; + Pasal 40 menjadi pasal 39; + Pasal 41 menjadi 40. + - paragraph: 2 + content: | + Dalam pasal 44: + a. ayat 1 huruf b, perkataan-perkataan "38 ayat 1 dan 2" diganti dengan: "41 ayat 1, 2 dan 3"; + b. ayat 3, perkataan-perkataan "38 ayat 1" diganti dengan: "41 ayat 1"; + c. ayat 4, perkataan-perkataan "38 ayat 2" diganti dengan: "41 ayat 3"; + d. ayat 5 kalimat ke-satu, perkataan-perkataan "25 orang" diganti dengan: "10 orang"; + e. ayat 5 kalimat ke-tiga, perkataan-perkataan "38 ayat 1" diganti dengan: "41 ayat 2". + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pasal 51 ayat 1 ditambah dengan kalimat ke-dua dan ke-tiga yang berbunyi: Selama pemilihan dilakukan maka sedikit-seditkitnya 3 orang anggauta atau wakil anggauta Kantor Pemungutan Suara harus hadlir. Kalau Kantor Pemungutan Suara memandang perlu maka pemilihan dapat dilangsungkan serentak pada beberapa tempat dalam daerah pemungutan suara. + - paragraph: 2 + content: Dalam pasal 51 ayat 3, perkataan: "Pemilihan" diganti dengan: "Pemberian suara". + - article: 9 + content: | + Pasal 52 ayat 3 kalimat ke-satu harus dibaca: + Dari pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakyat segera dibuat surat catatan yang ditanda tangani oleh semua anggauta Kantor Pemungutan Suara yang hadlir pada pemilihan itu. + - article: 10 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Pasal 57 ayat 1 ditambah dengan perkataan-perkataan: + yang harus dihadliri oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggauta Kantor tersebut. + - paragraph: 2 + content: | + Pasal 57 ayat 2 kalimat ke-satu ditambah dengan perkataan-perkataan: + yang hadlir pada sidang itu. + - paragraph: 3 + content: | + Pasal 57 ayat 2 kalimat ke-tiga ditambah dengan perkataan-perkataan: + tersebut diatas. + - article: 11 + content: | + Pasal 64 ditambah dengan: + III. Untuk pemilihan anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat buat pertama kali maka: + 1. Pasal 9 ayat 1 kalimat ke-dua tidak dilakukan; + 2. Pasal 12 ayat 1 tidak dilakukan; Perkataan "Cabang" dalam pasal 12 ayat 2 dihapuskan, dan pasal 12 ayat 3 harus dibaca: Susunan Kantor Pemungutan Suara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan ketentuan, bahwa kantor tersebut harus mempunyai ketua; + 3. Pasal 14 dan pasal 15 ayat 1 tidak dilakukan; + 4. Pasal 15 ayat 2 kalimat ke-satu harus dibaca: Pada waktu yang tertentu ketua Kantor Pemungutan Suara, membuat daftar jumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerah pemungutan suaranya, diperinci untuk kelurahan-kelurahan dengan dite- tapkan jumlah pemilih untuk masing-masing kelurahan itu; + 5. Dalam pasal 15 ayat 3, perkataan: "daftar-daftar" diganti dengan: "daftar", dan perkataan: "cabang" dihapuskan; + 6. Pasal 16 tidak dilakukan; + 7. Dalam pasal 18 ayat 1, perkataan-perkataan "kantor kelurahan atau dalam", dan bagian kalimat "dan dalam waktu yang tertentu .........." dihapuskan; + 8. Pasal 18 ayat 2, 3, 4 dan 5 tidak dilakukan; + 9. Dalam pasal 20 ayat 1, perkataan-perkataan "yang masuk dalam daftar" dihapuskan; + 10. Pasal 21 ayat 1 kalimat ke-dua harus dibaca: Pormulir itu harus diisi dihadapan Lurah oleh orang-orang yang mengemukakan jago dan oleh jago yang dikemukakan sendiri atau dengan bantuan Lurah tersebut, dan harus dibubuhi tanda tangan atau cap jari oleh semua orang yang mengemukakan jago itu dan oleh jago yang dikemukakan; + 11. Dalam pasal 21 ayat 3, perkataan-perkataan "masuk daftar" diganti dengan: "adalah"; + 12. Dalam pasal 22 ayat 2, perkataan-perkataan "yang masuk dalam daftar pemilih umum" diganti dengan: "dari"; + 13. Dalam pasal 26 ayat 4, perkataan "sementara" dihapuskan; Pasal 26 ayat 5 diganti dengan: (5) Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar jago pemilih itu akan tetapi tidak boleh membawanya keluar dari kantor, dan dalam waktu yang tertentu dapat mengemukakan keberatan-keberatan kepada kantor Pemungutan Suara. Daftar-daftar itu diperbaiki menurut keputusan atas keberatan-keberatan itu. (6) Daftar-daftar jago pemilih itu oleh ketua kantor Pemungutan Suara disimpan dalam kantornya, dan kepada Lurah-lurah yang bersangkutan oleh ketua tersebut disampaikan daftar jago pemilih dalam kelurahannya masing-masing. (7) Dalam waktu yang tertentu para Lurah mengumumkan daftar jago pemilih itu dalam kelurahannya. + 14. Pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 tidak dilakukan; + 15. Dalam pasal 30, perkataan-perkataan "daftar jago pemilih tetap" diganti dengan: "daftar jago pemilih"; + 16. Dalam pasal 31 ayat 6, perkataan-perkataan "Seseorang yang masuk dalam daftar" diganti dengan: "Seorang"; + 17. Pasal 31 ayat 7 ditambah degan perkataan-perkataan: "dan hanya boleh turut memilih sesudah mendaftarkan namanya lebih dahulu pada Lurah, selambat-lambatnya 1 hari sebelum diadakan Pemilihan"; + 18. Dalam pasal 34 ayat 3, perkataan "Tiga buah" diganti dengan "Sebuah", dan perkataan "Cabang" dihapuskan; + 19. Pasal 35 tidak dilakukan; + 20. Pasal 36 ayat 2 harus dibaca: Daftar-daftar yang dianggap betul atau yang telah dibetulkan oleh ketua Kantor Pemilihan disimpan dalam kantornya. + 21. Pasal 37 ayat 2 tidak dilakukan; + 22. Pasal 38 (baru) ayat 2 kalimat ke-dua harus dibaca: Yang dimaksud dengan daerah pemilihan seseorang ialah daerah pemilihan yang ia menjadi penduduknya. + 23. Pasal 39 (baru) tidak dilakukan; + 24. Dalam pasal 42 ayat 1, perkataan "Cabang" dihapuskan; + 25. Pasal 43 tidak dilakukan; + 26. Pasal 44 ayat 1 huruf a dan ayat 6 kalimat ke-satu tidak dilakukan; + 27. Pasal 45 ayat 2 dan 3 tidak dilakukan; + 28. Dalam pasal 46 ayat 1, perkataan-perkataan "atau yang disyahkan oleh Pengadilan Negeri tersebut dalam pasal 45 ayat 3, lalu mengumumkan daftar itu dalam daerah pemilihannya" dihapuskan; Pasal 46 ayat 2 tidak dilakukan; Pasal 46 ayat 3 ditambah dengan perkataan-perkataan: dan dalam waktu yang tertentu dapat mengemukakan keberatan-keberatan atas daftar itu. Daftar tersebut diperbaiki oleh ketua Kantor Pemilihan menurut keputusan atas keberatan-keberatan itu. Pasal 46 ayat 4 harus dibaca: Setelah waktu untuk mengemukakan keberatan-keberatan tersebut diatas lampau, maka ketua Pemilihan membuat daftar jago tetap dan mengumumkannya dalam daerahnya. + 29. Pasal 47, pasal 48 dan pasal 49 tidak dilakukan; + 30. Pasal 57 ayat 3 menjadi ayat 6, dan ayat 3, 4 dan ayat 5, berbunyi: (3) Ketua Kantor Pemilihan segera memberitahukan kepada masing-masing jago yang ditetapkan terpilih menjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat tentang penetapan itu. (4) Dalam waktu yang tertentu orang-orang tersebut harus memberitahukan kepada ketua Kantor Pemilihan apakah mereka menerima penetapan itu. (5) Jika seseorang dalam waktu yang tertentu itu tidak menyatakan menerima penetapannya, maka ia dianggap tidak menerimanya: + 31. Dalam pasal 58 ayat 3, perkataan-perkataan "Cabang Kantor Pemilihan dan" dihapuskan; + 32. Pasal 59 harus dibaca: Jika jago-jago yang oleh Kantor Pemilihan ditetapkan terpilih menjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakyat diganti oleh Kantor Pemilihan Pusat, maka Ketua Kantor Pemilihan tersebut segera memberitahukan hal itu kepada jago-jago yang bersangkutan. + - article: 12 + content: Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1949/1949-2.yaml b/undang-undang/1949/1949-2.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..58ab9da35464db34dc5590a2b56797d059110879 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1949/1949-2.yaml @@ -0,0 +1,32 @@ +number: 2 +year: 1949 +articles: + - article: 1 + content: Didaerah Sumatra dapat ditempatkan seorang Wakil Perdana Menteri. + - article: 2 + content: | + Kepada Wakil Perdana Menteri tersebut dalam pasal 1 diberi kekuasaan, dalam keadaan yang memaksa, untuk daerah Sumatra atau sebagian dari daerah Sumatra, atas nama Presiden menetapkan Peraturan: + a. yang masalahnya seharusnya diatur dengan Undang-undang; Peraturan ini dinamakan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang; + b. yang masalahnya seharusnya diatur dengan Peraturan Pemerintah; Peraturan ini dinamakan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Didalam menjalankan kekuasaan menetapkan Peraturan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub a, Wakil Perdana Menteri diwajibkan mendengar lebih dahulu pertimbangan sebuah Badan Penasehat yang anggautaanggautanya diangkat oleh Presiden. + - paragraph: 2 + content: Susunan Badan Penasehat tersebut dalam ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. + - article: 4 + content: Peraturan-Peraturan Wakil Perdana Menteri termaksud dalam pasal 2 harus selekas-lekasnya diberitahukan kepada Presiden. + - article: 5 + content: Presiden berhak membatalkan atau mengubah suatu Peraturan Wakil Perdana Menteri termaksud dalam pasal 2, seberapa dapat setelah mendengar pertimbangan Wakil Perdana Menteri. + - article: 6 + content: | + Jika suatu Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Undang-undang mendapat persetujuan Presiden, maka selekaslekasnya, Peraturan tersebut dimajukan oleh Presiden kepada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. + Terhadap Peraturan ini berlaku aturan-aturan dalam pasal 22 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kepada Wakil Perdana Menteri oleh Presiden dapat diberikan hak atas nama Kabinet atau atas nama salah seorang Menteri, mengambil segala keputusan pelaksanaan pemerintahan (executief) yang dipandang perlu untuk mewujudkan stabilisasi dan penyehatan diberbagai lapangan pemerintahan di Sumatra. + - paragraph: 2 + content: Dalam keadaan yang memaksa kepada Wakil Perdana Menteri oleh Presiden dapat diberikan hak mengambil, atas nama dan sambil menunggu pengesahan Presiden, sesuatu keputusan, yang termasuk kekuasaan pemerintahan Presiden. + - article: 8 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1949/1949-3.yaml b/undang-undang/1949/1949-3.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b65dfbdca1fbda7fb7b2931ca9567fd5c083d10b --- /dev/null +++ b/undang-undang/1949/1949-3.yaml @@ -0,0 +1,12 @@ +number: 3 +year: 1949 +title: TARIP PAJAK POTONG TAHUN 1949 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Selama tahun 1949 Menteri Keuangan berhak untuk daerah dan masa yang ditunjuk olehnya menetapkan pajak potong lembu, kerbau, kuda dan babi, untuk perusahaan, sejumlah harga pasar dari serendah-rendahnya tiga kilogram daging lembu dan setinggi-tingginya lima kilogram. + - paragraph: 2 + content: Untuk pemotongan lembu, kerbau, kuda dan babi bukan untuk perusahaan pajaknya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sejumlah menurut perimbangan angka-angka yang dimuat dalam pasal 4, ordonnansi pajak potong 1936 dan dibulatkan keatas sampai ratusan. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1949. diff --git a/undang-undang/1949/1949-4.yaml b/undang-undang/1949/1949-4.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6d63a64c15fd4226da18dde353f226ae580c0c85 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1949/1949-4.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 4 +year: 1949 +articles: + - article: 1 + content: Semua angka-angka dan perkataan-perkataan yang menunjukkan jumlah uang dalam Aturan Bea Meterai 1921, sebelum diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 1948, dilipatkan limapuluh kali. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1949. diff --git a/undang-undang/1949/1949-5.yaml b/undang-undang/1949/1949-5.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fdf4720db93a0c5f2e70962051d7dc523a33a48c --- /dev/null +++ b/undang-undang/1949/1949-5.yaml @@ -0,0 +1,23 @@ +number: 5 +year: 1949 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Buat menentukan besarnya pajak pendapatan untuk tahun 1949, maka tarip B dan tarip C tersebut dalam pasal 27 ayat 1 huruf b serta tarip tersebut dalam pasal 30 ayat 2 dan 3 dari Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932 diganti dengan tarip yang ditetapkan pada pasal 1 ayat 1 huruf-huruf B dan C dari Undang-Undang tanggal 18 Pebruari 1942 (Stbl. No. 53). + - paragraph: 2 + content: Yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tanggal 18 Pebruari 1942 (Stbl. No. 53) berlaku terhadap ketetapan pajak pendapatan tahun 1949. + - paragraph: 3 + content: Buat ketetapan pajak pendapatan untuk tahun 1949, maka perkataan "drie verden" dalam pasal 73 ayat 1, pasal 73a ayat 1 dan pasal 75 ayat 1 dan Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932 dibaca "vijf en tachtig ten honderd". + - paragraph: 4 + content: Buat tahun pajak 1948/1949 maka ketetapan yang dimaksudkan dalam pasal 75 Undang-Undang Pajak Pendapatan 1932, menyimpang dari pada aturan yang telah ditetapkan, tidak dilakukan untuk wajib pajak yang dalam tahunitu, pendapatannya yang harus kena pajak, buat 90% atau lebih terdiri atas upah yang harus kena pajak upah. + - article: 2 + content: Dari ketetapan pajak kekayaan untuk tahun 1949 dipungut lima puluh persen tambahan pokok pajak untuk Negeri. + - article: 3 + content: Dari ketetapan pajak perseroan untuk sesuatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1948 dan tanggal 1 Juli 1949 dipungut empat ratus persen tambahan pokok pajak untuk Negeri. + - article: 4 + content: Dari ketetapan pajak untung perang yang berkenaan dengan tahun-kalender 1949 atau sebahagian dari itu, atau untuk sesuatu masa yang berakhir pada suatu tanggal antara tanggal 30 Juni 1948 dan tanggal 1 Juli 1949 dipungut delapan puluh persen tambahan pokok pajak untuk Negeri. + - article: 5 + content: Yang ditetntukan dalam pasal 3 Undang-Undang tanggal 18 Pebruari 1942 (Stbl. 53) berlaku buat upah tersebut di pasal 9 ayat 1a Undang-Undang Pajak Upah, yaitu buat upah yang jumlahnya ditetapkan di dalam masa mulai dari tanggal 1 April 1949 sampai akhir tanggal 31 Desember 1949. + - article: 6 + content: Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1949/1949-6.yaml b/undang-undang/1949/1949-6.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ec48a8bb97d0ead6846e6af9b6b261bf89193f13 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1949/1949-6.yaml @@ -0,0 +1,11 @@ +number: 6 +year: 1949 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kepada partai-partai politik, yang cukup tersebar di seluruh Indonesia dan belum mempunyai wakil dalam Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, diberi kesempatan menempatkan seorang wakilnya. + - paragraph: 2 + content: Tiap-tiap partai politik, yang mempunyai wakil di dalam Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, diberi kesempatan melengkapkan perwakilannya di dalam Komite Nasional Pusat sampai duabelas orang. + - article: 2 + content: Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1949/1949-7.yaml b/undang-undang/1949/1949-7.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8a35efa872d260b7f2f09e81f2d6ee81578f3f9f --- /dev/null +++ b/undang-undang/1949/1949-7.yaml @@ -0,0 +1,11 @@ +number: 7 +year: 1949 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan kewajiban itu sampai ada ketentuan tentang penggantian pemangku jabatan Presiden. + - paragraph: 2 + content: Jika Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat pula menjalankan kewajiban itu, maka ia digantikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. + - article: 2 + content: Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1949/1949-8.yaml b/undang-undang/1949/1949-8.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8fae3ddd9ed6f86b44d8e0fcc0b19ef1717e64d7 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1949/1949-8.yaml @@ -0,0 +1,9 @@ +number: 8 +year: 1949 +articles: + - article: 1 + content: | + Didalam pasal 1 Undang-Undang No. 9 tahun 1948 ditambahkan ayat 1a yang berbunyi sebagai berikut: + Anggauta Komite Nasional Pusat yang memangku jabatan Kepala Negara atau Daerah, Menteri, anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Negara atau Daerah dan pegawai Tinggi (hoofdambtenaar) bukan dari Republik Indonesia, dianggap tidak menjadi anggauta lagi dari Komite Nasional Pusat. + - article: 2 + content: Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1949/1949-9.yaml b/undang-undang/1949/1949-9.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..104e35cf49e2b98ca48cf34092ba8a47c8bf5291 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1949/1949-9.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 9 +year: 1949 +articles: + - article: 1 + content: Rapat-rapat Sidang Komite Nasional Pusat pleno ke-VI yang diadakan untuk mengambil keputusan-keputusan tentang Persetujuan Konperensi Meja Bundar, yang akibatnya dalam hakekatnya mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sah, jika dihadliri oleh lebih dari separoh dari jumlah anggauta seluruhnya ditambah 1 (satu), dan segala keputusan-keputusan dalam rapat-rapat itu diambil dengan suara terbanyak mutlak. + - article: 2 + content: Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan. diff --git a/undang-undang/1950/1950-1.yaml b/undang-undang/1950/1950-1.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..be1ed7d508a69a8c175d4c652cdb090f715cbf99 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1950/1950-1.yaml @@ -0,0 +1,764 @@ +number: 1 +year: 1950 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Mahkamah Agung Indonesia berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia Serikat atau di lain tempat yang ditetapkan oleh Presiden. + - paragraph: 2 + content: Mahkamah Agung Indonesia melaksanakan peradilan atas nama Keadilan. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Mahkamah Agung Indonesia terdiri atas seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang wakil Ketua dan sekurang-kurangnya empat orang anggota (Hakim-Agung), dibantu oleh seorang Panitera dan beberapa orang panitera-pengganti. + - paragraph: 2 + content: Jika pada suatu waktu Mahkamah Agung kekurangan anggota untuk menjalankan suatu pekerjaan, maka Panitera dapat melakukan pekerjaan anggota. + - paragraph: 3 + content: Pada Mahkamah Agung adalah seorang Jaksa Agung dan dua orang Jaksa Agung-Muda. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Mahkamah Agung memutus dengan tiga orang Hakim. + - paragraph: 2 + content: Mahkamah Agung bersidang di tempat kedudukannya. + - paragraph: 3 + content: Para Hakim dan Panitera Mahkamah Agung harus berdiam di kota tempat kedudukan Mahkamah Agung. + - paragraph: 4 + content: Jika keadaan memaksa, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan peraturan yang menyimpang dari yang termuat dalam ayat (2) dan (3). + - article: 4 + content: Untuk dapat menjadi Hakim Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung dan Jaksa Agung orang harus mempunyai ijazah penghabisan dari Perguruan Tinggi bagian hukum, kecuali jika Presiden memberi dispensasi. + - article: 5 + content: Hakim, Panitera dan Jaksa Agung harus seorang warga-negara Indonesia. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Ketua, Wakil-Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas anjuran Dewan Perwakilan Rakyat dari sekurang-kurangnya dua calon bagi tiap-tiap pengangkatan (lowongan). Panitera dan Panitera pangganti Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden. + - paragraph: 2 + content: Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda diangkat oleh Presiden. + - paragraph: 3 + content: | + Para Hakim yang disebut dalam pasal ini, sebelum mulai menjalankan kewajiban dalam jabatannya, harus bersumpah atau menyatakan kesanggupan menurut cara agamanya sebagai berikut: + "Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan setia kepada Negara dan kepada Konstitusi Negara Republik Indonesia Serikat; + "bahwa sesungguhnya saya tidak, baik dengan langsung, maupun tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, untuk memperoleh jabatan saya, telah atau akan memberi atau menjanjikan barang sesuatu kepada barang-siapapun juga; + "bahwa saya tidak akan menerima pemberian atau hadiah dari orang, yang saya ketahui atau sangka, empunya atau akan empunya perkara, yang mungkin akan mengenai penglaksanaan jabatan saya; + "bahwa selanjutnya saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, saksama dan tidak berat-sebelah, dengan tidak membedabedakan orang dan akan berlaku dalam menglaksanakan kewajiban saya, seperti selayaknya bagi seorang hakim (pegawai kehakiman) yang berbudi baik dan jujur". + Sumpah atau kesanggupan ini dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua di hadapan Presiden; oleh anggota, Panitera dan Panitera-pangganti Mahkamah Agung di hadapan Ketua Mahkamah Agung. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kekeluargaan karena kelahiran dan kekeluargaan karena perkawinan sampai ketingkat ketiga tidak boleh bersama-sama menjadi Hakim dan/atau Panitera Mahkamah Agung. + - paragraph: 2 + content: Jika kekeluargaan karena perkawinan yang termaksud dalam ayat 1 terjadi sesudah mereka menjabat hakim dan/atau Panitera Mahkamah Agung, maka salah seorang yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, kecuali jika Presiden mengizinkan tetap pada jabatan mereka. + - article: 8 + content: Para Hakim, Panitera dan Panitera-pengganti Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan para Jaksa Agung Muda dilarang memberi nasehat atau pertolongan yang bersifat memihak kepada yang berkepentingan dalam perkara yang sedang diperiksa atau dapat dikirakirakan akan diperiksa di muka Mahkamah Agung. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Para Hakim Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden: + ke 1. apabila mereka ternyata tidak cakap, karena sakit rohani atau jasmani yang terus-menerus atau karena kekurangan kekuatan sebab tinggi usia; + ke 2. apabila mereka telah berumur 60 tahun, kecuali jika Presiden memberi dispensasi untuk kepentingan Negara. + - paragraph: 2 + content: Selain dari dengan alasan-alasan tersebut mereka hanya dapat diberhentikan dari jabatannya atas permintaan sendiri. + - article: 10 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Para Hakim Mahkamah Agung dapat dipecat: + ke 1. apabila mereka dihukum penjara, tutupan atau kurungan karena menjalankan kejahatan; + ke 2. apabila mereka jatuh pailit atau dimasukkan penjara karena tidak membayar hutangnya; + ke 3. karena kelakuan tidak baik atau tidak sopan atau selalu alpa dalam jabatannya; + ke 4. apabila mereka melanggar larangan tersebut dalam pasal 8 Undang-undang ini. + - paragraph: 2 + content: Pemecatan ini dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. + - article: 11 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Apabila terhadap para Hakim Mahkamah Agung ada perintah untuk ditangkap, atau untuk di tempatkan dalam rumah sakit jiwa, atau untuk ditahan dalam penjara oleh karena tidak membayar hutang, maka dengan sendirinya mereka diberhentikan dari jabatannya untuk sementara waktu. + - paragraph: 2 + content: Apabila mereka dituntut di muka Hakim dalam perkara pidana tidak dengan ditangkap, atau apabila dan hal-hal penting yang mungkin berakibat pemberhentian dalam jabatannya, mereka dapat diberhentikan untuk sementara waktu. + - article: 12 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Mahkamah Agung Indonesia melakukan pengawasan tertinggi atas pengadilan-pengadilan federal, atas pengadilan-pengadilan tertinggi daerah-bagian dan - selama tidak diadakan pengawasan tertinggi oleh suatu daerah bagian - juga atas pengadilan-pengadilan lain daerah bagian itu. + - paragraph: 2 + content: Mahkamah Agung menyelenggarakan akan berlakunya peradilan dengan saksama dan seyogya. + - paragraph: 3 + content: Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para Hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. + - paragraph: 4 + content: Mahkamah Agung berkuasa meminta segala keterangan, pertimbangan dan nasehat dari segenap pengadilan, juga dari pengadilan tentara, dan dari para Hakim, begitu pula dari Jaksa Agung dan dari para pegawai lainnya yang diserahi penuntutan perkara pidana. Guna ini Mahkamah Agung berhak pula memerintahkan penyerahan atau pengiriman surat-surat yang bersangkutan dengan perkara-perkara yang akan dipertimbangkan. + - article: 13 + content: Jika keadaan memaksa, maka Mahkamah Agung dapat menetapkan haknya untuk sesuatu atau beberapa daerah pengawasan yang termaksud dalam Pasal 12 supaya dijalankan oleh Pengadilan Tinggi masing-masing untuk daerah hukum yang bersangkutan. + - article: 14 + content: | + Selain daripada kekuasaan mengadili sebagai yang termuat dalam Konstitusi, maka Mahkamah Agung juga memutus pada tingkatan peradilan pertama dan terakhir: + I. semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili: + ke 1. antara semua pengadilan yang tempat kedudukannya tidak sedaerah hukum sesuatu Pengadilan Tinggi; + ke 2. antara Pengadilan Tinggi dengan Pengadilan Tinggi; + ke 3. antara Pengadilan Tinggi dengan sesuatu pengadilan dalam daerah hukumnya; + ke 4. antara pengadilan perkara hukuman perdata dan pengadilan perkara hukuman ketentaraan, kecuali perselisihan antara Mahkamah Agung sendiri dengan pengadilan perkara hukuman ketentaraan yang tertinggi; perselisihan ini diputus oleh Presiden. + II. semua perselisihan yang ditimbulkan dari perampasan kapal, kapal udara dan muatannya oleh kapal perang, dengan berdasarkan atas peraturan yang berlaku pada hal itu. + - article: 15 + content: Selain daripada kekuasaan mengadili dalam tingkatan peradilan kedua sebagai yang termuat dalam Konstitusi, maka Mahkamah Agung juga memutus pada tingkatan peradilan kedua atas putusan-putusan wasit yang ternyata mengenai nilai harga 25.000, - rupiah atau lebih. + - article: 16 + content: Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi, yaitu pembatalan atas putusan pengadilan-pengadilan lain dalam tingkatan peradilan yang terakhir dan penetapan dan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para Hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali putusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan. + - article: 17 + content: Kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena jabatannya atau dalam hal yang dimaksudkan pada Pasal 158 ayat (3) Konstitusi juga atas permohonan Kepala Kejaksaan pada Pengadilan tertinggi dari daerah bagian, dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan pihak Kejaksaan hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. + - article: 18 + content: | + Alasan yang dapat dipakai untuk melakukan kasasi ialah + 1. apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada melaksanakannya; + 2. apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut Undang-undang. + - article: 19 + content: Permohonan kasasi yang dimajukan oleh pihak yang berkepentingan tidak dapat diterima, jika mereka belum atau tidak mempergunakan hak melawan putusan pengadilan atau Hakim yang dijatuhkan di luar mereka hadir atau hak memohon ulangan pemeriksaan perkara oleh pengadilan yang lebih tinggi. + - article: 20 + content: Jika permohonan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan, bahwa pengadilan atau Hakim yang bersangkutan adalah tidak berkuasa mengadakan putusan penetapan atau perbuatan yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung menyerahkan perkaranya kepada pengadilan atau Hakim yang berkuasa untuk diperiksa dan diputuskan. + - article: 21 + content: Jika permohonan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan lain alasan dari yang termuat dalam pasal 20, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara itu. + - article: 22 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam hal-hal yang menurut Pasal-pasal 48 dan 67 Konstitusi Republik Indonesia Serikat harus diputus oleh Mahkamah Agung dalam tingkatan kesatu dan juga terakhir, maka pemeriksaan perkara perihal ketatanegaraan itu dimulai dengan memajukan surat permohonan kepada Mahkamah Agung yang antara lain memuat hal-hal yang menjadi dasar permohonan hal-hal, supaya diputuskan. + - paragraph: 2 + content: Surat permohonan itu dimajukan untuk Pemerintah Republik Indonesia Serikat oleh atau atas nama Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia; untuk Pemerintah daerah-bagian oleh Kepala Kejaksaan pada Pengadilan tertinggi daerah-bagian itu dan untuk Swapraja oleh Pemerintah pusat daerah Swapraja yang bersangkutan atau oleh yang berhak mewakili Pemerintah itu menurut kuasa yang dilampirkan. + - article: 23 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Setelah surat permohonan oleh Panitera dituliskan dalam daftar perkara, maka atas perintah Ketua dikirimkan oleh Panitera sehelai turunan surat permohonan itu kepada pihak lawan, yang harus memberi jawaban dengan surat atas surat permohonan itu kepada Mahkamah Agung; surat jawaban itu selambat-lambatnya satu bulan kemudian, terhitung dari menerimanya turunan surat permohonan, sudah diterima dalam kepaniteraan Mahkamah Agung. + - paragraph: 2 + content: Surat jawaban itu harus dimajukan dari pihak lawan oleh pejabat-pejabat, tersebut dalam Pasal 22 ayat (2). + - article: 24 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Surat permohonan dan surat jawaban beserta surat-surat lain yang mungkin dilampirkan kepadanya, disediakan dalam kepaniteraan Mahkamah Agung untuk dibaca oleh kedua belah pihak dalam tempo yang ditetapkan oleh Ketua. + - paragraph: 2 + content: Permulaan tempo ini diberitahukan atas perintah Ketua oleh Panitera kepada kedua belah pihak. + - paragraph: 3 + content: Dalam tempo tersebut dapat dimajukan oleh kedua belah pihak penjelasan seperlunya dengan surat kepada Mahkamah Agung. + - article: 25 + content: Terserah kepada kebijaksanaan Mahkamah Agung apakah dan sampai di manakah pemeriksaan perkara harus dilakukan secara mendengar kedua belah pihak atau salah seorang dari mereka atau hanya secara membaca surat-surat saja yang dimajukan oleh kedua belah pihak atau salah seorang dari mereka. + - article: 26 + content: Jika perlu membuktikan kebenaran sesuatu yang dimajukan oleh suatu pihak, maka menetapkannya cara pembuktian dan kekuatan alat-alat pembukti diserahkan kepada kebijaksanaan Mahkamah Agung. + - article: 27 + content: Sebelum mengambil putusan, maka Mahkamah Agung dapat mendengarkan siapapun juga dan dapat juga memerintahkan penyerahan surat-surat yang diperlukan oleh siapapun. + - article: 28 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Surat putusan ditanda tangani oleh para Hakim yang turut memutuskan dan oleh Panitera yang turut bersidang waktu putusan diumumkan. + - paragraph: 2 + content: Turunan surat putusan ini dikirimkan oleh Panitera kepada kedua belah pihak. + - article: 29 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Apabila menurut Undang-undang suatu daerah-bagian perselisihan, yang dimaksudkan dalam Pasal 67 Konstitusi dalam tingkatan kesatu harus diputuskan oleh Pengadilan tertinggi dari daerah-bagian itu, maka oleh salah satu pihak dapat dimohonkan supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Mahkamah Agung Indonesia. + - paragraph: 2 + content: Untuk itu maka pejabat yang bersangkutan sebagai yang tersebut dalam Pasal 22 ayat (2), harus memajukan kepada Mahkamah Agung suatu suat permohonan, yang antara lain memuat hal-hal yang menjadi dasar permohonan dan hal-hal yang dimohonkan supaya diputuskan. + - paragraph: 3 + content: Surat permohonan ini harus disampaikan dalam waktu satu bulan, terhitung dari hari pemberitahuan putusan dalam tingkatan pertama kepada pemohon, ke kepaniteraan pengadilan tertinggi daerah-bagian yang memutuskan dalam tingkatan pertama, disertai dengan surat-surat yang dianggap perlu. + - paragraph: 4 + content: Panitera pengadilan itu mengirimkan suatu turunan surat permohonan kepada pihak lawan, yang harus mengirimkan surat jawaban kepada Panitera tersebut dalam waktu satu bulan setelah menerima turunan itu. + - paragraph: 5 + content: Kemudian dikirimkan oleh Panitera tersebut semua surat-surat yang bersangkutan, terhitung surat catatan dari persidangan pemeriksaan dan turunan dari putusan pada tingkatan pertama, kepada Mahkamah Agung. + - paragraph: 6 + content: Mahkamah Agung memutus perkaranya pada tingkatan kedua dan juga terakhir, berdasar atas surat-surat yang dikirimkan itu, jika perlu setelah meminta penjelasan seperlunya dari kedua belah pihak. + - article: 30 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Surat putusan Mahkamah Agung ditanda tangani oleh para Hakim yang turut memutuskan dan oleh Panitera yang turut bersidang, waktu putusan diumumkan. + - paragraph: 2 + content: Turunan surat putusan itu dikirimkan oleh Panitera kepada kedua belah pihak, sedang surat-surat pemeriksaan yang oleh Panitera diterima dari pengadilan yang memeriksa perkaranya pada tingkatan pertama, dikirim kembali kepada pengadilan itu beserta turunan surat putusan Mahkamah Agung. + - article: 31 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Setelah surat permohonan yang dimaksudkan pada Pasal 156 ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat diterima dalam kepaniteraan Mahkamah Agung dan oleh Panitera dituliskan dalam daftar yang diadakan untuk itu, maka Ketua Mahkamah Agung menetapkan hari dan jam untuk majelis pertimbangan; pada hal ini Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian yang bersangkutan dipanggil untuk didengarkan pendapatnya. + - paragraph: 2 + content: Kalau dipandang perlu, maka Mahkamah Agung dapat memanggil lain orang untuk didengar pendapatnya dalam majelis pertimbangan itu, dan dapat pula diminta segala surat-surat yang diperlukan untuk mengambil putusan + - article: 32 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam hal yang menurut Pasal 157 Konstitusi Republik Indonesia Serikat putusan suatu pengadilan yang mengandung pernyataan tak menurut Konstitusi harus disahkan oleh Mahkamah Agung, maka pengesahan itu harus diminta oleh pengadilan itu dalam surat permohonan yang ditanda tangani oleh Ketua pengadilan tersebut. + - paragraph: 2 + content: Surat permohonan itu harus disertai segala surat-surat pemeriksaan perkara dan turunan putusan pengadilan itu. + - paragraph: 3 + content: Kemudian berlakulah apa yang disebut pada Pasal 31. + - article: 33 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Surat putusan Mahkamah Agung tentang hal yang dimaksudkan pada Pasal 31 dan Pasal 32 ditanda tangani oleh para Hakim yang turut memutuskan dan oleh Panitera yang turut bersidang waktu putusan dijatuhkan. + - paragraph: 2 + content: Turunan surat putusan ini dikirimkan oleh Panitera kepada Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian yang bersangkutan, sedang dalam hal mengesahkan putusan pengadilan lain maka surat-surat pemeriksaan perkara, yang oleh Panitera diterima dari pengadilan itu, dikirimkan kembali kepada pengadilan itu beserta turunan surat putusan Mahkamah Agung. + - article: 34 + content: Pengusutan dan penuntutan perkara hukuman perdata yang menurut Pasal 148 ayat (1) Konstitusi harus diadili oleh Mahkamah Agung dijalankan secara yang berlaku untuk perkara-perkara hukuman perdata di muka Pengadilan Negeri, dengan pengertian, bahwa hal pengusutan ini ada di bawah pimpinan Jaksa Agung dan penuntutannya dilakukan oleh Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda, dengan mengirimkan surat-surat pemeriksaan permulaan kepada Ketua Mahkamah Agung disertai surat penuntutan; dalam hal itu dibubuh penjelasan tentang perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, terutama perihal tempat dan waktu dilakukan, serta keadaan-keadaan dan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan kesalahan tersangka. + - article: 35 + content: Sesudah surat penuntutan dan surat-surat lain yang termaksud dalam Pasal 34 diterima dalam kepaniteraan Mahkamah Agung, maka Ketua atau salah seorang Hakim Mahkamah Agung selekas mungkin memeriksa dengan saksama surat-surat tersebut. + - article: 36 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika menurut pendapat Ketua atau Hakim, tersebut dalam Pasal 66, perkaranya harus diperiksa oleh pengadilan lain, maka dengan selembar surat keputusan yang menyebutkan alasan-alasannya, perkara itu diserahkan kepada pengadilan yang lain itu. + - paragraph: 2 + content: Bila tersangka ada dalam tahanan sementara dan perbuatan yang menyebabkan ia dituntut termasuk kejahatan yang tersangkanya menurut Undang-undang dapat ditahan sementara, maka Ketua atau Hakim tersebut memerintahkan supaya tersangka terus ditahan. + - paragraph: 3 + content: Jika dalam tempo 30 hari tiada perintah lain untuk menahan sementara, maka tersangka harus dimerdekakan, kecuali jika ia harus tetap dalam tahanan untuk perkara lain. + - paragraph: 4 + content: Dalam tempo 2 kali 24 jam dihitung dari tanggal surat keputusan termaksud dalam ayat (1), turunan surat keputusan itu beserta suat-surat pemeriksaan lain harus dikirimkan kepada Jaksa Agung, yang akan meneruskan surat surat itu kepada Kejaksaan Pengadilan yang lain itu. + - article: 37 + content: Jika Ketua atau Hakim tersebut berpendapat, bahwa perkaranya ternyata masuk kekuasaan Mahkamah Agung, akan tetapi masih ada hal-hal yang harus ditambah pada pemeriksaan permulaan, maka Ketua atau Hakim itu mengirimkan kembali surat-surat yang bersangkutan kepada Jaksa Agung dengan mengutarakan hal-hal tersebut. + - article: 38 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika Ketua atau Hakim berpendapat, bahwa perbuatan yang dituduhkan dalam surat tuntutan, tidak dapat dikenakan hukuman, atau surat-surat pemeriksaan permulaan tidak dapat mengadakan alasan cukup untuk melanjutkan tuntutan, maka hal ini harus dinyatakan dalam putusan Ketua atau Hakim tersebut; apabila tersangka ada dalam tahanan" maka putusan itu harus memuat perintah untuk memerdekakannya seketika itu juga, kecuali jika ia harus tetap ada dalam tahanan untuk perkara lain. + - paragraph: 2 + content: Dalam tempo 2 kali 24 jam dihitung dari tanggal surat keputusan ini, turunan surat keputusan beserta surat-surat pemeriksaan lain harus dikirimkan kepada Jaksa Agung. + - article: 39 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika Ketua atau Hakim berpendapat, bahwa perkaranya dapat dimajukan ke muka sidang pengadilan, maka ia menyatakan hal ini dengan menentukan hari tanggal sidang itu dan memerintahkan supaya oleh Jaksa Agung atau oleh polisi Negara dengan perantaraan Kejaksaan terdakwa dan saksi-saksi yang diperlukan harus dipanggil menghadap pengadilan dan supaya kepada terdakwa diberitahukan isi surat tuntutan. + - paragraph: 2 + content: Apabila hari tanggal sidang itu belum dapat ditentukan, maka sebab-sebabnya harus disebut dalam surat pernyataan, termaksud alam ayat (1). + - paragraph: 3 + content: Jika perbuatan yang menjadi dasar tuntutan termasuk kejahatan yang tersangkanya menurut Undang-undang dapat ditahan sementara, maka Ketua atau Hakim harus menentukan apakah terdakwa harus ditahan atau tidak. + - paragraph: 4 + content: Jika beberapa berkas surat-surat pemeriksaan permulaan hampir serempak diterima dalam Kepaniteraan Mahkamah Agung dan berkas-berkas itu mengenai perbuatan-perbuatan yang tersangkut-paut satu dengan lain, maka perkara-perkara itu dapat digabungkan jadi satu. + - paragraph: 5 + content: | + Perbuatan-perbuatan itu dapat dianggap bersangkut-paut, jika perbuatan-perbuatan itu dilakukan: + ke-1. oleh lebih dari seorang, bersama-sama dan bersekutu; + ke-2. oleh lebih dari seorang pada waktu atau tempat yang berlain-lain tetapi menurut suatu permufakatan lebih dahulu; + ke-3. dengan maksud akan mendapat upaya untuk melakukan atau memudahkan kejahatan lain, atau untuk menghindarkan dirinya dari hukuman atas perbuatan lain. + - article: 40 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 39 ayat (1), Mahkamah Agung duduk bersidang. + - paragraph: 2 + content: Ketua memimpin pemeriksaan dalam sidang; untuk keperluan itu ia memberi perintah sepatutnya. + - paragraph: 3 + content: Terdakwa dipanggil masuk dan jika ia ada di dalam tahanan, maka ia harus dijaga baik-baik dan lepas dari segala ikatan. + - paragraph: 4 + content: Jika terdakwa ada di luar tahanan dan walaupun temyata telah dipanggil secara semestinya tidak datang menghadap sidang, maka Ketua boleh menyuruh menangkap orang itu. + - paragraph: 5 + content: Jika di dalam suatu perkara adalah lebih dari satu orang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, maka pemeriksaan terhadap terdakwa yang datang menghadap dapat diteruskan. + - paragraph: 6 + content: Jika terdakwa yang tidak datang itu, setelah ditangkap, dapat menyatakan, bahwa tidak datangnya itu karena sebab yang pantas, maka Ketua segera memerintahkan supaya orang itu dimerdekakan lagi. + - paragraph: 7 + content: Jika orang itu tidak datang pada hari sidang yang kemudian ditetapkan, maka Ketua boleh menyuruh lagi menangkapnya dan setelah ditangkap, orang itu terus ditahan sementara. + - article: 41 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam permulaan sidang Ketua menanyakan kepada terdakwa namanya, umurnya, tempat lahirnya, tempat tinggalnya dan pekerjaannya; lagi pula memberi ingat kepada terdakwa supaya diperhatikan segala sesuatu yang akan didengarnya dalam sidang. + - paragraph: 2 + content: Kemudian Ketua memberi perintah, supaya Jaksa Agung membacakan surat penuntutan dan surat penetapan Ketua yang termasuk dalam Pasal 39 ayat (1); atas penuntutan itu terdakwa harus memberi keterangan seperlunya. + - article: 42 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Apabila terdakwa atau pembelanya berpendapat, bahwa tuntutan semestinya harus dibatalkan atau tidak mungkin dilanjutkan, atau Mahkamah Agung tidak berkuasa mengadili perkaranya, maka tangkisan ini dapat dimajukan dan dijelaskan segera setelah pembacaan surat-surat yang termaksud dalam Pasal 41 ayat (2) selesai. + - paragraph: 2 + content: Setelah diberi kesempatan kepada Jaksa Agung untuk mengeluarkan pendapatnya tentang tangkisan itu dan kepada terdakwa dan pembelanya untuk menjawab, maka Mahkamah Agung mempertimbangkan tangkisan itu dan mengambil putusan tentang hal itu. + - paragraph: 3 + content: Pemeriksaan perkara dalam sidang diteruskan, apabila Mahkamah Agung memutuskan, bahwa tangkisan ditolak atau baru dapat memutuskan tentang tangkisan itu tergantung dari pemeriksaan perkaranya sendiri. + - paragraph: 4 + content: Meskipun oleh terdakwa atau pembelanya tidak dimajukan tangkisan yang termaksud dalam ayat (1), maka Mahkamah Agung dapat mengambil putusan tentang hal-hal yang tersebut dalam ayat (1) itu, akan tetapi lebih dulu Jaksa Agung dan terdakwa harus didengar pendapatnya. + - paragraph: 5 + content: Berhubung dengan pembicaraan dalam sidang yang dimaksudkan dalam pasal ini, maka Jaksa Agung berhak mengubah surat tuntutan menurut syarat syarat tersebut dalam Pasal 65. + - article: 43 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Ketua lalu memeriksa adakah semua saksi yang dipanggil hadir, dan memberi perintah seperlunya untuk menjaga, supaya mereka jangan sampai dapat membicarakan perkaranya satu dengan lain, sebelum memberi keterangan. + - paragraph: 2 + content: Jika ada saksi yang tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan Ketua ada cukup alasan untuk menyangka, bahwa saksi itu tidak mau datang, maka Ketua boleh memberi perintah, supaya saksi tersebut dibawa oleh polisi ke persidangan. + - article: 44 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Para saksi dipanggil ke dalam ruangan sidang seorang demi seorang menurut tertib yang dipandang sebaik-baiknya oleh Ketua. + - paragraph: 2 + content: Ketua menanyakan kepada saksi itu namanya, umurnya, pekerjaannya dan tempat tinggalnya; seterusnya apakah ia kenal kepada terdakwa, sebelum terdakwa ini melakukan perbuatan yang menjadi dasar penuntutan; apakah ia berkeluarga dengan terdakwa secara turunan atau perkawinan dan sampai berapa jauhnya, dan akhirnya apakah ia ada perhubungan majikan-buruh terhadap terdakwa. + - paragraph: 3 + content: Kemudian saksi bersanggup akan berkata benar dan tidak lain dari pada yang benar; setelah itu ia memberi keterangan dengan tidak boleh bertahan saja kepada keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan permulaan. + - paragraph: 4 + content: Apabila Ketua memandang perlu, saksi dapat diperintahkan supaya menguatkan keterangannya dengan sumpah secara aturan agamanya, kecuali jika saksi masuk golongan yang agamanya melarang sumpah itu atau jika saksi menurut keyakinan keagamaannya berkeberatan bersumpah. + - paragraph: 5 + content: Jika saksi dengan lain alasan dari pada yang tersebut dalam ayat (4) berkeberatan menguatkan keterangan dengan sumpah, maka Ketua memerintahkan supaya saksi disumpah akan berkata benar dan tidak lain dari pada yang benar, dan kemudian saksi itu didengar lagi keterangannya dari permulaan. + - article: 45 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika seorang saksi dengan tiada sebab yang sah enggan bersumpah atau dengan menerangkan yang benar, maka Ketua boleh mempertangguhkan perkara itu selambat-lambatnya 14 hari kemudian. + - paragraph: 2 + content: Dalam hal itu atas perintah Ketua saksi ditutup dalam penjara, dan pada hari yang telah ditentukan dibawa lagi menghadap sidang Mahkamah Agung. + - paragraph: 3 + content: Jika seorang saksi melakukan kejahatan yang tersebut pada Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Ketua memerintahkan Panitera mencatat kejadian itu dalam catatan pemeriksaan persidangan dan mengirimkan petikan catatan itu kepada Jaksa yang bersangkutan. + - article: 46 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika ada saksi yang sesudah memberi keterangan dalam pemeriksaan permulaan, meninggal dunia atau karena ada halangan yang sah tidak dapat menghadap persidangan atau tidak dipanggil, oleh karena jauh tempat diam atau tempat tinggalnya, atau karena ada sebab lain berhubung dengan kepentingan Negara, maka dibacakanlah keterangan yang telah diberikannya itu. + - paragraph: 2 + content: Jika keterangan itu diberi dengan sumpah, maka keterangan itu disamakan harganya dengan keterangan saksi di-bawah sumpah di dalam sidang. + - paragraph: 3 + content: Membacakan keterangan ini dapat juga dilakukan, apabila untuk menyempurnakan pembuktian pendengaran saksi itu di dalam sidang dianggap tidak perlu. + - article: 47 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika keterangan seorang saksi dalam sidang berbeda dari keterangan dalam pemeriksaan permulaan, maka Ketua memperingatkan saksi itu serta minta keterangan tentang hal itu. + - paragraph: 2 + content: Kejadian ini dinyatakan dalam catatan pemeriksaan sidang. + - article: 48 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Setelah tiap-tiap saksi selesai memberi keterangan, maka Ketua menanyakan kepada terdakwa, adakah keberatan atas keterangan itu. + - paragraph: 2 + content: Saksi tidak boleh diganggu pada waktu memberi keterangan, akan tetapi setelah selesai memberi keterangan itu, maka terdakwa atau pembelanya dan Jaksa Agung boleh memajukan pertanyaan kepada saksi. + - paragraph: 3 + content: Ketua boleh minta kepada saksi dan terdakwa segala keterangan yang dipandangnya perlu untuk mendapat kebenaran. + - paragraph: 4 + content: Ketua dapat melarang penjawaban pertanyaan yang dimajukan oleh terdakwa, pembela atau Jaksa Agung kepada saksi. + - article: 49 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pertanyaan yang bermaksud menjerat tidak boleh dimajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, dan Ketua tidak boleh mengindahkan jawab pertanyaan yang demikian. + - paragraph: 2 + content: Jika dalam salah satu pertanyaan ada disebut suatu perbuatan yang tidak diakui atau diberitahukan oleh terdakwa atau saksi, tetapi dianggap seolah-olah telah diakui oleh mereka itu, maka pertanyaan itu harus dipandang sebagai bermaksud menjerat juga. + - article: 50 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Sesudah memberi keterangan maka tiap-tiap saksi tinggal menghadiri persidangan, kecuali jika Ketua memberi izin kepadanya untuk pergi. + - paragraph: 2 + content: Izin itu tidak diberikan jika Jaksa Agung atau terdakwa memajukan permintaan, supaya saksi itu terus menghadiri persidangan itu. + - paragraph: 3 + content: Para saksi dalam sidang tidak boleh bercakap-cakap satu dengan lain. + - article: 51 + content: | + Dengan memperhatikan yang ditentukan pada pasal yang berikut di bawah ini, maka tidak dapat diperiksa sebagai saksi dan boleh mohon kebebasan menjadi saksi: + ke 1. keluarga karena kelahiran atau keluarga karena kelahiran dalam garis turunan ke atas atau ke bawah terhadap terdakwa atau kawan terdakwa dalam satu perkara; + ke 2. saudara atau ipar terdakwa atau kawan terdakwa dalam satu perkara; + ke 3. laki atau isteri terdakwa atau kawan terdakwa dalam satu perkara, biarpun sudah dicerai; + ke 4. keluarga karena perkawinan atau keluarga karena perkawinan dalam turunan ke samping sampai tingkat ketiga terhadap terdakwa atau kawan terdakwa dalam satu perkara. + - article: 52 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika Jaksa Agung dan terdakwa sama mengizinkan, maka orang yang tersebut dalam Pasal 51, kalau mereka suka, boleh juga memberi keterangan. + - paragraph: 2 + content: Biarpun tidak dengan izin itu, maka orang itu boleh juga memberi keterangan di luar sumpah. + - article: 53 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Orang yang karena pekerjaan atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, boleh mohon dibebaskan memberi keterangan, akan tetapi hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena pekerjaan atau jabatannya. + - paragraph: 2 + content: Mahkamah Agunglah yang memutuskan sah atau tidaknya segala sebab untuk mohon kebebasan itu. + - article: 54 + content: | + Yang hanya boleh diperiksa untuk memberi keterangan di luar sumpah, yaitu: + ke 1. anak-anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun; + ke 2. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang. + - article: 55 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Sesudah saksi memberi keterangan, maka terdakwa atau pembela dan Jaksa Agung boleh memohon, supaya saksi yang ditunjukkannya dikeluarkan dari persidangan, dan supaya seorang saksi atau lebih disuruh masuk kembali dan diperiksa lagi, baik sendiri-sendiri, maupun di muka yang lain. + - paragraph: 2 + content: Ketua juga boleh memberi perintah tentang hal-hal yang tersebut pada ayat (1). + - article: 56 + content: Pada waktu seorang saksi diperiksa atau sesudah itu, maka Ketua boleh menyuruh terdakwa ke luar dari persidangan, dan menanyakan saksi itu sendiri tentang beberapa hal, akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan, sebelum kepada terdakwa diberitahukan segala kejadian pada waktu ia tidak hadir. + - article: 57 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika keterangan saksi di hadapan persidangan disangka palsu, maka Ketua memperingatkan kepadanya hukuman yang mungkin dijatuhkan padanya, jika ia tetap memberi keterangan yang tidak benar. + - paragraph: 2 + content: Jika saksi tetap pada keterangan yang disangka palsu itu, maka Ketua karena jabatannya atau atas permohonan Jaksa Agung atau terdakwa, boleh memberi perintah supaya saksi itu di tahan sementara, dan supaya diperlakukan pemeriksaan perkara pidana menurut Undang-undang. + - paragraph: 3 + content: Dalam hal yang demikian segera dibuat oleh Panitera suatu catatan pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi itu dengan menyebutkan alasan untuk persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu; catatan itu harus ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera dan segera diserahkan kepada Jaksa Agung. + - paragraph: 4 + content: Jika perlu Ketua boleh mempertanggungkan persidangan dalam perkara semula sampai pada kesudahan pemeriksaan perkara pidana saksi itu. + - article: 58 + content: Jika terdakwa tidak menjawab atau enggan menjawab pertanyaan kepadanya, maka Ketua memperingatkan kepadanya kewajiban akan menjawab, dan setelah itu meneruskan pemeriksaan perkara. + - article: 59 + content: Jika terdakwa karena kelakuannya yang tidak patut mengganggu tertib persidangan, maka Ketua menegornya, dan jika tidak berhasil, lalu menyuruh membawanya ke luar tempat sidang, dan pemeriksaan perkara diteruskan dan perkara diputuskan di luar hadir terdakwa. + - article: 60 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika terdakwa atau saksi tidak paham akan bahasa Indonesia, maka Ketua boleh mengangkat seorang juru bahasa, dan menyuruh orang itu bersumpah akan menterjemahkan dengan benar apa yang mesti diterjemahkan dari satu bahasa kepada bahasa yang lain. + - paragraph: 2 + content: Barang siapa tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu. + - article: 61 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika terdakwa atau saksi bisu dan tuli dan tidak dapat menulis, maka Ketua mengangkat sebagai perantara orang yang lebih pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu, asal saja orang itu sudah cukup umurnya untuk menjadi saksi. + - paragraph: 2 + content: Jika orang yang bisu dan tuli itu pandai menulis, maka Ketua menyuruh menuliskan segala pertanyaan atau tegoran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada terdakwa atau saksi yang bisu dan tuli, dengan perintah akan menuliskan jawabannya; kemudian segala pertanyaan dan jawab mesti dibacakan. + - article: 62 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Segala aturan tersebut di atas bagi saksi berlaku juga bagi orang ahli, akan tetapi orang ahli bersumpah, bahwa ia akan memberi laporan menurut kebenaran dan sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya. + - paragraph: 2 + content: Tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai ahli, wajib memenuhi panggilan itu. + - paragraph: 3 + content: Orang satu boleh diperiksa sebagai saksi dan sebagai ahli, asal saja sebelum disumpah diingatkan kepadanya kedua macam sumpah itu. + - article: 63 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Selagi pemeriksaan dijalankan, maka Ketua boleh menyuruh memanggil orang lain dari pada saksi dan orang ahli yang sudah dipanggil, pun juga dengan perintah akan menghadap persidangan dengan segera. + - paragraph: 2 + content: Berhubung dengan keterangan terdakwa dan saksi dalam persidangan, maka supaya mendapat keterangan lebih jelas Ketua boleh meminta laporan yang dikehendaki dari orang ahli dan menyuruh memajukan surat keterangan baru. + - article: 64 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Ketua memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menyatakan kepadanya, kenalkah ia akan barang itu. + - paragraph: 2 + content: Jika perlu maka barang-barang itu diperlihatkan juga oleh Ketua kepada saksi. + - article: 65 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika dalam pemeriksaan dalam sidang ternyata ada alasan untuk mengubah surat tuntutan, maka Jaksa Agung dengan kemauan sendiri atau atas permintaan Ketua berkuasa mengubah surat penuntutan itu, asal saja dengan perubahan itu perbuatan yang dituduhkan tidak menjadi perbuatan lain dalam arti yang dimaksudkan pada Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. + - paragraph: 2 + content: Ketua harus memberitahukan perubahan itu kepada terdakwa, yang diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya tentang hal itu. + - paragraph: 3 + content: Jika perlu, karena perubahan surat tuntutan ini, maka atas permohonan terdakwa Ketua dapat mempertangguhkan pemeriksaan sampai hari tanggal yang tertentu. + - article: 66 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Setelah pemeriksaan selesai, maka Jaksa Agung mengadakan requisitoirnya, yang kemudian harus diserahkan kepada pengadilan. + - paragraph: 2 + content: Kemudian terdakwa dan pembelanya memajukan pembelaannya. + - paragraph: 3 + content: Jaksa Agung dapat berbicara lagi, tetapi. terdakwa dan pembelanya selalu boleh berbicara pada penghabisan kali. + - paragraph: 4 + content: Jika semua ini telah selesai, maka Ketua menutup pemeriksaan. + - paragraph: 5 + content: Terdakwa, saksi dan penonton dikeluarkan, dan setelah Jaksa Agung juga pergi dari ruangan sidang, maka pengadilan mempertimbangkan segala sesuatu. + - paragraph: 6 + content: Putusan Mahkamah Agung dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang harus diberitahukan kepada terdakwa. + - article: 67 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jikalau dalam pemeriksaan dalam perkara kejahatan atau pelanggaran pada Mahkamah Agung terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, maka Ketua memeriksa, apakah hari sidang itu diberitahukan kepada terdakwa dengan semestinya. + - paragraph: 2 + content: Jika terdakwa tidak diberitahukan dengan semestinya, maka Ketua memerintahkan supaya terdakwa diberi tahu lagi untuk hadir pada hari sidang yang ditentukan oleh Ketua. + - article: 68 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jikalau terdakwa tidak hadir biarpun ia telah diberitahu semestinya, maka selain dari apa yang ditentukan pada Pasal 40 ayat (4), Mahkamah dapat juga memerintahkan supaya perkara terdakwa diperiksa dan diputuskan di luar hadir terdakwa. + - paragraph: 2 + content: Ketentuan tersebut pada ayat (1) berlaku juga dalam hal di dalam sesuatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang. + - article: 69 + content: Apabila Mahkamah memberikan perintah tersebut pada Pasal 68 ayat (1), maka dengan menyimpang seperlunya dari acara pemeriksaan dengan berhadir terdakwa, saksi-saksi dan ahli-ahli yang hadir dapat didengar pada hari sidang yang ditentukan dalam perintah itu. + - article: 70 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jikalau terdakwa dihukum, maka setelah menerima petikan putusan dimaksudkan pada Pasal 94 ayat (2), atau surat keterangan dimaksudkan pada Pasal 94 ayat (3), Jaksa Agung harus dengan selekas-lekasnya menyampaikan kepada terhukum sendiri putusan hukuman itu dan menerangkan kepadanya akan kemungkinan memajukan perlawanan. + - paragraph: 2 + content: Sesudah Jaksa Agung menyampaikan putusan itu kepada terhukum, maka hal ini harus dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung. + - article: 71 + content: Dalam tempo tujuh hari dihitung mulai hari berikutnya sesudah hari putusan disampaikan, terhukum dapat memajukan perlawanan kepada Mahkamah Agung. + - article: 72 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Perlawanan itu dimajukan dengan lisan kepada Panitera Mahkamah Agung, yang membuat catatan tentang hal itu. + - paragraph: 2 + content: Catatan itu ditandatangani bersama-sama oleh pelawan dan Panitera. + - paragraph: 3 + content: Bagi pelawan yang tidak pandai menulis, penandatanganan itu dapat dilakukan dengan cap jari. + - paragraph: 4 + content: Oleh karena perlawanan itu, maka putusan hukuman di luar hadir terdakwa tidak berlaku lagi. + - article: 73 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Ketua memberitahukan kepada Jaksa Agung perlawanan yang dimajukan seperti tersebut pada Pasal 72. + - paragraph: 2 + content: Dalam pemberitahuan itu Ketua menentukan hari sidang bilamana perkara terdakwa akan diperiksa dan juga apakah saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut pada Pasal 69 akan didengar lagi. + - article: 74 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kecuali jika Mahkamah atas kebijaksanaan sendiri atau atas permintaan terdakwa memerintahkan supaya perkara diperiksa menurut peraturan pemeriksaan dengan berhadirnya terdakwa, maka perkara diputus setelah terdakwa didengar dan setelah surat-surat pemeriksaan dibacakan dan terdakwa ditanya apakah ia mengerti betul isi surat-surat itu dan apakah jawabnya atas itu. + - paragraph: 2 + content: Keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut pada Pasal 73 yang dibacakan dalam sidang ini dianggap sebagai diucapkan dalam sidang itu. + - article: 75 + content: Jikalau pada hari sidang yang ditentukan menurut Pasal 73 terdakwa tidak hadir, maka perlawanannya batal dan putusan hukuman di luar hadir terdakwa semula berlaku lagi; dan kesempatan untuk memajukan perlawanan tidak ada lagi. + - article: 76 + content: Dalam perkara tentang kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup dan setinggi-tinggi 20 tahun tidak dapat diadakan pemeriksaan di luar hadir terdakwa. + - article: 77 + content: Terdakwa hanya dapat dianggap terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apabila Mahkamah sebagai hasil pemeriksaan dalam sidang mendapat keyakinan tentang hal itu dari isi alat-alat bukti yang sah. + - article: 78 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Alat-alat bukti yang sah ialah: + ke 1. pengetahuan Hakim, + ke 2. keterangan terdakwa, + ke 3. keterangan saksi, + ke 4. keterangan orang ahli, + ke 5. surat-surat. + - paragraph: 2 + content: Keadaan yang telah diketahui oleh umum, tidak perlu dibuktikan. + - article: 79 + content: Pengetahuan Hakim berarti penyaksian sendiri pada waktu sidang. + - article: 80 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Keterangan terdakwa berarti pemberitahuannya dalam sidang tentang kejadian atau keadaan yang ia alami sendiri. + - paragraph: 2 + content: Keterangan terdakwa hanya boleh dipakai sebagai bukti terhadap ia sendiri. + - paragraph: 3 + content: Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan, yang dituduhkan kepadanya, melainkan harus dikuatkan oleh suatu alat bukti lain. + - article: 81 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Keterangan saksi berarti pemberitahuannya dalam sidang tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami oleh saksi itu sendiri. + - paragraph: 2 + content: Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, melainkan harus dikuatkan oleh alat bukti lain. + - article: 82 + content: Keterangan orang ahli berarti pendapat orang itu yang diberitahukan dalam sidang tentang yang diketahui menurut ilmu pengetahuannya terhadap soal yang dimintakan pendapatnya. + - article: 83 + content: | + Termasuk surat-surat sebagai alat bukti: + ke 1. putusan secara yang sah diambil oleh badan pengadilan atau Hakim; + ke 2. catatan dan surat-surat lain dibuat secara yang sah oleh pejabat yang berkuasa dan yang memuat pemberitahuan keadaan-keadaan yang dialami oleh pejabat itu sendiri; + ke 3. surat-surat keterangan dibuat oleh pejabat tentang soal-soal yang masuk lingkungan jabatannya dan diperuntukkan bagi membuktikan sesuatu keadaan; + ke 4. laporan orang-orang ahli yang memuat pendapatnya tentang yang diketahui menurut ilmu pengetahuannya terhadap soal yang dimintakan pendapatnya; + ke 5. surat-surat lain. + - article: 84 + content: Jikalau Mahkamah berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa, tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan, dan jikalau ia ada di dalam tahanan, dengan perintah memerdekakannya seketika itu juga, kecuali jika ia harus tetap ditahan untuk perkara lain. + - article: 85 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jikalau Mahkamah berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa, meskipun terbukti akan tetapi tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran atau yang terdakwa tidak dapat dihukum, maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan tentang hal ini. + - paragraph: 2 + content: Perintah untuk memerdekakan terdakwa dijalankan dengan segera, sesudah putusan dijatuhkan. + - article: 86 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jikalau Mahkamah berpendapat bahwa terdakwa benar-benar bersalah, maka Mahkamah menjatuhkan hukuman atau memerintahkan sesuatu menurut hukum. + - paragraph: 2 + content: Jikalau terdakwa dipersilahkan perihal suatu kejahatan yang dapat diadakan penahanan sementara, maka Mahkamah dapat memerintahkan penahanan terdakwa jikalau ia ada di luar tahanan, dan juga dapat memerintahkan supaya terdakwa dimerdekakan, jikalau ia ada dalam tahanan; perintah itu harus dijalankan dengan segera, sesudah putusan dijatuhkan. + - article: 87 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam putusan yang mengandung hukuman, pembalasan, atau melepaskan dari tuntutan, Mahkamah harus memerintahkan supaya barang-barang bukti dikembalikan kepada orang yang namanya disebutkan dalam surat putusan itu dan yang menurut pendapat Mahkamah berhak atas barang-barang tersebut, kecuali jika menurut peraturan hukum barang-barang itu harus dirampas atau dibinasakan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi. + - paragraph: 2 + content: Jikalau ditimbang perlu, Mahkamah boleh memberi perintah supaya barang-barang itu dikembalikan seketika sesudah habis sidang. + - paragraph: 3 + content: Pengembalian barang-barang bukti dapat disertai dengan perjanjian yang ditetapkan oleh Mahkamah. + - paragraph: 4 + content: Dalam putusan dapat diperintahkan supaya barang-barang yang diperbuat, atau diperbaiki atau dipakai untuk melakukan perbuatan yang ada ancaman hukuman, musti dibinasakan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi. + - article: 88 + content: Putusan Mahkamah harus diucapkan oleh Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum. + - article: 89 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Terdakwa yang berada dalam tahanan harus dibawa ke dalam sidang supaya hadir pada waktu putusan diucapkan, kecuali jika ia tidak dapat datang; dalam hal ini putusan oleh Panitera diberitahukan kepadanya dalam rumah penjara, dan cara pemberitahuan ini harus dicatat di bawah surat putusan. + - paragraph: 2 + content: Kecuali jika terdakwa dibebaskan dari tuntutan, maka sesudah putusan itu diucapkan, Ketua mengingatkan terdakwa untuk meminta, supaya menjalankan putusan dipertangguhkan 14 hari lamanya, untuk tempo ia akan memasukkan permintaan grasi. Peringatan ini dijalankan oleh Panitera, jika putusan diberitahukan kepada terdakwa dalam penjara. + - paragraph: 3 + content: Perbuatan yang dilakukan menurut ayat (2), harus dicatat dalam surat catatan pemeriksaan sidang. + - article: 90 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Surat putusan harus memuat: + ke 1. nama, umur, tempat lahir, tempat tinggal atau tempat diam dan pekerjaan terdakwa; + ke 2. keputusan tentang kesalahan terdakwa dengan menyebutkan alasan keputusan itu dengan ringkas; termasuk juga isi alat-alat bukti yang menjadi dasar pembuktian; + ke 3. requisitoir Jaksa Agung; + ke 4. hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang diputuskan berkesalahan dengan disebutkan pasal-pasal Undang-undang yang menjadi dasar hukuman; + ke 5. keputusan tentang ongkos perkara dan keputusan tentang pengembalian barang-barang bukti dan, jika didapat kepalsuan dalam surat-resmi, keterangan bahwa surat itu palsu seluruhnya atau bagian mana yang dipalsukan; + ke 6. hari tanggal menjatuhkan putusan dan nama para Hakim yang memutuskan, dan jika seorang Hakim itu berhalangan untuk berhadir pada waktu putusan diucapkan atau untuk menandatangani putusan, dengan menyebutkan sebabnya berhalangan itu; + ke 7. perintah akan menahan terdakwa sementara atau akan melepaskan dari tahanan dalam hal lain dari pada hal dibebaskan dengan menerangkan alasan perintah itu. + - paragraph: 2 + content: Keputusan tentang sekalian terdakwa dalam satu perkara, yang serempak diputuskan perkaranya, dimuatkan dalam satu surat putusan. + - article: 91 + content: Surat putusan harus ditandatangani oleh para Hakim yang memutuskan dan oleh Panitera yang turut bersidang waktu putusan dijatuhkan, yaitu selambat-lambatnya 14 hari sesudah putusan diucapkan. + - article: 92 + content: Dalam hal surat-resmi yang palsu, maka Panitera melekatkan kepada surat itu petikan putusan yang memuat keterangan termaksud pada Pasal 90 angka 5, dan pada surat yang palsu atau yang dipalsukan itu Panitera menulis catatan yang menunjukkan kepada petikan putusan itu; turunan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu harus disertai catatan tersebut. + - article: 93 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Panitera membuat catatan persidangan dengan ditulis segala syarat-syarat acara yang dipenuhi dan segala kejadian dalam persidangan itu. + - paragraph: 2 + content: Catatan ini memuat juga isi yang penting dari keterangan saksi, orang ahli dan terdakwa, kecuali jika Ketua menganggap, bahwa dalam hal ini cukuplah ditunjukkan saja kepada keterangan-keterangan yang termuat dalam catatan pemeriksaan permulaan dengan disebut perbedaan antara dua keterangan itu. + - paragraph: 3 + content: Ketua boleh memerintahkan supaya sesuatu keadaan atau keterangan dicatat dengan istimewa; catatan ini harus diadakan apabila diminta oleh Jaksa Agung atau terdakwa atau pembela. + - paragraph: 4 + content: Catatan persidangan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera; jika mereka berhalangan, hal itu harus disebut dalam catatan itu. + - article: 94 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Putusan Mahkamah Agung yang memuat hukuman harus dijalankan oleh Jaksa Agung. + - paragraph: 2 + content: Untuk itu Panitera mengirimkan kepada Jaksa Agung petikan dari putusan itu berangkap dua, dan dalamnya disebut: nama, umur, tempat lahir, pekerjaan, tempat tinggal atau tempat diam terdakwa, putusan pengadilan, nama Hakim yang turut memberi putusan, dan lagi perintah tentang penahanan terdakwa. + - paragraph: 3 + content: Kalau dari putusan Pengadilan belum dapat dibuat petikan sebagai yang dimaksudkan pada ayat (2), maka Panitera mengirimkan surat keterangan, yang ditandatangani oleh Ketua dan Panitera dan dibuat secara petikan tersebut. + - article: 95 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kalau putusan Mahkamah memuat hukuman denda atau hukuman merampas barang, maka Jaksa Agung menentukan tempo yang tidak melebihi dua bulan, dalam tempo mana denda harus dibayar lunas atau barang yang dirampas itu harus diserahkan ataupun dibayar harganya menurut taksiran pada putusan itu. + - paragraph: 2 + content: Tempo itu boleh diperpanjang beberapa kali, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih lama dari satu tahun. + - article: 96 + content: Hukuman mati dijalankan dihadapan Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda dan selalu diusahakan supaya tidak dapat dilihat oleh orang banyak. + - article: 97 + content: Jika orang yang dahulu sudah dapat hukuman penjara, tutupan atau kurungan dan kemudian dapat lagi hukuman seperti itu sebelum ia menjalankan hukuman yang dijatuhkan lebih dulu itu, maka segala hukuman dijalankan berturut-turut, mulai dengan hukuman yang terberat. + - article: 98 + content: Hukuman membayar ongkos perkara dan hukuman membayar uang ganti kerugian kepada pihak yang mendapat rugi, dijalankan secara menjalankan putusan pengadilan dalam perkara perdata. + - article: 99 + content: Sekalian orang yang bersama-sama dimajukan ke muka Hakim karena satu perbuatan dan bersama-sama dihukum karena itu, menanggung sendiri-sendiri bayaran semua ongkos perkara yang diputuskan bagi mereka bersama-sama. + - article: 100 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika ada perselisihan tentang kekuasaan mengadili dalam perkara perdata, yang harus diputus oleh Mahkamah Agung, maka salah satu pihak yang berkepentingan dapat memasukkan surat permohonan kepada Mahkamah Agung dengan diterangkan di dalamnya pendapat permohonan tentang hal ini serta alasan-alasannya, Dengan permohonan supaya Mahkamah memberi putusan. + - paragraph: 2 + content: Setelah surat permohonan itu dituliskan oleh Panitera Mahkamah Agung dalam daftar perselisihan tentang kekuasaan mengadili dalam perkara perdata, maka Ketua memerintahkan supaya sehelai turunan surat permohonan dikirimkan kepada pihak yang lain dengan pemberitahuan, bahwa pihak itu dalam waktu yang tertentu dan yang tidak melebihi satu bulan, dapat memajukan surat kepada Ketua, dengan diterangkan di dalamnya pendapatnya tentang hal ini serta alasan-asalannya. + - paragraph: 3 + content: Kemudian Mahkamah Agung mengambil putusan, kalau perlu setelah memanggil pihak-pihak yang berkepentingan atau saksi-saksi untuk di dengar dalam sidang pengadilan. + - article: 101 + content: | + Perselisihan tentang kekuasaan mengadili adalah terjadi: + ke 1. apabila suatu pengadilan mengatakan dirinya berkuasa akan mengadili suatu kejahatan atau pelanggaran, sedangkan ada pengadilan lain yang juga mengatakan dirinya berkuasa mengadili kejahatan atau pelanggaran itu atau yang bersangkutpaut dengan kejahatan atau pelanggaran itu dalam arti yang dimaksudkan pada Pasal 39 ayat (5). + ke 2. apabila suatu pengadilan mengatakan dirinya tidak berkuasa akan mengadili suatu kejahatan atau pelanggaran dan menunjukkan lain pengadilan sebagai yang berkuasa mengadili, sedangkan pengadilan yang ditunjuk itu mengatakan dirinya pun tidak berkuasa mengadili. + - article: 102 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Permohonan untuk memutus hal perselisihan itu dimajukan kepada Mahkamah Agung. + - paragraph: 2 + content: Permohonan termaksud pada ayat 1 harus dilakukan dengan tulisan oleh Jaksa pada Kejaksaan yang ada di samping salah satu pengadilan yang berselisihan atau oleh terdakwa yang bersangkutan. + - article: 103 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Apabila permohonan dilakukan oleh Jaksa, maka Jaksa itu harus mengirimkan surat permohonan beserta surat-surat pemeriksaan perkara kepada Ketua Mahkamah Agung dan memberitahukan hal ini dalam satu minggu kepada pengadilan yang termaksud pada Pasal 102 ayat (2). + - paragraph: 2 + content: Kemudian Jaksa tersebut mengirimkan turunan surat permohonan kepada Jaksa pada Kejaksaan yang ada di samping pengadilan lain yang berselisihan. + - paragraph: 3 + content: Jaksa yang tersebut di belakang ini harus mengirimkan surat-surat pemeriksaan perkara yang ada di tangannya beserta pemandangannya kepada Ketua Mahkamah Agung, yaitu selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima turunan permohonan. + - paragraph: 4 + content: Jaksa tersebut pada ayat (1) juga harus mengirimkan turunan surat permohonan kepada terdakwa, yang berhak mengirimkan pendapatnya kepada Ketua Mahkamah Agung yaitu selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima surat permohonan. + - article: 104 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Apabila permohonan dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mengirimkan surat permohonan kepada Jaksa pada Kejaksaan yang ada di samping salah suatu pengadilan yang tersebut pada Pasal 101, dan Jaksa itu harus melanjutkan surat permohonan itu beserta pemandangannya dan surat pemeriksaan perkara kepada Ketua Mahkamah Agung. + - paragraph: 2 + content: Jaksa ini juga mengirimkan turunan surat permohonan dan pemandangannya kepada Jaksa pada Kejaksaan yang ada di samping pengadilan lain yang berselisihan. + - paragraph: 3 + content: Jaksa yang tersebut dibelakangan ini harus mengirimkan surat-surat pemeriksaan perkara yang ada di tangannya beserta pemandangannya kepada Ketua Mahkamah Agung, yaitu selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima turunan surat permohonan. + - article: 105 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Para Jaksa pada Kejaksaan-kejaksaan yang masing-masing ada di samping pengadilan yang sama berperselisihan harus memberitahukan hal masuknya permohonan tersebut di atas kepada pengadilan-pengadilan itu. + - paragraph: 2 + content: Dalam hal yang tersebut pada Pasal 101 ke satu, setelah menerima pemberitahuan tersebut pada ayat (1), maka pemeriksaan perkara oleh pengadilan-pengadilan berperselisihan harus ditunda sehingga perselisihan diputuskan. + - article: 106 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Mahkamah Agung dapat memerintahkan kepada salah suatu pengadilan untuk memeriksa terdakwa tentang hal-hal yang dianggap perlu untuk mengambil putusan. + - paragraph: 2 + content: Pengadilan yang diperintahkan ini harus selekas mungkin membuat catatan pemeriksaan dan mengirimkan catatan itu kepada Mahkamah Agung. + - article: 107 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kemudian perselisihan diputus oleh Mahkamah Agung, yaitu setelah mendengar keterangan Jaksa Agung. + - paragraph: 2 + content: Jaksa Agung harus memberitahukan putusan itu kepada terdakwa dan Jaksa pada Kejaksaan yang ada di samping pengadilan-pengadilan yang berperselisihan. + - article: 108 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dari putusan wasit, yang menurut Pasal 15 dapat dimohonkan pemeriksaan pada tingkatan peradilan kedua, oleh salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat dimohonkan ulangan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung. + - paragraph: 2 + content: Permohonan ini harus disampaikan dengan surat kepada Ketua Mahkamah Agung dalam tempo satu bulan setelah putusan wasit diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, disertai turunan putusan wasit dan surat-surat lain yang dianggap perlu. + - article: 109 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Permohonan pemeriksaan ulangan yang dapat diterima, dicatat oleh Panitera Mahkamah Agung di dalam daftar. + - paragraph: 2 + content: Panitera memberitahukan hal itu kepada pihak lawan. + - paragraph: 3 + content: Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Mahkamah Agung, asal saja turunan surat-surat itu diberitahukan kepada pihak lawan. + - article: 110 + content: Kalau dipandang perlu, maka Mahkamah Agung sebelum mengambil putusan mendengar para pihak yang berperkara dalam sidang pengadilan. + - article: 111 + content: Putusan Mahkamah Agung tentang hal ini dapat dijalankan secara menjalankan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata. + - article: 112 + content: Dalam hal yang menurut Pasal-pasal 16-19 pada putusan pengadilan-pengadilan dan para Hakim dalam perkara perdata boleh dimajukan permohonan pemeriksaan kasasi, maka para pihak dapat memasukkan permohonan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung. + - article: 113 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Permohonan untuk pemeriksaan kasasi harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh pemohon atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permohonan itu, kepada Panitera dari pengadilan atau Hakim yang mengadakan putusan, penetapan atau perbuatan, yang dimohonkan pemeriksaan kasasi, yaitu di Jawa dan Madura dalam tempo tiga minggu dan di luar Jawa dan Madura dalam tempo enam minggu sesudah putusan yang kekuatannya sudah tetap, diberitahukan kepada pemohon. + - paragraph: 2 + content: Permohonan itu oleh Panitera tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera tersebut dan jika dapat juga pemohon atau wakilnya, surat keterangan mana harus dilampirkan pada surat-surat pemeriksaan perkara dan dicatat dalam daftar. + - paragraph: 3 + content: Permohonan itu harus selekas mungkin oleh Panitera diberitahukan kepada pihak lawan. + - article: 114 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Selama surat-surat pemeriksaan perkara belum dikirim ke Mahkamah Agung, maka permohonan pemeriksaan kasasi dapat dicabut kembali oleh pemohon. + - paragraph: 2 + content: Pemeriksaan kasasi hanya dapat diadakan satu kali saja. + - article: 115 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pada waktu menyampaikan permintaan atau selambat-lambatnya dua minggu kemudian, pemohon pemeriksaan kasasi harus memajukan alasan-alasan permohonan kepada Panitera tersebut pada Pasal 113 ayat (1). + - paragraph: 2 + content: Jika apa yang disebut pada ayat (1) pasal ini dilalaikan, maka permohonan pemeriksaan kasasi dianggap tidak ada. + - paragraph: 3 + content: Pihak lawan berhak memajukan surat yang bermaksud melawan atau menyokong permohonan itu kepada Panitera tersebut pada ayat (1) selambat-lambatnya dua minggu terhitung mulai pada hari berikutnya hari pemberitahuan permohonan pemeriksaan kasasi kepadanya. + - article: 116 + content: Selambat-lambatnya satu bulan, terhitung mulai pada hari berikutnya hari menyampaikan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Panitera tersebut dalam Pasal 113 ayat (1), Panitera ini harus mengirimkan turunan surat putusan atau penetapan atau perbuatan lain dan surat pemeriksaan serta surat bukti kepada Panitera Mahkamah Agung, yang seketika harus menulis permohonan ini dalam daftar dan memberitahukan hal ini kepada Ketua Mahkamah Agung. + - article: 117 + content: Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri para pihak atau saksi atau menyuruh mendengarkan para pihak atau saksi oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya berdiam salah satu pihak. + - article: 118 + content: Jika diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa permintaan kasasi ditolak, maka hal ini harus diberitahukan kepada pemohon pemeriksaan kasasi dan pihak lawannya dan surat-surat pemeriksaan perkara dikirimkan kembali kepada Panitera pengadilan yang bersangkutan. + - article: 119 + content: Dalam putusan sebagai yang tersebut dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Mahkamah Agung tidak terikat kepada alasan-alasan yang dimajukan oleh pemohon pemeriksaan kasasi melainkan dapat memakai alasan-alasan lain. + - article: 120 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. + - paragraph: 2 + content: Turunan surat putusan dikirimkan kepada Ketua pengadilan yang bersangkutan. + - article: 121 + content: Dalam hal yang menurut Pasal-pasal 16-19 pada putusan penetapan dan perbuatan pengadilan-pengadilan dan para Hakim dalam perkara pidana boleh dimajukan permohonan pemeriksaan kasasi, maka terdakwa atau Jaksa Agung dapat memasukkan permohonan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung. + - article: 122 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Permohonan untuk pemeriksaan kasasi harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh pemohon atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permohonan itu, kepada Panitera pengadilan atau Hakim yang mengadakan putusan, penetapan atau perbuatan, yang dimohonkan pemeriksaan kasasi, yaitu di Jawa dan Madura dalam tempo tiga minggu dan di luar Jawa dan Madura dalam tempo enam minggu sesudah putusan, yang kekuatannya sudah tetap diberitahukan kepada terdakwa. + - paragraph: 2 + content: Permohonan itu oleh Panitera tersebut ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera tersebut dan jika dapat, juga oleh pemohon atau wakilnya, dan pada surat keterangan ini harus disertakan surat-surat pemeriksaan perkara dan juga dicatat dalam daftar. + - article: 123 + content: Jika Jaksa yang memasukkan permohonan pemeriksaan kasasi, maka hal itu harus selekas mungkin diberitahukan kepada terdakwa. + - article: 124 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Selama surat-surat pemeriksaan perkara belum dikirim ke Mahkamah Agung, permohonan pemeriksaan kasasi dapat dicabut kembali oleh pemohon, dan jika dicabut, tidak dapat diulangi lagi. + - paragraph: 2 + content: Pemeriksaan kasasi hanya dapat diadakan satu kali saja. + - article: 125 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pemohon pemeriksaan kasasi harus memajukan alasan-alasan permintaan, yaitu pada waktu menyampaikan permohonan atau selambat-lambatnya dua minggu kemudian kepada panitera tersebut pada Pasal 122 ayat (1). + - paragraph: 2 + content: Jika apa yang disebut pada ayat (1) pasal ini dilalaikan, maka permohonan pemeriksaan kasasi dianggap tidak ada. + - paragraph: 3 + content: Jika yang mohon pemeriksaan kasasi adalah Jaksa Agung, maka terdakwa berhak memajukan surat yang bermaksud melawan atau menguatkan permintaan Jaksa Agung, kepada Panitera tersebut pada ayat (1), selambat-lambatnya dua minggu, terhitung mulai pada hari berikutnya hari pemberitahuan permohonan pemeriksaan kasasi kepadanya. + - article: 126 + content: Selambat-lambatnya satu bulan, terhitung mulai pada hari berikutnya hari penyampaian permohonan pemeriksaan kasasi kepada Panitera tersebut dalam Pasal 122 ayat (1), Panitera ini harus mengirimkan turunan surat putusan atau penetapan atau perbuatan lain dan surat pemeriksaan serta surat-surat bukti kepada Panitera Mahkamah Agung, yang seketika harus menulis permohonan ini dalam daftar dan memberitahukan hal ini kepada Ketua Mahkamah Agung surat yang bermaksud melawan atau menguatkan permohonan kasasi selambat-lambatnya dua minggu kemudian beserta surat-surat tersebut. + - article: 127 + content: Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri terdakwa atau saksi atau menyuruh mendengarkan terdakwa atau saksi oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya bertempat tinggal terdakwa atau saksi itu. + - article: 128 + content: Jika diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa permintaan kasasi ditolak, maka hal ini harus diberitahukan kepada pemohon pemeriksaan kasasi dan Jaksa Agung dan surat-surat pemeriksaan perkara dikirim kembali kepada Panitera Pengadilan yang bersangkutan. + - article: 129 + content: Dalam putusan sebagai yang tersebut pada Pasal 20 dan Pasal 21 Mahkamah Agung tidak terikat kepada alasan-alasan yang dimajukan oleh pemohon pemeriksaan kasasi, melainkan dapat memakai alasan-alasan lain. + - article: 130 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi harus ditandatangani oleh semua Hakim yang turut memeriksa dan oleh Panitera yang turut membantu pemeriksaan, kecuali jika mereka berhalangan, dan hal ini harus dicatat dalam surat putusan. + - paragraph: 2 + content: Turunan surat putusan dikirimkan kepada Jaksa Agung dan Ketua pengadilan yang bersangkutan. + - article: 131 + content: Jika dalam jalan-pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus diselesaikan. + - article: 132 + content: Mahkamah Agung wajib memberi laporan atau pertimbangan tentang soal-soal yang berhubung dengan hukum, apabila hal itu diminta oleh Pemerintah. + - article: 133 + content: Pengawasan tertinggi atas para notaris dan para pengacara dilakukan oleh Mahkamah Agung. + - article: 134 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Mahkamah Agung dapat menyuruh salah seorang anggota Mahkamah Agung supaya mengadakan pemeriksaan dalam rumah penjara di seluruh Indonesia dan memajukan laporan tentang hal itu. + - paragraph: 2 + content: Sebagai akibat dari laporan itu Mahkamah Agung dapat memajukan pertimbangan seperlunya kepada Pemerintah. + - article: 135 + content: Segala perkara yang masih sedang dalam pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan oleh Hooggerechtshof, dijalankan dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung Indonesia dengan pengertian, bahwa dalam menghitung tenggang-tenggang yang ditentukan tidak dihitung tenggang antara 27 Desember 1949 sampai mulai berlakunya Undang-undang ini. + - article: 136 + content: Undang-undang ini dapat disebut: "UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG INDONESIA". + - article: 137 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannya. diff --git a/undang-undang/1950/1950-10.yaml b/undang-undang/1950/1950-10.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aea1227341ad5e1a10a7264b3447e56934597245 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1950/1950-10.yaml @@ -0,0 +1,56 @@ +number: 10 +year: 1950 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah." + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa Tengah berkedudukan di kota Semarang." + - paragraph: 2 + content: "Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan kelain tempat." + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah terdiri dari 72 orang anggauta." + - paragraph: 2 + content: "Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan, meletakkan djabatannya bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955." + - paragraph: 3 + content: "Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah 5 orang." + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Urusan Rumah Tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai termaksud + dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang + Pemerintahan Daerah bagi Propinsi Djawa Tengah adalah sebagai berikut: + I. Urusan Umum. + II. Urusan Pemerintahan Umum. + III. Urusan Agraria. + IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung + V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi. + VI. Urusan Kehewanan. + VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan dan Perindustrian. + VIII. Urusan Perburuhan. + IX. Urusan Sosial. + Χ. Urusan Pembagian (distribusi). + ΧΙ. Urusan Penerangan. + XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan. + XIII. Urusan Kesehatan. + XIV. Urusan Perusahaan. + - paragraph: 2 + content: "Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan." + - paragraph: 3 + content: "Dengan Undang-Undang tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan, urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi Djawa Tengah, ditambah." + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari Pemerintahan Daerah Karesidenan jang dihapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propinsi Djawa Tengah, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja." + - paragraph: 2 + content: "Segala hutang-pihutang Pemerintahan Karesidenan tersebut menjadi tanggungan pemerintah pusat." + - article: 6 + content: "Peraturan-peraturan Daerah Karesidenan, sebelum diganti dengan peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Propinsi Djawa Tengah." + - article: 7 + content: "Undang-undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah." diff --git a/undang-undang/1950/1950-11.yaml b/undang-undang/1950/1950-11.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ede46179fbf14b754cf9feebf6247c7804ce2b4b --- /dev/null +++ b/undang-undang/1950/1950-11.yaml @@ -0,0 +1,54 @@ +number: 11 +year: 1950 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Daerah jang meliputi Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan, dan Tjirebon ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Barat. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa Barat berkedudukan di kota Bandung. + - paragraph: 2 + content: Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Barat terdiri dari 60 orang anggauta. + - paragraph: 2 + content: Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Barat, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang Pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955. + - paragraph: 3 + content: Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Barat, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah 5 orang. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah bagi Propinsi Djawa Barat adalah sebagai berikut: + I. Urusan Umum. + II. Urusan Pemerintahan Umum. + III. Urusan Agraria. + IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung. + V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi. + VI. Urusan Kehewanan. + VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan dan Perindustrian. + VIII. Urusan Perburuhan. + IX. Urusan Sosial. + X. Urusan Pembagian (distribusi). + XI. Urusan Penerangan. + XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan. + XIII. Urusan Kesehatan. + XIV. Urusan Perusahaan. + - paragraph: 2 + content: Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksana pada waktu penjerahan. + - paragraph: 3 + content: Dengan Undang-Undang tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan Kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi Djawa Barat, ditambah. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari Pemerintahan Daerah Karesidenan jang dihapuskan tersebut diatas mendjdi milik Propinsi Djawa Barat jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja. + - paragraph: 2 + content: Segala hutang pihutang Pemerintahan Karesidenan tersebut menjadi tanggungan Pemerintah Pusat. + - article: 6 + content: Peraturan-peraturan Daerah Karesidenan, sebelum diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Propinsi Djawa Barat. + - article: 7 + content: Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. diff --git a/undang-undang/1950/1950-14.yaml b/undang-undang/1950/1950-14.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8fdb1c10e984d74c35143b6c3fff69a6a9c3a3fc --- /dev/null +++ b/undang-undang/1950/1950-14.yaml @@ -0,0 +1,116 @@ +number: 14 +year: 1950 +articles: + - article: 1 + content: | + Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten: + 1. Tanggerang (Djakarta), + 2. Djatinegara, + 3. sebagian Krawang, jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Tambun, Srengseng, Tjikarang, Rengasdengklok, Tjikampek dan Krawang, + 4. bagian Krawang ketinggalannja jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Subang, Segalaherang, Pamanukan, Tjiasem, dan Purwakarta, + 5. Serang, + 6. Pandeglang, + 7. Lebak, + 8. Bogor, + 9. Sukabumi, + 10. Tjiandjur, + 11. Bandung, + 12. Sumedang, + 13. Garut, + 14. Tasikmalaja, + 15. Tjiamis, + 16. Tjirebon, + 17. Kuningan, + 18. Indramaju dan + 19. Madjalengka, + ditetapkan mendjadi Kabupaten: + 1. Tanggerang, + 2. Bekasi, + 3. Krawang, + 4. Purwakarta, + 5. Serang, + 6. Pandeglang, + 7. Lebak, + 8. Bogor, + 9. Sukabumi, + 10. Tjiandjur, + 11. Bandung, + 12. Sumedang, + 13. Garut, + 14. Tasikmalaja, + 15. Tjiamis, + 16. Tjirebon, + 17. Kuningan, + 18. Indramaju dan + 19. Madjalengka. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pemerintahan Daerah Kabupaten tersebut No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17 dan 19 dalam pasal 1 di atas berkedudukan di kota Kabupaten jang bersangkutan dan Pemerintahan Daerah tersebut No. 8, 9, 11 dan 16 dalam pasal 1 di atas berkedudukan berturut-turut dalam kota Bogor, Sukabumi, Bandung dan Tjirebon. + - paragraph: 2 + content: Dalam keadaan luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat dapat dipindahkan ke lain tempat. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten: + 1. Tanggerang terdiri dari 28 + 2. Bekasi terdiri dari 35 + 3. Krawang terdiri dari 20 + 4. Purwakarta terdiri dari 20 + 5. Banten terdiri dari 32 + 6. Pandeglang terdiri dari 20 + 7. Lebak terdiri dari 20 + 8. Bogor terdiri dari 35 + 9. Sukabumi terdiri dari 25 + 10. Tjiandjur terdiri dari 33 + 11. Bandung terdiri dari 35 + 12. Sumedang terdiri dari 21 + 13. Garut terdiri dari 35 + 14. Tasikmalaja terdiri dari 35 + 15. Tjiamis terdiri dari 35 + 16. Tjirebon terdiri dari 35 + 17. Kuningan terdiri dari 24 + 18. Indramaju terdiri dari 32 + 19. Madjalengka terdiri dari 28 + - paragraph: 2 + content: Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten tersebut dalam ajat 1 pasal ini, jang pertama terbentuk dengan Undang-undang pemilihan meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955. + - paragraph: 3 + content: Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten-kabupaten tersebut dalam ajat (1) pasal ini, ketjuali anggauta Kepala Daerah adalah sebanjak-banjaknya 5 orang. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut: + I. Urusan Umum + II. Urusan Pemerintahan Umum + III. Urusan Agraria + IV. Urusan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung + V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi + VI. Urusan Kehewanan + VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian + VIII. Urusan Perburuhan + IX. Urusan Sosial + X. Urusan Pembagian (distribusi) + XI. Urusan Penerangan + XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan + XIII. Urusan Kesehatan + XIV. Urusan Perusahaan + - paragraph: 2 + content: Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) di atas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan. + - paragraph: 3 + content: Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, urusan rumah tangga Kabupaten dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, dengan Undang-undang dapat ditambah. + - paragraph: 4 + content: Kewadjiban-kewadjiban jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) di atas, jang dikerdjakan oleh Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-undang ini, dilandjutkan sehingga ada pentjabutannja dengan Undang-undang. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuknja menurut Undang-undang ini mendjadi milik kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah di bawahnja. + - paragraph: 2 + content: Segala hutang pihutang Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, mendjadi tanggungannja Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1. + - article: 6 + content: | + Peraturan-peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, dan belum diganti dengan peraturan kabupaten-kabupaten dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagau peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1. + Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah lima tahun terhitung dari berdirinja Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 menurut Undang-undang ini. + - article: 7 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. diff --git a/undang-undang/1950/1950-2.yaml b/undang-undang/1950/1950-2.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e27535d9c55c5ee49338d2d1c0609a03e79819cf --- /dev/null +++ b/undang-undang/1950/1950-2.yaml @@ -0,0 +1,68 @@ +number: 2 +year: 1950 +articles: + - article: I + content: | + Peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang darurat tentang penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang mengeluarkan mengumumkan dan mulai berlakunya undang-undang federal dan Peraturan Pemerintah" (Undang-undang darurat No. 2 tahun 1950 ditetapkan sebagai undang-undang federal dengan perubahan-perubahan dan tambahan- tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut: + BAB I + TENTANG PENERBITAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT + Pasal 1 + Pemerintah menerbitkan suatu Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan suatu Berita Negara Republik Indonesia Serikat. + Pasal 2 + Lembaran Negara dicetak dalam ukuran A 5 dan Berita Negara dalam ukuran B 4. Waktu penerbitannya tidak ditentukan dan dua-duanya disebut dengan tahun penerbitannya dan nomor berturut. + Pasal 3 + Dalam selembar Lembaran Negara tersendiri dimuat sebagai pengumuman tiap-tiap undang-undang federal dan tiap-tiap Peraturan Pemerintah. + Dalam Berita Negara dimuat peraturan mengenai hal-hal yang dengan undang-undang federal atau dengan Peraturan Pemerintah diserahkan kepada alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat lain dan juga surat- surat lain yang harus ataupun dianggap perlu atau berguna disiarkan dalam Berita Negara. + Pasal 4 + Penyelenggaraan penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara teristimewa pemuatan undang-undang federal dan Peraturan Pemerintah dalam Lembaran Negara diserahkan kepada Menteri Kehakiman. + Pasal 5 + Undang-undang federal dan Peraturan pemerintah setelah ditandatangani oleh Presiden dan ditandatangani serta oleh Menteri yang bersangkutan diumumkan oleh Presiden. + Menteri tersebut mengirimkan undang-undang atau Peraturan Pemerintah itu kepada Menteri Kehakiman yang menyelenggarakan dengan segera termuatnya dalam Lembaran Negara. + Jikalau diperlukan penandatanganan serta oleh lebih dari satu menteri maka pengiriman itu dilakukan oleh menteri yang terakhir menandatanganinya. + Pasal 6 + Menteri Kehakiman memberi nomor kepada undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang dimuatnya dalam Lembaran Negara masing-masing menurut nomor urutan sendiri dan tiap-tiap tahun dimulai dengan menurut nomor 1 dan menulis nama undang-undang atau Peraturan Pemerintah itu kepada kepala Lembaran Negara itu. + Pada penutup sudut sebelah kiri undang-undang atau Peraturan Pemerintah itu Menteri Kehakiman membubuh catatan sebagai berikut: + "Diumumkan di ..... (nama tempat) + "pada ............. (hari bulan dan tahun). + Menteri Kehakiman + ........(tanda tangan) + ........(nama Menteri). + Pasal 7 + Surat-surat asli mengenai undang-undang atau Peraturan Pemerintah itu oleh Menteri Kehakiman dikirimkan kepada Direktur Kabinet Presiden untuk disimpan dalam arsip Kabinet Presiden. + Pasal 8 + Jikalau dalam sesuatu peraturan yang telah ada dan yang menjadi peraturan yang dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia Serikat disebut atau dimaksud "Staatsblad voor Indonesie" atau "Javasche Courant" maka sejak berlakunya undang-undang darurat itu harus dibaca sebagai gantinya "Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat" atau "Berita Negara Republik Indonesia Serikat" tergantung pada jenis peraturan atau hal yang dimuat dalam lembaran-lembaran resmi tersebut di atas. + BAB II + TENTANG MENGELUARKAN MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG FEDERAL DAN PERATURAN PEMERINTAH. + Pasal 9 + Undang-undang federal dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan sebagai berikut: + Menimbang: bahwa ... dst; (alasan-alasan pembentukan undang-undang). + Mengingat: ......... (pasal-pasal Konstitusi atau undang-undang lain yang menjadi dasar kekuasaan atau kewajiban pengundang-undang). + Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (dan Senat: jika diperlukan); + Memutuskan: + Menetapkan: ... (nama undang-undang). + Kemudian dimuat isi undang-undang dan sesudah itu ditulis di sebelah kanan sebagai tanda pengesahan oleh Pemerintah: + Disahkan di .....(nama tempat) + pada ............(hari bulan dan tahun). + Presiden Republik Indonesia Serikat .........(tanda-tangan Presiden) + ......... (nama Presiden). + Menteri ..(yang bersangkutan) + ..........(tanda-tangan serta Menteri) + ..........(nama Menteri). + Jikalau Pemerintah mempergunakan kuasanya termaktub pada Pasal 132 Konstitusi maka hal ini dinyatakan dengan menghapuskan perkataan-perkataan: "dan Senat" tersebut di atas dan dengan memuat pasal 132 Konstitusi dalam "Mengingat". + Jikalau Pemerintah mempergunakan kuasanya termaktub pada Pasal 136 ayat (3) Konstitusi maka hal ini dinyatakan dengan menghapuskan perkataan-perkataan: "dan Senat" seperti di atas dan dengan memuat dalam "Menimbang" keterangan bahwa usul undang-undang ini telah ditolak oleh Senat serta dengan memuat dalam "Mengingat" Pasal 136 ayat 3 dan pasal 137 ayat 1 Konstitusi. + Pasal 10 + Undang-undang darurat dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan seperti undang-undang biasa dengan perbedaan: + 1. dalam "Menimbang" harus diterangkan bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan; jika Senat tidak didengar karena tidak bersidang maka dalam "Menimbang" harus diterangkan pula bahwa Senat tidak bersidang; + 2. keterangan-keterangan: "Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" dihapuskan dan apabila Senat didengar diganti dengan keterangan "Mendengar Senat"; + 3. perkataan: "Disahkan" di bawah isi undang-undang diganti dengan perkataan: "Ditetapkan"; + Pasal 11 + Peraturan Pemerintah dikeluarkan dengan bentuk dan perkataan-perkataan seperti undang-undang darurat dengan perbedaan bahwa keterangan: "bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak .............. dst" tidak dimuat. + Pasal 12 + Pengumuman oleh Presiden sebagaimana tertera dalam Pasal 5 dilakukan atas ketentuan yang dinyatakan dalam akhir isi undang-undang atau Peraturan Pemerintah sebagai berikut: + "Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman undang-undang/undang-undang darurat/Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat." + Pasal 13 + Jikalau dalam sesuatu peraturan tidak ditentukan tanggal yang lain maka peraturan itu berlaku mulai pada hari ketiga puluh sesudah hari diumumkan. + Pasal 14 + Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Lembaran Negara dan Pengumuman". + - article: II + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannya. diff --git a/undang-undang/1950/1950-3.yaml b/undang-undang/1950/1950-3.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..51f1442615981249d6c955411d1777791b1329c7 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1950/1950-3.yaml @@ -0,0 +1,93 @@ +number: 3 +year: 1950 +articles: + - article: 1 + content: Atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil, yang tidak dapat diubah lagi, orang yang dihukum atau pihak lain dapat memajukan permohonan grasi kepada Presiden. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Jika hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan, maka penglaksanaan hukuman itu tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan tidak dapat diubah lagi, dengan pengertian, bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan tenggang 30 hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada orang yang dihukum. + - paragraph: 2 + content: Jika orang yang dihukum dalam tenggang tersebut dalam ayat (1) tidak memajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) segera memberitahukan hal itu kepada Hakim atau Ketua pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut pada Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4). Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini. + - paragraph: 3 + content: Hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden sampai pada Kepala Kejaksaan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (3) atau pegawai yang diwajibkan menjalankan keputusan kehakiman. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Hukuman tutupan, penjara dan kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh dijalankan, apabila orang yang dihukum mohon supaya hukuman itu tidak dijalankan karena permohonan grasi, atau kehendaknya akan memajukan permohonan grasi. + - paragraph: 2 + content: Ketentuan dalam ayat (1) mengenai hukuman kurungan pengganti tidak berlaku bagi orang yang dihukum yang menurut pendapat Jaksa atau pegawai yang diwajibkan menjalankan keputusan kehakiman yang bersangkutan, meskipun dapat membayar, tidak suka membayar hukuman denda yang dijatuhkan kepadanya. + - paragraph: 3 + content: Jika hukuman tersebut pada ayat (1) dijalankan, karena orang yang dihukum, ketika keputusan kehakiman yang tidak dapat diubah lagi, diberitahukan kepadanya oleh Kepala Kejaksaan atau pegawai yang diwajibkan menjalankan keputusan kehakiman, tidak menyatakan kehendaknya supaya penglaksanaan hukuman itu ditunda karena permohonan grasi atau kehendaknya akan memajukan permohonan grasi, maka penglaksanaan hukuman itu tidak dapat dihentikan atas permohonan yang kemudian dimajukan oleh orang yang dihukum atau pihak lain, berdasarkan permohonan grasi atau kehendaknya akan memajukan permohonan grasi. + - paragraph: 4 + content: | + Hal yang ditentukan dalam ayat yang lalu harus diberitahukan kepada orang yang dihukum: + a. oleh Hakim atau Ketua Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, dalam persidangan pengadilan, setelah keputusan kehakiman diumumkan, atau + b. oleh Panitera pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, dalam penjara ketika keputusan itu diberitahukan kepadanya, jika orang yang dihukum ada dalam tahanan dan karena suatu hal tidak dapat dibawa ke dalam persidangan di mana keputusan itu diumumkan, atau + c. oleh Kepala Kejaksaan atau pegawai yang diwajibkan menjalankan keputusan kehakiman, ketika ia memberitahukan. keputusan dalam pemeriksaan tingkat pertama yang dilangsungkan di luar hadirnya orang yang dihukum atau keputusan dalam pemeriksaan ulangan oleh pengadilan ulangan kepadanya. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Permohonan grasi atas hukuman denda tidak dapat menunda pelaksanaan hukuman itu; dalam hal orang yang dihukum tidak dapat membayar denda berlaku Pasal 3 ayat (1) dan (2). + - paragraph: 2 + content: Pemberian grasi atas hukuman denda harus menyatakan perintah pembebasan dari sebagian atau seluruhnya dari denda yang telah ditetapkan. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kecuali apa yang ditetapkan dalam Pasal 2, maka permohonan grasi termaktud Pasal 3 ayat (1) hanya dapat dimajukan dalam tenggang 14 hari terhitung mulai hari berikut hari keputusan menjadi tetap. + - paragraph: 2 + content: Dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, maka tenggang 14 hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada orang yang dihukum. + - paragraph: 3 + content: Hal yang ditentukan dalam ayat (1) harus diberitahukan kepada orang yang dihukum oleh pegawai-pegawai dan pada waktu yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Permohonan grasi harus dimajukan kepada Panitera pengadilan yang memutus pada tingkat pertama, atau jika pemohon bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan yang berkepentingan atau jika Panitera pengadilan tidak ada di tempatnya, maka pemohon dapat memajukan permohonannya kepada pembesar daerahnya. + - paragraph: 2 + content: Permohonan grasi yang langsung dimajukan kepada Presiden atau pembesar yang lain, dikirim kepada Hakim atau Ketua pengadilan yang bersangkutan. + - paragraph: 3 + content: Pemasukan surat permohonan ampun, yang dimaksud dalam ayat (2) tersebut di atas, dianggap sebagai yang dimajukan kepada Panitera pengadilan tersebut dalam ayat (1). + - paragraph: 4 + content: Kecuali terhadap hukuman mati, maka permohonan grasi yang dimajukan oleh pihak lain dari pada orang yang dihukum hanya dapat diterima, jikalau ternyata bahwa orang yang dihukum itu setuju dengan permohonan tersebut. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Barang siapa yang memajukan permohonan grasi dengan persetujuan orang yang dihukum, berhak mendapat salinan atau petikan dari keputusan Hakim atau pengadilan yang bersangkutan atas biayanya. + - paragraph: 2 + content: Atas permintaannya haruslah diberikan kesempatan kepadanya untuk melihat surat-surat pemberitaan. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Setelah menerima surat permohonan grasi maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) segera meneruskan surat itu beserta surat pemberitaan dan (salinan) surat keputusan yang bersangkutan dan apabila diadakan pemeriksaan ulangan, juga salinan surat keputusan pengadilan ulangan, kepada Hakim atau Ketua pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. + - paragraph: 2 + content: Atas permintaan Hakim atau Ketua pengadilan yang menerima permohonan grasi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka Panitera pengadilan tersebut mengirimkan surat pemberitaan dan (salinan) surat keputusan yang bersangkutan kepada Hakim atau Ketua pengadilan tersebut. + - paragraph: 3 + content: Hakim atau Ketua pengadilan itu segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (1) beserta pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. + - paragraph: 4 + content: Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam ayat (3) segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (3) beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung Indonesia. + - paragraph: 5 + content: Dalam hal perkara sumir pada Pengadilan Kepolisian (di Republik Indonesia), Hakim dengan segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (1) beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung Indonesia. + - paragraph: 6 + content: | + Mahkamah Agung Indonesia segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (4) dan (5) beserta pertimbangannya kepada Menteri Kehakiman. Mahkamah Agung Indonesia meminta pertimbangan kepada Jaksa Agung: + 1. apabila keputusan pengadilan itu mengenai hukuman mati; + 2. apabila Mahkamah Agung Indonesia membutuhkan pendapat Jaksa Agung tentang kebijaksanaan penuntutan umum; + 3. apabila Jaksa Agung sebelumnya mengemukakan keinginannya kepada Mahkamah Agung Indonesia untuk diminta pertimbangannya. + - paragraph: 7 + content: Menteri Kehakiman dengan segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (4) dan (5) beserta pertimbangannya kepada Presiden. + - paragraph: 8 + content: Menteri Kehakiman dapat meminta pertimbangan Menteri yang lain tentang permohonan grasi, sebelum meneruskan surat surat tersebut dalam ayat (6) dengan pertimbangannya kepada Presiden. + - article: 9 + content: Permohonan grasi mengenai orang yang dihukum yang berada dalam tahanan atau yang sedang menjalani hukumannya harus diselesaikan lebih dahulu. + - article: 10 + content: Dalam hal permohonan grasi dimajukan atas hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tentara, maka perkataan Ketua pengadilan, Mahkamah Agung Indonesia, Jaksa, Kepala Kejaksaan dan Jaksa Agung dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 8 harus dibaca: Ketua pengadilan tentara, Mahkamah Tentara Agung, Jaksa Tentara, Kepala Kejaksaan Tentara dan Jaksa Tentara Agung. + - article: 11 + content: Segala keputusan Presiden atas permohonan grasi dengan segera diberitahukan oleh Menteri Kehakiman kepada pegawai yang diwajibkan menjalankan kehakiman dan kepada yang berkepentingan. + - article: 12 + content: Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal-pasal 8, 9, 10 dan 11 berlaku juga, jika oleh karena jabatan dimajukan usul untuk memberikan grasi. + - article: 13 + content: Hal-hal tentang cara mengurus permohonan grasi yang tidak diatur dalam Undang-undang ini, diatur oleh Menteri Kehakiman. + - article: 14 + content: Undang-undang ini dapat disebut "UNDANG-UNDANG GRASI". + - article: 15 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannya. diff --git a/undang-undang/1950/1950-4.yaml b/undang-undang/1950/1950-4.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e422f252f62a0c8c42a05085e9ca6ecab33ca878 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1950/1950-4.yaml @@ -0,0 +1,71 @@ +number: 4 +year: 1950 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat yang menjadi Ketua bertempat tinggal di Ibukota Republik Indonesia Serikat; + - paragraph: 2 + content: Ketua mendapat gaji sejumlah f 1.500 (seribu lima ratus rupiah) sebulan; + - paragraph: 3 + content: Di samping gaji tersebut dalam ayat (2), diberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga, menurut aturan-aturan yang ditetapkan untuk pegawai-negeri Republik Indonesia Serikat; + - paragraph: 4 + content: Selama masa memangku jabatannya, untuk Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan negeri beserta perabot rumah-tangga dan sebuah mobil dengan pengemudinya. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh negeri. + - paragraph: 5 + content: Untuk Ketua diberikan tunjangan banyaknya tergantung dari pada besarnya rumah dan pekarangannya untuk menutupi ongkos pelayanan dan pemeliharaan rumah itu yang dasar-dasarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum. + - paragraph: 6 + content: Kepada Ketua diberikan tunjangan jabatan (representasi) sejumlah f 300,- (tiga ratus rupiah) sebulan. Jika ia terpaksa mengeluarkan ongkos tunjangan jabatan (representasi) yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan jabatan (representasi) diberikan kepadanya, dapatlah yang berkepentingan tiap-tiap bulan memajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk disetujui; + - paragraph: 7 + content: Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas dapat diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku (Reisreglement). Ia tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan. Jika dalam perjalanan dinas telah dikeluarkan lebih dari apa yang dapat digantikan menurut peraturan ongkos perjalanan tersebut, maka kelebihannya itu dapat dimajukan dengan pertelaan sendiri kepada Jabatan Urusan Perjalanan. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menerima uang bulanan sebesar uang bulanan anggota; + - paragraph: 2 + content: Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat setiap hari mendapat uang duduk sebanyak f 30,- (tiga puluh rupiah) sehari selama mereka di luar rapat bertindak sebagai ketua. Di samping itu ia mendapat uang tunjangan jabatan (representasi) sebanyak f 10,- (sepuluh rupiah) sehari; + - paragraph: 3 + content: Untuk para Wakil Ketua selama mereka di luar rapat bertindak atas nama Ketua, disediakan sebuah kendaraan mobil dan pengemudinya. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh negeri; + - paragraph: 4 + content: Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas, bagi para Wakil Ketua selama bertindak sebagai Ketua di luar Ibukota, disamakan dengan ongkos perjalanan dan ongkos penginapan seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (7). + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dengan memperhatikan yang tersebut pada Pasal 4 dari peraturan ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua, mendapat uang bulanan sejumlah f 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah); + - paragraph: 2 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua, mendapat uang duduk f. 20,- (dua puluh rupiah) sehari jika menghadiri rapat; + - paragraph: 3 + content: Untuk menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakyat atau Rapat-rapat Panitia, maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak atas penggantian ongkos perjalanan pulang pergi dan ongkos penginapan. Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan tersebut diganti menurut peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Rumah Tangga, tersebut dalam Peraturan Tata Tertib Pasal 30 dengan persetujuan Menteri Keuangan; + - paragraph: 4 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bertempat tinggal di luar Jakarta selama tinggal di Jakarta untuk menghadiri sidang atau rapat rapat Panitia, mendapat kerugian ongkos perjalanan dan penginapan, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Rumah Tangga tersebut dalam Peraturan Tata Tertib Pasal 30 dengan persetujuan Menteri Keuangan; + - paragraph: 5 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bertempat tinggal di Jakarta untuk selama waktu sidang atau rapat rapat Panitia mendapat penggantian ongkos pengangkutan menurut Peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Rumah Tangga tersebut dalam Peraturan Tata Tertib Pasal 30 dengan persetujuan Menteri Keuangan; + - paragraph: 6 + content: Apa yang ditetapkan dalam ayat (3) pasal ini berlaku juga jika anggota bepergian atas perintah Dewan Perwakilan Rakyat atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat; + - paragraph: 7 + content: Semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memakai alat pengangkutan umum Negara atau Negara Bagian dengan percuma dan mendapat potongan tertentu kalau memakai pengangkutan K.P.M. atau Garuda Indonesian Airways. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pegawai Negeri yang menerima gaji kotor dari Kas Negara (Bagian) kurang dari f. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) menerima uang bulanan sebesar selisih gaji dari uang bulanan tadi; + - paragraph: 2 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pegawai Negeri yang menerima gaji kotor dari Kas Negara (Bagian) f 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) atau lebih sebulan tidak menerima uang bulanan. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bukan Pegawai Negeri yang oleh karena menghadiri sidang dan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat kehilangan pendapatannya mempunyai hak atas penggantian kerugian setinggi-tingginya f 1.500,- (seribu lima ratus rupiah); + - paragraph: 2 + content: Hak atas penggantian kerugian yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini atas permintaan yang berkepentingan, ditetapkan oleh sebuah Panitia yang terdiri dari Ketua Dewan Pemeriksa Keuangan sebagai anggota merangkap Ketua dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota yang harus diangkat oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat; + - paragraph: 3 + content: Panita berkuasa untuk minta kepada mereka, yang mengaku berhak atas penggantian kerugian seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini untuk membuktikan haknya dengan surat-surat bukti yang dianggap perlu oleh Panitia dan untuk menjelaskannya dengan lisan; + - paragraph: 4 + content: Kepala jawatan Pajak memberikan kepada Panitia segala keterangan yang diminta dan yang ada padanya; + - paragraph: 5 + content: Anggota Panitia diwajibkan merahasiakan apa yang ternyata atau diberitahukan kepadanya sebagai anggota Panitia. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Anggota Pegawai Negeri yang oleh karena keanggotaannya tidak dapat merangkap dengan pekerjaannya, dijamin dapat kembali kepada jabatan semula, jika ia telah tidak menjadi anggota lagi; + - paragraph: 2 + content: Waktu selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat seperti termaksud dalam ayat di atas dianggap masa kerja. + - article: 7 + content: Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang penggantian kerugian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat" dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 1950. diff --git a/undang-undang/1950/1950-5.yaml b/undang-undang/1950/1950-5.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c4b59330d2e47fc787541860bcc64a6862cba832 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1950/1950-5.yaml @@ -0,0 +1,146 @@ +number: 5 +year: 1950 +articles: + - article: I + content: | + Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan" (Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang federal, dengan perubahan-perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut: + BAB I + PERATURAN UMUM + Pasal 1 + Segala peraturan tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan yang ada di Indonesia sampai berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1950, dihapuskan dan diganti oleh Undang-undang ini. + Pasal 2 + Kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh pengadilan ketentaraan, yaitu: + 1. Pengadilan-Tentara; + 2. Pengadilan-Tentara-Tinggi; + 3. Mahkamah-Tentara-Agung. + Pasal 3 + (1) Yang masuk kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan ialah memeriksa dan memutus perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh: + a. seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat; + b. seorang yang pada waktu itu adalah orang yang dengan Undang-undang atau dengan Peraturan-Pemerintah ditetapkan sama dengan anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang dimaksudkan dalam sub a; + c. seorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat oleh atau berdasarkan Undang-undang; + d. seorang yang tidak termasuk golongan a, b atau c, tetapi atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan. + (2) Dengan Undang-undang lain ditetapkan peraturan tentang hukum yang harus dilakukan atau diperhatikan dalam pemeriksaan dan pemutusan tersebut. + Pasal 4 + Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang termasuk golongan yang dimaksudkan dalam Pasal 3 sub a, b, dan c, bersama-sama dengan orang yang tidak termasuk golongan itu, diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jikalau menurut penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan. + Pasal 5 + (1) Perselisihan tentang kekuasaan antara pengadilan dari lingkungan peradilan ketentaraan dan pengadilan dari lingkungan peradilan umum, kecuali perselisihan tentang kekuasaan yang termaksud dalam ayat (2) diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia. + (2) Perselisihan tentang kekuasaan antara Mahkamah-Tentara-Agung dan Mahkamah Agung Indonesia diputuskan oleh Presiden. + Pasal 6 + Kekuasaan kejaksaan dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh: + 1. Kejaksaan-Tentara; + 2. Kejaksaan-Tentara-Tinggi; + 3. Kejaksaan-Tentara-Agung. + Pasal 7 + Kejaksaan dalam peradilan ketentaraan berwajib melaksanakan yang dikehendaki oleh Undang-undang, menjalankan pengusutan dan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, dan mengusahakan menjalankan putusan-putusan pengadilan tersebut. + BAB II + PENGADILAN DAN KEJAKSAAN TENTARA + Pasal 8 + (1) Tempat kedudukan Pengadilan-pengadilan-Tentara beserta daerah hukumnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Kehakiman bersama-sama Menteri Pertahanan. + (2) Di samping tiap-tiap Pengadilan-Tentara ada Kejaksaan-Tentara yang daerah hukumnya sama. + Pasal 9 + (1) Jika tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan, maka Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan Pengadilan-Tentara, karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara; begitu juga Panitera Pengadilan Negeri tersebut, karena jabatannya menjadi Panitera Pengadilan-Tentara. + (2) Jika tidak diadakan Ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan, maka Kepala Kejaksaan Negeri yang ada di samping Peradilan Negeri tersebut, karena jabatannya menjadi Jaksa- Tentara pada Kejaksaan-Tentara tersebut. + (3) Menteri Kehakiman menunjuk seorang atau lebih Ketua-Pengganti dari Pengadilan-Tentara dan seorang atau lebih Jaksa-Pengganti dari Kejaksaan-Tentara. + (4) Apabila Panitera yang dimaksudkan dalam ayat (1) berhalangan, maka ia juqa untuk pekerjaannya pada Pengadilan-Tentara diwakili oleh pegawas yang mewakilinya pada Pengadilan Negeri atau oleh orang lain yang ditunjuk oleh Ketua atau Ketua-Pengganti Pengadilan-Tentara itu. + (5) Tiap-tiap Pengadilan-Tentara mempunyai beberapa Hakim-perwira yang serendah-rendahnya berpangkat kapten serta yang diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. + (6) Di mana tidak ada pengadilan yang bernama Pengadilan Negeri, maka sebagai Pengadilan Negeri dianggap pengadilan, yang pada umumnya kekuasaanya sama dengan Pengadilan Negeri. + Pasal 10 + (1) Pengadilan-Tentara mengadili dalam tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelenggaran yang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berpangkat kapten ke bawah: + a. dan termasuk suatu pasukan yang ada di dalam daerah hukumnya: + b. di dalam daerah hukumnya. + (2) Apabila lebih dari satu Pengadilan-Tentara berkuasa mengadili suatu perkara-perkara dengan syarat- syarat yang sama kuatnya, maka Pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu dari Kejaksaan- Tentara, harus mengadili perkara tersebut. + (3) Dari syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) maka syarat b adalah lebih kuat dari pada syarat a. + (4) Pengadilan-Tentara bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara dengan Ketua atau Ketua- + Penggantinya sebagai Ketua, dua Hakim-perwira sebagai anggota, seorang jaksa-Tentara atau jaksa- + Penggantinya dan seorang Panitera atau penggantinya. + (5) Hakim-perwira yang dimaksudkan dalam ayat (4) harus kedua-duanya berkedudukan militer lebih tinggi dari pada kedudukan militer terdakwa yang perkaranya harus diadili. + (6) Apabila dalam suatu perkara di antara Hakim-perwira itu tiada terdapat dua perwira yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat (5), maka komandan tertinggi dari daerah-hukum Pengadilan-Tentara yang bersangkutan, hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat perwira secukupnya, yang memenuhi syarat tadi, sebagai Hakim-perwira. + (7) Hakim-perwira ini dengan sendirinya dianggap berhenti apabila telah dijatuhkan keputusan dalam perkara tersebut. + Pasal 11 + (1) Pengadilan-Tentara bersidang di tempat kedudukannya atau, jika perlu untuk keperluan dinas, di tempat lain dalam daerah-hukumnya. + (2) Jika keadaan memaksa maka Ketua Mahkamah-Tentara-Agung dapat menetapkan peraturan yang menyimpang dari yang termuat dalam ayat (1). + Pasal 12 + (1) Pembagian pekerjaan antara Ketua dan Ketua-Pengganti sesuatu Pengadilan-Tentara diatur oleh Ketua. + (2) Pembagian pekerjaan antara Jaksa-Tentara dan penggantinya dalam sesuatu Kejaksaan-Tentara diatur oleh Jaksa-Tentara. + Pasal 13 + Dari segala keputusan Pengadilan-Tentara oleh terdakwa untuk diri sendiri atau oleh Jaksa-Tentara atau + Jaksa-Tentara-Pengganti yang bersangkutan untuk seorang atau beberapa orang terdakwa dapat diminta pemeriksaan ulangan oleh Pengadilan-Tentara-Tinggi yang berkuasa dalam daerah-hukum Pengadilan- Tentara itu, kecuali kalau terdakwa dibebaskan seluruhnya (algehele vrijspraak). + BAB III + PENGADILAN-DAN KEJAKSAAN-TENTARA-TINGGI + Pasal 14 + (1) Tempat kedudukan sesuatu Pengadilan-Tinggi ditetapkan oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan menjadi tempat kedudukan suatu Pengadilan-Tentara-Tinggi, yang daerah-hukumnya ditetapkan juga oleh Menteri-menteri tersebut. + (2) Di samping tiap-tiap Pengadilan-Tentara-Tinggi ada Kejaksaan Tentara-Tinggi yang daerah-hukumnya sama. + (3) Di mana tidak ada Pengadilan yang bernama Pengadilan-Tinggi, maka sebagai Pengadilan-Tinggi dianggap pengadilan yang pada umumnya kekuasaannya sama dengan Pengadilan-Tinggi. + Pasal 15 + (1) Jikalau tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan maka Ketua Pengadilan-Tinggi yang tersebut dalam Pasal 14 ayat (1) karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan- Tentara-Tinggi tersebut, begitu juga Panitera Pengadilan-Tinggi tersebut karena jabatannya menjadi Panitera Pengadilan-Tentara-Tinggi itu. + (2) Menteri Kehakiman mengangkat dan memperhentikan seorang Jaksa-Tentara-Tinggi pada kejaksaan- Tentara-Tinggi yang ada di samping Pengadilan-Tentara-Tinggi tersebut. + (3) Menteri Kehakiman menunjuk seorang atau lebih Ketua-Pengganti pada Pengadilan-Tentara-Tinggi dan seorang atau lebih Jaksa Pengganti pada Kejaksaan-Tentara-Tinggi. + (4) Apabila Panitera yang dimaksudkan dalam ayat (1) berhalangan, maka ia juga untuk pekerjaannya pada Pengadilan-Tentara-Tinggi diwakili oleh pegawai yang mewakilinya pada Pengadilan-Tinggi. + (5) Tiap-tiap Pengadilan-Tentara-Tinggi mempunyai beberapa Hakim-perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan-kolonel serta yang diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. + Pasal 16 + (1) Pengadilan-Tentara-Tinggi memutus dalam tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang terdakwanya atau salah satu dari terdakwanya pada waktu melakukannya itu seorang perwira yang berpangkat mayor ke atas. + (2) Ketentuan-ketentuan untuk Pengadilan-Tentara yang termuat dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) berlaku juga untuk Pengadilan Tentara-Tinggi. + (3) Pengadilan-Tentara-Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara dengan Ketua atau Ketua-Penggantinya sebagai ketua dan dua Hakim-perwira sebagai anggota, seorang jaksa-Tentara-Tinggi atau jaksa Penggantinya dan seorang Panitera atau penggantinya. + (4) Hakim-perwira yang dimaksudkan dalam ayat (3) harus kedua-duanya berkedudukan militer lebih tinggi dari pada kedudukan militer terdakwa yang perkaranya harus diadili. + (5) Apabila dalam suatu perkara di antara Hakim-perwira itu tiada terdapat dua perwira yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat (4), maka Presiden, hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat perwira-perwira secukupnya yang memenuhi syarat tadi, sebagai Hakim perwira. + (6) Hakim-perwira ini dengan sendirinya dianggap berhenti apabila ia telah menandatangani surat keputusan dalam perkara tersebut. + Pasal 17 + (1) Pengadilan-Tentara-Tinggi memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat kedua segala perkara-perkara yang telah diputus oleh Pengadilan-Tentara dalam daerah-hukumnya yang diminta pemeriksaan ulangan. + (2) Dalam pemeriksaan ulangan ini Pengadilan-Tentara-Tinggi memeriksa dan memutus dalam rapat tertutup (rapat hakim) dengan Ketua atau Ketua-Penggantinya sebagai Ketua, dua anggota perwira dan seorang panitera atau penggantinya. + Pasal 18 + (1) Pengadilan-Tentara-Tinggi memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan juga terachir perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara beberapa Pengadilan-Tentara dalam daerah hukumnya. + (2) Peraturan dalam Pasal 17 ayat (2) berlaku juga untuk pemeriksaan dan pemutusan ini. + Pasal 19 + (1) Pengadilan-Tentara-Tinggi bersidang di tempat kedudukannya atau jika perlu untuk kepentingan dinas di tempat lain dalam daerah-hukumnya. + (2) Jika keadaan memaksa, maka Ketua Mahkamah-Tentara-Agung dapat menetapkan peraturan yang menyimpang dari yang termuat dalam ayat (1). + Pasal 20 + (1) Pembagian pekerjaan antara Ketua dan Ketua-Pengganti sesuatu Pengadilan-Tentara-Tinggi diatur oleh Ketua. + (2) Pembagian pekerjaan antara Jaksa-Tentara-Tinggi dan Jaksa-Penggantinya sesuatu Kejaksaan-Tentara-Tinggi diatur oleh Jaksa-Tentara-Tinggi. + Pasal 21 + Dari segala keputusan Pengadilan-Tentara-Tinggi dalam tingkat pertama yang tidak memuat pembebasan dari tuntutan seluruhnya oleh terdakwa untuk dirinya sendiri atau oleh Jaksa-Tentara-Tinggi atau Jaksa- Penggantinya yang bersangkutan untuk satu atau beberapa terdakwa dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Mahkamah-Tentara-Agung. + BAB IV + MAHKAMAH DAN KEJAKSAAN TENTARA AGUNG + Pasal 22 + (1) Mahkamah-Tentara-Agung berkedudukan di tempat kedudukan Mahkamah Agung Indonesia dan daerah-hukumnya ialah seluruh daerah Negara Republik Indonesia Serikat. + (2) Di samping Mahkamah-Tentara-Agung ada kejaksaan-Tentara-Agung yang daerah-hukumnya sama. + Pasal 23 + (1) Ketua, Ketua-Muda dan para Hakim Mahkamah Agung Indonesia karena jabatannya menjadi, Ketua, Ketua-Muda dan Hakim Mahkamah-Tentara-Agung. + (2) Selain dari pada para Hakim tersebut dalam ayat (1) ada beberapa Hakim-perwira yang serendah-rendahnya berpangkat kolonel serta yang diangkat atas anjuran Dewan Perwakilan Rakyat oleh Presiden dan diperhentikan oleh Presiden. + (3) Jaksa-Agung karena jabatannya menjadi Jaksa-Tentara-Agung. + (4) Menteri Kehakiman menunjuk seorang atau lebih Jaksa-Pengganti pada Kejaksaan-Tentara-Agung. (5) Panitera Mahkamah Agung Indonesia karena jabatannya menjadi Panitera Mahkamah-Tentara-Agung. (6) Apabila Panitera tersebut berhalangan, maka ia diwakili oleh pegawai yang berhak mewakilinya pada Mahkamah Agung Indonesia. + Pasal 24 + (1) Mahkamah-Tentara-Agung bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara dengan Ketua atau salah seorang dari Ketua-Mudanya atau salah seorang Hakim-ahli-hukum sebagai Ketua, dua Hakim-perwira sebagai anggota, Jaksa-Tentara-Agung atau Jaksa-Penggantinya, dan seorang Panitera atau penggantinya. + (2) Peraturan untuk Pengadilan-Tentara-Tinggi yang termuat dalam Pasal 16 ayat (4), (5) dan (6) berlaku juga untuk Mahkamah-Tentara-Agung. + Pasal 25 + (1) Pembagian pekerjaan antara Ketua, para Ketua-Muda dan para Hakim pada Mahkamah-Tentara-Agung diatur oleh Ketua. + (2) Pembagian pekerjaan antara Jaksa-Tentara-Agung dari para Jaksa-Pengganti pada Kejaksaan-Tentara-Agung diatur oleh Jaksa-Tentara Agung. + Pasal 26 + (1) Pengawasan atas Pengadilan-Pengadilan-Tentara dan Pengadilan-Pengadilan-Tentara-Tinggi dalam hal melakukan peradilan diserahkan kepada Mahkamah-Tentara-Agung. + (2) Mahkamah-Tentara-Agung menyelenggarakan akan berlakunya peradilan dengan saksama dan seyogyanya. + (3) Tingkah-laku dan tindakan badan-badan Kehakiman tersebut dalam ayat (1) dan para Hakim badan-badan Kehakiman itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah-Tentara-Agung. + Untuk itu Mahkamah-Tentara-Agung guna kepentingan jawatan berhak memberi peringatan-peringatan, tegoran-tegoran dan petunjuk-petujuk yang dipandang perlu dan berguna kepada badan-badan Kehakiman dan para Hakim itu, baik dengan surat sendiri-sendiri, maupun dengan surat edaran. + Pasal 27 + Pengawasan yang serupa dengan yang tersebut dalam Pasal 26 ayat (3) oleh Jaksa-Tentara-Agung dilakukan terhadap para Jaksa-Tentara dan polisi tentara dalam menjalankan penyusutan dan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran. + Pasal 28 + Jika keadaan memaksa, maka Mahkamah-Tentara-Agung dan Jaksa-Tentara-Agung masing-masing dapat menetapkan, bahwa untuk sesuatu atau beberapa daerah, pengawasan yang termaktub dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dijalankan oleh Pengadilan-Tentara-Tinggi dan Jaksa pada Kejaksaan-Tentara-Tinggi, masing-masing untuk daerah-hukum yang bersangkutan. + Pasal 29 + Mahkamah-Tentara-Agung pada tingkat peradilan pertama dan juga terakhir memutuskan semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili: + ke 1: antara semua Pengadilan-Tentara yang tempat kedudukannya tidak sedaerah-hukum sesuatu Pengadilan-Tentara-Tinggi; + ke 2: antara satu Pengadilan-Tentara-Tinggi dan lain Pengadilan-Tentara Tinggi; + ke 3: antara suatu Pengadilan-Tentara-Tinggi dan sesuatu Pengadilan-Tentara. + Pasal 30 + Mahkamah-Tentara-Agung memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat kedua segala perkara yang telah diputus oleh Pengadilan-Tentara-Tinggi dalam peradilan tingkat pertama dan yang dimintakan pemeriksaan ulangan. + Pasal 31 + (1) Mahkamah-Tentara-Agung pada tingkat peradilan pertama dan juga terakhir memeriksa dan memutuskan perkara kejahatan dan pelenggaran yang berhubung dengan jabatannya dilakukan oleh: + 1. Sekretaris-Jenderal Kementerian Pertahanan, jika jabatan ini dipangku oleh seorang anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat; + 2. Panglima Besar; + 3. Kepala Staf Angkatan Perang; + 4. Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara. + (2) Dalam pengertian kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan berhubung dengan jabatannya, termasuk juga kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dalam keadaan memberatkan kesalahannya terdakwa yang termaksud dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. + BAB V ATURAN PENUTUP + Pasal 32 + Ketua, Ketua-Muda dan para Hakim Mahkamah-Tentara-Agung yang bukan perwira, Ketua dan Ketua-Pengganti Pengadilan-Tentara-Tinggi dan Pengadilan-Tentara, Jaksa-Tentara-Agung dan para Jaksa dan Jaksa-Pengganti pada Kejaksaan-Tentara-Tinggi dan Kejaksaan-Tentara dan para Panitera badan-badan Kehakiman tersebut oleh Presiden diberi pangkat militer tituler sesuai dengan kedudukan masing-masing. + Pasal 33 + Jika perlu berhubung dengan keadaan luar biasa, maka Presiden berhak menunjuk badan peradilan ketentaraan lain yang sudah ada dari pada badan peradilan ketentaraan yang berwajib menurut Undang- undang ini untuk mengadili sesuatu perkara. + - article: II + content: Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang susunan kekuasaan badan-badan peradilan ketentaraan" dan mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1950. diff --git a/undang-undang/1950/1950-6.yaml b/undang-undang/1950/1950-6.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..917763ba24281dcd95acd668eee2d86f34b56e45 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1950/1950-6.yaml @@ -0,0 +1,50 @@ +number: 6 +year: 1950 +articles: + - article: I + content: | + Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara" (Undang-undang darurat No. 17 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang federal, dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut: + BAB I UMUM + Pasal 1 + Segala peraturan tentang Hukum Acara Pidana pada peradilan ketentaraan yang ada di Indonesia sampai berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 1950 dihapuskan dan diganti oleh Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana pada peradilan ketentaraan ini. + Pasal 2 + Bagi Hukum Acara Pidana pada peradilan ketentaraan berlaku sebagai pedoman: + "Het Herziene Inlandsch Reglement" dengan perubahan-perubahan seperti yang dimuat dalam Undang- undang ini. + BAB II + PEMERIKSAAN-PERMULAAN + Pasal 3 + (1) Selain dari pada pegawai-pegawai dan orang lain yang disebut dalam Pasal 39 "het Herziene Inlandsch Reglement", hak mengusut kejahatan dan pelanggaran diserahkan juga: + a. kepada kepala pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berpangkat perwira, terhadap anak buahnya; + b. kepada anggota-anggota Corps Polisi Militer yang berpangkat perwira, dalam daerahnya masing- masing. + (2) Mereka terutama memakai sebagai pedoman titel dua, bagian-bagian satu, tiga, empat dan lima dari "het Herziene Inlandsch Reglement". + (3) Mengenai pengusutan kejahatan dan pelanggaran, mereka langsung di bawah pimpinan Kejaksaan Tentara. + (4) Mereka wajib menuruti petunjuk-petunjuk Kejaksaan Tentara dengan seksama. + Pasal 4 + Dengan tidak mengurangi kewajiban mereka seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 3, pada tanggal 1 dan 15 tiap-tiap bulan mereka harus memberikan laporan tertulis kepada Kejaksaan Tentara tentang: + a. penangkapan dan penahanan orang-orang yang dilakukan oleh mereka; + b. penglepasan orang-orang tersebut; + c. pembeslahan barang-barang dan pemindahan barang-barang itu oleh mereka, dan perlakuan terhadap barang-barang tersebut. + Pasal 5 + Tentang peristiwa-peristiwa yang penting yang mengenai ketentaraan, Kejaksaan Tentara segera memberi laporan tertulis kepada pemimpin ketentaraan tertinggi di daerah kekuasaan kejaksaannya. + Pasal 6 + Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain, Kejaksaan Tentara metakukan atau memimpin pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh peradilan ketentaraan, dengan berpedoman pada acara pemeriksaan permulaan dalam perkara-perkara yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. + BAB III + PEMERIKSAAN PENGADILAN KETENTARAAN DALAM TINGKAT PERTAMA + Pasal 7 + Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain, maka pengadilan ketentaraan melakukan pemeriksaan perkara- perkara pidana dalam tingkat pertama dengan berpedoman acara pemeriksaan perkara-perkara yang dipakai oleh Pengadilan Negeri. + Pasal 8 + (1) Keputusan Pengadilan Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung tentang perselisihan mengenai kekuasaan antara pengadilan ketentaraan harus disertai alasan-alasannya. + Keputusan tersebut dikirimkan kepada Ketua dan Jaksa Tentara pada Pengadilan yang ditunjuk sebagai pengadilan yang harus mengadilinya. + (2) Ketua pengadilan yang lain dan Jaksa Tentaranya mendapat turunan Keputusan tersebut. + (3) Pengadilan yang dimaksudkan dalam akhir ayat (1) wajib menuruti keputusan Pengadilan Tentara Tinggi atau Mahkamah Tentara Agung. + BAB IV + PEMERIKSAAN MAHKAMAH TENTARA AGUNG DAN PENGADILAN TENTARA TINGGI DALAM TINGKAT KEDUA + Pasal 9 + Dengan mengingat kepentingan ketentaraan dan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain maka Mahkamah Tentara Agung dan Pengadilan Tentara Tinggi melakukan pemeriksaan perkara-perkara dalam tingkat kedua dengan pedoman: titel 15 "Straf-vordering", jika perkara itu pada tingkat pertama diadili oleh Pengadilan Tentara Tinggi atau Pengadilan Tentara. + BAB V + CARA MENJALANKAN KEPUTUSAN + Pasal 10 + Keputusan pengadilan ketentaraan dijalankan oleh Jaksa Tentara yang bersangkutan, dengan pedoman: + titel sepuluh, bagian empat "het Herziene Inlandsch Reglement". + - article: II + content: Undang-undang ini dapat disebut: "Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan ketentaraan" dan mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1950. diff --git a/undang-undang/1950/1950-7.yaml b/undang-undang/1950/1950-7.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b4a0084192947b04749d43bae8a80499366badf0 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1950/1950-7.yaml @@ -0,0 +1,517 @@ +number: 7 +year: 1950 +articles: + - article: I + content: | + Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, sehingga naskahnya berbunyi sebagai berikut : + MUKADDIMAH. + Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala Bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. + Dan perjoangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia , yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. + Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. + Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna. + BAB I. + NEGARA REPUBLIK INDONESIA. + BAGIAN I. + Bentuk Negara dan kedaulatan. + Pasal 1. + 1. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara-Hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. + 2. Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. + BAGIAN II. + Daerah Negara. + Pasal 2. + Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia. + BAGIAN III. + Lambang dan bahasa Negara. + Pasal 3. + 1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih. + 2. Lagu kebangsaan ialah lagu "Indonesia Raya". + 3. Meterai dan lambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah. + Pasal 4. + Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia. + BAGIAN IV Kewarga-negaraan dan penduduk Negara. + Pasal 5. + 1. Kewarga-negaraan Republik Indonesia diatur oleh Undang-undang. + 2. Pewarga-negaraan (naturalisasi) dilakukan oleh atau dengan kuasa undang-undang. + Undang-undang mengatur akibat-akibat kewarga-negaraan terhadap isteri orang yang telah diwarga-negarakan dan anak-anaknya yang belum dewasa. + Pasal 6. + Penduduk negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. + BAGIAN V. + Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. + Pasal 7. + 1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang. + 2. Sekalian orang berhak menuntut perlakukan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang. + 3. Sekalian orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap- tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian. + 4. Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum yang sungguh dari hakim- hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum. + Pasal 8. + Sekalian orang yang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanya. + Pasal 9. + 1. Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara. + 2. Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan-jika ia warga negara atau penduduk - kembali kesitu. + Pasal 10. + Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. + Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya kepada itu, dilarang. + Pasal 11. + Tiada seorang juapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal peri-kemanusiaan atau menghina. + Pasal 12. + Tiada seorang juapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal- hal dan menurut cara yang diterangkan dalamnya. + Pasal 13. + 1. Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak. + 2. Bertentangan dengan kemauannya tiada seorang jua-pun dapat dipisahkan dari pada hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan- aturan hukum yang berlaku. + Pasal 14. + 1. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan. + 2. Tiada seorang diucapkan boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya. + 3. Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat di atas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik sitersangka. + Pasal 15. + 1. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatanpun boleh diancamkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah. + 2. Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan. + Pasal 16. + 1. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat. + 2. Menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya. + Pasal 17. + Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat tidak boleh diganggu-gugat, selainnya dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal yang diterangkan dalam peraturan itu. + Pasal 18. + Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran. + Pasal 19. + Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. + Pasal 20. + Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang. + Pasal 21. + Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang. + Pasal 22. + 1. Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan. + 2. Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak memajukan permohonan kepada penguasa. + Pasal 23. + 1. Setiap warga-negara berhak turut-serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. + 2. Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. + Pasal 24. + Setiap warga-negara berhak dan berkewajiban turut-serta dengan sungguh dalam pertahanan Negara. + Pasal 25. + 1. Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknya warga-negara dalam sesuatu golongan rakyat. + 2. Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan. + Pasal 26. + 1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama- sama dengan orang lain. + 2. Seorangpun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena. + 3. Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial. + Pasal 27. + 1. Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang. + 2. Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanya maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan undang-undang, kecuali jika ditentukan yang sebaliknya oleh aturan- aturan itu. + Pasal 28. + 1. Setiap warga-negara, sesuai dengan kecakapannya, berhak atas pekerjaan, yang layak bagi kemanusiaan. + 2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat-syarat perburuhan yang adil. + 3. Setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama dalam hal-hal yang sama, berhak atas pengupahan yang sama dan atas perjanjian-perjanjian pekerjaan yang sama baiknya. + 4. Setiap orang yang melakukan pekerjaan, berhak atas pengupahan adil Yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia. + Pasal 29. + Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerja dan masuk ke dalamnya untuk memperlindungi dan memperjuangkan kepentingannya. + Pasal 30. + 1. Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengajaran. + 2. Memilih pengajaran yang akan diikuti, adalah bebas. + 3. Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang. + Pasal 31. + Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi- organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikelir, dan mencari dan mempunyai harta untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang. + Pasal 32. + Setiap orang yang ada di daerah Negara harus patuh kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasa- penguasa. + Pasal 33. + Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata- mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis. + Pasal 34. + Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanya untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan yang diterangkan dalamnya. + BAGIAN VI. + Asas-asas dasar. + Pasal 35. + Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. + Pasal 36. + Penguasa memajukan kepastian dan jaminan sosial, teristimewa pemastian dan penjanjian syarat-syarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan yang baik, pencegahan dan pemberantasan pengangguran serta penyelenggaraan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharan janda-janda dan anak- yatim-piatu. + Pasal 37. + 1. Penguasa terus-menerus menyelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakyat dan berkewajiban senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya. + 2. Dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan paraturan-peraturan undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan kecakapan masing-masing untuk turut-serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri. + 3. Penguasa mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan- peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang. + Pasal 38. + 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. + 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. + 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. + Pasal 39 + 1. Keluarga berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara. + 2. Fakir-miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. + Pasal 40. + Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. + Pasal 41. + 1. Penguasa wajib memajukan perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani. + 2. Penguasa teristimewa berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta- huruf + 3. Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengajaran umum yang diberikan atas dasar memperdalam keinsyafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran untuk mengajarkan pelajaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid-murid. + 4. Terhadap pengajaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewajiban belajar yang umum. + 5. Murid-murid sekolah partikelir yang memenuhi syarat-syarat kebaikan- kebaikan menurut undang-undang bagi pengajaran umum, sama haknya dengan hak murid-murid sekolah umum. + Pasal 42. + Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat. + Pasal 43. + 1. Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. + 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. + 3. Penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui. + Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada penjabat- penjabat agama dan persekutuan-persekutuan atau perkumpulan- perkumpulan agama dilakukan atas dasar sama hak. + 4. Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada undang-undang termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis. + BAB II. + ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA. + Ketentuan umum. + Pasal 44. + Alat-alat perlengkapan Negara ialah : + a. Presiden dan wakil Presiden; + b. Menteri-menteri; + c. Dewan Perwakilan Rakyat; + d. Mahkamah Agung; + e. Dewan Pengawas Keuangan. + BAGIAN I. + Pemerintah. + Pasal 45. + 1. Presiden ialah Kepala Negara. + 2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu seorang Wakil- Presiden. + 3. Presiden dan Wakil-Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. + 4. Untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden dari anjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. + 5. Presiden dan Wakil-Presiden harus warga-negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih. + Pasal 46. + 1. Presiden dan Wakil-Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah. + 2. Pemerintah berkedudukan di Jakarta, kecuali jika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain. + Pasal 47. + Presiden dan Wakil-Presiden sebelum memangku,jabatan, mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) menurut cara agamanya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai berikut + "Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih menjadi Presiden (Wakil-Presiden) Republik Indonesia, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. + Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun juga, langsung ataupun tak langsung sesuatu janji atau pemberian. + Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya dengan sekuat tenaga akan memajukan kesejahteraan Republik Indonesia dan bahwa saya akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penghuni Negara. + Saya bersumpah (berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar dan lagi bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Kepala Negara (Wakil Kepala Negara) Republik Indonesia, sebagai sepantasnya bagi Kepala Negara (Wakil Kepala Negara yang baik). + Pasal 48. + Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. + Pasal 49. + Yang dapat diangkat menjadi Menteri ialah warga-negara Indonesia yang telah berusia 25 tahun dan yang bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih. + Pasal 50. + Presiden membentuk Kementerian-kementerian. + Pasal 51. + 1. Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk Kabinet. + 2. Sesuai dengan anjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanya menjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri- menteri yang lain. + 3. Sesuai dengan anjuran pembentuk itu juga, Presiden menetapkan siapa- siapa dari Menteri-menteri itu diwajibkan memimpin Kementerian masing- masing. + Presiden boleh mengangkat Menteri-menteri yang tidak memangku sesuatu Kementerian. + 4. Keputusan-keputusan Presiden yang memuat pengangkatan yang diterangkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini ditanda-tangani serta oleh pembentuk Kabinet. + 5. Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri-menteri begitu pula penghentian Kabinet dilakukan dengan Keputusan Presiden. + Pasal 52. + 1. Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan umum Republik Indonesia, Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri yang ditunjuk oleh Dewan Menteri. + 2. Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan yang penting kepada Presiden dan Wakil-Presiden. Masing-masing Menteri berkewajiban demikian juga berhubung dengan urusan-urusan yang khusus masuk tugasnya. + Pasal 53. + Sebelum memangku jabatannya, Menteri-menteri mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) di hadapan Presiden menurut cara agamanya, sebagai berikut : + "Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk diangkat menjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. + Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun juga, langsung ataupun tak langsung sesuatu janji atau pemberian. + Saya bersumpah (berjanji) setia kepada Undang-undang Dasar, bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya dengan sekuat tenaga akan mengusahakan kesejahteraan Republik Indonesia, bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Menteri". + Pasal 54. + Gaji Presiden, gaji Wakil-Presiden dan gaji Menteri-menteri, begitu pula ganti rugi untuk biaya perjalanan dan biaya penginapan dan, jika ada, ganti- rugi yang lain-lain, diatur dengan Undang-undang. + Pasal 55. + 1. Jabatan Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan menjalankan jabatan umum apapun di dalam dan di luar Republik Indonesia. + 2. Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri-menteri tidak boleh, langsung atau tak langsung turut-serta dalam ataupun menjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan yang berdasarkan perjanjian untuk memperoleh laba atau untung yang diadakan dengan Republik Indonesia atau dengan sesuatu daerah otonom dari Indonesia. + 3. Mereka tidak boleh mempunyai piutang atas tanggungan Republik Indonesia, kecuali surat-surat-utang umum. + 4. Yang ditetapkan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan jabatannya. + BAGIAN II. + DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. + Pasal 56. + Dewan Perwakilan Rakyat mewakili seluruh Rakyat Indonesia dan terdiri sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 300.000 jiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunyai seorang wakil; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat kedua Pasal 58. + Pasal 57. + Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu + pemilihan umum oleh warga-negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. + Pasal 58. + 1. Golongan-golongan kecil Tionghoa. Eropah dan Arab akan mempunyai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan berturut-turut sekurang- kurangnya 9, 6 dan 3 Anggota. + 2. Jika jumlah-jumlah itu tidak tercapai dengan pemilihan menurut Undang-undang termaksud dalam Pasal 57, maka Pemerintah Republik Indonesia mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan kecil itu. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tersebut dalam Pasal 56 ditambah dalam hal itu jika perlu dengan jumlah pengangkatan- pengangkatan itu. + Pasal 59. + Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk masa empat tahun. + Mereka meletakkan jabatannya bersama-sama dan sesudahnya dapat dipilih kembali. + Pasal 60. + Yang boleh menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga-negara yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta d.alam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang haknya untuk dipilih telah dicabut. + Pasal 61. + 1. Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil-Presiden, Jaksa Agung, Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan jabatan-jabatan lain yang ditentukan dengan Undang-undang. + 2. Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap menjadi Menteri tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewajibannya sebagai Anggota badan tersebut selama ia memangku jabatan Menteri. + 3. Anggota Angkatan Perang dalam dinas aktif yang menerima keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan sendirinya menjadi non-aktif selama keanggotaan itu. Setelah berhenti menjadi Anggota, ia kembali dalam dinas-aktif lagi. + Pasal 62. + 1. Dewan Perwakilan Rakyat memilih dari antaranya seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Pemilihan-pemilihan ini membutuhkan pengesahan Presiden. + 2. Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disahkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh Anggota yang tertua umurnya. + Pasal 63. + Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memangku jabatannya, mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) di hadapan Presiden atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut cara agamanya sebagai berikut : + "Saya bersumpah (menerangkan) bahwa saya, untuk dipilih (diangkat) menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. + Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. + Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala peraturan yang lain berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Republik Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa". + Pasal 64. + Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Ketua memberi kesempatan berbicara kepada Menteri-menteri, apabila dan tiap-tiap kali mereka mengingininya. + Pasal 65. + 1. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang, apabila Pemerintah menyatakan kehendaknya tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnya sepersepuluh dari jumlah Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat menganggap hal itu perlu. + 2. Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 66. + 1. Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat terbuka untuk umum, kecuali jika Ketua menimbang perlu pintu ditutup ataupun sekurang-kurangnya sepuluh Anggota menuntut hal itu. + 2. Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusyawaratan dilakukan dengan pintu tertutup. + 3. Tentang hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dapat juga diputuskan dengan pintu tertutup. + Pasal 67. + Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap waktu boleh meletakkan jabatannya. + Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua. Pasal 68. + Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat-rapatnya di Jakarta kecuali jika dalam hal-hal darurat Pemerintah menentukan tempat yang lain. + Pasal 69. + 1. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menanya; Anggota-anggota mempunyai hak menanya. + 2. Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan yang dikehendaki menurut ayat yang lalu dan yang pemberiannya dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia. + Pasal 70. + Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (enquete), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. + Pasal 71. + Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat begitu pula Menteri- menteri tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena yang dikatakannya dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada Majelis itu, kecuali jika mereka dengan itu mengumumkan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan syarat supaya dirahasiakan. + Pasal 72. + 1. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan suaranya sebagai orang yang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsyafan batinnya, tidak atas perintah atau dengan kewajiban berembuk dahulu dengan mereka yang menunjuknya sebagai Anggota. + 2. Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal yang mengenai dirinya sendiri. + Pasal 73. + Gaji Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, tunjangan-tunjangan yang akan diberikan kepada Anggota-anggota dan mungkin juga kepada Ketua, begitu pula biaya perjalanan dan penginapan yang harus didapatnya, diatur dengan Undang- undang. + Pasal 74. + 1. Sekalian orang yang menghadiri rapat Dewan Perwakilan Rakyat yang tertutup, wajib merahasiakan yang dibicarakan dalam rapat itu, kecuali jika Majelis ini memutuskan lain, ataupun jika kewajiban merahasiakan itu dihapuskan. + 2. Hal itu berlaku juga terhadap Anggota-anggota, Menteri-menteri dan pegawai-pegawai yang mendapat tahu dengan cara bagaimanapun tentang yang dibicarakan itu. + Pasal 75. + 1. Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bermusyawarat atau mengambil keputusan, jika tidak hadir lebih dari seperdua jumlah anggota-sidang. + 2. Sekedar dalam Undang-undang Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan jumlah terbanyak mutlak suara yang dikeluarkan. + 3. Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara-suara sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggotanya, usul itu dianggap ditolak, atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat yang berikut. + Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak. + 4. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis. + Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian. Pasal 76. + Dewan Perwakilan Rakyat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannya. + Pasal 77. + Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 138, maka untuk pertama kali selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun dengan pemilihan menurut Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Senat, Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung. + BAGIAN III. + MAHKAMAH AGUNG. + Pasal 78. + Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan Undang-undang. + Pasal 79. + 1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut. + 2. Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung diberhentikan, apabila mencapai usia yang tertentu. + 3. Mereka dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan dalam hal yang ditentukan oleh Undang-undang. + 4. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri. + BAGIAN IV. + DEWAN PENGAWAS KEUANGAN. + Pasal 80. + Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan Undang-undang. + Pasal 81. + 1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. + Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang berikut. + 2. Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan Anggota-anggota diberhentikan, apabila mencapai usia yang tertentu. + 3. Mereka dapat dipecat atau diberhentikan menurut cara dan dalam hal yang ditentukan dengan Undang-undang. + 4. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri. + BAB III. + TUGAS ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA. + BAGIAN I. + PEMERINTAHAN. + Pasal 82. + Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan teristimewa berusaha supaya Undang-undang Dasar, Undang-undang dan peraturan- peraturan lain dijalankan. + Pasal 83. + 1. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat. + 2. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing- masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. + Pasal 84. + Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. + Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari. + Pasal 85. + Sekalian keputusan Presiden juga yang mengenai kekuasaannya atas Angkatan Perang Republik Indonesia, ditandatangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) yang bersangkutan, kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 45 ayat keempat dan Pasal 51 ayat keempat. + Pasal 86. + Pegawai-pegawai Republik Indonesia diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. + Pasal 87. + Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan dengan undang- undang. + Pasal 88. + Peraturan pokok mengenai perhubungan di darat, laut dan udara ditetapkan dengan undang-undang. + BAGIAN II. + Perundang-undangan. + Pasal 89. + Kecuali apa yang ditentukan dalam Pasal 140 maka kekuasaan perundang- undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. + Pasal 90. + 1. Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden. + 2. Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan usul undang-undang kepada Pemerintah. + Pasal 91. + Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam usul undang-undang yang dimajukan oleh Pemerintah kepadanya. + Pasal 92. + 1. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul undang-undang Pemerintah dengan mengubahnya ataupun tidak, maka usul itu dikirimkannya dengan memberitahukan hal itu, kepada Presiden. + 2. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul undang-undang Pemerintah, maka hal itu diberitahukannya kepada Presiden. + Pasal 93. + Dewan Perwakilan Rakyat, apabila memutuskan akan memajukan usul undang- undang, mengirimkan usul itu untuk disahkan oleh Pemerintah kepada Presiden. + Pasal 94. + 1. Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang lalu dalam bagian ini, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh Pemerintah. + 2. Pemerintah harus mengesahkan usul undang-undang yang sudah diterima, kecuali jika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanya untuk disahkan, menyatakan keberatannya yang tak dapat dihindarkan. + 3. Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai dimaksud dalam ayat yang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden. + Pasal 95. + 1. Sekalian usul undang-undang yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah. + 2. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Pasal 96. + 1. Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera. + 2. Undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang- undang; ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut. + Pasal 97. + 1. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat, sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat- lambatnya pada sidang yang berikut yang merundingkan peraturan ini menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah. + 2. Jika suatu peraturan yang dimaksud dalam ayat yang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak oleh + Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum. + 3. Jika undang-undang darurat yang menurut ayat yang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat yang timbul dari peraturannya baik yang dapat dipulihkan maupun yang tidak maka undang-undang mengadakan tindakan-tindakan yang perlu tentang itu. + 4. Jika peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang, maka akibat-akibat perubahannya diatur pula sesuai dengan yang ditetapkan dalam ayat yang lalu. + Pasal 98. + 1. Peraturan-peraturan penyelenggara undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Nama ialah Peraturan Pemerintah. + 2. Peraturan Pemerintah dapat mengancamkan hukuman-hukuman atas pelanggaran aturan-aturannya. + Batas-batas hukuman yang akan ditetapkan diatur dengan undang- undang. + Pasal 99. + 1. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah dapat memerintahkan kepada alat-alat perlengkapan lain dalam Republik Indonesia mengatur selanjutnya pokok-pokok yang tertentu yang diterangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan itu. + 2. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan memberikan aturan-aturan tentang pengundangan peraturan-peraturan demikian. + Pasal 100. + 1. Undang-undang mengadakan aturan-aturan tentang membentuk, mengundangkan dan mulai berlakunya undang-undang dan Peraturan- peraturan Pemerintah. + 2. Pengundangan, terjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat. + BAGIAN III. + Pengadilan. + Pasal 101. + 1. Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana militer semata- mata masuk perkara yang diadili oleh pengadilan-pengadilan yang diadakan atau diakui dengan undang-undang atau atas kuasa undang- undang. + 2. Mengangkat dalam jabatan pengadilan yang diadakan dengan undang- undang atau atas kuasa undang-undang, didasarkan semata-mata pada syarat kepandaian, kecakapan dan kelakuan tak bercela yang ditetapkan dengan undang-undang. Memberhentikan, memecat untuk sementara dan memecat dari jabatan yang demikian hanya boleh dalam hal-hal yang ditentukan dengan undang-undang. + Pasal 102. + Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukuman pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri. + Pasal 103. + Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan, dilarang, kecuali jika diizinkan oleh undang-undang. + Pasal 104. + 1. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan- aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. + 2. Lain dari pada pengecualian-pengecualian yang ditetapkan oleh undang- undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menyimpang dari peraturan ini. + 3. Keputusan senantiasa dinyatakan dengan pintu terbuka. + Pasal 105. + 1. Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi. + 2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan yang lain, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. + 3. Dalam hal-hal yang ditunjuk dengan undang-undang, terhadap keputusan-keputusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan- pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung. + Pasal 106. + 1. Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank Sirkulasi dan juga pegawai-pegawai, anggota-anggota Majelis-majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang- undang dan yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan undang-undang. + 2. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkara pidana sipil terhadap golongan-golongan orang dan badan yang tertentu hanya boleh diadili oleh pengadilan yang ditunjuk dengan undang-undang itu. + 3. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara perdata yang mengenai peraturan-peraturan yang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang hanya boleh diadili oleh pengadilan yang ditunjuk dengan undang-undang itu. + Pasal 107. + 1. Presiden mempunyai hak memberi grasi dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan. + Hak itu dilakukannya sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasehat. + 2. Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan pengadilan itu tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, diberikan kesempatan untuk memberi grasi. + 3. Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung. + Pasal 108. + Pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata usaha diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi jika demikian seboleh-bolehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran. + BAGIAN IV. + Keuangan. + Babakan 1, Hal uang. + Pasal 109. + 1. Di seluruh daerah Republik Indonesia hanya diakui sah alat-alat pembayar yang aturan-aturan pengeluarannya ditetapkan dengan undang-undang. + 2. Satuan hitung untuk menyatakan yang alat-alat pembayar sah itu ditetapkan dengan undang-undang. + 3. Undang-undang mengakui sah alat-alat pembayar baik hingga jumlah yang tak terbatas maupun hingga jumlah terbatas yang ditentukan untuk itu. + 4. Pengeluaran alat-alat pembayar yang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank Sirkulasi. + Pasal 110. + 1. Untuk Indonesia ada satu Bank Sirkulasi. + 2. Penunjukan sebagai Bank Sirkulasi dan Pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan undang-undang. + Babakan 2. + Urusan Keuangan Anggaran Pertanggungan jawab Gaji. + Pasal 111. + 1. Pemerintah memegang urusan umum keuangan. + 2. Keuangan negara dipimpin dan dipertanggung jawabkan menurut aturan- aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. + Pasal 112. + 1. Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung jawab tentang keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan. + 2. Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. + Pasal 113. + Dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia dan ditunjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu. + Pasal 114. + 1. Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum permulaan masa yang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun. + 2. Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap-tiap kali jika perlu dimajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. + Pasal 115. + 1. Anggaran terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, yaitu satu untuk mengatur pengeluaran- pengeluaran dan satu lagi untuk menunjuk pendapatan-pendapatan. + Bab-bab terbagi dalam pos-pos. + 2. Untuk tiap-tiap kementerian anggaran sedikit-dikitnya memuat satu bagian. + 3. Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat tidak lebih dari satu bagian. + 4. Dengan undang-undang dapat diizinkan perpindahan. Pasal 116. + Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia dipertanggung jawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sambil memajukan perhitungan yang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan yang diberikan dengan undang-undang. + Pasal 117. + Tidak diperkenankan memungut pajak, bea dan cukai untuk kegunaan kas negara, kecuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang. + Pasal 118. + 1. Pinjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia tidak dapat diadakan, dijamin atau disahkan, kecuali dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang. + 2. Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, mengeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan. + Pasal 119. + 1. Dengan tidak mengurangi yang diatur dengan ketentuan-ketentuan khusus, gaji-gaji dan lain-lain pendapatan anggota majelis-majelis dan pegawai-pegawai Republik Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang- undang dan menurut asas, bahwa dari jabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada yang dengan tegas diperkenankan. + 2. Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan yang diterangkan dalam ayat (1) kepada alat-alat perlengkapan lain yang berkuasa. + 3. Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik Indonesia diatur dengan undang-undang. + BAGIAN V. + Hubungan Luar Negeri. + Pasal 120. + 1. Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian (traktat) dan persetujuan lain dengan Negara-negara lain. Kecuali jika ditentukan lain dengan undang-undang, perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetujui dengan undang- undang. + 2. Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, dilakukan oleh Presiden hanya dengan kuasa undang-undang. + Pasal 121. + Berdasarkan perjanjian dan persetujuan yang tersebut dalam Pasal 120, Pemerintah memasukkan Republik Indonesia ke dalam organisasi-organisasi antara negara. + Pasal 122. + Pemerintah berusaha memecahkan perselisihan-perselisihan dengan Negara- negara lain dengan jalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antar negara. + Pasal 123. + Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia pada Negara-negara lain dan menerima wakil Negara-negara lain pada Republik Indonesia. + BAGIAN VI. + PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN UMUM. + Pasal 124. + Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban warga-negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnya. + Ia mengatur cara menjalankan hak dan kewajiban itu dan menentukan pengecualiannya. + Pasal 125. + 1. Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan- kepentingan negara Republik Indonesia. + Angkatan Perang itu dibentuk dari mereka yang sukarela masuk Angkatan Perang dan mereka yang wajib masuk Angkatan Perang. + 2. Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan Perang Tetap dan wajib-militer. + Pasal 126. + 1. Pemerintah memegang urusan pertahanan. + 2. Undang-undang mengatur dasar-dasar susunan dan tugas alat perlengkapan yang diberi kewajiban menyelenggarakan pertahanan pada umumnya. + Pasal 127. + 1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia. + 2. Dalam keadaan perang Pemerintah menempatkan Angkatan Perang di bawah pimpinan seorang Panglima Besar. + 3. Opsir-opsir diangkat, dinaikan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. + Pasal 128. + Presiden tidak menyatakan perang, melainkan jika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat. + Pasal 129. + 1. Dengan cara dan dalam hal-hal yang akan ditentukan dengan undang- undang, Presiden dapat menyatakan daerah Republik Indonesia atau bagian-bagian dari padanya dalam keadaan bahaya, bilamana ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri. + 2. Undang-undang mengatur tingkatan-tingkatan keadaan bahaya dan akibat-akibat pernyataan demikian itu dan seterusnya menetapkan bilamana kekuasaan alat-alat perlengkapan kuasa sipil yang berdasarkan Undang-undang Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnya atau sebagian beralih kepada kuas Angkatan Perang, dan bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa Angkatan Perang. + Pasal 130. + Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kekuasaan kepolisian yang diatur dengan undang-undang. + BAB IV. + PEMERINTAH DAERAH DAN DAERAH-DAERAH SWAPRAJA. + Pasal 131. + 1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri otonom, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistim pemerintahan negara. + 2. Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. + 3. Dengan undang-undang dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah yang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganya. + Pasal 132. + 1. Kedudukan daerah-daerah Swapraja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannya harus diingat pula ketentuan dalam Pasal 131, dasar-dasar permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. + 2. Daerah-daerah Swapraja yang ada tidak dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang yang menyatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah. + 3. Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 dan tentang menjalankannya diadili oleh badan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 108. + Pasal 133. + Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 132 maka peraturan-peraturan yang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa penjabat-penjabat daerah bagian dahulu yang tersebut dalam peraturan- peraturan itu diganti dengan penjabat-penjabat yang demikian pada Republik Indonesia. + BAB V. + KONSTITUANTE. + Pasal 134. + Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini. + Pasal 135. + 1. Konstituante terdiri dari sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunyai seorang wakil. + 2. Anggota-anggota Konstituante dipilih oleh warga-negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. + 3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 58 berlaku juga buat Konstituante dengan pengertian bahwa jumlah-jumlah wakil itu dua kali lipat. + Pasal 136. + Yang ditetapkan dalam Pasal 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 74, 75 ayat (3) dan (4) dan Pasal 76 berlaku demikian juga bagi Konstituante. + Pasal 137. + 1. Konstituante tidak dapat bermufakat atau mengambil keputusan tentang rancangan Undang-undang Dasar baru, jika pada rapatnya tidak hadir sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah anggota-sidang. + 2. Undang-udang Dasar baru berlaku, jika rancangannya telah diterima dengan sekurang-kurangnya dua-pertiga dari jumlah suara anggota yang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah. + 3. Apabila Konstituante sudah menerima rancangan Undang-undang Dasar, maka dikirimkannya rancangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah. + Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera. Pemerintah mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan keluhuran. + Pasal 138. + 1. Apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut aturan-aturan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, maka Konstituante merangkap menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang tersusun menurut aturan- aturan yang dimaksud data pasal tersebut. + 2. Pekerjaan sehari-hari Dewan Perwakilan Rakyat, yang karena ketentuan data ayat (1) pasal ini menjadi tugas Konstituante, dilakukan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih oleh Konstituante di antara Anggota- anggotanya dan yang bertanggung-jawab kepada Konstituante. + Pasal 139. + 1. Badan Pekerja terdiri dari Ketua Konstituante sebagai Anggota merangkap Ketua dan sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 10 Anggota Konstituante mempunyai seorang wakil. + 2. Pemilihan Anggota-anggota Badan Pekerja yang bukan Ketua dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan dengan Undang-undang. + 3. Badan Pekerja memilih dari antaranya seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Aturan dalam Pasal 62 berlaku untuk pemilihan ini. + 4. Anggota-anggota Badan Pekerja sebelum memangku jabatannya, mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) di hadapan Ketua Konstituante menurut cara agamanya, yang bunyinya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 63. + BAB VI. + PERUBAHAN, KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP. + BAGIAN I. + PERUBAHAN. + Pasal 140. + 1. Segala usul untuk mengubah Undang-undang Dasar ini menunjuk dengan tegas perubahan yang diusulkan. + Dengan Undang-undang dinyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu, ada dasarnya. + 2. Usul perubahan Undang-undang Dasar, yang telah dinyatakan dengan undang-undang itu oleh Pemerintah dengan amanat presiden disampaikan kepada suatu Badan bernama Majelis Perubahan Undang- undang Dasar, yang terdiri dari Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Anggota-anggota Komite Nasional Pusat yang tidak menjadi Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. + Ketua dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara menjadi Ketua dan Wakil-Ketua Majelis Perubahan Undang-undang Dasar. + 3. Yang ditetapkan dalam Pasal 66, 72. 74, 75, 91. 92 dan 94 berlaku demikian juga bagi Majelis Perubahan Undang-undang Dasar. + 4. Pemerintah harus dengan segera mengesahkan rancangan perubahan Undang-undang Dasar yang telah diterima oleh Majelis Perubahan Undang-undang Dasar. + Pasal 141. + 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang membentuk dan mengundangkan undang-undang, maka perubahan- perubahan dalam Undang-undang Dasar diumumkan oleh Pemerintah dengan keluhuran. + 2. Naskah Undang-undang Dasar yang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab-babnya, bagian-bagian tiap-tiap bab dan pasal-pasalnya diberi nomor berturut dan penunjukkan- penunjukkannya diubah. + 3. Alat-alat perlengkapan berkuasa yang sudah ada dan peraturan- peraturan serta keputusan-keputusan yang berlaku pada saat suatu perubahan dalam Undang-undang, Dasar mulai berlaku, dilanjutkan sampai diganti dengan yang lain menurut Undang-undang Dasar, kecuali jika melanjutkannya itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Undang-undang Dasar yang tidak memerlukan peraturan undang- undang atau tindakan- tindakan penglaksanaan yang lebih lanjut. + BAGIAN II. + KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN. + Pasal 142. + Peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan- ketentuan tata-usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini. + Pasal 143. + Sekedar hal itu belum ternyata dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar ini, maka undang-undang menentukan alat-alat perlengkapan Republik Indonesia yang mana akan menjalankan tugas dan kekuasaan alat-alat perlengkapan yang menjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum tanggal 17 Agustus 1950, yakni atas dasar perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena Pasal 142. + Pasal 144. + Sambil menunggu peraturan kewarga-negaraan dengan undang-undang yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), maka yang sudah menjadi warga-negara Republik Indonesia ialah mereka yang menurut atau berdasar atas Persetujuan perihal pembagian warga-negara yang dilampirkan kepada Persetujuan Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka yang kebangsaannya tidak ditetapkan oleh Persetujuan tersebut, yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah menjadi warga-negara Indonesia menurut perundang- undangan Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. + BAGIAN III. KETENTUAN PENUTUP. + Pasal 145. + Segera sesudah Undang-undang Dasar ini mulai berlaku, Pemerintah mewajibkan satu atau beberapa panitia yang diangkatnya, untuk menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, bekerja mengikhtiarkan, supaya pada umumnya sekalian perundang-undangan yang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada Undang-Undang Dasar. + Pasal 146. + Segera sesudah Undang-Undang Dasar berlaku Pemerintah mewujudkan pembentukan aparatur Negara yang bulat untuk melaksanakan pokok-pokok dari Undang-Undang Dasar yang merupakan jiwa perjuangan nasional dengan jalan menyusun kembali tenaga-tenaga yang ada. + - article: II + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950. + - paragraph: 2 + content: Jikalau dan sekadar sebelum saat yang tersebut dalam ayat (1) sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk membentuk alat-alat perlengkapan Republik Indonesia, sekaliannya atas dasar ketentuan-ketentuan Undang- undang Dasar ini, maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai pada hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan. diff --git a/undang-undang/1950/1950-8.yaml b/undang-undang/1950/1950-8.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..841007fc1bcc5ffb29f0c8a4a35f5bd65cbef71d --- /dev/null +++ b/undang-undang/1950/1950-8.yaml @@ -0,0 +1,17 @@ +number: 8 +year: 1950 +articles: + - article: 1 + content: Menteri Keuangan diberi kuasa mengadakan pinjaman kepada Export-Import Bank of Washington atas tanggungan Republik Indonesia guna membelanjai pembelian barang-barang di Amerika Serikat dan untuk ekspor barang-barang itu ke Indonesia, sampai jumlah setinggi-tingginya $ 100 juta (seratus juta dollar Amerika Serikat). + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Untuk menyelenggarakan yang ditentukan dalam Pasal 1 Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan dalam hal menyiapkan dan mengadakan pinjaman-pinjaman yang jumlahnya semua tidak boleh melebihi jumlah yang disebut dalam Pasal 1, membuat perjanjian-perjanjian berhubungan dengan hal itu atas tanggungan Republik Indonesia dan dapat memberikan kuasa kepada seorang penjabat Pemerintah untuk membuat perjanjian-perjanjian ini, mengatur syarat-syarat mengenai bunga dan pelunasan, dan mengambil segala tindakan yang perlu untuk penglaksanaan perjanjian pinjaman itu. + - paragraph: 2 + content: Sebelum perjanjian-perjanjian pinjaman yang dibuat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan, seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku, perjanjian-perjanjian pinjaman itu harus disahkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat. + - article: 3 + content: | + Menteri Keuangan diwajibkan memberi perhitungan dan pertanggungan jawab kepada Dewan Pengawas Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat dari perjanjian atau perjanjian-perjanjian yang telah dibuat untuk melaksanakan kuasa yang diberikan dalam Pasal 1. + Hutang ini berbunga setinggi-tingginya 31/2 perseratus dan akan dibayar dalam selama-lamanya lima belas tahun mulai pada tanggal 1 Maret 1956. + - article: 4 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 10 Pebruari 1950. \ No newline at end of file diff --git a/undang-undang/1950/1950-9.yaml b/undang-undang/1950/1950-9.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..78413afbc5533dff13a979512c612f6526224f6f --- /dev/null +++ b/undang-undang/1950/1950-9.yaml @@ -0,0 +1,17 @@ +number: 9 +year: 1950 +articles: + - article: 1 + content: | + 1. Buat menentukan besarnja padjak pendapatan untuk tahun 1950 maka isi dari pasal 27 dan pasal 30 dari Ordonnantie op de Inkomstenbelasting 1932 diganti dengan isi dari pasal 8 dan 8a dari Ordonnantie op de Overgangsbelasting 1944, seperti masing-masing telah dirobuh dengan Undang-undang tanggal 30 Desember 1948 (Stbl. 1949 No. 261). Selandjutnja maka dari Undang-undang Padjak Pendapatan 1932; + 2. pasal 29 tidak dilakukan; + 3. pasal 22a dibatja, sesuai dengan penggantian tersebut dalam ajat 1; + 4. pasal 11 huruf k: djumlah,, f 900,_” dibatja,,f 1.200,_”; + 5. pasal 30 ajat 2 huruf a: djumlah,,f 1.200,_” dibatja,,f 1.500,_”; djumlah,, f 900,_” dibatja,,f 1.200,_”; + 6. pasal 50 ajat 5 djumlah,, f 1.200,_” dibatja,, f 1.500,_”. + - article: 2 + content: Buat ketetapan padjak pendapatan untuk tahun 1950, maka perkataan,,drie vierden” dalam pasal 73 ajat 1, pasal 73a ajat 1 dan pasal 75 ajat 1 dan 6 dari Ordonnantie op de Inkomstenbelasting 1932 dibatja,, vijf en tachtig ten honderd”. + - article: 3 + content: Buat tahun padjak 1949 maka ketetapan jang dimaksud dalam pasal 75 dari Ordonnantie op de Inkomstenbelasting 1932 menjimpang dari pada aturan yang telah ditetapkan, tidak dilakukan untuk wajib padjak yang dalam tahun itu pendapatannja jang harus kena padjak buat 90% atau lebih terdiri atas upah jang harus kena padjak upah. + - article: 4 + content: Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan disahkan kembali sampai tanggal 1 Djanuari 1950. diff --git a/undang-undang/1951/1951-1.yaml b/undang-undang/1951/1951-1.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6482a4b1b8edcf7d4189985ca3051b33bd512373 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-1.yaml @@ -0,0 +1,104 @@ +number: 1 +year: 1951 +articles: + - article: I + content: | + Menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Undang-undang Kerja tanggal 20 April 1948 No. 12 dari Republik Indonesia yang bunyinya sebagai berikut : + Bagian I. + Tentang istilah-istilah dalam undang-undang ini. + Pasal 1. + (1) Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan : + a. Pekerjaan, ialah pekerjaan yang djijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah; + b. Orang dewasa, ialah orang laki-laki maupun perempuan, yang berumur 18 tahun ke atas; + c. Orang muda, ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur di atas 14 tahun, akan tetapi di bawah 18 tahun; + d. Anak-anak, ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah; + e. Hari, ialah waktu sehari-semalam selama 24 jam; + f. Siang-hari, ialah waktu antara jam 6 sampai jam 18; + g. Malam-hari, ialah waktu antara jam 18 sampai jam 6; + h. Seminggu, ialah waktu selama 7 hari. + (2) Dalam arti kata majikan termasuk juga kepala, pemimpin atau pengurus perusahaan, atau bagian perusahaan. + (3) Disamakan dengan perusahaan ialah segala tempat pekerjaan, dari Pemerintah maupun partikelir. + Bagian II. + Tentang pekerjaan anak-anak dan orang muda. + Pasal 2. + Anak-anak tidak boleh menjalankan pekerjaan. + Pasal 3. + Jikalau seorang anak yang berumur 6 tahun atau lebih, terdapat dalam ruangan yang tertutup, di mana sedang dijalankan pekerjaan, maka dianggap bahwa anak itu menjalankan pekerjaan di tempat itu kecuali ternyata yang sebaliknya. + Pasal 4. + (1) Orang muda tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari. + (2) Dapat dikecualikan dari larangan termaksud dalam ayat (1) hal-hal di mana pekerjaan orang muda pada malam hari itu tidak dapat dihindarkan berhubung dengan kepentingan atau kesejahteraan umum. + (3) Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan hal-hal yang dikecualikan termaksud dalam ayat (2) beserta syarat-syarat untuk menjaga kesehatan buruh muda itu. + Pasal 5. + (1) Orang muda tidak boleh menjalankan pekerjaan di dalam tambang, lobang di dalam tanah atau tempat mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah. + (2) Larangan tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap kepada buruh muda yang berhubung dengan pekerjaannya kadang-kadang harus turun di bagian-bagian tambang di bawah tanah dan tidak menjalankan pekerjaan tangan. + Pasal 6. + (1) Orang muda tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatannya. + (2) Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan pekerjaan termaksud dalam ayat (1). + Bagian III. + Tentang pekerjaan orang wanita. + Pasal 7. + (1) Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh orang wanita. + (2) Dapat dikecualikan dari larangan termaksud dalam ayat (1) hal-hal di mana pekerjaan wanita pada malam hari itu tidak dapat dihindarkan berhubung dengan kepentingan atau kesejahteraan umum. + (3) Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan hal-hal yang dikecualikan termaksud dalam ayat (2) beserta syarat-syarat untuk menjaga kesehatan dan kesusilaan buruh wanita itu. + Pasal 8. + Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan di dalam tambang, lobang di dalam tanah atau tempat lain untuk mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah. + Larangan tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap kepada orang wanita, yang berhubung dengan pekerjaannya kadang-kadang harus turun di bagian-bagian tambang di bawah tanah dan tidak menjalankan pekerjaan tangan. + Pasal 9. + Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatannya, demikian pula pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan keadaannya berbahaya bagi kesusilaannya. + Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan pekerjaan yang termaksud dalam ayat (1). + Bagian IV. + Tentang waktu kerja dan waktu istirahat. + Pasal 10. + (1) Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Jikalau pekerjaan dijalankan pada malam hari atau berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan buruh, waktu kerja tidak boleh lebih dari 6 jam sehari dan 35 jam seminggu. + (2) Setelah buruh menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus-menerus, harus diadakan waktu istirahat yang sedikit-dikitnya setengah jam lamanya, waktu istirahat itu tidak termasuk jam bekerja termaksud dalam ayat (1). + (3) Tiap-tiap minggu harus diadakan sedikit-dikitnya satu hari istirahat. + (4) Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan buruh termaksud dalam ayat (1). + (5) Dalam peraturan Pemerintah dapat pula diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang waktu kerjja dan waktu istirahat untuk pekerjaan- pekerjaan atau perusahaan-perusahaan yang tertentu yang dipandang perlu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan buruh. + Pasal 11. + Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan pada hari-hari raya, yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifatnya harus dijalankan terus pada hari-hari raya itu. + Pasal 12. + (1) Dalam hal-hal, di mana pada suatu waktu atau biasanya pada tiap-tiap waktu atau dalam masa yang tertentu ada pekerjaan yang bertimbun- timbun yang harus lekas dijselesaikan, boleh dijalankan pekerjaan dengan menyimpang dari yang ditetapkan dalam pasal 10 dan 11, akan tetapi waktu kerja itu tidak boleh lebih dari 54 jam seminggu. + Aturan ini tidak berlaku terhadap pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau keselamatan buruh. + (2) Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan hal-hal termaksud dalam ayat (1) beserta syarat-syarat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan buruh. + Pasal 13. + (1) Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haidh. + (2) Buruh wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur-kandung. + (3) Waktu istirahat sebelum saat buruh menurut perhitungan akan melahirkan anak, dapat diperpanjang sampai selama-lamanya tiga bulan jikalau di dalam suatu keterangan dokter dinyatakan, bahwa hal itu perlu untuk menjaga kesehatannya. + (4) Dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) buruh wanita yang anaknya masih menyusu, harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusukan anaknya, jikalau hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. + Pasal 14. + (1) Selain waktu istirahat seperti tersebut dalam pasal 10 dan 13, buruh yang menjalankan pekerjaan untuk satu atau beberapa majikan dari satu organisasi harus diberi idzin untuk beristirahat sedikit-dikitnya dua minggu tiap-tiap tahun. + (2) Buruh yang telah bekerja 6 tahun berturut-turut pada suatu majikan atau beberapa majikan yang tergabung dalam satu organisasi mempunyai hak istirahat 3 bulan lamanya. + Pasal 15. + (1) Dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1) dan (2), buruh harus diberi kesempatan yang sepatutnya untuk menjalankan kewajiban menurut agamanya. + (2) Pada hari 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja. Bagian V. + Tentang tempat kerja dan perumahan buruh. Pasal 16. + (1) Tempat kerja dan perumahan buruh yang disediakan oleh majikan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kebersihan. + (2) Dalam peraturan Pemerintah akan diadakan aturan-aturan yang lebih lanjut tentang syarat-syarat kesehatan yang dimaksudkan dalam ayat (1). + (3) Pegawai-pegawai pengawasan perburuhan yang ditunjuk oleh Menteri yang diserahi urusan perburuhan berhak untuk memberi perintah- perintah tentang penjagaan kebersihan dan kesehatan dalam tempat kerja dan perumahan buruh yang disediakan oleh majikan. + Bagian VI. + Tentang tanggung jawab. + Pasal 17. + (1) Majikan berwajib menjaga supaya aturan-aturan dalam undang-undang ini dan dalam peraturan-peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berhubung dengan undang-undang ini, demikian juga perintah-perintah yang diberikan oleh pegawai-pegawai pengawasan perburuhan termaksud dalam pasal 16 ayat (3) diindahkan. + (2) Kewajiban termaksud dalam ayat (1) ada juga pada pegawai-pegawai majikan yang mengawasi pekerjaan dan yang diserahi dengan tegas oleh majikan untuk menjaga, bahwa aturan-aturan dan perintah-perintah termaksud dalam ayat (1) diindahkan. + Bagian VII. + Aturan hukuman. + Pasal 18. + (1) Majikan dan pegawai yang mengawasi termaksud dalam pasal 17, yang tidak memenuhi kewajibannya termaksud dalam pasal 17 ayat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya lima ratus rupiah. + (2) Jikalau pelanggaran itu terjadi di dalam waktu dua tahun semenjak yang melanggar dikenakan hukuman yang tidak dapat berubah lagi, karena pelanggaran yang sama, maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan selama- lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah. + (3) Hal-hal yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal ini dianggap sebagai pelanggaran. + Pasal 19. + (1) Jikalau majikan suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan hukum itu. + (2) Jikalau pengurus badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap kepada pengurus badan hukum yang mengurus. + Bagian VIII. + Tentang mengusut pelanggaran. + Pasal 20. + Selain dari pada pegawai-pegawai yang berkewajiban mengusut pelanggaran pada umumnya, pegawai-pegawai pengawasan perburuhan dan orang-orang lain yang menurut undang-undang ditunjuk dan diberi kekuasaan untuk itu, kecuali diwajibkan untuk menjaga dan membantu supaya aturan-aturan dalam undang- undang ini dan dalam peraturan-peraturan Pemerintah yang dikeluarkan berhubung dengan undang-undang ini serta perintah-perintah termaksud dalam pasal 16 ayat (3) dijalankan, diwajibkan juga untuk mengusut pelanggaran. + Bagian IX. + Aturan tambahan. + Pasal 21. + (1) Dalam peraturan Pemerintah akan ditetapkan saat mulai berlakunya undang-undang ini, demikian juga akan diatur berangsur-angsur berlakunya undang-undang ini terhadap pekerjaan atau macam pekerjaan yang tertentu untuk seluruh atau sebagian dari aturan-aturan dalam undang-undang ini. + (2) Dalam peraturan Pemerintah tersebut dalam ayat (1) dapat juga diadakan aturan-aturan peralihan. + - article: II + content: | + Hari mulai berlakunya undang-undang ini akan ditetapkan dengan peraturan Pemerintah secara berangsur-angsur terhadap pekerjaan atau macam pekerjaan yang tertentu, terhadap seluruh atau sebagian dari aturan-aturan dalam undang-undang ini. + Dalam peraturan Pemerintah tersebut dapat juga diadakan aturan-aturan peralihan. diff --git a/undang-undang/1951/1951-10.yaml b/undang-undang/1951/1951-10.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..08083efe5139f161e752849a346d278b8f5afea3 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-10.yaml @@ -0,0 +1,76 @@ +number: 10 +year: 1951 +articles: + - article: 1 + content: | + Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan : + Menteri ialah Menteri Kesehatan; + Dokter partikelir ialah dokter yang diberi izin menjalankan praktek dalam arti kata pasal 43 "Reglement op den Dienst der Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 228); + Dokter petunjuk ialah dokter yang ditunjuk menurut cara yang dijelaskan pada pasal 4; + Surat pemberitahuan ialah surat pemberitahuan tentang penunjukan tersebut dalam pasal 4 ayat (3). + - article: 2 + content: Jika terjadi malapetaka alam, wabah atau bencana lain yang hebat, maka dokter partikelir yang belum berusia lima puluh tahun diwajibkan menyediakan diri kepada Menteri agar dipekerjakan di sesuatu tempat yang dipandang perlu oleh Menteri; di tempat itu ia harus menjalankan tugas pekerjaan yang diperintahkan kepadanya oleh atau atas nama Menteri. + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Di tempat-tempat atau daerah-daerah yang menurut perbandingan terdapat lebih banyak dokter daripada di tempat atau daerah lain, Menteri mengangkat sebuah komisi yang terdiri atas sebanyak-banyaknya lima dan sekurang-kurangnya tiga orang anggauta di antaranya Kepala Kesehatan di daerah itu, dan jika mungkin seorang wakil atau lebih daripada dokter-dokter yang berdiam di tempat atau daerah itu. + - paragraph: 2 + content: Menurut petunjuk Menteri, maka komisi ini mengusulkan sebuah daftar calon-calon yang menurut pendapat komisi patut ditunjuk untuk memenuhi kewajiban yang dijelaskan dalam pasal 2 di atas. + - paragraph: 3 + content: Dalam daftar ini oleh komisi disusun nama calon-calon, yang oleh komisi patut ditunjuk untuk menjalankan tugas ini. + - paragraph: 4 + content: Komisi memberitahukan hal ini kepada dokter yang bersangkutan, dengan menyebutkan juga nomor urutannya dalam daftar itu. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Bilamana menurut pendapat Menteri sedang atau telah terjadi malapetaka alam, wabah atau bencana hebat, yang memaksakan dilaksanakannya pasal 2, maka Menteri menunjuk dokter-dokter didaftar tersebut dalam pasal 3, yang harus melakukan tugas pekerjaan yang diperintahkan kepadanya oleh atau atas nama Menteri. + - paragraph: 2 + content: Tiap-tiap kali penunjukan berlaku buat 2 bulan lamanya. + - paragraph: 3 + content: Menteri memberitahukan penunjukan ini kepada dokter yang bersangkutan dengan surat tercatat. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dalam surat pemberitahuan itu ditetapkan juga bilamana dokter tertunjuk harus menyediakan diri. + - paragraph: 2 + content: Masa antara pengiriman surat pemberitahuan itu dengan saat tersebut dalam ayat (1) di atas, sekurang-kurangnya empat belas hari, kecuali jika keadaan demikian gentingnya, hingga memaksakan tindakan dengan segera. + - article: 6 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pada saat dan di tempat yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan, dokter tertunjuk diwajibkan menghadap Kepala Dinas Kesehatan dan penjabat Pemerintah setempat dan menjalankan tugas yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan. + - paragraph: 2 + content: Tugas itu harus dijalankan menurut peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan diadakan, dengan mengindahkan perintah-perintah serta petunjuk-petunjuk dari yang berwajib. + - paragraph: 3 + content: Untuk menjalankan tugasnya, maka dokter tertunjuk dapat diwajibkan memakai sebahagian dari pada instrumentarium dan barang-barang lain yang biasa dipakai dalam pekerjaannya. + - paragraph: 4 + content: Jikalau instrumentarium atau barang-barang lain tersebut hilang atau rusak, maka Menteri mengusahakan agar dokter yang berkepentingan mendapat kerugian yang sepantasnya, kecuali bilamana hilang atau rusaknya instrumentarium atau barang-barang lain itu disebabkan karena kealpaan atau kelalaian dokter itu sendiri. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dokter tertunjuk diangkat oleh Menteri dalam dinas sementara untuk masa selama ia menyediakan diri kepada Pemerintah. + - paragraph: 2 + content: Yang berkepentingan dianggap masuk di dalam dinas sementara, mulai hari ia menyediakan diri kepada Pemerintah seperti termuat dalam surat pemberitahuan; ia dianggap juga diperhentikan dari dinas sementara pada hari ia selesai menjalankan tugas pekerjaannya. + - paragraph: 3 + content: Selama ia bekerja dalam dinas sementara, maka segala peraturan buat pegawai dalam dinas sementara itu berlaku pula baginya. + - paragraph: 4 + content: Biaya perjalanan dan penginapan untuk pekerjaannya diberikan lebih dahulu kepada yang berkepentingan menurut Peraturan Perjalanan Umum. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Atas permintaan dokter tertunjuk, maka berdasarkan pasal 2 dan peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini Menteri dapat menunjuk seorang dokter lain untuk mewakili praktek partikelir dokter tertunjuk itu. + - paragraph: 2 + content: Dokter yang mewakili selama ia menjalankan tugasnya, menerima uang harian yang jumlahnya berdasarkan jumlah pendapatan praktek, sekurang-kurangnya R.30,- sehari. Uang harian tersebut dibayar dari pendapatan praktek di atas. + - paragraph: 3 + content: Pendapatan praktek yang diwakilkan diserahkan kepada dokter yang diwakili setelah perwakilan ini berakhir. + - paragraph: 4 + content: Dokter yang mewakili diwajibkan mengadakan administrasi yang seksama tentang penerimaan dan pengeluaran uang. + - article: 9 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dokter tertunjuk, yang dengan sengaja tidak memenuhi tugas yang diwajibkan kepadanya menurut pasal 6 atau 8, dijatuhi hukuman kurungan paling lama dua bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah. + - paragraph: 2 + content: Perbuatan tersebut pada ayat (1) dianggap sebagai pelanggaran. + - paragraph: 3 + content: Kecuali pegawai Negeri yang diwajibkan mengusut pelanggaran umumnya, maka pegawai Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas memeriksa atau menilik dan dokter Pemerintah yang mengepalai jabatan kesehatan setempat diwajibkan juga menyelenggarakan pengusutan pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Undang-undang ini. + - article: 10 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan untuk masa tiga tahun. diff --git a/undang-undang/1951/1951-12.yaml b/undang-undang/1951/1951-12.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..427a45047e45431e2e03d2307be7bfd391445916 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-12.yaml @@ -0,0 +1,27 @@ +number: 12 +year: 1951 +articles: + - article: 1 + content: "Dengan mencabut ordonansi tersebut dalam Staatsblad 1934 No. 82, menetapkan, bahwa badan hukum \"Algemeene Volkscredietbank\" yang didirikan dengan ordonansi tersebut, dihapuskan, dengan pengertian, bahwa \"Algemeene Volkscredietbank\" dan peraturan-peraturan ordonansi tersebut sementara masih berlaku untuk masa dan seberapa jauh diperlukan untuk likwidasi \"Algemeene Volkscredietbank\", kecuali pasal 19 ayat (2) ordonansi itu, yang tidak berlaku lagi." + - article: 2 + content: "Likwidasi dijalankan oleh Bank Rakyat Indonesia, ialah Bank Pemerintah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1946 No. 1." + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Milik-milik \"Algemcene Volkscredietbank\" menjadi milik Bank Rakyat Indonesia." + - paragraph: 2 + content: "Hutang-hutang \"Algemeene Volkscredietbank\" di oper oleh Bank Rakyat Indonesia." + - paragraph: 3 + content: "Jumlah hutang-hutang yang melebihi jumlah harga sebenarnya dari piutang-piutang, uang-kas, saldo pada bank-bank lain dan effect-effect ditutup oleh Pemerintah." + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: "Pegawai \"Algemeene Volkscredietbank\" menjadi pegawai Bank Rakyat Indonesia." + - paragraph: 2 + content: "Peraturan gaji dan syarat-syarat bekerja, yang hingga sekarang dipakai, tetap berlaku hingga ada peraturan-peraturan baru oleh Bank Rakyat Indonesia." + - article: 5 + content: "Bank Rakyat Indonesia adalah badan hukum." + - article: 6 + content: "Daerah pekerjaan Bank Rakyat Indonesia meliputi seluruh Indonesia." + - article: 7 + content: "Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1951." diff --git a/undang-undang/1951/1951-13.yaml b/undang-undang/1951/1951-13.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..906d7d72fdd99d9308535d4580e22a38b1379297 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-13.yaml @@ -0,0 +1,30 @@ +number: 13 +year: 1951 +articles: + - article: I + content: | + Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang menaikkan jumlah maksimum porto dan bea"(Undang-undang Darurat No. 3, tahun 1951) ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan perubahan- perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut + Pasal 1. + "Reglement voor de Brieven-en Pakketpost", ditetapkan dengan ordonansi tanggal 20 Desember 1934 pasal 1 (Postordonnantie 1935, Staatsblad 1934 No. 720), sebagai telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1947 No. 134, diubah dan ditambah lebih lanjut sebagai berikut : + I. + Pasal 4, ayat (1), huruf a s/d h harus dibaca + a. tiap-tiap surat yang beratnya tidak lebih dari 20 gram, 30 sen dan untuk tiap-tiap 20 gram berikutnya atau sebagian dari 20 gram, 20 sen; + b. tiap-tiap kartupos dan tiap-tiap bagian dari kedua bagian sebuah kartupos dengan balasan terbayar, 10 sen; + c. surat kabar dan lampiran-lampirannya, 2 sen untuk tiap-tiap 25 gram atau bagian dari 25 gram, yang portonya hanya berlaku apabila berperangko berlangganan, dalam hal-hal dan dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh Kepala Jawatan; porto suratkabar dan lampiran-lampirannya, yang harus dibayar di muka dan yang tidak berperangko berlangganan, adalah sama dengan porto, yang harus dibayar di muka untuk barang-barang cetakan; + d. barang-barang cetakan dan dokumen-dokumen, 5 sen untuk tiap-tiap 50 gram atau bagian dari 50 gram, akan tetapi dengan minimum untuk tiap-tiap kiriman dokumen setinggi-tingginya 30 sen; + e. barang cetakan Braille, 2 sen untuk tiap-tiap 1000 gram atau bagian dari 1000 gram; + f. bungkusan, 6 sen untuk tiap-tiap 50 gram atau bagian dari 50 gram dengan minimum setinggi-tingginya 25 sen untuk tiap-tiap kiriman; + g. pospaket, R. 6- untuk tiap-tiap pospaket; + h. tiap-tiap kiriman fonopos yang beratnya tidak lebih dari 20 gram, 15 sen dan untuk tiap-tiap 20 gram berikutnya atau bagian dari 20 gram, 10 sen. + II. + Dalam pasal 4, ayat (2), sesudah c, " " (titik) dibelakang yang tertulis setelah c, diubah menjadi ";" (titik koma), dan sesudah itu dimuat "d. penyerahan bungkusan- bungkusan." + III. + Kalimat kedua dari Kepala pasal 7, harus dibaca sebagai berikut "Upah simpan dan bea untuk membungkus lagi pospaket-pospaket". + IV. + Pasal 7, ayat (3) harus dibaca : "Dalam hal-hal yang ditunjuk oleh Kepala Jawatan, untuk pospaket-pospaket dapat dipungut upah simpan dan bea untuk membungkus lagi, yang harus ditetapkan dengan atau menurut Peraturan Pemerintah". + V. + Dalam pasal 17, ayat (1), huruf a, "25" diubah menjadi "40"; huruf b 1, "20" diubah menjadi "40" dan huruf b II, "25" diubah menjadi "40"; huruf c, "15" diubah menjadi "25". + VI. + Dalam pasal 21, ayat (2), " 121/2 " diubah menjadi "25 ", "25 " cent" diubah menjadi "50 sen". + - article: II + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. diff --git a/undang-undang/1951/1951-14.yaml b/undang-undang/1951/1951-14.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..544172a8f0d8c282554309957a623976b79d855a --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-14.yaml @@ -0,0 +1,32 @@ +number: 14 +year: 1951 +articles: + - article: 1 + content: Undang-undang No. 1 tahun 1949 dari Pemerintah Republik Indonesia dicabut dan diganti dengan Undang-undang ini. + - article: 2 + content: | + Semua ordonansi-ordonansi Pajak Bumi dan peraturan-peraturan daerah yang konkordan dengan ordonansi-ordonansi tersebut tidak berlaku lagi, seperti : + 1. de "Java - en Madura-landrenteordonnantie 1939" (Staatsblad No. 240 yang diubah dengan Staatsblad 1948 No. 314); + 2. de "Bali-landrenteordonnantie 1939" (Staatsblad No. 241); + 3. de "Celebes-landrenteordonnantie 1939" (Staatsblad No. 242); + 4. de "Voorlopige Landrente-regeling 1918" (Staatsblad No. 366, yang beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 394; + 5. Rijksblad Kasunanan 1941 No. 17; + 6. Rijksblad Mangkunegaran 1917 No. 12 yang beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Rijksblad Mangkunegaran 1930 No. 16; + 7. Rijksblad van Yogyakarta 1920 No. 11, yang beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Rijksblad van Yogyakarta 1932 No. 24; + 8. "Zelfbestuurs-landrente-verordening Celebes 1939" yang ditetapkan oleh Kepala-kepala Swapraja-swapraja : + a. Goa (surat keputusan tanggal 20-11-1939 No. 49); + b. Barru, Tanette dan Soppengriaja (surat keputusan tanggal 10-11-1939 No. No. 47/Ζ.Β); + c. Suppa dan Malusetasi (surat keputusan tanggal 13-10-1939 No. 97/Ζ.Β.); + d. Rappang-Sidenreng (surat keputusan tanggal 14-10-1939 No. 39/H.2); + e. Sawito, Batulappa dan Kassa (surat keputusan tanggal 19-10-1939 No. 59/Ζ.Β.); + f. Soppeng (surat keputusan tanggal 3-11-1939 No. 83/H.2.); + g. Wajo (surat keputusan tanggal 23-10-1939 No. 100/H.2.); + h. Bone (surat keputusan tanggal 24-10-1939 No. 149/H.2.); + 9. "Peraturan Zelfbestuur tentang Landrente" di Bali tahun 1939 (surat keputusan No. 4/1938); + 10. "Peraturan pajak bumi Daerah Lombok" (Peraturan 1948 No. 4); + 11. "Sumbawa Landrente-regeling 1942"; + 12. "Gebruiksgrondbelastingordonnantie" (Staatsblad 1927 No. 225). + - article: 3 + content: Untuk pajak bumi dari tahun-tahun yang telah lalu, yang belum dibayar lunas, tetap berlaku peraturan-peraturan pemungutan dan peraturan pemungutan dengan paksa, ditetapkan dalam ordonansi-ordonansi dan peraturan-peraturan disebut dalam pasal 2 di atas. + - article: 4 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951. diff --git a/undang-undang/1951/1951-15.yaml b/undang-undang/1951/1951-15.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4c4f44c500bc72c82a653dc4ba1f27e0f26140f7 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-15.yaml @@ -0,0 +1,99 @@ +number: 15 +year: 1951 +articles: + - article: I + content: | + Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang darurat tentang perubahan Ordonansi pajak peralihan 1944, Ordonansi pajak upah dan Ordonansi pajak kekayaan 1932 (Undang-undang darurat No. 37 tahun 1950, seperti ditambah dengan Undang-undang darurat No. 5 tahun 1951) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut : + Pasal 1. + Ordonansi pajak peralihan 1944, seperti telah diubah, terakhir dengan ordonansi 23 September 1949 (Staatsblad 1949 No. 261), diubah lagi seperti berikut : + I. Dalam pasal 1, ayat kedua, kata-kata "of Nederland" dihapuskan. + II. Pasal 2 diubah seperti berikut : + ke - 1. dalam ayat kedua kata-kata "of Nederland" dihapuskan dan kata-kata "het belastinggebied" diganti dengan "Indonesia"; + ke - 2. dalam ayat 2a, ke - 1, kata-kata "Nederlandse of" dihapuskan dan kata- kata "Nederlandse vlag" diganti dengan "bendera Indonesia"; + ke - 3. dalam ayat 2a, ke - 2, kata-kata "Nederlandse of" dan "of Nederland" dihapuskan; + ke - 4. ayat 3 dihapuskan. + III. Pasal 3 diubah seperti berikut : + ke - 1. dalam bagian c kata-kata "Gouverneur-Generaal" dan "Batavia" diganti berturut-berturut dengan "Presiden Republik Indonesia" dan "Jakarta"; + ke - 2. dalam bagian g kata-kata "land-en zeemacht" diganti dengan "angkatan darat, laut dan udara"; + ke - 3. dalam bagian 1 kata-kata "twaalf honderd" diganti dengan "vierentwintig honderd"; + IV. Pada penutup pasal 5, ayat pertama, titik diganti dengan titik koma, sesudah itu ditambahkan bagian baru, berbunyi : "f. biaya dari surat- surat keterangan alat- alat pembayaran luar negeri yang diperlukan untuk pengiriman-pengiriman sosial oleh kaum buruh, jika dan sepanjang biaya itu dipikul oleh majikan. Yang dimaksud pengiriman-pengiriman sosial ialah pengiriman valuta luar negeri yang dibeli dengan izin Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri yang diuntukkan guna : + ke - 1. pengiriman setiap bulan kepada anggauta keluarga yang berada di luar negeri; + ke - 2. alimentasi; + ke - 3. penyetoran dalam dana pensiun; + ke - 4. premi untuk asuransi jiwa dan lijfrente di dalam batas-batas, yang ditentukan dalam bagian d; + ke - 5. uang tabungan." + V. Dalam pasal 7 kata-kata "twaalf honderd" diganti dengan "vierentwintig honderd". + VI. Pasal 8, ayat pertama, diganti dengan dua ayat, berbunyi seperti berikut : + "(1) Kecuali apa yang ditentukan dalam ayat 1a dari pasal ini maka pajak dipungut menurut tarip-tarip di bawah ini : + [Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar] + (1a) Dalam hal biaya dari surat-surat keterangan alat-alat pembayaran luar negeri yang diperlukan untuk pengiriman-pengiriman sosial oleh wajibpajak- wajibpajak, kaum buruh atau yang melakukan pekerjaan atau perusahaan sendiri, terpikul oleh mereka, maka pajak dari wajibpajak-wajibpajak ini dihitung menurut cara yang berikut, jikalau penghitungan demikian itu memperoleh hasil lebih rendah daripada penghitungan pajak dengan melakukan tarip B pada ayat I dari pasal ini : + a. pendapatan bersih dikurangkan dengan jumlah biaya, yang selama tahun takwim atau masa-pajak terpikul oleh wajib pajak; + b. jumlah yang harus dikenakan pajak diperoleh secara demikian itu selanjutnya dikenakan pajak menurut tarip di bawah ini. + [Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar] + VII. Dalam pasal 8, ayat kedua dan ketiga, kata-kata "het tarief B" diganti dengan "de tarieven B". + VIII. Dalam pasal 8, ayat keempat, kata-kata "leden 1 dan 2" diganti dengan "leden 1, 1a en 2". Skala yang mengenai ayat ini diubah seperti berikut : + ke-1.pada keterangan dalam ruangan pertama, sesudah.kata "inkomen" ditambahkan kata-kata "c.q. belastbare som"; + ke-2.deretan-angka horizontal yang pertama, kedua dan ketiga dihapuskan; ke-3.dalam deretan-angka horizontal keempat "2500" diganti dengan "2.400"; + ke-4.bilangan pecahan terdapat dibelakang bilangan bulat dalam ruangan kedua sampai dengan ruangan kesebelas dihapuskan. + VIIIa. Pasal 8, ayat 4 terakhir, mulai dengan kata "Bij" dan berakhir dengan angkat "1560" dibaca seperti berikut : + Pengurangan pajak karena potongan-keluarga terhadap pendapatan mulai dari R. 23.400,- setahun dihitung menurut skala berikut : + [Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar] + IX. Dalam pasal 8, ayat keenam, kata-kata "Het hoofd van het departement van financien" diganti dengan "Menteri Keuangan", dan "f. 500.-" diubah menjadi "duizend gulden". + X. Pasal 8a dihapuskan. + XI. Pasal 8c di rubah seperti berikut : + ke-1.dalam ayat kedua kata-kata "of Nederland" dihapuskan; + ke-2.dalam ayat kelima kata-kata "der artikelen 8 en 8a" diganti dengan "van artikel 8". + XII. Dalam Pasal 8d, kata-kata "tarief B" dan "twaalfhonderd" diganti dengan berturut-turut "de tarieven B" dan "vierentwintig honderd". + XIII. Dalam Pasal 8e, kata-kata "leden 1 en 2" diganti dengan leden "1, 1a en 2". XIV. Pasal 9 di rubah seperti berikut : + ke-1.dalam bagian a, dua kali, dimuka kata "consulaire" disisipkan "diplomatieke"; kata-kata "mits zij geen Nederlandsch onderdaan zijn" diganti dengan "mits zij niet de Indonesische nationaliteit bezitten"; kata-kata "der Nederlanden" diganti dengan "van de Republik Indonesia"; + ke-2.dalam bagian-bagian c dan d, kata "Gouverneur-Generaal" diganti dengan "Menteri Keuangan"; + ke-3.dalam bagian e, kata "twe honderd" diubah menjadi "vier honderd". ke-4.bagian f dihapuskan. + XV. Pasal 10 di rubah seperti berikut : + ke-1.dalam ayat pertama kata-kata "het belastinggebied" dua kali diganti dengan "Indonesia"; kata "directeur van financien" diganti dengan "Menteri Keuangan"; + ke-2.dalam ayat ketiga, kata-kata "waar de Nederiandsch-Indische Regering hare taak als zodanig uitoefent" diganti dengan "bepaald door de Menteri Keuangan"; + ke-3.dalam ayat keempat kata "directeur van financien" diganti dengan "Menteri Keuangan". + XVI. Pasal 11 di rubah seperti berikut : + ke-1.dalam ayat ketiga, "f. 1.200" diganti dengan "vierentwinting honderd gulden"; + ke-2.dalam ayat keempat kata-kata "de hoofdinspecteur van financien" diganti dengan "kepala jawatan pajak". + XVII. Dalam pasal 14c, ayat kelima, kata-kata "De hoofdinspecteur van financien" diganti dengan "kepala jawatan pajak". + XVIII. Dalam pasal 16, ayat kedua, kata-kata "het belastinggebied" diubah menjadi "Indonesia". + XIX. Pasal 17 di rubah seperti berikut : + ke-1.dalam ayat 4, bagian ke - 4, kata-kata "belastinggebied" diubah dengan "Indonesia"; + ke-2.dalam ayat kelima, kata "Gouverneur-Generaal" diganti dengan "Menteri Keuangan". + XX. Pasal 29, ayat kedua, dibaca seperti berikut : + "(2)ketetapan-ketetapan pajak yang tidak betul dapat dikurangkan atau dibatalkan oleh kepala jawatan pajak karena jabatan". + XXI. Pasal 29a dihapuskan. Sebagai gantinya disisipkan suatu pasal baru, berbunyi seperti berikut : + "Pasal 29a. + Menteri Keuangan berhak untuk mengeluarkan peraturan-peraturan, yang diperlukan untuk menambah dan menjalankan ordonansi ini". + XXII. Pasal 30, ayat ketiga, dihapuskan. + Pasal 2. + Ordonansi pajak kekayaan 1932, seperti telah di rubah, terakhir dengan ordonansi 23 September 1949 (Staatsblad 1949 No. 261), dirubah lagi seperti berikut : + Dalam pasal 2, ayat pertama, kata-kata "of Nederland" dihapuskan. + Pasal 3. + Ordonansi pajak upah (1934), seperti telah di rubah, terakhir dengan ordonansi 30 Desember 1948 (Staatsblad 1948 No. 342), dirubah lagi seperti berikut : + I. Dalam pasal 9A, ayat pertama, bagian-bagian a, b dan c diganti seperti berikut : + "a.berjumlah kurang dari R. 1.500:3%; + b.R. 1.500 hingga R. 2.400:4%; + c.R. 2.400 hingga R. 4.800:5%; + d.R. 4.800 hingga R. 8.000:7%; + e.R. 8.000 hingga R.12.000:10%; + f.R.12.000 dan lebih:15% dari upah itu". + II. Dalam pasal 9c, ayat kedua, "f. 10.-" diganti dengan "veertig gulden". + III. Pasal 10 dirubah seperti berikut : + ke-1.dalam bagian c, di muka kata "consulaire" disisipkan : + "diplomatieke,"; kata-kata "geen Nederlands onderdaan zijn" diganti dengan "niet de Indonesische nationaliteit bezitten"; + ke-2.dalam bagian i kata "Gouverneur-Generaal" diganti dengan "Menteri Keuangan". + IV. Dalam pasal 17, ayat kedua, pasal 20, ayat ketiga, pasal 21, ayat keempat, pasal 23, ayat kedua, dan pasal 36, ayat keempat, kata-kata "hoofdinspecteur van financien" diganti dengan "kepala jawatan pajak". + V. Dalam pasal 18, pasal 19, ayat ketiga, dan pasal 29, ayat ketiga, kata-kata "directeur van financien" diganti dengan "Menteri Keuangan". + VI. Pasal 31 dibaca seperti berikut : + "Dimana dalam bab ini terdapat soal kepala pemerintahan yang ditunjuk, maka dimaksudkan pegawai pamong praja yang ditunjuk untuk itu oleh Menteri Dalam Negeri". + VII. Dalam pasal 32, ayat keempat, bagian penutup dari kalimat kedua dihapuskan, ialah yang mulai dengan kata-kata "met dien verstande"; koma di muka itu diganti dengan titik. + VIII. Dalam pasal 34, ayat ketujuh, kata "Gouverneur-Generaal" diganti dengan "Menteri Keuangan". + IX. Dalam pasal 40, ayat pertama, bagian penutupnya, yang mulai dengan kata-kata "in de buitengewesten", diganti dengan "bij het aangewezen bestuurshoofd en bij de door dit bestuurshoofd aan tewijzen ambtenaren van het binneniands bestuur". + X. Dalam pasal 42, kata-kata "in provincien en andere door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen gewesten de Gouverneur en overigens de directeur van financien" diganti dengan "de Menteri Keuangan". + XI. Pasal 43 dihapuskan. + XII. Dalam pasal 53 kata "directeur van financien" diganti dengan "Menteri Keuangan". XIII. Pasal 54, ayat kedua, dihapuskan. + Pasal 4. + Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951. + - article: II + content: Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkan. diff --git a/undang-undang/1951/1951-16.yaml b/undang-undang/1951/1951-16.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eea042bf418b9f4e03f81ca9b14a71ca7adbf171 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-16.yaml @@ -0,0 +1,20 @@ +number: 16 +year: 1951 +articles: + - article: 1 + content: | + Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang penurunan cukai tembakau" (Undang-undang Darurat No. 22 tahun 1950), ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut + Pasal tunggal. + "Tabaksaccijns-ordonnantie" (Staatsblad 1932 No. 517), sebagai semula telah diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi tanggal 1 September 1949 (Staatsblad No. 234), diubah lagi sebagai berikut : + Pasal 7 dibaca : + "Pada pemasukan barang-barang yang dikenakan cukai, oleh lain orang dari pada importir, yang mempunyai surat idzin berusaha sebagai termaktub dalam pasal 19, berlaku sebagai harga eceran untuk menghitung cukai, harga penjualan ketika penyerahan barang-barang itu dinegeri ini, ditambah dengan bea-masuk, bea statistik dan pancang berat barang yang harus dibayar pada waktu pemasukan ditambah pula dengan seratus empat puluh persen mengenai rokok-rokok sigaret yang dibuat dengan mesin serta tembakau iris, seratus persen sekedar mengenai rokok-rokok sigaret lain dari pada yang dibuat dengan mesin tujuh puluh persen sekedar mengenai hasil-hasil tembakau yang lain". + Pasal 10 dibaca : + "(1) Cukainya berjumlah : + a. untuk rokok-rokok sigaret yang dibuat dengan mesin dan tembakau iris lima puluh persen dari harga eceran; + b. untuk rokok-rokok sigaret lain dari pada yang dibuat dengan mesin : empat puluh persen dari harga eceran; + c. untuk hasil-hasil lain yang dikenai cukai : tiga puluh persen dari harga eceran. + (2) Dalam hal keragu-raguan atau perbedaan pendapat apa hasil-hasil tembakau yang dikenakan cukai termasuk di bawah a. dari ayat di muka ini, atau di bawah b. atau c. dari ayat itu, diputuskan oleh Menteri Keuangan. + (3) Jikalau menurut pasal 31 penjualan diidzinkan dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran yang tersebut dipita yang dilekatkan menurut pasal 12, maka dengan tidak memperhatikan perbedaan pada ayat (1) harus dibayar cukai sebanyak lima puluh persen dari jumlah yang melampaui harga itu." + + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai 1 Juli 1950. diff --git a/undang-undang/1951/1951-17.yaml b/undang-undang/1951/1951-17.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..96ca82eec2b33ec557f40afb3860c9dede423eaa --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-17.yaml @@ -0,0 +1,15 @@ +number: 17 +year: 1951 +articles: + - article: I + content: | + Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang pengeluaran uang kertas atas tanggungan Republik Indonesia Serikat" (Undang-undang Darurat No. 21 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang sebagai berikut : + Pasal 1. + Menteri Keuangan diberi kuasa, menurut adanya kebutuhan, untuk mengeluarkan uang kertas atas nama pembawa, yang memberi hak piutang terhadap Republik Indonesia kepada pembawanya sampai jumlah yang tertulis di atasnya dalam rupiah Republik Indonesia. + Pasal 2. + Uang-uang kertas termaksud dalam pasal I dikeluarkan dalam pemecahan (coupure) dari lima rupiah dan sepuluh rupiah sampai jumlah semua setinggi-tingginya R. 230;000.000.- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). + Pasal 3. + Uang-uang kertas itu merupakan alat-alat pembayaran yang sah sampai setiap jumlah. Pasal 4. + Peraturan-peraturan lanjut tentang pengeluaran uang-uang kertas yang dimaksud dalam pasal 1 ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang diserahi pula pelaksanaan Undang-undang ini. + - article: II + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan dianggap berlaku surut sampai tanggal 31 Mei 1950. diff --git a/undang-undang/1951/1951-19.yaml b/undang-undang/1951/1951-19.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3fce0196790907028c7218da2ef84300fa0008c6 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-19.yaml @@ -0,0 +1,13 @@ +number: 19 +year: 1951 +articles: + - article: I + content: | + Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang perubahan "Tariefordonnantie" (Staatsblad 1910 No. 628, sebagai telah di rubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi 15 Desember 1949 (StAatsblad No. 391), (Undang-undang Darurat No. 32 tahun 1950)", ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut + Pasal tunggal. + Pada Ordonansi 7 Desember 1910 (Staatsblad No. 628) sebagai telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi 15 Desember tahun 1949 (Staatsblad No. 391) yang dimaksud pada pasal I, diadakan perubahan seperti berikut : - article: II + a. Bagian kalimat : "(met uitzondering van het eiland We)" yang terdapat di bagian Ten Tweede : I. ayat le dihapuskan; + b. Bagian kalimat : "(met uitzolidering van het eiland We)" yang terdapat di bagian Ten Tweede : II. ayat A dihapuskan; + c. Bagian kalimat : "(met uitzondering van het eilnad We) ; yang terdapat di bagian Ten Derde :, di bawah IV. Tarief vo- or : ayat c dan d dihapuskan; + d. Perkataan : "Europeesch" yang terdapat dalam kalimat yang terakhir di bagian Ten Derde : dihapuskan. + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 21 Nopember 1950. diff --git a/undang-undang/1951/1951-2.yaml b/undang-undang/1951/1951-2.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4c54ba3b459beca9c48013e0ccd6bad085a3abe7 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-2.yaml @@ -0,0 +1,210 @@ +number: 2 +year: 1951 +articles: + - article: I + content: | + Menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Undang-undang Kecelakaan tanggal 18 Oktober 1947 No. 33 dari Republik Indonesia yang bunyinya sebagai sebagai berikut. + Bagian I. + Aturan-aturan umum. + Pasal 1. + (1) Diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, majikan berwajib membayar ganti-kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan itu, menurut yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. + (2) Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan. + (3) Jikalau buruh meninggal dunia karena akibat kecelakaan yang demikian itu, maka kewajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya. + (4) Jikalau hak atas perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan itu beralih pada majikan lain, buruh dan keluarga buruh yang ditinggalkan tetap mempunyai hak-hak seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang ini yang harus dipenuhi oleh majikan baru. + Pasal 2. + (1) Yang diwajibkan memberi tunjangan yaitu perusahaan : + 1. yang mempergunakan satu atau beberapa tenaga mesin; + 2. yang mempergunakan gas-gas yang telah dicairkan, dikempa atau yang jadi cair karena tekanan; + 3. yang mempergunakan zat-zat baik padat, baik cair, maupun gas yang amat tinggi panasnya atau mudah terbakar atau menggigit, mudah meletus, mengandung racun, menimbulkan penyakit atau dengan cara yang lain berbahaya atau dapat merusak kesehatan; + 4. yang membangkitkan, mengobah, membagi-bagi, mengalirkan atau mengumpulkan tenaga-listrik; + 5. yang mencari atau yang mengeluarkan barang galian dari tanah; + 6. yang menjalankan pengangkutan orang atau barang-barang; + 7. yang menjalankan pekerjaan memuat dan membongkar barang-barang; + 8. yang menjalankan pekerjaan mendirikan, mengobah, membetulkan atau membongkar bangun-bangunan, baik dalam atau di atas tanah, maupun dalam air, membuat saluran-saluran dalam tanah dan jalan-jalan; + 9. yang mengusahakan hutan; + 10. yang mengusahakan siaran radio; + 11. yang mengusahakan pertanian; + 12. yang mengusahakan perkebunan; + 13. yang mengusahakan perikanan. + (2) Jikalau sesuatu macam perusahaan, belum termasuk dalam ayat (1), ternyata berbahaya bagi buruhnya, maka dengan Undang-undang macam perusahaan tersebut dapat diwajibkan memberi tunjangan. + Pasal 3. + Yang dinamakan dengan pengertian perusahaan dalam Undang-undang ini ialah perusahaan-perusahaan, baik milik Negara maupun bukan dan jawatan-jawatan Negeri yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih. + Pasal 4. + Yang dimaksudkan dengan kata majikan dalam Undang-undang ini ialah tiap- tiap orang atau badan hukum yang mempekerjakan seorang buruh atau lain diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan. + Pasal 5. + Yang dimaksudkan dengan kata pengurus dalam Undang-undang ini ialah orang yang diwajibkan memimpin perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, seluruhnya atau memimpin sebagian dari perusahaan itu yang berdiri sendiri. + Pasal 6. + (1) Yang dimaksudkan dengan kata buruh dalam Undang-undang ini ialah tiap-tiap orang yang bekerja pada majikan diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dengan mendapat upah, kecuali hal-hal tersebut dalam ayat (3) dari pasal ini. + (2) Dalam Undang-undang ini dianggap sebagai buruh + a. magang, murid dan sebagainya yang bekerja pada perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, juga dalam hal mereka tidak menerima upah; + b. mereka yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan diperusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, kecuali jikalau mereka yang memborong itu sendiri menjalankan perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan; + c. mereka yang bekerja pada seorang yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, mereka itu dianggap bekerja di perusahaannya majikan yang memborongkan pekerjaan itu, kecuali jikalau perusahaan majikan yang memborong itu sendiri suatu perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dalam mana pekerjaan yang diborong itu dikerjakan; + d. orang-orang hukuman yang bekerja di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, akan tetapi mereka tidak berhak mendapat ganti-kerugian karena kecelakaan selama mereka itu menjalani hukumannya. + (3) Bukan buruh menurut Undang-undang ini ialah : + a. pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja Negeri atau dari badan-badan Pemerintah didirikan atas Undang-undang Pemerintah, yang dilindungi oleh peraturan-peraturan Pemerintah, jikalau mereka dapat kecelakaan; + b. buruh yang dilindungi oleh Undang-undang kecelakaan yang berlaku di luar daerah Negara Republik Indonesia; + c. buruh yang bekerja di rumahnya sendiri, untuk perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan dan dalam menjalankan pekerjaan itu tidak mempergunakan gas-gas yang dicairkan, dikempa atau gas-gas dalam keadaan cair karena tekanan, zat-zat baik yang padat, maupun yang cair atau yang berupa gas yang derajat panasnya tinggi, mudah terbakar atau memakan barang-barang yang keras, misalnya air keras, mudah meletus, mengandung racun, menimbulkan penyakit atau karena cara lain berbahaya atau merusak kesehatan. + Pasal 7. + (1) Yang dimaksudkan dengan kata upah dalam Undang-undang ini ialah : + a. tiap-tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai ganti-pekerjaan; + b. perumahan, makan, bahan-makanan dan pakaian dengan percuma, yang nilainya ditaksir menurut harga umum di tempat itu. + (2) Orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat (2) a, dalam Undang- undang ini, dianggap menerima upah yang jumlahnya sama dengan upah yang terendah dari buruh yang bekerja diperusahaan itu yang mengerjakan pekerjaan sama atau hampir sama dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka. + (3) Upah dari orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal 6, ayat (2) b, dalam Undang-undang ini, dianggap sama dengan upah dari buruh yang bekerja pada perusahaan majikan atau perusahaan semacam itu sekurang-kurangnya selama satu tahun dan yang mengerjakan pekerjaan orang-orang itu. + (4) Orang-orang hukuman yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (2) d, dalam Undang-undang ini dianggap menerima upah sama dengan upah dari buruh biasa yang bekerja diperusahaan itu atau perusahaan yang semacam itu, atau mengerjakan pekerjaan yang sama atau hampir sama dengan pekerjaan mereka. + Pasal 8. + (1) Yang dimaksudkan dengan kata upah sehari dalam Undang-undang ini : + a. jikalau upah itu ditetapkan harian, ialah upah yang harus dibayar untuk satu hari; + b. jikalau upah itu ditetapkan mingguan, ialah upah yang harus dibayar untuk satu minggu dibagi 7; + c. jikalau upah itu ditetapkan bulanan, ialah upah yang harus dibayar untuk satu bulan dibagi 30. + (2) Jikalau upah itu ditentukan lain dari pada harian, mingguan atau bulanan, maka banyaknya upah itu dalam Undang-undang ini ditetapkan oleh pegawai-pengawas yang dimaksudkan dalam pasal 9 dengan mengingat pertimbangan majikan dan buruh. Jikalau dalam penetapan ini terdapat perselisihan paham, maka yang berkepentingan dalam waktu satu minggu dapat memajukan hal ini kepada Menteri Perburuhan untuk diberi putusan. + (3) Jikalau buruh sesudah dapat kecelakaan masih menerima bagian-bagian dari upah yang dimaksudkan dalam pasal 7, ayat (1) b, maka selama bagian-bagian upah itu diterima oleh buruh, bagian-bagian itu tidak dipakai untuk menghitung banyaknya upah sehari guna menentukan besarnya ganti kerugian. + (4) Jikalau banyaknya upah lebih dari Rp. 20,- (dua puluh rupiah) sehari, maka kelebihan tidak dipakai guna menetapkan besarnya ganti kerugian. + Pasal 9. + Dengan atau berdasarkan atas peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan dokter-dokter penasehat dan pegawai-pegawai pengawas yang daerah jabatannya ditentukan pula. + BAGIAN II. + Macam dan besarnya ganti kerugian + Pasal 10. + Ganti kerugian yang dimaksudkan dalam pasal I ialah : + a. biaya pengangkutan buruh yang mendapat kecelakaan kerumahnya atau kerumah sakit; + b. biaya pengobatan dan perawatan buruh yang dapat kecelakaan, termasuk juga biaya pemberian obat-obat dan alat-alat pembalut sejak kecelakaan terjadi sampai berakhimya keadaan sementara tidak mampu bekerja; + c. biaya untuk mengubur buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan banyaknya Rp 125.- (seratus dua puluh lima rupiah); + d. uang tunjangan yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut ini. + Pasal 11. + (1) Majikan diwajibkan memberi uang tunjangan kepada buruh yang karena kecelakaan : + a. sementara tidak mampu bekerja. + Uang tunjangan karena ini besarnya sama dengan upah sehari untuk tiap-tiap hari, terhitung mulai pada hari buruh tidak menerima upah lagi, baik penuh maupun sebagian, dan dibayar paling lama 120 hari. Jikalau sesudah lewat 120 hari buruh itu belum mampu bekerja, maka uang tunjangan demikian itu dikurangi menjadi 50 % dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja; + b. selama-lamanya tidak mampu bekerja sebagian. + Uang tunjangan karena ini ditetapkan sekian persen dari upah sehari untuk tiap-tiap hari, menurut daftar yang dilampirkan pada Undang-undang ini, dimulai setelah pembayaran uang tunjangan yang dimaksudkan dalam a berakhir dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja sebagian; + c. bercacat badan selama-lamanya yang tidak disebut dalam daftar yang dilampirkan pada Undang-undang ini. + Banyaknya persenan dari upah sehari itu ditetapkan oleh pegawai pengawas dengan persetujuan dokter-dokter penasehat dalam daerah kecelakaan itu terjadi. + Jika terdapat perselisihan paham dalam hal menetapkan besarnya persenan itu, maka Menteri Perburuhan menentukannya dengan mengingat pertimbangannya Menteri Kesehatan tentang hal ini; + d. selama-lamanya tidak mampu bekerja sama sekali dan karena itu sekali- kali tidak dapat lagi mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan mendapat upah yang biasa dikerjakannya sebelum buruh itu dapat kecelakaan. + Upah tunjangan karena ini besarnya 50% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan jumlah tersebut ditambah menjadi 70% jikalau kecelakaan itu menyebabkan buruh terus-menerus memerlukan pertolongannya orang lain. + Tunjangan itu dimulai setelah tunjangan yang dimaksudkan dalam a. dari ayat ini berakhir dan dibayar selama buruh tidak mampu bekerja sama sekali. + (2) Selama menurut pertimbangan dokter penasehat belum dapat ditentukan tentang hal tidak mampu bekerja sebagian atau sama sekali seperti yang dimaksudkan ayat (1) b, c dan d, maka berlakulah yang ditentukan dalam ayat (1) a. + (3) Pembayaran uang tunjangan yang dimaksudkan ayat (1) a, b, c dan d dilakukan pada tiap-tiap waktu buruh menerima upahnya, kecuali jikalau antara majikan dan buruh dibuat perjanjian lain dari pada itu. + Pasal 12. + (1) Jikalau buruh meninggal dunia karena kecelakaan, maka keluarga yang ditinggalkannya dapat uang tunjangan sebesar : + a. 30 % dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi janda atau janda-janda yang nafkah hidupnya semua atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu. Begitupun pula bagi janda laki-laki yang tidak mampu bekerja dan nafkah hidupnya semua atau sebagian besar ditanggung oleh buruh tadi. + Dalam hal terdapat lebih dari seorang janda, maka uang tunjangan itu dibagi rata dan sama banyaknya antara mereka; + b. 15% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi seorang anak yang sah atau disahkan, yang berumur di bawah 16 tahun dan belum kawin. + Jikalau anak itu karena meninggalnya buruh menjadi yatim piatu, maka banyaknya tunjangan tadi ditambah menjadi 20% dari upah buruh sehari untuk tiap-tiap hari; + c. paling banyak 30% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari bagi bapak dan ibu atau jikalau buruh itu tidak punya bapak dan ibu lagi, kepada kakek dan nenek yang nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu: + d. paling banyak 20% dari upah sehari untuk cucu yang tidak berorang-tua lagi dan nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu; + e. paling banyak 30% dari upah sehari untuk mertua laki-laki dan mertua perempuan yang nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu. + (2) Jumlah tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b, c, d dan e, besarnya paling banyak 60% dari upah sehari untuk tiap-tiap hari dan dijalankan seperti berikut : + Uang tunjangan kepada anggauta-keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) e hanya dibayarkan, jikalau anggauta-keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b, c dan d telah menerima uang tunjangan penuh. Uang tunjangan kepada anggauta-keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) hanya dibayarkan, jikalau anggauta-keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b, dan c telah menerima uang tunjangan penuh dan uang tunjangan kepada anggauta-keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) c dibayarkan, jikalau anggauta-keluarga yang dimaksudkan dalam ayat (1) a dan b telah menerima uang tunjangan penuh. + (3) Jikalau jumlah tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan dalam ayat (1) a dan b lebih dari upah sehari, maka uang tunjangan bagi keluarga- keluarga itu akan dikurangi sehingga bagian masing-masing seimbang dengan jumlah yang ditetapkan untuk tiap-tiap golongan keluarga yang ditetapkan menurut ayat tersebut. + (4) Pembayaran tunjangan yang dimaksudkan dalam ayat (1) a, b, c, d dan e itu dilakukan tiap-tiap bulan. + Pasal 13. + (1) Dengan persetujuannya pegawai pengawas, tunjangan berkala yang dimaksudkan dalam pasal II ayat (1) b, c dan d dan pasal 12 ayat (1) a, b, c, d dan e dirobah menjadi tunjangan yang dibayarkan sekaligus : + a. jikalau dapat dijamin, bahwa buruh atau keluarga yang ditinggalkannya, setelah menerima tunjangan sekaligus, tidak akan terlantar hidupnya; + b. jikalau buruh atau keluarga yang ditinggalkannya meninggalkan daerah Negara Republik Indonesia; + (2) Tunjangan berkala yang dimaksudkan dalam ayat (1) dari pasal ini dirobah menjadi tunjangan yang dibayar sekaligus : + a. jikalau majikan yang diwajibkan memberi uang tunjangan itu meninggal dunia dan ahli warisnya menerima harta peninggalannya dengan perjanjian harta peninggalan itu harus didaftarkan; + b. jikalau majikan itu suatu badan hukum yang dibubarkan. + (3) Besarnya tunjangan sekaligus yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) ialah : + a. 48 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama kurang dari I tahun; + b. 40 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan-tunjangan berkala itu telah dibayar selama 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun; + c. 32 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu dibayar selama 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun; + d. 24 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan, jikalau tunjangan berkala itu telah dibayar selama 3 tahun atau lebih. + Pasal 14. + Jikalau janda, atau janda laki-laki dari buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan, kawin lagi, maka setelah terdapat persetujuan dari pegawai pengawas, majikan boleh menghentikan pembayaran tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 12 ayat (1) a sesudah ia membayar kepada janda atau janda laki-laki itu uang tunjangan yang harus dibayar sekaligus sebesar 24 kali dari tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan. + BAGIAN III. + Tentang pembebasan kewajiban membayar ganti kerugian, menunda pembayaran dan merubah ganti kerugian. + Pasal 15. + (1) Majikan tidak diwajibkan memberi tunjangan kepada buruh atau seorang keluarga yang ditinggalkannya dalam hal-hal seperti berikut : + a. jikalau kecelakaan yang menimpa buruh itu terjadinya disengaja olehnya; + b. jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan itu dengan tidak ada alasan yang sah menolak dirinya diperiksa atau diobati oleh dokter yang berhak yang ditentukan oleh majikan; + c. jikalau buruh sebelumnya sembuh, menolak pertolongan tersebut di b dengan tidak alasan yang sah; + d. jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan pergi ke tempat lain sehingga dokter yang berhak yang ditetapkan oleh majikan, tidak dapat memberi pertolongan yang dianggap perlu untuk mengembalikan kesehatannya buruh itu. + (2) Sebagai alasan yang sah yang dimaksudkan dalam b dan c dari ayat (1) ialah antara lain takut akan pembedahan yang menurut dokter penasehat termasuk pembedahan yang berbahaya. + (3) Buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya gugur haknya menerima tunjangan berkala selama mereka menjalani hukuman penjara yang lamanya 3 bulan atau lebih. + Demikian pula selama mereka ditempatkan di rumah pendidikan anak- anak nakal yang didirikan oleh Pemerintah. + Pasal 16. + Majikan boleh menunda pembayaran tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 11, ayat (1) a, sampai paling lama lima hari terhitung mulai dari kecelakaan itu terjadi, jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan dirawat tidak dengan perantaraan perusahaan atau jikalau belum didapat surat keterangan dokter yang berhak, yang menerangkan, bahwa buruh itu tidak dapat bekerja karena ditimpa kecelakaan. + Pasal 17. + (1) Jikalau buruh, dalam waktu kecelakaan terjadi, sedang di bawah pengaruh minuman keras atau pengaruh barang-barang lain yang memabokkan, maka dengan persetujuan pegawai pengawas, majikan boleh mengurangi besarnya tunjangan dengan sebanyak-banyaknya 50 %. Tentang putusan pegawai pengawas dalam hal ini, sebelum lewat 1 minggu, boleh diminta putusan yang lebih tinggi kepada Menteri Perburuhan. + (2) Jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan dipekerjakan kembali dalam perusahaan dengan mendapat upah, maka majikan boleh mengurangi tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 11, ayat (1) a, b dan c, sehingga jumlah upah sesudah ditimpa kecelakaan dan tunjangan itu tidak kurang dari upah yang diterima buruh pada waktu kecelakaan terjadi. + (3) Jikalau buruh atau keluarga yang ditinggalkannya mendapat uang ganti kerugian atau uang tunjangan atau mendapat pensiun janda dan pensiun piatu, karena buruh yang ditimpa kecelakaan itu, berhubung dengan perjanjian bekerja atau berhubung dengan sesuatu assuransi yang dimasuki oleh majikan, atau karena buruh itu berhubung dengan perjanjian bekerja menjadi anggauta dari sesuatu fonds, maka majikan berhak mengurangi tunjangan yang harus dibayar menurut yang ditetapkan oleh bagian di muka ini dengan ganti kerugian atau tunjangan tersebut di atas. + Pengurangan tunjangan demikian itu hanya dapat dijalankan setelah didapat persetujuan dari pegawai pengawas. + Menteri Perburuhan berhak memberi putusan tentang hal ini, jika tidak didapat persetujuan. + Pasal 18. + (1) Baik buruh yang ditimpa kecelakaan, maupun majikan sebelum lewat 3 tahun setelah kecelakaan itu terjadi boleh memajukan permintaan kepada pegawai pengawas untuk menetapkan lagi jumlah uang tunjangan yang telah ditetapkan menurut ketentuan Bagian II, jikalau data keadaan selama-lamanya tidak mampu bekerja itu terdapat perubahan yang nyata. + Dalam hal ini pegawai pengawas tidak akan memberi putusan sebelum dapat persetujuan dari dokter penasehat. + Jikalau antara pegawai pengawas dan dokter penasehat ada perselisihan paham, maka hal itu diputuskan oleh Menteri Perburuhan. + (2) Jikalau tunjangan itu telah dibayarkan sekaligus, maka perubahan yang dimaksudkan dalam ayat (1) hanya dapat dijalankan, jikalau keadaan tidak mampu bekerja ini bertambah. + (3) Perubahan yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak mengenai keadaan bertambah tidak mampunya bekerja yang disengaja oleh buruh atau karena akibatnya kecelakaan baru. + BAGIAN IV. + Hal administrasi, pengawasan dan menjalankan perkara jikalau timbul perselisihan. + Pasal 19. + (1) Majikan atau pengurus, jikalau pengurus ditetapkan, diwajibkan melaporkan kepada pegawai pengawas atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan tiap-tiap kecelakaan yang menimpa seseorang buruh dalam perusahaannya selekas lekasnya, tidak lebih dari 2 kali 24 jam. + (2) Disamping kewajiban yang ditentukan dalam ayat (1) tersebut di atas majikan atau pengurus, jikalau pengurus ditetapkan, diwajibkan memberitahukan kecelakaan itu dengan surat tercatat kepada pegawai pengawas dalam waktu 2 kali 24 jam. + (3) Buruh yang ditimpa kecelakaan, keluarganya, kawan-kawannya sekerja atau serikat-sekerjanya boleh memberitahukan kecelakaan yang menimpa buruh itu kepada pegawai pengawas. + Pasal 20. + (1) Majikan atau pengurus perusahaan.diwajibkan mengadakan daftar kecelakaan di perusahaan atau dibagian yang berdiri sendiri. Daftar ini harus dibuat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan. + (2) Majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan mencatat dengan cara yang benar pembayaran uang ganti kerugian yang telah dijalankan dan perubahan-perubahan pembayaran uang ganti kerugian yang dimaksudkan dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dalam daftar tersebut dalam ayat (1) atau dalam daftar lain yang mengenai hal-hal lain. + (3) Majikan atau pengurus diwajibkan membuat daftar keluarga sebagai dimaksud dalam pasal 12 Undang-undang ini. + Pasal 21. + (1) Setelah kecelakaan terjadi, majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan selekas-lekasnya membuat perhitungan banyaknya uang tunjangan berdasarkan undang-undang ini untuk buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya. + (2) Jikalau buruh yang ditimpa kecelakaan meninggal dunia atau luka parah, maka majikan atau pengurus perusahaan harus memberitahukan hal ini selekas-lekasnya kepada keluarga buruh itu. + Pasal 22. + (1) Setelah menerima pemberitahuan yang dimaksudkan dalam pasal 19 dengan selekas-lekasnya pegawai pengawas menjalankan pengusutan di tempat kecelakaan tentang sebab-sebab kecelakaan dan akibat kecelakaan itu. + (2) Orang-orang yang diminta memberi keterangan atau memberi bantuan keakhliannya oleh pegawai pengawas berhubung dengan pengusutan itu diwajibkan memenuhi permintaan itu. + (3) Majikan atau pengurus perusahaan diwajibkan memberikan kepada pegawai pengawas daftar kecelakaan yang dimaksudkan dalam pasal 20 dan semua daftar yang memuat keterangan keterangan yang dibutuhkan untuk membuat perhitungan ganti kerugian, untuk diperiksa. + (4) Sesudah pegawai pengawas mengadakan pemeriksaan ia diwajibkan mengusulkan kepada Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja, supaya diadakan tindakan-tindakan sehingga kecelakaan-kecelakaan tersebut dalam pasal 19 undang-undang ini jangan terulang lagi. + Pasal 23. + Perselisihan paham dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan undang-undang ini, kecuali pasal-pasal yang mengenai pelanggaran dan kejahatan, sedapat mungkin dicegah dan diselesaikan oleh pegawai pengawas dengan jalan damai. + Pasal 24. + (1) Jikalau dalam suatu perselisihan paham tentang kewajiban memberi tunjangan diminta putusan hakim, dalam keadaan mendesak, dengan menunggu putusan itu, pegawai pengawas berhak mewajibkan majikan : + a. memberi pertolongan dalam hal pengobatan dan perawatan + b. memberi biaya penguburan menurut yang ditetapkan dalam pasal 10 c; + c. memberi tunjangan untuk sementara kepada buruh atau keluarga yang ditinggalkannya yang besarnya ditetapkan oleh pegawai pengawas. + (2) Kewajiban yang dimaksudkan dalam sub c ayat (1), hanya boleh dituntut, jikalau antara kedua fihak telah didapat persetujuan tentang pemberian uang tunjangan dan perselisihan hanya mengenai besarnya uang tunjangan itu. + (3) Jikalau pemberian ganti-kerugian telah ditetapkan dengan persetujuan hakim yang sudah dapat dijalankan, maka pembayaran untuk sementara yang ditetapkan oleh pegawai pengawas tersebut dalam ayat (1), diperhitungkan dengan ganti kerugian itu. + (4) Jikalau jumlah uang ganti kerugian yang dimaksudkan dalam ayat (3) kurang dari pada uang pembayaran untuk sementara yang telah dijalankan atau jikalau dengan putusan hakim yang sudah dapat dijalankan, ditetapkan bahwa ganti kerugian tidak diwajibkan, maka uang kelebihan pembayaran atau pembayaran untuk sementara itu dibayar kembali oleh Pemerintah kepada majikan. + Pasal 25. + Jikalau di antara kedua pihak telah ada persetujuan tentang hal besarnya uang tunjangan itu, akan tetapi sungguhpun demikian majikan tetap tidak membayar tunjangan yang telah ditetapkan itu pada waktu tersebut dalam pasal 11 ayat (3) dan pasal 12 ayat (4), maka pegawai pengawas berhak mewajibkan majikan seketika itu juga membayar tunjangan yang telah ditetapkan. + Pasal 26. + (1) Hal menuntut pembayaran uang tunjangan yang berdasarkan undang- undang ini gugur bagi buruh, setelah lewat 1 tahun sejak kecelakaan terjadi dan bagi keluarga yang ditinggalkannya setelah lewat 1 tahun sejak ia menerima pemberitaan buruh itu meninggal dunia. + (2) Uang tunjangan itu tidak dapat ditagih lagi, setelah lewat 1 tahun, dihitung mulai pada hari pertama sejak uang tunjangan dapat ditagih. + (3) sungguhpun waktu yang ditetapkan dalam ayat (1) dan (2) telah lewat, pembayaran uang ganti kerugian itu dapat juga dilakukan, apabila yang berkepentingan memberi keterangan-keterangan yang dapat diterima oleh hakim, bahwa ia (yang berkepentingan), karena sebab-sebab di luar kesalahannya, tidak menuntut hak-haknya dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (1) dan (2) itu. + BAGIAN V. + Aturan-aturan hukuman dan tanggung jawab berdasarkan hukum perdata. + Pasal 27. + Barang siapa tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam pasal 19, ayat (1) dan (2), pasal 20, 21, pasal 22 ayat (2) dan (3), pasal 24 ayat (1) dan pasal 25, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 500,- (lima ratus rupiah), kecuali jikalau ia menurut atau berdasarkan undang-undang ini dibebaskan dari kewajiban itu. + Pasal 28. + Dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) : + 1. barang siapa yang dengan sengaja membujuk seorang buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya, supaya tidak memberitahukan kecelakaan itu kepada pegawai-pengawas; + 2. barang siapa yang dengan sengaja membujuk seorang buruh yang ditimpa kecelakaan atau keluarga yang ditinggalkannya dengan jalan yang tersebut dalam Undang-undang Hukum Pidana pasal 35 ayat (1), pada 2e, supaya jangan menuntut hak-haknya yang diberikan oleh undang-undang lain; + 3. barang siapa yang dengan sengaja memberi keterangan yang tidak benar kepada pegawai pengawas tentang hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu kecelakaan dan akibatnya. + Pasal 29. + Perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 27 dianggap pelanggaran dan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 28 dianggap kejahatan. + Pasal 30. + (1) Jikalau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut pasal 27 dilakukan oleh badan hukum, maka yang dituntut di muka pengadilan dan yang dikenakan hukum ialah anggauta-anggauta pengurus yang berkedudukan di daerah Negara Republik Indonesia, atau jikalau anggauta- anggauta itu tidak ada, wakil badan hukum itu yang berkedudukan di daerah Republik Indonesia. + (2) Yang telah ditetapkan dalam ayat (1) berlaku pula dalam hal-hal jikalau badan-hukum itu bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain. + Pasal 31. + (1) Yang diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut undang-undang ini selain dari pada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, juga pegawai-pegawai yang ditentukan dengan peraturan Pemerintah. + (2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) berhak, jikalau perlu dengan bantuan polisi, sewaktu-waktu masuk di tempat buruh bekerja, dan bangunan- bangunan dari perusahaan yang dipakai sebagai tempat tinggal buruh atau dipakai untuk merawat buruh. + Pasal 32. + Tiap-tiap perjanjian yang dibuat untuk membebaskan majikan dari tanggung jawab atau mengurangi tanggung jawab majikan berhubung dengan berlakunya Undang-undang ini, tidak sah. + Pasal 33. + Majikan dibebaskan dari tanggungan membayar ganti kerugian kepada buruh, yang ditimpa kecelakaan menurut Hukum Perdata, jikalau untuk kecelakaan itu telah dibayar ganti kerugian berdasarkan undang-undang ini. + BAGIAN VI. + Aturan-aturan penutup. + Pasal 34. + (1) Hak untuk mendapat ganti kerugian berdasarkan Undang-undang ini tidak boleh diserahkan kepada orang lain, digadaikan atau dibuat tanggungan pinjaman, pun tidak boleh disita untuk menjalankan putusan hakim atau sementara menanti putusan hakim ataupun untuk menjalankan faillissement. + (2) Perintah untuk membayar sesuatu ganti kerugian sewaktu-waktu dapat dicabut kembali. + Segala perjanjian yang bertentangan dengan ini tidak sah. + Pasal 35. + Segala surat-menyurat yang dibuat berhubung dengan dijalankannya Undang- undang ini bebas. dari biaya meterai. + Pasal 36. + (1) Dengan sesuatu peraturan Pemerintah, perusahaan-perusahaan yang diwajibkan membayar ganti kerugian berdasarkan Undang-undang ini, diwa- jibkan dengan Peraturan Pemerintah itu untuk membayar iuran guna mendirikan suatu fonds. + Dalam hal-hal yang ditentukan dalam peraturan Pemerintah itu, ganti kerugian akan dibayar dari fonds tersebut. + (2) Selama yang ditetapkan dalam ayat (1) belum dijalankan, ganti kerugian yang harus dibayar oleh majikan yang dinyatakan failliet atau karena sebab-sebab lain tidak mampu memberi tunjangan, dibayar oleh Negara kepada orang yang berhak menerimanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah. + (3) Karena pembayaran seperti termaksud dalam ayat (2) itu, maka segala hak-hak penuntutan pihak buruh yang bersangkutan terhadap majikan yang failliet atau tidak mampu membayar, dengan sendirinya pindah pada Negeri. + Pasal 37. + Segala peraturan yang masih diperlukan untuk melaksanakan Undang undang ini, ditetapkan dengan atau berdasarkan atas peraturan Pemerintah. + + - article: II + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. diff --git a/undang-undang/1951/1951-20.yaml b/undang-undang/1951/1951-20.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..344282a6603dd27fe6d60e4adbe1e4e6ed083e0f --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-20.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 20 +year: 1951 +articles: + - article: 1 + content: Sekedar tentang hal itu diberikan pembebasan yang sama di negeri negeri asing kepada pegawai-pegawai diplomatik dan konsuler Negara Republik Indonesia, dapatlah Menteri Keuangan, dengan syarat-syarat yang ditetapkan olehnya, memberikan pembebasan atau pengembalian cukai atas barang-barang yang ditujukan untuk pemakaian sendiri oleh pegawai-pegawai diplomatik atau konsuler dari negeri-negeri asing yang menjalankan tugasnya di negeri ini, jika mereka orang asing dan tidak melakukan perusahaan atau pekerjaan di Indonesia. Dengan pemakaian sendiri diartikan juga pemakaian oleh anggauta- anggauta keluarganya. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. diff --git a/undang-undang/1951/1951-21.yaml b/undang-undang/1951/1951-21.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..91637589ee3a8cdecb8e7a57d5e6f76d881e4489 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-21.yaml @@ -0,0 +1,25 @@ +number: 21 +year: 1951 +articles: + - article: 1 + content: | + Centrale Verkooporganisatie van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O.), yang dibentuk dengan ordonantie Staatsblad 1947 No. 140 tanggal 4 Agustus tahun 1947 dibubarkan. + Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini badan tersebut menurut hukum berada dalam keadaan penghapusan. + - article: 2 + content: Ordonantie Staatsblad 1947 No. 140 tanggal 4 Agustus 1947, setelah diubah dan ditambah kemudian dengan ordonantie Staatsblad 1949 No. 78, dan peraturan pelaksanaannya yang berdasarkan peraturan tersebut terakhir (dalam Staatsblad 1949 No. 79) dicabut, dengan ketentuan, bahwa semua peraturan-peraturan ordonansi tersebut di atas tetap berlaku selama dan seberapa jauh diperlukan, untuk penghapusan "Centrale Verkooporganisatie van Ondernemingslandbouwproducten (C.V.O.)". + - article: 3 + content: | + Pekerjaan penghapusan yang dimaksud dalam pasal 2 tersebut di atas diserahkan kepada suatu "Panitia penghapusan C.V.O." yang dibentuk oleh Menteri Perekonomian, terdiri dari: + seorang wakil dari Kementrian Perekonomian, + seorang wakil dari Kementrian Keuangan dan + seorang wakil dari "Ondernemersbond voor Indonesia". + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Panitia Penghapusan C.V.O. dalam tiga bulan sesudah melakukan pembayaran penghabisan, memberikan perhitungan dan pertanggungan-jawab kepada Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan. + - paragraph: 2 + content: Pekerjaan penghapusan berakhir dengan adanya persetujuan Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan mengenai perhitungan dan pertanggungan-jawab yang diberikan itu. + - article: 5 + content: Berakhirnya keadaan penghapusan ini akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. + - article: 6 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya. diff --git a/undang-undang/1951/1951-22.yaml b/undang-undang/1951/1951-22.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..06a149f509669a0d32f026ab6ffd87d6cbdc3566 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-22.yaml @@ -0,0 +1,14 @@ +number: 22 +year: 1951 +articles: + - article: I + content: | + Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang darurat tentang penetapan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam masa pekerjaan oleh para penjabat yang menurut pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam tingkat pertama dan tertinggi diadili oleh Mahkamah agung Indonesia" (Undang-undang Darurat No. 29 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang- undang, dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan hingga berbunyi sebagai berikut : + Undang-undang tentang penetapan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam masa pekerjaan oleh para penjabat yang menurut pasal 106 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam tingkat pertama dan tertinggi diadili oleh Mahkamah Agung. + Pasal tunggal. + Para penjabat yang termaktub dalam pasal 106 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berkenaan dengan kejahatan- kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran-jabatan tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana BUKU KEDUA, Titel XXVIII dan BUKU KETIGA Titel VIII serta kejahatan- kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang lain yang dilakukannya dalam masa pekerjaannya, yaitu sebagai disebut di bawah ini : + a. kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati; + b. kejahatan-kejahatan yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, BUKU KEDUA, Titel-titel I, II dan III; + c. kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya dalam keadaan yang memberatkan kesalahannya sebagai termaktub dalam pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. + - article: II + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai tanggal 27 Desember 1949. diff --git a/undang-undang/1951/1951-23.yaml b/undang-undang/1951/1951-23.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bc72135e9194ed1ba7c378cf23d676cc813dd0e5 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-23.yaml @@ -0,0 +1,9 @@ +number: 23 +year: 1951 +articles: + - article: 1 + content: Urusan penilikan pilem dimasukkan tugas-kewajiban Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. + - article: 2 + content: Tugas-kewajiban Menteri Dalam Negeri (Directeur van Binnenlandsch Bestuur), tersebut dalam "Undang-undang Pilem 1940" (Filmordonnantie 1940, Staatsblad 1940 No. 507), "Peraturan Pilem 1940" (Filmverordening 1940, Staatsblad 1940 No. 539 yang telah diubah dengan Staatsblad 1948 No. 155 dan Lembaran Negara No. 38/1951) dan "Keputusan pilem 1940" (Film besluit 1940, Bijblad 14490, yang telah diubah dengan Putusan Menteri Dalam Negeri No.S.U.4/2/41 tahun 1951), dijalankan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan kebudayaan. + - article: 3 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya. diff --git a/undang-undang/1951/1951-24.yaml b/undang-undang/1951/1951-24.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4dbac2d4748a14f5bbd480a22084d6b3dce24fc9 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-24.yaml @@ -0,0 +1,37 @@ +number: 24 +year: 1951 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Keperluan umum menghendaki supaya De Javasche Bank N.V. dinasionalisasi untuk tujuan mana harus dicabut hak dari saham-saham De Javasche Bank N.V. agar menjadi milik penuh dan bebas dari Negara. + - paragraph: 2 + content: Peraturan-peraturan dalam "Onteigeningsordonnantie 1920" (Staatsblad No. 574) untuk nasionalisasi ini tidak berlaku. + - article: 2 + content: Saham-saham dalam modal pangkal dari De Javasche Bank N.V. yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia, terhitung mulai berlakunya Undang-undang ini dicabut haknya oleh Republik Indonesia dan pindah menjadi milik penuh dan bebas dari Negara. + - article: 3 + content: Dengan tidak mengurangi yang tersebut dalam pasal 4, kepada pemilik-pemilik saham De Javasche Bank N.V., yang sahamnya menurut pasal 2 tersebut di atas dicabut haknya, diberi pengganti kerugian sebesar 120% dari harga nominal sahamnya dalam mata-uang Belanda atau terhadap Warga Negara Indonesia, yang menurut peraturan devisen berkedudukan di Indonesia, 360% dari harga tersebut dalam mata-uang Indonesia. + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pemilik-pemilik saham De Javasche Bank N.V., yang sahamnya menurut pasal 2 tersebut di atas dicabut haknya, dan yang tidak menyetujui besarnya pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3 di atas, dalam waktu dua bulan mulai dari hari berlakunya Undang-undang ini, diberi kesempatan untuk mengajukan pengaduan menurut peraturan-peraturan acara yang berlaku dalam pengadilan di Indonesia untuk minta ditetapkan oleh Hakim besarnya pengganti kerugian yang seadil-adilnya. + - paragraph: 2 + content: Hakim mendahulukan penjelasan urusan ini. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Oleh Pemerintah Republik Indonesia disediakan uang pada De Javasche Bank N.V. sebesar jumlah yang diperlukan untuk pembayaran pengganti kerugian kepada pemegang-pemegang saham, yang saham-sahamnya dicabut haknya, dihitung berdasar atas peraturan tersebut dalam pasal 3 dari undang-undang ini. Selama waktu satu bulan terhitung dari mulai berlakunya Undang-undang ini De Javasche Bank N.V. membayarkan pengganti kerugian tersebut kepada pemegang-pemegang saham itu, yang menyerahkan sahamnya untuk Republik Indonesia beserta talon dan bukti-dividen yang belum dibayar. + - paragraph: 2 + content: Setelah waktu satu bulan tersebut dalam ayat (1) berakhir, maka De Javasche Bank N.V. mengumumkan nomornya saham-saham yang dicabut haknya menurut peraturan dalam pasal 2 dari Undang-undang ini, akan tetapi yang sesudahnya waktu satu bulan terhitung dari mulai berlakunya Undang-undang ini belum diserahkan menurut ayat (1), dan yang jumlah pengganti kerugiannya yang ditetapkan menurut pasal 3 telah disediakan pada bank itu. Pengumuman itu ditempatkan dalam Berita Negara dan dalam surat-surat kabar yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan. + - paragraph: 3 + content: Setelah tindakan tersebut dalam ayat (2) selesai, maka segala risiko dan biaya terhadap yang disediakan itu menjadi tanggungan yang berkepentingan. + - article: 6 + content: Terhadap modal yang berasal dari luar negeri, pemindahan ke luar negeri dari pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3 dan 4, diizinkan dalam waktu tiga tahun setelah terjadi hak atas penggantian kerugian yang telah ditetapkan, dengan kurs pada hari terjadinya hak menerima pengganti kerugian. + - article: 7 + content: Menteri Keuangan diberi kuasa mengambil segala tindakan yang perlu untuk pelaksanaan Undang-undang ini. + - article: 8 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Nasionalisasi De Javasche Bank N. V.". + - paragraph: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya. diff --git a/undang-undang/1951/1951-3.yaml b/undang-undang/1951/1951-3.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1db45da55c7a4b465c5b74e14ace47141ab14ce2 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-3.yaml @@ -0,0 +1,49 @@ +number: 3 +year: 1951 +articles: + - article: I + content: | + Menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Undang-undang Pengawasan Perburuhan tanggal 23 Juli 1948 No. 23 dari Republik Indonesia yang bunyinya sebagai berikut : + BAGIAN 1. + Tentang pengawasan perburuhan. + Pasal 1. + (1) Pengawasan perburuhan diadakan guna : + a. mengawasi berlakunya Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya; + b. mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas- luasnya guna membuat Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan; + c. menjalankan pekerjaan lain-lainya yang diserahkan kepadanya dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; + (2) Menteri yang diserahi urusan perburuhan mengadakan laporan-tahunan tentang pekerjaan pengawasan perburuhan. + BAGIAN 11. + Hak pegawai-pegawai pengawasan perburuhan untuk memperoleh keterangan. + Pasal 2. + (1) Menteri yang diserahi urusan perburuhan atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menunjuk pegawai-pegawai yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan. + (2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini, beserta pegawai- pegawai pembantu yang mengikutinya, dalam melakukan kewajiban- kewajiban tersebut dalam pasal I ayat (1), berhak memasuki semua tempat-tempat, dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan, atau dapat disangka bahwa disitu dijalankan pekerjaan dan juga segala rumah yang disewakan atau dipergunakan oleh majikan atau wakilnya untuk perumahan atau perawatan buruh. + Yang dimaksudkan dengan pekerjaan ialah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah. + (3) Jikalau pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) ditolak untuk memasuki tempat-tempat termaksud dalam ayat (2) maka mereka memasukinya, jika perlu dengan bantuan Polisi Negara. + Pasal 3. + (1) Majikan atau wakilnya, demikian pula semua buruh yang bekerja pada majikan itu, atas permintaan dan dalam waktu sepantasnya yang ditentukan oleh pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1), wajib memberi semua keterangan keterangan yang sejelas-jelasnya, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, yang dipandang perlu olehnya guna memperoleh pendapat yang pasti tentang hubungan kerja dan keadaan perburuhan pada umumnya di dalam perusahaan itu pada waktu itu atau/dan pada waktu yang telah lampau. + (2) Pegawai-pegawai tersebut di atas berhak menanyai buruh dengan tidak dihadiri oleh orang ketiga. + (3) Dalam menjalankan tugasnya pegawai-pegawai tersebut diwajibkan berhubungan dengan organisasi buruh yang bersangkutan. + Pasal 4. + Atas permintaan pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1), majikan atau wakilnya wajib menunjuk seorang pengantar untuk memberi keterangan- keterangan pada waktu diadakan pemeriksaan. + BAGIAN III. + Menyimpan rahasia. + Pasal 5. + Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam pasal 2 di luar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubung dengan jabatannya. + BAGIAN IV. + Aturan hukuman. + Pasal 6. + (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya termaksud dalam pasal 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah dengan tidak atau dipecat dari hak memangku jabatan. + (2) Barang siapa karena kesilapannya menyebabkan rahasia itu menjadi terbuka, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. + (3) Tidak ada tuntutan terhadap hal-hal tersebut dalam ayat (1) dan (2), jikalau tidak ada pengaduan dari majikan yang berkepentingan atau wakilnya. + (4) Barang siapa menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dalam melakukan kewajibannya seperti tersebut dalam pasal 2, begitu pula barang siapa tidak memenuhi kewajibannya termaksud dalam pasal 3 ayat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya lima ratus rupiah. + (5) Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya tersebut dalam pasal 4, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah. + (6) Hal-hal yang dikenakan hukuman tersebut dalam ayat (1) dan (2) dianggap sebagai kejahatan, sedangkan yang tersebut dalam ayat (4) dan (5) dianggap sebagai pelanggaran . + Pasal 7. + (1) Jikalau yang dikenakan hukuman tersebut dalam pasal 6 itu suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan hukum itu. + (2) Jikalau urusan badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan hukum lain yang mengurus itu. + BAGIAN V. + Tentang mengusut pelanggaran dan kejahatan. + Pasal 8. + Selain dari pada pegawai-pegawai, yang berkewajiban mengusut pelanggaran dan kejahatan pada umumnya, pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 2 dan orang-orang lain yang menurut Undang-undang ditunjuk dan diberi kekuasaan untuk itu, kecuali diwajibkan untuk menjaga dan membantu supaya aturan- aturan dalam Undang-undang ini dijalankan, diwajibkan juga untuk mengusut hal-hal yang dikenakan hukuman tersebut dalam pasal 6. + - article: II + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. diff --git a/undang-undang/1951/1951-4.yaml b/undang-undang/1951/1951-4.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fe5985f62cb0e21e50f38595d01c238defda995f --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-4.yaml @@ -0,0 +1,7 @@ +number: 4 +year: 1951 +articles: + - article: 1 + content: Perjanjian pinjaman antara Pemerintah Kerajaan Nederland dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat sebagaimana diputuskan di Konperensi Menteri peserta Uni Indonesia-Nederland di Jakarta pada tanggal 1 April 1950, yang naskahnya disertakan sebagai lampiran pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui. + - article: 2 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. diff --git a/undang-undang/1951/1951-5.yaml b/undang-undang/1951/1951-5.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d387b7059d08d42e49787f444be3a1a975b93924 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-5.yaml @@ -0,0 +1,10 @@ +number: 5 +year: 1951 +articles: + - article: I + content: | + Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang pengesahan dan pengakuan hutang terhadap Kerajaan Belanda (Undang-undang Darurat No. 26 Tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut : + Pasal tunggal. + Mengesahkan dan mengakui hutang yang timbul dari bantuan-Marshall sejumlah U.S.$ 2.200.000.- dalam arti hutang-hutang yang diterima pada Konperensi Meja Budar, di luar hutang-hutang tersebut dalam Bagian D. sub B. 1. Persetujuan Keuangan dan Perekonomian, yang dibuat pada Konperensi Meja Bundar dengan Kerajaan Belanda, sejumlah U.S.$ 15.000.000.- sehingga semua itu merupakan hutang sejumlah U.S.$ 17.200.000.- + - article: II + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. diff --git a/undang-undang/1951/1951-6.yaml b/undang-undang/1951/1951-6.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5dc7df081aae08d3eea4b77e0b66d6c051d72cc8 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-6.yaml @@ -0,0 +1,90 @@ +number: 6 +year: 1951 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menjadi Ketua bertempat tinggal di Jakarta. + - paragraph: 2 + content: Ketua mendapat gaji sejumlah R. 1750.- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan. + - paragraph: 3 + content: Di samping gaji tersebut dalam ayat (2), kepada Ketua diberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga, sama dengan aturan-aturan yang ditetapkan untuk pegawai-pegawai Negeri Republik Indonesia. + - paragraph: 4 + content: Selama masa memangku jabatan, untuk Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara beserta perabot rumah-tangga dan sebuah mobil dengan pengemudinya. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara. + - paragraph: 5 + content: Kepada Ketua diberikan tunjangan jabatan sejumlah R. 500.- (lima ratus rupiah) sebulan. + - paragraph: 6 + content: Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku. Ia tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan. Jika dalam perjalanan dinas ternyata harus dikeluarkan lebih dari pada apa yang dapat digantikan menurut peraturan ongkos perjalanan tersebut, maka kelebihannya itu dapat dimajukan untuk mendapat ganti dengan pertelaan tersendiri kepada Jawatan Urusan Perjalanan. + - article: 2 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima uang tunjangan sebesar uang tunjangan anggota. + - paragraph: 2 + content: Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertugas di gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk itu mereka mendapat uang tunjangan, masing-masing R. 750.- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan. + - paragraph: 3 + content: Untuk masing-masing Wakil Ketua disediakan sebuah kendaraan mobil dan pengemudinya. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh negara. Pengganti kerugian ongkos pengangkutan lokal tidak diberikan kepada Wakil Ketua. + - paragraph: 4 + content: Aturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi Wakil Ketua, selama bertindak sebagai Ketua di luar ibu kota, disamakan dengan aturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan seperti tersebut pada pasal 1 ayat (6). + - article: 3 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: | + Dengan memperhatikan yang tersebut pada pasal 4 peraturan ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua mendapat uang tunjangan sejumlah R. 1000.- (seribu rupiah) tiap-tiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut : + a. Apabila seorang anggota tidak hadir pada semua hari-hari rapat dalam satu bulan, bukan karena sakit atau sebab-sebab menurut Panitia Rumah Tangga di luar kesalahannya, maka ia tidak mendapat tunjangan; + b. Apabila seorang anggota datang hadir dihari-hari rapat sejumlah kurang dari separoh jumlah hari-hari rapat dalam satu bulan, maka ia mendapat separoh dari tunjangan; + c. Apabila seorang anggota datang hadir dihari-hari rapat sejumlah separoh atau lebih dari hari-hari rapat dalam satu bulan, mendapat tunjangan penuh; + d. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam anak ayat a, b dan c tidak berlaku bagi anggota pegawai negeri yang aktif. + - paragraph: 2 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali Ketua, mendapat uang duduk R. 30.- (tiga puluh rupiah) buat tiap-tiap rapat yang dihadirinya, akan tetapi tidak boleh menerima uang duduk lebih dari pada R. 60 (enam puluh) sehari. + - paragraph: 3 + content: Untuk menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Rapat-rapat Panitia dan Seksi, maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai hak penggantian ongkos perjalanan pulang pergi dan ongkos penginapan dengan ketentuan, bahwa jika pada waktu seorang anggota menerima panggilan untuk menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakyat atau rapat Panitia atau Seksi ia berada dilain tempat di dalam daerah Indonesia dari pada tempat tinggalnya, ia diperbolehkan langsung berangkat dari tempat di mana ia berada ke tempat di mana sidang atau rapat itu akan diadakan. + - paragraph: 4 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang pada mulanya berumah-tangga di luar dan kemudian bertempat tinggal di Kota Jakarta, untuk mengadakan hubungan dengan daerah di luar Jakarta, mendapat pengganti kerugian ongkos pengangkutan pulang pergi sekali setahun. + - paragraph: 5 + content: Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertempat tinggal di luar daerah yang mengutusnya dahulu, untuk mengadakan hubungan dengan daerah itu, mendapat pengganti kerugian ongkos pengangkutan ke daerah tersebut pulang pergi sekali setahun. + - paragraph: 6 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertempat tinggal di luar Jakarta, selama tinggal di Jakarta untuk menghadiri sidang atau rapat-rapat Panitia dan Seksi, mendapat pengganti kerugian ongkos pengangkutan dan penginapan. + - paragraph: 7 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta, untuk selama waktu sidang atau rapat-rapat Panitia dan Seksi, mendapat pengganti kerugian ongkos pengangkutan. + - paragraph: 8 + content: Apa yang ditetapkan dalam ayat (3) pasal ini berlaku juga, jika anggota pergi atas perintah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Ketuanya. + - paragraph: 9 + content: Semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memakai alat pengangkutan umum Negara dan Daerah-daerah Autonoom dengan percuma dan mendapat prioriteit pertama untuk memakai segala alat-alat pengangkutan umum. + - paragraph: 10 + content: Jawatan Pemerintahan Negara Pusat dan Daerah berkewajiban memberi bantuan alat-alat pengangkutan Negara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, apabila alat-alat pengangkutan umum yang tersebut pada ayat (9) tidak dapat dipergunakan. + - paragraph: 11 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak mempergunakan alat pengangkutan tersebut pada ayat (9), akan tetapi memakai alat pengangkutan sendiri, mendapat penggantian kerugian ongkos pengangkutan sama dengan ongkos kendaraan umum tersebut pada ayat (9). + - article: 4 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pegawai negeri yang menerima pokok gaji dari Kas Negara, Kas Daerah Autonoom atau Swapraja kurang dari R. 1000.- (seribu rupiah) dan pegawai sipil yang diperbantukan kepada badan-badan setengah resmi menerima pokok gaji kurang dari R. 1000.- (seribu rupiah), menerima tiap-tiap bulan tunjangan sebesar selisih antara R. 1000.- (seribu rupiah) dan pokok gaji itu. + - paragraph: 2 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pegawai negeri yang menerima pokok gaji dari Kas Negara, Kas Daerah Autonoom atau Swapraja tiap-tiap bulan sebesar R. 1000.- (seribu rupiah) atau lebih, tidak menerima uang tunjangan. + - paragraph: 3 + content: Anggota pegawai negeri "non-actief" yang tidak lagi menerima gaji dari Jawatannya, dianggap sebagai anggota bukan pegawai negeri. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bukan pegawai negeri, yang oleh karena menghadiri sidang dan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kehilangan penghasilannya, mempunyai hak atas penggantian kerugian kehilangan penghasilan setinggi-tingginya R. 1500 (seribu lima ratus rupiah) sebulan. + - paragraph: 2 + content: Hak atas penggantian kerugian, yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, atas permintaan yang berkepentingan, ditetapkan oleh sebuah Panitia, yang terdiri dari Ketua Dewan Pengawas Keuangan sebagai anggota merangkap; Ketua dan dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai anggota yang diangkat oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. + - paragraph: 3 + content: Panitia berkuasa untuk minta kepada mereka, yang mengaku berhak atas penggantian kerugian seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini untuk membuktikan haknya dengan surat-surat bukti. + - paragraph: 4 + content: Jika hal itu berhubung dengan beberapa hal sukar dibuktikan, maka penggantian kerugian itu dapat ditetapkan dengan melalui dasar persetujuan antara Panitia dan yang berkepentingan. + - paragraph: 5 + content: Kepala Jawatan Pajak memberikan kepada Panitia segala keterangan yang diminta dan yang ada padanya. + - paragraph: 6 + content: Anggota Panitia diwajibkan merahasiakan apa yang ternyata atau diberitahukan kepadanya sebagai anggota Panitia. + - article: 6 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pegawai Negeri yang "aktief", yang diperbolehkan melakukan pekerjaan mencahari penghasilan di luar jabatannya dan yang oleh karena menghadiri sidang dan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kehilangan penghasilan tersebut, mempunyai hak atas penggantian kerugian kehilangan penghasilan sama dengan ketentuan-ketentuan pada pasal 5. + - article: 7 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Kepada bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau, setelah anggota itu meninggal, kepada isteri dan anak-anak yang ditinggalkannya, akan diberikan uang tunjangan yang bersifat pensiun menurut syarat-syarat dan sebesar jumlah yang akan ditentukan dengan Undang-undang. + - paragraph: 2 + content: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dalam atau oleh karena menjalankan kewajibannya mendapat kecelakaan, menerima tunjangan yang berlaku untuk pegawai-pegawai negeri. + - article: 8 + content: Selama peraturan-peraturan yang dimaksud dalam Undang-undang ini belum ditetapkan, maka berlaku bagi anggota peraturan-peraturan yang telah ada. + - article: 9 + content: Undang-undang ini dapat disebut : "Undang-undang tentang kedudukan keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" dan mulai berlaku pada hari tanggal 1 Januari 1951, dengan pengertian, bahwa pasal 3 ayat (1) a, b dan c mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1951. diff --git a/undang-undang/1951/1951-7.yaml b/undang-undang/1951/1951-7.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..31893fd2c7c517dbf2636548ef6312ebba11658a --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-7.yaml @@ -0,0 +1,82 @@ +number: 7 +year: 1951 +articles: + - article: I + content: | + "Undang-undang Lalu-Lintas Jalan" (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86) sebagaimana Undang-undang itu telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang tanggal 1 Maret 1940 (Staatsblad 1940 No. 72) diubah dan ditambah lagi sebagai berikut : + Pasal 1 ayat (1) dibawah 8 harus dibaca : + 8.daerah-daerah otonom : daerah-daerah yang disebut dalam pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara (Undang-undang No. 7 tahun 1950, Lembaran Negara 1950 No. 56). + Pasal 5 ayat (2) harus dibaca : + (2) Seraya mengingat penetapan dalam ayat (1) dan aturan-aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, maka dengan atau berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditentukan untuk beberapa jalan kecepatan-kecepatan-maksimum yang berlaku untuk semua atau beberapa jenis kendaraan. + ayat (4) harus dibaca : + (4) Penetapan-penetapan yang disebut dalam ayat (2) dan (3) diumumkan di Lembaran Propinsi. + Pasal 8 ayat (2) harus dibaca : + (2) Nomor dan huruf atas permohonan diberikan kepada pemilik-pemilik atau pemegang-pemegang kendaraan bermotor oleh Kepala Kepolisian Keresidenan, di dalam wilayah kekuasaan siapa kendaraan-bermotor itu biasanya berada. + Jika sesuatu kendaraan-bermotor biasanya berada dalam lebih dari satu wilayah-kekuasaan yang disebut tadi, maka sebagai tempat biasa harus dianggap wilayah-kekuasaan di dalam mana tempat kediaman pimpinan harian perusahaan itu berada. + Dalam pasal II di bawah b, "daerah-pemerintahan" harus dibaca : "wilayah-kekuasaan". + Dalam pasal 14 ayat (1) ditiadakan anak-kalimat yang berikut : + ", atau, jika ini tidak ada, dengan aturan-aturan atau peraturan peraturan Kepolisian seperti disebut dalam pasal 129 Tata Negara Indonesia". + Pasal 14 ayat (3) ditiadakan. + Pasal 16 ayat (2) harus dibaca : + ayat (2) Keterangan-keterangan mengemudi diberikan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan. + Pasal 25 ayat (3) ditiadakan. + Dalam pasal 25 ayat (4) kata-kata " mengenai tugas jawatan pemeriksaan" ditambah dan harus dibaca : + "mengenai susunan dan tugas jawatan pemeriksaan". + Pasal 25 ayat (5) ditiadakan. + Dalam pasal 27 ditiadakan anak-kalimat yang berikut : + ", atau, jika ini tidak ada, dengan aturan peraturan Kepolisian seperti disebut di pasal 129 Tata Negara Indonesia". + Dalam pasal 30 ayat (1) ditiadakan anak-kalimat : + ", atau, jika ini tidak ada, digubernemen Yogyakarta dan Surakarta dengan penetapan gubernur dan di tempat dengan penetapan residen". + Pasal 30 ayat (2) harus dibaca : + (2) Penetapan-penetapan yang disebut dalam ayat (1) diumumkan di Lembaran Propinsi. + Dalam pasal 31 ayat (1) sebagai pengganti "ayat-ayat (2) dan (2a)" harus dibaca: "ayat (2)". + Pasal 31 ayat (2) harus dibaca (2) Izin yang disebut dalam ayat pertama diberikan : + a. untuk trayek-trayek dalam kota oleh atau atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kota; + b. untuk semua trayek-trayek yang lain oleh Menteri Perhubungan setelah berunding dengan Gubernur yang bersangkutan. + Pasal 31 ayat-ayat (2a) dan (3) ditiadakan. + Pasal 32 ayat (6) harus dibaca : + (6) Izin yang disebut dalam pasal 31 ayat (1) itu tidak diwajibkan untuk pengangkutan yang akan dilakukan hanya sekali atau jarang kali saja. + Dalam hal ini dilarang mempergunakan otobis untuk pengangkutan/penumpang ataupun menyuruh atau membiarkannya dipergunakan untuk itu, jika tidak mempunyai izin istimewa dari Inspektur Lalu-lintas dalam wilayah-kekuasaan siapa kendaraan bermotor itu biasanya berada. + Jika kendaraan bermotor itu biasanya berada dalam lebih dari satu wilayah kekuasaan yang disebut tadi, maka izin itu diberikan oleh Inspektur Lalu-lintas dalam wilayah kekuasaan siapa tempat kediaman pimpinan harian perusahaan itu berada. + Inspektur-inspektur Lalu-lintas berkuasa memberikan izin untuk trayek yang diminta seluruhnya, juga jika trayek ini melewati batas wilayah-kekuasaan mereka. + Terhadap penolakan izin, maka dalam waktu 30 hari sesudah pemberitahuan hal ini disampaikan kepada pemohon, dapat diminta bandingan Gubernur dan beliaulah yang memberikan izin itu, jika permintaan-bandingan ini dianggap beralasan. + Pasal 32 ayat (7) ditiadakan. + Pasal 37 ayat (4) harus dibaca. + (4) Terhadap keputusan tentang pemberian, penolakan atau pencabutan sesuatu izin, ataupun tentang perubahan aturan jalan atau biaya pengangkutan yang ditetapkan dengan izin yang disebut dalam pasal 31 ayat (1), orang yang berkepentingan dapat minta bandingan dalam waktu tiga puluh hari setelah keputusan yang bersangkutan itu diumumkan : + a. kepada Menteri Perhubungan, jika keputusan ini diambil oleh atau atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kota; + b. kepada Dewan Menteri, jika keputusan ini diambil oleh Menteri Perhubungan. + Dalam pasal 40 ayat (1) ditiadakan anak-kalimat : + "ataupun Gubernur yang bersangkutan". + Pasal 40 ayat (4) harus dibaca : + (4) Izin yang disebut dalam ayat pertama tidak diwajibkan untuk pengangkutan yang dilakukan sekali atau jarang kali saja. + Dalam hal ini dilarang mengangkut barang dengan kendaraan-bermotor ataupun menyuruh atau membiarkan mengangkutnya dengan tak mempunyai izin istimewa dari Inspektur Lalu-lintas, dalam wilayah-kekuasaan siapa kendaraan bermotor itu biasa berada. + Jika kendaraan-bermotor itu biasanya berada dilebih dari satu wilayah-kekuasaan yang disebut tadi, maka izin itu diberikan oleh Inspektur Lalu-Lintas dalam wilayah kekuasaan siapa tempat kediaman pimpinan harian perusahaan itu berada. + Inspektur-inspektur Lalu-Lintas berkuasa memberikan izin untuk trayek yang diminta seluruhnya, juga jika trayek ini meliwati batas wilayah-kekuasaan mereka. + Terhadap penolakan izin, dalam waktu 30 hari sesudah pemberitahuan hal ini disampaikan kepada pemohon, dapat minta bandingan Gubernur dan beliaulah yang memberikan izin itu, jika permintaan-bandingan ini dianggap beralasan. + Pasal 43 ayat (7) harus dibaca : + (7) Terhadap penolakan permohonan izin yang disebut dalam pasal ini, yang berkepentingan dapat minta bandingan Dewan Menteri, dalam waktu 30 hari sesudah keputusan yang bersangkutan diumumkan. + Pasal 54 ayat (4) di bawah a. ditambah dan harus dibaca a. menjalankan segala kebijaksanaan, jika perlu dengan memakai kekerasan, supaya tuntutan-tuntutan, perintah-perintah dan petunjuk-petunjuknya sebagai termaksud dalam ayat di muka ini, diturut; + Pasal 54 ayat (5) kata : "di Jawa dan Madura Bupati dan di tempat lain Kepala Pemerintahan setempat" diganti dengan kata "Kepala Kejaksaan". + Pasal 55 ayat (3) harus dibaca : + (3) Jikalau pengemudi sesuatu kendaraan melakukan salah satu perbuatan yang terancam dengan hukuman di dalam atau berdasarkan Undang-undang ini, ataupun melanggar salah satu pasal 359, 360, 406, 409, 410 atau 492 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sebagai hukuman tambahan melarangnya mengemudikan beberapa jenis kendaraan, dalam keadaan yang demikian beberapa jenis kendaraan, dalam keadaan yang sedemikian, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk membicarakannya seterusnya sebagai pengemudi kendaraan yang semacam itu dijalan, maka oleh Kepala Kejaksaan dapat disita keterangan mengemudi yang telah diberikan kepadanya atau tanda-penerimaan yang disebutkan dalam ayat (2), sampai perbuatan ini diadili dengan keputusan-hakim yang tak dapat diubah lagi, atau sampai saat penetapan bahwa tidak akan diadakan lagi tuntutan-hukuman. + Dalam hal ini tidak diberikan tanda-penerimaan yang disebut dalam ayat (2) itu. + Dalam pasal 56 ayat-ayat (1) dan (2) kata-kata "Gubernur Jenderal dan/atau Kepala-kepala Departemen" diganti dengan kata "Menteri". + Dalam pasal 57 ayat (2) kata-kata "Gubernur Jenderal" diganti dengan kata : "Presiden". + - article: II + content: | + Selama dalam pasal I dari Undang-undang ini tidak ada penetapan lain maka dalam "Undang-undang Lalu-lintas Jalan" sebagai pengganti : + a. "Gubernur Jenderal" ; "Direktur Perhubungan dan Perairan" harus dibaca : "Menteri Perhubungan"; + b. "Direktur Pemerintahan Dalam Negeri" harus dibaca "Menteri Dalam Negeri"; + c. "Regeringsverordening" harus dibaca "Peraturan-Pemerintah; + d. "Javase Courant" harus dibaca "Berita Negara". + - article: III + content: | + Jika di dalam aturan-aturan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan atas "Undang-undang Lalu-Lintas Jalan" disebut : + a. "propinsi", "dewan propinsi", "dewan harian propinsi" (College van Gedeputeerden) dan "gubernur", maka dimaksudkan pula dengan itu berturut-turut : "Daerah Istimewa Yogyakarta", sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 3 dan 19 tahun 1950 dari Republik Indonesia (Negara-Bagian dahulu), serta badan-badan pemerintahan daerah itu yang bersamaan; + b. "stadsgemeente" dan "gemeente", maka dengan itu dimaksudkan kota-kota seperti yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal 121 dan 123 Tata Negara Indonesia serta "kota-besar" dan "kota-kecil" seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 dari Republik Indonesia (Negara-Bagian dahulu). + - article: IV + content: Pengumuman di Lembaran-lembaran Propinsi atau Lembaran-lembaran Kota yang diharuskan menurut atau berdasarkan "Undang-undang Lalu-lintas Jalan" itu, di tempat-tempat yang belum ada penerbitan Lembaran-lembaran demikian, dilakukan di dalam "Berita Negara". + - article: V + content: Di mana dalam atau berdasar Undang-undang ini ada ketentuan ketentuan yang mengakui hak utama berdasarkan hak sejarah, maka ketentuan ketentuan itu ditiadakan. + - article: VI + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1951. diff --git a/undang-undang/1951/1951-8.yaml b/undang-undang/1951/1951-8.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b11ff1ea1697b9bbf03603e6869b4289986d29e3 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-8.yaml @@ -0,0 +1,18 @@ +number: 8 +year: 1951 +articles: + - article: 1 + content: | + "Het Reglement op den Dienst der Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 228) ditambah dengan satu pasal baru 43 a, yang bunyinya seperti berikut : + (1) Pemberian surat izin, seperti dimaksud dalam pasal 43 "Het Reglement op den Dienst der Volksgezondheid" tersebut, dipertangguhkan kepada : + a. mereka yang memperoleh ijazah dokter atau dokter gigi dalam negeri ini; + b. warga negara, yang di negeri lain mendapat ijazah dokter atau dokter gigi yang memberikan hak kepadanya untuk menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi di negeri ini. + (2) Surat izin diberikan setelah mereka sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut bekerja pada Pemerintah. + (3) Barang siapa yang bekerja kepada Pemerintah hanya semata-mata untuk melanjutkan atau menamatkan pelajarannya, maka masa kerja itu tidak dapat dihitung sebagai masa kerja kepada Pemerintah seperti dimaksud dalam ayat (2). + (4) Dalam hal yang luar biasa Menteri Kesehatan berkuasa memberikan surat izin dengan menyimpang dari pada yang ditetapkan dalam ayat (1). + - article: 2 + content: | + Undang-undang Hukum Pidana ditambah dengan pasal baru 512a, yang bunyinya seperti berikut : + Barang siapa, yang sebagai mata-pencaharian, baik khusus maupun sebagai sambilan, menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin, di dalam keadaan yang tidak memaksa, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama dua bulan atau hukuman denda setinggi-tinggi sepuluh ribu rupiah. + - article: 3 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. diff --git a/undang-undang/1951/1951-9.yaml b/undang-undang/1951/1951-9.yaml new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..12ac2e9b7f2943ae8bb41c4e1381b0e9809faa12 --- /dev/null +++ b/undang-undang/1951/1951-9.yaml @@ -0,0 +1,30 @@ +number: 9 +year: 1951 +articles: + - article: 1 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Dengan menyimpang sebahagian dari pada yang ditetapkan dalam "Reglement op den Dienst der Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949 No. 228), maka dilarang menjalankan praktek sebagai dokter, dokter gigi atau bidan di sesuatu tempat atau daerah yang oleh Menteri Kesehatan dinyatakan tertutup untuk menjalankan praktek baru bagi dokter, dokter gigi atau bidan. + - paragraph: 2 + content: Larangan tersebut dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap mereka, yang telah menjalankan praktek di tempat atau daerah itu, sehari sebelum berlakunya pernyataan penutupan tempat atau daerah tersebut. + - article: 2 + content: Larangan yang dimaksud data pasal 1 berlaku juga sepenuhnya terhadap mereka yang setelah berhenti bekerja pada Pemerintah, kemudian meneruskan menjalankan praktek partikelir, sekalipun itu dijalankan di tempat atau di daerah itu juga, di mana mereka telah menjalankan praktek di samping tugasnya kepada Pemerintah. + - article: 3 + content: | + Larangan yang dimaksud dalam pasal 1 tidak berlaku terhadap : + a. mereka yang bekerja data jabatan Pemerintah militer atau sipil; + b. mereka yang mendapat kebebasan dari pada larangan ini dari Menteri Kesehatan, baik dengan syarat maupun tidak dengan syarat; + c. mereka yang menjalankan kembali prakteknya di tempat atau di daerah yang dahulu, praktek mana telah diperhentikan tidak lebih dari satu tahun dan praktek itu tidak terlarang menurut Undang-undang ini; + d. dokter wanita, dokter gigi wanita dan bidan yang bersuami dan suaminya ditempatkan di tempat atau daerah yang tertutup. + - article: 4 + content: Peraturan-peraturan dalam pasal-pasal di atas ini tidak membawa perubahan dalam peraturan tentang surat izin dan pengesahannya seperti dimaksud dalam "Reglement op den Dienst der Volksgezondheid" yang disebut dalam pasal 1 Undang-undang ini. + - article: 5 + paragraphs: + - paragraph: 1 + content: Pelanggaran terhadap pasal 1 dihukum dengan hukuman kurungan paling lama dua bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah. + - paragraph: 2 + content: Hal yang diancam dengan hukuman tersebut di atas dianggap sebagai pelanggaran. + - paragraph: 3 + content: Untuk mengusut perbuatan yang diancam dengan hukuman Undang-undang ini, turut diwajibkan Kepala Jawatan Kesehatan di daerah yang bersangkutan. + - article: 6 + content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.