Update.

undang-undang/1952/1952-1.yaml

@@ -0,0 +1,43 @@
+number: 1
+year: 1952
+articles:
+  - article: I
+    content: |
+      Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nr 2 tahun 1951 tentang perubahan "Rechtenordonnantie (Staatsblad 1882 No. 240 jo. Staatsblad 1931 No. 471), ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :
+      Pasal 1.
+      Naskah yang lengkap dan baru dari pada Ordonansi 1 Oktober 1882 (Staatsblad No. 240) sebagai sejak itu telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 21 Pebruari 1948 (Staatsblad No. 43) yang dilampirkan pada Ordonansi tanggal 26 Nopember 1931 (Staatsblad No. 471), diubah dan ditambah lagi sebagai berikut :
+      A. Ayat kedua pasal 2a dibaca sebagai berikut:
+      "Memuat barang-barang untuk diangkut melalui lautan ditempat-tempat dimana tidak ada kemungkinan untuk memenuhi syarat-syarat memuat, hanya diperbolehkan dengan perjanjian, bahwa kapal yang mengangkutnya segera melakukan kewajibannya ditempat yang terdekat dimana ada kemungkinan untuk memenuhi syarat-syarat itu, bagaikan barang-barang itu dimuat ditempat itu".
+      Pada pasal tersebut ditambahkan ayat baru yang berbunyi : "Menteri Keuangan dapat mengizinkan atau menyuruh mengizinkan dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkannya, untuk memenuhi syarat-syarat termaksud dalam ayat kedua, bukan ditempat yang terdekat, tetapi ditempat lain yang akan ditunjuknya, dimana syarat-syarat itu dapat dipenuhi".
+      B. Ayat kedua pasal 3 dibaca sebagai berikut:
+      "Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari Ordonansi ini reglemen-reglemen yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan, maka Menteri Keuangan dengan permufakatan Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menunjuk jalan- jalan daratan atau perairan atau daerah-daerah, dimana barang-barang yang ditetapkannya, dilarang diangkut dan/atau disimpan dalam sebuah bangunan atau dipekarangannya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai Bea dan Cukai atau dari Jawatan jawatan lain yang ditunjuknya".
+      C.
+      Dalam pasal 6 diantara "Padang" dan "Makasar" disisipkan "Banjarmasin, Pontianak".
+      D.
+      Dalam ayat ke-empat pasal 9 kata-kata "vijf gulden" harus dibaca "dua puluh lima rupiah" dan dalam ayat kedelapan kata-kata "een gulden" dan "tien gulden" masing-masing harus dibaca "lima rupiah" dan "lima puluh rupiah".
+      Ayat ketujuh pasal 9 dibaca sebagai berikut:
+      "Apabila karena keadaan-keadaan setempat yang luar biasa memerlukan pegawai harus bekerja pada hari-hari Minggu atau pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dapatlah Menteri Keuangan menentukan bahwa tidak akan dibayar uang vakasi".
+      E.
+      Pasal 16 dibaca sebagai berikut:
+      "Semua surat-surat, dibuat berkenaan dengan ordonansi ini atau reglemen-reglemen yang terlampir padanya, bebas dari meterai".
+      F.
+      Dalam pasal 20, ayat terakhir, kata-kata "hoofd van gewestelijk bestuur" diganti dengan "Kepala Daerah Jawaban Bea dan Cukai".
+      G.
+      Pasal 29 dibaca sebagai berikut:
+      "Menteri Keuangan, untuk menghindarkan penuntutan hakim bagi perkara-perkara, yang dalam ordonansi ini ditetapkan dapat dihukum, selama tidak dianggap sebagai kejahatan, dapat berdamai atau menyuruh berdamai.
+      Dalam hal kelalaian yang salah (schuldig verzuim), kekuasaan yang sama ditempat- tempat dimana berlaku reglemen A dipegang oleh Kepala-kepala Kantor, dan ditempat- tempat dimana reglemen itu tidak berlaku oleh Kepala Daerah Jawatan Bea dan Cukai".
+      Pasal 2.
+      Reglemen A, terlampir pada "Rechtenordonanntie" tersebut dalam pasal terdahulu, diubah dan ditambah lagi sebagai berikut :
+      A.
+      Dalam pasal 4, ayat terakhir dibatalkan.
+      B.
+      Dalam ayat ke-tiga pasal 17 dibelakang kata "Palembang" dibubuhkan kata-kata "dan Pontianak".
+      Pasal 3.
+      Dalam reglemen B, terlampir pada "Reghtenordonannantie" tersebut, ayat ke-dua pasal 9 harus dibaca sebagai berikut:
+      "Surat pemberitahuan berisi :
+      tempat tujuan, jenis, banyaknya (dengan huruf), merek-merek dan nomor-nomor colli, beserta jenis barang-barang yang dikenakan bea-keluar, banyaknya : -
+      a. jika harga guna menghitung bea-keluar ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau oleh Pembesar yang ditunjuknya, menurut ukuran dalam prijscourant atau daftar harga-harga, termaksud dalam keputusan yang bersangkutan;
+      b. jika bea-keluar harus dihitung dari harga ketika pengeluaran, menurut kebiasaan dalam perdagangan;
+      c. jika bea-kelaur dihitung lain dari pada harga, menurut ukuran yang ditentukan" untuk menghitung bea itu.
+  - article: II
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku, pada hari pengundangannya.

undang-undang/1952/1952-10.yaml

@@ -0,0 +1,19 @@
+number: 10
+year: 1952
+articles:
+  - article: I
+    content: |
+      Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1951 (Undang-undang Darurat Nr 39 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :
+      Pasal 1.
+      Selama tahun 1951 dipungut 50 opsenten atas bea-bea masuk menurut tarip, termasuk dalam pasal 1, "Indische Tariefwet", yang ditetapkan dengan Undang-undang tertanggal 29 Desember 1933 (Ned. Staatsblad No. 722, Ind. Staatsblad 1934 No. 1), sebagai telah diubah dan ditambah kemudian dan selama untuk beberapa pos-pos tarip atau anak-anak pos tarip dalam pasal 2 tidak ditetapkan secara lain.
+      Pasal 2.
+      1) Dari pemungutan opsenten dikecualikan bea-bea masuk yang dipungut menurut pos-pos 159 dan 160 pasal I tarip tersebut, dengan pengertian, bahwa atas bea Rp. 30,- setiap hectoliter untuk air wangi, - rambut, - kumur, toilet dan air semacam itu, dipungut 250 opsenten.
+      2) Bea masuk, dipungut menurut pos-pos 149 dibawah I dan II sub b, 191 dan 921 sub Ia dan b, ditambah dengan 100 opsenten.
+      3) Bea masuk dipungut menurut pos-pos 61 sub 11 sub b dan 113 ditambah dengan 150 opsenten.
+      4) Bea masuk dipungut menurut pos-pos 1 sub II, 2 sub I, 3, 5 sub II, 6, III sub 1 b, 121, 173 sub IIa dan 207 ditambah dengan 200 opsenten.
+      5) Bea masuk dipungut menurut pos 138 ditambah dengan 250 opsenten.
+      6) Bea masuk dipungut menurut pos-pos 1 sub I, 4, 5 sub I, 8 sub I, 15 sub I dan 149 sub IIa ditambah dengan 300 opsenten.
+      7) Bea masuk dipungut menurut pos 122 ditambah dengan 350 opsenten.
+      8) Bea masuk dipungut menurut pos-pos 2 sub II dan 147 sub I ditambah dengan 400 opsenten.
+  - article: II
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

undang-undang/1952/1952-11.yaml

@@ -0,0 +1,11 @@
+number: 11
+year: 1952
+articles:
+  - article: I
+    content: |
+      Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk selama tahun 1952 (Undang-undang Darurat Nr 4 tahun 1952) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :
+      Pasal 1.
+      1. Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang tentang memungut opsenten atas bea-bea masuk tahun 1951 (Undang-undang Nr 10 tahun 1952. Lembaran-Negara Nr 55 tahun 1952) berlaku juga untuk tahun 1952.
+      2. Angka "1951" yang termaktub dalam pasal 1 Undang-undang Nr 10 tahun 1952 (Lembaran-Negara Nr 55 tahun 1952) dibaca sebagai angka "1952".
+  - article: II
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut hingga 1 Januari 1952.

undang-undang/1952/1952-2.yaml

@@ -0,0 +1,56 @@
+number: 2
+year: 1952
+articles:
+  - article: I
+    content: |
+      Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang pinjaman darurat (Undang-undang Darurat Nr 13 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut :
+      Pasal 1.
+      Menteri Keuangan diberi kuasa selama tahun 1950 untuk mengambil segala tindakan untuk mengadakan pinjaman bagi Negara Republik Indonesia Serikat dan untuk mewajibkan turut-serta dalam pinjaman sedemikian itu, lagi pula untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang peredaran uang, jika peru dengan menyimpang dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berlaku, kecuali Konstitusi sementara.
+      Pasal 2.
+      (1) Pelanggaran sesuatu ketetapan dalam peraturan yang diadakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-undang ini menimbulkansuatu kejahatan dan yang dapat dijatuhi hukuman :
+          a. jika perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman ini;
+          b. jika perbuatan itu dilakukan karena kelalaian, dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah, ataupun dengan salah satu dari kedua hukuman ini.
+      (2) Benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman, atau terhadap mana perbuatan itu dilakukan lagi pula benda- benda yang diperoleh karena perbuatan yang diancam dengan hukuman itu, dapat dinyatakan menjadi milik Negara, juga jika benda-benda itu bukan kepunyaan yang terhukum.
+      Hak melaksanakan pernyataan menjadi milik Negara itu tidak hilang karena meninggalnya yang terhukum.
+      Pasal 3.
+      Dalam hal menghukum perihal perbuatan yang diancam dengan hukuman berdasarkan pasal 2, maka dengan tidak mengurangi hukuman dan tindakan-tindakan tersebut dalam pasal itu, dapatlah ditetapkan kewajiban membayar sejumlah uang untuk mengambil keuntungan yang dikirkan, yang diperoleh dengan melakukan perbuatan itu oleh yang terhukum atau dalam hal pasal 11 berlaku oleh badan hukum, perseroan, perserikatan lain ataupun yayasan.
+      Pasal 4.
+      (1) Denda itu harus dibayar selama waktu yang ditentukan oleh penjabat, yang atas namanya pelaksanaan keputusan hakim itu dijalankan.
+      (2) Dalam hal tidak ada pelunasan di dalam waktu ini maka denda atau sebagiannya yang tidak dibayar itu dipungut dengan membebankannya pada harta-benda yang terhukum. Pembebanan ini dilakukan dengan melaksanakan hukuman denda itu dengan cara sebagaimana ditetapkan bagi pelaksanaan hukuman membayar biaya sengketa.
+      (3) Apabila pembebanan pada harta-bendapun tidak mungkin, maka denda atau sebagiannya yang tidak dibayar maupun tidak dibebankan pada harta-benda itu diganti dengan hukuman kurungan.
+      Pasal 5.
+      Ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) mengenai pemungutan denda, berlaku juga terhadap pemungutan jumlah uang termaksud dalam pasal 3.
+      Pasal 6.
+      (1) Barang siapa dengan sengaja, dengan perantaraan seorang lain ataupun tidak, menghindarkan harta-benda dari pada pembebasan ataupunpelaksanaan hukuman dan/atau tindakan-tindakan, yang dijatuhkan karena perbuatan yang diancam, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun.
+      (2) Perbuatan yang diancam dengan hukuman menurut ayat (1) adalah kejahatan.
+      Pasal 7.
+      (1) Perbuatan-perbuatan hukum termaksud dalam pasal 6 ayat(1), tidaklah sah.
+      (2) Pembatalan itu tidak mempunyai akibat-akibat hukum bagi orang yang tidak mengetahui adanya hukuman dan/atau tindakan-tindakan, kecuali jika ia dianggap dapat menduga adanya hukuman dan/atau tindakan-tindakan itu.
+      (3) Suami atau isteri, keluarga sedarah atau kerabat sampai derajat yang ketiga dan orang-orang yang bekerja pada yang berhak atas harta kekayaan itu, dianggap dapat menduga adanya hukuman dan/atau tindakan-tindakan, kecuali jika ada bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya.
+      Pasal 8.
+      (1) Yang diserahi kewajiban mengusut perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman menurut pasal 2, dan menjaga serta mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang diadakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-undang ini, adalah selain pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, juga pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk maksud itu.
+      (2) Pegawai pengusut, termaksud dalam ayat (1), setiap waktu berhak mensita atau menuntut supaya diserahkan untuk disita segala benda, yang dapat menjadikan terangnya perkara, atau yang dapat diperintahkan supaya dinyatakan menjadi milik Negara, dihancurkan atau dirusak, hingga tidak dapat dipakai lagi.
+      (3) Setiap orang wajib memberikan kepada pegawai pengusut termaksud dalam ayat (1), yang mempunyai surat perintah umum atau khusus dari Menteri Keuangan, segala keterangan tentang keadaan-keadaan yang nyata, yang dibutuhkan oleh pegawai itu untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman menurut pasal 2, dan pula memperlihatkan kepada pegawai tersebut buku-buku dan surat-surat, yang perlu diketahui pegawai itu supaya dapat memenuhi tugasnya. Terhadap pegawai itu kewajiban untuk merahasiakan tidak berlaku.
+      (4) Pegawai pengusut, termaksud dalam ayat (1), setiap waktu jika perlu dengan bantuan polisi dapat memasuki semua tempat, yang dianggap perlu dimasuki untuk menjalankan kewajibannya sebaik-baiknya. Mereka berhak minta dikawal oleh orang-orang yang akan ditunjuknya. Apabila mereka itu bukan jaksa atau pembantu jaksa, maka mereka hanya memasuki rumah tidak dengan persetujuan yang mendiaminya, jika dikawal oleh seorang penjabat tersebut atau mempunyai surat kuasa dari seorang penjabat itu.
+      Pasal 9.
+      Setiap orang diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya karena kekuasaan yang diberikan kepadanya berdasarkan pasal 8, selama ia tidak diwajibkan memberitahukannya berhubung dengan sesuatu peraturan Negara atau karena jabatan ataupun pekerjaannya.
+      Pasal 10.
+      (1) Barang siapa sengaja tidak memenuhi sesuatu perintah atau tuntutan yang ia wajib memenuhinya menurut pasal 8 ayat (3), begitu pula barang siapa sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menyia-nyiakan sesuatu tindakan yang sah, yang diambil oleh salah seorang pegawai yang dimaksud dalam pasal 8 untuk melaksanakan pasal tersebut, dapat dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya satu tahun.
+      (2) Barang siapa sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya menurut pasal 9, dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun.
+      (3) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman menurut pasal ini, adalah kejahatan.
+      Pasal 11.
+      (1) Apabila sesuatu perbuatan yang diancam dengan hukuman menurut Undang-undang ini, dilakukan oleh atau atas nama sesuatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain, atau yayasan, maka penuntutan hukuman dilakukan dan hukuman-hukuman dan/atau tindakan-tindakan dijatuhkan terhadap :
+          a. anggota-anggota pengurus badan hukum atau perserikatan lainnya, pesero-pesero dari perseroan, atau orang-orang yang sesungguhnya mengurus yayasan, ataupun :
+          b. apabila mereka yang dimaksudkan itu tidak berada di Indonesia, wakil-wakil dari pada badan hukum, perseroan, perserikatan lainnya atau yayasan yang ada di Indonesia.
+      (2) Sesuatu perbuatan antara lain dilakukan oleh atau atas nama sesuatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan, apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang baik karena hubungan jabatan, maupun karena lain-lain hal bertindak dalam lingkungan pekerjaan badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan itu, dengan tiada membeda-bedakan, apakah orang-orang itu melakukan perbuatan itu sendiri-sendiri, ataupun pada mereka bersama terdapat bagian-bagian dari pada perbuatan itu.
+      (3) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) di bawah a dan b tidak dijatuhi hukuman, apabila ternyata, bahwa perbuatan yang diancam dengan hukuman itu, telah dilakukan di luar pengetahuan atau bantuannya.
+      (4) Apa yang tersebut pada ayat (1) berlaku pula terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan, pesero, pemelihara atau wakil dari suatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain atau yayasan.
+      (5) Yang bertanggung-jawab, baik sendiri, maupun untuk seluruhnya, mengenai pelunasan dari pada segala beban uang, yang dikenakan kepada satu atau beberapa orang yang dimaksud dalam ayat (1) sub a dan b berhubung dengan dilakukannya sesuatu perbuatan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau yayasan seperti dimaksud dalam ayat itu, adalah :
+          a. badan hukum, oleh atau atas nama siapa perbuatan itu telah. dilakukan, dengan harta-bendanya;
+          b. pesero-pesero dari pada perseroan dan anggota-anggota dari pada perserikatan lain-lain, oleh atau atas nama siapa perbuatan itu telah dilakukan, dengan harta-benda perseroan atau perserikatan itu; dan
+          c. yang berhak atas yayasan, oleh atau atas nama siapa perbuatan itu telah dilakukan, dengan harta-benda yayasan.
+      (6) Apa yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) berlaku pula terhadap pelunasan beban-beban uang atas kekayaan badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain dan yayasan atau harta-benda lain yang dapat dikenakan beban itu.
+      Pasal 12.
+      Undang-undang ini berlaku pula terhadap orang-orang yang berada di bawah kekuasaan pengadilan hakim-hakim, yang melakukan tugasnya menurut peraturan dalam Staatsblad 1932 No. 80.
+  - article: "II"
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

undang-undang/1952/1952-3.yaml

@@ -0,0 +1,10 @@
+number: 3
+year: 1952
+articles:
+  - article: I
+    content: |
+      Peraturan-peraturan yang termaksud dalam Undang-undang Darurat tentang memperpanjang waktu masih terbukanya dinas tahun-anggaran 1950 (Undang-undang Darurat Nr 22 tahun 1951) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:
+      Pasal tunggal.
+      Menyimpang dari ayat terakhir dari pasal 11 "Indische Comptabiliteitswet" (Staatsbtad 1925 No. 448 sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1935 No. 1), menetapkan, bahwa terhadap anggaran belanja buat tahun 1950 dinas masih terbuka sampai tanggal 1 Januari dari tahun kedua yang berikut pada tahun dinas untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan menjelankan penerimaan- penerimaan, pelunasan dan pembayaran pengeluaran-pengeluaran.
+  - article: II
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

undang-undang/1952/1952-4.yaml

@@ -0,0 +1,25 @@
+number: 4
+year: 1952
+articles:
+  - article: I
+    content: |
+      Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang penetapan berlakunya Undang-undang, Undang-undang Darurat dan Ordonansi-ordonansi mengenai masalah-masalah pajak, dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Darurat Nr 36 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang yang berbuyi sebagai berikut :
+      Pasal 1.
+      Undang-undang, Undang-undang Darurat, Peraturan-peraturan Pemerintah dan Ordonansi-ordonansi disebutkan dibawah ini, mulai dengan tanggal 1 Januari 1951 berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri dan daerah-daerah Swapraja :
+      1. Undang-undang "Pajak Radio" ditetapkan oleh Republik Indonesia dulu dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1947, setelah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 21 tahun 1948.
+      2. Undang-undang Pajak Pembangunan I, ditetapkan oleh Republik Indonesia dulu dengan Undang-undang nomor 14 tahun 1947, setelah diubah dan ditambah dengan Undang- undang nomor 20 tahun 1948.
+      3. Undang-undang Darurat tentang "Pajak Peredaran" ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dulu dengan Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1950 dimuat dalam Lembaran-Negara 1950 nomor 19.
+      4. Ordonansi "Pajak Peralihan tahun 1944", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1944 No. 17 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 nomor 261.
+      5. Ordonansi "Pajak Upah", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1934 nomor 611 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 nomor 342.
+      6. Ordonansi "Pajak Rumah-Tangga 1908", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1908 nomor 13 setelah diubah. dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 nomor 316.
+      7. Ordonansi "Pajak Kendaraan Bermotor 1934", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1934 nomor 718 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 nomor 376.
+      8. Ordonansi "Bea Balik Nama", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1924 nomor 291 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 nomor 48.
+      9. Ordonansi "Pajak Potong 1936", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1936 nomor 671 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 nomor 317.
+      10. Aturan "Bea Meterai 1921" (Zegelverordening 1921), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1921 nomor 498, setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 nomor 251.
+      11. Ordonansi "Successie 1901 (Surressie-ordonnantie 1901)", ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1901 nomor 471 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 nomor 48. 12. Ordonansi "Pajak Kekayaan 1932" (Ordonnantie op de vermogensbelasting 1932), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1932 nomor 405, setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1947 nomor 24.
+      Pasal 2.
+      Undang-undang, Undang-undang Darurat, Peraturan-peraturan Pemerintah atau Ordonansi-ordonansi, lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal 1, ditetapkan oleh Republik Indonesia dulu, negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat dulu, Pemerintah Swapraja dan Pemerintah Hindia Belanda dulu yang memuat Peraturan- peraturan mengenai masalah-masalah yang telah diatur dalam Undang-undang, Undang-undang Darurat dan Ordonansi-ordonansi dimaksudkan dalam pasal 1 tersebut, dan bagi daerah dari Negara Republik Indonesia dulu ordonansi "Pajak Untung Perang 1939" (Ordonnantie op de Oorlogswinst-belasting 1939), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1939 nomor 81, setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1941 nomor 489 mulai dengan tanggal 1 Januari 1951 tidak berlaku lagi.
+      Pasal 3.
+      Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
+  - article: II
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

undang-undang/1952/1952-5.yaml

@@ -0,0 +1,9 @@
+number: 5
+year: 1952
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Pada ayat 2 dari pasal 3 "Indische Tariefwet" (Staatsblad 1924 No. 487), sebagaimana semula telah diubah dan ditambah terakhir dengan ordonansi tertanggal 9 Desember 1949 (Staatsblad No. 383), ditambah anak-ayat baru "e" yang berbunyi sebagai berikut;
+      e. untuk barang-barang berupa kiriman-kiriman-hadiah yang tujuannya kesejahteraan rohani penduduk ataupun maksud amal-umum atau kebudayaan.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

undang-undang/1952/1952-6.yaml

@@ -0,0 +1,18 @@
+number: 6
+year: 1952
+articles:
+  - article: I
+    content: |
+      Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nr 6 tahun 1951 untuk mengubah "Grondhuurordonnantie" (Stbl. 1918 No. 38) dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stbl. 1918 No. 20) ditetapkan sebagai Undang-undang yang bunyinya sebagai berikut :
+      Pertama : Sesudah pasal 8 "Grondhuurordonnantie" (Stbl. 1918 No. 88) diadakan dua pasal baru, yakni pasal 8a dan 8b yang bunyinya sebagai berikut :
+      Pasal 8a.
+      Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 dan 8 serta peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 8a ini, maka buat tanaman tebu dan tanaman lain-lain yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, di dalam hal ini bila perlu atas usul Dewan Pemerintah Daerah Propinsi bagi daerahnya masing-masing, perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal 1 hanya diperbolehkan buat paling lama satu tahun untuk tanaman yang umurnya kurang dari waktu itu, sedang untuk tanaman yang menghajatkan waktu lebih dari satu tahun hanya dibolehkan buat selama umur tanaman tadi menurut kebiasaannya.
+      Pasal 8b.
+      Buat persewaan tanah tersebut dalam pasal 8a oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Pertanian dan dengan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan organisasi-organisasi tani dan kaum pengusaha diadakan peraturan-peraturan tentang uang-sewa tanah, dengan mengingat perbedaan jenis dan banyaknya hasil tanah masing-masing.
+      Kedua : Sesudah pasal 15 "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stbl. 1918 Nr 20) diadakan dua pasal baru, yakni pasal 15a dan 15b yang bunyinya sebagai berikut:
+      Pasal 15a.
+      Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 serta peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 15a ini, maka buat tanaman tebu dan tanaman lain-lain yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal 15b hanya diperbolehkan buat paling lama satu tahun untuk tanaman yang umurnya kurang dari waktu itu, sedang untuk tanaman yang menghajatkan waktu lebih dari satu tahun hanya dibolehkan buat selama umur tanaman tadi menurut kebiasaannya.
+      Pasal 15b.
+      Buat persewaan tanah tersebut dalam pasal 15a oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Pertanian dan dengan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan organisasi-organisasi tani dan kaum pengusaha diadakan peraturan-peraturan tentang uang-sewa tanah, dengan mengingat perbedaan jenis tanaman dan banyaknya hasil tanah masing-masing.
+  - article: II
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

undang-undang/1952/1952-7.yaml

@@ -0,0 +1,36 @@
+number: 7
+year: 1952
+articles:
+  - article: 1
+    content: |
+      Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nr 14 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 Nr 86) ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :
+      Pasal I.
+      Dengan nama "Verponding 1951" dipungut suatu pajak atas tahun takwim 1951 dari barang tersebut dalam pasal 3 "Ordonansi Verponding 1928".
+      Pasal II.
+      Terhadap pajak yang dimaksudkan dalam pasal I berlaku semua peraturan Ordonansi Verponding 1928, kecuali hal-hal yang berikut:
+      1. Permulaan masa, atas mana ketetapan pajak harus dikenakan, adalah juga saat, yang menentukan ketetapan pajak.
+      2. Arti masa-pajak ialah tahun takwin 1951.
+      3. Tidak jalankan :
+         a. pasal-pasal 1 ke-2 dan 15 ayat 1 dan 2;
+         b. dari pasal 15 ayat 3 kata-kata : "geschiedt de aanslag voor zoveel jaren als van het belas- tingtijdvak nog niet geheel zijn verlopen en";
+         c. dari pasal 15a ayat 1 : seluruh kalimat kedua;
+         d. dari pasal 32 :
+            (1) dalam ayat 1 kata-kata; "of in het jaar, onmiddellijk daaraan voorafgaande";
+            (2) dalam ayat kata-kata; "of, indien dit laatste is geschied in de loop van het aan het belastingtijdvak voorafgaande jaar, met ingang van dat tijdvak".
+      4. Pasal 6 ayat 3 dibaca dengan tidak ada kata-kata; "nabijgelegen".
+      5. Dalam menjalankan pasal 6 ayat 6 maka biaya-perolahan pada saat yang menentukan ketetapan-pajak, ditetapkan atas dasar biaya untuk mendapat pada 1 Januari 1942.
+      6. Dalam pasal 20 ayat 4 kata-kata; "derde en vierde" dibaca: "tweede en derde".
+      7. Pasal 33 dibaca sebagai berikut :
+         (1) Kalau tanggung-pajak dari suatu barang yang harus kena pajak, yang harga-verpondingnya ditetapkan menurut harga-sewa atau harga-pakai tahunan ataupun menurut uang-sewa tahunan, menunjukkan, bahwa ditinjau dari permulaan sesuatu bulan takwim dari masa-pajak harga- verponding dihitung menurut ketentuan dalam ayat kedua, berjumlah kurang dari pada tiga perempat harga-verponding yang ketetapan- pajaknya telah ditetapkan, maka harga-verponding dan ketetapan-pajak dihitung kembali menurut keadaan barang itu pada saat tersebut diatas dan sesuai dengan itu dikurangkan terhitung mulai pada saat itu.
+         (2) Penghitungan-kembali dari harga-verponding dan ketetapan-pajak dilakukan menurut aturan-aturan dalam Undang-undang ini yang diberikan untuk penetapan tiap-tiap ketetapan-pajak, dengan pengecualian, bahwa bangunan yang belum ada pada saat yang menentukan ketetapan-pajak semula dan tidak menggantikan bangunan- bangunan yang dahulu ada, dianggap sebagai tidak ada".
+      8. Dalam pasal 38 ayat 1, maka kata : "een" dibaca "vijf".
+      9. Pasal 41 ayat I dibaca :
+         "Pajak tertagih dalam dua angsuran yang sama, yang hari pembayarannya 30 Juni dan 31 Desember dari masa-pajak".
+      10. Pasal 41 ayat 2 dibaca :
+         "Kalau penyerahan surat ketetapan-pajak terjadi sesudah hari pembayaran pertama dari masa-pajak, maka angsuran yang telah liwat pada saat penyerahan itu tertagih pada hari pembayaran kedua. Kalau penyerahan surat ketetapan-pajak terjadi sesudah masa-pajak, maka pajak yang terutang itu tertagih pada hari pembayaran yang pertama sesudah penyerahan itu sebagaimana dimaksudkan dalam ayat pertama".
+      Pasal III.
+      Kepala Jawatan Pajak berhak menetapkan, aturan-aturan untuk itu memungut ketetapan-pajak untuk sebagian atau untuk seluruhnya atas barang tetap, yang hasilnya dalam rupa apapun juga oleh karena keadaan-keadaan sekarang hanya untuk sebagian atau untuk seluruhnya tidak diperoleh tanggung-pajak selama masa, atas mana hal sedemikian itu terjadi.
+      Pasal IV.
+      Ordonansi Verponding 1928 dimuat dalam Staatsblad 1928 No. 342, sebagaimana itu telah diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonansi dalam Staatsblad 1937 No. 153, selama tahun takwim 1951 tidak dijalankan.
+  - article: 2
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya; serta perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan berlaku surat hingga 1 Januari 1951.

undang-undang/1952/1952-8.yaml

@@ -0,0 +1,11 @@
+number: 8
+year: 1952
+articles:
+  - article: I
+    paragraphs:
+      - paragraph: 1
+        content: Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang tentang pemungutan Pajak Verponding untuk tahun 1951 (Undang-undang Nr 7 tahun 1952, Lembaran-Negara Nr 50 tahun 1952) berlaku pula untuk tahun 1952.
+      - paragraph: 2
+        content: Angka "1951" yang termaktub dalam Undang-undang Nr 7 tahun 1952, Lembaran-Negara Nr 50 tahun 1952 pasal I, pasal II ke-2 dan pasal IV, dibaca sebagai angka "1952".
+  - article: II
+    content: Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut hingga 1 Januari 1952.

undang-undang/1952/1952-9.yaml

@@ -0,0 +1,11 @@
+number: 9
+year: 1952
+articles:
+  - article: I
+    content: |
+      Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 seperti telah diubah dan ditambah, terakhir menurut Staatsblad 1949 No. 174, diubah lagi seperti berikut : pasal 13 ayat 3 harus dibaca;
+      Pembukuan itu harus dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf-huruf Latin dan angka-angka yang lazim dipakai (angka-angka Arab).
+  - article: II
+    content: |
+      Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.
+      Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.