Question stringlengths 50 3.05k | Answer stringlengths 72 36.7k |
|---|---|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 pada Pasal 5? | Berdasarkan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 5 menyebutkan bahwa:
Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );
... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 Pasal 5? | Dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:
Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );... |
Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, pada , Pasal 5 dinyatakan:
Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usah... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945. | Sesuai dengan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ketentuan pada , Pasal 5 berbunyi:
Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945? | Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 5 menetapkan:
Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );
2.I... |
Menurut PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 5? | Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, pada , menyatakan:
Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );
... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945? | Substansi PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, khususnya , Pasal 5, memuat:
Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );
... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945? | Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 5 berbunyi:
Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );
2.I... |
Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945? | Materi muatan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, khususnya , Pasal 5, adalah:
Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945. | Redaksi dari PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, pada , Pasal 5 menjelaskan:
Perijinan dan Non Perijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU )... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 pada Pasal 6? | Berdasarkan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 6 menyebutkan bahwa:
( 1) Biaya perjalanan ct· . . bi mas terdiri dari · a. iaya transportasi· .
b. biaya taksi· ' ' c. biaya penginapan;
d · uang harian yan k . an k g menca up uang makan, uan... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 Pasal 6? | Dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:
( 1) Biaya perjalanan ct· . . bi mas terdiri dari · a. iaya transportasi· .
b. biaya taksi· ' ' c. biaya penginapan;
d · uang harian yan k . an k g menca up uang makan, ua... |
Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, pada , Pasal 6 dinyatakan:
( 1) Biaya perjalanan ct· . . bi mas terdiri dari · a. iaya transportasi· .
b. biaya taksi· ' ' c. biaya penginapan;
d · uang harian yan k . an k g menca up uan... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013. | Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, ketentuan pada , Pasal 6 berbunyi:
( 1) Biaya perjalanan ct· . . bi mas terdiri dari · a. iaya transportasi· .
b. biaya taksi· ' ' c. biaya penginapan;
d · uang harian yan k . an k g menca up uang ... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 6 menetapkan:
( 1) Biaya perjalanan ct· . . bi mas terdiri dari · a. iaya transportasi· .
b. biaya taksi· ' ' c. biaya penginapan;
d · uang harian yan k . an k g menca up uang makan, uang s... |
Menurut PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013, apa isi dari Pasal 6? | Pasal Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, pada , menyatakan:
( 1) Biaya perjalanan ct· . . bi mas terdiri dari · a. iaya transportasi· .
b. biaya taksi· ' ' c. biaya penginapan;
d · uang harian yan k . an k g menca up uang makan, uan... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Substansi PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, khususnya , Pasal 6, memuat:
( 1) Biaya perjalanan ct· . . bi mas terdiri dari · a. iaya transportasi· .
b. biaya taksi· ' ' c. biaya penginapan;
d · uang harian yan k . an k g menca up uang makan, uan... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 6 berbunyi:
( 1) Biaya perjalanan ct· . . bi mas terdiri dari · a. iaya transportasi· .
b. biaya taksi· ' ' c. biaya penginapan;
d · uang harian yan k . an k g menca up uang makan, uang s... |
Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Materi muatan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, khususnya , Pasal 6, adalah:
( 1) Biaya perjalanan ct· . . bi mas terdiri dari · a. iaya transportasi· .
b. biaya taksi· ' ' c. biaya penginapan;
d · uang harian yan k . an k g menca up uang makan,... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013. | Redaksi dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, pada , Pasal 6 menjelaskan:
( 1) Biaya perjalanan ct· . . bi mas terdiri dari · a. iaya transportasi· .
b. biaya taksi· ' ' c. biaya penginapan;
d · uang harian yan k . an k g menca up uang makan, u... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 pada Pasal 13? | Berdasarkan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 13 menyebutkan bahwa:
Disamp ing Biaya Transpo rtasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
maka untuk perjalanan din as ke luar Daer ah Provinsi Kalimantan Barat,
Ke luar Daerah Kabupaten Sin ta... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 Pasal 13? | Dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 13 mengatur sebagai berikut:
Disamp ing Biaya Transpo rtasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
maka untuk perjalanan din as ke luar Daer ah Provinsi Kalimantan Barat,
Ke luar Daerah Kabupaten Sin t... |
Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, pada , Pasal 13 dinyatakan:
Disamp ing Biaya Transpo rtasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
maka untuk perjalanan din as ke luar Daer ah Provinsi Kalimantan Barat,
Ke luar Daerah Kabu... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 13 dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013. | Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, ketentuan pada , Pasal 13 berbunyi:
Disamp ing Biaya Transpo rtasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
maka untuk perjalanan din as ke luar Daer ah Provinsi Kalimantan Barat,
Ke luar Daerah Kabupa... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 13 menetapkan:
Disamp ing Biaya Transpo rtasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
maka untuk perjalanan din as ke luar Daer ah Provinsi Kalimantan Barat,
Ke luar Daerah Kabupaten Sin tang ... |
Menurut PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013, apa isi dari Pasal 13? | Pasal Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, pada , menyatakan:
Disamp ing Biaya Transpo rtasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
maka untuk perjalanan din as ke luar Daer ah Provinsi Kalimantan Barat,
Ke luar Daerah Kabupaten Sin ta... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Substansi PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, khususnya , Pasal 13, memuat:
Disamp ing Biaya Transpo rtasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
maka untuk perjalanan din as ke luar Daer ah Provinsi Kalimantan Barat,
Ke luar Daerah Kabupaten Sin ta... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 13 berbunyi:
Disamp ing Biaya Transpo rtasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
maka untuk perjalanan din as ke luar Daer ah Provinsi Kalimantan Barat,
Ke luar Daerah Kabupaten Sin tang ... |
Apa substansi hukum dari Pasal 13 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Materi muatan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, khususnya , Pasal 13, adalah:
Disamp ing Biaya Transpo rtasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
maka untuk perjalanan din as ke luar Daer ah Provinsi Kalimantan Barat,
Ke luar Daerah Kabupaten Si... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013. | Redaksi dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, pada , Pasal 13 menjelaskan:
Disamp ing Biaya Transpo rtasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
maka untuk perjalanan din as ke luar Daer ah Provinsi Kalimantan Barat,
Ke luar Daerah Kabupaten Sin ... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 pada Pasal 25? | Berdasarkan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 25 menyebutkan bahwa:
SPD merupakan 8 lah pelaksan . a satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban aan perJalanan dinas·
'
Dalam SPD tid k b l h a o e ada penghapusan-penghapusan atau caca t-
... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 Pasal 25? | Dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 25 mengatur sebagai berikut:
SPD merupakan 8 lah pelaksan . a satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban aan perJalanan dinas·
'
Dalam SPD tid k b l h a o e ada penghapusan-penghapusan atau caca t- ... |
Apa bunyi lengkap Pasal 25 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, pada , Pasal 25 dinyatakan:
SPD merupakan 8 lah pelaksan . a satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban aan perJalanan dinas·
'
Dalam SPD tid k b l h a o e ada penghapusan-penghapusan at... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 25 dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013. | Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, ketentuan pada , Pasal 25 berbunyi:
SPD merupakan 8 lah pelaksan . a satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban aan perJalanan dinas·
'
Dalam SPD tid k b l h a o e ada penghapusan-penghapusan atau... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 25 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 25 menetapkan:
SPD merupakan 8 lah pelaksan . a satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban aan perJalanan dinas·
'
Dalam SPD tid k b l h a o e ada penghapusan-penghapusan atau caca t-
cac... |
Menurut PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013, apa isi dari Pasal 25? | Pasal Pasal 25 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, pada , menyatakan:
SPD merupakan 8 lah pelaksan . a satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban aan perJalanan dinas·
'
Dalam SPD tid k b l h a o e ada penghapusan-penghapusan atau caca t-
... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 25 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Substansi PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, khususnya , Pasal 25, memuat:
SPD merupakan 8 lah pelaksan . a satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban aan perJalanan dinas·
'
Dalam SPD tid k b l h a o e ada penghapusan-penghapusan atau caca t-
... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 25 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 25 berbunyi:
SPD merupakan 8 lah pelaksan . a satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban aan perJalanan dinas·
'
Dalam SPD tid k b l h a o e ada penghapusan-penghapusan atau caca t-
cac... |
Apa substansi hukum dari Pasal 25 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Materi muatan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, khususnya , Pasal 25, adalah:
SPD merupakan 8 lah pelaksan . a satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban aan perJalanan dinas·
'
Dalam SPD tid k b l h a o e ada penghapusan-penghapusan atau caca ... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 25 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013. | Redaksi dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, pada , Pasal 25 menjelaskan:
SPD merupakan 8 lah pelaksan . a satu bukti pelaporan dan pertanggungjawaban aan perJalanan dinas·
'
Dalam SPD tid k b l h a o e ada penghapusan-penghapusan atau caca t-... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 pada Pasal 13? | Berdasarkan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 13 menyebutkan bahwa:
huruf d Perat uran ini wajib dilamp irkan bukti pemb elian
Bahan Bakar Minyak di kota tempat tuju an perj alanan dinas , dan
kh�sus _ untuk perjalanan dinas menggunak an k... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 Pasal 13? | Dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 13 mengatur sebagai berikut:
huruf d Perat uran ini wajib dilamp irkan bukti pemb elian
Bahan Bakar Minyak di kota tempat tuju an perj alanan dinas , dan
kh�sus _ untuk perjalanan dinas menggunak an ... |
Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, pada , Pasal 13 dinyatakan:
huruf d Perat uran ini wajib dilamp irkan bukti pemb elian
Bahan Bakar Minyak di kota tempat tuju an perj alanan dinas , dan
kh�sus _ untuk perjalanan dinas me... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 13 dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013. | Sesuai dengan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, ketentuan pada , Pasal 13 berbunyi:
huruf d Perat uran ini wajib dilamp irkan bukti pemb elian
Bahan Bakar Minyak di kota tempat tuju an perj alanan dinas , dan
kh�sus _ untuk perjalanan dinas meng... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 13 menetapkan:
huruf d Perat uran ini wajib dilamp irkan bukti pemb elian
Bahan Bakar Minyak di kota tempat tuju an perj alanan dinas , dan
kh�sus _ untuk perjalanan dinas menggunak an kend... |
Menurut PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013, apa isi dari Pasal 13? | Pasal Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, pada , menyatakan:
huruf d Perat uran ini wajib dilamp irkan bukti pemb elian
Bahan Bakar Minyak di kota tempat tuju an perj alanan dinas , dan
kh�sus _ untuk perjalanan dinas menggunak an k... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Substansi PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, khususnya , Pasal 13, memuat:
huruf d Perat uran ini wajib dilamp irkan bukti pemb elian
Bahan Bakar Minyak di kota tempat tuju an perj alanan dinas , dan
kh�sus _ untuk perjalanan dinas menggunak an k... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, Pasal 13 berbunyi:
huruf d Perat uran ini wajib dilamp irkan bukti pemb elian
Bahan Bakar Minyak di kota tempat tuju an perj alanan dinas , dan
kh�sus _ untuk perjalanan dinas menggunak an kend... |
Apa substansi hukum dari Pasal 13 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013? | Materi muatan PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, khususnya , Pasal 13, adalah:
huruf d Perat uran ini wajib dilamp irkan bukti pemb elian
Bahan Bakar Minyak di kota tempat tuju an perj alanan dinas , dan
kh�sus _ untuk perjalanan dinas menggunak ... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013. | Redaksi dari PERATURAN BUPATI SINTANG Nomor '?-8 Tahun 2013 tentang STANDAR B!AY N BUPATI SINTANG NOMOR 14 TAHUN 2013, pada , Pasal 13 menjelaskan:
huruf d Perat uran ini wajib dilamp irkan bukti pemb elian
Bahan Bakar Minyak di kota tempat tuju an perj alanan dinas , dan
kh�sus _ untuk perjalanan dinas menggunak an... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.