Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2020-059-05.json	Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa?	Warga dan WALHI NTT Tolak Tambang dan Pabrik Semen di Manggarai Timur. Kenapa? \| Sedangkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT, Jusuf Adoe kepada Mongabay Indonesia, Rabu (13/5/2020) mengatakan proses terbitnya izin tambang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.Lokasi tambang kata Jusuf, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada di kabupaten. Pada saat proses perizinan sebutnya, pasti ada advise plan dari dinas teknis terkait di kabupaten.“Kalau sekiranya semua tidak sesuai dengan aturan maka pasti izin ini tidak terbit. Proses IUP selalu melibatkan masyarakat dan dinas teknis terkait. Saya juga belum tahu kalau ada sisa lubang, apa lubang bekas tambang atau lubang saat eksplorasi,” ungkapnya. [SEP]	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2023-005-19.json	Sorgum Sebagai Sumber Bahan Pangan, Kenapa Tidak?	Sorgum Sebagai Sumber Bahan Pangan, Kenapa Tidak? \| [CLS] Sorgum merupakan sumber bahan pangan yang sejak lama ditanam petani di Nusa Tenggara Timur [NTT].Pegiat sorgum Maria Loretha mengatakan, ditengah ancaman perubahan iklim dan krisis pangan, kita harus mengembangan tanaman pangan yang bisa diandalkan.“Sorgum lebih tahan terhadap perubahan iklim dibandingkan padi dan jagung. Jika tidak memanfaatkan alam NTT yang adaptif terhadap sorgum, kita semua akan rugi,” terangnya baru-baru ini.Dia mencontohkan, jagung bila kena banjir dan angin kencang batangnya akan patah. Sementara sorgum, meski batangnya patah akan tumbuh lagi.“Meski begitu, jangan semua wilayah NTT dikembangkan sorgum. Harus ada prioritas,” jelasnya.Maria mengaku, sorgum dijual di pasar seharga Rp10 ribu per kilogram, dua kali lipat harga jagung.“Intervensi pemerintah daerah melalui bantuan mesin perontok dan mesin sosoh untuk kelompok petani sorgum, sangat diharapkan. Pemerintah daerah juga bisa bekerja sama dengan off taker/penjamin komoditas, agar hasil panen bisa diserap pasar,” harapnya.Baca: Sukses Kembangkan Sorgum di NTT, Maria Akui Jatuh Cinta pada Rasa Pertama Segera kembangkanAhli sorgum Marcia Bunga Pabendon, mengatakan harusnya sorgum dikembangan skala besar di NTT.“Sejak 2015, saya mendampingi petani di NTT. Bila serius, kita harus siapkan benih sorgum unggul,” terangnya.Imroatul Muklishoh, Koordinator Koalisi Pangan BAIK, mengaku pihaknya turut mendorong pengembangan sorgum di NTT. Koali ini bekerja di Kabupaten Manggarai Timur, Flores Timur, dan Lembata.“Kami memperkuat kaum muda, perempuan, petani, dan masyarakat pedesaan untuk menyuarakan solusi dampak perubahan iklim, terutama pangan dan pertanian,” tuturnya.Dia menjelaskan, sorgum lebih banyak ditanam di daerah kering berbatu. Tanaman ini memiliki struktur kompleks seperti pati, asam fenolat, dan antioksidan. Kandungan karbohidratnya rendah dan kaya serat.	[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2023-005-19.json	Sorgum Sebagai Sumber Bahan Pangan, Kenapa Tidak?	Sorgum Sebagai Sumber Bahan Pangan, Kenapa Tidak? \| “Kami beberapa kali melakukan uji laboratorium, seratnya lebih kaya serta gluten free. Ramah dikonsumsi penderita diabetes juga,” paparnya.Baca: Perubahan Iklim, Antara Aksi dan Adaptasi Masyarakat NTT Pengganti gandumKepala Dinas Pertanian Provinsi NTT, Lecky Frederick Koli, dikutip dari victorynews menjelaskan, sekitar 800 ribu hektar lahan akan dikembangkan untuk sorgum. Diproyeksikan, ada 15 kabupaten yang memanfaatkan 100 hektar lahan budidaya.Untuk itu, perlu jaminan pasar agar hasil produksi sorgum petani terserap.“Masyarakat tentu mempertimbangkan biaya produksi dan pendapatan yang diterima sehingga perlu jaminan pasar,” ucapnya.Baca juga: Pangan Lokal Mulai Menghilang di Kampung Saga Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moedoko menyampaikan, Presiden Joko Widodo meminta agar pengembangan sorgum pengganti gandum dipercepat. Sebab, Indonesia menjadi salah satu negara terdampak kebijakan larangan ekspor gandum berkepanjangan dari sejumlah negara produsen.“Presiden sudah instruksikan pembuatan roadmap produksi dan hilirisasi sorgum hingga 2024 guna menghadapi krisis pangan,” terangnya dikutip dari laman KSP, Senin [15/8/2022].Moeldoko mengatakan, pemerintah mengembangkan potensi sorgum yang secara genetik satu keluarga dengan gandum. Sorgum bisa menjadi pengganti gandum untuk industri mie dan roti.Saat ini, sorgum telah dikembangkan di lahan seluas 15 ribu hektar di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung.“Di NTT produktivitasnya tiga sampai empat ton per hektar sementara di Jawa empat hingga lima ton per hektar,” jelasnya. [SEP]	[0.9996617436408997, 0.00016623697592876852, 0.00017200267757289112]
2020-026-10.json	Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu?	Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu? \| [CLS] Banjir menerjang Kalimantan Tengah [Kalteng]. Sejumlah kabupaten terendam air yaitu Lamandau, Katingan, Seruyan, Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya, dan Kapuas. Terhitung 11 hingga 26 September 2020, status tanggap darurat banjir diberlakukan di provinsi ini.Sugianto Sabaran, Gubernur Kalteng, pada Kamis [17/9/2020], dengan helikopter BNPB memantau langsung ke lokasi sekaligus memberikan bantuan sembako dan obat-obtan, terutama ke beberapa daerah terisolir. Pemerintah Kalteng, menyalurkan 20 ribu paket bantuan ke lokasi bencana melalui udara maupun darat.Darliasjah, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran [BPBPK] Kalteng mengatakan, sejauh ini lebih dari 6.445 kepala keluarga atau 17 ribu jiwa terdampak banjir.Baca: Cetak Sawah Baru di Kalteng, Babak Baru Bencana Ekologi? Esau Tambang, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, kepada Mongabay Indonesia mengatakan banjir sangat mungkin terjadi disebabkan rusaknya hutan di bagian hulu, sehingga kemampuan hutan untuk menampung dan menyerap air hujan sangat kecil.“Curah hujan yang tinggi tidak diimbangi dengan kemampuan hutan menyerap air,” terangnya.Untuk itu, diperlukan tindakan komprehensif sejumlah pihak, seperti BNPB di sejumlah kabupaten, DLH Provinsi, BMKG Provinsi, dan Bappenas untuk melihat water cactchment area bagian hulu agar bisa dipulihkan lagi hutannya,” kata Esau.Baca: Sedotan Purun, Kreativitas Masyarakat Tumbang Nusa Jaga Lahan Gambut Alih fungsi lahan Safruddin, Direktur Save Our Borneo, mengatakan banjir di Kalteng biasanya berlangsung 2 hingga 3 hari, tapi tahun ini di beberapa lokasi hingga satu minggu lamanya. Banjir juga terjadi di saat seharusnya musim kemarau yang dampaknya begitu luas.“Rusaknya hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Kalteng, merupakan dampak yang harus dirasakan sekarang,” terangnya, Kamis [19/9/2020].	[0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346]
2020-026-10.json	Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu?	Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu? \| Baca: Banjir di Hulu Kalimantan Tengah, Pertanda Apa? Dia melanjutkan, jutaan hektar kawasan hutan dibuka dan diberikan izin untuk HPH, HTI, pertambangan, hingga paling masif adalah perkebunan sawit di hampir di semua wilayah Kalteng, terutama wilayah hulu yang hutannya semakin terbuka.“Selain itu, daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak pernah diperhitungkan membuat bencana ekologis semakin cepat terjadi.”Hutan yang merupakan penyangga kehidupan karena memiliki fungsi penting menjaga keseimbangan alam, sudah sepatutnya kita jaga. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi hutan yang ada, dengan tidak dengan mudahnya memberikan dalam berbagai bentuk izin.Baca juga: Food Estate Melaju, Walhi Kalteng: Jangan Buka Lahan Baru Pemerintah juga harus mendukung upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam melindungi hutan dan wilayahnya melalui kearifan lokal.“Termasuk juga pemerintah mempertimbangkan kembali rencana membuka lahan untuk program food estate yang akan di kembangkan di beberapa wilayah di Kalteng dengan cara membuka kawasan hutan,” ujar Safruddin. PantauanBerdasarkan pantauan Mongabay Indonesia, banjir yang terjadi di Lamandau berawal dari wilayah Kina, yang berada kawasan hulu sungai. Begitu pula dengan di Katingan, banjir mulai menggenangi perumahan warga di Tumbang Hiran dan Desa Habangoi, lalu ke bagian hilir sepanjang aliran Sungai Katingan.Di Desa Tumbang Sanamang, sebuah rumah guru SMP hanyut. Banjir juga merendam Desa Tumbang Napoi yang berada di Kecamatan Mini Manasa, Gunung Mas bagian hulu. Rano, warga Desa Sepayang, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang merasakan banjir mengatakan, untuk sampai ke Palangkaraya, ia dan keluarganya harus menempuh perjalanan selama 13 jam. Padahal, kondisi normal, diperlukan waktu sekitar 5 jam perjalanan darat.	[0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346]
2020-026-10.json	Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu?	Kalimantan Tengah Banjir, Indikasi Rusaknya Hutan di Kawasan Hulu? \| Dia mengatakan, untuk mendapatkan kendaraan [mobil] dari desa, mereka harus berjalan kaki sejauh dua kilometer.“Kami berangkat jam 11 siang. Jalan kaki dahulu ke bukit dan berenang di daerah banjir, tiba Palangkaraya jam 23.00 WIB malam. Banjirnya dalam, ada yang melewati kepala. Untuk menyelamatkan barang kami membuat rakit, tidak ada perahu karena itu di hutan,” tuturnya. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2014-057-20.json	Laporan: Dana Pensiun Norwegia Masih Berinvestasi di Pertambangan Batubara	Laporan: Dana Pensiun Norwegia Masih Berinvestasi di Pertambangan Batubara \| [CLS] Kekayaan yang melimpah dari dana pensiun pemerintah Norwegia hingga kini masih terus berinvestasi di sejumlah perusahaan tambang batubara yang merusak hutan Indonesia, kendati mereka sudah menarik dana mereka di sejumlah perusahaan sektor kehutanan dan tanaman industri yang memiliki catatan buruk soal lingkungan. Hal ini dilaporkan oleh Rainforest Foundation Norway, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di sektor kehutanan di Norwegia.Berdasar análisis data yang dirilis oleh Lembaga Dana Pensiun Norwegia atau Government Pension Fund Global (GPFG), lembaga Rainforest Foundation Norway menemukan dana sebesar 21,5 miliar dollar AS yang masih tertanam di sejumlah perusahaan yang disebut-sebut sebagai “sektor-sektor yang diketahui menjadi penyebab deforestasi ” dan dana lain sekitar 3 miliar dollar AS yang masih tertanam di sejumlah perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di Indonesia.“Hal ini secara langsung menyepelekan upaya bersama untuk melindungi hutan tropis Indonesia yang masih tersisa,” ungkap laporan tersebut, dan berharap pemerintah Norwegia segera menarik investasi mereka dari sejumlah perusahaan ini.“Melalui investasi di sektor pertambangan batubara pemerintah Norwegia menjadi penyebab deforestasi di Indonesia,” ungkap Kepala Divisi Kebijakan Rainforest Foundation Norway, Vemund Olsen dalam pernyataannya. “Ini saatnya bagi pengelola dana pensiun di Norwegia untuk memberikan strategi yang lebih jelas untuk menekan dampak pendanaan ini terhadap hutan hujan tropis.”	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2014-057-20.json	Laporan: Dana Pensiun Norwegia Masih Berinvestasi di Pertambangan Batubara	Laporan: Dana Pensiun Norwegia Masih Berinvestasi di Pertambangan Batubara \| Norwegia adalah salah satu negara yang sejak tahun 2007 silam muncul sebagai salah satu penyedia dana terbesar di dunia untuk melakukan perlindungan terhadap hutan hujan tropis dunia. Negeri ini sudah menyumbangkan miliaran dollar untuk menekan deforestasi di Indonesia, Brasil, Guyana, Kongo dan Tanzania. Namun sejumlah kritisi menyatakan bahwa investasi GPFG di sejumlah industri telah menjadi penyebab deforestasi dan mementahkan upaya perlindungan hutan tropis ini. [SEP]	[0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346]
2012-048-09.json	Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa	Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa \| [CLS] MASYARAKAT lokal menerima intimidasi dari perusahaan sawit dan muncul masalah kesehatan warga karena asap pembakaran ilegal. Beberapa warga di sekitar rawa Tripa membutuhkan perawatan medis. Masyarakat setempat pun telah kehilangan sumber mata pencaharian akibat pembukaan lahan gambut besar-besaran hingga mengancam kerusakan total kawasan itu. Menghadapi masalah ini, LSM Hak Asasi Manusia (HAM) bergabung dengan berbagai organisasi lingkungan mengkampanyekan penyelamatan Rawa Tripa. Mereka ini antara lain, Walhi, Greenpeace, Sawit Watch, Wetlands International Indonesia Program,Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Ekosistem Sigom Aceh, PanEco Foundation – Sumatran Orangutan Conservation Programme dan Yayasan Orangutan Sumatera Lestari –OIC. Lalu The Nature Conservancy, Profauna Indonesia LASA, WWF, Orangutan Foundation International, Borneo Orangutan Survival Foundation, Institut Pertanian Bogor (IPB) Universitas Indonesia (UI), Kehati dan lain-lain. Berbagai kebakaran besar telah dilaporkan oleh pengamat baik di lapangan maupun dari udara pada akhir Maret. Lebih dari 100 titik api telah teridentifikasi oleh satelit dalam kurun waktu hanya 10 hari, frekuensi titik api tertinggi yang terekam di Tripa sejak 2001. Ketua Satgas REDD+ Ir. Kuntoro Mangkusubroto melaporkan, tim investigasi menemukan pembakaran telah sengaja di dalam kawasan konsesi PT. Kallista Alam dan PT. Surya Panen Subur 2. Ibduh, kepala salah satu desa di Tripa yang mewakili masyarakat lokal mengatakan, masyarakat hidup dalam ketakutan terhadap perusahaan. Perusahaan menggunakan Brimob sebagai satuan pengamanan, memindahkan masyarakat dari lahan, menghalangi akses melewati perkebunan dan membersihkan perkebunan masyarakat untuk sawit mereka. “Perusahaan perkebunan sawit beroperasi layaknya mereka berada di atas hukum dan kami melihat hasil perbuatan mereka setiap hari,” katanya dalam siaran pers aliansi LSM di Depok, Selasa(24/4).	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2012-048-09.json	Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa	Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa \| Menurut Ibduh, air bersih menjadi sulit diperoleh dan sangat sulit mendapatkan ikan serta mengambil hasil alam lain. Sebab, hutan telah dibabat dan lahan dikeringkan dengan banyak kanal-kanal dibangun. “Masyarakat kami menderita. Kami menginginkan aksi cepat untuk menghentikan semua ini dan untuk merehabilitasi hutan Tripa”.Idbuh bersama seorang pengacara, Kamaruddin, dan smantan anggota DPD asal Aceh, Adnan NS, telah melaporkan tindakan pidana kriminal terkait kasus Tripa ke Polri di Jakarta pada November tahun lalu. “Polri mengeluarkan surat kepada Polda Aceh yang mengkonfirmasikan bahwa subyek pelaporan memenuhi kriteria pidana kriminal, tapi hingga saat ini, lima bulan setelah kasus itu dilaporkan, kami tidak melihat satu pun upaya investigasi yang dilakukan oleh Polda Aceh,” kata Kamaruddin. Dalam pernyataan, Aliansi LSM menyebutkan, mereka berkumpul di Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia (Research Center for Climate Change, University of Indonesia), mendukung sepenuhnya imbauan Satgas REDD+ untuk segera investigasi terhadap tindakan kriminal. Termasuk, laporan yang disampaikan Ibduh ke Polri pada November tahun lalu. Mereka juga meminta penjelasan mengapa laporan tidak ditindaklanjuti dengan baik. “Kami juga menyatakan dukungan penuh kami terhadap Walhi dalam melakukan gugatan hukum yang saat ini dalam proses banding di PTUN Medan terhadap dikeluarkan izin konsesi kepada PT Kallista Alam oleh mantan Gubernur Aceh,” kata Yuyun Indradi, Greenpeace Forest Political Campaigner.Aliansi LSM meminta, kepada pihak-pihak Kementerian Nasional yang bertanggung jawab, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, segera memerintahkan penghentian pembukaan dan pendegradasian lahan di dalam kawasan rawa gambut Tripa.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2012-048-09.json	Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa	Aliansi LSM Desak Penyelamatan Rawa Tripa \| Mereka juga meminta agar para kementerian itu mendampingi Polri segera mengimplementasikan investigasi yang menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas dan kesepakatan-kesepakatan ilegal yang telah diterapkan di kawasan rawa gambut Tripa. Termasuk izin konsesi serta praktik-praktik ilegal dari PT. Kallista Alam yang melanggar Undang-undang tentang Tata Ruang dan tentang perlindungan terhadap Ekosistem Leuser, terhadap lingkungan hidup, lahan gambut, satwa yang terancam punah dan larangan pembakaran lahan hutan. Dalam melawan pelanggaran hukum yang sangat jelas dan telah dipublikasi secara global ini, sangat penting hukum Indonesia tetap terjaga dan transparan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Kekeliruan dalam penerapan hukum ini, akan merusak kredibilitas penegakan dan sistem hukum Indonesia juga komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca serta upaya mengembangkan sawit berkelanjutan. Tanpa aksi yang cepat tanggap, jika kondisi saat ini dibiarkan oleh President SBY dan jajaran pemerintahan, populasi orangutanSumatera akan sangat mungkin punah tahun ini.” Mereka ingin melihat hukum di Indonesia ditegakkan. Aliansi LSM mendukung dan memberikan semangat terhadap international day of action pada 26 April. Pada hari ini, para pendukung dan mitra-mitra internasional dari seluruh dunia akan mengimbau kepada Presiden SBY untuk mengumumkan dukungan terhadap penegakan hukum Indonesia, perlindungan Tripa dan masyarakat di sekitar serta populasi orangutan Sumatera.” [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-067-09.json	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit?	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? \| [CLS] Setelah sekitar empat tahunan pemerintah menggodok aturan standar sawit berkelanjutan penguatan akhirnya terbit pada Maret lalu. Lewat Peraturan Presiden Nomor 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia, mewajibkan perusahaan maupun pekebun atau petani mandiri sawit memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sampai 2025 alias dalam lima tahun ke depan.Presiden Joko Widodo menandatangani perpres ISPO ini guna penyempurnaan penyelenggaraan sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan dengan memastikan usaha sawit layak sosial, ekonomi dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.“Iya (aturan ini) penguatan ISPO dari peraturan menteri, sekarang dipayungi peraturan presiden. Bentuk komitmen negara untuk pengelolaan sawit berkelanjutan,” kata Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Mongabay, melalui pesan singkat.Aturan ini memiliki berkedudukan lebih tinggi dari aturan sebelumnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/2015 tentang ISPO.Pertimbangan regulasi ini keluar, bahwa, peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem sertifikasi sudah tak sesuai perkembangan internasional dan kebutuhan hukum. Hingga perlu ganti dan atur kembali dalam peraturan presiden.Aturan ini memiliki tiga tujuan sertifikasi ISPO, yakni, pertama, memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan perkebunan sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO. Kedua, meningkatkan penerimaan dan daya saing hasil perkebunan sawit di pasar nasional dan internasional. Ketiga, meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca sebagai upaya dari kebijakan iklim Indonesia.Ruang lingkup pengaturan perpres ini, antara lain terkait sertifikasi ISPO, kelembagaan, keterimaan daya saing pasar dan peran serta, pembinaan dan pengawasan sekaligus sanksi.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-067-09.json	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit?	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? \| Secara aspek kewajiban, semua pelaku usaha perkebunan sawit wajib punya sertifikasi ISPO, termasuk perusahaan perkebunan penghasil energi terbarukan maupun pekebun atau petani, seperti pada Pasal 5.Bagi perusahaan perkebunan, ISPO berlaku sejak perpres ini berlaku, untuk pekebun lima tahun sejak aturan ini diundangkan. Sertifikasi ini berjangka waktu lima tahun dan dapat mengajukan ulang.Kalau terjadi pelanggaran, akan ada sanksi administrasi, mulai terguran tertulis, denda, pemberhentian sementara usaha perkebunan sawit, pembekuan sertifikat ISPO maupun pencabutan ISPO.Pelaksana sertifikasi adalah lembaga sertifikasi ISPO yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan terdaftar pada kementerian penyelenggara urusan pemerintahan bidang perkebunan. Lembaga ini, akan menilai kesesuaian pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO kepada pelaku usaha. Juga menerbitkan, membekukan sementara atau membatalkan sertifikat ISPO bagi usaha perkebunan sawit berdasarkan hasil kegiatan sertifikasi ISPO. Kemudian penilaian usaha perkebunan sawit yang bersertifikat ISPO setiap tahun, menindaklanjuti keluhan dan banding sertifikasi ISPO.Soal kelembagaan, disebutkan, akan ada Komite ISPO terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi pelaku usaha, akademisi dan pemantau independen dan bersifat ex-officio. Pemantau independen, merupakan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum Indonesia atau WNI pemerhati perkebunan yang memiliki kepedulian sosial, ekonomi, dan lingkungan.Komite ISPO akan jadi pengurus dalam sertifikasi ISPO, mulai penjabaran kebijakan umum pengelolaan dan penyelenggaraan ISPO, menyusun dan mengembangkan prinsip dan kriteria ISPO, menyusun standar penilaian untuk masing-masing tingkat pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO. Lalu, menyusun persyaratan dan skema sertifikasi ISPO, mengevaluasi sistem sertifikasi ISPO guna menjaga tata kelola perkebunan yang baik.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-067-09.json	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit?	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? \| Selain itu, juga membangun sistem informasi dengan menerapkan sistem penggunaan data bersama dan terintegrasi elektronik untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha memperoleh sertifikasi ISPO; koordinasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah maupun pihak lain dalam pengelolaan serta penyelanggaraan sertifikasi ISPO.Komite akan dipilih dewan pengarah ISPO, terdiri dari Menko Perekonomian (ketua) dengan anggota Menteri Lingkungan Hidup dan Kelhutanan, Menteri ATR/BPN, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan standarisasi nasional.Pada 2019, luas kebun sawit di Indonesia mencapai kurang lebih 16,38 juta hektar, dimana pekebun sawit menguasai sekitar 1,9 juta hektar dari perkebunan sawit nasional. Sementara itu, perkebunan sawit yang masih di kawasan hutan sebesar 3,4 juta hekar.Mengenai peraturan pelaksanaan dari perpres ini, seperti prinsip dan kriteria ISPO, sanksi administrasi, tata cara sertifikasi dan biaya sertifikasi, ketentuan terkait organisasi dan tata cara dewan pengarah akan diatur dalam peraturan menteri, paling lama 30 hari sejak aturan diundangkan.Diah Y Suradiredja, Wakil Ketua Tim Pelaksana Penguatan Sistem ISPO mengatakan, Perpres No 44/2020 ini mampu melibatkan beberapa pemangku kepentingan, tak hanya pemerintah juga masyarakat dan pelaku usaha. Dalam Komite ISPO, katanya, juga ada keterlibatan pemantau independen.“Momentum ini harus jadi penggerak perbaikan,” katanya.Luas kebun sawit di Indonesia, sekitar 16.38 juta hektar. Saat ini, diperkirakan perkebunan sawit ada di kawasan hutan 3.4 juta hektar dari luasan total 16.38 juta hektar.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-067-09.json	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit?	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? \| Menurut Diah, sebagai komoditas unggulan devisa negara, pembangunan industri sawit bak tumbuh tak terbatas dan tanpa hambatan. Padahal, dalam perkembangan industri sawit banyak terjadi berbagai persoalan lingkungan, konflik sosial dan ketidakadilan ekonomi. Konflik tenurial/agraria seputar perusahaan sawit, tak bisa lagi diabaikan perusahaan, maupun pemerintah karena bertolakbelakang dengan upaya perbaikan sistem ISPO dan keberterimaan pasar global. Saat itu, ISPO mulai pada 2011 melalui permentan yang diperbaharui pada 2015. Permentan 11/2015 tentang ISPO pun mewajibkan semua perusahaan perkebunan sawit mengantongi sertifikat ISPO sampai batas akhir 31 Desember 2014. Dalam pelaksanaan, sampai batas akhir masih banyak pelaku usaha belum bersertifikasi.Sampai Januari 2020, Komisi ISPO menerbitkan 621 sertifikat ISPO seluas 5,45 juta hektar, terdiri dari perusahaan swasta 557 sertifikat dan luas 5,25 juta hektar. Lalu, PT Perkebunan Nusantara 50 sertifikat luas 286.590 hektar. Sertifikat ISPO untuk koperasi pekebun plasma dan swadaya baru 14 dengan luas 12.270 hektar, atau 0,21% dari kebun rakyat seluas 5,8 juta hektar.Azis Hidayat, Ketua Sekretariat ISPO mengatakan, pekebun sawit yang memiliki ISPO baru 0,21% atau 12.270 hektar. Dalam waktu lima tahun ke depan, pemerintah harus memberikan pelayanan publik ke pekebun, antara lain legalitas lahan untuk memiliki sertifikat hak milik, lahan harus clean and clear dan memiliki surat tanda daftar budidaya (STDB). ”Yang paling berat (itu perkebunan) di kawasan hutan,” katanya.Menurut dia, melalui regulasi seperti Inpres 8/2018 tentang moratorium izin sawit, Perpres 88/ 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Inpres 9/2019 soal Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan akan mengurai permasalahan tingkat tapak guna mempercepat sertifikasi ISPO.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-067-09.json	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit?	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? \| Berbicara keterimaan pasar, kata Azis, tergantung pasar tujuan, misal, India mengusulkan sertifikat ISPO akan mengalami keringanan pajak, Tiongkok tak memerlukan sertifikat apapun, begitu juga Amerika dan Pakistan. Kalau ekspor ke Uni Eropa, biasa memiliki lebih dari satu sertifikat, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), ISPO dan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).“Jadi, keterimaan itu tergantung pasar tujuan kita. Sekarang RSPO diterima di mana-mana, padahal mereka bukan lembaga pemerintah. Memang RSPO dibuat untuk pasar. Kalau ISPO tujuannya ketaatan peraturan perundang-undangan. Sebetulnya, perusahaan sawit tanpa ISPO pun harus taat UU.”Untuk pembahasan aturan turunan dari perpres, berupa permentan, salah satu terkait prinsip dan kriteria ini. “Selama ini sudah disiapkan, karena corona ini, jadi belum sempat dibahas. Kalau online kurang efektif, takutnya ada celah. Sebaiknya menunggu.” Masih setengah hatiAbu Meridian, Direktur Eksekutif Kaoem Telapak menilai, penguatan ISPO pemerintah masih setengah hati. Peran pemantau independen dalam regulasi itu, katanya, tidak tercantum dalam perpres. Terutama, dalam kegiatan pemantauan sertifikasi ISPO, mulai proses akreditasi, penilaian dan penerbitan, dan atau penanganan keluhan.“Tidak jelas peran pemantau independen dalam perpres bisa menyebabkan mereka tak memiliki kekuatan hukum dalam pemantauan dalam pelaksanaan sertifikasi ISPO,” katanya.Dia juga mempertanyakan, independensi pemantau karena berada di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. “Hingga ISPO jadi sistem yang robust itu masih jauh dari harapan.”Usulan Koalisi Masyarakat Sipil untuk prinsip HAM tak terakomodir dalam perpres ini. Padahal, katanya, saat konsultasi publik di empat regional 2017, organisasi masyarakat sipil memberikan masukan agar ketelusuran dan HAM masuk jadi prinsip dalam perpres itu.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-067-09.json	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit?	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? \| Sawit Watch menyoroti soal nasib buruh dalam poin pertimbangan perpres ini. Dalam perpres menyebutkan, perkebunan sawit Indonesia mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan mampu menyumbang devisa bagi negara. Secara substansi, katanya, pembahasan tenaga kerja masih minim.Pada Pasal 4 ayat 2(d) menyatakan, sertifikasi ISPO menerapkan prinsip yang meliputi tanggung jawab ketenagakerjaan akan diatur dalam peraturan menteri. Sawit Watch juga menyayangkan, tak ada Kementerian Tenaga Kerja sebagai dewan pengarah.Ahmad Surambo, Deputi Direktur Sawit Watch mengatakan, kalaupun poin tenaga kerja akan diatur melalui peraturan menteri, jika dalam perpres tidak ada Kemenaker, tak ada jaminan akan terlibat.”ISPO ini hanya concern di wilayah-wilayah urusan hak atas tanah dan lingkungan, tetapi tidak pada petani. Di dewan pengarah tidak ada, siapa yang akan menggawangi? Padahal ini kan melibatkan jutaan orang. Ini aneh.”“Siapa yang akan menjadin kesejahteraan bagi buruh?”Menurut Rambo, masih ada kesenjangan antara tugas pokok dan fungsi menangani buruh sawit di Indonesia, baik pada Dinas Perkebunan maupun Dinas Kependudukan.Padahal, katanya, masih banyak konflik di perkebunan sawit terjadi terus-menerus bahkan laten. Data Sawit Watch 2019, ada 822 konflik lahan di perkebunan sawit.“Sertifikasi ISPO menurut kami bukanlah inovasi perbaikan tata kelola perkebunan sawit,” katanya. Data Sawit Watch 2019, luasan izin kebun sawit mencapai 22,2 juta hektar di Indonesia. Basis utama dari sistem sertifikasi ISPO adalah peraturan perundang-undangan dan kewajiban perusahaan.Kalau implementasi kebijakan dan penegakan hukum ini berjalan baik, ISPO jadi kurang relevan. Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch mendesak, pemerintah perlu menetapkan target capaian sertifikasi ISPO dengan memberikan batasan waktu bagi perusahaan sawit memperoleh sertifikasi ISPO. Prinsip HAM dan ketelusuran	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-067-09.json	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit?	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? \| Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan, soal penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketelusuran sawit usulan masyarakat sipil tak masuk dalam ISPO baru ini. Sebagian besar, katanya, masih sama dengan sebelumnya.Jadi, katanya, masih terlalu dini untuk menilai kekuatan atau kelemahan ISPO baru ini tanpa melihat penjabaran prinsip ke dalam kriteria, indikator, dan alat verifikasi.Teguh ragu, sertifikasi ISPO baru ini mampu atau tidak mengatasi deforestasi, perusakan gambut, pelanggaran hak-hak masyarakat adat/lokal dan hak-hak pekerja.“Rentang waktu sangat singkat (kurang 30 hari) dan di tengah keterbatasan mobilitas akibat pandemi Corona, prospek pelibatan masyarakat sipil yang inklusif dalam perumusan kriteria dan indikator ISPO tampak suram,” katanya.Dia berharap, pemerintah mampu mengambil langkah-langkah khusus dengan segera menerbitkan rancangan peraturan menteri tentang prinsip, kriteria, dan indikator ISPO dan memberikan waktu cukup dalam mengumpulkan masukan publik. Juga secara aktif mencari masukan masyarakat sipil melalui berbagai forum komunikasi organisasi masyarakat sipil, pemerintah yang ada serta membuat prinsip, kriteria, dan indikator ISPO terbuka untuk perbaikan lebih lanjut ke depan.“Prinsip dan kriteria ISPO baru harus mampu memperbaiki kelemahan kalau ISPO memang untuk instrumen keberlanjutan dan bukan sekadar legalitas.”Studi Forest Watch Indonesia mengenai 6 tahun implementasi ISPO (2017), prinsip dan kriteria ISPO belum mampu menghentikan deforestasi, perusakan lahan gambut, kebakaran hutan dan lahan, serta menyelesaikan konflik lahan dalam izin perkebunan sawit. Jadi, belum mampu dikatakan meningkatkan keberlanjutan sawit Indonesia secara umum. Perpres ISPO Maret 2020	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-067-09.json	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit?	Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? \| Keterangan foto utama: Bagaimana ISPO mengatasi masalah sawit-sawit yang terbangun di gambut dalam yang rentan kebakaran seperti yang terjadi di Jambi ini. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-050-08.json	Kala Petugas Gagalkan Pengiriman Ratusan Kulit Ular ke Jawa	Kala Petugas Gagalkan Pengiriman Ratusan Kulit Ular ke Jawa \| [CLS] Petugas Pengawasan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Resort Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Pelabuan Belawan, Medan, Sumatera Utara, Selasa pagi (30/5/17) berhasil menggagalkan pengiriman ratusan lembar kulit ular kemasan dan siap kirim ke Jawa, pakai kapal KM Kelud tujuan Tanjung Priok, Jakarta.Zakaria, Pengendali Eksostem Hutan (PEH), Petugas Pengawasan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) BKSDA)Pelabuan Belawan, kepada Mongabay mengatakan, pembongkaran kasus ini setelah mendapatkan informasi soal bagian tubuh satwa yang akan masuk ke Kapal KM Kelud di Pelabuhan Belawan.Dia bersama tim langsung mengintai dan menemukan satu kg kantung plastik besar, berisi kulit ular. Mengantisipasi hal tak diinginkan, dia langsung meminta pemilik barang, Riduan Sitohang, turun dari kapal dan memeriksa dokumen barang. Kulit ular rencana dikirim ke Kerawang, Jawa Barat. Dari pemeriksaan dokumen warga Medan ini, petugas tak menemukan surat izin edar dalam negeri, dan surat angkutan dan tumbuhan maupun satwa liar dalam negeri yang dikeluarkan BKSDA Sumut. Dia langsung mengamankan barang bukti dan pemilik kulit ular itu.Pemeriksaan fisik kulit ular, kata Zakaria, diketahui jenis ular python brongersmai atau masyarakat mengenal dengan nama ular gendang.Pemerintah, katanya, mengatur kuota tangkap ular ini di alam. “Ini perlu, agar tak ada yang sembarangan memburu, membunuh tumbuhan dan satwa tak dilindungi sekalipun.”Kuota tangkap ini, katanyasoal aturan dapat darimana, berapa jumlah dan lain-lain. Untuk itu, perlu pengawasan meski bukan satwa dilindungi. “Kalau diambil dari hutan lindung sangat dilarang karena populasi di alam berkurang.”Herbert Aritonang, Kepala Seksi Wilayah II BBKSDA Sumut, mengatakan, pemilik dan barang bukti diamankan guna mendalami darimana kulit ular ini, dan apakah ada aturan dilanggar. “Apakah ada sanksi pidana atau tidak, nanti diputuskan penyelidikan.”	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2017-050-08.json	Kala Petugas Gagalkan Pengiriman Ratusan Kulit Ular ke Jawa	Kala Petugas Gagalkan Pengiriman Ratusan Kulit Ular ke Jawa \| Riduan mengaku, baru kali ini mengirimkan kulit ular ke Jawa. “Itupun karena ada pesanan dari warga Dusun Benden, Kerawang, Jawa Barat atas nama Sudiyanto.”Saat ditanya bagaimana berhubungan dengan Sudiyanto, kata Sitohang dari seorang teman. Mereka selama ini belum pernah bertemu. Komunikasi hanya melalui telephone seluler. Soal pembayaran, katanya berdasarkan kepercayaan. Ketika barang pesanan sampai, baru bayar via rekening bank.“Ini baru pertama kali kirim kulit ular. Saya gak pernah. Modal kepercayaan aja kami, kalau barang sampai dia kirim uang.”Dia mengatakan, kulit-kulit ular dari orang yang mendapatkan ular di jalan dan sawah.Ketika mencoba mendalami dokumen, Sitohang menunjukkan dokumen dari notaris, Dinas Pertanian Badan Karantina Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan surat Karantina Hewan.Dengan begitu lengkap dokumen minus dokumen BKSDA, ada keraguan dia pemain baru dalam perdagangan tubuh satwa.Dari laporan petugas, pelaku sudah beberapa kali menjalankan aksi, mengirim potongan tubuh satwa tanpa memiliki dokumen resmi dari BKSDA Sumut.“Temuan awal, dokumen menyertai barang tak dimiliki pemilik. Kita sudah periksa di Kantor BKSDA Sumut,” Herbert.Dari perhitungan awal, jumlah kulit ular yang akan dikirim ke Jawa ada 350 lembar. Barang bukti sudah dikemas rapi. Kondisi kulit ular sangat bagus, tak ada lecet atau luka. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2023-003-04.json	Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak	Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak \| [CLS] Tak hanya keindahan Danau Toba, namun jenis vegetasi tertentu memiliki simbol bagi orang Batak. Misalnya, pohon hariara (Ficus drupacea), sejenis beringin yang dianggap sakral dan punya nilai mistis. Hampir setiap perkampungan di permukiman Batak kuno dapat dijumpai pohon hariara.Di era lampau, pohon hariara memiliki fungsi penting dalam menentukan sebuah permukiman atau huta. Para tetua menanam bibit pohon ini di tempat yang akan menjadi calon perkampungan.“Dengan pengetahuan ini, maka dapat diketahui usia perkampungan tersebut sama dengan pohon hariara yang tumbuh di sekitarnya,” ungkap Robert Sibarani, Guru Besar Antropologi Universitas Sumatera Utara kepada Mongabay melalui sambungan telepon.Setelah ditanam, bibit ini kemudian dipantau dalam kurun 7 hari, bila tumbuh subur, maka akan diyakini akan membawa berkah dan bebas petaka. Sebaliknya, jika tidak tumbuh atau layu, maka lahan itu tidak layak huni. Asal kata ‘hariara‘ pun berasal dari kata ‘hari‘ (hari) dan ‘ara’ (tujuh).Rindangnya hariara pun mampu menaungi puluhan orang pada saat musyawarah. Di bawah naungan pohon beringin ini menjadi tempat bersidang (partungkkoan) antar tetua kampung. Hariara sendiri menyimbolkan keterlibatan leluhur dalam setiap keputusan yang dibuat.“Hariara itu sendiri dianggap sebagai tempat leluhur tinggal,” jelas Sibarani.Pohon hariara sendiri adalah pohon tropis asli Asia Tenggara yang tersebar hingga Australia Utara. Pohon ara pencekik ini dapat mencapai ketinggian hingga 10-30 meter, dan dapat dijumpai dari daratan rendah hingga ketinggian 1.000 mdpl. Baca juga: Bagaimana Nasib Pohon-Pohon di Indonesia? Filosofi Pohon HariaraPohon Hariara memiliki makna filosofis bentuk kehidupan yang sejahtera bagi orang Batak. Ia adalah simbol harmonis dengan alam dan manusia. Bagian-bagian dari pohon ini pun memiliki makna.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2023-003-04.json	Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak	Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak \| Bagian daun mempunyai makna perlindungan dari segala marabahaya. Batangnya bermakna pembawa rezeki dan keberkahan. Bagian akarnya dimaknai sebagai simbol persatuan antara manusia dengan manusia serta keselarasan dengan alam di sekitarnya.Dalam upacara kematian pohon hariara digunakan sebagai sarana untuk melakukan upacara adat Saur Matua. Upacara adat ini dianggap punya derajat tertinggi. Khususnya bagi orang yang meninggal yang telah memilki keturunan dan cucu, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan.“Kalau sekarang mau melihat ritual semacam itu semakin sulit, ibaratnya seperti mencari air di sungai yang kering,” jelas Sibarani.Pentingnya melestarikan pohon hariara di kampung-kampung pun menjadi keniscayaan. Ia seperti magnet pemersatu. Demikian pula, ritual-ritual adat tertentu dilakukan di bawah pohon ini. Misalnya ritual Manguras Tao yang dilakukan masyarakat Desa Situngkir, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara yang tinggal di sekitar Danau Toba. Secara harfiah Manguras Tao, ‘manguras’ berarti membersihkan, ‘tao’ berarti danau. Manguras Tao adalah manifestasi memohon perlindungan dan berkat leluhur, serta berdoa agar segala yang dikerjakan masyarakat dapat berhasil.“Raja-raja huta (penatua kampung) berkumpul, berdiskusi tentang konsep acara, tempat, dan waktu yang tepat untuk ritual Manguras Tao. Di acara itu mereka berdoa bersama memohon kepada Mulajadi Nabolon (Tuhan),” jelas antropolog, Shohibul Siregar kepada Mongabay.Lebih lanjut Shohibul menyebut Manguras Tao secara simbolik memberi arti supaya manusia membersihkan diri dari hal-hal buruk, baik secara fisik maupun non fisik. Secara fisik maksudnya aktivitas manusia seperti membuang sampah ke danau, limbah rumah tangga dan industri, maupun limbah dari pakan ternak ikan.“Kalau non-fisik maksudnya membersihkan diri dari perilaku yang melanggar norma-norma atau kesusilaan.”	[0.009900989010930061, 0.009900989010930061, 0.9801980257034302]
2023-003-04.json	Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak	Hariara, Pohon Simbol Persatuan dan Kesejahteraan di Kampung Orang Batak \| Namun ritual ini perlahan mulai menghilang dengan semakin menguatnya agama-agama baru yang datang kemudian.“Sebelum masuknya agama formal, masyarakat asli menjalankan kepercayaan Parmalim dan masih melakukan ritual (Manguras Tao). Namun sejak jumlah pengikutnya semakin berkurang, ritualnya menjadi semakin tertutup,” sebutnya. ***Hariara (Ficus drupacea). Dok: The Figs of Borneo/uluulublog [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2013-020-10.json	Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun	Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun \| [CLS] Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia merilis laporan kasus yang memperlihatkan kerugian negara akibat penebangan hutan alam seluas 38.357 hektar sekitar Rp 687 triliun. Jauh lebih besar dari perhitungan KPK yang hanya Rp519 miliar.“Bedah kasus ini bagian dari partisipasi publik mengawasi peradilan di Indonesia, tujuan bedah kasus ini memberi masukan pada Kejaksaan, KPK dan Mahkamah Agung,” kata Dio, Koordinator MAPPI FH UI. “Bedah kasus ini tidak hanya analisis semalam. MAPPI bersama tiga majelis bedah kasus membedah selama empat bulan.”Laporan ini bertajuk Putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru atas nama Burhanuddin Husin atas Korupsi Penilaian dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan IUPHHK HT 12 Perusahaan Tanaman Industri tahun 2005-2006 di Riau.“Bedah kasus ini bagian dari partisipasi publik mengawasi peradilan di Indonesia. Tujuan memberi masukan pada Kejaksaan, KPK dan Mahkamah Agung. Ini tidak hanya analisis semalam. MAPPI bersama tiga majelis bedah kasus membedah selama empat bulan,” kata Dio, Koordinator MAPPI FH UI.Dalam laporan ini terekam, seluas 38.357 hektare hutan alam ditebang oleh 12 perusahaan hutan tanaman industri (HTI) yang mendapat izin rencana kerja tahunan (RKT) di Kabupaten Pelalawan dan Siak. Ia diterbitkan terpidana Burhanuddin Husin, semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Riau periode 2005-2006.Total kerugian negara akibat penebangan hutan alam ini sekitar Rp687 triliun. “Sebaiknya, kerugian negara tidak dihitung dari PSDH-DR, sebab RKT yang diterbitkan Burhanuddin Husin bertentangan hukum,” kata Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari.	[0.9995973110198975, 0.00017646934429649264, 0.00022623571567237377]
2013-020-10.json	Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun	Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun \| Jika RKT ilegal, berarti bertentangan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) perusahaan. “Areal ilegal itu, bisa dihitung kerugian ekologis-ekonomisnya.” Dasar penghitungan dilakukan Prof Bambang Hero Saharjo, Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB). Pendekatan ekologis-ekonomis, kata Muslim, untuk memberi rasa keadilan pada hutan alam dan lingkungan yang dirusak perusahaan. Pada 24 Oktober 2012, meski terjadi dissenting opinion, majelis hakim PN Tipikor Pekanbaru memvonis Burhanuddin Husin dua tahun enam bulan penjara karena terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi kehutanan. Perkara Tipikor Burhanuddin Husin ditangani tiga majelis Hakim, Isnurul Syamsul Arif, dan Krosbin Lumban Gaol (hakim karir) dan Rakhman Silaen (hakim ad hoc).Dalam putusan setebal 669 No 21/Pid.Sus/ 2012/PN-PBR, vonis majelis hakim berbeda jauh dengan tuntutan Jaksa yang menuntut enam tahun penjara. “Vonis Burhanuddin Husin lebih ringan dari terpidana dalam kasus kehutanan sebelumnya, terpidana Asral Rahman lima tahun dan Syuhada Tasman empattahun, yang sama-sama terlibat kasus korupsi kehutanan saat menjabat Kadishut Riau,” kata Suryadi, Direktur YLBHI-LBH Pekanbaru, salah satu majelis bedah kasus. “Ada apa di balik putusan ini?”Selain itu, kata Suryadi, dari April hingga Agustus 2013, MAPPI FH juga bedah kasus bersama majelis bedah kasus terdiri atas Dr Saifuddin Syukur, dosen hukum tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari.Laporan setebal 62 halaman itu memuat sejumlah analisis hukum mulai dari titik lemah dakwaan Jaksa yang menggunakan dakwaan subsidiaritas hingga pertimbangan majelis hakim. Titik berat temuan ada pada pertimbangan majelis hakim.	[0.9995973110198975, 0.00017646934429649264, 0.00022623571567237377]
2013-020-10.json	Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun	Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun \| Dalam putusan itu, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 dengan hukuman rendah. Suryadi membandingkan Pasal 2 dan Pasal 3. Pidana penjara Pasal 2 paling singkat empat tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp200 juta, paling banyak Rp1 miliar.Dalam Pasal 3 pidana penjara paling singkat satu tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp50 juta, paling banyak Rp1 miliar. “Mengapa majelis hakim tidak memilih Pasal 2 yang pidana penjara paling singkat empat tahun? Padahal dalam unsur-unsur Pasal 2 dan 3, tidak ada perbedaan yang substantif,” kata Suryadi.Lantas, fakta hukum menunjukkan telah terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sama. Putusan majelis hakim pada terpidana Asral Rahman, eks Kepala Dinas Kehutanan Riau periode 2003-2004, dan Syuhada Tasman mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau 2004-2005, menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 2. “Putusan majelis hakim terhadap Burhanuddin Husin menunjukkan Hakim tidak punya komitmen dan keberanian melawan korupsi kehutanan yang merugikan keuangan negara.”Temuan lainnya, beschiking berupa Kepmenhut saling berbenturan. Satu sisi melarang hutan tanaman di atas hutan alam, sisi lain membenarkan. Beschiking saling berbenturan yaitu Kepmenhut No 10.1/Menhut-II/2000 berbenturan dengan Kepmenhut No.101/Menhut-II/2004.Kedua “keputusan” itu diatas disebut “peraturan”, karena sifat berlaku umum. Sebuah keputusan (beschikking) seharusnya berupa penetapan bersifat individual, konkrit, dan final, yang tidak terpenuhi oleh dua Kepmenhut. Lalu, substansi pengaturan kedua “keputusan” yang masing-masing dibuat pada masa Nur Mahmudi Ismail dan M. Prakosa sebagai Menteri Kehutanan itu, cacat hukum. “Jadi batal demi hukum, minimal ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hutan alam karena substansi yang diatur menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Saifuddin Syukur.	[0.9766163229942322, 0.010430754162371159, 0.012952866032719612]
2013-020-10.json	Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun	Korupsi Hutan Alam Riau, Negara Rugi Rp687 Triliun \| Majelis bedah kasus memberi apresiasi pada majelis hakim karena dalam pertimbangan berkesimpulan kualfikasi “turut serta melakukan dalam pasal 55 ayat ke-1 telah terpenuhi. Menurut majelis hakim dalam mewujudkan niat melakukan tindak pidana terkait pengesahan URKT perusahaan-perusahaan wilayah kerja di Kabupaten Pelalawan dan Siak, tidak berdiri sendiri. Namun, dilakukan bersama-sama dengan saksi Tengku Azmun Jaafar, saksi Edi Suriandi (Pelalawan), saksi H Arwin As, saksi Amin Budyadi serta 12 perusahaan-perusahaan yang mengajukan URKT.“Rekomendasi kami, KPK segera menetapkan saksi Edi Suriandi, saksi Amin Budyadi dan 12 korporasi sebagai tersangka,” kata Suryadi. “Mahkamah Agung ataupun Komisi Yudisial segera memeriksa hakim majelis hakim dalam perkara ini.” [SEP]	[0.9999932050704956, 2.906367171817692e-06, 3.855234353977721e-06]
2018-022-16.json	Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau	Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau \| [CLS] Setelah hampir empat bulan menunggu, Mahkamah Agung, akhirnya membatalkan sebagian Perda Nomor 10/2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, atas gugatan uji materi Walhi Riau dan LBH Pekanbaru.Walhi Riau dan LBH Pekanbaru diberi kuasa tiga perwakilan masyarakat adat Batu Sanggan Kampar dan Talang Mamak Indragiri Hulu, mengajukan permohonan 20 Februari 2018. Mereka keberatan dengan Pasal 1 angka 11 dan 13, Pasal 10 ayat 1, Pasal 11, Pasal 16 ayat 1, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat 2 dalam perda ini.“Prosesnya sudah kita mulai sejak 2015. Karena kondisi asap dan beberapa kendala lain, permohonan baru dapat kita ajukan awal tahun ini,” kata Boy Jerry Even Sembiring, Manajer Kajian Kebijakan Walhi Nasional.Menurut mereka, Pasal 1 angka 11 dan 13 tak menjelaskan perbedaan tanah ulayat dan tanah adat hingga muncul tafsir beragam. Juga ada pertentangan antara Pasal 1 angka 10 dengan Pasal 10 ayat 1 mengenai hak ulayat dan obyek tanah ulayat. Intinya, yang dimaksud obyek tanah ulayat, segala benda di atasnya tak termasuk tambang berat di dalam bumi.Pasal itu, tak menjelaskan jenis-jenis tambang berat. Padahal, UU Mineral dan Batubara 2009 tak mengenal tambang berat termasuk UU Minyak dan Gas Bumi 2001. Jadi, Pasal 10 ayat 1 dianggap tak memiliki rujukan jelas.“Pasal 10 cenderung mengutamakan kepentingan investasi tambang di atas tanah masyarakat adat bila dapat izin dari pemerintah,” kata Aditia Bagus Santoso, Direktur LBH Pekanbaru. UU Minyak dan Gas Bumi jelas melarang kegiatan itu.Pasal 10, katanya, juga bertentangan dengan UU Pokok Agraria karena mengecualikan apa yang terkandung dalam bumi. Padahal, UU Nomor 5/1960 itu menjelaskan, selain permukaan bumi juga tubuh bumi di bawahnya serta di bawah air.Menurut Boy, Pasal 10 berpotensi menghilangkan kekayaan dalam tanah ulayat.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2018-022-16.json	Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau	Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau \| Kemudian, Pasal 11 ayat 4, tentang pengembalian tanah ulayat oleh pemakai atau pengelola pada pemilik tanah ulayat bila perjanjian kerjasama berakhir. Pasal ini, katanya, bertentangan sendiri dengan ayat sebelumnya, sama sekali tak menjelaskan siapa pemakai atau pengelola.Pasal 16 ayat 1, menjelaskan pemindahan kepemilikan hak tanah ulayat untuk kepentingan nasional dan pembangunan daerah. Namun, katanya, tak ada penjelasan mengenai dua alasan itu.Padahal, dalam Pasal 2 ayat 4, menyatakan, kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan masyarakat adat, bukan kepentingan nasional.Pasal 16 ayat 1, juga dianggap bertentangan dengan UU Nomor 2/2012 tentang Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Juga turunannya Perpres Nomor 71/2012. Kalimat untuk kepentingan nasional dan pembangunan di daerah, tak ada dalam dua aturan lebih tinggi itu.Ada lagi yang dinilai membingungkan Walhi Riau dan LBH Pekanbaru, mengenai sanksi pidana Pasal 19 ayat 1, merujuk Pasal 11. Padahal, pasal rujukan itu menjelaskan tata cara pemanfaatan tanah ulayat bukan pemberian sanksi. Di dalamnya banyak mengandung unsur pelaku dan berbagai macam perbuatan.Secara keseluruhan, Walhi dan LBH Pekanbaru nilai Perda No 10/2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, tak punya kekuatan hukum dan tak berlaku umum.Supandi, Ketua Majelis Hakim bersama dua anggota, Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin yang memeriksa permohonan, mengeluarkan putusan akhir Mei lalu. Mereka hanya membatalkan Pasal 10 ayat 1 dan dan Pasal 16 ayat 1.Kedua pasal itu bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, yakni, UU Pengadaaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UU Mineral dan Batubara, UU Minyak dan Gas Bumi dan UU Pokok Agraria.Walhi Riau dan LBH Pekanbaru apresiasi putusan majelis hakim. Meski tak semua pasal tetapi putusan dianggap bisa menyelamatkan tanah ulayat demi kepentingan masyarat adat.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2018-022-16.json	Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau	Mahkamah Agung Batalkan Sebagian Perda Tanah Ulayat Riau \| Supriadi, perwakilan masyarakat adat Talang Mamak, juga pemohon, juga senang. “Dengan batalnya beberapa pasal, pemerintah tak semena-mena lagi menerbitkan izin tambang. Selama ini tak pernah ada musyawarah atau melibatkan pemangku adat saat perusahaan tambang itu beroperasi,” katanya.Masyarakat adat Talang Mamak, sedang mendorong pemerintah Indragiri Hulu menerbitkan aturan pengakuan masyarakat hukum adat. Para pemuda aktif bikin kegiatan mengenal sejarah masyarakat adat Talang Mamak dan mengunjungi tempat-tempat keramat.“Untuk mengenal jati diri dan sejarah,” katanya.Bagi Himyul Wahyudi, perwakilan masyarakat adat Batu Sanggan juga pemohon uji materil, pembatalan beberapa pasal belum menjamin perlindungan bagi masyarakat adat sebelum RUU masyarakat adat sah. Ada atau tidaknya pasal itu, katanya, tetap memberi ruang pada korporasi sawit dan tambang mengeruk kekayaan di tanah ulayat.Kondisi ini, katanya, sudah tampak di wilayah adat beberapa kenegerian Kampar. Tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat dan korporasi kerap menimbulkan konflik bahkan pemerintah ikut mengklaim wilayah adat itu.Yudi mendorong, Pemerintah Riau segera membuat perda tentang pengakuan masyarakat adat. Perda 10/2015 dirasa belum menjawab keinginan masyarakat adat.Lagi pula, katanya, perda itu dibuat sama sekali tak melibatkan masyarakat adat termasuk organisasi sipil yang konsen isu itu.“Perda pengakuan masyarakat adat dapat menjamin dan memberi ruang mandiri bagi mereka mengatur wilayah adat.” Keterangan foto utama: Kehidupan warga adat Talang Mamak di Riau. Foto: Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2016-077-15.json	Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016	Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 \| [CLS] Saat Gerhana Matahari Total (GMT), Rabu, 9 Maret 2016, saya berada di rombongan besar pemburu gerhana. Total kami sekitar 1.160 orang saat menanti fenomena astronomi tersebut di kapal milik Pelni yaitu KM Kelud. Kami tergabung dalam Tim Ekspedisi Gerhana Matahari Total 2016 Maritim yang diadakan oleh Menko Maritim. Puluhan wartawan dan fotografer, dalam dan luar negeri, ratusan pelajar dan mahasiswa berprestasi, serta para undangan tumpah-ruah di kapal yang bertolak dari Tanjung Priok ke Belitung, yang dilepas oleh Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Selasa, 8 Maret 2016.Pengamatan dari kapal memang dilakukan untuk menghindari awan yang diprediksi akan menjadi ganjalan para pemburu gerhana ini. Belitung dipilih karena merupakan 1 dari 12 lokasi di Indonesia yang akan mengalami GMT. Selain itu, fenomena astronomi yang cukup langka yang dikombinasikan dengan latar pemandangan laut cantik dengan bebatuan khas Belitung menjadikan pengamatan kali ini begitu dinanti dan disambut antusis para peserta ekspedisi.Setelah berlayar kurang lebih 14 jam, kapal tiba di perairan utara Belitung. Kapal dengan 10 dek ini sempat menunjukkan kemampuannya berputar lincah, mencari lokasi paling strategis dengan minimal awan untuk pengamatan. Kehadiran para ahli dari BMKG dan Astronomi ITB makin menegaskan tempat terbaik kapal bersandar, di perairan utara Belitung, antara Pantai Lengkuas dan Tanjung Kelayang.Sebagai pegiat lingkungan yang berkutat dengan satwa liar, terutama burung, pastinya saya akan melakukan pengamatan terhadap hidupan liar ini, sebagai target ekspedisi. Terlebih saat gerhana, kejadian alam yang tidak setiap waktu terlihat.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2016-077-15.json	Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016	Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 \| Sebelum gerhana, saya dan seorang rekan mengamati tiga individu burung cikalang kecil (Fregata ariel) yang terbang melayang, berputar mencari makan di arah ufuk timur. Kehadirannya menambah magis saat matahari mulai muncul, perlahan. Makanan utama cikalang kecil adalah ikan, selain juga mengkonsumsi cumi-cumi, telur, dan anakan burung laut. Burung ini sering dilihat di perairan di seluruh Sunda Besar. Perilaku yang biasa ia lakukan.Lalu, bagaimana ketika gerhana? Saat mulai terjadi pertemuan antara piringan bulan dan matahari, pukul 6.21 WIB, aktivitas cikalang kecil tak terlihat lagi. Langit tampak sepi dan perlahan meredup seiring semakin hilangnya matahari yang terhalang oleh piringan bulan.Satu jam berlalu, tanpa terasa semua mata memandang proses tertelannya sang surya oleh Batara Kala. Saat pukul 7.21 WIB, terjadilah awal dari dua menit sepuluh detik momen gerhana total.Momen diawali dengan jeritan wow dari para penumpang kapal yang terpesona melihat merjan Bailey dan korona yang mengagumkan. Selebihnya, terpekur dan tersihir memandangi fenomena unik ini.Saya menyempatkan diri membuka kacamata gerhana dan melihat sekeliling perairan. Gelap, tak ada aktivitas burung karena saya berada di tengah laut lepas dan tidak banyak hidupan liar yang teramati. Ini membuat saya bertanya, bagaimana umumnya satwa bereaksi saat GMT terjadi. Sayang, literatur mengenai hal ini cukup jarang karena para pemburu gerhana lebih banyak mengupas pada sang matahari dibandingkan hidupan liarnya.	[0.00022448855452239513, 0.9995179176330566, 0.00025760283460840583]
2016-077-15.json	Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016	Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 \| Tahun 2000, Elliot J. Tramer dari Departemen Biologi Universitas Toledo, Ohio, dalam papernya dituliskan hasil pengamatan perilaku burung saat gerhana matahari total yang terjadi pada Februari 1998 di pesisir utara Venezuela. Paper yang diterbitkan oleh The Wilson Ornithological Society ini melaporkan bahwa cikalang elok (Fregata magnificens), undan coklat (Pelecanus occidentalis), dan dara-laut royal (Sterna maxima) yang awalnya sedang mencari makan sebelum gerhana, meninggalkan teluk sebelum gerhana total. Mereka terbang mengarah ke lokasi sarang mereka, perilaku yang biasa dilakukan ketika matahari terbenam. Kemungkinan, cikalang kecil yang saya amati melakukan hal yang serupa sebagaimana kerabatnya, cikalang elok.Elliot juga mengamati camar tertawa (Larus atricilla) yang berhenti mencari makan dan terbang bolak-balik di atas air dalam kelompok kompak selama 3 menit totalitas gerhana. Dari pengamatan tersebut terlihat, dua belas menit setelah totalitas selesai, cikalang dan undan kembali ke teluk, bergabung dengan camar dan melanjutkan mencari makan. Berikutnya, dara laut yang menyusul sejam lebih setelah terjadinya totalitas gerhana. Hipotesis Elliot menunjukkan, meskipun gerhana terjadi dalam waktu yang tak lama, tampaknya penurunan cahayanya cukup mengganggu perilaku normal burung yang aktif di siang hari.Sementara, Dr. Paul Murdin, OBE, yang saat itu Profesor Astronomi Tamu di Liverpool John Moores University’s Astronomy Research Institute, pernah mempublikasikan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh 250 anggota Wildlife and Environment Zimbabwe di Taman Nasional Mana Pool saat terjadi gerhana, 2001. Saat itu, karena lokasi pengamatannya di darat, maka burung yang teramati kebanyakan juga burung yang beraktifitas di daratan.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2016-077-15.json	Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016	Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 \| Dalam penelitian itu sebagaimana dituturkan Dr. Murdin, WEZ ditemukan beberapa keanehan perilaku burung di habitat alaminya saat gerhana. Kicauan burung di taman nasional berhenti selama periode gelap gerhana. Lalu, saat matahari perlahan muncul setelah ditinggalkan piringan bulan, burung merpati mengumandangkan nada kresendo panggilan fajar. Burung lain seperti kutilang dan jalak mulai bersuara bak paduan suara. Sedangkan angsa dan burung air seperti kuntul dan cangak terlihat kembali ke sarang mereka.Akhirnya, hasil pencarian di jurnal akademik tertua yang saya lakukan mengenai pengamatan perilaku hewan saat gerhana matahari total tertuju pada tulisan William Morton Wheeler dkk. tahun 1932.Tulisan Wheeler dkk. yang dimuat dalam Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences tahun 1935 tersebut sudah mendata dan mengumpulkan hasil pengamatan perilaku satwa sejak gerhana total terjadi tahun 1851 di Swedia. Cakupan koleksi datanya pun tak hanya taksa burung tapi juga insekta dan mamalia.Tulisan yang cukup menyeluruh ini menyingkap bervariasinya perilaku satwa liar saat terjadi GMT. Begitupun dengan respon burung, untuk spesies sama kadang teramati mereka mengeluarkan nada panggilan panik, namun di tempat lain spesies tersebut cenderung menarik diri. Hanya saja, tidak dirinci jelas waktu terjadinya gerhana di tiap tahun pengamatan.Cahaya merupakan petunjuk penting bagi hewan untuk memulai kegiatan. Gerhana dapat merubah kondisi cahaya ini secara dramatis. Hewan diurnal (yang aktif siang hari) berperilaku seolah malam menjelang sehingga kembali ke sarang dan bahkan perilaku tidur mereka meningkat, saat GMT terjadi. Sementara, hewan nokturnal (yang aktif malam hari) menunjukkan pola sebaliknya.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2016-077-15.json	Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016	Sihir Ajaib Gerhana Matahari Total di Kapal Ekspedisi 2016 \| Mengingat gerhana kali ini terjadi tak berapa lama setelah matahari menunjukkan diri, hewan nokturnal dan diurnal mungkin masih menganggap durasi malam diperpanjang. Hewan diurnal yang baru saja hendak beraktivitas, sesaat membatalkan kegiatannya, sementara hewan nokturnal yang mau beranjak tidur, awas kembali.Penelitian mengenai perilaku burung dan satwa liar secara komprehensif memang harus terus dilakukan, tidak hanya di darat tetapi juga di laut. Yang pastinya diperkuat dengan lebih banyak data dan pengamatan saat GMT terjadi di berbagai tempat di bumi.*Hilda Lionata, Pegiat lingkungan yang aktif di Burung Indonesia. E-mail: [email protected] [SEP]	[0.010505007579922676, 0.5535882115364075, 0.4359068274497986]
2014-012-14.json	Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup	Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup \| [CLS] Organisasi masyarakat sipil di Indonesia mendesak Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menghukum Kuala Lumpur Kepong (KLK) Grup, yang telah melanggar hukum Indonesia dan standar lembaga sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan ini. Perusahaan beroperasi di gambut dalam, dan tumpang tindih dengan hak kelola masyarakat. Pengadilan juga memutuskan, perusahaan lalai hingga terjadi kebakaran lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan.“Kami mendesak KLK Grup dikeluarkan dari keanggotaan RSPO karena praktik bisnis merusak lingkungan hidup,” kata Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (15/11/14).Desakan ini bertepatan dengan RSPO akan melangsungkan pertemuan tahunan di Kuala Lumpur pada 17-20 November 2014 dengan tema membahas bisnis berkelanjutan, “Sustainability: What’s next?” Sekitar 800 delegasi lebih dari 30 negara bakal hadir. Tema ini kontras dengan aksi salah satu anggota RSPO, PT Adei Plantation and Industry ini di Riau.Data Walhi Riau, menyatakan, Adei di Indonesia memiliki 17 anak usaha perkebunan sawit tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Khusus di Riau, anak usaha KLK ini merusak gambut yang menyumbang kerusakan lingkungan, dan lahan kelola tumpang tindih dengan milik masyarakat adat.Pada 1999, kata Riko, HGU Adei di Desa Batang Nilo Kecil tumpang tindih dengan lahan masyarakat adat tiga persukuan Piliang, Melayu, dan Pelabi.Ditambah lagi, bukti pelanggaran perusahaan begitu kuat karena para pengurus sudah mendapatkan vonis pengadilan.Pada 9 September 2014, Majelis Hakim PN Pelalawan, Riau, menghukum Danesuvaran KR Singam dan Tan Kei Yoong, dari Adei karena kelalaian hingga menyebabkan lahan KKPA Batang Nilo Kecil seluas 40 hektar dari 541 hektar terbakar pada Juli 2013.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2014-012-14.json	Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup	Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup \| Tan Kei Yoong dari Adei Plantation, anak usaha KLK Grup, denda Rp1,5 miliar subsider lima bulan kurungan dan memulihkan lahan rusak dengan pengomposan biaya Rp15.1 miliar. Hukuman Danesuvaran KR Singam satu tahun penjara, denda Rp2 miliar subsider dua bulan kurungan.Putusan hakim bertetangan dengan tuntutan JPU, denda Rp5 miliar, dan pidana tambahan Rp15,7 miliar. Danesuvaran KR Singam lima tahun dan denda Rp5 miliar. Tuntutan mereka karena dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.Perusahaan ini juga berhadapan dengan tuntutan hukum, IUP ilegal. Tiga petinggi perusahaan itu, Goh Tee Meng, Tan Kei Yoong dan Danesuvaran KR. Singgam terjerat IUP ilegal yang terungkap kala penyidikan kasus perkara pembakaran areal perkebunan itu pada 2013. Sayangnya, PN Palalawan memutus bebas mereka.“Putusan bebas dengan pertimbangan tidak terpenuhi unsur ‘setiap orang’ karena alasan kewarganegaraan ketiga terdakwa mengada-ada dan tidak berdasar hukum,” kata Riko.Dia merasa aneh karena perusahaan seakan ‘kebal.’ Ketangguhan perusahaan juga terjadi pada 2001. Dari catatan Jikalahari, 1 Oktober 2001, Adei Plantation diwakili sang general manager C. Goby bertanggung jawab atas pembakaran perkebunan kelapa sawit di Kampar. Dia kena vonis penjara dua tahun, denda Rp250 juta. Parahnya, kala dia banding, di Pengadilan Tinggi Riau, malah penjara delapan bulan dan denda Rp100 juta.Bondan, Departemen Kampanye Sawit Watch mengatakan, contoh kasus di Riau, memperlihatkan ketegasan hukum bagi perusahaan pembakar hutan dan lahan gambut belum menimbulkan efek jera.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2014-012-14.json	Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup	Langgar Aturan, RSPO Didesak Tindak KLK Grup \| Sawit Watch menilai, beberapa aspek yang melanggengkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, antara lain perizinan perkebunan sawit dan usaha skala besar lain di ekosistem gambut, penegakan dan pengawasan hukum belum optimal atas pelaku pembakaran. Lalu, lempar tanggungjawab mengenai siapa pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagai akibat celah hukum, ekspansi massif perkebunan sawit, ketimpangan penguasaan lahan di wilayah-wilayah kebakaran hutan dan lahan.“Sertifikasi sawit berkelanjutan juga tidak berkolerasi positif terhadap penanganan langsung kejadian kebakaran lahan di konsesi perkebunan,” ujar dia.Lapor RSPODesi Kusumadewi, Direktur RSPO Indonesia mengatakan, jika ada anggota RSPO melakukan pelanggaran di lapangan, bisa menyampaikan komplain kepada mereka. “RSPO akan meminta klarifikasi dari perusahaan yang dikomplain. Apabila, ada pelanggaran, RSPO akan minta perusahaan corrective action dan akan dimonitor RSPO,” katanya kepada Mongabay.Sedangkan, dalam pertemuan di KL nanti, RSPO fokus bagaimana masa depan minyak sawit berkelanjutan. “Tahun ini ambil tema What is Next? Gimana masa depan minyak sawit? Bagaimana minyak sawit bisa persiapkan diri terhadap harapan ke depan?” katanya.Dalam pertemuan itu, ucap Desi, akan ada bahasan khusus high conservation value (HCV). Pada 2014 ini, merupakan tahun ke-10 RSPO. Saat ini, dari RSPO sudah menghasilkan sawit 11,2 juta ton, 50% dari Indonesia. [SEP]	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2018-012-12.json	Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa?	Bunga tak Sekadar Estetika, Tapi Mampu Jaga Keseimbangan Ekosistem, Kok Bisa? \| [CLS] Saat perjalanan antara Cilongok menuju Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), di sepanjang jalan terdapat hamparan sawah yang begitu luas. Uniknya, di pinggir sawah yang berbatasan dengan jalan, para petani menanami berbagai macam tanaman bunga. Ada warna kuning dan merah.Salah seorang petani di Desa Karangtengah, Cilongok, Sanuri (45), mengungkapkan kalau dirinya sengaja menanam bunga kenikir. “Kami diberitahu oleh para penyuluh lapangan pertanian (PPL) untuk menanami tanaman bunga kenikir. Ini bunganya kuning-kuning. Mereka mengatakan kalau bunga tersebut akan menumbuhkan musuh alami wereng. Ternyata pada saat panen bulan Oktober lalu, areal pertanian saya juga tidak diserang wereng,” ungkap Sanuri pada Jumat (2/11/2018).Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Dinpertan) Banyumas Widarso mengakui kalau pihaknya telah mendorong kepada petani untuk menanam berbagai jenis tanaman bunga. “Tanaman hias berbunga itu adalah refugia. Jenisnya macam-macam, ada bunga matahari (Helianthus annus L.), bunga kenikir (Cosmos caudatus), bunga kertas (Zinnia sp.) dan lainnya. Bunga-bunga tersebut ternyata mampu mendatangkan predator alami hama, salah satunya adalah hama wereng batang coklat. Nyatanya, dalam beberapa waktu terakhir, ada dampak baik yakni minimnya serangan wereng,” jelas Widarso.Widarso mengatakan ujicoba telah dilaksanakan di sejumlah tempat dan petani sudah merasakan dampaknya. Ke depannya, pihaknya terus mendorong agar penanaman berbagai macam tanaman bunga terus digalakkan.baca: Ternyata Serangga Mampu Tingkatkan Produksi Buah dan Sayur, Seperti Apa?	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]