Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2013-026-02.json	Apa Kabar Kelembagaan REDD+?	Apa Kabar Kelembagaan REDD+? \| Kondisi ini, kata Teguh, bisa juga sebagai cerminan penyelamatan hutan dan gambut tidak menjadi prioritas pemerintah. Jadi, terbentuk atau tidak lembaga REDD+, kerja-kerja penyelamatan hutan maupun lahan gambut harus tetap diteruskan. “Penyelamatan hutan atau gambut tak bisa bergantung pada lembaga REDD+. REDD+ hanya satu alat, masih banyak inisiatif lain yang harus diperkuat.”Pada tahun 2010, SBY mendirikan Satgas REDD+ bermitra dengan Norwegia. Misi Satgas ini, mempersiapkan lembaga yang relevan untuk implementasi REDD+ dan meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut di Indonesia. Ia telah beberapa kali mengalami perpanjangan masa kerja demi mengejar penyelesaian tugas-tugas. Sampai pada masa tugas yang berakhir 30 Juni 2013, tugas-tugas pun belum selesai… [SEP]	[0.02656756155192852, 0.9439117908477783, 0.029520638287067413]
2017-053-10.json	Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya?	Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? \| [CLS] Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo pada 25 April 2017 lalu. Isinya, perihal implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.17/MENLHK/-SETJENKUM.1/2/2017 di Provinsi Kalimantan Barat.Dalam surat itu, Cornelis melaporkan, sebelum dua peraturan tersebut diterbitkan, telah ada 43 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, khususnya hutan tanaman industri. Bahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan izin, mengacu tata ruang kawasan hutan sesuai peruntukannya. Perusahaan-perusahaan itu juga mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Cornelis juga menuliskan, perusahaan-perusahaan tersebut masih beroperasi, mengacu pedoman pelaksanaan yang telah diterbitkan pemerintah. Namun, akan terkena dampak dari dua aturan baru yang diterbitkan belakangan. Surat tiga lembar tersebut ditembuskan juga ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Restorasi Gambut, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, Marius Marcellus, membenarkan surat tersebut. “Surat itu hanya meminta arahan lebih lanjut Presiden. Ada pertentangan aturan yang sempat menimbulkan reaksi.” Baca: Kena Sanksi Administrasi, Seluruh Operasi PT. MPK di Sungai Puteri Harus Setop Marius meluruskan adanya anggapan bahwa Kalbar tidak mendukung program restorasi gambut di Indonesia. Dia meminta semua pihak memandang permasalahan ini dengan jernih, tidak parsial. Surat itu juga bukan merupakan sikap tidak merespon positif itikad pemerintah untuk penataan pengelolaan sumber daya alam.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2017-053-10.json	Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya?	Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? \| Kata dia, PP 57 Tahun 2016 di dalam pasalnya menyatakan, bagi perusahaan yang sudah mengantongi izin dapat terus lanjut dengan memperhatikan water management (pengelolaan air). Sehingga tidak terjadi kebakaran di lahan gambut. Namun, kemudian keluar lagi aturan dari KLHK, yang di dalam pasalnya tidak ada penjabaran lebih lanjut. “Ini yang menjadi persoalan. Pasalnya, teman-teman di HTI sudah membangun industri,” katanya.Walau dalam peraturan disebutkan juga, untuk konsesi yang sebagain besar lahannya masuk kawasan gambut, akan dicarikan lahan pengganti. “Masalahnya dimana? Kalbar kan semuanya gambut,” tukas Marcel.Mestinya, kata dia, peraturan pemerintah dan turunan pelaksanaannya harus sejalan. Fakta di lapangan, tidak sedikit perusahaan-perusahaan HTI yang sudah melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, salah satunya mendapat penghargaan dari KLHK. Dia menyontohkan: Alas Kusuma.Pemda Kalbar juga telah menganalisa dampak jika perusahaan-perusahaan tersebut hengkang. Salah satunya, 20 ribu warga akan kehilangan mata pencaharian. Jumlah itu didapat dari delapan perusahaan HTI yang ada. Akibatnya, sebut dia, Alas Kusuma telah mengurangi kegiatan operasional karena regulasi yang tidak sinkron ini.Konsep Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), paling ideal menjawab permasalahan gambut di Kalbar. KEE mempunyai prioritas di areal kubah gambut. Untuk kubah gambut yang belum beralih fungsi tutupan lahannya, mutlak harus dikonservasi. Sedangkan yang sudah mengantongi izin, bisa diteruskan hingga batas izin berakhir, dengan pengaturan air yang ketat. “Industri kehutanan di Kalbar, hadir tanpa dana perbankan sebagai pembiayaan. Mereka pakai dana cash untuk membangun,” kata Marcel. Preseden buruk	[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2017-053-10.json	Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya?	Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? \| Walhi Kalimantan Barat menanggapi surat itu sebagai sikap Gubernur Kalbar, Cornelis, yang secara terbuka melawan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Ini preseden buruk bagi perlindungan dan perbaikan tata kelola ekosistem rawa gambut di Indonesia,” kata Anton P. Widjaya, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat.Sikap perlawanan tersebut, menempatkan kepentingan korporasi dan devisa negara dari kegiatan merusak ekosistem rawa gambut lebih penting dari pada inisiatif perlindungan dan perbaikan tata kelolanya, khususnya di Kalimantan Barat. “Kami meminta Pemerintah Daerah Kalimantan Barat tidak menutup mata fakta bahwa rezim keterlanjuran izin-izin konsesi kebun kayu berkontribusi terhadap penghancuran lingkungan hidup di Kalimantan Barat,” ujar Anton.Pemerintah Daerah Kalimantan Barat harus menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan pembenahan tata kelola SDA khususnya sektor kehutanan dan perkebunan. Juga, upaya penegakan hukum yang tengah dijalankan pemerintah dan berbagai komitmen Presiden Joko Widodo lainnya. Seperti, moratorium dan pemulihan ekosistem gambut.Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/-SETJENKUM.1/2/2017 adalah tindakan kongkrit negara mewujudkan perlindungan dan perbaikan ekosistem rawa gambut terdegradasi di seluruh wilayah Indonesia.“Peraturan tersebut bersifat mandatori, mengikat seluruh pemangku kepentingan dibawahnya untuk menjadi implementor, mengawal, jika diperlukan memaksa sanksi pidana,” paparnya. Dalam kasus Kalbar, hanya 15 perusahaan yang berada di gambut dari 47 IUPHHK-HTI. Jadi, surat gubernur tersebut hanya mewakili segelintir pihak. “Seharusnya Pemprov Kalbar melakukan revitalisasi izin HTI, bukan melawan kebijakan penyelamatan gambut,” cetus Muhammad Lutharif, dari Eyes of Forest Kalimantan Barat.	[0.01205351296812296, 0.9745531678199768, 0.013393302448093891]
2017-053-10.json	Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya?	Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? \| Sebelum PP 57 terbit, Menurut Lutharif, korporasi kehutanan seperti Asia Pulp and Paper (APP Grup) dan April Grup pada tahun 2013 dan 2014 telah meluncurkan komitmen Kebijakan Konservasi. APP meluncurkan Forest Conservation Policy (FCP) dan APRIL meluncurkan Sustainable Management Forest Policy (SMFP). Dua kebijakan tersebut berkomitmen mematuhi hukum Indonesia, melindungi dan melestarikan gambut, selain mereka juga berkomitmen menghentikan penebangan hutan alam hingga 2019 dan 2020.Selain industri kehutanan, industri perkebunan kelapa sawit juga meluncurkan komitmen sama. Korporasi Asian Agri, Wilmar, GAR, Salim dan Sinarmas juga menerbitkan komitmen menyelamatkan gambut dan mematuhi hukum Indonesia. Saatnya mereka semua konsisten dengan komitmen-komitmen tersebut.Di dunia global, bahkan korporasi kehutanan dan sawit telah mengkampanyekan bahwa mereka telah berubah dan berjuang mematuhi hukum Indonesia dan menyelamatkan gambut. “Faktanya, ketika Pemerintah Indonesia meminta mereka mematuhi hukum untuk menyelamatkan gambut, mengapa korporasi malah tidak patuh,” ungkapnya.Pemerintah harus mengambil tindakan tegas kepada seluruh jajaran pejabat dibawahnya baik pusat maupun daerah yang melakukan perlawanan. Atau, menghambat target perlindungan dan pemulihan gambut akibat karhutla yang terjadi.“Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus menegur keras dan menertibkan jajarannya yang tidak menjalankan PP 57 dengan konsisten,” tandasnya. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2022-027-16.json	Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo	Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo \| [CLS] Sepuluh anggota Klub Indonesia Hijau (KIH) Regional 012 Malang menyusuri Kaldera Tengger dengan sepeda motor Juli lalu. Dingin membekap tubuh saat melintasi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).Kaldera Tengger, secara administratif di Kabupaten Probolinggo, dan Pasuruan ini merupakan bentang alam vulkanik lautan pasir dengan beberapa kerucut vulkanik meliputi Gunung Bromo (2.392 mdpl), Gunung Batok (2.440 mdpl), Gunung Kursi (2.581 mdpl). Lalu, Gunung Widodaren (2.614 mdpl), dan Gunung Watangen (2.601 mdpl).Kaldera Tengger terbentuk dari Gunung Bromo Purba, membentang selebar 16 kilometer. Aktivitas vulkanik Tengger diperkirakan mengalami aktivitas besar-besaran sekitar 820.000 tahun. Ia terdiri atas lima stratovolcanoes yang saling tumpang tindih, masing-masing dipotong sebuah kaldera. Saat ini, hanya Bromo yang menunjukkan aktivitas vulkanik.Lautan pasir dan hijau padang savana membentang. Kabut menyapa saat rombongan pegiat lingkungan menelusuri kawah purba Bromo. Purnawan Dwikora Negara, Ketua KIH Regional 012 Malang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang mengatakan, lokasi ini merupakan kawah purba Bromo. Kawasan suci bagi Masyarakat Adat Tengger. “Tampat sakral dunia dewa,” katanya.Masyarakat Tengger, menyebut kaldera itu tanah hila-hila. Sesuai keyakinan Masyarakat Sdat Tengger yang menganut Buddha Jawa Sanyata diyakini sebagai tempat roh menuju ke surga. Menuju tanah hila-hila, harus melintasi kutukan. “Kutukan itu berupa pohon dan batu besar, peninggalan megalitikum. Tempat menaruh dupa,” katanya. Masyarakat Adat Tengger meyakini, kutukan merupakan batas dunia sakral atau suci dengan dunia manusia. Kutukan menjadi pintu gerbang menuju tanah hila-hila. Hila-hila itu di Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang; Cemoro Lawang, Kecamatan Ngadisari, Kabupaten Probolinggo; Pakis Bincil, Wonokitri, Kabupaten Pasuruan; dan Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2022-027-16.json	Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo	Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo \| Saat melintas kutukan, katanya, Masyarakat Adat Tengger harus berpamitan, sopan, dan menjaga ucapan. Kalau melanggar, mereka akan dikutuk atau dihukum.Tumari, pemuka adat Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang mengatakan, kutukan jadi tempat suci dan sakral. Setiap orang yang melintas diminta menjaga sikap dan ucapan, terutama saat memasuki watu gede atau batu besar.“Jangan bilang dingin, akan betul-betul kedinginan. Juga jangan mengucapkan nyasar, nanti nyasar betulan. Sering kejadian seperti itu,” katanya.Masyarakat Tengger tetap menjaga sikap dan ucapan saat melintas di Kutukan. Kalau mendapat kesulitan, katanya, mereka berdoa dan meminta izin agar diberi kelancaran. Kawah candradimukaDalam mantra Mbah Dukun, katanya, menyebut sebagai kawah candradimuka atau tempat penyeberangan arwah. Kalau ada hajatan, entas-entas atau selamatan arwah leluhur memakai ayam dan bebek sebagai persembahan di tanah hila hila. Ayam dan bebek setelah dimantrai dilempar ke tanah hila hila.“Menurut keyakinan kami, arwah menyeberangi kawah candradimuka dengan bebek atau ayam,” katanya.Sebelum upacara Yadnya Kasada, pemuka umat Buddha Jawa Sanyata memimpin doa membuka pintu tanah hila hila. Setelah itu, warga diperbolehkan melintasi tanah hila hila. Kalau Masyarakat Tengger nekat melintas sebelum dibuka Mbah Dukun, upacara bakal sia-sia.Kemudian lanjut dengan upacara mengambil air suci di Gua Widodaren di Gunung Widodaren dari air menetes dari stalaktit dan stalagmit. “Ada isyarat. Jika doa dikabulkan air yang menetes banyak. Jika belum dikabulkan air yang menetes sedikit,” katanya.Mereka biasa berjalan kaki dari Ngadas ke Widodaren sekitar 1,5 jam. Masyarakat Tengger juga mengambil air suci di sini setiap Jumat Legi. Sembari membawa sesaji sebagai wujud syukur berupa lima nasi lengkap dengan lauk, kue dan kopi. “Pulangnya membawa air dari Gua Widodaren.”	[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2022-027-16.json	Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo	Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo \| Menurut legenda Masyarakat Adat Tengger, Rara Anteng dan Jaka Seger sebagai leluhur Tengger secara kultural. Setelah menikah, Rara Anteng dan Jaka Seger tak kunjung dikarunia anak. Keduanya berjanji memberikan tumbal anak bungsu ke kawah Bromo. Keduanya terlanjur menyanyangi anak bungsu atau anak ke-25 bernama Dewa Kusuma. Keduanya tak rela mengorban Kusuma ke kawah Bromo dan mereka sembunyikan.“Pada kisah itu, gunung purba Bromo, lidah api sampai Penanjakan di Pasuruan,” kata Purnawan. Lantas Dewa Kusuma bersedia berkorban demi keselamatan warga desa yang kini disebut sebagai Masyarakat Adat Tengger.Dari dalam kawah, suara Dewa Kusuma meminta suguhan berupa segala bentuk hasil bumi.Sesaji sesuai permintaan Raden Dewa Kusuma, katanya, berupa sayur-sayuran antara lain kentang, bawang prei, dan kubis. Sesaji dilabuhkan ke kawah Bromo. Suguhan ini, kini disebut sebagai ritual Yadnya Kasada yang berlangssung setiap Kasada hari ke-14 dalam penanggalan Masyarakat Tengger.“Petani menjadi pekerjaan suci bagi Masyarakat Tengger. Ada siklus, tanah ditanami sayuran, dimantrai Pak Dukun, hasil bumi dilabuh ke kawah Bromo,” ujar Purnawan yang meneliti Masyarakat Tengger.Masyarakat menggantungkan hidup ke pertanian. Sekaligus menjaga budaya dan tradisi dari leluhur secara turun temurun.Arwah 25 anak Roro Jonggrang dan Joko Seger, kata Purnawan, diyakini Masyarakat Adat Tengger menempati Gunung Pananjakan, Bromo, Semeru, Batok, Widodaren, bebatuan dan sumber air. Tempat itu dikeramatkan Masyarakat Tengger.“Jika ditarik garis imajiner, garis magis saling terhubung itu melingkat, kawasan yang diayomi leluhur. Tengger atau tengering budi luhur (tanda budi luhur),” kata Purnawan.Mereka memuja kawasan itu, juga sebagai penanda sekaligus penghormatan. ***	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2022-027-16.json	Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo	Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo \| Kaldera Tengger berada pada ketinggian 750–2.581 mdpl seluas 5.250 hektar. Dinding kaldera mengelilingi lautan pasir sangat terjal dan kemiringan lereng 60 meter sampai 800 meter dengan ketinggian berkisar 120 meter sampai 130 meter. Batuan vulkanik dasar kaldera Tengger terdiri atas, pasir vulkanik Tengger, kerikil vulkanik, dan batuapung.Kaldera Tengger merupakan gunung purba berukuran raksasa yang hancur berulang kali akibat aktivitas erupsi. Gunung api ini mengeluarkan material letusan ketika masih aktif.Mulyadi dalam jurnal The Sand Sea and Other Caldera Formation in Bromo-Tengger Complex East Java menyebut, sejarah Pegunungan Tengger mulai 1,4 juta tahun lalu. Berdasarkan catatan sejarah, letusan dan kegiatan vulkanik Bromo tercatat sejak 1804.Agus Hendratno dari Departemen Geologi, Universitas Gadjah Mada dalam penelitian berjudul “Kajian eko-geologi kaldera Tengger sebagai sumberdaya geowisata dan geological site heritage” mengatakan, endapan piroklastik Kaldera Tengger tersusun atas klastika dari bom vulkanik, lapili, dengan matrik yang sangat pekat dari pasir-pasir vulkanik. Butir pasir berbentuk butir runcing dan agak runcing.“Susunan vertikal endapan vulkanik di kaldera Tengger merupakan fenomena kegunungapian yang sangat menarik, eksotik, dan spesifik pada suatu tipe gunungapi yang membentuk kerucut sinder dalam kaldera,” tulis Agus. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2015-026-17.json	Hutan Tropis Sumatera Masuk Warisan Dunia, Tapi Perambahan Terus Saja Terjadi di Leuser	Hutan Tropis Sumatera Masuk Warisan Dunia, Tapi Perambahan Terus Saja Terjadi di Leuser \| [CLS] Tiga kawasan Taman Nasional di Sumatera yang termasuk Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) UNESCO, digolongkan dalam kriteria Warisan Dunia dalam Bahaya (List of World Heritage in Danger). Ketiga kawasan konservasi tersebut adalah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).Kawasan yang mencakup area seluas 2,5 juta hektar ini, menjadi sorotan dunia karena berbagai aktivitas ilegal seperti perambahan, illegal logging, perburuan satwa liar, dan rencana pembangunan jalan dalam kawasan yang terus berlangsung.Sebagai contoh, salah satu kerusakan terparah kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) adalah yang berada di Provinsi Aceh. Kawasan TNGL yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues rusak karena pembukaan lahan pertanian dan perkebunan yang tidak terkendali. Padahal keberadaan kawasan TN penting dari sisi jasa lingkungan dan perlindungan ekosistem.Dari total luas kawasan TNGL di Kabupaten Aceh Tenggara seluas 376.104 hektar kerusakan telah mencapai 10.000 hektar. Sedangkan di Kabupaten Gayo Lues dari total luas kawasan 240.304 hektar kerusakan mencapai 2.500 hektar.Kerusakan Taman Nasional Gunung Leuser Tak TerkendaliMencermati kerusakan yang terjadi, Kamis (17/9) puluhan Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) dari sejumlah perguruan tinggi di Aceh, melakukan unjukrasa di Kantor Gubernur Aceh dan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).Dalam unjukrasa tersebut mereka menilai kerusakan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di wilayah Aceh semakin tak terkendali. Bahkan, bentang hutan hujan tropis tersebut semakin sulit di pertahankan karena kegiatan pelanggaran hukum yang terus terjadi berlangsung tanpa upaya serius untuk menghentikannya.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2015-026-17.json	Hutan Tropis Sumatera Masuk Warisan Dunia, Tapi Perambahan Terus Saja Terjadi di Leuser	Hutan Tropis Sumatera Masuk Warisan Dunia, Tapi Perambahan Terus Saja Terjadi di Leuser \| “Secara kasat mata dapat dilihat, laju kerusakan Taman Nasional Gunung Leuser saat ini terus meningkat, baik karena kegiatan illegal logging maupun pembukaan lahan oleh masyarakat untuk lahan pertanian,” sebut M Ikbal salah pengunjuk rasa dari unsur Mapala menjelaskan.“Bisa dipastikan, sebagian besar satwa yang diperdagangkan secara illegal baik itu di Aceh maupun di Sumut berasal dari TNGL. Jika ini terus dibiarkan dapat dipastikan TNGL, kawasan bentang hutan tropis dunia, hanya akan tinggal nama.”Rencana pembukaan jalan yang melewati kawasan TN pun dikuatirkan akan semakin menurunkan kualitas lingkungan. Sebagai dampak yang muncul bencana alam yaitu banjir dan tanah longsor akan semakin sering terjadi di wilayah rawan seperti Provinsi Aceh.“Kami mendesak Gubernur Aceh tidak mengeluarkan izin Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah ekosistem Gunung Leuser, termasuk segera mencabut izin perusahaan yang merusak TNGL,” ungkap Nabay, perwakilan Mapala Universitas Teuku Umar Aceh Barat menambahkan.Menurut Nabay, pihaknya mendukung segala upaya penegakan hukum terhadap para cukong kayu dan pelaku perambahan di TNGL, termasuk cukong kayu, pelaku perambahan dan para pejabat yang membuka perkebunan di dalam kawasan TN.Secara terpisah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menyoroti peran dari Pemda Aceh yang minim dalam menyetop kerusakan yang terus terjadi saat ini. Walhi Aceh mengkritik cara kerja Pemda yang hanya pandai melahirkan kebijakan menjaga hutan, namun lemah dalam implementasi kebijakan yang telah di keluarkan di tingkat lapangan.“Sebagian besar hutan Aceh, termasuk TNGL telah beralih fungsi menjadi kebun. Kebijakan untuk penyelamatan hutan cukup banyak di buat, tapi tidak satupun kebijakan tersebut di jalankan,” jelas M. Nur, Direktur Eksekutif Walhi Aceh menyebutkan. [SEP]	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2023-004-08.json	Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang	Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang \| [CLS] Putusan Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Pemerintah Konawe Kepulauan (Konkep) tak jadikan pulau kecil Wawonii sebagai kawasan pertambangan. Pemerintah Konkep pun diminta segera jalankan putusan Mahkamah Agung dan hentikan segala aktivitas pertambangan.Keputusan itu tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022 pada 28 Desember lalu. Putusan ini mengabulkan permohonan keberatan hak uji materi 29 warga yang disebutkan menggarap lahan pertanian di lima desa, yakni, Sukarela Jaya, Sinaulu Jaya, Roko-roko, Dompo-dompo, Sinar Masolo, di Kecamatan Wawonii Tenggara.Mando Maskuri, aktivis lingkungan muda asal Desa Roko-roko, Wawonii Tenggara, senang saat dengan putusan Mahkamah Agung itu. Aktivitas pertambangan di Wawonii, katanya, akan hilangkan ruang hidup mereka dari air, tanah, dan sumber daya lain.“Tambang ini kan rakus tanah, rakus air, rakus segala hal,” katanya.Adapun obyek hak uji materiil Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 36 Perda Konkep Nomor 2/2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Konawe Kepulauan Tahun 2021–204. Pada pokoknya dalam aturan itu, memasukkan peruntukan kawasan pertambangan dan energi di Wawonii Tenggara.Mahkamah Agung memutuskan, pasal dalam Perda RTRW Konkep 2/2021 itu bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau diubah ke UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.Pendapat Mahkamah Agung, obyek permohonan bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Perda RTRW Konkep 2/2021 juga dinyatakan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Bupati Konkep dan DPRD Daerah Konkep diperintahkan merevisi Perda RTRW Konkep 2/2021.Putusan perkara ini diperiksa Hakim Ketua Irfan Fachrudin, hakim anggota masing-masing Yosran, Sudaryono dan panitera pengganti Maftuh Effendi.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2023-004-08.json	Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang	Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang \| Baca juga: Kala Warga Wawonii Tolak tambang Terjerat Hukum, KKP Temukan Pelanggaran Perusahaan Segera jalankan putusan Mahkamah AgungDenny Indrayana, Ketua Tim Kuasa Hukum Masyarakat Wawonii, dalam keterangan pers mengatakan, izin usaha pertambangan harus dicabut. “Pemerintah harus sesegera mungkin mengeksekusi putusan itu,” katanya.“Ini berkah,” kata Muhammad Jamil, dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional.Namun, katanya, masih ada pekerjaan rumah yang jadi pertarungan sesungguhnya yakni eksekusi keputusan.Warga bersama koalisi organisasi masyarakat sipil, katanya, harus membangun konsolidasi gerakan rakyat untuk mengawal eksekusi putusan.Pemerintah daerah harus mencabut dan mengeksekusi sesuai perintah Mahkamah Agung. Dalam proses eksekusi, polisi harus turun melakukan pengamanan, bukan pengawalan.“Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia yang terdapat pertambangan di pulau kecil,” ujar Jamil.Dia khawatir, pertambangan di pulau-pulau kecil seperti Wawonii ini merusak sumber daya alam dan sumber daya air tawar, memicu ‘genosida ekologi’–warga tidak bisa ke mana-mana, bahkan jadi pengungsi.Masyarakat, katanya, rentan terdampak kerusakan ekosistem antara lain di kawasan pesisir hingga mencemari laut.“Sepakat itu direvisi…revisi RTRW merupakan prioritas yang wajib dilakukan Pemkab Konkep,” kata Sahrina Safiudin, dosen hukum lingkungan Universitas Halu Oleo. Baca juga: Cerita Warga Menanti Wawonii Terbebas dari Pertambangan Perintah Mahkamah Agung, katanya, revisi Perda RTRW Konkep 2/2021. Putusan itu jelas, katanya, tidak ada multitafsir. Dengan putusan hukum ini, katanya, Perda RTRW itu sudah tak memiliki kekuatan hukum. Kalaupun pemerintah daerah tak merevisi, ketentuan tetap berstatus ilegal. Pertambangan tidak boleh ada.	[0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]
2023-004-08.json	Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang	Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang \| Apabila Pemkab Konkep tidak segera menjalankan perintah Mahkamah Agung, katanya, bisa digugat. Secara konstruksi hukum, katanya, pengaturan pengelolaan lingkungan hidup atau sumber daya alam, diatur dalam dua hal sebagai HAM dan instrumen pembangunan.Sebelumnya, Sahidin, perwakilan masyarakat Wawonii merasa heran tentang penerbitan Perda RTRW Konkep yang membolehkan tambang masuk. Padahal, jelas dalam UU dan Perda Sulawesi Barat Pulau Wawonii tidak untuk tambang. “Kami mensinyalir dugaan indikasi tindak pidana korupsi dan segera dilaporkan ke aparat penegak hukum.”Berbagai elemen masyarakat Konkep juga menggugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sultra ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, sehubungan penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi (nikel) kepada PT Gema Kreasi Perdana (GKP). Baca juga: Dari Pulau Wawonii: Lahan Warga Terampas Tambang, Protes Berbuah Aniaya dan Penangkapan ******* [SEP]	[0.9999932050704956, 2.906367171817692e-06, 3.855234353977721e-06]
2023-006-17.json	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit \| [CLS] Jalan tanah itu berkelak-kelok bagai tak berujung. Berlubang. Berdebu, berangkal batu. Kiri-kanan hanya ada satu jenis tanaman: sawit menghampar ke segala penjuru. Begitulah pemandangan ketika memasuki Kabuyu, kampung kecil di tepi Sungai Pasangkayu, pedalaman Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.Kabuyu berada tepat di jantung usaha perkebunan sawit, dikendalikan anak-anak usaha PT Astra Agro Lestari (AAL), di Pasangkayu. Antara perkampungan dengan kebun PT Mamuang, salah satu anak usaha AAL—hanya terpisah pagar kayu dengan bentangan kawat.Di ambang kampung, satu petak kebun milik PT Mamuang telah plontos. Di sudut kebun itu, eskavator sedang menumbangkan sawit tua yang lain. Perusahaan hendak menggantikan dengan tanaman sawit baru.Di tepi jalan, saya berpapasan dengan kumpulan anak kecil dan seorang ibu. Mereka berjalan menjauh dan saling bertolak arah sambil berbincang dengan kata-kata yang tak saya pahami. Di seberang mereka, seorang pria berdiri, ngomel ke arah ibu dan anak-anak itu.“Kalau ada kami di sini, jangan juga begitu,” pria itu meninggikan suara. “Kurang ajar itu namanya!”Saya bertanya dengan orang yang saya boncengi. “Anak-anak dari mana mereka?”“Kabuyu.” “Mereka mau pergi ambil brondolan dari sisa-sisa sawit yang ditumbang, tapi dilarang centeng-nya perusahaan,” katanya.“Centeng?”“Itu tadi yang marah-marah.”Centeng adalah sebutan warga untuk petugas keamanan kebun perusahaan yang tidak berseragam, pria yang mengomel di ambang kampung.“Begitu anak-anak di sini,” kata Halimah, seorang Ibu di Kabuyu. “Mereka sering pergi pungut brondolan sawit terus dijual. Tambah-tambah beli buku.”“Tapi perusahaan selalu larang,” kata perempuan 45 tahun itu.Kabuyu adalah rumah komunitas kecil rumpun Kaili Tado, pemukim dataran Sulawesi bagian tengah.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2023-006-17.json	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit \| Albert C Kruyt, etnografer Belanda, mencatat pada 1938, Kabuyu—dalam ejaan ‘Kaboejoe’—dibangun oleh Komunitas ‘Torilo’, di antara pertemuan Sungai Ewa dan Kabuyu, berpenduduk sekitar 100 orang.Kruyt memasukkan Kabuyu ke dalam bagian Kelompok Pakawa, pemukim pedalaman hutan Pasangkayu. Jauh sebelum industri sawit mengubah lanskap dan perusahaan kayu beroperasi, Warga Kabuyu menggantungkan hidup pada berkat hutan, sungai, dan rawa. Mereka berladang padi—kadangkala di rawa, tanam sagu, durian, nangka, pisang, mencari ikan-ikan di sungai, atau pergi berburu.“Hutan di sini dulu. Pohonnya besar-besar,” kata Kimin, pria berusia 66 tahun di Kabuyu.Semua itu tinggal ingatan. Sekitar 90-an, Mamuang bangun kebun sawit. Mamuang mendapatkan hak guna usaha pada 1997, di lahan seluas 8.000 hektar, dibatasi sungai dan HGU anak perusahaan AAL yang lain.Kimin kembali menempati Kabuyu sekitar awal 90-an, setelah merantau. “Sekitar tahun 93, perusahaan masuk dikawal dengan tentara. Tumbangkan pohon, dicincang-cincang baru dibakar. Besar sekali apinya,” kata Kimin.“Ladang, kebun habis.”Perusahaan membantah tuduhan bahwa mereka merusak tanaman kebun milik warga.“Sebelumnya, saya di Kabuyu Tua, [perusahaan] belum garap di sana. Pada 2004 masyarakat ada gerakan. Duduki lahan karena warga marah, sering digusur-gusur,” kata Kimin.“Kita bertahan di sini. Kalau tidak, tidak akan ada ini kampung.”Warga menuntut lahan 500 hektar keluar dari konsesi Mamuang. Kimin bersama warga sudah menempuh segalanya. Mereka lakukan gugatan perdata, demonstrasi sana-sini, hingga pendudukan kembali lahan yang telah diklaim perusahaan.Kini, Kabuyu jadi kampung dengan rumah-rumah semi permanen dikelilingi sawit. Lokasi Kabuyu yang sekarang tak jauh berbeda pada peta kolonial Hindia Belanda, tahun 1927. Mamuang menjadikan Kabuyu sebagai lahan enklave, seluas 250 hektar.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2023-006-17.json	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit \| Awal 2022, warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Kabuyu, kembali memasuki konsesi perusahaan di depan perkampungan, menyusul Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pencabutan Izin Pengusahaan Kawasan Hutan pada 2022.Sebelumnya, dalam serangkaian protes dan mediasi berhari-hari, mereka menduduki lahan itu, yang dulunya menurut Kimin milik warga Kabuyu. Mereka mendirikan rumah pertemuan. Menanam padi dan jagung di sela-sela sawit baru.Tak lama, perjuangan itu surut, setelah seorang warga bernama Dedi Sudirman ditangkap polisi, karena tuduhan mengancam pekerja Mamuang, dalam sela aksi demonstrasi. Saat saya mendatangi Kabuyu, rumah pertemuan itu sudah tidak ada. Hanya ada petak-petak ladang kecil dan pondok-pondok kebun beratap rumbia.Dedi menunjukkan dua lembar peta dengan belasan tanda, yang menunjukkan lokasi kompleks kuburan pendahulu dan tempat-tempat sagu ditanam. “Di situ salah satunya dulu tempat sagu,” kata Dedi menunjuk ke arah kaki bukit tak jauh dari tempat pendudukan.Potret di Kabuyu, merupakan cerminan konflik agraria di Indonesia. Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria 2022, konflik agraria terus meningkat dan berdampak kepada 346.000 keluarga, dengan luasan konflik melampaui satu juta hektar tersebar di 33 provinsi termasuk Sulawesi Barat. Konflik agraria di perkebunan sawit menyumbang nyaris separuh dari angka-angka ini.Dalam konflik agraria, seperti di perusahaan sawit ini, anak-anak kerap menerima dampak yang terus melekat hingga kelak mereka dewasa.“Konflik lingkungan selalu menempatkan anak menjadi aktor yang terlupakan. Mengingat posisinya [masih anak-anak] dan dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki suara,” kata Ari Moch Arif, Direktur Program Perubahan Iklim dan Ekonomi Sirkular, Save the Children Indonesia.Padahal, katanya, dalam keseharian—apalagi di kondisi di daerah-daerah konflik agraria—, anak adalah kelompok yang paling rentan.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2023-006-17.json	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit \| Anak-anak kerap tidak aman dan nyaman hidup di kampung mereka, baik saat beraktivitas di rumah, sekolah, maupun dengan kondisi keluarga. “Karena melihat kedua orangtuanya memiliki persoalan dan berisiko hilang sektor ekonomi dan penghidupan mereka.”Dalam konteks tertentu, kata Ari, konflik agraria memberikan tekanan pada soalan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang berkonflik.“Dalam konteks ini adalah keluarga dan anak, lagi-lagi yang paling menerima dampak dari sisi psikologi dan ancaman lain.”Di Kabuyu dan sekitar, saya menemui warga yang ketika berusia belasan tahun, tak mampu melanjutkan pendidikan lebih tinggi karena lahan hidup sudah tak ada.Sisi lain, konflik agraria memberi dampak pada hak dasar anak. Hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari diskriminasi, hak atas perlindungan terhadap pengusiran paksa, dan hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.“Beberapa hak anak yang—mungkin—terdampak konflik agraria meliputi, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari diskriminasi, hak atas perlindungan terhadap pengusiran paksa, dan hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka,” kata Saurlin Siagian, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM.Sepanjang Januari 2021 hingga Desember 2022, Komnas HAM menerima 1.078 aduan berkaitan isu agraria. Empat aduan berasal dari Sulawesi Barat.“Dalam konflik agraria, hak anak seharusnya diakui dan dilindungi sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres 36 tahun 1999,” katanya.Dalam keterangan tertulis pada Mongabay, Saurlin bilang, penting bagi pihak yang berkepentingan memastikan hak-hak ini diakui dan dilindungi selama dan setelah konflik agraria.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2023-006-17.json	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit \| Kepada Mongabay, perusahaan mengklaim, peduli pada kesejahteraan anak-anak dari Dusun Kabuyu, terutama untuk akses pendidikan dan kesehatan dan memliki hubungan “harmonis dan tidak ada permasalahan” dengan Warga Kabuyu.“Masa emas anak-anak difasilitasi perusahaan,” tulis Mochamad Husni, Media and Public Relations Manager PT Astra Agro Lestari, dalam keterangan tertulis kepada Mongabay.Perusahaan, katanya, sudah menyediakan sekolah dan layanan kesehatan berupa Posyandu dan “perhatian gizi pada anak-anak sekitar.”Secara keseluruhan 1.378 anak dengan 11 sekolah milik perusahaan, katanya, telah menerima manfaat dari kegiatan-kegiatan pendidikan yang dikembangkan Mamuang.” Mengais remah-remah“Kebun sedikit dari orangtua. Apalagi sering terkikis sungai kalau banjir,” kata Tini, bukan nama sebenarnya, di Kabuyu.Tini seorang ibu tunggal dengan dua putra. Anak sulung Tini pendiam dan pemalu, bersekolah di sekolah dasar perusahaan. Dia ingin jadi polisi. Si bungsu berumur empat tahun.Dia meminta nama dan anak-anaknya tak disebut.Seperti putranya, Tini lahir di Kabuyu, 28 tahun lalu. Dia menikah saat masih anak-anak, usia 14 tahun. Orangtuanya menikahkan demi melepas beban ekonomi, seperti saudarinya yang lain.Tini sembilan bersaudara. Semua hanya tamat SD. “Orangtua susah. Sering ditinggal orang tua kerja. Kebun-kebun juga diambil perusahaan,” kata Tini.Dalam kondisi berat, hidup di tengah konflik, Tini kecil tak memiiki cita-cita jauh ke depan. “Hanya mau jadi pekebun saja,” katanya.Dia tahu konflik lahan ini sejak kecil. Tini merasa, putranya alami nasib serupa yang dia alami saat kecil.Tini tak mau anak-anaknya bernasib suram tetapi menjamin kesejahteraan anak-anaknya menuntut biaya banyak.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2023-006-17.json	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit \| Dalam waktu tertentu, Tini bersama ibunya menggarap sepetak tanah tegalan peninggalan keluarga, di tepi sungai. Di lahan sempit itu, Tini menanam jagung, cabai, dan padi yang khusus buat keperluan adat. Pada 2022, dia tidak garap kebun itu karena banjir.“Kalau tidak tanam padi biasa sakit orang [pamali]. Kadang anak yang sakit, cucu. Nanti kalau sudah tanam baru sembuh. Biar sedikit asal tanam,” katanya.Di Kabuyu, beras bukan untuk dijual dan hasil kebun dari lahan yang terbatas tak menjamin dapur Tini terus mengepul.Dia harus ikut kerja serabutan. Di Kabuyu, pilihan kerja bagi Tini tak banyak—jika itu ada.Tini ikut tetangga membasmi gulma yang tumbuh lebat di kebun Mamuang yang sedang peremajaan. Hampir saban pagi, dia ke kebun. Menyemprot ‘racun gulma’ dan membabat gulma, hingga matahari tepat di atas dan ‘menyengat’ tubuhnya.Tini diupah puluhan ribu sekali kerja.Di waktu lain, dia ikut borongan buruh harian, memanen sawit di kebun milik orang atau perusahaan. Jika sedang libur sekolah, Tini mengajak putra sulungnya. Jenis pekerjaan ini diringkas dengan istilah “makan gaji.”Sebagai tambahan uang, Tini berburu brondolan sawit. Memasuki setiap kebun yang habis panen. Memungut brondolan di balik rumput atau pelepah sawit. Buah demi buah. Putra sulungnya kadang-kadang ikut.Di Kabuyu, brondolan sawit menjadi primadona. Mencarinya tak butuh energi banyak. Perkilogram, dihargai Rp1.750.Biasanya Tini bisa mengumpulkan brondolan sampai tiga karung, per karung sekitar 40 kg. “Tambah-tambah uang untuk makan sama beli jajan anak-anak,” katanya.Brondolan adalah buah sawit, lebih kecil dari buah salak dan berwarna merah kecoklatan. Buah itu terkadang rontok dari tandan sawit.Di kebun-kebun yang sedang peremajaan, brondolan bertebaran seperti jatuh dari langit. “Biasanya kita masuk sembunyi-sembunyi. Kalau kita [orang dari perusahaan] dilihat pasti dimarahi,” katanya.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2023-006-17.json	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit \| Pilihan lain adalah tandan buah sawit, yang jauh lebih menghasilkan.Tetapi ‘memanen’ kebun perusahaan tanpa izin selalu punya risiko dalam banyak hal.Saya bertemu dengan Andi, bukan nama sebenarnya, remaja Kabuyu berusia 17 tahun. Sekitar tiga tahun lalu, Andi bersama sepupunya hendak ‘mengutil’ buah sawit di kebun Mamuang.Dia perlu duit.Mereka tiba di kebun dalam sergapan gelap. Andi lalu masuk menyusuri kebun, selagi sepupunya menjaga dari tepi jalan, tempat dia memarkir motor. Belum juga lama, nahas, mereka dipergok petugas perusahaan. Sepupunya kabur bersama motor, meninggalkan Andi di dalam kebun, terjebak gelap dan dua petugas.“Saya ditanya, dibawa ke pos.” Di pos, Andi diduga dipukuli. “Mukaku bengkak. Mataku tidak bisa terbuka. Besok pagi baru saya dilepas, pas dijemput sama ibu.”Saat itu, Andi berumur 14 tahun. “Mereka tahu kalau saya anak-anak, karena umur saya ditanya,” katanya.Dalam keterangan tertulis, perusahaan memastikan peristiwa yang diceritakan Andi tidak pernah terjadi.“…Mamuang … telah menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam setiap kegiatannya,” kata Husni.“Jika ada yang menuduh perusahaan melakukan pelanggaran HAM, tuduhan terhadap Mamuang sangat tidak berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan.” ***Tini menjual brondolan itu ke pengepul yang berada di kampung. Dari sinilah, brondolan itu bercampur dengan sawit-sawit lainnya, kemudian dipasok ke pabrik sawit milik AAL, bikin minyak mentah.Mamuang tidak memiliki pabrik. Hasil panen akan dikirim ke pabrik milik anak usaha lain yang berdekatan, antara lain PT Pasangkayu, PT Letawa, atau PT Lestari Tani Teladan.Minyak sawit itu kemudian dibeli perusahaan lain. Berkelindan dalam rantai pasok lintas batas, berakhir dan bercampur menjadi produk-produk rumah tangga, juga anak-anak. Berjejer di etalase toko dan pasar dengan berbagai merek: susu formula, sereal, kudapan coklat, sampo, sabun, minyak goreng, hingga jajanan anak berharga murah.	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2023-006-17.json	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit	Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit \| Pada Oktober 2022, Nestlé, raksasa perusahaan produsen makanan dan minuman asal Swiss, berencana tak lagi memasukkan tiga anak usaha AAL, yang beroperasi di Sulawesi Barat dan Tengah, dalam daftar pemasok tidak langsung mereka.Kebijakan itu menyusul surat dari 55 organisasi yang melayangkan tuduhan terhadap tiga anak usaha AAL itu telah “melanggar HAM,” berupa “perampasan wilayah kelola rakyat, kriminalisasi, perkebunan ilegal, dan perusakan lingkungan hidup.”Surat ini ditujukan kepada Forest Positive Coalition, bagian Costumer Goods Forum (GFC), sebuah konsorsium merek konsumen ternama dunia, di mana Nestlé menjadi anggota.Dalam situsnya, Nestlé telah mencantumkan Mamuang, sebagai “perusahaan rantai pasok hulu yang tidak lagi bekerja sama dengan kami.”Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, perusahaan perusak lingkungan yang berpraktik tanpa izin ditindak tegas. Perusahaan juga wajib melakukan pemulihan hutan yang mereka rusak.“Indonesia mengorbankan lingkungan dan hak rakyat atas pola konsumsi.” Liputan ini bagian dari program beasiswa bagi jurnalis yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak 2022. ****** **** [SEP]	[0.9994375705718994, 0.0002719675248954445, 0.0002905141154769808]
2016-024-19.json	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya \| [CLS] Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, serta The Aspinall Foundation, melepasliarkan tujuh individu lutung jawa (Trancypithecus auratus) ke hutan lindung RPH Sumbermanjing Kulon, Malang, Jawa Timur, Jum’at (30/9/2016).Lutung jawa ini dibagi dalam dua kelompok tatanan keluarga, yaitu kelompok lutung jawa jantan bernama Gimo (7,5 tahun) dengan betina bernama Luna (4,5 tahun) dan Ulfa (15,5 tahun). Sedangkan kelompok lain terdiri dari pejantan bernama Eman (3,5 tahun), serta betina bernama Desi (3 tahun), Cici (2,5 tahun), dan Mimi (2 tahun).Kepala Resor RPH Sumbermanjing Kulon, Suroso mengatakan, lutung yang dilepasliarkan ini merupakan satwa sitaan BKSDA dan yang diserahkan masyarakat. “Setelah direhabilitasi di Javan Langur Center dan mampu beradaptasi, mereka dilepasliarkan ke hutan lagi.”Suroso berharap, pelepasliaran ini akan menambah individu lutung jawa di alam liar, terutama dari perkembangbiakan baru di alam liar. “Satwa yang dilindungi dan terancam punah ini, jumlahnya berkurang akibat perburuan.”Sebelum dilepasliarkan, lutung jawa ini telah menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan di Javan Langur Center, Batu, seperti pemeriksaan fisik, TBC, parasit, dan kultur bakteri. Menurut Project Manager Javan Langur Center (JLC), The Aspinall Foundation Indonesia Program, Iwan Kurniawan, pelepasan ini telah melalui sejumlah tahap dan pemeriksaan kesehatan. Tujuannya, memastikan kesiapan satwa tersebut hidup di alam liar. “Jadi sudah melalui tahapan pemeriksaan dan sosialisasi. Secara medis juga baik.”	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2016-024-19.json	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya \| Dipilihnya hutan lindung RPH Sumbermanjing Kulon yang berada di wilayah Perhutani KPH Malang, karena merupakan hutan hujan tropis dataran rendah dengan jenis dan beragam vegetasi. Di hutan itu, ada sekitar 104 jenis tumbuhan yang 85 persennya merupakan pakan lutung jawa. “Kita prioritaskan di sini sambil menjaga ekosistem hutan tropis tersisa di Malang selatan. Lebih kurang 1.000 hektare luasnya,” ujar Iwan di Malang.Selain di Malang Selatan, pelepasliaran lutung jawa juga dilakukan di hutan lindung Coban Talun dan Tahura R. Soerjo, Batu. Upaya konservasi hutan yang menjadi habitat lutung jawa, dilakukan The Aspinall Foundation Indonesia Program sekaligus memantau perkembangannya di alam liar. Sepanjang 2016, sudah 15 lutung jawa yang dilepasliarkan ke alam serta 45 individu yang dilepaskan The Aspinall Foundation bersama BKSDA Jawa Timur sejak 2012.Iwan mengatakan, dari pelepasliaran di 2015 dan 2016 di Malang selatan sebelumnya, sudah ada dua individu hasil perkembangbiakan di alam. Sementara di hutan lindung Coban Talun, terdeteksi tiga individu baru. “Artinya, perkembangbiakan di alam sudah ada, dengan catatan tidak diganggu perburuan dan perambahan.”Rehabilitasi Lutung jawa merupakan jenis monyet pemakan daun yang banyak terdapat di Pulau Jawa. Sifatnya arboreal karena beraktivitas di atas pepohonan. Secara khusus, lutung jawa di Jawa Timur memiliki perbedaan dengan lutung jawa di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hanya di Jawa Timur ada lutung jawa berwarna oranye, selain berwarna hitam. Ini yang menjadi daya tarik, sehingga banyak diburu dan dicari orang sebagai binatang peliharaan.Lutung jawa memegang peran penting di alam, terutama sebagai satwa yang membantu peremajaan tanaman atau pohon di hutan, seperti halnya peran burung yang menebar benih. “Satwa ini suka makan bagian tanaman muda, sehingga cepat tumbuh tunas,” tukas Iwan.	[0.6483091711997986, 0.3450939953327179, 0.006596842315047979]
2016-024-19.json	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya \| Sejak 1999, lutung jawa dimasukkan sebagai satwa yang dilindungi negara, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 733/Kpts-11/1999 tentang Penetapan Lutung Jawa sebagai Satwa Dilindungi. Diperkuat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lutung jawa pun masuk CITES Apendix II.“Di Jawa Timur, lutung jawa tersebar di berbagai tempat. Khusus lutung jawa oranye banyak ditemukan di di semenanjung Blambangan atau Banyuwangi, Gunung Raung, gunung Argopuro, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Tahura R. Soerjo, serta Gunung Kelud.”Iwan menuturkan, pelepasliaran lutung jawa ke alam butuh waktu tidak sebentar dan proses tidak mudah. Kebanyakan, lutung jawa yang dirawat di Javan Langur Center, Batu, kondisi fisik dan kesehatannya berbeda. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk menentukan langkah penanganan. “Ada yang secara fisik kusam dan bau, atau berpenyakit tertentu. Kalau kondisinya tidak bagus direcovery hingga sembuh.”Di JLC, lutung menjalani pemeriksaan sebelum dilepasliarkan. Seperti pemeriksaan kesehatan tiga tahap. Yaitu, pemeriksaan saat baru datang, tiga bulan saat karantina, serta pengecekan sebelum dilepasliarkan.Selain itu, ada juga sosialisasi dan penggabungan untuk membentuk kelompok keluarga. Tujuannya, agar lutung jawa mampu bertahan hidup dan berkembangbiak di alam. Pada masa sosialisasi ini dikenalkan pakan alami, pengayaan kandang dengan memberi percabangan seperti pepohonan tempat hidup aslinya, serta penggabungan dengan individu lain.“Proses penggabungan pun tidak mudah, kadang tidak cocok. Butuh waktu enam bulan hingga setahun, yang tentunya bergantung pada karakteristik masing-masing individu.”	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2016-024-19.json	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya	Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya \| Menurut Iwan, secara sifat, lutung jawa suka hidup berkelompok, ada satu jantan dengan beberapa betina. “Berbeda dengan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang dalam satu kelompok ada jantan alfa, beta, dan gamma, yang kalau rajanya tidur, jantan lain bisa kawin dengan betina lain.”Berdasarkan pantauan The Aspinall Foundation 2010, populasi lutung jawa di Jawa Timur sekitar 2.700 individu. Upaya mengembalikan lutung jawa ke alam liar hasil perburuan maupun perdagangan terus dilakukan. “Rata-rata, lutung jawa yang diperdagangkan di Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, hingga Jakarta, adalah lutung dari Jawa Timur,” tegas Iwan. [SEP]	[0.9709190726280212, 0.013874839060008526, 0.0152061115950346]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| [CLS] “Baru lagi kita bicarakan, dah ada 65 (kejadian kebakaran-red),” kata Alan, pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru. Dia terburu-buru menghabiskan makanan, ditambah satu tusuk telur puyuh. Alan bergegas ke kantornya, hanya ratusan meter dari tempat sarapan.Stafnya bergegas ambil barisan begitu Alan turun dari sepeda motor. Alan langsung beri aba-aba dan beritahu ada titik api di belakang Pergudangan Platinum Jalan Air Hitam, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru.“Delapanenam (mengerti-red) komandan,” kata jajarannya serentak. Alan adalah Komandan Regu Tangguh.Kamil dan Wahyu, anggota Regu Tangguh, berangkat paling awal bersepeda motor memastikan lokasi.Enjer, Zulfan, Rozi termasuk Alan, nyusul dengan mobil pemadam kebakaran. Sepanjang jalan sirine berbunyi. Alan beberapa kali menghubungi Anton, orang yang mengirim informasi kebakaran lahan.Setelah sampai depan Pergudangan Platinum, tak ada tanda-tanda kebakaran. Alan kembali menghubungi Anton. Rupanya, salah informasi. Kebakaran dekat Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru atau persis di samping waduk penampung banjir. Mobil pemadam kebakaran balik arah lebih kurang satu kilometer ke belakang.Kamil dan Wahyu, paling awal tiba. Mesin pompa langsung diturunkan menyedot air dari dalam parit tepi jalan. Satu persatu selang air dibentang dan disambung sampai ke titik api. Zulfan dan Rozi bagian nyemprot gambut yang masih berasap. Enjer jaga mesin pompa, Kamil dan Wahyu jaga Y Connection atau panel pembuka dan penutup sambungan air.Lokasi ini sudah 14 hari terbakar, sedikit lagi sampai di belakang rumah Heri, yang numpang di lahan orang sekaligus buka kedai harian dan cucian kendaraan. Hari pertama api muncul, sekitar Minggu siang, istri Heri sempat kaget dan lari panggil petugas pemadam karena angin bawa api ke belakang rumah. Beruntung tim pemadam BPBD cepat pindah ke titik itu.	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Meski sudah berminggu-minggu, asap tetap keluar dari bekas gambut dan sisa-sisa kayu yang hangus, hujan belum turun ditambah cuaca panas dan angin kencang. “Sampai jadi bubur gambut ni kita siram, besok kalau tak hujan berasap lagi di sini,” kata Zulfan, sambil menyemprot air ke gambut yang berasap.Lebih kurang satu jam kemudian, personil Bhabinkamtibmas Polsek Payung Sekaki datang menghampiri. Dia beritahu di seberang jalan atau depan pintu gerbang terminal arah barat juga ada api kecil mulai menjalar. Mendengar kabar itu, setelah semua asap benar-benar hilang, tim bergegas menuju lokasi. Mesin pompa dimatikan, sambungan selang dilepas dan langsung digulung. Jaraknya tak jauh, hanya selemparan batu dari depan rumah Heri. Alan tak ikut tim ke lokasi ini karena harus mengurus keperluan anggota di kantor.Kali ini air yang digunakan langsung dari tangki mobil sembari menyedot air dari parit tepi jalan.Tak jauh dari titik kebakaran ini, Jumat 9 Agustus lalu, Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, bersama jajaran polda, mengumumkan 30 tersangka kasus karhutla yang mereka tangani sejak Februari 2019. Lima orang juga dihadirkan di lokasi bekas terbakar.Kapolda Riau juga mengumumkan PT Sumber Sawit Sejahtera sebagai tersangka. Polda juga memastikan akan ada satu perusahaan lagi akan jadi tersangka.Tak lama mereka di sini. Setelah api berhasil dijinakkan, selang air kembali ditarik dan digulung. Kamil sempat baring di tepi parit dan Rozi mengajak saya cerita.Dia bilang, masyarakat kurang membantu. Tim pernah kehausan dan minta air tapi tak diberi. “Kami tarik dan gulung lagi selang. Untung polisi datang dan bagi air ke anggota. Akhirnya, siram lagi,” kata Enjer.Cerita Enjer ada benarnya. Seharian mengikuti BPBD Pekanbaru ke titik api, tak ada masyarakat yang ikut bantu padamkan.Heri dan istrinya, mengaku takut dan tak ada peralatan. “Tak mungkin pakai ember,” kata Heri.	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Baru saja masuk Jalan HR Subrantas, Alan kembali memberitahu ada kebakaran di Jalan Pesantren, di RT 03 RW 09, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya.Alan bilang, api sudah mendekati rumah warga.Beberapa meter dari Puskesmas, Alan tiba dengan sepeda motor dan langsung bergabung dalam mobil pemadaman. Wahyu dan Zulfan, turun gantian bawa sepeda motor. Alan minta tim Damkar Pekanbaru padamkan ke Delima. Ke Jalan Pesantren, sudah menunggu Pelda Yudha Komandan Tim 5 Kodim 0301 Pekanbaru dan sejumlah personil polisi.Di sini, lahan terbakar adalah kebun sawit yang diselimuti semak. Di sebelahnya kebun jambu dan lahan pembibitan sawit. Kebakaran terjadi sejak satu minggu sebelumnya.Tak ada warga membantu padamkan api. Penghuni rumah yang dekat dari lokasi kebakaran menyebut, api mulai muncul malam hari ketika dia bermalam di rumah mertuanya yang beberapa ratus dari titik api. Tentara dan polisi menemukan parang dan cangkul saat nyemprot air.Sembari pemadaman, sebagian tim juga mencari tahu pemilik lahan pada penghuni rumah. Tiga satpam perusahaan datang.Kata mereka, lahan itu milik perusahaan tempat mereka bekerja dan tengah bersengketa dengan masyarakat yang merambah dengan membangun rumah serta menanam di situ.Api dapat dipadamkan tak sampai setengah jam. Waktu menunjukkan pukul 3.00 sore. Regu Tangguh sedianya hendak kembali ke kantor karena tak ada lagi informasi titik api. Baru beberapa meter, panggilan dari Tim Damkar Pekanbaru, masuk ke telepon genggam Alan. Kali ini 65 di RT 02 RW 16 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai.BPBD Pekanbaru punya tiga regu yang bergerilya padamkan api sampai ke perbatasan yang masih dapat dijangkau. Selain Regu Tangguh, ada Tanggap dan Tangkas. Pemadaman dan patroli 24 jam. Tiap regu dapat jatah 12 jam tiap hari. Terkadang, juga nambah jam bila satu regu tak dapat mengatasi banyak titik api.	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Luas kebakaran di Pekanbaru, mulai Januari sampai 19 Agustus 2019, mencapai 112,38 hektar. Kecamatan Rumbai, paling luas, 44, 06 hektar. Diikuti Tenayan Raya 23,71 hektar, Payung Sekaki 19, 68 hektar , Tampan 11,22 hektar, Rumbai Pesisir 3,53 hektar, Bukit Raya 1,91 hektar, Marpoyan Damai 1,19 hektar dan Lima Puluh 0,5 hektar. Sedangkan di perbatasan Pekanbaru dan Kampar, karhutla sudah 6,586 hektar. Polresta Pekanbaru sudah menetapkan tiga tersangka. Kebakaran di SultraKarhutla juga terjadi di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sedikitya ada empat hektar hutan terbakar berdasarkan data Dan Ops Manggala Agni.Kebakaran di Konsel terjadi di dua titik, yakni, Desa Matandahi, dan Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinangge.Komandan Operasi Manggala Agni Daerah Operasi Tinanggea, Yanuar Fanca Kusuma, mengatakan, api di dua titik berhasil dipadamkan. Meskipun begitu, tak menutup kemungkinan muncul tiik api lagi.“Hari ini kami pemantauan kembali menggunakan drone,” katanya, awal Agustus. Sengaja dibakar?Manggala Agni membeberkan data kebakaran hutan di Sultra sejak Januari-Agustus 2019 ini, seluas 97 hektar. Dia memprediksi karhutla masih terjadi karena kemarau masih berlangsung.Dari lahan terbakar, katanya, hasil pemeriksaan, rata-rata karena kesengajaan oknum. “Kami menduga, kebakaran lahan di Sultra karena faktor kesengajaan untuk pembukaan lahan perusahaan. Kalau faktor alami di Sultra itu enggak ada. Kalau kita duga ya, memang sengaja dibakar,” katanya.Yanuar meminta, pemerintah daerah lebih giat sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Penegak hukum, katanya, juga harus gigih menindak tegas dan menyelidiki penyebab kebakaran.“Kita memang harus bersinergi semua. Apalagi ini baru saja ada instruksi presiden. Di Sulawesi, cuma Sultra yang dipanggil. Artinya, ini warning buat kita.”	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Yanuar mengatakan, sering kali memadamkan api di wilayah izinhak guna usaha. Terakhir, tim patroli mengecek karhutla di perkebunan milik PT. Kilau Indah Cemerlang.“Ini sering kami temukan. Dalam wilayah KIC ini vegetasi savana dan semak tepi hutan.”Gubernur Sultra, Ali Mazi, memimpin langsung upacara pencegahan karhutla di Lapangan Upacara Kantor Gubernur, Jumat (16/8/19). Ali menekankan, penting menjaga hutan dan lahan.“Kami akan evaluasi dan koordinasi pencegahan. Kami belum bisa memastikan apakah disengaja tau tidak. Kami akan evaluasi dan mengecek semua. Kami undang semua seperti Manggala Agni dan penegak hukum. Kami cek apakah ada kesengajaan,” katanya.Di Kolaka Timur, kata Ali, ada gambut dan kebakaran serta masuk areal perusahaan perkebunan. Pencegahan karhutla, seperti apa? Karhutla tahun ini, tak hanya terjadi di Indonesia, juga di berbagai negara lain. Di Amerika Serikat, Australia, Spanyol, Rusia dan Kanada, juga terjadi kebakaran hutan dan pemukiman. Kabut asap juga terjadi Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Malaysia dan Indonesia.Eva Famurianty, Kepala Seksi Peringatan dan Deteksi Dini, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, mengatakan, dibandingkan 2015 titik api 2019 turun, kalau dibanding 2018 naik.“Luasan indikatif karhutla 2019 diperkirakan 135.747 hektar,” katanya, baru-baru ini.Data ini didapat dari citra satelit landsat 8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran titik api (hotspot), dan laporan hasil cek lapangan serta laporan pemadaman Manggala Agni.Berdasarkan satelit Terra Aqua Modis, terjadi penurunan titik api pada 2019, dibanding 2015 sebanyak 66,93% (4.189). Ada kenaikan pada 2019 dibanding 2018 sebanyak 54,71% (732).Berdasarkan satelit NOAA (ASMC) penurunan titik api 2019 dibanding 2015 tercatat 81,65% (4.337), dibandingkan 2018 ada 10,46% (102 titik api).	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Dalam rapaat terbatas awal Agustus lalu di Istana Presiden, Presiden Joko Widodo mengingatkan, kembali kerugian karena karhutla empat tahun lalu mencapai Rp221 triliun.“Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.Eva bilang, atensi presiden soal aturan main karhutla tetap sama pada 2015. “Terkait pangdam, kapolda, danrem, dandim dan kapolres, yang tak bisa mengatasi masalah karhutla akan dicopot,” katanya.Hal itu, mengingat betapa besar kerugian ekonomi karena karhutla.Presiden menekankan, prioritas pencegahan melalui patroli dan deteksi dini, penataaan ekosistem gambut agar gambut tetap basah dan buat embung untuk tahan kemarau. Selain pemadaman, Jokowi juga meminta penegakan hukum terus ditingkatkan.Lantas apa yang dilakukan pemerintah untuk pencegahan karhutla? Eva mengatakan, pemerintah memperbanyak aksi pencegahan di tingkat tapak dengan sinergi semua pihak.Selain pemadaman di darat dan udara, juga pengurangan risiko karhutla melalui pemanfaatan bahan bakaran, sosialisasi dan kampanye untuk penyadartahuan pencegahan karhutla. Juga, pelatihan dan pembentukan brigade pengendalian karhutla di tingkat tapak, penguatan teknik pencegahan karhutla, patrol rutin dan terpadu. Ada juga informasi peringatan dini dan deteksi dini, penanganan pasca kebakaran hutan lahan serta dukungan pemerintah pusat untuk daerah. Deteksi diniSistem monitoring titik api KLHK, dari citra satelit MODIS, SNPP dan NOAA yang disediakan Lapan dan NASA. Sistem peringkat bahaya kebakaran dan data prediksi cuaca disediakan BMKG.Hasil monitoring periode 1 Januari-23 Juli 2019, memperlihatkan muncul asap mulai 14 Februari di Bengkalis dan Kepulauan Meranti (Riau). Asap meluas dengan muncul asap di Indragiri Hilir, Dumai, Siak, Rokan Hilir dan Pelalawan.	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Pada Maret 2019, asap terdeteksi di Riau meliputi Kep. Meranti, Dumai, Pelalawan, Bengkalis, dan Siak. Di Kalimantan Barat, asap terdeteksi di Kubu Raya dan Sambas.Pada April asap terdeteksi di Natuna, Kepulauan Riau. Pada Mei, asap kembali terdeteksi di Sambas, Kubu Raya dan Melawi. Begitu juga pada Juli asap juga terdeteksi di Kubu Raya, Melawi, Bengkalis, Palangkaraya dan Pulang Pisau.“Monitoring hotspot dapat melalui web sipongi KLHK, Lapan, BMKG dan BNPB. Ini juga sudah tersedia dalam bentuk aplikasi android,” kata Eva, sembari menambahkan informasi juga disampaikan melalui SMS kerjasama dengan Kemenkominfo.Selain itu, juga ada sistem informasi muka air tanah gambut (Simatag) untuk monitor keberhasilan pemulihan fungsi ekosistem gambut melalui pengumpulan database pemantauan tinggi muka air tanah dan curah hujan di areal konsesi mapun lahan masyarakat.Database ini mengelola data pemantauan dari 9.603 titik pengamatan tinggi muka iar tanah yang tersebar di seluruh Indonesia dan perbarui kontinu melalui aplikasi pada gadget. Data ini berguna untuk pemulihan ekosistem gambut, pembinaan dan perbaikan tata kelola air di ekosistem gambut, dan pemantauan kemajuan pelaksanaan pemulihan eksosistem gambut. Juga, pengawasan, penegakan hukum dan perhitungan penurunan gas rumah kaca di lahan gambut.Upaya deteksi dini dengan kamera CCT thermal, katanya, juga dilaksanakan KLHK di beberapa wilayah rawan kebakaran.“KLHK juga melengkapi Manggala Agni dengan drone untuk mendukung monitoring dan pemantauan lokasi rawan kebakaran.”Di gambut, pemantauan kerawanan dengan sistem pemantauan gambut, meliputi tinggi muka air, kelembaban, curah hujan, yang ditempatkan di lokasi rawan padan provinsi prioritas.Data bisa per jam dan memberikan alarm kesiapsiagaan bagi pelaksana lapangan.	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Pengaktifan satgas penanggulangan bencana, katanya, juga sudah jalan. Pengerahan satgas gabungan diinisiasi BNPB dengan pengerahan 1.500 personil gabungan TNI, Polri, BPBD dan masyarakat.“Ini sudah di Sumsel, Riau, Kalbar dan Kalsel. Disusul Kalteng dan Jambi.”Untuk pencegahan karhutla, kata Eva, dibuat tim patroli terpadu terdiri dari lima atau enam orang dari unsur masyarakat, TNI, Polri, dinas terkait dan lembaga swadaya masyarakat. Tugasnya, monitor kawasan, sosialisasi, pencarian informasi, dan pemetaan masalah, cek lapangan, dan pemadaman dini jika kebakaran.Laporan harian, melalui aplikasi Whatsapp dan tertulis bertingkat dari desa, daops, balai dan pusat.Untuk upaya pemadaman saat ini setidaknya ada 23.144 personil di Sumatera dan Kalimantan. Awal Agustus ini, personil Manggala Agni di berbagai daops telah memadamkan api di Kampar, Kota Dumai, Tanjung Jabung Timur, Sambas, Mempawah, Pulang Pisau, dan Tanah Bambu.Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, mengatakan, pencegahan kebakaran hutan perlu dalam arti sesungguhnya. Definisi pencegahan, katanya, perlu ditegaskan sebagai tindakan preventif hingga kebakaran tak sampai terjadi.“Bukan mencegah kebakaran jadi lebih luas,” katanya.Mengingat kecenderungan karhutla terus terjadi di Kalimantan Barat, katanya, upaya pengendalian harus serius dan benar-benar jalan sistematis serta terencana.“Perhatian terus menerus dan serius pemerintah daerah suatu keharusan.” Pengelolaan gambut tanpa bakarSalah satu cara menghindari kebakaran di lahan gambut, jangan kelola gambut dengan cara membakar. Akhmad Tamanruddin , petani dari Kalampangan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menanam di lahan gambut tanpa bakar. Lahan Taman, sapaan akrabnya, terlihat tinggi, tertata rapi, dengan tanaman beragam di lahan seluas dua hektar.	[0.9674981236457825, 0.015991976484656334, 0.016509896144270897]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Dalam rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebutkan, Taman, adalah binaan dari Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru, Kalteng, berhasil mengembangkan lahan dengan membuat media tanam (mineral dressing). Ia terdiri dari tanah subur, dolomit, dan kotoran ternak, dan pakai pupuk organik.Dia sebutkan tahapan kelola gambut tanpa bakar, yakni, lahan sudah bersih dari akar pakis (kalakai) dibuat guludan (baluran) dengan lebar maksimal sedepa. Tujuannya, agar guludan bersih di kedua sisi.“Lalu, buat lubang tanam dengan jarak menyesuaikan kebutuhan tanaman, misal cabai 40 x 40 cm,” katanya. Kemudian, dalam lubang tanam diberi media tanam yang sebelumnya sudah disiapkan, satu genggam per lubang tanam.Perawatan guludan dengan mengembalikan tanah guludan yang sempat terbawa air hingga berada pada bawah guludan, kembali ke atas.Marinus Kristiadi Harun, peneliti Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Banjarbaru, mengatakan, kelola lahan gambut dengan pendekatan wanatani (agroforestry) seperti Taman. Dia memanfaatkan tanaman keras seperti jelutung rawa dan tanaman pertanian, seperti cabai, jagung dan ubi kayu.“Lahan gambut Pak Taman secara teori termasuk kubah gambut tetapi sudah jadi lahan pertanian. Untuk itu, katanya, sistem wanatani bisa jadi salah satu budidaya yang ramah lingkungan. Sistem ini, katanya, mampu menjembatani fungsi produksi dan fungsi perlindungan (konservasi) di lahan gambut. Dia bilang, sesuai prinsip kelestarian, sesuatu bisa lestari berkelanjutan bila ada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi,” katanya.Balitbang, katanya, juga mengembangkan beberapa sistem pertanian tanpa bakar, seperti pembuatan bahan organik lahan dengan gulma lahan dan semak belukar. Bahan organik itu, katanya, dapat diolah jadi barang bernilai ekonomi.	[0.0114072784781456, 0.010542696341872215, 0.9780499935150146]
2019-030-12.json	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan	Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan \| Dia contohkan, produk dengan media tanam, pupuk hayati, kompos blok, dan pelet energi. Pupuk ini, katanya, telah dikembangkan di Tumbang Nusa dan pelet di Sebangau Mulya, Kalimantan Tengah.Ada juga lewat pendekatan agrosilvofishery, seperti dilakukan Roudhatul Jannah. Sistem ini, mengawinkan tanaman dengan budidaya perikanan. Dalam kolam ikan, Roudhatul beternak gabus, sepat dan gurami. Ikan tak hanya untuk konsumsi namun limbah sebagai pupuk. Air kolam yang tercampur limbah ikan disalurkan menuju bak sebagai pupuk organik tanaman yang disiapkan pada guludan. Dia menanam seperti seledri, selada, dan segau, tanaman khas Kalteng. Keterangan foto utama: Anggota polisi dan manggala agni melakukan pemadaman api di wilayah Konawe dan Kolaka Timur. Foto: Manggala Agni [SEP]	[0.0114072784781456, 0.010542696341872215, 0.9780499935150146]
2020-045-01.json	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi \| [CLS] Dua pekan lalu, publik Indonesia dikagetkan dengan munculnya pemberitaan tentang penjualan pulau Malamber di Provinsi Sulawesi Barat. Transaksi bisnis tersebut diduga kuat dilakukan secara ilegal, karena transaksi yang dilakukan tidak memiliki kejelasan dan tidak ada sinkronisasi antara penjual dengan pembeli.Bagi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), jual beli pulau yang kembali muncul sekarang, bisa mengindikasikan bahwa mega transaksi bisnis itu sedang sangat diminati oleh para pemburu pulau. Terutama, pulau yang letaknya berdekatan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang di dalamnya ada calon Ibu Kota Negara baru, Kabupaten Penajam Paser Utara.Dinamisator JATAM Kalimantan Timur Pradarma Rupang mengatakan, aksi jual beli pulau di sekitar Kaltim diduga akan semakin kuat menjelang rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara. Aksi tersebut dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan dari momen tersebut.“Hal tersebut dimanfaatkan oleh segelintir pejabal lokal untuk mendulang keuntungan atau memperkuat posisi politik dia di masa datang,” ungkap dia pekan lalu di Jakarta.Dugaan itu diungkapkan Pradarma, karena pulau Malamber yang mendadak ramai dibicarakan beberapa pekan terakhir, adalah salah satu pulau yang letaknya strategis dan berdekatan dengan lokasi ibu kota yang baru di Kaltim. Pulau Malamber sendiri masuk dalam gugusan Kepualuan Bala-Balakang atau Balabalakang.Sebagai pulau strategis, Malamber bersama gugusan pulau lainnya di Balabalakng diyakini akan menjadi pulau diperhitungkan karena ada dalam jalur penting untuk rute logistik di wilayah Timur Indonesia dan Indonesia Tengah. Selain itu, juga akan menjadi pulau transit yang bisa dikunjungi oleh wisatawan dan diplomat Indonesia saat akan masuk ke atau keluar dari Ibu Kota baru.	[0.9675886631011963, 0.01592942699790001, 0.016481919214129448]
2020-045-01.json	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi \| Dengan kata lain, Pradarma ingin mengatakan bahwa saat ini wilayah Kaltim dan sekitarnya sudah menjadi salah satu wilayah yang banyak diincar untuk dijadikan investasi. Imbasnya, pulau-pulau yang ada di sekitar Kaltim juga menjadi buruan banyak investor ataupun para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya.Contoh paling mudah dari dugaan terjadinya aksi privatisasi lahan, adalah dengan banyaknya papan penanda yang ditancapkan di wilayah pesisir Teluk Balikpapan. Papan-papan tersebut bertuliskan kepemilikan lahan kepada seseorang atau kelompok.baca : Abrasi Ancam Pulau Ambo, Bagaimana Keseriusan Pemerintah? Politik dan BisnisPradarma menjelaskan, di sepanjang pantai Balikpapan saja, terdapat wilayah kavling yang kepemilikannya diberikan kepada beberapa perusahaan properti terkemuka di Indonesia. Selain itu, di lokasi yang sama, areal yang sudah dimiliki swasta itu juga ada pemberitahuan perizinan penimbunan kawasan pesisir untuk proyek pembangunan jalan raya pesisir (coastal road) sepanjang 8.500 meter.“Padahal, pembangunan tersebut menghilangkan sempadan pantai dan merampas ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir,” jelas dia.Praktik seperti itu, diduga kuat karena ada kaitannya dengan kepentingan politik untuk kekuasan di Kaltim dan bahkan ke luar Kaltim. Oleh itu, praktik jual beli pulau yang ada di sekitar Kaltim menjadi indikasi kuat adanya kepentingan politik.Dugaan itu muncul, karena pembelian pulau Malember di Kepualuan Balabalakang melibatkan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud. Nama tersebut juga diketahui menjadi figur penting pada alokasi utama Ibu Kota Negara yang baru di Penajam Paser Utara.Abdul Gafur diketahui menjadi bagian dari dinasti politik yang baru di Kaltim. Ia dan keluarganya memiliki tentakel kekuasan politik dan bisnis sekaligus di berbagai kabupaten/kota, hingga meluas ke Sulawesi Barat.	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-045-01.json	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi \| Selain di Kaltim, nama Abdul Gafur juga mulai dikenal luas di Sulbar melalui kekuasaan bisnis dan politik. Termasuk, dugaan pembelian pulau Malamber yang sudah menjadi sorotan publik secara nasional. Bukan saja karena Kepulauan Balabalakang merupakan kawasan konservasi perairan, tapi juga karena pembelian pulau tidak dibenarkan di Indonesia.Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menjelaskan, praktik penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia, baik kepada asing ataupun non asing, dinyatakan melanggaran konstitusi Republik Indonesia.Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”Dengan demikian, Susan menyebut kalau penjualan pulau kecil seperti di Balabalakang adalah bertentangan dengan konstituri RI, di mana pulau tidak bisa dimiliki secara perseorangan. Di dalam falsafah konstitusi RI yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, tidak dikenal konsep kepemilikan pribadi.Menurut dia, Kepemilikan pulau kecil secara pribadi di dalam wilayah Indonesia adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 36, 37, 42, 43, 44 dan 45 dari UU 27/2007. Dalam UU ini juga ditetapkan bahwa batas pasang atas pulau dan batas pasang bawah pulau adalah milik publik dan tidak dapat diperjualbelikan.“Lebih jauh diatur pula bahwa pulau-pulau kecil hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset, pendidikan, dan wisata bahari,” ucap dia.Untuk itu, Susan mendesak berbagai pihak yang terlibat di dalam praktik penjualan pulau malamber untuk segera diusut dan dihukum secara tegas karena telah melanggar konstitusi Republik Indonesia. Dia berharap semua yang terlibat tidak kebal hukum, baik itu penjual maupun pembeli pulau Malamber. Konservasi Perairan	[0.018279889598488808, 0.9633055329322815, 0.01841459982097149]
2020-045-01.json	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi	Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi \| Selain melanggar konstitusi RI, publik Indonesia menyorot tajam penjualan pulau Malamber kepada pemilik perseorangan, karena pulau tersebut menjadi bagian dari Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) Bala-Balakang.Status tersebut tercatat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2037.Secara administrasi, pulau Malamber berada di Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Namun secara geografis, pulau ini berada di Selat Makassar di lepas pantai timur Kalimantan, tepatnya di tengah-tengah antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.Pulau Malamber menjadi bagian dari gugusan pulau Balabalakang yang terdiri dari 16 pulau dan luasnya tercatat mencapai 1,47 kilometer persegi (km2). Mayoritas penduduk yang menghuni gugusan pulau tersebut adalah suku Bajau, yaitu suku yang dikenal hidup di kawasan perairan.Pulau Malamber sendiri terbagi menjadi dua, yakni Malamber Besar dan Malamber Kecil. Malamber Besar menjadi satu dari 10 pulau yang berpenhuni di Bala-Balakang, dan Malamber Kecil menjadi bagian dari enam pulau yang tidak berpenguni pada gugusan pulau Bala-Balakang.Selat-selat yang ada di sekitar Bala-Balakang diketahui dangkal dan biasa menjadi lokasi penangkapan ikan yang utama bagi warga yang mendiami pulau-pulau tersebut. Sumber daya perikanan yang melimpah tersebut, menjadi andalan warga untuk bisa mendapatkan penghasilkan setiap hari.Tetapi, karena keindahan alam dan sumber daya perikanan yang melimpah, akhirnya tak sedikit pihak yang menginginkan untuk bisa memiliki pulau-pulau yang ada di Bala-Balakang. Salah satu buktinya, adalah penjualan pulau Malamber yang sampai sekarang masih dipersoalkan oleh banyak pihak.	[0.012611445039510727, 0.974777102470398, 0.012611445039510727]